LLAAPPOORRAANN TTAAHHUUNNAANN 22001122 Pengadilan/LAP... · 2013-02-12 · Menata penempatan...
Transcript of LLAAPPOORRAANN TTAAHHUUNNAANN 22001122 Pengadilan/LAP... · 2013-02-12 · Menata penempatan...
LLLAAAPPPOOORRRAAANNN TTTAAAHHHUUUNNNAAANNN
222000111222
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
| i LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
KK AA TT AA PP EE NN GG AA NN TT AA RR
Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas
Rahmat, Taufiq dan HidayahNya kami dapat menyelesaikan Laporan
Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun 2012.
Dalam Laporan ini kami paparkan seluruh kegiatan yang merupakan tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang berkaitan dengan
Keadaan Perkara, Pengawasan Internal, Pembinaan dan Pengelolaan
Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan
Keuangan dan Pengelolaan Administrasi.
Kami berharap laporan ini sebagai wujud pertanggungjawaban kami dalam
melaksanakan tugas selama tahun 2012. Laporan Tahunan ini disusun dalam
rangka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih
berdaya guna, berhasil guna (efektif dan efisien), bersih dan
bertanggungjawab serta sekaligus sebagai bahan informasi bagi pimpinan
Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna
perbaikan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.
Ketua,
Drs. H. HASAN BISRI, SH, M.Hum NIP. 19490407 197603 1 004
| ii LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................... iiii
BAB I : PENDAHULUAN ............................................................................... 11
A. Kebijakan Umum Peradilan .......................................................... 11
B. Visi dan Misi .................................................................................. 22
C. Rencana Strategis (Renstra) ......................................................... 33
BAB II : STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ............................................ 10
A. Alur Tupoksi ................................................................................. 10
B. Standar Operasional Prosedur (SOP) .......................................... 28
BAB III : KEADAAN PERKARA ...................................................................... 128
BAB IV : PENGAWASAN INTERNAL ............................................................. 135
BAB V : PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ............................................... 139
A. Sumber Daya Manusia ................................................................. 139
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ....................................
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ............................
3. Promosi dan Mutasi ..................................................................
4. Pengisian Jabatan Struktural ....................................................
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................................ 221
1. Sarana dan Prasarana Gedung ................................................
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ..................................
C. Pengelolaan Keuangan ................................................................ 244
D. Pengelolaan Administrasi ............................................................. 249
1. Administrasi Perkara .................................................................
2. Administrasi Umum ...................................................................
BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .............................................. 259
DD AA FF TT AA RR II SS II
| 1 LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN
Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama telah meningkatkan martabat dan wibawa Peradilan
Agama yang tentunya sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.
Sebelumnya telah lahir Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan
Agama. Salah satu perubahan mendasar adalah perubahan wewenang
lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang Ekonomi Syari’ah.
Berdasarkan pasal 49 huruf ( i ) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk Ekonomi
Syari’ah.
Dengan semakin luasnya tugas dan wewenang Peradilan Agama maka
aparat peradilan agama dituntut untuk dapat menyelesaikan tugas yang ada
padanya dengan penuh tanggugjawab sehingga produk yang dihasilkan akan
berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat. Untuk merealisasikan
tugas dan wewenang peradilan agama tersebut, maka Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak membuat kebijakan sebagai berikut :
1. Mengusahakan peningkatan kinerja aparat peradilan melalui penyelesaian
perkara sesuai ketentuan;
2. Menata penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya;
3. Peningkatan kinerja pelayanan hukum;
BB AA BB II PP EE NN DD AA HH UU LL UU AA NN
| 2 LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
4. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas peradilan;
5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana peradilan;
6. Meningkatkan mutu sumber daya aparatur peradilan.
B. VISI DAN MISI
Visi :
““TTEERRWWUUJJUUDDNNYYAA PPEENNGGAADDIILLAANN TTIINNGGGGII AAGGAAMMAA PPOONNTTIIAANNAAKK
YYAANNGG AAGGUUNNGG””
Misi :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
C. RENCANA STRATEGIS
1
A.
1. - 1. 1. Menerima, mengadili dan Menyelesaikan perkara tahun
2012
2. Meningkatkan frekuensi persidangan
3. Memutus perkara sejak diterima hingga minutasi paling
lambat 6 bulan
4. Melakukan minutasi berkas perkara dan dokumen
elektronik paling lambat 30 hari sejak diputus
2. 1. Memberdayakan tim Pengelola website
2. Petugas meja informasi menyediakan data perkara dan
proses penyelesaian perkara
3. Petugas meja informasi mengupayakan informasi
tentang Peradilan dari instansi vertikal maupun instansi
lain dan masyarakat
4. Menganonimasi putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap untuk dimuat di website PTA dan Direktori
Putusan Mahkamah Agung
5. Melakukan upload file putusan ke direktori putusan
6. Menyiapkan data base perkara secara online
3. - Melayani permintaan pertimbangan-pertimbangan
hukum Islam dari instansi pemerintah yang memerlukan
2. Terwujudnya tertib
administrasi peradilan
- 1. 1. Mengadakan map berkas perkara dan box arsip
perkara
2. Melengkapi sarana dan prasarana penyajian data
statistik perkara
3. Melengkapi sarana dan prasarana penyelenggaraan
SIADPTA PLUS
4. Menambah almari rak/arsip perkara
5. Menyiapkan Instrumen Perkara
2. 1. Menunjuk Petugas meja I,II,III dan Kasir
2. Melakukan pendaftaran perkara dan pegisian buku
register perkara secara benar, tertib, cermat dan rapi
3. Melakukan pemprosesan perkara sejak diterima oleh
Ketua Majelis sampai dengan Putusan
4 Menyampaikan salinan putusan PTA dan Dokumen
Elektronik serta mengembalikan bundel A paling
lambat 7 hari sejak perkara diputus
3. 1. Menerima dan menindak lanjuti laporan pengaduan dari
Masyarakat
2. Membuat laporan pengaduan triwulan dan Tahunan
PTA dan mengirim ke Bawas Paling lambat tanggal 15
bulan berikutnya
3. Menghimpun laporan pengaduan dari PA se Kalbar dan
dikirim bersamaan dengan laporan pengaduan PTA
Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak | 3
Tahun 2012
PROGRAM KERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
NO SASARAN
2
KEBIJAKAN
3
KEGIATAN
4 5
KEPANITERAAN
(Penyelenggaraan peradilan)
Menyelenggarakan
peradilan secara efektif,
efesien, transparan,
sederhana, cepat dan
biaya ringan
Menyelesaikan perkara
yang diterima dengan
target 86 %
Terwujudnya pelayanan
hukum masyarakat
secara prima
Memberikan
pertimbangan hukum
kepada instansi
pemerintah
Menyelenggara kan
pengelolaan administrasi
perkara secara baik
benar, efektif dan efisien
sesuai dengan pola
bindalmin
Mengupayakan
tersedianya kelengkapan
sarana administrasi
peradilan
PROGRAM
Memberikan informasi
tentang proses peradilan
secara terbuka
Menyelenggarakan
laporan Pengaduan
dengan tertib
Menyelenggarakan
pendaftaran perkara
yang efisien sesuai
dengan pola Bindalmin
dengan tertib
1 2 3 4 5
4. 1. Melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran
biaya perkara secara baik dan benar
2. Mempertanggungjawabkan keuangan perkara
5. 1. Menyusun arsip berkas perkara secara tertib dan aman
di dalam box dan menempatkannya di dalam lemari
perkara
2. Menghimpun dan menjilid salinan putusan PTA tahun
2011
3. Menghimpun putusan peradilan agama Se Kal-Bar
yang dimohonkan, Banding, Kasasi dan PK
4. Menyajikan data dan statistik perkara
6. 1. Melakukan rekapitulasi laporan perkara PA yaitu
a. laporan bulanan berkala yang terdiri dari :
- L1-PA1, L1-PA7, L1-PA8, LI-PA 12, PP.10 thn
1983
- Data perkara (perkara diputus kurang dari 6 bln,
dan lebih dari 6 bulan, keberhasilan mediasi,
perkara prodeo, sidang keliling )
- Pengembalian sisa panjar, PNBP, Keuangan
perkara minutasi dan perkara posbakum
- Pelaksanaan sidang keliling, prodeo dan
Posbakum
- perkara perdata yang diterima dan diputus
- Dokumen elektronik/ file putusan
- Biaya perkara
b. Laporan tahunan tentang keadaan perkara
banding, kasasi, peninjauan kembali
2. Menyampaikan laporan perkara ke MA meliputi :
a. Laporan bulanan terdiri dari :LII-PA1, LII-PA3,
dan B.2,B.7,B.11,B.12,B13,dan B.15, Dokumen
elektronik/file putusan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya
b. Laporan enam bulanan LII-PA2 paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya
c. Laporan bulanan hasil rekapitusi PA se Kalbar ter
diri dari RK 1 s/d 6 , data perkara, Pengembalian
sisa panjar PNBP, Keuangan perkara, minutasi,
perkara posbakum dan Pelaksanaan sidang
keliling, prodeo, posbakum dan jumlah perkara
perdata yang diterima dandiputus, jumlah
perkara banding yang diterima dan diputus , dan
rekapitulasi biaya perkara serta dokumen elektro
nik paling lambat tgl 15 bulan berikutnya.
d. Melakukan upload data perkara melalui SIADPTA
PLUS setiap bulan
e. Melaporkan biaya perkara, prodeo, sidang kelili
ng dan Posbakkum melalui SMS Gateway
f. Laporan tahunan yang terdiri dari rekapitulasi :
RK 1 s/d 6, data perkara, Pengembalian sisa panjar
PNBP, Keuangan perkara, minutasi,perkara
posbakum dan Pelaksanaan sidang keliling,
Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak | 4
Tahun 2012
Menyelenggarakan
pengelolaan keuangan
perkara secara baik,
benar, transparan dan
akuntabel
Menyelenggarakan
pengelolaan arsip berkas
perkara secara tertib,
rapi dan aman
Menyelenggarakan
pelaporan perkara
1 2 3 4 5
prodeo, posbakum serta perkara banding, kasasi
dan peninjauan kembali
3. - 1. 1. Menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim
Pengawas Bidang
2. Menyelenggarakan pembinaan melalui diskusi,
seminar, orientasi dan lain-lain internal PTA dan
Pengadilan Agama se Kalimantan Barat
3. Melakukan kajian tentang program SIADPA PLUS dan
SIADPTA PLUS, formulir-formulir dan lain-lain
2. 1. Melakukan pengawasan secara rutin baik struktural
maupun fungsional
2. Melakukan rapat dan evaluasi kinerja PTA dan
koordinasi pengawasan PA se Kal-Bar secara rutin
3. Melakukan pengawasan secara berkala ke PA
4. Melakukan pengawasan insidentil ke PA-PA tertentu
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
putusan
6. Membentuk tim Eksaminator putusan
7. Melakukan eksaminasi putusan /berkas perkara PA dan
PTA
8. Memantau pelaksanaan penerimaan dan penyetoran
uang HHK PA se kal-bar ke Kas Negara
9. Melakukan Pengawasan terhadap pelaporan biaya
perkara berbasis SMS PA se Kal-Bar
10. Melakukan Pengawasan terhadap pelaporan sidang
keliling dan prodeo
11. Melakukan rapat koordinasi pengawasan secara rutin
guna melakukan evaluasi terhadap laporan perkara
Pengadilan Agama se Kal-Bar
3. 1. Melakukan pembinaan mental rohani
2. Memantau tingkah laku hakim dan pejabat
kepaniteraan serta kesekretariatan baik dalam
kedinasan maupun diluar kedinasan
3. Menindaklanjuti laporan dan atau pengaduan
masyarakat terhadap tingkah laku hakim dan pejabat
kepaniteraan serta kesekretariatan
4. Melakukan eksaminasi putusan sesama Hakim PA se
Kal-Bar
B. KESEKRETARIATAN
A. SUB. BAGIAN UMUM
4. Tertibnya Pelaksanaan
Tugas-Tugas Umum
- 1. 1. Menyiapkan bahan untuk menyusun RKA-KL tahun
anggaran 2013
2. Menyusun rencana penggunaan Anggaran Belanja
pemeliharaan barang tahun 2012
3. Melaksanakan belanja alat tulis dan perlengkapan
kantor lainnya sesuai dengan rencana
4. Mengadakan pembelian barang inventaris berupa 1
buah laptop
5. Menggantikan barang inventaris lama
6. Memelihara gedung dan halaman kantor
7. Memelihara kendaraan dinas
8. Memperpanjang STNK kendaraan dinas roda 2 dan
roda 4
9. Memelihara rumah dinas
10. Memelihara barang inventaris
Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak | 5
Tahun 2012
Melakukan pembinaan
dan pengawasan
terhadap Hakim dan
pejabat kepaniteraan
Melakukan pembinaan di
bidang tehnis dan
administrasi yustisial
Terwujudnya aparatur
peradilan yang
profesional berwibawa
dan berbudi luhur
Mengoptimalkan
pelaksanaan tugas-tugas
umum
Meningkatkan
administrasi kegiatan
internal
Melakukan pembinaan
dan pengawasan
terhadap tingkah laku
hakim dan pejabat
kepaniteraan serta
Melakukan pengawasan
terhadap jalannya
peradilan
1 2 3 4 5
11. Memelihara Sarana Gedung
12. Melaksanakan penertiban dan pengadministrasian
barang-barang inventaris kantor dengan baik dan tertib
13. Mengusulkan penghapusan barang-barang inventaris
PTA. Pontianak yang telah rusak
14. Membuat SK Panitia penghapusan, meneruskan
permohonan rekomendasi penghapusan ke KPKNL
Setempat dan mengusulkan penghapusan ke BUA MA-
RI untuk semua Pengadilan Agama Se Kalbar
15. Membuat DBR/DBL dan KIB
16. Membuat, merekon dan mengirimkan Laporan BMN,
Laporan Persediaan setiap semester dan tahunan serta
membuat CRBMN
17. Penyusunan data statistik BMN
18. Mengembangan IT dan Web Hosting
2. Tertib tata persuratan 1. Mencatat dan mengagendakan surat masuk dan
keluar
2. Mengklasifikasikan dan mengarahkan surat-surat
masuk sesuai aturan kepada sub pengelola
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
sistem kearsipan tata persuratan
3. 1. Menerima, mencatat dan memberikan nomor buku-
buku yang diterima
2. Menata buku-buku dan kitab-kitab sesuai dengan
pedoman
3. Mendayagunakan perpustakaan
4. Merekap laporan jumlah buku-buku perpustakaan dari
PA se-Kalbar
5. Meningkatkan pengelolaan perpustakaan dengan
sistem aplikasi senayan dan tetap menggunakan
sistem katalog
6. Menambah Meubelair Perpustakaan
4. 1. Mengadakan perjalanan dinas
2. Mengadakan/mengikuti rapat kerja
3. Membuat laporan akuntabilitas
4. Membuat buku laporan tahunan
5. Mengadakan ATK dan Menggandakan hasil
pengawasan
5. 1. Melaksanakan jum'at bersih
2. Melaksanakan kegiatan olahraga
3. Melaksanakan senam setiap hari jum'at
4. Menyediakan baju Dinas Pegawai dan Honorer
5. - - - Membangun pantry PTA. Pontianak
B. SUBBAG. KEUANGAN
- Melaksanakan
pelaksanaan tugas-tugas
subag keuangan
1. Menggerakkan realisasi
anggaran rutin PTA dan
PA se-Kalbar
1. Menyusun RKA-KL tahun anggaran 2013 s/d 2014
bekerja sama dengan bagian umum dan dibantu Hakim
Pengawas dan Pejabat lainnya
2. Membuat rincian perhitungan kegiatan tahun anggaran
2012
3. Membuat rincian pengeluaran Daftar Isian pelaksanaan
anggaran Tahun Anggaran 2012
Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak | 6
Tahun 2012
Mewujudkan
pengelolaan
perpustakaan sesuai
ketentuan yang berlaku
Meningkatkan
kebersihan, kesehatan
dan kesejahteraan
Tersedianya sarana dan
prasarana yang
memadai
Mengusahakan
pembangunan dan
rehabilitasi kantor PA
yang strategis
Meningkatkan
administrasi kegiatan
external
Memenuhi kebutuhan
sarana dan prasarana
peradilan
1 2 3 4 5
4. Membuat rekapitulasi rincian perhitungan kegiatan TA.
2012 PTA Pontianak
5. Menghimpun dan menyampaikan laporan bulanan,
triwulan dan semesteran (SAI) dan PP Nomor 39 ke
MARI
6. Membuat Catatan Laporan Keuangan Semester I / II
2012
2. Melaksanakan tertib
adminis trasi keuangan
dengan baik
1. Membukukan uang yang diterima maupun yang
dikeluarkan oleh bendahara Pengeluaran Tahun
Anggaran 2012
2. Menyimpan bukti-bukti pemasukan dan Pengeluaran
Tahun Anggaran 2012
3. Mendayagunakan pembukuan dengan memakai buku
bantu
3. 1. Meningkatkan fungsi pengawasan
2. Mengikutsertakan pegawai dalam penataran bidang
keuangan ditingkat daerah/pusat
4. Merencanakan DIPA
sesuai dengan
kebutuhan kantor
1. Membahas dan menyusun rincian perhitungan biaya
perkegiatan tahun Anggaran 2013 dengan Dirjen
Perbendaharaan Pontianak
2. Menelaah DIPA Tahun Anggaran 2013 dengan Kanwil
XVI Dirjen Perbendaharaan Pontianak
3. Mengirim DIPA Tahun Anggaran 2012 ke PA se
Kalimantan Barat
4. Konsultasi Penyusunan Program dan Anggaran Pagu
Sementara Tahun Anggaran 2013
5. Konsultasi Penyusunan Program dan Anggaran Pagu
Definitif Tahun Anggaran 2013
6. Membuat Perencanaan Pencairan Dana Uang
Persedian Tahun Anggaran 2012
5. Menertibkan laporan
realisasi keuangan rutin
1. Membuat pembuatan laporan keuangan rutin (SAI) dan
realisasinya oleh PTA dan PA se-Kalbar tepat waktu
sesuai dengan yang ditentukan oleh Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak
2. Membuat dan mengirim laporan rekapitulasi
penggunaan DIPA PTA/PA setiap bulan dan triwulan
serta semesteran I dan II Tahun Anggaran 2012
3. Membuat laporan dan mengirim hasil Rekon ke
Pengadilan Tinggi Pontianak
4. Membuat laporan dan mengirim hasil Rekon Kode 04 di
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai korwil
5. Mengirim pertanggungjawaban dan permintaan
Remunerasi
6. Mengirim pertanggungjawaban pemakaian listrik
C. SUBBAG. KEPEGAWAIAN
1. 1. 1. Mengikutsertakan pejabat/calon pejabat struktural pada
pendidikan penjenjangan ( menyesuaikan dengan
Mahkamah Agung RI )
2. Mengikutsertakan pegawai dalam Ujian Dinas dan
UPKP
3. Melaksanakan ujian calon Hakim / Tes penerimaan
calon pegawai
4. Mengikutsertakan pejabat administrasi umum pada
pelatihan kearsipan, kepustakaan dan barang
inventaris
5. Mengikutsertakan pejabat / pegawai pada Pembinaan
Sertifikasi Barang dan Jasa
Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak | 7
Tahun 2012
Melaksanakan kegiatan
dalam rangka
peningkatan mutu
sumber daya aparatur di
bidang administrasi
umum
Meningkatkan mutu
sumber daya aparatur
peradilan di bidang
administrasi umum dan
bidang yustisial
Mengusahakan
administrasi keuangan
yang baik
1 2 3 4 5
6. Mengikutsertakan pejabat / pegawai pada Ujian
Sertifikasi
7. Mengadakan Konsultasi Penyusunan Program
Rencana Kerja ( RKA-KL)
8. Mengikutsertakan pejabat/pegawai :
Sosialisasi SIMAK BMN, Sosialisasi Sistem Akuntansi
Instansi, Sosialisasi Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian, Sosialisasi Pengelolaan Perlengkapan,
Administrasi Keuangan, Sosialisasi Alih Fungsi
Sosialisasi Pengelolaan Penghapusan BMN,
Konsolidasi dan Asistensi SAKIP
2. 1. Mengadakan pembinaan Teknis Peradilan
2. Mengikutsertakan hakim pada pelatihan teknis yustisial
Mahkamah Agung RI dengan berpedoman pada DUS
3. Mengikutsertakan Panitera/P.Pengganti pada pelatihan
teknis yang diselenggarakan MARI
4. Mengikutsertakan Jurusita/Jurusita Pengganti pada
pelatihan teknis yang diselenggarakan MARI
5. Melaksanakan Seminar Sehari tentang Masalah Hukum
3. Peningkatan kualitas
SDM melalui pendidikan
formal dan non formal
1. Melanjutkan kerjasama dengan PMIH Untan dan
STAIN Pontianak
2. Memberi izin kepada hakim/pejabat dan pegawai
PTA/PA untuk mengikuti pendidikan S1 dan S2 dengan
jarak lokasi perkuliahan dengan tempat bekerja
maksimum 50 km sesuai Surat Edaran Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor :
008/Bua.2/Izin.01.3/I/2011 tanggal 18 Januari 2011
4. 1. Mengusulkan Cakim menjadi Hakim (Pendefinitipan
Hakim)
2. Mengusulkan jabatan fungsional dan struktural yang
menjadi wewenang pusat
3. Mengangkat jabatan fungsional dan struktural yang
menjadi wewenang PTA Pontianak
4. Melaksanakan Pelantikan PNS dan Pejabat
5. 1. Melakukan mutasi jabatan bagi pejabat yang lebih dari
5 tahun dari jabatannya ke jabatan yang lain
2. Menginventarisir kenaikan pangkat pilihan dan reguler
pegawai di lingkungan PTA Pontianak periode April dan
Oktober 2012
3. Mengusulkan kenaikan pangkat pilihan dan reguler
pegawai di lingkungan PTA Pontianak periode April dan
Oktober 2012
4. Memonitor usul kenaikan pangkat pilihan dan reguler
pegawai di lingkungan PTA Pontianak periode April dan
Oktober 2012
. 5. Meneruskan mutasi pindah atas permintaan sendiri
6. Menerbitkan Kenaikan Gaji Berkala ( KGB )
7. Menyiapkan dan memproses DP-3 yang menjadi
kewenangan PTA Pontianak
8. Memproses permohonan cuti pegawai
9. Mengusulkan pegawai untuk mendapatkan Karpeg,
Karis/Karsu, Taspen dan Askes
10. Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang akan
memasuki purna tugas
11. Mengusulkan pegawai untuk memperoleh tanda
kehormatan Satyalancana Karya Satya
Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak | 8
Tahun 2012
Melaksanakan kegiatan
dalam rangka
peningkatan mutu
sumber daya aparatur di
bidang teknis yustisial
Mengusahakan
terpenuhinya formasi
jabatan struktural dan
fungsional di jajaran PA
se-Kalbar
Menciptakan suasana
kerja yang dinamis dan
segar dalam bertugas
1 2 3 4 5
12. Mengusulkan mutasi Hakim di lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Pontianak
6. 1. Menerbitkan SK PNS yang menjadi wewenang
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
2. Menerbitkan SK Pangkat yang menjadi wewenang PTA
Pontianak
3. Membuat rencana pengisian formasi pegawai sesuai
dengan standar yang berlaku
7. 1. Mengadakan Sosialisasi Teknis Pelatihan Yudisial
Hakim
2. Mengikutsertakan pejabat dan calon pejabat struktural
dan fungsional dalam diklat penjenjangan
3. Mengikutsertakan calon pegawai pada latihan
Prajabatan
4. Mengadakan Sosialisasi Panitera Pengganti
5. Mengikutsertakan Tim IT dan Meja Informasi pada
pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh
Mahkamah Agung RI
8. 1. Melengkapi dan menyempurnakan file-file kepegawaian
2 Menyimpan dokumen kepegawaian secara tertib, rapi
dan aman
3. Membuat dan menyusun data pegawai dalam papan
statistik
4. Membuat dan menyusun DUK, DUS dan Bezetting
Formasi
5. Melakukan up date data kepegawaian pada SIMPEG
ONLINE, SAPK dan buku penatausahaan kepegawaian
6. Memberdayakan Baperjakat dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku
7. Membuat Kartu Identitas Pegawai
9. 1. Menyusun uraian tugas ( Job Dsicription ) sesuai
ketentuan yang berlaku
2. Membuat dan merekap absensi/remunerasi pegawai
3. Memproses pegawai yang melakukan tindakan
indisipliner sesuai ketentuan yang berlaku
2. Lain-lain 1. Berjalannya kegiatan
organisasi binaan PTA
- Memberikan pembinaan dan motivasi guna
melaksanakan program yang telah dibuat oleh IKAHI,
KORPRI, Dharmayukti Karini, Koperasi, PTWP,
POKJA, IPASPI dan BAPOR
2. 1. Ikut berpartisipasi dalam :
- HUT RI
- HUT KORPRI.
- Dan lain-lain sesuai dengan undangan Pemerintah
Propinsi
Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak | 9
Tahun 2012
Meningkatkan
pengetahuan,
ketrampilan dan dedikasi
pegawai
Menyempurnakan tertib
administrasi
kepegawaian
Menata dan
meningkatkan
pelaksanaan tugas,
disiplin kerja dan
tanggung jawab pegawai
Memelihara dan
meningkatkan kehidupan
berbangsa dan
Memenuhi kebutuhan
tenaga pegawai
| 10
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
A. PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI
1. Tugas Pokok
a. Pengadilan Tinggi Agama
Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, tugas dan wewenang Pengadilan
Tinggi Agama Pontianak adalah :
1) Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
dalam tingkat Banding;
2) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan
mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya;
3) Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-
undang.
b. Pengadilan Agama
Menyelenggarakan kekuasaaan kehakiman guna menegakkan hukum
dan keadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
yaitu : memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
1) Perkawinan;
2) Kewarisan;
3) Wasiat;
4) Hibah;
5) Wakaf;
BB AA BB II II SS TT RR UU KK TT UU RR OO RR GG AA NN II SS AA SS II
| 11
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
6) Zakat;
7) Infaq;
8) Shadaqah dan;
9) Ekonomi Syari’ah.
Selain tugas-tugas tersebut diatas, Pengadilan Agama Juga diserahi
tugas memberikan keterangan, nasehat dan pertimbangan tentang
hukum Islam bagi instansi pemerintah yang memerlukannya serta
tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 pasal 52 A dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.
1. Fungsi
a. Pengadilan Tinggi Agama
Berdasarkan tugas pokok tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
melaksanakan fungsinya sebagai berikut :
1) Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat
pencari keadilan;
2) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum
Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila
diminta;
3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur
Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Agama Pontianak;
4) Melaksanakan pengawasan mengenai pelaksanaan tugas yustisial
dan administrasi yustisial Pengadilan Agama dalam wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
b. Pengadilan Agama
1) Memberikan kepastian dan status hukum terhadap berbagai
sengketa, bagi pencari keadilan yang beragama Islam.
| 12
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
2) Pelaksanaan hukum Islam bagi kaum muslimin diwilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama
Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah sebagai
berikut :
PIMPINAN
Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak terdiri dari Ketua dan Wakil
Ketua yang mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :
Tugas Pokok :
Mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan semua berkas dan atau
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan,
menetapkan perkara yang diadili, mengawasi kesempurnaan pelaksanaan
penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku
hakim, panitera / sekretaris dan jurusita didaerah hukum Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak serta mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah
laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita.
Fungsi :
1. Merupakan kawal depan ( voor post ) Mahkamah Agung RI dalam hal
penyelenggaraan Peradilan yang menjadi wewenang Peradilan Agama
dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
2. Menyelenggarakan rapat dinas ( rapat kerja daerah ) dengan Ketua
Pengadilan Agama dan Pejabat–pejabat Struktural/Fungsional Pengadilan
Agama guna menjabarkan garis-garis kebijaksanaan Mahkamah Agung
antara lain dalam bentuk program Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat setiap tahun anggaran.
| 13
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3. Mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
dengan para Hakim serta Pejabat Struktural dan sekurang-kurangnya
sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan seluruh karyawan.
4. Menetapkan pembagian kerja, tugas, wewenang dan tanggung jawab
pegawai Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setiap tahun anggaran.
5. Memberikan bimbingan/petunjuk kepada para Pejabat Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat dalam
rangka pelaksanaan tugas.
6. Melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan dan tingkah laku
Hakim serta seluruh aparat Peradilan Agama dan Pengadilan Agama se-
Kalimantan Barat baik dalam kedinasan maupun di luar dinas dan menjaga
agar Peradilan dilaksanakan dengan seksama, melalui laporan berkala,
eksaminasi putusan, kunjungan kerja dan lain sebagainya.
7. Melakukan pembinaan terhadap teknis yustisial, administrasi peradilan,
mutu pelayanan publik dan kinerja pengadilan.
8. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam
kepada instansi pemerintah apabila diminta.
9. Membuat susunan Majelis Hakim sesuai dengan Buku II (Pedoman Teknis
Administrasi Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi 2009.
10. Menetapkan Majelis Hakim ( PMH ) untuk menyelesaikan perkara di
tingkat Banding.
11. Bertindak selaku Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara di tingkat Banding.
12. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat,
Pengadilan Tinggi lingkungan Peradilan Umum dan instansi terkait lainnya.
13. Mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan di
bidang kepegawaian, keuangan dan umum sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
| 14
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
14. Menunjuk Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Bidang dan Hakim
Tinggi Pembinaan dan Pengawas Daerah.
15. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut LHP dari temuan, baik
temuan dari Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Bidang
(HATIBINWASBID) maupun Hakim Tinggi Pengawas Daerah
(HATIBINWASDA), Irjen, BPKP dan BPK.
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh atau berdasarkan
ketentuan perundang-undangan.
17. Bertindak selaku Pembina atau Penasehat dan pelindung dari
lembaga/organisasi yang dibentuk dalam lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak, Korpri, Koperasi Pegawai, IKAHI, PTWP dan
Darmayukti Karini.
18. Membuat DP-3 Wakil Ketua, Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Agama
serta Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
19. Mengupayakan suksesnya gerakan disiplin di lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat.
H A K I M
Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan
kehakiman, hakim di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berjumlah 18
(delapan belas) orang. Adapun rincian tugas pokok dan fungsi Hakim adalah
sebagai berikut :
Tugas Pokok :
Melaksanakan persidangan terhadap setiap perkara yang diajukan oleh para
pencari keadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak,
memberikan pengayoman kepada pencari keadilan dan menggali nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat.
Fungsi :
| 15
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
1. Bertindak selaku Ketua atau Anggota Majelis Hakim atas penunjukan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk memeriksa dan
mengadili perkara di tingkat Banding.
2. Menentukan hari sidang pemeriksaan perkara di tingkat Banding.
3. Membuat Putusan Pengadilan di tingkat Banding atas perkara yang
diselesaikan.
4. Bertanggung jawab terhadap minutasi berkas perkara.
5. Membantu Ketua/Wakil Ketua dalam melaksanakan pengawasan jalannya
peradilan di tingkat Pertama dan tingkat Banding melalui monitoring
laporan-laporan berkala, eksaminasi dan pengawasan di tempat.
6. Menjalankan tugas-tugas sebagai Hakim Tinggi Pembinaan dan
Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Daerah
yang dilimpahkan oleh Ketua.
7. Memberikan saran-saran perbaikan atas temuan-temuan yang didapat dari
Pengadilan Agama yang bersangkutan.
8. Melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut atas temuan yang lalu pada
saat pembinaan/pengawasan berikutnya.
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Pengadilan
Tinggi Agama Pontianak.
PANITERA / SEKRETARIS
Adapun rincian tugas pokok dan fungsi Panitera/Sekretaris sebagai berikut :
Tugas Pokok :
Bertindak selaku unsur pembantu pimpinan Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak dan bertanggung jawab terhadap kelancaran ketertiban administrasi
peradilan maupun administrasi umum kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak.
Fungsi :
| 16
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
1. Memimpin kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak dalam melaksanakan tugas administrasi peradilan dan
administrasi umum dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing baik dalam
lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan.
2. Memberikan pelayanan teknis kepada semua unsur kepaniteraan di
bidang administrasi peradilan serta pelayanan administrasi umum kepada
semua unsur kesekretariatan.
3. Mengadakan rapat berkala dengan Wakil Panitera, Wakil Sekretaris dan
para Kepala Sub Bagian dalam rangka evaluasi serta memberikan
petunjuk dan bimbingan kepada Pejabat/Staf yang dipimpinnya dalam
pelaksanaan tugas.
4. Mengatur jadwal Panitera Pengganti untuk melaksanakan tugas tersebut.
5. Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil
Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti untuk melaksanakan
tugas tersebut.
6. Panitera selaku bendaharawan biaya perkara mempertanggungjawabkan
keuangan perkara dalam tingkat banding.
7. Membuat salinan atau turunan putusan/penetapan Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak menurut peraturan yang berlaku.
8. Bertanggung jawab atas pengelolaan berkas perkara penetapan/putusan,
dokumen-dokumen, akta-akta, buku-buku keuangan perkara/keuangan
titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang-barang bukti dan surat-
surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
9. Bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan DIPA
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
10. Memberi disposisi atas surat-surat masuk dan keluar serta
menandatangani surat-surat keluar sesuai dengan wewenang yang
diberikan kepadanya.
| 17
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
11. Menyiapkan RKA-KL di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
sesuai dengan tahun anggaran yang diperlukan.
12. Memeriksa surat-surat yang sudah dikonsep oleh Wapan, Wasek Panmud
dan Kasubbag sebelum diketik dan dikirim.
13. Mengkoordinir pelaksanaan ujian penerimaan Calon PNS/Cakim dan ujian
dinas pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
14. Meningkatkan disiplin pegawai Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
dengan mengadakan pembinaan mental minimal sekali dalam sebulan,
mendayagunakan buku kontrol pejabat struktural dan fungsional dalam
rangka menyukseskan gerakan disiplin nasional.
15. Membuat dan menandatangani surat keterangan izin meninggalkan kantor
pada jam kerja sesuai dengan ketentuan.
16. Memproses usul-usul pengangkatan calon pegawai dan mutasi
kepegawaian sesuai dengan disposisi Ketua.
17. Membuat DP-3 Wakil Panitera, Wakil Sekretaris dan Panitera Pengganti.
18. Menyiapkan Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
19. Menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP ).
20. Bertanggung jawab terhadap laporan-laporan berkala yang berhubungan
dengan tugas-tugas kepaniteraan, kesekretariatan dan laporan tahunan.
21. Melakukan pengawasan melekat terhadap pejabat-pejabat fungsional dan
struktural serta staf di bawah jajarannya dan mengambil tindakan-tindakan
yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
peraturan yang berlaku.
22. Bertindak selaku koordinator pelaksana tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan baik oleh Pimpinan maupun HATIBINWASBID,
HATIBINWASDA dan BPK/BPKP.
23. Melakukan tugas kehumasan dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak dan melakukan koordinasi dengan instansi lain.
25. Mengkoordinir pengurusan surat.
| 18
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
WAKIL PANITERA
Tugas Pokok :
Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi
pelaksanaan tugas administrasi perkara
Fungsi :
1. Mengkoordinir bagian Kepaniteraan dibidang administrasi perkara.
2. Membantu majelis hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
persidangan.
3. Melakukan pengawasan melekat dan tindak lanjut pengawasan melekat
terhadap para pejabat di bawah pimpinannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
4. Membuat DP-3 para pejabat di bawah pimpinannya.
5. Membuat uraian tugas para pejabat di bawah pimpinannya.
6. Menyelesaikan konsep surat-surat sesuai disposisi atasan atau
mengarahkannya kepada petugas yang ditunjuk.
7. Mengadakan atau mengikuti rapat berkala dengan pejabat struktural
dan/atau staf dalam rangka pengawasan melekat, evaluasi dan pemberian
petunjuk/bimbingan.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya atau atas
perintah Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
WAKIL SEKRETARIS
Tugas Pokok :
Membantu Sekretaris untuk secara langsung membina, meneliti dan
mengawasi pelaksanaan tugas administrasi umum / kesekretariatan
Fungsi :
1. Membantu membuat sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun.
2. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
| 19
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3. Membagi tugas bawahan dan menetapkan penanggung jawabnya.
4. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
5. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
6. Menanggapi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul di bagian
kesekretariatan.
7. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap diperlukan.
8. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan atau Pimpinan.
9. Mengadakan atau mengikuti rapat berkala dengan pejabat struktural
dan/atau staf dalam rangka pengawasan melekat, evaluasi dan pemberian
petunjuk/bimbingan.
10. Menyelesaikan konsep surat-surat sesuai disposisi atasan dan
mengarahkannya kepada petugas yang ditunjuk.
11. Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya.
12. Membuat komitmen yang berhubungan dengan realisasi DIPA Tahun
Anggaran 2012.
13. Melakukan pengawasan melekat dan tindak lanjut pengawasan melekat
terhadap para pejabat di bawah pimpinannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
14. Membuat DP-3 para pejabat di bawah pimpinannya.
15. Membuat uraian tugas para pejabat di bawah pimpinannya.
16. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kepada Sekretaris / Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau Pimpinan
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
PANITERA MUDA HUKUM
Tugas Pokok :
Melaksanakan administrasi hukum
| 20
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Fungsi :
1. Menerima, mencatat dan memproses surat-surat masuk dan keluar untuk
dan dari Kepaniteraan Hukum sesuai disposisi .
2. Menyusun data statistik perkara tingkat pertama, banding dan kasasi.
3. Melaksanakan dokumentasi perkara dan arsip berkas perkara sesuai
ketentuan Bindalmin.
4. Membuat laporan perkara bulanan, semesteran dan tahunan kepada
Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menghimpun putusan-putusan Pengadilan Agama yang sampai pada
tingkat Kasasi.
6. Melakukan pengawasan/monitoring terhadap setiap laporan perkara dari
Pengadilan Agama.
7. Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya
persidangan.
8. Membantu Majelis Hakim dalam hal :
- Membuat Penetapan Hari Sidang.
- Mengetik putusan dan salinan putusan serta menggandakannya.
9. Melaporkan jalannya proses perkara kepada petugas register sesuai
tanggal kejadian berikut amar putusannya.
10. Melaksanakan minutasi berkas perkara yang telah diputus, serta
menyerahkan berkas yang telah diminutasi berikut dokumen elektronik
putusannya kepada Panitera Muda Banding.
11. Membantu penyelenggaraan Pembinaan Hukum Agama dan Hisab
Rukyat.
12. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada staf di bawah pimpinannya.
13. Memberikan sanksi dan teguran kepada staf di bawah pimpinannya.
14. Membuat DP-3 para pelaksana/staf di bawah pimpinannya.
15. Menata arsip-arsip surat masuk dan keluar yang berhubungan dengan
kepaniteraan dengan tertib.
| 21
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
16. Menata dan menjaga berkas-berkas perkara yang telah diminutasi dan
BHT agar tetap aman dan terpelihara.
17. Melaksanakan tugas sebagai asisten pengawasan/ membantu
menyiapkan data laporan perkara dan mengetik hasil evaluasi dari Hakim
Tinggi Pembinaan dan Pengawas.
18. Mengikuti rapat-rapat berkala yang telah ditentukan oleh atasan atau
Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
19. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau Pimpinan
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
PANITERA MUDA BANDING
Tugas Pokok :
Melaksanakan administrasi perkara banding
Fungsi :
1. Menerima, mencatat dan memproses surat-surat masuk dan keluar dari
dan untuk Kepaniteraan Banding sesuai dengan disposisi Ketua dan atau
Pimpinan PTA Pontianak.
2. Melakukan pengadministrasian perkara banding.
3. Mempersiapkan persidangan perkara.
4. Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.
5. Menyampaikan pemberitahuan pendaftaran perkara banding ke
Pengadilan Agama.
6. Membubuhkan paraf pada setiap lembar salinan putusan banding yang
akan dikirimkan ke Pengadilan Agama yang bersangkutan.
7. Menyampaikan salinan putusan banding kepada para pihak melalui
Pengadilan Agama yang bersangkutan.
8. Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda
Hukum.
| 22
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
9. Menyerahkan data tentang keadaan perkara dan keuangan perkara
banding kepada Panitera Muda Hukum untuk bahan laporan perkara
setiap akhir bulan.
10. Melaksanakan tugas selaku pemegang kas biaya perkara banding,
sebagai berikut :
Menerima biaya perkara banding.
Memberi nomor perkara banding.
Membukukan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara ke dalam
buku jurnal dan buku induk keuangan perkara sesuai tanggal
kejadian.
Mengembalikan sisa biaya perkara kepada para pihak melalui
Pengadilan Agama.
11. Melaksanakan tugas Panitera selaku pemegang Buku Induk Keuangan
perkara.
12. Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya
persidangan.
13. Membantu Majelis Hakim dalam hal :
- Membuat Penetapan Hari sidang.
- Mengetik putusan dan salinan putusan serta menggandakannya.
14. Melaporkan jalannya proses perkara kepada petugas register sesuai
tanggal kejadian berikut amar putusannya.
15. Melaksanakan minutasi berkas perkara dan dokumen elektronik
putusannya selambat-lambatnya 14 hari setelah perkara tersebut diputus.
16. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada staf di bawah pimpinannya.
17. Memberikan sanksi dan teguran kepada staf di bawah pimpinannya sesuai
ketentuan yang berlaku.
18. Membuat DP-3 para pelaksana / staf di bawah pimpinannya.
19. Melaksanakan tugas sebagai asisten pengawasan/membantu menyiapkan
data laporan perkara dan mengetik hasil evaluasi dari Hakim Tinggi
Pembinaan dan Pengawas Daerah.
| 23
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
20. Mengikuti rapat-rapat berkala yang telah ditentukan oleh atasan dan/atau
Pimpinan PTA Pontianak.
21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau Pimpinan
PTA Pontianak.
KASUBAG UMUM
Tugas Pokok :
Melaksanakan administrasi umum dan keperluan kantor
Fungsi :
1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum.
2. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
4. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
5. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
7. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan Pimpinan di bidang surat
menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan.
8. Mengadakan bimbingan dan pengarahan terhadap bawahan.
9. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja yang terkait.
10. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan.
11. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris.
13. Membuat DP-3 para pelaksana / staf di bawah pimpinannya.
14. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh atasan atau Pimpinan
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
KASUBAG KEPEGAWAIAN
Tugas Pokok :
Melaksanakan administrasi kepegawaian.
| 24
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Fungsi :
1. Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian.
2. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
4. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab
kegiatan.
5. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan.
6. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan Pimpinan di bidang sub
bagian kepegawaian.
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan di
lingkungan sub bagian kepegawaian.
8. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
9. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
10. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan.
11. Melaksanakan tugas sebagai Tim Baperjakat.
12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris.
13. Membuat catatan bahan DP-3 pada pelaksana / staf di bawah
pimpinannya.
14. Menghimpun data-data kepegawaian untuk bahan Laporan Tahunan di
bidang kepegawaian.
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
KASUBAG KEUANGAN
Tugas Pokok :
Melaksanakan administrasi keuangan
Fungsi :
1. Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian keuangan.
2. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
| 25
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
4. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
5. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
6. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
7. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan Pimpinan di bidang
keuangan.
8. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait.
9. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang keuangan.
10. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
11. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
12. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan.
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris.
14. Membuat DP-3 para pelaksana / staf di bawah pimpinannya.
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau Pimpinan
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
PANITERA PENGGANTI
Tugas Pokok :
Mendampingi majelis hakim dalam persidangan
Fungsi :
1. Menyiapkan berkas perkara untuk disidangkan.
2. Membantu majelis hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
persidangan.
3. Membantu majelis hakim dalam hal :
- Membuat Penetapan Hari Sidang.
- Mengetik putusan dan salinan putusan serta menggandakannya.
4. Melaporkan kepada petugas register tentang jalannya proses perkara
sesuai tanggal kejadian berikut amar putusannya.
5. Menyelesaikan minutasi berkas perkara.
| 26
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
6. Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai diminutasi berikut
dokumen elektronik putusannya kepada Panitera Muda Banding.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan atau
pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
8. Melaksanakan tugas sebagai asisten/membantu tugas Hakim Tinggi
dalam melaksanakan evaluasi laporan perkara dan pengawasan.
9. Mengikuti rapat-rapat kerja/berkala yang telah ditetapkan oleh pimpinan
dan atau atasan.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan atau
pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
Berdasarkan hal- hal tersebut maka yang menjadi alur tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dapat dilihat pada struktur
organisasi berikut ini :
BBAAGGAANN SSTTRRUUKKTTUURR OORRGGAANNIISSAASSII
PPEENNGGAADDIILLAANN TTIINNGGKKAATT BBAANNDDIINNGG
| 27
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
BBAAGGAANN SSTTRRUUKKTTUURR OORRGGAANNIISSAASSII
PPEENNGGAADDIILLAANN TTIINNGGKKAATT PPEERRTTAAMMAA
| 28
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
A. PENYUSUNAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Standart operasional prosedur merupakan bagian yang harus dilaksanakan
dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari
lembaga peradilan agama. Dari standart operasional prosedur akan dapat
diketahui tugas pokok dan waktu yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan
suatu pekerjaan, sehingga para pencari keadilan dan mereka yang
memerlukan pelayanan dari pengadilan akan memperoleh kepastian kapan
suatu pekerjaan dapat diselesaikan.
Adapun yang merupakan standart operasional prosedur Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak dan Pengadilan Agama se Kalimantan Barat adalah sebagai
berikut :
1. SOP PENGADILAN AGAMA
a) SOP KEPANITERAAN
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait
Waktu
Penyelesai
an
Ke
t.
1 2 3 4 5 6
1
DESKRIPSI :
PELAYANAN PERADILAN YANG DIBERIKAN
KEPADA MASYARAKAT PENCARI KEADILAN
DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERKARA
A. Pelayanan Masyarakat 1. Petugas menerima surat
permohonan/ gugatan/
permohonan banding/
verzet (perlawanan)
/permohonan kasasi/
permohonan peninjauan
kembali/ permohonan
eksekusi dan
permohonan perlawanan
pihak ketiga dan juga
memberi nomor
pendaftaran perkara
sesuai dengan nomor
pendaftaran dalam
Panmud.
Gugatan/Permo
honan dan
Meja I
10 menit
| 29
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
SKUM. Menaksir panjar
biaya dan membuat
SKUM.
2. Surat gugatan /
permohonan yang
diterima meja I sebanyak
jumlah tergugat ditambah
empat salinan dan arsip.
Meja I
B Pemeriksaan Berkas
1. Petugas penerima
memeriksa kelengkapan
berkas dan
meneruskannya kepada
panitera muda
permohonan/ gugatan
untuk dinyatakan berkas
telah lengkap.
2. Dokumen yang
diserahkan pada
pendaftaran meliputi :
a. Surat permohonan/
gugatan yang diajukan
kepada Ketua
Pengadilan Agama.
b. Apabila menggunakan
kuasa hukum, maka
dilampirkan surat
kuasa khusus dari
pemohon/penggugat
kepada kuasa
hukumnya, disertai
foto kopi kartu
advokad kuasa
hukumnya.
3. Apabila terdapat
dokumen yang dibuat di
luar negeri dan
menggunakan bahasa
asing maka dokumen
tersebut harus
diterjemahkan kedalam
bahasa indonesia oleh
penerjemah tersumpah
dan disahkan oleh
kedutaan/ perwakilan
Panmud.
Gugatan/Permo
honan dan
Meja I
Panmud.
Gugatan/Permo
honan
15 menit
| 30
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
indonesia di negara
tersebut.
C Biaya Panjar Perkara 1. Petugas penerimaan
memeriksa kelengkapan
berkas gugatan/
permohonan dengan
menggunakan daftar
periksa, kemudian
melanjutkannya kepada
Panitera Muda
Gugatan/Permohonan
untuk dinyatakan berkas
telah lengkap dan
ditentukan besarnya
biaya panjar perkara
untuk kemudian
dituangkan kedalam
SKUM.
2. Dalam menentukan
besarnya biaya panjar
perkara harus
memperhatikan Surat
Keputusan Ketua
Pengadilan Agama.
3. SKUM dibuat dalam
rangkap tiga, masing-
masing untuk
pemohon/penggugat,
kasir dan lampiran pada
berkas
permohonan/gugatan.
4. Berkas perkara yang
telah dilengkapi SKUM
dikembalikan kepada
penggugat/pemohon/kuas
anya dan agar membayar
panjar biaya perkara.
Panmud.
Gugatan/Permo
honan
Kasir
20 menit
| 31
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
D
Penyelesaian Administrasi
Perkara
1. Pemegang kas
menandatangani dan
membubuhi cap lunas
pada SKUM setelah
menerima pembayaran
(bukti bayar pada Bank
yang ditunjuk).
Meja I
Kasir
Bank
20 menit
2. Pemegang kas
membukukan uang
panjar biaya perkara
sebagaimana tercantum
dalam SKUM pada buku
Jurnal Keuangan.
3. Nomor halaman buku
jurnal adalah nomor urut
perkara yang akan
menjadi nomor perkara
oleh pemegang kas
kemudian dicantumkan
dalam SKUM dan surat
gugatan/permohonan.
4. Pencatatan permohonan
eksekusi dalam SKUM
dan buku jurnal keuangan
menggunakan nomor
perkara awal.
5. Menyerahkan kepada
meja II untuk dicatat
dalam buku register
induk perkara.
Kasir
Kasir
Meja I
Meja I
Meja II
2
DESKRIPSI :
PROSEDUR OPERASI TATA CARA PENERIMAAN
PENDAFTARAN PERKARA DENGAN
PEMBAYARAN CUMA-CUMA (PRODEO)
A
Pihak berperkara
menghadap petugas Meja I
dan menyerahkan surat
gugatan atau permohonan.
1. Petugas memberikan
penjelasan berkaitan dengan
gugatan / permohonan.
2. Petugas memeriksa
kelengkapan berkas (Surat
gugatan minimal 2
eks.ditambah jumlah pihak
tergugat.
Petugas
Meja I
10 menit
| 32
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3. Petugas memeriksa posita
dan petitum surat gugatan
dimana surat
gugatan/permohonan
tersebut harus
mencantumkan alasan dan
permintaan perkara secara
prodeo.
4. Petugas Meja I membuatkan
SKUM.
5. Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM) ditulis
dengan Rp. 0,-
6. Petugas Meja I
menyerahkan SKUM
kepada penggugat/pemohon.
B
Pihak berperkara
menyerahkan kepada
pemegang kas (KASIR)
surat gugatan atau
permohonan tersebut dan
SKUM.
1. Kasir menerima surat
gugatan/permohonan
disertai dengan asli SKUM
dari pihak berperkara.
2. Kasir memberi nomor
registrasi pendaftaran pada
SKUM.
3. Kasir menyerahkan kembali
surat gugatan/permohonan
beserta asli SKUM kepada
pihak berperkara.
C
Pihak berperkara menerima
surat gugatan dan SKUM
dari Kasir kemudian
menyerahkan kepada
petugas Meja II
1. Petugas menerima surat
gugatan dan asli SKUM
dari pihak berperkara..
2. Petugas mencatat dalam
register induk perkara
sesuai dengan nomor
register pendaftaranyang
ada di dalam SKUM.
3. Petugas menyerahkan 1
eks. Surat
gugatan/permohonan yang
telah diberi cap nomor
register perkara kepada
pihak berperkara dan
lembar pertama SKUM.
| 33
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3
DESKRIPSI :
PROSEDUR TENTANG PENCATATAN PERKARA
MASUK, PENETAPAN MAJELIS HAKIM DAN
PENETAPAN HARI SIDANG
A
Pencatatan Perkara Masuk
1. Petugas Meja II
memeriksa surat
gugatan/permohonan.
2. Petugas Meja II
memeriksa nomor SKUM
dan mencatat dalam
register induk perkara.
3. Petugas meja II mencatat
identitas para pihak pada
register induk perkara
gugatan/permohonan.
4. Petugas meja II mencatat
petitum pada register
induk perkara
gugatn/permohonan.
5. Memasukkan surat
gugatan/permohonan
dalam map berkas dan
memberi nomor serta
nama para pihak pada
sampul map disertai
formulir PMH, SKPP dan
PHS.
6. Map berkas gugatan /
permohonan dicatat pada
buku ekspedisi yang
selanjutnya disampaikan
kepada Ketua Pengadilan
Agama melalui Panitera.
7. Panitera mencatat berkas
perkara tersebut dalam
buku monitor PMH
selanjutnya menyerahkan
berkas kepada Ketua
Pengadilan Agama.
8. Ketua Pengadilan Agama
mempelajari berkas
perkara selanjutnya
menunjuk Majelis Hakim
yang menangani perkara
Panmud.
Gugatan/Permo
honan
Panmud.
Gugatan/Permo
honan
Petugas Meja II
Panitera
Ketua
10 menit
5 menit
10 menit
5 menit
2 menit
10 menit
2 hari
| 34
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
tersebut. Berkas
dikembalikan kepada
petugas Meja II melalui
Panitera.
9. Panitera menunjuk
Panitera Pengganti sebagai
pendamping Majelis
Hakim.
10. Panitera mencatat PMH
dari Ketua Pengadilan
Agama dalam buku
monitor selanjutnya
diserahkan ke petugas
Meja II.
Panitera
Panitera
10 menit
5 menit
B Pembuatan Dan Pencatatan
PMH.
1. Petugas Meja II menerima
berkas dari Panitera
kemudian membuatkan
surat PMH dan mencatat
PMH dalam register.
2. Petugas mencatat PMH ke
dalam register kolom 6
3. Petugas Meja II
menyerahkan berkas
perkara kepada Ketua
Majelis Hakim yang
ditunjuk dengan
menggunakan buku
ekspedisi
Panmud.
Gugatan/Permo
honan
Petugas Meja II
Petugas Meja II
15 menit
5 menit
5 menit
C Pembuatan Dan Pencatatan
PHS
1. Ketua Majeli Hakim
mempelajari berkas
perkara gugatan kemudian
menetapkan hari dan jam
persidangan,
mendistribusikan kepada
anggota Majelis untuk
dipelajari.
2. Ketua Majelis mencatat
PHS tersebut dicatat dalam
suatu instrumen
pemberitahuan yang
selanjutnya diserahkan
kepada Meja II.
3. Ketua Majelis Hakim
memerintahkan Jurusita/
Majelis Hakim
Petugas Meja II
Jurusita/JSP
7 hari
10 menit
10 menit
| 35
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Jurusita Pengganti untuk
memanggil para pihak
sesuai PHS melalui
Panitera/PP yang telah
ditunjuk dengan
menggunakan instrumen
pemanggilan.
4
DESKRIPSI :
PROSEDUR TANTANG PEMANGGILAN PARA
PIHAK, SAKSI DAN ATAU SAKSI AHLI
A
Instrumen Perintah
Pemanggilan.
1. Panitera Pengganti atas
perintah Ketua Majelis
membuat instrumen
perintah pemanggilan
dalam 3 rangkap
2. Panitera Pengganti
mencatat nomor perkara
dalam buku
monitor/agenda
persidangan.
3. Panitera Pengganti
menyerahkan 1 eks.
Instrumen pemanggilan
kepada Kasir.
4. Panitera Pengganti
menyerahkan 1 eks.
Instrumen pemanggilan
kepada Petugas Meja II
5. Panitera Pengganti
menyerahkan 1 eks.
Instrumen pemanggilan
kepada Jurusita/JSP
beserta 1 eks. Surat
gugatan/permohonan.
Jurusita/JSP
Kasir
Petugas Meja II
10 menit
B
Pembuatan Surat Panggilan
1. Jurusita/JSP membuat
surat / relaas panggilan
para pihak, saksi / saksi
ahli sesuai dengan
instrumen pemanggilan.
2. Jurusita/JSP meminta
biaya pemanggilan dengan
Jurusita/JSP
15 menit
| 36
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
menyerahkan relaas
pemanggilan.
3. Petugas dalam
pemanggilan melalui
Kemenlu harus dilakukan
paling lama 3 bulan
sedangkan bantuan
delegasi paling lama 1
bulan.
4. Jurusita/JSP dan Panitera
Pengganti melaksanakan
pemanggilan.
5. Jurusita/JSP menyerahkan
relaas pemanggilan kepada
Ketua Majelis melalui PP.
C
Pencatatan Biaya 1. Kasir menerima instrumen
pemanggilan dari Panitera
Pengganti kemudian
mencatat dan
memasukkannya dalam
buku jurnal keuangan
perkara.
2. Kasir menerima surat
pemanggilan sidang dari
Jurusita/JSP kemudian
membuatkan tanda terima
dan memberikan biaya
pemanggilan.
Kasir
Jurusita / JSP
10 menit
10 menit
D
Pencatatan Dalam Register
Perkara Panitera Pengganti
menyerahkan 1 eks.
Instrumen pemanggilan
kepada Petugas Meja II
1. Petugas Meja II menerima
1 eks.instrumen PHS dari
Panitera Pengganti.
2. Petugas Meja II mencatat
PHS kedalam register
induk perkara gugatan /
permohonan.
Panmud.
Gugatan/Permo
honan.
Petugas Meja II
5 menit
5
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PENYELESAIAN
PERKARA OLEH MAJELIS HAKIM
A
Penyelesaian Dan
Persidangan Perkara
1. Majelis Hakim
melaksanakan sidang
pada pukul 09.00.
2. Dalam hal tertentu
Majelis Hakim dapat
Ketua Majelis
Hakim
Ketua Majelis
Hakim
| 37
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
melaksanakan sidang
yang dimulai beberapa
saat kemudian pada hari
yang sama setelah
diumumkan terlebih
dahulu.
3. Petugas memanggil
para pihak agar masuk ke
ruang sidang untuk
pemeriksaan perkara,
berdasarkan sistem
antrian (Queuing
System).
4. Majelis Hakim harus
memeriksa dan memutus
perkara selambat -
lambatnya dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan
sejak perkara
didaftarkan.
5. Ketua Majelis harus
melaporkan
keterlambatan tersebut
kepada Ketua MA
melalui Ketua PA/MSy.,
jika dalam waktu 6 bulan
tersebut belum putus.
Panitera
Pengganti
Ketua Majelis
Hakim
Ketua Majelis
Hakim
B
Pembacaan Putusan 1. Pada waktu
diucapkan, putusan/
penetapan harus sudah
jadi (dalam bentuk hard
copy) dan setelah itu
langsung ditanda
tangani Majelis Hakim
dan Panitera Pengganti.
2. Majelis Hakim
memberitahukan kepada
para pihak yang hadir
bahwa salinan putusan
yang sudah Majelis
Hakim memberitahukan
kepada para pihak yang
hadir bahwa salinan
Ketua Majelis
Hakim/PP
Ketua Majelis
Hakim/Panitera
| 38
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
putusan yang sudah
(BHT) dapat diambil
melalui Meja III dalam
jangka waktu 14 hari
setelah putusan
diucapkan atau 14 hari
setelah putusan
diberitahukan kepada
salah sate pihak yang
tidak hadir.
6
DESKRIPSI :
PROSEDUR TENTANG PENANGANAN PERKARA
PADA PENGADILAN
A
Persiapan Sebelum
Pelaksanaan Persidangan
1. Panitera atau Panitera
Pengganti yang akan
bersidang mempersiapkan
diri paling lambat 15
menit sebelum
persidangan dimulai.
2. Petugas piket dan atau
Petugas Informasi
mempersilahkan pars
pihakatau kuasa hukum
yang telah datang untuk
mengambil nomor antrian
persidangan.
3. Petugas Keamanan
(Satpam) bertanggung
jawab
mengawasiketertiban dan
keamananpelaksanaan
persidangan danseWu
siap siaga
memposisikandiri di
depan pintu ruang sidang.
4. Petugas keamanan
pengadilan harus
melakukan pemeriksaan
kepada setiap orang yang
dicurigai dengan alas
metal detector.
5. Petugas keamanan
bertanggungjawab
memastikan bahwa tidak
Satpam dan
Pansek
2 menit
2 menit
2 menit
2 menit
| 39
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
ada satupun senjata api,
senjata tajam, atau
peralatan lainnya yang
membahayakan
keamanan masuk ke
dalam ruang persidangan.
B
Pelaksanaan Persidangan
1. Panitera Pengganti yang
akan bertugas membantu
sidang, terlebih dahulu
mempersiapkan/
menyediakan berkas
perkara, peralatan
persidangan lainnya
sebelum Majelis Hakim
memasuki ruang sidang.
2. Panitera Sidang
mengumumkan kepada
pengunjung sidang untuk
tertib, teratur dan tidak
membuat kegaduhan di
dalam ruang sidang serta
berdiri sesaat ketika
Majelis Hakim memasuki
ruang persidangan.
3. Petugas /Panitera Sidang
memanggil para pihak
untuk masuk ke ruang
sidang dengan pengeras
suara sesuai dengan
nomor urut antrian.
15 menit
2 menit
C Setelah Pelaksanaan
Persidangan
1. Petugas/Panitera Sidang,
merapikan dan
mengamankan berkas
perkara, peralatan
persidangan lainnya
setelah Majelis Hakim
meninggalkan ruang
sidang.
2. Petugas keamanan
memeriksa dan
memastikan pengunjung
sidang telah
10 menit
5 menit
| 40
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
meninggalkan ruang
persidangan.
D
Pengembalian Sisa Panjar
Biaya Perkara.
1. Panitera Sidang membuat
dan memberikan
instrumen kepada
Penggugat/ Pemohon
untuk melaporkan kepada
Kasir bahwa perkaranya
sudah putus.
2. Panitera Sidang
memberitahukan Panitera
Sidang kepada Penggugat
/Pemohon untuk
menanyakan kepada
Kasir apakah ada sisa
panjar biaya perkara.
3. Petugas Kasir menerima
instrumens perkara
putusan dari pemohon/
termohon.
4. Kasir memberitahukan
ada/tidaknya sisa panjar
biaya perkara kepada
Penggugat/ Pemohon.
5. Petugas Kasir
mengembalikan sisa
panjar biaya perkara
tersebut jika ada sisa,
kepada Penggugat/
Pemohon disertai bukti.
6. Petugas Kasir membuka
kembali buku jurnal yang
telah ditutup untuk
transaksi pengeluaran
pengembalian sisa panjar.
7. Petugas memberitahukan
kepada pihak dan juga
diumumkan di papan
pengumuman dan
WebSite tentang sisa
panjar yang belum
diambil pihak serta
memberitahukan bahwa
Panitera Sidang
Panitera Sidang
Petugas Kasir
Petugas Kasir
Petugas Kasir
Petugas Kasir
Wapan/Kasir
/Petugas IT
20 menit
5 menit
2 menit
5 menit
10 menit
10 menit
Paling 7
hari
setelah
putusan
PBT
| 41
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
jika dalam waktu 180
hari tidak diambil para
pihak, sisa panjar tersebut
disetor ke Kas Negara.
8. Petugas Kasir
membukukan secara
tersendiri sisa panjar
yang belum diambil
pihak berperkara.
Petugas Kasir
7
DESKRIPSI :
PROSEDUR TENTANG PENYERAHAN SALINAN
PUTUSAN/PENETAPAN DAN ATAU AKTA CERAI
KEPADA PIHAK BERPERKARA.
A
Menerima Berkas (Bundel
A) dari Majelis Hakim
melalui Panitera
Pengganti
1. Petugas memeriksa
kelengkapan berkas
meliputi, kelengkapan
bendel A, tanggal
minutasi, tanda tangan
majelis hakim dan PP,
salinan putusan dan
atau penetapan.
2. Petugas menentukan
Berkekuatan Hukum
Tetap berdasarkan
putusan dan atau relass
pemberitahuan isi
putusan kepada pihak
yang tidak hadir.
3. Petugas mencatat
dalam register akta
cerai, menuliskan
nomor dan tanggal akta
cerai pada halaman
depan sampul berkas.
4. Petugas mempersiapkan
blanko Akta Cerai,
membuat/mengisi Akta
Cerai.
5. Petugas mengambil asli
dan salinan putusan/
penetapan dari dalam
berkas, memberi cap
legalisasi pada salinan
Panmud.
Hukum
Petuags Meja
III
Petuags Meja
III
Petuags Meja
III
15 menit
2 menit
2 menit
10 menit
5 menit
| 42
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
putusan/ penetapan,
memberi cap BHT dan
memberi tanggal.
6. Petugas memeriksa
salinan putusan /
penetapan dan
mencocokan dengan
aslinya, memeriksa
tanggal BHT putusan,
memaraf pada sisi
kanan tanda tangan
panitera.
7. Petugas memeriksa
Akta cerai, memeriksa
tanggal BHT, tanggal
putus, memaraf pada
sisi kanan tanda tangan
panitera.
Panmud
Hukum
5 menit
5 menit
B
C
Menyerahkan berkas
(Bundel A), salinan
putusan/penetapan dan
atau akta cerai yang akan
ditanda tangani Panitera ke
Wakil Panitera.
Menyerahkan berkas
(Bundel A), salinan
putusan/penetapan dan
atau akta cerai yang akan
ditanda tangani Panitera ke
1. Wakil Panitera
mencatat dalam buku
monitor legalisasi
salinan dan akta cerai.
2. Memeriksa salinan
putusan / penetapan dan
mencocokan dengan
aslinya, memeriksa
tanggal BHT putusan,
memaraf pada sisi kiri
tanda tangan panitera
3. Petugas memeriksa,
Akta cerai, memeriksa
tanggal BHT, tanggal
putus, memaraf pada
sisi kanan tanda tangan
panitera.
4. Menyerahkan kembali
berkas kepada petugas
meja III.
1. Panitera mencatat
dalam buku monitor
legalisasi salinan dan
akta cerai panitera.
2. Panitera memeriksa
Wapan
Panitera
5 menit
5 menit
5 menit
2 menit
5 menit
5 menit
| 43
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Panitera.
salinan putusan /
penetapan dan
mencocokan dengan
aslinya, memeriksa
tanggal BHT putusan,
menanda tanganinya.
3. Panitera memeriksa
Akta cerai, memeriksa
tanggal BHT, tanggal
putus, menanda
tanganinya.
4. Panitera menyerahkan
kembali berkas kepada
petugas meja III.
5. Petugas membubuhkan
Stempel pads salinan
putusan/penetapan dan
akta cerai.
Petugas Meja II
5 menit
2 menit
2 menit
D
Para Pihak datang ke
Petugas Meja III dengan
membawa identitas diri,
mengambil nomor antrian
layanan pengambilan
salinan putusan/
penetapan, akta cerai
1. Petugas Meja III
menanyakan nomor
perkara yang
bersangkutan serta
mengecek identitas
yang bersangkutan.
2. Petugas mengambil
salinan putusan/
penetapan, akta cerai
dari almari
penyimpanan,menghitung
jumlah halaman salinan
putusan/ penetapan
kemudian memasukan
dalam map khusus/
sampul.
3. Petugas memanggil dan
memerintahkan para
pihak agar membayar
biaya salinan putusan/
penetapan ke kasir.
4. Petugas Meja 111
menyerahkan salinan
putusan, penetapan dan
atau akta cerai kepada
para pihak setelah
Petugas Meja II 5 menit
2 menit
2 menit
2 menit
| 44
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
menerima bukti
pembayaran biaya
pengambilan salinan
putusan/ penetapan.
5. Petugas Meja III
membuatkan tanda terima
bukti penyerahan salinan
putusan/ penetapan dan
atau akta cerai.
5 menit
8 DESKRIPSI :
PROSEDUR TATACARA PENYAMPAIAN PIHAK
A
Penyampaian Salinan
Putusan.
1. Panitera melakukan
penelitian, crosscheck
terhadap salinan
putusan yang akan
disampaikan kepada
para pihak.
2. Petugas membuat
catatan kaki dalam
salinan putusan yang
diminta oleh para pihak
yang berisi :
a) Diberikan kepada/
atas permintaan
siapa.
b) Dalam keadaan
belum/ sudah BHT
3. Petugas membuat/
mencantumkan tanggal
pengeluaran dalam
salinan putusan yang
akan ditandatangani
oleh panitera.
4. Panitera menyampaikan
salinan putusan kepada
pegawai pencatat nikah
yang wilayahnya meliputi
tempat kediaman dan
tempat perkawinan
penggugat / pemohon dan
tergugat/termobon,
Panitera
Petugas Meja
III
Petugas Meja
III
Panitera
15 menit
5 menit
5 menit
Selambat-
lambatnya
30 hari
setelah
BHT
| 45
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
melalui pos.
5. Petugas menyampaikan
salinan putusan
kepada para pihak yang
belum diambil melalui
pos.
Petugas Meja
III
Selambat-
lambatnya
14 hari
kerja
setelah
putusan
dijatuhkan
9
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATACARA PEMBUATAN LAPORAN
PERKARA
A
Pembuatan Laporan
Perkara.
1. Petugas menghimpun
semua laporan
perkara yang diterima dan
diputus .
2. Petugas memilah dan
merekap semua laporan
perkara tingkat pertama
yang diterima dan diputus.
3. Petugas menghimpun dan
merekap semua laporan
faktor-faktor penyebab
perceraian tingkat pertama
yang diterima.
4. Petugas merekap laporan
perkara yang belum
diputus lebih dari
dan kurang dari 6 bulan
dan Mediasi.
5. Petugas membuat laporan
siap kirim semua perkara,
yang diterima, diputus,
faktor-faktor, yang diputus
kurang dan lebih dari 6
bulan, mediasi, ekonomi
syari'ah dan prodeo.
Panmud.
Hukum
Panmud.
Hukum
Panmud.
Hukum
Panmud.
Hukum
Panmud.
Hukum
30 menit
30 menit
30 menit
30 menit
90 menit
B Pengiriman Laporan 1. Petugas mengirim
laporan semua perkara
yang diterima, diputus,
faktor- faktor, yang
diputus kurang dan lebih
dari 6 bulan, mediasi,
Panmud.
Hukum
Setiap
tanggal 15
| 46
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
ekonomi syari'ah,
prodeo melalui pos/fax.
2. Petugas mengirim
laporan semua perkara
yang diterima, diputus,
faktor-faktor, yang
diputus kurang dan lebih
dari 6 bulan, mediasi,
ekonomi syari'ah,
prodeo melalui sites,
e-mail.
Panmud.
Hukum
10
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PEMBUATAN STATISTIK
PERKARA
A
Pembuatan Statistik Perkara
1. Petugas mengupdate
data perkara yang
diterima diputus, faktor-
faktor, yang diputus
kurang dan lebih dari 6
bulan, mediasi, ekonomi
syari'ah, prodeo, ke
dalam aplikasi statistik.
2. Petugas memverifikasi
data perkara yang
diterima, diputus,
faktor-faktor, yang
diputus kurang dan lebih
dari 6 bulan, mediasi,
ekonomi syari'ah,
prodeo.
3. Petugas memvalidasi
data perkara yang
diterima, diputus, faktor-
faktor, yang diputus
kurang dan lebih dari 6
bulan, mediasi, ekonomi
syari'ah, prodeo.
4. Petugas membuat
statistik perkara yang
diterima, diputus, faktor-
faktor, yang diputus
kurang dan lebih dari 6
bulan, mediasi, ekonomi
syari'ah, prodeo.
Panmud.
Hukum
Panmud.
Hukum
Panmud.
Hukum
Panmud.
Hukum
30 menit
16 jam
16 jam
16 jam
| 47
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
11
DESKRIPSI :
PROSEDUR OPERASI TATA CARA PELAKSANAAN
MEDIASI.
A
Pemilihan /Penunjukan
Mediator.
1. Melaksanakan pemilihan
mediator.
2. Menunjukan daftar
mediator.
3. Menawarkan kepada para
pihak untuk memilih.
4. Membuat Penetapan
Mediator jika disepakati.
5. Menunda proses
pemilihan jika
dikehendaki para pihak.
6. Membuat PPM Jika
tidak sepakat.
7. Mengarahkan para pihak
ke ruang mediasi.
Majelis Hakim
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
1 hari
2 hari
10 menit
B
Tahap Pelaksanaan Mediasi.
1. Tahapan Pembuatan
Resume.
2. Tahap Mencari Titik
Temu.
1. Menerima resume
masing- masing pihak.
2. Membahas masing-
masing usulan.
3. Memberikan opsi lain
untuk meminimalisir
perbedaan.
4. Mengadakan kaukus jika
dipandang perlu.
5. Mengakhiri mediasi jias
6. deadlock dan membuat
laporan.
7. Merumuskan perdamaian
jika sepakat.
8. Menunda perternuan jika
ada kemungkinan
masing-masing
mengajukan usulan baru.
9. Membuat Berita Acara
Mediasi.
1. Jika Mediasi berhasil
maka dibuatkan Akta
Perdamaian.
2. Jika Mediasi tidak
Mediator
10 menit
2 hari
1 hari
2 hari
1 hari
| 48
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
berhasil maka dibuatkan
Surat laporan bahwa
mediasi telah gagal/tidak
berbasil.
3. Berkas perkara
diserahkan kepada
Majelis Hakim sesuai
dengan PMH semula.
12
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PELAYANAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT/
PUBLIK.
A
Penanganan Laporan
Pengaduan Masyarakat.
1. Petugas Pelayanan
menerima pengaduan
masyarakat melalui
lisan, tulisan, e-mail,
telepon, faksimili, sms.
2. Petugas pelayanan
pengaduan harus segera
merespon pengaduan
yang berkaitan dengan
penanganan perkara
yang memerlukan
jawaban segera dengan
memberikan jawaban
langsung atau
mengkorfirmasikannya
kepada pejabat terkait
pengadilan secepatnya.
3. Petugas Pelayanan
melaporkan tentang
pengaduan masyarakat /
publik tersebut kepada
pejabat terkait atau
pejabat yang diberi
kewenangan untuk
menangani pengaduan
dimaksud.
4. Pejabat terkait atau
pejabat yang diberi
kewenangan untuk
menangani pengaduan
Petugas
Pelayanan
Masyarakat
30 menit
1 X 24 jam
30 menit
| 49
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
tersebut mempelajari
dan menelaah hal-hal
yang dilaporkan
masyarakat/ publik
tersebut untuk
selanjutnya dilaporkan
kepada pimpinan untuk
ditindaklanjuti.
5. Pimpinan menindak
lanjuti bila perlu dengan
melakukan koordinasi
dengan pihak/pejabat
terkait yang berhubungan
dengan pengaduan
masyarakat /publik
tersebut.
6. Pimpinan memberikan
jawaban terhadap
pengaduan masyarakat
/publik tersebut baik
secara langsung, surat,
e-mail, faksimili,
telepon, sms.
30 menit
30 menit
B
Publikasi terhadap Laporan
Pengaduan Masyarakat
1. Petugas melakukan
inventarisasi laporan
pengaduan masyarakat
/publik dan
penanganannya/
tindaklanjut terhadap
pengaduan tersebut
2. Ketua Pengadilan
melakukan publikasi
terhadap penanganan
laporan pengaduan
masyarakat/ publik
melalui website, laporan
tahunan, papan
pengumuman, tv media
atau alat informasi
lainnya yang tersedia di
kantor pengadilan.
3. Publikasi pengaduan
tersebut dibuat dalam
15 menit
15 menit
15 menit
| 50
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
bentuk laporan yang
memuat tahap
penanganan, hasil yang
dicapai, jumlah
pengaduan yang diterima
serta ditembuskan kepada
Ketua PTA.
13
DESKRIPSI :
PROSEDUR TENTANG PENANGANAN
PERMOHONAN SITA JAMINAN, SITA EKSEKUSI
DAN EKSEKUSI RIIL SERTA EKSEKUSI
LELANG
A
Sita Jaminan
1. Panitera Muda Gugatan
meneliti kelengkapan
berkas dan menghitung
panjar biaya (SKUM)
setelah menerima salinan
Penetapan Sita dari
Majelis Hakim.
2. Panitera/Wakil Panitera
melakukan penunjukan
Jurusita pada hari itu juga
setelah Pemohon Sita
membayar SKUM.
3. Panitera Muda Gugatan
mencatat ke dalam buku
register penyitaan.
4. Jurusita melaksanakan
proses sita paling lama 3
hari setelah menerima
berkas sita dari Panitera/
Wakil Panitera.
15 menit
15 menit
15 menit
3 hari
setelah
menerima
berkas
5. Jurusita menyerahkan
berkas sita jaminan
kepada Panitera/ Wakil
Panitera paling lama 1
hari setelah pelaksanaan
sita.
1 hari
setelah
pelaksana
An
B Aanmaning / Peneguran. 1. Ketua PA/Panitera
menerima surat 20 menit
| 51
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
permohonan aanmaning
dari Pemohon dan
memberikan disposisi
kepada Panitera Muda
untuk meneliti dan
menghitung panjar.
2. Panitera Muda Gugatan
meneliti kelengkapan
berkas dan menghitung
panjar biaya (SKUM)
setelah menerima
disposisi dari KPA/
Panitera.
3. Panitera/Wakil Panitera
pada hari itu juga
mempersiapkan
aanmaning dari KPA
paling lama 2 hari
setelah permohonan
membayar SKUM.
4. Panitera/Wakil Panitera
melakukan penunjukan
Jurusita untuk
melaksanakan
aanmaning pada hari
itu juga setelah
Pemohon membayar
SKUM.
5. Panitera Muda Gugatan
mencatat ke dalam
buku register eksekusi.
6. Jurusita melaksanakan
proses aanmaning
paling lama 3 hari
setelah menerima
berkas dari Panitera/
Wakil Panitera.
7. Jurusita menyerahkan
berkas aanmaning
kepada Panitera/ Wakil
Panitera paling lama 1
hari setelah
pelaksanaan peneguran.
15 menit
2 hari
15 menit
15 menit
3 hari
setelah
menerima
berkas
1 hari
setelah
pelaksana
An
| 52
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
C
Sita Eksekusi
1. Ketua PA/Panitera
menerima surat
permohonan Sita
Eksekusi dari Pemohon
dan memberikan
disposisi kepada
Panitera Muda untuk
meneliti dan
menghitung panjar.
2. Panitera Muda Gugatan
meneliti kelengkapan
berkas dan menghitung
panjar biaya (SKUM)
setelah menerima
disposisi dari
KPA/Panitera.
3. Panitera/Wakil Panitera
pada hari itu juga
mempersiapkan
penetapan sita eksekusi
dari KPA paling lama 2
hari setelah pemohon
sita eksekusi membayar
SKUM.
4. Panitera/Wakil Panitera
melakukan sita eksekusi
pada hari itu juga setelah
Pemohon Sita membayar
SKUM.
5. Panitera Muda Gugatan
mencatat ke dalam buku
register eksekusi.
6. Jurusita melaksanakan
proses sits eksekusi
paling lama 3 hari setelah
menerima berkas dari
Panitera/ Wakil Panitera.
7. Jurusita menyerahkan
berkas sita eksekusi
kepada Panitera/ Wakil
Panitera paling lama 1
hari setelah pelaksanaan
15 menit
15 menit
2 hari
setelah
SKUM
Dibayar
20 menit
15 menit
3 hari
setelah
menerima
berkas
1 hari
setelah
pelaksana
an
| 53
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
sita.
D
Ekseskusi Riil/Pengosongan
1. Ketua PA/Panitera
menerima surat
permohonan Eksekusi
dari Pemohon dan
memberikan disposisi
kepada Panitera Muda
untuk meneliti dan
menghitung panjar.
2. Panitera Muda Gugatan
meneliti kelengkapan
berkas dan menghitung
panjar biaya (SKUM)
setelah menerima
disposisi dari
KPA/Panitera.
3. Panitera/Wakil Panitera
pada hari itu juga
mempersiapkan
penetapan eksekusi dari
KPA paling lama 2 hari
setelah pemohon
eksekusi mernbayar
SKUM.
4. Panitera/Wakil Panitera
melakukan penunjukan
jurusita untuk
melaksanakan eksekusi.
5. Panitera Muda Gugatan
mencatat ke dalam buku
register eksekusi.
6. Jurusita melakukan
pemberitahuan proses
eksekusi kepada para
pihak paling lama 3
hari setelah menerima
berkas eksekusi.
7. Jurusita melakukan
koordinasi dengan
instansi terkait paling
KPA/Panitera
Disposisi
pada
hari yang
sama
dengan
surat
masuk
| 54
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
lama 3 hari setelah
menerima penetapan
dari KPA.
8. Jurusita melaksanakan
proses eksekusi paling
lama 3 hari setelah
menerima berkas dari
Panitera/ Wakil
Panitera.
9. Jurusita menyerahkan
berkas eksekusi kepada
Panitera/ Wakil
Panitera paling lama 1
hari setelah
pelaksanaan Eksekusi.
E
Eksekusi Lelang 1. Ketua PA/Panitera
menerima Surat
permohonan eksekusi
lelang dari Pemohon
dan memberikan
disposisi kepada
Panitera Muda untuk
meneliti dan
menghitung panjar.
2. Panitera Muda Gugatan
meneliti kelengkapan
berkas dan menghitung
panjar biaya (SKUM)
setelah menerima
disposisi dari
KPA/Panitera.
3. Panitera/Wakil Panitera
pada hari itu juga
mempersiapkan
penetapan eksekusi
lelang dari KPA paling
lama 2 hari setelah
pemohon membayar
SKUM.
4. Panitera / Wakil Panitera
melakukan penunjukan
Jurusita untuk
melaksanakan eksekusi
| 55
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
lelang pada hari itu juga
setelah Pemohon
membayar SKUM.
5. Panitera Muda Gugatan
mencatat ke dalam buku
register eksekusi.
6. Panitera Muda Gugatan
mempersiapkan Surat
permohonan pelaksanaan
lelang kepada Kantor
Lelang paling lama 2 hari
setelah penetapan ditanda
tangani.
F Selesai
b) SOP KESEKRETARIATAN
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait
Waktu
Penyelesai
an
Ket.
1 2 3 4 5 6
1
DESKRIPSI :
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKAKL)
A
Membuat Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/
Lembaga (RKAKL)
1. Mengikuti rapat awal
dalam penyusunan
RKAKL bersama-sama
kesekretariatan dan
kepaniteraan, Hakim dan
Panitera dan Ketua.
2. Mencatat hasil rapat
tersebut tentang
kebutuhan-kebutuhan
prioritas yang akan
diajukan dalam RKA-KL
3. Menghimpun data-data
dalam penyusunan
RKAKL.
4. Membuat dan menyusun
data pendukung RKA-
KL yaitu Kerangka
Acuan Kerja (Term Of
Reference) dan Rincian
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
2 jam
20 menit
12 jam
12 jam
| 56
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Anggaran Biaya (RAB)
serta data pendukung
lainnya.
5. Menginput perencanaan
awal pembiayaan tahun
yang akan datang
kedalam aplikasi RKA-
KL yang telah
ditetapkan.
6. Mengirimkan data RKA-
KL berserta data
pendukung awal
pembiayaan ke
Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
3 jam
30 menit
B Rapat Koordinasi dan
penginputan Pagu Definitif
di PTA Pontianak
1. Mengikuti rapat
koordinasi dengan Satuan
Kerja Pengadilan Agama
se Kalimantan Barat
berkaitan dengan Pagu
Definitif (Pagu Tetap)
dan membuat skala
prioritas sesuai petunjuk
dan ketentuan yang
berlaku.
2. Menginput RKA-KL
dengan pagu definitif dan
menelaah bersama-sama
dengan Satuan Kerja
Pengadilan Agama se
Kalimantan Barat.
3. Menginput data ke dalam
aplikai RKA-KL.
4. Mengumpulkan dan
menyusun data
pendukung RKA-KL dan
menggandakannya.
5. Menyampaikan RKA-KL
Pagu Definitif ke
Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
12 jam
24 jam
3 jam
12 jam
30 menit
C
Menghimpun dan Mengirim
data Pagu Perubahan RKA-
KL
1. Menerima Surat dari
PTA tentang perubahan
pagu RKA-KL dan
Subbag.
Keuangan
15 menit
| 57
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
menindaklanjuti.
2. Memperbaiki data
Aplikasi RKA-KL dan
data pendukung sesuai
dengan hasil PTA yang
telah melaksanakan
pembahasan dan
penelaahan di Dep.
Keuangan dan Biro
Perencanaan dan
Organisasi Mahkamah
Agung RI.
3. Menyampaikan hasil
RKA-KL dan data
pendukung yang telah
diperbaiki ke PTA.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
24 jam
30 menit
2 DESKRIPSI :
TATA CARA PENGUSULAN GAJI
A
Gaji Bulanan
1. Mengupdate data seluruh
pegawai ke aplikasi GPP.
2. Menprint data gaji
tersebut dan meneliti
kebenaran Gaji setiap
Pegawai.
3. Print out gaji dan
meneliti kembali hasil
print out gaji dan
meminta tanda tangan
pejabat berkaitan.
4. Membuat dan meneliti
Membuat SPM dan
meminta tanda tangan
pejabat berkaitan.
5. Membuat dan meneliti
SPP Gaji dan meminta
tanda tangan pejabat
berkaitan.
6. Menyampaikan SPM gaji
ke KPPN setempat.
7. Mengambil SP2D ke
KPPN.
8. Membuat slip gaji / rekap
gaji seluruh pegawai
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
1 jam
2 jam
15 menit
30 menit
30 menit
30 menit
30 menit
30 menit
| 58
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
yang ada di Pengadilan
Tinggi Agama Kela I-A
Pontianak.
9. Membuat daftar rekening
seluruh pegawai untuk
disampaikan ke bank.
Subbag.
Keuangan
30 menit
B
Gaji Susulan
1. Mengupdate data
pegawai yang menerima
gaji susulan ke aplikasi
GPP.
2. print out data gaji
tersebut dan meneliti
pegawai yang menerima
Gaji Susulan dan
membuat SPM Gaji
Susulan sampai
ditandatangani.
3. Membuat SPTJM.
4. Membuat dan meneliti
SPP Gaji dan meminta
tanda tangan pejabat
yang berkaitan.
5. Menyampaikan SPM
Gaji ke KPPN.
6. Mengambil SP2D ke
KPPN.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
15 menit
30 menit
30 menit
30 menit
30 menit
15 menit
C Uang Muka Gaji / Persekot
Gaji
1. Mengupdate data
pegawai yang menerima
gaji ke aplikasi GPP.
2. Menprint data gaji
tersebut dan meneliti
pegawai yang menerima
Persekot Gaji dan
membuatkan SPM
Persekot Gaji sampai
ditandatangani
3. Membuat SPTJM dan
meminta tanda tangan
kepada Pejabat berkaitan.
4. Membuat, meneliti SPP
dan meminta tanda
tangan kepada Pejabat
yang berkaitan.
5. Menyampaikan SPM gaji
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
30 menit
30 menit
30 menit
30 menit
15 menit
| 59
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
ke KPPN.
6. Mengambil SP2D ke
KPPN
Keuangan
Subbag.
Keuangan
30 menit
D
Kekurangan Gaji / Rapel
1. Mengupdate data
pegawai yang menerima
gaji susulan ke aplikasi
GPP.
2. Meneliti Pegawai yang
menerima Kekurangan
Gaji dan membuatkan
SPM Kekurangan Gaji
sampai ditandatangani.
3. Membuat SPTJM.
4. Membuat, meneliti SPP
dan meminta tanda
tangan kepada Pejabat
berkaitan.
5. Menyampaikan SPM ke
KPPN setempat.
6. Mengambil SP2D ke
KPPN.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
30 menit
30 menit
30 menit
15 menit
30 menit
30 menit
E Uang Makan 1. Mengupdate data
pegawai yang menerima
uang makan ke aplikasi
GPP.
2. Menprint data gaji
tersebut dan meneliti
pegawai yang menerima
uang makan dan
membuat SPM uang
makan sampai
ditandatangani.
3. Membuat SPTJM dan
meminta tanda tangan
kepada Pejabat yang
berkaitan.
4. Menyampaikan SPM
Uang Makan ke KPPN
setempat.
5. Mengambil SP2D ke
KPPN.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
30 menit
30 menit
30 menit
30 menit
30 menit
| 60
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3
DESKRIPSI :
TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGAJUAN
PERMINTAAN TUNJANGAN REMUNERASI
A
Membuat dan menyiapkan
permintaan Tunjangan
Kinerja / Remunerasi
1. Membuat daftar tanda
terima tunjangan khusus
kinerja remunerasi bagi
pegawai yang menerima
remunerasi berdasarkan
Rekapitulasi Absen
Remunerasi dan Data
Kehadiran Pegawai
Pengadilan Agama.
2. Print out dan meneliti
hasil Print out daftar
permintaan Tunjang
Kinerja / Remunerasi.
3. Membuat laporan
pertanggung jawaban
dimuka Tunjangan
Kinerja / Remunerasi
yang sudah terlebih
dahulu ditandatangani
oleh penerima
Tunjangan.
4. Membuat dan menyusun
kelengkapan data lainnya
yaitu :
- surat permintaan
remunerasi.
- Kuitansi/bukti
pembayaran
tunjangan khusus
kinerja.
- Surat Pernyataan
Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM) .
5. menyampaikan berkas
Pertanggung jawaban
dimuka dan permintaan
Tunjangan Kinerja /
Remunera ke PTA
6. Membuat Daftar
Rekening Penerima
Tunjangan ke dalam
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
2 jam
20 menit
30 menit
25 menit
| 61
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
ADK yang selanjutnya
diampaikan ke Bank.
B
Pertanggung Jawaban
Tunjangan Kinerja /
Remunerasi
1. Mencetak Rekening
Koran Bank.
2. Mengirimkan Data
Rekening Koran Bank ke
PTA.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
4 DESKRIPSI :
TATA CARA PELAPORAN KEUANGAN
A
Rekonsiliasi Laporan
Keuangan Bulanan ke KPPN
1. Menginput data SPM dan
SP2D yang sudah terbit
pada bulan yang
dilaporkan kedalam
aplikasi SAKPA.
2. Menginput data PNBP
yang telah disetor ke
dalam Aplikai SAKPA.
3. Melakukan Rekonsilisasi
internal SIMAK-BMN
dengan Aplikasi SAKPA
dengan mengiput data
dari aplikasii SIMAK-
BMN ke Aplikasi
SAKPA.
4. Menprint out dan
mengoreksi secara teliti
Neraca, laporan Realisasi
Anggaran serta
Pendapatan Negara dan
Hibah bulan
bersangkutan.
5. Membuat LPJ (Laporan
Pertanggung Jawaban)
dari Bendahara
Pengeluaran dan
Bendahara Penerimaan.
6. Melakukan Rekonsiliasi
SAKPA ke KPPN
dengan kelengkapan data
pendukungnya yaitu :
- Laporan file
pengiriman ke KPPN.
- Laporan realisasi
dalam dalam bentuk
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
1 jam
1 jam
5 jam
2 jam
3 jam
3 jam
| 62
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
ADK yang di PDF
kan.
- LPJ (Laporan
Pertanggung
Jawaban) dari
Bendahara
Pengeluaran dan
Bendahara
Penerimaan print out
dan file.
- Foto copy rekening
Koran Pengadilan
Agama Kelas I-A
Pontianak
- Rekonsiliasi rekening
Koran dengan Kas di
Bendahara
Pengeluaran
7. Setelah hasil rekon sama
dengan KPPN maka
KPPN membuat BAR
Rekonsiliasi yang di
tandatangani oleh KPA
dani KPPN setempat
Subbag.
Keuangan
3 jam
B
Laporan ADK dan print out
ke Pengadilan Tinggi
Pontianak
Hasil Rekonsiliasi antara
Satker dan KPPN yang
hasilnya sama dilaporkan ke
Korwil Pengadilan Tinggi
Pontianak dan PTA.
Pontianak dalam bentuk
ADK berserta print outnya
yang dijilid laporannya
secara Bulanan, Triwulan,
dan Semesteran yang terdiri
dari :
1. Neraca.
2. Laporan Realisasi
anggaran Belanja
3. Laporan Realisasi
Pengembalian Belanja
4. Laporan Realisasi
Anggaran Negara dan
Hibah.
5. Berita Acara
Subbag.
Keuangan
1 hari
| 63
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Rekonsialiasi
C Laporan Realisasi Anggaran
ke Biro Keuangan MARI
1. Membuat laporan
Realisasi Anggaran
secara Bulanan dan
Triwulan secara manual
berdasarkan hasil data
rekonsialisasi dari KPPN
sesuai format yang telah
ditentukan BUA MARI.
2. Menprint out dan
memeriksa hasilnya serta
meminta tanda tangan
pejabat yang
bersangkutan.
3. Mengirimkan laporan ke
Biro Keuangan MARI.
Bawas MARI, PTA.
Pontianak dan PT.
Pontianak
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
25 menit
15 menit
30 menit
D Laporan Realisasi
Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP)
1. Membuat laporan
Realisasi PNBP secara
manual berdasarkan hasil
data rekonsialisasi dari
KPPN sesuai format
yang telah ditentukan
BUA MARI.
2. Print out dan memeriksa
hasilnya serta meminta
tanda tangan pejabat
yang bersangkutan.
3. Mengirimkan laporan
bulanan dan Triwulan ke
Biro Keuangan MARI,
ke PTA Pontianak.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
25 menit
10 menit
30 menit
E
Laporan Triwulan PP 39 Th.
2006 dari BAPPENAS
1. Menginput Laporan
Triwulan dengan
Formulir A Aplikasi
BAPPENAS.
2. Menprint out data
tersebut dan
memeriksanya.
3. Membuat surat pengantar
dan hasil print out
formolir A yang sudah
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
20 menit
20 menit
5 menit
| 64
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
diperiksa untuk di tanda
tangani penjabat yang
berangkutan.
4. Mengirimkan Laporan
Triwulan Formulir A
PTA Pontianak untuk
dimasukkan ke form B.
Subbag.
Keuangan
30 menit
F
Laporan CALK Semesteran
Dan Tahunan
1. Mengumpulkan Data –
yang diperlukan untuk
menyusun Laporan
CALK Semesteran dan
Tahunan.
2. Meyusun Laporan
CALK.
3. Print Out Laporan CALK
dan memeriksa
kelengkapan dan
kebenaran dari isi
Laporan CALK.
4. Menyusun data
pendukung CALK.
5. Menjilid laporan CALK
6. Mengirimkan Laporan
CALK ke Korwil
(Pengadilan Tinggi
Pontianak) dan
Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
15 menit
25 menit
10 menit
10 menit
10 menit
30 menit
H Laporan Data Alokasi
Anggaran Belanja
Langganan Listrik.
1. Membuat laporan data
alokasi langganan listrik
berdasarkan pembayaran
listrik bulan yang
bersangkutan .
2. Mengirimkan laporan
serta foto copy kuitansi
pembayarannya ke
Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak setiap
awal bulan.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
20 menit
30 menit
5 DESKRIPSI :
TATA CARA KEBENDAHARAAN
A
Bendahara Pengeluaran
1. Membuat pembukuan
berdasarkan Per-Dirjen
Subbag.
Keuangan
1 jam
| 65
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Mencatat dan
membukukan semua
penerimaan dan
pengeluaran anggaran ke
dalam Buku Kas Umum
2. Mengarsipkan Kwitansi,
SPP dan SPM serta SP2D
ke dalam fikle-file.
3. Melakukan penutupan
Buku Kas Umum setiap
bulannya dan meminta
tanda tangan Pejabat
yang berkaitan.
4. Membuat LPJ (Laporan
Pertanggung
Jawaban)bulanan untuk
pelaporan SAKPA ke
KPPN.
5. Membuat Berita Acara
Pemeriksaan Kas untuk
dilaporkan kepada
Pimpinan Kondisi
keuangan setiap bulan
dan triwulan atau
sewaktu – waktu diminta.
6. Membuat dan
mengerjakan buku
pembantu seperti buku
pembantu UP, Kas
Tunai, Pajak, Bank dan
Pengawas.
7. Membuat register
penutupan Kas untuk
dilaporkan ke atasan
setiap bulannya
8. Menyetor pajak yang
dipungut yaitu PPN, PPh
21, PPh 22, PPh 23, atas
Pembayaran yang kena
pajak.
9. Membuat SPM GUP dan
LS, meneliti/menguji
kebenaran SPM dan
penandatangan SPM oleh
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
5 hari
10 hari
1 hari
1 hari
1 jam
10 hari
4 hari
2 jam
| 66
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Pejabat SPM.
10. Membuat dan Meneliti
SPP (Surat Permintaan
Pembayaran) dan
Penandatangan SPP oleh
Pejabat.
11. Menyampaikan SPM
GUP dan LS ke KPPN.
12. Mengambil SPM dan
SP2D yang sudah selesai
dan disetujui KPPN.
13. Mengambil Uang
Persediaan yang
ditransfer KPPN di Bank
BRI.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
2 hari
1 hari
2 jam
1 jam
1 jam
B
Bendahara Penerimaan 1. Menerima uang PNBP
perkara dari Kasir dan
menandatangani tanda
terima uang.
2. Merekap penerimaan
uang PNBP berdasarkan
MAP dan mengetik
blangko SSBP untuk
menyetor ke Bank.
3. Menyetorkan PNBP Ke
bank Persepsi.
4. Mengentry data bukti
setoran PNBP dari Bank
ke Aplikasi SAKPA.
5. Mencatat dan
Membukukan semua
Penerimaan Negara
Bukan Pajak ke Buku
Kas Umum berdasarkan
Per-Dirjen
Perbendaharaan
No.47/PB/2009 dan
ketentuan MARI.
6. Mencatat Buku
Pembantu per MAP dan
Buku Pengawasan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
1 jam
30 menit
20 menit
2 jam
30 menit
30 menit
3 jam
| 67
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Anggaran ke komputer
dan mencetak Buku-
Buku Pembantu setiap
bulan.
7. Membuat LPJ (Laporan
Pertanggung Jawaban)
Bulanan untuk pelaporan
SAKPA ke KPPN.
Subbag.
Keuangan
15 menit
6 DESKRIPSI :
PENGADMINISTRASIAN TATA PERSURATAN
A
Proses Penanganan
Penerimaan Surat Masuk
1. Menerima dan memeriksa
surat masuk.
2. Memberi paraf tanda
terima surat dari petugas
3. Memeriksa surat tersebut
apakah surat itu harus
ditindaklanjuti atau tidak.
4. Menindak lanjuti surat
masuk tersebut yang harus
segera ditindaklanjuti.
5. Mengkonsep surat untuk
menindak lanjuti surat
masuk tersebut.
6. Menprint out surat
tersebut dan meminta
tanda tangan kepada
pejabat yang berwenang.
7. Mengirimkan surat
tersebut kepada tujuannya.
8. Mencatat dan
mengarsipkan surat masuk
ke file.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Kasub. Bagian
Umum
Subbag.
Keuangan
5 menit
5 menit
10 menit
15 menit
2 jam
2 jam
30 menit
30 menit
B Proses Penanganan
Penerimaan Surat Keluar
Menatausahakan dan
mengarsipkan surat keluar
berdasarkan klasifikasinnya.
Subbag.
Keuangan
30 menit
7
DESKRIPSI :
TATA CARA PENGAJUAN BELANJA BARANG DAN
BELANJA MODAL
A Belanja Barang 1. Menerima SPP dan Subbag. 30 menit
| 68
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
menguji SPP.
2. Petugas penerima SPP
menyampaikan SPP
kepada pejabat penerbit
SPM.
3. Pejabat penerbit SPM
melakukan pengujian
atas SPP sebagai berikut:
- Memeriksa secara
rinci dokumen
pendukung SPP
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku.
- Memeriksa
ketersedian pagu
anggaran dalam
DIPA.
- Memeriksa
kesesuaian rencana
kerja /RKA-KL
- Memeriksa kebenaran
atas hak tagih.
- Pencapaian sasaran/
tujuan dalam DIPA.
4. Setelah melakukan
pengujian atas SPP-UP/
SPP-TUP/ SPP-
GUP/SPM-LS Pejabat
Penguji SPP dan
Penandatangan SPM
menerbitkan SPM 3
rangkap.
5. Mengajukan SPM kepada
KPPN yang selanjutnya
akan diterbitkan SP2D
oleh KPPN yang
berwenang.
6. Mengambil SP2D ke
KPPN.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
15 menit
3 jam
3 jam
2 jam
30 menit
B Belanja Modal
1. Menerima SPP dan
menguji SPP.
2. Petugas penerima SPP
menyampaikan SPP
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
30 menit
15 menit
| 69
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
kepada pejabat penerbit
SPM.
3. Pejabat penerbit SPM
melakukan pengujian atas
SPP sebagai berikut:
- Memeriksa secara rinci
dokumen pendukung
SPP sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
- Memeriksa ketersedian
pagu anggaran dalam
DIPA.
- Memeriksa kesesuaian
rencana kerja /RKA-KL
- Memeriksa kebenaran
atas hak tagih antara
lain :
a. Pihak yang ditunjuk
untuk menerima
pembayaran (nama
orang/perusahaan,
alamat, nomor
rekening nama
bank).
b. Nilai tagihan yang
harus dibayar
(kesesuaian dan/
atau kelayakannnya
dengan prestasi kerja
yang dicapai sesuai
dengan.
Subbag.
Keuangan
3 jam
- Pencapaian
sasaran/tujuan dalam
DIPA.
4. Setelah melakukan
pengujian atas SPM-LS
Pejabat Penguji SPP dan
Penandatangan SPM
menerbitkan SPM 3
rankap.Mengajukan
SPM kepada KPPN
yang selanjutnya akan
diterbitkan SP2D oleh
KPPN yang berwenang.
Subbag.
Keuangan
3 jam
| 70
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
5. Mengambil SP2D ke
KPPN.
Subbag.
Keuangan
30 menit
8 DESKRIPSI :
PROSEDUR PEMBINAAN SUB. KEPEGAWAIAN.
A
Memimpin pelaksanaan
tugas Sub. Bagian
Kepegawaian
1. Memberikan bimbingan
teknis kepegawaian pada
Staf. Kepegawaian.
2. Memberikan
pendampingan pekerjaan
pada staf kepegawaian.
3. Mengevaluasi
pelaksanaan tugas
kepegawaian
Kasubag.
Kepeg.
Kasubag.
Kepeg.
Kasubag.
Kepeg.
15 menit
15 menit
20 menit
B Menetapkan sasaran kegiatan
Sub. Bagian Kepegawaian
setiap tahun
1. Mengelompokkan
Sasaran kegiatan /time
schedule kepegawaian
2. Menganalisa Sasaran
kegiatan /time schedule
kepegawaian
3. Menyusun Sasaran
kegiatan /time schedule
kepegawaian
4. Menganalisa Job
Discription kepegawaian
5. Menyerahkan Job
Discription kepada
masing kepegawaian
Kasubag.
Kepeg.
Kasubag.
Kepeg.
Kasubag.
Kepeg.
Kasubag.
Kepeg.
Wasek, Pansek
Staf Kepeg.
10 menit
15 menit
10 menit
15 menit
5 menit
C Menyusun dan
menjadwalkan rencana
kegiatan
1. Menyusun dan
menjadwalkan rencana
mutasi/ Kenaikan
pangkat pegawai.
2. Menyusun dan
menjadwalkan
pembuatan kenaikan gaji
berkala pegawai.
3. Menyusun dan
menjadwalkan Data
Pegawai yang akan
memasuki BUP
4. Menyusun dan
menjadwalkan Perubahan
Gaji Pokok pegawai.
5. Menyusun dan
Kasubag.
Kepeg.
Kasubag.
Kepeg.
Kasubag.
Kepeg.
Kasubag.
Kepeg.
Staf Kepeg
10 menit
20 menit
15 menit
10 menit
15 menit
| 71
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
menjadwalkan rencana
penataan File pegawai
PA
6. Menyusun dan
menjadwalkan rencana
penataan arsip
kepegawaian
7. Menyusun dan
menjadwalkan rencana
updating data pegawai.
8. Menyusun dan
menjadwalkan rencana
bimbingan teknis
kepegawaian
9. Menyusun dan
menjadwalkan evaluasi
rencana kegiatan
Staf Kepeg.
Staf Kepeg.
Staf Kepeg.
Staf Kepeg.
15 menit
10 menit
10 menit
10 menit
D Membagi tugas dan
menetapkan penanggung
jawab kegiatan Sub Bagian
Kepegawaian.
1. Membagi tugas dan
menetapkan penanggung
jawab kegiatan pada staf
kepegawaian
2. Menjelaskan tugas dan
tanggung jawab pada staf
kepegawaian
3. Membimbing tugas dan
tanggung jawab pada staf
kepegawaian
Kasubag.
Kepeg.
Kasubag.
Kepeg.
Kasubag.
Kepeg.
10 menit
20 menit
20 menit
E Menggerakkan dan
mengarahkan pelaksanaan
kegiatan Sub Bagian
Kepegawaian.
1. Menjelaskan pelaksanaan
kegiatan pada staf
kepegawaian.
2. Membimbing pelaksanaan
kegiatan pada staf
kepegawaian.
3. Mendampingi
pelaksanaan kegiatan
pada staf kepegawaian
4. Mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan
pada staf kepegawaian
Kasubag.
Kepeg.
Kasubag.
Kepeg.
Kasubag.
Kepeg.
Kasubag.
Kepeg.
10 menit
10 menit
10 menit
10 menit
F Menyusun mutasi pegawai
menurut formasi.
1. Menyusun mutasi
pegawai berdasarkan
golongan
2. Menyusun mutasi
pegawai berdasarkan
Staf Kepeg.
Staf Kepeg.
5 menit
5 menit
| 72
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Usia
3. Menyusun mutasi
pegawai berdasarkan
Jabatan
4. Menyusun mutasi
pegawai berdasarkan
pendidikan
5. Menyusun mutasi
pegawai berdasarkan staf
Staf Kepeg.
Staf Kepeg.
Staf Kepeg.
5 menit
5 menit
5 menit
G Mengurus pengangkatan
dalam jabatan Fungsional
1. Menyusun daftar jabatan
yang kosong.
2. Menyusun data pegawai
yang memenuhi syarat
untuk diangkat dalam
jabatan fungsional.
3. Menyiapkan naskah
untuk di rapatkan TPM
dalam jabatan fungsional
4. Menyiapkan naskah usul
pengangkatan dalam
jabatan fungsional.
5. Menyiapkan naskah
keputusan pengangkatan
dalam jabatan fungsional.
6. Menyusun naskah
sumpah pengangkatan
dalam jabatan fungsional
Staf Kepeg.
Staf Kepeg.
Staf Kepeg.
Staf Kepeg.
Staf Kepeg.
Staf Kepeg.
5 menit
5 menit
5 menit
5 menit
5 menit
5 menit
H
Memantau pelaksanan tugas
para bawahan Sub Bagian
Kepegawaian.
1. Memantau pelaksanaan
tugas para staf sub bag.
Kepegawaian
2. Mengarahkan pelaksanaan
tugas para staf sub bag.
Kepegawaian
3. Mengoreksi pelaksanaan
tugas para staf sub bag.
Kepegawaian
4. Memberikan Solusi
pelaksanaan tugas para
staf sub bag. Kepegawaian
Kasubag.
Kepeg.
Kasubag.
Kepeg.
Kasubag.
Kepeg.
Kasubag.
Kepeg.
5 menit
5 menit
5 menit
10 menit
I
Bertanggung jawab atas
informasi kepegawaian
(SIMPEG).
1. Mengumpulkan dan
bertanggung jawab atas
validitas data
kepegawaian.
2. Memeriksa dan meneliti
Kasubag.
Kepeg
Kasubag.
15 meni
15 menitt
| 73
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
keabsahan dokumen yang
berkaitan dengan mutasi
keluarga
3. Memeriksa dan meneliti
keabsahan dokumen yang
berkaitan dengan mutasi
pembinaan karir
4. Mentransformasi
dokumen ke dalam
formulir isian
5. Memasukkan data ke
dalam komputer / entry
data.
6. Menerbitkan daftar
informasi kepegawaian
secara periodik
Kepeg
Kasubag.
Kepeg
Kasubag.
Kepeg
Staf Kepeg.
Kasubag.
Kepeg
15 menit
10 menit
15 menit
10 menit
J Menyiapkan konsep rumusan
kebijaksanaan pimpinan di
bidang kepegawaian
1. Menyiapkan konsep
rumusan kebijaksanaan
Pimpinan dalam masalah
jam kerja.
2. Menyiapkan konsep
rumusan kebijaksanaan
Pimpinan dalam masalah
Cuti Tahunan.
3. Menyiapkan konsep
rumusan kebijaksanaan
Pimpinan dalam masalah
Pengawasan.
4. Menyiapkan konsep
rumusan kebijaksanaan
Pimpinan dalam masalah
Pembentukan Tim
Baperjakat/ TPM.
5. Menyiapkan konsep
rumusan kebijaksanaan
Pimpinan dalam masalah
Sosialisasi Simpeg
6. Menyiapkan konsep
rumusan kebijaksanaan
Pimpinan dalam masalah
Disiplin Kerja.
Kasubag.
Kepeg
Kasubag.
Kepeg
Kasubag.
Kepeg
Kasubag.
Kepeg
Kasubag.
Kepeg
Kasubag.
Kepeg
10 menit
10 menit
10 menit
10 menit
10 menit
10 menit
K
Mengadakan koordinasi
dalam pelaksanaan tugas
dengan satuan kerja lain
1. Mengadakan koordinasi
dalam pelaksanaan tugas
dengan ASKES
Kasubag.
Kepeg
10 menit
| 74
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
yang terkait.
Pontianak.
2. Mengadakan koordinasi
dalam pelaksanaan tugas
dengan TASPEN
Pontianak.
Kasubag.
Kepeg
10 menit
L Menerbitkan Surat
Keputusan Kenaikan Gaji
Berkala.
1. Mengonsep Surat
Keputusan KGB
2. Mengetik Surat
Keputusan Kenaikan Gaji
Berkala
3. Mengoreksi Ketikan
Surat Keputusan
Kenaikan Gaji Berkala
4. Meneruskan untuk di
paraf atasan/ pimpinan
dan ditanda tangani
Ketua
5. Menyerahkan SK kepada
yang bersangkutan dan
tembusan.
Kasubag.
Kepeg
Staf Kepeg.
Kasubag.
Kepeg
Staf Kepg.
Staf Kepeg.
10 menit
15 menit
110 menit
5 menit
5 menit
M Menerbitkan Surat
Keputusan Perubahan Gaji
Pokok Baru/ Impassing
1. Mengonsep Surat
Keputusan Perubahan
Gaji Pokok Baru/
Impassing
2. Mengetik Surat
Keputusan Perubahan
Gaji Pokok Baru/
Impassing
3. Mengoreksi Ketikan
Surat Keputusan
Perubahan Gaji Pokok
Baru/ Impassing
4. Meneruskan untuk di
paraf atasan/ pimpinan
dan ditanda tangani
Ketua
5. Menyerahkan SK kepada
yang bersangkutan dan
tembusan
Kasubag.
Kepeg
Staf Kepeg.
Kasubag.
Kepeg
Staf Kepeg
Staf Kepeg.
10 menit
10 menit
10 menit
10 menit
5 menit
N Menerbitkan Surat
Keputusan Hakim Pengawas
Bidang ( HAWASBID)
1. Mengonsep Surat
Keputusan Hakim
Pengawas Bidang.
2. Mengetik Surat
Keputusan Hakim
Kasubag.
Kepeg
Staf Kepeg.
15 menit
10 menit
| 75
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Pengawas Bidang.
3. Mengoreksi Ketikan
Surat Keputusan Hakim
Pengawas Bidang.
4. Meneruskan untuk di
paraf atasan/ pimpinan
dan ditanda tangani
Ketua.
5. Menyerahkan SK kepada
yang bersangkutan dan
tembusan.
Kasubag.
Kepeg
Staf kepeg.
Staf Kepeg
10 menit
10 menit
10 menit
O
Menerbitkan Surat
Keputusan Pejabat
Fungsional
1. Mengonsep Surat
Keputusan Pejabat
Fungsional.
2. Mengetik Surat Keputusan
Pejabat Fungsional
3. Mengoreksi Ketikan Surat
Keputusan Pejabat
Fungsional
4. Meneruskan untuk di
paraf atasan/ pimpinan
dan ditanda tangani Ketua.
5. Menyerahkan SK kepada
yang bersangkutan dan
tembusan
Kasubag.
Kepeg
Staf Kepeg
Kasubag.
Kepeg
Staf Kepeg
Staf Kepeg
15 menit
10 menit
10 menit
5 menit
5 menit
9 DESKRIPSI :
PENGADMINISTRASIAN TATA PERSURATAN
A
Proses Penanganan
Penerimaan Surat Masuk
1. Menerima dan
memeriksa kebenaran
surat.
2. Memisahkan antara surat
dinas, surat pribadi dan
surat salah alamat.
3. Menggolongkan antara
surat tertutup / rahasia
dan surat terbuka..
4. Menyortir surat-surat
sesuai dengan unit
pengelolaannya.
5. Membuka amplop surat -
surat dengan hari-hati
untuk menjaga agar surat
jangan sampai rusak
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
5 menit
5 menit
5 menit
5 menit
5 menit
10 menit
| 76
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
6. Meneliti surat-surat
kembali apakah sesuai
dengan catatan yang
tertera dalam
amplop,termasuk juga
tentang kelengkapan
suart-surat antara lain
lampiran-lampiranya.
7. Memberi catatan
seperlunya terhadap
surat-surat yang
kelengkapanya tidak
sesuai dengan suratnya
seperti kurang lampiran
atau tidak ada lampiran.
8. Menyerahkan surat
tertutup/rahasia pada
pencatat surat dan
menyerahkan surat
terbuka pada pengarah
surat
9. Menyerahkan surat-surat
penting dan biasa kepada
pencatat surat.
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
5 menit
5 menit
5 menit
B
Proses Pengarahan,
pencatatan dan penyampaian
Surat Masuk
1. Menelaah keseluruhan isi
surat yang dapat dibuka,
kemudian menentukan
apakah surat tersebut
termasuk penting atau
biasa.
2. Mengelompokan antara
surat penting dan surat
biasa dan menyerahkan
kepada pencatat surat
3. Mengagendakan surat-
surat masuk kedalam
kartu kendali dan Kartu
Disposisi
4. Menyampaikan surat
masuk ke Pimpinan.
5. Menyampaikan surat
masuk ke Panitera /
Sekretaris.
6. Menyerahkan surat masuk
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
10 menit
5 menit
10 menit
5 menit
5 menit
5 menit
| 77
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
ke unit pengolah sesuai
dengan disposisi.
7. Mengarsipkan surat masuk
8. Menata dan mengarsipkan
kartu kendali dan lembar
pengantar surat biasa
Umum
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
5 menit
5 menit
C Mencatat, mengarsipkan dan
mengirim surat keluar
1. Menyampaikan dan
mengambil konsep surat
kepada/dari Wasek,
Pansek dan Ketua.
2. Memberikan nomor dan
kode surat keluar dan
mencatat dalam buku
surat keluar
3. Menyampaikan dan
mengambil surat kepada
Wasek/Wapan, Pansek
dan Ketua untuk diparaf
dan ditandatangani.
4. Mengarsipkan retro surat
keluar.
5. Mengirim surat keluar ke
kantor yang dituju atau
kantor pos atau titipan
kilat.
6. Mengirim surat keluar
atau data-data penting
melalui mesin faximile.
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
5 menit
5 menit
5 menit
5 menit
5 menit
5 menit
10
DESKRIPSI :
PENATAUSAHAAN BARANG DAN PEMBUATAN
LAPORAN.
A
Penatausahaan Barang Milik
Negara
1. Menerima dan mencatat
seluruh pengadaan
Barang Milik Negara
dalam buku agenda
barang masuk.
2. Mengentri data barang
inventaris dalam aplikasi
SIMAK-BMN.
3. Memberi kode register
dan label kode register
pada seluruh barang
inventaris
4. Memeriksa kondisi
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Kasub. Bagian
5 menit
5 menit
5 menit
30 menit
| 78
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
barang inventaris
semesteran dan tahunan.
5. Membuat DBR, DBL dan
KIB.
Umum
Kasub. Bagian
Umum
60 menit
B
Pembuatan Laporan Barang
Milik Negara
1. Membuat Laporan posisi
BMN di neraca.
2. Membuat Laporan
Barang Kuasa Pengguna.
3. Membuat Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Persediaan.
4. Membuat Catatan Atas
Laporan BMN – KPB.
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
30 menit
30 menit
30 menit
30 menit
C Pengiriman Laporan Barang
Milik Negara
1. Mengirim dan
merekonsiliasi data
SIMAK BMN ke
SAKPA.
2. Mengirim dan merekon
laporan semesteran dan
tahunan ke KORWIL dan
KPKNL.
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
30 menit
30 menit
11
DESKRIPSI :
PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA.
A
Pembuatan Berkas
Penghapusan Barang Milik
Negara Berupa Perlatan
Kantor / Meubelair.
1. Membuat SK Panitia
Penghapusan.
2. Meneliti dan menilai
Barang Milik Negara
yang akan dihapus
3. Membuat surat
pernyataan penghapusan
tidak menganggu
kelancaran operasional.
4. Foto BMN yang akan
dihapus.
5. Laporan Semester/saldo
awal BMN.
6. Mengajukan permohonan
rekomendasi
penghapusan Barang
Milik Negara ke KPKNL
setempat.
7. Membuat permohonan
penghapusan Barang
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
15 menit
3 hari
5 menit
60 menit
25 menit
30 menit
20 menit
| 79
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Milik Negara kepada
Kepala BUA MA-RI.
B Pelelangan Barang Milik
Negara
1. Mengajukan permohonan
waktu lelang ke KPKNL
setempat.
2. Mengumumkan lelang
Barang Milik Negara.
3. Pelelangan Barang Milik
Negara.
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
20 menit
10 menit
30 menit
C
Pembuatan Berkas
Penghapusan Barang Milik
Negara Berupa Kendaraan
Dinas.
1. Membuat SK Panitia
Penghapusan.
2. Pemeriksaan Kendaraan
dari dinas Perhubungan /
KPKNL.
3. Meneliti dan menilai
Barang Milik Negara
yang akan dihapus.
4. Membuat surat
pernyataan penghapusan
tidak menganggu
kelancaran operasional.
5. Laporan Semester/saldo
awal BMN.
6. Foto kendaraan dari
depan, samping dan
belakang.
7. Foto Copy STNK dan
BPKP.
8. Mengajukan permohonan
rekomendasi
penghapusan Barang
Milik Negara ke KPKNL
setempat
9. Membuat permohonan
penghapusan Barang
Milik Negara kepada
Kepala BUA MA-RI
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
15 menit
1 hari
30 menit
10 menit
25 menit
15 menit
15 menit
30 menit
15 menit
D Pelelangan Barang Milik
Negara
1. Mengajukan permohonan
waktu lelang ke KPKNL
setempat.
2. Mengumumkan lelang
Barang Milik Negara.
3. Pelelangan Barang Milik
Negara
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
Kasub. Bagian
Umum
30 menit
10 menit
60 menit
| 80
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
12 DESKRIPSI :
PROSEDUR PENATAUSAHAAN PERPUSTAKAAN.
A
Menyelenggarakan penataan
buku buku perpustakaan
secara manual.
1. Menyelenggarakan,mener
ima dan mencatat Buku
Induk Register.
2. Membuat daftar buku
sesuai dengan judul
karangan, nama
pengarang, tahun
penerbitan dan membuat
nomor kode.
3. Memberi label buku
sesuai dengan pedoman
penataan perpustakaan.
4. Menata buku-buku
dilemari perpustakaan.
5. Membuat kartu
peminjaman buku
perpustakaan.
6. Melayani semua
permintaan peminjaman
buku perpustakaan.
7. Melayani semua
pengembalian buku
perpustakaan.
8. Menyusun buku ke rak
buku sesuai dengan kode
buku masing-masing
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
30 menit
20 menit
25 menit
30 menit
20 menit
1 hari
1 hari
30 menit
B Menyelenggarakan penataan
buku buku perpustakaan
menggunakan aplikasi
senayan (Aplikasi
perrpustakaan)
1. Menyelenggarakan dan
mencatat penerimaan
buku ke Buku Induk
Register.
2. Menyelenggarakan dan
menambah daftar katalog
buku ke aplikasi
berdasarkan
pengklasifikasian sesuai
dengan judul, edisi,
detail, spesifikasi,
pengarang, GMD, kala
terbit, ISBN, ISSN,
tempat terbit, judul seri,
nomor panggil.
3. Mencetak label dan
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
15 menit
30 menit
30 menit
| 81
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
barcode buku berdasarkan
klasifikasi buku masing-
masing serta
menempelkan label dan
barcode sebagai kode
buku.
4. Memasukan data untuk
tahap pembuatan kartu
anggota perpustakaan
sekaligus mencetak kartu
anggota perpustakaan
sekaligus mencetak kartu
anggota perpustakaan
sebagai bahan untuk
tahap peminjaman.
5. Melayani permintaan dan
pengembalian buku
dengan sistem aplikasi
senayan langsung ke
komputer dengan data
terlampir dari kode
barcode dan nomor dari
kartu anggota.
Umum
Staf Bagian
Umum
Staf Bagian
Umum
20 menit
1 hari
SELESAI
2. SOP PENGADILAN TINGGI AGAMA
a) SOP KEPANITERAAN
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait
Waktu
Penyelesai
an
Ket.
1 2 3 4 5 6
1
DESKRIPSI :
PROSEDUR OPERASIONAL TENTANG TATA CARA
PENERIMAAN PENDAFTARAN PERKARA
BANDING
A. Penerimaan Berkas Perkara
Banding Dari Pengadilan
Agama
1. Petugas bagian umum
menerima berkas perkara
banding dari Pengadilan
Agama baik secara
langsung maupun
melalui pos dan
Kasubag.
Umum
10 menit
| 82
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
mengagendakan dalam
agenda surat masuk.
2. Petugas bagian
penerimaan surat
mendistribusikan berkas
perkara banding tersebut
ke Panitera melalui Wakil
Panitera.
3. Wakil Panitera menerima
dan memeriksa berkas
perkara banding perihal
tentang kelengkapan
berkas tersebut
a. Jika berkas lengkap,
Wakil Panitera
menyerahkan berkas
ke Petugas Meja I
agar berkas tersebut
di registrasi dan
dibuatkan
pemberitahuan ke PA
dan para pihak bahwa
perkara banding telah
diregistrasi.
b. Jika berkas yang
diserahkan belum
lengkap atau
biayanya belum
dikirim atau sudah
dikirim tetapi kurang,
Pengadilan tingkat
Banding mengirim
surat ke Pengadilan
tingkat Pertama
meminta
kelengkapan berkas
tersebut atau
menanyakan
biayanya.
c. Petugas Meja I untuk
sementara
menyimpan berkas
banding dalam buku
bantu, jika berkas
Panmud
Banding
5 menit
60 menit
| 83
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
tersebut belum
lengkap atau
biayanya belum
dikirim atau sudah
dikirim tetapi kurang.
B Pencatatan berkas perkara
banding
1. Petugas Meja I
menyerahkan berkas
perkara yang telah
didaftar dan diberi nomor
oleh kasir ( pemegang
kas ) kepada petugas
Meja II.
2. Petugas Meja II
mencatat berkas perkara
banding sesuai dengan
tanggal dan nomor
perkara yang didaftar dan
diberi nomor oleh
pemegang kas ke dalam
buku register perkara.
3. Petugas Meja II memberi
nomor perkara pada
sampul berkas perkara
yang bersangkutan.
4. Setelah diregister,
selambat-lambatnya
dalam waktu 3 (tiga) hari
berkas yang telah
dilengkapi dengan
formulir yang diperlukan,
Wakil Panitera melalui
Panitera menyampaikan
berkas perkara banding
kepada Ketua Pengadilan
Tinggi Agama.
Panmud.
Banding
5 menit
30 menit
5 menit
3 hari
C Pembuatan dan pencatatan
pmh pada register
1. Petugas Meja II
menyerahkan berkas
perkara banding yang
telah dilengkapi dengan
formulir PMH, PHS,
SPPP kepada Wakil
Panitera untuk diteruskan
kepada Ketua PTA
Panmud
Banding
10 menit
| 84
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
melalui Panitera.
2. Ketua PTA Pontianak
membuat Penunjukan
Majelis Hakim (PMH).
3. Panitera membuat Surat
Penunjukan Panitera
Pengganti (SPPP).
4. Petugas Meja II mencatat
susunan Majelis Hakim
dan PP ke dalam buku
register dan segera
menyerahkan berkas
perkara tersebut kepada
Ketua Majelis Hakim
dengan menggunakan
buku ekspedisi.
10 menit
5 menit
15 menit
D
Penerimaan berkas yang
sudah diputus ( bundel a
dan b ) dari majelis hakim.
1. Petugas menerima dan
memeriksa kelengkapan
berkas meliputi,
kelengkapan bundel A,
tanggal minutasi, tanda
tangan majelis hakim dan
PP, salinan putusan
2. Petugas mengambil asli
dan salinan putusan dari
berkas, memberi cap
legalisasi pada salinan
putusan.
Panmud
Banding
30 menit
E Pengiriman berkas ke
pengadilan agama
1. Petugas mengirimkan
kembali bundel A
perkara Banding yang
telah diputus ke
Pengadilan Agama
bersama salinan putusan
untuk diberitahukan
kepada para pihak.
2. Petugas meja II
menyerahkan berkas
perkara banding bundel
B dan asli putusan yang
telah diminutasi kepada
Panmud Hukum (
petugas Meja III)
Panmud
Banding
30 menit
5 menit
| 85
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3. Petugas menyimpan arsip
perkara banding ke
dalam box dan diberi
daftar isi box, nomor
bok, nomor perkara.
Panmud
Hukum
15 menit
2
DESKRIPSI :
PROSEDUR TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN ARSIP PERKARA
A. Tahap pertama 1. Mendata dan memisahkan
arsip aktif dan tidak aktif
2. Menyusun arsip berkas
perkara yang masih aktif
secara vertikal/horizontal
sesuai dengan situasi dan
kondisi ruangan
3. Menata arsip berkas
perkara kedalam box
arsip dengan diberikan
catatan :
a. Nomor urut box
b. Tahun perkara
c. Jenis perkara
d. Nomor urut perkara.
Petugas
kearsipan
Petugas
kearsipan
Petugas
kearsipan
10 menit
10 menit
25 menit
B Tahap kedua
1. Membuat daftar isi yang
dimasukkan dalam box
arsip
2. Menyusun arsip menurut
jenis perkara dan
memisahkan arsip
menurut klasifikasi
perkaranya serta
menyimpan dalam box
tersendiri.
3. Menghimpun salinan
resmi putusan untuk
dijilid dan
menyimpannya
diperpustakaan
4. Memasukkan berkas
perkara dalam box dan
menyimpannya dalam
lemari arsip.
5. Membuat daftar isi rak
(DIR) dan daftar isi
Petugas
Kearsipan
90 menit
| 86
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
lemari arsip ( DIL).
C Tahap ketiga 1. Memisahkan berkas
perkara yang sudah
mencapai masa untuk
dihapus (30 tahun)
2. Menyimpan arsip berkas
perkara yang memiliki
nilai sejarah untuk
dimasukkan dalam box
kemudian disimpan
dalam rak/lemari
tersendiri
3. Menghapus arsip berkas
perkara yang telah
memenuhi syarat
penghapusan dengan
membuat berita acara
yang ditandatangani oleh
Panitera dan Ketua.
4. Melaporkan penghapusan
arsip tersebut kepada
Mahkamah Agung
dengan dilampiri berita
acara penghapusan.
5. Menghimpun dalam
bentuk lain, Pengadilan
juga dapat menyimpan
berkas perkara dalam
bentuk lain, seperti pada
pita magnetik, disket,
atau media lainnya.
Panmud
Banding
90 menit
30 menit
3
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATACARA PEMBUATAN LAPORAN
PERKARA
A. Pembuatan laporan perkara 1. Petugas menghimpun
data laporan tingkat
banding tentang perkara
yang diterima dan
Panitera
Muda Hukum
30 menit
| 87
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
diputus, keadaan perkara,
perkara yang
dimohonkan banding,
perkara yang
dimohonkan kasasi,
kegiatan hakim,
penerimaan dan
pengeluaran biaya
perkara.
2. Petugas membuat laporan
siap kirim, semua
laporan tentang perkara
yang diterima dan
diputus, keadaan perkara,
perkara yang
dimohonkan banding,
perkara yang
dimohonkan kasasi,
kegiatan hakim,
penerimaan dan
pengeluaran biaya
perkara.
3. Petugas menghimpun
semua laporan perkara
tingkat pertama yang
diterima dan diputus dari
Pengadilan Agama di
Wilayah hukumnya.
4. Petugas memilah dan
merekap semua laporan
perkara tingkat pertama
yang diterima dan
diputus dari Pengadilan
Agama di Wilayah
hukumnya.
5. Petugas menghimpun dan
merekap semua laporan
faktor-faktor penyebab
terjadinya perceraian , PP
10 tahun 1983 Jo. PP. 45
tahun 1990 tingkat
pertama yang diterima
dari Pengadilan Agama
di Wilayah hukumnya.
30 menit
60 menit
30 menit
40 menit
| 88
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
6. Petugas merekap laporan
perkara yang belum
diputus kurang dan lebih
dari 6 bulan , Mediasi,
ekonomi syari'ah, prodeo,
dan sidang keliling pada
Pengadilan Agama Se
Wilayah Pengadilan
Tinggi Agama
Kalimantan Barat.
7. Petugas menghimpun dan
merekap semua laporan
biaya perkara tingkat
pertama yang diterima
dari Pengadilan Agama
Se Wilayah Pengadilan
Tinggi Agama
Kalimantan Barat.
8. Petugas membuat laporan
siap kirim semua perkara
yang diterima, diputus,
faktor-faktor penyebab
terjadinya perceraian, PP
10 tahun 1983 Jo. PP. 45
tahun 1990 , yang
diputus kurang dan lebih
dari 6 bulan, Mediasi,
ekonomi Syari’ah,
predeo, sidang keliling,
biaya perkara dari
Pengadilan Agama Se
Wilayah Pengadilan
Tinggi Agama
Kalimantan Barat.
45 menit
30 menit
30 menit
B Pengiriman laporan perkara
1. Petugas mengirim semua
laporan tingkat banding
tentang perkara yang
diterima dan diputus,
keadaan perkara, perkara
yang dimohonkan
banding, perkara yang
dimohonkan kasasi,
kegiatan hakim,
penerimaan dan
Panmud
Banding
Setiap
Tgl. 15
| 89
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Pengeluaran biaya
perkara melalui pos dan
Fax.
2. Petugas mengirim semua
laporan tentang perkara
yang diterima dan
diputus, keadaan perkara,
perkara yang
dimohonkan banding,
perkara yang
dimohonkan kasasi,
kegiatan hakim,
penerimaan dan
pengeluaran biaya
perkara, melalui email.
3. Petugas mengirim
laporan biaya perkara,
biaya prodeo, dan sidang
keliling melalui SMS
Gateway.
4. Petugas mengirim semua
rekapan laporan dari
Pengadilan Agama
tentang perkara yang
diterima, diputus, faktor-
faktor penyebab
terjadinya perceraian, PP
10 Tahun 1983 Jo. PP. 45
tahun 1990, yang diputus
kurang dan lebih dari 6
bulan, mediasi, ekonomi
syari’ah, prodeo, sidang
keliling dan biaya
perkara melalui pos / fax.
5. Petugas mengirim semua
rekapan laporan dari
Pengadilan Agama
tentang perkara yang
diterima, diputus, faktor-
faktor penyebab
terjadinya perceraian, PP
10 Tahun 1983 Jo. PP. 45
tahun 1990, yang diputus
kurang dan lebih dari 6
Setiap
Tgl. 15
Setiap
Tgl. 10
Setiap
Tgl. 10
Setiap
Tgl. 5
| 90
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
bulan, mediasi, ekonomi
syari;ah, predeo, sidang
keliling dan biaya
perkara melalui email.
4
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATACARA PEMBUATAN STATISTIK
PERKARA
A. Pembuatan statistik perkara 1. Petugas mengupdate data
perkara yang diterima,
diputus, faktor-faktor
penyebab terjadinya
perceraian, PP 10 tahun
1983 Jo. PP 45 tahun
1990, yang diputus
kurang dan lebih dari 6
bulan, mediasi, ekonomi
syari’ah, prodeo, sidang
keliling ke dalam
aplikasi statistik.
2. Petugas memverifikasi
data perkara yang
diterima, diputus, faktor-
faktor penyebab
terjadinya perceraian, PP
10 tahun 1983 Jo. PP 45
tahun 1990, yang diputus
kurang dan lebih dari 6
bulan, mediasi, ekonomi
syari’ah, prodeo, sidang
keliling.
3. Petugas memvalidasi
data perkara yang
diterima, diputus,
faktor-faktor terjadinya
perceraian, PP 10 tahun
1983 Jo. PP 45 tahun
1990, yang diputus
kurang dan lebih dari 6
bulan, mediasi, ekonomi
syari’ah, prodeo, sidang
keliling
4. Petugas membuat
Panitera
Muda Hukum
Setiap tgl.
1 - 5
Setiap tgl.
1 - 5
Setiap tgl.
1 - 5
Setiap tgl.
5 - 10
| 91
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
statistik perkara yang
diterima diputus, faktor-
faktor terjadinya
perceraian, PP 10 tahun
1983 Jo. PP 45 tahun
1990, yang diputus
kurang dan lebih dari 6
bulan, mediasi, ekonomi
syari’ah, prodeo, sidang
keliling
5
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATACARA PELAYANAN
PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT/PUBLIK.
A. Penanganan Laporan
Pengaduan Masyarakat
1. Petugas Pelayanan
menerima pengaduan
masyarakat melalui lisan,
tulisan, e-mail, telepon,
faksimili, sms dll.
2. Petugas mencatat
pengaduan untuk didaftar
dalam buku agenda
pengaduan tentang
tanggal penerimaan
pengaduan, identitas
pelapor, nomor
pengaduan .
3. Petugas memberikan
tanda terima laporan
masyarakat.
4. Petugas pelayanan
meneruskan pengaduan
kepada panitera muda
hukum untuk menelaah
kewenangan
5. Panitera Muda Hukum
meneruskan kepada
Ketua Pengadilan
6. Untuk pengaduan yang
merupakan kewenangan
Pengadilan Tingkat
Banding maka pengaduan
diteruskan kepada Wakil
Petugas
Pelayanan
/Panmud
Hukum
Wakil ketua
1 jam
20 menit
15 menit
30 menit
10 menit
1 hari
| 92
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Ketua untuk
ditelaah/dinilai layak
tidaknya pengaduan
ditindak lanjuti.
7. Hasil penelaahan
diteruskan kepada Ketua
pengadilan dan sebagai
tindak lanjut laporan
pengaduan maka Ketua
membentuk tim
Pemeriksa.
8. Tim memeriksa pihak-
pihak yang terkait dengan
laporan pengaduan
9. Tim pemeriksa
selanjutnya memberikan
rekomendasi dan saran-
saran kepada Ketua
Pengadilan
10. Ketua Pengadilan
mengambil keputusan
terhadap hasil kesimpulan
pengaduan masyarakat
tersebut.
Ketua
Tim
Ketua
7 hari
2 hari
1 hari
20 menit
B. Publikasi 1. Petugas melakukan
inventarisasi laporan
pengaduan masyarakat
/publik dan
penanganannya/tindak
lanjut terhadap
pengaduan tersebut.
2. Ketua Pengadilan
melakukan publikasi
terhadap hasil
penanganan laporan
pengaduan
masyarakat/publik
melalui website, laporan
tahunan, papan
pengumuman, tv media
atau alat informasi
lainnya yang tersedia di
kantor pengadilan.
3. Publikasi pengaduan
Petugas
pelayanan /
Panmud
Hukum
15 Menit
15 Menit
15 Menit
| 93
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
tersebut dibuat dalam
bentuk laporan yang
memuat tahap
penanganan, hasil yang
dicapai, jumlah
pengaduan yang diterima
serta ditembuskan kepada
Ketua PTA/M.Sy Aceh.
b) SOP KESEKRETARIATAN
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait
Waktu
Penyelesai
an
Ke
t.
1 2 3 4 5 6
1
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PEMBUATAN DAFTAR
HADIR DAN PULANG ( ABSENSI ) PEGAWAI
A. Pembuatan daftar hadir dan
pulang ( absensi ) pegawai
1. Menyiapkan blangko
daftar hadir dan pulang
pegawai.
2. Mengontrol absen
kehadiran pegawai
3. Merekap absensi (manual
dan finger scan) pegawai
setiap akhir bulan.
4. Menyerahkan hasil
rekapan absensi kepada
Tim Pengawas
Penegakan Disiplin Kerja
untuk dikoreksi dan
selanjutnya diserahkan
kepada Ketua PTA
Pontianak untuk
ditandatangani.
5. Menyerahkan rekap
absensi kepada Kasubbag
Keuangan.
Petugas
Absensi
Kasubbag.
Kepegawaian
Petugas
Absensi
Petugas
Absensi
Petugas
Absensi
20 menit
20 menit
120 menit
15 menit
5 menit
2
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PENGUSULAN
PERUBAHAN STATUS CPNS MENJADI PNS
A. Persiapan pengusulan
perubahan status CPNS
1. Menyiapkan format
persyaratan CPNS
Staf
15 menit
| 94
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
menjadi PNS golongan II dan III
2. Memeriksa kelengkapan
berkas persayaratan
CPNS golongan II dan III
3. Menjilid pengusulan
berkas CPNS golongan
III untuk dikirim.
Sedangkan untuk
golongan II menjadi
kewenangan Pengadilan
Tingkat Banding (Ketua
PTA)
Kasubbag.
Kepegawaian
Staf
60 menit
30 menit
B Pengiriman berkas Mengirimkan berkas yang
sudah dijilid melalui subbag
umum :
- CPNS/Cakim dikirim ke
Ditjen Badilag MA.RI
- CPNS gol.III dikirim ke
Biro Kepegawaian
MA.RI
Staf 5 menit
3
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA
PENGUSULAN/PELAKSANAAN UJIAN DINAS TK.I
DAN TK II SERTA PENYESUAIAN IJAZAH
PEGAWAI
A. Persiapan pengusulan/
pelaksanaan Ujian Dinas dan
Penyesuaian Ijazah
1. Menyiapkan format
persyaratan Ujian Dinas
dan Penyesuaian Ijazah
2. Memeriksa kelengkapan
berkas persyaratan untuk
mengikuti Ujian Dinas
dan Penyesuaian Ijazah.
3. Mengetik surat pengantar
peserta/pegawai yang
memenuhi persyaratan
mengikuti Ujian Dinas
dan Penyesuaian Ijazah
untuk didaftarkan ke
MA.RI.
Staf
Kasubbag.
Kepegawaian
Staf
15 menit
60 menit
30 menit
4
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PEMBUATAN DUS, DUK
DAN BEZETTING FORMASI PEGAWAI
A. Persiapan pembuatan DUS, 1. Menyiapkan data-data Staf 15 menit
| 95
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
DUK dan Bezetting Formasi
Pegawai
pendukung
2. Mengonsep dan mengetik
data DUS, DUK dan
Bezetting Formasi
3. Memeriksa konsep data
DUS, DUK dan
Bezetting Formasi
4. Mencetak data DUS,
DUK dan Bezetting
Formasi untuk
ditandatangani pimpinan.
Staf
Kasubbag.
Kepegawaian
Staf
180 menit
30 menit
30 menit
B Pengiriman DUK Gol.IV Mengirimkan DUK Gol.IV
ke BKN Pusat melalui
subbag umum.
Staf 5 menit
5
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PEMBUATAN/
PENYUSUNAN URAIAN TUGAS ( JOB
DESCRIPTION ) PEGAWAI
A. Persiapan pembuatan/
penyusunan Uraian Tugas
Pegawai
1. Menyiapkan data
2. Membagikan uraian
tugas tahun sebelumnya
kepada para atasan
langsung untuk dikoreksi
kembali
3. Mengetik dan mencetak
data uraian tugas yang
sudah dikoreksi para
atasan langsung untuk
ditandatangani dan
membagikan kepada
pegawai yang
bersangkutan.
4. Memperbanyak dan
menjilid/membukukan
uraian tugas pegawai
untuk dibagikan kepada
para pejabat terkait.
Staf
Staf
Staf
Staf
15 menit
15 menit
120 menit
120 menit
B Pengiriman buku Mengirimkan buku uraian
tugas pegawai kepada Dirjen
Badilag MA.RI melalui
subbag umum.
Staf 5 menit
| 96
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
6
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PENYELENGGARAAN
TATA USAHA KEPEGAWAIAN
A. Pelaksanaan tata usaha
kepegawaian
1. Mencatat data-data
pegawai di dalam Buku
Induk Pegawai
2. Melengkapi, merapikan
dan menyusun file
pegawai berdasarkan
satuan kerja/satker
3. Membuat data pegawai
dan statistik pegawai di
dalam papan visual yang
ada.
4. Mengetik surat-surat
yang berkenaan dengan
kedinasan
5. Mencatat segala
perubahan mutasi dalam
Kartu TIK
6. Menerbitkan Surat
Pernyataan Masih
Menduduki Jabatan (
SPMJ ) setiap awal
tahun.
7. Menerima, meneliti dan
menyimpan tembusan
SK-SK dan data-data
kepegawaian serta surat-
surat kedinasan lain di
dalam lemari arsip.
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
30 menit
60 menit
120 menit
30 menit
30 menit
30 menit
15 menit
7
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PENGUSULAN KENAIKAN
PANGKAT PEGAWAI
A. Persiapan pengusulan
kenaikan pangkat pegawai
untuk setiap periode April
dan Oktober
1. Membuat daftar nama
pegawai yang akan
diusulkan kenaikan
pangkatnya.
2. Menginformasikan
kepada pegawai yang
bersangkutan untuk
segera melengkapi
berkas/dokumen yang
diperlukan
Staf
Staf
30 menit
30 menit
| 97
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3. Mengumpulkan dan
memeriksa kelengkapan
berkas yang ada
4. Mengetik konsep Nota
Usul Persetujuan ( BKN
Reg.V ) atau DUM
(Badilag/BUA)
5. Mencetak konsep Nota
Usul Persetujuan atau
DUM yang telah
disetujui Pimpinan.
Staf
Staf
Staf
120 menit
30 menit
15 menit
B Pengiriman berkas Mengirimkan berkas usulan
pangkat yang sudah
disiapkan melalui subbag
umum
Staf 5 menit
8
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PEMROSESAN SK
KENAIKAN PANGKAT STAF GOLONGAN III/c KE
BAWAH ATAU PEJABAT ESELON V SETELAH
NOTA USUL PERSETUJUAN BKN
A. Persiapan pemrosesan 1. Mengetik konsep SK
Kenaikan Pangkat atau
SK Mutasi pegawai yang
bersangkutan
2. Mengoreksi konsep SK
pegawai tersebut
3. Mengetik jadi SK yang
sudah diparaf Pimpinan
untuk ditandatangani.
Staf
Kasubbag.
Kepegawaian
Staf
30 menit
15 menit
15 menit
B Pengiriman berkas Mendistribusikan SK sesuai
peruntukannya melalui
subbag umum.
Staf 5 menit
9
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PENERBITAN SURAT
PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA
A. Persiapan pemrosesan SP
KGB setiap periode Pebruari,
Maret, April dan Desember
1. Membuat daftar nama
pegawai yang akan
diterbitkan KGBnya dan
mengetik konsep SP
KGB
2. Mengoreksi konsep SP
KGB
3. Mengetik jadi SP KGB
Staf
Kasubbag.
Kepegawaian
Staf
30 menit
30 menit
30 menit
| 98
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
yang sudah diparaf
Pimpinan untuk
ditandatangani.
B Pengiriman SP KGB Mengirimkan SP KGB
sesuai peruntukannya
melalui subbag umum.
Staf 5 menit
10
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PENGENTRIAN DATA KE
DALAM APLIKASI SIMPEG DAN SIKEP
A. Persiapan pengentrian data 1. Menyiapkan data-data
pegawai untuk dientri ke
dalam aplikasi
2. Mengentri data-data
pegawai ke dalam
aplikasi
3. Melakukan pemutakhiran
data secara kontinyu
Staf
Kasubbag.
Kepegawaian
Staf
30 menit
30 menit
30 menit
B Pengiriman data aplikasi Mengirimkan laporan secara
berkala ke Mahkamah
Agung RI
Staf 5 menit
11
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PENGUSULAN
MENDAPATKAN PENGHARGAAN
SATYALANCANA KARYA SATYA
A. Persiapan pengusulan 1. Membuat daftar nama
pegawai Pegawai yang
telah memiliki mas kerja
lebih dari 10 tahun.
2. Mempersiapkan dan
menerima berkas yang
masuk dari PA se Kalbar
3. Meneliti kelengkapan
berkas
4. Mengetik konsep surat
pengantar untuk
dikoreksi dan diparaf
atasan
5. Mencetak surat tersebut
untuk ditandatangani
Pimpinan.
Staf
Staf
Kasubbag.
Kepegawaian
Staf
Staf
30 menit
30 menit
30 menit
5 menit
15 menit
B Pengiriman berkas Mengirimkan berkas yang
sudah siap kirim ke Biro
Staf 5 menit
| 99
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Kepegawaian MA.RI
12
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PELAKSANAAN
PENGAMBILAN SUMPAH DAN ATAU
PELANTIKAN SERTA SERAH TERIMA JABATAN
A. Persiapan pelaksanaan
Pengambilan Sumpah PNS,
Pengambilan Sumpah dan
atau Pelantikan Jabatan serta
Serah Terima Jabatan
1. Mengetik konsep naskah
pendahuluan sumpah,
naskah berita acara
sumpah, naskah
pelantikan, naskah
sertijab, SPP, SPMT,
SPMJ, susunan acara dan
surat undangan untuk
dikoreksi atasan/
pimpinan.
2. Mengoreksi konsep
untuk selanjutnya diparaf
pimpinan.
3. Mengirimkan undangan
sesuai tujuan
4. Melaksanakan gladi resik
satu hari sebelum
pelaksanaan acara
pelantikan.
Staf
Kasubbag.
Kepegawaian
Kasubbag.
Kepegawaian
Kasubbag.
Kepegawaian
60 menit
30 menit
60 menit
60 menit
B Pelaksanaan Melaksanakan acara
pelantikan sesuai jadwal.
Kasubbag.
Kepegawaian
120 menit
C Pasca Pelaksanaan Menyiapkan, mencetak dan
memperbanyak naskah untuk
ditandatangani pimpinan
Staf 60 menit
D Pengiriman Mendistribusikan surat
Berita Acara Sumpah, Surat
Pernyataan Pelantikan,
SPMT dan SPMJ sesuai
tembusan surat melalui
subbag umum.
Staf 5 menit
13
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PELAKSANAAN TES
CPNS/CAKIM
A. Persiapan/penerimaan
pendaftaran
1. Membentuk Tim atau
Panitia Penerimaan Tes
CPNS/Cakim.
2. Mengumumkan
Kasubbag.
Kepegawaian
Panitia
60 menit
30 menit
| 100
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
pembukaan pendaftaran
bagi calon pelamar tes
CPNS/Cakim melalui
website dan papan
pengumuman.
3. Membuka penerimaan
pendaftaran bagi calon
pelamar sesuai jadwal
yang telah ditetapkan.
4. Persiapan pelaksanaan
tes CPNS/Cakim
Panitia
Panitia
3 hari
120 menit
B Pelaksanaan Tes Melaksanakan Tes
CPNS/Cakim.
Panitia 1 hari
C Pasca Pelaksanaan Tes 1. Setelah pengumuman,
bagi yang dinyatakan
lulus,mengirimkan
berkas secara lengkap
untuk persyaratan
menerbitkan SK
CPNS/Cakim ke Biro
Kepegawaian
2. Mengarsipkan berkas
di file pegawai masing-
masing dan membukukan
surat-surat yang
berhubungan dengan
penerimaan di atas.
Panitia 120 menit
14
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PENGUSULAN KARTU
PEGAWAI, KARTU ISTRI/KARTU SUAMI, TASPEN
DAN ASURANSI KESEHATAN
A. Persiapan pemrosesan 1. Mengumpulkan,
mencatat dan mengetik
konsep nama pegawai
yang perlu diterbitkan
Karpeg, Karis atau
Karsu, Taspen dan Askes
dari PTA Ptk ataupun
usulan dari PA se-Kalbar.
2. Memeriksa konsep dan
kelengkapan berkas yang
ada untuk diparaf
pimpinan.
Staf
Kasubbag.
Kepegawaian
60 menit
15 menit
| 101
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3. Mengetik jadi usulan
yang sudah diparaf
Pimpinan untuk
ditandatangani.
Staf
15 menit
B Pengiriman berkas Mengirimkan usulan tersebut
ke BKN Reg.V, Kantor
Taspen atau Kantor Askes
sesuai maksud surat berikut
tembusannya melalui subbag
umum.
Staf 5 menit
15
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PEMBUATAN DP-3
PEGAWAI
A. Persiapan pemrosesan 1. Mengumpulkan,
Memberikan data DP-3
tahun berjalan kepada
para atasan langsung
pegawai yang
bersangkutan untuk
dijadikan salah satu
bahan pertimbangan
pengisian DP-3 setiap
akhir tahun ( Periode
Januari - Desember )
2. Mengumpulkan konsep
DP-3 dari para atasan
langsung untuk diketik.
3. Mengoreksi konsep DP-3
untuk diparaf pimpinan.
4. Mengetik jadi DP-3 yang
sudah diparaf Pimpinan
untuk ditandatangani.
Staf
Staf
Kasubbag.
Kepegawaian
Staf
15 menit
5 menit
15 menit
15 menit
B Pengiriman DP-3 Mengirimkan DP-3 Gol.IV
ke BKN Pusat melalui
subbag umum.
Staf 5 menit
16
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA
PENGUSULAN/PENERBITAN SK PENSIUN ATAU
PURNA TUGAS ( MASA PERSIAPAN PENSIUN )
A. Persiapan pemrosesan
(dilaksanakan 1 tahun
sebelum TMT Pensiun)
1. Mendata pegawai yang
akan memasuki masa
pensiun dari PTA
Pontianak dan menerima
Staf
15 menit
| 102
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
pengajuan dari PA se-
Kalbar.
2. Menyiapkan berkas-
berkas yang diperlukan
dan mengetik konsep
suratnya.
3. Mengoreksi konsep surat
dan kelengkapan
berkasnya untuk diparaf
pimpinan.
4. Mengetik jadi usulan
MPP yang sudah diparaf
Pimpinan untuk
ditandatangani.
Staf
Kasubbag.
Kepegawaian
Staf
30 menit
30 menit
15 menit
B Pengiriman DP-3 Mengirimkan usulan :
- Untuk Hakim diajukan ke
Dirjen Badilag MA.RI
- Untuk Non Hakim
diajukan ke Kepala BKN
Pusat.
Staf 5 menit
17
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PENGUSULAN CUTI
PEGAWAI
A. Persiapan pemrosesan 1. Menerima surat
permohonan izin cuti dari
pegawai PTA Pontianak
dan Ketua PA se-Kalbar
dan menuliskannya ke
dalam buku bantu.
2. Menyampaikan surat
permohonan izin cuti
tersebut kepada
atasannya untuk
diberikan disposisi
melalui subbag umum.
3. Mengetik konsep surat
izin cuti yang sudah di
disposisi atasannya untuk
dikoreksi atasan.
4. Mengoreksi konsep
untuk diparaf pimpinan.
5. Mengetik jadi surat izin
cuti yang sudah diparaf
Staf
Staf
Staf
Kasubbag.
Kepegawaian
Staf
15 menit
5 menit
15 menit
15 menit
15 menit
| 103
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Pimpinan untuk
ditandatangani.
B Pengiriman berkas Mengirimkan usulan sesuai
tembusan melalui subbag
umum.
Staf 5 menit
18
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
A. Perencanaan pengadaan
barang dan jasa
Merencanakan pengadaan
barang dan jasa sesuai
dengan kebutuhan
Kasubbag.
Umum
5 hari
B Pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa
1. Membuat Surat
Keputusan panitia
pengadaan barang dan
jasa
2. Menginventarisasi
pengadaan barang dan
jasa sesuai dengan DIPA
3. Mempersiapkan/mengada
kan rapat pengadaan
barang dan jasa untuk
menentukan jadwal
pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa
4. Pengumumkan daftar
pengadaan barang dan
jasa
5. Pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa sesuai
dengan sistem yang
digunakan sampai
dengan penunjukan
penyedia barang dan jasa
6. Menerima pelaksanaan
pekerjaan pengadaan
barang da jasa sesuai
dengan surat perintah
kerja
Kasubbag.
Umum
Panitia
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Panitia
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Panitia
Pengadaan
Barang dan
Jasa
30 menit
2 jam
3 jam
3 hari
Sesuai
pengadaan
/
pekerjaan
yg
dilakukan
1 hari
C Pengawasan dan
pemeliharaan pengadaan
barang dan jasa berupa fisik
1. Mengawasi pekerjaan
selama masa
pemeliharaan
2. Memerintahkan kepada
penyedia untuk
Panitia
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Sesuai
dengan
masa
pemelihar
aan dalam
| 104
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
memperbaiki apabila ada
kerusakan pada masa
pemeliharaan
SPK
Sesuai
dengan
kebutuhan
19
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PERAWATAN BARANG
INVENTARIS, KENDARAAN DINAS,
PEMELIHARAAN KANTOR DAN RUMAH DINAS
A Melakukan perawatan barang
inventaris
1. Melakukan pengecekan
barang inventaris berupa
laptop, komputer dan
printer yang bermasalah
baik hardware maupun
software
2. Mendeteksi kerusakan
pada barang inventaris
berupa laptop, komputer
dan printer
3. Melakukan perbaikan
barang inventaris berupa
laptop, PC, Printer dan
hardware serta software
yang bermasalah
4. Melakukan perawatan
(pengecekan dan
perbaikan) Generator
5. Melakukan perawatan
(Pengecekan dan
perbaikan) mesin foto
copy
6. Melakukan perawatan
(pengecekan dan
perbaikan) AC
Petugas IT
Petugas IT
Petugas IT
Subbag. Umum
Subbag. Umum
Subbag. Umum
2 jam
2 jam
2 jam
2 jam
2 jam
2 jam
B Merawat kendaraan dinas 1. Melakukan perawatan
terhadap kendaraan dinas
roda 2 dan roda 4
2. Melakukan pembersihan
kendaraan roda 2 dan 4
setiap hari kerja
Subbag. Umum
Honorer
3 jam
1 jam
C Melaksanakan pemeliharaan
kantor
1. Membersihan lingkungan
kantor setiap hari
2. Melakukan jum'at bersih
(Membersihkan kantor
Honorer
Seluruh
pegawai
| 105
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
setiap jum'at)
3. Memperbaiki bagian-
bagian bangunan kantor
yang rusak
Subbag. Umum
D Melaksanakan pemeliharaan
rumah dinas
1. Memperbaiki bagian-
bagian rumah dinas yang
rusak
2. Memperbaiki barang-
barang inventaris rumah
dinas yang rusak
Subbag. Umum
Subbag. Umum
Sesuai
keperluan
1 jam
20
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PENATAUSAHAAN
PERPUSTAKAAN
A Menyelenggarakan penataan
buku buku perpustakaan
secara manual
1. Menyelenggarakan,
menerima dan mencatat
Buku Induk Register
2. Membuat daftar buku
sesuai dengan judul
karangan, nama
pengarang, tahun
penerbitan dan membuat
nomor kode
3. Memberi label buku
sesuai dengan pedoman
penataan perpustakaan
4. Menata buku-buku
dilemari perpustakaan
5. Membuat kartu
peminjaman buku
perpustakaan
6. Melayani semua
permintaan peminjaman
buku perpustakaan
7. Melayani semua
pengembalian buku
perpustakaan
8. Menyusun buku ke rak
buku sesuai dengan kode
buku masing-masing
Pustakawan/
Petugas
Perpustakaan
120 menit
60 menit
30 menit
30 menit
60 menit
10 menit
10 menit
60 menit
B Menyelenggarakan penataan
buku buku perpustakaan
menggunakan aplikasi
senayan (Aplikasi
1. Menyelenggarakan dan
mencatat penerimaan
buku ke Buku Induk
Register
Pustakawan/
Petugas
Perpustakaan
60 menit
| 106
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
perrpustakaan) 2. Menyelenggarakan dan
menambah daftar katalog
buku ke aplikasi
berdasarkan
pengklasifikasian sesuai
dengan judul, edisi,
detail, spesifikasi,
pengarang, GMD, kala
terbit, ISBN, ISSN,
tempat terbit, judul seri,
nomor panggil
3. Mencetak label dan
barcode buku
berdasarkan klasifikasi
buku masing-masing
serta menempelkan label
dan barcode sebagai kode
buku
4. Memasukan data untuk
tahap pembuatan kartu
anggota perpustakaan
sekaligus mencetak kartu
anggota perpustakaan
sekaligus mencetak kartu
anggota
5. Melayani permintaan dan
pengembalian buku
dengan sistem aplikasi
senayan langsung ke
komputer dengan data
terlampir dari kode
barcode dan nomor dari
kartu anggota
180 menit
60 menit
120 menit
20 menit
21
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN ATK DAN PENGGANDAAN
DOKUMEN
A Melakukan penatausahaan
dan pendistribusian alat alat
tulis kantor
1. Membuat perencanaan
pengadaan ATK
2. Pengadaan dan
menyimpan ATK
3. Mendistribusikan alat
alat tulis kantor kepada
unit unit kerja
Subbag. Umum
60 menit
120 menit
30 menit
| 107
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
4. Mengentri seluruh data
transaksi ATK ke dalam
aplikasi persediaan
120 menit
B Membuat laporan persediaan 1. Mencetak Buku
persediaan tiap semester
dari aplikasi persediaan
2. Membuat dan mencetak
laporan barang
persediaan tiap semester
dari aplikasi persediaan
Subbag. Umum
60 menit
60 menit
C Mengirim laporan persediaan Mengirim laporan
persediaan ke SIMAK-BMN
10 menit
D Penggandaan dokumen Menggandakan (fotocopy)
surat-surat/dokumen dan
lain-lain sesuai dengan
kebutuhan
Sesuai
kebutuhan
22
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA DOKUMENTASI,
PUBLIKASI, INFORMASI TEKNOLOGI DAN WEB
PTA. PONTIANAK
A Melakukan tugas
dokumentasi, publikasi dan
informasi teknologi
1. Memonitor berita dan
informasi baik melalui
website Mahkamah
Agung RI, badilag atau
website terkait lainnya
maupun email yang
masuk
2. Mengprint berita dan
informasi tersebut
3. Menyerahkan berita dan
informasi tersebut ke
petugas penerima surat
atau pejabat terkait
4. Mengumpulkan berita
dan informasi tersebut
5. Mengirimkan surat
keluar melalui email
Petugas TI
60 menit
120 menit
30 menit
120 menit
B Mengelola Web Site PTA. 1. Mendesain tampilan/ Petugas TI 60 menit
| 108
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Pontianak layout menu website
2. Mengumpulkan data atau
informasi untuk
ditampilkan di website
3. Mengonsep berita
4. Memuat berita, data atau
informasi untuk
ditampilkan diwebsite
5. Mengirimkan berita
email badilag untuk
dimuat website badilag
6. Menganonimisasi
putusan
7. Mempublikasikan
putusan tersebut di
website
60 menit
23
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA KEGIATAN
KEPROTOKOLAN
A Tata cara keprotokalan 1. Menerima informasi
kegiatan keprotokalan
2. Menyesuaikan kegiatan-
kegiatan kantor yang
memerlukan
keprotokolan
3. Dalam pelaksanaan
kegiatan menyiapkan
Surat Keputusan, Rapat
koordinasi dengan
unit/instansi terkait,
rohaniawan, naskah-
naskah, saksi-saksi,
atribut yang diperlukan,
tempat upacara, serta
mengedarkan undangan.
4. Melakukan penerimaan
tamu serta mengisi buku
tamu yang akan
menghadap Ketua/Wakil
Ketua/Pansek dan pejabat
lainnya pada PTA.
Pontianak
5. Mengawal Ketua PTA.
Pontianak melakukan
Subbag. Umum
Ajudan Ketua
PTA
5 menit
120 menit
6 jam
5 menit
Sesuai
keperluan
| 109
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
kegitan dinas diluar
kantor
24
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA MEMBERIKAN
PELAYANAN FASILITAS KEGIATAN-KEGIATAN
KANTOR
A Menyiapkan Fasilitas kantor 1. Menerima informasi
tempat dan waktu
pelaksanaan kegiatan
kantor yang akan
dilakukan
2. Menyiapkan fasilitas
yang akan digunakan
untuk kegiatan berupa
tempat pelaksanaan dan
barang inventaris yang
akan digunakan
Subbag. Umum
5 menit
120 menit
6 jam
25
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN DINAS dan PBB RUMAH DINAS
A Membayar pajak kendaraan
dinas roda 2 dan roda 4
1. Menginventarisir tanggal
pembayaran pajak
kendaraan roda 2 dan
roda 4
2. Membayar pajak
kendaraan dinas roda 2
dan roda 4 di kantor
SAMSAT setempat
sebelum batas waktu
pembayaran
Subbag. Umum
10 menit
6 jam
B Membayar Pajak Bumi dan
Bangunan Rumah Dinas
Membayar Pajak Bumi dan
Bangunan di Kantor Pajak
setempat
Setahun
sekali
26
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA MENERIMA TELPON DAN
FAXIMILIE
A Menerima dan Mengarahkan
Telpon dan Faxmile
1. Menerima dan
mengarahkan telpon
kepada yang
Subbag. Umum
2 menit
| 110
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
berkepentingan
2. Mengirim surat keluar
dan Menerima surat
masuk melalui faximile
15 menit
27
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN YANG AKAN
DIBANGUN KEMBALI (REKONSTRUKSI)
A Pembuatan Berkas
Penghapusan Barang Milik
Negara berupa banguan yang
akan dibangunan kembali
1. Membuat SK Panitia
Penghapusan
2. Penaksiran bangunan dari
Dinas PU (Cipta
Karya)/KPKNL
3. Meneliti dan menilai
Barang Milik Negara
yang akan dihapus
4. Laporan Semester/saldo
awal BMN
5. Foto-foto bangunan yang
akan dihapus, disertai
penjelasan penggunaan
bangunan
6. Foto copy DIPA
7. Mengajukan permohonan
rekomendasi
penghapusan Barang
Milik Negara ke KPKNL
setempat
8. Membuat usul
permohonan kepada
BUA MA-RI untuk
diterbitkan SK
Penghapusan BMN
Subbag. Umum
Panitia
Penghapusan
Barang
30 menit
5 hari
60 menit
60 menit
60 menit
10 menit
30 menit
30 menit
B Pelelangan Barang Milik
Negara
1. Mengajukan permohonan
waktu lelang ke KPKNL
setempat
2. Mengumumkan lelang
Barang Milik Negara
3. Pelelangan Barang Milik
Negara
Panitia
Penghapusan
Barang
30 menit
3 hari
2 jam
28
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN KANTOR/
| 111
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
MEUBELAIR
A Pembuatan Berkas
Penghapusan Barang Milik
Negara berupa Peralatan
Kantor/Meubelair
1. Membuat SK Panitia
Penghapusan
2. Meneliti dan menilai
Barang Milik Negara
yang akan dihapus
3. Membuat surat
pernyataan penghapusan
tidak menganggu
kelancaran operasional
4. Foto BMN yang akan
dihapus
5. Laporan Semester/saldo
awal BMN
6. Mengajukan permohonan
rekomendasi
penghapusan Barang
Milik Negara ke KPKNL
setempat
7. Membuat usul
permohonan kepada
BUA MA-RI untuk
diterbitkan SK
Penghapusan BMN
Kasubbag.
Umum
Panitia
Penghapusan
Barang
30 menit
5 hari
15 menit
120 menit
60 menit
30 menit
30 menit
B Pelelangan Barang Milik
Negara
1. Mengajukan permohonan
waktu lelang ke KPKNL
setempat
2. Mengumumkan lelang
Barang Milik Negara
3. Pelelangan Barang Milik
Negara
Panitia
Penghapusan
Barang
30 menit
3 jam
2 jam
29
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS
BERMOTOR
A Pembuatan Berkas
Penghapusan Barang Milik
Negara berupa kendaraan
dinas bermotor
1. Membuat SK Panitia
Penghapusan
2. Pemeriksaan Kendaraan
dari dinas
Perhubungan/KPKNL
3. Meneliti dan menilai
Kasubbag.
Umum
Panitia
Penghapusan
Barang
30 menit
5 hari
60 menit
| 112
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Barang Milik Negara
yang akan dihapus
4. Membuat surat
pernyataan penghapusan
tidak menganggu
kelancaran operasional
5. Laporan Semester/saldo
awal BMN
6. Foto kendaraan dari
depan, samping dan
belakang
7. Foto Copy STNK dan
BPKP
8. Mengajukan permohonan
rekomendasi
penghapusan Barang
Milik Negara ke KPKNL
setempat
9. Membuat usul
permohonan kepada
BUA MA-RI untuk
diterbitkan SK
Penghapusan BMN
15 menit
60 menit
30 menit
5 menit
30 menit
30 menit
B Pelelangan Barang Milik
Negara
1. Mengajukan permohonan
waktu lelang ke KPKNL
setempat
2. Mengumumkan lelang
Barang Milik Negara
3. Pelelangan Barang Milik
Negara
Panitia
Penghapusan
Barang
30 menit
3 jam
2 jam
30
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK NEGARA
A Penatausahaan Barang Milik
Negara
1. Menerima dan mencatat
seluruh pengadaan
Barang Milik Negara
dalam buku agenda
barang masuk
2. Mengentri data barang
inventaris dalam aplikasi
SIMAK-BMN
3. Memberi kode register
dan label kode register
pada seluruh barang
Pengelola
BMN
10 menit
10 menit
10 menit
| 113
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
inventaris
4. Memeriksa kondisi
barang inventaris
semesteran dan tahunan
5. Membuat DBR, DBL dan
KIB
4 hari
6 jam
31
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA LAPORAN BARANG
MILIK NEGARA
A Pembuatan Laporan Barang
Milik Negara
1. Membuat Laporan posisi
BMN di neraca
2. Membuat Laporan
Barang Kuasa Pengguna
3. Membuat Laporan
Barang Kuasa Pengguna
- Persediaan
4. Membuat Catatan Atas
Laporan BMN - KPB
Pengelola
BMN
5 menit
60 menit
30 menit
2 jam
Pengiriman Laporan Barang
Milik Negara
1. Mengirim dan
merekonsiliasi data
SIMAK BMN ke
SAKPA
2. Mengirim dan merekon
laporan semesteran dan
tahunan ke KORWIL dan
KPKNL
Pengelola
BMN
Setiap
Bulan
Setiap
Semester
32
DESKRIPSI :
PROSEDUR TATA CARA SURAT MASUK DAN
SURAT KELUAR
A Menerima, Mencatat,
Mengelompokan,
mengarahkan, mengarsipkan,
memelihara dan menemukan
surat masuk
1. Menerima dan membaca
isi surat masuk
2. Menerima surat masuk
melalui faximile dan
3. Mencatat surat masuk
dan memberi nomor surat
ke dalam buku agenda
surat
4. Mengelompokan surat
antara yang bersifat
penting dan surat biasa
dengan memberi lembar
Subbag. Umum
5 menit
5 menit
2 menit
5 menit
| 114
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
disposisi, kartu kendali
dan lembar pengatar
surat biasa
5. Mendistribusikan surat-
surat biasa untuk
pengelola sesuai dengan
tujuan
6. Mendistribusikan dan
mengambil surat-surat
penting yang telah
didisposisikan dari
pansek kepada Ketua
turun ke Pansek,
Wasek/wapan,
Kasubag/Panmud sesuai
dengan disposisi untuk
ditindaklanjuti
7. Mengarsipkan surat
masuk
8. Menata dan
mengarsipkan kartu
kendali dan lembar
pengantar surat biasa
20 menit
20 menit
5 menit
5 menit
B Mencatat, mengarsipkan dan
mengirim surat keluar
1. Menyampaikan dan
mengambil konsep surat
kepada/dari
Wasek/Wapan, Pansek
dan Ketua
2. Memberikan nomor dan
kode surat keluar dan
mencatat dalam buku
surat keluar
3. Menyampaikan dan
mengambil surat kepada
Wasek/Wapan, Pansek
dan Ketua untuk diparaf
dan ditandatangani
4. Mengarsipkan retro surat
keluar
5. Mengirim surat keluar ke
kantor yang dituju atau
kantor pos atau titipan
kilat
6. Mengirim surat keluar
Pengelola
BMN
10 menit
5 menit
10 menit
5 menit
60 menit
5 menit
| 115
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
atau data-data penting
melalui mesin faximile
33
DESKRIPSI :
TATA CARA PEMBUATAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKAKL)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
A Membuat Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/
Lembaga (RKAKL) PTA
Pontianak
1. Menghimpun data awal
dalam penyusunan
RKAKL
2. Mengikuti rapat awal
dalam penyusunan
RKAKL bersama Sub
Bagian yang ada di PTA
Pontianak, Hakim dan
Panitera.
3. Menginput perencanaan
awal pembiayaan tahun
yang akan datang
kedalam form yang
ditetapkan Mahkamah
Agung RI.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
12 jam
12 jam
12 jam
B Menghimpun dan Mengirim
data Perencanaan awal.
1. Mengumpulkan
Perencanaan awal Satker
PA se Kalimantan Barat.
2. Mengirimkan
Perencanaan awal
pembiayaan Satker yang
ada di lingkungan PTA
Pontianak ke Biro
Perencanaan dan
Organisasi Mahkamah
Agung RI.
3. Mengikuti rapat
koordinasi setelah
diterima pagu sementara
dari Biro Perencanaan
dan Organisasi
Mahkamah Agung RI.
4. Menyusun dan
menginput RKA-KL
dengan menggunakan
pagu sementara yang
telah ada.
5. Menyampaikan RKA-KL
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
2,5 jam
30 menit
12 jam
8 jam
30 menit
| 116
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
pagu sementara ke Biro
Perencanaan dan
Organisasi Mahkamah
Agung RI.
Keuangan
C Rapat Koordinasi dan
penginputan Pagu Definitif
di Wilayah PTA Pontianak
1. Mengikuti rapat
koordinasi dengan PA se
Kalimantan Barat
berkaitan dengan Pagu
Definitif (Pagu Tetap)
dan membuat skala
prioritas.
2. Menginput RKA-KL
dengan pagu definitif dan
menelaah bersama-sama
dengan PA se
Kalimantan Barat.
3. Mencari dan
mengumpulkan data
pendukung RKA-KL dan
menggandakannya.
4. Menyampaikan RKA-KL
Pagu Definitif ke Biro
Perencanaan dan
Organisasi Mahkamah
Agung RI.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
12 jam
24 jam
24 jam
30 menit
D Mengikuti Pembahasan dan
Penelaahan RKA-KL
1. Mengikuti pembahasaan
RKA-KL bersama –
sama dengan Biro
Perencanaan Mahkamah
Agung RI dan
Departemen Keuangan
Pusat.
2. Memperbaiki RKA-KL
dan data pendukung
sesuai dengan hasil
pembahasan dan
penelaahan di Dep.
Keuangan dan Biro
Perencanaan dan
Organisasi Mahkamah
Agung RI.
3. Menyampaikan hasil
RKA-KL dan data
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
14 jam
3 jam
30 menit
| 117
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
pendukung yang telah
disetujui Dep. Keuangan
dan Biro Perencanaan
Mahkamah Agung RI.
34
DESKRIPSI :
TATA CARA PEMBUATAN KONSEP DIPA PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
A Mengkoordinasikan tentang
penelaahan DIPA Satker PA
se Kalimantan Barat.
1. Pembuatan Konsep DIPA
untuk PTA dan PA se
Kalimantan Barat.
2. Kasubbag Keuangan
PTA Pontianak
mengikuti rapat di
Kanwil DJPBN Wilayah
Kalimantan Barat.
3. Mengikuti rapat
Koordinasi dengan PA se
Kalimantan Barat
berkenaan dengan
penelaahan DIPA.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
36 jam
4 jam
4 jam
B Penelaahan dan
Penandatanganan DIPA
1. penelaahan DIPA yang
disesuaikan dengan
SRAA di Kanwil DJPBN
Wilayah Kalimantan
Barat sampai dengan
penandatanganan DIPA
oleh Kuasa Pengguna
Anggaran.
2. Penyampaian DIPA oleh
Kanwil DJPBN Wilayah
Kalimantan Barat.
3. Menyusun Fotocopy
DIPA dan RKA-KL
Satker dilingkungan PTA
Pontianak.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
2 jam
1 jam
2 jam
35
DESKRIPSI :
TATA CARA PEMBUATAN GAJI PENGADILAN
TINGGI AGAMA PONTIANAK
A Gaji Bulanan 1. Memproses dan meneliti
kebenaran Gaji setiap
Pegawai.
2. Print out gaji dan
meneliti kembali hasil
PDG
PDG
1 jam
2 jam
| 118
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
print out gaji dan
meminta tanda tangan
pejabat berkaitan.
3. Membuat SPTJM.
4. Membuat dan meneliti
SPP Gaji dan meminta
tanda tangan pejabat
berkaitan.
5. Menyampaikan SPM gaji
ke KPPN setempat.
6. Mengambil SP2D ke
KPPN.
7. Membuat slip gaji / rekap
gaji seluruh pegawai
yang ada di PTA
Pontianak.
8. Membuat daftar rekening
seluruh pegawai untuk
disampaikan ke bank.
PDG
PDG
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
15 menit
30 menit
30 menit
30 menit
30 menit
30 menit
B Gaji Susulan
1. Meneliti pegawai yang
menerima Gaji Susulan
dan membuat SPM Gaji
Susulan sampai
ditandatangani.
2. Membuat SPTJM.
3. Membuat dan meneliti
SPP Gaji dan meminta
tanda tangan pejabat
yang berkaitan.
4. Menyampaikan SPM
Gaji ke KPPN.
5. Mengambil SP2D ke
KPPN.
PDG
PDG
PDG
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
30 menit
15 menit
30 menit
30 menit
30 menit
C Uang Muka Gaji / Persekot
Gaji
1. Meneliti Pegawai yang
menerima Persekot Gaji
dan membuatkan SPM
Persekot Gaji sampai
ditandatangani.
2. Membuat SPTJM dan
meminta tanda tangan
kepada Pejabat berkaitan.
3. Membuat, meneliti SPP
dan meminta tanda
tangan kepada Pejabat
PDG
PDG
PDG
30 menit
15 menit
30 menit
| 119
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
yang berkaitan.
4. Menyampaikan SPM gaji
ke KPPN.
5. Mengambil SP2D ke
KPPN.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
30 menit
30 menit
D Kekurangan Gaji / Rapel 1. Meneliti Pegawai yang
menerima Kekurangan
Gaji dan membuatkan
SPM Kekurangan Gaji
sampai ditandatangani.
2. Membuat SPTJM.
3. Membuat, meneliti SPP
dan meminta tanda
tangan kepada Pejabat
berkaitan.
4. Menyampaikan SPM ke
KPPN setempat.
5. Mengambil SP2D ke
KPPN.
E Uang Makan 1. Meneliti Pegawai yang
menerima uang makan
dan membuat SPM uang
makan sampai
ditandatangani.
2. Membuat SPTJM dan
meminta tanda tangan
kepada Pejabat yang
berkaitan.
3. Menyampaikan SPM
Uang Makan ke KPPN
setempat.
4. Mengambil SP2D ke
KPPN.
PDG
PDG
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
36
DESKRIPSI :
TATA CARA PEMBUATAN PENGAJUAN
PERMINTAAN TUNJANGAN REMUNERASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
A Membuat dan menyiapkan
permintaan Tunjangan
Kinerja / Remunerasi
1. Memproses dan meneliti
kebenaran yang
menerima tunjangan
kinerja / remunerasi dan
membuat daftar
permintaan tunjangan
Subbag.
Keuangan
1 hari
| 120
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
kinerja / remunerasi.
2. Print Out dan meneliti
kembali hasil Print out
daftar permintaan
Tunjang Kinerja /
Remunerasi.
3. Membuat laporan
pertanggung jawaban
dimuka Tunjangan
Kinerja / Remunerasi
yang sudah terlebih
dahulu ditandatangani
oleh penerima
Tunjangan.
4. Mengumpulkan /
menghimpun Permintaan
dan pertanggung
Jawaban dimuka dari
Pengadilan Agama
Sekalimantan Barat.
5. Membuat rekap
permintaan se Wilayah
Kalimantan Barat
dilingkungan PTA
Pontianak.
6. Mengirim berkas
Pertanggung jawaban
dimuka dan permintaan
Tunjangan Kinerja /
Remunerasi Se
Kalimantan Barat.
7. Membuat Slip dan Daftar
Rekening Penerima
Tunjangan ke Bank.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
30 menit
2 hari
5 hari
1 jam
30 menit
2 jam
B Pertanggung Jawaban
Tunjangan Kinerja /
Remunerasi
1. Mencetak Rekening
Koran Bank.
2. Mengumpulkan dan
menghimpun Rekening
Koran Bank dari seluruh
Pengadilan Agama
diwilayah PTA
Pontianak.
3. Mengirimkan Data
Rekening Koran Bank
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
1 jam
5 hari
30 menit
| 121
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Seluruh Pengadilan
Agama di Wilayah
Kalimantan Barat ke
Mahkamah Agung RI.
37
DESKRIPSI :
TATA CARA KEBENDAHARAAN PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
A Bendahara Pengeluaran 1. Mencatat dan
membukukan semua
penerimaan dan
pengeluaran anggaran ke
dalam Buku Kas Umum
2. Mengarsipkan Bon,
Kwitansi, dan file – file
yang ada hubungannya
dengan penerimaan dan
pengeluaran uang.
3. Melakukan penutupan
Buku Kas Umum setiap
bulannya dan meminta
tanda tangan Pejabat
yang berkaitan.
4. Membuat LPJ (Laporan
Pertanggung
Jawaban)bulanan untuk
pelaporan SAKPA ke
KPPN.
5. Melaporkan kepada
Pimpinan Kondisi
keuangan setiap bulan
atau sewaktu – waktu
diminta.
6. Membuat dan
mengerjakan buku –
buku pembantu seperti
buku pembantu UP, Kas
Tunai, Pajak, Bank dan
Pengawas.
7. Merekap semua
pengeluaran Rutin ke
dalam Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja
per klasifikasi belanja.
8. Membuat dan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara
| 122
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
mengerjakan berkas
pajak PPn, PPh.
9. Menyetor pajak yang
dipungut yaitu PPN, PPh
21, PPh 22, PPh 23, atas
Pembayaran yang kena
pajak.
10. Membuat SPM GUP dan
LS, meneliti/menguji
kebenaran SPM dan
penandatangan SPM oleh
Pejabat SPM.
11. Membuat dan Meneliti
SPP (Surat Permintaan
Pembayaran) dan
Penandatangan SPP oleh
Pejabat.
12. Menyampaikan SPM
GUP dan LS ke KPPN.
13. Mengambil SPM dan
SP2D yang sudah selesai
dan disetujui KPPN.
14. Mengambil Uang
Persediaan yang
ditransfer KPPN di Bank
BRI.
Bendahra
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara
B Bendahara Penerimaan 1. Menyetorkan PNBP Ke
bank Persepsi.
2. Mencatat dan
Membukukan semua
Penerimaan Negara
Bukan Pajak.
3. Membuat LPJ (Laporan
Pertanggung Jawaban)
Bulanan untuk pelaporan
SAKPA ke KPPN.
4. Mengirim Laporan ke
KPPN dan ke Mahkamah
Agung RI.
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara
1 jam
8 jam
1 jam
20 menit
38
DESKRIPSI :
TATA CARA PELAPORAN KEUANGAN PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
A Rekonsiliasi Laporan 1. Menginput SPM dan Subbag. 1 jam
| 123
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Keuangan Bulanan ke KPPN SP2D yang sudah terbit
pada bulan tersebut
kedalam aplikasi.
2. Melakukan Rekonsilisasi
intern SAKPA dan
SIMAK BMN kedalam
Aplikasi SAKPA.
3. Mencetak dan
mengoreksi Laporan
Realisasi Anggaran
beserta Neracanya setiap
bulan.
4. Menunggu LPJ (Laporan
Pertanggung Jawaban)
dari Bendahara
Pengeluaran dan
Bendahara Penerimaan.
5. Melakukan Rekonsiliasi
SAKPA ke KPPN
sampai keluar BAR
Rekonsiliasi dari KPPN
setempat.
6. Membuat Laporan
Keuangan Manual.
7. Mengirim Laporan
Bulanan yang telah di
Rekonsiliasi diKPPN
beserta ADK dan laporan
manualnya ke Biro
Keuangan Mahkamah
Agung RI.
8. Melaporkan semua Hasil
Rekonsiliasi Ke Korwil
Pontianak (Pengadilan
Tinggi Pontianak).
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
1 jam
2 jam
1 hari
2 hari
2 jam
1 hari
1 hari
B Laporan Triwulan PP 39 Th.
2006 dari BAPPENAS
1. Menginput Laporan
Triwulan dengan
Formulir A Aplikasi
BAPPENAS.
2. Mengumpulkan Data dari
Pengadilan Agama Se
Kalimantan barat dalam
bentuk Form A dan
mengarsipkannya.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
4 jam
5 hari
| 124
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3. Menginput Data dari
Pengadilan Agama
berupa Form A kedalam
Aplikasi BAPPENAS
form B.
4. Mengirimkan Laporan
Triwulan Formulir B ke
Mahkamah Agung RI
untuk dimasukkan ke
form C.
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
2 jam
30 menit
C Laporan CALK Semesteran 1. Mengumpulkan Data –
yang diperlukan untuk
menyusun Laporan
CALK Semesteran.
2. Meyusun Laporan
CALK.
3. Print Out Laporan CALK
dan memeriksa
kelengkapan dan
kebenaran dari isi
Laporan CALK.
4. Mengirimkan Laporan
CALK ke Mahkamah
Agung Ri dan Korwil
(Pengadilan Tinggi
Pontianak)
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
Subbag.
Keuangan
8 jam
16 jam
2 jam
1 jam
D Tata Persuratan 1. Pengelolaan surat masuk
sampai dengan
pengarsipan surat.
2. Mengelola surat keluar
sampai ditandatangani.
1 jam
2 jam
39
DESKRIPSI :
TATA CARA MENGINPUT DATA APLIKASI
KEUANGAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PONTIANAK
A Menginput Data Awal
Aplikasi Keuangan
1. Menginstal dan
menginput data awal
Aplikasi RKA-KL
2. Menginstal dan
Menginput Data awal
Aplikasi DIPA
3. Menginstal dan
Menginput Data awal
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
2 jam
2 jam
2 jam
| 125
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Aplikasi GPP
4. Menginstal dan
Menginput Data awal
Aplikasi SPM
5. Menginstal dan
Menginput Data awal
Aplikasi SAKPA
6. Menginstal dan
Menginput Data awal
Aplikasi AFS
7. Menginstal dan
Menginput Data awal
Aplikasi No. PP39 Th.
2006 BAPPENAS
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
2 jam
2 jam
2 jam
2 jam
40
DESKRIPSI :
TATA CARA RENCANA PENARIKAN ANGGARAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
A Penginputan Data Awal Ke
Aplikasi AFS (Aplikasi
Forcasting Satker)
1. Pembuatan Perencanaan
Penarikan pada Aplikasi
RKA-KL pada POK
(Petunjuk Operasional
Kegiatan)nya sampai 1
(satu) tahun.
2. Menstransfer data POK
(Petunjuk Operasional
Kegiatan) RKA-KL ke
dalam AFS (Aplikasi
Forcasting Satker)
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
4 jam
15 menit
B Rencana Penarikan Harian 1. Merencanakan rencana
penarikan dana satker
setiap hari selama 5
(lima) hari kerja.
2. Menginput rencana
penarikan harian kedalam
Aplikasi AFS.
3. Print out rencana
penarikan dan
mengoreksi sampai
ditandatangani pejabat
bersangkutan.
4. Mengirim laporan
rencana penarikan ke
KPPN ADK beserta print
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
15 menit
15 menit
10 menit
1 jam
| 126
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
out.
C Rencana Penarikan
Mingguan
1. Merencanakan rencana
penarikan dana satker
selama seminggu.
2. Menginput data
penarikan.
3. Print out rencana
penarikan dan
mengoreksi sampai
ditandatangani pejabat
bersangkutan.
4. Mengirim laporan
rencana penarikan ke
KPPN ADK beserta print
outnya.
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
30 menit
15 menit
10 menit
1 jam
D Rencana Penarikan Bulanan 1. Merencanakan rencana
penarikan dana satker
selama sebulan.
2. Menginput data
penarikan.
3. Print out rencana
penarikan dan
mengoreksi sampai
ditandatangani pejabat
bersangkutan.
4. Mengirim laporan
rencana penarikan ke
KPPN ADK beserta print
outnya.
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
30 menit
30 menit
10 menit
1 jam
41
DESKRIPSI :
TATA CARA LAPORAN TAHUNAN DAN LAKIP
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
A Laporan Tahunan Sub Bag
Keuangan
1. Mengumpulkan data
laporan keuangan.
2. Mengetik Laporan
Tahunan Bagian
Keuangan.
3. Menghimpun dan
mengkoordinir Laporan
Tahunan bagian
keuangan se Kalimantan
Barat.
4. Print out dan Mengoreksi
Tim Laptah
Tim Laptah
Tim Laptah
Tim Laptah
2 jam
2 jam
3 hari
30 menit
| 127
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
hasil penyusunan
Laporan Tahunan Bagian
Keuangan.
B Penyusunan LAKIP PTA
Pontianak
1. Mengumpulkan data –
data
2. Mengetik konsep LAKIP
PTA Pontianak.
3. Mencetak dan
menggandakan LAKIP.
4. Menghimpun dan
mengkoordinir LAKIP
Pengadilan Agama Se
Kalimantan Barat.
5. Mengirim LAKIP PTA
dan PA se Kalimantan
Barat.
Tim LAKIP
Tim LAKIP
Tim LAKIP
Tim LAKIP
Tim LAKIP
2 jam
2 jam
1 jam
3 hari
30 menit
42
DESKRIPSI :
TATA CARA MENGIKUTI
PELATIHAN/SOSIALISASI PADA PENGADILAN
TINGGI AGAMA PONTIANAK
A Mengikuti Pelatihan /
Sosialisasi yang berkaitan
dengan bagian keuangan
1. Mengikuti pelatihan
Bendahara Pengaeluaran
dan Pengelola Keuangan.
2. Mengikuti Sosialisasi
Aplikasi RKA – KL dan
DIPA.
3. Mengikuti Sosialisasi
Aplikasi SAKPA.
4. Mengikuti Sosialisasi
Aplikasi SPM.
5. Mengikuti Sosialisasi
Aplikasi GPP
6. Mengikuti Kepanitiaan
Sosialisasi di PTA
Pontianak.
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
Subbag
Keuangan
7 hari
6 jam
6 jam
6 jam
6 jam
3 hari
| 128 LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
A. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
Pada tahun 2012 perkara yang ditangani Pengadilan Agama sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebanyak 5216 perkara, terdiri dari sisa
tahun 2011 sebanyak 688 perkara dan perkara yang diterima pada tahun
2012 sebanyak 4528 perkara.
Dalam hal penerimaan perkara pada tahun 2012 telah terjadi peningkatan
perkara sebanyak 364 perkara atau sebesar 8,04 % dibandingkan
penerimaan perkara pada tahun 2010. Sedangkan dari seluruh perkara yang
ditangani pada tahun 2012 telah diputus sebanyak 4559 perkara, sehingga
ada sisa sebanyak 657 perkara . dengan demikian tingkat penyelesaian
perkara secara keseluruhan sebesar 87,40 %, dan terlihat bahwa dari
jumlah perkara yang diputus pada tahun 2012 mengalami sedikit peningkatan
dibandingkan tahun 2011.
Untuk melihat lebih jelas tentang perbandingan keadaan perkara pada tahun
2011 dan 2012 pada Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak dapat dilihat pada grafik berikut ini :
BB AA BB II II II KK EE AA DD AA AA NN PP EE RR KK AA RR AA
| 129 LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Secara rinci keadaan perkara pada Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Pontianak pada tahun 2012 sebagai berikut :
No Satker
Perkara Tingkat
Penyelesaian
Perkara (%)
Sisa thn
lalu Masuk Jumlah Putus Sisa
1 PA. Mpw 102 604 706 634 72 89,80
2 PA.Sgu 35 264 299 267 32 89,30
3 PA. Ktp 80 466 546 487 59 89,19
4 PA. Ptk 158 1506 1664 1457 207 87,56
5 PA. Pts 8 77 85 74 11 87,06
6 PA. Bky 66 415 481 417 64 86,69
7 PA.Stg 43 369 412 356 56 86,41
8 PA.Sbs 196 827 1023 867 156 84,75
Jumlah 688 4528 5216 4559 657 87,40
Melihat tingkat penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama se Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada data tersebut diatas, maka tingkat
prosentase penyelesaian paling tertinggi adalah Pengadilan Agama
Mempawah yaitu sebesar 89,80 %, sedangkan tingkat penyelesaian paling
rendah adalah Pengadilan Agama Sambas yaitu sebesar 84,75 %,
dikarenakan Pengadilan Agama Sambas banyak terdapat perkara ghoib.
Adapun perkara yang diterima pada tahun 2012 dari seluruh Pengadilan
Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebanyak 4164
terdiri dari beberapa jenis perkara sebagai berikut :
1. Izin Poligami : 13 perkara
2. Pencegahan Perkawinan : 2 perkara
3. Pembatalan perkawinan : 2 perkara
| 130 LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
4. Cerai Talak : 898 perkara
5. Cerai Gugat : 2975 perkara
6. Harta Bersama : 18 perkara
7. Penguasaan Anak : 9 perkara
8. Hak-hak bekas isteri : 1 perkara
9. Perwalian : 52 perkara
10. Asal Usul Anak : 8 perkara
11. Isbat Nikah : 197 perkara
12. Izin Kawin : 4 perkara
13. Dispensasi kawin : 106 perkara
14. Wali Adhol : 14 perkara
15. Kewarisan : 19 perkara
16. Hibah : 3 perkara
17. Penetapan Waris : 189 perkara
18. lain-lain : 12 perkara
Dari jumlah seluruh perkara pada Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Pontianak yang diterima pada tahun 2012 sebanyak 4528
perkara ditambah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 688 perkara, telah
diselesaikan sebanyak 4559 perkara dengan rincian sebagai berikut :
a) Perkara Diputus :
1. Izin Poligami : 7 perkara
2. Pembatalan perkawinan : 2 perkara
3. Cerai Talak : 734 perkara
4. Cerai Gugat : 2597 perkara
5. Harta Bersama : 6 perkara
6. Penguasaan Anak : 6 perkara
7. Perwalian : 43 perkara
8. Asal Usul Anak : 3 perkara
9. Isbat Nikah : 161 perkara
| 131 LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
10. Izin Kawin : 2 perkara
11. Dispensasi kawin : 90 perkara
12. Wali Adhol : 12 perkara
13. Kewarisan : 6 perkara
14. Penetapan Waris : 176 perkara
15. lain-lain : 7 perkara
b) Perkara dicabut : 397 perkara
c) Ditolak/ tidak diterima : 91 perkara
d) Digugurkan : 192 perkara
Sedangkan keadaan penyelesaian perkara pada tahun 2012 dari seluruh
Pengadilan Agama se wilayah pengadilan Tinggi Agama Pontianak dapat
dilihat dalam gambaran grafik berikut ini :
B. PENGADILAN TINGKAT BANDING
Jumlah perkara yang diajukan pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak pada tahun 2012 sebanyak 26 perkara, sedangkan pada
tahun 2011 jumlah perkara masuk sebanyak 20 perkara, dengan demikian
pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah perkara yang masuk sebesar
23,07 % atau sebanyak 6 perkara dari tahun sebelumnya.
| 132 LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Adapun rincian jenis perkara masuk pada tahun 2012 di Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak dapat dilihat pada grafik berikut :
Untuk perkara banding yang masuk ke Pengadilan tinggi Agama Pontianak
ternyata paling banyak diajukan dari Pengadilan Agama Pontianak , hal ini
wajar karena Pengadilan Agama Pontianak paling banyak menerima perkara
jika dibandingkan dari pengadilan Agama lainnya, sedangkan Pengadilan
Agama yang tidak pernah menerima perkara banding pada tahun 2012 adalah
Pengadilan Agama Sambas, Pengadilan Agama Sintang, dan Pengadilan
Agama Putussibau, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini
:
No PENGADILAN AGAMA JUMLAH
PERKARA
1 PA. PONTIANAK 16
2 PA. BENGKAYANG 4
3 PA. MEMPAWAH 2
4 PA. SANGGAU 2
5 PA. KETAPANG 2
6 PA. SINTANG 0
| 133 LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
7 PA. PUTUSSIBAU 0
8 PA. KETAPANG 0
Dari jumlah 26 perkara yang masuk di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
pada tahun 2012 telah diputus sebanyak 23 perkara.
Secara rinci perkara yang diputus selama tahun 2012 adalah dapat dilihat
pada grafik berikut ini :
Adapun tingkat penyelesaian perkara yang dicapai oleh Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak pada tahun 2012 sebesar 88,46 %, dengan demikian ada
tersisa perkara pada tahun 2012 sebanyak 3 perkara, dalam hal ini tingkat
penyelesaian perkara pada tahun 2012 mengalami penurunan jika
dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 11,54 %, Jika dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya ternyata Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam
tahun 2012 telah mengalami penurunan dalam penyelesaian perkara, hal ini
dapat kita lihat pada grafik berikut ini :
| 134 LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
MASUK PUTUS SISA MASUK PUTUS SISA
1 PTA. PONTIANAK 26 23 3 17
2 PA. PONTIANAK 1664 1457 207 9
3 PA. MEMPAWAH 706 634 72 8
4 PA. BENGKAYANG 481 417 64 7
5 PA. SAMBAS 1023 867 156 8
6 PA. SANGGAU 299 267 32 7
7 PA. SINTANG 412 356 56 5
8 PA. PUTUSSIBAU 85 74 11 4
9 PA. KETAPANG 546 487 59 8
KET.
REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & TK. BANDING
PERKARA
NO. SATKER PERDATAPIDANAJUMLAH
HAKIM
WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
| 135 LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
BB AA BB II VV PP EE NN GG AA WW AA SS AA NN II NN TT EE RR NN AA LL
Sebagaimana dimaklumi keberhasilan suatu program kerja tergantung
kepada beberapa aspek, antara lain aspek pengawasan, baik oleh dan
dilingkungan pemerintah maupun oleh dan dilingkungan masyarakat.
Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga
dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan
sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku,
memang tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam pelaksanaan setiap tugas akan
banyak mengalami kendala, karena itulah dalam setiap kegiatan perlu adanya
aspek pengawasan, pengendalian dan evaluasi terus menerus, adanya
evaluasi yang bersinambungan akan memberi perbaikan bagi pelaksanaan
tugas dimasa mendatang.
Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah
membentuk tim pengawas Penegakan Disiplin Kerja pada Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak, sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor :W14-A/1242/PS.01/XI/2010
tanggal 30 Nopember 2010.
Tugas dan tanggung jawab Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja antara
lain adalah :
1. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :071/KMA/SK/V/2008 tanggal
14 Mei 2008.
2. Memberikan rekomendasi kepada pejabat penanggung jawab absensi
mengenai jenis solusi yang akan diberikan terhadap keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008.
.
| 136 LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Dalam rangka meningkatkan integritas aparat Peradilan dan juga pelayanan
terhadap masyarakat, maka perkembangan pelaksanaan fungsi pengawasan
terjadi peningkatan pada tahun 2012 antara lain Penanganan Pengaduan di
Pengadilan.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor :076/KMA/SK/VI/2009
merupakan pedoman bagi Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan
Mahkamah Agung dalam menangani pengaduan masyarakat.
Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama
maupun Tingkat Banding diharapkan dapat bersinergi dengan penanganan
pengaduan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Sekarang ini anggota masyarakat dapat melaporkan pengaduan pada tingkat
pertama, Pengadilan Tingkat Banding atau Badan Pengawasan Mahkamah
Agung melalui meja informasi yang berada di Pengdilan yang bersangkutan.
Berdasarkan Surat Keputusan KMA 076/KMA/SK/VI/2009 tersebut Pengadilan
Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung RI diberi wewenang
untuk menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam
beberapa hal kewenangan ada di badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
Selama tahun 2012 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah menerima 3
(tiga) pengaduan yaitu pengaduan dari Pengadilan Agama Sambas,
Mempawah dan Pengaduan dari Pengadilan Agama Sintang, ketiga
pengaduan tersebut telah dapat ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak, dengan pembentukan Tim Pemeriksaan yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, dan laporan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak, selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah
menindak lanjuti hasil rekomendasi dari tim pemeriksaan tersebut.
| 137 LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
PENGAWASAN REGULER
Untuk lebih efektif dan efisiennya pengawasan internal di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak telah menunjuk Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Bidang
dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah, sebagaimana
tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
Nomor : W14-A/04/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Hakim
Tinggi Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah, dan terakhir diperbaharui
dengan surat Nomor :W14-A/1190/PS.01/IX/2012 tanggal 05 September 2012.
Selama tahun 2012 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah melaksanakan
Pengawasan reguler yang mencakup 8 Objek pemeriksaan yang meliputi
seluruh Pengadilan Agama dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak, yaitu :
1. Pengadilan Agama kelas I A Pontianak;
2. Pengadilan Agama Sambas;
3. Pengadilan Agama Sanggau;
4. Pengadilan Agama Sintang;
5. Pengadilan Agama Putussibau;
6. Pengadilan Agama Ketapang;
7. Pengadilan Agama Mempawah;
8. Pengadilan Agama Bengkayang.
Pengawasan tersebut dilaksanakan pada bulan Mei 2012 oleh Hakim Tinggi
Pembinaan dan Pengawasan Daerah (HATIBINWASDA) dengan dibantu oleh
asistensi dari unsur Panitera Pengganti dan pejabat kepaniteraan serta
kesekretariatan.
Disamping pengawasan regular Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah
melaksanakan Pengawasan/pembinaan secara priodik terhadap 2 (dua )
Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Kelas I A Pontianak dan
Pengadilan Agama Mempawah kelas II.
| 138 LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Dilaksanakannya Pengawasan dan Pembinaan secara priodik terhadap
Pengadilan Agama Pontianak dan Pengadilan Agama Mempawah merupakan
salah satu program Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk menjadikan
Pengadilan Agama Pontianak Kelas I A sebagai pilot project yang menjadi
percontohan kepada Pengadilan Agama lain yang ada di Kalimantan Barat.
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Salah satu tantangan yang dihadapi ke depan dalam pengawasan khususnya
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah kapasitas Sumber Daya Manusia
yang belum memadai khususnya tenaga auditor, oleh karena itu diharapkan
ke depan Mahkamah Agung dalam rekrutmen pegawai perlu direkrut tenaga-
tenaga auditor yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau bidang
lain yang relevan dengan pertanggung jawaban keuangan Negara.
| 139
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
A. SUMBER DAYA MANUSIA
I. PENGADILAN AGAMA PONTIANAK
a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Dalam susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan
Agama, sumber daya teknis yudisial terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,
Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda Gugatan,
Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Panitera
Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.
Sumber daya teknis yudisial sebagai salah satu aparatur hukum, perlu
terus ditingkatkan kualitas, kemampuan profesional dan
kedudukannya untuk mendukung kekuasaan kehakiman dalam
penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab.
Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia teknis yudisial
yang profesional perlu ditunjang oleh sistem pendidikan dan pelatihan
yang baik.
Adapun maksud diselenggarakan Pendidikan dan Latihan ( Diklat )
tenaga teknis yudisial agar dihasilkan tenaga yang profesional di
bidang teknis peradilan yang dapat memberikan pelayanan kepada
masyarakat khususnya para pencari keadilan dengan sebaik-baiknya
dan mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
Tenaga teknis yudisial yang ada di lingkungan Pengadilan Agama
Kelas I-A Pontianak sampai dengan akhir Desember tahun 2012
berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :
- 7 ( tujuh ) orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua;
- 1 ( satu ) orang Panitera/Sekretaris;
BB AA BB VV PP EE MM BB II NN AA AA NN && PP EE NN GG EE LL OO LL AA AA NN
| 140
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
- 1 (satu) orang Wakil Panitera;
- 3 ( tiga ) orang Panitera Muda;
- 7 ( tujuh ) orang Panitera Pengganti;
- 1 ( satu ) orang Jurusita;
- 8 ( delapan ) orang Jurusita Pengganti; dan
- 5 ( lima ) orang Staf.
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme
pegawai teknis yudisial Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak untuk
tahun 2012 telah diikutsertakan dalam berbagai macam kegiatan
pendidikan dan pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung
maupun Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, yaitu sebagai berikut :
DATA TENAGA TEKNIS YUDISIAL YANG MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2012
NO NAMA / NIP JABATAN DIKLAT YANG DI IKUTI
1 2 3 4
1
2
Drs. H. KHAERUDIN, SH.
,M.Hum
19590813 198703 1 003
Drs. H. M. ARSYAD M, SH.,
MH
19620405 198803 1 003
KETUA
WAKIL KETUA
Pembinaan Hisab Rukyat Dan
Sosialisasi Reformasi Birokrasi
Tanggal 5 Juli 2012 Di
Pontianak
Bimtek Yudisial Hakim
Tanggal 22 S.D 24 Mei 2012
Di Pontianak
Bimbingan teknis kompetensi
hakim peradilan agama tanggal
14 s.d. 19 september 2012 di
jakarta
Pembinaan Hisab Rukyat Dan
Sosialisasi Reformasi Birokrasi
Tanggal 5 Juli 2012 Di
Pontianak
| 141
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3.
4.
5
6
NURJANAH, SH., MH
19640203 199203 2 001
Drs. MAHDI, SH., MH
19681010 199403 1 001
Dra. SRI SUWASTINI
19580306 199403 2 001
Dra. Hj. NURSIMA N, SH
19541231 198103 2 020
HAKIM MADYA
PRATAMA
HAKIM MADYA
PRATAMA
HAKIM MADYA
PRATAMA
HAKIM MADYA
PRATAMA
Bimtek Yudisial Hakim
Tanggal 22 S.D 24 Mei 2012
Di Pontianak
Pelatihan hakim berkelanjutan
tanggal 21 s.d. 26 mei 2012 di
megamendung-bogor
Pembinaan Hisab Rukyat Dan
Sosialisasi Reformasi Birokrasi
Tanggal 5 Juli 2012 Di
Pontianak
Perilaku Hakim Tanggal 8 Juni
2012 Di Pontianak
Bimtek Yudisial Hakim
Tanggal 22 S.D 24 Mei 2012
Di Pontianak
Pelatihan sertifikasi hakim
ekonomi syari’ah bagi hakim
tk. I tanggal 6 s.d. 13 februari
2012 di megamendung-Bogor
Diskusi Kode Etik Dan
Pedoman Perilaku Hakim
Tanggal 8 Juni 2012 Di
Pontianak
Bimtek yudisial hakim tanggal
22 s.d. 24 mei 2012 di
pontianak
Pedoman Perilaku Hakim
Tanggal 8 Juni 2012 Di
Pontianak
Bimtek Yudisial Hakim
Tanggal 22 S.D 24 Mei 2012
Di Pontianak
Pelatihan mediasi hakim pa se
indonesia tanggal 5 s.d. 11
| 142
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
7
8
9
10
11
12
Dra. ZAINIDAR
19570902 198803 2 001
NURZINI, SH
19530514 197803 2 002
Drs. MOHAMAD CHABIB
19580216 190003 1 002
ABANG MUHAMMAD
HASBI, SH
19650811 199303 1 003
ISTIKAL RAHMAN, SH
19650101 198902 1 002
Dra. FATMAWATI
19670116 199503 2 001
HAKIM MADYA
MUDA
HAKIM MADYA
MUDA
HAKIM MADYA
PRATAMA
Panitera/sekretaris
Panitera pengganti
Panitera pengganti
november 2012 di
megamendung-Bogor
Diskusi Kode Etik Dan
Pedoman Perilaku Hakim
Tanggal 8 Juni 2012 Di
Pontianak
Bimtek Yudisial Hakim
Tanggal 22 S.D 24 Mei 2012
Di Pontianak
Diskusi Kode Etik Dan
Pedoman Perilaku Hakim
Tanggal 8 Juni 2012 Di
Pontianak
Bimtek Yudisial Hakim
Tanggal 22 S.D 24 Mei 2012
Di Pontianak
Diskusi Kode Etik Dan
Pedoman Perilaku Hakim
Tanggal 8 Juni 2012 Di Ptk.
Bimtek Yudisial Hakim
Tanggal 22 S.D 24 Mei 2012
Di Pontianak
Lokakarya mediasi keluarga
tanggal 19 s.d. 25 maret 2012
di jakarta
Sosialisasi Permenkeu Nomor :
49/Pmk.02/2012 Dan Per-
15/Pb/2012 Tanggal 12 Juni
2012 Di Pontianak
Bimtek pp tanggal 28 s.d. 30
mei 2012 di pontianak
Bimtek pp tanggal 28 s.d. 30
mei 2012 di pontianak
| 143
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
13
14
15
16
17
Hj. NURHAYATI, SH
19630924 199303 2 002
SURATNA S, SH
19650825 198703 2 001
ISNIATI, S.Kom
19830508 200912 2 003
MASSADI, S.Ag
19760801 201101 1 003
HELEN SABRINA EFENDI,
S.Kom
19850531 20101 2 013
Panitera pengganti
JURUSITA
PENGGANTI
STAF PANMUD
HUKUM
PNS/CAKIM
PNS
Pelatihan Teknis Fungsional
Bagi Panitera/Panitera
pengganti tanggal 26 s.d. 32
maret 2012 di megamendung-
Bogor
Pelatihan dan ujian sertifikasi
b/j pemerintah tanggal 21 s.d.
24 februari 2012 di pontianak
Lokakarya pelayanan meja
informasi tanggal 25 s.d. 29
maret 2012 di jakarta
Pelatihan dan ujian sertifikasi
b/j pemerintah tanggal 21 s.d.
24 februari 2012 di pontianak
Diklat prajabatan gol.III
tanggal 15 maret s.d. 7 april
2012 dan magang i sampai
dengan bulan oktober di
megamendung-bogor
Diklat prajabatan gol.iii tanggal
23 april s.d. 16 mei 2012 di
megamendung-bogor
Verifikasi dan validasi data
simpeg online tanggal 28 s.d.
30 agustus 2012 di Pontianak
b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Selain membawahi tenaga teknis yudisial, Panitera/Sekretaris juga
membawahi tenaga non teknis yudisial yang terdiri dari seorang Wakil
Sekretaris dan tiga Sub Bagian yang masing-masing di pimpin oleh
seorang kepala sub bagian.
Tenaga non teknis yudisial yang ada di lingkungan Pengadilan Agama
Kelas I-A Pontianak sampai dengan akhir Desember tahun 2012
berjumlah 6 ( Enam ) orang, dengan rincian sebagai berikut :
| 144
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
- 1 ( satu ) orang Wakil Sekretaris;
- 3 ( tiga ) orang Kepala Sub Bagian;
- 2 ( dua ) orang Staf.
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme
pegawai non teknis yudisial Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak
tahun 2012, telah diikutsertakan dalam berbagai macam kegiatan
pendidikan dan pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung
maupun Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, yaitu sebagai berikut :
DATA TENAGA NON TEKNIS YUDISIAL YANG MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2012
NO NAMA / NIP JABATAN DIKLAT YANG DI IKUTI
1 2 3 4
1
2
HERNAWATI, SH
19620411 198703 2 003
EET MULYATI, SH., MH
19710305 200112 2 003
WAKIL
SEKRETARIS
KASUBAG
KEUANGAN
Pelatihan dan ujian sertifikasi
b/j pemerintah tanggal 21 s.d.
24 februari 2012 di pontianak
Sosialisasi Pmk Nomor :
113/Pmk.05/2012 Dan Nomor
: 081/Pmk.05/2012 Tanggal 21
September 2012 Di Pontianak
Sosialisasi Per-19/Pb/2012
Tanggal 3 Juli 2012 Di
Pontianak
Sosialisasi Perpajakan
Bendahara Tanggal 13
Desember 2012 Di Pontianak
3
HAIDA ROSIDA
HARRISANTY, S.Ag
19741114 200312 2 003
KASUBAG
KEPEGAWAIAN
Verifikasi dan validasi data
simpeg online tanggal 28 s.d.
30 agustus 2012 di pontianak
Workshop Pelayanan
Kesehatan Olah Raga Tanggal
26 November 2012 Di
| 145
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
4
5
NOVI GUNAWAN,
S.Kom
19800716 200904 1 003
EKO SAPUTRO
19791128 200604 1 001
JURUSITA
PENGGANTI/STAF
SUBBAG
KEUANGAN
JURUSITA
PENGGANTI/STAF
SUBBAG
KEUANGAN
Pontianak
Pelatihan dan ujian sertifikasi
b/j pemerintah tanggal 21 s.d.
24 februari 2012 di pontianak
Pelatihan dan ujian sertifikasi
b/j pemerintah tanggal 21 s.d.
24 februari 2012 di pontianak
Sosialisasi perencanaan kas
dan aplikasi forecasting
tanggal 14 s.d. 15 mei 2012 di
pontianak
Sosialisasi Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor : Per-
19/Pb/2012 Tanggal 3 Juli
2012 Di Pontianak
Sosialisasi Peraturan
Pengelolaan Kekayaan Negara,
Dan Lelang Bmn Tanggal 21
Juni 2012 Di Pontianak
Sosialisasi Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor : Per-
37/Pb/2012 Tanggal 26
November 2012 Di Pontianak
Sosialisasi Perpajakan
Berndahara Tanggal 13
Desember 2012 Di Pontianak
Sumber data : Subag Kepegawaian Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak 2012
Dari jumlah pegawai Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak yang
ada, baik teknis yudisial maupun non yudisial belum memenuhi batas
minimal jumlah pegawai atau belum sesuai dengan standar aturan
untuk Pengadilan Agama Kelas I-A, sehingga ada beberapa pegawai
yang memegang jabatan rangkap/tugas rangkap. Jabatan/tugas
rangkap tersebut dapat dilihat pada data di bawah ini :
| 146
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
DATA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PONTIANAK
YANG MEMPUNYAI JABATAN RANGKAP
N
O
N A M A JABATAN/RANGKAP
POKOK RANGKAP
1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
Eet Mulyati, SH., MH
Dra. Fatmawati
Hj. Nurhayati, SH
Jamalkan. AD.
Iskandar, S.Ag
Syafrudin
Novi Gunawan, S.Kom
Eko Sapuro
Kasubag. Keuangan
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Jurusita
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Pemegang Buku Induk Keuangan
Petugas Meja III
Petugas Meja I
Staf Sub Bagian Umum
Staf Sub Bagian Umum
Staf Sub Bagian Kepegawaian
Staf Sub Bagian Keuangan
Staf Sub Bagian Keuangan
Sumber data : Subbag Kepegawaian Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak 2012
c. Promosi dan Mutasi
Untuk melakukan pembinaan profesi dan karir pegawai, maka telah
diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A
Pontianak Nomor : W14-A1/98.A/KP.04.6/I/2012 tanggal 6 Januari
2012 tentang Tim Pertimbangan Mutasi dan Kepangkatan Pengadilan
Agama Kelas I-A Pontianak, dengan susunan sebagai berikut :
DATA TIM PERTIMBANGAN MUTASI JABATAN DAN KEPANGKATAN
PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PONTIANAK
NO
NAMA / NIP
JABATAN
KET ORGANIIK TIM
1 2 3 4 5
1
2
3
Drs. H. M. Arsyad M, SH., MH
19620405 198803 1 003
Hernawati, SH
19620411 198703 2 003
Abang Muhammad Hasbi, SH
Wakil Ketua
Wakil Sekretaris
Panitera/Sekretaris
Ketua merangkap
Anggota
Sekretaris
Anggota
| 147
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
4
5
19650811 199303 1 003
Nurzini, SH
19530514 197803 2 002
Drs. Mahdi, SH., MH
19681010 199403 1 001
Hakim Madya Muda
Hakim Madya Pratama
Anggota
Anggota
Sumber data : Subag Kepegawaian Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak 2012
d. Pengisian Jabatan Stuktural / Fungsional
Penempatan pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan tertentu
membuka kesempatan baginya untuk naik pangkat menurut jenjang
pangkat yang disediakan untuk jabatan tersebut.
Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam mengisi lowongan jabatan di
lingkungan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak, setiap
pengangkatan dan pengusulan pegawai untuk menduduki suatu
jabatan mempertimbangkan pendidikan, pengalaman, kecakapan,
pangkat, kemampuan baik kemampuan penguasaan ilmu maupun
kemampuan memimpin atau membimbing bawahan dan persyaratan-
persyaratan lain yang diperlukan, sesuai dengan jabatan yang akan
diisi.
Promosi dan mutasi pada Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak
tahun 2012 adalah sebagai berikut :
| 148
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
DATA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PONTIANAK
TAHUN 2012
NO NAMA JABATAN LAMA PROMOSI/MUTASI
1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
M. NOVIAR ACH. H, SH
MUKHSINAH, S.Ag
HANAFIA
SALBIAH, SH
SITTI RAHMANIAH, SHI
HELEN SABRINA EFENDI,
S.Kom
Panmud Gugatan
PA Kelas I-A
Pontianak
Panmud Hukum
PA Kelas I-A
Pontianak
Jurusita PA
Mempawah
Panitera Pengganti
PA Bengkayang
Panitera Pengganti
PA Sintang
CPNS PA Kelas I-
A Pontianak
Mutasi menjadi Panmud Hukum
PA Kelas I-A Pontianak
berdasarkan SK Dirjen Badilag
MA-RI Nomor :
2960/DJA/KP.04.6/SK/XII/2011
Tanggal 19 Desember 2011
Mutasi menjadi Panmud
Gugatan PA Kelas I-A Pontianak
berdasarkan SK Dirjen Badilag
MA-RI Nomor :
2959/DJA/KP.04.6/SK/XII/2011
Tanggal 19 Desember 2011
Mutasi menjadi Staf PA Kelas I-
A Pontianak berdasarkan SK
Ketua PTA Pontianak Nomor :
W14-A/467/KP.04.5/III/2012
Tanggal 22 Maret 2012
Mutasi menjadi Staf PA Kelas I-
A Pontianak berdasarkan SK
Dirjen Badilag MA-RI Nomor :
0110/DJA/KP.04.6/SK/II/2012
Tanggal 9 Februari 2012
Mutasi menjadi Panitera
Pengganti PA Kelas I-A
Pontianak berdasarkan SK
Dirjen Badilag MA-RI Nomor :
1291/DJA/KP.04.6/SK/VII/2012
Tanggal 31 Juli 2012
Perubahan Status Menjadi PNS
PA Kelas I-A Pontianak
berdasarkan SK Sekretaris MA-
RI Nomor :
| 149
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
43332/SEK/PNS.00.2/VI/2012
Tanggal 25 Juni 2012
7
8
9
10
NURJANAH, SH., MH
Drs. MOHAMAD CHABIB
NOVI GUNAWAN, S.Kom
EKO SAPUTRO
Hakim PA Kelas I-
A Pontianak
Hakim PA Kelas I-
A Pontianak
Staf Subag
Keuangan
Staf Subag
Keuangan
Mutasi menjadi Hakim PA
Pekalongan Kelas I-A
berdasarkan SK Ketua MA-RI
Nomor :
410/SEK/KP.01/SK/9/2012
Tanggal 25 September 2012
Mutasi menjadi Wakil Ketua PA
Sanggau Kelas II berdasarkan
SK Ketua MA-RI Nomor :
478/SEK/KP.01/SK/9/2012
Tanggal 25 September 2012
Mutasi menjadi Jurusita
Pengganti PA Kelas I-A
Pontianak berdasarkan SK Ketua
PA Pontianak Nomor : W14-
A1/1568/KP.04.6/X/2012
Tanggal 8 Oktober 2012
Mutasi menjadi Jurusita
Pengganti PA Kelas I-A
Pontianak berdasarkan SK Ketua
PA Pontianak Nomor : W14-
A1/1568/KP.04.6/X/2012
Tanggal 8 Oktober 2012
Sumber data : Subbag Kepegawaian PA Pontianak 2012
II. PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH
a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Dalam susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan
Agama Mempawah, sumber daya teknis yudisial terdiri dari Ketua,
Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera
Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan,
Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia teknis yudisial
| 150
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
yang profesional perlu ditunjang oleh sistem pendidikan dan pelatihan
yang baik agar dihasilkan tenaga yang profesional dibidang teknis
peradilan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat
khususnya para pencari keadilan dengan sebaik- baiknya dan mampu
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
Tenaga teknis yudisial yang ada dilingkungan Pengadilan Agama
Mempawah sampai dengan akhir Desember 2012 berjumlah 23 (dua
puluh tiga) orang, dengan perincian sebagai berikut :
a. Ketua : 1 orang
b. Wakil Ketua : - orang
c. Hakim : 8 orang
d. Panitera/Sekretaris : 1 orang
e. Wakil Panitera : 1 orang
f. Wakil Sekretaris : 1 orang
g. Panitera Muda : 3 orang
h. Panitera Pengganti : 3 orang
j. Jurusita : - orang
k. Jurusita Pengganti : 5 orang
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan
profesionalisme pegawai teknis yudisial Pengadilan Agama
Mempawah, selama tahun 2012, Pengadilan Agama Mempawah
telah mengirimkan pelatihan, seminar dan sosialisasi yang diikuti
oleh para Hakim, Panitera / Sekretaris dan pegawai Pengadilan
Agama dengan perincian sebagai berikut :
| 151
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
TABEL 5.1
TENAGA TEKNIS YUDISIAL YANG MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN LATIHAN
TAHUN 2012
NO NAMA / NIP JABATAN DIKLAT YANG DI IKUTI
1 2 3 4
1
Naffi, S.Ag, MH NIP. 19701201 199903 1 004
Panitera/Sekretaris Konsolidasi dan Asistensi
LAKIP.
b. Sumber Daya Non Teknis udisial
Selain Sumber Daya Teknis Yudisial, terdapat juga Sumber Daya Non
Teknis Yudisial yang terdiri dari seorang Wakil Sekretaris dan tiga
Urusan yang masing- masing dipimpin oleh seorang kepala urusan.
Tenaga non teknis yudicial yang ada dilingkungan Pengadilan Agama
Mempawah sampai dengan akhir Desember tahun 2012
berjumlah 8 (Delapan) orang.
1 (satu) orang Wakil Sekretaris
3 (tiga) orang Kepala Urusan
4 (empat) orang staf
Dalam rangka meningkatkan kualita dan kemampuan
profesionalisme pegawai non teknis yudisial Pengadilan Agama
Mempawah tahun 2012, telah diikut sertakan dalam berbagai
macam kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang diadakan
oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak, yaitu sebagai berikut :
| 152
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
TABEL 5.2
DATA TENAGA NON TEKNIS YUDISIAL YANG MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2012
NO NAMA/NIP JABATAN DIKLAT YANG DIIKUTI
1 2 3 4
1 Ramdhani Fahyudin, S.HI Cakim 1. Prajabatan Tk. III dan
NIP. 19860506 201101 1 008 Pendidikan Cakim.
2 Wina Ulfah, S.HI CPP / Staf Panmud 1. Prajabatan Tk. III NIP. 19790618 201101 2 005 Permohonan
3 Norika Handayani, SE Staf Ur. Umum 1. Prajabatan Tk. III. 2. Pelatihan dan Ujian
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
4 Yudhi Septiandy, ST Staf Ur. Umum 1. Prajabatan Tk. III. NIP. 19860928 201101 1 016 2. Pelatihan dan
ujian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik. 5 Reka Rasidah, S.Ag Kaur Keuangan 1. Diklat PPAKP.
NIP. 19750115 200212 2 001
6 Nani Wigati Jurusita Pengganti/ 1. Pelatihan dan ujian NIP. 19830724 200604 2 006 Staf Ur. Keuangan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah. 2. Pelatihan Pengadaan
Barang dan Jasa secara
elektronik. 7 Irwan, SH Wk. Sekretaris 1. Pelatihan dan ujian NIP. 19690401 200112 1 001 Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah.
c. Promosi dan Mutasi
Untuk melakukan pembinaan profesi dan karir pegawai, maka telah
diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mempawah
Nomor: W14- A3/1078/KP.04.6/I/2012 tanggal 12 Oktober 2012,
tentang Tim Badan Pertimbangan dan Kepangkatan
(BAPERJAKAT), dengan susunan sebagai berikut :
| 153
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
TABEL 5.3
DATA TIM BADAN PERTIMBANGAN DAN KEPANGKATAN
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH
TAHUN 2012
NO NAMA/NIP JABATAN KET
ORGANIK TIM
1 2 3 4 5
1 Warhan Latief, S.Ag Hakim Madya Pratama Ketua NIP. 19740511 200312 1 001
2 Ade Haryono Kaur Kepegawaian dan Sekretaris NIP. 19641117 198503 1 003 Ortal
3 Uswatun Hasanah, SHI Hakim Pratama Muda Anggota NIP. 19790813 200704 2 001
4 Muhammad Lukman Hakim, S.Ag Hakim Pratama Anggota NIP. 19770204 200904 1 002
5 Naffi, S.Ag Panitera/Sekretaris Anggota NIP. 19701201 199903 1 004
6 Irwan,SH Wk. Sekretaris Anggota NIP. 19690401 200112 1 001
7 Sulaiman, S.HI Wk. Panitera Anggota NIP. 19570828 198003 1 004
d. Pengisian Jabatan Struktural / Fungsional
Penempatan pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan tertentu
membuka kesempatan baginya untuk naik pangkat menurut
jenjang pangkat yang disediakan untuk jabatan tersebut.
Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam mengisi lowongan
jabatan di lingkungan Pengadilan Agama Mempawah setiap
pengangkatan dan pengusulan untuk menduduki suatu jabatan
mempertimbangkan pendidikan, pengalaman, kecakapan,
pangkat, kemampuan penguasaan ilmu maupun kemampuan
memimpin atau membimbing bawahan dan persyaratan-
persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan jabatan yang
akan diisi.
| 154
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Pegawai Pengadilan Agama Mempawah yang mendapatkan
mutasi dan promosi tahun 2012 adalah sebagai berikut :
TABEL 5.4
DATA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH
TAHUN 2012
NO NAMA JABATAN PROMOSI/MUTASI
1 2 3 4
1 Mustafa, SH Wk. Panitera Wk. Panitera PA Bengkayang NIP. 19690724 199203 1 003
2 M. Said , SH Jurusita Pengganti Panitera Pengganti PA. NIP. 19671224 199203 1 004 Bengkayang.
3 Badariah,S.HI Staf Ur. Keuangan Jurusita Pengganti NIP. 19600331 198703 2 001
4 Hanafia Jurusita Staf Pengadilan Agama NIP. 19671224 199203 1 004 Pontianak
5 Drs. Arifin Muhammad, SH, MH Hakim Madya Wk. Ketua PA. Bengkayang NIP. 19641004 199303 1 003 Pratama
6 Sulaiman, SHI Wk. Panitera PA. Wk. Panitera PA. Mempawah NIP. 19570828 198003 1 004 Bengkayang
7 Etha, SH Kaur Kepegawaian Staf PA. Mempawah NIP. 19880301 200904 1 003 PA. Sanggau
8 Uray Gapima Aprianto, SH, MH Hakim Madya Hakim Madya Pratama PA.
Pratama PA. Mempawah Sanggau 9 Ramdhani Fahyudin Cakim Cakim / PNS PA. Kudus
III. PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG
Pengembangan pada aspek manajemen pelayanan, harus disertai dengan
dukungan aspek manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), tanpa
dukungan ini reformasi manajemen pelayanan mustahil dapat
diimplementasikan secara baik.
Pengadilan Agama Bengkayang agar dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka selain
| 155
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
ditunjang dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka
perlu pula dilengkapi dan didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas dan kuantitas yang mencukupi, serta sumber daya manusia
yang benar-benar mempunyai integritas dan dedikasi tinggi dalam
menjalankan tugasnya.
a. Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis Yudisial
Dalam periode 2012 dapat digambarkan keadaan sumber daya
manusia bidang tenaga teknis yudisial terdiri dari :
a. 8 (tujuh) orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua,
b. 1 (satu) orang Panitera/Sekretaris,
c. 1 (satu) orang Wakil Panitera,
d. 2 (dua) orang Panitera Muda,
e. 2 (dua) orang Panitera Pengganti,
f. 1 (satu) orang Jurusita,
g. 5 (lima) orang Jurusita Pengganti.
Untuk lebih jelasnya keadaan sumber daya manusia tenaga teknis
yudisial berdasarkan golongan dapat dilihat tabel berikut ini :
| 156
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Keadaan Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis Yudisial
Per Desember 2012
No. Jabatan
Golongan
Ket IV III II I
a b c d a b c d a b c d a b c d
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ketua
Wakil Ketua
Hakim
Panitera
Wakil Panitera
Panitera Muda
Panitera Pengganti
Jurusita
Jurusita Pengganti
1
1
5
1
1
2
1
2
1
4
1
b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Untuk pelaksanaan tenaga non teknis yudisial Panitera/Sekretaris juga
dibantu oleh :
a. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, dan
b. 3 (tiga) orang Kepala Urusan Bagian.
Adapun tabel keadaan sumber daya manusia non teknis yudisial dapat
dilihat di bawah ini :
| 157
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Keadaan Sumber Daya Manusia Non Tehnis Yudisial
Per Desember 2012
No Jabatan
Golongan
Ket IV III II I
a b c d a b c d a b c d a b c d
1.
2.
Wakil Sekretaris
Kepala Urusan
1
1
2
Dari segi kuantitas jumlah pegawai Pengadilan Agama Bengkayang
saat ini dirasa cukup, sehingga tidak ada yang memegang jabatan
rangkap.
Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di
Pengadilan Agama Bengkayang, baik sumber daya manusia tenaga
teknis yudisial maupun tenaga non teknis yudisial telah dilaksanakan
pembinaan terhadap Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti,
pejabat struktural dan seluruh pegawai secara terpadu secara rutin
sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Pada setiap bulan diadakan diskusi Hakim yang membahas
permasalahan-permasalahan baik administrasi maupun teknis
yustisial, demikian juga untuk Panitera Pengganti dan Jurusita
Pengganti diadakan pembinaan setiap bulan dalam rangka evaluasi
dan perbaikan kinerja, selanjutnya pada setiap akhir bulan diadakan
pembinaan untuk seluruh pegawai dalam rangka evaluasi kinerja dan
perbaikan kinerja. Selain pembinaan yang dilakukan di Kantor
Pengadilan Agama Bengkayang sendiri, pembinaan dilakukan dengan
mengikut sertakan pegawai Pengadilan Agama Bengkayang pada
| 158
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi
Agama maupun oleh Mahkamah Agung.
c. Promosi dan Mutasi
Untuk melakukan pembinaan profesi bagi PNS di lingkungan
Pengadilan Agama Bengkayang telah berjalan promosi jabatan pada
tahun 2012, untuk lebih jelas data Promosi dan Mutasi Pegawai
Pengadilan Agama Bengkayang dapat dilihat tabel berikut :
DATA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG
TAHUN 2012
NO NAMA JABATAN PROMOSI/MUTASI/
PINDAH WILAYAH KERJA
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
Mustafa, SH.
NIP. 19690424 199203 1 003
Masry Muslim, BA.
NIP. 19531215 197903 1 005
Salbiah, SH.
NIP. 19680107 198902 2 001
Mislan, S.Sos.
NIP.19720303 200312 1 004
Wakil Panitera
Panmud
Permohonan
Panitera
Pengganti
Kaur.
Kepegawaian
Wakil Panitera PA Bengkayang
berdasarkan Surat Keputusan
Dirjen Badilag Mahkamah Agung
RI Nomor:
2961/DJA/KP.04.6/SK/XII/2011
tanggal 12 Desember 2011, TMT
: 30-01-2012.
Panitera Pengganti PA
Bengkayang berdasarkan Surat
Keputusan Dirjen Badilag
Mahkamah Agung RI Nomor:
2970/DJA/KP.04.6/SK/XII/2011
tanggal 12 Desember 2011, TMT
: 30-01-2012.
Staf pada PA Pontianak Kelas I.A
berdasarkan Surat Keputusan
Dirjen Badilag MA RI Nomor :
0110/DJA/KP.04.6/SK/II/2012
tanggal 9 Februari 2012.
| 159
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
5.
6.
7.
8.
Herry Andrianto, ST.
NIP. 19850903 200912 1 005
Hasanuddin, S.Ag.
NIP. 19530101 198303 1 010
Drs. Sanusi
NIP. 19641215 199303 1 003
Drs. H. Arifin, SH., MH.
NIP. 19641004 199303 1 002
Kaur.
Kepegawaian
Wakil Ketua
Ketua
Hakim Madya
Pratama
Staf pada PTA Pontianak
berdasarkan Surat Keputusan
Ketua PTA Pontianak Nomor :
W14-A/802/KP.04.5/VI/2012
tanggal 11 Juni 2012, TMT : 01-
07-2012.
Kaur. Kepegawaian pada
Pengadilan Agama Bengkayang
berdasarkan Surat Keputusan
KPTA Pontianak Nomor : W14-
A/803/KP.04.5/VI/2012 , tgl 11-
06-2012, TMT : 28-06-2012.
Ketua PA Putussibau berdasarkan
Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor :
658/SEK/KP.01/SK/9/2012
tanggal 25 September 2012.
Ketua PA Bengkayang
berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor :
660/SEK/KP.01/SK/9/2012
tanggal 25 September 2012.
Wakil Ketua PA Bengkayang
berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor :
660/SEK/KP.01/SK/9/2012
tanggal 25 September 2012.
Promosi dalam bentuk kenaikan pangkat juga diberikan kepada Hakim
dan Pegawai yang telah memenuhi syarat yaitu :
1. Supardi, SE. dari gol III/a ke III/b TMT 1 April 2012.
2. Mislan, S.Sos dari gol III/a ke III/b TMT 1 April 2012.
3. Muhammad Rezani, S.HI. dari gol III/a ke III/b TMT 1 Okt 2012.
4. Firman Wahyudi, S.HI. dari gol III/a ke III/b TMT 1 Okt 2012.
| 160
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Dan pemberian hak kepada Pegawai dalam bentuk Kenaikan Gaji
Berkala (KGB) atas nama :
1. Salbiah, SH TMT : 01-02-2012
2. Zunainah Zaudji TMT : 01-03-2012
3. Siti Istiqoriyah, S.Ag. TMT : 01-03-2012
4. Supardi, SE. TMT : 01-04-2012
5. Mislan, S.Sos TMT : 01-04-2012
6. Ruslan TMT : 01-04-2012
7. Muhammad Nasir TMT : 01-04-2012
8. Muhammad Rezani, S.HI TMT : 01-05-2012
9. Firman Wahyudi, S.HI TMT : 01-05-2012
10. Setiawan Prabowo TMT : 01-12-2012
d. Pengisian Jabatan Struktural
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural antara
lain dimaksudkan untuk membina karir Pegawai Negeri Sipil dalam
jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa Jabatan struktural di Pengadilan Agama Bengkayang baik di
Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan saat ini telah terisi
seluruhnya.
IV. PENGADILAN AGAMA SAMBAS
a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Sumber daya teknis yudisial sebagai salah satu aparatur hukum perlu
ditingkatkan kualitas, kemampuan profesional dan kedudukannya
untuk mendukung kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan
peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia teknis yudisial yang
| 161
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
profesional perlu ditunjang oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang
baik
Dalam rangka meningkatakan kualitas dan kemampuan
profesionalisme pegawai teknis yudisial pengadilan agama sambas
untuk tahun 2012 telah diikut sertakan dalam berbagai macam
kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah
Agung maupun Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, yaitu sebagai
berikut :
DATA TENAGA TEKNIS YUDISIAL
YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2012
No Nama / NIP Jabatan Diklat yang diikuti
1.
2.
Drs.
Muhammad
Dihyah wahid
Drs. Musthofa
Kamal., MH
Ketua/ Hakim
Wakil
Ketua/Hakim
1. Bimbingan Teknis Yudisial Hakim mulai
tanggal 22 s/d 24 Mei 2012 di Pontianak
2. Sosialisasi Pembinaan Hisab Rukyat
tanggal 5 Juli 2012 di Pontianak.
3. Pembinaan dan Supervisi atas Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada 4 Lingkungan
Peradilan tanggal 6 Desember 2012 di
Pontianak
4. Sosialisasi Hasil Rakor dan Bimbingan
Teknis Yustisial Hakim Tinggi PTA
Pontianak tanggal 27 s/d 28 September
2012 di Pontianak
1. Bimbingan Teknis Yudisial Hakim mulai
tanggal 22 s/d 24 Mei 2012 di Pontianak
2. Sosialisasi Pembinaan Hisab Rukyat
tanggal 5 Juli 2012 di Pontianak.
3. Kegiatan Workshop Mediasi Keluarga
tanggal 16 s/d 20 September 2012 di
Jakarta
4. Pembinaan dan Supervisi atas Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada 4 Lingkungan
Peradilan tanggal 6 Desember 2012 di
Pontianak
| 162
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Drs. Safi’., MH
H. Ahmad
Fernandesz,
S.Ag M.Sy
Jamadi, Lc.,
MEI
Izzatun Tiyas
Rohmatin, S.H.I
Abdurrahman
Rahim,
S.H.I.,M.H
Fajar Hernawan,
S.H.I.,M.E.I
Nismatin
Niamah, S.H.I
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
1. Bimbingan Teknis Yudisial Hakim mulai
tanggal 22 s/d 24 Mei 2012 di Pontianak
2. Kegiatan Diskusi Kode etik dan Pedoman
Perilaku Hakim tanggal 8 Juni 2012 di
Pontianak.
1. Bimbingan Teknis Yudisial Hakim mulai
tanggal 22 s/d 24 Mei 2012 di Pontianak
2. Sosialisasi Pembinaan Hisab Rukyat
tanggal 5 Juli 2012 di Pontianak.
1. Bimbingan Teknis Yudisial Hakim mulai
tanggal 22 s/d 24 Mei 2012 di Pontianak
2. Kegiatan Diskusi Kode etik dan Pedoman
Perilaku Hakim tanggal 8 Juni 2012 di
Pontianak.
1. Bimbingan Teknis Yudisial Hakim mulai
tanggal 22 s/d 24 Mei 2012 di Pontianak
2. Kegiatan Diskusi Kode etik dan Pedoman
Perilaku Hakim tanggal 8 Juni 2012 di
Pontianak.
3. Sosialisasi Mediasi Keluarga tanggal 30
Maret 2012 di Pontianak.
1. Bimbingan Teknis Yudisial Hakim mulai
tanggal 22 s/d 24 Mei 2012 di Pontianak.
2. Kegiatan Diskusi Kode etik dan Pedoman
Perilaku Hakim tanggal 8 Juni 2012 di
Pontianak
1. Bimbingan Teknis Yudisial Hakim mulai
tanggal 22 s/d 24 Mei 2012 di Pontianak.
2. Kegiatan Diskusi Kode etik dan Pedoman
Perilaku Hakim tanggal 8 Juni 2012 di
Pontianak
1. Bimbingan Teknis Yudisial Hakim mulai
tanggal 22 s/d 24 Mei 2012 di Pontianak.
2. Kegiatan Diskusi Kode etik dan Pedoman
Perilaku Hakim tanggal 8 Juni 2012 di
Pontianak
3. Sosialisasi Mediasi Keluarga tanggal 30
| 163
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Junaidi, SH
Antin
Rukmiyati, SH
Rudi Hartono,
SH
Marlina, S.H.
MH
M. Said, S.H
Zulfian, S.EI
Panitera/
Sekretaris
Wakil Panitera
Panitera Muda
Hukum
Panitera Muda
Gugatan
Panitera
Pengganti
Jurusita
Pengganti/ Staf
Panitera Muda
Hukum
Maret 2012 di Pontianak.
Pembinaan dan Supervisi atas Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada 4 Lingkungan
Peradilan tanggal 6 Desember 2012 di
Pontianak
Pembinaan dan Supervisi atas Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada 4 Lingkungan
Peradilan tanggal 6 Desember 2012 di
Pontianak
1. Sosialisasi dan Pelatihan Petugas Meja
Informasi tanggal 2 Februari 2012 di
Pontianak.
2. Sosialisasi Meja Informasi dan
Infoperkara.badilag.net tanggal 19 s/d 20
April 2012 di Pontianak.
3. Bimbingan Teknis Panitera Pengganti
mulai tanggal 28 s/d 30 Mei 2012 di
Pontianak.
Bimbingan Teknis Panitera Pengganti mulai
tanggal 28 s/d 30 Mei 2012 di Pontianak.
Bimbingan Teknis Panitera Pengganti mulai
tanggal 28 s/d 30 Mei 2012 di Pontianak.
1. Sosialisasi dan Pelatihan Petugas Meja
Informasi tanggal 2 Februari 2012 di
Pontianak.
2. Sosialisasi Meja Informasi dan
Infoperkara.badilag.net tanggal 19 s/d 20
April 2012 di Pontianak.
b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Selain membawahi tenaga teknis yudisial, Panitera/Sekretaris juga
membawahi tenaga non teknis yudisial yang terdiri dari seorang wakil
sekretaris dan tiga bagian yang masing-masing di pimpin oleh seorang
kepala urusan.
| 164
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Tenaga non teknis yudisial yang ada di lingkungan Pengadilan Agama
Sambas sampai dengan akhir Desember 2012 berjumlah 5 (lima)
orang dengan perincian sebagai berikut :
- 1 (satu) orang Wakil Sekretaris
- 3 (tiga) orang Kepala Urusan
- 1 (satu) orang staff
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme
pegawai non teknis yudisial Pengadilan Agama Sambas tahun 2012,
telah diikut sertakan dalam berbagai macam kegiatan pendidikan dan
pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan
Tinggi Agama, maupun Departemen Keuangan, yaitu sebagai berikut :
No Nama / NIP Jabatan Diklat yang diikuti
1.
2
3
4
Junaidi, SH
Muksin, S.Ag
Dini febriselsera, ST
Desiyanti, S.H
Panitera/Sekretari
s
Wakil Sekretaris
Kepala Urusan
Umum
Kepala Urusan
Keuangan dan
Perencanaan
1. Sosialisasi Hasil Rakor dan Bimbingan
Teknis Yustisial Hakim Tinggi PTA
Pontianak tanggal 27 s/d 28 September
2012 di Pontianak
2. Diklat Program Percepatan Akuntabilitas
Keuangan Pemerintah (PPAKP) tanggal
3 Mei 2012.di Pontianak
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa secara
Elektronik tanggal 8 Maret 2012 di
Pontianak.
1. Pelatihan dan ujian Sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa tanggal 21 s/d 24
Februari 2012 di Pontianak
2. Sosialisasi/Registrasi Pin PPSPM dan
Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
tanggal 5 Julim2012 di Singkawang.
3. Sosialisasi Pengelolaan BMN tanggal 11
September 2012 di Singkawang
1. Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor : PER-
37/PB/2012 tanggal 28 Desember 2012
| 165
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
5
6.
7.
8.
Syahrul Fitriadi
Fenty Novianty,
A.Md
Ruslan
Ayu Afrianti, SE
Bendahara
Pengeluaran
Jurusita
Pengganti
Jurusita
Pengganti
Staf
Kepegawaian
di Pontianak.
2. Sosialisasi tentang LPJ Bendahara dan
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker
tanggal 12 Desember 2012 di Pontianak.
1. Pelatihan dan ujian Sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa tanggal 21 s/d 24
Februari 2012 di Pontianak.
2. Sosialisasi/Registrasi Pin PPSPM dan
Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
tanggal 5 Julim2012 di Singkawang.
3. Sosialisasi Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Tahun 2012 tanggal 17
Oktober 2012 di Singkawang
4. Sosialisasi tentang LPJ Bendahara dan
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker
tanggal 12 Desember 2012 di Pontianak
Pelatihan dan ujian Sertifikasi Pengadaan
Barang/Jasa tanggal 21 s/d 24 Februari
2012 di Pontianak
Sosialisasi Pengelolaan BMN tanggal 11
September 2012 di Singkawang
1. Diklat Prajabatan Gol.III tanggal 23
April s/d 16 Mei 2012 di Bogor
2. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa secara
Elektronik tanggal 8 Maret 2012 di
Pontianak.
Beberapa kegiatan yang telah diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua dan
Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Sambas tahun 2012 yaitu :
1. Pelantikan dan Pelepasan Hakim Tinggi di Lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama.
2. Pelantikan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang dan Ketua
Pengadilan Agama Putussibau.
3. Upacara Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
4. Pembahasan dan Penyusunan RKA-KL tahun anggaran 2012.
| 166
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
5. Rakerda Terbatas di Pontianak.
6. Rapat Pengurus Daerah PTWP. PTA Pontianak
c. Promosi dan Mutasi
Dalam melakukan promosi dan mutasi Pengadilan Agama Sambas
ada yang dilakukan berdasarkan Baperjakat oleh Pengadilan Agama
Sambas, dan ada yang dilakukan berdasarkan Baperjakat PTA
Pontianak maupun TPM Pusat Pengadilan Agama Sambas sendiri
telah melakukan sidang Baperjakat selama tahun 2012.
NO NAMA / NIP JABATAN PROMOSI/MUTASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Izzatun Tiyas Rohmatin,
S.HI.,S.H
Syanurilia S, S.E
Jamadi, Lc., M.EI
H. Ahmad Fernandesz,
S.Ag.,M.Sy
Asnul, S.H
M. Said, S.H
Badariah, S.HI
Hakim
Kaur Keuangan
dan Perencanaan
Hakim
Hakim
Panmud
Permohonan
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Mutasi ke Pengadilan Agama Madiun
Nomor SK :
1528/DJA/KP.04.6/SK/VI/2012
Tanggal 7 Juni 2012
Mutasi ke Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 14 Agustus 2012
Mutasi ke Pengadilan Agama Singaraja
Nomor SK : 523/SEK/KP.01/SK/9/2012,
tanggal 25 September 2012
Mutasi ke Pengadilan Agama Kotabumi
Nomor SK : 878/SEK/KP.01/SK/11/2012
Tanggal 14 November 2012
Mutasi dari Pengadilan Agama Putussibau
ke Pengadilan Agama Sambas Nomor
SK : 2963/DJA/KP.04.6/SK/XII/2011
Tanggal 19 Desember 2011
Mutasi dari Pengadilan Agama Mempawah
ke Pengadilan Agama Sambas
Nomor SK :
2967/DJA/KP.04.6/SK/XII/2011
Tanggal 19 Desember 2011
Mutasi dari Pengadilan Agama Mempawah
| 167
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
8.
9.
10.
11.
Dini Febriselsera, S.T
Suriyadi
Syanurilia S, S.E
Desiyanti, S.H
Kaur Umum
Kaur Kepegawaian
dan Ortala
Kaur Keuangan
dan Perencanaan
Staf
ke Pengadilan Agama Sambas
Nomor SK :
0100/DJA/KP.04.6/SK/II/2012
Tanggal 6 Februari 2012
Promosi dari Kaur Keuangan dan
Perencanaan menjadi Kaur Umum
Nomor SK : W14-A/166/KP.04.5/I/2012
Tanggal 17 Januari 2012
Promosi dari Umum menjadi Kaur
Kepegawaian dan Ortala
Nomor SK : W14-A/167/KP.04.5/I/2012
Tanggal 17 Januari 2012
Promosi dari Staf menjadi Kaur Keuangan
dan Perencanaan Nomor SK : W14-
A/165/KP.04.5/I/2012 Tanggal 17 Januari
2012
Promosi dari Staf menjadi Kaur Keuangan
dan Perencanaan
Nomor SK : W14-
A/1144/KP.04.5/VIII/2012
Tanggal 14 Agustus 2012
Disamping promosi jabatan, juga ada promosi kenaikan pangkat yaitu :
e. Kenaikan Pangkat
No Nama/NIP No. SK Tanggal Kenaikan
Pangkat Periode
1.
Fajar Hernawan,
S.HI.,M.EI
NIP. 19800116 200904 1
003
0425/DjA/Kp.04
.1/SK/IV/2012
04-04-
2012
Dari Penata
Muda (III/a) ke
Penata Muda
Tk. (III/b)
Apri 2012
2.
Muksin, S.Ag
NIP. 19710511 200312 1
001
W14-
A/574/KP.04.1/I
V/2012
17-04-
2012
Dari Penata
Muda Tk.I
(III/b) ke Penata
(III/c)
April 2012
| 168
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3. Asnul, S.H
NIP. 19610308 198703 1
001
0688/DJA/KP.0
4.1/SK/V/2012
07-05-
2012
Dari Penata
(III/c) ke Penata
Tk. I (III/d)
April 2012
4.
M. Said, S.H
NIP. 19671224 199203 1
004
0776/DJA/KP.0
4.1/SK/V/2012
09-05-
2012
Dari Penata
Muda (III/a) ke
Penata Muda
Tk.I (III/b)
5.
Suyanto
NIP. 19630317 199003 1
003
0777/DJA/KP.0
4.1/SK/V/2012
09-05-
2012
Dari Penata
Muda (III/a) ke
Penata Muda
Tk.I (III/b)
f. Pengangkatan CPNS ke PNS
No Nama/NIP Pangkat/Gol.
Ruang No. SK Tanggal
1.
Ayu Afrianti, S.E
NIP. 19880410 201101 2
008
Penata Muda
(III/a)
356/SEK/PNS.00.2/VI/2012
25-06-
2012
V. PENGADILAN AGAMA SANGGAU
Dalam susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan agama,
sumber daya teknis yudisial terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim,
Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda Permohonan, Panitera
Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, Juru Sita dan
Juru Sita pengganti.
Sumber daya teknis yudisial sebagai salah satu aparatur hukum, perlu terus
ditingkatkan kualitas, kemampuan profesional dan kedudukannya untuk
mendukung kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan yang
berkualitas dan bertanggung jawab. Upaya meningkatkan kualitas sumber
| 169
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
daya manusia teknis yudisial yang profesional perlu ditunjang oleh sistem
pendidikan dan pelatihan, termasuk pembinaan profesi hukum.
Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tentang teknis yudisial
dapat juga ditempuh dengan mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat)
struktural yang dipersyaratkan apabila terpilih untuk dipersiapkan
memangku jabatan pimpinan pengadilan. Adapun maksud Diklat tenaga
teknis yudisial agar dihasilkan tenaga yang profesional dibidang teknis
peradilan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat
khususnya para pencari keadilan dengan sebaik-baiknya dan mampu
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
Jumlah pegawai pada Pengadilan Agama Sanggau sampai dengan akhir
Desember 2012 berjumlah 21 orang yang menduduki jabatan baik dalam
bidang tenaga Teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial, sebagaimana
dalan uraian jabatan berikut:
1. Ketua : 1 orang
2. Wakil Ketua : 1 orang
3. Hakim : 3 orang
4. Panitera/Sekretaris : 1 orang
5. Wakil Sekretaris : 1 orang
6. Wakil Panitera : 1 orang
7. Panitera Muda : 3 orang
8. Kepala Urusan : 3 orang
9. Jurusita Pengganti : 4 orang
10. Staf Pelaksana : 3 orang
Jumlah : 21 orang
| 170
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
JUMLAH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SANGGAU TAHUN 2012
Dengan komposisi tersebut permasalahan yang dihadapi yaitu adanya
jabatan rangkap hingga saat ini belum bisa dihindari seiring dengan
bertambahnya jumlah penerimaan perkara tiap tahunnya sehingga
dirasakan beban kerja meningkat dan tentunya membutuhkan penambahan
jumlah pegawai. Selain itu dengan adanya kemajuan teknologi yang
menuntut pelaksanaan kerja melalui sistem aplikasi yang mengharuskan
setiap unit kerja menyediakan tenaga yang bertugas mengelola sistem yang
telah dibuat (aplikasi) tersebut yang menyebabkan pekerjaan rangkap tidak
dapat dihindari.
Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Sanggau dibedakan dalam
dua bidang, yakni:
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Dalam susunan organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan
Agama, sumber daya teknis yudisial terdiri dari Ketua, Wakil Ketua ,
Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Jurusita
dan Jurusita Pengganti.
| 171
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Sumber daya teknis yudisial sebagai salah satu aparatur hukum perlu
ditingkatkan kualitas, kemampuan profesional dan kedudukannya
untuk mendukung kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan
peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab.
Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia teknis yudisial
yang profesional harus ditunjang oleh sistem pedidikan dan pelatihan,
termasuk pembinaan profesi hukum.
Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia teknis yudisial dapat
ditempuh dengan mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) struktural
yang dipersyaratkan apabila terpilih untuk dipersiapkan memangku
jabatan pimpinan pengadilan. Adapun maksud Diklat tenaga teknis
yudisial agar dihasilkan tenaga profesional dibidang teknis peradilan
dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para
pencari keadilan dengan sebaik-baiknya dan mampu bertanggung
jawab dalam melaksanakan tugasnya.
Berikut digambarkan susunan personil Tenaga Teknis Yudisial
Pengadilan Agama Sanggau serta diklat yang pernah diikuti yang
dijelaskan dalam tabel berikut:
TENAGA TEKNIS YUDISIAL PADA PENGADILAN AGAMA SANGGAU
NO NAMA JABATAN DIKLAT YANG DIIKUTI
1 2 3 4
1
2
Drs. H.M. Ghofar
Rasmin, M.H
Drs. Mohamad
Chabib
Ketua/
Hakim Madya
Muda
Wakil Ketua/
Hakim Madya
Muda
1. Pendidikan Cakim Tahun 1995
2. Pembinaan Teknis Yudisial
Tahun 1996
3. Pelatihan Teknis Yustisial tahun
1999
4. Pelatihan Teknis Yustisial
Tahun 2006
1. Pendidikan Hakim Tahun
2001
2. Pendidikan Teknis Yustisial
| 172
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3.
4.
5.
6.
7.
M. Syaefuddin, S.H.I.
Andriani, S.Ag.
Dra. Farida Hanim
Muhammadiyah,
S.Ag
H. Amsyar Ghozali
Hakim Pratama
Muda
Hakim Pratama
Muda
Hakim Pratama
Madya
Panitera
Sekretaris
Wakil Panitera
Tahun 2004
1. Prajabatan Tahun 2007
2. Pendidikan Calon Hakim Tahun
2007
1. Prajabatan tahun 2000
2. Pendidikan Panitera Pengganti
tahun 2002
3. Pendidikan Calon Hakim Tahun
2008
1. Prajabatan Tahun 2000
2. Pelatihan Tenaga Penyuluh
Di Lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Irian Jaya
3. Orientasi Peningkatan
Wawasan Kepemimpinan Tenaga
Teknis Yudisial Pengadilan
Agama Tahun 2003
4. Pendidikan Calon Panitera
Pengganti Tahun 2003
5. Pelatihan Teknis Fungsional
Peningkatan Profesinalisme
Panitera Pengganti Peradilan
Agama Tahun 2005
6. Pendidikan Calon Hakim Tahun
2008
1. Prajabatan Tahun 1999
2. Pendidikan Tenaga Teknis
Tahun 2000
3. Pelatihan Administrasi
Kepegawaian Tahun 2002
4. Pendidikan Calon Panitera
Pengganti Tahun 2002
1. Prajabatan Tahun 1980
2. Pelatihan Yustisial Kepaniteraan
Tahun 1981
3. Pelatihan Yustisial Kepaniteraan
Tahun 1983
4. Penataran P4 Tahun 1983
| 173
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Salimin, S.Ag
Munadi, S.Ag., S.Pd.
Hamdani, S.Ag.,S.Pd.
Ferdian
Slamet Supriyadi
Pratiwi Kurniasari
Esma
Panmud
Permohonan
Panmud
Gugatan
Panmud Hukum
Jurusita
Pengganti
Jurusita
Pengganti
Jurusita
Pengganti
5. Penataran Perencanaan
Departemen Agama Tahun 1990
6. Pendidikan Calon Panitera
Pengganti Tahun 1994
1. Latihan Prajabatan Tahun 1993
2. Penataran Calon Jurusita
Pengganti Tahun 1994
3. Pendidikan Calon Panitera
Pengganti Tahun 1999
4. Pelatihan Teknis Fungsional
Panitera Pengganti se-Indonesia
Tahun 2009
1. Kursus Pemograman (Program
Dasar Komputer) Tahun 1995
2. Pendidikan Prajabatan Gol. III
Tahun 1997
3. Pendidkan dan Pelatihan
Bendaharawan Pengeluaran
Tahun 2000
4. Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Umum Tahun 1997
5. Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Kepegawaian
tahun 2002
6. Pendidikan Pelatihan Calon
Panitera Pengganti Tahun
Pengadilan Agama tahun 2002
1. Prajabatan Gol. III Tahun 2002
2. Pendidikan Calon Panitera
Pengganti Tahun 2004
1. Pendidikan Prajabatan Gol II
Tahun 2007
1. Pendidikan Prajabatan Gol. II
Tahun 2007
1. Prajabatan Gol II tahun
| 174
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
2007
b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial.
Pada Pengadilan Agama Sanggau selain tenaga Teknis Yudisial,
Panitera/Sekretaris juga membawahi teknis Non Teknis Yudisial yang
terdiri dari seorang Wakil Sekretaris dan tiga Sub Bagian yang masing-
masing di pimpin oleh seorang Kepala Urusan. Pendidikan dan
Pelatihan bagi tenaga non teknis yudisial menunjuk kepada
Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil berupa
Diklat Struktural.
Tenaga non teknis yudisial yang ada di Pengadilan Agama Sanggau
tahun 2010 berjumlah 4 (empat) orang dengan rincian sebagaimana
tabel di bawah ini :
TENAGA NON TEKNIS YUDISIAL PADA PENGADILAN AGAMA
SANGGAU
NO NAMA JABATAN DIKLAT YANG DIIKUTI
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
Mohd. Agus,
S.H.
Juanti, SE.
A. Muin
Lisa Kurniawati,
S.Kom
Wakil
Sekretaris
Kaur.
Kepegawaian
Kaur.
Keuangan
Kaur. Umum
1. Prajabatan Tahun 1999
2. Pendidikan PP Tahun 2002
3. Diklat Pim IV Tahun 2010
4. Bintek Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun 2011
1. Prajabatan Tahun 2007
1. Prajabatan tahun 1992
2. Pebdidikan Jurusita Pengganti Tahun
1994
3. Pendidikan PP tahun 2002
1. Prajabatan Tahun 2010
| 175
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
DATA STAF PELAKSANA PADA PENGADILAN AGAMA SANGGAU
NO NAMA JABATAN DIKLAT YANG
DIIKUTI
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
Syofyan, S.H.I
Miftahul Jannah,
S.H.I
Safni Eriza, A.Md
Ikhwan Khairuddin,
S.H.
Staf Umum
Calon Paniatera
Pengganti
Kasir
Staf Panitera Muda
Hukum
1. Prajabatan tahun 1981
2. Pendidikan PP Tahun
2004
1. Prajabatan Tahun 2007
1. Prajabatan Tahun 2007
1. Prajabatan Tahun 2012
Seiring dengan makin bertambahnya beban kerja sedangkan jumlah
pegawai yang ada masih dirasakan kurang, maka rangkap jabatan
tidak dapat dihindari. Di Pengadilan Agama Sanggau terdapat
sejumlah pegawai yang bekerja selain bedasarkan tupoksi-nya juga
merangkap sebagai operator maupun jurusita. Berikut digambarkan
sejumlah pegawai yang memangku jabatan rangkap:
DATA PEGAWAI YANG MERANGKAP JABATAN
PADA PENGADILAN AGAMA SANGGAU
NO NAMA TUGAS POKOK RANGKAP
1 2 3 4
1
2.
3.
4.
Slamet Supriyadi
A. Muin, S.Hi.
Ferdian
Pratiwi Kurniasari
Jurusita Pengganti
Kaur. Keuangan
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Bendahara Pengeluaran
Staf Keuangan
Jurusita Pengganti
Operator SAKPA
Staf Umum
Staf Panmud Gugatan
Staf Meja II
| 176
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
5.
Esma
Lisa Kurniawati,
S.Kom
Kaur. Umum
Pembuat Daftar Gaji
Operator SIMAK
Dalam menjalankan suatu organisasi tentunya diperlukan pegawai
yang benar-benar kompeten dalam bidang kerjanya, dan hal itu
tentunya hanya dapat dicapai dengan pendidikan formal. Kondisi
tingkat pendidikan pegawai Pengadilan Agama Sanggau pada tahun
2012 ini dapat digambarkan dalam uraian tabel berikut:
TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SANGGAU
Dari gambaran pendidikan formal pegawai diatas diketahui bahwa
rata-rata pendidikan pegawai berada pada tingkatan S1 (Sarjana
Lengkap), namun hal itu tentunya masih membutuhkan peningkatan
pengetahuan seiring makin luasnya cakupan bidang peradilan Agama
yang tidak hanya sebatas urusan dalam sengketa perkawinan namun
sekarang dihadapkan pada bidang pemahaman Ekonomi Syariah.
NO JENJANG
PENDIDIKAN JUMLAH
1 2 3
1 S2 1
2 SI 15
3 DIII 1
SLTA 4
JUMLAH 21
| 177
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
JENJANG PENDIDIKAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SANGGAU TAHUN 2012
Dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai
diadakan pembinaan dan pengelolaan dengan mengadakan
pendidikan dan latihan dalam bidang kegiatan yang berbeda. Selama
tahun 2012 telah diadakan pendidikan dan latihan pegawai baik pada
jabatan Teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial yaitu:
1. Sosialisasi dan pelatihan petugas meja informasi; tanggal 2
Februari 2012 diikuti oleh Hamdani, S.Ag.,S.Pd. dan Ikhwan
Khairuddin, SH.;
2. Pelatihan dan Ujian Pengadaan Barang dan Jasa; tanggal 21 – 24
Pebruari 2012 di Hotel Kapuas Palace, diikuti oleh Juanti, SE.,
Lisa Kurniawati, S.Kom., Mirza Aditya, A.Md., dan Ferdian.;
3. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik; tanggal
12 – 13 Maret 2012 diikuti oleh Lisa Kurniawati, S.Kom., dan
Slamet Supriyadi;
4. Konsolidasi dan Asistensi SAKIP; tanggal 21 Maret 2012 di Hotel
Orchard, diikuti oleh Muhammadiyah, S.Ag., dan Mohd. Agus, SH.;
5. Sosialisasi Audit Kinerja; tanggal 16 Maret 2012 di PTA.
Pontianak, diikuti oleh Drs. H.M. Ghofar Rasmin, MH. dan
Muhammadiyah, S.Ag.;
| 178
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
6. Sosialisasi Mediasi Keluarga; tanggal 30 Maret 2012 di
PTA.Pontianak, diikuti oleh Urai Gapima Aprianto, MH. Dan M.
Syaefuddin, S.HI.;
7. Sosialisasi dan Supervisi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Seluruh Badan Peradilan; tanggal 2 – 4 April 2012 di Hotel
Orchard, diikuti oleh Drs.H.M.Ghofar Rasmin, MH. dan
Muhammadiyah, S.Ag.
8. Koordinasi tentang Aplikasi Sistem Manajement Tanah Pemerintah
(SIMANTAP) yang dilaksanakan dari tanggal 5 April 2012 di
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, diikuti oleh : Lisa Kurniawati,
S.Kom dan Mirza Aditya, A.Md.
9. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah yang dilaksanakan dari
tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 April 2012di Hotel Kapuas
Pontianak diikuti oleh : Muhammadiyah, S.Ag., Moh. Agus, SH.,
Munadi, S.Ag. SH., Mirza Aditya, A.Md., dan Safni Eriza, A.Md.
10. Update Data Simkep Badilag dan Peremajaan Data SAPK BKN
yang dilaksanakan dari tanggal 17 April 2012 di Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak, diikuti oleh : Juanti, SE.
11. Pendidikan dan Latihan Prajabatan Gol II dan Gol III Tahun 2012
yang dilaksanakan dari tanggal 23 April sampai dengan tanggal 16
Mei 2012 di Badan Diklat Kumdil Megamendung Bogor, diikuti oleh
Ikhwan Khairuddin, SH.
12. Sosialisasi Meja Informasi dan Infoperkara.badilag. net yang
dilaksanakan dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 April 2012
di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, diikuti oleh : Pratiwi
Kurniasari Esma dan Ikhwan Khairuddin, SH.
13. Pendidikan dan Latihan Program Percepatan Akuntabilitas
Keangan Pemerintah (PPAKP) Tahun 2012 yang dilaksanakan
dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012 di Hotel
Orchrad Pontianak, diikuti oleh : Muhammadiyah, S.Ag.
| 179
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
14. Bimbingan Tekhnis Yudisial Hakim yang dilaksanakan dari tanggal
22 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 di Hotel Kapuas Palace
Pontianak, diikuti oleh : Uray Gapima Aprianto, MH., M.
Syaefuddin, S.HI., Andriani, S.Ag. dan Dra. Farida Hanim.
15. Bimbingan Tehnis Yudisial Panitera Pengganti yang dilaksanakan
dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 di Hotel
Kapuas Palace Pontianak, diikuti oleh : Hamdani, S.Ag.
S.Pd.,Salimin, S.Ag. dan Munadi, S.Ag. SH.
16. Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2013 yang
dilaksanakan dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012
di Hotel Kapuas Palace Pontianak, diiuti oleh : Muhammadiyah,
S.Ag., A. Muin, S.HI. dan Mirza Aditya, A.Md.
17. Pembinaan Hisab Rukyat yang dilaksanakan dari tanggal 4 sampai
dengan tanggal 6 Juli 2012 di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
diikuti oleh : Drs.H.M.Ghofar Rasmin, MH., Drs.H.Ibrahim.P.Tamu,
SH., dan Munadi, S.Ag. SH.
18. Lokakarya Sidang Keliling yang dilaksanakan dari tanggal 17
sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 di Hotel Atlet Century Jakarta,
diikuti oleh: Drs.H.M.Ghofar Rasmin, MH.
19. Penelaahan Pagu Sementara Tahun 2013 yang dilaksanakan dari
tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 di Pengadilan
Tinggi Agama Pontianak diikuti oleh : Muhammadiyah, S.Ag. dan
Mirza Aditya, A.Md.
20. Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Penyusunana Laporan
Keuangan satuan kerja yang dilaksanakan dari tanggal 15 sampai
dengan tanggal 17 Oktober 2012 di Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak, diikuti oleh : Lisa Kurniawati, S.Kom., dan Mirza Aditya,
A.Md.
21. Pendidikan dan Latihaan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Tahun 2012 yang dilaksanakan dari tanggal 26 Nopember s/d 7
| 180
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Desember 2012 di badan Diklat Kumdil Megamendung Bogor,
diikuti oleh Muhammadiyah, S.Ag.
c. Promosi, Mutasi serta Purnabakti
Untuk melakukan pembinaan profesi dan karir pegawai, maka telah
diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangggau
Nomor W14-A4/502.a/KP.02/VII/2008, tanggal 22 Juli 2008 tentang
Susunan Personalia Tim Pertimbangan dan Mutasi Di Lingkungan
Pengadilan Agama Sanggau yang secara berkala telah dilakukan
promosi dan mutasi bagi pegawai oleh Baperjakat secara berjenjang.
Tahapannya adalah penyusunan bahan rapat Baperjakat dilakukan
oleh Baperjakat yang dipimpin oleh Wakil Ketua yang dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan. Hasil rapat Baperjakat ini dituangkan
dalam Surat Keputusan Promosi dan Mutasi yang ditanda tangani oleh
Ketua.
Adapun promosi/mutasi pegawai yang terjadi di Pengadilan Agama
Sanggau pada tahun 2012 digambarkan dalam uraian tabel berikut:
PELAKSANAAN MUTASI/PROMOSI PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA SANGGAU TAHUN 2012
N
o Nama Pegawai
Mutasi/Promosi/Penempatan Keterangan
Asal Penempatan
1 2 3 4 5
1
2
3
Drs. H.
Ibrahim P
Tamu, SH.
Urai Gapima
Aprianto, MH.
Samsiatul
Rosidah
PA.
Sanggau
PA Sanggau
PA Sanggau
PA Kelas 1-A
Palu
PA Mempawah
PA. Bangli
SK:
579/SEK/KP.01/SK/9/201
2
Tanggal 25 September
2012
SK:554/SEK/Kp.01/SK/9/
2012
Tanggal 25 September
| 181
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
4
5
6
7
Mirza Aditya,
A.Md
Etha, SH.
Juanti, SE.
Safni Eriza
PA Sanggau
PA.
Sanggaau
Staf Umum
PA.
Sanggau
Staf
Kepaniteraa
n PA.
Sanggau
PTA PTK
PA. Mempawah
Kaur.
Kepegawaian
PA. Sanggau
Jurusita
Pengganti PA
Sanggau
2012
SK:852/SEK/KP.01/SK/1
1/2012
Tanggal 14 Nopember
2012
SK: W14-
A/1521/KP.04.5/XI/2012
Tanggal 26 Nopember
2012
SK: W14-
A/241/KP.04.5/1/2012
Tanggal 30 Januari 2012
SK: W14-
A/242/Kp.04.5/I/2012
Tanggal 30 Januari 2012
SK: W14-
A4/376/KP.04.6/IV/2012
Tanggal 4 April 2012
d. Pengisian Jabatan Struktural
Menempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan tertentu
membuka kesempatan baginya untuk menunjang karirnya dan melihat
jenjang kepangkatan yang disediakan untuk jabatan tersebut.
Untuk lebih menjamin objektivitas dalam mengisi lowongan jabatan di
lingkungan Pengadilan Agama Sanggau dalam menduduki suatu
jabatan perlu dipertimbangkan persyaratan-persyaratan seperti tingkat
pendidikan, pengalaman, kecakapan, pangkat, kemampuan baik
kemampuan penguasaan ilmu maupun kemampuan memimpin atau
membimbing dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan,
tergantung dari lowongan jabatan yang akan diisi tersebut.
Untuk pengembangan karir pegawai yang dipandang memenuhi
persyaratan meskipun ia belum pernah menduduki jabatan,
| 182
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
mempunyai kemungkinan untuk suatu saat diangkat menduduki
jabatan.
Untuk dapat memperoleh kesempatan dalam jabatan itu, dari diri
pegawai itu sendiri dituntut adanya kemampuan dan kemauan bekerja
yang baik disamping penguasaan ilmu, baik dari tingkat pendidikannya
maupun yang diperoleh melalui Diklat.
Dalam mutasi jabatan selanjutnya dimungkinkan :
a. Mutasi ke jabatan lain yang sama eselonnya dimaksudkan agar ia
memperoleh tambahan pengalaman serta pengetahuan dari
jabatan yang baru, yang mungkin sama eselonnya namun
mempunyai beban kerja yang lebih besar dan tanggung jawab
yang lebih besar pula.
b. Mutasi jabatan yang lebih tinggi eselonnya bagi pejabat yang telah
menunjukkan prestasi dan dipandang dapat menduduki jabatan
yang lebih tinggi eselonnya yang memerlukan pengetahuan yang
tidak jauh beda dengan jabatan semula.
VI. PENGADILAN AGAMA SINTANG
Di awal tahun 2012 jumlah Pegawai beserta Hakim Pengadilan Agama
Sintang sebanyak 27 orang dan tenaga honorer 6 orang. Beberapa kali
terjadi mutasi masuk dan keluar Pengadilan Agama Sintang sehingga pada
akhir tahun 2012 jumlah Pegawai beserta Hakim yang ada sebanyak 25
orang dan tenaga honorer 6 orang
| 183
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
1) Berdasarkan Pendidikan
Diagram 4 Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan
2) Berdasarkan golongan/Ruang
NO. PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH
1. IV/b 1
2. IV/a 1
3. III/d 2
4. III/c 1
5. III/b 10
6. III/a 5
7. II/d -
8. II/c 2
9. II/b 2
10. II/a 1
Tabel 4 Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Gol. Ruang
3) Berdasarkan Jenis Kelamin
No. JENIS KELAMIN JUMLAH
1. LAKI-LAKI 19
2. PEREMPUAN 6
Tabel 5 Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin
| 184
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
4) Berdasarkan Usia
NO. USIA JUMLAH
1. 20 – 30 7
2. 31 – 40 8
3. 41 – 50 7
4. 51 - 60 3
Tabel 6 Keadaan Pegawai Menurut Usia
a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial
Diakhir tahun 2012 sumber daya manusia teknis yudicial berjumlah 23
orang yang terdiri dari :
- Hakim (termasuk Ketua) sebanyak 5 orang
- Panitera /Sekretaris sebanyak 1 orang
- Wakil Panitera sebanyak 1 orang
- Panitera Muda (merangkap PP) sebanyak 3 orang
- Panitera Pengganti sebanyak 1 orang
- Jurusita sebanyak 1 orang
- Jurusita Pengganti sebanyak 8 orang
- Staf Kepaniteraan sebanyak 3 orang
b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial
Diakhir tahun 2012 sumber daya manusia non teknis yudicial
berjumlah 8 orang yang terdiri dari :
a. Wakil Sekretaris 1 Orang)
b. Kaur (Kepala Urusan) terdiri dari :
- 1 orang Kaur Umum (merangkap Jurusita Pengganti);
- 1 orang Kaur Keuangan dan Perencanaan;
- 1 orang Kaur Kepegawaian dan Ortala (merangkap Jurusita
Pengganti);
- 1 orang Bendahara Pengeluaran (merangkap Jurusita
Pengganti);
| 185
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
- 1 orang Bendahara Penerima (merangkap Jurusita Pengganti)
- 1 orang operator SIMAK-BMN (merangkap Jurusita Pengganti)
- 1 orang operator SAPK dan SIMKEP ONLINE (merangkap
Jurusita Pengganti)
c. Promosi dan Mutasi
Selama Januari hingga Desember 2012 dapat dikemukakan sebagai
berikut :
a. Mutasi Masuk ke Pengadilan Agama Sintang yaitu :
- Utin Masayu, SH Surat Keputusan Nomor: W14-
A/464/KP.04.5/III/2012 Tanggal 19 Maret 2012 dari Pengadilan
Agama Putussibau
b. Mutasi Keluar dari Pengadilan Agama Sintang yaitu :
- Drs. Ahmad Wahib, SH, MH. Surat Keputusan Nomor :
1405/DJA/KP.04.6/SK/VI/2012 tanggal 31 Juli 2012 ke
Pengadilan Agama Ngawi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya
- Sitti Rahmaniah, SHI. Surat Keputusan Nomor :
1291/DJA/KP.04.6/SK/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 ke
Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak
- Drs. Asfuhat Surat Keputusan Nomor :
541/SEK/KP.01/SK/9/2012 tanggal 25 September 2012 ke
Pengadilan Agama Badung Bali Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Agama Mataram.
d. Pengisian Jabatan Struktural
Sampai dengan akhir tahun 2012 jabatan struktural pada Pengadilan
Agama Sintang sudah terpenuhi yaitu untuk formasi Wakil Sekretaris
dan 3 Kepala Urusan (Umum, Kepegawaian dan Keuangan).
Demikian juga Jabatan fungsional untuk formasi Wakil Panitera,
| 186
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda
Hukum serta Jurusita.
VII. PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga
bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen sumber daya
manusia yang lebih baik. Dalam hal ini, Sumber Daya Manusia dibagi
menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial. Jumlah kekuatan sumber
daya manusia teknis yudisial maupun teknis non yudisial secara
keseluruhan pada Pengadilan Agama Putussibau sampai tahun 2012
sebanyak 20 orang. Jumlah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :
a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Kekuatan sumber daya manusia teknis yudisial di lingkungan
Pengadilan Agama Putussibau sebanyak 15 orang, sedangkan
tahun lalu jumlah sumber daya manusia untuk teknis yudisial yang
dimiliki sejumlah 16 orang. Ini berarti pada tahun 2012 berkurang
sebanyak 1 orang, yaitu:
Data Sumber Daya Teknis Yudisial
Pengadilan Agama Putussibau
Tahun 2012
NO JABATAN JUMLAH
1 Hakim
1. Hakim/ Ketua 1 Orang
2. Hakim/Wakil Ketua 0 Orang
3. Hakim 3 Orang
Jumlah Hakim 4 Orang
2. Panitera 1 Orang
| 187
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Jumlah Panitera 1 Orang
3. Panitera Pengganti
1. PP/ Wakil Panitera 1 Orang
2. PP/ Panitera Muda 3 Orang
3. PP 1 Orang
Jumlah Panitera Pengganti 5 Orang
4. Jurusita/ Jurusita Pengganti
1. Jurusita 1 Orang
2. Jurusita Pengganti 4 Orang
Jumlah Jurusita/ Jurusita Pengganti 5 Orang
Keseluruhan Tenaga Teknis Yudisial 15 Orang
b. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial
Kekuatan sumber daya manusia non teknis yudisial di lingkungan
Pengadilan Agama Putussibau sebanyak 5 orang. sedangkan tahun
lalu jumlah sumber daya manusia untuk non teknis yudisial yang
dimiliki sejumlah 6 orang. Ini berarti pada tahun 2012 berkurang
sebanyak 1 orang, Hal ini dapat disebabkan oleh adanya mutasi
pegawai Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak. Adapun formasi pegawai untuk non teknis yudisial pada
Pengadilan Agama Putussibau adalah sebagai berikut :
Data Sumber Daya Teknis Non Yudisial
Pengadilan Agama Putussibau
Tahun 2012
NO JABATAN JUMLAH
1 Kesekretariatan
1. Wakil Sekretaris 0 Orang
Jumlah 0 Orang
2. Kepala Urusan 3 Orang
1. Kepala Urusan Umum 1 Orang
| 188
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
2. Kepala Urusan Kepegawaian 1 Orang
3. Kepala Urusan Keuangan 1 Orang
Jumlah Kepala Urusan 3 Orang
3. Staf
- Staf Panmud Gugatan 1 orang
- Staf urusan Keuangan 1 orang
c. Promosi dan Mutasi
Promosi dan mutasi dalam lingkup organisasi merupakan hal yang
sudah biasa dalam rangka penyegaran maupun peningkatan karier
seorang pegawai. Promosi dan mutasi pun menjadi salah satu
program Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencapai
tujuan tersebut.
Dari data yang ada sebagian besar promosi dan mutasi tersebut
diperuntukan bagi kalangan hakim baik itu tingkat pertama maupun
tingkat banding.
Berikut disajikan promosi dan mutasi pada Pengadilan Agama
Putussibau selama tahun 2012.
Data Pegawai Yang Keluar dan Masuk
Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2012
No Nama / No. SK / Tanggal Tujuan Jabatan baru
Ketua PA
1. Drs. Sanusi
660/SEK/KP.01/IX/2012
25 September 2012
Pengadilan
Agama
Bengkayang
Ketua
2
Drs. M. Fadli, M.H.
661/SEK/KP.01/IX/2012
25 September 2012
Pengadilan
Agama Barabai
Kelas I.B
Hakim PA
| 189
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3 Drs. M. Agus Sofwan Hadi
1070/DjA/KP.04.6/SK/VI/2012
7 Juni 2012
Pengadilan
Agama Gianyar
Hakim PA
4 Asnul, S.H.
2963/DjA/KP.04.6/SK/XII/2011
19 Desember 2011
Pengadilan
Agama Sambas
Panitera Muda
Permohonan
5
Utin Masayu, S.H.
W14-A/464/KP.04.5/III/2012
19 Maret 2012
Pengadilan
Agama Sintang
Panitera
Pengganti
6 Taufiqurrakhman Alhaq, S.H.I.
2433/DjA/KP.04.6/SK/X/2011
11 Oktober 2011
Calon Hakim
Pengadilan
Agama Lahat Hakim PA
7 Hasanuddin, S.Ag.
659/SEK/KP.01/IX/2012
25 September 2012
Wakil Ketua PA
Pengadilan
Agama
Bengkayang
Ketua PA
Selain mutasi beberapa pegawai pada tahun 2012, pegawai
Pengadilan Agama Putussibau juga dipromosikan menduduki jabatan
sebagai Panitera Muda Permohonan yang sudah lama kosong.
Adapun Promosi tersebut adalah : Iliyansyah, S. HI sebagai Panitera
Muda Permohonan.
VIII. PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Dalam Pasal 44 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa sejak dialihkannya
organisasi, administrasi dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat (2) : (a), Semua pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama
Departemen Agama menjadi pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama pada Mahkamah Agung, serta pegawai Pangadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama menjadi pegawai Mahkamah Agung. Dengan
| 190
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
diberlakukannya undang-undang tersebut, maka secara otomatis status
pegawai Pengadilan Agama Ketapang adalah pegawai Mahkamah Agung.
Jumlah ideal pegawai pada Pengadilan Agama Klas II sesuai dengan Buku I
Administrasi Kepegawaian Peradilan Edisi 2008 halaman 11-12 yang
dikeluarkan oleh MA-RI adalah sebanyak 79 pegawai, sedangkan jumlah
pegawai Pengadilan Agama Ketapang per 31 Desember 2012 hanya
sebanyak 24 orang. Dengan jumlah pegawai yang jauh dari jumlah ideal
tersebut, maka untuk menangani dan menyelesaikan perkara yang relatif
cukup banyak (tahun 2010 sebanyak 400 perkara gugatan, 32 perkara
permohonan), dibanding tenaga teknisnya serta dibandingkan dengan
jumlah/tenaga pada Pengadilan Agama lain se-Kalimantan Barat,
Pengadilan Agama Ketapang masih merasa kekurangan pegawai dan perlu
mendapat prioritas penambahan pegawai apabila ada penerimaan pegawai
baru atau mutasi pegawai terutama untuk pejabat dan pegawai teknis.
Untuk mengetahui lebih detil tentang kondisi pegawai pada Pengadilan
Agama Ketapang tergambar pada tabel berikut.
JUMLAH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KETAPANG
PADA TAHUN 2012
NO JABATAN JUMLAH
KETERANGAN
1 Hakim 8 orang Termasuk Wakil Ketua
PA. Ketapang.
2 Panitera/Sekretaris 1 orang
3 Wakil Panitera 1 orang
4 Wakil Sekretaris 1 orang Merangkap Juru Sita
Pengganti
5 Panitera Muda 3 orang
6 Kaur Kepegawaian 1 orang Merangkap Jurusita
Pengganti
| 191
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
7 Kaur Keuangan dan Perencanaan 1 orang Merangkap Jurusita
Pengganti
8 Kaur Umum Merangkap Jurusita
Pengganti 1 orang
Merangkap Jurusita
Pengganti
9 Juru Sita Pengganti 2 orang Merangkap Bendahara
dan Operator
10 Panitera Pengganti 1 orang
11 Staf 4 orang Merangkap Jurusita
Pengganti
JUMLAH 24 orang
a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Upaya peningkatan sumber daya manusia di Pengadilan Agama
Ketapang sepanjang tahun 2012 dapat dilaporkan dengan rincian
kegiatan sebagai berikut :
1) Mengadakan kegiatan rutin bulanan berupa pembinaan,
peningkatan pengetahuan, dan etos kerja serta disiplin pegawai
dengan sosialisasi dan atau bimbingan teknis sekaligus evaluasi
untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis yustisial
bagi pegawai yang disampaikan oleh Hakim Pengawas Bidang
masing-masing.
2) Mengikutsertakan Abi Hurairah, S.Ag. dan Ahmad Yani, A.Md.
dalam kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Petugas Meja Informasi
yang diselenggarakan pada tanggal 2 Februari 2012 di Pengadilan
Tinggi Agama Pontianak.
3) Mengikutsertakan Drs. H. Nana Supiana, M.H. dan Renny Susanti,
S.Ag. dalam kegiatan Sosialisasi Persiapan Audit Kinerja yang
diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2012 di Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak.
4) Mengikutsertakan Drs. Juaini, S.H. dan Nurjumaatun Agustinah,
S.Ag. dalam kegiatan Sosialisasi Mediasi Keluarga yang
| 192
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2012 di Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak.
5) Mengikutsertakan Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si. dalam kegiatan
Diskusi Bahasa Arab yang diselenggarakan pada tanggal 12 April
2012 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6) Mengikutsertakan Ahmad Yani, A.Md. dalam Sosialisasi Meja
Informasi dan Info Perkara yang diselenggarakan pada tanggal 19
April 2012 sampai dengan 20 April 2012 di Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak.
7) Mengikutsertakan Ketua Pengadilan Agama Ketapang dalam
kegiatan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada tanggal 4
Mei 2012 di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
8) Mengikutsertakan Drs. H. Nana Supiana, M.H., Drs. Juaini, S.H.,
Nurjumaatun Agustinah, S.Ag., A. Rukip, S.Ag., Fatkur Rosyad,
S.Ag., H. Mursid, S.Ag., M.Ag., M. Rifai, S.H.I., M.H.I., Saleh
Umar, S.H.I., Ahmad Hodri, S.H.I., Dr. H. Faisal saleh, Lc., M.Si.
dalam kegiatan Bimbingan Teknis Yudisial Hakim yang
diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2012 s.d. 24 Mei 2012 di
Hotel Kapuas Palace, Pontianak.
9) Mengikutsertakan Abi Hurairah, S.Ag., Dadang, S.H. dan H.
Salahuddin, S.H. dalam kegiatan Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2012 s.d. 30
Mei 2012 di Hotel Kapuas Palace, Pontianak.
10) Mengikutsertakan A. Rukip, S.Ag., H. Mursid, S.Ag., M.Ag. dan
Ahmad Hodri, S.Ag. dalam kegiatan Konsultasi tentang
Pengawasan dan Klarifikasi Hasil Temuan untuk Tindak Lanjut
Pengawasan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2012 s.d.
6 Juli 2012 di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
11) Mengikutsertakan Drs. H. Nana Supiana, M.H., Drs. Juaini, S.H.
dan M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dalam kegiatan Pembinaan Hisab
| 193
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Rukyat dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan
pada tanggal 5 Juli 2012 di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
12) Mengikutsertakan Drs. H. Nana Supiana, M.H. dalam kegiatan
Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim Peradilan Agama (Angkatan
VI) yang diselenggarakan pada tanggal 16 September 2012 s.d.
19 September 2012 di Mercure Ancol Jakarta Jalan Pantai Indah
Jakarta Baycity North Jakarta.
13) Mengikutsertakan Renny Susanti, S.Ag. dan Ahmad Yani, A.Md.
untuk Menghadiri Undangan Peringatan 130 Tahun Peradilan
Agama, sekaligus Meninjau dan berkonsultasi tentang
Permasalahan Siadpa Plus yang diselenggarakan pada tanggal 17
September 2012 s.d. 18 September 2012 di Gedung Direktorat
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
14) Mengikutsertakan Drs. H. Nana Supiana, M.H. dan Renny Susanti,
S.Ag. dalam kegiatan Sosialisasi Hasil Rapat Koordinasi dan
Bimbingan Teknis Yustisial yang diselenggarakan pada tanggal 17
September 2012 di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
Beberapa kegiatan dalam upaya peningkatan teknis yustisial juga telah
dilakukan oleh Ketua dan Panitera/Sekretaris yaitu sebagai berikut :
- Mengikutsertakan Ketua dan Panitera/Sekretaris pada acara
Sosialisasi dan Supervisi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Seluruh Badan Peradilan di Hotel Orchardz Jalan Perdana, pada
tanggal 3 April 2012 di Pontianak.
- Mengikutsertakan Drs. Juaini, S.H. dan Renny Susanti, S.Ag.
dalam kegiatan Rapat Kerja Terbatas yang diselenggarakan pada
tanggal 28 Nopember 2012 s.d 30 Nopember 2012 di Hotel Kapuas
Palace, Pontianak.
- Mengikutsertakan Drs. Juaini, S.H., Renny Susanti, S.Ag., Evi
Susanti, S.Ag., Darmazi, S.Ag., Yanuar Abrar, S.H. dalam kegiatan
Pembinaan dan Supervisi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang
| 194
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
diselenggarakan pada tanggal 5 Desember 2012 s.d 7 Desember
2012 di Pontianak.
b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial.
Upaya untuk peningkatan sumber daya manusia non tekhnis yudisial
Di Pengadilan Agama Ketapang sepanjang tahun 2012 dapat
dilaporkan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
1) Mengikutsertakan Drs. H. Nana Supiana, M.H. dan Renny Susanti,
S.Ag. dalam kegiatan Peresmian Gedung Kantor Pengadilan
Agama Ketapang yang diselenggarakan pada tanggal 11 Januari
2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
2) Mengikutsertakan Sumarlin, A.Md. dalam kegiatan Diklat
Prajabatan Tingkat II yang diselenggarakan pada tanggal 21
Pebruari 2012 s.d 12 Maret 2012 di Kampus Badan LITBANG
Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
3) Mengikutsertakan Darmazi, S.Ag., Yanuar Abrar, S.H., Acas
Pracoyo dan Purnomo Akbar dalam kegiatan Pelatihan dan Ujian
Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan
pada tanggal 21 Nopember 2012 s.d. 24 Nopember 2012 di Hotel
Kapuas Palace, Pontianak
4) Mengikutsertakan Hendra Tirtana, S.H.I., M.A. dan Purnomo Akbar
dalam kegiatan Pelatihan Barang dan Jasa secara Elektronik
yang diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 2012 s.d 13 Maret
2012 di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
5) Mengikutsertakan Renny Susanti, S.Ag. dan Sri Sulastri dalam
kegiatan Konsolidasi dan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan pada tanggal
19 Maret 2012 s.d 21 Maret 2012 di Hotel Orchardz Ayani,
Pontianak.
| 195
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
6) Mengikutsertakan Acas Pracoyo dalam kegiatan Sosialisasi
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual yang
diselenggarakan pada tanggal 5 April 2012 di Hotel Orchardz
Ayani, Pontianak.
7) Mengikutsertakan Renny Susanti, S.Ag., Evi Susanti, S.Ag.,
Hendra Tirtana, S.H.I., M.A. dan Sri Sulastri dalam kegiatan Ujian
Dinas dan Penyesuaian Ijazah yang diselenggarakan pada tanggal
12 April 2012 di Hotel Kapuas, Pontianak.
8) Mengikutsertakan Sumarlin, A.Md. dalam kegiatan Verifikasi Data
SIMKEP dan Peremajaan Data Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK) yang diselenggarakan pada tanggal 17 April
2012 di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
9) Mengikutsertakan Juriah Wati, S.E.I. dalam kegiatan Diklat
Prajabatan Tingkat III yang diselenggarakan pada tanggal 23 April
2012 s.d 16 Mei 2012 di Kampus Badan LITBANG Diklat Kumdil
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Megamendung, Bogor,
Jawa Barat.
10) Mengikutsertakan Renny Susanti, S.Ag., Sri Sulastri dan Acas
Pracoyo dalam kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran
Tahun 2013 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2012 s.d.
30 Mei 2012 di Hotel Kapuas Palace, Pontianak.
11) Mengikutsertakan Purnomo Akbar dalam kegiatan Sosialisasi
Peraturan Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian dan
Penggalian Potensi Lelang BMN yang diselenggarakan pada
tanggal 21 Juni 2012 di Hotel Orchardz Ayani, Pontianak.
12) Mengikutsertakan Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si., Renny Susanti,
S.Ag. dan Acas Pracoyo dalam kegiatan Asistensi Pengisian dan
Pengumpulan LHKPN yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli
2012 di Kantor Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Pontianak.
| 196
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
13) Mengikutsertakan Renny Susanti, S.Ag. dan Acas Pracoyo dalam
kegiatan Penelaahan Pagu Sementara Tahun 2013 yang
diselenggarakan pada tanggal 27 Juli 2012 di Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak.
14) Mengikutsertakan Purnomo Akbar dalam kegiatan Rekonsiliasi
SIMAK BMN Semester I Tahun 2012 yang diselenggarakan pada
tanggal 6 Juli 2012 di KPPN Pontianak.
15) Mengikutsertakan Sri Sulastri dan Purnomo Akbar dalam kegiatan
Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan
Keuangan Satuan kerja yang diselenggarakan pada tanggal 15
Oktober 2012 s.d. 17 Oktober 2012 di Pengadilan Tinggi
Pontianak.
16) Mengikutsertakan Ketua Pengadilan Agama Ketapang untuk
mengikuti Pertemuan dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 19 April
2012 di Pengadilan Agama Pontianak.
17) Mengikutsertakan Renny Susanti, S.Ag., Darmazi, S.Ag. dan Acas
Pracoyo dalam kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran
Tahun 2013 dan Rencana Anggaran Tahun 2014 yang
diselenggarakan pada tanggal 26 Nopember 2012 s.d. 28
Nopember 2012 di Hotel Peony Pontianak.
c. Promosi dan Mutasi.
Upaya pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di
Pengadilan Agama Ketapang dalam kategori promosi dan mutasi ada
yang dilakukan berdasarkan TPM oleh Pengadilan Agama Ketapang,
ada juga berdasarkan TPM Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
maupun TPM Pusat.
| 197
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
TPM Pengadilan Agama Ketapang telah beberapa kali melakukan
sidang TPM sepanjang tahun 2012, dan pegawai yang mengalami
promosi adalah :
a. Juriah Wati, S.E.I. dari CPNS menjadi PNS tmt. 1 Juli 2012.
b. Sumarlin, A.Md. dari CPNS menjadi PNS tmt. 1 Juni 2012.
Selain itu ada juga mendapatkan promosi dan mutasi berupa Kenaikan
pangkat regular : TMT 1 April 2012 yaitu atas nama :
1. H. Mursid, S.Ag., M.Ag. dari golongan III/c ke III/d TMT 1 April
2012
2. Reni lediaty, S.Sos., S.H., M.H. dari golongan III/a ke III/b TMT 1
April 2012
3. H. Salahuddin, S.H. dari golongan III/b ke III/c TMT 1 April 2012
4. Yanuar Abrar, S.H. dari golongan III/a ke III/b TMT 1 April 2012.
TMT 1 Oktober 2012 yaitu atas nama :
1. Drs. H. Nana Supiana, M.H. dari golongan IV/a ke IV/b TMT 1
Oktober 2012
2. Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si. dari golongan III/a ke III/b TMT 1
Oktober 2012
3. Hendra Tirtana, S.H.I., M.A. dari golongan III/a ke III/b TMT 1
Oktober 2012
Kenaikan Gaji Berkala TMT. 1 Maret 2012 atas nama :
1. Drs. H. Nana Supiana, M.H.
2. Drs. Juaini, S.H.
3. H. Mursid, S.Ag., M.Ag.
4. Renny Susanti, S.Ag.
5. Darmazi, S.Ag.
6. Evi Susanti, S.Ag.
7. Sri Sulastri
TMT. 1 April 2012 atas nama :
| 198
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
1. Reni Lediaty, S.Sos, S.H., M.H.
2. Purnomo Akbar
TMT 1 Desember 2012 atas nama :
1. Dralisa Susanti
Mutasi & Promosi ke luar Pengadilan Agama Ketapang
Salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia berupa promosi
dan mutasi adalah yang mengalami mutasi keluar Pengadilan Agama
Ketapang karena menduduki jabatan/mutasi tugas biasa di Pengadilan
Agama lain yaitu :
1. Drs. H. Nana Supiana, M.H. dari Jabatan Ketua Pengadilan Agama
Ketapang kelas II menjadi Ketua Pengadilan Agama Kandangan
kelas II.
2. Fatkur Rosyad, S.Ag. dari Jabatan Hakim Pengadilan Agama
Ketapang kelas II menjadi Hakim Pengadilan Agama Kraksaan
Kelas I B.
Mutasi & atau Promosi masuk ke Pengadilan Agama Ketapang
Disamping itu, ada pula yang mutasi masuk karena menduduki
jabatan sebagai pejabat Pengadilan Agama Ketapang yaitu :
e. Dadang, S.H. dari Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama
Sambas kelas II, menjadi Panitera Muda Gugatan Pengadilan
Agama Ketapang Kelas II.
f. Reni Lediaty, S.Sos., S.H., M.H. dari Panitera Pengganti pada
Pengadilan Agama Sambas kelas II mejadi Panitera Muda
Permohonan Pengadilan Agama Ketapang kelas II.
Pengisian Jabatan Fungsional
Pada dasarnya jabatan fungsional yang sebelumnya kosong, telah diisi
yakni dengan telah hadir dan dilantiknya Dadang, S.H. sebagai
Panitera Muda Gugatan, Reni Lediaty, S.Sos, S.H., M.H. Panitera
| 199
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Muda Permohonan dan Ahmad Yani, A.Md. sebagai Jurusita
Pengganti.
IX. PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Dalam susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Agama, sumber
daya teknis yudisial terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil
Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Banding dan Panitera
Pengganti.
Sumber daya teknis yudisial adalah sebagai aparatur hukum, sehingga
perlu adanya peningkatan kualitas, kemampuan yang profesional dalam
kedudukannya untuk mendukung kekuasaan kehakiman dalam
penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab.
Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial yang
profesional perlu ditunjang oleh sistem pendidikan, pelatihan dan
pembinaan profesi hakim.
Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dapat juga
mengikuti pendidikan dan latihan pimpinan (Diklatpim) yang dipersiapkan
apabila terpilih untuk menduduki jabatan pimpinan pengadilan. Adapun
tujuan diikutsertakan dalam pendidikan dan latihan (Diklatpim) tenaga teknis
yudisial agar dihasilkan tenaga yang profesional dibidang teknis peradilan
yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para
pencari keadilan dengan sebaik-sebaiknya dan mampu bertanggungjawab
dalam melaksanakan tugas.
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sampai dengan akhir Desember 2012
Sumber Daya Manusia di bidang Teknis Yudisial berjumlah 28 orang.
Jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Agama Pontianak seluruhnya sebanyak
62 orang terdiri dari :
| 200
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
1 Pegawai Tetap 53 orang
2 Pegawai Honor 9 Orang
Jumlah Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menurut :
a. Jenis Kelamin
1 Pegawai Laki-laki 37 orang
2 Pegawai Perempuan 16 Orang
b. Umur :
1 Umur < 24 tahun 1 orang
2 Umur 24 s/d 29 tahun 5 orang
3 Umur 30 s/d 39 tahun 11 orang
4 Umur 40 s/d 49 tahun 9 orang
5 Umur 50 s/d 55 tahun 11 orang
6 Umur 56 s/d 60 tahun 11 orang
7 Umur 60 s/d keatas 5 orang
c. Tingkat Pendidikan :
1 Tingkat SLTP - orang
2 Tingkat SLTA 5 orang
3 Tingkat Sarjana Muda 2 orang
4 Tingkat Sarjana ( S.1 ) 35 orang
5 Tingkat Sarjana ( S.2 ) 11 orang
d. Golongan / Kepangkatan :
1 Golongan I - orang
2 Golongan II 4 orang
3 Golongan III 28 orang
4 Golongan IV 21 orang
| 201
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial :
1 Ketua 1 orang
2 Wakil Ketua 1 orang
3 Hakim 16 orang
4 Panitera / Sekretaris 1 orang
5 Wakil Panitera 1 orang
6 Panitera Muda 2 orang
7 Panitera Pengganti 6 orang
DATA TENAGA TEKNIS YUDISIAL YANG MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2012
No Nama / NIP Jabatan Diklat Yang Diikuti Pendidikan
Ket. Terakhir
1. Drs. H. Hasan Bisri, SH.,
M.Hum
19490407 197603 1 004
Ketua 1. Yang bersangkutan telah
dilantik oleh Ketua
Mahkamah Agung RI pada
tanggal 27 Januari 2013 di
Jakarta.
Fak. Syari'ah
Fak. Hukum
Mag.Humaniora
2. Drs. H.Abd.Halim Syahran,
SH.,MH
19500515 197603 1 001
Wakil Ketua 1. Bimbingan Teknis Yudisial
Hakim di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 22 s/d 24
Mei 2012 di Pontianak
Fak. Syari'ah
Fak. Hukum
Magister
Hukum
2. Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28
s/d 30 Mei 2012 di
Pontianak
3 Rapat Kerja Nasional
Mahkamah Agung RI tahun
2012 pada tanggal 28
Oktober s/d 2 Nopember
2012 di Manado.
4 Rapat Kerja Daerah
Terbatas Pengadilan Tinggi
| 202
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Agama Pontianak pada
tanggal 28 s/d 30
Nopember 2012 di
Pontianak
3. Hakim
Tinggi
- Rapat Kerja Daerah
Terbatas Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak pada
tanggal 28 s/d 30
Nopember 2012 di
Pontianak
Fak. Syari'ah
Magister
Hukum
4. Drs.H.Moch.Arifien
Bustam, MH
19511002 197603 1 004
Hakim
Tinggi
1. Bimbingan Teknis Yudisial
Hakim di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 22 s/d 24
Mei 2012 di Pontianak
Fak. Syari'ah
Magister
Hukum
2 Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
3 Diskusi Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
pada tanggal 8 Juni 2012 di
Pontianak
4 Rapat Kerja Daerah
Terbatas Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak pada
tanggal 28 s/d 30
Nopember 2012 di
Pontianak
5. Dra.Hj.Basriah
Asmopawiro,SH.,MH
19510410 197803 2 002
Hakim
Tinggi
1. Mengikuti Bimbingan
Teknis Kompetensi Hakim
Peradilan Agama pada
tanggal 29 Pebruari 2012
s/d 03 Maret 2012 di
Jakarta.
Fak. Syari'ah
Fak.Hukum
Magister Hukum
2. Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
3 Rapat Kerja Daerah
Terbatas Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak pada
tanggal 28 s/d 30
| 203
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Nopember 2012 di
Pontianak
6. Drs. M. Nasir Mas, SH.,
MH
19530717 197903 1 022
Hakim
Tinggi
1. Diskusi Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
pada tanggal 8 Juni 2012 di
Pontianak
Fak. Syari'ah
Fak.Hukum
Magister
Hukum
2 Rapat Kerja Daerah
Terbatas Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak pada
tanggal 28 s/d 30
Nopember 2012 di
Pontianak
7. Drs. H.A.Saefullah
Amin, SH., MH
19570705 198803 1 002
Hakim
Tinggi
1. Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
Fak. Syari'ah
Fak.Hukum
Magister
Hukum
2 Rapat Kerja Daerah
Terbatas Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak pada
tanggal 28 s/d 30
Nopember 2012 di
Pontianak
8. Drs. Jasrizal, M.S..MH
19521020 198203 1 001
Hakim
Tinggi
1 Bimbingan Teknis Yudisial
Hakim di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 22 s/d 24
Mei 2012 di Pontianak
Fak.Hukum
Magister Hukum
2 Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
3 Diskusi Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
pada tanggal 8 Juni 2012 di
Pontianak
9. Drs. H. Miswan, SH.,
MH
19561225 198203 1 005
Hakim
Tinggi
1. Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
Fak. Syari'ah
Fak.Hukum
Magister
Hukum
2 Diskusi Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
pada tanggal 8 Juni 2012 di
| 204
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Pontianak
3 Rapat Kerja Daerah
Terbatas Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak pada
tanggal 28 s/d 30
Nopember 2012 di
Pontianak
10. Drs. H. Baizar Burhan
19500115 197701 1 001
Hakim
Tinggi
1 Bimbingan Teknis Yudisial
Hakim di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 22 s/d 24
Mei 2012 di Pontianak
Fak. Syari'ah
2 Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
3 Bimbingan Teknis
Administrasi Peradilan
Agama tanggal 2 s/d 6 Juli
2012 di Bandung.
4 Diskusi Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
pada tanggal 8 Juni 2012 di
Pontianak
5 Rapat Kerja Daerah
Terbatas Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak pada
tanggal 28 s/d 30
Nopember 2012 di
Pontianak
11. Drs. Abd.Rahman
Usman, SH
19551231 198203 1 081
Hakim
Tinggi
1 Diskusi Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
pada tanggal 8 Juni 2012 di
Pontianak
Fak. Syari'ah
Fak.Hukum
2 Rapat Kerja Daerah
Terbatas Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak pada
tanggal 28 s/d 30
Nopember 2012 di
Pontianak
12. Drs. H. Triyono Santoso,
SH
19570109 198703 1 001
Hakim
Tinggi
1. Bimbingan Teknis Yudisial
Hakim di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 22 s/d 24
Fak. Syari'ah
Fak.Hukum
| 205
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Mei 2012 di Pontianak
2 Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
3 Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28
s/d 30 Nopember 2012 di
Pontianak
13 Drs. H. Bubun Bunyamin
, SH.
19520424 198003 1 006
Hakim
Tinggi
1 Bimbingan Teknis Yudisial
Hakim di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 22 s/d 24
Mei 2012 di Pontianak
Fak.Hukum
2 Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
3 Diskusi Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
pada tanggal 8 Juni 2012 di
Pontianak
4 Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28
s/d 30 Nopember 2012 di
Pontianak
14. Drs. H. Makmun, SH.,
MH
19570105 198403 1 002
Hakim
Tinggi
- Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28
s/d 30 Nopember 2012 di
Pontianak
Fak. Syari'ah
Fak.Hukum
Magister
Hukum
15 Drs. Saherudin
19590811 198503 1 001
Hakim
Tinggi
- Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28
s/d 30 Nopember 2012 di
Pontianak
Fak. Syari'ah
16 Drs. H. Masruri, SH.,
MH
19561224 198603 1 002
Hakim
Tinggi
- Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28
s/d 30 Nopember 2012 di
Pontianak
Fak. Syari'ah
Fak.Hukum
Magister
Hukum
| 206
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
17 Drs. H. Arfan
Muhammad, SH., M.
Hum
19580606 198101 1 001
Hakim
Tinggi
- Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28
s/d 30 Nopember 2012 di
Pontianak
Fak. Syari'ah
Fak.Hukum
Magister
Humaniora.
18 Drs. M. Halimi Fatah, SH
19520105 198503 1 007
Hakim
Tinggi
- Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28
s/d 30 Nopember 2012 di
Pontianak
Fak. Syari'ah
Fak.Hukum
19. Muchammad Jusuf, SH
19600712 198803 1 003
Panitera/
Sekretaris
1. Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 pada
tanggal 28 s/d 30 Mei 2012
di Pontianak.
Fak. Hukum
2 Bimbingan Teknis Yudisial
Hakim di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 22 s/d 24
Mei 2012 di Pontianak
3 Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
4 Penelaahan RKA-KL Pagu
Anggarn Mahkamah Agung
RI Tahun Anggaran 2013
pada tanggal 22 s/d 25 Juli
2012 di Jakarta.
5. Penyusunan Program Kerja
Tahunan Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama
Tahun 2012 pada tanggal 17
s/d 19 2012 di Jakarta.
6 Penyusunan Draft Awal
Standarisasi Sarana Kerja
dan Sidang Keliling Tahap
II pada tanggal 3 s/d 5
Oktober di Bandung.
7 Penyusunan RKA-KL
(dalam Aplikasi) Tahun
2013 pada tanggal 17 s/d 19
Oktober 2012 di Bandung
8 Konsultasi Penyusunan
Sidang Keliling dan Sarana
| 207
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Kerja Pengadilan
Agama/Mahkamah
Syari’ah pada tanggal 22
s/d 25 Oktober 2012 di
Bandung.
9 Rapat Kerja Nasional
Mahkamah Agung RI tahun
2012 pada tanggal 28
Oktober s/d 2 Nopember
2012 di Manado.
10 Sosialisasi Standarisasi
Sidang Keliling Peradilan
Agama pada tanggal 19 s/d
21 Nopember 2012 di
Bandung.
11 Penelaahan RKA-KL
Alokasi Anggarn
Mahkamah Agung RI
Tahun Anggaran 2013 pada
tanggal 4 s/d 9 Nopember
2012 di Jakarta.
12 Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 dan
Penyusunan Rencana
Anggaran Tahun 2014 pada
tanggal 26 s/d 28
Nopember 2012 di
Pontianak.
13 Rapat Kerja Daerah
Terbatas Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak pada
tanggal 28 s/d 30
Nopember 2012 di
Pontianak
14 Monitoring Pengukuran
dan Evaluasi Kinerja atas
Pelaksanaan RKA-KL
Tahun 2012 Program 04
Ditjen Badilag pada tanggal
13 s/d 15 Desember 2012 di
Bandung.
20. M. Yusuf, SH.
19571227 198103 1 003
Wakil
Panitera
1. Bimbingan Teknis Yudisial
Hakim di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 22 s/d 24
Fak. Hukum
| 208
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Mei 2012 di Pontianak
2 Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
3 Rapat Kerja Daerah
Terbatas Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak pada
tanggal 28 s/d 30
Nopember 2012 di
Pontianak
21. Suharti, SH
19680421 199403 2 003
Panitera
Muda
Hukum
1. Bimbingan Teknis Yudisial
Hakim di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 22 s/d 24
Mei 2012 di Pontianak
Fak. Hukum
2 Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
3 Rapat Kerja Daerah
Terbatas Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak pada
tanggal 28 s/d 30
Nopember 2012 di
Pontianak
22. Muhammad Syafei,
S.Ag.
19681025 199203 1 004
Panitera
Muda
Banding
1 Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
Jur. Syari’ah
2
Rapat Kerja Daerah
Terbatas Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak pada
tanggal 28 s/d 30
Nopember 2012 di
Pontianak
23. H.M. Dja’far, SHI
19550905 197903 1 003
Panitera
Pengganti
- Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
Jur. Syari’ah
24. Hj. Dwi Sulastri, SH. Panitera - Bimbingan Teknis Panitera Fak. Hukum
| 209
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
19651212 198703 2 003 Pengganti
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
25. Djohardi Zainul, SH.
19550911 198803 1 001
Panitera
Pengganti
- Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
Fak. Hukum
26. Tuti Yuliarti, SH.
19660712 199303 2 003
Panitera
Pengganti
1. Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
Fak. Hukum
2 Rapat Kerja Nasional
Mahkamah Agung RI tahun
2012 pada tanggal 28
Oktober s/d 2 Nopember
2012 di Manado.
3 Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28
s/d 30 Nopember 2012 di
Pontianak
27. Dra. Suffana Qomah
19641025 199303 2 002
Panitera
Pengganti
1. Bimbingan Teknis Yudisial
Hakim di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 22 s/d 24
Mei 2012 di Pontianak
Fak. Syari'ah
2 Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
3 Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28
s/d 30 Nopember 2012 di
Pontianak
28. H. Mochtar, SH
19550717 197903 1 003
Panitera
Pengganti
- Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
Fak. Hukum
| 210
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Pada setiap Pengadilan Tingkat Banding terdapat tenaga non teknis
yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari seorang Wakil Sekretaris dan
tiga orang Kepala Sub Bagian. Pejabat Non Teknis Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak pada akhir tahun 2012 berjumlah 4 orang dengan
staf sebanyak 21 orang, rinciannya sebagai berikut :
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
1.
2.
3.
4.
5.
Wakil Sekretaris
Kasubbag Kepegawaian
Kasubbag Umum
Kasubbag Keuangan
Staf
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
21 orang
DATA TENAGA NON TEKNIS YUDISIAL YANG MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2012
No Nama / NIP Jabatan Diklat Yang Diikuti Pendidikan
Terakhir
1. Abd. Muttalib,
SH
19640822 199403
1 003
Wakil Sekretaris 1. Pelatihan dan Ujian
Pengadaan Barang / Jasa pada
tanggal 21 s/d 24 Pebruari
2012 di Pontianak
Fak. Hukum
2 Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 pada
tanggal 28 s/d 30 Mei 2012 di
Pontianak.
3 Bimbingan Teknis Yudisial
Hakim di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 22 s/d 24
Mei 2012 di Pontianak
4 Training Of Trainers (TOT)
LHKPN tanggal 5 Juli 2012
di Pontianak
5 Penelaahan RKA-KL Pagu
Anggarn Mahkamah Agung
RI Tahun Anggaran 2013
| 211
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
pada tanggal 22 s/d 26 Juli
2012 di Jakarta.
6 Penyusunan RKA-KL (dalam
Aplikasi) Tahun 2013 pada
tanggal 17 s/d 19 Oktober
2012 di Bandung
7 Penelaahan RKA-KL Alokasi
Anggarn Mahkamah Agung
RI Tahun Anggaran 2013
pada tanggal 4 s/d 9
Nopember 2012 di Jakarta.
8 Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 dan
Penyusunan Rencana
Anggaran Tahun 2014 pada
tanggal 26 s/d 28 Nopember
2012 di Pontianak.
9 Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28 s/d
30 Nopember 2012 di
Pontianak
2. Sabaruddin, BA.
19571222 198603
1 003
Kepala Sub
Bagian
Umum
1 Pelatihan dan Ujian
Pengadaan Barang / Jasa pada
tanggal 21 s/d 24 Pebruari
2012 di Pontianak
Sarjana Muda
Syari’ah
2 Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 pada
tanggal 28 s/d 30 Mei 2012 di
Pontianak.
3 Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28 s/d
30 Nopember 2012 di
Pontianak
3. Jatirahman, SH
19580701 198003
1 005
Kepala Sub
Bagian
Keuangan
1. Pelatihan dan Ujian Pengadaan
Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
Fak. Hukum
2 Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 pada
tanggal 28 s/d 30 Mei 2012 di
Pontianak.
3 Diklat Program Percepatan
Akuntabilitas Keuangan
| 212
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Pemerintah ( PPAPK ) Tahun
2012 pada tanggal 6 s/d 12
Mei 2012 di Pontianak
3 Penelaahan RKA-KL Pagu
Anggarn Mahkamah Agung RI
Tahun Anggaran 2013 pada
tanggal 22 s/d 26 Juli 2012 di
Jakarta.
4 Penelaahan RKA-KL Alokasi
Anggarn Mahkamah Agung RI
Tahun Anggaran 2013 pada
tanggal 4 s/d 9 Nopember
2012 di Jakarta.
5
Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 dan
Penyusunan Rencana
Anggaran Tahun 2014 pada
tanggal 26 s/d 28 Nopember
2012 di Pontianak.
6 Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28 s/d
30 Nopember 2012 di
Pontianak
7 Sosialisasi Perencanaan dan
Penganggaran tentang Sistem
Akuntansi Hibah dan
Pengelolaan Hibah ( PMK No.
230/PMK.05/2011Perencanaan
Penganggaran Responsif
Gender pada tanggal 17 s/d 19
Nopember di Surabaya.
4
Mustamir, SH Kepala Sub.
Bagian
Kepegawain
1 Pelatihan dan Ujian Pengadaan
Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
Fak. Hukum
2 Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28 s/d
30 Nopember 2012 di
Pontianak
5. M. Asikin
19590418
1980003 1 002
Staf Sub Bagian
Kepegawaian
- Pelatihan dan Ujian Pengadaan
Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
SMEA
| 213
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
6. Agus Dianto
19750814 199603
1 002
Staf Sub Bagian
Kepegawaian
- Pelatihan dan Ujian Pengadaan
Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
SMA
7. Nur Aida Masri,
SH.
19740514 200312
2 001
Staf Subbag
Umum/
Pustakawan
- Pelatihan dan Ujian Pengadaan
Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
Fak. Hukum
8. Shanty
Hermawati, ST
19780815 200502
2 00
Staf Sub Bagian
Umum
1. Pelatihan dan Ujian Pengadaan
Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
Fak. Teknik
2 Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 pada
tanggal 28 s/d 30 Mei 2012 di
Pontianak.
3 Monitoring dan Evaluasi atas
Pelaksanaan Penyusunan
laporan Keuangan satuan Kerja
pada tanggal 15 s/d 17 Oktober
2012 di Pontianak.
4 Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 dan
Penyusunan Rencana
Anggaran Tahun 2014 pada
tanggal 26 s/d 28 Nopember
2012 di Pontianak.
5 Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28 s/d
30 Nopember 2012 di
Pontianak
9. R. Ilyas, S.Ag.
19690112 200212
1 002
Staf Sub Bagian
Umum
1 Pelatihan dan Ujian Pengadaan
Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
Fak. Syari’ah
2 Bimbingan Teknis Yudisial
Hakim di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 22 s/d 24
Mei 2012 di Pontianak
3 Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
| 214
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Mei 2012 di Pontianak
4 Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28 s/d
30 Nopember 2012 di
Pontianak
10. Baiq Mira Yulia,
SE
19790718 200604
2 003
Staf Panmud
Banding PTA.
Pontianak
- - Fak. Ekonomi
11. Iriani
19620128 198802
2 001
Staf Sub Bagian
Umum
- Pelatihan dan Ujian Pengadaan
Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
SMA
12. Rachmanita, ST
19801119 200604
2 002
Staf Sub Bagian
Umum
1 Pelatihan dan Ujian Pengadaan
Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
Fak.Teknik
2 Pemutakhiran dan Rekonsiliasi
Data BMN Tingkat Wilayah
Semester I Tahun 2012 tanggal
10 Juli 2012 di Pontianak.
3 Monitoring dan Evaluasi atas
Pelaksanaan Penyusunan
laporan Keuangan satuan
Kerja pada tanggal 15 s/d 17
Oktober 2012 di Pontianak.
13. Galih Triatmojo,
SE
19810214 200604
1 003
Staf Sub Bagian
Keuangan
1. Pelatihan dan Ujian Pengadaan
Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
Fak. Ekonomi
2 Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 pada
tanggal 28 s/d 30 Mei 2012 di
Pontianak.
3 Bimbingan Teknis Yudisial
Hakim di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 22 s/d 24
Mei 2012 di Pontianak
4 Rekonsiliasi laporan Keuangan
Dalam Rangka Pencapaian
Asersi Final nilai laporan
keuangan dan laporan BMN
| 215
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Tahun 2011 ( Audited ), dan
untuk mendukung Program
Reformasi Birokrasi Mahkamah
Agung RI tanggal 11 s/d 14 Juli
2012 di Jakarta.
5 Penelaahan RKA-KL Pagu
Anggarn Mahkamah Agung RI
Tahun Anggaran 2013 pada
tanggal 22 s/d 26 Juli 2012 di
Jakarta.
6 Penyusunan RKA-KL (dalam
Aplikasi) Tahun 2013 pada
tanggal 17 s/d 19 Oktober 2012
di Bandung
7 Penelaahan RKA-KL Alokasi
Anggarn Mahkamah Agung RI
Tahun Anggaran 2013 pada
tanggal 4 s/d 9 Nopember 2012
di Jakarta.
8 Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 dan
Penyusunan Rencana Anggaran
Tahun 2014 pada tanggal 26 s/d
28 Nopember 2012 di
Pontianak.
9 Monitoring Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja atas
Pelaksanaan RKA-KL Tahun
2012 Program 04 Ditjen
Badilag pada tanggal 13 s/d 15
Desember 2012 di Bandung.
10 Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28 s/d
30 Nopember 2012 di
Pontianak
14. Jumadi, S.Ag
19770707 200312
1 007
Staf Sub Bagian
Keuangan
1. Pelatihan dan Ujian Pengadaan
Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
2. Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 pada
tanggal 28 s/d 30 Mei 2012 di
Pontianak.
3 Bimbingan Teknis Yudisial
| 216
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Hakim di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 22 s/d 24
Mei 2012 di Pontianak.
4 Penelaahan RKA-KL Pagu
Anggarn Mahkamah Agung RI
Tahun Anggaran 2013 pada
tanggal 22 s/d 26 Juli 2012 di
Jakarta.
5 Penelaahan RKA-KL Alokasi
Anggarn Mahkamah Agung RI
Tahun Anggaran 2013 pada
tanggal 4 s/d 9 Nopember
2012 di Jakarta.
6 Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 dan
Penyusunan Rencana
Anggaran Tahun 2014 pada
tanggal 26 s/d 28 Nopember
2012 di Pontianak.
7 Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28 s/d
30 Nopember 2012 di
Pontianak
8 Sosialisasi Perpajakan
Bendaharawan Tentang
Penyesuaian Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak
( PTKP) tanggal 27 Desember
di Pontianak.
15. Roni Kurniawan,
S.Kom
19820215 200604
1 006
Staf Sub Bagian
Umum
1. Pelatihan dan Ujian Pengadaan
Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
Jur. Ilmu
Komputer
2 Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 pada
tanggal 28 s/d 30 Mei 2012 di
Pontianak.
3 Bimbingan Teknis Yudisial
Hakim di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 22 s/d 24
Mei 2012 di Pontianak
4 Bimbingan Tehnis Panitera
| 217
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Pengganti pada tanggal 20 s/d
22 Juli 2011 di Pontianak.
5 Rakerda Terbatas pada tanggal
16 s.d. 18 Nopember 2011 di
Singkawang.
6 Sosialisasi Aplikasi RK-KL
Tahun 2012 dan Penyusunan
Kegiatan Tahun 2013 pada
tanggal 12 s/d 14 Desember
2011 di Pontianak.
7 Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 dan
Penyusunan Rencana Anggaran
Tahun 2014 pada tanggal 26 s/d
28 Nopember 2012 di
Pontianak.
8 Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28 s/d
30 Nopember 2012 di
Pontianak
16. Evi Novianti, SH
19780331 200604
2 002
Staf Sub Bagian
Kepegawaian
- Pembinaan dan Pelatihan dan
Ujian Pengadaan Barang / Jasa
pada tanggal 21 s/d 24 Pebruari
2012 di Pontianak
Fak.Ekonomi
17. Hesti Yanuarti, ST
19850120 200912
2 006
Staf Sub Bagian
Keuangan
1 Pelatihan dan Ujian Pengadaan
Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
Fak.Teknik
2 Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
3 Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 dan
Penyusunan Rencana Anggaran
Tahun 2014 pada tanggal 26 s/d
28 Nopember 2012 di
Pontianak.
18. Rika Darmika, SE
19860811 200912
2 004
Staf Sub Bagian
Keuangan
- Pelatihan dan Ujian Pengadaan
Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
Fak.Ekonomi
19. Hardiyanto, Staf Sub Bagian 1 Pelatihan dan Ujian Pengadaan Jur.Ilmu
| 218
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
S.Kom
19830824 200904
1 007
Umum Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
Komputer
2 Bimbingan Teknis Panitera
Pengganti di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanggal 28 s/d 30
Mei 2012 di Pontianak
3 Training Of Trainers (TOT)
LHKPN tanggal 5 Juli 2012 di
Pontianak.
4 Rapat Kerja Daerah Terbatas
Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak pada tanggal 28 s/d
30 Nopember 2012 di
Pontianak
20
Yohana Yahdi,
S.Kom
19840421 201101
2 023
Staf Panmud
Hukum
1 Pelatihan dan Ujian Pengadaan
Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
Jur.Ilmu
Komputer
2 Diklat Prajabatan Gol II dan III
Tahun 2012 pada tanggal 23
April s/d 16 Mei 2012 di Bogor.
21
Juniati, A.Md
19890625 201101
2 007
Staf Sub Bagian
Kepegawaian
- Penyusunan Program dan
Anggaran Tahun 2013 pada
tanggal 28 s/d 30 Mei 2012 di
Pontianak.
D.III
Akuntansi
22 Nurbar
Humansyah
19730310 200604
1 003
Staf Sub Bagian
Umum
- Pelatihan dan Ujian Pengadaan
Barang / Jasa pada tanggal 21
s/d 24 Pebruari 2012 di
Pontianak
SMA
23 Mirza Aditya, A
Md.
19840419 200604
1 003
Staf Sub Bagian
Keuangan
- Sosialisasi Perpajakan
Bendaharawan Tentang
Penyesuaian Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak (
PTKP) tanggal 27 Desember
2012 di Pontianak.
D III
Secara keseluruhan tenaga teknis dan non teknis yang ada di
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sampai dengan akhir Desember
2012 berjumlah 53 orang dengan rincian sebagai berikut :
Hakim Tinggi termasuk Ketua dan Wakil Ketua : 18 orang
| 219
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Panitera / Sekretaris : 1 orang
Wakil Panitera : 1 orang
Wakil Sekretaris : 1 orang
Panitera Muda : 2 orang
Panitera Pengganti : 6 orang
Kepala Sub Bagian : 3 orang
Staf : 21 orang
Dari jumlah personil yang ada maka Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak belum memenuhi batas minimal jumlah pegawai,
sebagaimana diatur dalam Buku I Administrasi Kepegawaian Peradilan
Mahkamah Agung RI.
c. Promosi dan Mutasi
Data Promosi dan Mutasi pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
PROMOSI DAN MUTASI
TAHUN 2012
NO NAMA / NIP JABATAN/STAF PROMOSI/MUTASI KET
1.
Drs. H. Munasib
Zainuri, SH
19500310 198103 1 003
Hakim Tinggi PTA
Pontianak
Hakim Tinggi PTA
Bandar Lampung
2. Drs. H. Thamrin Habib,
SH. M. HI
19520722 198003 1 001
Hakim Tinggi PTA
Pontianak Hakim Tinggi PTA Jambi
3. Drs. H. Makmun, SH.,
MH
19570105 198403 1 002
KPA. Purwodadi
Kelas I. A
Hakim Tinggi PTA
Pontianak
4. Drs. Saherudin
19590811 198503 1 001
SKPA Kab. Kediri
Kelas I. A
Hakim Tinggi PTA
Pontianak
5.
Drs. H. Masruri, SH.
MH
19561224 198603 1 002
KPA. Palangkaraya
Kelas I. B
Hakim Tinggi PTA
Pontianak
6. Drs. H. Arfan KPA. Kab. Malang Hakim Tinggi PTA
| 220
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Muhammad, SH., MH
19580606 198101 1 001
Kelas I. B Pontianak
7.
Drs. H. Mansur Muda
Nasution, SH., MH
19530805 198003 1 005
Hakim Tinggi PTA
Bengkulu
Hakim Tinggi PTA
Pontianak
8.
Drs. M. Halimi Fatah,
SH
19520105 198503 1 007
WKPA. Cimahi
Kelas I A
Hakim Tinggi PTA
Pontianak
9. Drs. H. Sayuti, SH., MH
19520415 197903 1 001
Hakim Tinggi PTA
Pontianak
Hakim Tinggi PTA
Yogyakarta
10.
Drs. H. Zulkifli, SH.,
MH
19550420 198003 1 006
Hakim Tinggi PTA
Pontianak Hakim Tinggi PTA Banten
11
H. Masruri Syuhadak,
SH., MH
195310 197903 1 003
Hakim Tinggi PTA
Pontianak
Hakim Tinggi PTA
Yogyakarta
12 Mislan, S. Sos
19720303 200312 1 004
Kaur Kepegawaian
PA. Bengkayang Staf PTA. Pontianak
13 Syanurilia S., SE
19810711 200904 2 002
Kaur Keuangan PA.
Sambas Staf PTA. Pontianak
14 Mirza Aditya, A. Md
19840419 200604 1 002
Jurusita Pengganti
PA. Sanggau Staf PTA. Pontianak
d. Pengisian Jabatan Struktural
Dalam rangka pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
jabatan tertentu memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil
untuk naik pangkat menurut jenjang pangkat yang disediakan untuk
jabatan tersebut.
Untuk menjamin obyektifitas dalam mengisi jabatan di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak selalu memperhatikan
persyaratan-persyaratan seperti : pangkat, pendidikan, kecakapan,
pengalaman dan kemampuan baik penguasaan ilmu, maupun
kemampuan memimpin dan membimbing bawahan.
Untuk pengembangan karir pegawai yang dipandang memenuhi syarat
meskipun ia belum pernah menduduki jabatan, dapat diangkat untuk
menduduki jabatan tertentu tergantung jabatan mana yang lowong
untuk diisi.
| 221
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Apabila Pegawai Negeri Sipil itu memperoleh kesempatan menduduki
salah satu jabatan, maka pegawai yang bersangkutan dituntut adanya
kemampuan dan semangat bekerja yang baik yang ditopang dengan
penguasaan ilmu baik pendidikan yang dimilikinya maupun melalui
diklat.
e. Pengisian Jabatan Struktural
1 Wakil Sekretaris Abd. Muttalib, SH
2 Kepala Sub. Bagian Keuangan Jatirahman, SH.
3 Kepala Sub. Bagian Kepegawaian Mustamir, SH
4 Kepala Sub. Bagian Umum Sabaruddin, BA.
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
I. PENGADILAN AGAMA PONTIANAK
a. Sarana dan Prasarana Gedung
1) Pengadaan
Tahun 2012 ada pembangunan pendopo yang difungsikan sebagai
ruang tunggu sidang
2) Pemeliharaan
Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas pada tahun 2012
adalah :
a) Pengecatan gedung kantor
b) Penggantian keramik dinding kantor yang pecah
c) Penggantian kunci pintu kantor yang rusak.
d) Pemotongan rumput rumah dinas
3) Penghapusan
| 222
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Tidak ada penghapusan baik gedung kantor maupun rumah dinas
pada tahun 2012 ini
b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.
1) Pengadaan
Pada umumnya meubelair yang ada sudah mencukupi hanya ada
diantaranya yang sudah tidak layak pakai dan tidak memenuhi
standar, namun telah diupayakan penggantian dan penambahan
setiap tahunnya melalui anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sedangkan pengadaan untuk
tahun anggaran 2012 Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak
terdiri dari :
a) AC Window sebanyak 3 Unit
b) AIR Curtain sebanyak 5 Unit
c) Laptop Tahap pertama sebanyak 6 Unit
d) Laptop Tahap kedua sebanyak 8 Unit
e) PC/CPU Server sebanyak 1 Unit
2) Pemeliharaan
Pemeliharaan berupa :
a) Servis AC, P.C. Unit, Lap Top dan Generator
b) Servis kendaraan bermotor roda empat dan roda dua
3) Penghapusan
Untuk tahun 2012 ini tidak terdapat penghapusan barang.
c. Pengelolaan Teknologi Informasi
Implementasi Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Kelas I-A
Pontianak telah berjalan sejak digalakannya penggunaan berbagai
macam Sistem/Aplikasi baik yang di galakan oleh Mahkamah Agung
RI maupun dari Dirjen Badilag MA RI sejak beberapa tahun lalu yang
bertujuan sebagai alat mempermudah pekerjaan serta pemberian
informasi dan pelayanan publik.
| 223
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Untuk menunjang pengelolaan Teknologi Informasi di Pengadilan
Agama Kelas I-A Pontianak maka Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A
Pontianak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: W14-
A1/110/KP.04.6/I/2012 tentang penunjukan Tim/Kelompok Pengelola
Teknologi Informasi, dimana Tim tersebut berperan dalam memberikan
informasi, pelatihan dan konsultasi dalam hal penggelolaan teknologi
informasi dan melakukan pengembangan TI itu sendiri yang
pendukungnya terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak.
1) Perangkat Keras (Hardware)
Perangkat keras merupakan suatu bagian yang sangat penting
untuk menunjang berjalanya suatu sistem teknologi informasi,
beberapa perangkat keras yang terdapat di Pengadilan Agama
Kelas I-A Pontianak antara lain :
- PC Server
- PC Client
- PC Touch Screen
- Laptop
- Monitor LCD
- Modem dan Acces Point
- Instalasi Jaringan LAN/WAN dan PABX
- Dll.
2) Perangkat Lunak (Software)
Perangkat lunak merupakan sebuah aplikasi yang tertanam dalam
sebuah perangkat keras dan merupakan suatu interface terhadap
pengguna aplikasi sehingga suatu sistem dapat berjalan dengan
baik sampai mengahasilkan suatu output dari pekerjaan yang
diinginkan, beberapa perangkat lunak yang digunakan di
Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak antara lain :
| 224
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
- Aplikasi perkara yang terdiri dari SIADPA PLUS yang memiliki
hubungan informasi yang akan ditampilkan melalui website
infoperkara.badilag.net,
direktoriputusan.mahkamahagung.go.id, SMS Gateway yang
dapat diakses oleh siapapun melalui jaringan internet.
- Aplikasi SIMKEP Online
- Aplikasi Senayan Perpustakaan
- Aplikasi Keuangan yang yang terdiri dari Aplikasi RKAKL,
SAKPA, SIMAK-BMN, SPM, GPP, PPSPM, PP39
- Aplikasi Antrian Sidang
- Aplikasi Touch screen Informasi Perkara
- TV Media
- Dan website www.pa-pontianak.go.id sebagai media untuk
menampilkan data-data yang dihasilkan dari aplikasi-aplikasi
tersebut.
II. PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH
a. Sarana dan Prasarana Gedung
1) Pengadaan
− Penambahan daya listrik Rp. 25.690.000,-
− Overhaul Kendaraan Dinas Rp. 99.000.000,-
2) Pemeliharaan
Pemeliharaan Gedung Kantor Sebesar Rp. 14.000.000,-
3) Penghapusan
Tidak ada penghapusan.
b. Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung
Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas kantor
dilakukan dengan cara :
1) Pengadaan
| 225
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
a) Gordyn senilai Rp. 61.084.800,- dengan rincian sebagai
berikut :
− Gordyn Vertical Standart @Rp. 18.000 Rp.
42.181.200,-
− Gordyn Blackout Vertical @Rp. 360.000 Rp.
18.903.600,-
b) Air Conditioning senilai Rp. 19.375.000,- dengan rincian :
- 1 PK 3 buah @Rp. 4.220.000 Rp. 12.660.000,-
- 2 PK 1 buah @Rp. 6.715.000 Rp. 6.715.000,-
c) Peralatan Meubelair senilai Rp. 397.867.500,-
d) Meja Informasi Rp.35.000.000,- dengan rincian sebagai berikut
:
- Touchscreen Informasi Rp. 8.500.000,-
- Deisgn Grafis Interface Rp. 4.500.000,-
- Pengembangan Informasi Rp. 3.650.000,-
- Pengembangan Desk Info Rp. 18.350.000,-
2) Pemeliharaan
Pemeliharaannya berupa :
1. Barang inventaris sebesar Rp. 1.715.000,-
2. Komputer sebesar Rp. 7.000.000,-
3. Laptop sebesar Rp. 3.100.000,-
4. Printer sebesar Rp. 1.350.000,-
5. Kendaraan roda dua sebesar Rp. 23.260.000,-
6. Kendaraan roda empat sebesar Rp. 14.339.925,-
3) Penghapusan
Tidak ada penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung
tahun 2012
c. Pengelolaan Teknologi Informasi
Untuk pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama
Mempawah dapat dirincikan sebagai berikut :
| 226
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
1) Perangkat Keras
1. Server Manajemen Perkara / file server HP Proliant
2. Touch Screen Informasi Perkara
3. Pc unit
4. Jaringan LAN dan WLAN
5. Laptop.
2) Perangkat Lunak
1. Aplikasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama
(SIADPA).
2. Website www.pa-mempawah.go.id.
3. Aplikasi Touch Screen.
4. Aplikasi Sistem SMS CENTER PA MEMPAWAH.
5. Aplikasi Antrian Sidang.
III. PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG
a. Sarana dan Prasarana Gedung
Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Pengadilan
Agama Bengkayang telah memiliki sarana dan prasarana sebagai
berikut:
1. Tanah Bangunan Kantor seluas 3.766 m².
2. Tanah Bangunan Rumah Dinas seluas 3.204 m².
3. Bangunan Gedung Kantor Tahap I seluas 288 m².
4. Bangunan Rumah Dinas type 120 m².
1) Pengadaan
Gedung Pengadilan Agama Bengkayang saat ini sedang dalam
pembangunan tahap II. Untuk sementara waktu menyewa ruko
yang lokasinya tidak jauh dari kantor yang lama.
Sarana dan prasarana gedung Pengadilan Agama Bengkayang
yang ada sekarang, secara global bisa dikatakan/digolongkan baik
| 227
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
dan representatif. Namun karena kondisi kantor yang kurang
memadai, kegiatan kantor pun menjadi tidak kondusif.
2) Pemeliharaan
Pemeliharaan untuk tahun 2012 ini hanya pemeliharaan rumah
dinas
3) Penghapusan
Tidak ada penghapusan gedung pada tahun 2012.
b. Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung
Disamping sarana dan prasarana gedung, Pengadilan Agama
Bengkayang dalam melakukan tugas dan fungsinya juga didukung
dengan adanya sarana dan prasarana fasilitas gedung sebagai
berikut:
1) Meubelair
Pada umumnya meubelair yang ada di Pengadilan Agama
Bengkayang saat sekarang sudah mencukupi. Dengan adanya
pengadaaan barang dan jasa tahun 2012, meubelair bertambah
sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit.
2) Kendaraan
Pengadilan Agama Bengkayang memiliki Kendaraan Roda 4
sebanyak 1 (satu) unit dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 9
(sembilan) unit. Adapun rinciannya sebagai berikut :
No Kendaraan Plat Nomor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mobil Toyota Kijang Innova Type E
Motor Yamaha Jupiter MX
Motor Yamaha Jupiter MX
Motor Yamaha Scorpio Z
Motor Yamaha Scorpio Z
Motor Yamaha Jupiter MX
Motor Yamaha Jupiter Z
KB 78 KL
KB 4666 YE
KB 4667 YE
KB 4246 YB
KB 4247 YB
KB 4248 YB
KB 4249 YB
| 228
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
8.
9.
10.
Motor Yamaha Jupiter Z
Motor Honda Mega Pro
Motor Yamaha RX Spesial
KB 4250 YB
KB 4743 CJ
KB 3769 CT
3) Alat Mekanis dan Elektronika
Pengadilan Agama Bengkayang memiliki alat mekanis dan
elektronika berupa :
- Mesin Pemotong rumput 2 buah
- Komputer sebanyak 16 unit.
- Laptop sebanyak 16 unit.
- AC (air conditioner) sebanyak 20 unit.
- Faximile sebanyak 1 unit.
- Telepon sebanyak 2 unit.
- Scanner 1 unit
- Jam Elektronik 9 buah
- Lemari Es 1 buah
- Kipas Angin 10 buah
- Televisi 4 buah
- Sound System 4 buah
- Dispenser 1 buah
- Uninterruptible Power Supply (UPS) 20 buah
- Kamera Digital 1 buah
- Wireless Amplifier 1 buah
- Antene UHF Stationary 2 buah
- Printer 17 buah
- Finger Scan 1 unit
- In Focus 1 unit
- PABX 2 unit
- Hand Phone 1 buah
- Vaccum Cleaner 1 buah
| 229
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
1) Pengadaan
Ada penambahan dari pengadaan dari tahun 2012, yang terdiri
dari :
- Laptop sebanyak 2 unit
- Printer 2 Unit
- UPS 2 Unit
- Gordyn 10 Unit
- PABX 1 Unit
2) Pemeliharaan
a) Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua
b) Pemeliharaan inventaris kantor berupa AC split, P.C. Unit dan
Printer
3) Penghapusan
Tidak ada penghapusan pada tahun 2012 untuk sarana dan
prasarana fasilitas kantor.
c. Pengelolaan Teknologi Informasi
Untuk pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama
Sambas dapat dirincikan sebagai berikut :
1) Perangkat Keras
a) Server Manajemen Perkara / file server HP Proliant
b) Touch Screen Informasi Perkara
c) Pc unit
d) Jaringan LAN dan WLAN
e) Laptop.
2) Perangkat Lunak
a) Aplikasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama
(SIADPA).
| 230
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
b) Website www.pa-bengkayang.go.id.
c) Aplikasi Touch Screen.
d) Aplikasi Sistem SMS CENTER PA BENGKAYANG.
e) Aplikasi Antrian Sidang.
IV. PENGADILAN AGAMA SAMBAS
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Pengadilan Agama
Sambas telah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :
a. Sarana dan Prasarana Gedung tahun 2012
Dari semua Aset yang dimiliki oleh kantor Pengadilan Agama Sambas
yang berupa tanah Status kepemilikannya bersifat Hibah dari
Pemerintah Kabupaten Sambas sampai saat ini belum bisa dilaporkan
sebagai aset Mahkamah agung karena terbentur masalah prosedur
administrasi.
1) Pengadaan
Pengadaan di tahun 2012 berupa pembangunan garasi gedung
kantor
2) Pemeliharaan
Pemeliharaan Gedung kantor dan Rumah Dinas berupa:
- Penebasan halaman kantor dasn rumah dinas
3) Penghapusan
Tidak ada penghapusan baik Gedung kantor maupun Rumah
Dinas pada tahun 2012.
b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
Disamping sarana dan prasarana gedung, Pengadilan Agama Sambas
dalam melakukan tugas dan fungsinya juga didukung oleh adanya
berbagai fasilitas gedung.
| 231
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
1) Pengadaan
a) Meja kerja kayu sebanyak 9 unit
b) Kursi besi/metal sebanyak 9 unit
c) Pengadaan AC (Air Conditioner) 2 unit
2) Pemeliharaan
a) Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua
b) Pemeliharaan inventaris kantor
3) Penghapusan
Tidak ada penghapusan padas tahun 2012
c. Pengelolaan Teknologi Informasi
Untuk pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama
Sambas dapat dirincikan sebagai berikut :
1) Perangkat Keras
a) Server Manajemen Perkara / file server HP Proliant
b) Touch Screen Informasi Perkara
c) Pc unit
d) Jaringan LAN dan WLAN
e) Laptop.
2) Perangkat Lunak
a) Aplikasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama
(SIADPA).
b) Website www.pa-sambas.go.id.
c) Aplikasi Touch Screen.
d) Aplikasi Sistem SMS CENTER PA SAMBAS
V. PENGADILAN AGAMA SANGGAU
a. Sarana dan Prasarana Gedung
Gedung Kantor Pengadilan Agama Sanggau dibangun pada tahun
2006 berlantai dua dengan luas bangunan 1566 m2 dan berdiri di atas
tanah seluas 5000 m2 dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 31
| 232
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Juli 2007. Secara kuantitas maupun kualitas gedung telah memenuhi
standar Pengadilan Agama Kelas II.walau tampak depan gedung
sudah tidak sesuai dengan prototype yang ada sekarang.
1) Pengadaan
Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 (dua).
2) Pemeliharaan
Untuk perawatan gedung kantor dalam tahun 2012 telah
dilaksanakan pengecatan kantor, rumah dinas, perbaikan lantai
rumah dinas, perbaikan atap kantor, penggantian kunci pintu dan
lain-lain. Sedangkan untuk perawatan halaman gedung telah
dilakukan penebangan, penataan taman dan lainnya.
3) Penghapusan
Dalam Tahun Anggaran 2012 tidak ada penghapusan terhadap
sarana dan prasarana gedung, hal ini karena kondisi bangunan
gedung masih sangat baik, dan belum memerlukan adanya biaya
akumulasi penyusutan gedung .
b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
1) Pengadaan
Dalam pengadaan sarana dan prasarana gedung berpedoman
kepada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga memperhatikan
anggaran dana yang tersedia.
Pengadaan tahun 2012 berupa :
a) Meubelair Kantor : Lemari Kayu/Gantung sebanyak 10
(sepuluh) buah
b) Penambahan Daya/Perbaikan Jaringan Listrik
c) Penambahan Daya/Perbaikan Jaringan Listrik
d) Alat elektronik (pengolah data) berupa :
- 2 (dua) buah Laptop Acer Aspire 4755G Core i5
- 3 (tiga) buah Laptop Acer Aspire 4750 Core i3
| 233
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
- 1 (satu) buah PC Unit
- 3 (tiga) buah Printer Canon Pixma MP287
2) Pemeliharaan
a) Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua
b) Pemeliharaan inventaris kantor berupa AC split, P.C. Unit dan
Printer
3) Penghapusan
Untuk Tahun Anggaran 2012 tidak ada penghapusan terhadap
sarana dan prasarana fasilitas gedung, walaupun ada sebagian
sarana dan prasarana fasilitas gedung yang harus dihapus.
c. Pengelolaan Teknologi Informasi
Untuk pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama
Sanggau dapat dirincikan sebagai berikut :
1) Perangkat Keras
a) Server Manajemen Perkara / file server HP Proliant
b) Pc unit
c) Jaringan LAN dan WLAN
d) Laptop.
2) Perangkat Lunak
a) Aplikasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama
(SIADPA).
b) Website www.pa-sanggau.go.id.
c) Aplikasi Sistem SMS CENTER PA SANGGAU.
VI. PENGADILAN AGAMA SINTANG
a. Sarana dan Prasarana Gedung
1. Tanah.
Pengadilan Agama Sintang memiliki tanah seluas 3.260 M ²
terletak di Jalan Mujahidin Nomor 14 Kelurahan Tanjung Puri
| 234
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan sertifikat Nomor :
11634 tanggal 6 Januari 1990.
Tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah dinas
pimpinan dan pejabat seluas 740 M ², terletak di Jln. Akcaya 2
Sintang dengan sertifikat Nomor : 43/2008. Di atas tanah tersebut
telah dibangun rumah dinas pimpinan (rumah dinas ketua) dan
tanah seluas 2.429 M ², terletak di Jln. Lingkar Hutan Wisata
Sintang. Tanah tersebut terbagi dalam 2 (dua) sertifikat yaitu tanah
seluas 1.160 M ² dengan sertifikat Nomor : 47/2008 dan tanah
seluas 1.269 M ² dengan sertifikat Nomor : 49 / 2009 dan sampai
saat ini untuk asset yang berupa tanah/lahan belum ada
pembangunan. Dan pada tahun 2012 pada tanah tersebut
diusulkan untuk pembangunan rumah dinas Wakil Ketua, Hakim
dan Panitera/Sekretaris.
2. Gedung
Sehubungan dengan proses pembangunan tersebut pada tahun
Anggaran 2012 Pengadilan Agama Sintang mendapat anggaran
dana untuk sewa gedung kantor. Maka untuk operasional serta
pelayanan saat ini dilakukan di Ruko kontrakan 2(dua) pintu Jalan
Imam Bonjol Nomor 39 Kelurahan Tanjung Puri Sintang
1) Pengadaan
Tahun 2012 dilakukan pembangunan gedung kantor tahap II
yang sesuai dengan prototype Mahkamah Agung RI.
2) Pemeliharaan
Pemeliharaan berupa pemeliharaan rumah dinas
3) Penghapusan
Tidak ada penghapusan gedung pada tahun 2012.
b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.
1) Pengadaan
Pada tahun 2012 terdapat pengadaan berupa :
| 235
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
1. Komputer Unit (PC) sebanyak 2 (dua) unit.
2. Notebook/Laptop sebanyak 2 (dua) unit
3.Meubelair sebanyak 14 unit
4.Brandkas sebanyak 1 buah
5. Mesin pemotong rumput sebanyak 1 (satu) buah
6. Camera Digital sebanyak 1 buah
2) Pemeliharaan
Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung berupa :
1. Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua
2. Pemeliharaan inventaris kantor.
3) Penghapusan
Tidak ada penghapusan pada tahun 2012
c. Pengelolaan Teknologi Informasi
Untuk pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama
Sintang dapat dirincikan sebagai berikut :
1) Perangkat Keras
1. Server Manajemen Perkara / file server HP Proliant
2. Touch Screen Informasi Perkara
3. Pc unit
4. Jaringan LAN dan WLAN
5. Laptop.
2) Perangkat Lunak
1. Aplikasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama
(SIADPA).
2. Website www.pa-ketapang..go.id.
3. Aplikasi Touch Screen.
4. Aplikasi Sistem SMS CENTER PA Sintang.
5. Aplikasi Antrian Sidang.
| 236
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
VII. PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
a. Sarana dan Prasarana Gedung
1) Pengadaan
Pengadaan Sarana danPrasarana pada tahun 2012 sebagaimana
yang tertuang dalam DIPA Pengadilan Agama Putussibau berupa:
1. Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama
Putussibau tahap pertama dengan nilai PAGU sebesar Rp.
1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Pembangunan pagar Rumah Dinas dengan serapan anggaran
senilai Rp. 99.240.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua
Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)..
2) Pemeliharaan
Diadakannya kegiatan proyek pembangunan gedung kantor
Pengadilan Agama Putussibau tahap pertama berdasarkan DIPA
Pengadilan Agama Putussibau tahun 2012 maka kegiatan
pemeliharaan sarana dan prasarana gedung pada Pengadilan
Agama Putussibau untuk tahun 2012 diadakan untuk perawatan
halaman gedung dan lain-lainnya sebesar Rp. 16.916.000,- (Enam
belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
3) Penghapusan
Untuk tahun 2012 terdapat kegiatan penghapusan gedung kantor
Pengadilan Agama Putussibau yang dalam rangka proyek
pembangunan gedung baru pada kantor Pengadilan Agama
Putussibau tahap pertama. Kegiatan penghapusan tersebut atas
dasar Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
80/BUA/SK/V/2012 atas Surat Permohonan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Pontianak nomor : W14-A/552/PL.01/IV/2012
tentang enghapusan gedung kantor Pengadilan Agama
Putussibau. Sebagai tindak lanjutnya telah diadakan
| 237
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
pelelangannya oleh Kantor elayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) pada tanggal 2 Juli 2012 dengan nomor
191/2012.
b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
1) Pengadaan
Pengadaan Sarana dan Prasarana fasilitas gedung pada
tahun2012 sebagaimana yang tertuang dalam DIPA Pengadilan
Agama Putussibau, berupa pengadaan perangkat pengolah data
dan komunikasi dengan peket pekerjaan pengadaan 2 (dua) buah
laptop dan 1 (satu) unit printer dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.
21.725.000,- (Dua Puluh Satu juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima
Ribu Rupiah). Serta pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dengan
nilai Rp. 8.160.000,- (Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu
Rupiah)
2) Pemeliharaan
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Fasilitas Gedung untuk tahun 2012 diarahkan pada kegiatan
Perawatan Kendaraan Dinas baik roda empat maupun dua serta
Perawatan Peralatan dan Mesin dengan biaya sebesar Rp.
17.773.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu
Rupiah) untuk 2 unit kendaraan roda empat dan Rp. 25.370.000,-
(Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk
8 unit kendaraan roda 2 serta perawatan inventaris kantor sebesar
Rp. 10.080.000,- (Sepuluh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).
3) Penghapusan
Untuk tahun 2012 terdapat kegiatan penghapusan sarana dan
prasarana fasilitas gedung terdapat kegiatan penghapusan atas
mebeuler dan barang inventaris lainnya dalam kondisi rusak berat
atas dasar Surat Permohonan Lelang Nomor : W14-
A7/436/PL.01/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 dan Surat Nomor :
| 238
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
W14-A7/461/PL.01/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 guna
melaksanakan Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 86/BUA/SK/XI/2011
tanggal 08 November 2011.
Sebagai tindak lanjutnya telah diadakan pelelangannya oleh
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada
tanggal 2 Juli 2012 dengan nomor 192/2012.
c. Pengelolaan Teknologi Informasi
Untuk pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama
Putussibau dapat dirincikan sebagai berikut :
1) Perangkat Keras
1. Server Manajemen Perkara / file server HP Proliant
2. Touch Screen Informasi Perkara
3. Pc unit
4. Jaringan LAN dan WLAN
5. Laptop.
2) Perangkat Lunak
1. Aplikasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama
(SIADPA).
2. Website www.pa-putussibau..go.id.
3. Aplikasi Touch Screen.
4. Aplikasi Sistem SMS CENTER PA KETAPANG.
5. Aplikasi Antrian Sidang.
VIII. PENGADILAN AGAMA KETAPANG
a. Sarana dan Prasarana Gedung
Gedung Pengadilan Agama Ketapang terletak di Jl. S. Parman No. 67,
Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang,
berdiri di atas tanah seluas 1.092 m2. Karena adanya
| 239
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
pembangunan/rehabilitasi banguan gedung kantor Pengadilan Agama
Ketapang, maka luas bangunan kantor menjadi 800 m2 dengan
dilengkapi jaringan listrik transmisi 23 KVA, sedangkan rumah dinas
baru ada 1 unit type 120 M2 yang dibangun di atas tanah seluas 5001
M2 yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo Kelurahan Sukaharja
Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, yang jaraknya ± 3,5
km dari gedung kantor.
1) Pengadaan.
Tidak ada pengadaan untuk tahun 2012
2) Pemeliharaan
- Penebasan halaman rumah dinas seluas 4881 m2.
- Pemeliharaan halaman kantor
- Pemeliharaan gedung kantor berupa lampu, kaca pintu masuk
dan lain-lain
3) Penghapusan.
Tidak ada penghapusan pada tahun 2012.
b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
Jumlah aset kekayaan Negara pada Pengadilan Agama Ketapang
pada tahun 2012 sebesar Rp.8.355.200.131 dengan rincian 29,82%
berupa tanah, 56,32% berupa gedung dan bangunan, 12,94% berupa
peralatan mesin, dan 0,67% berupa jaringan yang sebagian besar
dalam kondisi baik sebab barang – barang yang kondisinya sudah
rusak berat pada tahun 2008 telah dihapuskan melalui proses
pelelangan oleh instansi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Pelelangan (KPKNL). Untuk melihat lebih jelas jumlah neraca
kekayaan barang inventaris Pengadilan Agama Ketapang pada tahun
2012 dapat dilihat pada halaman 104 Lampiran 13 dalam laporan
tahunan ini yang dihitung dengan menggunakan aplikasi Sistem
Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK - BMN).
| 240
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Realisasi pengelolaan dan pemenuhan Sarana dan Prasarana
Fasilitas Gedung Kantor pada pada Satuan Kerja Pengadilan Agama
Ketapang selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
1) Pengadaan
a) Belanja Modal untuk Pengadaan Pengolah data dengan biaya
sebesar Rp. 29.900.000,- terdiri dari :
1. PC Server : 1 ( satu) unit
2. PC Touchscreen : 1 ( satu) unit
3. Printer : 2 (dua) unit
4. UPS : 5 (lima) unit
b) Belanja Modal untuk Pengadaan Perlengkapan sarana gedung
dengan biaya sebesar Rp. 50.100.000,- terdiri dari :
1. Gordyn Kray Vertikal : 35 (tiga puluh lima) unit
2. PAC. SplitC Touchscreen : 4 (empat) unit
c) Belanja Modal untuk Pengadaan Meubelair kantor dengan
biaya sebesar Rp. 70.000.000,- terdiri dari :
1. Tempat Tidur : 2 (dua) set
2. Lemari besi : 4 (empat) unit
3. Kursi Besi Lekuk : 16 ( enam) belas unit
4. Kursi Besi : 1 (satu) unit
5. Kursi Direktur : 2 (dua) unit
6. Brangkas : 1 (satu) unit)
7. Kursi Besi : 4 (empat) unit
8. Lemari Kayu : 8 (delapan) unit
9. Kotak saran : 1 (satu) unit
10. Meja informasi : 1 (satu) set
11. Meja kerja 1 biro : 1 (satu) unit
12. Meja kerja 1 biro kayu cin : 1 (satu) unit
| 241
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
2) Pemeliharaan
Untuk realisasi kerja pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
pada pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Ketapang selama
Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
1) Terselenggaranya Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) :
1 Unit mobil merk Innova dalam keadaan baik.
2) Terselenggaranya perawatan kendaran bermotor roda dua
sebanyak 9 (sembilan) unit, dalam keadaan baik.
3) Terselenggaranya pemeliharaan peralatan peralatan dan
mesin.
4) Pemeliharaan Komputer dan sebanyak 13 unit, 2 unit dalam
keadaan rusak berat.
5) Pemeliharaan Laptop 7 unit, 2 unit dalam keadaan rusak berat.
6) Pemeliharaan Mesin Genset 1 Unit sampai sekarang dalam
baik.
7) Pemeliharaan ac split sebanyak 13 unit, dalam keadaan baik
3) Penghapusan.
Pada tahun 2012 tidak ada penghapusan
c. Pengelolaan Teknologi Informasi
Untuk pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama
Ketapang dapat dirincikan sebagai berikut :
1) Perangkat Keras
1. Server Manajemen Perkara / file server HP Proliant
2. Touch Screen Informasi Perkara
3. Pc unit
4. Jaringan LAN dan WLAN
5. Laptop.
| 242
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
2) Perangkat Lunak
1. Aplikasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama
(SIADPA).
2. Website www.pa-ketapang..go.id.
3. Aplikasi Touch Screen.
4. Aplikasi Sistem SMS CENTER PA KETAPANG.
5. Aplikasi Antrian Sidang.
IX. PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Kekayaan PTA. Pontianak berupa aset tetap sampai tahun 2012 sebesar
Rp. 16.991.365.616,- berupa :
Tanah Rp. 5.915.187.850,-
Peralatan dan Mesin Rp. 2.973.164.284,-
Gedung dan Bangunan Rp. 7.956.290.000,-
Aset tetap lainnya Rp. 15.764.036,-
Aset tetap yang tidak dipergunakan
Untuk operasional pemerintahan Rp. 142.566.126,-
a. Sarana dan Prasarana Gedung
1) Pengadaan
Pada tahun 2012 ada rehabilitasi gedung berupa :
Pembangunan ruang pantry di kantor
2) Pemeliharaan
Pemeliharaan gedung kantor berupa pemeliharaan seluruh
ruangan kantor, penggantian keramik gedung kantor,
pengecatan pagar, dan pengantian gypsum yang telah rusak.
Pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembersihan
halaman kantor
Pemeliharaan rumah dinas berupa perbaikan pipa
pembuangan, pagar samping , kunci pintu dan pengelasan
pagar rumah dinas.
| 243
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3) Penghapusan
Tidak ada penghapusan berupa gedung.
b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
1) Pengadaan
Pengadaan Pengolah data berupa Laptop Merk Acer Aspire
S3-951-2464G34i sebanyak 1 unit
Pengadaan Meubelair untuk perpustakaan kantor berupa :
Meja baca sebanyak 4 buah
Kursi Merk Futura sebanyak 12 buah
Pengadaan Untuk Pengembangan Teknologi Informasi berupa
Wireless access point sebanyak 3 unit
Peralatan jaringan lainnya sebanyak 1 unit
2) Pemeliharaan
Pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 sebanyak 7 unit.
Pemeliharaan kendaraan operasional roda 2 sebanyak 11 unit
Pemeliharaan peralatan dan mesin berupa : Pemeliharaan
inventaris, mesin fotocopy, genset, komputer, laptop dan AC
3) Penghapusan
Tidak terdapat penghapusan pada tahun 2012.
c. Pengelolaan Teknologi Informasi
Untuk menunjang pengelolaan Teknologi Informasi di Pengadilan
Tinggi Agama Pontianak maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: W14-
A/171/KP.04.6/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang penunjukan
Tim Pengelola Teknologi Informasi, dimana Tim tersebut berperan
dalam memberikan informasi, pelatihan dan konsultasi dalam hal
penggelolaan teknologi informasi.
1) Perangkat Keras
1. Server Manajemen Perkara / file server HP Proliant
| 244
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
2. Touch Screen
3. Pc unit
4. Jaringan LAN dan WLAN
5. Laptop.
6. Dan Lain-lain
2) Perangkat Lunak
- Sistem operasi windows 7 original
- Aplikasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Tinggi
Agama (SIADPTA).
- SMS Gateway yang dapat diakses oleh siapapun melalui
jaringan internet.
- Aplikasi Senayan Perpustakaan
- Aplikasi Keuangan yang yang terdiri dari Aplikasi RKAKL,
SAKPA, SPM, GPP, PPSPM, PP39
- Aplikasi Umum yang terdiri dari Aplikasi SIMAK-BMN,
Persediaan dan SIMANTAP
- Aplikasi Kepegawaian SIMPEG Badilag, SIKEP Mahkamah
Agung RI dan SAPK Badan Kepegawaian Negara
- Aplikasi Touch screen
- TV Media
- Dan website www.pa-pontianak.go.id sebagai media untuk
menginformasikan kegiatan, berita dan data-data yang
dihasilkan dari aplikasi-aplikasi tersebut maupun yang manual
C. PENGELOLAAN KEUANGAN
Pengelola Keuangan DIPA Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan DIPA
Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat dalam rangka melaksanakan
Pemerintahan yang bersih dan berwibawa memerlukan peningkatan variable
efisien, efektif, transparansi dan akuntabilitas.
| 245
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Bahwa dalam melakukan empat variable tersebut diperlukan pengelolaan
keuangan yang sistematis dalam pelaksanaan anggaran, pertanggung
jawaban keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan
Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat dapat berjalan dengan baik, sesuai
dengan PP39 dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.
Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat tersebut dengan cepat
dan akuntabel dengan pelaksanaan pada penekanan sebagai berikut :
a. Bahwa secara umum penggunaan dana di lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat tepat
sasaran.
b. Melakukan perencanaan RKA-KL dengan mengoptimalisasikan anggaran
sesuai dengan kebutuhan.
c. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama se-Kalimantan
Barat sudah membuat rencana penarikan dan penerimaan telah tersusun
dalam satu tahun anggaran sesuai dengan Pagu DIPA.
d. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama se-Kalimantan
Barat secara umum sudah memahami sistem perencanaan, penggunaan
dana dan pertanggung jawaban sesuai peraturan yang berlaku dan PP39.
e. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama se-Kalimantan
Barat koordinasi yang efektif menuju laporan keuangan yang wajar.
f. Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama
se-Kalimantan Barat semua anggaran dapat terserap sesuai perencanaan
yang dibuat dalam satu tahun anggaran.
g. Efektif, efisien dan akuntabel dalam melaksanakan penggunaan anggaran
hal tersebut dalam pelaksanaan Anggaran DIPA 2012 di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama se-Kalimantan
| 246
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Barat, dapat terealisasikan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada
lampiran rekapitulasi masing-masing satket yaitu sebagai berikut :
A. Rekapitulasi Belanja Pegawai DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi
No Satker Pagu Realisasi Sisa Anggaran
Realisasi
%
Realisa
si
1. PA Pontianak 2.517.458.000,- 2.513.933.787,- 3.524.213,- 99,86
2. PA Mempawah 1.660.774.000,- 1.687.689.057,- (26.915.057),- 101,6
3. PA Bengkayang 1.404.430.000,- 1.401.042.728,- 3.387.272,- 99,76
4. PA Sambas 1.347.756.000,- 1.518.944.804,- (171.188.804),- 113
5. PA Sanggau 1.320.237.000,- 1.358.234.990,- (37.997.990),- 103
6. PA Sintang 1.573.033.000,- 1.456.968.644,- 116.064.356,- 92,62
7. PA Ketapang 1.267.106.000,- 1.355.630.746,- (88.524.746),- 107
8. PA Putussibau 1.295.837.000,- 1.227.728.000,- 68.109.000,- 94,7
9. PTA Pontianak 4.148.204.000,- 4.267.729.662,- (124.974.601),- 103,01
TOTAL 16.534.835.000,- 16.797.902.418,- (258.516.379),- 101,47
| 247
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
B. Rekapitulasi Belanja Barang DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi
dan DIPA 04 – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
No Satker Pagu Pelaksanaan
Sisa
Anggaran
Pelaksanaan
%
Reali
sasi
1. PA Pontianak 660.800.000,- 657.982.004,- 2.817.996,- 99,57
2. PA Mempawah 466.265.000,- 454.234.702,- 12.030.298,- 97,4
3. PA Bengkayang 415.609.000,- 408.886.400,- 6.722.600,- 98,38
4. PA Sambas 415.671.000,- 410.396.118,- 5.274.882,- 98,73
5. PA Sanggau 527.882.000,- 518.175.984,- 9.706.016,- 98,16
6. PA Sintang 4.610.963.000,- 4.597.895.634,- 13.067.366,- 99,71
| 248
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
7. PA Ketapang 427.668.000,- 426.198.720,- 1.469.280,- 99,65
8. PA Putussibau 436.536.000,- 403.485.350,- 33.050.650,- 92,42
9. PTA Pontianak 1.855.361.000,- 1.632.802.905,- 222.558.095,- 88
TOTAL 9.816.755.000,- 9.510.057.817,- 306.697.174,- 96,88
C. Rekapitulasi Belanja Modal DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi
No Satker Pagu Pelaksanaan
Sisa
Anggaran
Pelaksanaan
%
Realis
asi
1. PA Pontianak 248.000.000,- 247.977.000,- 23.000,- 99,99
2. PA Mempawah 650.000.000,- 638.017.300,- 11.982.700 98,15
| 249
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
3. PA Bengkayang 2.930.000.000,- 2.906.011.200,- 23.988.800 99,18
4. PA Sambas 150.000.000,- 149.856.000,- 144.000,- 99,9
5. PA Sanggau 150.000.000,- 150.000.000,- 0,- 100
6. PA Sintang 4.150.000.000,- 4.146.668.200,- 3.331.800,- 99,92
7. PA Ketapang 150.000.000,- 150.000.000, 0,- 100
8. PA Putussibau 1.500.000.000,- 1.478.223.550,- 21.776.450,- 99,65
9. PTA Pontianak 150.000.000,- 144.980.000,- 5.020.000,- 96,65
TOTAL 10.078.000.000,- 10.011.733.250,- 66.266.750,- 99,34
D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1. Administrasi Perkara
Penataan administrasi peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991
| 250
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan
Pengadilan, dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai
konsekwensi atas dibedakannya dan dipisahkannya pelaksanaan
administrasi di Pengadilan yang meliputi :
1. Administrasi Peradilan
2. Administrasi Umum
Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Se wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam
penyelenggaraan administrasi Peradilan berpedoman kepada :
1. Undang – Undang Nomor : 48 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Biaya
Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
3. KMA/001/SK/I/1991 Tentang Pola Bindalmin.
4. Buku II Pedoman Teknis Admistrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2010.
5. Hasil Rakernas MARI 2010
6. Surat Edaran Nomor. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik
sebagai kelengkapan Permohonan kasasi dan Peninjauan Kembali.
Pengelolaan administrasi perkara Pengadilan Agama Se wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak telah dilaksanakan secara baik dan tertib sesuai dengan pola
Bindalmin yang meliputi :
1. Penerimaan dan pendaftaran perkara
Penerimaan dan pendaftaran perkara dilakukan melalui system yaitu
Meja I, Meja II dan Meja III , untuk mempermudah proses penerimaan
pendaftaran perkara telah ditunjuk petugas meja Meja I, Meja II dan
Meja III, sedangkan untuk penaksiran panjar perkara , Ketua
| 251
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Pengadilan Agama telah menerbitkan Surat Keputusan Panjar Biaya
Perkara.
2. Pengelolaan Register Perkara
Pengelolaan buku - buku Register perkara diitangani petugas meja II
dan Buku register memuat seluruh data perkara sesuai dengan
perkembangan perkara pengisiannya dilaksanakan dengan tertib dan
cermat. dengan dibantu oleh instrument pendukung.
Adapun buku register perkara pada tingkat Pertama terdiri dari
Register Induk Perkara Perdata Gugatan,Register Induk Perkara
Perdata Permohonan,Register Induk Perkara Permohonan Banding,
Register Induk Perkara Permohonan Kasasi,Register Induk
Permohonan Peninjauan Kembali, Register Induk Permohonan
Eksekusi, Register Eksekusi, Register Penyitaan Barang
Bergerak,Register Penyitaan Barant Tidak Bergerak, Register Surat
Kuasa dan Register Mediasi, sedangkan Buku Register pada Tingkat
Banding hanya terdapat satu buku register yaitu Buku register
perkara Banding
3. Pengelolaan Administrasi Biaya Perkara
Pengelolaan biaya perkara terbagi dalam biaya kepaniteraan dan
biaya proses dimana setiap Penerimaan dan pengeluaran biaya
tersebut dicatat dalam Buku-buku keuangan perkara ( buku Jurnal,
buku Bantu, buku Induk ) untuk setiap perkara . Biaya kepaniteraan
atau disebut hak-hak kepaniteraan sebagaimana ditetapkan dalam PP
No. 53 Tahun 2008 adalah biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang merupakan pendapatan negara,
Hak-hak kepaniteraan yang pengelolaannya dicatat dalam buku
keuangan perkara adalah biaya pendaftaran dan redaksi, dimana
biaya pendaftaran dikeluarkan dari buku Jurnal keuangan perkara
| 252
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
dan Buku Induk Keuangan Perkara setelah diterimanya panjar biaya
perkara , yang selanjutnya setelah dikeluarkan dari buku Jurnal,
dibukukan pada Buku penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan sedangkan
biaya redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus. Untuk hak-hak
kepaniteraan lainnnya , penerimaan dan pengeluarannya dibukukan
dalam buku tersendiri
4. Laporan perkara
Pengelolaan Laporan perkara meliputi : laporan perkara bulanan,
laporan perkara kwartan, Laporan semesteran, dan laporan tahunan
Laporan perkara pada tingkat pertama pengelolaannya terdiri
dari :
1. Laporan yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
dengan tembusan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Cq.
Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama MARI Jakarta,
sebagai berikut :
a. Laporan Bulanan model L1-PA.1, L1-PA.7, L1-PA.8, L1-PA 9, L1-
PA.10 L1-PA.11,dan L1-PA.12
b. Laporan Kwartalan model L1-PA.2, L1-PA.3, L1-PA.4 dan L1-PA.5
c. Laporan Semesteran model L1-PA.6
2. Laporan yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
dengan tembusan ke Panitera MARI dan Pranata dan Tata Laksana
Perkara Perdata Agama MARI yaitu laporan Pengelolaan Dokumen
Elektronik.
3. Laporan yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
dengan tembusan ke Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata
Agama MARI yaitu laporan Perkara Ekonomi Syariah.
4. Laporan Bulanan Khusus dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama
Pontianak tanpa tembusan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan
| 253
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
Agama, Cq. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama MARI
Jakarta, sebagai berikut:
a. Laporan Penerimaan Biaya Perkara yang disetor ke Kas Negara
b. Laporan Perkara Khusus PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990
c. Laporan perkara yang melebihi 6 (enam) bulan
d. Laporan Minutasi Berkas Perkara
e. Laporan jumlah perkara perdata yang diterima dan diputus
f. Laporan pelaksanaan sidang keliling, prodeo, dan Posbakum
g. Laporan Data Perkara ( 3 macam data )
5. Laporan Pengiriman melalui SMS Gateway paling lambat tanggal
tiap bulannya, yang berupa laporan biaya perkara, prodeo, sidang
keliling, Posbakum, perkara ( Umum dan Agama )
Laporan perkara Pada tingkat Banding pengelolaannya terdiri dari :
1. Laporan khusus PTA yang Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan
Agama MARI Jakarta, penngelolaannya meliputi :
a. Laporan Bulanan model LII-PAI, LII-PA3, B2, B7, B11, B12, B13,
dan B15
b. Laporan Semesteran model LII-PA2
2. Laporan Rekapitulasi bulanan Pengadilan Agama . se Wilayah Hukum
PTA. Pontianak Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
MARI Jakarta, meliputi : RK 1 – RK 6 , laporan data perkara terdiri dari
rekapitulasi biaya perkara, Laporan jumlah perkara yang diputus
kurang dan lebih dari 6 bulan, laporan keberhasilan mediasi, serta
laporan jumlah perkara prodeo, sidang keliling, perkara yang
diminutasi, PNBP dan posbakum.
3. Laporan Rekapitulasi bulanan Pengadilan Agama . se Wilayah Hukum
PTA dan PTA. Pontianak yang dikirim ke Panitera Mahkamah Agung
Ri meliputi :
Laporan jumlah perkara yang diterima dan diputus, dan laporan file
putusan/Dokumen elektronik.
| 254
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
4. Laporan Rekapitulasi bulanan yang dikirim ke Direktur Pranata dan
Tata Laksana Perkara Perdata Agama MARI yaitu laporan perkara
Ekonomi Syar’iyah.
5. Pengiriman laporan perkara, biaya perkara, prodeo dan sidang keliling
melalui website http://sms.www.mahkamahagung.go.id disanakan
maksimal pada tanggal 5 ditiap bulannya, yang berupa laporan
keuangan perkara (LI-PA.7), laporan prodeo dan laporan sidang
keliling,serta perkara ( Umum dan Agama )
6. Melakukan Upload data perkara melalui SIADPTA PLUS setiap bulan
5. Kearsipan Perkara
Pengelolaan kearsipan perkara telah ditata sesuai sesuai dengan
pola BINDALMIN.
Pengelolaan kearsipan perkara pada tingkat pertama dipilah
menjadi :
1. Berkas perkara yang masih berjalan.
2. Arsip berkas perkara.
a. Berkas perkara yang masih berjalan adalah merupakan berkas
perkara yang sudah selesai diputus akan tetapi masih terdapat
penyelesaian administrasi perkara yang belum selesai seperti
banding, kasasi dan peninjauan kembali.
b. Arsip berkas perkara yang telah mendapat penyelesaian
secara tuntas, yang diserahkan dan disimpan oleh Panitera
Muda Hukum.
c. Berkas perkara yang telah menjadi arsip perkara dimasukkan
dalam file box yang telah diberi label dan dimasukkan ke
dalam lemari
Pengelolaan Kearsipan pada tingkat Banding dibagi beberapa tahap ;
| 255
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
1. Tahap pertama yaitu memasukkan arsip berkas perkara dalam
dampul/box dengan diberi catatan nomor urut box, tahun perkara,
jenis perkara dan Nomor urut perkara
2. Tahap kedua yaitu membuat daftar isi box, memisahkan arsip
menurut jenisnya, menghimpun salinan putusan untuk dijilid dan
disimpan diperpustakaan, menyimpan berkas perkara dalam box
masing-masing, menyimpan box arsip dalam lemari, membuat DIR
atau DIL
3. Tahap ketiga yaitu memisahkan dan membuat daftar berkas perkara
yang sudah mencapai usia untuk dihapus ( 30 tahun ) ,
menyimpan arsip perkara yang memiliki nilai sejarah, memghapus
arsip berkas perkara yang telah mencapai syarat penghapusan
6. Administrasi Persidangan
Pada dasarnya pengelolaan administrasi persidangan dijalankan
dengan berpedoman kepada hukum acara yang berlaku dan buku II
yang telah direvisi yang terdiri dari :
a. Persiapan persidangan meliputi : Penunjukan Majelis Hakim,
Pernunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang,
sedangkan persiapan persidangan pada Pengadilan Tingkat
Pertama ditambah dengan penunjukan Jurusita/jurusita pengganti
dan pemanggilan para pihak
b. Pelaksanaan Persidangan meliputi :
- Yang menyangkut ketentuan Umum persidangan . yaitu :
Penyelesaian perkara selambat-lambatnya 6 bulan., sidang
dimulai jam 09.00 waktu setempat, Sidang dilaksanakan
ditempat sidang, Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas
jalannya persidangan, pada Pengadilan Tingkat Pertama
ditambah adanya upaya perdamaian/ Mediasi dan sidang
| 256
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang
tertutup,
- Berita Acara Persidangan untuk Pengadilan Tingkat pertama
sedang pada pengadilan Tingkat banding hanya catatan
persidangan.
- Minutasi berkas perkara selambat-lambatnya 14 hari setelah
pembacaan putusan.
2. Administrasi Umum
Pengelolaan administrasi umum meliputi administrasi kepegawaian,
administrasi keuangan dan administrasi umum. Pada pengelolaan
administrasi umum ini merupakan kegiatan yang menunjang tugas pokok
peradilan yaitu memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan
kepadanya, sehingga memberikan suatu kepastian hukum terhadap suatu
permasalahan.
a. Pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi : pengadaan dan
pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai, data pegawai dan
laporan pegawai.
Pada pengadaan dan pengembangan pegawai, pengelolaan yang
dilakukan meliputi : pemberian izin belajar bagi pegawai ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi sebanyak 2 pegawai untuk S.1 dan 0
pegawai untuk S.2 dan mengikutsertakan pegawai pada pendidikan
dan pelatihan baik teknis sebanyak 77 pegawai mapun non teknis
sebanyak 71 pegawai se Kalimantan Barat.
Pengelolaan mutasi kepegawaian meliputi : memproses mutasi
kenaikan pangkat periode April dan Oktober 2012 sebanyak 54
pegawai PTA dan PA se Kalimantan Barat, menerbitkan Kenaikan Gaji
Berkala (KGB) sebanyak 25 pegawai PTA, memproses usul mutasi
tempat tugas dari dan keluar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
| 257
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
sebanyak 0 pegawai yang masuk dan 8 pegawai yang keluar,
memproses usul promosi sebanyak 15 pegawai sewilayah PTA
Pontianak, mengusulkan pengangkatan PNS menjadi Hakim sebanyak
0 pegawai serta memproses usul pensiun 3 orang.
Pengelolaan kesejahteraan pegawai meliputi : pemberian izin cuti bagi
pegawai yang mengajukan permohonan cuti sebanyak 42 pegawai
PTA dan 68 pegawai PA .
Pengelolaan data pegawai meliputi : pemutakhiran data pegawai
berdasarkan Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep). Hal ini dilakukan
sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk mempromosikan
pegawai pada suatu jabatan tertentu.
Pengelolaan laporan kepegawaian meliputi : pengolahan laporan data
kepegawaian Pengadilan Agama se Kalimantan Barat sebelum
dilaporkan ke Mahkamah Agung RI.
b. Pengelolaan administrasi keuangan meliputi : kegiatan penyusunan
anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengelolaan pelaporan
keuangan.
Pengelolaan penyusunan anggaran meliputi : penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) yang dilengkapi data
pendukung sebagai bahan pembahasan di Kementerian Keuangan
Republik Indonesia, Jakarta.
Pelaksanaan anggaran meliputi : kegiatan merealisasikan DIPA sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan laporan keuangan meliputi : pengiriman realisasi
anggaran ke Pengadilan Tinggi yang telah ditunjuk sebagai
koordinator wilayah dan ke Mahkamah Agung, menerima laporan
realisasi anggaran dari Pengadilan Agama se Kalimantan Barat.
| 258
LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
c. Pengelolaan urusan umum meliputi : pengurusan surat menyurat,
pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan.
Pengurusan surat menyurat meliputi : menerima dan mengarahkan
surat masuk, mengolah dan mengirimkan surat keluar sesuai dengan
tujuannya. Untuk Pengadilan Tinggi Agama Pontianak selama tahun
2012 surat masuk sejumlah 2.021 dan surat keluar sejumlah 1.644.
Pengelolaan perlengkapan meliputi pengadaan, penghapusan,
inventarisasi alat negara dan pelaporan barang-barang inventaris.
Pengelolaan rumah tangga meliputi : pengelolaan alat tulis kantor,
perawatan gedung, perawatan kendaraan dinas dan perawatan barang
inventaris.
Pengelolaan perpustakaan meliputi pengelolaan bahan-bahan pustaka
pada PTA Pontianak yang baru diterima tahun 2012 sebanyak 114
buah buku dengan 48 judul buku. Keseluruhan buku yang ada
berjumlah 1.168 dengan 481 judul buku. Dalam bentuk CD 28 buah
dengan 4 judul.
PIDANA PERDATA
1 PTA. PONTIANAK 23 20 3 10
2 PA. PONTIANAK 1457 1447 10 11
3 PA. MEMPAWAH 634 616 18 8
4 PA. BENGKAYANG 417 417 0 6
5 PA. SAMBAS 867 860 7 7
6 PA. SANGGAU 267 267 0 5
7 PA. SINTANG 356 356 0 6
8 PA. PUTUSSIBAU 74 74 0 6
9 PA. KETAPANG 487 484 3 6
SISA
KETMASUK
MINUTASI
SELESAI
MUNITASISISA
JUMLAH
PANITERASATKER
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK. PERTAMA & BANDING
WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
NO.
PERKARA
MASUK
MINUTASI
SELESAI
MUNITASI
| 259 LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
A. KESIMPULAN
1. Secara umum Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan
Pengadilan Agama Se Kalimantan Barat Tahun 2012 dengan
memperhatikan beberapa faktor, kekuatan, peluang, hambatan dan
kelemahan yang ada telah dapat dilaksanakan, meskipun masih ada
kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dan disempurnakan.
2. Guna meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia, para hakim
dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan
Agama se Kalimanan Barat telah dilakukan terobosan-terobosan
pembinaan baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga
mengikutsertakan Hakim dan Pegawai dalam diklat lainnya baik dibidang
Kepaniteraan maupun Kesekretariatan serta kegiatan-kegiatan lain yang
menunjang.
3. Guna mengisi kekosongan jabatan dan menghindari kejenuhan di
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama se
Kalimantan Barat telah diadakan mutasi dan pengangkatan jabatan
secara bertahap.
B. REKOMENDASI
1. Agar sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan primer Pengadilan
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dapat terpenuhi.
2. Agar dana DIPA untuk pendidikan dan pelatihan/ penataran pejabat-
pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama ditingkatkan.
3. Agar terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor sesuai dengan
standar Gedung Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama
BB AA BB VV II KK EE SS II MM PP UU LL AA NN && RR EE KK OO MM EE NN DD AA SS II
| 260 LLaappoorraann TTaahhuunnaann PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii AAggaammaa PPoonnttiiaannaakk
TTaahhuunn 22001122
menurut Mahkamah Agung RI dan diharapkan adanya penambahan
rumah dinas untuk Hakim dan Pejabat.
4. Perlu adanya penambahan Sarana dan Prasarana fasilitas gedung
(Meubelair dan sarana mobilitas ) di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
dan Pengadilan Agama se Kalimantan Barat.
5. Agar formasi pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
dan Pengadilan Agama se Kalimantan Barat ditambah sesuai dengan
kebutuhan riil.
6. Agar adanya peningkatan eselonisasi dilingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Pontianak dan Pengadilan Agama se Kalimantan Barat.
7. Peningkatan dana rutin di seluruh mata anggaran dan dana pembangunan
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.