MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK .Pak Sampe Purba, Kepala Divisi Hukum BP Migas. Pak Budiono, dari...

download MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK .Pak Sampe Purba, Kepala Divisi Hukum BP Migas. Pak Budiono, dari Kementerian

of 22

  • date post

    29-Jun-2018
  • Category

    Documents

  • view

    217
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK .Pak Sampe Purba, Kepala Divisi Hukum BP Migas. Pak Budiono, dari...

  • MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA

    ---------------------

    RISALAH SIDANGPERKARA NOMOR 36/PUU-X/2012

    PERIHALPENGUJIAN UNDANG-UNDANG

    NOMOR 22 TAHUN 2001TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

    TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

    ACARAMENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR,

    DAN SAKSI/ AHLI DARI PEMOHON SERTAPEMERINTAH

    (III)

    J A K A R T A

    KAMIS, 24 MEI 2012

  • i

    MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA

    --------------

    RISALAH SIDANGPERKARA NOMOR 36/PUU-X/2012

    PERIHAL

    Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi [Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3),Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44]terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945

    PEMOHON

    Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dkk.

    ACARA

    Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dariPemohon serta Pemerintah (III)

    Kamis, 24 Mei 2012, Pukul 11.23 12.10 WIBRuang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

    SUSUNAN PERSIDANGAN

    1) M. Akil Mochtar (Ketua)2) Muhammad Alim (Anggota)3) Ahmad Fadlil Sumadi (Anggota)4) Anwar Usman (Anggota)5) Maria Farida Indrati (Anggota)

    Cholidin Nasir Panitera Pengganti

  • ii

    Pihak yang Hadir:

    A. Pemohon:

    1) Fatah Wibisono

    B. Kuasa Hukum Pemohon:

    1) Syaiful Bakhri2) Muchtar Luthfi3) Zulhendri Hasan4) Dwi Putri Cahyawati5) Najamuddin Lawing6) Umar Husein7) Nur Ansari8) Ibnu Sina Candra Negara9) Umar Limbong10) Eggi Sudjana

    C. Pemerintah:

    1) Evita Legowo (Direktur Jenderal Migas)2) M. Teguh Pamuji (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian ESDM)3) Hufron Asrofi (Kepala Bagian Hukum Migas)4) Sampe Purba (Kepala Divisi Hukum BP Migas)5) Budiono (Kementerian Hukum dan HAM)

  • 1

    1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

    Sidang dalam Perkara Nomor 36/PUU-X/2012, PengujianUndang-Undang Minyak dan Gas, saya nyatakan dibuka dan terbukauntuk umum.

    Saudara Pemohon dan Pemerintah, hari ini seharusnya sidangPleno pertama untuk Perkara Nomor 36, tapi karena sesuatu dan lainhal, keanggotaan Majelis Hakim tidak full hari ini dan sidang ini adalahPanel diperluas.

    Saya persilakan dari Pemohon, siapa yang hadir untukmemperkenalkan diri terlebih dahulu. Singkat-singkat, siapa-siapa yanghadir? Sebutkan satu per satu.

    2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIFUL BAKHRI

    Assalamualaikum wr. wb.

    3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

    Walikumsalam.

    4. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIFUL BAKHRI

    Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami paraPemohon yang hadir, saya sendiri Syaiful Bakhri.

    5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

    Kuasa Pemohon, maksudnya?

    6. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIFUL BAKHRI

    Ya, Kuasa Pemohon.

    7. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

    Ya, oke. Terus?

    KETUK PALU 3X

    SIDANG DIBUKA PUKUL 11.23 WIB

  • 2

    8. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIFUL BAKHRI

    Muchtar Luthfi, Zulhendri Hasan, Dwi Putri Cahyawati,Najamuddin Lawing, Umar Husein, Nur Ansari, Ibnu Sina CandraNegara, Umar Limbong, dan Egi Sujana.

    9. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

    Prinsipal hadir?

    10. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIFUL BAKHRI

    Prinsipal hadir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah diwakilioleh Dr. Fatah Wibisono, di belakang kami.

    11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

    Oke, jadi pihak-pihak dalam persidangan ya diperkenalkan.Baiklah, Pemerintah saya persilakan.

    12. PEMERINTAH: SUSYIANTO

    Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Hakim MahkamahKonstitusi, perkenankanlah kami yang mewakili Pemerintah berdasarkanSurat Kuasa Presiden tanggal 25 April 2012, yang memberikan kuasakepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri ESDM.

    Hadir pada kesempatan ini, Yang Mulia. Dua pejabat Eselon Iyang menerima kuasa subsitusi dari kementerian dari Menteri ESDM.Satu, Ibu Evita Legowo, beliau adalah Direktur Jenderal Migas yangnantinya sekaligus yang akan membacakan opening statementPemerintah pada hari ini. Dua, Bapak M. Teguh Pamuji, beliau adalahPlt. Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Ada Pak Hufron Asrofi,Kepala Bagian Hukum Migas. Pak Sampe Purba, Kepala Divisi Hukum BPMigas. Pak Budiono, dari Kementerian Hukum dan HAM dan rekan-rekan dari Kementerian ESDM dan Hukum dan HAM.

    Demikian Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

    13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

    Baik. DPR tidak hadir ya? Su surat dari DPR, menyatakan tidakbisa hadir dalam persidangan ini. Baiklah, agenda sidang hari ini adalahmendengar keterangan Pemerintah dan DPR, tapi DPR tidak hadir.Kemudian, saya persilakan siapa yang mewakili Pemerintah, untukmenyampaikan keterangan Pemerintah? Untuk menggunakan mimbar.

  • 3

    14. PEMERINTAH: EVITA LEGOWO

    Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.Opening statement Pemerintah atas Permohonan Pengujian

    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

    Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim MahkamahKonstitusi. Sehubungan dengan permohonan Pengujian Undang-Undangatau constitutional review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Migas, yang dimohonkan oleh Prof. Dr. H. M. Din Syamsudin,M.A., dan kawan-kawan yang memberikan kuasa kepada Dr. SyaifulBakhri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, sesuai registrasi di KepaniteraanMahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 10 April 2012,dengan perbaikan permohonan tanggal 25 April 2012.

    Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyatakanketerangan pendahuluan (opening statement) sebagai berikut. Satu,tentang pokok permohonan para Pemohon.1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6

    Undang-Undang Migas telah menimbulkan ketidakpastian hukumdalam pemaknaan kata kontrak lainnya. Hal ini jelas bertentangdengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.Dengan frasa yang multitafsir, maka kontark kerja sama, akandapat terisikan klausul-klausul yang tidak mencerminkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanahkan di dalamPasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

    2. Bahwa menurut para Pemohon, lahirnya Badan Pelaksana Migasatau BP Migas sebagai perintah Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3),dan Pasal 44 Undang-Undang Migas menjadikan konsep kuasapertambangan menjadi kabur atau obscuur karena mereduksimakna negara dalam frasa dikuasai negara yang terkandung dalamPasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

    3. Bahwa menurut Para Pemohon, walaupun Mahkamah Konstitusitelah membatalkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Migasmengenai penetapan harga bahan bakar minyak dan harga gasbumi, diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehatdan wajar. Tetapi Pasal 3 huruf b yang merupakan jantung dariundang-undang a quo belum dibatalkan secara bersamaan denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003. Pasaltersebut mengakomodir gagasan liberalisasi migas yang sudahtentu bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-UndangDasar 1945.

    4. Bahwa menurut Para Pemohon, frasa dapat di dalam Pasal 9Undang-Undang Migas, jelas telah bertentangan dengan Pasal 33ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dikarenakanpasal ini menunjukan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

  • 4

    hanya menjadi salah satu pemain saja dalam pengelolaan migas.Sehingga BUMN harus bersaing di negaranya sendiri untuk dapatmengelola migas. Konstruksi demikian dapat melemahkan bentukpenguasaan negara terhadap sumber daya alam yang menguasaihajat hidup orang banyak.

    5. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 10 dan Pasal 13 Undang-Undang Migas mengurangi kedaulatan negara atas penguasaansumber daya alam, dalam hal ini migas, dikarenakan BUMN harusmelakukan pemecahan organisasi secara vertikal dan horisontal(unbundling). Sehingga menciptakan manajemen baru yangmutatis, mutandis, akan menentukan cost dan profitnya masing-masing. Korban dari konsepsi ini adalah adanya persaingan terbukadan lebih menguntungkan korporasi asing namun merugikan bagirakyat. Sehingga nafas Mahkamah Konstitusi melalui PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 yang tidakmengizinkan adanya suatu harga pasar yang digunakan untukharga minyak dan gas menjadi tidak terealisasi, dikarenakan mautidak mau sistem yang terbangun dalam Pasal 10 dan Pasal 13Undang-Undang Migas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) danayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dan tentunya PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.

    6. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 11 ayat (2) Undang-UndangMigas tergolong ke dalam konstruksi perjanjian internasional yangmenimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yangterkait dengan beban keuangan negara, haruslah mendapatkanpersetujuan DPR. Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat(2) Undang-Undang Migas dianggap telah mengingkari posisi DPRsebagai perwakilan rakyat dan juga mengingkari keikutsertaanrakyat sebagai pemilik sumber daya alam. Sehingga bertentangandengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 20A, dan Pasal 33ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

    II. Tentang kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon.

    Menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan ParaPemohon, apakah Para Pemohon sudah tepat sebagai pihak yangmenganggap hak dan/atau kewenangan dirugikan atas berlakunyaPasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6,Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 44 Undang-UndangMigas. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohonyang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknyabersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat atau causalverband antara kerugian dan berlakunya undang-u