LONG TERM FINANCING

GOVERNMENT OF

INDONESIA

MAIN TOPICS

• Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015

• Kerangka Pembangunan Jangka Menengah• Current Issue: Indonesia Economic Outlook

2015

RancanganAnggaran Pendapatan

dan Belanja NegaraTAHUN 2015

(RAPBN 2015)

POIN PENTING

• RAPBN tahun 2015 disusun dengan tema: “Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”.

• Langkah-langkah:1. Optimaliasi Pendapatan Negara2. Peningkatan kualitas belanja negara3. Pengendalian defisit4. Pengendalian Utang

Strategi Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

1. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif melalui peningkatan kualitas pelaksanaan program reformasi birokrasi pada K/L dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;

2. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan, antara lain dengan pembangunan konektivitas nasional, penguatan program perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kapasitas Iptek dan peningkatan daya saing;

3. Mendukung percepatan pencapaian minimum essential force (MEF) sesuai dengan kemampuan keuangan negara dengan lebih memberdayakan industri pertahanan dalam negeri;

4. Meningkatkan efektivitas kebijakan anggaran subsidi melalui pengendalian besaran subsidi, baik subsidi energi maupun subsidi non-energi;

Strategi Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan melakukan mitigasi terhadap potensi bencana serta adaptasi terhadap dampak bencana terkini dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, air dan energi;

6. Meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas;

7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;

8. Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui dukungan cadangan risiko fiskal.

Arah Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah;

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;

4. Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana;

5. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar;

Arah Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

6. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;

7. Meningkatkan kualitas pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi;

8. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi transfer ke daerah dan dana desa;

9. Mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis melalui mekanisme transfer.

Kebijakan Umum Pembiayaan

1. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB;2. Mengutamakan pembiayaan utang yang

bersumber dari dalam negeri;3. Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan

produktif, antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek;

4. Memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif utamanya untuk bidang infrastruktur dan energi, dan mempertahankan kebijakan negative net flow;

Kebijakan Umum Pembiayaan

5. Mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas usaha BUMN;

6. Mengalokasikan dana PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan badan usaha lain yang ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota dan mempertahankan persentase kepemilikan modal;

7. Mengalokasikan dana bergulir untuk penyediaan fasilitas pembiayaan dalam rangka memenuhi ketersediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk memberikan stimulus bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) berupa penguatan modal.

Postur RAPBN 2015• Postur RAPBN tahun 2015 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik

yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.• Pada tahun 2015, besaran pendapatan negara direncanakan mencapai

Rp1.762.296,0 miliar, naik 7,8 persen dari targetnya pada APBNP tahun 2014.• Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan

mencapai Rp1.370.827,2 miliar atau naik 10,0 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014 dan penerimaan perpajakan ini merupakan 77,8 persen dari total pendapatan negara.

• Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) direncanakan mencapai Rp388.037,0 miliar, naik 0,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014.

• Besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2015 direncanakan sebesar Rp2.019.868,3 miliar, naik 7,6 persen dari pagunya pada APBNP tahun 2014.

• Dari total anggaran belanja negara tersebut, belanja Pemerintah Pusat mengambil porsi sebesar Rp1.379.875,3 miliar serta anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp639.993,0 miliar. Kedua jenis belanja tersebut mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7,8 persen dan 7,3 persen dari pagunya pada APBNP tahun 2014.

Kerangka PembangunanJangka Menengah

(KPJM)

LATAR BELAKANG1. Implementasi penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran

dalam kerangka jangka menengah selama periode sebelumnya belum mencapai hasil yang optimal karena tidak ada keterkaitan antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran,

2. Kebijakan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah tidak jelas timeframe penyelesaiannya dan setiap tahun selalu berubah sesuai dengan tema yang ditetapkan sehingga mengakibatkan proses penganggaran selalu kembali ke nol (zero based budgeting), dan

3. Penerapan KPJM pada saat ini baru sebatas mencantumkan prakiraan maju tiga tahun ke depan, namun belum ada metodologi untuk memberikan justifikasi bahwa prakiraan maju yang dicantumkan tersebut merupakan indikasi awal pendanaan tahun berikutnya.

LATAR BELAKANG• Untuk memperkuat keterkaitan antara kebijakan dan alokasi

anggaran, penyusunan anggaran tahunan seharusnya menggunakan paradigma baru dalam proses penyusunan penganggaran yaitu penganggaran yang lebih berorientasi pada hasil (output dan outcome) dengan menggunakan prinsip kerangka pengeluaran jangka menengah dan money follows function.

• Pola penganggaran yang selama ini menggunakan ”zero based budgeting” berubah menjadi ”rolling budget” dengan mengacu pada perhitungan baseline. Melalui penerapan pola ”rolling budget” diharapkan waktu yang tersedia akan lebih banyak didedikasikan untuk membahas program/kegiatan baru sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan.

KPJM

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

KPJM• Prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan

kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

• Konsep yang juga tidak dapat dipisahkan adalah anggaran terpadu (unified budgeting), yang didefinisikan sebagai penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

KONSEP KPJM

Kebijakan Perencan

aan Anggaran

• Didasarkan pada kebutuhan/ permasalahan.

• Untuk memecahkan masalah.

• Disesuaikan dengan regulasi/kearifan lokal.

• Melalui proses politik.

• Melalui mekanisme Musrenbang.

• Dokumen: RPJP, RPJM, RKPD, Renstra, Renja.

• Memuat visi, misi, target kinerja.

• Melalui proses politik.

• Berbasis kinerja.• Tahunan (1 Januari –

31 Desember).• Memuat komponen

Pendapatan, Belanja, & Pembiayaan.

• KUA, PPAS, APBD.• Melalui proses politik.

TUJUAN DAN SASARAN

1. Transparansi alokasi sumber daya anggaran yang lebih baik (allocative efficiency);

2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning);

3. Fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas (best policy option);

4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline); dan5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal

sustainability).

PENERAPAN KPJM DI INDONESIA

Kerangka

Cara Kerja

Tahapan Penerapan

KERANGKA

• Jangka Panjang• Jangka Menengah• Jangka Pendek

UU 25/2004(Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Nasional)

• Mekanisme pendanaan Rencana Kerja Jangka Menengah dalam Kerangka Anggaran Jangka Menengah

• Rencana Kerja Jangka Pendek dalam APBN

UU 17/2003

CARA KERJA

KPJM Alat yang digunakan oleh pembuat kebijakan dalam memotret implikasi kebijakan yang disusun dan ditetapkan terhadap dampak anggaran yang akan ditimbulkan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Proyeksi berdasarkan baseline untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran selama tiga tahun yang melampaui anggaran tahun berikutnya.

TAHAPAN PENERAPAN

Evaluasi Kebijakan Berjalan

Penyusunan Prioritas

Proses Penganggaran

Penetapan Baseline Anggaran

Penetapan Parameter/Indikator yang akan Mempengaruhi Besaran Alokasi

Penetapan Tiga Tahun Prakiraan Maju

Evaluasi Kebijakan Berjalan

Pendekatan Penilaian Desain Kebijakan dengan Tujuan

Fokus pada kebijakan dengan alokasi anggaran besar, sensitif, kompleks,

& risiko tinggi

Kewajaran

Efektivitas

Efisiensi

Integrasi

Penilaian Kinerja

Penyelarasan dengan Kebijakan Strategis

Metodologi Evaluasi Terhadap Kebijakan Pemerintah

Evaluasi Berbasis Teori

Evaluasi Berbasis Tujuan

Evaluasi Bebas

Evaluasi Kebijakan & Kuasi Eksperimen

Evaluasi Kualitatif

Penilaian & Evaluasi Ekonomi

Penyusunan PrioritasDidasarkan pada evaluasi untuk memastikan kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Proses PenganggaranPenghitungan alokasi pendanaan setiap kebijakan berdasarkan daftar prioritas kebijakan yang sesuai dengan sumber daya anggaran yang tersedia.

Penetapan BaselinePenetapan baseline berdasarkan pendanaan kegiatan berjalan dan usulan kegiatan baru.

Penetapan ParameterParameter sebagai dasar untuk menentukan resources envelope yang merupakan estimasi topdown mengenai ketersediaan sumber daya yang konsisten dengan stabilitas makro-fiskal.

Prakiraan Maju Tiga Tahun AnggaranDisparitas perubahan parameter makro-fiskal dapat berdampak signifikan terhadap pembentukan besaran resource envelope apabila disajikan dalam 5 tahun sekaligus.

LANGKAH AWAL PENERAPANKPJM

Persiapan Penerapan KPJM

• Mengklasifikasikan belanja

• Gaji/Tunjangan• Operasional• Pemeliharaan

Fixed cost

• Pelayanan birokrasi

• Belanja penugasan

Variable cost

Pengalokasian Anggaran

Metodologi Penghitungan

• Desain kegiatan

• Dilaksanakan unit es-II / satker daerah

• Bersifat generik & teknis fungsional

Kegiatan Teknis

• Dilaksanakan K/L• Bersifat penugasan dalam RKP

Kegiatan Prioritas Nasional

Jenis Kegiatan

Metodologi perhitungan Penyesuaian

Baseline Baru

Volume Tipe Biaya

Parameter Ekonomi

Parameter Nonekonomi

Generik

Gaji/tunj. Database Pegawai

Kebijakan Baru di bidang kepegawaian

Baseline baru gaji dan tunjangan

Operasional dan pemeliharaan kantor

Jumlah Aset SBM Inflasi Penambahan/

pengurangan aset

Baseline baru Operasional dan pemeliharaan kantor

TeknisLayanan Birokrasi

Output Kegiatan SBK Inflasi Parameter Spesifik

Kegiatan

Baseline Baru kegiatan prioritas

Penugasan SBK Inflasi

Langkah Awal Penerapan KPJM

20x0

20x1 20x2 20x3

Mekanisme Pengalokasian Anggaran

• Pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk memenuhi hal yang bersifat wajib dan sudah ditetapkan dalam angka dasar.

• Rincian penggunaan anggaran yang termasuk dalam baseline tidak perlu dibahas lagi.

• Usulan tambahan alokasi anggaran kegiatan baru dapat diberikan kepada K/L berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi atas proposal kegiatan baru yang diajukan.

Peluang dan tantangan KPJM

• Pembahasan di DPR harus fokus terhadap program dan kegiatan baru yang diusulkan pemerintah

• Secara teknis, pembahasan anggaran dititikberatkan pada efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan target kinerja yang akan dicapai

• Secara politis, pembahasan anggaran diarahkan pada hal-hal yang bersifat makro dan strategis

CURRENT ISSUE…..

Indonesian Economic Outlook 2015

Economics Development Agenda

• NATURAL RESOURCES / ENVIRONTMENTAL• ECONOMY• FACILITIES AND INFRASTRUCTURE

Four Main Priorities of Economic Agendas

Difference betweenSBY and Jokowi

The Investment Needs..

Major Change in Government Budget

Increase budget allocation for infrastructure, agriculture, energy, and maritime sectors.

Opportunities and Risk

External factors: Declining of agriculture and oil prices Slowing down world economic growth (china, japan, EU)

Increase of the fed rate Internal factors: Current account deficit Institutional capacityexecution Policy consistency Coordination central and regional government Political stabilityeffectiveness of program.....

Conclusion

• The government should improved the quality of budget absorption.

• The government should accelerate the realization of infrastructure projects.

• Create a conducive investment climate. • Political stability. • Bureaucraticreform. • Encourage diversification of export products. • Maintaining purchasing power. • Maintaining macroeconomic stability.