Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik ...repository.unair.ac.id/13796/13/12....
Transcript of Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik ...repository.unair.ac.id/13796/13/12....
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
No. 1093 K/Pdt/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara :
DIREKTUR UTAMA PT ASURANSI JIWASRAYA, berkedudukan
di Jalan Ir. H. Juanda, No. 34, Jakarta Cq Branch Manager PT
Asuransi Jiwasraya Cabang Jayapura, berkedudukan di Jalan
Samratulangi No. 7 APO Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa
kepada SITI FATIMAH, dan kawan-kawan, para pejabat/pegawai
pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 9 Desember 2009;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
m e l a w a n :
Drs. KUSNO WIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan KPR BPD,
No. 10, Skyline Indah, RT 05, RW 04, Kelurahan Vim,
Kecamatan Jayapura Selatan;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :
Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 Alm. Sri Suryanti Asiyah, SE
(isteri Penggugat) mengikuti program asuransi jiwa di PT Asuransi Jiwasraya
tempat kedudukan Tergugat sesuai polis asuransi nomor GH 0011560799
tertanggal 18 Desember 2007, atas bujukan dari Sdr. A. Ghafur (agen PT
Asuransi Jiwasraya);
Bahwa jumlah total premi asuransi jiwa adalah sebesar Rp. 84.284.200,-
(delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah)
yang telah dibayar lunas dan sekaligus oleh Ny. Sri Suryanti Asiyah, SE
(almarhumah/Tertanggung) sesuai surat tanda terima kuitansi nomor 0350683
tertanggal 17 Desember 2007;
Bahwa faedah asuransi yang harus dibayarkan adalah sebesar 3 x Rp
70.000.000,- atau Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang harus
Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dibayarkan pada tanggal 1 Desember 2019 jika Ny. Sri Suryanti Asiyah, SE
(Tertanggung) hidup atau jika Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal 1
Desember 2019;
Bahwa penerima faedah menurut urutan adalah Kusno Widayat/suami
Tertanggung (Penggugat) dan Andika Ezra Saputro, anak TErtanggung;
Bahwa pengisian terhadap seluruh persyaratan asuransi dilakukan oleh
Ny. Sri Suryanti Asiyah, SE pada saat yang bersangkutan melaksanakan kerja
di BPD Papua dengan didampingi oleh sdr. A. Ghafur. Bahkan seluruh
persyaratan asuransi baru dapat ditandatangani oleh Ny. Sri. Suryanti Asiyah,
SE setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh oleh sdr. A. Ghafur
selaku agen asuransi PT Asuransi Jiwasraya;
Bahwa sekira bulan Januari 2008 Ny. Sri Suryanti Asiyah, SE mengalami
sakit berupa pembengkakan di sekitar leher yang diperiksa oleh dr. Asep
Usmanto, Sp. B dan kemudian dirawat inap selama 1 (satu) minggu di Rumah
Sakit Tk III Marthen Indey Jayapura. Selanjutnya atas pertimbangan
keterbatasan peralatan di Jayapura, Ny. Sri Suryanti Asiyah, SE kemudian
dirujuk (dievakuasi) ke Rumah Sakit Darmais Jakarta dan Rumah Sakit Pusat
Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta;
Bahwa setelah dirawat selama 3 (tiga) minggu di Jakarta pada tanggal 14
Februari 2008 Ny. Sri Suryanti Asiyah, SE meninggal dunia di Rumah Sakit
Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta karena sakit (pembengkakan
kelenjar leher) sesuai surat keterangan meninggal dunia yang ditandatangani
oleh dr. Asep Usmanto, Sp. B dan kemudian telah dikuburkan pada tanggal 15
Februari 2008 di tempat pemakaman umum Desa Grabag, Kabupaten
Purworejo, Jawa Tengah;
Bahwa oleh karena Ny. Sri Suryanti Asiyah, SE telah meninggal dunia
pada tanggal 14 Februari 2008 selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2008 Penggugat
mengajukan klaim ke PT Asuransi Jiwasraya Branch Jayapura guna meminta
pembayaran faedah asuransi sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta
rupiah) sesuai ketentuaan dalam polis asuransi yang ditandatangani oleh sdr.
Bambang Sudrajad, MSc, FSAI, AAAIJ selaku Direktur PT Asuransi Jiwasraya
dan sdr. Rakhel Ayomi selaku Branch Manager PT Asuransi Jiwasraya, kantor
cabang Jayapura;
Bahwa atas pengajuan klaim oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah
memenuhi kewajibannya dan membatalkan secara sepihak perjanjian asuransi
polis nomor GH-001560799 atas nama Sri Suryanti Asiyah, SE serta
menyatakan akan mengembalikan premi yang telah disetor sebesar Rp
Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
84.284.200,- (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua
ratus rupiah) dengan alas an tidak dapat diterima secara hokum sesuai surat
nomor 073.SM-URC.PP2.062008 tertanggal 18 Juni 2008 yang ditandatangani
oleh sdr. Fahmi Harris selaku Kepala Devisi Underwriting, Retail & Corporate;
Bahwa Penggugat kemudian pada tanggal 10 Juli 2008 menjawab surat
dari Tergugat tersebut dan menyatakan keberatan atas pembatalan secara
sepihak perjanjian asuransi polis nomor GH-001560799 atas nama Sri Suryanti
Asiyah, SE untuk selanjutnya meminta Tergugat tetap melaksanakan
kewajibannya untuk membayarkan klaim asuransi tersebut, akan tetapi
Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak membayarkan klaim asuransi
tersebut sesuai suratnya nomor 085/Jiwasraya/T/0808 tertanggal 21 Agustus
2008 yang ditandatangani oleh sdr. Indra Catarya Situmeang, MSc, FSAI selaku
Direktur Pertanggungan PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
Bahwa atas tindakan Tergugat ini Penggugat kemudian menyampaikan
somasi tertanggal 10 Septemeber 2008 dan meminta Tergugat untuk
membayarkan klaim asuransi dan apabila Tergugat tidak memenuhi
kewajibannya, maka Penggugat akan menempuh jalur hukum antara lain
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura;
Bahwa atas somasi ini Tergugat tetap pada pendiriannya, menyatakan
klaim polis nomor GH-001560799 menjadi batal/dibatalkan, sehingga Tergugat
menolak klaim yang diajukan Penggugat;
Bahwa perbuatan Tergugat dengan membatalkan secara sepihak
perjanjian asuransi polis nomor GH-001560799 atas nama Sri Suryanti Asiyah,
SE adalah perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.
Sedangkan perbuatan tidak membayarkan faedah asuransi sebesar Rp
210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sesuai polis asuransi nomor GH-
001560799 atas nama Sri Suryanti Asiyah, SE dan hanya mengembalikan premi
yang telah disetor sebesar Rp 84.284.200 (delapan puluh empat juta dua ratus
delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) adalah perbuatan wanprestasi
sebagaimana diatur Pasaol 1338 KUHPerdata;
Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat
mengalami kerugian materil berupa:
a. hilangnya potensi keuntungan yang akan diraih seandainya Penggugat
telah menerima pembayaran klaim asuransi dari Tergugat sejak bulan
Februari 2008 sampai dengan saat ini sebesar Rp 210.000.000,- (dua
ratus sepuluh juta rupiah), yang apabila dihitung dengan nilai bunga Bank
saat ini maka kerugian yang dialami sampai dengan bulan Oktober 2008
Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
adalah sebesar Rp 210.000.000,- x 1 % x 7 = Rp 14.700.000,- (empat
belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
b. biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan ini yang
diperkirakan sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
sehingga jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat adalah sebesar
Rp 64.700.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan negeri nanti,
perlu ada jaminan agat Tergugat memenuhi kewajibannya, sehingga pengadilan
perlu menetapkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan
putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo
dijatuhkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara a quo;
Bahwa perkara ini merupakan perkara yang sangat jelas pembuktiannya,
sehingga putusan pengadilan negeri dapat dilaksanakan terlebih dahulu
sekalipun ada upaya hukum banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar
Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian asuransi polis nomor GH-001560799 atas nama
Sri Suryanti Asiyah, SE adalah sah demi hukum;
3. menyatakan pembatalan perjanjian asuransi polis nomor GH-001560799
atas nama Sri Suryanti Asiyah, SE secara sepihak oleh Dirut PT Asuransi
Jiwasraya Cq Branch Manager PT Asuransi Jiwasraya Cabang Jayapura
adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan klaim asuransi kepada
Penggugat sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
sesuai polis asuransi nomor GH-001560799 atas nama Sri Suryanti
Asiyah, SE secara kontan dan sekaligus;
5. Menyatakan Tergugat harus mengganti kerugian yang dialami oleh
Penggugat sebesar Rp 64.700.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus
ribu rupiah) secara kontan dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) secara
tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara
ini, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo dijatuhkan sampai
dengan Tergugat dapat melaksanakan putusan dalam perkara a quo;
Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding dan kasasi (uit
voerbaar bij voorraad);
Atau apabila Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
1. Gugatan tidak memenuhi syarat formil;
Bahwa Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat karena
Penggugat sebagai penerima faedah tidak dapat begitu saja
menyampingkan perikatan yang telah diperjanjikan oleh Tertanggung
kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat keterangan kesehatan
calon Tertanggung yang merupakan persyaratan untuk mengadakan
perjanjian asuransi jiwa pada alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut:
“Apabila kemudian ternyata bahwa keterangan yang saya berikan tersebut
diatas tidak menurut keadaan yang sebenarnya atau terdapat hal-hal yang
sebenarnya saya ketahui tetapi tidak saya terangkan, maka PT Asuransi
Jiwasraya (Persero) berhak untuk membatalkan perjanjian asuransi
berdasarkan syarat-syarat umum polis asuransi jiwa yang berlaku dank
arena itu dibebaskan dari segala tuntutan oleh pihak manapun juga;
Bahwa selanjutnya didalam surat permintaan asuransi jiwa yang
merupakan dasar untuk mengadakan perjanjian asuransi jiwa dan menjadi
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari polis, Tertanggung menyatakan
sebagai berikut: “Dengan ini saya/kami sebagai calon pemegang polis
dan/atau calon Tertanggung atas nama diri sendiri dan semua orang,
perusahaan atau badan hukum yang mungkin mempunyai kepentingan atau
tuntutan terhadap pertanggungan yang dimohonkan ini, menyatakan setuju
bahwa: point 3. Semua pernyataan dan jawaban yang diberikan dalam
formulir permohonan ini, dalam daftar pernyataan atau dokumen-dokumen
lainnya yang telah dilengkapi sehubungan dengan permohonan ini dan
semua keterangan serta jawaban yang diberikan kepada pemeriksa
kesehatan adalah lengkap dan benar serta menjadi dasar dari kontrak
saya/kami dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Apabila di kemudian
hari ternyata terdapat keterangan yang tidak benar atau palsu dari surat
permintaan asuransi dan keterangan kesehatan/laporan kesehatan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan hal itu disebabkan
Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kesengajaan saya dan atau dari Tertanggung, maka PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) berhak untuk membatalkan perjanjian asuransi yang telah
diadakan atau menolak pembayaran faedah asuransi;
Bahwa berdasarkan hasil penelitian klaim diketahui bahwa TErtanggung
pernah memeriksakan kesehatannya di rumah sakit dan telah menjalani
operasi pengangkatan payudara (mastektomi) sebelum masuk asuransi, dan
hal tersebut bertentangan/berbeda dengan perjanjiannya sebagaimana
tersebut di atas;
Bahwa dengan demikian Penggugat sebagai penerima faedah tidak
mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat,
karena tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat
berdasarkan perikatan hukum yang dibuat oleh Tertanggung dengan
Tergugat. Oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak
memenuhi syarat formil karena Penggugat tidak memenuhi kapasitas
sebagai Penggugat sehingga telah menyebabkan gugatan yang diajukan
Penggugat a quo tidak berdasarkan hukum. Bahwa hal ini sesuai dengan
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/1986 yang
menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak
memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan
hukum;
2. Gugatan kabur (obscuur libel);
Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (obscuur libel)
karena telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan
melawan hukum dalam gugatannya;
Bahwa wanprestasi didasarkan pada suatu perjanjian antara kedua belah
pihak, dan perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat perjanjian
sebagaimana digariskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. JAdi wanprestasi
terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali,
atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memeuhi prestasi yang
dijanjikan secara layak, sedangkan perbuatan melawan hukum menurut
Pasal 1365 KUHPerdata lahir akibat dari perbuatan orang, jadi tidak perlu
adanya perikatan terlebih dahulu;
Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat sama sekali tidak pernah
membuat suatu kontak dan/atau perjanjian apapun dengan Tergugat
dan/ataupun sebaliknya, sehingga tidak satupun pyang harus dituntut oleh
Penggugat agar dipenuhi oleh Tergugat. Penggugat hanyalah penerima
faedah yang haknya tergantung dari konsekuensi yuridis yang timbul dari
Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
perjanjian atau perikatan hukum yang dibuat antar Tertanggung dengn
Tergugat, sedangkan secara de facto perjanjian yang dibuat oleh
Tertanggung tidak memenuhi syarat yang diamanatkan dalam Pasal 1320
KUHPerdata karena bertentangan dengan SKKCT dan surat permintaan
asuransi point angka 3 sebagaimana telah diuraikan di atas. Dan oleh sebab
itu pertanggungannya haruslah dibatalkan menurut Pasal 251 KUHD;
Bahwa lebih daripada itu Penggugat telah menuntut dalam petitum
gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum
dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayarkan klaim asuransi
Penggugat dan juga harus mengganti kerugian yang dialami oleh
Penggugat;
Bahwa gugatan yang kabur dan tumpang tindih positanya dan
bertentangan antara posita dengan petitum seperti ini haruslah dinyatakan
tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini;
3. Posita dan petitum saling bertentangan;
Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat disebutkan agar Tergugat
dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (petitum no. 3),
namun didalam posita gugatannya (no. 13), Tergugat dinyatakan telah
melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan perbuatan
wanprestasi, sehingga antara posita dan petitum gugatan yang dibuat oleh
Penggugat tidak benar secara hukum acara/tertib beracara, karena hal-hal
yang diminta didalam petitum berbeda dengan apa yang telah dikemukakan
didalam posita. Hal mana sesuai dengan yurisprudensi MA No. 67
K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: “Bahwa karena petitum
tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan/posita, maka permohonan kasasi
tidak dapat diterima dan putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri
dibatalkan;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah
menyangkal gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik
(rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
Bahwa tindakan Penggugat Konvensi yang telah menyatakan di media
massa cetak Cenderawasih Pos dengan judul “Tak bayar klaim, Jiwasraya
dipolisikan” serta “Manajemen asuransi Jiwasraya dipolisikan” adalah tindakan
yang sangat-sangat telah merugikan Penggugat Rekonvensi sebagai
perusahaan provid yang bergerak di bidang bisnis asuransi;
Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut secara nyata-nyata telah
Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
membentuk opini publik yang berdampak langsung terhadap keragu-raguan dan
bahkan ketidakpercayaan masyarakat umum terhadap kredibilitas dan
profesionalisme Penggugat, khususnya dalam bisnis asuransi yang digelutinya;
Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi dimaksud, maka Penggugat
Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memebrsihkan serta
memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi dengan cara membuat
pernyataan maaf dan dimuat pada media massa cetak yang sama serta media
elektronik: RRI Nusantara V Jayapura, TV MP, Lensa Papua TV serta TOP TV
dan disiarkan selama 1 (satu) munggu penayangan;
Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan tuntutan
Penggugat Rekonvensi, maka atas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut,
Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk menghukum TErgugat Rekonvensi membayar
kerugian terhadap prospek bisnis Penggugat Rekonvensi yang jika diperkirakan
perhitungannya dengan uang rupiah adalah sebesar Rp 1 milyar;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi
mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, karena berdasarkan
hukum;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembatalan perjanjian asuransi/polis nomor GH-001560799
adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Memerintahkan Penggugat untuk menerima total premi asuransi jiwa
sebesar Rp 84.284.200,-;
Dalam Rekonvensi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah membuat pernyataan pers
dalam media massa cetak Cenderawasih Pos adalah tindakan yang telah
merugikan Penggugat karena berdampak langsung terhadap kredibilitas
dan profesionalisme Penggugat di bidang bisnis asuransi;
3. Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk membuat pernyataan maaf
dan dimuat pada media massa cetak yang sama serta media elektronik:
Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
RRI Nusantara V Jayapura, TY MP, Lensa Papua TV serta TOP TV dan
disiarkan selama 1 (satu) minggu penayangan;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian terhadap prospek bisnis
Penggugat yang jika diperkirakan perhitungannya dengan uang rupiah
adalah sebesar Rp 1 milyar, jika Tergugat tidak memenuhi tuntutan
Penggugat tersebut;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
segala biaya yang timbul sebagai konsekuensi dari adanya perkara ini;
Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah
mengambil putusan, yaitu putusan No. 81/Pdt.G/2008/PN.JPR, tanggal 7 April
2009, yang amarnya sebagai berikut :
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat untuk keseluruhannya;
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perjanjian asuransi polis nomor GH-001560799 atas nama
Sri Suryanti Asiyah, SE, sah demi hukum;
- Menyatakan tindakan Tergugat membatalkan perjanjian asuransi polis
nomor GH-001560799 atas nama Sri Suryanti Asiyah, SE secara sepihak
adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai faedah asuransi
kepada Penggugat sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta
rupiah) sesuai dengan polis asuransi nomor GH-001560799 atas nama
Sri Suryanti Asiyah, SE;
- Menghukum lagi Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat
sebesar 1 % x Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) perbulan
terhitung sejak tanggal 14 Desember 2008 sampai dengan Tergugat
membayar faedah asuransi tersebut kepada Penggugat secara tunai;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk keseluruhannya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi
Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp
156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat
putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Jayapura dengan putusan No. 36/PDT/2009/PT.JPR, tanggal 21 Oktober 2009;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Desember 2009, kemudian terhadapnya
oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 9 Desember 2009) diajukan permohonan kasasi secara
lisan pada tanggal 11 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte
pernyataan permohonan kasasi No. 81/PDT.G/2008/PN.JPR yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan mana disertai dengan
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2009;
Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28
Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding
diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jayapura pada tanggal 10 Februari 2010;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Putusan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hokum dan tidak sesuai
dengan fakta persidangan;
1. Bahwa Judex Faxti telah salah menerapkan hukum karena pertimbangan
Judex Faxti tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, dimana perkara
yang sebenarnya adalah permasalahan hukum antara Ibu Sri Suryanti
Asiyah (istri Termohon Kasasi) dengan Pemohon Kasasi mengenai
hubungan pertanggungan (asuransi jiwa) yang didasarkan pada perjanjian
asuransi yang disebut "Polis". Dan menurut hukum dan tegas dinyatakan
dalam undang-undang bahwa "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" sebagaimana
yang dimaksud pada Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga dengan demikian
ketentuan yang ada pada Polis harus ditaati oleh Pemohon Kasasi maupun
Termohon Kasasi selaku ahli waris Ibu Sri Suryanti Asiyah (Aim);
Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa terhadap hubungan pertanggungan ini Pemohon Kasasi telah
memutuskan klaim meninggal dunia Polis No. GH-001560799 a/n Sri
Suryanti Asiyah tidak dibayarkan dan menyatakan batal demi hukum Polis
No. GH-001560799 yang berakibat dikembalikannya premi yang telah
disetor sebesar Rp 84.284.200,- kepada ahli waris (Termohon Kasasi)
karena Ibu Sri Suryanti Asiyah sebagai Pemegang Polis/Tertanggung tidak
memberikan keterangan/informasi yang benar kepada Pemohon Kasasi
selaku Penanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan
Surat Keterangan Kesehatan (SKK) yang menjadi dasar perjanjian asuransi
jiwa (vide bukti T-16 dan T-31);
3. Bahwa berdasarkan syarat-syarat umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan
Pasal 2 ayat (2) dan (3) yang tercantum pada Polis No. GH-001560799 (vide
bukti T-1), dinyatakan:
Pasal 2, syarat- syarat umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan :
(2) Semua keterangan, pernyataan dan kesanggupan yang dicantumkan
dalam Surat Permintaan dan formulir-formulir lainnya yang telah
ditandatangani oleh calon pemegang Polis dan atau calon Tertanggung,
menjadi dasar perjanjian asuransi jiwa;
(3)Jika kemudian ternyata bahwa keterangan, pernyataan, dan kesanggupan
yang diberikan seperti dimaksud pada ayat 2 pasal ini tidak benar atau
palsu maka perusahaan berhak untuk membatalkan perjanjian ini atau
menolak klaim uang asuransi tanpa pembayaran suatu apapun kecuali
jika hal itu dilakukan tidak dengan sengaja menurut pertimbangan
Perusahaan;
Hal mana juga sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang bertaku
yaitu : Pasal 251 (Kitab Undang-undang Hukum Dagang): "Semua
pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian
keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan
itikad balk, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan
diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila
penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu,
membuat pertanggungan itu batal";
4. Tidak benar pertimbangan Judex Faxti yang hanya mempertimbangkan bukti
P-11 jo. T-30 (seharusnya T-31) masing-masing berupa Surat Keterangan
Kesehatan calon Tertanggung pada angka III tentang Riwayat Kesehatan
calon Tertanggung Alm. Sri Suryanti Asiyah, SE., dan dinyatakan telah
memberitahukan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi bahwa yang
Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bersangkutan pernah/sedang mengidap penyakit kanker/tumor;
5. Bahwa sesungguhnya Surat Keterangan Kesehatan tertanggal 17 Desember
2007, tidak hanya menyangkut kesehatan yang pernah diderita oleh calon
Tertanggung, namun pertanyaan yang bersifat penting lainnya tentang
riwayat pengobatan ataupun perawatan kesehatan calon Tertanggung
termasuk pernah atau tidaknya calon Tertanggung dioperasi. Dan pada
angka V dan VI Surat Keterangan Kesehatan tersebut ternyata calon
Tertanggung tidak memberikan/informasi yang benar, dimana Ibu Sri
Suryanti Asiyah (Alm.) menyatakan tidak pernah memeriksakan kesehatan
pada dokter, dirawat di rumah sakit, sanatorium atau tempat istirahat lain
karena sakit atau pemulihan kesehatan dalam 5 tahun terakhir dan tidak
pernah dioperasi. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan yang terdapat
dalam Polis maupun KUHD Pemohon Kasasi membatalkan Polis No. GH-
001560799 atas nama Sri Suryanti Asiyah, yang berakibat pada
pengembalian premi yang telah disetor;
6. Bahwa hubungan pertanggungan antara Pemohon Kasasi dengan
Tertanggung Ibu Sri Suryanti Asiyah (Alm) mulai berjalan pada tanggal 1
Desember 2007 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 sesuai yang
tercantum pada Polis No. GH-001560799, sedangkan Ibu Sri Suryanti
Asiyah (Alm) pernah dirawat dan dioperasi di Rumah Sakit Kanker Dharmais
Jakarta karena menderita penyakit kanker payudara (Ca. Mammae) pada
tanggal 7 Mei 2007 sebagaimana bukti T-34 (surat dan Rumah Sakit Kanker
Dharmais Jakarta) dan bukti T-35 (surat dari RSPAD Gatot Soebroto
Jakarta);
7. Bahwa dengan tidak cermatnya pertimbangan Judex Faxti dalam memeriksa
bukti-bukti serta fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan
membuat ketidakadilan dan merugikan Pemohon Kasasi, sehingga
pertimbangan Judex Faxti yang hanya mempertimbangkan sebagian fakta
bahwa Ibu Sri Suryanti Asiyah (Alm) telah memberitahukan kondisi
kesehatannya (pernah/sedang mengidap penyakit kanker) adalah suatu
pertimbangan yang tidak benar;
8. Bahwa sesunguhnya di dalam proses penutupan/masuk sebagai calon
Pemegang Polis/Tertanggung, Ibu Sri Suryanti Asiyah (Alm) diterima oleh
Pemohon Kasasi diwajibkan mengisi serta menandatangani Surat
Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Surat Keterangan Kesehatan (SKK)
secara benar agar Penanggung/perusahaan asuransi dapat memberikan
faedah asuransi atas resiko yang terjadi pada Tertanggung. Berdasarkan
Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
keterangan-keterangan dan informasi yang dibuat oleh Ibu Sri Suryanti
Asiyah (Alm) dalam SPAJ dan SKK tersebut, maka Pemohon Kasasi pada
saat itu percaya dan yakin atas keterangan yang diberikan Ibu Sri Suryanti
Asiyah (Alm) yang selanjutnya Pemohon kasasi bersedia menerimanya
sebagai Pemegang Polis/Tertanggung;
Bahwa apabila kemudian terdapat ketidakbenaran dalam setiap
penjelasan atau keterangan mengenai kondisi diri yang diberikan oleh calon
pemegang polis/Tertanggung kepada Pemohon Kasasi, maka Pemohon
Kasasi dapat membatalkan polis yang telah dibuat, sebagaimana yang
tecantum dalam Pasal 2 ayat (3) syarat-syarat umum asuransi jiwa
perorangan karena pemegang polis/Tertanggung telah melanggar prinsip
itikad baik (utmost good faith) dalam perjanjian;
9. Bahwa sesuai Pasal 251 KUHD serta prinsip itikad baik (utmost good faith)
dalam perjanjian asuransi jiwa adalah syarat yang ditekankan dan harus
dipenuhi oleh pemegang polis atau Tertanggung untuk memberikan
keterangan yang sebenar-benarnya tentang kondisi yang ada pada saat
masuk asuransi atau membuat perjanjian asuransi, agar Penanggung/
perusahaan asuransi dapat memberikan faedah asuransi atas resiko yang
terjadi pada Tertanggung;
Oleh karena itu jelas bahwa dan Ibu Sri Suryanti Asiyah (Alm) sebagai
pemegang polis/Tertanggung telah memberikan keterangan yang tidak
benar kepada Pemohon Kasasi sebagaimana SPAJ dan SKK yang
disampaikan kepada Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi berhak
membatalkan Polis No, GH-001560799 sesuai dengan perjanjian/polis;
10.Bahwa dengan demikian Judex Faxti telah salah menerapkan hukum dan
melakukan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta
persidangan, sehingga pertimbangan hukum Judex Faxti yang menyatakan:
bahwa tidak ada fakta hukum yang membuktikan Tertanggung Ibu Sri
Suryanti Asiyah (Alm) telah melakukan pelangaran ternadap syarat-syarat
umum polis asuransi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) dan
ayat (3) Perjanjian Asuransi Polis No. GH-001560799 adalah tidak benar
menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan kembali oleh
yang terhormat Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara kasasi.
11.Bahwa bukti lain Judex Faxti telah salah menerapkan hukum dan lalai
melihat fakta persidangan yaitu dimana telah diakui sendiri oleh Termohon
Kasasi/Penggugat bahwa Ibu Sri Suryanti Asiyah (Alm) pernah
memeriksakan kesehatan pada dokter/dirawat di rumah sakit dan menjalani
Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
operasi karena penyakit kanker payudara (Ca. Mammae) sebagaimana pada
repliknya tertanggal 3 Desember 2008 yang dijelaskan seolah-olah Ibu Sri
Suryanti Asiyah (Alm) melakukan kesalahan dalam pengisian Surat
Keterangan Kesehatan pada angka V dan VI yang dipersyaratkan;
12. Bahwa pengakuan merupakan fakta/bukti sempurna menurut hukum (Pasal
176 HIR) dan pengakuan di muka hakim juga merupakan pembuktian yang
sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 KUHPerdata, oleh
karenanya maka terlihat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya
bahwa Judex Faxti tidak cermat dalam memutus perkara a quo yang
terkesan berat sebelah serta tidak adil;
13. Bahwa fakta lain dalam putusan Judex Faxti (putusan Pengadilan Negeri
halaman 23 alinea ketiga) dinyatakan tidak ada alat bukti yang dapat
membuktikan bahwa Tertanggung Alm. Sri Suryanti Asiyah, SE telah
menjalani operasi pengangkatan payudara (mastektomi) pada tanggal 7 Mei
2007 atau sebelum Tertanggung masuk asuransi tanggal 1 Desember 2007
adalah bentuk pengabaian bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon
Kasasi. Karena senyatanya bahwa bukti T-35 dan T-36 (Surat Keterangan
Medis dokter Nyoto W. Astoro, Sp.PD dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta
dan dokter Noorwati Supadyo, Sp.PD dari RS Kanker Dharmais Jakarta)
yang merupakan bukti medis hasil penelitian klaim tertulis secara jelas
sebagai berikut:
1. Berdasarkan keterangan medis dari Dr. Nyoto W. Astoro, Sp.PD pada
RSPAD Gatot Subroto Jakarta tanggal 15 Juni 2008 (bukti T-35)
disebutkan:
Riwayat penyakit dan pengobatan Ibu Sri Suryanti Asiyah : "Pasien Ca.
Mammae Std IV mastektomi di Surabaya dengan sindroma venacava
superior pindahan dari RS Dharmais pasca radioterapi emergensi untuk
sindrom venacava superior";
Sejak kapan penyakit tersebut diketahui: "Pasien sesak sejak 15 hari,
bengkak pada leher. PA: 7/5/2007 dari mastektomi: Phylloides Tumor
Malignan";
Nama dan alamat dokter yang merujuk ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta:
"Dr. Noorwati Supadyo, SPd. — RS Kanker Dharmais";
2. Berdasarkan keterangan medis dari Dr Noorwati S., pada RS Kanker
Dharmais Jakarta tanggal 13 Juni 2008 (bukti T-36) disebutkan:
Riwayat Penyakit Ibu Sri Suryanti Asiyah: datang dengan sesak. Rawat
dengan sejawat dr Paru dengan VCSS dan riwayat Ca Mammae
Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Phylloides dengan meta Paru. Pasien diradiasi untuk life saving;
Riwayat pengobatan sebelumnya: Dx: Ca Mammae Phylloides;
Sejak kapan penyakit tersebut di ketahui: Februari 2007 — Masektomi
dekstra;
3. Atas keterangan medis kedua dokter tersebut di atas sesungguhnya telah
menjelaskan bahwa:
a. Ibu Sri Suryanti Asiyah datang ke RS Kanker Dharmais Jakarta
dengan keluhan sesak. Dirawat bersama antara dokter spesialis
penyakit dalam (internist) dan dokter spesialis penyakit paru, dengan
diagnosa Vena Cava Superior Syndrome (VCSS) dan riwayat Ca
Mamma Phylloides suspek metastase paru (riwayat penyakit kanker
payudara yang diduga telah menyebar ke paru) yang dapat
menyebabkan gejala VCSS. Kemudian pasien telah dilakukan radiasi
(penyinaran) atas penyakit kanker payudaranya yang telah menyebar
untuk life saving;
b. Berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya diketahui bahwa Ibu Sri
Suryanti Asiyah menderita penyakit kanker payudara (Ca Mamma)
sejak Februari 2007 dan telah dilakukan operasi pengangkatan
payudara sebelah kanan (Mastectomy Dextra) di Surabaya. Hasil
pemeriksaan Patologi Anatomi (PA) tanggal 7 Mei 2007 dari
Mastectomy (operasi pengangkatan payudara) adalah Phylloides
Tumor Malignant (berjenis tumor ganas);
c. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pada diri Ibu Sri Suryanti
Asiyah telah menderita penyakit kanker payudara dan telah dilakukan
operasi pengangkatan payudara sebelah kanan (Mastectomy Dextra)
yang berlangsung sebelum Ibu Sri Suryanti Asiyah masuk asuransi
atau menjadi Tertanggung Jiwasraya (keterangan : mulai asuransi per
1 Desember 2007);
14. Bahwa fakta hukum tersebut di atas secara nyata-nyata telah membuktikan
putusan Judex Facti adalah putusan yang tidak cermat, tidak lengkap dan
bahkan bertentangan dengan hukum pembuktian karena tidak seksama dan
rinci dinilai dan dipertimbangkan sebagai fakta yang ditemukan di
persidangan, sehingga cukup alasan bagi yang terhormat Majelis Hakim
Agung pemeriksa perkara kasasi membatalkan putusan yang dimohonkan
kasasi ini;
Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan putusan
Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dinyatakan tidak cukup
pertimbangan, oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan putusan
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi setelah menguraikan keterangan
saksi dan barang bukti yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan
Penggugat tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dan bukti lawan
(tegen bewijs) yang diajukan Tergugat (M. Yahya Harahap, Hukum Acara
Perdata, halaman 700-800);
Putusan Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam
peraturan perundang-undangan;
15. Bahwa Judex Faxti dalam putusannya tidak memiliki pertimbangan hukum
yang lengkap, tidak cermat dan atau kurang cukup (onvoldoende
gemotiveerd) karena telah lalai mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi
dipersidangan juga tidak memuat alasaan-alasan dan dasar-dasar putusan
dengan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu
yang bersangkutan dengan perkara yang diputus;
16. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2004 dinyatakan
bahwa: (1) "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan
dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis
yang dijadikan dasar untuk mengadili";
Hal tersebut juga ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Rl
No.443 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 serta yurisprudensi Mahkamah
Agung Rl No. 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985 yang
menyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan secara yuridis dapat
dibatalkan pada tingkat banding maupun kasasi;
17. Bahwa Judex Facti tidak melakukan/mencantumkan ketentuan hukum yang
ada dalam putusannya baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, oleh
karenanya berarti Judex Facti tidak melakukan asas-asas peradilan yang
benar sebagaimana diatur serta diamanatkan dalam perundang-undangan
yang berlaku;
Putusan Judex Facti bertentangan dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah
Agung RI No. 882 K/Sip/1974, tanggal 24 Maret 1976 dan No. 1001 K/Sip/72,
tanggal 17 Januari1973;
18.Bahwa pertimbangan Judex Facti (pada halaman 25 alinea ke empat
putusan Pengadiian Negeri) dinyatakan bahwa : " ... dan menurut pendapat
Majelis jumlah keuntungan sebesar 1% x Rp 210.000.000,- untuk setiap
bulannya sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah
Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
patut dan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan pula sesuai dengan
petitum subsidair ex aequo et bono gugatan Penggugat, kerugian kehilangan
keuntungan tersebut harus dibayar Tergugat kepada Penggugat terhitung
sejak 14 Februari 2008 sampai dengan Tergugat membayar lunas faedah
asuransi tersebut kepada Penggugat";
19.Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas-jelas bertentangan dengan
prinsip rule of law sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia No.882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976 yang
menegaskan dalam hal gugatan mencantumkan petitum primair dan
subsidair, pengadilan hanya dibenarkan memilih satu diantaranya, apakah
mengabulkan petitum primair atau subsidair. Hakim tidak dibenarkan
menggunakan kebebasan dalam mengadili dengan jalan mengabulkan
petitum primair atau mengambil sebagian dari petitum subsidair (M. Yahya
Harahap, Hukum Acara Perdata, halaman 802);
20.Bahwa selain itu putusan dengan pertimbangan hukum seperti tersebut di
atas nyata-nyata telah melanggar asas ultra petitum, karena telah
mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, oleh
karena itu harus dibatalkan. Majelis Hakim telah bertindak melampaui
kewenangannya dengan memutus perkara melebihi dari apa yang diminta,
karenanya pertimbangan Judex Facti jelas telah bertentangan dengan
yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1001K/Sip/72 yang
isinya melarang bagi Hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta
atau yang melebihi dari pada yang diminta;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :
mengenai alasan ke 1 sampai dengan 20 :
bahwa alasan/keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dalam
memori kasasinya hanya berupa pengulangan dan penilaian atas hasil
pembuktian yang menjadi wewenang Judex Facti, dimana Judex Facti/
Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah
dengan benar menilai dan mempertimbangkan keberatan tersebut serta
dengan benar menerapkan hukum;
2. bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan
Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Facti
(Pengadilan Negeri) sudah dengan benar dalam pertimbangan hukum,
Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dimana si Penanggung (perusahaan asuransi) pada waktu
penandatanganan polis asuransi harus terlebih dahulu meng-cross check
kebenaran data Tertanggung oleh Tim Peneliti dan dokter asuransi,
apalagi (quod non) payudara si Tertanggung sudah diangkat. Bahwa
dengan penandatanganan polis, Penanggung mengakui/menyatakan
kebenaran data yang diberikan oleh Tertanggung;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata
bahwa putusan Judex FactiPengadilan Tinggi yang menguatkan putusan
Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi : DIREKTUR UTAMA PT ASURANSI JIWASRAYA tersebut
harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan :
M E N G A D I L I:
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKTUR UTAMA
PT ASURANSI JIWASRAYA tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2010 oleh DR. Harifin A. Tumpa, SH,
MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH, MS dan Prof. DR. Mieke Komar, SH,
MCL, Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak;
Hakim Anggota: K e t u a:
Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Ttd./ Ttd./
Prof. Rehngena Purba, SH, MS DR. Harifin A. Tumpa, SH, MH
Ttd./
Prof. DR. Mieke Komar, SH, MCL
Panitera Pengganti:
Ttd./
Barita Sinaga, SH, MH
Biaya-biaya:
1. Meterai................................. Rp 6.000,-
2. Redaksi................................ Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi............... Rp 493.000.-
J u m I a h............................. Rp 500.000,-
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata
SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040 044 809
Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )
MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’