LLAAPPOORRAANN AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS … · dan perikanan serta Pembangunan Usaha peternakan...

LLAAPPOORRAANN AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

IINNSSTTAANNSSII PPEEMMEERRIINNTTAAHH

(( LLAAKKIIPP ))

TTTaaahhhuuunnn AAAnnnggggggaaarrraaannn 222000111222

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung 40911

Jl. Raya Soreang, Telp. 022 589 1694-5891695-5891729 Soreang

2013

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang telah memberikan

Rakhmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012 dapat

diselesaikan. LAKIP ini merupakan bentuk laporan dan pertanggungjawaban Dinas Peternakan dan

Perikanan pada pelaksanaan kegiatan secara kinerja dan anggaran pada tahun 2012.

selain itu, laporan ini berisikan tentang perbandingan target kinerja dan anggaran yang sudah

ditetapkan dengan realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2012. Laporan ini juga bisa dijadikan

sebagai evaluasi dan bahan dasar pengambilan kebijakan pembangunan peternakan dan perikanan pada

waktu yang akan datang.

Demikian penyusunan Laporan ini, semoga bermanfaat bagi yang berkepentingan

Soreang, Januari 2013

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bandung

Ir H. Hermawan

Pembina Tk I

NIP 19590120 198603 1 008

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................................. i

DAFTAR ISI ...............................................................................................................................ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang .............................................................................................................. 1

1.2. Gambaran Umum .......................................................................................................... 1

Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................................. 1

1.3. Permasalahan utama yang dihadapi .............................................................................. 6

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA ........................................... 7

2.1. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2010-2015. ....................... 7

2.2. Penentapan Kinerja Renstra dan Tahun 2012 ............................................................... 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................. 11

2.1. Akuntabilitas Kinerja .................................................................................................. 11

2.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja .................................................................................... 12

2.3. Analisis Akuntabilitas Keuangan ................................................................................ 22

BAB IV P E N U T U P ............................................................................................................. 30

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Bandung pada tahun 2012 melaksanakan 10

Program yang diuraikan 34 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp. 12.470.911.900,- dengan

realisasi sebesar Rp. 12.085.586.246,- atau 96,91 %. Jumlah anggaran tersebut dipergunakan untuk

mencapai beberapa target indikator yang telah ditetapkan di dalam Renstra Disnakan, dimana

turunannya dibuat Renja sebagai target tahunan dari Dinas Peternakan dan Perikanan.

Indikator utama yang ditetapkan hampir sebagian besar dapat tercapai bahkan melebihi target

seperti produksi ikan, konsumsi ikan, pelayanan kesehatan hewan serta beberapa indikator yang lain.

Hal ini dikarenakan oleh peran serta stakeholders peternakan/perikanan, masyarakat dan seluruh

masyarakat peternakan dan perikanan serta pemeritah yang merupakan fasilitator dalam proses

pembangunan peternakan dan perikanan tersebut. Indikator lain yang belum mencapai target yang

sudah ditetapkan diantaranya populasi, produksi dan konsumsi pada sektor peternakan ini lebih

diakibatkan oleh masih tingginnya ancaman penyakit pada unggas khususnya flu burung. Khusus untuk

pemenuhan daging lebih diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah pusat yang menutup sementara

proses impor produk daging dari luar negeriyang ini membuat sapi lokal secara berlebihan untuk

memenuhi kebutuhan daging. Selanjutnya hal ini diperburuk oleh adanya beberapa pelaku bisnis sapi

yang ingin mengambil keuntungan dengan cara menahan sapi yang mereka punya untuk tidak dipotong

sehingga produksi daging tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Beberapa masalah yang dihadapi diantaranya belum optimal masih tingginya ancaman penyakt

ternak dan hewan, belum optimalnya produktivitas ternak, belum optimalnya penerapan teknologi

petrnakan dan perikanan, masih rendahnya daya saing produk peternakan dan perikanan di pasaran,

dan belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan. Sehingga dengan

keadaan ini maka pemerintah Kabuapten Bandung melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Bandung perlu melakukan antisipasi untuk masa depan diantaranya dengan melakukan peningkatan

pencegahan penyakit ternak/ hewan, peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan dan

perikanan, pengembangan SDM peternakan dan perikanan, peningkatan kualitas produk peternakan

dan perikanan serta Pembangunan Usaha peternakan dan perikanan yang berpihak kepada pengentasan

kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha peternakan dan perikanan dari yang

sifatnya tradisional, pelaku ekonomi subsistem menjadi pelaku usaha modern.

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menyebabkan banyak perubahan

dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan baik dalam skala Nasional maupun

Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah pada khususnya. Hal pokok dari perubahan tersebut

adalah cara pandang penyelenggaraan Pemerintahan yang dahulu cenderung bersifat sentralistik

menjadi pemerintahan desentralistik dengan ditandai oleh pemberian otonomi yang luas, nyata

dan bertanggungjawab kepada daerah, selain itu pula diarahkan pada penyelenggaraan

pemerintahan dengan mengacu pada good governance. Sistem pemerintahan ini melibatkan

semua pihak baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat sebagai komponen utama yang

berperan secara aktif dan sejajar sebagai mitra dalam pembangunan. salah satu langkah

mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya terpadu dan sinergis menciptakan pemerintahan yang

baik dan bersih, masyarakat maju dan mandiri serta dunia usaha yang tangguh.

Good Governance memiliki ciri-ciri efisien, efektif, demokratis, partisifatif, transparan,

akuntabel, dan berlandaskan kerangka hukum yang adil. Salah satu bentuk pertanggungjawaban

dan pelaksanaan pencapaian good governance ialah dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan

yang telah dilaksanakan. Pelaporan yang dimaksud harus berupa pertanggungjawaban secara

anggaran, dan yang paling utama pertanggung jawaban dalam bentuk kinerja. Berdasarkan

Keputusan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban

penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana

Strategis (Renstra).

1.2. Gambaran Umum

Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam rangka meningkatkan kerja aparat maka telah dilakukan penataan kelembagaan

dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas

Daerah Kabupaten Bandung. Adapun Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

2

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 26 Pebruari

2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung,

Tupoksi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

KEPALA DINAS

Tugas Pokok:

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,

merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan merumuskan serta

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan serta

sebagian bidang pertanian dan ketahanan pangan

SEKERTARIS

Tugas Pokok :

Sekertaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas –

tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian

penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

3

Sub Bagian Penyusunan Program

Tugas Pokok :

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan

rencana dan program dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok :

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi

dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan dinas.

BIDANG PETERNAKAN

Tugas Pokok :

Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan peternakan yang meliputi perbibitan,

produksi dan pengembangan.

Seksi Perbibitan

Tugas Pokok :

Seksi Perbibitan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perbibitan peternakan.

Seksi Produksi

Tugas Pokok :

Seksi Produksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan produksi peternakan.

Seksi Pengembangan

Tugas Pokok :

Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan peternakan.

BIDANG PERIKANAN

Tugas Pokok :

Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

tugas – tugas di bidang pengelolaan perikanan yang meliputi pembenihan, produksi serta

kesehatan ikan dan lingkungan.

Seksi Pembenihan

4

Tugas Pokok :

Seksi Pembenihan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembenihan perikanan.

Seksi Produksi

Tugas Pokok :

Seksi Produksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan produksi perikanan.

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Tugas Pokok :

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan.

BIDANG KESEHATAN HEWAN

Tugas Pokok :

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan kesehatan hewan yang meliputi

pengendalian penyakit hewan, sarana dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan

masyarakat veteriner (kesmavet).

Seksi Pengendalian Penyakit Hewan

Tugas Pokok : Seksi Pengendalian Penyakit Hewan mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan

pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan.

Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan Hewan

Tugas Pokok :

Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan sarana pelayanan

kesehatan hewan.

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tugas Pokok :

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesmavet dan kesejahteraan hewan.

BIDANG BINA USAHA

Tugas Pokok :

Bidang Bina Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pembinaan usaha peternakan dan perikanan

yang meliputi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan serta pelayanan peternakan dan perikanan.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

5

Tugas Pokok :

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengolahan dan

pemasaran hasil peternakan.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tugas Pokok : Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok


pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Seksi Pelayanan Peternakan dan Perikanan

Tugas Pokok : Seksi Pelayanan Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok


peternakan dan perikanan.

UPTD PERBIBITAN TERNAK

Tugas Pokok :

UPTD Perbibitan Ternak mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan

mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan

pengembangan perbibitan ternak.

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perbibitan Ternak

Tugas Pokok : Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan

melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan

perbibitan ternak.

UPTD PEMBENIHAN IKAN

Tugas Pokok :

UPTD Pembenihan Ikan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan

mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan

pengembangan pembenihan ikan.

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pembenihan Ikan



pembenihan ikan.

UPTD RUMAH POTONG HEWAN

Tugas Pokok :

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang

pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU).

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan

6


melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan UPTD di bidang pelayanan dan pengendalian rumah

potong hewan.

UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN LABORATORIUM

Tugas Pokok :

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi

Dinas di bidang pelayanan dan pengembangan pusat kesehatan hewan dan laboratorium.

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium



pusat kesehatan hewan dan laboratorium.

Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan

ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan

yang berlaku.

1.3. Permasalahan utama yang dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapai oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam proses

pembangunan peternakan dan perikanan selama ini ialah:

1. Masih tingginya ancaman penyakit hewan/ ternak dan ikan

2. Masih belum optimalnya penerapan teknologi peternakan dan perikanan tepat guna di

masyarakat.

3. Masih belum optimalnya penyediaan Hijauan Makanan Ternak (HMT)

4. Masih rendahnya daya saing produk olahan hasil ternak maupun ikan.

5. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dibidang peternakan yang mendukung upaya

perbibitan, budidaya, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

6. Masih rendahnya pengetahuan peternak dan pembudidaya ikan dalam proses budidaya

ternak maupun ikan

7. Tingginya alih fungsi lahan peternakan dan perikanan

8. Masih rendahnya kualitas produk peternakan dan perikanan sehingga tidak bisa bersaing

dan mendapatkan nilai lebih.

9. Masih rendahnya pemanfaatan kotoran ternak/ limbah ternak menjadi bahan lain yang

bernilai ekonomi.

10. rendahnya akses peternak ataupun pembudidaya dalam mendapatkan permodalan untuk

usaha ternak dan ikanya.

7

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2010-2015.

Rencana strategis merupakan bahan dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renstra

merupakan target/ kebijakan yang telah ditentukan untuk 5 tahun yang akan datang. selain itu, rencana

strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber

Daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global. Analisis terhadap kinerja organisasi baik

secara internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat

penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah pada

umumnya, khususnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung.

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan

Sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu menengah maka dinas

peternakan dan perikanan menyusun Renstra 2010-2015 sesuai dengan yang diamanatkan dalam

peraturan maupun perundang-undangan. Tujuan dari penyusunan Renstra itu sendiri ialah sebagai

acuan pelaksanaan kebijakan dan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada dinas peternakan dan

perikanan. Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Perikanan untuk tahun 2010-2015 ialah:

Visi

Menjadikan Dinas Peternakan Dan Perikanan sebagai institusi yang profesional dalam

mewujudkan peternakan dan perikanan yang unggul, berdaya saing dengan memanfaatkan

Sumber Daya Lokal yang berwawasan lingkungan.

Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Perikanan tersebut, ditetapkan Misi sebagai

berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan

profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan prima.

2. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas peternakan dan perikanan berbasis

teknologi dan sumberdaya lokal yang unggul.

3. Menciptakan keseimbangan ekosistem Sumber Daya Alam yang mendukung keberlanjutan

pembangunan Peternakan dan Perikanan.

4. Mengembangkan usaha Peternakan dan Perikanan sebagai usaha ekonomi produktif yang

mandiri dan berdaya saing.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Pada dinas peternakan dan perikanan sesuai dengan rencana strategis yang sudah ditetapkan terdapat 5

tujuan yang merupakan turunan dari Misi pada dinas.

8

Tujuan Pertama: Mendorong Peningkatan kualitas SDM aparatur yang dapat mewujudkan

pelayanan prima, serta pemberdayaan masyarakat peternakan dan perikanan yang kreatif dan

inovatif dalam pengembangan usaha.

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan ini maka ditetapkan beberapa sasaran dengan beberapa indikator

kinerja utama yang ditetapkan sampai dengan tahun 2015 seperti yang terurai pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Sasaran dan Indikator kinerja Utama Tujuan Pertama

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target 2015

1. Peningkatan

kualitas SDM

pelaku usaha

peternakan dan

perikanan

Pelatihan SDM pelaku peternakan 1100 orang

Pelatihan SDM Pelaku Perikanan 3250 orang

Pembesar yang bersertifikat 80 orang

Pembenih Bersertifikat 15 orang

Jumlah pengolah produk perikanan

yang sertifikasi

10 orang

Tujuan Kedua: Terpenuhinya penyediaan produk peternakan dan perikanan untuk konsumsi

didalam daerah dengan ketersediaan infrastuktur peternakan dan perikanan yang mampu

mendukung peningkatan produksi ternak dan ikan yang unggul.

Sasaran pada tahun 2012 yang ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan ini ialah seperti terurai

pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Sasaran dan Indikator kinerja Utama Tujuan Kedua


1. Mendorong

Peningkatan

populasi

peternakan

Meningkatnya populasi Sapi perah 40.968 ekor

Meningkatnya populasi Sapi potong 40.887 ekor

Meningkatnya populasi Domba 271.837 ekor

Meningkatnya populasi Unggas 9.570.064 ekor

2. Mendorong

Peningkatan

produksi

peternakan

Produksi produk peternakan:

a. Daging 84,912 Ton

b. Telur 9,892 Ton

c. Susu 86,726 Ton

3. Peningkatan

produksi ikan

konsumsi, benih,

dan ikan olahan

Produksi olahan ikan 14.370,3 Ton

Produksi ikan konsumsi 10.956,53 Ton

Tersedianya benih ikan 1.518.139 ribek

Tujuan Ketiga: Meningkatnya pencegahan dan pengendalian Penyakit ternak dan Ikan untuk

peningkatan kualitas produk peternakan dan Ikan.

Pada tujuan ini terdapat diuraikan pada beberapa sasaran namun yang menjadi IKU hanyalah 1 sasaran

seperti terurai pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Sasaran dan Indikator kinerja Utama Tujuan Ketiga


Peningkatan kesehatan

hewan/ ternak/ ikan

Penanggulangan PHMS (5

penyakit)

283.099 ekor

Tujuan Keempat: Terkendalinya dampak pembangunan peternakan dan perikanan dengan

memperhatikan sarana prasarana dan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

9

Pada tujuan ini terdapat 2 sasaran ditetapkan sebagai upaya pencapain tujuan namun yang menjadi IKU

hanya 1 adapun sasaran yang lainnya merupakan sasaran tambahan (terlampir) seperti terurai pada

tabel dibawah ini:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator kinerja Utama Tujuan Keempat

Sasaran Indikator Kinerja Utama

Peningkatan pemanfaatan

hasil ikutan produksi

peternakan serta penerapan

teknologi peternakan/

Perikanan

Penerapan teknologi Biogas 245 buah

Penerapan teknologi kompos 175 unit

Penerapan teknologi dan sarana

prasana peternakan (paket)

155 paket

Tujuan Kelima: Meningkatkan pendapatan untuk meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan

masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

Pada tujuan ini ada 2 sasaran yang ditetapkan namun tidak dibahas secara mendetail karena merupakan

sasaran tambahan. (uraian sasaran terlampir).

2.2. Penentapan Kinerja Renstra dan Tahun 2012

Sebagai upaya pencapaian Tujuan pada akhir periode Renstra Tahun 2015 maka di tetapkan

beberapa sasaran dengan beberapa Indikator utama. Indikator Kinerja utama pada Dinas

peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Sasaran, indikator sasaran pada tahun 2012 dan 2015.

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target tahun 2012 Anggaran

(Rp.)

1. Peningkatan kualitas

SDM pelaku usaha

peternakan

Pelatihan SDM pelaku

peternakan (orang)

(akumulasi 1100 orang)

220

256.260.000

2. Peningkatan kualitas

SDM pelaku perikanan

Pelatihan SDM Pelaku

Perikanan (Orang) 685

3. Mendorong

Peningkatan populasi

peternakan

Mendorong pencapaian

populasi :

4.120.976.000

a. Sapi perah (Ekor) 37.495

b.Sapi potong (ekor) 37.677

c. Domba ekor) 239.929

d.Unggas (ekor) 7.119.563

4. Mendorong

Peningkatan produksi

peternakan

Produksi Produk Peternakan:

835.983.334

a. Daging (Ton) 57.358

b. Telur (Ton) 7.823

c. Susu (Ton) 67.429

5. Peningkatan produksi

ikan konsumsi, benih,

dan ikan olahan

Peningkatan produksi Benih

ikan (ribu ekor) 1.255.304

4.960.705.500

Peningkatan produksi Ikan

Olahan (Ton) 12.065,58


produksi ikan konsumsi

(Ton)

9.306,02

6. Peningkatan kesehatan

hewan/ ternak/ ikan

Penanggulangan PHMS

(ekor) (untuk 5 penyakit) 64.450

882.594.050

7. Peningkatan

pemanfaatan hasil

ikutan produksi

Terlaksananya penerapan

teknologi Biogas (akumulasi

245 unit)

40

1.152.000.000

10

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target tahun 2012 Anggaran

(Rp.)

peternakan serta

penerapan teknologi

peternakan/ perikanan


teknologi kompos

(akumulasi 175 unit)

35

Penerapan teknologi dan

sarana prasana peternakan

(paket)

30

Adapun sasaran startegis yang lebih spesifik berdasarkan pada program dan kegiatan terdapat pada

uraian di lampiran.

11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja

dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Bandung sebagaimana tertuang dalam

Rencana strategis. Terdapat 17 sasaran strategis namun hanya 7 sasaran strategis yang dinaikan

menjadi sasaran utama untuk tahun 2012 sedangkan untuk indikator dari sebanyak 37 indikator

hanya 17 yang dinaikan menjadi indikator utama:

Tabel 6. Target dan realisasi indikator kinerja pada Dinas peternakan dan Perikanan Tahun 2012

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target tahun

2012

Realisasi

2012

Persen

1. Peningkatan

kualitas SDM

pelaku usaha

peternakan


peternakan (orang)

(akumulasi 1.100 orang)

220

1.005

456,82

2. Peningkatan

kualitas SDM

pelaku usaha

perikanan

Pelatihan SDM Pelaku

Perikanan (Orang) 685 1.097

160,15

3. Mendorong

Peningkatan

populasi

peternakan

Pencapaian populasi :

a. Sapi perah (Ekor) 37.495 31.937 85,18

b.Sapi potong (ekor) 37.677 28.067 74,49

c. Domba ekor) 239.929 234.795 97,86

d.Unggas (ekor) 7.119.563 5.112.029 71,88

4. Mendorong

Peningkatan

produksi

peternakan

Produksi Produk Peternakan:

a. Daging (Ton) 57.358 27.839 48,54

b. Telur (Ton) 7.823 7.297 93,20

c. Susu (Ton) 67.429 59.157 87,73

5. Peningkatan

produksi ikan

konsumsi, benih,

dan ikan olahan

Peningkatan produksi Benih

ikan (ribu ekor) 1.255.304 1.333.770

106,25


Olahan (Ton) 12.065,58 12.474,92

103,39


produksi ikan konsumsi

(Ton)

9.306,02 10.281

110,47

6. Peningkatan

kesehatan hewan/

ternak/ ikan

Penanggulangan PHMS

(ekor) (untuk 5 penyakit) 64.450 68.439

106,19

7. Peningkatan

pemanfaatan hasil

ikutan produksi

peternakan serta

penerapan

teknologi

peternakan


teknologi Biogas (akumulasi

245 unit)

40 40

100


teknologi kompos

(akumulasi 175 unit)

35 30

85,71

Penerapan teknologi dan

sarana prasana peternakan

(paket)

30 42

140

Catatan:- 1.Realisasi merupakan aktivitas pemanfaatan pasar ikan yang sudah ada

- 2 Pelaku yang mendapat fasilitasi berupa panduan prosedur sertifikasi sebanyak 2 pelaku dimana

pelaku membiayai untuk sertifikasi tersebut secara swadaya.

12

2.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitias kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tiap indikator sasaran

dengan target pada tahun bersangkutan, tahun sebelumnya dengan target propinsi atau nasional

jika terdapat datanya. Adapun analisa sasaran pada Dinas Peternakan dan Perikanan untuk tahun

2012 ini ialah sebagai berikut:

1. Sasaran Pertama: Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha peternakan.

Sasaran ini ditetapkan sebagai upaya dinas peternakan dan perikanan dalam upaya

peningkatan SDM untuk para pelaku usaha peternakan atau external improvement capacity

indicators for livestock stakeholders. Adapun capaian indikatornya dapat dilihat pada table

dibawah ini:

Tabel 7. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran kedua.

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

Realisasi

2011


peternakan (orang)

220 1.005 456.82 219

Dari indikator yang ditetapkan sebanyak 220 orang dapat terealisasi sebesar 456.82% atau

sebanyak 1.005 orang, hal ini dikarenakan oleh adanya penekanan kebijakan mengenai

peningkatan SDM dimana untuk setiap peternak yang mendapat bantuan diharuskan

mendapat pelatihan terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan kebijakan pada tahun

sebelumnya dimana tidak setiap penerima bantuan mendapat pelatihan teknis mengenai

peternakan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sudah terlampaui, sehingga dengan

keadaan ini diperlukan perubahan atau evaluasi mengenai target yang ditetapkan pada

rencana strategis dinas.

2. Sasaran Kedua: Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perikanan.

Sasaran ini ditetapkan sebagai upaya Dinas Peternakan dan Perikanan dalam upaya

peningkatan SDM untuk para pelaku usaha perikanan. Adapun yang menjadi indikator dari

sasarn ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 8. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran ketiga


(%)

Realisasi

2011

Pelatihan SDM

pelaku Perikanan

(orang)

685 1.097 160.15 685

Dari indikator yang ditargetkan sebanyak 685 orang dapat sebanyak 1.097 orang atau

sebesar 160.15%. Seperti halnya pada realisasi peningkatan pengetahuan SDM pada sektor

peternakan pada sektor kebijakan perikanan juga diterapkan dimana pembudidaya ikan atau

13

pengolah perikanan yang menerima bantuan diharuskan mendapatkan pembekalan awal

berupa pelatihan.

3. Sasaran Ketiga: Mendorong Peningkatan populasi Peternakan.

Indikator ini ditetapkan untuk mengukur proses pembangunan peternakan yang bersifat

pengadaan ternak secara langsung serta sarana lainnya yang dapat menunjang pertumbuhan

populasi ternak seperti teknologi IB, manajemen pemeliharaan dan lainnya. Adapun

indiator untuk sasaran ini terurai seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran keempat


(%)

Relisasi

tahun 2011


populasi:

1. Sapi perah (Ekor) 37.495 31.937 85,18 36,403

2. Sapi potong (ekor) 37.677 28.067 74,49 36,849

3. Domba (ekor) 239.929 234.795 97,86 231,257

4. Unggas (ekor) 7.119.563 5.112.029 71,88 6,862,229

Berdasarkan tabel dapat dilihat dari 4 indikator yang ditetapkan dan menjadi target untuk 1

tahunan terutama tahun 2012 ini semua target tidak tercapai sesuai dengan apa yang telah

direncanakan hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi dimana untuk komoditas

sapi perah yang menjadi penyebanya ialah sebagai berikut:

1. Khusus untuk sapi perah terjadi peningkatan pemotongan hal ini terjadi karena

peternak sapi perah diiming-imingi oleh para bandar agar menjual sapinya karena

harga daging sapi di pasar cukup tinggi sehingga peternak memilih menjual sapi

perah dalam bentuk daging ketimbang diperah (menghasilkan susu).

2. Gairah peternak untuk membudidayakan sapi perah menurun karena harga paka

yang berkualitas harganya mahal sehingga usaha sapi perah kurang menguntungkan

karena harga susu yang relatif rendah.

3. SDM generasi muda yang enggan melanjutkan budidaya sapi perah dan mereka

labih memilih menjadi pekerja disektor industri ataupun lainnya, sehingga dengan

kondisi ini maka laju pertumbuhan peternakan terhambat serta penerapan teknologi

pada sektor ini menurun.

Populasi sapi perah pada tahun 2012 ini jika dibandingkan dengan 2007-2010 terjadi

peningkatan yang cukup signifikan akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2011 terjadi

penurunan hal ini seperti beberapa masalah yang diungkapkan diatas.

Adapun penurunan yang terjadi pada komoditas sapi potong hal ini lebih diakibatkan oleh

beberapa hal yaitu:

1. Produksi daging di Kabupaten Bandung ini bukan hanya dikonsumsi oleh

masyarakat Kabupaten Bandung melainkan oleh wilayah yang lain seperti oleh

Kota Bandung sehingga untuk pemenuhan Kabupaten Bandung tidak sesuai target.

14

2. Kebijakan pemberhentian impor daging dari luar negeri ini membuat penyediaan

daging di supply dari produksi lokal sehingga hal ini dimanfaatkan oleh beberapa

pengusaha untuk meraup keuntungan dimana sapi yang tersedia ditahan untuk tidak

dipotong yang mengakibatkan kelangkaan dan menurunnya konsumsi daging pada

masyarakat.

Jika dibandingkan dengan tahun beberapa tahun kebelakang terjadi peningkatan yang cukup

signifikan kecuali jika dibandingkan dengan tahun 2011 terjadi penurunan. Jika

dibandingkan pada target tahun 2015 maka cukup jauh sehingga diperlukan sumber

anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD propinsi.

Sedangkan untuk target domba yang tidak tercapai lebih diakibatkan oleh imbas

ketersediaan daging sapi yang kurang mengakibatkan penyediaan daging beralih dari

ternak besar ke ternak kecil. Hal ini mengakibatkan pemotongan pada ternak domba

membuat target yang telah ditetapkan tidak tercapai walaupun jika dibandingkan dengan

tahun 2011 dan beberapa tahun kebelakang mengalami penambahan lebih jelasnya terdapat

pada grafik 1.

Khusus untuk ternak unggas target yang sudah ditetapkan tidak tercapai hal ini dikarenakan

oleh masih cukup tingginya ancaman penyakit unggas terutama penyakit AI. Selain itu,

pakan ternak yang harganya cukup tinggi juga mempengaruhi gairah peternak untuk

membudidayakan ternak unggas.

Gambaran pertumbuhan tiap komoditi untuk ternak ruminansia dapat dilihat pada Grafik

dibawah ini:

Grafik 1. Data Populasi Ternak Ruminansia di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2011

Sumber: Profil Dinas Peternakan dan Perikanan 2011 dan Laporan Tahunan disnakan 2011.

Dari tabel dapat dilihat bahwa peningkatan populasi secara keseluruhan menunjukan

peningkatan pada setiap tahunnya. Khusus untuk tahun 2011 terjadi peningkatan populasi ternak

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Sapi Perah Sapi potong Domba2007 25,276 13,149 196,851

2008 27,707 13,806 205,376

2009 28,123 14,611 220,531

2010 29,702 16,658 223,437

2011 36,045 36,849 232,107

Pop

ula

si (

ekor)

15

yang cukup signifikan pada komoditas sapi potong dan sapi perah, hal ini disebabkan oleh

beberapa hal diantaranya:

a. Permintaan yang cukup tinggi kepada daging sehingga berimbas pada peningkatan populasi

dari luar Kabupaten Bandung.

b. Adanya pemutahiran data dari kementrian pertanian melalui program PSPK yang mendata

keseluruhan pemilik sapi perah, sapi potong dan kerbau sampai ketingkat rumah tangga

sehingga terjadi perubahan data karena perhitungan estimasi yang biasa digunakan

diperbaiki.

Gambaran pertumbuhan untuk tiap komoditi ternak unggas dapat dilihat pada Grafik.

Grafik 2. Data Populasi Ternak unggas di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2011

Catatan: Data merupakan populasi di 31 kecamatan.

Sumber: Profil Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2011 dan Laporan Tahunan 2011.

4. Sasaran kelima: Mendorong Peningkatan produksi peternakan.

Indikator ini memiliki keterkaitan yang erat dengan indikator populasi yang biasanya

berbanding lurus jadi jika populasi meningkat maka produksi produk peternakan juga akan

meningkat dan sebaliknya. Indikator ini ditetapkan untuk menggambarkan tentang proses

dukungan pemerintah dalam proses penyediaan produk peternakan. Adapun indikator yang

digunakan untuk sasaran ini terurai sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran kelima


(%)

Realisasi

tahun

2011

Meningkatkan produksi:

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

Ayam buras Ayam Petelur Ayam

Pedaging

Itik

2007 1,938,738 280,730 4,241,170 310,948

2008 1,294,876 292,734 3,593,275 314,968

2009 1,372,951 383,612 3,657,911 359,662

2010 1,373,201 501,917 4,383,865 438,561

2011 1,644,558 443,951 4,920,976 477,430

Pop

ula

si (

ekor)

16


(%)

Realisasi

tahun

2011

a. Daging (Ton) 57.358 27.839 48,54 57.356

b. Telur (Ton) 7.823 7.297 93,20 7.828

c. Susu (Ton) 67.429 59.157 87,73 67.445

* Angka produksi yang digunakan ialah produksi bersih

Berdasarkan pada tabel dapat dilihat bahwa pencapaian produksi produk peternakan

berbanding lurus dengan realisasi populasi ternak dimana target yang sudah ditetapkan

tidak dapat terealisasi secara keseluruhan terutama pada produksi daging yang hanya

mencapai 48,54%. Selanjutnya, pada realisasi target produksi telur target hanya tercapai

sebesar 93,20% dan produk susu sebesar 87,73% semua indikator tersebut semuanya

menurun jika dibadingkan dengan tahun 2011 namun jika dibandingkan dengan 4 tahun

kebelakang (2007-2010) terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Selanjutnya jika dibandingkan

dengan target 2015 yang merupakan target akhir 5 tahunan sebesar 64.654 ton untuk

daging, 9.196 ton, dan 75.885 ton berarti masih perlu akselerasi dan peningkatan sumber

daya manusia serta anggran yang cukup tinggi untuk mencapai terget tersebut.

Grafik data produksi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Bandung dari tahun 2006

sampai 2010 dapat dilihat dibawah ini:

Grafik 3. Data Produksi Daging, Telur, dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2011

Catatan: Data Produksi 2007-2011 merupakan data produksi bersih dari tiap produk

peternakan tahun 2012.

Sumber: Kompulasi data laporan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2007-

2011.

5. Sasaran ketujuh: Peningkatan produksi ikan konsumsi, benih dan ikan olahan.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Daging (ton) Telur (Ton) Susu (Ton)2007 47364 8253 114239

2008 39275 5881 57171

2009 40912 7128 59534

2010 45183 8323 62876

2011 57356 7823 67429

Pro

du

ksi

(to

n)

17

Indikator ini ditetapkan untuk mengukur kinerja proses pembangunan Dinas Peternakan dan

Perikanan dalam penyediaan produk asal ikan. Adapun indikator yang ditetapkan terurai

sebagai berikut:

Tabel 11. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran ketujuh


(%)

Realisasi

2011


Benih ikan (ribu ekor)

1.255.304 1.333.770 106,33 1,188,641


Ikan konsumsi (Ton)

9.306,02 10.281 111,73 8.695,34


Olahan (Ton)

12.065,58 12.474,92 103,39 11,951

Sumber: Laporan pada bidang perikanan dan UPTD BBI 2012

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan indicator melebihi target. Hal ini

lebih dikarenakan oleh usaha pelaku pembudidaya ikan aktif dalam menerapkan teknologi

perikanan dan didukung pula oleh peran serta pemerintah dalam diiseminasi teknologi.

Adapun peran pemerintah kabupaten Bandung dalam mendorong peningkatan produksi

ikan konsumsi yang mencapai 10.281 (ton) atau 111,83% dari target renstra/ renja yang

sudah ditetapkan antaralain:

a. Memberikan stimulan bantuan kepada masyarakat berupa sarana budidaya dan bibit

ikan dari sumber APBN dan APBD kabupaten yaitu dengan kegiatan

pengembangan kewirausahaan serta bantuan sarana budidaya perikanan.

b. Meningkatkan minat pembudidaya ikan terhadap usaha budidaya ikan lele dikolam

terpal (Balistik) dimana dari tahun 2011-2012 ini pemerintah Kabupaten Bandung

memberikan kolam balistik sebanyak78 paket dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 12. Stimulan Kolam Balistik kepada Masyarakat Tahun 2010-2012

No Jenis Bantuan (kolam Balistik) Tahun

2011 2012

1. Kolam balistik 8 terpal 70 unit

2. Ikan lele 1 paket Benih Lele 48ribu

ekor, benih udang

galah (30 ribu ekor)

3. Pakan 100 Kg 5600 Kg

Sumber: Laporan Kegiatan Bidang Perikanan Tahun 2012

c. Peningkatan Pengetahuan SDM pembudidaya ikan yang difasilitasi oleh

pemerintah. Jumlah pembudidaya ikan yang dilatih mencapai 155 orang pada tahun

2010 dan 500 orang pada tahun 2011.

Adapun data produksi ikan konsumsi di Kabupaten Bandung untuk tahun 2007-2012 dapat

digambarkan pada Grafik dibawah ini:

18

Grafik 5. Data Produksi Ikan di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012

Sumber: Kompulasi data laporan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2008-

2011.

Perkembangan produksi benih ikan pertahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik6. Produksi Benih ikan di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2012.

Sumber: Kompilasi Laporan Tahunan Disnakan tahun 2007-2011.

berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat perkembangan produksi benih ikan di

Kabupaten Bandung menunjukan trend positif hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh

peran para pembenih ikan dilapangan sedangkan pemerintah berperan mebrikan dorongan

serta stimulan untuk mengakselerasi pencapain produksi. Adapun peran pemerintah

Kabupaten Bandung dalam pencapaian produksi benih ini ialah :

2008 2009 2010 2011 2012

Ikan konsumsi 7336 7718 8112 8695 10398

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Pro

du

ksi

ik

an

(T

on

)

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012Produksi benih ikan (ribek) 878,764 928,298 1,004,640 1,088,942 1,188,641 1,317,721

Pro

du

ksi

Ben

ih (

Rib

ek)

19

a. Memberikan stimulan induk untuk para pembudidaya ikan. Dimana jumlah induk

yang diberikan dari tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel 17 dibawah ini.

Tabel 13. Jumlah Stimulan induk ikan tahun 2010-2012

No Jenis Bantuan Tahun

2010 2011 2012

1. a. Calon Induk ikan mas 80 Kg - 900 Kg

b. Calon induk Nila 5 paket - -

c. Calon induk Lele 5 paket 35 paket 16 paket

2. Pakan 700 Kg 1700 Kg 6820 Kg

3. Kakaban - - 96 buah

4. Pupuk - 650 Kg -

Sumber: Laporan Kegiatan Bidang Perikanan Tahun 2012

b. Peningkatan Pengetahuan SDM pembenih ikan dengan bimbingan teknis dan

pelatihan.

c. Fasilitasi sertfikasi CPIB untuk para pembenih ikan.

Pengolahan mempunyai tujuan untuk peningkatan harga jual dari produk ikan, pengawetan

produk ikan serta meningkatkan preferensi pada konsumsi ikan. peningjkatan produksi

pengolahan ikan di Kabupaten Bandung cukup baik, hal ini didukung oleh data produksi

olahan ikan seperti pada tabel 14 dibawah ini.

Tabel 14. Produksi Olahan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2012

No Jenis Olahan 2010 (Kg) 2011 (Kg) 2012 (Kg)

1 Pindang 9,449,285.33 10,885,151.46 11,199,272.93

2 Bakso 888,951 1,024,031.41 1,181,461.76

3 Olahan lain 36,957 42,572.56 94,180.33

Jumlah 10,375,193.33 11,951,755.43 12,474,915.03

Sumber: Laporan Kegiatan Bidang Binus Tahun 2012

Jika semua indikator ini dibandingkan dengan target tahun 2015 dimana produksi ikan

konsumsi mencapai 10.956 ton, benih ikan 1.518.139 ribek, dan olahan sebesar 14.370,3

ton maka selisih rata-rata mencapai 11,23% memerlukan dukungan anggran dan sumber

daya manusi yang cukup tinggi.

6. Sasaran Kesebelas: Peningkatan kesehatan hewan/ ternak/ ikan.

Indikator sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja dinas dalam pelayanan kesehatan

hewan dan ikan. Adapun uraian indikator dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 15. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran kesebelas


(%)

Realisasi

2011

Penanggulangan PHMS

(untuk 5 penyakit ternak/

hewan) 32.889 ekor

56.200 57.196 63.621

20

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa capain pada tahun 2012 indikator yang telah

ditetapkan dapat melampaui target. adapaun penanggulangan penyakit ini berasal dari 2

bagian yaitu pelayanan kesehatan ternak/ hewan oleh UPTD Puskeswan dan laboratorium

realisasi pelayanan mencapai 148.27% dari target 8.250 ekor dapat direalisasikan sebanyak

12.232 ekor. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras para petugas kesehatan

dilapangan selain itu, yang paling utama dikarenakan oleh adanya bantuan sarana obat-

obatan dan peralatan pelayanan kesehatan hewan dari propinsi Jawa barat yaitu berupa

vaksin dan peralatan pelayanan kesehatan hewan. Penanggulangan PHMS yang dilakukan

oleh Bidang kesehatan hewan dapat melebihi target hal ini dikarenakan oleh realisasi

vaksinasi yang melebihi target khususnya pada vaksinasi penyakit brucellosis dimana

struktur vaksinasi dilapangan ternyata sapi dewasa lebih banyak dibanding anak.

Berdasarkan struktur populasi seperti itu maka realisasi vaksinasi pada ternak dewasa lebih

banyak karena dosis untuk ternak dewasa 1/10 dari dosis untuk anak sapi.

Adapun uraian pengendalian PHMS (AI, ND, Brucellosis, dan Rabies) dikabupaten

Bandung diuraikan pada penjelasan sebagai berikut:

a. Pengendalian AI ND

Salah satu bentuk pengendalian ilah dengan penyakit AI dan ND ini ialah dengan

melakukan vaksinasi adapun hasilnya sebagai berikut:

- Vaksinasi AI dilaksanakan di 9 Kec - 9 Desa dengan pengulangan 1 bulan kemudian

dan 3 bulan kemudian. Hasilnya adalah 50.000 ekor unggas yang terdiri dari 33.010

ekor ayam, 8.064 ekor itik, 8.262 ekor entog, 404 ekor angsa, dan 260 ekor burung.

- Wilayah target vaksinasi ND sama dengan wilayah vaksinasi AI, pelaksanaan 1

minggu setelah vaksinasi AI dengan pengulangan yang sama.

- Vaksin AI berasal dari APBD Propinsi ( Medivac AI : 18500 dosis dan Caprivac AI :

17000 dosis ) sedangkan vaksinasi ND dengan operasional berasal dari APBD

Kabupaten.

- Pelaksanaan kegiatan dilakukan di 9 desa tertarget ( menurun dari tahun sebelumnya )

dikarenakan jumlah desa menurun dan disesuaikan dengan populasi unggas yang ada

di lokasi. Pada tahun ini muncul kasus kematian mendadak dan jumlah yang banyak

pada itik yang disinyalir telah terjangkit oleh penyakit AI ( flu burung ) dan kasus ini

banyak terlaporkan di akhir tahun. Pada bulan Desember saja sebanyak 8 kejadian

dilaporkan dan hasil rapid dan pcr positif ada di 4 desa. Walaupun desa yang divaksin

tidak dijumpai pelaporan kasus, namun dengan adanya kasus yang baru muncul perlu

untuk merencanakan vaksinasi tertarget dan ring vaksinasi selain dilokasi yang

terinfeksi / positif kasus serta meningkatkan kegiatan sosialisasi di peternak itik pada

tahun anggaran 2013.

Jumlah pelaksanaan vaksinasi sebagai upaya pengendalian AI ND dari tahun 2008-2012

dapat terlihat pada tabel 24 dibawah ini:

Tabel 16. Alokasi Vaksinasi AI ND tahun 2008-2012.

Jenis Unggas 2008 2009 2010 2011 2012

Ayam 500,572 321,043 189,560 66,032 36,278

Itik 209,124 91,805 48,427 16,128 9,193

Entog 68,711 37,861 24,947 16,522 4,176

Angsa 6,703 4,516 1,205 808 67

21

Jenis Unggas 2008 2009 2010 2011 2012

Burung 14,890 1,775 861 510 286

Jumlah 800,000 457,000 265,000 100,000 50,000

Sumber : Laporan kegiatan Bidang Kesehatan Hewan tahun 2012.

Berdasarkan table dapat dilihat bahwa alokasi vaksinasi dari tahun ketahun menurun hal ini

terjadi biasanya dikarenakan menurunnya kasus AI dan ND di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian penyakit AI dan ND

di Kabupaten Bandung cukup efektif.

b. Pengendalian Brucellosis

Vaksinasi brucellosis menggunakan strain RB 51 yang berasal dari APBD I sebayak 20 vial

dan dari APBD Kabupaten Bandung sebanyak 50 vial. Target vaksinasi untuk wilayah

kecamatan Pangalengan dan Cilengkrang untuk 1.000 ekor betina dewasa ( 700 ekor

kecamatan Pangalengan dan 300 ekor kecamatan Cilengkrang ). Hasil vaksinasi adalah 186

Sapi perah pedet, 488 ekor sapi dara , 1.022 ekor sapi laktasi dan total keselurah sapi perah

betina yang divaksin adalah 1.696 ekor . Sehingga sampai dengan 2012 sebanyak 5.587

ekor sampi telah divaksin. Data vaksinasi dapat dilihat sebagaimana tabel 25 dibawah ini:

Tabel 17. Jumlah pelaksanaan vaksinasi brucellosis tahun 2008-2012

Jumlah ternak sapi yang di vaksin

2008 2009 2010 2011 2012

0 0 1074 2817 1696

Sumber: laporan kegiatan bidang kesehatan hewan tahun 2012

Berdasarkan table dapat dilihat alokasi vaksinasi brucellosis ini turun naik ini biasanya

disesuaikan dengan jumlah kasus yang terjadi dilapangan.

c. Pengandalian Rabies

Pada 2012 dilakukan di 36 lokasi ( 18 Kec - 36 Desa) dengan sumber vaksin berasal dari

APBD Kabupaten sebanyak 2000 Dosis ( Defensor 3 ) dan dari APBD Propinsi Jabar

sebanyak 3200 dosis ( Defensor 3) Pelaksanaan di bulan Maret, April, Mei dan Juni.

Adapun uraian kegiatan vaksinasi dari tahun 2008-2012 dapat terlihat pada tabel 26

dibawah ini:

Tabel 18. Jumlah Vaksdinasi Rabies tahun 2008-2012 di Kab. Bandung

Tahun Jenis HPR Yang di Vaksin ( Ekor )

Anjing Kucing Kera Jumlah

2008 3,284 715 1 4,000

2009 4,513 464 23 5,000

2010 5,090 765 45 5,900

2011 4,314 681 5 5,000

2012 3,449 1,751 - 5,200

Sumber: laporan kegiatan bidang kesehatan hewan tahun 2012

Vaksinasi rabies pada tahun 2012 meningkat dari tahun sebelumnya dengan alasan pada

tahun 2011 vaksinasi rabies dilaksanakan di 31 desa pada 17 kecamatan. Pemilihan desa

22

target berdasarkan kondisi geografisnya yang bersebalahan / berbatasan dengan Kabupaten

Garut dan Cianjur yang sangat beresiko tinggi karena daerah tersebut positif rabies, selain

itu karena adanya laporan kasus penggigitan dan juga berdasarkan rencana lokasi yang

belum tervaksin. Pengulangan lokasi juga merupakan daerah yang dipertimbangkan untuk

pelaksanaan kegiatan selanjutnya di tahun 2013.

7. Sasaran ketigabelas: Peningkatan pemanfaatan hasil ikutan produksi peternakan serta

penerapan teknologi peternakan.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja dinas dalam menanggulangi efek samping

dari proses pembangunan peternakan dan perikanan kepada lingkungan. Adapun indicator

yang digunakan antaralain:

Tabel 19. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran ketigabelas


(%)

Realisasi

2011

Penerapan teknologi Biogas (

245 unit

40 40 100.00 60

Penerapan teknologi kompos

175 unit

35 30 85,71 43

Penerapan teknologi dan sarana

prasana peternakan (paket)

30 42 140 10

Berdasarkan tabel pelaksanaanaan pemanfaatan hasil ikutan dari produksi peternakan

berupa pemanfaatan kotoran sapi menjadi biogas dapat dicapai 100%. Khusus untuk

pemanfaatan kotoran menjadi kompos dari target 35 buah pada renstra/renja 2012 hanya

dapat terealisasi sebanyak 30 buah hal ini lebih dikarenakan oleh adanya efisiensi anggaran

dan pengalihan anggaran ke sub kegiatan lain yang lebih prioritas seperti peningkatan

populasi ternak. Sedangkan untuk sarana prasarana peternakan seperti penerapan teknologi

pakan, mesin penetas, dan teknoligi lainnya.

2.3. Analisis Akuntabilitas Keuangan

1. Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung berkaitan erat dengan kondisi kepegawaian

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung. Di dalamnya meliputi Belanja Gaji

dan Tunjangan Pegawai, serta Tambahan Penghasilan Pegawai.

Adapun uraian realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Uraian target dan realisasi belanja tidak langsung pada Dinas Peternakan dan

Perikanan tahun 2012

Kode Rekening Uraian Target Realisasi Capaian

(%)

5 1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG

5.061.600.396 4.638.742.859 97,93

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 5.061.600.396 4.638.742.859 97,93

5 1 1 01 GAJI DAN

TUNJANGAN

4.043.132.000 3.897.178.437 96,39

5 1 01 01 01 Gaji Pokok PNS 3.045.651.000 2.916.168.140 95,77

23

Kode Rekening Uraian Target Realisasi Capaian

(%)

5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 305.551.000 301.802.979 98,77

5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 260.983.000 255.485.000 97,89

5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 21.500.000 21.255.000 98,86

5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 128.073.000 124.960.000 97,57

5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 195.053.000 191.808.390 98,34

5 1 1 01 07 Tunjangan PPH 86.259.000 85.637.006 99,28

5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 62.000 61.922 99,87

5 1 1 02 Tambahan Penghasil

PNS

1.004.521.916 991.227.500 98,68

5 1 1 02 01 Tambahan Penghasil

Berdasarkan Beban Kerja

786.401.916 779.267.500 99,09

5 1 1 02 07 Tambahan penghasilan

berdasarkan obyektif

lainnya

218.120.000 211.960.000 97,18

5 1 1 06 Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah

13.946.480 0 0

5 1 1 06 01 Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah

13.946.480 0 0

Sumber : Laporan Relisasi anggaran pada Sub Bagian Keuangan

Berdasarkan tabel terdapat satu kedering belanja yang 100% tidak dapat dilaksanakan

yaitu pada insentif pemungutan retribusi daerah. Hal ini dikarenakan oleh belum

tersedianya aturan penunjang tentang persentase upah pungut untuk tim pemungut pada

Disnakan yang diatur melalui peraturan Bupati, dikarenakan hal itu maka insentif

pemungut retribusi pada Disnakan tidak bisa di realisasikan.

Gambaran umum pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan pada akhir Tahun 2012

(Desember) adalah sebagai berikut :

Struktur pegawai berdasarkan Golongan :

Golongan IV b : 3 orang

Golongan IV a : 5 orang

Golongan III d : 12 orang

Golongan III c : 6 orang

Golongan III b : 18 orang

Golongan III a : 12 orang

Golongan II c : 4 orang

Golongan II b : 16 orang

Golongan II a : 5 orang

Golongan I d : 2 orang

Golongan I b : 1 orang

Jumlah : 84 orang

Sedangkan berdasarkan Perda Nomor 20 tahun 2007 struktur organisasi Dinas

Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

24

Eselon II b : 1 orang

Eselon III a : 1 orang

Eselon III b : 4 orang

Eselon IV a : 18 orang

Eselon IV b : 4 orang

Jumlah : 28 orang

Pada tahun 2012 terdapat 1 orang pegawai eselon IV.a yang pensiun.

2. Belanja Langsung

Besarnya alokasi anggaran Belanja Langsung Dinas Peternakan dan Perikanan pada

Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 12.470.911.900,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.

12.085.586.246 atau 96,91%.

Anggaran tersebut dipergunakan untuk :

a. Belanja Urusan Wajib pada setiap SKPD dari alokasi anggaran sebesar Rp.

1.587.561.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.573.329.176 atau 99,1 % dengan sisa

anggaran sebesar Rp. 14.232.324,- Sisa anggaran tersebut berasal dari :

- Negosiasi barang jasa

- Serta penunjang pengadaan barang jasa.

- Sisa pembayaran rekening telepon dan listrik.

b. Belanja Urusan Pilihan sebesar Rp. 10.883.350.400,- dan terealisasi sebesar Rp.

10.512.257.070,- atau 96,6% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 371.093.330,- Adapun

sisa anggaran tersebut berasal dari :

- Hasil negosiasi pengadaan barang dan jasa

- Beberapa penunjang yang tidak dilaksanakan

- Sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan seperti pengadaan mesin pemintal

bulu domba.

- Perjalanan dinas.

Secara rinci pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan program dan

kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Ringkasan anggaran Belanja Langsung TA 2012

Koderek

U R A I A N Target (Rp) Realisasi (Rp) % Pro

g Keg

2.05.01 URUSAN WAJIB SETIAP

SKPD

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

902.451.500 898.587.926 99.57

02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumberdaya

Air dan Listrik

43.050.000 42.559.276 98.86

03 Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

9.250.000 9.250.000 100.00

25

Koderek U R A I A N Target (Rp) Realisasi (Rp) %

08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

70.000.000 69.988.500 99.98

10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

99.952.000 98.905.200 98.95

11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

115.169.500 114.522.500 99.44

12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor

7.000.000 7.000.000 100.00

13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

207.950.000 206.464.450 99.29

15 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

16.250.000 16.250.000 100.00

17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

32.200.000 32.200.000 100.00

18 Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

183.300.000 183.300.000 100.00

20 Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

83.450.000 83.450.000 100.00

21 Penunjang Peringatan Hari-

Hari Bersejarah (PHHB)

34.880.000 34.698.000 99.48

2 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

588.440.000 578.071.250 98.24

10 Pengadaan mebeleur 27.085.000 25.845.000 95.42

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

175.880.000 174.770.000 99.37

24 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

366.130.000 359.339.000 98.15

26 Pemeliharaan rutin berkala

perlengkapan gedung kantor

19.345.000 18.117.250 93.65

6 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

96.670.000 96.670.000 100.00

01 Penyusunan laporan capaian

dan ikhtisar realisasi SKPD

72.500.000 72.500.000 100.00

02 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

24.170.000 24.170.000 100.00

JUMLAH URUSAN WAJIB SETIAP

SKPD

1.587.561.500 1.573.329.176 99.10

2.01 (URUSAN PERTANIAN)

21 Program Pencegahan dan

penanggulangan penyakit

ternak

1.086.260.000 1.065.398.300 98.08

02 Pemeliharaan Kesehatan dan

Pencegahan Penyakit

Menular Ternak

335.000.000 333.968.500 99.69

03 Pemusnahan Ternak yang

terjangkit Penyakit endemik

78.260.000 77.660.000 99.23

06 Pelayanan Kesehatan Hewan 573.000.000 553.968.700 96.68

26


dan Laboratorium

07 Pengawasan dan pembinaan

penerapan kesmavet dan

kesrawan

100.000.000 99.801.100 99.80

22 Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

3.893.702.500 3.745.720.200 96.20

01 Pembangunan Sarana Dan

Prasarana Perbibitan Ternak

869.442.500 838.979.600 96.50

02 Perbibitan Dan Perawatan

Ternak

1.049.715.000 952.943.500 90.78

08 Pengembangan agribisnis

peternakan

1.974.545.000 1.953.797.100 98.95


pemasaran hasil produksi

peternakan

405.000.000 401.227.300 99.07

01 Penelitian dan

Pengembangan Pemasaran

dan Hasil Produksi

Peternakan

300.000.000 298.183.500 99,39

07 Promosi atas hasil produksi

peternakan unggulan daerah

105.000.000 103.043.800 98,14


penerapan teknologi

peternakan

3.392.800.000 3.205.554.150 94,48

02 Pengadaan sarana dan

prasarana teknologi

peternakan tepat guna

1.367.405.000 1.322.203.150 96,69

07 Peningkatan sarana dan

prasarana teknologi Rumah

Potong Hewan

2.025.395.000 1.883.351.000 92,99

JUMLAH URUSAN PERTANIAN 8.777.762.500 8.417.899.950 95,90

2.05 (URUSAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN)

20 Program Pengembangan

Budidaya Perikanan

1.387.937.900 1.379.674.520 99,40

01 Pengembangan Bibit Ikan

Unggul

291.040.000 289.802.500 99,57

02 Pendampingan Pada

Kelompok Tani

Pembudidaya Ikan

553.812.500 550.030.500 99,32

03 Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Perikanan

543.085.400 539.841.520 99,40

23 Program optimalisasi

pengelolaan dan

pemasaran produksi

perikanan

483.790.000 481.900.600 99,61

01 Kajian Optimalisasi

pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan

483.790.000 481.900.600 99,61

24 Program pengembangan

kawasan budidaya laut, air

payau dan air tawar

233.860.000 232.782.000 99,54

01 Kajian kawasan budidaya

laut, air payau dan air tawar

233.860.000 232.782.000 99,54

27


JUMLAH URUSAN KELUTAN DAN

PERIKANAN

2.105.587.900 2.094.357.120 99,47

JUMLAH TOTAL 12.470.911.900 12.085.586.246 96,91

Sumber : Laporan Relisasi anggaran pada Sub Bagian Keuangan.

3. Penerimaan Pendapatan Dinas

Penerimaan PAD dari Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 target

sebesar Rp. 344.629.600,- dapat tercapai pada akhir bulan Desember 2012 sebesar Rp.

360.660.000,- (104,65%). Secara Rinci Target dan Realisasi PAD Dinas Peternakan dan

Perikanan Tahun 2012 tertuang dalam Tabel 2.

Tabel 22. Target dan Realisasi PAD Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2012

No Jenis Pendapatan Target Realisasi

(Rp) (Rp) (%)

1 Retribusi Rumah Potong Hewan 183.600.000 198.700.000 108,22

2 Retribusi Jasa Usaha Produksi Usaha

Daerah

79.329.600 79.400.000 100.08

3 Retribusi Izin Usaha Perikanan 16.000.000 16.200.000 101,25

4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah

65.700.000 66.360.000 101,01

JUMLAH 344.629.600 360.660.000 104,65

Sumber: laporan Pertanggung jawaban penerimaan SKPD thn 2012

Grafik 6 . Pencapaian PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2012

Adapun secara lengkap uraian PAD Dinas Peternakan dan Perikanan adalah

sebagai berikut:

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

200,000,000

Retribusi

Rumah

Potong

Hewan

Retribusi

Jasa Usaha

Produksi

Usaha

Daerah

Retribusi

Izin Usaha

Perikanan

Lain-Lain

Pendapatan

Asli Daerah

yang Sah

Target 183,600,000 79,329,600 16,000,000 65,700,000

Realisasi 198,700,000 79,400,000 16,200,000 66,360,000

An

ggar

an (R

p.)

28

1. Retribusi RPH

Retribusi RPH merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari hasil pelayanan jasa

pemotongan di RPH pemerintah yang berjumlah 6 buah yang berlokasi di Ciwidey, Banjaran,

Pangalengan, Solokanjeruk, Cicalengka dan Baleendah (MBC). Selain itu, ada RPH swasta

sebanyak 5 kecamatan yaitu Soreang, Baleendah, Pameungpeuk, Cilengkrang dan Pt. Kadila/

Andini Makmur (Cikancung). Besaran kontribusi dari tiap RPH biasanya beragam disesuaikan

dengan potensi, dan banyaknya ternak yang dipotong di lokasi bersangkutan, yaitu berkisar

antara Rp. 2.500.000,- (RPH Soreang) s/d Rp. 70.000.000,- (RPH MBC Baleendah). Secara

total sumbangsih PAD tahun 2012 dari sektor ini sebesar Rp.198.700.000,-( 55,09%).

2. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Kontribusi PAD dari Jenis penerimaan ini menyumbang sebesar Rp 79.400.000. Retribusi

Penjualan produksi usaha daerah ini bersumber dari dua sumber, yaitu:

a. Hasil Penjualan Benih Ikan

Kontribusi dari sumber ini didapatkan dari UPTD pembenihan ikan yang memproduksi

benih ikan sebanyak 16.050.000 ekor yang setara dengan Rp. 38.100.000 atau 100,18% dari

target yang ditetapkan.

b. Hasil Penjualan Bibit Ternak

Kontribusi PAD didapat dari penjualan bibit ternak sapi perah sebanyak 14 ekor yang setara

dengan Rp.41.300.000,- atau 100% dari target awal yang ditetapkan.

3. Retribusi izin usaha perikanan

Target yang ditetapakan dari sumber retribusi izin usaha perikanan ialah Rp.16.000.000,- dan

dapat terealisasi sebesar Rp. 16.200.000,- atau 101,25%. Adapun uraian PAD dari sumber ini

terdiri dari:

a. Izin usaha budidaya di perairan umum.

Target PAD yang bersumber dari perizinan yang dikeluarkan ditargetkan sebanyak

2 unit atau setara dengan Rp. 200.000,- yang dapat terealisasi 150% atau sebesar

Rp. 300.000,- (3 orang pembudidaya).

b. Izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar.

Target PAD yang ditetapkan pada pos ini ialah sebesar Rp. 15.800.000,- dan dapat

terealisasi sebesar Rp. 15.900.000,- atau 100,63% yang berasal dari 28 orang

pembudidaya yang mendaftarkan kegiatan budidayanya. Adapun uraian rinci dari

pos ini ialah sebagai berikut:

- SIUP kolam air deras dari target sebesar Rp. 4.642.800,- atau setara dengan 6.460

m2 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.742.800,- atau setara dengan 9.260 m

2

(102,15%).

- Retribusi di kolam air tenang dari target sebesar 2.605.500,- atau setara dengan

65.790 m2 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.605.500,- atau setara 65.790 m

2.

29

- Retribusi Kolam Penampungan ikan ditargetkan sebesar Rp. 1.750.000,- atau 7

unit dapat terealisasi sebesar Rp. 1.750.000,- atau setara 7 unit kolam (100%).

- Retribusi kolam ikan dari target sebesar Rp. 4.801.700,- setara 12.422 m2 dapat

terealisasi sebesar Rp. 4.801.700,- (12.422 m2) atau 100%.

- SIUP budidaya ikan hias dengan target sebesar Rp. 2.000.000,- (6 unit) dapat

terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- (6 unit) atau 100% (1 orang).

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber PAD ini merupakan hasil dari penjualan produk lainnya dari UPTD Perbibitan

Ternak selain bibit ternak yaitu dari penjualan susu. Target tahun 2012 sebesar Rp.

65.700.000,- atau setara dengan penjualan susu sebanyak 21.900 liter dapat dicapai Rp.

66.360.000,- atas penjualan 22.120 liter susu atau dapat terealisasi sebesar 101.01%.

30

BAB IV P E N U T U P

Secara umum pelaksanaan sasaran dapat berjalan dengan baik yang terdiri atas 7 sasaran dan

17 indikator labih dari 70% dapat tercapai dari target yang sudah ditetapkan. Adapun jumlah indikator

utama yang dijadikan indikator kabupaten sebanyak 4 indikator. Pencapaian kinerja Dinas Peternakan

dan Perikanan tentunya ditunjang oleh sistem kerjasama yang telah terjalin baik antara Kecamatan,

Petugas Lapangan, Penyuluh dan Dinas Peternakan dan Perikanan. semua intansi tersebut ialah instansi

tang terkait dengan Misi Dinas yang secara periodik dan kontinu senantiasa melaksanakan konsolidasi

dan koordinasi. Dimana pelaksanaan kegiatan tentunya mengacu kepada Rencana Strategis yang telah

disepakati bersama, sehingga masalah yang muncul pada tahun 2011 dapat diselesaikan dan di atasi

bersama.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bersifat terbuka untuk diperbaiki terus menerus dimasa akan

datang. Laporan ini pula diharapkan dapat dipakai sebagai alat introspeksi berbagai pihak di

lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung. Adapun realisasi kinerja organisasi

dinas secara keseluruhan dapat sebagai bahan evaluasi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang

dijalankan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung.

31

LLAAMMPPIIRRAANN--LLAAMMPPIIRRAANN

LLAAPPOORRAANN AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS … · dan perikanan serta Pembangunan Usaha peternakan...

Documents

Transcript of LLAAPPOORRAANN AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS … · dan perikanan serta Pembangunan Usaha peternakan...