HALAMAN JUDULKI HADJAR DEWANTARAPELETAKAN DASAR PENDIDIKAN NASIONAL

Disusun Oleh Kelompok 2:1. Wahyu Marliyani(13312241005)2. Annastasya Tri Anindia(13312241008)3. Endah Setiyo Rini(13312241010)4. (133122410)5. (133122410)Kelas: A 2013

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAMFAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAMUNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga makalah ini dapat kami selesaikan, sebagai pelengkap tugas Pendidikan Pancasila.Kami mengucapkan terimakasih kepada Ibu Sri Agustin Sutrisnowati Bapak selaku dosen pembimbing Ilmu Pendidikan dan berbagai pihak yang telah membimbing kami menyusun makalah ini, serta berbagai sumber yang telah kami pakai sebagai data dan fakta pada makalah ini.Kami menyadari bahwa kami hanyalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, tidak ada suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna, begitu pula dengan makalah ini. Tidak semua hal dapat kami deskripsikan dengan sempurna dalam makalah ini. Kamisudah berusaha semaksimal mungkin dengan keterbatasan kemampuan yang kami miliki. Maka dari itu, kami bersedia menerima kritik dan saran sebagai batu loncatan yang dapat memperbaiki makalahkami dimasa datang.Akhir kata kami mengucapkan selamat membaca semoga makalah ini dapat bermanfaat dan dapat memberi wawasan luas bagi anda.

Yogyakarta, 6 Mei 2014

Penyusun

DAFTAR ISIDAFTAR ISIHALAMAN JUDULiKATA PENGANTARiiDAFTAR ISIiiiBAB I PENDAHULUAN1A.Latar Belakang1B.Rumusan Masalah2C.Tujuan2BAB II PEMBAHASAN3A.Ketentuan Batas Wilayah Indonesia - Australia4B.Dampak dari Ketidakjelasan (Ketidaktahuan)Masyarakat Mengenai Batas Wilayah Indonesia Australia6C.Kasus-kasus yang Terjadi Akibat Ketidakjelasan (Ketidaktahuan) Masyarakat Mengenai Batas Wilayah Indonesia Australia8D.Solusi ke Depan untuk Mengatasi Dampak Tersebut12BAB III KESIMPULAN15DAFTAR PUSTAKA17

17

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangSejak zaman perjuangan kemerdekaan dahulu, para pejuang serta perintis kemerdekaan telah menyadari bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat vital dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta membebaskannya dari belenggu penjajahan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa disamping melalui organisasi politik, perjuangan ke arah kemerdekaan perlu dilakukan melalui jalur pendidikan.Mengingat bahwa sistem pendidikan pemerintah kolonial pada masa itu tidak demokratis karena bersifat elit, diskriminatif dan diorientasikan pada kepentingan pemerintah penjajahan, maka sistem pendidikan rakyat yang sudah ada perlu dibina dan dikembangkan untuk menjangkau kepentingan rakyat secara lebih luas. Disamping mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan rakyat tradisional yang pada umumnya berorientasi keagamaan, maka pada masa itu muncul seorang tokoh muda Raden Mas Soewardi Soeryaningrat atau yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ia bersama rekan-rekannya mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Setelah itu ia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional, Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa (Perguruan Nasional Tamansiswa) pada 3 Juli 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Tidak sedikit rintangan yang dihadapi dalam membina Taman Siswa. Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintanginya dengan mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar pada 1 Oktober 1932. Tetapi dengan kegigihan memperjuangkan haknya, sehingga ordonansi itu kemudian dicabut. Di tengah keseriusannya mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di Tamansiswa, ia juga tetap rajin menulis. Namun tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisannya berjumlah ratusan buah. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia.

B. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang hendak dibahas, antara lain sebagai berikut:1. Bagaimana ulasan riwayat hidup Ki Hajar Dewantara?2. Bagaimana aliran filsafat yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara?3. Bagaimanakah pemikiran tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara?4. Bagaimanakah pengaru pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan?5. Bagaimanakah lahirnya Tamansiswa?6. Apasajakah karya-karya yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara?

C. TujuanTujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut:1. Mengulas riwayat hidup Ki Hajar Dewantara.2. Mendeskripsikan aliran filsafat yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara.3. Menjelaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan.4. Mendeskripsikan pengaruh pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan.5. Memaparkan lahirnya Tamansiswa.6. Mengetahui karya-karya yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara.

BAB IIPEMBAHASAN

Berdasarkanidentifikasi batas maritim antara Indonesia dengan Australia yang telah lengkap disepakati. Sementara batas maritim dengan negara tetangga lain baru dilakukan penetapan batas-batas Dasar Laut (Landas Kontinen) dan sebagian batas laut wilayah. Untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia diperlukan penetapan batas-batas maritim secara lengkap. Penetapan batas ini dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional, yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No 17 tahun 1985.Implementasi dari ratifikasi tersebut adalah diperlukannya pengelolaan terhadap batas maritim yang meliputi Batas Laut dengan negara tetangga dan Batas Laut dengan Laut Bebas. Adapun batas-batas maritim Republik Indonesia dengan negara tetangga, mencakup Batas Laut Wilayah (Territorial Sea), batas perairan ZEE, batas Dasar Laut atau Landas Kontinen. Belum selesainya penentuan batas maritim antara pemerintah Indonesia dengan negara tetangga menjadikan daerah perbatasan rawan konflik.Penetapan batas maritim sangat dibutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum yang dapat mendukung berbagai kegiatan kelautan, seperti penegakan kedaulatan dan hukum di laut, perikanan, wisata bahari, eksplorasi lepas pantai (off shore), transportasi laut dan lainnya.Belum adanya kesepakatan batas laut Indonesia dengan beberapa Negara tetangga menimbulkan permasalahan saling klaim wilayah pengelolaan, khususnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Beberapa kasus yang ada antara Indonesia dan Malaysia merupakan cerminan rentannya perairan daerah perbatasan. Terjadi saling tangkap nelayan baik dari Indonesia maupun Malaysia bahkan bias mengganggu hubungan diplomatic kedua Negara.Permasalahan batas laut merupakan hal mendasar yang seharusnya segera di selesaikan dan disepakati oleh kedua negara. Bukan dengan saling menangkap kapal atau saling klaim wilayah perairan. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia seharusnya lebih proaktif dalam penyelesaian batas laut dengan Negara tetangga, dengan demikian adanya keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang kuat bisa terealisasi.

A. Ketentuan Batas Wilayah Indonesia - AustraliaPerjanjian Indonesia dengan Australia mengenai garis batas yang terletak antara perbatasan Indonesia- Papua New Guinea ditanda tangani di Jakarta, pada 12 Februari 1973. Kemudian disahkan dalam UU No 6 tahun 1973, tepatnya pada 8 Desember 1973).Adapun persetujuan antara Indonesia dengan Australia tentang penetapan batas-batas Dasar Laut, ditandatangani paada 7 November 1974. Pertama, isinya menetapkan lima daerah operasional nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan Australia, yaituAshmore reef (Pulau Pasir);Cartier Reef (Pulau Ban);Scott Reef (Pulau Datu); Saringapatan Reef, danBrowse.Kedua, nelayan tradisional Indonesia di perkenankan mengambil air tawar diEast IsletdanMiddle Islet,bagian dari Pulau Pasir(Ashmore Reef). Ketiga, nelayan Indonesia dilarang melakukan penangkapan ikan dan merusak lingkungan di luar kelima pulau tersebut.Sementara persetujuan Indonesia dengan Australia, tentang pengaturan Administrative perbatasan antara Indonesia-Papua New Gunea; ditanda tangani di Port Moresby, pada 13 November 1973. Hal tersebut telah disahkan melalui Keppres No. 27 tahun 1974, dan mulai diberlakukan pada 29 April 1974. Atas perkembangan baru di atas, kedua negara sepakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan MOU 1974.Tata batas Laut Timor dan Laut Australia masih menjadi perbincangan. Batas Laut Timor sendiri pun masih kabur bagi nelayan Indonesia. Ketentuan tata batas laut suatu wilayah harus 400 mil dari garis pantai, tetapi Laut Timor tidak mencapai angka itu, dan hal ini merupakan permasalahan yang belum mencapai titik terang.Australia memiliki Pulau Pasir yang terletak sekitar 180 km dari Pulau Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, juga jadi persoalan tersendiri, apalagi mereka menetapkan pulau itu sebagai kawasan yang dilindungi. Dengan demikian, nelayan Indonesia yang menangkap ikan di sekitar perairan Pulau Pasir selalu ditangkap Australia dengan alasan melanggar batas wilayah Australia.Ketua Himpunan Masyarakat Pesisir Selatan NTT Hamsah Ali mengatakan, dalam pertemuan dengan sejumlah nelayan, terungkap bahwa kerugian yang diderita nelayan akibat penghancuran kapal nelayan oleh aparat keamanan Australia (2007-2009) Rp 50 juta-Rp 100 juta per kapal atau Rp 1 miliar-Rp 30 miliar untuk 20-30 kapal nelayan yang dihancurkan.Kapal-kapal itu kami beli dengan harga Rp 50 juta-Rp 100 juta per unit. Sebagian besar kapal masih dalam status kredit dari sesama nelayan atau dari bank. Satu kapal mempekerjakan 5-10 nelayan. Mereka menggantungkan nasib pada kapal itu, tetapi setelah dihancurkan sehingga banyak nelayan menjadi penganggur. Nelayan pun terlilit utang sampai hari ini, kata Ali.Sampai saat ini masih ada ratusan nelayan yang ditahan di Australia, dengan alasan melanggar perairan Australia.Direktur Yayasan Peduli Timor Barat Ferdi Tanone mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Australia mengabaikan sejumlah persoalan mengenai batas laut kedua negara.Berikut fakta yang ada di batas maritim Indonesia Australia :1. Perairan antara Indonesia dengan Australia meliputi wilayah yang sangat luas, terbentang lebih kurang 2.100 mil laut dari selat Torres sampai perairan P.Chrismas. Perjanjian perbatasan maritim antara Indonesia dengan Australia yang telah ditentukan dan disepakati, menjadi sesuatu yang menarik untuk dipelajari perkembangannya, karena perjanjian tersebut dilaksanakan baik sebelum berlakunya UNCLOS 82 (menggunakan Konvensi Genewa 1958) maupun sesudahnya.2. Perjanjian yang telah ditetapkan juga menarik karena adanya negara Timor Leste yang telah merdeka sehingga ada perjanjian (Timor Gap Treaty) yang menjadi batal dan batas-batas laut yang ada harus dirundingkan kembali secara trilateral antara RI Timor Leste Australia.3. Secara Garis besar perjanjian batas maritim Indonesia Australia dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :a. Perjanjian perbatasan pada tanggal 18 Mei 1971 mengenai Batas Landas Kontinen di wilayah perairan selatan Papua dan Laut Arafura.b. Perjanjian perbatasan pada tanggal 9 Oktober 1972 mengenai Batas Landas Kontinen di wilayah Laut Timor dan Laut Arafura.c. Perjanjian perbatasan maritim pada tanggal 14 Maret 1997 yang meliputi ZEE dan Batas Landas Kontinen Indonesia Australia dari perairan selatan P.Jawa termasuk perbatasan maritim di P.Ashmore dan P.Chrismas.d. Pada tanggal 9 September 1989 telah disetujui pembagian Timor Gap yang dibagi menjadi 3 area (A,B dan C) dalam suatu Zone yang disebut Zone Of Cooperation. Perjanjian Timor Gab ini berlaku efektif mulai tanggal 9 Februari 1991, perjanjian ini juga tidak membatalkan perjanjian yang sudah ada sebelumnya, namun dengan merdekanya Timor Leste maka perjanjian ini secara otomatis menjadi batal.

B. Dampak dari Ketidakjelasan (Ketidaktahuan) Masyarakat Mengenai Batas Wilayah Indonesia AustraliaMemperhatikan berbagai hal terkait perbatasan maka memang terdapatkerawanan-kerawanandi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, misalnya:1. Ketidakjelasan perbatasan di lapangantermasuk di darat, walaupun telah ada perjanjian perbatasan mengenai hal itu. Di darat hal ini telah menimbulkanmasalah lintas batasantara penduduk perbatasan, yang kemudian diperhebat dengan masalah penyelundupan, illegal entry,penyusupanunsur-unsur teroris,perpindahan patok-patok perbatasan,pencurian kekayaan alam, dan lain-lain. Untuk mengatasi hal ini kiranya diperlukan hubungan dan kerjasama yang baik antara petugas perbatasan di kedua negara, sambil meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peralatan, sumber daya manusia, dan organisasi/koordinasi kegiatan di daerah perbatasan antara pejabat-pejabat perbatasan yang bersangkutan.2. Di Laut masalah transit dan hak lewat kapal-kapal asing melaluilaut-laut Indonesiayang begitu luas, baik yang lewat berdasarkan prinsip innocent passage, maupun ASP melalui ALKI, adalah sangat rawan karenakurangnya kemampuan monitoring dan pengawasanterhadap kapal-kapal perang maupun kapal terbang militer asing melalui ALKI-ALKI Indonesia, baik monitoring melalui radar maupun satelit, sertakemampuan pengamanandan pertahanandi ALKI-ALKI tersebut yang dapat membawa kerawanan-kerawanan tertentu bagi Indonesia. Kerawanan tersebut akan berlipat ganda di daerah-daerah yang biasa di pakai buat pelayaran Internasional, jikaALKI belum ditetapkan. Karena itu tidak ada jalan lain bagi Indonesia untuk mengamankan perbatasannya kecualimeningkatkan kemampuan pengamanan dan pertahanannyayang kini sangat tidak sebanding dengan luasnya kawasan laut (6 juta km) dan udara Indonesia (5 juta km) yang harus diamankan dan dipertahankan.3. Kekayaan alam Indonesia di laut terutamaperikananbanyak yang di jarah, dan dirusak, baik melalui pencurian-pencurian ikan ataupun praktek-praktek penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum seperti penggunaan bom ataupun sianida. Disamping itu berbagai-bagaikejahatan di lautsemakin marak sepertipencurian benda-benda sejarah dan cultural (harta karun) di kapal-kapal yang karam,penyelundupan, termasuk penyelundupan BBM, imigrasi gelap, terrorisme, bajak laut dan perombakan, illegal loggingdan lain-lain yang semuanya memerlukan peningkatan penegakan hukum dan pertahanan negara.4. Perlu dipahami bahwaperbatasan Indonesia, baik darat, laut, maupun udara termasuk yang sangat rawan dan sensitive di dunia, yang memerlukan perhatian yang lebih besar dari Pemerintah baikPusat dan Daerah, DPR dan DPRD, maupun dari segenap lapisan masyarakat, terutama karena:a. Letak Indonesiayang secara geopraphis dipersimpangan jalan yang ramai dilewati antara Samudera Pasific dan Samudera Hindia dan antara Benua Asia dan Australia, Baik oleh kapal dagang biasa, tanker-tanker raksasa. Kapal-kapal yang membawa muatan-muatan berbahaya/nuklir, maupun kapal-kapal perang, termasuk kapal-kapal selam, dan kapal-kapal terbang militer asing.b. Struktur negerinyayang berbentukkepulauandengan garis pantai termasuk terpanjang di dunia di kawasan laut seluas kira-kira 8 juta km dari permukaan bumi, serta yang di huni oleh penduduk yang tidak merata, dan multi-etnis. Demikian pula halnya dengan batas darat yang juga poros terutama di daerah-daerah pegunungan dan hutan yang tidak mudah menentukan batasnya yang pasti di lapangan. (Cuplikan dari tulisan Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA Menentukan Batas Negara guna meningkatkan pengawasan, penegakkan hukum dan kedaulatan NKRI, Surabaya, 11 November 2005).

C. Kasus-kasus yang Terjadi Akibat Ketidakjelasan (Ketidaktahuan) Masyarakat Mengenai Batas Wilayah Indonesia AustraliaKasus I:Terkait Masalah Batas Laut RI-Australia Kompas (6/7/2011) menuliskannya sebagai berikut: Tata batas Laut Timor dan Laut Australia masih membingungkan nelayan di sepanjang pesisir selatan Nusa Tenggara Timur. Banyak nelayan ditangkap dan ditahan Australia karena dianggap melanggar batas wilayah perairan itu. Akan tetapi, menurut nelayan, mereka berada di perairan Indonesia saat ditangkap. Status hukum batas laut antara Indonesia dan Australia belum diratifikasi. Tahun 1997, kedua negara melakukan perjanjian mengenai batas wilayah laut, tetapi sampai hari ini perjanjian itu belum diratifikasi atau disahkan.Dosen Hukum Internasional Universitas Nusa Cendana Kupang, Wellem Wetan Songa, di Kupang, Selasa (5/7), mengatakan, kedua negara sudah menetapkan batas zona ekonomi eksklusif, tetapi belum menentukan konsekuensi atas pelanggarannya. Ada beberapa titik batas dalam perjanjian itu yang belum disetujui kedua pihak sehingga proses ratifikasi tertunda sampai hari ini.Meski demikian, dalam praktik pengamanan laut, Australia bertindak seakan-akan sudah memiliki tata batas laut secara permanen. Mereka sering menangkap nelayan tradisional yang mencari ikan di perairan itu dan memproses sesuai peraturan di negara itu.Batas Laut Timor sendiri pun masih kabur bagi nelayan Indonesia. Ketentuan tata batas laut suatu wilayah harus 400 mil dari garis pantai, tetapi Laut Timor tidak mencapai angka itu.Uraian :Pada kasus ini, pihak Indonesia seakan tidak berkutik terhadap perlakuan dari Australia yang bertindak seolah-olah sudah memiliki tata batas laut secara permanen. Mereka sering menangkap nelayan tradisional yang mencari ikan di perairan itu dan memproses sesuai peraturan di negara itu. Sebaiknya, pemerintah Indonesia sesegera mungkin menyelesaikan perjanjian dengan pihak Australia mengenai titik batas dan konsekuensi apabila ada warga negara dari masing-masing negara melakukan pelanggaran. Sehingga, tidak ada keputusan sepihak dari negara yang bersangkutan. Kasus II:Diambil dari www.kompas.com(Jumat, 21 Maret 2014). ABC Australia Network Kamis, 20 Maret 2014 pukul 09:58 WIB mengeluarkan berita yang berjudul Perahunya Dihancurkan, Nelayan Indonesia Diganti Rugi Rp450 JutaUraian:Menurut pernyataan Sahring, Waktu itu saya tidak mengerti bahwa perahu saya berada di perairan Indonesia, tetapi di atas dasar laut Australia. Hal ini membuktikan bahwa ada banyak nelayan yang kurang informasi tentang batas wilayah Indonesia-Australia. Hal yang sangat wajar apabila para nelayan bingung untuk menentukan posisinya. Karena dari kasat mata mereka berada di peraian Indonesia. Tetapi jika di tarik garis lurus sampai dasar laut , daerah tersebut milik Australia. Kasus III:Diambil dari Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Uraian:Pemerintah telah melakukan respon yang baik dan tindakan proaktif bekerja sama, baik antar Kementerian/ Lembaga maupun dengan AFMA dan atau Pemerintah Australia untuk memberikan solusi penyelesaian terbaik bagi permasalahan Warga Negara di wilayah Australia. Sehingga, warga negara dapat kembali ke indonesia. Berikut lampiran atas jawaban dari pihak Kementerian Luar Negeri:

D. Solusi ke Depan untuk Mengatasi Dampak TersebutSolusi ke depan untuk menangani kasus ini yaitu, melakukan preventif terhadap kasus penangkapan nelayan Indonesia oleh Australia, maka perlu adanya sosialisasi dan kontrol yang lebih aktif dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan nelayan. Serta untuk Pemerintah diharapkan sesegera mungkinmenyelesaikan perjanjian dengan pihak Australia mengenai titik batas dan konsekunsi bagi warga negara yang melanggar batas. Semua pihak hendaknya merasa pembangunan daerah perbatasan adalah kewajiban yang harus direalisasikan bersama. Pihak Pemda merencanakan melalui survei, studi kelayakan dalam merencanakan pembangunan prioritas apa yang harus didahulukan dan hendaknya harus sinkron antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat termasuk pemecahan dan jalan keluarnya, karena tanpa adanya kerjasama yang harmonis, tidak mungkin akan tercipta kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan masalah daerah perbatasan. TNI sendiri telah berusaha dengan keras menjaga wilayah perbatasan khususnya sepanjang kawasan perbatasan Kaltim dan Kalbar dengan negara Malaysia telah dibangun 41 pos serta ditempatkan sejumlah personil TNI guna pengamanan dan memperkecil kemungkinan pelanggaran terhadap kedaulatan perbatasan Indonesia. Walaupun dalam pelaksanaan tugasnya, personel TNI tanpa didukung sarana dan prasarana yang memadahi semisal kendaraan khusus untuk patroli, sedangkan tiap pos jaraknya bisa mencapai lebih dari 50 Km. Jadi se elit apapun pasukan TNI yang ditugaskan dengan beban tugas yang sangat berat dimana harus melalui hutan belantara, maka akan terasa sulit dan diluar kemampuan untuk menghadapi gangguan keamanan yang muncul pada wilayah perbatasan.Alternatif penanganan bagi pemerintah adalah penambahan pos perbatasan serta penambahan personel TNI yang dilengkapi dengan sarana pendukungnya dan tidak kalah penting tentunya pemberian stimulus dalam bentuk konkret untuk merangsang semangat para prajurit yang bertugas di daerah perbatasan. Perlunya direalisasikan pembangunan sabuk pengaman. Sebab sabuk pengaman dipandang penting dalam menetralisir segala kejahatan. Manfaat lain sabuk pengaman itu sendiri adalah dapat diwujudkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga seluruhnya bermuara kepada peningkatan pertahanan kita. Terlebih bila sentra-sentra ekonomi melalui kegiatan pemda diteruskan dengan bimbingan kepada masyarakat sebagai petani plasma, sehingga melalui pembangunan sabuk pengaman serta pembangunan sentra-sentra ekonomi masyarakat sekitar perbatasan maka pertahanan secara otomatis akan meningkat dan terwujud kokohnya pertahanan nasional di daerah perbatasan.Bilamana negara belum mampu membangun sabuk pengaman, maka dapat ditemukan alternatif lain seperti melibatkan pengusaha pribumi dengan kompensasi dari negara dengan pembebasan lahan kanan kiri sabuk pengaman serta pelebaran tertentu yang kemudian dapat diambil hasil hutannya dan dikompensasikan dalam bentuk jalan, yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai perkebunan sekaligus diarahkan kepada masyarakat setempat dalam hal pengelolaannya melalui pembinaan yang intensif sebagai petani-petani Plasma.

BAB IIIKESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal pokok dari bahasan makalah ini, antara lain sebagai berikut:1. Adapun ketentuan batas wilayah Indonesia Australia yaitu:a. Perairan antara Indonesia dengan Australia meliputi wilayah yang sangat luas, terbentang lebih kurang 2.100 mil laut dari selat Torres sampai perairan P.Chrismas. b. Perjanjian yang telah ditetapkan juga menarik karena adanya negara Timor Leste yang telah merdeka sehingga ada perjanjian (Timor Gap Treaty) yang menjadi batal dan batas-batas laut yang ada harus dirundingkan kembali secara trilateral antara RI Timor Leste Australia.c. Secara Garis besar perjanjian batas maritim Indonesia Australia dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :1) Perjanjian perbatasan pada tanggal 18 Mei 1971 mengenai Batas Landas Kontinen di wilayah perairan selatan Papua dan Laut Arafura.2) Perjanjian perbatasan pada tanggal 9 Oktober 1972 mengenai Batas Landas Kontinen di wilayah Laut Timor dan Laut Arafura.3) Perjanjian perbatasan maritim pada tanggal 14 Maret 1997 yang meliputi ZEE dan Batas Landas Kontinen Indonesia Australia dari perairan selatan P.Jawa termasuk perbatasan maritim di P.Ashmore dan P.Chrismas.d. Pada tanggal 9 September 1989 telah disetujui pembagian Timor Gap yang dibagi menjadi 3 area (A,B dan C) dalam suatu Zone yang disebut Zone Of Cooperation. Perjanjian Timor Gab ini berlaku efektif mulai tanggal 9 Februari 1991, perjanjian ini juga tidak membatalkan perjanjian yang sudah ada sebelumnya, namun dengan merdekanya Timor Leste maka perjanjian ini secara otomatis menjadi batal.2. Dampak dari ketidakjelasan (ketidaktahuan) masyarakat mengenai batas wilayah Indonesia Australia antara laina. Di darat hal ini telah menimbulkanmasalah lintas batasantara penduduk perbatasan, yang kemudian diperhebat dengan masalah penyelundupan, illegal entry,penyusupanunsur-unsur teroris,perpindahan patok-patok perbatasan,pencurian kekayaan alam.b. Di Laut masalah transit dan hak lewat kapal-kapal asing sangat rawan karenakurangnya kemampuan monitoring dan pengawasan baik monitoring melalui radar maupun satelit.c. Kekayaan alam Indonesia di laut terutamaperikananbanyak yang di jarah, dan dirusak, baik melalui pencurian-pencurian ikan ataupun praktek-praktek penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum seperti penggunaan bom ataupun sianida. 3. Kasus-kasus yang terjadi akibat ketidakjelasan (ketidaktahuan) masyarakat mengenai batas wilayah Indonesia Australia antara laina. Banyak nelayan ditangkap dan ditahan Australia karena dianggap melanggar batas wilayah perairan.b. Kasus Sahring, seorang nelayan Indonesia yang perahunya dihancurkan pihak berwajib Australia pada tahun 2008.4. Solusi ke depan untuk mengatasi dampak dari kasus-kasus tersebut adalah melakukan preventif terhadap kasus penangkapan nelayan Indonesia oleh Australia, maka perlu adanya sosialisasi dan kontrol yang lebih aktif dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

Anononim. 2013. Nelayan Indonesia Ditangkap Karena Dinilai Melanggar BatasPerairan Australia. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.Diambil dari https://lapor.ukp.go.id pukul 16.30 WIB pada Kamis,23 Maret 2014.Egidius Petnistik. 2013. Perahunya Dihancurkan, Nelayan Indonesia Diganti RugiRp450 Juta. Internasional Kompas.com. Diambil dari http://internasional.kompas.com pukul 16.00 WIB pada Kamis, 23Maret.Puji Triwidodo, ST., Akademisi & Praktisi Pendidikan, Kontributor TANDEFSayidiman Suryohadiprojo, Let.Jen.TNI (Purn). 2006. PendidikanKewarganegaraan.Jakarta : Gramedia.Soerjono Soekanto. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.