Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
description
Transcript of Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ETIKA KEDOKTERAN
Pendahuluan
ETIKA BERBEDA DENGAN HUKUM Bertujuan untuk kebaikan hidup pribadi Norma hukum bertujuan untuk
mendamaikan hidup bersama Kode etik sebagai code of profesion
conduct yang bersifat etika terapan
Pendahuluan Di dalam praktek kedokteran terdapat aspek etik dan
aspek hukum yang sangat luas, yang sering tumpang-tindih pada suatu issue tertentu, seperti pada informed consent, wajib simpan rahasia kedokteran, profesionalisme, dll.
Bahkan di dalam praktek kedokteran, aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukumnya, oleh karena banyaknya norma etik yang telah diangkat menjadi norma hukum, atau sebaliknya norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika.
Pendahuluan
Dalam kenyataan pasien yang kecewa terhadap pelayanan dokter akan menghadapi gugatan
Masalah : Pelanggaran ini sulit dipilah-pilah apakah pelanggaran hukum atau pelanggaran etika atau bahkan hanya pelanggaran pribadi
Pendahuluan
Keadaan menjadi semakin sulit sejak para ahli hukum menganggap bahwa standar prosedur dan standar pelayanan medis dianggap sebagai domain hukum, padahal selama ini profesi menganggap bahwa memenuhi standar profesi adalah bagian dari sikap etis dan sikap profesional.
Dengan demikian pelanggaran standar profesi dapat dinilai sebagai pelanggaran etik dan juga sekaligus pelanggaran hukum.
Contoh pelanggaran etik yang sulit dibuktikan :
over utilisasi alat canggih kedokteran di RSUndertreatment/pengobatan ala kadarnyaPerpanjangan waktu rawat inap Futilisasi medik/kesia-siaan penyakit yang
sulit sembuh
Contoh pelanggaran etik yang sulit dibuktikan :
Pasien dumping/pemaksaan pasien pulangPemimpongan pasien tidak mampuPenolakan pasien kondisi terminalMenahan-nahan pasien, tidak segera merujukMengabaikan informed consentMengabaikan rekam medis
Contoh pelanggaran etik yang sulit dibuktikan :
Dikotomi atau spiliting/komisiTidak mengungkapkan medical errorMenghalalkan tindakan medis yang tidak
seharusnya (co:aborsi)Memperkokoh ketertutupan medis/kebebasan
otonomMemasang tarif tinggi
Etika pelayanan medis :
Hampir semua dokter yang diadukan pasiennya adalah dokter spesialis
Bekerja di RS Ada juga dokter umum yang kurang hati-2 Kebanyakan yang laris Dokter arogan kurang menjalin
komuniskasi
Pengadu merasa kurang dihormati hak-2nya Komplikasi penyakit dikira malpraktek Sebagian pengadu mengeluhkan mahalnya
tarif RS Pengadu meojokkan dokter dengan
mengadu lewat publik/surat kabar Tidak kurang mereka menggunakan jasa
pengacara
Sengketa medik dokter pasien meliputi …
Masalah kualitas pelayanan dan dugaan kesalahan
Medical iatrogenesis error in judgement
Dokter bermasalah dapat dikelompokkan
Kesalahan atau kecelakaan
Watak yang menyebalkan (annoying)
Perilaku tidak professional Dokter “cacat”
Pelanggaran serius
Berkaitan dengan kompetensi dan kemampuan
Mengabaikan tanggung jawab profesional Peresepan tak bertanggung jawab Perilaku sexual menyimpang Kecurangan akademik Pengiklanan diri
Pelanggaran Etik
suatu norma etik adalah norma yang apabila dilanggar “hanya” akan membawa akibat sanksi moral bagi pelanggarnya.
suatu pelanggaran etik profesi dapat dikenai sanksi disiplin profesi bentuk peringatan hingga ke bentuk yang lebih berat : kewajiban menjalani pendidikan / pelatihan tertentu (bila akibat kurang kompeten), pencabutan haknya berpraktik profesi.
Sanksi tersebut diberikan oleh MKEK setelah dalam rapat/sidangnya dibuktikan bahwa dokter tersebut melanggar etik (profesi) kedokteran.
RUANG LINGKUP ETIKA KEDOKTERAN Pertimbangan dan usulan pelaksanaan
etika kepada pengurus IDI setingkat Bimbingan dan pengawasan etika kepada
seluruh dokter
MKEK
Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai pertanggung-jawaban (etik dan disiplin profesi)nya.
Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi.
BILA SAMPAI PENGADILAN
Tidak jarang kasus sudah disidik polisi Dan dilimpahkan kejaksaan Terus sampai pengadilan IDI dalam hal ini MKEK akan diminmta
menjadi saksi ahli Keputusan di majelis hakim Vonis sesuai undang-2 yang berlaku
MAJELIS KEHOMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA Disingkat MKDI Lembaga yang yang berwenang untuk
menentukan ada dan tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menetapkan sanksi
Dibentuk ditingkat Pusat dan provinsi
UU PRADOK NO. 29 THN 2004
PASAL 55 AYAT (1)
MENEGAKKAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
HUKUMETIKA
DISIPLIN
NORMADALAM PRAKTIK KEDOKTERAN
ATURAN HUKUM KEDOKTERAN
ATURAN PENERAPAN ETIKA KEDOKTERAN(KODEKI)
ATURAN PENERAPAN KEILMUAN KEDOKTERAN
Tugas MKDI
Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter yang diajukan
Menyusun pedoman dan tatacara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter
MKDP bekerja sebagai MKDI ditingkat provinsi
MKDKI-MKEK
Domain atau yurisdiksi MKDKI adalah “disiplin profesi”, yaitu permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran seorang profesional atas peraturan internal profesinya, yang menyimpangi apa yang diharapkan akan dilakukan oleh orang (profesional) dengan pengetahuan dan ketrampilan yang rata-rata.
Dalam hal MKDKI dalam sidangnya menemukan adanya pelanggaran etika, maka MKDKI akan meneruskan kasus tersebut kepada MKEK.
Kedudukan MKDI
Sebagai lembaga otonoom dari Konsil Kedokteran Indonesia
Anggota-2 ditetapkan oleh Menteri atas usulan organisasi profesi
Masa bakti MKDI adalah 5 tahun dan dapat disusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan lagi
Keanggotaan
Keanggotaan MKDI terdiri atas 3 orang dokter dari organisasi profesi 1 orang dokter dari asosiasi Rumah Sakit (
dalam hal ini PERSI) 3 orang sarjana hukum
Syarat-2 keanggotaan MKDI
WNI, berkelakuan baik, taqwa sehat Usia ,inimal 40 maksimal 65 pada waktu
diangkat Minimal pengalaman praktek 10 tahun dan
memiliki STR dan SIP Bagi Sarjana Hukum berpengalaman minimal
10 tahun Cakap jujur moral baik etika integritas tinggi
reputasi baik
ETIKA
DR DISIPLIN
DRG
SENGKETA HUKUM
SENGKETA
NON HUKUM
MKEK
MKDKI
PERADILAN PIDANA
PERADILAN PERDATA
PELANGGARAN & CARA PENANGANAN
LEMBAGA MEDIASI (ADR)
PERADILAN TUN
DISIPLIN KEDOKTERAN KEPATUHAN MENERAPKAN ATURAN – ATURAN/
KETENTUAN PENERAPAN KEILMUAN DLM PELAKSANAAN PELAYANAN.
LEBIH KHUSUS: KEPATUHAN MENERAPKAN KAIDAH-KAIDAH PENATALAKSANAAN KLINIS (ASUHAN MEDIS)
YANG MENCAKUP: ~ PENEGAKAN DIAGNOSIS ~ TINDAKAN PENGOBATAN (TREATMENT) ~ MENETAPKAN PROGNOSIS DENGAN STANDAR/ INDIKATOR: - STANDAR KOMPETENSI, STD PERILAKU ETIS, STD ASUHAN MEDIS DAN STD KLINIS.
DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN, HARUS DILAKUKAN SESUAI DENGAN:
1. STANDAR PELAYANAN, 2. STANDAR PROFESI DAN 3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUMBER: UUPK
DISIPLIN KEDOKTERAN DISIPLIN KEDOKTERAN MERUPAKANMERUPAKAN
KEPATUHAN MEMENUHI KEPATUHAN MEMENUHI
- - STANDARD OF CARE STANDARD OF CARE
- CLINICAL STANDARD- CLINICAL STANDARD
- STANDARD OF COMPETENCE- STANDARD OF COMPETENCE
- STANDARD OF PROFESSIONAL - STANDARD OF PROFESSIONAL
ATTITUDEATTITUDE
- DAN ATURAN/ KETENTUAN TERKAIT- DAN ATURAN/ KETENTUAN TERKAIT
DALAM ASUHAN MEDIS DALAM ASUHAN MEDIS
(PENATALAKSANAAN KLINIS PASIEN)(PENATALAKSANAAN KLINIS PASIEN)
PELANGGARAN DISIPLIN (SERIOUS PROFESSIONAL MISCONDUCT)KEPUTUSAN KKI No. 17/KKI/KEP/VIII/2006
KEGAGALAN PENATALAKSANAAN PASIEN OK :- KETIDAKCAKAPAN (INCOMPETENCE)- KELALAIAN (GROSS NEGLIGENCE)
PERILAKU TERCELA (MENURUT UKURAN PROFESI) KETIDAKLAIKAN FISIK & MENTAL (UNFIT TO PRACTICE)
ATAU DENGAN KATA LAIN
TIDAK MEMENUHI: - STANDARD OF CARE, CLINICAL STANDARD
- STANDARD OF COMPETENCE- STANDARD OF PROFESSIONAL ATTITUDE
- DAN ATURAN/ KETENTUAN TERKAIT
FILOSOFI PENEGAKAN DISIPLIN
TUJUAN PENEGAKAN DISIPLIN
UTAMA : PROTEKSI PASIEN LAIN-LAIN :
1. JAGA MUTU DR/ DRG
2. JAGA KEHORMATAN PROFESI
KEDOKTERAN/ KEDOKTERAN GIGI
TAHAP PENEGAKAN DISIPLIN OLEH MKDKI
TAHAP 1: INVESTIGATIONAL STAGE (TAHAP INVESTIGASI) - PENGADUAN (ADMISSION) ~ VERIFIKASI - PEMERIKSAAN AWAL OLEH MPA ~ INVESTIGASI (INQUIRY) TAHAP 2: ADJUDICATORY STAGE (PEMERIKSAAN DAN
KEPUTUSAN) - PEMERIKSAAN DISIPLIN OLEH MPD ~ PEMBUKTIAN
- PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TAHAP 3: DISPOSITIONAL STAGE (PENYAMPAIANKEPUTUSAN)
- PEMBACAAN KEPUTUSAN
- PENGAJUAN KEBERATAN TERADU (JIKA ADA)
- PENYAMPAIAN KEPUTUSAN KEPADA PIHAK TERKAIT
TAHAP PENEGAKAN DISIPLIN OLEH MKDKI
PENGADUAN (PASAL 66 UU PRADOK) SETIAP ORANG YANG MENGETAHUI ATAU
KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN ATAS TINDAKAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI DALAM MENJALANKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DAPAT MENGADUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KETUA MKDKI
PENGADUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (2) TIDAK MENGHILANGKAN HAK SETIAP ORANG UNTUK MELAPORKAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA KEPADA PIHAK YANG BERWENANG DAN/ATAU MENGUGAT KERUGIAN PERDATA KE PENGADILAN.
ALAT BUKTI
SURAT-SURAT/DOKUMEN TERTULIS KETERANGAN SAKSI PENGAKUAN TERADU KETERANGAN SAKSI AHLI BARANG BUKTI
SIFAT SIDANG
SIDANG MAJELIS PEMERIKSA DISIPLIN : TERTUTUP
SIDANG PEMBACAAN AMAR KEPUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA DISIPLIN : TERBUKA
MACAM KEPUTUSAN TIDAK BERSALAH BERSALAH DENGAN SANKSI:
- PERINGATAN TERTULIS
- REKOMENDASI PENCABUTAN STR
ATAU SIP, SEMENTARA (MAX 1 TH) ATAU SELAMANYA
- DAN ATAU KEWAJIBAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN/ PELATIHAN
SIFAT SANKSI DISIPLIN
KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN OLEH MKDKI MERUPAKAN KEPUTUSAN TUN (BESCHIKKING)
KEPUTUSAN BERSIFAT FINAL PENGAJUAN KEBERATAN BILA ADA
BUKTI BARU
BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN
1. TIDAK KOMPETEN/ CAKAP
2. TIDAK MERUJUK
3. PENDELEGASIAN KPD NAKES YG TDK KOMPETEN
4. DR/ DRG PENGGANTI TDK BERITAHU KE PASIEN, TDK PUNYA SIP
5. TDK LAIK PRAKTIK (KESEHATAN FISIK & MENTAL)
6. KELALAIAN DLM PENATALAKSANAAN PASIEN
7. PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN BERLEBIHAN
8. TDK BERIKAN INFORMASI YG JUJUR 9. TDK ADA INFORMED CONSENT10. TDK BUAT/ SIMPAN REKAM MEDIK 11. PENGHENTIAN KEHAMILAN TANPA INDIKASI
MEDIS12. EUTHANASIA13. PENERAPAN PELAYANAN YG BLM DITERIMA
KEDOKTERAN14. PENELITIAN KLINIS TANPA PERSETUJUAN ETIS15. TDK MEMBERI PERTOLONGAN DARURAT 16. MENOLAK/ MENGHENTIKAN PENGOBATAN TANPA
ALASAN YG SAH 17. MEMBUKA RAHASIA MEDIS TANPA IZIN18. BUAT KETERANGAN MEDIS TDK BENAR19. IKUT SERTA TINDAKAN PENYIKSAAN
BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERANKEDOKTERAN
20. PERESEPAN OBAT PSIKOTROPIK/NARKOTIK TANPA INDIKASI
21. PELECEHAN SEKSUAL, INTIMIDASI, KEKERASAN
22. PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK/ SEBUTAN PROFESI, PALSU
23. MENERIMA KOMISI THD RUJUKAN/ PERESEPAN
24. PENGIKLANAN DIRI YG MENYESATKAN 25. KETERGANTUNGAN NAPZA26. STR, SIP, SERTIFIKAT KOMPETENSI TDK SAH27. IMBAL JASA TDK SESUAI TINDAKAN28. TDK BERIKAN DATA/ INFORMASI ATAS
PERMINTAAN MKDKI
BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN
MKDKP
Keanggotaan MKDKP terdiri atas 2 orang dokter 1 orang sarjana hukum Semuanya atas usulan dari organisasi
profesi setingkat provinsi
Tata kerja
Ada sekretariat tetap Rapat pleno Rapat koordinasi pimpinan
Alur tata cara penanganan kasus pelanggaran Pengaduan dari masyarakat verifikasi
penetapan ketua MKDKI pemeriksaan proses dan pembuktian KEPUTUSAN
Keputusan : Penolakan Peringatan tertulis Rekomendasi : Mengikuti Pendidikan Pelatihan,
pencabutan SIP
Keputusan
Tidak bersalah Bersalah dan pemberian sanksi disiplin Ditemukan pelanggaran etika