Majalah Integritas Edisi 15_MAR2015.pdf

7/21/2019 Majalah Integritas Edisi 15_MAR2015.pdf

1/78


2/78


3/78

1INTEGRITAS- Edisi 15 - Maret 2015

DEWAN PENASIHAT : Prof DR Priyatna Abdurrasyid, SH, Ph.D, FCBArb Prof DR JE. Sahetapy, SH, MA Prof DR Eman Suparman Prof DR Romli Atmasasmita, SH. LLM Prof DR Suhardiman, SE Prof DR M Daud Silalahi, SH, MH

Prof DR Adnan Buyung Nasution, SH Prof DR D. Khumarga SH, MH Prof DR Bomer Pasaribu Prof DR Joni Emirson, SH, MH Prof DR Jon Piter Sinaga, MKes

DEWAN PENGARAH : DR Frans Hendra Winarta, SH, MH DR HM.Jafar Sidik, SH, MH, M.Kn, Arb Judhi Sunardi, MBA

PEMIMPIN PERUSAHAAN : DR Jimmy Budi Hariyanto, SH, MH, MBA, DBA

WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : Swari Arizona, SH

PEMIMPIN REDAKSI : Hendrik A. Sinaga, SH

SEKRETARIS REDAKSI : Debbie, S.Sos

REDAKTUR PELAKSANA : Roy JS, S.Si

REDAKTUR : Juson Maluddin Rapen Sinaga, SH. MM Ricard Saragih

REDAKTUR SENIOR : Usman Gumanti

KEUANGAN : Benni Ismail Mugi Hastuti, SH, MKn

ADMINITRASI & IKLAN : Restety Nurcahya, SH.

SEKRETARIAT : Verawaty Novita

PENERBIT : PT. Media Komunitas Prima

BANK : Bank Windu Kentjana Internasional Tbk. Cabang Cibinong. Ac. 1001343188 an. PT. Media Komunitas Prima

ALAMAT REDAKSI :KOMPLEK RUKO BUARAN PERSADA NO.8 LT.2

Jl. Jend. Pol. Soekamto, Duren Sawit, Jakarta Timur

Telp : 021-866 14103

Fax : 021- 866 02316

HP. : 0878 756 789 15

Email : [email protected]

[email protected]

www.mediaintegritas.com

SUARA REDAKSI INTEGRITA

Sesama Penegak Hukumdilarang Saling mendahului !!

Majalah INTEGRITAS hadir kembali dengan laporan utama menanggkat

perseteruan komisi pemberatasan korupsi (KPK) dan Polri.

Kali ini perseteruan ini melibatkan para petinggi masing-masing institusipenegak hukum Komjen Budi Gunawan dijadikan tersangka oleh KPK paska

penetapannya sebagai calon tunggal Kapolri dan Abraham Samad danBambang widjojanto dijadikan tersangka oleh pihak bareskrim polri.

Majalah INTEGRITAS telah mewawancari secara lengkap para narasumber

yang berkompoten dibidangnya untuk memberikan pemahaman dan kritikterhadap persoalan kisruh KPK Versus Polri atau Cicak Buaya Jilid dua.

Cover Utama menampilkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Bapak

DR Harry Azhar yang mencoba membawa perubahan yang luarbiasa ditubuh BPK RI pada rubrik Visioner.

Sorotan utama INTEGRITAS mengangkat kinerja 100 hari pemerintahan

presiden Jokowi baik itu program-program maupun sepak terjang paramenterinya.

Sosok Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok yang berseterudengan DPRD DKI menyebabkan kisruh Anggaran kami angkat pada Rubrik

Berita Daerah.

Adapun rubrik khusus prole yang menjadi ciri khas INTEGRITAS antara lain

Laksamana (Purn) Bernard Kent Sondakh Mantan KSAL pada Rubrik SepakTerjang, Prof Dr Romli Atsasmita Inisiator UU KPK pada Rubrik MaestroHukum, Samsu Adi Nugroho sekretaris lembaga penjamin simpanan (LPS)

pada Rubrik Bangking, Dr Maruar Siahaan Mantan Hakim Kontitusi yangmenjadi Rektor Universitas Kristen Indonesia pada Rubrik Kampus serta

tokoh-tokoh lainya.

Majalah INTEGRITAS adalah Bacaan para Pimpinan baik di pemerintahan,CEO dan Profesional untuk meningkatkan kualitas kami dari redaksimeminta kritik dan saran dari pembaca setia kami.

Salam Redaksi


4/78

2 INTEGRITAS - Edisi 15 - Maret 2015

SURAT PEMBACA

Redaksi menerima saran, opini, atau

keluhan dari pembaca. Kirim ke email :

[email protected]

Kisruh KPK Vs PolriBikin Capek, KapanSelesainya?

Belakangan ini kita sibuk

menyaksikan kekisruhan politik

dan hukum di berbagai media

massa. Konik antara KPK dan

Polri yang dipertontonkan sangat

tidak baik bagi masyarakat yang

masih merindukan penegakan

hukum. Kedua lembaga penegak

hukum ini sama-sama

menunjukkan kedigdayaannya.

Sebagai masyarakat awam, saya

melihat perseteruan ini

menjadikan kedua lembaga

hukum ini kehilangan wibawa dan

kepercayaan dari masyarakat.

Presiden sebagai pemegang

kekuasaan penuh menyelesaikankasus ini, sangat bergerak lambat,

tak secepat Hakim Sarpin dalam

memutus sidang praperadilan

Komjen Pol Bambang Gunawan.

Ekspektasi masyarakat terhadap

kepemimpinan dan komitmen

Presiden Jokowi mulai diragukan.

Penuh kebimbangan dan sikap

ragu-ragu adalah gambaran

pemerintahan Jokowi-JK.

Saling melemahkan atau memang

sudah lemah ? Sejatinya kedua

lembaga ini memang sudah lemah

tanpa harus dilemahkan. KPK

sebagai lembaga yang merasapaling kuat ternyata lemah tak

berdaya menghadapi Bambang

Gunawan, demikian halnya

dengan Polri, tak terima petinggi

Polri tersangkut kasus, malah

menelantarkan tugas-tugas pokok

kepolisian dalam menciptakan

rasa aman di masyarakat.

Sudah capek, masyarakat

menunggu akhir dari kisah kisruh

ini. Konik harus segera

diselesaikan kalau mau penegakan

hukum terus berjalan, dan para

begal tak berkeliaran (lagi).

Nirma Karyawan Jakarta

Beras Langka Dan

Harga Melambung,Disitu TerkadangRakyat Merasa Sedih

Naiknya harga beras menambah

penderitaan rakyat saja. Belum

lagi baru-baru ini harga Bahan

Bakar Minyak (BBM) kembali naik.

Rakyat menagih janji presiden

saat kampanye. Katanya presiden

akan meningkatkan kesejahteraan

rakyatnya. Cuma hingga saat ini,

kesejahteraan itu masih

dipertanyakan.

Rakyat masih menunggu gebrakanpemerintah dalam mengatasi

kenaikan harga beras ini. Rakyat

sangat dipersulit dengan naiknya

harga beras ini. Secara otomatis

semua barang kebutuhan pokok

akan naik. Pemerintah hanya

dapat mengatakan bahwa

persediaan beras cukup,

masyarakat tak perlu khawatir.

Di berbagai media massa,

Presiden mangatakan bahwa

dirinya sudah mendapatkan

informasi bahwa dalam satu atau

dua minggu ini harga beras akan

dalam posisi normal. Namun

tanda-tanda itu juga belum ada.

Sejak 100 hari pemerintahan

Jokowi-JK, saya merasa belum ada

program yang sesuai janji

kampanye Jokowi. Penegakan

hukum, peningkatan ekonomi dan

kesejahteraan, kemaritiman dan

nelayan. Semuanya masih biasa-

biasa saja. Memenuhi kebutuhan

pangan pun pemerintah belum

sanggup, termasuk pemenuhan

pemerataan kesehatan lewat BPJS

yang masih bermasalah.

Ya betul, rakyat merasa sedih

dengan kenaikan harga kebutuhanpokok ini.

Hermawan Pedagang Surabaya



5/78


D A F T A R I S I

INTEGRITASEDISI 15 - TAHUN 03 - MARET 2015

LAPORAN UTAMA 5

Kisruh KPK-Polri

(Cicak-Buaya Jilid 2)

DR Azis Syamsuddin

Ketua Komisi III DPR RI :

Menyetujui Komjen Budi

Gunawan sebagai Kapolri

Hasto Kristiyanto

Plt. Sekjen. DPP PDIP :

Masyarakat buta atas manufer

politik pimpinan KPK

Irjen Pol (Purn) Logan Siagian

Komisioner Kompolnas :

Kompolnas Tak Punya Agenda

Terselubung

DR Maruarar Siahaan

Rektor UKI :

Jangan Dipolitisi

DR Frans Hendra Winarta

Ketua Umum PERANDIN : Ingat, Indonesia Negara

Hukum 39BANKING

Samsu Adi Nugroho, Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan :

Tak Jual Bank Mutiara,

LPS Langgar Undang-Undang

35MAESTRO HUKUM

Prof Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM:

Perseteruan KPK-Polri Akibat Disfungsi

11LAPORAN UTAMA

Sengkarut Penegakan Hukum

Kejarlah Daku, Kau Kutangkap


6/78


SOROTAN 19 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK

Harap Maklum, Sedang Diproses

BERITA DAERAH 29 Ahok VS DPRD

OPINI 38

EVENT 52 Business Community Indonesia

KONSULTASI BANI 56

PENEGAK HUKUM 58

KONSULTASI HUKUM 61

KAMPUS 67

DR Maruarar Siahaan - Rektor UKI:

Mantan Hakim yang Coba Benahi Dunia

Pendidikan

SENYUM SEJENAK 72

SELA 74

43VISIONER

DR H. Harry Azhar Azis, MA - Ketua BPK :

Pengelolaan Keuangan Negara

Untuk Kemakmuran Rakyat

47POLITISIFirman Soebagyo, SE, MH - Wakil Ketua Baleg DPR :Banyak UU Dibatalkan MK, DPR Tak Boleh Berleha-leha

64SEPAK TERJANG

Laksamana (Purn) Bernard Kent Sondakh

Kepala Staf Angkatan Laut 2002-2005 :

Berikan yang Terbaik,

Terbaik Juga yang Kau Terima


7/78


Presiden Jokowi

Widodo akhirnya

membatalkan, dan

bukan menunda,

pelantikan Komisaris

Jenderal Polisi Budi

Gunawan sebagai Kapolri.

Keputusan pembatalanitu diumumkan Presiden

(justru) setelah gugatan

praperadilan BG

dikabulkan pengadilan.

Posisi calon Kapolri kemudianditempati oleh Komjen Pol

Badrodin Haiti, Wakil Kapolriyang sebelumnya ditunjuk

sebagai Pelaksana Tugas Kapolri

karena Jenderal Polisi Sutarmansudah diberhentikan sebagai Kapolri.

Nama Badrodin sudah diserahkanke Dewan Perwakilan Rakyat untukdilakukan uji kelayakan dan

kepatutan (t and proper test). PolitisiSenayan sudah menyetujui BG

sebagai calon Kapolri. Apakah DPRjuga akan menyetujui calon baru

Kapolri ini? Badrodin akan menjalaniuji kelayakan dan kepatutan di KomisiIII DPR setelah masa reses DPR

berakhir pada 23 Maret 2015. Dan,jadi atau tidaknya Badrodin menjabat

Kapolri akan ditentukan dalam rapatparipurna DPR, tentunya setelah ia

dinyatakan lulus uji kelayakan dankepatutan di Komisi III.

Proses pemilihan Kapolri seperti

LAPORAN UTAMA

Sengkarut Penegakan Hukum

Kejarlah Daku,Kau Kutangkap


8/78


syuting sinetron kejar tayang.Presiden Jokowi memanggil KapolriJenderal Sutarman ke Istana Negara

pada Jumat, 16 Januari 2015. SelainSutarman, yang masa jabatannya

habis pada Oktober 2015, Presidenjuga memanggil Wakil Kapolri

Komjen Badrodin Haiti.

Pada malam itu, didampingiSutarman, Badrodin, Wakil Presiden

Jusuf Kalla, dan Menko Politik,Hukum, dan Keamanan Tedjo EdhiePurdjianto, Presiden Jokowi

mengumumkan pemberhentiandengan hormat Sutarman dari

jabatannya sebagai Kapolri. Sebagaipenggantinya, Jokowi menunjuk

Badrodin sebagai Pelaksana TugasKapolri hingga ditetapkannya Kapolri

denitif.

Pemberhentian Sutarmandiumumkan Presiden di Istana Negara

setelah Kompolnas mengajukansejumlah nama petinggi Mabes Polrike meja Presiden untuk calon Kapolri

pengganti Sutarman.

Telah muncul satu nama yang

menjadi pilihan Presiden, yakniKomjen Budi Gunawan yang masihmenjabat Kepala Lembaga

Pendidikan Polri (Kalemdikpol)sebagai calon tunggal yang diajukan

ke DPR untuk uji kepatutan dankelayakan. Sebagai payung hukum

pemberhentian Sutarman, Jokowi

mengeluarkan dua keputusanpresiden (keppres).

Saya menandatangani dua

keppres. Pertama tentangpemberhentian dengan hormatJenderal Polisi Drs Sutarman sebagai

Kapolri. Keppres yang kedua tentangpenugasan Wakapolri Komjen Polisi

Badrodin Haiti melaksanakan tugas,wewenang, dan tanggung jawab

Kapolri, kata Jokowi.

Tiga hari sebelumnya, KPK sudahmenetapkan BG sebagai tersangka

atas dugaan kepemilikan rekeningtidak wajar. Penetapan statustersangka terhadap ajudan Megawati

Soekarnoputri ketika Mega menjabatwakil presiden itu membuat Istana

Negara gamang.

KPK menyampaikan, dalampengembangan penyelidikan dugaan

tindak pidana korupsi, BG secarabersama-sama menerima hadiah atau

janji pada saat menjabat Kepala BiroPembinaan Karier Deputi Sumber

Daya Manusia Mabes Polri periode2003-2006 dan jabatan lainnya diMabes Polri, KPK menemukan

minimal dua alat bukti yang cukupuntuk meningkatkan status kasus

tersebut ke penyidikan. Dalam kasusini, KPK menetapkan Budi sebagai

tersangka.

BG selaku Kepala Biro Pembinaan

Karier Deputi Sumber Daya ManusiaMabes Polri periode 2003-2006 dansaat menduduki jabatan lainnya di

institusi kepolisian diduga telahmenerima hadiah atau janji, padahal

diketahui atau patut diduga bahwahadiah tersebut diberikan untuk

melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewaijbannya.

Atas perbuatannya, BGdisangkakan melanggar Pasal 12huruf a atau b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal

11, atau Pasal 12B Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun

2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait pengusutan kasus itu, KPKsudah minta kepada Kementerian

Hukum dan HAM untuk mencegahBG bepergian ke luar negeri. KPK

juga menerima pengaduan

masyarakat tentang Budi padaAgustus 2010. Pengaduan itu dipicu

laporan hasil analisis (LHA) transaksidan rekening mencurigakan milik

sejumlah petinggi kepolisian yangdiserahkan Pusat Pelaporan dan

Analisis Traksaksi Keuangan atauPPATK kepada Polri. Nama BGmuncul sebagai salah satu petinggi

yang diduga punya rekening takwajar.

Hasil penyelidikan Polri atas LHA

PPATK itu tidak menemukan tindakpidana, termasuk terhadap rekening

dan transaksi keuangan BG. Namun,KPK tidak mendiamkan laporan

pengaduan masyarakat.

DPR Tetap Lakukan Uji Kelayakan

Setelah penetapan status

tersangka BG oleh KPK, desakanterhadap Presiden Jokowi agar

mengurungkan niat melantik BGsebagai Kapolri kian menguat. Akantetapi, DPR menyetujui BG sebagai

Kapolri untuk menggantikanSutarman. Persetujuan itu tetap

LAPORAN UTAMA


9/78


diambil dalam sidang paripurna,

Kamis 15 Januari 2015), sekalipun BGsudah berstatus tersangka kasus

korupsi.

Sebelum pengambilan keputusan,Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin

membacakan laporan proses seleksiyang telah dilakukan setelah

menerima surat dari Presiden Jokowi.Dalam surat tersebut, Jokowimeminta DPR menyetujui BG sebagai

Kapolri dan memberhentikanSutarman.

Menyetujui mengangkat

Komisaris Jenderal Budi Gunawansebagai kepala Polri dan menyetujui

memberhentikan Jenderal (Pol)Sutarman sebagai Kepala Polri, kata

Aziz dalam laporannya di SidangParipurna DPR.

Selanjutnya, DPR meminta

Presiden Jokowi segera melantik BGyang sudah dalam status tersangka di

KPK itu. Penolakan keras darimasyarakat, termasuk parapendukung Jokowi semasa Pilpres

2014, membuat menghentikanlangkah sementara.

Berhubung Komisaris JenderalPolisi Budi Gunawan sedangmenjalani proses hukum, maka kami

pandang perlu untuk menundapengangkatan sebagai Kapolri. Jadi

menunda bukan membatalkan. Ini

yang perlu digarisbawahi, kataPresiden Jokowi saat pengumuman

pemberhentian Sutarman sebagaiKapolri.

Selain itu Presiden mengatakan,

Ia telah menandantangani duakeppres, yakni keppres

pemberhentian dengan hormatSutarman sebagai Kapolri dankeppres penugasan Wakapolri

Komjen Badrodin Haiti untukmelaksanakan tugas Kapolri.

Saya menandatangani dua

kepres. Pertama tentangpemberhentian dengan hormat

Jenderal Polisi Drs Sutarman sebagaiKapolri. Keppres yang kedua tentang

penugasan Wakapolri KomjenBadrodin Haiti untuk melaksanakantugas, wewenang Kapolri, kata

Jokowi.

Sutarman yang juga hadir di

Istana bersama Badrodin Haitimemastikan menerima keputusandari Presiden.

Mulai saat ini dan detik ini sayamelaksanakan keputusan Bapak

Presiden untuk menyerahkan tugaswewenang dan tanggung jawab

jabatan Kapolri kepada Wakapolri.

Kenapa diperlukan surat keputusan?Karena Kapolri adalah pengguna

anggaran dan pelaksana kegiatan diseluruh Kepolisian Negara RepulikIndonesia, kata Sutarman.

Polemik seputar posisi Kapolrimuncul setelah KPK menetapkan BGsebagai tersangka dalam kasus

dugaan korupsi selama menjabatsebagai Kepala Biro Pembinaan Karier

Deputi Sumber Daya Manusia Polriperiode 2003-2006 dan jabatan

lainnya di kepolisian.

Dari laporan terakhir hartakekayaan ke KPK tertanggal 26 Juli

2013, Budi diketahui memiliki totalharta kekayaan sebesar Rp

22.657.379.555 dan 24.000 dolarAmerika. Jumlahhnya naik drastis darilaporan kekayaan BG pada 2008, saat

BG masih menjadi Kapolda Jambi.Pada 2008, total kekayaan BG Rp

4.684.153.542.

Dalam menentukan calon Kapolri,Presiden Jokowi dalam keterangan

kepada wartawan, Rabu, 14 Januari2015, menjelaskan, ia hanya meminta

pertimbangan dari Kompolnas danMabes Polri. Jokowi mengaku sempat

bertanya kepada Kompolnas perihaldugaan rekening mencurigakan dariBG. Saat itu Kompolnas memastikan

rekening BG wajar adanya.

Politisi-Polisi Serang KPK

Tak ada hujan, tak ada angin, tiba-

tiba Hasto Kristiyanto, PelaksanaTugas Sekretaris Jenderal Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan,menggelar jumpa pers dan membuka

sejumlah informasi tentang adanyasakit hati Ketua KPK Abraham Samadkepada Jokowi. Penetapan status

tersangka oleh KPK terhadap BG

tidak terlepas dari proses politik masaPemilihan Presiden 2014. Ketika PDIPdan Jokowi akhirnya tidak memilih

Abraham Samad sebagai calon wakilpresiden pendaping Jokowi.

Hasto mengaku konferensi pers ia

lakukan atas inisiatif pribadi, tanpasetahu Ketua Umum PDIP Megawati

Sokearnoputri. Hasto membeberkanseluruh pertemuannya dengan

Komjen BG saat di DPR Lakukan Uji Kelayakan


10/78


Abraham Samad. Ia menyebutAbraham Samad melobi agar bisa

menjadi cawapres mendampingiJokowi.

Ini insiatif saya seorang, tak perlu

minta restu ke Ibu Mega, kata Hastoseusai konferensi pers di Apartemen

The Capital, Jakarta, Kamis, 22Januari 2015.

Menurut Hasto, Mega pasti tidak

akan merestui bila dia membeberkanpertemuan itu. Sebab, secara tidak

langsung hal itu akan menambahpanas situasi politik antara Istana,KPK, dan Polri. "Kalau saya minta

izin, pasti tidak akan disetujui karenaKPK dibentuk di era Ibu Mega jadi

presiden.

Ia mengaku merasa gerah melihatekspektasi masyarakat yang begitu

tinggi terhadap KPK. Namun iamenganggap masyarakat buta atas

manuver politik yang dilakukanpimpinan KPK. "Kami justru inginmenyelamatkan semangat KPK yang

disalahgunakan pimpinannya."

Hasto telah menyiapkan sejumlah

alat bukti yang akan menguatkanadanya pertemuan itu, yaitu foto danrekaman kamera pengintai alias

CCTV. Selain itu, ada juga saksi, yaknimantan Kepala Badan Intelijen

Negara Hendropriyono, yang ikutmenemaninya bertemu dengan

Abraham Samad.

KPK Kejar BG, Polri Tangkap BW

Serangan terhadap KPK kiangencar. Kepala Badan Reserse dan

Kriminal Mabes Polri Komjen Pol BudiWaseso pun menangkap Wakil Ketua

KPK Bambang Widjojanto (BW) pada23 Januari 2015 terkait kesaksian

palsu saat menjadi pengacarapasangan calon bupati Ujang Iskandar Bambang Purwanto dalam sengketa

Pemilukada Kotawaringin Barat,Kalimantan Tengah 2010.

BW ditangkap di Depok, JawaBarat, pada pukul setengah delapanpagi. Ia disangka telah menyuruh

sejumlah saksi untuk memberikanketerangan palsu di sidang

pengadilan Mahkamah Konstitusi.Tidak salah jika kemudian orang

teringat lm yang dibintangi DeddyMizwar {kini Wakil Gubernur JawaBarat} dan Lidya Kandouw, Kejarlah

Daku, Kau Kutangkap.

Nasib Abraham Samad pun takjauh beda. Lelaki asal Makassar,

Sulawesi Selatan, itu sudah lebih duludilaporkan oleh Direktur Eksekutif

KPK Watch Indonesia MuhammadYusuf Sahide ke Mabes Polri pada 22

Januari 2015. Abraham Sama didugakerap melakukan aktivitas politik di

luar ranah tugas pokok dan fungsiatau tupoksi KPK.

Wakil Ketua KPK lainnya, Adnan

Pandu Pradja, juga dilaporkan keBareskrim Mabes Polri 24 Januari2015 terkait kasus pencurian saham

PT Desy Timber di Berau, KalimantanTimur. Setelah Pandu, giliran

koleganya Zulkarnain, yangdilaporkan ke Mabes Polri, yakni pada

28 Januari 2015. Pimpinan KPK yangsatu ini dilaporkan karena diduga

menerima gratikasi saat menjadiKepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timurdari Program Penanganan Sosial

Ekonomi Masyarakat (P2SEM) JawaTimur 2008.

Langkah KPK yang sedang

berusaha menyelesaikan sejumlahkasus korupsi, termasuk kasus

Komjen BG, menjadi terhambat.Itulah yang menimbulkan

kekhawatiran publik.

Terjadi gerakan (atau

penggerakan) massa, satu kelompokmendukung KPK, satu lainnyamendukung Polri. Jika tidakmendapat penyelesaian, benturan

bisa terjadi. Presiden Jokowi sebagaikepala negara dan kepala

pemerintahan memikul tanggungjawab (dan bisa) menyelesaikan

persoalan ini. Selanjutnya, bola ada ditangan Jokowi.

LAPORAN UTAMA

Menurut Hasto, Mega

pasti tidak akan merestui

bila dia membeberkan

pertemuan itu. Sebab,

secara tidak langsung hal

itu akan menambah panas

situasi politik antara

Istana, KPK, dan Polri."Kalau saya minta izin,

pasti tidak akan disetujui

karena KPK dibentuk di

era Ibu Mega jadi

presiden.

Hasto Kristiyanto, Plt. Sekjen DPP PDIP


11/78


Melihat konik KPK dengan Polri

kian meruncing, pada 25 Januari 2015Presiden Jokowi memanggil sejumlah

pakar untuk dimintai pendapat danmasukan. Jokowi akhirnya

mengadakan pertemuan denganmantan Ketua MK Jimly Asshidiqqie,pengamat hukum internasional

Hikmahanto Juwana, pengamatkepolisian Bambang Widodo Umar,

mantan Wakapolri Komjen (Purn)

Oegroseno, serta mantan Wakil KetuaKPK Ery Riyana Harjapamengkas danTumpak Hatorangan Panggabean.Cendekiawan Ahmad Syai Maarif

berhalangan hadir. Merekamembahas kekisruhan yang terjadi

antara KPK dan Polri.

Seusai pertemuan singkattersebut, Presiden mengadakan

jumpa pers di Istana Negara. Iamenegaskan, jangan ada

kriminalisasi. Proses hukum harusberjalan baik tanpa intervensi.

Pada saat itu juga Jokowi

membentuk tim independen, yangkemudian lebih dikenal sebagai Tim

Sembilan, untuk menyelesaikankonik KPK Polri. Tim Sembilanterdiri atas Syai Maarif, Bambang

Widodo Umar, Tumpak HatoranganPanggabean, Erry Riyana

Hardjapamekas, Jimly Asshiddiqie,Hikmahanto Juwana, Oegroseno,

Jenderal Polisi (Purn) Sutanto, dan

Imam Prasodjo.

BG Ajukan Praperadilan

Tidak terima dijadikan tersangka,

Komjen Pol Budi Gunawanmembentuk tim hukum dan

kemudian mengajukan permohonanpraperadilan ke pengadilan negeri

Jakarta Selatan.

Meski telah mendapat persetujuanDPR, Presiden Jokowidodo tidak juga

melantik Komjen Pol Budi Gunawansebagai Kapolri. Alasannya, Presiden

masih menunggu hasil Praperadilanyang diajukan oleh Calon Kapolrinyadi pengadilan.

Senin, 16 Februari 2015, diPengadilan Negeri Jakarta Selatan,hakim Sarpin Rizaldi dalam putusan

sidang praperadilan BG mengabulkanpermohonan kubu BG. Dalam

putusannya, Sarpin menyatakanpenyidikan terhadap BG tidak

memiliki kekuatan hukum. Hakimmemutuskan bahwa penetapantersangka BG oleh KPK tidak sah

secara hukum.

Di waktu yang sama, pakar hukum

tata negara Rey Harun mengatakan,"Ini seperti ada kecacatan terhadapputusan hukum. Satu-satunya jalan

(untuk KPK) ya PK. Sah-sah saja,

karena hakim Sarpin sudahmelampaui kewenangannya dalam

menetapkan KUHAP

Dia yakni hakim Sarpin Rizaldimelampaui kewenangan dengan

mengatakan KPK tidak berwenangmenangani kasus BG. Menurut saya,

sudah masuk ke substansi bagiantipikor ini."

Rey melihat putusan Sarpin tidaksesuai dengan Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana atau KUHAP.

Dalam pandangannya, putusan itumengandung banyak kelemahan danoleh karena itu perlu diuji. Sedangkan

Mabes Polri menilai gugatanpraperadilan yang diajukan oleh BG

adalah hal yang wajar dilakukandalam sistem peradilan.

Kami lihat ini (putusan

praperadilan) adalah suatu hal yangbiasa terjadi," kata Kabagpenum

Divhumas Polri Kombes Pol Rikwantodi Jakarta, Senin, 16 Februari 2015.

Mabes Polri menghormati

putusan hakim yang telah menerimapermohonan praperadilan BG. Yang

menang, juga yang kalah, harus tetapdihormati. Menurut dia, siapa punyang merasa dirugikan dalam proses

peradilan boleh mengajukan gugatanpraperadilan.

Empat Komisioner KPK


12/78


Publik mendesak Presiden Jokowisegera memutuskan status BGsebagai calon Kapolri. Akhirnya,

dalam konperensi pers di IstanaMerdeka, Jakarta, Rabu 18 Februari

2015, Presiden Jokowi memutuskantidak melantik BG sebagai Kapolri.

Presiden menyampaikan sikapnyaatas perseteruan KPK-Polri.

Mengingat bahwa pencalonan

Komisaris Jenderal Polisi BudiGunawan sebagai Kapolri telah

menimbulkan perbedaan pendapat dimasyarakat. Maka untukmenciptakan ketenangan serta

memperhatikan kebutuhan kepolisiannegara republik Indonesia untuk

segera dipimpin oleh seorang Kapolriyang denitif, maka hari ini kami

mengusulkan calon baru yaitukomisaris jenderal polisi BadrodinHaiti untuk mendapatkan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai

Kapolri, terang Jokowi.

Presiden Jokowi meminta BGuntuk memberikan kontribusi terbaikkepada Polri agar makin profesional

dan dipercaya masyarakat, dalamposisi dan jabatan apa pun yang nanti

diamanatkan kepadanya.

Sementara, soal masalah hukumdua pimpinan KPK, yaitu Abraham

Samad dan Bambang Widjojanto,serta kekosongan satu pimpinan KPK,Presiden Jokowi mengeluarkan

keputusan presiden (keppres)pemberhentian sementara dua

pimpinan KPK itu.

Karena adanya masalah hukumpada dua pimpinan KPK, yaitu

Saudara Abraham Samad danSaudara Bambang Widjojanto serta

kekosongan satu pimpinan KPK,maka sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,saya akan mengeluarkan kepprespemberhentian sementara dua

pimpinan KPK. Dan selanjutnya akandikeluarkan perppu untuk

pengangkatan sementara pimpinanKPK demi keberlangsungan kerja di

KPK, kata Jokowi.

Presiden menambahkan, iamenunjuk tiga orang sebagai

pimpinan baru di KPK. Yakni, mantanKetua KPK Tauequrachman Ruki,

akademisi dari Universitas IndonesiaIndriyanto Seno Adji, dan DeputiPencegahan KPK Johan Budi SP.

Saat itu pula Menteri SekretarisNegara Pratikno menjelaskan,Presiden dalam waktu tidak terlalu

lama akan mengirimkan suratpengajuan nama calon Kapolri baru

kepada pimpinan DPR.

DPR sudah menyelesaikan sidang

paripurna dan reses, surat akan kitakirim hari ini. Sudah ditandatanganiPresiden, dan tentu saja nanti proses

di DPR akan dilakukan setelah resesselesai, kata Mensesneg Pratikno.

Mensesneg menambahkan, status

Badrodin Haiti masih sebagaiWakapolri yang diberi mandat

menjalankan tugas tanggung jawabdan wewenang sebagai Kapolri.

Menanggapi keputusan Presiden

Jokowi yang membatalkan pelantikanBG, Fraksi PDI Perjuangan di DPR

mengaku kecewa. Jokowi dinilai tidakkonsisten dengan pilihannya.

Tentunya kami kecewa. Sebagai

anggota DPR, saya juga tentunyakecewa," kata anggota Fraksi PDI

Perjuangan Trimedya Panjaitan diGedung Nusantara III DPR, Jakarta,

Rabu 18 Februari.

Wakil Ketua Komisi III itu punberharap Jokowi bisa meyakinkan

DPR soal pembatalan pelantikantersebut. Ia menilai Jokowi kali initidak konsisten. Sebab, sebelumnya,

selama kisruh penetapan BG sebagaitersangka oleh KPK, Presiden selalu

mengatakan akan memutuskan nasibcalon Kapolri itu setelah sidang

praperadilan. Namun setelah adaputusan praperadilan, Jokowi malahmembatalkan pencalonan BG sebagai

Kapolri.

Tapi, nantilah kita lihat apa

alasannya sampai dibatalkan,ujarnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan di

DPR lainnya, Junimart Girsang,menyatakan kekecewaan serupa.Bahkan, Junimart yang juga duduk di

Komisi III, menyebut Presiden sudah

melakukan penghinaan terhadapDPR.

Keputusan Jokowi ini contempt ofparlement, ujarnya.

Mengapa? Menurut dia, BGpunya hak konstitusional penuh untuk

tetap dilantik sebagai Kapolri.

Anggota DPR Komisi III bersama calon Kapolri Komjen Budi Gunawan

LAPORAN UTAMA


13/78


Kompolnas sudah mengecek track

record setiap calon Kapolri sebelum

diserahkan kepada Presiden.

Menurut Logan, sewaktu proses

penjaringan calon Kapolri,Kompolnas sudah meminta analisisdan data keuangan setiap calon.

Kompolnas mengajukanpermohonan pengecekan track

record para calon Kapolri kepadaPusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK), KPK,

dan Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia (Komnas HAM), tetapi tidakdigubris. Kompolnas sudah

membangun komunikasi, yaknimeminta respons dari masing-masing

institusi itu terkait nama-nama calonKapolri yang dijaring.

Nyatanya mereka tidak memberikan

respon. Dan sepertinya permintaankami tidak menjadi prioritas mereka

juga dalam menjaring para nama

Irjen Pol (Purn) Logan SiagianKomisioner Kompolnas

Kompolnas Tak PunyaAgenda Terselubung

Merasa

dipersalahkan karena

disebut-sebut mengajukan

nama calon Kapolri

yang bermasalah ke

Presiden, Kompolnas

bersuara. Komisioner

Kompolnas Irjen Pol

(Purn) Logan Siagianmembantah keras bahwa

Kompolnas memiliki

agenda terselubung dalam

penyerahan nama calon

Kapolri kepada Presiden.


14/78


LAPORAN UTAMA

Calon Kapolri, ujar Logan.

Dia memastikan, sebelummenyerahkan nama-nama calon

Kapolri ke meja Presiden, semuaproses klarikasi sudah cleardilakukan oleh Kompolnas.

Termasuk ketika penjaringan danpencalonan sejumlah nama calon

Kapolri pengganti Pak Sutarman,Kompolnas meminta respon KPK,

PPATK dan Komnas HAM sebelumKompolnas mengajukan nama-namaitu ke Presiden Joko Widodo. Tidak

ada respons dari mereka.

Kompolnas sudah menjalankan

kewajiban sebagaimana digariskanUndang-Undang Kepolisian. Yakni,memberikan masukan dan

pertimbangan atas pemilihan calonKapolri dan pemberhentian calon

Kapolri. Bahkan, Kompolnas selalumelakukan komunikasi dan upaya

penjaringan sejumlah nama calonKapolri baru, bila Presiden Jokowibatal melantik BG sebagai Kapolri.

Itu adalah tugas dan fungsiKompolnas, termasuk menjalin

komunikasi dengan sejumlah namaatau Perwira Tinggi atau Pati diMabes Polri mengenai situasi

Kepolisian. Dan sesuai tugas pokokKompolnas seperti yang tercantum

dalam Tap MPR Nomor 7 Tahun 2000serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Polri, terutama padaPasal 37 hingga Pasal 40, ada tugas-tugas pokok Kompolnas yang harus

kami lakukan, papar Logan.

Masuknya nama BG dalam daftarcalon Kapolri yang diajukanKompolnas kepada Presiden, menurut

Logan, tidak ada persoalan. Informasisoal rekening gendut yang dimiliki BG

itu pun tidak ditemukan Kompolnas.

Kami sudah mendengar adanyapersoalan dugaan rekening gendut

itu, tetapi tidak terbukti. Sampai saatkami ajukan nama-nama itu ke

Presiden, Kompolnas sudahmemastikan tidak ada persoalankepemilikan rekening gendut pada

nama-nama itu, ujarnya.

Ketika Kompolnas meminta informasi

soal BG dan tidak direspons olehKPK, PPATK, dan Komnas HAM, satu-satunya keputusan berkekuatan

hukum tetap terkait rekening gendutadalah hasil penyidikan Bareskrim

Mabes Polri yang dimiliki Kompolnas.

Kami minta data dan prosespenelusuran serta proses hukum yang

telah dilakukan oleh Bareskrim MabesPolri atas kepemilikan rekening

gendut itu, ujar Logan.

Bareskrim Mabes Polri yang sudahmelakukan penyelidikan,

penelusuran, dan proses hukumterkait dugaan kepemilikan rekening

gendut para calon Kapolri yangdiajukan Kompolnas kepada Presidenitu, dan Bareskrim Mabes Polri

mengeluarkan surat resmi bahwatidak ada rekening gendut atas nama-

nama itu.

Artinya, secara hukum, Bareskrim

Mabes Polri sudah melakukanpenyelidikan, dan hasilnya rekeningpara calon Kapolri yang diajukan

Kompolnas ke Presiden itu wajar,tidak ada rekening gendut. Itu juga

menjadi acuan Kompolnasmengajukan nama-nama mereka

kepada Presiden waktu itu.

Kami di Kompolnas tidak adapersoalan dengan setiap nama yang

sudah kami ajukan kepada Presiden,sebab sebelum pengajuan nama-nama itu, kami sudah melakukan

tugas dan fungsi penjaringan. Kalauditanya secara pribadi, saya sendiri

pun melihat sosok Komjen Pol BudiGunawan sudah clear secara hukum

sebelum kami turut menyerahkannamanya ke meja Presiden waktu

itu, paparnya.

Kompolnas sudah beberapa kalimengajukan nama calon Kapolri

kepada Presiden. Ketika TimoerPradopo ditetapkan sebagai Kapolri,nama BG sudah terjaring sebagai

salah satu calon Kapolri yang diajukankepada Presiden. Demikian pula

ketika mencari nama penggantiKapolri setelah Timoer Pradopo, BG

bersama-sama nama Sutarman punterjaring sebagai nama calon Kapolri

yang diserahkan kepada Presiden.Jadi, menurut Logan, tergantungPresiden, siapa yang akan dipilihnya

sebagai calon Kapolri dan diajukan keDPR.

Secara resmi sudah dikeluarkan surat

bahwa tidak ada persoalan rekeninggendut atas nama-nama itu pada

tahun 2010 oleh Bareskrim MabesPolri. Dan Kompolnas kembali

meminta hasil penelusuran terkaitrekening gendut itu pada April 2013,

sewaktu hendak mencari penggantiPak Timoer Pradopo, ujarnya.

Pakai Tim Sembilan

Tim Sembilan bentukan Presiden

Jokowi untuk mendamaikan kisruhKPK dan Polri menjalankan sejumlah

komunikasi dengan bergai institusi,termasuk dengan KPK, Polri, KomisiYudisial.

Kompolnas menghadap Presiden Jokowi


15/78


Ketua Tim Sembilan Syai Maarifatau yang akrab disapa Buya Syaimenyampaikan, Tim Sembilan

memberikan masukan kepadaPresiden untuk segera mengambil

tindakan atas situasi yang kiangenting yang terjadi di institusi

penegak hukum.

Bahkan, dari komunikasi lewatsambungan telepon antara Presiden

Jokowidodo dengan Buya Sya'iMaarif pada 3 Februari 2015, Presiden

sudah menyampaikan bahwa BGtidak akan dilantik sebagai Kapolri.Presiden memilih untuk mencari

nama-nama baru sebagai calonKapolri.

Jadi, sekitar pukul tujug malam PakPresiden menelepon saya. Sayabilang, saya sedang di Yogyakarta.

Nah, Presiden bilang, tidak akanmelantik BG, ujar Buya Sya'i.

Sikap itu diambil Presiden karena

melihat publik tidak menginginkanadanya Kapolri yang berstatus

tersangka. Apalagi, Polri adalahinstitusi penegak hukum, sangat tidak

elegan jika yang memimpin institusiitu berstatus tersangka.

Presiden menyampaikan, tidak jadi

melantik BG untuk menjaga moralitaspublik. Soal perkara, kan BG sudah

mengajukan proses praperadilan. Danbiarkanlah itu berjalan sesuai denganproses hukum, ujarnya.

Mantan Ketua Umum PPMuhammadiyah itu juga mengakui,

kisruh yang KPK dan Polri merupakansituasi kritis yang harus segeradiambil tindakan oleh Presiden.

Sebab, jika kian lama dibiarkan, makasemua upaya penegakan hukum oleh

kedua institusi itu akan amburadul.

Tekanan memang banyak. Dan sayakatakan kepada Pak Presiden, bahwa

keadaan sudah kian kritis, ini situasicritical, sehingga saya sarankan,

semakin cepat diambil langkahmencari Kapolri baru maka akan

semakin baik, ujarnya.

Sebagai pengganti BG, Presidensempat berjanji mencari sosok yang

bersih, sosok yang tidak tersangkut

dengan persoalan korupsi. Meskidemikian, Presiden tetap akan

memiliki mekanisme sendiri dalammenentukan calon Kapolri yang akan

menggantikan nama Komjen Pol BG.

KPK sendiri, sewaktu penyusunanKabinet Kerja Presiden Jokowi-Kalla

sempat diajak melakukan trackinglatar belakang para calon menteri

agar menteri yang mengisi kursikabinet adalah orang-orang bersih

yang tidak tersangkut masalahhukum. Nyatanya, hingga pelantikanpara menteri, sejumlah nama calon

menteri yang oleh KPK ditandaimemiliki kartu merah alias

bermasalah dan sangat besarpeluangnya sebagai tersangka kasus

dugaan korupsi, tetap masuk dalamkursi kabinet.

Untuk calon Kapolri pun, seharusnya

Presiden melakukan pertimbanganyang melibatkan penelusuran KPK

dan PPATK agar benar-benar bersihdari persoalan korupsi. Namun,Presiden telah memiliki sikap, bahwa

calon Kapolri diusulkan olehKompolnas dan dianggap bersih oleh

Kompolnas untuk kemudian diajukanke DPR mengikuti uji kepatutan dan

kelayakan agar Presiden segera bisamelantiknya.

Pak Jokowi bilang, segera ada

keputusan untuk Kapolri baru. Dan,akan dicari calon Kapolri baru yang

dosa-nya sedikit. Yang dosa-nyapaling kecil. Sebab, saya kira semuaorang kanmemiliki dosa, namun

untuk Kapolri, ya dicari yang dosa-nya paling sedikitlah, papar Buya

Syai.

Nah, proses seleksi nama baru itu punkembali dilakukan oleh Kompolnas,

Jokowi bersama Tim 9


16/78


LAPORAN UTAMA

dan dari nama-nama itu nantinyaakan dilihat yang mana yang memilikidosa paling sedikit.

Kalau tempo hari ada mencari latarbelakang dengan melibatkansejumlah instansi, nah tetap melalui

Kompolnas, kemudian ya soal apakahmemiliki rekening gendut atau tidak

ya PPATK tetap melakukanmonitoring atas rekening para calon.

Selanjutnya, ya Presiden memilikicara tersendiri memilih calon Kapolri.Kalau kami dari Tim Sembilan tidak

sampai pada urusan menyodorkannama dan tidak mencapuri siapa saja

calon itu. Semua diserahkan melaluiKompolnas dan selanjutnya Presiden

yang akan memutuskan, papar BuyaSyai.

Menurut dia, timnya hanya

memberikan pertimbangan danmasukan kepada Presiden,

keputusannya semua berada ditanganPresiden. Yang pasti, sayasampaikan, keadaan ini jangan

berlarut-larut, situasi kian kritis, danharus segera ada langkah dan

keputusan dari Presiden dan Presidenmengiyakan.

Meski kedua institusi saling ribut,

menurut Buya Syai, KPK mendapatperlakuan yang sangat drastis dan

serangan bertubi-tubi yang tujuannyamelumpuhkan upaya pemberantasan

korupsi melalui lembaga anti rasuahitu.

Buya sependapat, KPK dan Polri

sebagai institusi penagak hukumharus sama-sama diselamatkan daripihak-pihak yang menunggangi

institusi itu demi menyelamatkankepentingan segelintir koruptor.

Upaya terrorizing atau ancamandialami oleh sejumlah penyidik danstaf KPK. Sebagai bagian dari tugas

Tim Semiblan, Buya mengatakanbahwa pihaknya juga harus

memberikan masukan yang objektifkepada Presiden atas kondisi riil yang

terjadi di kedua institusi itu.

Terkait pelemahan pemberantasantindak pidana korupsi, kami melihat,

upaya itu adalah bagian dari skenario

besar untuk melemahkan dan bahkanmelumpuhkan KPK. Saya kira, sepertiitulah kerjaannya para pihak yang

tidak senang dengan pemberantasankorupsi yang dilakukan oleh KPK. Dan

mereka adalah kelompok-kelompokyang bekerja sama dengan para

koruptor untuk menghancurkanKPK, papar Buya Syai.

Jika KPK dilumpuhkan, bukan orang

per orang yang akan rugi, melainkanbangsa Indonesia yang sangat rugi.

Buya Sya'i setuju bahwa semuabentuk upaya pelemahan KPK dalampemberantasan korupsi sedang

berlangsung. Hampir di semua lini,upaya pelemahan KPK terjadi.

Bahkan, semua proses (revisiperundang-undangan) pun dijadikan

alat untuk melemahkan KPK.

Walau mereka bilang itu untukkebaikan dan penegakan hukum, saya

kira itu hanya pemanis di bibir saja.Niat mereka begitu besar untuk

melumpuhkan KPK. Semua bentukancaman, dan tindak tanduk yangmengintimidasi KPK tujuan akhirnya

adalah melemahkan KPK, ujar Buya.

Jika sampai pejnegakan hukum diKPK melemah, tentu para koruptor

akan bersorak kegirangan denganupaya-upaya pelemahan KPK itu.

Masyarakat dan pers juga harus

melihat ini sebagai ancaman seriusterhadap pemberantasan korupsi.

Yang memiskinkan rakyat kan para

koruptor itu. Kita harus bersama-sama melawan kembalinya para

koruptor. Korupsi harus diberantas,dan KPK diperkuat untukmemberantas korupsi. Bukan hanya

KPK, institusi kepolisian juga harusdiselamatkan. Sebab, saya melihat,

kok bisa intitusi kepolisiandimanfaatkan oleh segelintir orang

demi kepentingan orang per orang didalamnya, memanfaatkan institusiKepolisian dengan cara-cara yang

tidak benar. Polisi juga harus kitaselamatkan. Rakyat ini harus

menyelamatkannya, papar dia.

Selesaikan Tugas Tanpa SK

Tim Sembilan dibentuk akhir Januari

2015. Tugas pokoknya adalah mencari

fakta, menemukan akar persoalan,dan mencari solusi atas konik KPK-Polri. Hingga Februari berakhir, tim ini

telah menyelesaikan tugasnya, salahsatunya memberikan pertimbanganberdasarkan temuan Tim bahwa

Presiden sebaiknya tidak melantik BGsebagai Kapolri.

Pada awalnya, saat pembentukan

Tim Sembilan, Jokowi menyampaikan


17/78


bahwa tim ini akan diberikanlandasan hukum, yakni keputusanpresiden tapi akhirnya tidak jadi.

Pada 22 Februari 2015, Tim Sembilanmelaporkan kinerja tim ini sudah

selesai.

Buya Sya'i menuturkan, tugas TimSembilan tidak terikat sehingga kalau

saat ini dianggap sudah selesai makatidak menjadi soal.

Toh tim kami dibentuk tidak ada SK-

nya atau keppresnya, tidak pakaidilantik-lantik waktu itu. Waktu itu

bahkan sudah ada drafnya tapikarena banyak pihak yang menentang

dengan alasan memboroskananggaran kemudian tidak jadi pakaikeppres, kata Buya.

Bagi Buya, tidak masalah tidak adakeppres atau SK. SK kami dari

publik, pengakuan dari publik berupamoral dan sosial, legalitas nggakbegitu penting.

Sekalipun tidak memiliki SK ataukeppres, menurut dia, nyatanya TimSembilan dapat bekerja dengan baik

sesuai peran dan fungsinya. Yangpenting kita selama ini bisa bekerja

dengan efektif.

Buya menilai Presiden dalammemutuskan penyelesaian kisruh

KPK-Polri memperhatikan saran dariTim Sembilan. Rekomendasi kami

didengar, yang penting konik KPK-

Polri sudah reda sekarang.

Salah satu poin penting darirekomendasi tim tersebut yang

digunakan oleh Presiden dalammenyelesaikan konik KPK-Polriadalah tidak melantik BG sebagai

Kapolri.

Buya menambahkan, timnya

dibentuk khusus bertujuan hanyauntuk membantu meredakan kisruhKPK-Polri. Hanya untuk dua lembaga

itu, tidak lembaga yang lain kalau adamisalnya ada kisruh.

Ditunggangi

Direktur Pusat Kajian Anti-KorupsiFakultas Hukum Universitas Gadjah

Mada (Pukat UGM) Zaenal ArinMochtar mengingatkan, kisruh KPK-

Polri bukan kisruh antarinstitusipenegak hukum.

Sebenarnya, menurut dia, pribadi-

pribadi atau pejabat di masing-masing institusi itu sengaja

memanfaatkan institusi untukkepentingan pribadinya dan berimbasseolah-olah yang terjadi adalah

konik institusi.

Proses saling lapor-melaporkan,

penetapan status tersangka danupaya pra-peradilan yang dilakukanoleh elite Polri bukanlah persoalan

utama dalam saling perebuatan

kedudukan di tubuh institusi keduapenegakan hukum tersebut.

Zaenal berpendapat, kisruh Polri-

KPK itu terjadi didasari kepentinganelite di Polri yang merasa terganggu

oleh kehadiran KPK sebagai institusi

pemberantasan korupsi, yangkebetulan menjerat salah seorang

petinggi Polri, BG, calon Kapolripilihan Presiden Jokowi.

Pada perkembangannya, persoalan

itu dimanfaatkan secara politis, danmerembet pada urusan

ketatanegaraan, urusan persoalanproses hukum dan juga kepentingan

politik kekuasaan.

Presiden Jokowi seharusnya segeramengambil sikap dan tindakan untuk

menghentikan persoalan kepentinganyang dibungkus dengan urusan

persoalan hukum kedua institusipenegak hukum itu.

Saya tidak melihat bahwa persoalan

ini adalah persoalan murni hukum.Sebab, sesungguhnya, saya melihat

ada orang di Polri yang ribut denganKPK. Jadi, persoalan 'orang Polri itudibenturkan dengan KPK sebagai

institusi. 'Orang' Polri itu jugamemanfaatkan institusi Polri

sehingga seolah-olah terjadi benturandan persoalan antara institusi Polri

dan institusi KPK. Padahal bukanpersoalan antarinstitusi, paparZaenal.

Bagi dia, orang-orang tertentu diPolri itu memakai institusi Polri-nyasebagai kendaraan berhadapan

dengan KPK sebagai institusi. Dan inibukanlah persoalan ketatanegaraan

tapi kemudian dikembangkanmenjadi persoalan ketatanegaraan,

persoalan politis, dan persoalanpidana dan seterusnya.

Jika sudah ada niat berhadap-

hadapan dengan institusi KPK, tentuorang di Polri itu mempergunakan

sejumlah celah untuk melakukannya.Saya kira, harus dipisahkan, manaakar persoalannya yang benar-benar

urusan hukum, mana persoalanpolitik, mana yang bersumber dariZainal Arin Mochtar


18/78


kepentingan orang di institusi secarapribadi, papar dia.

Sikap yang elegan yang harus

dilakukan Presiden Jokowidododalam persoalan ini, menurut Zaenaladalah dengan segera membatalkan

biang persoalan untuk duduk dalamkursi Kapolri.

Lantas, bagaimana? Menurut dia,tindakan terbaik adalah membatalkanseseorang yang sudah menjadi

tersangka untuk duduk sebagaiKapolri. Masa Presiden melantik

seorang tersangka sebagai Kapolri?Kan tidak tepat bila tersangka

dipaksakan sebagai Kapolri, yangnotabene menjadi pimpinan diinstitusi penegak hukum yakni

kepolisian.

Jangan Dipolitisir

Rektor Universitas Kristen Indonesia(UKI) Jakarta Dr Maruarar Siahaan,SH, MH melihat kisruh KPK dan Polri

ditunggangi oleh kepentingan ataumotif pribadi. Mantan hakim

konstitusi itu mengingatkan,tindakan-tindakan yang membuat

situasi makin memburuk harusdihentikan.

Efeknya langsung dirasakan

masyarat, bahwa masyarakat kitamerasakan ketidakpastian, ujarMaruarar.

Persoalan yang membelit BG harusdilihat secara yuridis atau hukum.

Jadi saya tidak melihat adanya

motivasi lain dari KPK atas penetapanstatus tersangka terhadap Komjen

Pol BG, selain motif hukum. Itu lebihpasti.

Memang, momentumnya

memungkinkan tindakan KPK itudiartikan sebagai bentuk kekecewaan

pimpinan lembaga tersebut. KPK

merupakan suatu lembaga yangbersifat kolektif-kolegial, keputusan-

keputusan yang diambil tidakmungkin perseorangan dan oleh

karena itu harus dipastikan bahwatanpa bukti yang kuat KPK tidak

pernah menyatakan seseorangsebagai tersangka. Semua ituberdasarkan bukti-bukti yang berhasil

dihimpun KPK.

Saya berharap polisi menghentikansikap atau tindakan jegal-menjegal,

ujar Maruarar.Ia menilai sikap petinggi PDIP yang

mengembuskan isu kasus tersebutmuncul karena Ketua KPK gagalmenjadi pasangan Jokowi dalam

pemilu, telah memperkeruh situasi.Ini merupakan hal yang tidak layak

dikemukakan karena setiap orangberhak berupaya mencapai

kedudukan politik.

Ia menjelaskan, dalam proses hukumpidana, jika ditemukan bukti makaakan ada upaya hukum untuk

menindak. Tetapi kalau tidak ada,saya meminta untuk tidak diciptakan

kekisruhan karena ini menyebabkankebingungan di masyarakat,

Sikap bijak dan taat hukum pimpinan

partai politik dan para pemimpininstitusi penegak hukum, serta

Presiden, bisa meredam persoalanitu.

Tanpa itu, saya kira akan timbul

keadaan chaos atau paling tidakdalam kondisi ketika orang

menganggap tidak ada kepastianhukum di Indonesia, ujarnya.

Semua kejadian atau peristiwa harus

diukur menurut parameter yang adadi dalam hukum itu sendiri. Kalau

memang BG tidak melakukan tindakpidana, maka ikuti saja prosesnya.

Bahwa ada momentum pada saat itu

BG sedang dicalonkan sebagaiKapolri, harus dilihat dalam kontekskita tidak menginginkan seorang

yang memiliki track record yangburuk menjadi pemimpin yang sangat

berkuasa seperti itu.

Saya kita cukup di dalam hati dantidak diwujudkan dalam bentuk

tindakan balasan. Sebab, jikadiwujudkan dalam bentuk tindakan

jegal menjegal, dapat mengacaukankehidupan dan tingkat kepercayaan

terhadap pemerintah. Saya tidaksetuju hukum diperlakukan sepertiitu. Kuncinya ada pada Presiden. Ia

harus turun tangan, papar Maruarar.

Ia mengingatkan, menyelesaikanpersoalan hukum mesti berpegang

teguh pada prinsip hukum itu

sendiri,ditangani menurut tolok ukurhukum, bukan menurut tolok ukurpolitik.

Kalau dibawa ke politik akan

menambah sulit keadaan. Marihentikan perdebatan kita tentang ini,

namun serahkan menurut standarhukum dan menurut proses yang

dikenal di dalam hukum acarapidana, ujarnya.

"Kisruh KPK dan Polri

ditunggangi oleh

kepentingan atau motif

pribadi. Efeknya langsungdirasakan masyarat, bahwa

masyarakat kita merasakan

ketidakpastian."


19/78


DR Frans Hendra WinartaKetua Umum PERADIN

Ingat, Indonesia Negara Hukumdikabulkan Pengadilan Negeri JakartaSelatan.

Ujian baru kembali menghadangJokowi setelah memilih calon lain

untuk kursi Kapolri, yaitu BadrodinHaiti, karena bertentangan dengankeputusan DPR dan rekomendasi

Komisi Kepolisian Nasional(Kompolnas). Semua ujian ini akan

terjawab setelah DPR menyelesaikan

masa resesnya pada akhir Maret2015.

Frans melihat saat gonjang-ganjingpemilihan Kapolri kepercayaan publik

kepada Jokowi mulai tergerus. Pilihanmeneruskan penunjukan BG ataumencari calon lain merupakan pilihan

yang sulit bagi Jokowi mengingatJokowi sudah telanjur mencanangkan

revolusi mental yang memberi sinyalkepada semua pejabat di

pemerintahannya untuk bekerja keras

dan menjauhi korupsi, suap, dangratikasi.

Persetujuan Komisi III DPR dan RapatParipurna DPR sulit dicerna oleh

masyarakat, terutama parapendukungnya yang fanatik denganprogram reformasi di segala bidang.

"Presiden Jokowi sudah terjebakdalam beberapa putusankontroversial dan tidak populis,

seperti menaikkan harga BBM danmenalangi Lapindo untuk

pembayaran ganti rugi kepada parakorban lumpur Lapindo.

Menaikkan harga BBM, seperti sudah

diduga, membuat harga kebutuhanpokok sehari-hari dan biaya

transportasi ikut naik. Sekalipunharga BBM sudah diturunkan, harga

kebutuhan pokok yang sudah telanjurnaik tentu tidak serta merta dapatditurunkan," ujar Frans.

Kisruh KPK Polri sudah hampir memasuki

babak akhir. Akan tetapi, masih banyak proses hukum

yang harus dijalani oleh para penegak hukum di KPK

dan Polri: Kasus Komjen Budi Gunawan dan kasus

petinggi KPK Abraham Samad, Bambang Widjajanto,

dan beberapa penyidik KPK.

calon Kapolri Budi Gunawan (BG)

merupakan ujian berat bagi PresidenJoko Widodo. Dan akhirnya ia

memutuskan tidak melantik BG,sekalipun gugatan praperadilan BG

Frans Hendra Winarta,

pengacara senior sekaligusKetua Umum Peradin

mengatakan, dalam empatbulan pemerintahannya, penunjukan


20/78


LAPORAN UTAMA

Menurut Frans, kebijakan yang dibuatgrusa-grusu itu sangatmengkhawatirkan berbagai kalangan,

khususnya masyarakat sipil sertapendukungnya. Pada akhirnya,

Jokowi mendengarkan suara rakyatdengan mengubah keputusannya,

yakni tidak melantik Budi sebagaiKapolri.

"Jika dulu beliau lebih mendengarkan

suara DPR dan menakan suararakyat, artinya proses hukum di KPKdikalahkan proses politik di DPR,"

tutur Frans.

Kondisi supremasi politik terhadap

hukum di Indonesia berlangsunglama, yakni sejak zaman Orde Lama.

JIka itu terjadi, maka revolusi mental

yang memberi harapan baru, newhope, sebagaimana disebutkan

Majalah TIME atas terpilihnyaPresiden Jokowi, mungkin hanyaimpian dan pepesan kosong saja,

tandas Frans.

Melihat kondisi ini, Fransmengungkapkan keprihatinannya.

Pengangkatan seorang pejabat dipuncak pimpinan lembaga penegak

hukum ternyata malah terindikasiadanya keraguan atas integritasnya.

Ini barangkali kejadian pertama diIndonesia, seorang calon Kapolrimenyandang status tersangka

sebelum dilantik.

Frans heran melihat Komisi III danRapat Paripurna DPR begitu cepat

memutuskan meyetujui Komjen BudiGunawan dan mendesak Presiden

segera melantik Budi sebagai Kapolrisedangkan proses hukum sedang

berjalan. Padahal, tujuanpemberantasan korupsi, suap, dangratikasi, seharusnya konsisten dan

tidak boleh main-main karena yangdihadapi adalah orang-orang kuat,

berkuasa, dan berpengaruh.

Sungguh ironis, Undang-UndangTindak Pidana Korupsi yang disusun

oleh DPR, dalam pelaksanaannyajustru dilanggar sendiri oleh

keputusan DPR, yakni menyetujuipelantikan seorang tersangka sebagai

Kapolri, ujar Frans.

Ketegasan Presiden

Sebenarnya masalah ini tidak akanberlarut-larut jika Presiden Jokowi

taat hukum dan tegas, tanpa harusmemanggil para tokoh untuk

memberi masukan mengenai kisruhpelantikan Komjen Budi Gunawan

sebagai Kapolri dan kriminalisasi KPK.Semunya sudah diatur oleh undang-undang.

Tapi mungkin Presiden merasakurang memahami persoalan hukum.Apalagi Komisi Hukum Nasional

dibubarkan pula oleh beliau, padahalkomisi ini punya kewajiban, diminta

atau tidak, memberikan rekomendasihukum bilamana presiden

membutuhkannya. Adapun DewanPertimbangan Presiden yang barudilantik hampir tidak ada pakar

hukumnya. Tidak mengherankan bilaPresiden kemudian menjadi

kebingungan sendiri, papar Frans.

Mengenai upaya kriminalisasi yangsaat ini mendera para komisioner

KPK, seperti penetapan tersangkaterhadap Abraham Samad dan

Bambang Widjojanto, menurut diaPresiden tinggal mengeluarkan

keppres penonaktifan parakomisioner tersebut danmengeluarkan perppu untuk mengisi

kursi komisioner yang kosongtersebut.

Tidak perlu ragu karena itu sudahdiatur undang-undang demikian.Saya sependapat, pimpinan KPK yang

akan datang, dari lima komisioner,satu harus diisi seorang wanita

sehingga pimpinan KPK jilid empatakan berwarna. Cukup banyak

pendekar hukum wanita yangtangguh yang memiliki integritas.Sebut saja Melli Darsa yang pernah

mencoba tapi kandas. Juga adaLelyana Santosa, Nursyahbani

Katjasungkana, dan lain-lain,

Frans berharap Presiden dapatmemutuskan yang terbaik dalam

menghadapi persoalan ini. Menurut

dia, energi yang tercurah sudah cukupbanyak tapi sia-sia, padahalmasyarakat meminta Presiden

berkomitmen terhadap penegakanhukum dan persoalan-persoalan besaruntuk menuju masyarakat yang

sejahtera adil dan makmur.

Hendrik/Debbi

Pelantikan PLT komisioner KPK


21/78


100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK

Harap Maklum,Sedang Diproses

Pada Pilpres 2014 sosok Jokowibegitu diagung-agungkan.

Majalah TIME menjadikanJokowi sebagai cover dan

menyebutnya The New Hope untukmembuat Indonesia lebih baik. Itulah

yang ditampilkan TIME Jokowi baruterpilih menjadi presiden.

Sejumlah janji kampanye Sang

Presiden dalam Nawacita berupavisi-misi yang akan diwujudkan dalampemerintahannya, mulai

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

dianggap tidak memenuhi janji yang disampaikankepada rakyat dalam masa kampanye Pemilihan

Presiden 2014. Rakyat harus maklum, program

prorakyat sedang diproses.


22/78


SOROTAN

dipersoalkan. Paling tidak, dalam 100

hari pemerintahannya, ada sejumlahkebijakan yang dinilai melenceng dari

janji Nawacita.

Jokowi pernah berjanji segerabekerja dan melakukan terobosan

yang prorakyat. Karena itu pula, iamemberi nama kabinetnya Kabinet

Kerja dan bukan Kabinet Trisaktiseperti pernah diberitakan. Isinyaorang-orang yang dianggap bisa

melakukan perubahan. Nyatanya,Kabinet Kerja tidak bekerja seperti

yang diharapkan rakyat dan pernahdijanjikan Jokowi.

Di bidang hukum, misalnya, pakar

hukum pidana Universitas Padjajaran

Prof Dr Romli Atmasasmita

menyatakan ia belum melihatadanya terobosan yang dilakukan

pemerintah.

Yang kelihatan malah konikantarlembaga.Yang kelihatan paling-

paling ada sedikit upaya dalampemberantasan narkotik dan illegal

logging. Pengurangan korupsi belumkelihatan. Yang kelihatan barupembentukan Satgas Antikorupsi di

kejaksaan, ujar Romli.

Ketua Umum Persatuan AdvokatIndonesia (Peradin) Dr Frans Hendra

Winarta juga tidak melihat adanyaupaya serius yang dilakukan

pemerintahan Jokowi untuk

memenuhi janjinya saat kampanye

serta harapan para pemilihnya.

Kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dan Kepolisian Republik

Indonesia (Polri) yang dipicu olehkeputusan Jokowi memilih Komjen

Polisi Budi Gunawan sebagai calonKapolr memperkeruh dan membuatketidakpastian penegakan hukum.

Persoalan ini pun berlarut-larut dan

tidak segera diselesaikan olehPresiden Jokowi. Frans

melihatkepercayaan masyarakatkepada Jokowi mulai tergerus. Jokowi

dalam posisi yang sulit mengingat iasudah telanjur mencanangkan

revolusi mental: pejabat di


23/78


pemerintahannya harus bekerja keras

dan tidak bermental korup.

Menurut dia, masyarakat, terutamapara pendukung fanatik Jokowi, sulit

memahami persetujuan Komisi IIIDPR dan pengesahan rapat paripurna

DPR atas pencalonan Budi Gunawansebagai Kapolri. Presiden Jokowi

sudah terjebak dalam beberapaputusan kontroversial dan tidakpoppopulis, seperti penaikan harga

bahan bakar minyak dan menalangiutang Lapindo Brants membayar

ruang ganti rugi kepada para korbanlumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa

Timur.

Meski kemudian harga BBM

diturunkan, kebutuhan pokok yang

sudah telanjur naik tentu tidak sertamerta dapat diturunkan," ujar Frans.

Kebijakan yang dibuat dalam tempo

sesingat-singkatnya itu sangatmengkhawatirkan berbagai kalangan,

khususnya masyarakat sipil danpendukung Jokowi, sekalipun pada

akhirnyaia mendengarkan suararakyat dengan mengubah keputusan,yakni tidak melantik Budi Gunawan

sebagai Kapolri.

Jika dulu beliau lebih mendengarkansuara DPR dan menakan suara

rakyat, artinya proses hukum di KPKdikalahkan proses politik di DPR,

tuturnya.

Supremasi politik terhadap hukum

sudah lama berlangsung di Indonesia,yakni sejak zaman Orde Lama.

Jika itu terjadi, maka revolusi mental

yang memberi harapan baru hanyaimpian dan pepesan kosong saja,

ujar Frans.

Frans prihatinan melihat jabatanpuncak di lembaga penegak hukum

justru diberikan kepada orang

integritasnya diragukan. Inilahbarangkali kejadian pertama di

Indonesia, seorang calon Kapolrimenyandang status tersangka

sebelum dilantik.


24/78


SOROTAN

Direktur Eksekutif IDM Fahmi Hafel

meminta Presiden Jokowi segeramengambil langkah yang efektif, jikamasih ingin mempertahankan

pemerintahannya dari dukunganmasyarakat.

Kami merekomendasikan agar

Presiden Jokowi merombak timekonomi untuk menghadapi

perubahan ekonomi dunia. Segeralahlakukan evaluasi kabinet dan

melakukan reshue, ujar Fahmi

Hafel.

Selain itu, kekecewaan publik

terhadap 100 hari pemerintahanJokowi-JK karena Jokowi dianggap

bukan presiden yang tegas.

Jokowi harus tegas dalam menjadidecision maker penentu kebijakan

pemerintahan dan harus berani keluardari kepentingan PDIP dan Megawati,

dan harus lebih mementingkanrakyat, paparnya.

Kisruh di antara institusi penegakhukum, terutama dalam urusanpenetapan calon Kapolri, menjadisalah satu ukuran yang penting yang

mengakibatkan merosotnyakepercayaan publik kepada Presiden

Jokowi.

Sejumlah program andalan Jokowi-JKyang disampaikan dalam masa

kampanye Pemilhan Presiden 2014ternyata tidak terbukti. Yakni,

program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).Itu belum terealisasi. Jadi segeralah

pemerintah merealisasinya, ujarFahmi.

Kebijakan pemerintah menaikkan

harga bahan bakar minyak (BBM) puntelah menjungkirbalikkan kehidupan

perekonomian rakyat. Sekalipunpemerintah sudah kembali

mengeluarkan kebijakan menurunkan

Tiga MenteriDapat Rapor 5,5 - 6

Seratus hari kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf

Kalla tidak memuaskan rakyat. Presiden diminta

segera melakukan perombakan besar-besaran

atau reshufe Kabinet Kerja untuk mewujudkan

pemerintahan yang efektif. Begitulah hasil survei yang

dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM).

Fahmi Hafel


25/78


harga BBM itu, barang-barangkebutuhan pokok serta tarif angkutanumum, yang harganya langsung

dinaikkan ketika pemerintahmenaikkan harga BBM, hingga kini

tidak kunjung diturunkan.

Perlu melakukan operation marketuntuk menurunkan harga-harga

kebutuhan bahan pokok yang terusmemberatkan masyarakat, kata

Fahmi.

Fahmi memaparkan, survei IDMdilakukan dengan wawancara tatap

muka terhadap 1250 responden di 33provinsi pada 13-26 Januari 2015.

Margin of error survei itu kurang lebih1,21 persen pada tingkat kepercayaan95 persen.

Mayoritas responden atau 68,7 persenmenyatakan tidak puas terhadap

kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-JK . Sebanyak 26,4 persen respondenmenyatakan puas dan 4,9 persen

tidak tahu.

Dari angka 26,4 persen itu, jikadirinci, 15,1 responden mengaku

cukup puas dan 11,3 persen sangatpuas. Adapun rincian ketidakpuasan

masyarakat ialah 31,5 persenmengaku kurang puas, dan 35,2

persen sangat tidak puas.

Survei ini dipastikan mereferensikanpendapat publik di Indonesia

terhadap kinerja 100 hari kinerjaJokowi- JK. Harapan kami, kepuasan

di atas 50 persen. Tapi, ternyata diangka 26,4 persen, jelas Fahmi.

Hasil survei itu menunjukkan adanya

degradasi harapan masyarakat dantingkat kepuasan publik terhadapkinerja pemerintahan dan

kepemimpinan Jokowi- JK jika

dibandingkan dengan hasil surveilembaga lembaga survei padaharapan masyarakat terhadap

pasangan Jokowi jelang pemilihanpresiden jika terpilih.

Menurut dia, dari jajak pendapat

ditemukan permasalahan hargakebutuhan pokok merupakan

masalah utama dalam 100 haripemerintahan Jokowi- JK. Setidaknya,

87,7 persen responden mengeluhkantingginya harga bahan-bahan pokok.

Sisanya, sebanyak 12,3 persenberpendapat biasa-biasa saja.

Artinya pemerintah Jokowi - JK tidak

punya konsep dan aplikasi ekonomiyang jelas untuk menekan inasi

dalam jangka pendek sertamenunjukan ketidakmampuan tim

ekonomi Jokowi.

Temuan survei juga menunjukkancukup tingginya keluhan angkatan

kerja baru atau masyarakat yangmencari pekerjaan mengeluhkan

kesulitan mencari lapangan kerjahingga 71,8 persen. Lalu, hampir 73,8persen masyarakat mengeluhkan

mahalnya biaya pendidikan.

Dan hingga 100 hari pemerintahan

Jokowi-JK, banyak sekali masyarakatbelum menerima Kucuran dana KartuIndobesia Pintar yang dijanjikan oleh

Jokowi, ujarnya.

Terkait konik KPK dan Polri, hasil

survei memperlihatkan penilaianmasyarakat terhadap kepemimpinanJokowi sebagai decision maker.

Sebanyak 89,5 persen masyarakatmenilai Jokowi tidak tegas dan sangat

tersandera oleh Megawati dan PDIPdalam mengambil keputusannyaterkait masalah KPK dan Polri.

Dalam jajak yang dilakukan padasurvei juga, sebanyak 79,5 persen

masyarakat berpendapat bahwatokoh parpol yang palingmemengaruhi keputusan Jokowi

adalah Surya Paloh.

Hal ini terbukti dengan jumlah

menteri yang merepresentasikan

Surya Paloh lebih banyak daripadayang merepresentasikan wakil PDIP

di kabinet kerja, jelasnya.

Soal 100 hari kerja menteri Jokowi,yang dianggap mempunyai harapan

adalah perbaikan kementerian. Publikmenyebut enam besar menteri yang

mendapat nilai delapan: MenteriKelautan dan Perikanan Susi

Pudjiastuti; Menteri BUMN RiniSumarno; Jaksa Agung Prasetyo;

Menteri Pertahanan Ryan Mizard;

Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo;Menko Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan PuanMaharani.

Tiga menteri diberi nilai terendah,

yakni antara lima dan empat.Pertama, Menko Polkam Tedjo Edhy

Pudjiatno.

Dia dinilai terkait masalah intervensikongres GOLKAR dan Konik KPK

dan Polri yang berkomentar justrumeyusahkan posisi Jokowi dihadapan

pendukungnya yang pro-KPK, ujarFahmi.

Kedua, Menkumham Yasona Laoly.

Terkait konik Partai PersatuanPembangunan, Yasonna dianggap

memperkeruh suasana. Ketiga,Menteri ESDM Sudirman Said.

Sudirman Said dianggap

menjerumuskan Jokowi sebagaipelanggar konstitusi dan janjinya

terkait harga BBM serta keberpihakanpada kepentingan asing, seperti

perpanjangan kontrak Freeport, sertaberpotensi menciptakan maa migasbaru dalam tender crude oil melalui

ISC, jela Fahmi.

Untuk menteri-menteri lainnya, publikmemberi nilai 5,5 hingga enam.

Artinya pemerintah

Jokowi - JK tidak punya

konsep dan aplikasi

ekonomi yang jelas untuk

menekan inasi dalam

jangka pendek serta

menunjukan

ketidakmampuan tim

ekonomi Jokowi.


26/78


SOROTAN

Tokoh buruh Prof Dr MuchtarPakpahan kecewa melihat tidak ada

program yang digulirkan secara nyatadalam seratus hari pemerintahan

Jokowi-Jusuf Kalla.Belum ada sama sekali yangdilakukan pemerintahan baru ini

dalam sektor perburuhan. Entahkenapa, saya tidak melihat adanya

rencana atau strategi yang dilakukanpemerintah untuk membenahi sektor

perburuhan, katar Ketua UmumSerikat Buruh Sejahtera Indonesia(SBSI) Muchtar Pakpahan.

Sejak awal pemerintahannya Jokowimenyatakan segera menepati

janjinya terkait ketenagakerjaan.

Berbicara tentang perburuhan, adadua hal utama yang seharusnya

sudah mulai dilakukan pemerintahansekarang, yakni dalam hal penciptaanlapangan kerja dan menyejahterakan

buruh. Nah, sampai sekarang dua halpenting itu belum disentuh, ujar

Muchtar.

Menurut dia, pemerintahan yang baruini tidak memiliki program yang

konkrit yang sudah dipersiapkan

sampai kini. Tidak ada program danperencanaan yang terarah yangdilakukan oleh pemerintahan ini

sampai sekarang, dalam sektorperburuhan.

Hingga saat ini, Pasal 27 Ayat 2

Undang Undang Dasar 1945 belumterwujud pada pemerintahan Jokowi-JK. Karena itu, ia meminta Jokowi-JK

segera mewujudkan janji-janji

kampanyenya dalam sektorperburuhan. Lapangan kerja tidak

kunjung bertambah, dan hubunganindustrial yang baik dan harmonis

juga tidak kunjung terjadi.Kelemahan yang dimiliki bidangKetenagakerjaan dalam

pemerintahan ini sampai saat in,dikarenakan kurangnya pemahaman

dan tidak memiliki konsep dalammennyejahterakan buruh serta dalammewujudkan hubungan insdutrial

yang harmonis.

Hubungan industrtial yang bagusjuga tidak terlihat, pemerintahan ini

hampir tanpa konsep, dankebingungan mau ngapain, jelas dia.

Komposisi Kabinet Kerja milik

dianggap proneolib sehingga harapanburuh terempas. Karena itu, buruh

merasa kecewa dan tidak berharapbanyak akan ada perubahan dalamkesejahteraan mereka. Muchtar tidak

melihat adanya konsep yang jelasdalam mengupayakan kesejahteraan

buruh pada pemerintahan kali ini.

Menurut tokoh pejuang buruh yangsejak 1978 sudah berkiprah di dunia

perburuhan itu, dukungan buruhkepada Jokowi-JK pada saat Pilpres

2014 sangat besar, tetapi buruh lagi-lagi gigit jari karena komposisi

kabinet yang tidak proburuh.

Di negara-negara moderen, buruhitu adalah adalah urusan nomor satu,

namun di Indonesia, mulai daripemerintahan SBY hingga kini

Sektor Buruh PunTerabaikan

Rencana besar terhadap pengembangan lapangan

pekerjaan dan memperbaiki persoalan hubungan

insdustrial dalam ketenagakerjaan tak satu pun mulai

menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah.

Prof Dr Muchtar Pakpahan


27/78


dengan terbentuknya Kabinet Kerjamilik Jokowi-JK, buruh itu tidakdianggap sebagai urusan nomor

satu, papar Muchtar Pakpahan.

Begitu Kabinet Kerja tersusun,harapan buruh akan adanya Ratu Adil

bagi buruh lenyap. Sebab, orangmenduduki pos menteri yang

berurusan dengan perburuhan tidakmenunjukkan adanya kebijakan dan

sosok yang benar-benar proburuh.

Secara umum, kabinet kerja Jokowi-JK itu bidang ekonominya dikuasai

oleh orang-orang berpandanganneolib, termasuk yang mengurusi

perburuhan, dan beberapa di antaraanggota kabinet itu tidak bersih(persoalan hukum). Prediksi saya,

dalam dua tahun ke depan sajamereka-mereka itu pasti akan

berurusan dan bermasalah denganhukum, ujar Muchtar.

Menteri Tenaga Kerja sekarang, lanjut

Muchtar, karena tidak memahamidan tidak profesional di bidang

ketenagakerjaan, akan banyakberkonsultasi dengan birokrat di

kementerian. Sementara birokrasiyang ada sekarang adalah warisandari birokrasi sebelumnya, tentu

watak dan program-programnya puntidak jauh beda dengan watak

birokrasi terdahulu.

Secara umum ada tiga hal pentingyang harus dilakukan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi(Menakertrans) dalam bidang

perburuhan. Pertama, menciptakanlapangan kerja untuk sebanyak 12

juta penganggur di Indonesia. Kedua,

membangun hubungan industrialyang harmonis antara pengusaha

dengan buruh dan ketiga

menumbuhkangairahkan hidup dipedesaan dan nelayan, sehinggakehidupan dan profesi di desa dan

nelayan itu menjadi pilihan hidup danprofesi yang membanggakan.

Kalau sekarang, ya hidup di

pedesaan dan hidup menjadi nelayanbukan membanggakan, itu masihsebagai sebuah keterpaksaan. Nah,

tiga kerja penting itu tidak terlihat

dalam pidato Presiden Jokowidodo,

dan juga tidak terlihat dalam susunankabinetnya. Artinya, Jokowi malah

telah ingkar janji, karena tidak sesuaidengan visi misinya saat pencapresan

dulu, papar Muchtar.

Empat Program Langsung

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera

Indonesia (KSBSI) mengingatkan

empat hal penting yang harusdilakukan pemerintah di sektorburuh, yang belum juga dilakukan.Selain persoalan pengupahan dan

outsourcing, KSBSI menyampaikanperlunya perlindungan buruh migran

secara nyata dengan dimulaidisahkannya Undang-Undang

Perlindungan Pekerja Indonesia.

Adapun yang menjadi pokoktuntutan kita adalah masalah

pengupahan, yang secara garis besar

membahas tentang Komponen HidupLayak, termasuk peningkatan kualitas

dan penambahan komponen, sertastruktur skala upah, ujar Mudhor,

Presiden KSBSI.

KSBI menekankan pentinyamenyelesaikan segera persoalan

outsourcing dengan melakukan revisiterhadap Permenaker Nomor 19

Tahun 2012, dan outsourcng di

BUMN.

Juga kita tekankan mengenaipengawasan pelaksanaan BPJS di

lapangan, termasuk rencanadikeluarkannya inpres/perprestentang pensiun. Kemudian,

mengenai RUU Perlindungan PRT danrevisi Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2014 tentang Buruh Migran.Dan yang terakhir adalah masalah

penegakan hukum terhadap unionbusting (pemberangusan serikatburuh) dengan jalan sistem

pengawasan secara tripartit, paparMudhor.

Tugas serikat buruh adalahberkoordinasi dengan pihak terkaituntuk mencari jalan keluar

permasalahan di lapangan, dan dalamhal ini dengan Kementerian Tenaga

Kerja adalah dalam hal kebijakan kedepan, dan itu sudah disampaikan

serta ada kesamaan perspektif.

Saya kira ada kesamaan perspektifantara KSBSI dengan pihak

Kementerian Ketenagakerjaan, danitu sudah jadi modal yang baik,

tinggal bagaimana komunikasi ini bisaterus berjalan, dan tentunya dengandukungan kawan-kawan lainnya

untuk memperbaiki kondisiperburuhan kita, ujar Mudhor.

Nelayan Belum Jadi Subjek

Kesatuan Nelayan TradisionalIndonesia (KNTI) menilai, selama

seratus hari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, nelayan belum menjadi

subjek pembangunan yangdiprioritaskan oleh pemerintahanyang kini mengedepankan

pembangunan tol laut. Bahkan, di

masa awal pemerintahan ini pun,monopoli atau penguasaan sepihakhasil-hasil laut, perikanan dan regulasi

masih terjadi, tidak mengedepankannelayan sebagai subjek.

Kami meminta kepada pemerintah

untuk memperkuat aktivitasperikanan budidaya ikan dengan

memastikan tidak terjadinyamonopoli swasta dan asing dalam

Adapun yang menjadi

pokok tuntutan kita adalah

masalah pengupahan,

yang secara garis besarmembahas tentang

Komponen Hidup Layak,

termasuk peningkatan

kualitas dan penambahan

komponen, serta struktur

skala upah.


28/78


SOROTAN

penyediaan faktor-faktor produksi,baik itu benur, pakan ikan danudang, ujar Ketua Dewan Pengurus

Pusat KNTI terpilih, Riza Damanik.

Musyawarah Nasional II KNTI 26Januari 2015 di Jakarta menghasilkan

sejumlah rekomendasi kepadapemerintahan Jokowi-JK untuk

memperkuat strategi dalam upayamenyejahterakan nelayan.

Kami juga menyerukan kepada

seluruh organisasi nelayan,pembudidaya ikan, dan petambak

garam, untuk fokus memperkuatkoperasi dan inovasi hilirisasi produk-

produk perikanan guna mewujudkankemandirian ekonomi danmenghadapi Masyarakat Ekonomi

ASEAN, ujar Riza.Mengevaluasi kinerja pemerintahan

dalam seratus hari ini, lanjut Riza,nelayan juga patut memberi apresiasikepada pemerintah yang telah

meletakkan agenda kemaritimansebagai fokus lima tahun ke depan.

Namun ia menyayangkan nelayan

dan petambak ikan skala kecil belumdilibatkan dalam inisiasasi,

implementasi, dan pengawasanpembangunan kelautan. Hal ini akan

kontraproduktif. Partisipasi nelayanadalah kunci keberhasilanpengelolaan perikanan.

Sejumlah agenda penting dalampemberdayaan nelayan, lanjut Riza,

harus mendapat prioritas dandukungan penuh, untuk menjadikannelayan kecil sebagai subjek

pembangunan kelautan itu sendiri.

KNTI, lanjut Riza, mendukungpemerintah memberantas pencurian

ikan, mencabut izin bongkar-muat

ikan di tengah laut (transhipment),melarang penggunaan alat tangkapmerusak, dan menjaga keberlanjutan

sumberdaya ikan dengan memilahdan memilih komoditas ikan yang

boleh diperdagangkan.

Namun, kebijakan ini harus diikutidengan strategi komprehensif untuk

memastikan nelayan danpembudidaya ikan kecil tidak justru

dirugikan, tambahnya.

Bahkan, Riza berharap pemerintahdapat melakukan intervensi pasar

untuk memberikan disinsentifterhadap produk-produk perikananyang ditangkap ataupun

diperdagangkan dengan cara yangtidak adil dan merusak. Intervensi

pemerintah agar pembangunannelayan kian baik itu perlu. Jangan

berpihak kepada segmen yangmemonopoli.

Liberalisasi Merebak

Arah swasembada pangan terancam

melenceng. Visi-misi bagus dalamNawacita Jokowi-Jusuf Kalla yang

juga dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) 2014-2019 tidak

digubris oleh departemen atau

kementerian yang bersangkut paut.Petani protes keras lantaran langkahdan kebijakan yang diambil oleh para

eksekutor kebijakan di tingkatKementerian malah bertentangandengan kehendak rakyat yang telah

tertuang dalam RPJMN itu.

Langkah-langkah yang dilakukanoleh sejumlah kementerian yang

berkaitan dengan perwujudan

swasembada pangan itu lamban danmalah melenceng dari Nawacita danRPJMN yang sudah dibuat. Ini

membuat kita kaget dan arahswasembada pangan sudah malah

melenceng, kata Ketua UmumSerikat Petani Indonesia (SPI) Henry

Saragih.

Ia berpendapat, RPJMN itu bagus danpropetani. Namun, sejumlah aturan

dan kebijakan yang dikeluarkan ditingkat kementerian malahbertentangan dengan visi-misi

Nawacita dan RPJMN.

Tidak hanya di Kementerian

Pertanian, tetapi juga di Kementerianlain yang memiliki kewajiban dantanggung jawab mewujudkan

swasembada pangan, termasuklembag-lembaga seperti BKPM

(Badan Koordinasi PenanamanModal), salah mengambil langkah,

ujar Koordinator Umum La ViaCampesina (Organisasi PetaniInternasional) itu.

Dalam urusan penanaman modalsaja, untuk sektor pertanian dan

perkebunan, bibit serta obat-obatanserangga, BKPM mengajukanperaturan dan mendorong liberalisasi.

BKPM mendorong liberalisasi daninvestasi agar lebih dari 30 perseninvestor masuk. Padahal, investasi

asing 30 persen saja sudah sangatbesar, kapan lagi petani dalam negeri

akan bisa bangkit kalau liberalisasiyang dijalankan, ujar Henry.

Demikian pula proses pengadaan

bibit, pupuk, dan infestisida, tidak adalangkah yang sudah dilakukan

depatemen bersangkutan untukmewujudkan bibit, pupuk dan

infestisida yang langsung bisa diaksesoleh petani di tingkat bawah.

Ini sudah mau seratus hari

pemerintahan loh. Bibit, Pupuk daninfestisida sudah sangat diperlukan

petani dalam musim tanam.Seharusnya, pemerintah segeramembentuk pengadaan bibit, pupuk,

infestisida yang dikelola langsungoleh masyarakat, oleh petani, baik

Musyawarah Nasional II

KNTI 26 Januari 2015 diJakarta menghasilkan

sejumlah rekomendasi

kepada pemerintahan

Jokowi-JK untuk

memperkuat strategi

dalam upaya

menyejahterakan

nelayan.


29/78


melalui Koperasi-Koperasi, BadanUsaha Milik Desa, dan atau BadanUsaha Milik Negara, jangan malah

maa swasta dan asing yangmenguasainya, ujar Henry.

Semestinya, langkah membentuk

semacam Badan Urusan Logistik(Bulog) yang dikendalikan langsung

oleh pemerintah dan masyarakatpetani, itu segera dibuat untuk proses

pengadaan bibit, pupuk, insfestisidadan obat-obatan tanaman.

Tanah dan upaya penyelesaian

persoalan agraria pun, lanjut Henry,mengalami stagnasi di masa

pemerintahan awal ini. Padahal,perintah untuk segera menyelesaikanpersoalan agrarian, dan membagi-

bagikan tanah kepada petani sudahdiketuk palu.

Kementerian Agraria, sudah seratushari pemerintahan ini, tidakmelakukan apa-apa. Sebanyak 9 juta

hektar tanah yang dijanjikandibagikan kepada petani pun tidak

kunjung kelihatan langkahnya,ujarnya.

Ia mengingatkan, distribusi lahan dan

penyelesaian persoalan agrariabukan semata-mata untuk

mendongkrak peningkatanproduktivitas pertanian dalammewujudkan swasembada pangan.

Tetapi ini soal keadilan. Distribusi itujuga soal keadilan kepada petani. Dan

itu harus segera diwujudkan.

Produksi gula Indonesia sendiri punhendak dipermainkan oleh pihak

kementerian yang bersangkutan.Padahal, produksi tebu dan proses

produksi gula dalam negeri sedangbagus dan melimpah.

Bahkan bisa dibilang surplusproduksi gula oleh petani tebu kita.Nyatanya, pemerintah malah

membuka ruang seluas-luasnyakepada investor asing membangun

pabrik-pabrik gula ranasi diIndonesia. Mengapa bukan petaniIndonesia dan pemerintah sendiri

yang membuka pabrik-pabrik gularanasi. Ini sudah mulai melenceng

dari arah awal loh, ujarnya.

Ia menegaskan, sulit mewujudkanswasembada pangan bila di tingkat

eskekutor tidak menjalankan amanatvisi-misi Jokowi-JK, RPJMN, danNawacita. Seperti di sektor

peternakan unggas dan sapi, petanimengeluh karean unggas dalam

negeri tidak diurus, malah pemerintahmembuka impor unggas dari negara

lain. Ini akan mematikan parapeternak unggas Indonesia. Belumlagi impor daging sapi tak kunjung

dihentikan. Yang perludikembangkan adalah Induk sapi

masyarakat dikembangkan, tidakperlu impor Induk sapi dan tidak perlu

impor daging sapi. Kok itu pun takdiurusi.

Melihat langkah yang diambil

pemerintah dalam masa seratus hariini, Henry menilai swasembada

pangan sulit dicapai. Selain lamban,dan malah melakukan liberalisasi danbertentangan langkah para

menterinyanya dengan Visi-Misinya,Jokowi harusnya segera melakukan

upaya dan evaluasi agar target-targetitu tepat sasaran. Perlu dikembalikan

pada visi-misi awal dan dipercepatlangkah-langkah perwujudannya.

Henry kembali mengingatkan,

program swasembada pangan Jokowiberbeda dengan swasembada pangan

rezim Orde Baru. Orde Baru jugabilang swasembada pangan, tetapiyang menguasai adalah asing, kroni-

kroni. Nah, swasembada pangansekarang harus langsung pada petani

dan masyarakatnya. Jadi jangan samadengan pola-pola yang diterapkan

Orde Baru.

Tuntaskan Konfik Agraria

Maraknya konik agraria di Tanah Air

bersumber dari kegagalanpemerintah dalam menjalankan

reforma agraria. Alih-alihlahandidistribusikan kepada rakyat,lahan yang dikuasai rakyat justru

rentan terhadap penggusuran hinggaperampasan. Tak mau kondisi serupa

terus terjadi aktivis reforma agrariamenuntut Jokowi-JK yang segeradilantik menjadi Presiden dan Wakil

Presiden untuk membuat gebrakan di100 hari pertamanya. Sekjen

Konsorium Pembaruan Agraria (KPA),Iwan Nurdin, mengatakan,

pemerintahan yang baru nanti harusdapat melaksanakan hal-hal yangdibutuhkan untuk menyelesaikan

konik agraria dalam seratus haripertama. Tidak harus semua tapi

sudah dimulai."

Hal pertama yang harus dilakukanoleh pemerintah mendatang adalah

membentuk lembaga solusi konikagraria.

Khusus untuk mengurus konik

agraria yang selama ini tak kunjungselesai, ujar dia.

Tak hanya itu, menurut diapemerintah juga harus membuatpengadilan khusus mengenai konik

agraria. "Apalagi dengan ada rencanapembentukan Kementerian Agraria."

Iwan berpendapat, pembentukan

lembaga penyelesaian konik agrariamenjadi salah satu tindakan yang

ditunggu oleh organisasi tani danrakyat. "Kami butuh keadilan untuk

para pejuang agraria. Selainmembentuk lembaga penyelesaiankonik agraria, pemerintahan harus

merencanakan program kerja lainnyaterkait agraria. Mungkin masalah

pembagian lahan tani ke petanidaerah seperti apa atau hal lainnya."

Mengenai hal itu, aktivis Gerakan

Petani Indonesia, Anwar Shadat,mengatakan, selama ini petani kerap

dicap sebagai penjarah lahan."Padahal mereka yang tidak

bertanggung jawab itu adalah yangsuka merampas lahan rakyat."

Ia berharap rencana Jokowi-JK

membentuk Kementerian Agrariaakan dapat memberikan perlindungan

dan melakukan distribusi tanahtermasuk konik tanah yang masihbanyak terjadi. Anwar juga meminta

pemerintah dapat melindungi parapejuang agraria dan memulihkan


30/78


SOROTAN

status mereka yang jadi tersangkaatau menjadi Daftar Pencarian Orang.Serta jalankan reforma agraria

dengan melibatkan organisasi tani."

Sekjen Aliansi Reforma Agraria(AGRA) Muhammad Ali mendukung

rencana pemerintah baru membentukKementerian Agraria. Kementerian

Agraria diharapkan mampu menjalantiga fungsi, yaitu menentukan

kebijakan terkait agraria,penyelesaian konik agraria, danmelaksanakan program landreform

atau reforma agraria.

Jadi kewenangan Badan Pertanahan

Nasional (BPN), kementeriankehutanan dan kementerianpertanahan dihapuskan. Kita juga

minta Pemerintah Jokowi-JK untuktidak melanjutkan agenda

perampasan tanah melalui berbagaiskema, salah satunya Masterplan

Percepatan Perluasan PembangunanEkonomi Indonesia (MP3EI),katanya.

Ia menilai pemerintahan SusiBambang Yudhoyono gagal dalam

mengatasi isu konik lahan yangberhubungan dengan penguasaansumber daya alam dan telah

menyudutkan petani. Bahkan, sejakdibentuknya Program Pembaruan

Agraria Nasional (PPAN) sejak 2007muncul ribuan konik agraria yang

tak terselesaikan dan berbuntut padakekerasan terhadap petani.

Kami ingin Jokowi belajar dari

kegagalan pemerintah sebelumnya.Kalau kita lihat salah satu programJokowi yakni program pembangunan

jalan sepanjang 2.000 km, setidaknyadibutuhkan empat juta hektare lahan

dengan asumsi lebar jalan 20 meter,

ini sama saja land reform hanyasekadar wacana," ujarnya.

No Action, Talk Only

Program pemerintahan Jokowi

terhadap masyarakat pedesaandianggap masih sebatas basa-basi.

Sudah banyak janji dan angan-anganpemerintah soal pembangunan desa,

namun hingga melewati seratus haripemerintahan belum ada langkah

konkret. Karena itu, Presiden Jokowihendaknya segera mengevaluasi

kinerja para menteri.

Presiden layak mengevaluasi semuamenteri yang berasal dari partai

politik, hingga saat ini, tampak tidakjelas kemampuan dan kinerjanya,

terutama dalam urusanpembangunan Desa, ujar Ketua

Umum Relawan Pemberdayaan DesaNusantara (RPDN) SuryokocoSuryoputro.

Secara khusus, Suryokoco menyorotijanji-janji Jokowi untuk pembangunan

masyarakat pedesaan, dia menilaisudah beberapa bulan ini, menteri-menteri yang berurusan dengan

tanggung jawab itu tidak bergerakmewujudkan visi-misi pemerintah.

Ibarat kata, menteri yang mengurusimasalah pedesaan hanya jago bicara

tapi tidak jago mewujudkannyadalam kerja

Majalah Integritas Edisi 15_MAR2015.pdf

Documents

Transcript of Majalah Integritas Edisi 15_MAR2015.pdf