LKPJ Desa Langut 2013
-
Upload
andre-wilson -
Category
Documents
-
view
49 -
download
4
description
Transcript of LKPJ Desa Langut 2013
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ KUWU LANGUT )
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
DESA LANGUT KECAMATAN LOHBENER KABUPATEN INDRAMAYU
2013
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunian-NYA,
sehingga Kuwu Langut Kecamatan Lohbener bisa menyusun Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kuwu Akhir Tahun Anggaran 2013 guna
untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2004. Bahwa pada akhir tahun anggaran, seorang kepala desa atau
kuwu berkewajiban membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
kepada BPD.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pada pasal 14
sampai dengan 15 dengan tegas dijelaskan tugas, kewenangan, kewajiban
dan hak kepala desa. Antara lain bahwa kepala desa mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, kepala desa mempunyai kewenangan memimpin
penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama BPD, kepala desa mempunyai kewajiban meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, termasuk, memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BPD.
Kami yakin dan menyadari, bahwa Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kuwu Akhir Tahun Anggaran 2013 ini jauh dari
sempurna. Namun demikian, semoga kiranya bisa bermanfaat untuk kita
semua serta masyarakat pada umumnya.
Akhirnya pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih
kepada seluruh Anggota BPD, elemen dan lapisan masyarakat yang telah
ikut berperan serta bersama-sama dalam membangun Desa Langut tercinta .
Langut, Desember 2013 Kuwu Langut,
H. JUJU JUBERUDIN, ST
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN
1.1 Dasar Hukum 1.2 Gambaran Umum Desa
a. Kondisi Geografis b. Keadaan Penduduk c. Mata Pencaharian d. Pendidikan e. Dinamika Politik f. Sosial Budaya g. Kondisi Pemerintah Desa
1.3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Desa b. Pertumuhan Ekonomi
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 1.2 Visi , Misi dan Nilai-nilai
a. Visi Desa b. Misi Desa c. Nilai-nilai
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Desa a. Strategi Pencapaian b. Arah Kebijakan Desa c. Pengelolaan Belanja Desa d. Kebijakan Umum Anggaran
2.3. Prioritas Desa BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
3.1 Pengelolaan Pendapatan Desa a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi b. Target dan Realisasi Pendapatan c. Permasalahan dan Pemyelesaian
3.2 Pengelolaan Belanja Desa a. Kebijakan Umum Keuangan Desa
b. Target dan Realisasi Belanja c. Permasalahan dan Penyelesaian
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
4.1 Urusan Hak Asal-Usul Desa a. Program dan Kegiatan b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan c. Permasalahan dan Penyelesaian
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
4.2 Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten
a. Program dan Kegiatan b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan c. Permasalahan dan Penyelesaian
BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
5.1 Kerjasama Antar Desa a. Kebijakan dan Kegiatan b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan c P.ermasalahan dan Penyelesaian
5.2 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga a. Kebijakan dan Kegiatan b. Pelaksanaan Kegiatan c. Permasalahan dan Penyelesaian
5.3 Batas Desa
a. Kebijakan dan Kegiatan b. Pelaksanaan Kegiatan c. Permasalahan dan Penyelesaian
5.4 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulannya
b. Status Bencana c. Sumber dan Jumlah Anggaran d. Antisipasi Desa e. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi
5.5 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ktertiban Umum a. Gangguan Yang Terjadi
b. Satuan Pelaksan Kegiatan Desa c. Data Perangkat Desa d. Sumber dan Jumlah Anggaran
e. Penanggulangan dan Kendalanya f. Keikutsertaan Aparat Keamanan BAB VI PENUTUP
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pada pasal 14
sampai dengan 15 dengan tegas dijelaskan tugas, kewenangan, kewajiban
dan hak kepala desa. Antara lain bahwa kepala desa mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, kepala desa mempunyai kewenangan memimpin
penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama BPD, kepala desa mempunyai kewajiban meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, termasuk, memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BPD.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun
Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat
melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan
seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa, termasuk
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Untuk Tahun Anggaran 2013 kiranya Pemerintah Desa
Langut telah melaksanakan program yang telah ditetapkan sesuai dengan
harapan. Hal ini tentu, tidak terlepas dari peran serta dan kerjasama yang
sinergis antara Pemerintah Desa dan BPD serta lembaga dan elemen
masyarakat yang ada. Kondusifitas seperti ini hendaknya terus terpelihara
sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan di masa-masa yang akan
datang.
Selanjutnya, uraian seluruh kegiatan serta kinerja Pemerintah Desa
selama tahun 2013 akan diuraikan dalam Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kuwu Akhir Tahun Anggaran 2013 ini.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
1.1. Dasar Hukum
Dasar hukum pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kuwu Akhir Tahun Anggaran 2013, antara lain sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Dearah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 ) ;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2005, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2004
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kuwu ( Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2004 Seri : D.6 ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2004
tentang Bentuk Produk-produk Hukum di Lingkungan Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabpaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2004 Seri :D.7) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Seri : D.1 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006
tentang Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 Seri : E.6 ) ;
11. Peraturan Desa Langut Nomor 01 Tahun 2010 tentang APBDesa Tahun 2013.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
1.2. Kondisi Umum Desa
a. Kondisi geografis
Desa Langut adalah salah satu desa di Kecamatan Lohbener
yang mempunyai luas wilayah 529,803 ha/m2. Dilihat dari topografi
ketinggian wilayah Desa Langut berada pada 3 m ketinggian dari
permukaan air laut dengan keadaan curah hujan rata-rata 20 mm/tahun
serta suhu rata-rata antara 27-30 C dengan kelembaban udara rata-
rata 70 % per tahun,
Secara administrasi Desa Langut terletak di wilayah Kecamatan
Lohbener Kabupaten Indramayu. Adapun batas-batas wilayah Desa
Langut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukasari (
Kecamatan Arahan), sebelah selatan berbatasan dengan Desa
Cempeh (Kecamatan Lelea). Di sisi barat berbtasan dengan Desa
Kiajaran Wetan, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa
Larangan. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukkan,
dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman,
pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang
diperuntukkan, untuk perumahan kurang-lebih sekitar 59, 78 Ha, untuk
fasilitas jalan sekitar 13 Ha lahan pekarangan 88,62 Ha dan untuk
pemakaman umum 2,3 Ha. Sedangkan lahan untuk aktifitas pertanian
sekitar 462,43 Ha ; lahan irigasi teknis 88, 11 Ha ; lahan irigasi
setengah teknis 87,52 Ha ; lahan irigasi sederhana 111,51 dan lahan
irigasi tadah hujan 121,04 Ha
Wilayah Desa Langut terdiri 4 dusun, 4 RW dan 20 RT. Orbitasi
jarak tempuh ke ibukota kecamatan 5 km, dari Langut ke ibukota
kabupaten 15 km dan jarak ke ibu kota Negara adalah 220 Km.
Hasil sensus penduduk terakhir dapat diketahui, bahwa jumlah
penduduk Desa Langut 6030 Jiwa, terdiri dari 3060 laki-laki dan 2976
perempuan. Sementara jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1951 KK .
Adapun jumlah penduduk Desa Langut semuanya beragama Islam.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
b. Kependudukan
No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)
1. Laki-laki 3060 51,0 %
2. Perempuan 2976 49,0 %
Jumlah 6036
Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
No. Kelompok
Umur
L P Jumlah Persentase
1. 0 - 4 270 248 518 9 %
2. 5 - 9 421 367 788 14 %
3. 10 - 14 300 287 587 10 %
4. 15 - 19 203 209 412 7 %
5. 20 - 24 193 159 352 6 %
6. 25 - 29 199 186 385 7 %
7. 30 - 34 198 197 395 6 %
8. 35 - 39 281 298 579 9 %
9. 40 - 44 193 193 386 6%
10. 45 - 49 183 213 396 6 %
11. 50 - 54 127 179 306 4 %
12. 55 - 59 197 192 389 6 %
13. 60 - 64 148 143 291 5 %
14. > 65 147 105 252 5 %
Jumlah 3060 2976 6030 100%
Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan umur
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
c. Mata Pencaharian
Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa
Langut dapatteridentifikasi kedalam beberapa bidang mata
pencaharian, seperti petani,buruh tani,PNS/TNI/POLRI, karyawan
swasta, pedagang, buruh bangunan/tukang, peternak.
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
No.
Macam Pekerjaan
Jumlah
Persentase dari total Jmlh penduduk
1. PNS 39
1 %
2. TNI/POLRI 10
0 %
3. PENSIUNAN 6
0 %
4. SWASTA 501
8 %
5. INDUSTRI KECIL 41
1 %
6. PEDAGANG 370
6 %
7. NELAYAN 0
0 %
8. PETANI 870
14 %
9. BURUH TANI 1022
17 %
10 PELAJAR 1957
33 %
11. MAHASISWA 85
1 %
12 BELUM KERJA 1068
18 %
13 LAIN-LAIN 67
Jumlah 6030
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Berdasarkan tabulasi data tersebut dapat dijelaskan, di Desa
Langut jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada
47,17 %. Dari Jumlah tersebut kehidupannya bergantung di sektor
pertanian dan peternakan, ada sekitar 28,98 % dari total jumlah
penduduk.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
d. Pendidikan
Pendidikan adalah merupakan suatu hal penting dalam
memajukantingkat Kesejahteraan pada umumnya dan tingkat
oerekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi
akan mendingkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan akan
mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Pada gilirannya
mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan
sendirinya membantu program pemerintah untuk pembukaan
lapangan kerja baru guna mengatasi penggangguran. Pendidikan
biasanya akan dapat mempertajam sistemaka pikir atau pola pikir
individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.
Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan
warga Desa Langut :
No.
Keterangan
Jumlah
Persentase dari total Jumlah penduduk
1. Tamat SD 1336 22,55 %
2. Tamat SLTP 827 13,96 %
3. Tamat SLTA 492 8,30 %
4. Tamat Universitas/Akademi
76 1,28 %
Jumlah 2731 46,09 %
Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Langut Yang menamatkan sekolah
Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa
di Langut kebanyakan penduduk hanya memiliki bekal pendidikan
formal pada level pendidikan SD sebanyak 22,55 %, pendidikan SLTP
sebenyak 13,96 % dan SLTA sebanyak 8,30 %. Sementara yang
dapat menikmati pendidikan di Peguruan Tinggi hanya sebesar 1,28 %.
e. Dinamika Politik Desa
Seiring dengan perubahan dinamika politik dan system politik di
Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme poltik yang
dipandang lebih demokratis.
Dalam dinamika politik, memang mengalami perkembangan
yang cukup signifikan . Jabatan Kuwu sejak lama ditentukan dengan
cara dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa Langut. Biasanya
para calon Kuwu yang akan ikut pemilihan kuwu adalah orang yang
punya kaitan dengan elit lama desa tersebut, misalnya anak kuwu
terdahulu atau turunan dan keluarganya
Kuwu merupakan suatau jabatan yang tidak serta merta dapat .
ditawarkan kepada putra seorang Kuwu. Kuwu diplih berdasarkan etos
kerja, kejujuran serta kedekatan dengan warga sekitar. Seorang Kuwu
bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika seorang Kuwu
melakukan hal-hal yang melanggar peraturan maupun norma-norma
yang berlaku. Kuwu juga bisa digantikan jika berhalangan tetap.
Saat ini, siapa saja yang merasa mampu meskipun dari latar
belakang apapun asal berani mencalonkan diri, bisa menjadi calon
Kuwu asal memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam
perundangan yang berlaku. Pilihan jabatan Kuwu yang terakhir
dilaksanakan pada bulan Oktober 2001. Pada pilihan Kepala Desa saat
itu tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Tercatat jumlah hak
pilih sebanyak 5.317 pemilih, dari jumlah itu sebanyak 3.983 orang
menggunakan hak pilihnya. Terdapat dua orang calon Kuwu yang
mengikuti pemilihan Kepala Desa. Pilihan Kepala Desa bagi warga
masyarakat desa Langut bagaikan acara perayaan desa.
Pada bulan Agustus 2010, warga masyarakat desa Langut juga
terlibat dalam mengikuti pemilihan kepala daerah kabupaten
indramayu. Saat itu tercatat jumlah pemilih yang mempunyai hak pilih
sebesar 5.278 orang. Sebanyak 3.380 orang menggunakan hak
pilihnya, Pemilihan bupati diikuti oleh tiga orang calon.Pasca semua
pemilihan situasi kembali berjalan normal, masyarakat tidak terus
menerus bersekat-sekat dalam kelompok-kelompok pilihannya. Hal ini
terbukti kehidupan tolong menolong maupun gotong royong tetap
berjalan dengan baik.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
Pola kepemimpinan penduduk di wilayah Desa Langut dalm
pengambilan keputusan berada di tangan Kuwu. Namun semua
dilakukan dengan mekanisme yang melibatkan pertimbangan dari
masyarakat. Keterwakilan masyarakat ditingkat desa, diwadahi BPD.
Badan Permusyawaratn Desa (BPD) merupakn lembaga ditingkat
desa. BPD berfungsi sebagai badan perwakilan warga masyarakat
Desa yang bertugas mirip dengan legislative.Kebjakan-kebijakan
pemerintahan desa harus mendapat persetujuan dari BPD. Dengan
demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Langut
mengendapkan pola kepemimpinan yang demokratis.
Berdasarkan deskripsi dari fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan
bahwa Desa Langut mempunyai dinamika politik local yang bagus. Hal
ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan
kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam
menerapkan system politik demokratis kedalam politik lokal.
f. Sosial Budaya
Prerspektif budaya masyarakat di Desa Langut masih sangat
kental dengan budaya jawa. Hal ini dapat dimengerti karena hampir
semua desa di Kabupaten Indramayu masih kuat terpengaruh dengan
budaya jawa.
Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan
social yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Di dalam
hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai
agama mayoritas dianut masyarakat , dalam menjalankannya sangat
kental dengan tradisi budaya jawa.
Tradisi budaya jawa sendiri berkembang dan banyak
dipengaruhi ritual-ritual agama atau kepercayaan masyarakat sebelum
agama islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa peringatan-
peringatan keagamaan yang ada di masyarakat, terutama Islam karena
dianut masyarakat, dalam menjalankannya muncul kesan nuansa
tradisinya. Contoh yang bisa kita lihat adalah peringatan Tahun baru
Hijriyah, sejak zaman Sultan Agung menciptakan kalender Islam/jawa.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
Tahun Baru Hijriyah dimaknai sebagai tahun baru Suro atau yang
dikenal Suroan. Nama ini diambil dari bulan Asyuro dalam kalender
Hijriyah/Islam. Dalam memperingatinya pun bercampur antara doa-doa
agama Islam dan laku-laku yang biasa yang dijalankan tradisi
masyarakat Jawa.
Secara individual di dalam keluarga masyarakat Desa Langut,
tradisi jawa lama dipadu dengan agama terutam Islam, juga masih
tetap dipegang. Tradisi dilakukan selain sebagai kepercayaan yang
masih diyakini sekaligus digunakan sebagai bagian cara untuk
bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat. Misalkan, tradisi
mengirim doa untuk orang tua atau leluhur dilakukan dengan
mengundang tetangga dan kenalan yang disebut Selametan.
Selametan ini biasanya dilakukan mulai dari satu sampai tujuh hari
keluarga yang ditinggal mati, yang disebut Tahlilan. Selanjutnya
selametan hari keseratus dari tanggal kematian yang disebut
Selametan Nyatus, memperingati hari yang ke satu tahun disebut
Mendak dan memperingati hari yang ke tiga tahun namanya
Nyewu.Peringatan tanggal kegiatan dilakukan dengan menggunakan
kalender atau tanggalan Jawa. Bersyukur kepada Tuhan karena
dikaruniai anak pertama pada tradisi masyarakat Desa Langut juga
masih berjalan, disebut Mitung Wulan ketika kandungan ibu menginjak
usia tujuh bulan.
Kegiatan tradisi yang masih dilakukan oleh Masyarakat Desa
Langut yang lainnya seperti Mapag sri. Kegiatan Mapag Sri biasanya
dilakukan pada saat menjelang masa panen tiba. Sebagai wujud
ucapan syukur masyarakat terutama para petani atas berkah yang
diterimanya, biasanya kegiatan Mapag Sri dilakukan dengan
menyelenggarakan nanggap wayang. Dan biasanya lakon yang
mainkan oleh Ki Dalang dalam acara tersebut adalah cerita Dewi Sri.
Selanjutnya, ada tradisi yang terbilang cukup popular dan masyarakat
sangat antusias memperingatinya, yaitu kegiatan unjung-unjungan.
Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan bersama yang dilakukan untuk
menghormati para leluhur yang telah berjasa dalam merintis tumbuh
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
dan berkembangnya Desa. Pada acara tersebut masyarakat membuat
nasi tumpeng yang kemudian dikumpulkan di pusat kegiatan, yaitu di
Pemakaman Blok Kr Anyar. Dalam kegiatan unjung-unjungan ini
biasanya juga diselenggarakan tontonan rakyat semisal wayang
purwa, sandiwara atau bahkan organ tunggal. Masyarakat Desa Langut
tumplek bleg dalam kegiatan ini, sebab warga masyarakat yang sedang
merantau di daerah lain pun ikut pulang untuk merayakan acara sakral
ini. Suasananya pun persis seperti lebaran Idul Fitri.
g. Kondisi Pemerintahan Desa
Terkait dengan keberadaan Pemerintah Desa dan lembaga-
lembaga yang ada, berikut disampaiakan daftar nama-nama aparatur
Pemerintah Desa dan lembaga serta komposisi personalia
kepengurusannya dalam bentuk table :
No Nama Jabatan
1. H. Juju Juberudin, ST Kuwu
2. Zainal Abidin, SE Sekretaris Desa
3. Subhan, A.Md Tata Usaha
4. Udi Suhandi Bendahara Desa
5. Fathur rohman Kliwon
6. Fahrurrozi Lurah
7. Fathuri, Spd.I Lebe
8. Masja Raksabumi
9. Abd. Hanan Modin
10. Sumardi Kasatgas
11. Warga Kasatgas
12. Carmin Kasatgas
13. Faizin Hansip
14. Junedi Hansip
Tabel 5. Nama Kuwu dan Pamong Desa Langu
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
No. Nama Jabatan
1. H. Sonadi Ketua BPD
2. Suwarjo Wk Ketua
3. Rumsiah Sekretaris
4. Caslikin Anggota
5. Ato Karnoto Anggota
6. Sanaji Anggota
7. Warnadi Anggota
8. Sakim Anggota
9. Nanang Mahbubi Anggota
10. Mujahidin Anggota
11. Teguh Dedi Anggota
Tabel 6. Nama Badan Permusyawaratan Desa Langut
No. Nama Jabatan
1. Warga Kepala Dusun I
2. Sumardi Kepala Dusun II
3. Carmin Kepala Dusun III
4. Kamad Kepala Dusun IV
Tabel 7. Tabel Nama Kepala Dusun Langut
No. Nama Jabatan
1. H. Hambali Ketua
2. Abdul Somad Sekretaris
3. H. Khaerudin Bendahara
4. Taslim, S.PdI Anggota
5. Ny. Suminah Anggota
6. Hisyamudin Anngota
Tabel 8. Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
No. Nama Jabatan
1. Rasmanto Ketua
2. Yasir Sekretaris
3. Iim Qoimah Farhatun Bendahara
4. Eno Wadrinoto Seksi Olah Raga
5. Mudzakir Seksi Organisasi
6. Faizudin Seksi Krjasama antar lembaga
Tabel 9. Nama Pengurus Karang Taruna
No. Nama Jabatan
1 Samin Ketua Rw. 01
2. Daiman Ketua Rw. 02
3. Caslikin Ketua Rw. 03
4 Ato Karnoto Ketua Rw. 04
Tabel 10. Tabel Nama-nama Ketua RW Desa Langut
No. Nama Jabatan
1. Solikin Talmin Ketua RT. 01
2. Tariman Ketua RT. 02
3. Takim Ketua RT. 03
4. Waris Ketua RT. 04
5. Tarsono Ketua RT. 05
6. Tarsidi Ketua RT. 06
7. Subakir Ketua RT. 07
8. Samudin Ketua RT.08
9. Usman Ketua RT. 09
10. Husni Ketua RT. 10
11. Akhmad Ketua RT. 11
12. Maknun Ketua RT. 12
13. Khafidin Ketua RT. 13
14. Kuseri Ketua RT. 14
15. Sarja Ketua RT. 15
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
16. Cimin Ketua RT. 16
17. Kusna Ketua RT. 17
18. Suwarjo Ketua RT. 18
19. Ato Karnoto Ketua RT. 19
20. Sumana Ketua RT. 20
Tabel 11. Tabel Nama-nama Ketua RT/RW Desa Langut
No. Nama Jabatan
1. Muzi Ketua
2. Fathudin Sekretaris
3. Ahid Anwar Bendahara
4. Tarsidi Seksi
5. Ahid Anwar Seksi
6. Fatimah Seksi
7. Linda Seksi
8. Sunengsih Seksi
Tabel 12. Nama Pengurus PIK-KRR
No. Nama Jabatan
1. Caslikin Ketua
2. Subhan Sekretaris
3. Faturrohman Bendahara
4. Tarsidi Divisi Keorganisasian
5. Solikn Divisi Keagamaan
6. Sumardi Divisi
Tabel 13. Nama Pengurus Fokorgaki
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
1.3 . Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan Desa.
Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi sektor
pertanian, mengingat luas lahan pertanian Desa Langut memang
cukup luas. Ada sekitar 75 % masyarakat masih menggantungkan
nasibnya pada sektor ini. Sebagai Desa yang mempunyai areal
pertanian paling luas di Kecamatan Lohbener, Desa Langut
sebenarnya berpotensi sebagai pemasok hasil-hasil pertanian di
Kabupaten Indramayu ini. Sayangnya, modal dasar yang cukup
potensial ini kemudian tidak menjadi berarti karena sumber daya air
yang tidak mendukung. Hal ini disebabkan karena posisi Desa Langut
berada pada akhir hulu sungai.
Kondisi seperti ini, secara langsung berpengaruh pada tingkat
penghasilan masyarakat Desa Langut.. Akibatnya Tingkat pendapatan
mereka belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup, karena harga
barang tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh .
b. Pertumbuhan ekonomi desa
Pertumbuhan perekonomian desa Langut sepanjang 2013
tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi
sikap mereka yang tidak lagi melirik sektor pertanian sebagai
pekerjaan. Mereka lebih tertarik dengan menjadi Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) di Luar negeri. Penghasilan para TKI ini berpengaruh
pada tingkat ekonomi secara menyuluruh di Desa. Uang yang
dihasilkan para TKI selain untuk membangun rumah, ternyata banyak
juga dimanfaatkan untuk modal usaha. Keluarga para TKI banyak yang
berpindah profesi menjadi peternak dan pedagang.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
2.1. Visi, Misi dan Nilai-nilai
a. Visi Desa
“ Terwujudnya Desa Langut Yang Agamis, Mandiri Dan Sejahtera
( Langut Aman Sejahtera )”
AGAMIS : Diartikan bahwa masyarakat Desa Langut diharapkan
memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai
agama secara baik dan benar sehingga dapat tercermin
dalam pola fIkir sesuai dengan nilai - nilai agama yang di
yakininya.
MANDIRI : Diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah
dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Langut
sehingga sesuai dengan nafas dan hakiki
penyelenggaraan otonomi desa
SEJAHTERA : Diartikan bahwa masyarakat Indramayu memiliki
rata- rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat
pindidikan yang cukup dan derajat kesehatan yang
baik sehingga dapat hidup layak
b. Misi Desa
1. Mendorong dan meningkatkan Sumber Daya Manusia berbasis nilai
agama dan budaya
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang
akuntabel, transparan, partisipatif dan demokratis
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
3. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik
formal atau non formal yang mudah diakses dan dinikmati oleh
warga masyarakat
4. Menjamin dan mendorong usaha-usaha untuk terciptanya
pembangunan di segala bidang yang berwawasan lingkungan,
sehingga terjadi keberlanjutan usaha-usaha pembangunan dan
pemanfaatannya
5. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk optimalisasi sektor
pertanian baik tahap produksinya maupun pengolahan hasilnya
c. Nilai - nilai
Nilai adalah hal-hal yang dijunjung tinggi oleh sebuah kesatuan
masyarakat dalam perjalananmewujudkan visi seperti saat ini yang
sedang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan seluruh warga
masyarakat Langut. Dengan kata lain nilai merupakan prinsip
sosial, tujuan, ataupun norma yang diterima oleh individu organisasi
atau masyarakat
Nilai memberikan batasan dan tuntutan dalam pemilihan cara-
cara yang ditempuh dalam mewujudkan visi. Atas dasar nilai itu tidak
semua cara boleh ditempuh. Untuk mencapai Visi Desa Langut maka
nilai utama yang dijadikan pedoman antara lain asas kebersamaan,
keterbukaan, jujur, adil, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Nilai-nilai tersebut harus melandasi jalannya roda
pemerintahan maupun Semua Warga masyarakat Desa Langut,
sehingga menjadi sebuahkomunitas
tingkat Desa yang baik dengan karakteristik sebagai berikut: :
1. Transparan.
Transparan dibangun atas dasar kebebasab arus informasi
adanya sifat keterbukaan bagisemua pihak yang berkepentingan
terhadap semua informasi terkait, seperti berbagai aturan, kebijakan
pemerintah desa diberbagai kegiatan.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi sacar langsung
dapat diterimaoleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus
dapat dipahami dan dapatdimonitor. Pemerintah Desa dalam
memberikan pelayanan umum tidakmembedakan perlakuan atas
dasar suku, agama dan ras
2. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja
dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Para pembuat
kepusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat
bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang
berkepentingan, Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat
keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut kepentingan
internal atau ekdsternal organisasi.
3. Demokrasi.
Dalam arti masyarakat diberikan kebebasan dalam
mengemukakan pendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat
orang lain. Akan tetapi apabila sudah terjadi Keputusan harus
dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Partisipatif.
Setiap warga masyarakat Langut mempunyai suara dalam
pembuatan Keputusan baik secara langsung ,maupun tidak langsung
melalui perantaraan lembaga yang mewakili kepentingannya.
Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan
berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip pembangunan
adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karenanya rakyat harus
dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yaitu dari perencanaan,
pelaksanaan, sampai kepada pemeliharaan/pasca konstruksi
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
5. Profesional.
Bagi pemerintah desa melayani kepentingan dan kebutuhan
masyarakat danharus secara konsisten, terbuka terhadap kritik
dan saran dalam rangkaperbaikan kinerja pelayanan kepada
warga masyarakat Langut dan para pihakyang berkepentingan.
6. Keadilan.
Bagi semua pemerintahan desa Langut, proposional dalam
pembagian beban kerjaan perolehan pendapatan dengan
mengingat aturan yang berlaku. Bagi seluruh warga Masyarakat,
proposional dalam menerima pembagian beban tanggungjawab dan
keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan
pembangunan desa yang ada.
7. Kesastraan dan keadilan gender.
Seluruh warga masyarakat desa Langut tidak diperbolehkan
membeda beda-kan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis
kelamin dan orientasi seksual.
8. Egaliter.
Seluruh warga masyarakat Langut mengakui bahwa pada
dasarnya setiap orang mempunyai posisi dan kedudukan yang sama.
9. Kelestarian lingkungan.
Seluruh warga masyarakat desa Langut berkewajiban
menciptakan situasi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan.
10. Merdeka.
Seluruh warga masyarakat desa Langut, terutama
pemerintahan desa harus bebas dari campur tangan manapun,
tertama pihak yang tidak berhak, dan selektif dalam melaksanakan
kerjasama dengan pihak lain..
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Desa
a. Strategi Pencapaian
Berdasarkan gambaran kondisi umum potensi dan hambatan
yang ada di Desa Langut serta memperhatikan visi dan Desa Langut,
maka diperlukan strategi pencapaian, diantaranya sebagai berikut :
1. Mengapliksikan kebijakan pembangunan berkelanjutan
2. Melaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bidang
pendidikan
3. Melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi
4. Meningkatan pelayanan bidang Kesehatan
5. Meningkatkan serta mengupayakan kebangkitan ekonomi, sehingga
akan berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat
6. Memelihara dan mempertahankan adat sosial budaya yang ada
7. Meningkatkan serta mewujudkan keamanan dan ketentraman
Strategi pencapaian sasaran sebagaimana dikemukakan diatas
memerlukan keterlibatan pemangku hajat (stakeholders) , konsistensi
pelaksanaan, evaluasi dan dukungan segenap sumber daya untuk
mewujudkan pencapaian visi dan misi tersebut.
b. Arah Kebijakan Desa
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa pasal 67, disebutkan bahwa ;
1. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi
kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, Bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Kabupaten.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja
Negara.
4. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai
dengan uang, Dan Keuangan Desa merupakan bagian dari Proses
Musrenbangdes. Kebijakan Pemerintah desa Langut dilakukan dengan
mempertimbangkan keuangan desa yang ada. Untuk itu Harapan dari
Pemerintahan Desa Langut masalah dana-dana bantuan dari
Pemerintah Kabupaten Indramayu maupun dari Pemerintah Pusat
terus diperbesar untuk menyelesaikan beberapa kegiatan
pembangunan yang ada di Desa baik yang fisik maupun non fisik.
Semua kegiatan pembangunan desa harus sepenuhnya didukung oleh
masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri.
2.2.3 Pengelolaan Belanja Desa A. Pendapatan Desa
Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan
uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan
pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan
Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan
potensi yang menjadi smber pendapatan asli Desa . Bagian dana
perimbangan , bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Pripinsi
dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan sumbangan Pihak ketiga.
B. Belanja Desa
Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua
pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayaranya kembali oeh Desa. Belanja sesuai dengan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
Permendagri Nomor 37/2007 terdiri dari Belanja, Langsung dan Belanja
Tidak Langsung.
Belanja langsung meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan
Jasa dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja tidak langsung meliputi :
Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap belanja Subsidi; belanja Hibah (
Pembatasan Hibah); belanja Bantuan Sosial; belanja Bantuan
Keuangan dan belanja tak terduga.
C. Pembiayaan
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud mliputi semua
Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari Penerimaan
Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.Penerimaan Pembiayaan
sebagai -mana diatas, meliputi :
a. Sisa lebih Perhitungan anggaran (SIPA) tahun sebelumnya;
b. Pencarian Dana Cadangan
c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan; dan
d. Penerimaan Pinjaman.
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana diatas , mencakup :
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal Desa; dan
c. Pembayaran utang.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
2.2.4 Kebijakan umum Anggaran
Kebijakan Anggaran baik Langsung maupun Tidak
Langsung sepenuhnyamengacu pada kemampuan keuangan Desa
Langut yang tertuang dalam APBDes yang besarnya disesuaikan
dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil
Musrenbangdes dan skala prioritas. Kegiatan ini dilakukan dengan
melihat Indek Anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah
Kabupaten Indramayu. Dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan
Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa
merupakan dana Stimulan yang harus didukung dengan Pendapatan
Asli Desa serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena Prinsip
Pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan
semata- mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Langut
khususnya.
Program – program pembangunan Desa dilakukan dengan
Usulan – usulan dari tingkat Dusun yang di musyawarahkan. Dan
ditampung pada kegiatan Musyawarah Desa / MUSRENBANGDES.
Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan
Pembangunan berkala.Kegiatan pembangunan fisik untuk Desaa
Langut masih sekitar sarana dan prasarana Pemerintahan,
Perhubungan yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes.
Mengingat bahwa Desa Wadungasri merupakan desa yang potensial
maka kegiatan sarana dan prasarana masih menjadi Prioritas ataupun
Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa. Yang pelaksanaanya
sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Dari Pemerintah Desa hanya
menampung/ menfasilitasi kemudian usulan tersebut di masukan dalam
Agenda Pembangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah melihat
Keuangan yang ada. Karena Faktor ini yang mendukung sepenuhnya
berbagai kegiatan yang ada. Setelah semua kegiatan sarana dan
prasarana desa sukses dilaksanakan, kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah kegiatan Non fisik dalam desa Langut [ tertuang dalam
Dokumen Musrenbangdes ] Semua Program ini sukses sepenuhnya
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
harus didukung dengan Profesional dan tidak melanggar ketentuan.
Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai
pihak khususnya Masyarakat , instansi- instansi terkait yang ada serta
Pemerintah Kabupaten Indramayu pada umumnya.
2.2.5 Prioritas Desa
Pelaksanaan pembangunan dalam desa untuk tahun 2013 tidak
banyak yang dilaksanakan kegiatanya. Pekerjaan tersebut masih
mengandalkan dana dari Pemerintah yaitu dana ADD dan PNPM-MD (
untuk tahun 2010 tidak memperoleh dana PNPM). Prioritas desa selalu
dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes di setiap tahun dan mengacu
pada RPJMDesa.
Sebenarnya semua pelaksanaan perencanaan pembangunan
didesa sudah dituangkan dalam Berita acara Musrenbangdes dan
RPJMDes.
Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan
sekala prioritas, desa (pekerjaan fisik/bangunan umum, jalan desa,
drainase dan lain-lain, dan pelaksanaan pekerjaan non fisik. (
Penguatan ekonomi masyarakat, kelompok ekonomi desa, kegiatan
perekonomian desa ) Setelah semua pelaksanaan pembangunan fisik
dan non fisik dalam desa selesai, maka kegiatanya diarahkan pada
Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa Langut
Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Langut yang
tersusun dalam RKP Desa tahun 2013 sepenuhnya didasarkan pada
berbagai permasalahan sebagaiman tersebut dalam rumusan masalah
diatas. Sehingga diharapkan prioritas program pembngunan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2013 nantinya benar-benar berjalan efektif
untuk menanggulangi permasalahn dimasyarakat, terutama upaya
meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-
hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll.
Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemskinan pada level
desa.
Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa
Langut secara detail dikelompokkan sebagai berikut:
a. Prioritas Program Pembangunan Sekala Desa
Prioritas program pembanguanan sekala desa merupakan
program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh
desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran
desa, kewenangan desa, dan secara teknis dilapangan desa
mempunyai sumber daya.
Adapun program dana kegiatan pembangunan tersebut meliputi:
1. Bidang pengembangan wilayah :
- Perkerasan jalan Desa
- Perbaikan Jalan Lingkungan dan gang
- Senderan / TPT
2. Bidang Ekonomi :
- Pelatihan Menjahit
- Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
3. Bidang Sosial Budaya
- Bantuan Kepada kegiatan Posyandu
- Bantuan Beasiswa bagi anak SD/MI bagi keluarga tidak
mampu.
- Santunan anak yatim
- Bantuan Kegiatan social PHBI & Bencana alam
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
b. Prioritas Program Pembangunan Sekala Kecamatan/ Kabupaten
Prioritas program pembangunan sekala kecamatan / kabupaten
merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan
kebutuhan riil masyarakat desa Langut tetapi Pemerintah Desa tidak
mampu melaksanaka. Hal ini disebbkan pertama kegiatan tersebut
secara peraturan perundangan bukan wewenang Desa. Kedua secara
pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu
besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia
secara mencukupi , baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perioritas pembangunan
tersebut akan dibawah melalui forum musyawarah perencanaan
pembangunan di tingkat kecamatan (Musrengbangcam) oleh delegasi
peserta Desa Languti yang dipilih secara partisipatif pada forum
musrenbangdes dan ditetapkan dengan keputusan Kuwu.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
3.1. Pengelolaan Pendapatan Desa
a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Untuk lebih mengintensifkan pendapatan Desa tentunya di
tunjang dengan berbagai aspek,sehingga target perencanaan
pendapatan dapat tercapai.Adapun aspek – aspek tersebut adalah :
1. Menyusun rancangan kebutuhan sehingga pengeluarandisesuaikan
dengan pendapatan.
2. Mendahulukan kepentingan yang sangat mendesak
3. Melakukan evaluasi di setiap dana yang telah dikeluarkan /
dibelanjakan.
Tidak hanya mengintensifkan dana tetapi juga perlu penambahan
ekstensifikasi penambahan dana guna menunjang dan meminimalisir
kekurangan Defisit anggaran. Adapun yang perlu dilakukan yaitu,
dengan cara sebagai berikut :
1. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.
2. Meningkatkan budaya gotong – royong guna mengurangi beban
pemerintah dalam melaksanakan program bagi masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas Perangkat Desa melalui kunjungan ke
Desa di kebupaten lain yang lebih maju dalam hal pembangunan fisik
maupun non fisik.
4. Membuat permohonan – permohonan bantuan kepada pemerintah
guna meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Desa.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan
Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa sering kali
belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa Langut di
Desa / wilayah yang lain juga keadaanya tidak jauh berbeda. Semua
pelaksanaan kegiatan di desa, dana di alokasikan pada pekerjaan yang
dianggap perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan
dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Indramayu, dan
Pemerintah Propinsi.
Realisasi pekerjaan pembangunan didesa menunggu Anggaran yang telah di
tetapkan. Dan apabila masih kurang/ lebih diadakan perubahan anggaran
sesuai ketentuan.
Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang
melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.Perkiraan pendapatan
Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun
sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi
smber pendapatan asli Desa . Bagian dana perimbangan , bantuan keuangan
dari Pemerintah, Pemerintah Pripinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan
sumbangan Pihak ketiga.
Adapun asumsi Pendapatan Desa Langut Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp.340,300,000.00 , yang berasal dari :
1. Pendapatan asli Desa sebesar (PADes) :Rp 23.500.000,-
2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten : Rp -
3. Bagian dari Retribusi Kabupaten : Rp -
4. Alokasi Dana Desa :Rp119.000.000,-
5. Bantuan keuangan dari Pemerintah,
Pemprop dan Pemerintah kabupaten :Rp197.800.00,-
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak
mengikat : RP -
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
3.1.3. Permasalahan dan Penyelesaian
a. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan keuangan Desa Langut yaitu, diantaranya :
1. Tidak terealisasinya sebagian target yang direncanakan melalui
APBDes. 2. Sarana dan prasarana kurang menunjang.Masih terbatasnya dana
yang dimiliki desa, dan juga masih sangat minimnya proyek-proyek pemerintah yang dikucurkan didesa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang menjadi skala prioritas didesa.
3. Tidak terealisasinya sebagian target yang direncanakan melalui
APBDes.
4. Sarana dan prasarana kurang menunjang 5. Masih terbatasnya dana yang dimiliki desa, dan juga masih sangat
minimnya proyek-proyek pemerintah yang dikucurkan didesa untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan yang menjadi skala prioritas
didesa.
6. Masih sangat terbatasnya sumber daya manusia dalam
memenfaatkan potensi-potensi yang ada didesa serta masih sangat
sulit untuk memprediksi swadaya masyarakat guna mendukung
atau melaksanakan proyek -proyek pembangunan di desa.
7. Faktor human error sehingga menimbulkan dampak – dampak
negatif terhadap pandangan publik mengenai pengelolaan
keuangan.
b. Penyelesaian
Tindak lanjut Penyelesaian yang sedang dihadapi diantaranya :
a) Melalui pengembangan dan penggalian potensi sehingga
mendapatkan income guna menunjang dan memenuhi target yang
tidak terealisasi.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
b) Memenuhi sebagian – sebagian sarana dan prasarana dengan
memprioritaskan yang dibuuhkan sangat mendesak.
c) Perlunya penambahan Dana melalui APBDesa.
d) Mengadakan pembinaan dan pelatihan guna menambah ilmu dan
pengetahuan baik dibidang administrasi maupun teknis lapangan.
e) Perlu peraturan desa mengenai besarnya dan intensitas dari
swadaya
masyarakat.
f) Mencoba menerapkan sistem transparansi dalam hal pengelolaan
keuangan dengan melaporkan kegiatan dengan secara berkala.
3,2. Pengelolaan Belanja Desa
a. Kebijakan Umum Keuangan Desa
Pengelolaan keuangan Desa selama 1 tahun anggaran telah
dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dan telah dijabarkan pula melalui Peraturan Kepala Desa
sehingga dapat dilaksanakan, dengan tidak menuntup kemungkinan
apabila ada hal-hal yang dipandang lebih mendesak yang
mempengaruhi pendapatan maupun belanja desa maka Peraturan Desa
tersebut akan dilakukan Perubahan guna penyesuaian melalui sutu
mekanisme yang telah ditetapkan.
b. Target dan Belanja Desa
Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran
dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh Desa.
Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007 terdiri dari
Belanja, Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
Belanja langsung meliputi , yaitu :
1. Belanja Pegawai :Rp 99.000.000,-
2. Belanja Barang, dan Jasa : Rp.27.000.000,-
3. Belanja Modal. :Rp131.000.000,-
Sedangkan Belanja tidak langsung meliputi :
1. Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap : Rp.58.800.000,-
2. Belanja Subsidi : Rp -
3. Belanja Hibah) : Rp -
4. Belanja Bantuan Sosial : Rp 34.000.000,-
5. Belanja Bantuan Keuangan : Rp
6. Belanja tak terduga : Rp -
Selain Belanja Desa dalam RAPBDes juga memuat Pembiayaan.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud adalah meliputi semua
Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun
anggaran berikutnya. Tetapi berdasarkan Perhitungan APBDes Tahun 2013
untuk pos pembiayaan tidak ada transaksi atau kegiatan yang terjadi.
Sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007Pembiayaan Desa
sebagaimana dimaksud terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana diatas, meliputi :
a. Sisa lebih Perhitungan anggaran (SIPA) tahun sebelumnya;
b. Pencarian Dana Cadangan
c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan; dan
d. Penerimaan Pinjaman.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana diatas , mencakup :
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal Desa; dan
c. Pembayaran utang.
c. Permasalahan Yang dihadapi
Terkait dengan penyusunan serta kebijakan keuangan desa
Langut,
permasalahan yang dihadapi adalah :
1. Waktu penyusunan Perdes tentang APBDesa sudah sangat molor
sehingga menyulitkan pelaksanaan di lapangan, solusi agar
penyusunan dilaksanakan lebih cepat.
2. Terbatasnya Sarana dan SDM Petugas/perangkat Desa dalam
Menyusun dan Meng SPJkan dana yang diterima, solusinya Perlu
penambahan Sarana kerja dan peningkatan SDM melalui Bintek-
bintek.
3. Permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan di Desa
Langut saat ini adalah perubahan harga yang tidak stabil dalam
malaksanakan kegiatan pembangunan- pembangunan di Desa
Langut. Hal ini mengakibatkan dalam pelaksanaan kebijakan
Anggaran yang telah ditetapkan banyak yang dirubah. Namun hal
ini tidak menjadi persoalan yang berarti.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DESA
4.1. Urusan Hak Asal Usul Desa a. Program dan Kegiatan
Program kegiatan yang ada di Desa saat ini masih belum memiliki
tolak ukur yang memadai, namun dalam pelaksanaan
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa sudah berjalan dan
meliputi hal-hal seperti dibawah ini :
1. Memimpin Penyelenggaraan Perintahan Desa
2. Membina kehidupan Masyarakat Desa,
3. Mengkoordinir seluruh Pembangunan yang ada di Desa
4. Memelihara ketentraman dan Ketertiban masyarakat,
5. Melaksanakan kehidupan Demokrasi
6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
7. Menjalin Hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah
Desa
8. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa
9. Mendamaikan Perselisihan masyarakat Desa
10. Membina, Mengayomi dan Melestarikan Nilai-Nilai sosial Budaya
dan Adat Istiadat
11. Mengembagkan Potensi Sumber daya alam dan melesttarikan
lingkungan hidup.
12. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa
13. Menetapkan Peraturan Desa
14. Hal-hal lain yang bersifat isidentil.
b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Langut dilaksanakan
dengan azas gotong – royong atas kerjasama Permerintah Desa,
Lembaga Desa dan partisipasi Masyarakat, Sehingga hasilnya
maksimal.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
Realisasi kegiatan pembangunan di Desa Langut Tahun
Anggaran 2013 terbagi menjadi dua bagian yaitu berupa fisik dan
non fisik diantaranya, sebagai berikut :
a. Pembangunan Fisik
- Perkerasan jalan lingkungan di RT 16
- Perkerasan jalan lingkungan di RT 17
- Perkerasan Jalan menuju TPU Degrig
- Senderan/TPT di RT 18
- Senderan di RT 09 - Langgen
- Senderan/TPT di RT 09 - Sawah
- Pemasangan PJU di RT 16
-
b. Pembangunan Non Fisik
- Pelatihan Menjahit
- Pelatihan dan pembinaan aparatur pemerintah Desa
- Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
- Peringatan Hari Besar nasional
- Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
- Pelatihan untuk Kader Posyanadu dan PKK
- Bulan Bakti Gotong Royong
c. Permasalahan dan Penyelesaian
Permasalahan yang terjadi ketika melaksanakan kegiatan
tersebut diatas adalah ketika menggerakan swadaya masyarakat,
kadang suatu program berbenturan dengan rutinitas yang dikerjakan
masyarakat. Maka, penyelesaian yang dilakukan yaitu memilih waktu
yang tepat dan memberi penyuluhan dan arahan kepada masyarakat
tentang pentingnya bergotong – royong. Pada Umumnya
Pemerintahan Desa sudah dapat berjalan dengan baik, walaupun tidak
dipungkiri masih ada kekurangan dalam peyelenggaraan
pemerintahan desa yang disebabkan oleh masih rendahnya Sumber
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
Daya Manusia (SDM) para Aparatur Pemerintah maupun lembaga-
lembaga yang ada di Desa, untuk itu diperlukan suatu bimbingan terus
menerus dari Pemerintah yang lebih tinggi baik dalam upaya
peningkatan kapasitas para aparat Pemerintahan Desa.
Hubungan antar lembaga yang ada didesa cukup baik sehingga
didalam penyelenggaraan urusan Pemerintah desa, Kepala desa
beserta perangkat Desa cukup terbantu dengan adanya Lembaga-
lembaga Kemasyarakatan di Desa, namun lembaga-lembaga
kememasyarakatan tersebut belum disertai dengan dasar hukum yang
memadai berupa Peraturan Desa, kedepan akan diupayakan
penerbitan Peraturan Desa terutama terhadap pembentukan PKK
Desa, Lembaga Adat, RT dan sebagainya.
4.2 Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten
a. Program dan Kegiatan
Kegiatan Pemerintahan yang diserahkan ke pemerintah Desa
pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :
- Alokasi Dana Desa ( ADD )
- Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa ( TAPD )
- Pelaksanaan penyaluran raskin tepat sasaran.
- Kegiatan PNPM -MP
Kegiatan lain yang diserahkan ke Desa adalah penagihan Pajak Bumi
dan Bangunan ( PBB ) yang dilaksanakan oleh kolektor yang dibentuk
oleh pemerintah Desa. Untuk Tahun Anggaran 2013 jumlah target PBB
adalah sebesar Rp 107.000.000,- dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak
3114 WP
b.Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Semua kegiatan diatas telah dilaksanakan serta sebagian tertuang pada
APBDes tahun 2013
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
4.3 Permasalahan dan Penyelesaian
Penyelesaian Semua kegiatan diatas diselesaikan ata kerjasama
antara Permerintah Desa, Lembaga Desa dan partisipasi Masyarakat,
Sehingga tidak ada permasaalahan yang timbul karena semua kegiatan
tersebut sudah hasil kesepakatan dan perenganaan bersama yang
tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) dan
telah sesuai dengan RPJMDes.
Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan
musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan partisipasi
lebih ditekankan kepada masyarakat. Agar semua masyarakat merasa
ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana
kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat
dalam penggalian dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong
royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada
masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai
dengan rencana dan dapat selesai tepat waktu
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
BAB V
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
5.1 Kerjasama Antar Desa
a. Kegiatan yang dilaksanakan
Selama ini hubungan kerjasama antar desa sudah berjalan dengan
baik antara lain gotong royong dalam perbaikan jalan atau sarana umum
yang ada keterkaitan dalam penggunaannya, penyelesaian kasus sengketa
batas antar warga, namun sejauh ini pula belum ada suatu perjanjian
kerjasama atau perjanjian lainnya yang dibuat secara tertulis antar desa.
b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan tersebut secara berkesinambungan dengan mengadakan
musyawarah antar desa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang
hal tersebut.
c. Permasalahan dan Penyelesaian
Setiap permasalah yang timbul dalam penyelesainya dilaksanakan
dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama
antar desa masih sekitar penyelesaian sengketa warga yang melibatkan
beberapa instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan. Dan apabila
dalam musyawarah tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat
atasnya.
5.2 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
a. Kebijakan dan Kegiatan
Secara khusus Desa belum pernah melakukan ikatan kerjasama
dengan pihak ketiga, namun apabila ada suatu perusahaan
/perorangan yang berinvestasi diwilayah desa maka desa wajib
dilibatkan dalam MOU atau ikut mengetahui perjanjian yang dibuat
antara perusahaan dengan pihak warga desa.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
b.Pelaksanaan Kegiatan
Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, untuk tugas yang
diberikan kepada perangkat desa atupun masyarakat desa, dari desa
membentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerja
samakan maupun yang bekerja didalam desa. Tim – tim tersebut
bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam bidangnya masing-
masin. Tim desa terdiri dari Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh
Perempuan, BPD, LPMD dan jumlahnya disesuaikan dengan
kebutuhan kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan suatu kerjasama
dana maupun anggaran diambil dari dana desa maupun dana lainya
yang sah. Besaran dana tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang
akan dilaksanakan .Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran
waktu yang panjang, karena semua perencanaanya melalui beberapa
tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam
penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan
maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam
melaksanakan kerjasama tersebut. Untuk kerjasama di tingkat
kecamatan difasilitasi oleh pihak Kecamatan.
Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini belum
ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa.
Waktu ataupun jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan tingkat
dan jenis kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan bersama.
Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain akan menumbuhkan
rasa saling membutuhkan. Bahwa suatu desa membutuhkan
kepentingan tertentu dengan desa lain. Hal ini sesuai dengan program
PNPM-Mpd yang sedang dilaksanakan saat ini. Terkadang dalam desa
sendiri permasalahan juga ada. Namun dengan adanya kerjasama
bersama pihak lain maka permasalahan tersebut berkurang
c. Permasalahan dan penyelesaian
Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya
karena kurang sepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Lokasi
dan tempat juga bisa menjadi permasalahan. Untuk mengantisipasi
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
kejadian tersebut maka pihak yang akan diajak kerjasama supaya
diadakan sosialisasi kepada masing- masing wilayah sebelum
melaksanakan kegiatan tersebut. Permasalahan yang timbul di tulis
dalam Berita Acara dan dimasukan ke dalam agenda kegiatan
dimasing- masing kelompok yang akan mengadakan kerjasama.
Kemudian dari instansi terkait diikutkan untuk memfasilitasi kejadian-
kejadian tersebut.
5.3. Batas Desa
a. Kebijakan dan Kegiatan
Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam
pemerintahan desa yang dikuatkan dengan perundang- undangan yang
berlaku. Berikut disampaikan Batas- batas desa Langut, yaitu :
1. Batas desa sebelah Utara : Desa Sukasari
Batas desa sebelah Timur : Desa Larangan
Batas desa sebelah Selatan : Desa Cempeh
Batas desa sebelah Barat : Desa Kiajaran Wetan.
Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat perbatasan desa
diantara beberapa desa yang berkepentingan diadakan sosialisasi.
b.Pelaksanaan Kegiatan
Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi permasalahan
batas desa, pihak Pemerintah Desa memberikan tugas kepada
perangkat desa dan dibantu masyarakat desa setempat yang
berkepentingan dengan hal tersebut, di desa di bentuk tim untuk
melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerja samakan maupun yang
bekerja didalam desa. Tim – tim tersebut bekerjasama dengan instansi
yang terkait dalam bidangnya masing- masin. Tim desa terdiri dari
Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD dan
jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Untuk menguatkan
Tim tersebut Kepala Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang
pengangkatan Tim tersebut
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
d. Permasalahan dan Penyelesaian
Dalam mengantisipasi permasalahan maupun sengketa batas
desa yang dilakukan masyarakat, pihak desa selalu berkoordinasi
dengan masyarakatnya. Dan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan
Desa Langut mengadakan Koordinasi dengan Desa yang berbatasan
langsung dengan Tanah Desa Langut, Jika terjadi permasalahan
diadakan musyawarah mufakat.
5,4 Pecegahan dan Penanggulangan Bencana
a. Bencana dan Penanggulangannya
Dalam keadaan darurat koordinasi dengan Instansi terkait dioptimalkan
dalam rangka penanganan bencana tersebut. Sepanjang Tahun 2013
relatif tidak ada bencana yang terjadi di Desa Langut, namun demikian
Pemerintah Desa dan Masyarakat tetap waspada menjaga
kemungkinan bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Sebagaimana umumnya desa-desa yang ada dikabupaten Indramayu
tidaklah berada di kawasan rawan bencana seperti di pulau-pulau lain ,
hanya banjir kecil yang mengakibatkan gagal panen
b. Status Bencana
Pelaksanaan penanggulangan bencana di desa Langut telah dibentuk
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ). Tim tersebut
bertugas mengkoordinir penanganan bencana alam dan sejenisnya
dengan instansi yang terkait. Anggota tim terdiri dari Perangkat Desa,
Lembaga Desa, Bidan Desa dan Tokoh Masyarakat. Koordinasi
dilakukan dengan melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila bencana
alam tersebut terjadi dan tidak bisa bisa diatasi oleh pihak Tim Desa
maka pihak desa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan untuk
diteruskan ke Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan bencana di
Kabupaten Indramayu
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
Penanganan bencana tersebut melihat Status Bencana dan serta
bahaya dan penanggulangannya. Dalam keadaan demikian Koordinasi
dengan instansi terkait sangat diperlukan.
c.Sumber dan Jumlah Anggaran
Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya, Di Desa
Langut Anggaran untuk penanganan bencana dituangkan kedalam
APBDesa tetapi belum dianggarkan . Namun apabila terjadi bencana
Pemerintah Desa akan Mencairkan karena keadaan darurat, dana yang
diambil sumbernya dari Pendapatan Asli Desa. Dan apabila terjadi dan
tingkat kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan
tersebut diserahkan pada Pihak Kabupaten.
d.Antisipasi Desa
Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam desa Langut
menyediakan alat komunikasi berupa Kentongan . Ketua RT diwajibkan
melapor apabila terjadi bencana alam maupun bencana yang lainya
kepada Satgas atau Aparat Desa setempat. Dan dilaporkan kepada
Instansi terkait dan yang berkepentingan.
5.5 .Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
a. Gangguan yang Terjadi
Gangguan yang terjadi dalam penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban Desa Desa Langut cukup relativ aman, itu dapat dilihat di
catatan kepolisian yang jarang sekali laporan – laporan gangguan
keamanan. Hal ini berkat kerjasama antara Muspika Kecamtan Parindu
dengan Pemerintah Desa yaitu melalui Babinmas, Babinsa, Kasi Trantib
Kecamatan dan Masyarakat pada umumnya.
b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Pedesaan biasanya diidentikkan dengan situasi damai, tenang dan
bersahabat dimana jarang terjadi kekacauan, gangguan Kamtibmas
maupun gangguan lainnya. Seiring dengan kemajuan dan kelancaran
hubungan antar desa, desa ke kota sehingga pengaruh dari luar bisa
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
saja masuk ke desa, maka diperlukan langkah-langkah antisipasi,
dengan membentuk satuan kemanan desa yaitu Hansip desa,
mengaktifkan siskamling, dan menerapkan hukum adat maupun hukum
positif maka ganguan ketertiban umum dapat ditekan menjadi sekecil
mungkin.
c. Data Perangkat Desa
Nama Kuwu dan Pamong Desa Langut
No Nama Jabatan
1. H. Juju Juberudin, ST Kuwu
2. Zainal Abidin, SE Sekretaris Desa
3. Subhan Tata Usaha
4. Udi Suhandi Bendahawan Desa
5. Fathur rohman Kliwon
6. Fahrurrozy Lurah
7. Fathuri, Spd.I Lebe
8. Masja Raksabumi
9. Abd. Hanan Modin
10. Sumardi Kasatgas
11. Warga Kasatgas
12 Carmin Kasatgas
13 Faizin Hansip
14 Junedi Hansip
d. Sumber dan Jumlah Anggaran
Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa tidak
dicantumkan. Tetapi untuk kegiatan sosialisai Ketertiban Umum
dicantumkan, Mengingat permasalahan tersebut sifatnya lokal maka
Pemerintah desa hanya membantu seadanya dalam penyediaan
Anggaran Dana untuk program tersebut. Anggaran tersebut mengikuti
dengan melihat kejadian yang ada.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
e. Penanggulangan dan Kendalanya
Penanggulangan ketertiban umum sering kali mendapat hambatan,
disini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan proses mendamaikan
perselisihan warga sering kali pihak Pelaksana mendapat kecaman
maupun yang lainya. Namun dalam hal ini tidak menjadi permasalahan
yang berarti bagi tim tersebut.
Kendala yang ada biasanya dalam teknis menyelesaikan sengketa
warga. Karena keterbatasan Tim pelaksana dan apabila terjadi
permasalahan yang serius koordinasi dengan pihak Muspika
Kecamatan.
f. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
Dalam menyelenggarakan Ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa
Kemamang selalu berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan Balen.
Terutama untuk Babinsa dan Babinkamtibmas.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
BAB VI
PENUTUP
Dengan disusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) Desa Langut Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ini
diharapkan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Langut
atas dasar musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPM,
RT/RW serta seluruh stakeholder yang ada di Desa Langut dapat menjadi
dasar bagi tercapainya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang
mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Semoga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Desa
Langut Kecamatan Lohbener Tahun 2013 ini dapat dijadikan bahan kajian
untuk pelaksanaan tugas yang akan datang.
Kuwu Langut,
H. JUJU JUBERUDIN, ST
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
BERITA ACARA
RAPAT PARIPURNA BPD
Pada hari ini Senin tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu
Empat Belas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Langut, bertempat
di Aula Kantor Desa Langut BPD telah mengadakan Rapat Paripurna Badan
Permusyawaratan Desa dengan agenda :
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa
T.A. 2013
Rapat dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota BPD (Daftar Hadir
terlampir). Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai
pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :
Menyetujui :
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa
T.A. 2013
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Langut
ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Langut, 06 Januari 2013
Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,
H. SHONADI
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013
DAFTAR HADIR
Agenda Rapat : Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa
Hari, tanggal : Senin, 06-01-2013
Waktu : Pukul 09.00 s.d. 11.00 Wib
Tempat : Aula Kantot Desa Langut
NO N A M A JABATAN TANDA
TANGAN
1. H. SHONADI Ketua
2. SUWARJO Wakil Ketua
3. RUMSIAH Sekretaris
4. CASLIKIN Bendahara
5. ATO KARNOTO Anggota
6. SANAJI Anggota
7. WARNADI Anggota
8. SAKIM Anggota
9. NANANG MAHBUBI Anggota
10 MUJAHIDIN Anggota
11 TEGUH DEDE PRAYOGI Anggota
Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,
H. SHONADI
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013