PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGANNOMOR ll TAHUN 2Ot2

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat 1.

b.

c.

BUPATI LAIVIONGAN,

bahwa Pemerintah Kabupaten Lamonganberkewajiban melayani setiap penduduk di wilayahKabupaten Lamongan dalam memenuhi hak dankebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayananpublik sebagaimana harapan dan tuntutanseluruh penduduk;bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dankewajiban setiap penduduk serta terwujudnyatanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lamongan,korporasi maupun institusi lainnya dalampenyelenggaraan pelayanan publik diperlukanadanya norma hukum yang memberikanpengaturan secara jelas;bahwa untuk mewujudkan kepercayaanmasyarakat terhadap Pemerintah KabupatenLamongan, korporasi maupun institusi lainnyayang bertanggungjawab atas terselenggaranyapelayanan publik yang baik serta untuk memberiperlindungan bagi setiap penduduk daripenyalahgunaan wewenang dan tindakanmaladministrasi dalam penyelenggaraanpelayanan publik, diperlukan pengaturan yangselaras dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf cperlu menetapkan Peraturan Daerah tentangPelayanan Publik.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun L945;

d.

2

2.

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten diLingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkandalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);Undang-Undang Nomor 8 Tahun l9T4 tentangPokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun lg74 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun l9g9 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun lg99 NomorL69, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3890);Undang-Undang Nomor 8 Tahun lg99 tentangPerlindungan Konsumen (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun l9g9 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor al25);Undang-Undang Nomor 28 Tahun Lggg tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun lggg Nomor TS,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a286l.1'Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 ' Nomor l2S, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44gT)sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nom or 32Tahun 2OO4 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 48afl;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Infomasi Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4846)Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentangOmbudsman Republik. Indonesia (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor139, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a899);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5O38);

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}llNomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 523a1;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun l99gtentang Tata Cara Pelaksanaan Peran SertaMasyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgggNomor 129, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3866);

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20Ostentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOTtentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupatenl Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2olltentang Pembentukan, Susunan, dan Tata KerjaPerwakilan Ombudsman Republik Indonesia diDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OLL Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5207);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2OLt tentang Pembentukan Produk HukumDaerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8Tahun 20ll tentang Pelayanan Publik (LembaranDaerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2}ll Nomor7 /D), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi JawaTimur Nomor 8).

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

danBUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK.

4

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasa1 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRDadalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Lamongan.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkatAPBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten

3.4.

5.

Lamongan.6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturanperundang-undangan bagi setiap warga nelgara dan penduduk atasbarang, jasa dan latau pelayanan administratif yang disediakan olehpenyelenggara pelayanan publik.

7. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebutpenyelenggara adalah setiap institusi atau organisasi penyelenggarapemerintahan daerah, korporasi serta lembaga independen yangdibentuk berdasarkan Peraturah Daerah untuk melaksanakankegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuksemata mata untuk kegiatan pelayanan publik.

8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksanaadalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekery'a didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakantindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik.

9. Masyarakat adalah semua pihak, baik warga negara maupunpenduduk sebagai orang perseor€rngan, kelompok, maupun badanhukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayananpublik, baik secara langsung maupun tidak langsung

10. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang di pergunakan sebagaipedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaiankualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepadamasyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,terjangkau, dan terukur.

11. Pengaduan adalah laporan dari penerima pelayanan kepadapenyelenggara, pelaksana, pengawas internal dan pengawas eksternal,karena terjadinya ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterimadengan standar pelayanan.

12. Komisi Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat Kpp adalahlembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah yangmenjalankan fungsi pengawasan eksternal atas penyelenggaraanpelayanan publik dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, baikyang dilakukan pemerintah daerah, korporasi dan pihak-pihak lainyang mendapat dukungan dana sebagian atau seluruhnya dari APBD.

13. Pelayanan barang publik adalah pelayanan yang menghasilkanberbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh masyarakat.

14. Pelayanan jasa publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagaibentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

15. Pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkanberbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyirakat.

5

16. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisikeseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standarpelayanan.

17. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut SistemInformasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan danpengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi daripenyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuklisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambardan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.

18. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antar parapihak melalui bantuan oleh Komisi Pelayanan Publik selaku lembagapengawas eksternal atau oleh lembaga pengawas eksternal lainnyamaupun oleh mediator yang dibentuk oleh Komisi Pelayanan Publikatau lembaga pengawas eksternal.

19. ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebutombudsman adalah lembaga Negara yang mempunyai kewenanganmengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yangdiselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerint"n""termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara sertabadan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakanpelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananyabersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atauAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IIMAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian KesatuMaksud dan T\rjuan

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang pelayanan publik dimaksudkan untukmemberikan kepastian hukum dan perkuatan komitmen antarapenyelenggara, pelaksana dan masyarakat dalam kegiatan pelayananpublik, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 3

T\rjuan Peraturan Daerah tentang pelayanan publik adarah:a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung

jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait ae"ga"penyelenggaraan pelayanan pubik;

b. terwujudnya sistem pengorganisasian dan penyelenggaraan pelayananpublik yang memenuhi standar pelayanan sesuai dengan asas-asasumum pemerintahan dan korporasi yang baik;

c. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh pihakyang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

d. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai denganperaturan perundang-undangan.

6

(1)

(2)

Bagian KeduaAsas

Pasal 4

PenyelenggaraErn pelayanan publik berdasarkan asas:a. kepentingan umum;b. kepastian hukum;c. kesamaan hak;d. keseimbangan hak dan kewajiban;e. keprofesionalan;f. partisipatif;g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;h. keterbukaan;i. akuntabilitas;j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;k. ketepatan waktu; dan1. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagian Ketiga*"T:3',"5u'o

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik terdiri atas:a. ruang lingkup pelayanan;b. ruang lingkup penyelenggara pelayanan.Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempattinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan,jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam,pariwisata sektor strategis lainnya.Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b meliputi tindakan administratif PemerintahDaerah maupun non Pemerintah Daerah yang diwajibkan dan diaturdalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud . dalam pasal 5 ayat (1)huruf a meliputi:a. pelayanan barang publik;b. pelayanan jasa publik; danc. pelayanan administratif.

(2) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa meliputi:a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh

instansi Pemerintah yang sebagian atau seluruh dananyabersumber dari APBD;

b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan olehBUMD, Badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atauseluruhnya bersurnber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan;

c. pengadaan dan penyaluran barang publik oleh lembaga swastayang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD tetapiketersediannya menjadi misi Negara yang ditetapkan dalamperaturan perundang-undangan.

(3)

7

(3) Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi:a. penyediaan jasa publik oleh instansi Pemerintah yang sebagian

atau seluruh dananya bersumber dari ApBD;b. penyediaan jasa publik yang dilakukan oleh BUMD, Badan Usaha

yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumberdari kekayaan daerah yang dipisahkan;

c. penyediaan jasa publik oleh lembaga swasta tetapi ketersediannyamenjadi misi Negara yang ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan.

(4) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)huruf c meliputi:a. tindakan administratif Pemerintah yang diwajibkan oleh Negara

dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam ."rrgk"mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan,martabat, dan harta benda warga Negara;

b. tindakan administratif oleh instansi non Pemerintah yangdiwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundanglundangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian denganpenerima pelayanan.

Pasal 7

Penyelenggara pelayanan yang melaksanakan pelayanan publiksebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) meliputi:a. setiap institusi penyelenggara pemerintahan Daerah yang

melaksanakan pelayanan publik;b. korporasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, dan/atau

satuan kerja dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah, badan usahaswasta serta lembaga swasta Daerah yang ditugasi melaksanakanpelayanan publik;

c. lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerahyang dilaksanakan oleh satuan kerja yang.melaksanakan pelayananpublik; dan

d. badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatanpelayanan publik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkinganbadan hukum dimaksud yang melaksanakan pelayanan publik atasdasar perjanjian antar pihak.

Pasal 8

(1) Penyelenggara yang melaksanakan pelayanan barang publik dan jasapublik serta pelayanan administratif yang pemblayaannya tiaatbersumber dari APBD atau badan usaha vi"s modal p"rrdiriu.rrrry.sebagian atau seluruhnya tidak bersumbir dlari kekayaan daerahyang dipisahkan, tetapi menjalankan tugas dan fungsi pemerintahanDaerah harus memenuhi ukuran besaran biaya dan jaringan.

(2) Ketentuan mengenai ukuran besaran biaya dan jaringan -sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih' tanlut dalam peraturanKepala Daerah.

8

BAB IIISISTEM PENGORGANISASIAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian KesatuPembina dan Penanggung jawab pelayanan

Pasal 9

(1) Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik,diperlukan Pembina dan Penanggung jawab.

(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KepalaDaerah.

(3) Pembina melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan evaluasiatas pelaksanaan tugas Penanggung jawab atau penyelenggara.

(41 Pembina wajib melaporkan hasit perkembangan kinerji pelayananpublik kepada DPRD dan Gubernur.

Pasal 10

(1) Penanggung jawab adalah sekretaris Daerah atau pejabat yangditunjuk oleh Kepala Daerah.

(2) Penanggung jawab koorporasi, organisasi adalah pemimpin yangtertinggi pada lembaga itu.

(3) Penanggung jawab mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan kelancaran pelayanan publik sesuai denganstandar pelayanan pada setiap organisasi penyelenggara.

b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelaya.ran puutik; danc. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.

Bagian KeduaPengorganisasian Pelayanan Publik

Pasal 1 1

(1) Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayananpublik sesuai dengan tujuan pembentukan.

(2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1)sekurang-kurangnya meliputi :

a. pelaksanaanpelayanan;b. penyelesaian pengaduan masyarakat;c. pengelolaanjaringan informasi;d. pengawasaninternal;e. penyuluhan kepada masyarakat; danf. pelayanan konsultasi.

(3) Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggarabertanggungi awab atas ketidakmampuan, pelanggar.rr, dr.rr-t<ega[Ihnpenyelenggaraan pelayanan.

Bagian KetigaEvaluasi dan Pengelolaan pelaksana perayanan publik

Pasal 12

(1) Penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerjapelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan.

9

(2t

(3)

(1)

(4)

(21

(3)

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitaspelaksana.Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur denganmemperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaanorganisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturanperundang-undangan.

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosipelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil sesuaidengan peraturan perundang-undangan.Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada pelaksanayang memiliki prestasi kerja.Penyelenggara wajib memberikan sanksi kepada Pelaksana yangmelakukan pelanggaran terhadap ketentuan internal penyelenggarasesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Ketentuan mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan sanksidiatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IVHAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian KesatuHak, Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara

Pasal L4

Penyelenggara berhak:a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan

tugasnya;b. melakukan kerja sama dalam pelayanan;c. memperoleh dukungan anggaran bagi penyelenggaraan pelayanan

publik;d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak

sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Penyelenggara berkewaj iban :

a. men5rusun dan menetapkan standar pelayanan;b. men5rusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;c. menempatkan pelaksana yang kompeten;d. menyediakan sarana, prasarana, dan f atau fasilitas pelayanan publik

yang diperlukan;e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas, tujuan

dan standar pelayanan publik;f. berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan

pelayanan publik di institusinya;

10

ob.

h.

membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya;memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir ataumelaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaanpejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansipemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai denganperaturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyelenggara dilarang :

a. menghambat, menghindari, menolak melakukan pelayanan terhadappublik kecuali jika tidak sesuai dengan asas dan standar pelayanan;

b. membuat perjanjian kerja sarna dengan pihak lain yang bertentangandengan ketentuan yang berlaku dan merugikan masyarakat selakupenerima layanan;

c. memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakansarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yangmengakibatkan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayananpublik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukrr.ry"id"rt

d. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan pqblik.

Hak, Kewajiban :Xf??.::i:l a"gi peraksanaPasal 17

Pelaksana berhak:a. melaksanakan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain yang bukan

tugasnya;b. melakukan kegiatan pelayanan sesuai penugasan dan standar

pelayanan serta memperoleh istirahat di ruar jam pelayanan;c. memperoleh tambahan pendapatan atau remunerasi atas pemberian

pelayanan publik di luar jam pelayanan atau pemberian pelayananpada hari libur;

d. melakukan pembelaan yang disampaikan kepada penyelenggara atauatasannya terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuaikenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan pubHl;

e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pelaksana berkewaj iban :

?. melakukan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;b. memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab, ramah,

persuasif dan tidak diskriminatif;c. mempertanggungjawabkan tugasnya kepada

pelaksanaan pelayanan yang dilakukan;d. membuat laporan berkala atas kinerja

penyelenggara atas

pelayanan kepadapenyelenggara;

e. menindaklanjuti setiap pengaduanyang telah ditetapkan;

dari masyarakat sesuai prosedur

11

ob'

memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yangberlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawabatas tugasnya; danmemenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatutindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang darilembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Pasal 19

Pelaksana dilarang:a. menghambat, menghindari, menolak melakukan pelayanan terhadap

publik kecuali tidak sesuai dengan asas dan standar pelayanan yangtelah ditetapkan;

b. melakukan pungutan dengan alasan apapun kecuali yang telahdicantumkan dalam standar dan/atau maklumat pelayanan yangtelah di publikasikan;meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali atas izin penyelenggara;merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurLrs organisasiusaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansiPemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha MilikDaerah;

e. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuanpenyelenggara; dan

f. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian KetigaHak, Kewajiban dan Larangan bagi Masyarakat

Pasal 20

Masyarakat berhak:a. memperoleh pemenuhan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan

asas, tujuan dan standar pelayanan;mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan;memperoleh perlindungan dan advokasi;memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayananapabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standarpelayanan;

g. mengadukan kepada penyelenggara, pengawas internal, pengawaseksternal dan DPRD apabila pelayanan yang diberikan pelaksanatidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

c.d.

b.c.d.e.f.

Pasal 2 1

Masyarakat berkewaj iban :

a. mematuhi dan memenuhi ketentuandalam standar pelayanan;

b. ikut menjaga terpeliharanya sarana,pelayanan publik; dan

c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait denganpenyelenggaraan pelayanan publik.

sebagaimana dipersyaratkan

prasarana, dan/atau fasilitas

L2

Pasal 22

Masyarakat dilarang:a. memaksa, menekan danf atau mengancam baik fisik maupun psikis

pelaksana pelayanan publik;b. menggunakan dokumen atau pengakuan palsu atau yang bukan

haknya dalam berhubungan dengan pelaksana pelayanan publik;c. mempengaruhi dan/atau menggunakan tipu muslihat terhadap

pelaksana pelayanan publik dalam melaksanakan tugasnya;d. melakukan hal-hal lain yang dikategorikan sebagai perbuatan

melawan hukum, melanggar kepatutan dan ketertiban umum dalammeminta pelayanan kepada pelaksana pelayanan publik.

BAB VPENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian KesatuStandar Pelayanan

Pasal 23

(1) Penyelenggara berkewajiban menJrusun dan menetapkan standarpelayanan sesuai fungsi dan tugasnya dengan memperhatikankemampuan organisasi penyelenggilo, kebutuhan masyaiakat, dankondisi lingkungan.

(2) Dalam menJrusun dan menetapkan standai pelayanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakanmasyarakat dan pihak terkait.

(3) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan prinsip nondiskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memilikikompetensi dan mengutamakan musyawarah.

(4) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dalam setiap pemberian pelayanan.

(5) Pen5rusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) danayat (2) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Pasal24

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:a. jenis atau produk pelayanan;b. dasar hukum;c. persyaratan;d. sistem, mekanisme dan prosedur;e. jangka waktu penyelesaian;f. biaya/tarif;

sarana, prasarana, danf atau fasilitas;kompetensi pelaksana;pengawasan internal;penanganan pengaduran, saran dan masukan;

ob'h.i.j.

13

k.1.

m.

jumlah pelaksana;jaminan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;jaminan keamanan, keselamatan dan perlindungan terhadap pihakterkait dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebasdari bahaya dan risiko keragu-raguan dalam penyelenggaraanpelayanan; danevaluasi kinerja pelaksana.

Bagian KeduaMaklumat Pelayanan

Pasal 25

(1) Penyelenggara berkewajiban menJrusun dan menetapkan maklumatpelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggaradalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

(2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdipublikasikan secara jelas dan luas.

Bagian KetigaSistem Informasi Pelayanan Publik

Pasal 26

Dalam rangka menjamin kelancaran dan kepastian terhadappenyelenggaraan pelayanan publik perlu disusun sistem informasiyang bersifat regional.Penyelenggara mengelola sistem informasi yang bersifat regional.Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berisi semuainformasi pelayanan publik yang berasal dari organisasipenyelenggara pada setiap tingkatan.

(4) Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiriatas sistem informasi elektronik atau non elektronik, sekurang-kurangnya meliputi:

profil penyelenggara;profil pelaksana;standar pelayanan;maklumat pelayanan;

e. pengelolaan pengaduan; danf. penilaian kinerja.

(5) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimanadimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka danmudah diakses.

Pasal 27

Dokumen, akta dan produk administrasi lainnya dalam penyelenggaraanpelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peratura.r p"*rrdu.rrg-undangan.

n.

(1)

(21

(3)

a.b.c.d.

t4

(2)

(3)

(4)

Bagian KeempatPengelolaan Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan

Pasal 28

(1) Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana,prasarana dan/atau fasilitas pelayanan secara efektif, efisien,transparan, akuntabel dan berkesinambungan, sertabertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantiansarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik.Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara mengenaikondisi dan kebutuhan sarana, prasarana dan/atau fasilitaspelayanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan.Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud padaayat (2), Penyelenggara melakukan analisis dan menjrusun daftarkebutuhan sarana, prasarana dan/ atau fasilitas pelayanan.Atas analisis dan daftar kebutuhan sebagairirana dimaksud pada ayat(3), Penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan peraturanperundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas,efi siensi, transparansi, akuntabilitas dan berkesinambungan.

Pasal 29

(1) Penyelenggara yang bermaksud melakukan perbaikan sarana,prasarana dan/atau fasilitas pelayanan wajib mengumumkan danmencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas danterbuka.

(21 Perbaikan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakibatkanterhentinya kegiatan pelayanan.

(3) Pengumuman oleh penyelenggara harus dilakukan paling lambat 30(tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulaidengan memasang pengumuman melalui media dan di tempatpenyelenggara€rn pelayanan yang diketahui oleh masyarakat.

Bagian KelimaPelayanan Khusus

Pasal 30

Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan denganperlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai denganperaturan perundang-undangan.sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik denganperlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarangdigunakan oleh orang yang tidak berhak.

Pasal 31

(1) Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secaratransparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan sertaperaturan perrndang-trndangan.

(1)

(2)

15

(1)

(2)

(2) Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harusmematuhi ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepadakelompok masyarakat berdasarkan asas persamaan perlakuan,keterbukaan, serta keterjangkauan masyarakat dan sesuai dengankemampuan ekonomi masyarakat agar pelayanan lebih nyaman, baik,dan tidak diskriminatif.

Bagian KeenamBiaya Pelayanan Publik

Pasal 32

Biaya penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tanggung jawabPemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.Biaya penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

"yai (ildibebankan kepada APBD.Biaya penyelenggaraan pelayanan publik selain yang ditentukan padaayat (21dibebankan kepada penerima pelayanan publik.

Pasal 33

organisasi Penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggara.nsesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan guna mendukung kinerjapelayanan publik.Korporasi, BUMD dan Lembaga Lain yang dibentuk sesuai denganPeraturan Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadaisecara proporsional untuk peningkatan kualitas kegiatan pelayananpublik.

Bagian KetujuhPerilaku Pelaksana dalam Pelayanan

Pasal 34

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilakusebagai berikut:a. adil dan tidak diskriminatif;b. cermat;c. santun dan ramah;d. responsif dan tidak berlarut-larut;e. profesional;f. tidak mempersulit;g. dapat dipertanggungiawabkan dan sesuai prbsedur;h. menjaga kerahasiaan informasi atau dokumen sesuai ketentuan;i. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari

benturan kepentingan;j. tidak menyalahgunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas

pelayanan publik;k. tidak memberikan informasi yang menyesatkan; dan1. lidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan

jabatan.

(3)

(1)

(2)

t6

Bagian KedelapanPengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 35

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan olehpengawas internal dan pengawas eksternal. .

(2) Pengawasan internal dilakukan melalui:a. pengawasan oleh atasan langsung; danb. pengawasan oleh pengawas fungsional daerah.

(3) Pengawasan eksternal dilakukan melalui:a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan

dalam penyelenggaraan pelayanan publik;b. pengawasan oleh Perwakilan Ombudsman sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;c. pengawasan oleh DPRD; dand. pengawasan oleh KPP yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah.

Bagian KesembilanPengelolaan Pengaduan

Pasal 36

(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publikkepada penyelenggara, pengawas internal, perwakilan Ombudsman,DPRD atau KPP.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan.

(3) Pengaduan yang disampaikan kepada penyelenggara, pengawasinternal atau KPP sudah harus mendapatkan perhatian, tanggapandan ditindak lanjuti selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerjaterhitung sejak pengaduan itu disampaikan.

(4) Tanggapan atas Penyelenggara, pengawas internal dan KPP wajibmengirimkan dokumen tanggapan kepada pengadu.

(5) Penyelenggara, pengawas internal dan KPP wajib menyediakanfasilitas penerimaan pengaduan, pemantauan pengaduan danevaluasi pengaduan, setidak-tidaknya memuat:a. penjelasan rinci tentang persoalan pokok yang diadukan;b. organisasi atau instansi yang berwenang menyelesaikan;c. tindakan, keputusan atau saran sebagai rekomendasi kepada

pengadu.(6) Pengelolaan pengaduan yang mudah diketahui dan diakses oleh

masyarakat, serta menunjuk petugas untuk menerima dan mengelolapengaduan.

Pasal 37

Penyelesaian pengaduan dilakukan dalam tenggang waktu sebagaiberikut:a. pengaduan yang disampaikan kepada penyelenggara, pengawas

internal dan/atau KPP sudah harus diselesaikan selambat-lambatnya60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima danberkas dinyatakan lengkap;

t7

b. pengaduan yang disampaikan kepada perwakilan Ombudsman atauDPRD ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan-undangan yangberlaku.

(1)

(2t

Pasal 38

Dalam rangka pengelolaan pengaduan, penyelenggaramenJrusun mekanisme pengelolaan pengaduan.Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduandimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:

identitas pengadu;prosedur pengelolaan pengaduan;penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;prioritas penyelesaian pengaduan;pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepadaatasan pelaksana;

f. rekomendasipengelolaanpengaduan;g. penyampaian hasil pengelolaaan pengaduan kepada atasan

pelaksana;. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;

dokumen dan statistik pengelolaan pengaduan; danpencantuman nama dan alamat penanggungjawab serta saranapengaduan yang mudah diakses.

Bagian KesepuluhPenilaian Kinerja

Pasal 39

Pembina dan/atau penanggungiawab penyelenggaraan pelayananpublik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraanpelayanan publik secara berkala.Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) dilakukandengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standarpelayanan.organisasi Penyelenggara dan/atau pelaksana yang memberikanlayanan prima berdasarkan kriteria penilaian kinerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan.Ketentuan mengenai indikator kinerja dan pemberian penghargaandiatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VISISTEM PELAYANAN TERPADU

Pasal 4O

Dalam rangka meningkatkan kelancaran, kemudahan dan percepatandalam pelayanan, terhadap jenis pelayanan tertentu, penyelenggaradapat membentuk sistem pelayanan terpadu.Sistem pelayanan terpadu bertujuan memberi kepastian danpercepatan pelayanan agar lebih memberi manfaat, efektif dan efisienbagi penyelenggara, pelaksana dan masyarakat.Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan dengan sistem pelayananterpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur teuitr lanjutdalam Peraturan Kepala Daerah.

berkewajiban

sebagaimana

a.b.c.d.e.

hi.j.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

18

(1)

{2)

(3)

(4)

Pasal 4 1

(1) Pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip :

a. ekonomis;b. berkualitas;c. sederhana;d. mudah diakses;e. murah; danf. terkoordinasi.

(2) Sistem pelayanan terpadu mengandung unsur :

a. kesatuanpenanganan;b. kesatuan tempat dan/atau jaringan elektronik;c. kesatuan pengendalian; dand. kesatuan sistem pelaporan.

BAB VIIPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publikdilakukan sejak penjrusunan standar pelayanan sampai denganevaluasi dan pemberian penghargaan.Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban, sertaperan aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publikdi luar lembaga pengawas eksternal yang dibentuk berdasarkanPeraturan Daerah ini.Masyarakat dapat melakukan evaluasi secara mandiri terhadappenyelenggaraan pelayanan publik, dan hasilnya diserahkan kepadapenyelenggara.

Pasal 43

(1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan penerapan standarpelayanan dilakukan dengan:a. penilaian kebenaran isi standar pelayanan;b. pengawasan pelaksanaan standar pelayanan;c. pemberitahuan kepada penyelenggara tentang kualitas pelayanan

yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;d. pengaduan terjadinya penyimpangan standar perayanan yang

dilakukan oleh penyelenggara atau pelaksana;e. pengajuan usul pelibatan pengawas eksternal dalam hal

penyelenggara melakukan penyimpangan berulang dan tidakmelakukan tindakan perbaikan secara proporsional; dan

f. pemantauan tindaklanjut penyelesaian pengaduan.(2) Tata cara pengikut sertaan masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

t9

(1)

(2)

BAB VIIIKOMISI PELAYANAN PUBLIK

Bagian KesatuKedudukan, tugas dan kewajiban

Pasal 44

KPP berkedudukan di Ibukota Kabupaten dengan cakupan kerjameliputi seluruh organisasi penyelenggara pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Daerah.KPP merupakan lembaga pengawas eksternal yang dalammelaksanakan tugas dan fungsinya bersifat independen bebas daripengaruh siapapun.Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPP dapat menjalinkerjasama kemitraan dengan ombusdman Perwakilan Jawa Timurdan instansi lainnya.Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPP dibantu oleh stafSekretariat.Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat $l adalah pegawaiNegeri sipil yang kompeten berdasarkan penugasan dari pemerintahDaerah.

Pasal 45

Sebagai pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan pelayananpublik KPP bertugas:a. menerima pengaduan, memeriksa dan menyelesaikan setiap

sengketa pelayanan publik;b. membuat pengaturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa

pelayanan publik yang bersifat non litigasi;c. melakukan verifikasi dan mediasi antara para pihak yang

bersengketa dalam pelayanan publik; dand. menindaklanjuti keluhan dan ketidakpuasan pelayanan publik,

baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsungoleh masyarakat.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kppberkewajiban:a. meminta informasi dari penyelenggara dan/atau pelaksana

pelayanan publik;b. melakukan konfirmasi kepada pengadu dan/atau instansi terkait

bahwa persoalan yang disampaikan belum diadukan atau tidaksedang diproses Ombudsman maupun oleh Pengadilan;

c. menghadirkan pihak-pihak untuk kepentingan konsultasimaupun mediasi;

d. meminta informasi pada organisasi penyelenggara dan/ataupelaksana tentang pengajuan keberatan dari masyarakat dantindak lanjut yang telah dilakukan;

e. memberi saran atau masukan baik diminta ataupun tidak kepadaKepala Daerah melalui DPRD dalam rangka memperbaiki kinerjapelayanan.

organisasi penyelenggara dan/atau pelaksana yang dimintaiketerangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajibmemenuhi permintaan KPP sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)

(3)

20

Bagian KeduaOrganisasi

Paragraf 1

Persyaratan Keanggotaan KppPasal 46

syarat-syarat untuk menjadi anggota Kpp adalah sebagai berikut:a. warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Lamongan;b. bertaqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;c. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh)

tahun serta sehat jasmani dan rohani;d. berpengalarnan di bidang pelayanan publik, komunikasi dan

informatika, kebijakan publik, politik, hukum dan advokasimasyarakat;

e. independen dan bukan anggota atau pengurus Partai Politik maupunorganisasi yang berafiliasi pada Partai politik;

f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yangdiancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasaikanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;dan

g. tidak sedang merangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflikkepentingan.

Paragraf 2Jumlah dan Masa Keanggotaan

Pasa|4T

(1) KPP beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua danseorang wakil Ketua merangkap anggota serta 3 (lima) orang anggota.

(2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipitihsecara musyawarah untuk mufakat dari dan oleh anggota.

(3) Ketua, wakil Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus sanggup bekerjasama.

Pasal 48

Masa keanggotaan KPP selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembaliuntuk masa keanggotaan 1 (satu) periode berikutnya.

Paragraf 3Penetapan dan Pelantikan Anggota KPp

Pasal 49

(1) Anggota KPP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atasusulan dari DPRD setelah melalui proses penjaringan, penyaringanserta uji kemampuan dan kelayakan bersama dengan TimIndependen.

(2) Anggota KPP yang diusulkan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan melalui keputusan DPRD.

2l

(3)

(41

Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanyausulan dari DPRD.Pelantikan anggota KPP dilakukan oleh Kepala Daerah setelahditerbitkannya Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 4Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan

Penggantian Antar WaktuPasal 50

Masa Keanggotaan KPP berakhir, karena:a. berhenti dari jabatannya, dan/ataub. diberhentikan dari jabatannya.Anggota KPP yang berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) hurufa, karena:a. masa jabatannya berakhir;b. mengundurkan diri secara sukarela; dan/atauc. meninggal dunia;Anggota KPP yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, karena:a. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45; danc. berhalangan secara kumulatif lebih dari 46 (empat puluh enam)

hari dalam 1 (satu) tahun.Anggota KPP yang sedang menjalani proses hukum dan telahditetapkan sebagai terdakwa dengan ancarnan pidana 5 (lima) tahunatau lebih diberhentikan sementara sampai ada putusan pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum tetap.Pemberhentian dan Pemberhentian sementara Anggota Kpp darijabatannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerarr-Pada saat pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud padaayat (4), anggota KPP hanya menerima so%o (lima puluh perseratus)dari honorarium yang seharusnya diterima.

Pasal 51

Bagi anggota KPP yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannyasebelum habis masa jabatannya dapat digantikan oleh calon lain yangmemenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan melalui prosesPenggantian Antar Waktu.calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diambil dari peserta yang telah mengikuti proses

- penlaiingan,

penyaringan serta uji kemampuan dan kelayakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)

(2)

22

(3) Penggantian Antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyadilakukan apabila sisa masa jabatan anggota y".rs blrhenti ataudiberhentikan dari jabatannya paling sedikit -."ih lersisa 6 (enam)bulan.

(1)(2)

Bagian KetigaEvaluasi dan pertanggungjawaban

Pasal 52

Anggota KPP dievaluasi kinerjanya setiap tahun oleh DpRD.Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan9g"gl" mempertimbangkan masukan dari rim Independln, ternyatakinerja KPP dinilai tidak memadai maka DPRD berwenangmengusulkan penggantian secara perorangan ataupun keseluruhankepada Kepala Daerah.

Pasal 53

KPP melaporkan pertanggungjawaban kinerjanya kepada DpRD danmempublikasikan kepada masyarakat.Lapg1an kinerja KPP kepada DpRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila terjadi hal-hal yang khusus dan pada akhir masajabatannya.

BAB IXKETENTUAN SANKSI

Pasal 54

(1) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan dalam pasal15, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19 dapat dikenakan sanksi sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1t; aapat berupa :a. teguran tertulis;b. pembebasan dari jabatan, danc. sanksi lain sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan tentang Disiplin pegawai Negeri sip1l.(3) Mekanisme penerapan sanksi dilaksanakan seiuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka tugas, fungsi dankewenangan KPP selanjutnya dilaksanakan oleh xomili TransparansiKabupaten Lamongan.

(1)

(2)

23

BAB XIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamonganpada tanggal 28 Noprnuer 2OI2

Diundangkan di Lamonganpada tanggal 29 Januari 2013

SEKRETAzuS DAERAH ATEN LAMONGAN,

YU R EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013 NOMOR 1

MONGAN,

ttd,

ttd

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGANNoMoR l{ TAHUN 2oL2

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK

I. UMUM

Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warganegara melalui suatu sistem pemerintahan yang *.rrdrrk.rrrgterciptanya penyelenggaraa,n pelayanan publik yant prima dalamrangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warganegara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.Pelayanan publik merupakan pilar dasai penyelenggaraanpemerintahan yang berbasis keralryatan dan menjadi kewajiban bagisetiap penyelenggara negara.

Kewajiban negara dalam penyerenggaraan pelayanan publiksecara mutatis-mutandis juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah,termasuk Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam memberikanpelayanan kepada seluruh penduduk di Kabupaten Lamongan. Halini didasarkan pada pertimbangan bahwa perryelerrggaraan p.1.yu.ru,publik di Kabupaten Lamongan masih dihadapk"n paaa tonaisi yangbelum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai biiangkehidupan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh ketiiaksiapaidalam menghadapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi hrasserta dampak dari berbagai masalah pembangunan yang kompleks.

Di sisi lain tatanan baru masyarakat kita dihidapkan padaharapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di biiangilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transport".i, inu""tasi danperdagangan. Masyarakat mempunyai hak atas informasi yangterbuka, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah, termasuk pelayanan publik. Di KabupatenLamongan secara substansial telah terbangun pemahaman untukmewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan koridor tata kelolapemerintahan yang balk. oleh karena pembentukan peraturanDaerah Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Lamongan adalahdalam rangka mengimbangi dinamika plmahaman irasyarakatterhadap perlunya pelayanan publik secara baik, transparan danakuntabel.

Pembentukan peraturan Daerah Kabupaten Lamongantentang Pelayanan Publik juga dimaksudkan dalam .^rrgkamembangun pelayan-pelayan publik yang. mengedepankan prinJip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan r."porriibilitasdengan paradigma baru, yaitu berubahnya birokrasi sebagai pangreh(penguasa) menjadi abdi alias pelayan masyarakat. Melalul peraturanDaerah ini hendak dibangun sebuah konstruksi birokrasi sebagaipelayan publik yang berposisi sebagai pengabdi ralryat.

Konstalasi demikian secara yuridis menciptakan hubunganhukum yang masuk pada wilayah hubungan-hubungan dinas pubtik.Pada tataran demikian penyelenggara dan pelaksana pelayanan

publik terkualifikasi dalam organisasi birokrasi yang harus berkiprahsecara fungsional yang tugasnya berorientasi pada aspek operasi,onalpelayanan masyarakat. penyelenggaraan peiayanan- pubiik masihditemukan banyak kelemahan sehingga belum aapat memenuhikua,litas yang diharapkan masyarakat, karena dalam pemberianpelayanan masih ditemukan adanya berbagai keluhan masyarakatIang disampaikan baik secara langsung kepada penyelinggaralayanan dan lembaga pengawas maupun melalui -.di. massasehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparaturpemerintah.

Mengingat salah satu fungsi pemerintahan adalah melayanimasyarakat maka Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupayameningkatkan kualitas pelayanan melalui pembentukan peraturand-a9rah dan penyediaan sarana serta prasarana pelayanan publik. Disisi lain Pemerintah telah membentuk undang-u.ra""g Nomor 25Tahun 2oo9 Tentang pelayanan publik, yang dijaJikan dasarpenyelenggaraan oelayanan publik secara rr."io.r.l dan regional olehPemerintah Daerah. Transformasi tata nilai, regulasi, sisteir dan tatakelola pelayanan publik tersebut disikapi dengan bijak olehPemerintah Kabupaten Lamongan dengan membentuk deraturanpSerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun2OO9 Tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan publik merupakan aktivitas atau kegiatanorganisasi publik yang dilakukan oleh aparaturnya denganmemberikan jasa-jasa atau kemudahan-kemuairran daiam r".rgk.mengamalkan dan mengabdikan diri kepada publik/masyarakat.Tetapi dalam prakteknya terdapat masalah yang diiasakanmasyarakat bahwa saat ini terdapat patologi dan stigma birokrasipelayanan publik, antara lain aparat pelayanan Iebih menampilkandiri sebagai majikan dari pada sebagai pelayan, mereka Iebihmementingkan diri-sendiri dari pada masyarakat yang harus dilayani,Iebih berorientasi pada status-quo dari pada p.rringk"tan pelayanan,Iebih memusatkan pada kekuasaan dan

"..rd"*rrg mlnolakperubahan, serta Iebih mementingkan prosedur dari pada-substansi.oleh karena itu dalam peraturan Daerah ini ditentukan bahwapelayanan publik diselenggarakan sesuai prinsip dan asas-asaspenyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam Peraturan Daerah ini di samping diatur hak dankewajiban juga ditentukan secara jelas kewenangan dan tanggungjawab penyelenggara dan pelaksana pelayanan prutit . tytasyarat<aiselaku penerima layanan publik selain diberikan nat-hak sipilggbagai warga negara juga diberikan 'kewajiban yang harusditunaikan serta larangan yang harus dihindari terlaii denganpel,ayanan publik. Guna meningkatkan efektifitas kinerja pelayananpublik dalam Peraturan Daerah ini juga diatur *"rg".ru.i mekanismepengawasan dan lembaga pengawas pelayanan pubiik, baik internalmaupun eksternal.

Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik diKabupaten Lamongan di samping dilakukan oleh perwakilanombudsrnan Jawa Timur, juga oleh Komisi pelayanan publik (Kpp)yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah. pembentukan Kppberdasarkan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pelaksanaanfungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelay-anan publik diKabupaten Lamongan. Keberadaan Kpp secara ntosifis diperlukan

cita-cita hukum peraturan Daerah inikeadilan kepada masyarakat Kabupaten

akibat terjadinya ketidaksesuaian antaradengan standar pelayanan yang telah

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikankejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik di KabupatenLamongan serta terwujudnya kepistian hukum tentang hak,kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab serta perliniunganterhadap seluruh pihak yanq teit<ait- penyelengg"r."r, pelayaianpublik. Di samping itu juga dimaksudkLn untuk membeii payunghukum bagi_ lembaga pengawas internal, dan pengawas eksternalyang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjaminterwujudnya sistem pengorganisasian -pelayanan publik yangmemenuhi standar pelayanan. Untuk mewujrdk".,

""*r. trarapaidan tujuan tersebut maka materi muatan Peraturan Daerah inimeliputi:a. Pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik.b. Asas, tujuan dan ruang lingkup penyelengg"."r.r, pelayanan

publik.c. Pembinaan dan penataan pelayanan publik.d. Hak, kewajiban dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait

dalam penyelenggaraa.n pelayanan publik.e. Aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar

pelayanan, maklumat pelayanan, sistem infoimasi, sarana danprasar.rna, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan,pengawasan dan penilaian kinerja pelayanan publik.f. Peran serta masyarakat dalarn penyelenggaraan pelayananpublik.

g. Penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayananpublik, dan

h. Sanksi.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kepentingan Umum" adarahpemberian pelayanan tidak boletr mengutamakankepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf bYang dimaksud dengan "Kepastian Hukum" adarahjaminan terwujudnya hak

- dan kewajiban dalampenyelenggaraan pelayanan.

mengingat rechtidee atauadalah untuk memberikanLamongan yang dirugikanpelayanan yang diterimaditetapkan.

Huruf cYang dimaksud dengan "Kesamaan Hak" adalahpemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras,

Huruf d agama, golongan, gender dan status ekonomi.

Yang dimaksud dengan "Keseimbangan Hak danKewajiban" adarah pemenuhan hak h#us sebandingdengan kewajiban yang harus dilaksanakan Baik olehpemberi maupun penerima pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Keprofesionaran" adarahpelaksana pelayanan harus memiliki t o-p.i..rsi yang

Huruf , sesuai dengan tugas'

Yang dimaksud dengan 'partisipatif' adarahpeningkatan peran serta masyarakat dalampenyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikanaspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf gYang dimaksud dengan "persamaan perlakuan/TidakDiskriminatif" .adalah setiap warganegara berhak

Huruf n *.*O"roleh pelayanan yang adil.

Yang dimaksud dengan "Keterbukaan" adalah setiappenerima pelaySnan,dapat dengan mudah mengakses{3n memperoleh Informasi mengenai pelayanan yangdiinginkan.

Huruf iYang dimaksud dengan "Akuntabilitas" adarah prosesqenyelenggaraan pelayanan harus dapatdipertanggung jawabk.r, - sesuai aengan ketentuanperaturan perundang_undangan.

Huruf jYang dimaksud dengan "Fasilitas dan perlakuanKhusus

_ bagi Kelompok Rentan" adalah femberiankemudahan terhadip kelompok rentan ^ ..hi.rgg.

Huruf U tercipta keadilan dalam pelayanan.

Yang dimaksud dengan "Ketepatan Waktu, adalahpenyelesaian terhadap setiap jenis p.t.y.r.r,dilakukan tepat waktu "..r-,"i

"d.r,garr--Ianda,pelayanan.

Huruf IYang dimaksud dengan "Kecepatan, Kemudahan, danKeterjangkauan" adalah ".ti.p jenis pelayanan

pasal S dilakukan secara cepat, mudah d;" [;;gff;

Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9Cukup jelas.

Pasal 10Cukup jelas.

Pasal 1 1

Ayat (1)Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) perludiupayakan prirsip kerja yang didasarkan pada

i:fi?trll.menghidupan komunikasi, koordinasi dan

Ayat (2)

Cukup jelas.Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12Ayat (1)

Evaluasi secara berkala dilakukan setiap 6 (enam)bulan sekali.

Ayat (2)

Cukup jelas.Ayat (3)

Cukup jelas.Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 13Cukup jelas.

Pasal 14Cukup jelas.

Pasal 15Cukup jelas.

Pasal 16Cukup jelas.

Pasal 17Cukup jelas.

Pasal 18Cukup jelas.

Pasal 19Cukup jelas.

Pasal 20Cukup jelas.

Pasal 2 1

Cukup jelas.

Pasal22Cukup jelas.

Pasal 23Cukup jelas.

Pasal 24Cukup jelas.

Pasal 25Cukup jelas.

Pasal 26Cukup jelas.

Pasal 27Cukup jelas.

Pasal 28Cukup jelas.

Pasal 29Cukup jelas.

Pasal 30Yang dimaksud masyarakat tertentu yaitu orang lanjut usia,bayi, balita, wanita hamil, korban bencana alam, korbanbencana sosial dan kegagalan teknologi, dan anggotamasyarakat lainnya yang berkebutuhan khusus.

Pasal 31Ayat (1)

Pelayanan berjenjang yang dimaksud adalahpelayanan yang bersifat ekslusif.

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 32Cukup jelas.

Pasal 33Cukup jelas.

Pasal 34Cukup jelas.

Pasal 35Cukup jelas.

Pasal 36Cukup jelas.

Pasal 37CukuP jelas.

Pasal 38CukuP jelas.

Pasal 39Ayat (1)

Ketentuan ini bersifat mendorong agar penyelenggarandan/atau pelaksana pelayanan publik bisa berjiwaproaktif dan inovatif dengan menjaga agat tidak terjadipelanggaran hukum dalam penyelenggaraanpelaYanan Publik.

Ayat {2)CukuP jelas.

Ayat (3)CukuP jelas.

Ayat (a)CukuP jelas.

Pasal 40Cukup jelas.

Pasal 4 1Cukup jelas.

Pasal42Cukup jelas.

Pasal 43Cukup jelas.

Pasal 44Ayat (1)

CukuP jelas.Ayat (2)

.Yang dimaksud independen adalah pemilihankeanggotaan KPP serta pelaksanaan fungsi dantugasnya yang bebas dari pengaruh dan intervensipihak lain

Ayat (3) ,n",.rr"i lain yang dimaksud, misalnya KantorPertanahan Kabupaten Lamongan, Kepolisian ResorKabupaten Lamongan, dan intansi vertikal lainnyayang berada di DaerahCukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Pasal 45Ayat (1)

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 46Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Huruf g

Huruf cMediasi dilakukan dengan memperhatikanprinsip-prinsip penyelesaian sengketa salingmenguntungkan {win-win solution) bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam pelayananpublik.

Huruf dCukup jelas

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Tidak sedang merangkap jabatan antara lain PegawaiNegeri Sipil, Advokat, Komisaris BUMD, Notaris, dansebagainya.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal47Cukup jelas.

Pasal 48Cukup jelas.

Pasal 49Ayat (1)

Tim independen yang dimaksud adalah mereka yangahli di bidang pelayanan publik, komunikasi daninfermatika, kebijakan publik, politik, hukum danadvokasi masyarakat tetapi tidak berafiliasi denganorganisasi politik tertentu.

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (a)

Pasal 50Cukup jelas.

Pasal 51Cukup jelas.

Pasal 52Cukup jelas.

Pasal 53Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Penyampaian laporan sewaktu-waktu apabila terjadihal-hal yang khusus adalah penyelesaian pelanggaranhukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yangmenjadi opini masyarakat luas, dan dilakukan ataspermintaan DPRD.

Pasal 54Ketentuan sanksi mengacu pada Undang Undang Nomor 25Tahun 2OO9 Tentang Pelayanan Publik dan Undang-undanglain sesuai jenis dan bentuk pelanggarannya, misalnya KitabUndang Undang Hukum Pidana.

Pasal 55Cukup jelas.

Pasal 56Cukup jelas.