Login | PUIS2.20200920.074041...Mar 14, 2020  · (5) Penanggung jawab pada Pasal 3 adalah Biro...

2

Transcript of Login | PUIS2.20200920.074041...Mar 14, 2020  · (5) Penanggung jawab pada Pasal 3 adalah Biro...

Page 1: Login | PUIS2.20200920.074041...Mar 14, 2020  · (5) Penanggung jawab pada Pasal 3 adalah Biro Sumber Daya Manusia (alamat surat elektronik: hrd@president.ac.id). Pasal 4 Lain-lain
Page 2: Login | PUIS2.20200920.074041...Mar 14, 2020  · (5) Penanggung jawab pada Pasal 3 adalah Biro Sumber Daya Manusia (alamat surat elektronik: hrd@president.ac.id). Pasal 4 Lain-lain

Business Law Semester Gasal 2014 Universitas ...ADALAH PERUSAHAAN, KORPORASI, BUMN, KOPERASI, IMPORTIR, PEDAGANG, DISTRIBUSI, DAN LAIN-LAIN.” PASAL 1 ANGKA 4 “BARANG ADALAH SETIAP

Business Law Semester Gasal 2014 Universitas ...ADALAH PERUSAHAAN, KORPORASI, BUMN, KOPERASI, IMPORTIR, PEDAGANG, DISTRIBUSI, DAN LAIN-LAIN.” PASAL 1 ANGKA 4 “BARANG ADALAH SETIAP

 · BAB V LOKASI Pasal 18 Balitnak berlokasi di Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (1) (2) BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 Balitnak dalam melaksanakan tugasnya mengelola

 · BAB V LOKASI Pasal 18 Balitnak berlokasi di Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (1) (2) BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 Balitnak dalam melaksanakan tugasnya mengelola

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN … · Menteri Perdagangan selaku Ketua Tim Penanggung Jawab. Pasal 10 Untuk memperlancar tugas Panitia Nasional, Ketua Tim Pelaksana

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN … · Menteri Perdagangan selaku Ketua Tim Penanggung Jawab. Pasal 10 Untuk memperlancar tugas Panitia Nasional, Ketua Tim Pelaksana

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA … · Penanggung Jawab Anggaran, Instansi Pemerintah Lain maupun oleh Kelompok Masyarakat aktivitas, urutan tahapannya agak berbeda. Akan tetapi

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA … · Penanggung Jawab Anggaran, Instansi Pemerintah Lain maupun oleh Kelompok Masyarakat aktivitas, urutan tahapannya agak berbeda. Akan tetapi

jdih.jombangkab.go.id · (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan desa dibebankan pada APBDes. BAB KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Pemerintah

jdih.jombangkab.go.id · (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan desa dibebankan pada APBDes. BAB KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Pemerintah

 · Uraian Tugas Pelaksana PATEN Pasal 8 Kepala Seksi Penanggungjawab Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai penanggung jawab teknis penyelenggaraan PATEN mempunyai

 · Uraian Tugas Pelaksana PATEN Pasal 8 Kepala Seksi Penanggungjawab Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai penanggung jawab teknis penyelenggaraan PATEN mempunyai

Analisis putusan dalam tindak pidana pemalsuan surat …/Analisis... · khusus ke arah hal-hal ... Pasal- pasal lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam KUHP ... kedudukannya

Analisis putusan dalam tindak pidana pemalsuan surat …/Analisis... · khusus ke arah hal-hal ... Pasal- pasal lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam KUHP ... kedudukannya

layanan.ditjenpas.go.idlayanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/uploads/4bb44d43... · Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). Tanggungjawab pendidikan berada pada PIHAK PERTAMA. Pasal 4

layanan.ditjenpas.go.idlayanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/uploads/4bb44d43... · Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). Tanggungjawab pendidikan berada pada PIHAK PERTAMA. Pasal 4

DAFTAR GAMBARstaff.uks.ac.id/#LAIN LAIN/KKNI DAN AIPT/Undangan Muswil... · Web viewBerdasarkan Permen Dikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal

DAFTAR GAMBARstaff.uks.ac.id/#LAIN LAIN/KKNI DAN AIPT/Undangan Muswil... · Web viewBerdasarkan Permen Dikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal

MEMUTUSKAN KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pasal 2 · (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya

MEMUTUSKAN KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pasal 2 · (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA · dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya. Pasal 4 (1) Menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA · dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya. Pasal 4 (1) Menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung

 · MNC mengakuisisi PT Link Net Tbk, dan kenapa saham harus dile pas? ... lain yang berlaku di bidang pasar modal termasuk diantaranya pe rubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal

 · MNC mengakuisisi PT Link Net Tbk, dan kenapa saham harus dile pas? ... lain yang berlaku di bidang pasar modal termasuk diantaranya pe rubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN ......Pasal-pasal dalam Konvensi Hak Anak yang menegaskan tentang partisipasi anak antara lain pasal 12 ayat (1) yang menyatakan ”negara-negara

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN ......Pasal-pasal dalam Konvensi Hak Anak yang menegaskan tentang partisipasi anak antara lain pasal 12 ayat (1) yang menyatakan ”negara-negara

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 9. 23. · Pengelolaan BOS SD Penanggung Jawab Administrasi BOS SD Penanggung Jawab data SD Penanggung Jawab SPJ BOS SD Penanggung Jawab SPJ BOS

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 9. 23. · Pengelolaan BOS SD Penanggung Jawab Administrasi BOS SD Penanggung Jawab data SD Penanggung Jawab SPJ BOS SD Penanggung Jawab SPJ BOS

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI … · yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. ... Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal, ... obat-obatan, kosmetik dan lain-lain merupakan

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI … · yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. ... Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal, ... obat-obatan, kosmetik dan lain-lain merupakan

staff.uny.ac.idstaff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/dra-nur-djazifah-er...MAKALAH 1. 1-13 2. 1. -13 2. 1. 2. 1. -11 2. Kegiatan PENANGGUNG JAWAB Dr. Amat Jaedun, M.Pd Dr.

staff.uny.ac.idstaff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/dra-nur-djazifah-er...MAKALAH 1. 1-13 2. 1. -13 2. 1. 2. 1. -11 2. Kegiatan PENANGGUNG JAWAB Dr. Amat Jaedun, M.Pd Dr.

banjarmasin.bpk.go.idpajak, dana perimbangan dan Iain-lain pendapatan daerah yang sah; Pasal 16 Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain terdiri dari : (1) Seksi Dana Perimbangan ; dan

banjarmasin.bpk.go.idpajak, dana perimbangan dan Iain-lain pendapatan daerah yang sah; Pasal 16 Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain terdiri dari : (1) Seksi Dana Perimbangan ; dan

PEDOMAN PENERBITAN JURNAL ILMIAHlppm-ibik57.ac.id/public/dokumen/20190526211635_Pedoman... · 2019-05-26 · penulisan dan lain-lain (lihat lampiran 2). Pasal 9 Gaya Penulisan Bagian

PEDOMAN PENERBITAN JURNAL ILMIAHlppm-ibik57.ac.id/public/dokumen/20190526211635_Pedoman... · 2019-05-26 · penulisan dan lain-lain (lihat lampiran 2). Pasal 9 Gaya Penulisan Bagian

WALIKOTA PRABUMULIH...4 Pasal 6 Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi apabila penanggung jawab toko obat / Asisten Farmasis Muda atau Farmasis Madya pindah

WALIKOTA PRABUMULIH...4 Pasal 6 Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi apabila penanggung jawab toko obat / Asisten Farmasis Muda atau Farmasis Madya pindah

repository.unib.ac.idrepository.unib.ac.id/11577/1/JURNAL AKUNTANSI 2015.pdf · modal/investasi (UU No.33/2004, Pasal 6 ayat 3). 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu

repository.unib.ac.idrepository.unib.ac.id/11577/1/JURNAL AKUNTANSI 2015.pdf · modal/investasi (UU No.33/2004, Pasal 6 ayat 3). 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu