LKPD Kepahiyang 2009
-
Upload
usman-yasin -
Category
Documents
-
view
555 -
download
18
Transcript of LKPD Kepahiyang 2009
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN ANGGARAN 2009
DI
KEPAHIANG
Nomor : 10/LK/XVIII.BKL/07/2010
Tanggal : 9 Juli 2010
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.16 Bengkulu, Telp (0736) 349255, Fax. (0736) 349348
Bengkulu, 23 Juli 2010
Nomor : 197/S/XVIII.BKL/07/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2009
Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang
di
Kepahiang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2009, yang meliputi Neraca per
31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan
Keuangan Pemerintah Pemerintah Kepahiang Tahun 2009 dan 2008 bebas dari salah saji yang
material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2009 dan 2008, dan
realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Bupati
Kepahiang bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan
Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan,
BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh Pemerintah
Kabupaten Kepahiang. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI Tahun 2007.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat
perhatian yaitu diantaranya:
1. Bukti-bukti pertanggungjawaban belanja untuk keperluan operasional/rutin dan bantuan keuangan
pada Sekretariat Daerah sebesar Rp25.927.134.870,00 belum diverifikasi dan disahkan
2. Seluruh partai politik belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan
keuangan sebesar Rp501.090.033,00 kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang
3. Sebagian besar SKPD tidak menyelenggarakan administrasi dan opname fisik persediaan,
sehingga saldo persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.386.047.538,00
belum dapat diyakini kewajarannya
4. Penyajian nilai Investasi Dana Bergulir sebesar Rp1.241.967.871,00 tidak mencerminkan nilai
bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)
5. Pengendalian atas mekanisme mutasi aset tetap masih lemah, sehingga asersi pengungkapan dan
penyajian atas mutasi aset TA 2009 sebesar Rp777.510.977.603,70 tidak bisa diyakini
kewajarannya.
6. Terjadi ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 sebesar
Rp898.378.614,38 yang meliputi sisa UP sebesar Rp579.501.013,28, Pajak Pb1 sebesar
Rp85.314.087,27, PPh dan PPN sebesar Rp233.563.513,83
7. Realisasi Belanja Barang dan Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah sebesar Rp3.987.145.586,00
belum dapat dipertanggungjawabkan dan di antaranya sebesar Rp1.105.919.400,00 digunakan
untuk tujuan yang bukan peruntukannya/fiktif serta Belanja Bantuan Keuangan sebesar
Rp79.234.000,00 fiktif
8. Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD sebesar Rp254.900.000,00 diduga fiktif
9. Volume hasil pengadaan alat laboratorium multimedia bahasa di Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga kurang dari volume kontrak sebesar Rp77.572.512,00
10. Pemutusan kontrak pembangunan Puskesmas Renah Kurung di Air Les tidak ditindaklanjuti
dengan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp32.425.000,00
11. Pengguna Anggaran tidak tegas untuk melakukan pemutusan kontrak pembangunan pembangkit
listrik tenaga mikro hidro yang tidak dapat diselesaikan, sehingga jaminan pelaksanaan sebesar
Rp16.010.000,00 tidak dapat dicairkan
12. Terdapat keterlambatan pada beberapa paket pekerjaan yang belum dikenakan sanksi denda
keterlambatan sebesar Rp77.475.516,00
Kami persilahkan Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang menelaah hasil pemeriksaan lengkap
terlampir dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan,
Ade Iwan Ruswana, SE. MM. Ak.
NIP. 19680706 199003 1 003
Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;
4. Kepala Ditama Revbang BPK RI, di Jakarta;
5. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.16, Padang Harapan, Bengkulu, Telp (0736) 343233, Fax. (0736) 349348
Bengkulu, 23 Juli 2010
Nomor : 198/S/XVIII.BKL/07/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2009
Yth.
Bupati Kepahiang
di
Kepahiang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2009, yang meliputi Neraca per
31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan
Keuangan Pemerintah Pemerintah Kepahiang Tahun 2009 bebas dari salah saji yang material dan
secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2009 dan 2008, dan realisasi anggaran
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Bupati Kepahiang
bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem
Pengendalian Intern yang memadai dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK
RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh Pemerintah
Kabupaten Kepahiang. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI Tahun 2007.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat
perhatian yaitu diantaranya:
1. Bukti-bukti pertanggungjawaban belanja untuk keperluan operasional/rutin dan bantuan keuangan
pada Sekretariat Daerah sebesar Rp25.927.134.870,00 belum diverifikasi dan disahkan
2. Seluruh partai politik belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan
keuangan sebesar Rp501.090.033,00 kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang
3. Sebagian besar SKPD tidak menyelenggarakan administrasi dan opname fisik persediaan,
sehingga saldo persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.386.047.538,00
belum dapat diyakini kewajarannya
4. Penyajian nilai Investasi Dana Bergulir sebesar Rp1.241.967.871,00 tidak mencerminkan nilai
bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)
5. Pengendalian atas mekanisme mutasi aset tetap masih lemah, sehingga asersi pengungkapan dan
penyajian atas mutasi aset TA 2009 sebesar Rp777.510.977.603,70 tidak bisa diyakini
kewajarannya.
6. Terjadi ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 sebesar
Rp898.378.614,38 yang meliputi sisa UP sebesar Rp579.501.013,28, Pajak Pb1 sebesar
Rp85.314.087,27, PPh dan PPN sebesar Rp233.563.513,83
7. Realisasi Belanja Barang dan Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah sebesar Rp3.987.145.586,00
belum dapat dipertanggungjawabkan dan di antaranya sebesar Rp1.105.919.400,00 digunakan
untuk tujuan yang bukan peruntukannya/fiktif serta Belanja Bantuan Keuangan sebesar
Rp79.234.000,00 fiktif
8. Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD sebesar Rp254.900.000,00 diduga fiktif
9. Volume hasil pengadaan alat laboratorium multimedia bahasa di Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga kurang dari volume kontrak sebesar Rp77.572.512,00
10. Pemutusan kontrak pembangunan Puskesmas Renah Kurung di Air Les tidak ditindaklanjuti
dengan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp32.425.000,00
11. Pengguna Anggaran tidak tegas untuk melakukan pemutusan kontrak pembangunan pembangkit
listrik tenaga mikro hidro yang tidak dapat diselesaikan, sehingga jaminan pelaksanaan sebesar
Rp16.010.000,00 tidak dapat dicairkan
12. Terdapat keterlambatan pada beberapa paket pekerjaan yang belum dikenakan sanksi denda
keterlambatan sebesar Rp77.475.516,00
Sehubungan hal tersebut, BPK RI mengharapkan Bupati Kepahiang agar menindaklanjuti
rekomendasi BPK RI yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyampaikannya kepada
BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ade Iwan Ruswana, SE. MM. Ak.
NIP. 19680706 199003 1 003
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN ANGGARAN 2009
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009
terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut:
1. Laporan I: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2009
Laporan I berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009; (b) Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan; dan (c) Gambaran
Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran
pemeriksaan, standar pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan,objek
pemeriksaan dan kendala pemeriksaan.
2. Laporan II: Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Dalam Rangka Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009
Laporan II berisi: (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern; (b) Gambaran Umum
Pengendalian Intern; (c) Tindak lanjut temuan pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun-tahun
sebelumnya; dan (d) Temuan pemeriksaan atas Pengendalian Intern.
3. Laporan III: Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Kepahiang Tahun Anggaran 2009
Laporan III berisi: (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; (b) Tindak lanjut temuan pemeriksaan Kepatuhan Tahun-tahun sebelumnya;
dan (c) Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
LAPORAN I
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN ANGGARAN 2009
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 1
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca
Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan
pemeriksaan yang dilakukan.
Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melakukan penyesuaian atas Neraca per 31 Desember 2008
dan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir pada tanggal tersebut, sehingga nilai aset menjadi
sebesar Rp637.566.261.075,18 dari semula sebesar Rp637.178.693.026,53, dan SiLPA menjadi
sebesar Rp51.018.898.706,04 dari semula sebesar Rp59.758.036.548,58 yang diterapkan untuk
penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008. BPK RI masih menemukan kesalahan –
kesalahan penjumlahan dan ketidakkonsistenan dalam pencatatan dan pelaporan akun – akun yang
disajikan kembali tersebut, diantaranya yaitu: 1) terjadi kesalahan penghitungan SiLPA pada Laporan
Arus Kas yang seharusnya sebesar Rp58.969.818.206,04 dilaporkan sebesar Rp51.018.898.706,04,
2) terdapat perbedaan antara realisasi belanja modal yang disampaikan dalam LRA sebesar
Rp195.447.615.468,70 dengan pengungkapan akun tersebut dalam CaLK sebesar
Rp186.584.098.140,70, dan pelaporan arus kas keluar untuk Aktivitas Investasi Non Keuangan pada
Laporan Arus Kas sebesar Rp187.496.695.968,70. BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur
pemeriksaan untuk menelusuri kewajaran penyajian saldo-saldo akun tersebut.
Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 5.2.B atas Laporan Keuangan Tahun 2009, Pemkab
Kepahiang telah menyajikan realisasi belanja daerah sebesar Rp396.252.714.846,00. BPK RI
menemukan kelemahan-kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengganggu kewajaran penyajian realisasi belanja daerah TA 2009,
diantaranya :1) bukti-bukti pertanggungjawaban belanja untuk keperluan operasional/rutin dan
bantuan keuangan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp25.927.134.870,00 belum diverifikasi dan
disahkan, dan 2) Realisasi belanja barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah sebesar
Rp3.987.145.586,00 belum didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban.
Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 5.1.A.2 atas Laporan Keuangan Tahun 2009, Pemkab
Kepahiang menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 sebesar
Rp5.188.174.376,11. Dari jumlah tersebut, diantaranya merupakan sisa Kas di Bendahara Pengeluaran
Sekretariat Daerah sebesar Rp 3.213.739.204,11 yang meliputi sisa Kas di Bendahara Pengeluaran
pos bantuan sosial sebesar Rp350.345.500,00 dan sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pos rutin dan
pos bantuan keuangan sebesar Rp 2.863.393.704,11. Berdasarkan catatan pembukuan sisa Kas di
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 2
Bendahara Pengeluaran pos rutin per 31 Desember 2009 seharusnya sebesar Rp3.234.541.891,00,
sedangkan sisa kas yang senyatanya tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember
2009 adalah sebesar Rp298.648,00. BPK RI tidak dapat menelusuri sisa kas di Bendahara Pengeluaran
tersebut yang tersedia di Brankas per 31 Desember 2009, karena pengendalian atas pencatatan,
pelaporan, dan pendokumentasian bukti – bukti pertanggungjawaban yang sangat lemah. Dengan
demikian, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 sebesar Rp5.188.174.376,11
tidak dapat diyakini kewajarannya.
Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 5.1.A.8. atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Kepahiang Tahun 2009, saldo aset tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp777.510.977.603,70.
Pengendalian atas pencatatan dan pelaporan aset tetap masih lemah, diantaranya 1) Pemerintah
Kabupaten Kepahiang belum memiliki bukti-bukti yang menunjukkan rincian seluruh aset tetap per
31 Desember 2009, baik per SKPD maupun per jenis asset; 2) Sebagian besar SKPD belum
menyelenggarakan administrasi dan melaporkan aset tetap sebagai dasar penyusunan neraca, termasuk
belum memiliki Kartu Inventaris Barang (KIB) yang telah disesuaikan (update) dengan saldo aset
tetap per 31 Desember 2009; dan 3) Pencatatan dan pelaporan mutasi aset tetap masih dilakukan
secara terpusat oleh Bagian Keuangan dengan cara menambahkan saldo awal aset tetap dengan
realisasi belanja modal pada TA berjalan, tanpa melalui proses rekonsiliasi dengan masing-masing
SKPD. Dengan demikian, BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk menelusuri
kewajaran penyajian aset tetap per 31 Desember 2009.
Karena hal-hal yang diuraikan dalam paragraf di atas, BPK tidak dapat menerapkan prosedur
pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas akun belanja daerah, kas di bendahara
pengeluaran, dan aset tetap, lingkup pemeriksaan BPK RI tidak cukup memungkinkan BPK RI
memberikan pendapat, dan BPK RI tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Kepahiang Tahun 2009 dan 2008.
Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan
sistem pengendalian intern kami sajikan pada laporan tersendiri yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan ini.
Bengkulu, 9 Juli 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bengkulu
Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Ade Iwan Ruswana, SE, MM, Ak.
Akuntan, Register Negara No. D-17.331
3
Laporan Keuangan Pokok
1. Neraca
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
NERACA
Per 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam rupiah)
Uraian Catatan 31 Desember 2009 31 Desember 2008
(Disajikan Kembali)
ASET
ASET LANCAR
Kas 19.837.664.226,37 51.018.898.706,04
Kas di Kas Daerah 5.1.A.1 14.649.489.850,26 43.901.208.662,83
Kas di Bendahara Pengeluaran 5.1.A.2 5.188.174.376,11 7.117.690.043,21
Investasi Jangka Pendek
- -
Piutang 5.1.A.3 44.601.780,00 2.837.218.068,44
Piutang lain-lain 5.1.A.4 562.256.934,96 -
Persediaan 5.1.A.5 1.386.047.538,00 1.187.542.342,00
Jumlah Aset Lancar
21.830.570.479,33 55.043.659.116,48
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen-Dana Bergulir 5.1.A.6 1.241.967.871,00 690.600.000,00
Investasi Permanen 5.1.A.7 9.990.000.000,00 9.990.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang 11.231.967.871,00 10.680.600.000,00
ASET TETAP 5.1.A.8
Tanah 5.1.A.8.a 58.016.203.300,00 39.944.877.600,00
Peralatan dan Mesin 5.1.A.8.b 104.156.758.058,00 102.919.812.728,70
Gedung dan Bangunan 5.1.A.8.c 231.956.007.609,00 151.686.943.946,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.1.A.8.d 297.311.400.370,00 253.872.735.179,00
Aset Tetap Lainnya 5.1.A.8.e 84.786.024.746,70 15.148.426.600,00
Konstruksi dalam Pengerjaan 5.1.A.8.f 1.284.583.520,00 8.064.699.180,00
Akumulasi Penyusutan - -
Jumlah Aset Tetap 777.510.977.603,70 571.637.495.233,70
DANA CADANGAN
Dana Cadangan - -
Jumlah Dana Cadangan - -
ASET LAINNYA 5.1.A.9
Tagihan Penjualan Angsuran - -
Tagihan TP/TGR 5.1.A.9.a 204.506.725,00 204.506.725,00
Kemitraan dengan pihak ketiga - -
Aset tidak berwujud - -
Aset lain-lain - -
Jumlah Aset Lainnya 204.506.725,00 204.506.725,00
JUMLAH ASET
810.778.022.679,03 637.566.261.075,18
4
Uraian Catatan 31 Desember 2009 31 Desember 2008
(Disajikan Kembali)
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang PFK 5.1.B.1 429.788.455,00 -
Utang Bunga - -
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - -
Pendapatan diterima di muka - -
Utang Jangka Pendek Lainnnya 5.1.B.2 273.491.054,00 -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
703.279.509,00 -
Kewajiban Jangka Panjang
Utang Dalam Negeri
- -
Utang Luar Negeri
- -
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
- -
Jumlah Kewajiban
703.279.509,00 -
EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar 5.1.C.1
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 19.407.875.771,37 51.018.898.706,04
Cadangan Piutang 606.858.714,96 2.837.218.068,44
Cadangan Persediaan 1.386.047.538,00 1.187.542.342,00
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran
Utang Jangka Pendek (273.491.054,00) -
Pendapatan yang ditangguhkan - -
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 21.127.290.970,33 55.043.659.116,48
Ekuitas Dana Investasi 5.1.C.2
Diinvestasikan dalam Investasi Jk Panjang 11.231.967.871,00 10.680.600.000,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 777.510.977.603,70 571.637.495.233,70
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 204.506.725,00 204.506.725,00
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
utang jangka panjang - -
Jumlah Ekuitas Dana Investasi
788.947.452.199,70 582.522.601.958,70
Ekuitas Dana Cadangan 5.1.C.3
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
- -
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan
- -
Jumlah Ekuitas Dana
810.074.743.170,03 637.566.261.075,18
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 810.778.022.679,03 637.566.261.075,18
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.
Kepahiang, 9 Juli 2010
5
2. Laporan Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk tahun yang berakhir s.d 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam rupiah)
Uraian Catatan Anggaran 2009 Realisasi 2009 % Realisasi 2008
(disajikan kembali)
PENDAPATAN 5.2.A
PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.2.A.1 13.342.932.359,48 11.943.947.476,50 89,52 9.376.460.097,25
Pendapatan Pajak Daerah 5.2.A.1.a 1.122.500.000,00 1.625.940.245,43 144,85 1.258.401.462,00
Pendapatan Retribusi Daerah 5.2.A.1.b 5.018.731.255,00 4.137.432.855,90 82,44 2.437.943.225,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.2.A.1.c 2.645.201.104,48 2.585.701.104,48 97,75 1.183.812.109,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah 5.2.A.1.2 4.556.500.000,00 3.594.873.270,69 78,90 4.496.303.301,25
PENDAPATAN TRANSFER
313.372.883.521,02 301.156.127.034,83 96,10 300.801.219.779,58
Transfer Pemerintah Pusat -
Dana Perimbangan 304.424.810.615,00 293.821.163.123,00 96,52 294.320.158.764,00
Dana Bagi Hasil Pajak 5.2.A.2.a 30.596.190.462,00 19.986.069.072,00 65,32 20.126.067.651,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
(Sumber Daya Alam) 5.2.A.2.b 647.220.153,00 660.069.051,00 101,99 663.503.113,00
Dana Alokasi Umum 5.2.A.2.c 215.420.400.000,00 215.415.025.000,00 100,00 214.515.588.000,00
Dana Alokasi Khusus 5.2.A.2.d 57.761.000.000,00 57.760.000.000,00 100,00 59.015.000.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi
8.948.072.906,02 7.334.963.911,83 81,97 6.481.061.015,58
Dana Bagi Hasil Pajak 5.2.A.2.3 8.948.072.906,02 7.334.963.911,83 81,97 6.481.061.015,58
LAIN-LAIN PENDAPATAN
YANG SAH 5.2.A.3. 47.814.717.000,00 51.541.617.400,00 107,79 26.171.451.000,00
Pendapatan Hibah
- - - -
Pendapatan Dana Darurat
- - - 7.000.000.000,00
Dana Penyesuaian
47.814.717.000,00 51.541.617.400,00 107,79 19.171.451.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
374.530.532.880,50 364.641.691.911,33 97,36 336.349.130.876,83
BELANJA 5.2.B
BELANJA OPERASI 5.2.B.1 233.362.073.211,89 218.054.450.155,00 93,44 169.716.780.694,30
Belanja Pegawai
123.168.578.003,29 118.305.397.779,00 96,05 104.523.407.837,00
Belanja Barang
94.653.995.208,60 86.358.292.433,00 91,24 53.444.925.557,30
Belanja Hibah
5.507.000.000,00 4.346.199.500,00 78,92 96.600.000,00
Belanja Bantuan Sosial
965.000.000,00 897.993.443,00 93,06 4.614.042.300,00
Belanja Bantuan Keuangan
9.067.500.000,00 8.146.567.000,00 89,84 7.037.805.000,00
BELANJA MODAL 5.2.B.2 191.537.358.375,00 178.123.264.691,00 93,00 195.447.615.468,70
Belanja Tanah
9.062.650.300,00 1.427.568.500,00 15,75 -
Belanja Peralatan dan Mesin
23.014.448.725,00 22.271.144.025,00 96,77 -
Belanja Gedung dan Bangunan
43.840.736.883,37 41.709.898.712,00 95,14 -
Belanja Jalan, Jembatan, Irigasi dan
Jaringan 64.660.073.135,00 61.862.355.918,00 95,67 -
6
Uraian Catatan Anggaran 2009 Realisasi 2009 % Realisasi 2008
(disajikan kembali)
Belanja Aset Tetap Lainnya
50.959.449.331,63 50.852.297.536,00 99,79 -
Belanja Aset Lainnya
- - - -
BELANJA TIDAK TERDUGA 5.2.B.3 650.000.000,00 75.000.000,00 11,54 600.000,00
Belanja Tidak Terduga
650.000.000,00 75.000.000,00 11,54 600.000,00
JUMLAH BELANJA
425.549.431.586,89 396.252.714.846,00 93,12 365.164.996.163,00
TRANSFER
Bagi Hasil Pajak
- -
Bagi Hasil Retribusi
- -
JUMLAH TRANSFER/BAGI
HASIL KE DESA - - - -
SURPLUS/(DEFISIT) 5.2.B.4 (51.018.898.706,39) (31.611.022.934,67) 61,96 (28.815.865.286,17)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH 5.2.C.1
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) 51.018.898.706,04 51.018.898.706,04 100,00 82.934.763.992,21
Pencairan Dana Cadangan
- - -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan - - -
Penerimaan Pinjaman Daerah
- - -
Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah - - -
Penerimaan Piutang Daerah
- - -
Jumlah
51.018.898.706,04 51.018.898.706,04 100,00 82.934.763.992,21
PENGELUARAN DAERAH 5.2.C.2
Pembentukan Dana Cadangan - - -
Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah - -
3.100.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang - -
-
Pemberian Pinjaman Daerah - -
-
Jumlah - -
3.100.000.000,00
Pembiayaan Neto 51.018.898.706,04 51.018.898.706,04 100,00 79.834.763.992,21
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) (0,35) 19.407.875.771,37 51.018.898.706,04
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.
Kepahiang, 9 Juli 2010
7
3. Laporan Arus Kas
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir s.d 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam rupiah)
URAIAN Catatan 2009 2008
(disajikan kembali)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Kas Masuk 5.3.1.a
Pajak Daerah 1.625.940.245,43 1.258.401.462,00
Retribusi daerah 4.137.432.855,90 2.437.943.225,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan 2.585.701.104,48 1.183.812.109,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.576.823.270,69 4.496.303.301,25
Dana Bagi Hasil Pajak 19.986.069.072,00 20.126.067.651,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya
Alam) 660.069.051,00 663.503.113,00
Dana Alokasi Umum 215.415.025.000,00 214.515.588.000,00
Dana Alokasi Khusus 57.760.000.000,00 59.015.000.000,00
Hibah - -
Dana Penyesuaian 51.541.617.400,00 19.171.451.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya 7.334.963.911,83 6.481.061.015,58
Dana Darurat - 7.000.000.000,00
Pendapatan Lainnya -
Jumlah Arus Kas Masuk 364.623.641.911,33 336.349.130.876,83
Arus Kas Keluar 5.3.1.b
Belanja Pegawai 118.305.397.779,00 104.523.407.837,00
Belanja Barang dan Jasa 86.358.292.433,00 53.444.925.557,30
Belanja Hibah 4.346.199.500,00 96.600.000,00
Belanja Bantuan Sosial 897.993.443,00 4.614.042.300,00
Belanja Bagi Hasil kepada
Prov/Kab./Kota/Pemerintah Desa
-
Belanja Bantuan Keuangan 8.146.567.000,00 7.037.805.000,00
Belanja Tidak Terduga 75.000.000,00 600.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar 218.129.450.155,00 169.717.380.694,30
Arus Kas Bersih dan Aktivitas Operasi 146.494.191.756,33 166.631.750.182,53
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
NON KEUANGAN
Arus Kas Masuk 5.3.2.a
Pendapatan Penjualan atas Tanah - -
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin - -
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan
Bangunan 18.050.000,00 -
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan
Jaringan - -
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya - -
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya - -
8
URAIAN Catatan 2009 2008
(disajikan kembali)
Jumlah Arus Kas Masuk 18.050.000,00 -
Arus Kas Keluar 5.3.2.b
Belanja Tanah 1.427.568.500,00 825.416.600,00
Belanja Peralatan dan Mesin 22.271.144.025,00 39.677.292.190,70
Belanja Gedung dan Bangunan 41.709.898.712,00 49.160.096.666,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 61.862.355.918,00 75.949.730.832,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 50.852.297.536,00 13.553.238.500,00
Belanja Aset lainnya - 8.330.921.180,00
Jumlah Arus Kas Keluar 178.123.264.691,00 187.496.695.968,70
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non
keuangan
(178.105.214.691,00)
(187.496.695.968,70)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 5.3.3
Arus Kas Masuk
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi - -
Jumlah Arus Kas Masuk - -
Arus Kas Keluar
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah - 3.100.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar - 3.100.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan - (3.100.000.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON
ANGGARAN
5.3.4
Arus Kas Masuk
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 29.463.347.344,00 -
Jumlah Arus Kas Masuk 29.463.347.344,00 -
Arus Kas Keluar
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 29.033.558.889,00 -
Jumlah Arus Kas Keluar 29.033.558.889,00 -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 429.788.455,00 -
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama
periode
(31.181.234.479,67)
(23.964.945.786,17)
Saldo Awal Kas 51.018.898.706,00 82.934.763.992,21
Saldo Akhir Kas 19.837.664.226,33 51.018.898.706,04
Terdiri dari:
Kas di Kas Daerah 14.649.489.850,26 43.901.208.662,83
Kas di Bendahara Pengeluaran 5.188.174.376,11 7.117.690.043,21
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini
Kepahiang, 9 Juli 2010
9
4. Catatan atas Laporan Keuangan
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2009
I. PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Secara umum Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:
a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai
seluruh pengeluaran.
b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan
alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan
dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang,
termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
a. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286)
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355)
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437)
10
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503)
h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576)
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II Perekonomian Kabupaten Kepahiang, kebijakan keuangan dan pencapaian target
kinerja APBD
2.1 Perekonomian Kabupaten Kepahiang
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan keuangan
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
stándar akuntansi pemerintahan
11
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.3 Penjelasan Komponen Laporan Arus Kas.
5.4 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbal sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya
dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis
akrual.
Bab VI Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan
Bab VII Penutup
12
II. PEREKONOMIAN KABUPATEN KEPAHIANG, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1 Perekonomian Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kepahiang terletak di perbukitan memiliki iklim yang sejuk. Suhu udara maksimum di
Kabupaten Kepahiang mencapai 310C dan suhu udara minimum mencapai 18,1
0C sedangkan
rata-rata suhu udara 23,30C. Dengan batas wilayah Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi, dan
Kecamatan PUT (Kabupaten Rejang Lebong);
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung (Kabupaten Bengkulu
Tengah);
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang (Kabupaten Kepahiang);
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati (Kabupaten Bengkulu Tengah) dan
Kecamatan Bermani Ulu (Kab. Rejang Lebong).
Kabupaten Kepahiang mempunyai luas 66.480 Ha dan terdiri dari 8 Kecamatan. Kecamatan yang
paling luas adalah Kecamatan Bermani Ilir dengan luas 16.386 Ha atau 24,65 % dari total
keseluruhan Kabupaten Kepahiang, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Merigi
dengan luas 2.417 Ha atau 3,64 % dari total luas Kabupaten Kepahiang. Kecamatan Kepahiang
dengan luas 7190 Ha atau 10,82 %, Kecamatan Tebat Karai dengan luas 7.686 Ha atau 11,56 %,
Kecamatan Ujan Mas dengan luas 9.305 Ha atau 14 %. Kecamatan Muara Kemumu dengan luas
9.504 Ha atau 14,30 %, Kecamatan seberang Musi dengan luas 7.663 Ha atau 11,53 % dan
Kecamatan Kabawetan dengan luas 6.329 Ha atau 9,52 %. Ibukota Kabupaten Kepahiang terletak
di Kecamatan Kepahiang.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2008 (berdasarkan
angka sementara Bappeda) sebesar 1.258.642 atau lebih besar 14,28% dari tahun 2007 yaitu
sebesar 1.101.967. Hal ini menandai bahwa pada saat terjadinya krisis dunia di Kabupaten
Kepahiang masih terdapat kenaikan angka PDRB yang cukup signifikan.
Perekonomian dominan yang terdapat di Kabupaten Kepahiang pada sektor pertanian, pada
umumnya penduduk Kabupaten Kepahiang bermata pencaharian sebagai petani terutama tanaman
kopi, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang nomor 21 tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD) Kabupaten Kepahiang 2006-2010, salah satu
upaya pengembangan perekonomian daerah dengan mengembangkan sektor unggulan yang dapat
menarik investor lokal/asing, beberapa sektor unggulan yang dapat dikembangkan, antara lain:
Sektor Pertanian, terutama untuk pengembangan komuditas unggulan yang memiliki jumlah
dan nilai produksi tinggi dengan skala pemasaran regional dan ekspor.
Sektor Industri Manufaktur, terutama industri yang menjadikan pertanian sebagai bahan baku
produksinya (Agro-base Industri).
Sektor Pertambangan, dengan mengandalkan non migas yang masih cukup banyak terkandung
di beberapa wilayah Kabupaten Kepahiang.
Sektor Jasa, yang meliputi kebutuhan jasa pelayanan (angkutan, konsultasi, perbankan) yang
mendukung bagi kegiatan pertanian, industri dan pertambangan yang berkembang serta sektor
pariwisata yang sangat potensial.
13
Adapun permasalahan perekonomian yang timbul di Kabupaten Kepahiang, antara lain:
a. Masih tingginya angka penduduk miskin (36,11%).
b. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi.
c. Kondisi dan struktur perekonomian yang belum cukup mendukung untuk mencapai
pertumbuhan perekonomian yang tinggi.
d. Terbatasnya sumber dana dan belum termanfaatnya sumber daya alam secara optimal.
e. Produktivitas dan mutu produk pertanian masih relatif rendah.
f. Peningktatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan belum merata.
2.2 Kebijakan Keuangan
1. Strategi Peningkatan Pendapatan.
Strategi serta kebijakan Anggaran tahun anggaran 2009 yang diterapkan dalam rangka
peningkatan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:
a. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan serta sistem operasional pemungutan
pendapatan asli daerah
b. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi serta ekstensifikasi sumber
PAD yang potensial.
c. Pengembangan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan instansi
vertikal dalam penyelenggaraan pemungutan
d. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah untuk dapat meningkatkan kontribusi pendapatan
daerah.
e. Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain.
Sementara kebijakan Anggaran tahun anggaran 2009 yang diterapkan dalam rangka
peningkatan pendapatan yang bersumber dari dana transfer adalah sebagai berikut:
a. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri (PPh. Pasal 21) dan BPHTB
b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam dan instrumen yang dijadikan dasar
perhitungan dana perimbangan.
c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi
2. Kebijakan Efisiensi Belanja
Kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009
adalah APBD disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang merupakan
penjabaran strategi dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Daerah. KUA tahun 2009 adalah sebagai berikut:
a. Penentuan prioritas belanja langsung dihitung berdasarkan fungsi sesuai dengan misi
didalam renstra Pemerintah Kabupaten Kepahiang, serta anggaran belanja yang
direncanakan oleh setiap pengguna anggaran (SKPD).
b. Pengalokasian belanja tidak langsung dalam tahun 2009 difokuskan pada belanja aparatur
14
dengan memperhatikan formasi pegawai baru, kenaikan gaji dan tunjangan kesejahteraan
bagi PNS serta belanja untuk mendukung operasional satuan kerja perangkat daerah secara
efektif dan efisien sehingga mampu menyelenggarakan organisasi dengan baik dan
memanfaatkan fasilitas kegiatan pembangunan secara maksimal.
c. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan kepada desa, dengan pola bantuan
keuangan kepada pemerintah desa yang alokasi dan pengaturannya mengacu pada
peraturan yang berlaku.
d. Pengalokasian belanja langsung (pembangunan) Kabupaten Kepahiang dalam tahun 2009
diarahkan untuk membiayai program terkait dengan akselerasi percepatan pencapaian visi
dan misi serta kegiatan pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan
prioritas yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kinerja
penyelenggara pemerintah.
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja APBD dicerminkan melalui indikator
keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan
pemerintahan daerah. Indikator yang hendak dicapai dalam tahun 2009, sebagai berikut:
No Prioritas Program/Kegiatan Indikator kinerja sasaran
Program/kegiatan
Anggaran
(Rp)
1 Program Kesehatan Meningkatnya kesehatan
masyarakat yang dinilai
dengan peningkatan AHH
23.507.151.176,00
2 Program Pendidikan Meningkatnya kecerdasan
masyarakat yang dinilai
dengan peningkatan angka
melek huruf dan indeks rata-
rata lama sekolah
102.671.892.251,46
3 Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan/Jembatan yang berfungsi
dengan baik
24.968.983.892,00
4 Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Areal persawahan yang dapat
terairi dan dapat berfungsi
dengan baik
12.972.990.920,00
15
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Secara singkat anggaran dan realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Kepahiang Tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut:
No Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 PENDAPATAN 374.530.532.880,50 364.641.691.911,33 97,36
Pendapatan Asli Daerah 13.342.932.359,48 11.943.947.476,50 89,52
Pendapatan Transfer 313.372.883.521,02 301.156.127.034,83 96,10
Lain-lain Pendapatan Yang sah 47.814.717.000,00 51.541.617.400,00 107,79
2 BELANJA 425.549.431.586,89 396.252.714.846,00 93,12
Belanja Operasi 233.362.073.211,89 218.054.450.115,00 93,44
Belanja Modal 191.537.358.375,83 178.123.264.691,00 93,00
Belanja Tidak Terduga 650.000.000,00 75.000.000,00 11,54
Belanja Transfer 0,00 0,00 -
Surplus (defisit) (51.018.898.706,39) (31.611.022.934,67) 61,96
3 PEMBIAYAAN 51.018.898.706,04 51.018.898.706,04 100,00
Penerimaan Daerah 51.018.898.706.04 51.018.898.706,04 100,00
Pengeluaran daerah 0,00 0,00 -
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) (0,35) 19.407.875.771,37
Dari tabel di atas terlihat bahwa dari target pendapatan sebesar Rp374.530.532.880,50 bisa
dicapai sebesar Rp364.641.691.911,33 atau sebesar 97,36%. Dari sisi Belanja, dari rencana
anggaran belanja sebesar Rp425.549.431.586,89 terpakai (dibelanjakan) sebesar
Rp396.252.714.846,00 atau sebesar 93,12%.
Dengan capaian angka-angka di atas, Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada akhir tahun
anggaran 2009 (tanggal 31 Desember 2009) memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)
sebesar Rp19.407.875.771,37.
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan
a. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam pencapaian target
pendapatan yang telah ditetapkan adalah pada pos pendapatan asli daerah.
b. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam pencapaian target belanja
yang telah ditetapkan salah satu sebabnya adalah terlambatnya pengesahan APBD Kabupaten
Kepahiang pada tahun anggaran 2009.
16
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas pelaporan dan entitas akuntansi keuangan daerah.
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan
pengguna anggaran/pengguna barang oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Kantor Pemerintahan (Kantor Bupati) Kabupaten Kepahiang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang
Curup, Desa Kelobak. Telp (0732) 392895, Kode Pos 39172. Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kepahiang pada tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut:
NO NAMA SKPD
1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
2 DINAS KESEHATAN
3 R S U D KAB. KEPAHIANG
4 DINAS PEKERJAAN UMUM
5 BAPPEDA
6 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
7 KANTOR KEBERSIHAN PERTAMANAN & PEMAKAMAN
8 DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL
9 DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
10 DINAS KOPERASI DAN UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
11 KANTOR KESBANG LINMAS
12 KANTOR SATPOL PP
13 DPRD
14 BUPATI DAN WAKIL BUPATI
15 SEKRETARIAT DAERAH
16 SEKRETARIAT DPRD
17 INSPEKTORAT
18 DINAS PENDAPATAN DAERAH
19 BKD, PENDIDIKAN & PELATIHAN
20 KANTOR BPM, PP DAN KB
21 KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH
22 DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
23 DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN
24 BP4K
25 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
26 DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN SDM
27 DINAS BUDPARHUB
28 KEC. KEPAHIANG
29 KEC. UJAN MAS
30 KEC. BERMANI ILIR
31 KEC. TEBAT KARAI
32 KEC. KABAWETAN
33 KEC. MERIGI
34 KEC. MUARA KEMUMU
17
NO NAMA SKPD
35 KEC. SEBERANG MUSI
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang,
adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan
pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja dan
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.
Pemerintah Kabupaten Kepahiang menggunakan istilah sisa (lebih/kurang) pembiayaan anggaran
untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi
penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat
pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau
dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos
dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kabupaten
Kepahiang, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsional, pihak yang memberi atau
berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat.
POS-POS NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
a. kas dan setara kas;
b. investasi jangka pendek;
c. piutang pajak dan bukan pajak;
d. persediaan;
e. investasi jangka panjang;
f. aset tetap;
g. kewajiban jangka pendek;
h. kewajiban jangka panjang;
i. ekuitas dana.
18
Aset Lancar
Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual
atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar
jika:
a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu
12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
b. berupa kas dan setara kas.
Aset lancar meliputi:
1.1 Kas dan setara Kas
Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah
Kabupaten Kepahiang yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk
oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang sesuai ketentuan yang berlaku.
Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus
dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir
tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal neraca.
1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Sisa Uang Persediaan)
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di bank) yang
belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai akhir tahun anggaran
berjalan.
Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa Kas yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan
atas penerimaan daerah sampai akhir tahun anggaran berjalan.
1.3 Investasi Jangka Pendek
Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan (dikonversi)
menjadi Kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat
menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
c) Berisiko rendah.
Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang
secara otomatis (revolving deposits);
b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat
Bank Indonesia (SBI).
Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas
pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.
19
Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka
pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi
investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang
timbul dalam rangka perolehan tersebut.
Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi
dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset
lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka
pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Hasil investasi yang diperoleh dari
investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai
(cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.
Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena
peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek
diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan
dalam laporan realisasi anggaran.
1.4 Piutang
Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas
dalam satu periode akuntansi Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran,
piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang lain-lain. Piutang diakui pada akhir
periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah
diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai nominal.
1.5 Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Persediaan
mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya
barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti
komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan
dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Persediaan diakui
pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai
nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya
berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi
fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan
dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan
sebagai persediaan.
Persediaan disajikan sebesar:
(a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
(b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
(c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
20
Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua
belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu
permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah
investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa
ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak
berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan,
dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau
menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila
memenuhi salah satu kriteria:
a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan
datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak
termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi
pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).
Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui
pembelian, pembangunan,donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.
Klasifikasi Aset Tetap
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas
operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:
(a) Tanah;
(b) Peralatan dan Mesin;
(c) Gedung dan Bangunan;
(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
(e) Aset Tetap Lainnya; dan
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan.
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh untuk dipakai dalam
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan
seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan dalam
kondisi siap dipakai.
21
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok
aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan
namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
Kriteria Aset Tetap
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
(a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
(c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
(d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
(e) Memenuhi ketentuan batas nilai materialitas
Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu
entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik
langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat
berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila
entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.
Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut.
Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
Pengukuran Aset tetap
Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran
dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset
yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat
diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku,
tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Tujuan utama dari perolehan
aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya
dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih
dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih
adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus
diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka
aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut
telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama
pemilik sebelumnya.
22
Penilaian aset tetap
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan
biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan
dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang
terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor
dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan
dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-
masing aset yang bersangkutan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau
pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu
diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset
yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang
ditransfer/diserahkan.
Donasi
Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat
perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap
ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya
untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap
tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara
hukum, seperti adanya akta hibah.
Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan
dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta
membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan persyaratan kewajibannya
kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut
harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap
memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan
pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan
realisasi anggaran.
Pengeluaran Modal (Capital Expenditure)
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau
yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi dalam nilai aset yang
bersangkutan.
Dalam hal tambahan pengeluaran untuk suatu aset tetap tidak memenuhi kriteria tersebut, maka
pengeluaran tersebut tidak dapat dikapitalisir ke dalam nilai aset tetap melainkan diakui sebagai
belanja yang mengurangi nilai aset bersih Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
23
Penyusutan Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum menerapkan ketentuan penyusutan aset tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 tentang
Akuntansi Aset Tetap, paragraf 53 sampai dengan paragraf 57.
Aset Bersejarah
Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya,
lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen,
tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Aset
bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset
bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja
tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung
untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode
berjalan.
Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap
yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya
sesuai dengan nilai tercatatnya.
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,
irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan sampai dengan akhir tahun (per tanggal
31 Desember) belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan
suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu
periode akuntansi.
Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah
pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan
perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Setiap
entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang
diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan.
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan
sebagai kewajiban jangka panjang.
24
Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar.
Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai
merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak
ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun
kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan jika :
(a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka
panjang; dan
(c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing),
atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan
keuangan disetujui.
Tunggakan Kewajiban
Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah
Kabupaten Kepahiang tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai
jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal
pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran
kepada kreditur. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Kepahiang harus
disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan
Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
Restrukturisasi Utang
Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak
restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah
nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah
pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi
ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari
pos kewajiban yang terkait.
Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan
dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat
jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat
menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam
persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga
efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat
restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang
yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran
kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.
25
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu Ekuitas Dana Lancar,
ekuitas dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.
Ekuitas dana lancar adalah selisih antara asset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas
dana lancar antara lain berupa sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih, cadangan
piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka
panjang.
Ekuitas dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi
jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan
tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja,
transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan
dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas
dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber
daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam
periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi
Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan
dan penggunaan sumber daya ekonomi:
(a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
(b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
(c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
(a) Pendapatan
(b) Belanja
(c) Transfer
(d) Surplus atau defisit
(e) Penerimaan pembiayaan
(f) Pengeluaran pembiayaan
(g) Pembiayaan neto; dan
26
(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
Pendapatan
Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.
Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana
perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan dana
bagi hasil dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran). Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada
peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan
umum daerah.
Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada
periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang
pendapatan pada periode yang sama.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana
lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
Belanja
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran
melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal
badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang
mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah.
Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk
melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan dalam dua kelompok yakni
Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tak Langsung merupakan belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja Tak Langsung terdiri atas:
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan Sosial
6. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
8. Belanja Tak Terduga.
27
Belanja pegawai dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam
bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan
pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas
kewajiban pokok utang (Principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek,
jangka menengah, dan jangka panjang.
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh
masyarakat banyak.
Belanja hibah sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk
uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, dan
kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial
kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan
partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta
memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah desa atau
pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan
keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintahan desa, dan kepada pemerintah
daerah lainnya.
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatiya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja Langsung terdiri atas:
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
Belanja Pegawai kelompok Belanja Langsung digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah
dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan
program dan kegiatan pada pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa berupa belanja barang
pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,
cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,
28
sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya,
pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah
tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan
barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintahan.
Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen
anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada
periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.
Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam
pendapatan lain-lain.
Surplus/Defisit
Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit
adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih
lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos
Surplus/Defisit.
Pembiayaan
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun
pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus
anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi.
Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok
pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah
Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.
Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran)
Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang
diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana
Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran
pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah
selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan
dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
29
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan
Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum memiliki Kebijakan Akuntansi. Karena Pemerintah
Kabupaten Kepahiang belum memiliki Kebijakan Akuntansi, maka Penyusunan Laporan
Keuangan tahun 2009 oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengacu kepada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan praktik akuntansi keuangan daerah yang berlaku umum.
30
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 PENJELASAN POS-POS NERACA.
Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada
tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2009 nilai aset
sebesar Rp810.778.022.679,03 kewajiban sebesar Rp703.279.509 dan ekuitas dana sebesar
Rp810.074.743.170,03 Penjelasan atas pos-pos neraca diuraikan sebagai berikut:
A. NERACA
1 Kas di Kas Daerah Rp 14.649.489.850,26
Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Kepahiang per
31 Desember 2009 di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dengan Nomor Rekening
01.01.00002.2
2 3 2 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 5.188.174.376,11
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang
sampai tanggal 31 Desember 2009 tidak dibelanjakan dan masih di bendahara
pengeluaran/belum disetor ke kas daerah. Jumlah di atas merupakan Kas di Bendahara
Pengeluaran sebesar Rp5.188.174.376,11 dan sudah termasuk hutang pajak sebesar
Rp429.788.455,00 pada bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah.Hutang pajak ini timbul
karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 pajak yang dipungut belum disetor ke
kas negara. Rincian masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 1.
3. 3 4 3 2 Piutang Rp 44.601.780,00
Piutang ini terdiri atas piutang pajak dan piutang retribusi.Penetapan nilai piutang ini
menggunakan metode inventori dengan meminta data dari SKPD yang mengelola
pendapatan.
Nilai piutang merupakan piutang berdasarkan administrasi di Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang mengelola Pendapatan yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT)
namun sampai dengan 31 Desember 2009 belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut:
NO Uraian Saldo Keterangan
31-Des-09
1 Piutang Pajak Reklame Papan 6.934.780,00 Dispenda
2 Piutang Pajak Reklame Kain 4.495.000,00 Dispenda
3 Piutang Pajak Sarang Burung Walet 7.900.000,00 Dispenda
4 Piutang Pajak Hiburan Pagelaran musik 2.100.000,00 Dispenda
5 Piutang Pajak Hiburan Balap Kendaraan
Bermotor
2.000.000,00 Dispenda
6 Piutang Retribusi Pasar Kepahiang 21.172.000,00 Dispenda
Jumlah 44.601.780,00
Rincian lebih lanjut dilihat pada lampiran 2.
4. 3 4 3 2 Piutang Lain-lain Rp 562.256.934,96
Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2009 sebesar Rp562.256.934,96 dengan rincian
sebagai berikut:
31
No Uraian 31-Des-09 Keterangan
1 Piutang Askeskin 33.844.750,00 RSUD
2 Piutang Jasa Giro 15.669.122,00 Sekretariat Daerah
3 Piutang Deviden (tahun 2006) 7.596.366,96 Sekretariat Daerah
4 Piutang Obat-Obatan Askes 505.146.696,00 RSUD
Jumlah 562.256.934,96
Dari 4 (empat) jenis piutang lain-lain 3 jenis piutang merupakan saldo tahun sebelumnya
yang sampai akhir tahun anggaran 2009 belum ada mutasinya, sedangkan piutang obat-
obatan askes merupakan piutang dari RSUD Kepahaiang yang timbul pada akhir tahun
2009.
5 Persediaan Rp 1.386.047.538,00
Nilai persediaan di atas merupakan nilai persediaan hasil opname fisik yang dilakukan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai
berikut:
No Uraian Jumlah
(Rp)
1 Alat Tulis Kantor 7.001.150,00
2 Barang Cetakan 669.303.500,00
3 Obat-obatan 709.742.888,00
4 Lainnya 0,00
Jumlah 1.386.047.538,00
Rincian nilai persediaan pada setiap SKPD bisa dilihat pada lampiran 4.
6 4 3 2 Investasi Nonpermanen Rp 1.241.967.871,00
Investasi Nonpermanen merupakan dana yang disediakan Pemerintah Kabupaten
Kepahiang kepada masyarakat dengan harapan bisa meningkatkan usaha masyarakat dan
secara berkesinambungan akan diberikan kepada masyarakat/kelompok usaha lain secara
bergilir. Kegiatan ini dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan.
7 7 4 3 2 Investasi Permanen Rp 9.990.000.000,00
Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Kepahiang
yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam bentuk penyertaan modal
pada perusahaan-perusahaan milik daerah maupun perusahaan lain yang bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan.
Jumlah penyertaan modal Pemda Kepahiang sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar
Rp9.990.000.000,00 dalam bentuk saham pada Bank Bengkulu. Nilai ini sama dengan nilai
buku tahun sebelumnya.
8. 4 3 2 Aset Tetap Rp 777.510.977.603,70
4 3 2 a. Tanah Rp 58.016.203.300,00
Nilai tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp58.016.203.300,00 dengan rincian sebagai
berikut:
1) Koreksi saldo tanah per 01 Januari 2009.
32
Saldo tanah per 01 Januari 2009 merupakan hasil koreksi atas saldo per 31 Desember
2008 (Audited) berdasarkan hasil penilaian aset (apraisal) dan mutasi aset dari
belanja modal tahun 2007 dan 2008, sebagai berikut:
- Saldo Tanah per 31 Desember 2008 (Audited) 39.944.877.600,00
- Koreksi berdasarkan data apraisal dan
penambahan aset tahun 2007 dan 2008
16.643.757.200,00
- Saldo Tanah per 1 Januari 2009 56.588.634.800,00
2) Saldo tanah per 31 Desember 2009.
Berdasarkan saldo Tanah per 01 Januari 2009 dan mutasi aset tetap tanah selama
tahun 2009, maka saldo Tanah per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:
No
Uraian
Saldo
01 Januari 2009
Mutasi 2009 Saldo
31-Des-09
Debet Kredit
1 Tanah 56.588.634.800,00 1.427.568.500,00 0,00 58.016.203.300,00
Dalam tahun anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten Kepahiang menambah aset
tanah sebesar Rp1.427.568.500,00.
3 2 b. Peralatan dan Mesin Rp 104.156.758.058,00
Nilai peralatan dan mesin sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2009 yang
merupakan gabungan / reklasifikasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut:
1) Koreksi saldo Peralaan dan Mesin per 01 Januari 2009.
Saldo peralatan dan mesin per 01 Januari 2009 merupakan hasil koreksi atas saldo
per 31 Desember 2008 (Audited) berdasarkan hasil penilaian aset (apraisal) dan
mutasi aset dari belanja modal tahun 2007 dan 2008, sebagai berikut:
- Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2008
(Audited)
102.919.812.728,70
- Koreksi berdasarkan data apraisal dan
penambahan aset tahun 2007 dan 2008
(21.034.198.695,70)
- Saldo Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2009 81.885.614.033,00
2) Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2009.
Berdasarkan saldo per 01 Januari 2009 dan mutasi aset tetap peralatan dan mesin
selama tahun 2009, maka saldo per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:
NO URAIAN Saldo 01 Januari
2009
Mutasi Tahun 2009 Saldo 31 Desember
2009 Debet Kredit
1 Alat-alat Besar 40.500.000,00
40.500.000,00
2 Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
6.347.403.000,00
6.347.403.000,00
3 Alat-alat Bengkel dan
alat ukur 2.100.000,00
2.100.000,00
4
Alat-alat Pengolahan
Pertanian dan
peternakan
249.750.000,00
249.750.000,00
5 Peralatan Kantor 1.257.295.000,00
1.257.295.000,00
6 Perlengkapan Kantor 699.969.500,00
33
NO URAIAN Saldo 01 Januari
2009
Mutasi Tahun 2009 Saldo 31 Desember
2009 Debet Kredit
699.969.500,00
7 Komputer 2.537.049.325,00
2.537.049.325,00
8 Meubelair 4.386.301.900,00
4.386.301.900,00
9 Peralatan Dapur 29.365.000,00
29.365.000,00
10 Penghias Ruangan
Rumah Tangga 123.425.000,00
123.425.000,00
11 Alat-alat Studio dan
Komunikasi 206.090.000,00
206.090.000,00
12 Alat -alat Komunikasi 179.915.300,00
179.915.300,00
13 Alat-alat Ukur 178.100.000,00
178.100.000,00
14 Alat-alat Kedokteran 5.045.830.000,00
5.045.830.000,00
15 Alat-alat
Laboratorium 983.200.000,00
983.200.000,00
16 Alat-alat Persenjataan/Keaman
an
4.850.000,00
4.850.000,00
Jumlah 81.885.614.033,00 22.271.144.025,00 - 104.156.758.058,00
Selama tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Kepahiang menambah aset jenis
peralatan dan mesin sebesar Rp22.271.144.025,00.
4 3 2 c. Gedung dan Bangunan Rp 231.956.007.609,00
Nilai Gedung dan Bangunan sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2009
yang merupakan gabungan/reklasifikasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut:
1) Koreksi saldo Gedung dan Bangunan per 01 Januari 2009.
Saldo Gedung dan Bangunan per 01 Januari 2009 merupakan hasil koreksi atas saldo
per 31 Desember 2008 (Audited) berdasarkan hasil penilaian aset (apraisal) dan
mutasi aset dari belanja modal tahun 2007 dan 2008, sebagai berikut:
- Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember
2008 (Audited)
151.686.943.946,00
- Koreksi berdasarkan data apraisal dan
penambahan aset tahun 2007 dan 2008
2.514.726.486,00
- Saldo Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2009 154.201.670.432,00
2) Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2009.
Berdasarkan saldo per 01 Januari 2009 dan mutasi aset tetap gedung dan bangunan
selama tahun 2009, maka saldo per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:
NO URAIAN Saldo 01 Januari
2009
Mutasi Tahun 2009 Saldo Per 31
Desember 2009 Debet Kredit
1 Bangunan
Gedung
78.942.920.697,00 1.188.583.520,00 77.754. 337.177,00
2 Bangunan Monumen
- - -
Jumlah 154.201.670.432,00 78.942.920.697,00 1.188.583.520,00 231.956.007.609,00
Selama tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Kepahiang menambah aset jenis gedung
dan bangunan (mutasi debet) sebesar Rp78.942.920.697,00 dengan rincian sebagai
berikut:
34
1. Belanja Modal Tahun 2009 : 41.709.898.712,00
2. Reklasifikasi KDP Tahun 2008 : 7.594.945.980,00
3. Reklasifikasi Belanja Material atas
Rehabilitasi Bangunan SD/SMP DAK
(Tahun 2009 dianggarkan di Barang dan
Jasa)
: 29.638.076.005,00
Jumlah 78.942.920.697,00
Mutasi kredit atas aset ini merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar
Rp1.188.583.520,00 atas pekerjaan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum.
d. Jalan, Irigasi dan Bangunan Rp 297.311.400.370,00
Nilai Jalan, Irigasi dan jaringan sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember
2009 yang merupakan gabungan/reklasifikasi aset tetap dengan rincian sebagai
berikut: 1) Koreksi saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 01 Januari 2009.
Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 01 Januari 2009 merupakan hasil koreksi atas
saldo per 31 Desember 2008 (Audited) berdasarkan hasil penilaian aset (apraisal)
dan mutasi aset dari belanja modal tahun 2007 dan 2008, sebagai berikut:
- Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember
2008 (Audited)
253.872.735.179,00
- Koreksi berdasarkan data apraisal dan
penambahan aset tahun 2007 dan 2008
(18.797.443.927,00)
- Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 1 Januari
2009 235.075.291.252,00
2) Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2009.
Berdasarkan saldo per 01 Januari 2009 dan mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan
Jaringan selama tahun 2009, maka saldo per 31 Desember 2009 adalah sebagai
berikut:
NO URAIAN Saldo 01 Januari
2009
Mutasi Tahun 2009 Saldo Per 31
Desember 2009 Debet Kredit
1 Jalan 40.720.557.813,00 40.720.557.813,00
2 Jembatan 748.864.800,00
748.864.800,00
3 Jaringan Air 19.838.873.730,00 19.838.873.730,00
4 Penerangan Jalan, Taman
dan Hutan
Kota
46.750.000,00
46.750.000,00
5 Instalasi
Listrik dan
Telepon 977.062.775,00 96.000.000,00 881.062.775,00
Jumlah 235.075.291.252,00 62.332.109.118,00 96.000.000,00 297.311.400.370,00
Selama tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Kepahiang menambah aset jenis jalan,
irigasi dan jaringan (mutasi debet) sebesar Rp62.332.109.118,00 dengan rincian
sebagai berikut:
1. Belanja Modal Tahun 2009 : 61.862.355.918,00
2. Reklasifikasi KDP Tahun 2008 : 469.753.200,00
Jumlah : 62.332.109.118,00
et setiap jenis pada setiap SKPD bisa dilihat pada lampiran 5 sampai dengan
35
Mutasi Kredit sebesar Rp96.000.000,00 merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan
tahun 2009 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan.
4 3 2 e. Aset Tetap Lainnya Rp 84.786.024.746,70
Nilai Aset tetap lainnya sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2009 yang
merupakan gabungan/reklasifikasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut:
1) Koreksi saldo Aset Tetap Lainnya per 01 Januari 2009.
Saldo Aset Tetap lainnya per 01 Januari 2009 merupakan hasil koreksi atas saldo per
31 Desember 2008 (Audited) berdasarkan hasil penilaian aset (apraisal) dan mutasi
aset dari belanja modal tahun 2007 dan 2008, sebagai berikut:
- Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2008
(Audited)
15.148.426.600,00
- Koreksi berdasarkan data apraisal dan
penambahan aset tahun 2007 dan 2008
18.785.300.610,70
- Saldo Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2009 33.933.727.210,70
2) Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2009.
Berdasarkan saldo per 01 Januari 2009 dan mutasi aset tetap lainnya selama tahun
2009, maka saldo per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:
NO URAIAN Saldo 01 Januari
2009
Mutasi Tahun 2009 Saldo 31 Desember
2009 Debet Kredit
1 Buku dan
Kepustakaan
49.818.588.536,00 49.818.588.536,00
2 Barang Bercorak
Kesenian,
Kebudayaan
44.600.000,00 44.600.000,00
3 Hewan/Ternak
dan Tanaman
989.109.000,00 989.109.000,00
Jumlah 33.933.727.210,70 50.852.297.536,00 - 84.786.024.746,70
Selama tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Kepahiang menambah aset jenis aset
tetap lainnya (mutasi debet) sebesar Rp50.852.297.536,00.
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 1,284.583.520,00
Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan dan pada tanggal laporan belum selesai seluruhnya (belum diakui
selesai). Selama tahun anggaran 2009 terdapat pekerjaan yang masuk kategori
konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp1.284.583.520,00 yang berupa pekerjaan
bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.188.583.520,00 dan pekerjaan
instalasi listrik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan sebesar Rp96.000.000,00.
Rincian as
lampiran 10.
9. Aset Lainnya Rp 204.506.725,00
a. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) Rp 204.506.725,00
36
Nilai ini merupakan tuntutan perbendaharaan terhadap kerugian keuangan daerah per
31 Desember 2008. Sampai dengan terbitnya laporan keuangan ini belum ada data
rekonsiliasi atas kepastian tindak lanjut nilai TP/ TGR ini. Perlu kami sampaikan selama
tahun anggaran 2009 terdapat pendapatan atas TP/TGR sebesar Rp1.238.127.522,60
tapi belum ada informasi atas pelunasan TP/TGR sebesar Rp204.506.725,00.
B. KEWAJIBAN
1. 4 3 2 Utang PFK Rp 429.788.455,00
Utang PFK merupakan utang pajak yang sudah dipungut selama tahun anggaran 2009
namun sampai dengan 31 Desember 2009 belum disetor ke kas negara, yang terjadi pada
bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar
Rp429.788.455,00 dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Jumlah Keterangan
1 PPN 237.262.796,00 Sekretariat Daerah
2 PPh Pasal 21,22 dan 23 72.562.521,00 Sekretariat Daerah
3 PBn 119.963.138,00 Sekretariat Daerah
Jumlah 429.788.455,00
2. 4 3 2 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp 273.491.054,00
Utang jangka pendek lainnya merupakan utang per 31 Desember 2009 atas tagihan listrik,
tagihan air, tagihan telepon dan obat-obatan, dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Jumlah Keterangan
1 Tagihan Rek. Listrik 133.984.794,00
2 Tagihan Rek. Telpon 1.034.310,00
3 Tagihan Rek. Air 115.800,00
4 Tagihan Lainnya (Obat-obatan) 138.356.150,00 RSUD
Jumlah 273.491.054,00
Rincian masing-masing SKPD pada lampiran 11.
C. EKUITAS DANA
1. 4 3 2 Ekuitas dana Lancar Rp 21.127.290.970,33
Ekuitas dana lancar sebesar di atas merupakan selisih antara aset lancar dengan dana yang
harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, yaitu:
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 19.407.875.771,37
Cadangan Piutang Rp 606.858.714,96
Cadangan Persediaan Rp 1.386.047.538,00
Dana yang Disediakan utk Pembayaran Utang
Jangka Pendek
Rp
(273.491.054,00)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar Rp 21.127.290.970,33
37
2. 4 3 2 Ekuitas Dana Investasi Rp 788.947.452.199,70
Ekuitas dana investasi sebesar di atas merupakan selisih antara aset tetap dan investasi
jangka panjang dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka
panjang, yaitu:
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp 11.231.967.871,00
Diinvestasikan Dalam Asset Tetap Rp 777.510.977.603,70
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp 204.506.725,00
Dana Yang disediakan utk Pembayaran Utang
Jangka Panjang
Rp 0,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi Rp 788.947.452.199,70
3. 4 3 2 Ekuitas Dana Cadangan Rp 0,00
Ekuitas dana cadangan merupakan ekuitas dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan
untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan dana yang besar yang tidak bisa didanai
oleh dalam satu tahun anggaran. Saldo ekuitas dana cadangan per 31 Desember 2009
adalah Rp0,00.
5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
A. PENDAPATAN
Pendapatan tahun anggaran 2009 dianggarkan sebesar Rp374.530.532.880,50 dengan realisasi
sebesar Rp364.641.691.911,33 atau 97,36% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah Rp 11.943.947.476,50
4 3 2 a. Pajak Daerah Rp 1.625.940.245,43
Pajak Daerah dianggarkan sebesar 1.122.500.000dengan realisasi Rp1.625.940.245,43atau
144,85% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:
No. Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 Pajak Hotel 7.500.000,00 8.038.000,00 107,17
2 Pajak Restoran 50.400.000,00 83.648.375,00 165,97
3 Pajak Hiburan 5.000.000,00 900.000,00 18,00
4 Pajak Reklame 27.600.000,00 16.170.220,00 58,59
5 Pajak Penerangan Jalan 750.000.000,00 960.205.483,00 128,03
6 Pajak Pengambilan Bahan
Galian Golongan C
250.200.000,00 484.148.167,43 193,50
7 Pajak Parkir 19.800.000,00 19.860.000,00 100,30
8 Pajak Sarang Burung Walet 12.000.000,00 4100.000,00 34,17
9 Pajak daerah Lainnya 0,00 48.870.000,00 -
Jumlah 1.122.500.000,00 1.625.940.245,43 144,85
4 3 2 b. Retribusi Daerah Rp 4.137.432.855,90
Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp5.018.731.255,00 dengan realisasi sebesar
Rp4.137.432.855,90,00 atau 82,44% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:
38
No. Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 Retribusi Jasa Umum 3.755.231.255,00 3.591.042.690,00 95,63
2 Retribusi Jasa Usaha 782.600.000,00 268.900.000,00 34,36
3 Retribusi Perizinan tertentu 480.900.000,00 277.490.165,00 57,70
Jumlah 5.018.731.255,00 4.137.432.855,90 82,44
4 3 2 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
Rp 2.585.701.104,48
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar
Rp2.645.201.104,48 dengan realisasi sebesar Rp2.585.701.104,48 atau 97,75%. Realisasi
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah deviden dari
penyertaan modal di PT Bank Bengkulu, dan bagi laba/kontribusi atas keberadaan
PT Trisula, dan PT Sarana Mandiri Mukti.
4 3 2 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 3.594.873.270,69
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesarRp4.556.500.000,00
dengan realisasi sebesar Rp3.594.873.270,69 atau 78,90% dari anggaran dengan rincian
sebagai berikut:
No. Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang
Tidak Dipisahkan
98.500.000,00 18.050.000,00 18,32
2 Penerimaan Jasa Giro 3.500.000.000,00 1.576.521.577,00 45,04
3 Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) 250.000.000,00 1.238.127.522,60 495,25
4 Pendapatan dari Pengembalian 240.000.000,00 126.593.950,00 52,75
5 Penerimaan Lain 460.500.000,00 635.580.221,09 138,02
6 Sumbangan Dari Pihak Ketiga 7.500.000,00 0,00 -
Jumlah 4.556.500.000,00 3.594.873.270,69 78,90
2. Pendapatan Transfer Rp 301.156.127.034,83
a. Bagi Hasil Pajak Rp 19.986.069.072,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp30.596.190.462,00dengan realisasi
sebesar Rp19.986.069.072,00 atau 65,32% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
No. Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan
Bangunan
27.625.116.450,00 16.622.134.298,00 60,17
2 Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
2.498.667.009,00 2.549.075.679,00 102,02
3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh
21,25/29)
472.407.003,00 814.859.095,00 172,49
Jumlah 30.596.190.462,00 19.986.069.072,00 65,32
b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp 660.069.051,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp647.220.153,00 dengan
realisasi sebesar Rp660.069.051,00 atau 101,99% dari anggaran, dengan rincian sebagai
berikut:
39
No. Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 0,00 0,00 00,00
2 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran
Eksploitasi (Royalti)
12.330.153,00 123.839.700,00 1.004,36
3 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 248.450.000,00 140.570.995,00 56,58
4 Bagi Hasil Pertambangan Umum 386.440.000,00 395.658.356,00 102,39
Jumlah 647.220.153,00 660.069.051,00 101,99
c. Dana Alokasi Umum Rp 215.415.025.000,00
Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp215.420.400.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp215.415.025.000,00 atau 99,998% dari anggaran.
d. Dana Alokasi Khusus Rp 57.760.000.000,00
Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp57.761.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp57.760.000.000,00 atau 99,998% dari anggaran.
e. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Rp 7.334.963.911,83
Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dianggarkan sebesar Rp8.948.072.906,02
dengan realisasi sebesar Rp7.334.963.911,83 atau 81,97% dari anggaran dengan rincian
sebagai berikut:
No. Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan
Bermotor
1.380.799.253,52 1.319.009.141,37 95,53
2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
2.144.058.829,56 1.716.411.956,71 80,05
3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
3.460.662.107,94 3.612.303.427,09 104,38
4 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan
dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
1.962.552.715,00 687.239.386,66 35,02
Jumlah 8.948.072.906,02 7.334.963.911,83 81,97
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 51.541.617.400,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah dianggarkan sebesar Rp47. 814.717.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp51.541.617.400,00 atau 107,79% dari anggaran. Lain-lain Pendapatan
yang sah ini berupa Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat.
B. BELANJA
Belanja Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2009 dianggarkan sebesar
Rp425.549.431.586,89 dengan realisasi sebesar Rp396.252.714.846,00 atau 93,04% dari
anggaran dengan rincian sbb:
1. Belanja Operasi Rp 218.054.450.155,00
Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan
belanja bantuan keuangan. Belanja Operasi tahun 2009 dianggarkan sebesar
Rp233.362.073.211,89 dengan realisasi sebesar Rp218.054.450.155,00 atau 93,44% dari
anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
40
No. Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 Belanja Pegawai 123.168.578.003,29 118.305.397.779,00 96,05
2 Belanja Barang 94.653.995.208,60 86.358.292.433,00 91,20
3 Belanja Hibah 5.507.000.000,00 4.346.199.500,00 78,92
4 Belanja Bantuan Sosial 965.000.000,00 897.993.443,00 93,06
5 Belanja Bantuan Keuangan 9.067.500.000,00 8.146.567.000,00 89,84
Jumlah 233.422.073.211,89 218.109.088.041,00 93,44
2. Belanja Modal Rp 178.123.264.691,00
Belanja modal merupakan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Belanja
Modal tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp191.537.358.375,00 dengan realisasi sebesar
Rp178.123.264.691,00 atau 93,00% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:
No. Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 Belanja Tanah 9.062.650.300,00 1.427.568.500,00 15,75
2 Belanja Peralatan dan Mesin 23.014.448.725,00 22.271.144.025,00 96,77
3 Belanja Bangunan dan Gedung 43.840.736.883,37 41.709.898.712,00 95,14
4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 64.660.073.135,00 61.862.355.918,00 95,67
5 Belanja Aset Tetap Lainnya 50.959.449.331,63 50.852.297.536,00 99,79
Jumlah 191.537.358.375,00 178.123.264.691,00 92,81
3. Belanja Tidak Terduga Rp 75.000.000,00
Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran kas yang dilakukan untuk menanggulangi hal-
hal yang tidak terduga seperti bencana alam. Belanja Tak Terduga tahun 2009 dianggarkan
sebesar Rp650.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau 11,54 % dari
anggaran.
4. Surplus (Defisit) Rp (31.611.022.934,67 )
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun
2009 ditetapkan mengalami defisit sebesar Rp51.018.898.706,39 dengan realisasi mengalami
defisit sebesarRp31. 611.022.934,67.
C. PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Daerah Rp 51.018.898.706,04
Penerimaan pembiayaan tahun 2009sebesar Rp51.018.898.706,04 merupakan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2008.
2. Pengeluaran Daerah Rp 0,00
Tidak terdapat pengeluaran pembiayaan tahun 2009 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
41
5.3 PENJELASAN ATAS KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS
1. Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Rp 146.494.191.756,33
Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan arus kas masuk ke Bendahara Umum Daerah
dan arus kas keluar dari Bendahara Umum Daerah yang berasal dari aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode
akuntansi. Arus kas bersih sebesar di atas merupakan selisih antara arus kas masuk berupa
pendapatan dengan arus kas keluar berupa belanja kecuali belanja modal selama tahun anggaran
2009, dengan uraian sebagai berikut:
a. Arus Kas Masuk
Arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp364.623.641.911,33,00 dengan rincian
sebagai berikut:
Uraian Jumlah
(Rp)
Pendapatan Pajak Daerah 1.625.940.245,43
Hasil Retribusi Daerah 4.137.432.855,90
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.585.701.104,48
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.576.823.270,69
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 20.646.138.123,00
Dana Alokasi Umum 215.415.025.000,00
Dana Alokasi Khusus 57.760.000.000,00
Dana Penyesuaian 51.541.617.400,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 7.334.963.911,83
Jumlah Arus Kas Masuk 364.623.641.911,33
b. Arus Kas Keluar
Arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp218.129.450.155,00 merupakan arus kas
keluar yang digunakan untuk:
Uraian Jumlah
(Rp)
Belanja Pegawai 118.305.397.779,00
Belanja Barang dan Jasa 86.358.292.433,00
Belanja Hibah 4.346.199.500,00
Belanja Bantuan Sosial 897.993.443,00
Belanja Bantuan Keuangan 8.146.567.000,00
Belanja Tidak Terduga 75.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar 218.129.450.155,00
2. Arus kas bersih dari aktivitas Investasi Aset Non
Keuangan
Rp (178.105.214.691,00)
Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan merupakan arus kas masuk ke Bendahara
Umum Daerah dan arus kas keluar dari Bendahara Umum Daerah yang berasal dari aktivitas
penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan
aset nonkeuangan lainnya, dengan uraian sebagai berikut:
42
Uraian Jumlah
(Rp)
Kas Masuk
Penjualan Bahan Bangunan Bekas 18.050.000,00
Jumlah Kas Masuk 18.050.000,00
Arus Kas Keluar
Belanja Tanah 1.427.568.500,00
Belanja Peralatan dan Mesin 22.271.144.025,00
Belanja Gedung dan Bangunan 41.709.898.712,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 61.862.355.918,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 50.852.297.536,00
Jumlah Kas Keluar 178.123.264.691,00
Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (178.105.214.691,00)
3. Arus kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan Rp 0,00
Arus kas dari aktivitas pembiayaan merupakan arus kas masuk ke Bendahara Umum Daerah dan
arus kas keluar dari Bendahara Umum Daerah yang berasal dari aktivitas penerimaan kas yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan
perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan
utang pemerintah sehubungan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.
Selama tahun anggaran 2009, arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp0,00.
4. Arus kas bersih dari Aktivitas Non Anggaran Rp 429.788.455,00
Arus kas dari aktivitas nonanggaran merupakan arus kas yang tidak mempengaruhi anggaran
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah, sebagai berikut:
Uraian Jumlah
(Rp)
Arus Kas Masuk
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 29.463.347.344,00
Arus Kas Keluar
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 29.033.558.889,00
Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan 429.788.455,00
5.4 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan
basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,
untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
Dari laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang ini, perlu
dijelaskan beberapa pos aset dan kewajiban yang menggunakan basis akrual berkaitan dengan
laporan realisasi anggaran yang menggunakan basis kas, yaitu:
a. Piutang
Nilai piutang sebesar Rp 44.601.780,00 dan piutang lain-lain sebesar Rp Rp562.256.934,96,00
menggunakan metode inventori, berdasarkan data SKPD yang mengelola piutang tersebut.
Saldo per 31 Desember 2009 ini berdasarkan saldo 31 Desember 2008 dikurangi dengan
43
pelunasan yang dilakukan oleh wajib pajak/wajib retribusi. Dan pelunasannya dicatat sebagai
penerimaan pendapatan tahun anggaran 2009.
Terdapat tagihan atas deviden Pemerintah Kab. Kepahiang kepada Bank Bengkulu yang
diprediksi sebesar Rp2.573.201.104,48. Tapi nilai ini belum disajikan dalam neraca karena
Bank Bengkulu belum menyampaikan secara resmi nilai deviden kepada Pemerintah
Kabupaten Kepahiang.
b. Persediaan
Nilai persediaan sebesar Rp1.386.047.538,00 merupakan barang habis pakai yang ada di
SKPD per 31 Desember 2009, sesuai data yang diberikan SKPD pada Bagian Verifikasi dan
Akuntansi Bagian Keuangan sekda Kepahiang. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
barang tersebut sudah dicatat sebagai belanja pada tahun 2009.
c. Penyajian Aset
Pemerintah Kabupaten Kepahiang, pada tahun 2006 telah melakukan penilaian aset yang
dilakukan oleh PT Independensia Consultindo Appraisal. Namun hasil penilaian aset tersebut
belum dijadikan sebagai dasar penyajian laporan keuangan pada tahun 2007 dan 2008. Dengan
memperhatikan catatan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang,
penyajian nilai aset pada laporan keuangan tahun anggaran 2009 ini menggunakan nilai aset
hasil penilaian tahun 2006, ditambah mutasi aset tahun 2007 dan 2008 yang bersumber dari
belanja Modal.
d. Built, Operate, and Transfer (BOT).
Dalam rangka memanfaatkan aset sebagai sumber pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten
Kepahiang melakukan kerja sama dengan PT Puncak Mega Lestari dengan nomor kontrak
01/POK/PDK/V.07 tanggal 10 Mei 2007 berupa pembangunan pusat perbelanjaan (shopping
center) dengan jangka waktu pengelolaan selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung mulai
dioperasikannya shopping center. (11 September 2007 sampai dengan 10 September 2037).
e. Penyusutan
Sampai dengan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2009, Pemda Kabupaten
Kepahiang belum menghitung penyusutan aktiva tetap sebagaimana diatur dalam Stándar
Akuntansi Pemerintahan.
f. Kebijakan Akuntansi
Pemerintahan Kabupaten Kepahiang belum memiliki Kebijakan Akuntansi sebagai pedoman
penyajian dan pengakuan unsur-unsur laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana
diamanatkan permendagri 13 tahun 2006. Untuk itu, kebijakan akuntansi yang diuraikanpada
Bab IV Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini, kami sarikan dari pedoman penyusunan
kebijakan akuntansi dari Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam
Negeri.
44
VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
1. Dasar hukum Pembentukan Kabupaten Kepahiang
Pemerintah Kabupaten Kepahiang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang
2. Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun anggaran 2008.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan dengan peraturan daerah:
a. Peraturan daerah No.05 tahun 2009, tanggal 10 Maret 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2009.
b. Peraturan daerah No.09 tahun 2009, tanggal 10 Desember 2009 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2009.
3. Komitmen/kontinjensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca
Terbitnya Permendagri No.13 tahun 2006 dan revisi Permendagri No.59 tahun 2007 yang
menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus
memunculkan kewajiban kepada kepala SKPD untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca,
laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan.
4. Kejadian yang mempunyai dampak sosial
Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak
dilaksanakannya kebijakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah
Daerah Kabupaten Kepahiang.
45
VII. PENUTUP
Pemerintah Kabupaten Kepahiang merupakan Entitas Pelaporan yang menurut peraturan perundang-
undangan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.
Strategi yang diterapkan dalam rangka peningkatan pendapatan adalah dengan peningkatan PAD
ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi
daerah, law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah,
serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektivitas
dan efesiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan
pelayanan dengan biaya murah.
Kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 adalah
APBD disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang merupakan penjabaran strategi
dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah.
Sesuai dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran
a. Pendapatan Daerah 364.641.691.911,33
b. Belanja Daerah 396.252.714.846,00
c. Surplus/ (Defisit ) 31.611.022.934,67
d. Penerimaan Pembiayaan 51.018.898.706,04
e. Pengeluaran Pembiayaan 0,00
f. Pembiayaan Netto 51.018.898.706,04
g. SILPA 19.407.875.771,37
2. Laporan Arus Kas
a. Saldo Awal Kas 51.018.898.706,04
b. Kenaikan Kas Selama Tahun 2009 364.641.691.911,33
c. Penurunan Kas Selama Tahun 2009 396.252.714.846,00
d. Saldo Kas BUD 14.649.489.850,26
e. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 5.188.174.376,11
f. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 0,00
g. Saldo Kas Akhir 19.837.664.226,37
3. Neraca
a. Aktiva 810.778.022.679,03
b. Kewajiban 703.279.509
c. Ekuitas Dana 810.074.743.170,03
Ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa yang akan datang, diantaranya:
1. Program peningkatan kapasitas SDM dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang
memadai,
Kepahiang, 9 Juli 2010
46
2. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam mengelola keuangan,
3. Melengkapi sarana dan prasarana sebagai media/tools dalam mengelola keuangan
Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama untuk
menyelesaikan laporan keuangan ini.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 47
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan
a. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
c. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
d. Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan LKPD TA 2009 adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:
a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures).
c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
d. Efektivitas sistem pengendalian intern.
3. Sasaran Pemeriksaan
Pemeriksaan LKPD TA 2009 meliputi pengujian atas:
a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk
pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya;
b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2008 sesuai dengan SAP;
d. Penyajian saldo akun-akun dalam Neraca per 31 Desember 2009;
e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen
(asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku meliputi:
1) Keberadaan dan keterjadian
Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2009 dan
seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA
TA 2009 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan
bukti – bukti yang memadai.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 48
2) Kelengkapan
Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam Neraca
dan seluruh transaksi penerimaan negara, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama
TA 2009 telah dicatat dalam LRA.
3) Hak dan Kewajiban
Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam Neraca benar-benar dimiliki atau hak dari
pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada
tanggal pelaporan.
4) Penilaian dan Alokasi
Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan
dengan jumlah dan nilai semestinya, diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang
telah ditetapkan, dan merupakan alokasi biaya/anggaran TA 2009.
5) Penyajian dan Pengungkapan
Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan
telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Standar Pemeriksaan
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009
berpedoman pada Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN).
5. Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2009 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut:
a. Perencanaan Pemeriksaan
1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern
Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan hasil
pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan interim, catatan atas laporan keuangan
yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan
atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait.
Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum
pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah,
lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua (2) tingkat vertikal ke
bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap
pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan
signifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu
pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-
faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem
pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif.
2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 49
lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-
temuan pemeriksaan yang berulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau
perkiraan pada Neraca yang diperiksa.
3) Penentuan Tingkat Materialitas
Pertimbangan atas tingkat materialitas meliputi kegiatan: (1) Penetapan Tingkat Materialitas
Perencanaan (Planning Materiality/PM) dan (2) Penetapan Kesalahan tertolerir (Tolerable
Error/TE). PM merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan,
sementara TE merupakan materialitas pada tingkat transaksi akun.
Untuk pemeriksaan LKPD Tahun 2009, PM ditetapkan sebesar 2% dari total realisasi
belanja. Sedangkan TE ditetapkan sebesar 50% dari PM.
4) Penentuan Metode Uji Petik
Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan
memperhatikan beberapa aspek antara lain:
a) Tingkat risiko
Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka sampel
untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun tertentu
mempunyai risiko bawaan (inheren risk) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka
sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar.
b) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel
yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya.
c) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan
transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa dibentuk
dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar.
d) Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar
dari biaya pengujian tersebut.
b. Pelaksanaan Pemeriksaan
1) Pengujian Analitis
Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan (1) Analisa Data,
(2) Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik.
Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk menemukan
hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas
setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta
membantu menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan
pengujian substantif atas transaksi dan saldo.
2) Pengujian Pengendalian
Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap
efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian
intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara
memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara,
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 50
pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan
pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya.
Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan interim, maupun pemeriksaan
laporan keuangan. Pengujian pengendalian secara umum telah dilaksanakan pada saat
pemeriksaan intrim, sementara langkah-langkah pengujian pengendalian per akun atau
transaksi akan dilaksanakan dalam pemeriksaan LKPD ini.
3) Pengujian Substantif atas transaksi dan saldo
Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta
pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan
setelah pemeriksa memperoleh LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi
manajemen atas LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan
kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan.
c. Pelaporan
Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan
dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
Lampiran 1
1 DIKNAS 9.024.887,00 9.024.887,00 -
2 TK. NEGER BERMANI ILIR 150.000,00 150.000,00 -
3 SMP 1 KEPAHAING 40,00 40,00 -
4 SMP 3 UJAN MAS SATU ATAP 374.550,00 374.550,00 -
5 SMP 1 MERIGI 625.120,00 625.120,00 -
6 SMK 1 KEPAHIANG 6.428.112,00 6.428.112,00 -
7 SMK SB M U S I 276.780,00 276.780,00 -
8 DINAS KESEHATAN 50.967.088,00 50.967.088,00 -
9 R S U D 4.153.122,00 4.153.122,00
10 DINAS PEKERJAAN UMUM 40.705.322,00 40.705.322,00
11 BAPPEDA 179.438.554,00 179.438.554,00 -
12 DINAS NAKERTRANS SOS 180.000,00 180.000,00 Sisa UUDP Tahun 2008
13 DINAS KOPERASI & U K M PERINDAG 60.998.760,00 60.998.760,00 -
14 KANTOR KESBANG LINMAS 800,00 800,00 Sisa UUDP Tahun 2008
15 SEKRETARIAT DPRD 1.225.499.500,00 1.225.499.500,00 -
16 SETRETARIAT DAERAH 3.213.739.204,11 350.345.500,00 2.863.393.704,11 Termasuk Sisa UUDP
Tahun 2008 dan Hutang
PFK (Pajak)
17 BAG. KEUANGAN 5.085.000,00 5.085.000,00 -
18 BAG. PEMERINTAHAN UMUM 25.018.000,00 25.018.000,00 -
19 BAG. KESRA 2.329.350,00 2.329.350,00 -
20 BAG. ADM. KEMASYARAKATAN 1.246.000,00 1.246.000,00 -
21 BAG. ORTALA 101.794.500,00 46.200.000,00 55.594.500,00
22 BAG. HUMAS DAN PROTOKOLER 8.909.000,00 8.909.000,00 -
23 BAG. HUKUM DAN PER-UU 900,00 900,00 -
24 INSPEKTORAT 93.464.270,00 93.464.270,00 -
25 KANTOR BPM, PP DAN KB 7.711.500,00 7.711.500,00 -
26 DINAS PERTANIAN & TANAMAN
PANGAN
17.300.955,00 17.300.955,00 -
27 DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN 2.362.985,00 2.362.985,00 -
28 BP4K 12.500.000,00 12.500.000,00 -
29 DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN
SDM
91.639.326,00 91.639.326,00 -
30 DINAS BUDPARHUB 26.250.741,00 26.250.741,00 -
31 KEC. KABAWETAN 10,00 50,00
Jumlah 5.188.174.376,11 2.224.146.968,00 2.964.027.448,11 -
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2009
NO NAMA SKPD JUMLAH
Pengembalian UUDP
s.d 30 Maret 2010
Sisa UUDP yang
harus dikembalikan KETERANGAN
Lampiran 2
N
OUraian Saldo Saldo Keterangan
31-Des-08 Debit Kredit 31-Des-09Piutang Pajak
1 Piutang Pajak Reklame
Papan
- 6.934.780,00 6.934.780,00 Dispenda
2 Piutang Pajak Reklame
Kain
- 4.495.000,00 4.495.000,00 Dispenda
3 Piutang Pajak Sarang
Burung Walet
- 7.900.000,00 7.900.000,00 Dispenda
4 Piutang Pajak Hiburan
Pagelaran musik
- 2.100.000,00 2.100.000,00 Dispenda
5 Piutang Pajak Hiburan
Balap Kendaraan
Bermotor
- 2.000.000,00 2.000.000,00 Dispenda
-
Piutang Retribusi -
1 Retribusi SIOPDA 2.400.000,00 2.400.000,00 - Sekretariat Daerah
2 Piutang Retribusi Pasar
Kepahiang
21.172.000,00 21.172.000,00 Dispenda
Jumlah 2.400.000,00 44.601.780,00 2.400.000,00 44.601.780,00
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PIUTANG
Per 31 Desember 2009
Mutasi
Lampiran 3
NO Uraian Saldo Saldo Keterangan
31-Des-08 Debit Kredit 31-Des-08
1 Piutang Askeskin 33.844.750,00 33.844.750,00 RSUD
2 Piutang Jasa
Giro pada Bank
Bengkulu
15.669.122,00 15.669.122,00 Sekretariat Daerah
3 Piutang Hasil
Perusahaan Milik
daerah (Bank
Bengkulu)
2.573.201.104,48 2.573.201.104,48 - Sekretariat Daerah
4 Piutang Deviden
(tahun 2006)
7.596.366,96 7.596.366,96 Sekretariat Daerah
5 Piutang Obat-
Obatan Askes
505.146.696,00 505.146.696,00 RSUD Kepahiang
Jumlah 2.630.311.343,44 505.146.696,00 2.573.201.104,48 562.256.934,96
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PIUTANG LAIN-LAIN
Per 31 Desember 2009
Mutasi
Lampiran 4
NO NAMA SKPD Alat Tulis
Kantor Barang Cetakan Obat-obatan Jumlah KET
1 DIKNASPORA -
2 DINAS KESEHATAN 466.757.741,00 466.757.741,00
3 R S U D 242.985.147,00 242.985.147,00
4 DINAS PEKERJAAN UMUM -
5 BAPPEDA -
6 BADAN LINGKUNGAN HIDUP -
7 KANTOR KEBERSIHAN PERT.&
PEMAKAMAN
-
8 DINAS KEPENDUDUKAN & CAPIL 622.691.000,00 622.691.000,00
9 DINAS NAKERTRANS SOS -
10 DINAS KOPERASI & U K M PERINDAG -
11 KANTOR KESBANG LINMAS -
12 KANTOR SATPOL PP -
13 SETRETARIAT DAERAH 800.000,00 42.325.000,00 43.125.000,00
14 SEKRETARIAT DPRD -
15 INSPEKTORAT -
16 DINAS PENDAPATAN DAERAH 686.500,00 4.287.500,00 4.974.000,00
17 BKD, PENDIDIKAN & PELATIHAN 1.053.000,00 1.053.000,00
18 KANTOR BPM, PP DAN KB 182.000,00 182.000,00
19 KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP
DAERAH
553.600,00 553.600,00
20 DINAS PERTANIAN & TANAMAN
PANGAN
850.000,00 850.000,00
21 DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN -
22 BP4K 81.000,00 81.000,00
23 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 800.800,00 800.800,00
24 DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN
SDM
-
25 DINAS BUDPARHUB 1.795.000,00 1.795.000,00
26 KEC. KEPAHIANG 199.250,00 199.250,00
27 KEC. UJAN MAS -
28 KEC. BERMANI ILIR -
29 KEC. TEBAT KARAI -
30 KEC. KABAWETAN -
31 KEC. MERIGI -
32 KEC. MUARA KEMUMU -
33 KEC. SEBERANG MUSI -
Jumlah 7.001.150,00 669.303.500,00 709.742.888,00 1.386.047.538,00
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PERSEDIAAN BAHAN HABIS PAKAI
PER 31 DESEMBER 2009
Lampiran 5
Debet Kredit
Tanah 56.588.634.800,00 1.427.568.500,00 - 58.016.203.300,00
1 Tanah 56.588.634.800,00 1.427.568.500,00 58.016.203.300,00
Peralatan dan Mesin 81.885.614.033,00 22.271.144.025,00 104.156.758.058,00
1 Alat-alat Besar 40.500.000,00 40.500.000,00
2 Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 6.347.403.000,00 6.347.403.000,00
3 Alat-alat Angkutan Darat Tidak - -
4 Alat-alat Angkutan Air Bermotor - -
5 Alat-alat Angkutan Air Tidak Bermotor - -
6 Alat-alat Angkutan Udara - -
7 Alat-alat Bengkel dan alat ukur 2.100.000,00 2.100.000,00
8 Alat-alat Pengolahan Pertanian dan
peternakan
249.750.000,00 249.750.000,00
9 Peralatan Kantor 1.257.295.000,00 1.257.295.000,00
10 Perlengkapan Kantor 699.969.500,00 699.969.500,00
11 Komputer 2.537.049.325,00 2.537.049.325,00
12 Meubelair 4.386.301.900,00 4.386.301.900,00
13 Peralatan Dapur 29.365.000,00 29.365.000,00
14 Penghias Ruangan Rumah Tangga 123.425.000,00 123.425.000,00
15 Alat-alat Studio dan Komunikasi 206.090.000,00 206.090.000,00
16 Alat -alat Komunikasi 179.915.300,00 179.915.300,00
17 Alat-alat Ukur 178.100.000,00 178.100.000,00
18 Alat-alat Kedokteran 5.045.830.000,00 5.045.830.000,00
19 Alat-alat Laboratorium 983.200.000,00 983.200.000,00
20 Alat-alat Persenjataan/Keamanan 4.850.000,00 4.850.000,00
Gedung dan Bangunan 154.201.670.432,00 78.942.920.697,00 1.188.583.520,00 231.956.007.609,00
1 Bangunan Gedung 78.942.920.697,00 1.188.583.520,00 77.754.337.177,00
2 Bangunan Monumen - -
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 235.075.291.252,00 62.332.109.118,00 96.000.000,00 297.311.400.370,00
1 Jalan 40.720.557.813,00 40.720.557.813,00
2 Jembatan 748.864.800,00 748.864.800,00
3 Jaringan Air 19.838.873.730,00 19.838.873.730,00
4 Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 46.750.000,00 46.750.000,00
5 Instalasi Listrik dan Telepon 977.062.775,00 96.000.000,00 881.062.775,00
Aset Tetap Lainnya 33.933.727.210,70 50.852.297.536,00 - 84.786.024.746,70
1 Buku dan Kepustakaan 49.818.588.536,00 49.818.588.536,00
2 Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 44.600.000,00 44.600.000,00
3 Hewan/Ternak dan Tanaman 989.109.000,00 989.109.000,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan 8.064.699.180,00 1.284.583.520,00 8.064.699.180,00 1.284.583.520,00
1 Konstruksi Dalam Pengerjaan 8.064.699.180,00 1.284.583.520,00 8.064.699.180,00 1.284.583.520,00
Jumlah 569.749.636.907,70 217.110.623.396,00 9.349.282.700,00 777.510.977.603,70
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DAFTAR AKTIVA TETAP
Per 31 Desember 2009
NO URAIAN
Saldo 1 Januari 2009
(Hasil Apraisal dan
Mutasi tahun 2007 dan
2008)
Mutasi Tahun 2009 Saldo Per 31
Desember 2009
Lampiran 6
NO NAMA SKPD DAN UPTD TANAHPERALATAN DAN
MESIN
BANGUNAN DAN
GEDUNG
JARINGAN, JALAN, &
JEMBATAN
ASET TETAP
LAINNYAJUMLAH
1 DIKNASPORA 26.816.830.000,00 21.866.755.226,00 61.401.699.743,00 321.007.000,00 31.308.957.210,70 141.715.249.179,70
2 DINAS KESEHATAN 2.712.333.000,00 20.676.167.123,00 14.837.420.878,00 0,00 0,00 38.225.921.001,00
3 R S U D 3.600.000.000,00 3.631.861.000,00 5.712.361.300,00 0,00 0,00 12.944.222.300,00
4 DINAS PEKERJAAN UMUM 0,00 607.504.000,00 49.974.045.503,00 226.479.082.931,00 595.270.000,00 277.655.902.434,00
5 BAPPEDA 0,00 537.154.000,00 0,00 0,00 0,00 537.154.000,00
6 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 1.906.102.500,00 746.768.700,00 9.900.000,00 0,00 2.662.771.200,00
7 KANTOR KEBERSIHAN PERT.&
PEMAKAMAN
253.554.000,00 947.211.000,00 83.800.000,00 0,00 0,00 1.284.565.000,00
8 DINAS KEPENDUDUKAN & CAPIL 0,00 814.451.375,00 0,00 10.000.000,00 0,00 824.451.375,00
9 DINAS NAKERTRANS SOS 0,00 218.775.000,00 0,00 0,00 0,00 218.775.000,00
10 DINAS KOPERASI & U K M
PERINDAG
63.000.000,00 655.802.750,00 252.710.000,00 41.315.000,00 0,00 1.012.827.750,00
11 KANTOR KESBANG LINMAS 0,00 23.110.000,00 0,00 770.000,00 0,00 23.880.000,00
12 KANTOR SATPOL PP 0,00 863.112.625,00 0,00 0,00 159.020.000,00 1.022.132.625,00
13 SETRETARIAT DAERAH 17.398.842.200,00 14.298.117.824,00 4.773.644.600,00 1.157.450.000,00 79.325.000,00 37.707.379.624,00
14 SEKRETARIAT DPRD 0,00 3.939.978.000,00 0,00 0,00 98.080.000,00 4.038.058.000,00
15 INSPEKTORAT 0,00 245.006.950,00 0,00 0,00 0,00 245.006.950,00
16 DINAS PENDAPATAN DAERAH 0,00 503.290.000,00 396.150.000,00 0,00 0,00 899.440.000,00
17 BKD, PENDIDIKAN & PELATIHAN 0,00 93.390.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 95.090.000,00
18 KANTOR BPM, PP DAN KB 0,00 354.501.800,00 0,00 0,00 0,00 354.501.800,00
19 KANTOR PERPUSTAKAAN &
ARSIP DAERAH
0,00 347.691.000,00 0,00 0,00 174.250.000,00 521.941.000,00
20 DINAS PERTANIAN & TANAMAN
PANGAN
227.665.000,00 2.240.881.860,00 5.244.810.000,00 1.390.739.320,00 725.475.000,00 9.829.571.180,00
21 DINAS PETERNAKAN &
PERIKANAN
427.142.350,00 1.587.957.450,00 3.245.100.000,00 1.712.537.000,00 0,00 6.972.736.800,00
22 BIPPK 1.097.500.000,00 1.118.413.500,00 710.000.000,00 0,00 0,00 2.925.913.500,00
23 DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
0,00 1.138.724.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 1.156.724.000,00
24 DINAS PERTAMBANGAN ENERGI
DAN SDM
0,00 1.631.312.550,00 0,00 3.609.832.001,00 0,00 5.241.144.551,00
25 DINAS BUDPARHUB 2.273.294.250,00 702.758.200,00 4.075.359.708,00 322.958.000,00 793.350.000,00 8.167.720.158,00
26 KEC. KEPAHIANG 888.494.000,00 142.709.000,00 569.200.000,00 0,00 0,00 1.600.403.000,00
27 KEC. UJAN MAS 69.600.000,00 125.543.000,00 302.800.000,00 0,00 0,00 497.943.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
AKTIVA TETAP
REKAPITULASI DARI APPRAISAL DITAMBAH PEROLEHAN AKTIVA TETAP TAHUN 2007 DAN 2008
28 KEC. BERMANI ILIR 207.900.000,00 22.019.000,00 213.500.000,00 0,00 0,00 443.419.000,00
29 KEC. TEBAT KARAI 340.000.000,00 123.932.000,00 370.700.000,00 0,00 0,00 834.632.000,00
30 KEC. KABAWETAN 0,00 121.350.000,00 0,00 0,00 0,00 121.350.000,00
31 KEC. MERIGI 90.880.000,00 156.396.300,00 589.300.000,00 0,00 0,00 836.576.300,00
32 KEC. MUARA KEMUMU 98.000.000,00 125.285.000,00 593.400.000,00 0,00 0,00 816.685.000,00
33 KEC. SEBERANG MUSI 23.600.000,00 118.350.000,00 108.900.000,00 0,00 0,00 250.850.000,00
JUMLAH 56.588.634.800,00 81.885.614.033,00 154.201.670.432,00 235.075.291.252,00 33.933.727.210,70 561.684.937.727,70
Lampiran 7
No NAMA SKPD TANAHPERALATAN DAN
MESIN
BANGUNAN DAN
GEDUNG
JARINGAN, JALAN,
& JEMBATAN
ASET TETAP
LAINNYAKDP JUMLAH
1 DIKNASPORA - 4.353.550.000,00 3.416.513.000,00 - 49.489.656.736,00 57.259.719.736,00
2 DINAS KESEHATAN - 5.321.631.575,00 11.691.970.057,00 1.491.300,00 - 17.015.092.932,00
3 R S U D - 113.545.000,00 - - - 113.545.000,00
4 DINAS PEKERJAAN UMUM - 194.859.000,00 20.667.644.955,00 55.471.258.143,00 - 76.333.762.098,00
5 BAPPEDA - 452.582.000,00 - 14.971.000,00 - 467.553.000,00
6 BADAN LINGKUNGAN HIDUP - 477.812.400,00 567.349.000,00 - 83.990.000,00 1.129.151.400,00
7 KANTOR KEBERSIHAN PERT.&
PEMAKAMAN
- 172.475.000,00 135.330.000,00 - - 307.805.000,00
8 DINAS KEPENDUDUKAN & CAPIL - 76.140.000,00 - - - 76.140.000,00
9 DINAS NAKERTRANS SOS 899.025.600,00 15.000.000,00 - - - 914.025.600,00
10 DINAS KOPERASI & U K M PERINDAG 528.542.900,00 303.358.750,00 2.257.422.000,00 96.000.000,00 - 3.185.323.650,00
11 KANTOR KESBANG LINMAS - 50.095.000,00 - - - 50.095.000,00
12 KANTOR SATPOL PP - - - - - -
13 SETRETARIAT DAERAH - 8.029.460.500,00 1.261.201.700,00 - 51.046.300,00 9.341.708.500,00
14 SEKRETARIAT DPRD - 244.880.000,00 - 42.973.000,00 5.825.000,00 293.678.000,00
15 INSPEKTORAT - 163.425.500,00 - - 6.600.000,00 170.025.500,00
16 DINAS PENDAPATAN DAERAH - 132.557.300,00 8.465.000,00 - 6.182.000,00 147.204.300,00
17 BKD, PENDIDIKAN & PELATIHAN - 69.500.000,00 - - - 69.500.000,00
18 KANTOR BPM, PP DAN KB - 603.222.000,00 - - - 603.222.000,00
19 KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP
DAERAH
- 89.282.000,00 - - 192.596.000,00 281.878.000,00
20 DINAS PERTANIAN & TANAMAN
PANGAN
- 191.786.000,00 331.386.000,00 5.224.766.000,00 71.155.000,00 5.819.093.000,00
21 DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN - 756.827.000,00 1.183.823.000,00 - 827.782.000,00 2.768.432.000,00
22 BP4K - 83.100.000,00 - - 2.420.000,00 85.520.000,00
23 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - 62.625.000,00 44.850.000,00 142.519.000,00 - 249.994.000,00
24 DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN
SDM
- 20.250.000,00 - 772.827.475,00 - 793.077.475,00
25 DINAS BUDPARHUB - 270.275.000,00 143.944.000,00 95.550.000,00 115.044.500,00 624.813.500,00
26 KEC. KEPAHIANG - 3.500.000,00 3.500.000,00
27 KEC. UJAN MAS 2.000.000,00 2.000.000,00
28 KEC. BERMANI ILIR 1.880.000,00 1.880.000,00
29 KEC. TEBAT KARAI 2.000.000,00 2.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PEROLEHAN AKTIVA TETAP TAHUN ANGGARAN 2009
30 KEC. KABAWETAN 3.670.000,00 3.670.000,00
31 KEC. MERIGI 2.000.000,00 2.000.000,00
32 KEC. MUARA KEMUMU 1.255.000,00 1.255.000,00
33 KEC. SEBERANG MUSI 6.600.000,00 6.600.000,00
JUMLAH 1.427.568.500,00 22.271.144.025,00 41.709.898.712,00 61.862.355.918,00 50.852.297.536,00 - 178.123.264.691,00
Lampiran 8
NAMA SKPD TANAHPERALATAN DAN
MESINBANGUNAN DAN GEDUNG
JARINGAN, JALAN, &
JEMBATAN
ASET TETAP
LAINNYAJUMLAH
1 DIKNASPORA 0,00 4.123.229.350,00 10.454.513.618,00 312.507.000,00 29.791.507.210,70 44.681.757.178,70
2 DINAS KESEHATAN 0,00 11.742.608.350,00 6.115.085.878,00 0,00 0,00 17.857.694.228,00
3 R S U D 0,00 1.156.700.000,00 865.061.300,00 0,00 0,00 2.021.761.300,00
4 DINAS PEKERJAAN UMUM 0,00 57.000.000,00 30.710.480.813,00 73.845.997.739,00 595.270.000,00 105.208.748.552,00
5 BAPPEDA 0,00 124.560.000,00 0,00 0,00 0,00 124.560.000,00
6 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 1.068.328.000,00 324.622.000,00 9.900.000,00 0,00 1.402.850.000,00
7 KANTOR KEBERSIHAN PERT.& PEMAKAMAN 0,00 176.250.000,00 0,00 0,00 0,00 176.250.000,00
8 DINAS KEPENDUDUKAN & CAPIL 0,00 250.320.000,00 0,00 0,00 0,00 250.320.000,00
9 DINAS NAKERTRANS SOS 0,00 19.750.000,00 0,00 0,00 0,00 19.750.000,00
10 DINAS KOPERASI & U K M PERINDAG 0,00 75.401.750,00 98.610.000,00 0,00 0,00 174.011.750,00
11 KANTOR KESBANG LINMAS 0,00 13.010.000,00 0,00 0,00 0,00 13.010.000,00
12 KANTOR SATPOL PP 0,00 28.140.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00 33.040.000,00
13 SETRETARIAT DAERAH 182.880.200,00 6.412.840.500,00 0,00 0,00 26.325.000,00 6.622.045.700,00
14 SEKRETARIAT DPRD 0,00 1.409.150.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 1.437.150.000,00
15 INSPEKTORAT 0,00 13.555.950,00 0,00 0,00 0,00 13.555.950,00
16 DINAS PENDAPATAN DAERAH 0,00 129.175.000,00 396.150.000,00 0,00 0,00 525.325.000,00
17 BKD, PENDIDIKAN & PELATIHAN 0,00 93.390.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 95.090.000,00
18 KANTOR BPM, PP DAN KB 0,00 72.961.800,00 0,00 0,00 0,00 72.961.800,00
19 KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00 83.250.000,00 105.750.000,00
20 DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN 0,00 1.250.248.060,00 2.369.972.600,00 966.674.700,00 725.475.000,00 5.312.370.360,00
21 DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN 427.142.350,00 558.522.000,00 1.951.381.000,00 971.762.000,00 0,00 3.908.807.350,00
22 BIPPK 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
23 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 0,00 166.750.500,00 0,00 18.000.000,00 0,00 184.750.500,00
24 DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN SDM 0,00 29.590.750,00 0,00 2.091.049.000,00 0,00 2.120.639.750,00
25 DINAS BUDPARHUB 398.274.250,00 112.120.000,00 2.494.170.500,00 9.600.000,00 155.350.000,00 3.169.514.750,00
26 KEC. KEPAHIANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 KEC. UJAN MAS 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
28 KEC. BERMANI ILIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 KEC. TEBAT KARAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 KEC. KABAWETAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 KEC. MERIGI 0,00 1.721.300,00 0,00 0,00 0,00 1.721.300,00
32 KEC. MUARA KEMUMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 KEC. SEBERANG MUSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 610.022.550,00 29.116.102.010,00 55.780.047.709,00 78.227.190.439,00 31.410.077.210,70 195.543.705.468,70
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2008 BERDASARKAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
Lampiran 9
NoNAMA SKPD DAN UPTD TANAH PERALATAN DAN MESIN
BANGUNAN DAN
GEDUNG
JARINGAN, JALAN, &
JEMBATAN
ASET TETAP
LAINNYAJUMLAH
1 DIKNASPORA 1.972.000.000 13.014.317.876 3.959.586.125 8.500.000 1.517.450.000 20.471.854.001
2 DINAS KESEHATAN - 2.591.844.773 4.189.635.000 - - 6.781.479.773
3 R S U D - - - - - -
4 DINAS PEKERJAAN UMUM - 168.279.000 19.131.164.690 36.516.017.192 - 55.815.460.882
5 BAPPEDA - 198.060.000 - - - 198.060.000
6 BADAN LINGKUNGAN HIDUP - 640.867.500 422.146.700 - - 1.063.014.200
7 KANTOR KEBERSIHAN PERT.& PEMAKAMAN 200.000.000 140.400.000 - - - 340.400.000
8 DINAS KEPENDUDUKAN & CAPIL - 358.040.375 - 10.000.000 - 368.040.375
9 DINAS NAKERTRANS SOS - 35.825.000 - - - 35.825.000
10 DINAS KOPERASI & U K M PERINDAG - 247.795.000 84.000.000 41.315.000 - 373.110.000
11 KANTOR KESBANG LINMAS - 10.100.000 - 770.000 - 10.870.000
12 KANTOR SATPOL PP - 84.595.625 - - 154.120.000 238.715.625
13 SETRETARIAT DAERAH 1.883.810.000 3.745.918.695 3.298.908.000 295.650.000 53.000.000 9.277.286.695
14 SEKRETARIAT DPRD - 206.625.000 - - 70.080.000 276.705.000
15 INSPEKTORAT - 37.625.000 - - - 37.625.000
16 DINAS PENDAPATAN DAERAH - 51.696.000 - - - 51.696.000
17 BKD, PENDIDIKAN & PELATIHAN
18 KANTOR BPM, PP DAN KB - 51.300.000 - - - 51.300.000
19 KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH - 44.940.000 - - 91.000.000 135.940.000
20 DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN 227.665.000 724.741.800 2.874.837.400 424.064.620 - 4.251.308.820
21 DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN - 862.765.450 1.293.719.000 740.775.000 - 2.897.259.450
22 BIPPK - 4.546.500 - - - 4.546.500
23 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - 723.476.500 - - - 723.476.500
24 DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN SDM - 302.085.800 - 1.518.783.001 - 1.820.868.801
25 DINAS BUDPARHUB - 63.392.200 1.299.689.208 171.758.000 638.000.000 2.172.839.408
26 KEC. KEPAHIANG - - - - - -
27 KEC. UJAN MAS - 270.000 - - - 270.000
28 KEC. BERMANI ILIR - - - - -
29 KEC. TEBAT KARAI - - - - -
30 KEC. KABAWETAN - 3.000.000 - - - 3.000.000
31 KEC. MERIGI - 500.000 - - - 500.000
32 KEC. MUARA KEMUMU - - - - -
33 KEC. SEBERANG MUSI - - - - -
JUMLAH 4.283.475.000 24.313.008.094 36.553.686.123 39.727.632.813 2.523.650.000 107.401.452.030
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2007 BERDASARKAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
Lampiran 10
NO NAMA DINAS / INSTANSI TANAH PERALATAN DAN
MESIN
BANGUNAN DAN
GEDUNG
JARINGAN, JALAN, &
JEMBATAN
ASET TETAP
LAINNYA
KDP JUMLAH
1 DIKNASPORA 24.844.830.000 4.729.208.000 46.987.600.000 - 76.561.638.000
2 DINAS KESEHATAN 2.712.333.000 6.341.714.000 4.532.700.000 - 13.586.747.000
3 R S U D 3.600.000.000 2.475.161.000 4.847.300.000 10.922.461.000
4 DINAS PEKERJAAN UMUM 382.225.000 132.400.000 116.117.068.000 116.631.693.000
5 BAPPEDA 214.534.000 214.534.000
6 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 196.907.000 196.907.000
7 KANTOR KEBERSIHAN PERT.& PEMAKAMAN 53.554.000 630.561.000 83.800.000 - 767.915.000
8 DINAS KEPENDUDUKAN & CAPIL 206.091.000 - - 206.091.000
9 DINAS NAKERTRANS SOS 163.200.000 - - 163.200.000
10 DINAS KOPERASI & U K M PERINDAG 63.000.000 332.606.000 70.100.000 - 465.706.000
11 KANTOR KESBANG LINMAS - - - - -
12 KANTOR SATPOL PP 750.377.000 750.377.000
13 SETRETARIAT DAERAH 15.332.152.000 4.139.358.629 1.474.736.600 861.800.000 21.808.047.229
14 SEKRETARIAT DPRD 2.324.203.000 2.324.203.000
15 INSPEKTORAT - 193.826.000 - - 193.826.000
16 DINAS PENDAPATAN DAERAH 322.419.000 - - 322.419.000
17 BKD, PENDIDIKAN & PELATIHAN - - - - -
18 KANTOR BPM, PP DAN KB 230.240.000 - - 230.240.000
19 KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH - 280.251.000 - - 280.251.000
20 DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN 265.892.000 - - 265.892.000
21 DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN 166.670.000 - - 166.670.000
22 BIPPK 1.097.500.000 1.103.867.000 710.000.000 - 2.911.367.000
23 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 248.497.000 - - 248.497.000
24 DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN SDM 1.299.636.000 - - 1.299.636.000
25 DINAS BUDPARHUB 1.875.020.000 527.246.000 281.500.000 141.600.000 2.825.366.000
26 KEC. KEPAHIANG 888.494.000 142.709.000 569.200.000 - 1.600.403.000
27 KEC. UJAN MAS 69.600.000 125.003.000 302.800.000 497.403.000
28 KEC. BERMANI ILIR 207.900.000 22.019.000 213.500.000 443.419.000
29 KEC. TEBAT KARAI 340.000.000 123.932.000 370.700.000 834.632.000
30 KEC. KABAWETAN - 118.350.000 - - 118.350.000
31 KEC. MERIGI 90.880.000 154.175.000 589.300.000 834.355.000
32 KEC. MUARA KEMUMU 98.000.000 125.285.000 593.400.000 816.685.000
33 KEC. SEBERANG MUSI 23.600.000 118.350.000 108.900.000 250.850.000
Jumlah 51.296.863.000 28.454.512.629 61.867.936.600 117.120.468.000 258.739.780.229
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
AKTIVA TETAP
Saldo awal per 1-1-2007 berdasar Data dari Appraisal
Lampiran 11
NO NAMA SKPD Rekening Listrik Rekening
Telepon Rekening Air Lain-lain Jumlah KETERANGAN
1 DIKNASPORA 815.130,00 102.120,00 19.300,00 936.550,00
2 DINAS KESEHATAN -
3 R S U D 4.850.859,00 561.257,00 75.400,00 138.356.150,00 143.843.666,00 Hutang lain2 : hutang
obat
4 DINAS PEKERJAAN UMUM -
5 BAPPEDA 301.000,00 51.000,00 352.000,00
6 BADAN LINGKUNGAN HIDUP -
7 KANTOR KEBERSIHAN PERT.&
PEMAKAMAN
177.005,00 52.996,00 230.001,00
8 DINAS KEPENDUDUKAN & CAPIL -
9 DINAS NAKERTRANS SOS -
10 DINAS KOPERASI & U K M
PERINDAG
-
11 KANTOR KESBANG LINMAS -
12 KANTOR SATPOL PP -
13 SETRETARIAT DAERAH 125.383.015,00 125.383.015,00
14 SEKRETARIAT DPRD -
15 INSPEKTORAT -
16 DINAS PENDAPATAN DAERAH -
17 BKD, PENDIDIKAN & PELATIHAN -
18 KANTOR BPM, PP DAN KB -
19 KANTOR PERPUSTAKAAN &
ARSIP DAERAH
-
20 DINAS PERTANIAN & TANAMAN
PANGAN
680.000,00 35.000,00 21.100,00 736.100,00
21 DINAS PETERNAKAN &
PERIKANAN
-
22 BP4K 491.365,00 231.937,00 723.302,00
23 DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
972.840,00 972.840,00
24 DINAS PERTAMBANGAN ENERGI
DAN SDM
-
25 DINAS BUDPARHUB -
26 KEC. KEPAHIANG -
27 KEC. UJAN MAS 113.580,00 113.580,00
28 KEC. BERMANI ILIR -
29 KEC. TEBAT KARAI -
30 KEC. KABAWETAN -
31 KEC. MERIGI -
32 KEC. MUARA KEMUMU 200.000,00 200.000,00
33 KEC. SEBERANG MUSI -
Jumlah 133.984.794,00 1.034.310,00 115.800,00 138.356.150,00 273.491.054,00
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DAFTAR HUTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2009
LAPORAN II
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS PENGENDALIAN INTERN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN ANGGARAN 2009
DAFTAR ISI
Halaman
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN ............ 1
GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPAHIANG ....................................................................................... 3
TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN ........................... 13
A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun-Tahun
Sebelumnya ............................................................................................................. 13
B. Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern ......................................................
1. Bukti-bukti pertanggungjawaban belanja untuk keperluan operasional/rutin
dan bantuan keuangan pada Sekretariat Daerah sebesar
Rp25.927.134.870,00 belum diverifikasi dan disahkan ...............................
13
2. Seluruh partai politik belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban
penggunaan bantuan keuangan sebesar Rp501.090.033,00 kepada
Pemerintah Kabupaten Kepahiang ...............................................................
15
3. 1. Sebagian SKPD tidak menyelenggarakan administrasi dan opname fisik
persediaan, sehingga saldo persediaan dalam Neraca per 31 Desember
2009 sebesar Rp1.386.047.538,00 belum dapat diyakini kewajarannya
16
4. 2. Penyajian nilai Investasi Dana Bergulir sebesar Rp1.241.967.871,00 tidak
mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)
20
5. 3. Pengendalian atas pencatatan dan pelaporan aset tetap masih lemah,
sehingga nilai aset tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember
2009 sebesar Rp777.510.977.603,70 belum dapat diyakini kewajarannya
23
LAMPIRAN
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 1
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah
memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Kepahiang.
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan BPK RI melaksanakan
pengujian atas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pengendalian intern
merupakan tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Tanggung jawab
BPK RI terletak pada pengungkapan kelemahan pengendalian intern berdasarkan pemeriksaan
BPK RI. Namun, laporan hasil pemeriksaan atas pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk
menyatakan pendapat atas keseluruhan efektivitas pengendalian intern.
BPK RI menemukan kelemahan berkaitan dengan desain dan pelaksanaan pengendalian intern
yang merupakan kondisi yang dapat dilaporkan. Kondisi yang dilaporkan merupakan
kelemahan-kelemahan yang berdampak terhadap kemampuan entitas dalam mencatat,
mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen
dalam laporan keuangan.
Pokok-pokok temuan kelemahan pengendalian intern adalah sebagai berikut:
1. Bukti-bukti pertanggungjawaban belanja untuk keperluan operasional/rutin dan bantuan
keuangan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp25.927.134.870,00 belum diverifikasi dan
disahkan;
2. Seluruh partai politik belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan keuangan sebesar Rp501.090.033,00 kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
3. Sebagian SKPD tidak menyelenggarakan administrasi dan opname fisik persediaan,
sehingga saldo persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2009 sebesar
Rp1.386.047.538,00 belum dapat diyakini kewajarannya;
4. Penyajian nilai Investasi Dana Bergulir sebesar Rp1.241.967.871,00 tidak mencerminkan
nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value);
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 2
5. Pengendalian atas pencatatan dan pelaporan aset tetap masih lemah, sehingga nilai aset tetap
yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp777.510.977.603,70 belum
dapat diyakini kewajarannya;
Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI menyarankan kepada Bupati Kepahiang
agar:
1. Mempertimbangkan kembali pengangkatan Bendahara Pengeluaran Rutin Sekretariat
Daerah TA 2009 untuk tidak ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada masa yang
akan datang.
2. Mempertimbangkan untuk tidak memberi bantuan keuangan kepada partai politik sebelum
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun
sebelumnya.
3. Mewajibkan seluruh SKPD untuk menyelenggarakan buku/kartu persediaan atau catatan
lainnya untuk mengetahui mutasi dan saldo persediaan pada saat tertentu, serta melakukan
stock opname atau pemeriksaan fisik persediaan pada tanggal pelaporan.
4. Melakukan estimasi yang memadai untuk menilai jumlah pengembalian yang mungkin
dapat terealisasi, kemudian melakukan pencadangan dan/atau penghapusan untuk nilai yang
menurut hasil estimasi tidak akan terealisasi pengembaliannya.
5. Mereviu ulang nilai aset tetap dan membuat rincian aset tetap per SKPD maupun per jenis,
serta memutakhirkan Kartu Inventaris Barang yang disesuaikan dengan nilai aset tetap yang
telah direviu ulang baik per SKPD maupun secara keseluruhan.
Permasalahan dan saran perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.
Selain Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, BPK RI telah menerbitkan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2009 yang memuat opini
Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Laporan tersebut disajikan pada bagian lain
yang tidak terpisahkan dari laporan ini.
Bengkulu, 9 Juli 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bengkulu
Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Ade Iwan Ruswana, SE, MM.Ak
Akuntan, Register Negara Nomor D-17.331
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 3
GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
A. Organisasi
Berdasarkan Perda Nomor 05 tanggal 25 Juni 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas
Pokok Pemerintahan Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan, Inspektorat Kabupaten, 12 Dinas, 1 Inspektorat, 4 Badan, 1 Balai, 4 Kantor,
8 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Secara umum, struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah adalah:
Bupati Kepahiang selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Bupati Kepahiang mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan
tentang pelaksanaan APBD dan pengelolaan barang daerah, serta menetapkan para pejabat
pengelola keuangan daerah, seperti pengguna anggaran/pengguna barang, Kuasa BUD,
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, dan lain-lain.
Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas
koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan
pengelolaan barang daerah, termasuk penyusunan rancangan APBD dan perubahannya;
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah. Sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah bertanggung
jawab kepada kepala daerah.
Kepala Bagian Keuangan sebagai pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) bertugas
menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk menyusun
rancangan APBD dan perubahannya, melaksanakan fungsi kuasa BUD, dan menyusun
laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kepala
BUPATI
Selaku Penguasa pengelolaan
Keuangan Daerah
KABAG KEUANGAN/
KUASA BUD
SKPKD
KEPALA SKPD
Selaku Pengguna
Anggaran/ Barang
SEKRETARIS DAERAH
Selaku Koordinator pengelolaan
Keuangan Daerah
PPTK SKPD
PPK SKPD
BENDAHARA
PENERIMAAN &
PENGELUARAN
BENDAHARA
PENERIMAAN &
PENGELUARAN
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 4
Bagian Keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah.
Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas:
a. menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; dan
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta
menandatangani SPM;
d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
telah ditetapkan.
Pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku
pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), yang bertugas mengendalikan dan melaporkan
pelaksanaan kegiatan, serta menyiapkan dokumen anggaran.
Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD dibantu oleh
Kasubag Keuangan sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD, yang mempunyai tugas:
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS
serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
c. melakukan verifikasi SPP dan menyiapkan SPM;
Sebagian SKPD di lingkungan Pemkab Kepahiang belum memiliki unit akuntansi dan
belum melaksanakan prosedur pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan dan baru
12 SKPD yang membuat laporan keuangan. Masing-masing SKPD masih
mempertanggungjawabkan keuangan dalam bentuk SPJ yang disampaikan setiap bulan
kepada Bagian Keuangan Setda melalui Sub Bagian Verifikasi.
Bupati Kepahiang atas usul Kepala Bagian Keuangan menetapkan bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran SKPD.
B. Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mengeluarkan Perda No.13 Tahun 2007 tanggal
23 Juli 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu kepada
Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda
tersebut terutama mengatur mengenai asas umum dan kekuasaan pengelolaan keuangan
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 5
daerah, struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan
APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta akuntansi keuangan daerah.
Perda tersebut mengamanatkan Bupati untuk menetapkan kebijakan akuntansi pemerintah
daerah dan sistem, prosedur penatausahaan akuntansi, serta pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada tanggal 5 Desember 2008, Pemerintah
Kabupaten Kepahiang telah menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang No.13 Tahun 2008
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang yang
mengatur hal-hal seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 Jo.
Permendagri 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan
sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan yang mengatur sistem dan prosedur
penerimaan, sistem dan prosedur pengeluaran, sistem dan prosedur akuntansi baik di tingkat
SKPD, SKPKD/PPKD dan pelaporannya sampai sekarang belum disusun oleh Pemkab
Kepahiang. Selain itu, Pemkab Kepahiang belum memiliki kebijakan akuntansi.
C. Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Kepahiang, Bupati dibantu oleh
pimpinan dan staf pada SKPD dan satker lainnya. Kepala SKPD ditetapkan oleh Bupati atas
persetujuan DPRD. Dari jumlah SDM sebanyak 3.307 orang yang ada di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebanyak 464 orang merupakan tenaga pengelola
keuangan di lingkungan SKPD, badan-badan, kantor, dan satker lainnya, yaitu:
1. Sebanyak 69 orang sebagai Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang;
2. Sebanyak 174 orang sebagai PPTK, dan sebanyak 71 orang sebagai pejabat
penatausahaan keuangan di SKPD;
3. Sebanyak 52 orang sebagai bendahara penerimaan, sebanyak 98 orang sebagai
bendahara pengeluaran.
Sebagai komitmen terhadap peningkatan kompetensi SDM, khususnya sebagai tenaga
pengelola keuangan dan akuntansi, pemda belum menetapkan kebijakan intern yang
mengharuskan tenaga pengelola keuangan dan akuntansi untuk mengikuti kegiatan
pelatihan/bimbingan teknis/workshop terkait. Namun demikian, dalam rangka penyusunan
laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum memiliki SDM pengelola
keuangan yang memadai baik secara kualitas maupun secara kuantitas. SKPD belum
memiliki unit akuntansi yang bertugas untuk mencatat dan melaporkan setiap transaksi atau
kejadian ekonomi lainnya, sehingga sebagian SKPD belum membuat laporan keuangan.
D. Perencanaan
Secara umum, perencanaan keuangan daerah dimulai dengan penetapan rencana
pembangunan jangka menengah dengan bagan sebagai berikut:
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 6
Sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana
strategis masing-masing SKPD, Pemkab Kepahiang telah menetapkan visi dan misinya yang
harus dicapai sebagai landasan utama dalam penyusunan RPJMD dan renstra tersebut. Visi
Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah "Kabupaten Kepahiang terdepan dalam Industri
dan Pariwisata Berbasis Pertanian dan SDM”. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah
tersebut telah ditetapkan misi sebagai berikut:
1. Menerapkan pelaksanaan pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good Governance).
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
3. Melaksanakan pembangunan ekonomi dengan skala prioritas untuk kesejahteraan
melalui pengembangan.
4. Membangun prasarana dan sarana perekonomiaan daerah.
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia secara optimal.
6. Memanfaatkan dan mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA) secara optimal dan
berkelanjutan.
7. Mengembangkan program kependudukan sebagai modal utama pembangunan.
8. Meningkatkan pemberdayaan secara berkeadilan.
9. Membangun kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkualitas.
10. Menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas kerja.
Renstra tersebut kemudian dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk setiap tahunnya. Dalam menyiapkan rancangan
APBD Tahun 2009, Pemkab Kepahiang bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan
umum APBD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemda Kabupaten Kepahiang dengan DPRD Nomor
10 Tahun 2008 Tanggal 14 Nopember 2008, diketahui arah dan kebijakan umum APBD
Tahun 2009, adalah sebagai berikut:
RPJMD RENSTRA SKPD
RKPD RENJA SKPD
KUA PPAS
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD
RKA-SKPD
NOTA KEUANGAN & RANCANGAN APBD
APBD & PENJABARAN APBD
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 7
1. Arah dan Kebijakan Pendapatan Daerah
Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah ditempuh kebijakan dengan
memperkuat potensi Pendapatan Asli Daerah secara rasional dan proporsional terhadap
total pendapatan melalui:
a. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan serta sistem Operasional Pemungutan
Pendapatan Daerah;
b. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensfikasi terutama
bagi sumber yang potensial;
c. Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan
instansi vertikal dalam penyelenggaraan pemungutan;
d. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah untuk dapat meningkatkan kontribusi
pendapatan daerah.
e. Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain.
Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya
peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:
a. Mendorong upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB,
Pajak Orang Pribadi (PPh Pasal 21 dan BPHTB);
b. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam dan instrumen yang dijadikan dasar
perhitungan Dana Perimbangan;
c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
2. Arah dan Kebijakan Belanja Daerah
Penggunaan anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke
dalam program/kegiatan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional,
efisien dan efektif dengan cara:
a. Penentuan prioritas Belanja langsung dihitung berdasarkan fungsi sesuai dengan
misi di dalam renstra Pemkab Kepahiang, serta Anggaran Belanja yang
direncanakan oleh setiap pengguna anggaran (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
b. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan kepada desa, dengan pola bantuan
keuangan kepada pemerintah desa yang alokasi dan pengaturannya mengacu kepada
peraturan yang berlaku;
c. Pengalokasian belanja tidak langsung dalam tahun 2009 difokuskan pada belanja
aparatur dengan memperhatikan formasi pegawai baru, kenaikan gaji dan tunjangan
kesejahteraan bagi PNS serta belanja untuk mendukung operasional Satuan Kerja
Perangkat Daerah efektif dan efisien sehingga mampu menyelenggarakan organisasi
dengan baik dan melaksanakan fasilitas kegiatan pembangunan secara maksimal;
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 8
d. Pengalokasian Belanja langsung (Pembangunan) Kabupaten Kepahiang dalam
tahun 2009 diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang terkait
dengan akselarasi percepatan pencapaian visi dan misi serta kegiatan pendukung
lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan prioritas yang menjadi tuntutan
kebutuhan masyarakat dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah.
3. Arah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan pembiayaan mencakup pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan, di sisi penerimaan kebijakan yang ditempuh adalah melalui: Optimalisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu untuk memfasilitasi apabila terjadi defisit.
E. Prosedur penatausahaan dan akuntansi
1. Prosedur penatausahaan
a. Langkah Teknis Prosedur Penerimaan
1) Prosedur penerimaan melalui Bendahara Penerimaan
a.) PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah/Surat Ketetapan Retribusi
(SKR) yang telah diterbitkan kepada bendahara penerimaan untuk keperluan verifikasi
pada saat penerimaan pendapatan.
b) WP/Wajib Retribusi menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi), bendahara
penerimaan menerima uang dan melakukan verifikasi dengan SKP
Daerah/SKR. Setelah melakukan verifikasi bendahara penerimaan
mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah.
c) Bendahara menyiapkan STS kemudian melakukan penyetoran kepada bank
disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank diterima kembali oleh
bendahara penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.
2) Prosedur Penerimaan Setoran Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu
a) PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah/Surat Ketetapan Retribusi
(SKR) yang telah diterbitkan kepada bendahara penerimaan pembantu untuk
keperluan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.
b) WP/Wajib Retribusi menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi), bendahara
penerimaan pembantu menerima uang dan melakukan verifikasi dengan SKP
Daerah/SKR. Setelah melakukan verifikasi bendahara penerimaan pembantu
mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah.
c) Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan STS kemudian melakukan
penyetoran kepada bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank
diterima kembali oleh bendahara penerimaan Pembantu untuk kemudian
menjadi bukti pembukuan.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 9
3) Prosedur penerimaan melalui Bendahara Penerimaan PPKD
Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pendapatan dana perimbangan,
pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan. Penerimaan tersebut
diterima langsung di Kas Umum Daerah.
Berdasarkan penerimaan tersebut, bank membuat nota kredit yang memuat
informasi tentang penerimaan tersebut berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah
maupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan wajib mendapatkan
nota kredit tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Selanjutnya pembukuan oleh bendahara penerimaan PPKD menggunakan Buku
Penerimaan Pendapatan PPKD.
b. Prosedur Pengeluaran
Dalam rangka manajemen kas, setelah penetapan anggaran kas, Kabag Keuangan
sebagai PPKD, menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). Berdasarkan SPD
tersebut, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
kepada Kasubbag Keuangan SKPD. Pengajuan SPP dilampiri dengan daftar rincian
rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja. SPP tersebut terdiri dari SPP
Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-GU), SPP Tambahan Uang
(SPP-TU), dan SPP Langsung (SPP-LS).
Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan
pengeluaran mencakup: buku kas umum; buku pajak; buku rekapitulasi pengeluaran
per rincian obyek; dan register SPP-UP/GU/TU/LS.
Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran mengesahkan dokumen SPP yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran. Penelitian kelengkapan dokumen SPP
dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan SKPD. Jika tidak lengkap, Kasubbag
Keuangan SKPD mengembalikan dokumen SPP kepada bendahara pengeluaran
untuk dilengkapi. Jika dinyatakan lengkap dan sah, PA/KPA menerbitkan SPM
paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP. Penolakan
penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP.
SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kepala Bagian Keuangan (sebagai
Kuasa BUD) untuk penerbitan SP2D.
Dokumen-dokumen yang digunakan oleh PA/ KPA dalam menatausahakan
pengeluaran perintah membayar mencakup register SPM dan register surat
penolakan penerbitan SPM.
Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PA/ KPA agar
tidak melampaui pagu melalui penerbitan SPD dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan. Kelengkapan dokumen SPM-UP dan TU untuk penerbitan SP2D adalah
surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA. Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk
penerbitan SP2D mencakup:
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 10
a. surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA;
b. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode
sebelumnya;
c. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti
pengeluaran yang sah dan lengkap; dan bukti atas penyetoran PPN/PPh.
Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
a. surat pernyataan tanggungjawab PA/KPA; dan
b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan
persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D
paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Kuasa
BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan UP/GU/TU kepada
PA/KPA. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup:
a. register SP2D
b. buku kas penerimaan dan pengeluaran
2. Prosedur pencatatan/akuntansi
Prosedur pencatatan/akuntansi di lingkungan Pemkab Kepahiang masih dilakukan
secara manual. Secara umum prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada SKPKD
adalah sebagai berikut:
a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
1) Fungsi Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas mencatat ke dalam jurnal
penerimaan kas. Bukti transaksi penerimaan kas mencakup antara lain STS,
bukti transfer, nota kredit, dan bukti penerimaan lainnya.
2) Fungsi Akuntansi pada SKPKD secara berkala melakukan posting ke Buku Besar
yang belum didukung dengan Buku Besar Pembantu yang berfungsi sebagai
rincian buku besar dan kontrol. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup
sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.
b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
1) Fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi (SPJ) pengeluaran kas
mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Bukti transaksi pengeluaran kas
mencakup antara lain SP2D, bukti transfer, nota debet, dan bukti pengeluaran
lainnya.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 11
2) Fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik atau berkala melakukan posting
dari buku jurnal ke buku besar yang telah dilengkapi dengan buku besar
pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan kontrol. Setiap akhir
periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan
SKPKD.
c. Prosedur Akuntansi Aset
1) Pada setiap akhir tahun anggaran Bagian Keuangan dan Bagian Umum
Sekretariat Daerah mengirimkan kuisioner kepada masing-masing SKPD.
Kuisioner ini ditujukan untuk mendata belanja modal apa saja yang dilakukan
oleh SKPD pada tahun berjalan yang antara lain meliputi informasi mengenai
jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap,
tanggal transaksi dan/atau kejadian. Data yang terkumpul kemudian dicross
check dengan data belanja modal yang dimiliki oleh Bagian Keuangan.
Kemudian bagian keuangan melakukan pengklasifikasian jenis aset dan
menyusun daftar rincian penambahan aset untuk masing-masing SKPD. Namun
demikian, sebagian besar SKPD tidak menyerahkan hasil kuisioner tersebut
baik ke bagian keuangan maupun bagian umum Setda. Oleh karena itu, jumlah
mutasi aset tetap tahun anggaran 2009 hanya berdasarkan realisasi belanja
modal. Pencatatan total mutasi aset selama tahun berjalan dilakukan tanpa
melalui proses jurnal umum dan posting ke dalam buku besar.
2) Bagian Keuangan dan Bagian Umum tidak pernah berkoordinasi dan
melakukan rekonsiliasi dalam melakukan inventarisasi aset di masing-masing
SKPD sehingga terdapat perbedaan data jumlah aset diantara keduanya.
3) Secara historis, penetapan saldo awal aset tetap Pemkab Kepahiang adalah:
a) Pemkab Kepahiang telah melakukan inventarisasi ulang dan penilaian
kembali aset tetap di lingkungan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh
PT Kawira Pratama Penilai dengan posisi per 31 Desember 2006 sebesar
Rp18.998.172.229,00.
b) Pemkab Kepahiang telah melakukan inventarisasi ulang dan penilaian
kembali seluruh aset tetap (kecuali aset tetap yang dimiliki Sekretariat
Daerah yang sudah dinilai oleh PT Kawira Pratama Penilai) yang
dilaksanakan oleh PT Independensia dengan posisi per Oktober 2007 sebesar
Rp254.402.539.000,00.
d. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan Akuntansi Aset
pada SKPD
SKPD belum melaksanakan prosedur akuntansi atau belum ada fungsi akuntansi
pada PPK-SKPD. Semua prosedur akuntansi (penerimaan kas, pengeluaran kas, dan
akuntansi aset) dilakukan oleh SKPKD.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 12
F. Pelaporan
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi
yang wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah
Pemerintah Kabupaten Kepahiang secara keseluruhan. Sedangkan entitas akuntansi adalah
Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor, dan Lembaga/Unit Pelaksana
Teknis Daerah. Sebagian besar entitas akuntansi tersebut belum menyusun laporan
keuangan.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kepahiang Tahun 2009 terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut tidak dilampiri dengan laporan keuangan
Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah (BUMD/PD). Sampai dengan pemeriksan
berakhir PDAM Tirta Alami Kepahiang belum menyampaikan laporan keuangannya kepada
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu.
G. Pengawasan
Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Kepahiang dilakukan
oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang. Laporan Hasil Pengawasan dan rekomendasi
disampaikan kepada Kepala Daerah tetapi belum disampaikan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Untuk TA 2009,
Inspektorat belum mereviu LKPD Kabupaten Kepahiang. Pengguna Anggaran atau Kepala
SKPD sebagai atasan langsung bendahara telah melakukan penutupan BKU secara berkala,
yaitu 3 (tiga) bulan sekali. Inspektorat melakukan penutupan BKU secara reguler yaitu
2 (dua) kali setahun.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 13
TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun-Tahun
Sebelumnya
Hasil pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI tahun-tahun sebelumnya
menunjukkan dari 22 temuan pemeriksaan SPI dan 51 saran, telah ditindaklanjuti 41 saran,
masih dalam proses 9 saran dan belum ditindaklanjuti 1 saran. Rincian temuan pemeriksaan
sistem pengendalian intern yang belum selesai ditindaklanjuti dimuat dalam Lampiran II.1.
B. Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2009
1. Bukti-bukti pertanggungjawaban belanja untuk keperluan operasional/rutin dan
bantuan keuangan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp25.927.134.870,00 belum
diverifikasi dan disahkan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan anggaran belanja pada
Sekretariat Daerah pada TA 2009 sebesar Rp63.423.324.529,17 dan telah direalisasikan
sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp49.062.465.231,00 (77%). Dari jumlah
realisasi belanja tersebut, diantaranya sebesar Rp28.853.272.255,00 merupakan realisasi
belanja untuk keperluan operasional/rutin dan bantuan keuangan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan diketahui bahwa dari jumlah realisasi belanja sebesar Rp28.853.272.255,00,
hanya sebesar Rp2.926.137.385,00 yang sudah didukung bukti-bukti pertanggungjawaban
keuangan atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja yang sudah diverifikasi kebenaran
materiil dan formil dan telah disahkan, dengan rincian:
No. Belanja Jumlah (Rp) Keterangan
1. Rutin dan Bantuan Keuangan 2.458.382.777,00 Januari - Maret
2. Gaji bulan April 467.754.608,00 April
Total 2.926.137.385,00
Dengan demikian, realisasi belanja daerah pada Sekretariat Daerah sebesar
Rp25.927.134.870,00 belum diverifikasi kebenaran materiil dan formil dan disahkan namun
sudah diakui sebagai realisasi belanja yang definitif. Bendahara Pengeluaran Rutin di
Sekretariat Daerah mengakui hal tersebut dan menjelaskan bahwa bukti-bukti
pertanggungjawaban atau SPJ yang telah diverifikasi adalah untuk pengeluaran/belanja
bulan Januari s.d. Maret 2009, sedangkan untuk bukti-bukti pertanggungjawaban belanja
bulan April s.d. Agustus 2009 telah diajukan ke Sub bagian verifikasi dan pembukuan
namun dikembalikan karena belum lengkap, sedangkan SPJ belanja bulan September s.d.
Desember 2009 sama sekali belum diajukan ke Sub bagian verifikasi dan pembukuan.
Menurut penjelasan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretariat Daerah diketahui
bahwa pihaknya telah beberapa kali menyampaikan surat teguran kepada Bendahara
Pengeluaran, dan surat teguran terakhir (ketiga) disampaikan tanggal 26 Januari 2010. Dari
surat teguran tersebut diantaranya ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Daerah Nomor
900/021/Bag.8/2010 tanggal 30 Januari 2010 kepada Bendahara Pengeluaran. Namun
demikian, Bendahara Pengeluaran tetap tidak menindaklanjuti dan menyerahkan SPJ belanja
kepada Sub bagian verifikasi dan pembukuan. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, BPK
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 14
RI masih menemukan banyaknya transaksi yang belum didukung bukti-bukti
pertanggungjawaban.
Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:
a. Pasal 132 Ayat (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah dan Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
b. Pasal 220 Ayat (1) yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran secara administratif
wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang/tambah uang
persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
Kondisi tersebut mengakibatkan:
a. Realisasi belanja daerah pada Sekretariat Daerah TA 2009 sebesar Rp25.927.134.870,00
belum sah secara materiil dan formil diakui sebagai belanja sehingga dapat mengganggu
kewajarannya penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepahiang
TA 2009.
b. Melemahkan pengendalian intern dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan
keuangan daerah.
Hal tersebut disebabkan karena:
a. Bendahara Pengeluaran Rutin Sekretariat Daerah lalai dan tidak mempunyai kompetensi
dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas kebendaharaan
b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator pengelolaan keuangan daerah lalai dalam
melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan keuangan dan tidak
memberikan sanksi yang tegas kepada Bendahara Pengeluaran.
Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah menyatakan terdapat penumpukan pekerjaan
serta lalainya bendaharawan dalam melakukan pembukuan atau pencatatan, melengkapi
bukti pendukung serta melaporkannya. Pertimbangan pengakuan belanja pada realisasi
anggaran terhadap belanja yang belum diverifikasi adalah agar terselesaikannya Laporan
Keuangan dengan kondisi menggunakan Laporan Pertanggungjawaban bulan Desember
tahun 2009.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Mempertimbangkan kembali pengangkatan Bendahara Pengeluaran Rutin Sekretariat
Daerah TA 2009 untuk tidak ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada masa
yang akan datang.
b. Memberikan teguran kepada Sekretaris Daerah untuk secara intensif melakukan
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan keuangan dan memberikan
sanksi yang tegas kepada Bendahara Pengeluaran TA 2009.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 15
2. Seluruh partai politik belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan keuangan sebesar Rp501.090.033,00 kepada Pemerintah Kabupaten
Kepahiang
Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam Tahun Anggaran 2009 menetapkan anggaran
belanja Bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp550.000.000,00 dan telah direalisasikan
sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp507.538.443,00 atau 92,3%. Bantuan tersebut
diperuntukkan bagi 11 (sebelas) Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil pemilu
2004 dengan bantuan per kursi sebesar Rp20.000.000,00 dengan total jumlah 25 kursi.
Bantuan keuangan berdasarkan jumlah kursi hanya dihitung selama 8 (delapan) bulan
dengan total pencairan bantuan dana sebesar Rp333.333.327,00 sedangkan untuk 4 (empat)
bulan selanjutnya dihitung berdasarkan jumlah suara yang diperoleh 15 (lima belas) partai
politik pada pemilu tahun 2009 dengan total pencairan Rp174.205.116,00. berdasarkan
keterangan dari Inspektorat terdapat 1 (satu) partai politik yaitu Partai Indonesia Sejahtera
yang mengembalikan bantuan keuangan sebesar Rp6.448.410,00 ke Kas Daerah Pemkab
Kepahiang pada tanggal 31 Desember 2009.
Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran Kantor Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat dan Inspektorat Kabupaten Kepahiang diketahui bahwa sampai
dengan pemeriksaan berakhir, seluruh partai politik belum menyerahkan laporan
pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik TA 2009 kepada
Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat telah mengirimkan surat nomor 210/228/KBPPM/KPH/2010 tanggal 1 Juni
2010 kepada para Ketua partai politik agar menyampaikan laporan penggunaan dana
bantuan keuangan tahun 2009 sebagai syarat untuk pengajuan bantuan keuangan tahun 2010.
Akan tetapi, sampai dengan pemeriksaan berakhir seluruh partai politik penerima dana
bantuan belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik Pasal 7 Ayat (1), Pasal 13, dan Pasal 14 Ayat (1) yaitu Pengajuan permohonan
bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan
administrasi sebagai berikut: penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh
Komisi Pemilihan Umum; susunan kepengurusan Partai Politik yang sah; rekening kas
umum Partai Politik; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik; rencana
penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; dan laporan realisasi penerimaan dan
penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya. Partai politik wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan
yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali
kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada:
pemerintah melalui menteri dalam negeri oleh partai politik tingkat pusat; gubernur oleh
partai politik provinsi; dan bupati/walikota oleh partai politik tingkat kabupaten/kota.
b. Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Pasal 27 yang menyatakan Partai Politik
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 16
keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun
sekali kepada Pemerintah/pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.
Keadaan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak dapat mengontrol
dan mengevaluasi kewajaran penggunaan bantuan keuangan oleh partai politik sebesar
Rp501.090.033,00.
Hal ini terjadi karena:
a. Lemahnya pengendalian dan pengawasan dari Pimpinan Partai Politik dalam
melaporkan penggunaan bantuan keuangan partai politik yang diterimanya dan belum
mempedomani ketentuan yang berlaku.
b. Lemahnya pengendalian dan pengawasan dari Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas
terhadap partai politik dalam mempertanggungjawabkan bantuan keuangan partai politik
yang diterimanya.
Atas permasalahan tersebut Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas menyatakan akan
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Akan melaksanakan pengendalian dan pengawasan yang lebih terarah kepada seluruh
partai politik yang mendapatkan bantuan dana/yang memperoleh kursi di DPRD
Kabupaten Kepahiang sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2009 dan Permendagri
Nomor 24 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan yang berlaku.
b. Akan lebih pro aktif pada masa-masa mendatang untuk lebih menekankan terhadap
kelengkapan administrasi partai politik, walaupun selama ini telah dilakukan dengan
mempedomani peraturan-peraturan yang berlaku.
c. Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepahiang pada masa-masa mendatang
diharapkan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan terhadap
partai politik, terutama yang memperoleh/mendapatkan kursi di DPRD. Berdasarkan
hal tersebut di atas, pada dasarnya pihak Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten
Kepahiang telah melaksanakan sesuai dengan peraturan, walaupun mungkin masih
terdapat kekurangan.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Memberikan teguran kepada Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas agar melaksanakan
pengendalian dan pengawasan terhadap pertanggungjawaban penggunaan bantuan
keuangan partai politik;
b. Mempertimbangkan untuk tidak memberi bantuan keuangan kepada partai politik
sebelum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan
tahun sebelumnya.
3. Sebagian SKPD tidak menyelenggarakan administrasi dan opname fisik persediaan,
sehingga saldo persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2009 sebesar
Rp1.386.047.538,00 belum dapat diyakini kewajarannya
Sesuai SAP No.05 tentang Akuntansi Persediaan Paragraf 6 disebutkan bahwa persediaan
merupakan aset yang berwujud barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan untuk
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 17
kegiatan operasional pemerintah; bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses
produksi; barang dalam proses produksi dan barang yang disimpan yang dimaksudkan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan
yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis
kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai
seperti komponen bekas. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam
Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan pada akhir
periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
Nilai persediaan yang disajikan dalam Neraca Pemkab Kepahiang per 31 Desember 2009
berdasarkan kompilasi dari beberapa SKPD diketahui sebesar Rp1.386.047.538,00. Nilai
persediaan yang disajikan hanya berdasarkan pada kondisi akhir tahun untuk kepentingan
penyusunan laporan keuangan Pemkab Kepahiang dan hanya 24 SKPD dari 33 SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang melaporkan saldo persediaan dengan
rincian sebagai berikut:
No. Jenis Persediaan SKPD **) Jumlah (Rp)
1. Alat Tulis Kantor (ATK) Kapusda, Setda, Dipenda, BKD Pendidikan & Pelatihan, Kantor BPMPPKB, Dispertaman, BP4K, Disnakan, Disbudparhub, Kecamatan Kepahiang
7.001.150,00
2. Barang Cetakan Disdukcapil, Setda, Dipenda 669.303.500,00
3. Obat-obatan Dinkes, RSUD 709.742.888,00
Total 1.386.047.538,00
**) 11 SKPD lainnya melaporkan dengan jumlah persediaan “nihil” dan 9 SKPD belum melaporkan.
a. Dinas Kesehatan
Stock opname untuk mengetahui jumlah persediaan obat pada Gudang Obat/Farmasi
Dinas Kesehatan dilakukan secara uji petik terhadap nilai obat yang signifikan. Dari
hasil pengujian terdapat selisih lebih dan selisih kurang jumlah persediaan obat per
31 Desember 2009 yaitu selisih lebih minimal senilai Rp4.537.202,00 dan selisih kurang
minimal senilai Rp96.641.612,00 yang disebabkan tidak tertibnya administrasi, dimana
kartu stock persediaan tidak diisi saat obat masuk sehingga data mutasi masuk keluarnya
obat tidak bisa diyakini. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Gudang/Farmasi
hal ini disebabkan laporan persediaan obat yang disampaikan ke bagian keuangan adalah
berdasarkan data per bulan Maret 2010. Dari hasil pengujian terdapat beberapa catatan
dalam pengelolaan obat sebagai berikut:
1) Terdapat persediaan obat yang tidak dilaporkan karena tidak diketahui harganya serta
persediaan obat yang rusak/kadaluarsa tidak diketahui nilainya, dimana sejak tahun
2007 hingga saat pemeriksaan fisik dilakukan, belum dimusnahkan sebagaimana
mestinya. Menurut keterangan pihak Dinas Kesehatan telah beberapa kali
mengajukan anggaran untuk kegiatan pemusnahan obat namun sampai saat ini belum
disetujui oleh Pemkab Kepahiang.
2) Dari 14 Puskesmas tidak ada satupun yang melaporkan saldo akhir persediaan kepada
Dinas Kesehatan.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 18
b. Dinas Kependudukan dan Capil
Nilai persediaan blangko Kartu Keluarga, blangko KTP, dan blangko Kutipan Akta-
Akta dalam laporan persediaan yang dibuat Dinas Kependudukan dan Capil sebesar
Rp622.691.000,00, tidak dapat diyakini kewajarannya. Saat dilakukan stock opname
diketahui bahwa terdapat kelebihan catat sebesar Rp297.036.000,00 dan kurang catat
sebesar Rp7.500.000,00 akibat pengadministrasian persediaan belum tertib seperti
belum mencatat saat barang keluar, kesalahan hitung dalam menjumlah dan tidak
memiliki buku catatan persediaan. Selain itu persediaan yang sudah tidak layak
pakai/tidak berlaku lagi masih disimpan di tempat yang sama dengan persediaan yang
baru.
c. RSUD Kepahiang
Stock opname untuk mengetahui jumlah persediaan obat pada RSUD Kepahiang per
31 Desember 2009 dilakukan pada Gudang Obat dan Apotek. Nilai persediaan pada
Gudang Obat telah sesuai antara catatan dengan kondisi fisik sedangkan untuk apotek
belum menyelenggarakan kartu kendali persediaan sehingga nilainya tidak bisa
ditelusuri. Saat dikonfirmasi mengenai rincian saldo persediaan obat dan alat kesehatan
per 31 Desember 2009 diperoleh informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan
sehingga nilai persediaan tidak dapat diyakini kewajarannya.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang
menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib
mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
PSAP Nomor 5 Akuntasi Persediaan, yang menyatakan bahwa pada akhir periode
akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu:
1) Pasal 56 ayat 1 yang menyatakan bahwa barang milik daerah yang sudah rusak dan
tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah point XI mengenai penghapusan angka (4)
yang menyebutkan bahwa barang milik daerah yang rusak, hilang, mati (hewan dan
tanaman), susut, berlebih, dan tidak efisien lagi supaya dilaporkan kepada kepala
daerah melalui pengelola. Laporan tersebut harus menyebutkan nama, jumlah
barang, lokasi, nomor kode barang, nilai barang dan lain-lain yang diperlukan.
d. Instruksi Bupati Kepahiang Nomor 437 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kepahiang yaitu:
1) Instruksi ketiga poin 6 yang menginstruksikan kepada seluruh Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Camat/Direktur RSUD/Sekwan serta Pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) agar menyelenggarakan buku/kartu persediaan atau
catatan lainnya untuk mengetahui mutasi dan saldo persediaan pada saat tertentu
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 19
serta melakukan stock opname atau pemeriksaan fisik persediaan pada tanggal
pelaporan. Format buku/kartu persediaan secara teknis/administratif berkoordinasi
dengan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang.
2) Instruksi ketiga poin 7 yang menginstruksikan kepada seluruh Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Camat/Direktur RSUD/Sekwan serta Pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) agar membuat laporan persediaan pada tanggal pelaporan
untuk disampaikan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepahiang sebagai bahan pelaporan penyajian persediaan pada Neraca Pemerintah
Daerah Kabupaten Kepahiang.
Dengan demikian, saldo persediaan dalam Neraca Pemkab Kepahiang per
31 Desember 2009, sebesar Rp1.386.047.538,00 belum dapat diyakini kewajarannya.
Permasalahan tersebut terutama terjadi karena:
a. Sebagian besar SKPD tidak menyelenggarakan buku/kartu persediaan atau catatan
lainnya untuk mengetahui mutasi dan saldo persediaan pada saat tertentu;
b. SKPD-SKPD tidak melakukan prosedur stock opname atau pemeriksaan fisik serta tidak
membuat laporan persediaan pada tanggal pelaporan untuk disampaikan kepada Bagian
Keuangan sebagai bahan laporan penyajian persediaan pada Neraca Pemkab Kepahiang;
c. Kurangnya pengawasan dari atasan langsung bendahara barang masing-masing SKPD
dan kurangnya partisipasi aktif bendahara barang terkait pentingnya pencatatan
persediaan yang benar;
d. Bupati Kepahiang tidak menerapkan pengenaan sanksi atas ketidaktertiban SKPD dalam
penyampaian laporan persediaan.
Atas hal tersebut, diperoleh penjelasan-penjelasan sebagai berikut:
a. Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa selisih jumlah persediaan obat disebabkan
oleh kesalahan administrasi laporan persediaan obat per 31 Desember 2009 yaitu obat
masuk bulan Desember 2009 dicatat pada kartu stock bulan Maret 2010. Untuk
pemusnahan obat kadaluarsa dan rusak akan ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2011
dengan mengusulkan anggaran ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. Laporan
dari Puskesmas dalam bentuk LPLPO (Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan
Obat) yang terdiri dari: Laporan Penerimaan Obat, Laporan Pemakaian Obat, dan Sisa
Stock Obat untuk selanjutnya akan ditembuskan pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang
c.q Bagian Keuangan.
b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjelaskan bahwa permasalahan
pengadministrasian barang masih kurang dikarenakan masih kurangnya pegawai serta
masih menggunakan pegawai kontrak untuk kegiatan sehari-hari. Selain itu, pegawai
baru masih belum berpengalaman mengadministrasikan barang inventaris.
c. Direktur RSUD Kepahiang menyatakan kartu kendali persediaan belum dapat
diselenggarakan dikarenakan kekurangan tenaga admnistrasi serta diakui memang
terdapat kekeliruan dalam pemberian data mengenai rincian saldo persediaan obat dan
alat kesehatan per 31 Desember 2009.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 20
BPK RI menyarankan kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Mewajibkan seluruh SKPD untuk menyelenggarakan buku/kartu persediaan atau catatan
lainnya untuk mengetahui mutasi dan saldo persediaan pada saat tertentu, serta
melakukan stock opname atau pemeriksaan fisik persediaan pada tanggal pelaporan;
b. Mewajibkan Kepala SKPD untuk membuat laporan persediaan pada tanggal pelaporan
untuk disampaikan sebagai bahan laporan penyajian persediaan pada neraca Pemkab
Kepahiang;dan
c. Memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
kepada Kepala SKPD yang tidak mematuhinya.
4. Penyajian nilai Investasi Dana Bergulir sebesar Rp1.241.967.871,00 tidak
mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)
Dalam Neraca dan CaLK per 31 Desember 2009 diketahui saldo investasi non permanen
berupa penyaluran dana bergulir pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Kepahiang adalah sebesar Rp1.241.967.871,00 yang merupakan
pengguliran dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.
Untuk Tahun Anggaran 2009, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
menyalurkan dana bergulir sebesar Rp410.000.000,00 untuk pemberian bantuan kredit dan
penyediaan permodalan bagi usaha mikro kecil menengah. Berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan SP2D Dinas Koperasi, UKM, diketahui bahwa dana tersebut
dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa - Belanja Jasa Kantor lainnya. Mengingat
penyaluran kredit ini merupakan pemberian pinjaman yang akan diterima pengembaliannya
dalam jangka waktu 24 bulan (masa tenggang 2 bulan), maka dana bergulir ini merupakan
kategori investasi jangka panjang non permanen yang seharusnya dialokasikan pada
Anggaran Pembiayaan.
Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pencatatan dana bergulir pada Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan dan berdasarkan keterangan Kasi Pengawasan Simpan
Pinjam dan salah satu Panitia Pelaksana dana bergulir diketahui bahwa total dana yang telah
digulirkan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan tahun
2009 adalah sebesar Rp1.101.000.000,00 yaitu masing-masing sebesar Rp150.000.000,00
pada tahun 2006, sebesar Rp111.000.000,00 pada tahun 2007, sebesar Rp430.000.000,00
pada tahun 2008, dan sebesar Rp410.000.000,00 pada tahun 2009.
Angka saldo dana bergulir sebesar Rp1.241.967.871,00 yang tersaji di dalam neraca per 31
Desember 2009 merupakan pokok dana bergulir sejak Tahun Anggaran 2006 hingga Tahun
Anggaran 2009 ditambah dengan bunga yang diperhitungkan seharusnya diterima setiap kali
pengguliran, kemudian dikurangkan dengan saldo kas dana bergulir yang disimpan oleh
Bendahara dana bergulir sebesar Rp 33.724.043,00.
Hasil penjumlahan itulah yang kemudian dicatat dan diakui sebagai saldo dana bergulir per
31 Desember 2009 – tanpa memperhitungkan besarnya pengguliran yang berpotensi macet
atau belum tertagih. Perhitungan saldo Dana Bergulir per 31 Deesember 2009 adalah
sebagai berikut:
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 21
Tabel Perhitungan Dana Bergulir pada Neraca per 31 Desember 2009
No Tahun Pokok (Rp) Bunga (Rp)
1. 2006 150.000.000,00 23.759.914,00
2. 2007 111.000.000,00 17.695.055,00
3. 2008 430.000.000,00 67.636.509,00
4. 2009 410.000.000,00 65.600.436,00
Jumlah 1.101.000.000,00 174.691.914,00
Saldo kas dana bergulir (33.724.043,00)
Selisih angka saldo dana bergulir 140.967.871,00
Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kepahiang, masa pinjaman kredit bergulir tersebut adalah 24 bulan dengan masa
tenggang 2 bulan. Dengan demikian, dana-dana yang digulirkan tahun 2006 seharusnya
telah selesai masa pengangsurannya pada tahun 2008 dan pengguliran tahun 2007
seharusnya selesai diangsur pada tahun 2009. Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir,
nilai pengembalian yang diharapkan jauh di bawah jumlah nilai kredit bergulir yang
disalurkan dan tingkat pengembalian kredit yang terealisasi maupun yang tidak terealisasi
tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan laporan
perkembangan pengembalian dana bergulir Tahun 2006 (Lampiran II.2) dan 2007
(Lampiran II.3), dana bergulir sebesar Rp130.891.354,00 dapat dikategorikan berpotensi
macet karena hingga masa angsuran dua tahun berakhir, dana sebesar Rp130.891.354,00
tersebut belum tertagih. Sementara untuk dana yang digulirkan TA 2008 s.d. akhir
Desember 2009, sebesar Rp95.700.146,00 sama sekali belum diangsur (Lampiran II.4).
Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum memiliki kebijakan yang mengatur kriteria yang
jelas apakah dana bergulir dinyatakan macet atau tidak. Selama ini, dana bergulir dikatakan
macet apabila yang bersangkutan belum selesai membayar angsuran atau tidak membayar
angsuran sama sekali hingga berakhirnya masa angsuran.
Kondisi di atas tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab I Bagian Pertama Ketentuan Umum APBD Pasal 1 Ayat (30) yang menyatakan
bahwa Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 6 Investasi Pemerintah Paragraf 21 yang
menyatakan bahwa Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai
pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam Laporan
Realisasi Anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang
diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
Pernyataan No. 06 yang menyatakan bahwa penilaian investasi pemerintah diantaranya
dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 22
d. Buletin Teknis Nomor 07 tentang Perlakuan Akuntansi atas Dana Bergulir yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Standar Akuntansi Pemerintahan yang
menyatakan bahwa Penyajian dana bergulir di Neraca berdasarkan nilai yang dapat
direalisasikan dan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir
Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah
dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir
Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana
bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir
tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang
berlaku.
Hal tersebut mengakibatkan Nilai Investasi Non Permanen yang disajikan dalam Neraca per
31 Desember 2009 sebesar Rp1.241.967.871,00 tidak mencerminkan nilai bersih yang dapat
direalisasikan, yaitu sebesar nilai dana bergulir yang masih bisa tertagih dikurangi dengan
yang berpotensi macet.
Kondisi tersebut terjadi karena:
a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Eksekutif tidak cermat dalam menetapkan
anggaran belanja terkait kegiatan dana bergulir.
b. Pemkab Kepahiang belum mempunyai kebijakan akuntasi terkait dengan penyajian
investasi non permanen (dana bergulir) yang berbasis net realizable value, sehingga
tidak bisa menentukan perlakuan atas nilai dana bergulir yang tidak bisa tertagih (non
collectible).
c. Belum ada evaluasi kinerja dari tim teknis bantuan modal kerja dana bergulir terhadap
koperasi, kelompok pengusaha kecil/pedagang kecil dan UKM serta anggotanya di
wilayah Kabupaten Kepahiang.
Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag menyatakan:
a. Tim teknis Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kepahiang akan melakukan
evaluasi kinerja terhadap penerimaan bantuan dana bergulir di wilayah Kabupaten
Kepahiang dengan mempedomani aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindag
Kabupaten Kepahiang akan mengambil kebijakan terkait dengan pengambilan
keputusan/perlakuan terhadap para penerima dana bergulir yang macet/belum tertagih
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Dalam penyelesaian tagihan yang macet/belum tertagih, Dinas Koperasi, UKM,
Perindag Kabupaten Kepahiang mengedepankan tindakan persuasif (melakukan
pembinaan) sehingga diharapkan tagihan yang macet/belum tertagih dapat tertagih
(dilunasi).
BPK RI menyarankan kepada Bupati Pemkab Kepahiang agar melakukan estimasi yang
memadai untuk menilai jumlah pengembalian yang mungkin dapat terealisasi, kemudian
melakukan pencadangan dan/atau penghapusan untuk nilai yang menurut hasil estimasi tidak
akan terealisasi pengembaliannya.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 23
5. Pengendalian atas pencatatan dan pelaporan aset tetap masih lemah, sehingga nilai
aset tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2009 sebesar
Rp777.510.977.603,70 belum dapat diyakini kewajarannya
Saldo aset tetap yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Kepahiang per
31 Desember 2009 adalah sebesar Rp777.510.977.603,70. Saldo tersebut berasal dari saldo
awal 1 Januari 2009 sebesar Rp569.749.636.907,70 ditambah mutasi aset tetap TA 2009
sebesar Rp207.761.340.696,00. Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melakukan koreksi
kurang atas saldo aset tetap per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.887.858.326,00, dengan
bantuan atau pendampingan dari BPKP, yang secara terinci sebagai berikut:
No Aset Tetap Saldo per 31
Desember 2008 (Rp)
Koreksi (Rp)
Saldo per 1 Januari 2009
(Rp)
Mutasi TA 2009 (Rp)
Saldo per 31 Desember 2009
(Rp)
1 Tanah 39.944.877.600,00 16.643.757.200,00 56.588.634.800,00 1.427.568.500,00 58.016.203.300,00
2 Peralatan dan Mesin
102.919.812.728,70 (21.034.198.695,70) 81.885.614.033,00 22.271.144.025,00 104.156.758.058,00
3 Gedung dan Bangunan
151.686.943.946,00 2.514.726.486,00 154.201.670.432,00 77.754.337.177,00 231.956.007.609,00
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
253.872.735.179,00 (18.797.443.927,00) 235.075.291.252,00 62.236.109.118,00 297.311.400.370,00
5 Aset Tetap Lainnya
15.148.426.600,00 18.785.300.610,70 33.933.727.210,70 50.852.297.536,00 84.786.024.746,70
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
8.064.699.180,00 - 8.064.699.180,00 (6.780.115.660,00) 1.284.583.520,00
Jumlah 571.637.495.233,70 (1.887.858.326,00) 569.749.636.907,70 207.761.340.696,00 777.510.977.603,70
Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum dapat menunjukkan rincian secara lengkap aset
tetap per 31 Desember 2009, termasuk Kartu Inventaris Barang untuk masing-masing jenis
aset tetap, baik secara keseluruhan maupun untuk masing-masing SKPD. Dengan demikian,
BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk menelusuri kewajaran
penyajian aset tetap per 31 Desember 2009.
Mutasi aset tetap TA 2009 berasal dari seluruh belanja modal ditambah dengan belanja
barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset. Secara umum, pengelolaan mutasi aset
tetap selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:
a. Masing-masing SKPD belum memiliki Kartu Inventaris Barang (KIB) yang telah
disesuaikan (update) dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2009.
b. Sebagian besar SKPD tidak membuat dan melaporkan mutasi aset tetap tahun berjalan
dan tidak mencatat atau memutakhirkan rincian mutasi aset tetap ke dalam Kartu
Inventaris Barang.
c. Bagian Umum Sekretariat Daerah belum melakukan pendokumentasian aset tetap per
31 Desember 2009 dan belum merekapitulasi rincian mutasi aset tetap untuk seluruh
SKPD serta belum membuat Kartu Inventaris Barang.
d. Bagian Keuangan mencatat nilai mutasi aset tetap pada tahun berjalan berdasarkan
realisasi SP2D LS belanja modal. Pencatatan mutasi aset tetap tersebut tidak disertai
dengan pengujian keberadaan fisik dan pencatatan rincian aset tetap tersebut.
e. Pada akhir tahun anggaran, setelah seluruh realisasi belanja modal tercatat sebagai
mutasi aset tetap tahun berjalan, Bagian Keuangan meminta rincian mutasi aset tetap
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 24
pada masing-masing SKPD. Namun pada kenyataannya masih terdapat perbedaan-
perbedaan nilai mutasi aset tetap antara SKPD dan Bagian Keuangan. Selain itu, data
rincian aset tetap dari masing-masing SKPD tidak dipergunakan sebagai bahan untuk
menyusun rincian mutasi seluruh aset tetap tahun berjalan.
f. Kapitalisasi selama TA 2009 meliputi belanja perencanaan, pengawasan serta beberapa
dari belanja pemeliharaaan dan rehabilitasi sekolah. Seluruh mutasi yang berasal dari
selain belanja modal, dalam hal ini belanja barang/jasa yaitu perencanaan, pengawasan
sudah dicatat pada aset tetap yang bersangkutan sedangkan untuk belanja pemeliharaan
dan rehabilitasi belum menambah nilai aset tetap yang bersangkutan.
Berdasarkan wawancara dengan pengelola barang, penelusuran dokumen dan observasi
secara fisik diketahui bahwa mekanisme tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, yang
dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Belum ada rekonsiliasi sebagai instrumen untuk check and balance antara SKPD dengan
Bagian Umum sebagai pembantu pengelola barang dengan Bagian Keuangan sebagai
SKPKD yang mencatat nilai aset tetap di Neraca atas aset-aset tetap yang dimiliki oleh
Pemkab Kepahiang. Hal ini mengakibatkan nilai aset yang dicatat oleh SKPD, Bagian
Umum, dan Bagian Keuangan masih berbeda.
b. Penambahan aset tetap dari belanja modal kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi tidak
menambah nilai aset yang direhabilitasi, tetapi dicatat menjadi item aset tersendiri dalam
laporan aset tetap. Contohnya, pada aset jenis gedung terdapat item “pemeliharaan
GOR” yang harusnya item tersebut nilai/perolehannya diatribusikan pada gedung GOR.
c. Beberapa pengadaan yang didalamnya terdapat barang habis pakai, tetap dimasukkan
dalam penambahan aset. Sebagai contoh, pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan,
dalam pengadaan tersebut, terdapat barang habis pakai misalnya jarum suntik, sarung
tangan, reagent yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai aset tetap.
d. Bagian Umum Sekretariat Daerah belum mengelola laporan mutasi aset semesteran dari
SKPD dengan baik, sehingga data base aset tetap yang lengkap dan mutakhir belum
ada.
e. Bagian Keuangan dan Bagian Umum tidak pernah melakukan proses validasi atas
formulir perolehan dan/atau mutasi aset tetap yang disampaikan oleh masing-masing
SKPD serta tidak ada inventarisasi untuk mengecek secara langsung keberadaan aset-
aset yang dimiliki oleh masing-masing SKPD.
f. Pemkab Kepahiang juga belum memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengkapitalisasi
pengeluaran untuk pemeliharaan/rehabilitasi, termasuk batasan jumlah biaya
(capitalization thresholds) tertentu untuk menentukan apakah suatu
pemeliharaan/rehabilitasi harus dikapitalisasi menjadi aset tetap.
Kelemahan pengendalian dalam mekanisme pencatatan mutasi aset TA 2009 tersebut
mengganggu kewajaran penyajian nilai aset tetap dalam Neraca per 31 Desember 2009,
yaitu sebagai berikut:
a. Mutasi aset tetap Tahun Anggaran 2009 minimal sebesar Rp53.320.277.990,30 tidak
didukung dengan rinciannya (lampiran II.5), termasuk rincian gedung dan bangunan
yang dimiliki. Sehubungan dengan hal tersebut maka hasil pekerjaan rehabilitasi
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 25
beberapa gedung sekolah tahun 2009 sebesar Rp28.860.420.020,00 tidak bisa
diatribusikan untuk menambah nilai perolehan gedung dan bangunan terkait. Selain itu,
dalam nilai rehabilitasi tersebut masih termasuk nilai mebeulair yang belum
diklasifikasikan dalam aset tetap berupa peralatan dan mesin. (lampiran II.6 dan
lampiran II.7)
b. Penambahan aset peralatan dan mesin minimal sebesar Rp4.970.730.900,00 pada Dinas
Kesehatan termasuk didalamnya adalah persediaan bahan habis pakai medis (lampiran
II.8).
c. Dari jumlah mutasi aset tetap tahun 2009, diantaranya sebesar Rp1.087.861.000,00
merupakan gedung sarana dan prasarana untuk instansi vertikal berupa rumah dinas dan
asrama untuk Polres Kepahiang dan gedung aula untuk Kejaksaan Negeri Kepahiang.
Selain itu, sebesar Rp1.107.759.120,00 merupakan rehab atas beberapa sekolah swasta.
Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum melakukan serah terima atas gedung-gedung
tersebut dan masih tercatat dalam laporan aset tetap Pemkab Kepahiang.
Selain itu, diketahui terdapat beberapa kelemahan yang mengganggu asersi keberadaan dan
kelengkapan, hak dan kewajiban serta penilaian, yaitu sebagai berikut:
a. Aset tetap lainnya senilai Rp898.937.000,00 berupa hewan ternak dan pupuk hasil
pengadaan tahun 2009 tidak bisa diyakini keberadaannya dan tidak memenuhi asersi hak
dan kewajiban dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Jumlah Nilai (Rp)
1 Sapi Simental 12 ekor 143.400.000,00
2 Sapi Bali 20 ekor 135.600.000,00
3 Kambing PE 56 ekor 67.800.000,00
4 Itik 7.436 ekor 470.715.000,00
5 Ayam Buras 288 ekor 21.422.000,00
6 HMT 8 Ha 40.000.000,00
7 Sapronak (Pupuk) 8 Ha 20.000.000,00
Jumlah 898.937.000,00
Seluruh aset tetap lainnya tersebut sudah diserahkan kepada kelompok tani berdasarkan
berita acara serah terima antara pemda dengan kelompok tani, pemda hanya mempunyai
kewenangan untuk mengawasi pengelolaan hewan tersebut. Atas kondisi tersebut BPK
RI telah melakukan reklasifikasi menjadi aset lainnya.
b. Pemkab Kepahiang belum memiliki bukti kepemilikan tanah minimal senilai
Rp2.508.404.000,00 (lampiran II.9) dan belum mencatat dan melaporkan tanah badan
jalan dalam laporan aset tetap.
c. Pemkab Kepahiang belum menindaklajuti beberapa hasil temuan BPK RI yang terkait
dengan aset tetap, yaitu LHP atas Laporan Keuangan Pemkab Kepahiang Tahun
Anggaran 2008:
1) Pemkab Kepahiang belum mencatat dan merevaluasi beberapa aset tetap, baik dalam
Neraca awal per 31 Desember 2006 maupun dalam Laporan hasil revaluasi
konsultan, dengan rincian:
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 26
No. Jenis Aset Tahun
Perolehan Sumber
Dana Jumlah Keterangan
1. Handtractor 2006 DAK 7 unit Digunakan oleh kelompok-kelompok tani
2. Tresser 2006 DAK 5 unit Digunakan oleh kelompok-kelompok tani
3. Suzuki/JA625W 2005 - 1 unit Dipinjampakaikan kepada Polres Kepahiang
4. Yamaha/YT 115 2004 - 1 Unit Dipinjampakaikan kepada Polres Kepahiang
2) Pemkab Kepahiang memasukkan aset tetap yang berasal dari dana Dekonsentrasi
(belum diserahterimakan) dalam Neraca awal per 31 Desember 2006 dan laporan
revaluasi konsultan, dengan rincian minimal sebagai berikut:
No. Jenis Aset Tahun
Perolehan
Sumber
Dana
Keterangan
1. SMP 4 Kepahiang 2006 Dekon Unit Sekolah Baru
2. SMP 2 Muara Kemumu 2006 Dekon Unit Sekolah Baru
Selain aset tetap tersebut masih banyak aset tetap lain yang berasal dari dana
Dekonsentrasi yang dimasukkan dalam Neraca awal per 31 Desember 2006.
3) Beberapa aset tetap berupa tanah yang berasal dari hibah masyarakat tahun 2008
belum tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2008 dengan rincian:
No. Aset Tetap Nilai (Rp) Keterangan
1. Tanah - Hibah dari warga untuk Puskesmas Nanti Agung
2. Tanah - Hibah dari warga untuk Puskesmas Talang Babatan
3. Tanah - Hibah dari warga untuk Puskesmas Muara Langkap
4. Tanah - Hibah dari warga untuk Pustu Babakan Bogor
5. Tanah - Hibah dari warga untuk Pustu Kandang
6. Tanah - Hibah dari warga untuk Polindes Sosokan Taba
7. Tanah - Hibah dari warga untuk Polindes Sosokan Cinta Mandi
8. Tanah - Hibah dari warga untuk Polindes Batu Belarik
9. Tanah - Hibah dari warga untuk Polindes Limbur Baru
10. Tanah - Hibah dari warga untuk Polindes Air Sempiang
11. Tanah - Hibah dari warga untuk Polindes Pungguk Meranti
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang
menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib
mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu:
1) Pasal 56 ayat 1 yang menyatakan bahwa barang milik daerah yang sudah rusak dan
tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 27
2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah point XI mengenai penghapusan angka (4)
yang menyebutkan bahwa barang milik daerah yang rusak, hilang, mati (hewan dan
tanaman), susut, berlebih, dan tidak efisien lagi supaya dilaporkan kepada kepala
daerah melalui pengelola. Laporan tersebut harus menyebutkan nama, jumlah
barang, lokasi, nomor kode barang, nilai barang dan lain-lain yang diperlukan.
c. Instruksi Bupati Kepahiang Nomor 437 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kepahiang, instruksi
ketiga poin (2) yang menginstruksikan kepada seluruh Kepala Dinas/Badan/Sekwan/
Kantor/Camat/Direktur RSUD/serta Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
agar melakukan Inventarisasi Ulang Aset Tetap berikut rincian yang ada pada Satuan
Kerja masing-masing dengan memperhatikan laporan hasil revaluasi konsultan dan
pendataan kembali mutasi aset tetap tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, baik yang
berasal dari belanja modal, hibah maupun belanja lainnya yang menghasilkan aset tetap
termasuk mendata ulang aset-aset dari dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang
belum diserahterimakan. Inventarisasi ulang tersebut akan menjadi saldo per
31 Desember 2009 pada Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai aset tetap yang disajikan dalam Neraca
Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2009 sebesar Rp777.510.977.603,70
belum seluruhnya dapat ditelusuri sehingga belum dapat diyakini kewajarannya.
Permasalahan tersebut terutama terjadi karena:
a. Para pejabat terkait dengan pengelolaaan aset belum memiliki pemahaman yang
memadai atas maksud dan tujuan pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset tetap serta
pengaruhnya terhadap penetapan neraca aset tetap.
b. Pemkab Kepahiang belum mempunyai kebijakan intern yang mengatur sistem dan
pecatatan dan pelaporan mutasi aset tetap secara menyeluruh yang dimulai dari masing-
masing SKPD, termasuk kebijakan kapitalisasi aset tetap dari belanja lainnya yang
terkait dengan perolehan atau penambahan umur teknis/ekonomis aset tetap.
c. Masing-masing SKPD belum memiliki unit-unit akuntansi untuk mencatat dan
melaporkan aset tetap serta belum memiliki tenaga/pegawai yang berlatar belakang
pendidikan akuntansi dalam jumlah yang memadai dibandingkan dengan kebutuhan
seluruh satuan kerja. Selain itu, Pemkab Kepahiang belum mengenakan sanksi yang
tegas terhadap SKPD yang tidak membuat laporan aset tersebut.
Atas permasalahan tersebut Kepala Bagian Umum yang diketahui Sekretaris Daerah Pemkab
Kepahiang menjelaskan bahwa:
a. Pengendalian dan Mekanisme atas Aset Pemkab Kepahiang diakui masih sangat lemah.
b. Bagian Umum akan tetap melakukan kerjasama dengan Bagian Keuangan dan tiap-tiap
SKPD dalam merekonsiliasi pengelolaan barang/aset tetap milik Pemkab Kepahiang.
c. Sesuai dengan hasil pemeriksaan bahwa memang ada barang habis pakai yang
dimasukkan dalam penambahan aset. Maka untuk masa yang akan datang kami akan
melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti dengan Tim Satuan Tiga
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 28
(BAPPEDA, Keuangan, dan Pembangunan) agar anggaran mendatang dipilah-pilah
sesuai dengan kode rekening.
d. Diakui bahwa laporan mutasi aset per-semester dari tiap-tiap SKPD telah diminta secara
tertulis, namun hasilnya belum maksimal.
e. Bagian Umum telah melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap pengelolaan aset
milik daerah, seperti telah dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Milik Daerah.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Mereviu ulang nilai aset tetap dan membuat rincian aset tetap per SKPD maupun per
jenis, serta memutakhirkan Kartu Inventaris Barang yang disesuaikan dengan nilai aset
tetap yang telah direviu ulang baik per SKPD maupun secara keseluruhan.
b. Melakukan pencatatan dan pelaporan mutasi aset tetap secara menyeluruh yang dimulai
dari masing-masing SKPD, termasuk kebijakan kapitalisasi aset tetap dari belanja
lainnya yang terkait dengan perolehan atau penambahan umur teknis/ekonomis aset
tetap.
c. Untuk masa yang akan datang, mengenakan sanksi yang tegas bagi Kepala SKPD yang
tidak membuat laporan mutasi barang, Kartu Inventaris Barang dan membuat laporan
aset tetap sebagai bahan penyusunan Neraca.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Lampiran II.1
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2005 s.d TAHUN 2008
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
I LHP LK Pemkab Kepahiang TA
2007
No.242.a.3/S/XVIII.PLG/07/2008
Tanggal 8 Juli 2008
(LHP SPI)
5. Sisa Kas Tahun Anggaran 2007
Senilai Rp7.358.499.862,00
Terlambat Disetor ke Kas Daerah
dan Senilai Rp2.111.773.500,00
Digunakan Langsung untuk
Kegiatan Tahun Anggaran 2008
Bupati Kepahiang agar:
b. Menegur secara tertulis para
Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pembantu
Pengeluaran masing-masing
unit kerja melalui Kepala Dinas
masing-masing supaya
mengikuti ketentuan
perundang-undangan yang
berlaku dalam melaksanakan
tugasnya.
Tindak lanjut 10 Februari
2009
b. Telah ditindaklanjuti oleh
Bupati Kepahiang dengan
Surat Teguran secara
tertulis
No.900/181/Bag.8/2008
tanggal 5 Desember 2008,
kepada Sekretaris Daerah
(Surat Teguran terlampir).
Namun surat teguran dari
Kepala SKPD ke masing-
masing Bendahara belum
ada.
Hasil Pembahasan Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi, belum
ada teguran dari Kepala SKPD
Hasil Pembahasan 26 April
2010:
Status dari TB menjadi S.
Teguran cukup dari Bupati
saja.
S
Lampiran II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
d. Memerintahkan secara tertulis
Kepala Dinas Pariwisata dan
Sekretaris Daerah Kabupaten
Kepahiang untuk menegur
secara tertulis Bendahara
Pengeluaran Dinas Pariwisata
dan Bendahara Pengeluaran
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepahiang untuk lebih
mempedomani ketentuan
perundang-undangan yang
berlaku.
Status lama : BS
Status baru : S
d. Telah ditindaklanjuti oleh
Bupati Kepahiang dengan
Surat Teguran secara
tertulis
No.900/181/Bag.8/2008
tanggal 5 Desember 2008,
kepada Kepala Dinas
Pariwisata dan Sekretaris
Daerah, tetapi belum ada
surat teguran ke Bendahara
(Surat Teguran terlampir).
Hasil Pembahasan Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi, belum
ada teguran dari Kepala SKPD
Hasil Pembahasan 26 April
2010:
Status dari TB menjadi S.
Teguran cukup dari Bupati
saja
Status lama : BS
Status baru : S
S
7. Penatausahaan dan Pengelolaan
Barang Milik Daerah Belum
Dilaksanakan Secara Tertib
Bupati Kepahiang agar:
b. Memerintahkan Sekretaris
Tindak lanjut 10 Februari
2009
b.Telah ditindaklanjuti oleh
S
Lampiran II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
Daerah, Direktur RSUD
Kepahiang, dan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum untuk
menegur secara tertulis masing-
masing Bendahara
Barang/Pengurus Barang dan
Kepala Bagian Umum dan
Perlengkapan untuk lebih
cermat dalam
menyelenggarakan administrasi
pengurusan barang yang
menjadi tanggung jawabnya.
Bupati Kepahiang dengan
Surat Teguran secara tertulis
No.900/180/Bag.8/2008
tanggal 5 Desember 2008,
tentang perintah kepada
masing-masing Kepala
SKPD untuk menegur
masing-masing bendahara
barang, tetapi surat teguran
ke masing-masing
bendahara barang belum
ada.
Hasil Pembahasan Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada surat teguran ke
masing-masing bendahara
barang
Hasil Pembahasan 26 April
2010:
Status dari TB menjadi S.
Teguran cukup kepada Kepala
Dinas saja.
Status lama : BS
Status baru : S
8. Penatausahaan dan Pengelolaan
Dana APBD pada Beberapa SKPD
Belum Dikerjakan Secara Tertib
Bupati Kepahiang agar:
b. Memerintahkan Kepala Dinas
Tindak lanjut 10 Februari
2009
b.Telah ditindaklanjuti oleh
Lampiran II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
Sesuai Ketentuan
Kehutanan dan Direktur RSUD
Kepahiang untuk menegur
secara tertulis Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara
Pembantu Pengeluaran untuk
mengerjakan BKU mengikuti
ketentuan yang berlaku.
Bupati Kepahiang dengan
Surat Teguran secara tertulis
No.900/179/Bag.8/TGR/200
8 tanggal 5 Desember 2008,
tentang perintah kepada
masing-masing Kepala
SKPD untuk menegur
masing-masing bendahara
pengeluaran dan bendahara
pembantu, tetapi surat
teguran ke masing-masing
bendahara barang belum
ada.
Hasil Pembahasan Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada surat teguran ke
masing-masing bendahara
barang
Hasil Pembahasan 26 April
2010:
Status dari TB menjadi S.
Teguran cukup dari Bupati
saja.
Status lama : BS
Status baru : S
S
Lampiran II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
II LHP Pertanggungjawaban LK
Pemkab Kepahiang 2008
No.07/LK/XVIII.BKL/07/09
Tanggal 17 Juni 2009
(LHP SPI)
1. Pengendalian atas prosedur
pencatatan dan pengeluaran Belanja
Daerah TA 2008 masih lemah
sehingga berdampak terhadap
kewajaran penyajian Laporan
Keuangan Tahun 2008
BPK RI merekomendasikan
kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Meninjau kembali Peraturan
Bupati No.13 Tahun 2008
tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kepahiang karena
masih bersifat umum, tidak
jelas, dan tidak rinci.
Selanjutnya, membuat
kebijakan baru yang mengatur
secara jelas dan rinci mengenai
Sistem dan prosedur
penerimaan, pengeluaran, dan
akuntansi.
c. Memberikan teguran tertulis
dan memberikan sanksi sesuai
a. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
Kepahiang No:
700/138/ITKAB-
KPH/2009 tanggan 24
Agustus 2009 tentang
permintaan untuk mengkaji
dan membuat langkah-
langkah peninjauan
kembali Peraturan Bupati
No. 13 tahun 2008.
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi,
karena belum ada kebijakan
baru yang mengatur secara
jelas dan rinci mengenai
sistem dan prosedur
penerimaan, pengeluaran
dan akuntansi
Status lama : BD
Status baru : BS
c. Belum ditindaklanjuti
BS
BD
Lampiran II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
ketentuan kepada Bendahara
Pengeluaran SKPD yang tidak
melaporkan dan menyetorkan
sisa kas secara tepat waktu.
2. Sistem pencatatan dan pelaporan
aset tetap masih lemah, sehingga
saldo aset tetap yang disajikan dalam
Neraca per 31 Desember 2008
sebesar Rp571.637.495.233,70 tidak
dapat diyakini kewajarannya
BPK RI Merekomendasikan agar:
a. Para Pejabat Pengelola dan
Pengguna Barang melakukan
inventarisasi ulang untuk
menetapkan saldo aset tetap per
31 Desember 2009 berikut
rinciannya, dengan
memperhatikan laporan hasil
revaluasi konsultan dan
pendataan kembali mutasi aset
tetap TA 2007 sampai dengan
TA 2009, baik yang berasal dari
belanja modal, hibah, maupun
belanja lainnya yang
menghasilkan aset tetap,
termasuk mendata ulang aset-
aset dari dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan yang
belum diserahterimakan.
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009, antara lain:
a. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Instruksi
Bupati Tanggal 1
September 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Penguatan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten
Kepahiang.
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada data tentang
Inventarisasi aset
Tindak Lanjut tanggal 1
Maret 2010
Telah ditindaklanjuti
dengan diterbitkannya
Instruksi Bupati Nomor :
BS
Lampiran II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
b. Membuat kebijakan intern yang
mengatur sistem dan prosedur
pencatatan dan pelaporan
mutasi aset tetap secara
menyeluruh yang dimulai dari
masing-masing SKPD,
termasuk kebijakan kapitalisasi
aset tetap dari belanja lainnya
yang terkait dengan perolehan
atau penambahan umur teknis/
ekonomis aset tetap.
437 Tahun 2009 tanggal 18
September 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Penguatan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten
Kepahiang
b. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/141/ITKAB-
KPH/2009 Tanggal 24
Agustus 2004 tentang
permintaan untuk mengkaji
dan membuat langkah-
langkah dalam pembuatan
kebijakan intern yang
mengatur sistem dam
prosedur pencatatan dan
pelaporan mutasi aset tetap.
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada kebijakan intern
yang mengatur sisdur
S
Lampiran II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
c. Membentuk unit-unit akuntansi
di masing-masing SKPD yang
bertugas antara lain untuk
mencatat dan melaporkan aset
pencatatan dan pelaporan
aset tetap secara
menyeluruh
Tindak Lanjut tanggal
1 Maret 2010
Sekretariat Daerah telah
menerbitkan surat edaran
Nomor : 028/1180/Bag.9
tgl 22 Des 2009 yang
disertai blangko untuk
inventarisir aset tetap tiap
SKPD
Hasil Pembahasan 26 April
2010:
Status dari BS menjadi S.
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
Status lama : BS
Status baru : S
c. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Instruksi
Bupati Tanggal 1
September 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan
BS
Lampiran II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
tetap dan menerapkan
pengenaan sanksi yang tegas
terhadap SKPD yang tidak
membuat dan menyampaikan
laporan aset tetap.
d. Menginstruksikan kepala Badan
Kepegawaian Daerah (BKD)
untuk membuat kebijakan
intern yang mengatur proses
rekrutmen tenaga akuntansi
secara berkala sesuai dengan
kebutuhan.
Penguatan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten
Kepahiang.
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada unit-unit
akuntansi yan dibentuk di
masing-masing SKPD.
d. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Instruksi
Bupati Tanggal 1
September 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Penguatan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten
Kepahiang.
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada kebijakan intern
yang mengatur proses
rekrutmen tenaga akuntansi
BS
Lampiran II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
di BKD.
Tindak Lanjut tanggal
1 Maret 2010
Belum selesai
ditindaklanjuti
3. Sebagian besar SKPD tidak
menyelenggarakan administrasi dan
opname fisik persediaan, sehingga
saldo persediaan dalam Neraca per
31 Desember 2008 sebesar
Rp1.187.542.342,00 tidak
kewajarannya
BPK RI merekomendasikan
kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Menginstruksikan secara
tertulis kepada seluruh SKPD
untuk menyelenggarakan
buku/kartu persediaan atau
catatan lainnya untuk
mengetahui mutasi dan saldo
persediaan pada saat tertentu,
serta melakukan stock opname
atau pemeriksaan fisik
persediaan pada tanggal
pelaporan.
b. Memerintahkan Kepala SKPD
untuk membuat laporan
persediaan pada tanggal
pelaporan untuk disampaikan
kepada Bagian Keuangan
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009, antara lain:
a. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Instruksi
Bupati Tanggal 1
September 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Penguatan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten
Kepahiang.
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi.
b. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Instruksi
Bupati Tanggal 1
September 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Penguatan Sistem
S
S
Lampiran II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
sebagai bahan laporan
penyajian persediaan pada
Neraca Pemda Kabupaten
Kepahiang dan memberikan
sanksi yang tegas bagi SKPD
yang tidak mematuhi.
Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten
Kepahiang.
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
4. Pembayaran bantuan keuangan
kepada pemerintahan desa tidak
didasarkan atas Peraturan Bupati
sebesar Rp4.940.805.000,00
BPK RI merekomendasikan
kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Memerintahkan Sekretaris
daerah agar memberikan
teguran tertulis kepada
Bendahara Pengeluaran atas
kelalaiannya melakukan
pembayaran yang tidak
didukung otorisasi yang kuat.
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009, antara lain:
a. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/142/ITKAB-
KPH/2009 Tanggal 24
Agustus 2009 tentang
permintaan memberikan
teguran tertulis kepada
Setda kabupaten Kepahiang
atas kelalaiannya.
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada surat teguran
dari Setda ke Bendahara
Pengeluaran Setda
BS
Lampiran II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
b. Untuk masa mendatang
menetapkan peraturan atau
Keputusan Bupati sebagai dasar
penetapan alokasi belanja
bantuan.
b. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No.700/142/ITKAB-
KPH/2009 Tanggal
24 Agustus 2009 tentang
permintaan memerintahkan
Kabag. Hukum setda
Kabupaten Kepahiang
untuk mengkaji dan
menyiapkan keputusan
Bupati.
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada peraturan/
keputusan Bupati yang
diterbitkan
Tindak Lanjut tanggal
1 Maret 2010:
Telah diterbitkan SK
Bupati Nomor: 61 tahun
2010 tanggal 10 Maret
2010 tentang besarnya
S
Lampiran II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
tunjangan penghasilan
ketua, wakil ketua, dan
anggota Badan
Permusyawaratan Desa
(BPD); dan SK Bupati
Nomor: 62 tahun 2010
tanggal 10 Maret 2010
tentang besarnya tunjangan
penghasilan kepala desa,
perangkat desa, kadus,
RW, RT, dan dana rutin
desa/kelurahan
Hasil Pembahasan
26 April 2010:
Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi Status lama : BS
Status baru : S
5. Pembukaan dan Pengoperasian
Rekening Operasional pada 17 SKPD
belum diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah
BPK RI menyarankan agar Bupati
Kepahiang memerintahkan BUD
untuk menginventarisir ulang
seluruh rekening yang masih
digunakan dan diperlukan untuk
selanjutnya diusulkan
penetapannya berdasarkan
Keputusan Bupati.
Tindak Lanjut tanggal
1 Maret 2010:
Telah diterbitkan SK Bupati
No: 435 tahun 2009 tanggal
18 September 2009 tentang
penetapan rekening
operasional SKPD dalam
lingkungan pemerintah
S
Lampiran II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
Kabupaten Kepahiang.
6. Pelaksanaan pinjam pakai
kendaraan operasional dinas
sebanyak 3 (tiga) unit oleh instansi
vertikal tidak sesuai ketentuan
BPK RI merekomendasikan
kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Memerintahkan Sekretaris
Daerah untuk membuat
perjanjian dan kelengkapan
dokumen pendukung lainnya
sesuai dengan ketentuan
sebagai dasar pelaksanaan
pinjam pakai semua aset
kepada pihak lain.
b. Memberikan teguran tertulis
kepada Sekretaris Daerah atas
kelalaian dalam melakukan
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009, antara lain:
a. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/143/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
perintah untuk membuat
perjanjian dan
kelengkapan dokumen
pendukung lainnya sesuai
dengan ketentuan.
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada perjanjian
tentang pinjam pakai yang
telah dilakukan.
b. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/144/ITKAB-
BS
S
Lampiran II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
pengawasan dan pengendalian
dalam hal pengelolaan aset/
barang daerah.
c. Memberikan teguran tertulis
kepada Kepala Bagian Umum
Sekretariat Daerah atas
kelalaiannya dalam melengkapi
dokumen pendukung pinjam
pakai aset kepada pihak lain.
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
pemberian teguran tertulis
kepada Sekretaris Daerah
atas kelalaiannya.
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
c. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/145/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
pemberiana teguran tertulis
kepada kepala Bagian
Umum Sekretaris Daerah.
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
S
7. Terdapat perangkapan jabatan
Pengelola Keuangan Daerah pada
beberapa SKPD
BPK RI menyarankan agar Bupati
Kepahiang, Kepala BKD, dan
Pejabat terkait lainnya untuk
mengelola SDM secara memadai
dari mulai rekruitmen,
penempatan, dengan
memperhatikan prinsip-prinsip
manajemen yang sehat, termasuk
prinsip pemisahan fungsi.
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009, antara lain:
Surat Bupati No.
700/146/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang perintah untuk
mengkaji dan membuat
langkah-langkah pengelolaan
BS
Lampiran II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
SDM.
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada action dari BKD.
8. Jumlah dan kualitas sumber daya
manusia dalam pencatatan dan
pelaporan keuangan daerah
Pemerintah Kabupaten Kepahiang
belum memadai
BPK RI menyarankan agar Bupati
Kepahiang meninjau ulang
kebijakan perekrutan dan
penempatan pegawai khususnya
menambahkan kebijakan
perekrutan tenaga dengan latar
belakang pendidikan akuntansi
dengan penempatan pada bidang-
bidang yang terkait dengan
pencatatan dan pelaporan
keuangan.
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009, antara lain:
Surat Bupati No.
700/147/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang perintah untuk
membuat langkah-langkah
pengkajian ulang Perda No. 5
Tahun 2008 dan membentuk
Dinas/Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (PPKAD).
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada action dari
Sekretaris Daerah.
BS
9. Jumlah perangkat daerah dalam
struktur organisasi pemerintah
daerah yang baru melebihi ketentuan
dalam PP No.41 Tahun 2007
sehingga berpotensi menimbulkan
inefisiensi dalam pelaksanaan tugas
BPK RI menyarankan Bupati
Kepahiang untuk mengkaji ulang
Peraturan Daerah No.5 Tahun
2008 tanggal 25 Juni 2008 dan
mengusulkan pembentukan
badan/Dinas PPKAD.
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009, antara lain:
Surat Bupati No.
700/147/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang perintah untuk
membuat langkah-langkah
BS
Lampiran II.1
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
pengkajian ulang Perda No. 5
Tahun 2008 dan membentuk
Dinas/Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (PPKAD).
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada action dari
Sekretaris Daerah.
Ket :
BD : Belum ditindaklanjuti
BS : Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
S : Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
Lampiran II.2
Pokok Bunga Jumlah Pokok Bunga Jumlah Pokok Bunga Jumlah
1 Koperasi Makmur Lestari 7.500.000,00 1.199.990,00 8.699.990,00 7.500.965,00 1.199.990,00 8.700.955,00 (965,00) - (965,00)
2 KUD Suka Pura 7.500.000,00 1.199.990,00 8.699.990,00 3.772.725,00 599.995,00 4.372.720,00 3.727.275,00 599.995,00 4.327.270,00
3 KSU Al Muhajirin 7.500.000,00 1.199.990,00 8.699.990,00 7.500.000,00 599.995,00 8.099.995,00 - 599.995,00 599.995,00
4 Kopwan Bengei Sekedei 7.500.000,00 1.199.990,00 8.699.990,00 7.500.000,00 818.175,00 8.318.175,00 - 381.815,00 381.815,00
5 KSU Istiqomah 7.500.000,00 1.199.990,00 8.699.990,00 4.432.145,00 709.085,00 5.141.230,00 3.067.855,00 490.905,00 3.558.760,00
6 Kopwan Restu Ibu 7.500.000,00 1.199.990,00 8.699.990,00 7.500.020,00 1.199.990,00 8.700.010,00 (20,00) - (20,00)
7 KSP Mandiri 7.500.000,00 1.199.990,00 8.699.990,00 7.500.000,00 1.199.990,00 8.699.990,00 - - -
8 Koperasi Pedagang Besar 7.500.000,00 1.199.990,00 8.699.990,00 7.500.000,00 1.199.990,00 8.699.990,00 - - -
9 KUD Dehasen 7.500.000,00 1.199.990,00 8.699.990,00 2.068.185,00 327.270,00 2.395.455,00 5.431.815,00 872.720,00 6.304.535,00
10 KSU Sehasen Jaya 7.500.000,00 1.199.990,00 8.699.990,00 1.704.550,00 272.725,00 1.977.275,00 5.795.450,00 927.265,00 6.722.715,00
11 KUB Buah-buahan 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 682.044,00 109.092,00 791.136,00 4.317.956,00 690.916,00 5.008.872,00
12 KUB Flamboyan 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 2.048.360,00 323.276,00 2.371.636,00 2.951.640,00 476.732,00 3.428.372,00
13 KUB Peternakan Kambing 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 909.088,00 145.456,00 1.054.544,00 4.090.912,00 654.552,00 4.745.464,00
14 KUB Agribisnis Jagung 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 1.136.416,00 181.820,00 1.318.236,00 3.863.584,00 618.188,00 4.481.772,00
15 KUB Sekartaji 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 909.088,00 145.456,00 1.054.544,00 4.090.912,00 654.552,00 4.745.464,00
16 Yulidan 4.250.000,00 679.998,00 4.929.998,00 1.159.092,00 185.454,00 1.344.546,00 3.090.908,00 494.544,00 3.585.452,00
17 Wirda Ningsih 4.250.000,00 679.998,00 4.929.998,00 579.546,00 92.727,00 672.273,00 3.670.454,00 587.271,00 4.257.725,00
18 Agus Cik 4.250.000,00 679.998,00 4.929.998,00 193.182,00 30.909,00 224.091,00 4.056.818,00 649.089,00 4.705.907,00
19 Elmi Etika 4.250.000,00 679.998,00 4.929.998,00 193.182,00 30.909,00 224.091,00 4.056.818,00 649.089,00 4.705.907,00
20 Rosi Marianti 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00 1.909.096,00 305.452,00 2.214.548,00 1.090.904,00 174.544,00 1.265.448,00
21 Hendarman 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00 965.819,00 152.726,00 1.118.545,00 2.034.181,00 327.270,00 2.361.451,00
22 Sainem 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00 2.999.898,00 479.996,00 3.479.894,00 102,00 - 102,00
23 Hartati Jurya 3.000.000,00 240.000,00 3.240.000,00 3.002.002,00 261.816,00 3.263.818,00 (2.002,00) (21.816,00) (23.818,00)
24 Herawati 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00 2.727.640,00 436.360,00 3.164.000,00 272.360,00 43.636,00 315.996,00
25 Arman R 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00 3.000.404,00 479.996,00 3.480.400,00 (404,00) - (404,00)
26 Yulia Sunarti 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00 980.002,00 152.726,00 1.132.728,00 2.019.998,00 327.270,00 2.347.268,00
27 Napsidah 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00 - - -
28 Sismahayati 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00 409.128,00 65.454,00 474.582,00 2.590.872,00 414.542,00 3.005.414,00
29 Samsuar 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00 1.023.638,00 109.090,00 1.132.728,00 1.976.362,00 370.906,00 2.347.268,00
30 Mius Suwardi 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00 787.264,00 109.095,00 896.359,00 212.736,00 50.911,00 263.647,00
31 Nurhasana 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00 1.136.350,00 181.825,00 1.318.175,00 (136.350,00) (21.819,00) (158.169,00)
32 Wakrad 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00 963.718,00 135.187,00 1.098.905,00 36.282,00 24.819,00 61.101,00
150.000.000,00 23.759.914,00 173.759.914,00 87.693.547,00 12.722.023,00 100.415.570,00 62.306.453,00 11.037.891,00 73.344.344,00 TOTAL
REKAPITULASI DANA BERGULIR TAHUN ANGGARAN 2006 YANG BERPOTENSI MACET
No Nama Penerima
TA 2006
Nilai Bantuan (Rp) Angsuran (Rp) Tak tertagih (Rp)
Lampiran II.3
Pokok Bunga Jumlah Pokok Bunga Jumlah Pokok Bunga Jumlah
1 Kopeg Rimbun 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 5.001.006,00 800.008,00 5.801.014,00 (1.006,00) - (1.006,00)
2 Kopwan Karya Bunda 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 454.546,00 72.728,00 527.274,00 4.545.454,00 727.280,00 5.272.734,00
3 Kopwan Bermani Sepakat 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 3.181.822,00 509.096,00 3.690.918,00 1.818.178,00 290.912,00 2.109.090,00
4 KSU Serumpun 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 5.000.006,00 800.008,00 5.800.014,00 (6,00) - (6,00)
5 Kopeg Surya Cemerlang 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 4.772.733,00 763.644,00 5.536.377,00 227.267,00 36.364,00 263.631,00
6 Koptan Simbur Cahyo 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 227.273,00 36.364,00 263.637,00 4.772.727,00 763.644,00 5.536.371,00
7 Koperasi Pandai Besi 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 5.263.594,00 800.008,00 6.063.602,00 (263.594,00) - (263.594,00)
8 BMT Bangun Drajad 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 5.527.279,00 800.008,00 6.327.287,00 (527.279,00) - (527.279,00)
9 KPN Husada Sehasen 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 4.545.460,00 727.280,00 5.272.740,00 454.540,00 72.728,00 527.268,00
10 KPN Al Ikhlas 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 3.863.614,00 618.188,00 4.481.802,00 1.136.386,00 181.820,00 1.318.206,00
11 Melian Aryesi 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00 136.365,00 21.889,00 158.254,00 863.635,00 138.117,00 1.001.752,00
12 Toni M Nur 1.000.000,00 94.549,00 1.094.549,00 1.000.010,00 94.549,00 1.094.559,00 (10,00) - (10,00)
13 Marbawi 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00 318.185,00 52.815,00 371.000,00 681.815,00 107.191,00 789.006,00
14 Parni 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00 90.909,00 14.546,00 105.455,00 909.091,00 145.460,00 1.054.551,00
15 Joni Irsal 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00 - - - 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00
16 Sepani Aria 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00 1.030.686,00 130.914,00 1.161.600,00 (30.686,00) 29.092,00 (1.594,00)
17 Willa Kartini 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00 1.001.886,00 130.914,00 1.132.800,00 (1.886,00) 29.092,00 27.206,00
18 Subandi 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00 - - - 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00
19 Nuraisyah 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00 90.909,00 14.546,00 105.455,00 909.091,00 145.460,00 1.054.551,00
20 Edi Azwar 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00 - - - 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00
21 Adji Mahrin 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00 1.000.010,00 160.006,00 1.160.016,00 (10,00) - (10,00)
22 Riadi 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00 910.467,00 145.460,00 1.055.927,00 89.533,00 14.546,00 104.079,00
23 Wismawati 1.000.000,00 160.006,00 1.160.006,00 689.083,00 101.822,00 790.905,00 310.917,00 58.184,00 369.101,00
24 Kholik Abdullah 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 272.728,00 43.672,00 316.400,00 1.227.272,00 196.348,00 1.423.620,00
25 Mursidi Saputra 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 136.380,00 21.820,00 158.200,00 1.363.620,00 218.200,00 1.581.820,00
26 M Hatta 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 136.380,00 21.820,00 158.200,00 1.363.620,00 218.200,00 1.581.820,00
27 Thomas Alva Edison 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 340.910,00 59.090,00 400.000,00 1.159.090,00 180.930,00 1.340.020,00
28 Dewa Yani 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 68.190,00 10.910,00 79.100,00 1.431.810,00 229.110,00 1.660.920,00
29 Widya Susyanti 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 136.380,00 21.820,00 158.200,00 1.363.620,00 218.200,00 1.581.820,00
30 Ni Made Susilawati 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 545.456,00 87.344,00 632.800,00 954.544,00 152.676,00 1.107.220,00
31 Amancik 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 340.910,00 54.590,00 395.500,00 1.159.090,00 185.430,00 1.344.520,00
32 Ihsan Syamsul 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 340.910,00 54.590,00 395.500,00 1.159.090,00 185.430,00 1.344.520,00
REKAPITULASI DANA BERGULIR TAHUN ANGGARAN 2007 YANG BERPOTENSI MACET
No
TA 2007
Nama PenerimaNilai Bantuan (Rp) Angsuran (Rp) Tak Tertagih (Rp)
Pokok Bunga Jumlah Pokok Bunga Jumlah Pokok Bunga Jumlah
No
TA 2007
Nama PenerimaNilai Bantuan (Rp) Angsuran (Rp) Tak Tertagih (Rp)
33 Muhammad Nur 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 1.500.180,00 240.020,00 1.740.200,00 (180,00) - (180,00)
34 Elian Tosi 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 272.728,00 43.672,00 316.400,00 1.227.272,00 196.348,00 1.423.620,00
35 Wawan Afredi 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 - - - 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00
36 M Zuhdi 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 1.295.610,00 207.290,00 1.502.900,00 204.390,00 32.730,00 237.120,00
37 Abdul Khadir Zailani 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 1.021.850,00 163.650,00 1.185.500,00 478.150,00 76.370,00 554.520,00
38 Nurlaili 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 1.500.180,00 240.020,00 1.740.200,00 (180,00) - (180,00)
39 Sulianto 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 395.500,00 20.900,00 416.400,00 1.104.500,00 219.120,00 1.323.620,00
40 Titi Novianti 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 - - - 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00
41 Mekar Sari 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 272.728,00 43.672,00 316.400,00 1.227.272,00 196.348,00 1.423.620,00
42 Suharman 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 409.092,00 65.508,00 474.600,00 1.090.908,00 174.512,00 1.265.420,00
43 Isma Neli 1.500.000,00 240.020,00 1.740.020,00 409.092,00 65.508,00 474.600,00 1.090.908,00 174.512,00 1.265.420,00
44 Arpa 2.000.000,00 319.990,00 2.319.990,00 818.190,00 130.905,00 949.095,00 1.181.810,00 189.085,00 1.370.895,00
45 Arnell 2.000.000,00 319.990,00 2.319.990,00 2.000.020,00 319.990,00 2.320.010,00 (20,00) - (20,00)
46 Selamet Sutopo 2.000.000,00 319.990,00 2.319.990,00 2.000.110,00 319.990,00 2.320.100,00 (110,00) - (110,00)
47 Suhuluddin 2.000.000,00 319.990,00 2.319.990,00 2.000.020,00 319.990,00 2.320.010,00 (20,00) - (20,00)
48 Erna Wati 2.000.000,00 319.990,00 2.319.990,00 545.460,00 87.270,00 632.730,00 1.454.540,00 232.720,00 1.687.260,00
49 Tukiran 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00 272.728,00 43.636,00 316.364,00 2.727.272,00 436.360,00 3.163.632,00
50 Siti Janaini 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 454.546,00 73.454,00 528.000,00 4.545.454,00 726.554,00 5.272.008,00
111.000.000,00 17.695.055,00 128.695.055,00 61.592.121,00 9.555.924,00 71.148.045,00 49.407.879,00 8.139.131,00 57.547.010,00 TOTAL
Pokok Bunga Jumlah Pokok Bunga Jumlah Pokok Bunga Jumlah
1 Koperasi Serba Usaha Serumpun 15.000.000,00 2.400.002,00 17.400.002,00 - - - 15.000.000,00 2.400.002,00 17.400.002,00
2 Karnaini 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 - - - 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00
3 Adji Mahrim 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 - - - 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00
4 Dadang Maskori 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 - - - 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00
5 Amina Tuzzuhro 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 - - - 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00
6 M Despianto 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 - - - 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00
7 Siswanto 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 - - - 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00
8 Angga Zulkarnain 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00 - - - 5.000.000,00 800.008,00 5.800.008,00
9 A Roni 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00 - - - 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00
10 Nauratun BA 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00 - - - 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00
11 Zeta Arne 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00 - - - 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00
12 Suandi 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00 - - - 3.000.000,00 479.996,00 3.479.996,00
13 Khaidir Syah 2.500.000,00 400.004,00 2.900.004,00 - - - 2.500.000,00 400.004,00 2.900.004,00
14 Deni Saputra 2.000.000,00 320.012,00 2.320.012,00 - - - 2.000.000,00 320.012,00 2.320.012,00
15 Kartini Eka Putri 2.000.000,00 320.012,00 2.320.012,00 - - - 2.000.000,00 320.012,00 2.320.012,00
16 Sri Hartati 2.000.000,00 320.012,00 2.320.012,00 - - - 2.000.000,00 320.012,00 2.320.012,00
17 Mei Hayani 2.000.000,00 320.012,00 2.320.012,00 - - - 2.000.000,00 320.012,00 2.320.012,00
18 Nuryani 2.000.000,00 320.012,00 2.320.012,00 - - - 2.000.000,00 320.012,00 2.320.012,00
19 M Yusup 4.000.000,00 640.020,00 4.640.020,00 - - - 4.000.000,00 640.020,00 4.640.020,00
20 Sahid 4.000.000,00 640.020,00 4.640.020,00 - - - 4.000.000,00 640.020,00 4.640.020,00
82.500.000,00 13.200.146,00 95.700.146,00 - - - 82.500.000,00 13.200.146,00 95.700.146,00 Total
Lampiran II.4
REKAPITULASI DANA BERGULIR TAHUN ANGGARAN 2008
BELUM PERNAH DIANGSUR PER 31 DESEMBER 2009
No Nama PenerimaNilai Bantuan (Rp) Angsuran (Rp) Belum Tertagih per Desember 2009 (Rp)
Lampiran II.5
(dalam rupiah)
No SKPD Tanah Peralatan & Mesin Gedung Jaringan Aset tetap lainnya KDP Jumlah
1 PU - 194.859.000,00 - - - - 194.859.000,00
2 Dikpora - 30.804.395.000,00 999.000.000,00 3.190.650.000,00 - 34.994.045.000,00
3 Dinkes - 125.481.850,00 8.857.795.587,00 - - - 8.983.277.437,00
4 Setda - 3.407.986.500,00 - - 27.000.000,00 - 3.434.986.500,00
5 Dinas Koperasi - 289.658.750,00 1.548.300.000,00 - - - 1.837.958.750,00
6 Bappeda - 450.073.000,00 - - - - 450.073.000,00
7 Dinas pertanian - 191.786.000,00 - 503.747.000,00 - - 695.533.000,00
8 Dinas peternakan perikanan - 347.227.000,00 - - - - 347.227.000,00
9 Sekretariat DPRD - 49.720.000,00 - 43.400.000,00 - - 93.120.000,00
10 Dispenda - 35.955.000,00 - - - - 35.955.000,00
11 Disnakertransos 70.000.000,00 - - 74.219.903,30 - - 144.219.903,30
12 Disbudparhub - 356.750.000,00 - - 75.319.500,00 - 432.069.500,00
13 BKD - 69.500.000,00 - - - - 69.500.000,00
14 BLH - 477.812.400,00 24.000.000,00 - - - 501.812.400,00
15 BPMPPKB - 66.732.000,00 - - - - 66.732.000,00
16 Dinas capil - 1.250.000,00 - - - - 1.250.000,00
17 Dinas ESDM - - - 585.068.000,00 - - 585.068.000,00
18 Inspektorat - 163.425.500,00 - - 6.600.000,00 - 170.025.500,00
19 Kantor kebersihan - 67.265.000,00 - - - - 67.265.000,00
20 Kantor perpustakaan - 1.000.000,00 - - 191.596.000,00 - 192.596.000,00
21 Kecamatan - 18.305.000,00 - - - - 18.305.000,00
22 Sekolah - 4.400.000,00 - - - - 4.400.000,00
53.320.277.990,30
Daftar Jumlah Aset Pada SKPD yang Tidak Ada Rinciannya
Total
No Sekolah Kegiatan Termin 1 (Rp) Termin 2 (Rp) Termin 3 (Rp) Total (Rp) Sumber dana
1 SDN 02 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
2 SDN 02 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
3 SDN 03 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
4 SDN 03 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
5 SDN 04 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
6 SDN 04 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
7 SDN 05 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
8 SDN 05 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
9 SDN 06 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
10 SDN 06 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
11 SDN 08 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
12 SDN 08 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
13 SDN 09 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
14 SDN 09 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
15 SDN 10 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
16 SDN 10 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
17 SDN 11 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
18 SDN 11 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
19 SDN 12 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
20 SDN 12 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
21 SDN 13 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
22 SDN 13 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
23 SDN 14 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
24 SDN 14 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
25 SDN 15 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
26 SDN 15 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
27 SDN 16 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
28 SDN 16 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
29 SDN 17 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
30 SDN 17 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
31 SDN 18 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
Lampiran II.6
Rehabilitasi Sekolah Termasuk Meubelairnya yang Belum Diatribusikan
No Sekolah Kegiatan Termin 1 (Rp) Termin 2 (Rp) Termin 3 (Rp) Total (Rp) Sumber dana
32 SDN 18 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
33 SDN 19 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
34 SDN 19 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
35 SDN 20 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
36 SDN 20 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
37 SDN 21 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
38 SDN 21 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
39 SDN 22 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
40 SDN 22 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
41 SDN 01 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
42 SDN 01 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
43 SDN 02 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
44 SDN 02 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
45 SDN 03 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
46 SDN 03 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
47 SDN 04 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
48 SDN 04 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
49 SDN 05 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
50 SDN 05 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
51 SDN 06 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
52 SDN 06 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
53 SDN 08 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
54 SDN 08 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
55 SDN 09 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
56 SDN 09 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
57 SDN 10 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
58 SDN 10 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
59 SDN 11 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
60 SDN 11 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
61 SDN 12 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
62 SDN 12 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
63 SDN 01 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
64 SDN 01 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
65 SDN 02 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 - 188.822.530,00 DAK
No Sekolah Kegiatan Termin 1 (Rp) Termin 2 (Rp) Termin 3 (Rp) Total (Rp) Sumber dana
66 SDN 02 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 - 18.882.270,00 DAU
67 SDN 03 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
68 SDN 03 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
69 SDN 04 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
70 SDN 04 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
71 SDN 05 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
72 SDN 05 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
73 SDN 06 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
74 SDN 06 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
75 SDN 07 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
76 SDN 07 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
77 SDN 08 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
78 SDN 08 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
79 SDN 09 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
80 SDN 09 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
81 SDN 10 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
82 SDN 10 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
83 SDN 11 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
84 SDN 11 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
85 SDN 12 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
86 SDN 12 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
87 SDN 13 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
88 SDN 13 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
89 SDN 14 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
90 SDN 14 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
91 SDN 15 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
92 SDN 15 B. Ilir DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
93 SDN 01 UjaN Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
94 SDN 01 UjaN Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
95 SDN 02 UjaN Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
96 SDN 02 UjaN Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
97 SDN 03 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
98 SDN 03 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
99 SDN 04 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
No Sekolah Kegiatan Termin 1 (Rp) Termin 2 (Rp) Termin 3 (Rp) Total (Rp) Sumber dana
100 SDN 04 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
101 SDN 05 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
102 SDN 05 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
103 SDN 06 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
104 SDN 06 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
105 SDN 07 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
106 SDN 07 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
107 SDN 08 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
108 SDN 08 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
109 SDN 09 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
110 SDN 09 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
111 SDN 10 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
112 SDN 10 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
113 SDN 11 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
114 SDN 11 Ujan Mas DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
115 SD 01 Merigi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
116 SD 01 Merigi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
117 SD 02 Merigi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
118 SD 02 Merigi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
119 SD 03 Merigi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
120 SD 03 Merigi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
121 SD 04 Merigi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
122 SD 04 Merigi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
123 SD 05 Merigi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
124 SD 05 Merigi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
125 SD 06 Merigi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
126 SD 06 Merigi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
127 SDN 01 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
128 SDN 01 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
129 SDN 02 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
130 SDN 02 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
131 SDN 03 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
132 SDN 03 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
133 SDN 04 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
No Sekolah Kegiatan Termin 1 (Rp) Termin 2 (Rp) Termin 3 (Rp) Total (Rp) Sumber dana
134 SDN 04 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
135 SDN 05 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
136 SDN 05 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
137 SDN 06 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
138 SDN 06 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
139 SDN 07 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
140 SDN 07 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
141 SDN 08 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
142 SDN 08 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
143 SDN 09 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
144 SDN 09 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
145 SDN 10 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
146 SDN 10 Kabawetan DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
147 SDN 01 S. Musi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
148 SDN 01 S. Musi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
149 SDN 02 S. Musi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
150 SDN 02 S. Musi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
151 SDN 03 S. Musi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
152 SDN 03 S. Musi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
153 SDN 04 S. Musi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
154 SDN 04 S. Musi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
155 SDN 05 S. Musi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
156 SDN 05 S. Musi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
157 SDN 06 S. Musi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
158 SDN 06 S. Musi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
159 SDN 07 S. Musi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
160 SDN 07 S. Musi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
161 SDN 08 S. Musi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
162 SDN 08 S. Musi DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
163 SDN 01 M. Kemumu DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
164 SDN 01 M. Kemumu DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
165 SDN 02 M. Kemumu DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
166 SDN 02 M. Kemumu DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
167 SDN 03 M. Kemumu DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
No Sekolah Kegiatan Termin 1 (Rp) Termin 2 (Rp) Termin 3 (Rp) Total (Rp) Sumber dana
168 SDN 03 M. Kemumu DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
169 SDN 04 M. Kemumu DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
170 SDN 04 M. Kemumu DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
171 SDN 05 M. Kemumu DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
172 SDN 05 M. Kemumu DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
173 SDN 06 M. Kemumu DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
174 SDN 06 M. Kemumu DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
175 SDM 05 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
176 SDM 05 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
177 SDM 07 M. KEMUMU DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
178 SDM 07 M. KEMUMU DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
179 SDM 02 UJAN MAS DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
180 SDM 02 UJAN MAS DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
181 SDM 06 M. Kemumu DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
182 SDM 06 M. Kemumu DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
183 SDN 07 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.529.000,00 113.293.530,00 62.940.870,00 251.763.400,00 DAK
184 SDN 07 Kepahiang DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.552.900,00 11.329.370,00 6.294.110,00 25.176.380,00 DAU
185 SDN 07 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 75.530.160,00 113.295.240,00 62.941.800,00 251.767.200,00 DAK
186 SDN 07 Tebat Karai DIKPORA (REHAB BERAT/SEDANG SD) 7.551.910,00 11.327.860,00 6.293.270,00 25.173.040,00 DAU
25.686.165.020,00
Lampiran II.7
No Kegiatan Nilai (Rp)
1 Rehab SMKN 01 KUTOREJO 54.850.000,00
2 Rehab MAN Darussalam 161.700.000,00
3 Rehab SMA Muhammadiyah KPH 79.903.000,00
4 Perencanaan 15.950.000,00
5 Pengawasan 10.950.000,00
6 Pengelola Teknis 4.000.000,00
7 Belanja Perencanaan 80.450.000,00
8 Belanja Pengawasan 54.950.000,00
9 Belanja Pengelola Teknis 13.500.000,00
10 Rehab SDN 06 Bermani Ilir 161.000.000,00
11 Rehab SDN 02 Merigi 79.800.000,00
12 Rehab SDN 05 Tebat Karai 159.000.000,00
13 Rehab SDN 01 Ujan Mas 154.849.000,00
14 Rehab SDN 05 Kepahiang 160.890.000,00
15 Rehab MIS 18 Bermani Ilir 161.617.000,00
16 Rehab SMPN 01 Kepahiang 161.756.000,00
17 Rehab SMPN 01 Bermani Ilir 161.780.000,00
18 Rehab SMPN 02 Kutorejo 153.764.000,00
19 Rehab SMPN 02 Tebat Karai 156.500.000,00
20 Rehab SMPN 04 Kepahiang 128.878.000,00
21 Rehab SMPN 01 Tebat Karai 80.900.000,00
22 Rehab SDN 05 Tanjung Alam 78.693.000,00
23 Rehab SMPN 01 Atap No.3 161.758.000,00
24 Rehab SMPN 01 Kandang 161.247.000,00
25 Rehab SDN 09 Barat Wetan 161.780.000,00
26 Rehab SDN 06 Kelik 161.410.000,00
27 Rehab SDN 08 Kabawetan 91.600.000,00
28 Rehab SDN 11 Tebat Monok 160.780.000,00
Jumlah 3.174.255.000,00
Rehabilitasi Sekolah yang Belum Diatribusikan
1 3 4
a Set Peralatan Kesehatan Poliklinik Umum
1 Minor Surgery Set
Consist Of :
- Nald Voerder (Needle Holder), SS Promed 3,949,100 2 Buah
- Pinset Anatomi, 14,5 cm, SS Promed 1.204.500 2 Buah
- Pinset Chirurgie, 14.5 cm, SS Promed 1.256.150 2 Buah
- Arteri Klem Bengkok, SS Promed 2.426.250 2 Buah
- Arteri Klem Lurus, 14 cm, SS Promed 2.323.000 2 Buah
- Klem Kocher Promed 2.684.400 2 Buah
- Gunting Verban, 14.5 cm, SS Promed 3.019.900 2 Buah
- Gunting Pembuka Jahitan, 14 cm, SS Promed 3.691.000 2 Buah
- Gunting Bedah Standar Lurus, 14.5 cm, SS Promed 2.787.600 2 Buah
- Gunting Bedah Standar, Lengkung, Ujung Tajam/Tajam, 14.5 cm, SS Promed 2.839.200 2 Buah
- Gunting Bedah Standar, Lengkung, Ujung Tajam/Tumpul, 14.5 cm, SS Promed 2.839.200 2 Buah
- Gunting Bedah Standar, Lengkung, Ujung Tumpul/Tumpul, 14.5 cm, SS Promed 2.839.200 2 Buah
- Gunting Jaringan, 18 cm, SS Promed 3.794.250 3 Buah
- Sonde Panjang, SS Promed 516.200 2 Buah
- Hak (Hok), SS Promed 6.306.550 2 Buah
- Sonde Pendek, SS Promed 430.200 2 Buah
- Naald Hecting Promed 23.694.600 12 Buah
- Mess (Mata Pisau Bedah) Lokal 190.100 1 Box
- Scalpel Handle, SS Promed 1.161.500 2 Buah
- Cassing (Bak Instrumen) Lokal 353.050 1 Buah
- Gunting Epis, 14 cm, SS Promed 2.568.200 1 Buah
2 Tensimeter Air Raksa Kawe 2.172.650 1 Buah
3 Stetoscope Dewasa Kawe 543.150 1 Buah
4 Timbangan + Tinggi Badan Jumbo 2.715.825 1 Buah
5 Tempat Tidur Periksa (Besi) + Matras MAK 9.716.800 1 Buah
6 Standar Waskom Ganda + Waskom Lokal 977.700 1 Set
7 Bengkok (Nierbeken) Lokal 108.600 2 Buah
8 Reflek Hammer, Taylor 20 cm, SS Lokal 38.025 1 Buah
9 Tourniquet Kawe 353.050 1 Buah
10 Sudip Lidah Panjang, 19 cm, SS Lokal 32.600 1 Buah
11 Sudip Lidah Pendek, 14 cm, SS Lokal 27.150 1 Buah
12 Lampu Sorot Kawe 19.751.500 2 Buah
13 Korentang 25 cm, SS Promed 2.258.500 1 Buah
14 Handscoon 6,5 MPM 104.300 1 Lusin
15 Handscoon 7 MPM 104.300 1 Lusin
16 Handscoon 7,5 MPM 104.300 1 Lusin
17 Hanscoon Rumah Tangga Lokal 21.725 1 Pasang
18 Baki Logam Tempat Alat Steril Lokal 1.086.325 1 Buah
19 Sterilisator Smic 2.715.825 1 Buah
20 Bisturi (Mata Pisau Bedah) Promed 580.750 1 Buah
21 Mess (Tangkai Pisau Operasi) Lokal 190.100 1 Kotak
22 Standar Infus MAK 1.774.525 1 Buah
23 Senter Periksa Pasien Lokal 162.950 1 Buah
24 Instrumen Trolly MAK 7.098.100 1 Buah
25 Instrumen Cabinet MAK 8.227.325 1 Buah
26 Oksigen Set 1M3 Sharp 2.715.825 1 Set
27 Lemari Obat MAK 16.454.650 2 Buah
28 Screen Panel MAK 5.000.925 1 Buah
29 Tromol Ø 18 cm Lokal 814.750 1 Buah
30 Lumpang Obat Ø 15 Lokal 1.313.200 14 Set
31 Pispot Dewasa Lokal 1.032.000 1 Buah
32 Urinal Stainless Lokal 1.032.000 1 Buah
33 Thermometer Klinis - 19.000 1 Buah
34 Mangkok untuk Larutan Lokal 48.900 1 Buah
35 Diagnostik Set Kawe 15.208.650 2 Set
36 THT Set Marada 59.254.500 4 Set
37 Sunction Pump for Adult Hersill 162.061.050 3 Buah
38 Circumcisson Set
Consist Of :
- Foerster-Ballenger str serrated 25.0 cm, SS Promed 4.106.300 2 Pcs
- Metzenbaum scs cvd bl/bl 18.0 cm, SS Promed 1.685.550 1 Pc
- Standar oper.scs. Str.sh/bl 14.5 cm, SS Promed 1.267.100 1 Pc
2 5
Lampiran II.8
Bahan Habis Pakai yang Masih Tercantum Dalam Aset Tetap
NO. JENIS BARANG / MERK/TYPE HARGA KETERANGAN
1 3 42 5
NO. JENIS BARANG / MERK/TYPE HARGA KETERANGAN
- Standar dressing forceps str 14.5 cm, SS Promed 547.500 1 Pc
- Standar tissue fcps. 1x2 t str 14.5 cm, SS Promed 586.600 1 Pc
- Adson dressing forceps 12.0 cm, SS Promed 645.300 1 Pc
- Adson tissue fcps 1x2 teeth 12.0 cm, SS Promed 782.150 1 Pc
- Allis fcps 5x6t 15.0 cm, SS Promed 1.814.600 1 Pc
- Halsted-mosquito fcps str 12.5 cm, SS Promed 1.055.900 1 Pc
- Halsted-mosquito fcps cvd 12.5 cm, SS Promed 1.102.850 1 Pc
- Bruenings tongue depressor 19.0 cm SS Promed 1.447.000 1 Pc
- Grooved director 13.0 cm, SS Promed 224.775 1 Pc
- Crile-wood needle holder 15,0cm, SS Promed 1.795.050 1 Pc
- Pck=100 blades flg.20 Promed 2.080.550 1 Pc
- Container 300x140x70mm, SS Promed 9.698.825 1 Pc
39 Resusitator Neonatal Hersill 22.220.400 3 Buah
40 Kartu tes Penglihatan dekat Lokal 118.500 2 Buah
443.925.525
b Peralatan Poli Gigi
1 Dental Unit Andini 118.509.000 1 Unit
2 Bein Lurus Besar Nova-ss Germany 488.850 1 Buah
3 Bein Lurus Kecil Nova-ss Germany 488.850 1 Buah
4 Bor Intan (diamon bur assorted) utk air jet hand piece (High Speed) Edenta 684.400 1 Buah
5 Bor Intan utk Kontra Angle Hand Piece Konvensional (Low Speed) Edenta 733.275 1 Buah
6 Burniser Besar Nova-ss Germany 195.550 1 Buah
7 Burniser Kecil Nova-ss Germany 195.550 1 Buah
8 Cairan untuk memeriksa dental plek (Dilosing Solution) Lokal 586.600 1 Buah
9 Ekskavator Berujung Dua ( Besar) Nova-ss Germany 130.350 1 Buah
10 Ekskavator Berujung Dua ( Kecil ) Nova-ss Germany 130.350 1 Buah
11 Gunting Operasi Gusi ( Wagner ) ( 12 Cm ) Nova-ss Germany 228.125 1 Buah
12 Kaca Mulut Datar No.4 Tanpa Tangkai Nova-ss Germany 814.750 1 Box
13 Lempeng Kaca Pengaduk Semen, 10 x 7,5 x1 cm Lokal 65.200 1 Buah
14 Pelindung Jari Nova-ss Germany 814.750 1 Buah
15 Pemegang Matriks (matrix holder) Nova-ss Germany 521.450 1 Buah
16 Penahan Lidah Lokal 195.550 1 Buah
17 Pengaduk Amalgam (mortal & Pestle untuk amalgam) Lokal 488.850 1 Buah
18 Pengungkit Akar Gigi Kanan mesial (cryer mesial) Nova-ss Germany 570.325 1 Buah
19 Pengungkit Akar Gigi Kiri mesial (cryer distal) Nova-ss Germany 570.325 1 Buah
20 Penumpat Amalgan Berujung Dua ( besar ) Nova-ss Germany 130.350 1 Buah
21 Penumpat Amalgan Berujung Dua ( Kecil ) Nova-ss Germany 130.350 1 Buah
22 Penumpat Plastis Nova-ss Germany 130.350 1 Buah
23 Penumpat Semen Berujung Dua Nova-ss Germany 130.350 1 Buah
24 Pinset Gigi Nova-ss Germany 130.350 1 Buah
25 Pita Matrik (matrix band) 5mm x 100mm Meba 391.100 1 Buah
26 Seluloid Kotak/Strip Lokal 488.850 1 Buah
27 Skeler, Black, Kiri dan Kanan ( Type Hoe ) Nova-ss Germany 195.550 1 Buah
28 Skeler, Standar, Bentuk Bulan Sabit ( Type Sickle ) Nova-ss Germany 195.550 1 Buah
29 Skeler, Standar, Bentuk Cangkul Kanan ( Type Chisel/Mesial ) Nova-ss Germany 195.550 1 Buah
30 Skeler, Standar, Bentuk Cangkul Kiri ( Type Chisel/Distal ) Nova-ss Germany 195.550 1 Buah
31 Skeler, Standar, Bentuk Tombak ( Type Hook) Nova-ss Germany 195.550 1 Buah
32 Sonde Lengkung (half moon) Nova-ss Germany 130.350 1 Buah
33 Sonde Lurus Nova-ss Germany 130.350 1 Buah
34 Spatula, Pengaduk Semen Nova-ss Germany 130.350 1 Buah
35 Spatula, Pengaduk Silikat Lokal 228.125 1 Buah
36 Tang Pemotong Tulang untuk Anak (knalbe tang) 15 cm Nova-ss Germany 977.700 1 Buah
37 Tang Pencabut Akar Gigi Atas Bentuk Bayonet Nova-ss Germany 570.325 1 Buah
38 Tang Pencabut Akar Gigi Bawah untuk Anak Nova-ss Germany 619.200 1 Buah
39 Tang Pencabut Akar Gigi Depan Atas Nova-ss Germany 570.325 1 Buah
40 Tang Pencabut Gigi Geraham Atas Anak Nova-ss Germany 619.200 1 Buah
41 Tang Pencabut Gigi Geraham Atas Kanan Nova-ss Germany 570.325 1 Buah
42 Tang Pencabut Gigi Geraham Atas Kiri Nova-ss Germany 570.325 1 Buah
43 Tang Pencabut Gigi Geraham Bawah Anak Nova-ss Germany 619.200 1 Buah
44 Tang Pencabut Gigi Geraham Besar Bawah Nova-ss Germany 570.325 1 Buah
45 Tang Pencabut Gigi Geraham Kecil Atas Nova-ss Germany 570.325 1 Buah
46 Tang Pencabut Gigi Geraham Kecil dan Taring Bawah Nova-ss Germany 570.325 1 Buah
47 Tang Pencabut Gigi Geraham Terakhir Atas Nova-ss Germany 570.325 1 Buah
48 Tang Pencabut Gigi Geraham Terakhir Bawah Nova-ss Germany 570.325 1 Buah
49 Tang Pencabut Gigi Seri dan Sisa Akar Bawah Nova-ss Germany 570.325 1 Buah
50 Tang Pencabut Gigi Seri dan Taring Atas Anak Nova-ss Germany 619.200 1 Buah
51 Tang Pencabut Gigi Seri dan Taring Atas Nova-ss Germany 570.325 1 Buah
52 Tang Pencabut Gigi Seri dan Taring Bawah Anak Nova-ss Germany 619.200 1 Buah
1 3 42 5
NO. JENIS BARANG / MERK/TYPE HARGA KETERANGAN
53 Tangkai untuk Kaca Mulut Nova-ss Germany 130.350 1 Buah
54 Tempat untuk Alkohol ( Deppen Glass ) Lokal 114.050 1 Buah
55 Pinset Dental Nova-ss Germany 130.350 1 Buah
56 Sonde Half moon Nova-ss Germany 130.350 1 Buah
57 Kaca mulut datar No.5 Nova-ss Germany 198.800 1 Buah
58 Hatchet Nova-ss Germany 195.550 1 Buah
59 Spoon Excavator Small Nova-ss Germany 130.350 1 Buah
60 Spoon Excavator Medium Nova-ss Germany 130.350 1 Buah
61 Spoon Excavator Large Nova-ss Germany 130.350 1 Buah
62 Spatula Plastik Lokal 162.950 1 Buah
141.341.450
c Peralatan KIA & KB
1 Partus Set
Consist Of :
- Vacum Ekstraktor ERN 21.726.650 2 Buah
- Vacum Curetage Lokal 706.100 1 Buah
- Spekulum Vgina Besar, SS Promed 2.452.075 1 Buah
- Spekulum Vagina Kecil, SS Promed 2.452.075 1 Buah
- Reflek Hammer, Taylor 20 cm, SS Lokal 38.025 1 Buah
- Pelvimeter, 34 cm, SS Promed 2.280.000 1 Buah
- Korentang, 25 cm, SS Promed 2.258.500 1 Buah
- Standar waskom ganda + waskom Promed 977.700 1 Buah
- Gynaecological Bad Tesena 10.616.425 1 Buah
2 Gunting tali pusat, 16 cm, SS Promed 2.245.575 1 Buah
3 Gunting benang, 14 cm SS Promed 1.845.500 1 Buah
4 Pinset anatomi, 14.5 cm, SS Promed 602.250 1 Buah
5 Pincet Bedah 14 cm SS Promed 618.075 1 Buah
6 Pincet Bedah 18 cm SS Promed 637.475 1 Buah
7 Pinset cirurgi, 14.5 cm, SS Promed 628.075 1 Buah
8 Kateter karet No. 18 G Lokal 21.725 1 Buah
9 Kateter Karet No. 06 untuk bayi Lokal 74.000 5 Buah
10 Apron Plastik Tebal Lokal 49.375 1 Buah
11 Alat penghisap lendir bayi baru lahir Lokal 88.900 2 Buah
12 Bak Instrument (21x11x4,5) Lokal 345.650 1 Buah
13 Infusion Set Dewasa Lokal 172.750 5 Buah
14 Infusion Set Pediatric Lokal 172.750 5 Buah
15 Mucous Suction (Penghisap Lendir) Lokal 222.250 5 Buah
16 Jarum kulit dan otot Sutura 81.475 1 Buah
17 Handscoon No. 6,5 MPM 104.300 1 Lusin
18 Handscoon No. 7 MPM 104.300 1 Lusin
19 Handscoon No. 7,5 MPM 104.300 1 Lusin
20 Klem Pean, 14 cm, SS Promed 7.635.750 5 Buah
21 Klem 1/2 Kocher, SS Promed 17.078.500 5 Buah
22 Benang Sutera + Catgut - 103.200 1 Set
23 Duk steril Lokal 597.500 1 Buah
24 Episithomy scissors 14 cm, SS Promed 2.568.225 1 Buah
25 Stetoscope Kawe 543.150 1 Buah
26 Doppler Bionet 8.690.650 1 Buah
27 Tensimeter air raksa Kawe 6.517.950 3 Buah
28 Basin kidney Lokal 32.600 1 Buah
29 Bowl metal Lokal 38.025 1 Buah
30 Lamp spiritus Lokal 81.475 1 Buah
31 HB Talquist book paper for heamoglobin Superior 27.150 1 Buah
32 Timbangan bayi Jumbo 923.400 1 Buah
33 Meteran Lokal 4.900 1 Buah
34 Senter Lokal 108.625 1 Buah
35 Termometer badan - 19.000 1 Buah
36 Tas lapangan Lokal 108.625 1 Buah
37 Pompa payudara ASI Lokal 32.600 1 Buah
38 Ukuran Lengan Ibu Hamil Lokal 59.250 2 Buah
39 Resusitator Neonatal/bayi Hersill 14.813.600 2 Buah
40 Stetoscope Digital Dongjin 8.888.200 2 Buah
41 Lampu Kepala Lokal 740.700 1 Buah
42 IUD KIT
Consist Of :
- Grave vaginal speculum 75x20 mm, SS Promed 1.308.250 1 pc
- Grave vaginal speculum 95x30 mm, SS Promed 1.376.600 1 pc
- Grave vaginal speculum 115x35 mm, SS Promed 1.454.800 1 pc
1 3 42 5
NO. JENIS BARANG / MERK/TYPE HARGA KETERANGAN
- BOZEMANN Dressing Forceps 26 cm str Promed 2.545.925 1 pc
- SCHROEDER Tenaculum Forceps 25 m Promed 2.307.375 1 pc
- SIMS Uterine Sound mall. CM Promed 1.861.550 1 pc
- DRESSING Forceps 18 cm Promed 774.325 1 pc
- SIMS Scissors 23 cm cvd. bl/bl Promed 2.757.100 1 pc
- Carrying Bag Lokal 108.625 1 Buah
135.733.900,00
d Peralatan Pusling
1 Minor Surgery Set
Consist Of :
- Nald voerder (needle holder), SS Promed 1.974.550 1 Buah
- Pinset anatomi, 14.5 cm, SS Promed 602.250 1 Buah
- Pinset chirurie, 14.5 cm, SS Promed 628.075 1 Buah
- Arteri Klem Bengkok,14 cm, SS Promed 1.213.125 1 Buah
- Arteri Klem Lurus, 14 cm, SS Promed 1.161.500 1 Buah
- Klem Kocher Promed 1.342.200 1 Buah
- Gunting Verban, 14.5 cm, SS Promed 1.509.950 1 Buah
- Gunting pembuka jahitan, 14 cm, SS Promed 1.845.500 1 Buah
- Gunting bedah standard lurus, 14.5 cm, SS Promed 1.393.800 1 Buah
- Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tajam, 14.5 cm, SS Promed 1.419.600 1 Buah
- Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tumpul, 14.5 cm, SS Promed 1.419.600 1 Buah
- Gunting bedah standar, lengkung, ujung tumpul/tumpul, 14.5 cm, SS Promed 1.419.600 1 Buah
- Gunting jaringan, 18 cm, SS Promed 1.264.750 1 Buah
- Sonde panjang, SS Promed 258.100 1 Buah
- Hak (Hok), SS Promed 3.153.275 1 Buah
- Sonde pendek, SS Promed 215.100 1 Buah
- Naald Hecting Promed 1.974.550 1 Buah
- Mess (mata pisau bedah) - 190.100 1 Box
- Scalpel Handle, SS Promed 580.750 1 Buah
- Cassing (bak instrumen) Lokal 353.050 1 Buah
2 Resusitator Neonatal Hersill 14.813.600 2 Buah
3 Tensimeter air raksa Kawe 2.172.650 1 Buah
4 Stetoscope dewasa Kawe 543.150 1 Buah
5 Bengkok (Nierbeken) Lokal 54.300 1 Buah
6 Reflek Hamer, Taylor 20 cm, SS Lokal 38.025 1 Buah
7 Tourniquet Kawe 353.050 1 Buah
8 Sudip lidah panjang, 19 cm, SS Lokal 32.600 1 Buah
9 Handscoon 6.5 MPM 104.300 1 Lusin
10 Handscoon 7 MPM 104.300 1 Lusin
11 Handscoon 7.5 MPM 104.300 1 Lusin
12 Handscoon rumah tangga Lokal 21.725 1 Pasang
13 Baki logam tempat alat steril Lokal 1.086.325 1 Buah
14 Bisturi, SS Promed 580.750 1 Buah
15 Mess, SS - 190.100 1 Box
16 Senter Lokal 162.950 1 Buah
17 Oksigen Set 1M3 Sharp 2.715.825 1 Buah
18 Tromol Lokal 814.750 1 Buah
19 Pispot dewasa Lokal 1.032.000 1 Buah
20 Urinal steinless Lokal 1.032.000 1 Buah
21 Thermometer Klinis - 19.000 1 Buah
22 Mangkok untuk larutan Lokal 48.900 1 Buah
23 Tandu Lipat - 2.468.925 1 Buah
52.412.950
B PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM DAN REAGEN
1 Alat Laboratorium Dasar Puskesmas
Consist Of :
- Microscope Olympus 27.158.300 1 Buah
- Heamoglobinometer (SAHLI) Superior 162.950 1 Buah
- Penusuk jari untuk darah Feather 675 1 Buah
- Mikropipet 100 Socorex 4.331.750 1 Buah
- Mikropipet 1000 Socorex 4.331.750 1 Buah
- Pipet Wester Grent Asistent 47.525 1 Buah
- Tabung Reaksi Kecil Lokal 8.150 1 Buah
- Rak tabung kecil Lokal 54.300 1 Buah
- Objek glass - 32.600 1 Buah
- Stopwatch - 475.275 1 Buah
1 3 42 5
NO. JENIS BARANG / MERK/TYPE HARGA KETERANGAN
- Kertas PH - 271.600 1 Buah
- Urinometer - 203.700 1 Buah
- Gelas batang pengaduk Lokal 9.500 1 Buah
- Corong 200 ml - 40.725 1 Buah
- Corong 100 ml Lokal 54.300 1 Buah
- Pipet volume 10 ml - 88.250 1 Buah
- Pipet volume 5 ml - 81.475 1 Buah
- Pipet tetes besar Lokal 2.025 1 Buah
- Pipet tetes kecil Lokal 1.625 1 Buah
- Tang penjepit Lokal 9.500 1 Buah
- Botol semprot besar Lokal 27.150 1 Buah
- Tornikuet Kawe 353.050 1 Buah
- Spatel, 14 cm, SS Lokal 21.725 1 Buah
- Lamp spiritus Lokal 81.475 1 Buah
- Rak Pengering Lokal 177.750 1 Buah
- Kaca Slide Lokal 14.800 1 Buah
2 Reagen
Consist Of :
- Golongan darah Tes Antec 1.057.550 1 Set
- Alkohol 70 % Lokal 87.400 1 Liter
- Reagen Anti A dan B Seraclone 740.700 1 Set
3 Laboratorium Rujukan
1 Imunologi Klinik
a Human Elisa Sistem
* Humareader plus Human 442.790.550 1 Unit
* Automatic Washes Human 374.715.200 1 Unit
* Humatempelisa Plate Incubator Human 40.422.500 1 Unit
b Reagensia
- HBs Ag Human 5.282.100 1 Kit
- Anti HCV Human 7.729.950 1 Kit
- Anti HBS Human 9.920.200 1 Kit
- Anti HIV 1/2 Human 6.570.500 1 Kit
- Toxoplasma (IgG Ab) Human 8.760.600 1 Kit
- Toxoplasma (IgM Ab) Human 9.920.100 1 Kit
- Dengue IgG Elisa Human 11.814.475 1 Kit
- Dengue IgM Elisa Human 11.814.475 1 Kit
- TSH Human 6.183.950 1 Kit
2 Chemistry Analizer Abaxis 518.476.800 1 Unit
3 HIV Monitoring & Hematology Analizer PointCare 740.680.000 1 Unit
4 Alat pemeriksaan kualitas air terdiri dari :
A. Portable Turbidimeter Hach 36.046.975 1 Unit
COD Determination System, terdiri atas :
a. Digital Reactor Block Hach 29.905.000 1 Unit
b. Digesdahl Digestion Apparatus Hach 46.416.000 1 Unit
B. Portable pH Meter Sension 1 Hach 22.467.325 1 Unit
C. Portable Conductivity/TDS/Salinity Meter Sension 5 Hach 25.152.300 1 Unit
D. Dissolved Oxygen Meter Portable Sension 6 Hach 28.146.375 1 Unit
E. BOD Analysis/BOD Track Apparatus Hach 76.640.750 1 Unit
F. BOD Incubator Hach 205.353.850 1 Unit
G. Ultrapure Water System TKA 101.127.650 1 Unit
H. Soil Test Kit Hach 32.508.500 1 Kit
5 Kontamination Food Test Imedha 227.304.650 2 Set
3.066.078.350,00
C PERALATAN PENYULUHAN KESEHATAN
1 Phantom Gigi Anak 3B Scientific 6.646.200 1 Buah
2 Phantom Gigi Dewasa 3B Scientific 7.707.000 1 Buah
3 Megaphone TOA 1.624.550 1 Buah
4 Wireless TOA 9.485.650 1 Buah
5 APE (Alat Permainan Edukatif) Lokal 4.444.100 1 Buah
- Puzzle Geometri
- Kubus
- Ronce
- Krayon
- Boneka
- Mainan Tarik
- Mainan Bunyi
- Mainan Gigit
- Donat Ring
1 3 42 5
NO. JENIS BARANG / MERK/TYPE HARGA KETERANGAN
- Bola
- Saputangan
- Buku Cerita
- Tas
6 Phantom alat persalinan normal Nasco-Life Form 69.574.650 2 Unit
7 Phantom resusitasi jantung dan paru Ambu 195.055.900 2 Unit
8 Phantom panggul untuk pasang IUD Nasco-Life Form 72.641.050 2 Unit
9 Phantom lengan untuk pasang infus Nasco-Life Form 72.221.350 2 Unit
10 Phantom lengan untuk pasang implant Gaumard 108.909.750 2 Unit
11 Phantom bayi untuk resusitasi/ventilasi Lerdal 12.849.300 2 Unit
12 Phantom bayi berat lahir rendah Somso 54.543.800 2 Unit
13 Phantom bayi untuk intubasi endotrakheal Gaumard 108.909.750 2 Unit
724.613.050
D Peralatan Emergensi Lapangan
1 Tenda Emergensi Lapangan Lokal 14.813.625 1 Unit
2 Electro Cardiography 3 Channel Progetti 166.406.350 1 Buah
3 Resucitasi Set For Infant and Adult Hersill 34.565.100 2 Buah
4 Pengukur Waktu (Timer) - 370.325 1 Buah
5 Diagnostik Set Kawe 7.604.325 1 Set
6 Tempat Tidur Lapangan Lokal 839.425 1 Buah
7 Kursi Lapangan Lokal 839.425 1 Buah
8 Minor Surgery Set 1 Set
Consist Of :
- Nald voerder (needle holder), SS Promed 1.974.550 1 Buah
- Pinset anatomi, 14.5 cm, SS Promed 602.250 1 Buah
- Pinset chirurie, 14.5 cm, SS Promed 628.075 1 Buah
- Arteri Klem Bengkok,14 cm, SS Promed 1.213.125 1 Buah
- Arteri Klem Lurus, 14 cm, SS Promed 1.161.500 1 Buah
- Klem Kocher Promed 1.342.200 1 Buah
- Gunting Verban, 14.5 cm, SS Promed 1.509.950 1 Buah
- Gunting pembuka jahitan, 14 cm, SS Promed 1.845.500 1 Buah
- Gunting bedah standard lurus, 14.5 cm, SS Promed 1.393.800 1 Buah
- Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tajam, 14.5 cm, SS Promed 1.419.600 1 Buah
- Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tumpul, 14.5 cm, SS Promed 1.419.600 1 Buah
- Gunting bedah standar, lengkung, ujung tumpul/tumpul, 14.5 cm, SS Promed 1.419.600 1 Buah
- Gunting jaringan, 18 cm, SS Promed 1.264.750 1 Buah
- Sonde panjang, SS Promed 258.100 1 Buah
- Hak (Hok), SS Promed 3.153.275 1 Buah
- Sonde pendek, SS Promed 215.100 1 Buah
- Naald Hecting Promed 1.974.550 1 Buah
- Mess (mata pisau bedah) - 190.100 1 Box
- Scalpel Handle, SS Promed 580.750 1 Buah
- Cassing (bak instrumen) Lokal 353.050 1 Buah
9 Sterilisator Tekanan Tinggi (otoklaf) - 5.036.625 1 Buah
10 Termometer - 19.000 1 Buah
11 Vaksin Carier 8,6 L Dovline 3.703.400 1 Buah
12 Neeedle Destroyer E Med Future,INC. 5.431.650 1 Buah
13 Stetoscope dewasa Kawe 543.150 1 Buah
14 Tensimeter air raksa Kawe 2.172.650 1 Buah
15 Oksigen Set 1M3 Sharp 2.715.825 1 Buah
16 Spalak Lokal 133.325 1 Buah
17 Lampu Kepala Lokal 740.700 1 Buah
18 Tandu - 2.468.925 1 Buah
19 Emergency Kit (Peralatan Evakuasi) Hersill 134.302.425 1 Set
406.625.675,00
4.970.730.900,00 Total Keseluruhan :
Lampiran II.9
No Kec/Kel/Desa Dipergunakan untuk Harga (Rp)
1 Kecamatan Tebat Karai Tanah titik nol kabupaten kepahiang 20.000.000,00
2 Desa Penanjung Panjang Tanah makam pahlawan 75.000.000,00
3 Kec. Kepahiang Desa Tebat Monok Tanah kantor samsat dan balai uji 105.000.000,00
4 Kec. Kepahiang Desa kelobak Tanah perluasan kantor pemda KPH 1.454.594.000,00
5 kec. Tl. Karet Lahan Praktek penyuluhan Pertanian 30.000.000,00
6 Kec. Ujan Mas Desa Pekalongan Lahan Praktek penyuluhan 30.000.000,00
7 Kec. Merigi Desa Batu Ampar Kantor BPPK kec.Merigi 38.810.000,00
8 Kec. Kabawetan Ds.Pematang donok Balai Benih Holtikultura/Perkebunan 250.000.000,00
9 Kec. Kabawetan Desa Tangsi Baru Kantor BPPK Kec. Kabawetan 49.000.000,00
10 Kec. Kepahiang Desa Tebat Monok Kantor workshop dinas PU 256.000.000,00
11 Kec. M Kemumu Desa Batu Kalung Kantor BPPK Kec. Muara Kemumu 50.000.000,00
12 Kec. Seberang Musi Ds.Lubuk Sahung Kantor BPPK Kec. Seberang Musi 50.000.000,00
13 Kec.Bermani Ilir Desa Cinta Mandi Relokasi Pemukiman Penduduk 50.000.000,00
14 Kec. M. Kemumu Tanah Kantor Desa Waruang Pojok 50.000.000,00
Jumlah 2.508.404.000,00
Aset Tanah tidak Didukung Bukti Kepemilikannya
LAPORAN III
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN ANGGARAN 2009
DAFTAR ISI
HALAMAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ............................................................. 1
A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Tahun-tahun Sebelumnya ........... 4
B. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan ...............................................................................................
1. Terjadi ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009
sebesar Rp898.378.614,38 yang meliputi sisa UP sebesar Rp579.501.013,28
Pajak Pb1 sebesar Rp85.314.087,27, PPh dan PPN sebesar
Rp233.563.513,83… ........................................................................................... 4
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah sebesar
Rp3.987.145.586,00 belum dapat dipertanggungjawabkan dan di antaranya
sebesar Rp1.105.919.400,00 digunakan untuk tujuan yang bukan
peruntukannya/fiktif serta Belanja Bantuan Keuangan sebesar
Rp79.234.000,00 fiktif ........................................................................................ 6
3. Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah di lingkungan Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD sebesar Rp254.900.000,00 diduga fiktif………. 9
4. Volume hasil pengadaan alat laboratorium multimedia bahasa di Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga kurang dari volume kontrak sebesar
Rp77.572.512,00 ................................................................................................... 12
5. Pemutusan kontrak pembangunan Puskesmas Renah Kurung di Air Les tidak
ditindaklanjuti dengan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar
Rp32.425.000,00 ...................................................................................................
13
6. Pengguna Anggaran tidak tegas untuk melakukan pemutusan kontrak
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang tidak dapat
diselesaikan, sehingga jaminan pelaksanaan sebesar Rp16.010.000,00 tidak
dapat dicairkan ......................................................................................................
15
7. Terdapat keterlambatan pada beberapa paket pekerjaan yang belum dikenakan
sanksi denda keterlambatan sebesar Rp77.475.516,00 .........................................
17 ..........................................................................................................................
LAMPIRAN
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 1
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2009 dan
2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji
material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI
mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten
Kepahiang terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan
pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.
Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.
Selain itu, peraturan perundang-undangan dan SPKN mengharuskan BPK RI untuk
melaporkan kepada pihak berwenang, apabila dalam melakukan pemeriksaan atas laporan
keuangan ditemukan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berindikasi unsur tindak pidana.
Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam
pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut:
1. Terjadi ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 sebesar
Rp898.378.614,38 yang meliputi sisa UP sebesar Rp579.501.013,28, Pajak Pb1 sebesar
Rp85.314.087,27, PPh dan PPN sebesar Rp233.563.513,83.
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah sebesar
Rp3.987.145.586,00 belum dapat dipertanggungjawabkan dan di antaranya sebesar
Rp1.105.919.400,00 digunakan untuk tujuan yang bukan peruntukannya/fiktif serta
Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp79.234.000,00 fiktif.
3. Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD sebesar Rp254.900.000,00 diduga fiktif.
4. Volume hasil pengadaan alat laboratorium multimedia bahasa di Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga kurang dari volume kontrak sebesar Rp77.572.512,00.
5. Pemutusan kontrak pembangunan Puskesmas Renah Kurung di Air Les tidak
ditindaklanjuti dengan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp32.425.000,00.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 2
6. Pengguna Anggaran tidak tegas untuk melakukan pemutusan kontrak pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang tidak dapat diselesaikan, sehingga
jaminan pelaksanaan sebesar Rp16.010.000,00 tidak dapat dicairkan.
7. Terdapat keterlambatan pada beberapa paket pekerjaan yang belum dikenakan sanksi
denda keterlambatan sebesar Rp77.475.516,00.
Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Kepahiang agar:
1. Secepatnya mengembalikan sisa UP dan Pb-1 ke Kas Daerah masing-masing sebesar
Rp579.501.013,28 dan Rp85.314.087,27, dan PPN dan PPh ke Kas Negara sebesar
Rp233.563.513,83. Selain itu, mempertimbangkan kembali pengangkatan Bendahara
Pengeluaran Rutin Sekretariat Daerah TA 2009 untuk tidak ditugaskan sebagai
Bendahara Pengeluaran pada masa yang akan datang dan memberikan teguran kepada
Sekretaris Daerah untuk secara intensif melakukan pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pengelolaan keuangan dan memberikan sanksi yang tegas kepada Bendahara
Pengeluaran TA 2009.
2. Secepatnya mengembalikan kerugian daerah tersebut sebesar Rp1.185.153.400,00
(Rp1.105.919.400,00 + Rp79.234.000,00) ke Kas Daerah. Salinan bukti setor
disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Kemudian meminta
Bendahara Pengeluaran Rutin mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar
Rp2.881.226.186,00. Apabila tidak dapat menunjukkan dan/atau memanipulasi bukti-
bukti pengeluaran, maka secepatnya disetorkan ke Kas Daerah. BPK RI juga meminta
Bupati Kepahiang agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan
mempertimbangkan kembali pengangkatan Bendahara Pengeluaran Rutin Sekretariat
Daerah TA 2009 untuk tidak ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada masa
yang akan datang.
3. Meminta pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk
mengembalikan belanja perjalanan dinas yang merugikan keuangan daerah sebesar
Rp150.260.000,00 dan meminta pertanggungjawaban pegawai/pejabat terkait di
Sekretariat DPRD yang diduga memalsukan tiket perjalanan sehingga merugikan
keuangan daerah sebesar Rp22.100.000,00. Kemudian, memberikan teguran kepada
Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, PPK terkait, Bendahara Pengeluaran dan PPTK
terkait di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang lalai dalam
menjalankan tugasnya masing-masing, sehingga menimbulkan kerugian daerah.
4. Meminta Kuasa Pengguna Anggaran terkait di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda,
dan Olahraga untuk mempertanggungjawabkan dengan melengkapi kekurangan hasil
pekerjaan tersebut sebesar Rp77.572.512,00.
5. Memberikan teguran kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran agar
memperhitungkan pembayaran keuangan dengan jaminan pelaksanaan yang tidak bisa
dicairkan;
Melakukan black list terhadap CV Karya Kencana yang lalai dan tidak profesional
dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan
dalam kontrak.
6. Memberikan teguran kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan
Perdagangan sebagai Pengguna Anggaran agar tidak melakukan pembayaran atas sisa
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 3
pekerjaan sebelum hasil pekerjaan diperbaiki dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis
kontrak serta dapat berfungsi dengan baik serta melakukan black list terhadap CV
Winangun Indah yang lalai dan tidak profesional dalam melaksanakan dan
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak.
7. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menegur Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan atas kelalaiannya dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas
pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk
memperhitungkan denda keterlambatan dalam pembayaran termin kontrak pekerjaan
kepada penyedia barang dan jasa, yang meliputi denda keterlambatan kepada PT Duta
Wahana sebesar Rp69.587.900,00 dan CV Alionara sebesar Rp7.887.616,00. Secara
lebih rinci dijelaskan pada bagian Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan.
Selain Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD
Kabupaten Kepahiang Tahun 2009 yang memuat opini Tidak Menyatakan Pendapat
(Disclaimer) dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern. Laporan
tersebut disajikan pada bagian lain yang tidak terpisahkan dari laporan ini.
Bengkulu, 9 Juli 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bengkulu
Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Ade Iwan Ruswana, SE., MM., Ak.
Akuntan, Register Negara Nomor D-17.331
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 4
TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Tahun-tahun Sebelumnya
Hasil pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan dari 57 temuan pemeriksaan
kepatuhan dan 111 saran, telah ditindaklanjuti 97 saran, masih dalam proses 11 saran, dan
belum ditindaklanjuti 3 saran. Rincian temuan pemeriksaan kepatuhan yang belum selesai
ditindaklanjuti dimuat dalam Lampiran III.1.
B. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan
1. Terjadi ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 sebesar
Rp898.378.614,38 yang meliputi sisa UP sebesar Rp579.501.013,28, Pajak Pb1 sebesar
Rp85.314.087,27, PPh dan PPN sebesar Rp233.563.513,83
Pada TA 2009, Sekretariat Daerah Pemkab Kepahiang memperoleh alokasi anggaran belanja
daerah sebesar Rp43.204.687.229,17 dan telah direalisasikan sampai dengan
31 Desember 2009 sebesar Rp36.854.802.331,00. Dari hasil pemeriksaan atas Buku Kas
Umum (BKU), dan buku-buku pembantu lainnya yang dikelola Bendahara Pengeluaran
Rutin di Sekretariat Daerah, diketahui hal-hal sebagai berikut:
a. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 menurut BKU adalah
sebesar Rp3.234.541.891,00 dengan perhitungan sebagai berikut:
No Uraian BKU Bendahara
Pengeluaran (Rp) Koreksi *
(Rp) BKU hasil koreksi
(Rp)
1 Penerimaan 29.652.005.239,00 2.225.579.778,00 31.877.585.017,00
2 Pengeluaran 26.721.227.556,00 1.921.815.570,00 28.643.043.126,00
3 Sisa kas 2.930.777.683,00 303.764.208,00 3.234.541.891,00 *) BPK RI melakukan koreksi sehubungan atas kesalahan pencatatan BKU
Berdasarkan rekening koran bank, sisa kas di rekening Bendahara Pengeluaran per
31 Desember 2009 adalah sebesar Rp298.648,00. Sedangkan sisa kas tunai di brankas
per 31 Desember 2009 tidak dapat ditelusuri karena buruknya sistem pengadministrasian
dan pencatatan transaksi keuangan, serta Bendahara Pengeluaran tidak dapat
menunjukkan seluruh bukti-bukti transaksi keuangan pada periode tersebut. Namun
demikian, BPK RI meyakini bahwa sisa kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember
2009 adalah nihil, yang terbukti dari hasil pemeriksaan atas bukti setor dan mutasi kredit
RKUD dimana sampai dengan tanggal 2 Maret 2010, Bendahara Pengeluaran belum
menyetorkan sisa UP TA 2009 ke Kas Daerah. Selain itu, hasil pemeriksaan kas per
tanggal 18 Februari 2010 diketahui sisa kas di brankas hanya sebesar Rp9.650.000,00.
Dengan demikian, dari sisa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.234.541.891,00,
diduga terjadi ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran Rutin Sekretariat Daerah per
31 Desember 2009 sebesar Rp3.234.243.243,00 (Rp3.234.541.891,00- Rp298.648,00).
b. Sisa kas TA 2009 sebesar Rp3.234.541.891,00 terdiri dari sisa UP TA 2009 sebesar
Rp2.779.501.013,28 dan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara/ Kas Daerah
sebesar Rp455.040.877,71 yang meliputi PPN sebesar Rp278.799.720,95, PPh 21, 22
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 5
dan 23 sebesar Rp90.927.069,49 dan Pajak makan-minum (Pb-1) sebesar
Rp85.314.087,27. Pengembalian sisa UP TA 2009 sudah dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran pada tanggal 18 Maret sampai dengan bulan Juni 2010. Sampai dengan
pemeriksaan berakhir tanggal 9 Juli 2010, Bendahara Pengeluaran telah menyetorkan
kembali sisa UP sebesar Rp2.200.000.000,00, PPN sebesar Rp103.452.524,68, PPh
pasal 21, 22, 23 sebesar Rp32.346.601,20.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 64 yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak
Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan
dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank
lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sesuai bank persepsi atau pos giro dalam jangka
waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 220 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara
Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Uang
Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang Persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-
SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Kondisi tersebut mengakibatkan terdapat sisa UP dan Pb-1 yang belum disetorkan ke Kas
Daerah masing-masing sebesar Rp579.501.013,28 dan Rp85.314.087,27, dan PPN dan PPh
yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp233.563.513,83.
Kondisi tersebut disebabkan oleh:
a. Bendahara Pengeluaran Rutin Sekretariat Daerah lalai dan tidak mempunyai kompetensi
dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas kebendaharaan.
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah lalai dalam
melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan keuangan dan tidak
memberikan sanksi yang tegas kepada Bendahara Pengeluaran.
Atas permasalahan tersebut, Sekretariat Daerah menyatakan bahwa terhadap kesalahan atas
penjumlahan serta kekurangan pencatatan dan kelalaian atas penyelenggaraan Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan, hal tersebut disebabkan kelalaian bendahara serta staf yang
mengelola keuangan di Bendahara Sekretariat Daerah, dan ini merupakan akibat
penumpukan pekerjaan yang berakibat tidak tertatanya pengelolaan keuangan dengan baik.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Secepatnya mengembalikan sisa UP dan Pb-1 ke Kas Daerah masing-masing sebesar
Rp579.501.013,28 dan Rp85.314.087,27, dan PPN dan PPh ke Kas Negara sebesar
Rp233.563.513,83.
b. Mempertimbangkan kembali pengangkatan Bendahara Pengeluaran Rutin Sekretariat
Daerah TA 2009 untuk tidak ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada masa
yang akan datang.
c. Memberikan teguran kepada Sekretaris Daerah untuk secara intensif melakukan
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan keuangan dan memberikan
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 6
sanksi yang tegas kepada Bendahara Pengeluaran TA 2009.
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah sebesar
Rp3.987.145.586,00 belum dapat dipertanggungjawabkan dan di antaranya sebesar
Rp1.105.919.400,00 digunakan untuk tujuan yang bukan peruntukannya/fiktif serta
Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp79.234.000,00 fiktif
Pada TA 2009, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang memperoleh alokasi
anggaran di antaranya untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp20.803.077.540,00 dan
untuk Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan OTDA sebesar Rp2.500.000.000,00.
Realisasi anggaran kedua belanja tersebut sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing
sebesar Rp17.345.023.949,00 atau 83,38 % dan Rp2.487.137.000,00 atau 99,49 %.
Dari hasil pemeriksaan terhadap BKU dan bukti-bukti pertanggungjawaban, diketahui hal-
hal sebagai berikut:
a. Dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp17.345.023.949,00 di antaranya
jumlah realisasi belanja barang dan jasa dalam kurun waktu antara bulan Mei s.d
Desember 2009 sebesar Rp3.987.145.586,00 sama sekali tidak didukung dengan bukti-
bukti pertanggungjawaban penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:
No. Uraian Jumlah pegawai Jumlah (Rp)
1. Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan 16 Orang 188,000.000,00
2. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS
31 Orang 351,400,000.00
3. Belanja Bantuan Pendidikan 3 Orang 178.000.000,00
4. Belanja Perjalanan Dinas 31 Orang 137.290.000,00
5. Bantuan Keuangan - 627.986.666,00
6. Belanja Suku Cadang, Servis, Pemeliharaan Kendaraan
- 558.526.100,00
7. Belanja Tak Terduga - 75.000.000,00
8. Belanja Alat Elektronik - 172.218.000,00
9. Belanja ATK - 332.536.600,00
10. Belanja Cetak dan Penggandaan - 169.956.200,00
12. Belanja Sewa - 130.750.000,00
13. Belanja Makan dan Minum - 500.980.000,00
14. Belanja Jasa Pemeliharaan Kantor - 83.750.000,00
15. Lain-lain - 480.752.020,00
Total 81 Orang 3.987.145.586,00
Rincian lebih lanjut dimuat dalam Lampiran III.2A – III.2E.
Dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja tersebut, diketahui sebagai
berikut:
1) Hasil konfirmasi secara uji petik kepada 20 pegawai yang namanya tercantum
sebagai peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis, diketahui seluruhnya
tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut dan tidak pernah menerima uang yang
dibayarkan sebesar Rp201.200.000,00.
2) Hasil konfirmasi secara uji petik kepada 9 pegawai yang namanya tercantum sebagai
peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi, diketahui seluruhnya tidak pernah
mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut dan tidak menerima uang yang dibayarkan
sebesar Rp90.750.000,00.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 7
3) Hasil konfirmasi secara uji petik kepada 13 pegawai yang namanya tercantum
sebagai pihak yang menerima uang jasa pemeliharaan kesehatan, diketahui
diantaranya sebanyak 10 pegawai tidak pernah menerima uang dimaksud sebesar
Rp120.000.000,00.
4) Hasil konfirmasi kepada seorang pegawai yang namanya tercantum sebagai
penerima bantuan pendidikan sebesar Rp40.000.000,00, diketahui pegawai tersebut
tidak pernah menerima uang bantuan pendidikan tersebut.
Dengan demikian, berdasarkan hasil konfirmasi tersebut diketahui pengeluaran sebesar
Rp451.950.000,00 adalah fiktif. BPK RI tidak bisa melakukan pengujian lebih lanjut
untuk menelusuri keabsahan dan keterjadian belanja barang dan jasa lainnya mengingat
tidak ditemukan bukti-bukti pertanggungjawabannya. Berdasarkan penjelasan dan
pengakuan dari Bendahara Pengeluaran dinyatakan bahwa dari jumlah realisasi belanja
sebesar Rp3.987.145.586,00, diantaranya sebesar Rp1.105.919.400,00 digunakan untuk
kegiatan-kegiatan yang fiktif, yaitu menunjang operasional Bupati. Namun demikian,
Bendahara Pengeluaran tidak dapat menjelaskan dan menunjukkan bukti-bukti
pertanggungjawaban atas seluruh penggunaan uang sebesar Rp3.987.145.586,00.
b. Dari realisasi belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp2.487.137.000,00 diketahui sebesar
Rp79.234.000,00 fiktif. Hal tersebut berdasarkan pemeriksaan secara uji petik terhadap
penerima bantuan keuangan sebesar Rp161.934.000,00. Rincian belanja bantuan
keuangan yang fiktif adalah:
1) Jumlah bantuan keuangan untuk HUT Provinsi Bengkulu yang tercatat dalam BKU
sebesar Rp4.300.000,00 , sementara jumlah bantuan yang senyatanya diterima oleh
penerima bantuan sebesar Rp2.700.000,00 sehingga sebesar Rp1.600.000,00 tidak
diyakini keterjadiannya.
2) Jumlah bantuan keuangan untuk pelantikan Kepala Desa yang tercatat dalam BKU
sebesar Rp4.550.000,00, sementara jumlah bantuan yang senyatanya diterima oleh
penerima bantuan sebesar Rp2.000.000,00 sehingga sebesar Rp2.550.000,00 tidak
diyakini keterjadiannya.
3) Jumlah bantuan keuangan untuk kegiatan bazaar yang tercatat dalam BKU sebesar
Rp39.200.000,00, namun pemohon tidak menerima bantuan.
4) Jumlah bantuan keuangan untuk kegiatan pembuatan merk ruangan/bagian, yang
tercatat dalam BKU sebesar Rp35.884.000,00, namun pemohon tidak menerima
bantuan.
Dengan demikian, terdapat belanja bantuan keuangan fiktif minimal sebesar
Rp79.234.000,00 (Rp1.600.000,00 + Rp2.550.000,00 + Rp39.200.000,00
+ Rp35.884.000,00)
Keadaan tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 136 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara,
atau pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepadanya secara
langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 8
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
1) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan
pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan
dalam APBD.
2) Pasal 132 ayat (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.
Keadaan tersebut mengakibatkan:
a. Terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp1.185.153.400 yang meliputi belanja
barang dan jasa yang fiktif sebesar Rp1.105.919.400,00 dan belanja bantuan keuangan
yang fiktif sebesar Rp79.234.000,00.
b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.881.226.186,00 (Rp3.987.145.586,00 -
Rp1.105.919.400,00) belum dapat dipertanggungjawabkan dan berindikasi merugikan
keuangan daerah.
Kondisi tersebut disebabkan karena:
a. Bendahara Pengeluaran Rutin Sekretariat Daerah lalai dan tidak mempunyai kompetensi
dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas kebendaharaan.
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah lalai dalam
melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan keuangan dan tidak
memberikan sanksi yang tegas kepada Bendahara Pengeluaran.
Atas permasalahan tersebut, Sekretariat Daerah menyatakan:
a. Terhadap temuan pemeriksaan belanja fiktif, dapat kami jelaskan bahwa kondisi tersebut
tanpa sepengetahuan kami sebagai pengguna anggaran dan luput dari pengendalian serta
pengawasan yang secara berkala kami lakukan.
b. Demikian halnya terhadap temuan pemeriksaan atas belanja jasa pemeliharaan
kesehatan, belanja sosialisasi, belanja bimbingan teknis dan belanja pendidikan sebesar
Rp1.753.123.000,00 yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan non anggaran hingga
mencapai Rp1.105.919.400,00 dapat kami komentari bahwa hal tersebut juga tanpa
sepengetahuan kami dan tidak ada koordinasi maupun permintaan izin kepada kami
sebelumnya.
c. Belanja yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban, dapat kami komentari
bahwa kami tidak menyadari ketidaklengkapan SPJ sedemikian besarnya. Yang kami
ketahui bahwa terdapat pengeluaran-pengeluaran yang berada di luar kendali Sekretariat
Daerah untuk melengkapinya, seperti dana sharing PNPM Mandiri di 4 kecamatan,
Honor Linmas Desa, Belanja Cleaning Service, Belanja Parpol, Askes Kades, dan
beasiswa serta belanja LS lainnya yang tidak lengkap SPJnya dan kami akan berusaha
melengkapi secepatnya.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Secepatnya mengembalikan kerugian daerah tersebut sebesar Rp1.185.153.400,00
(Rp1.105.919.400,00 + Rp79.234.000,00) ke Kas Daerah. Salinan bukti setor
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 9
disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
b. Bendahara Pengeluaran Rutin mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar
Rp2.881.226.186,00. Apabila tidak dapat menunjukkan dan/atau memanipulasi bukti-
bukti pengeluaran, maka secepatnya dsetorkan ke Kas Daerah.
c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kembali
pengangkatan Bendahara Pengeluaran Rutin Sekretariat Daerah TA 2009 untuk tidak
ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada masa yang akan datang.
3. Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD sebesar Rp254.900.000,00 diduga fiktif
Pada TA 2009, Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan anggaran untuk belanja
perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah sebesar Rp3.924.152.540,00 dan pada Sekretariat
DPRD sebesar Rp4.683.465.000,00, dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009
masing-masing sebesar Rp3.250.225.000,00 (82,83%) dan Rp3.292.160.000,00 (70,29%).
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008, pertanggungjawaban biaya
perjalanan dinas masih bersifat lumpsum.
Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban
perjalanan dinas yang dilakukan oleh 150 pegawai/pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah
sebesar Rp3.192.690.000,00 dan 4 pegawai/pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD sebesar
Rp22.100.000,00, diketahui hal-hal sebagai berikut :
a. Sebanyak 14 orang pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah menerima biaya perjalanan
dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan,
dengan nilai keseluruhan sebesar Rp226.240.000,00 (sebanyak 55 kali perjalanan dinas).
Dengan demikian, terjadi kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar
Rp111.380.000,00 (rincian dapat dilihat pada lampiran III.3).
b. Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali perjalanan dinas yang dilakukan oleh 27 pegawai
sebesar Rp121.420.000,00 di Sekretariat Daerah sama sekali tidak didukung dengan
bukti-bukti pertanggungjawaban dan tidak diketahui waktu pelaksanaannya (lampiran
III.4).
c. Realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp22.100.000,00 di lingkungan Sekretariat
DPRD tidak diyakini keterjadiannya, dimana pengujian atas 4 (empat) tiket pesawat
untuk perjalanan terkait tidak diyakini keterjadiannya (rincian dalam lampiran III.5).
Selain itu berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Dewan dan Ketua DPRD bahwa
perjalanan dinas tersebut diragukan pelaksanaannya. Secara rinci, jumlah biaya
perjalanan dinas tersebut adalah :
No Uraian Jumlah (Rp)
1. Tiket Pesawat PP (4 lembar) 10.000.000,00
2. Biaya lain-lainnya (transport, uang harian,penginapan, representasi) 12.100.000,00
Total 22.100.000,00
Keadaan tersebut tidak sesuai dengan :
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Pasal 7
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 10
yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan
dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
b. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 4 Desember 2008 tentang
Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang :
1) Pasal 7 yang menyatakan bahwa Pejabat Negara dan Pegawai Negeri, dilarang
menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas
yang dilakukan dalam waktu yang sama.
2) Pasal 21 yang menyatakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) jabatan asli dari
pejabat yang mengeluarkan harus diketahui oleh pejabat di tempat yang dituju
dengan tanda tangan dan cap basah yang selanjutnya disampaikan kepada pejabat
yang mengeluarkannya untuk disahkan sebagai alat bukti pengeluaran.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 136 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara,
atau pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepadanya secara
langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp254.900.000,00
merugikan keuangan daerah, yang meliputi belanja perjalanan dinas rangkap dan sama sekali
tidak ada dukungan bukti pertanggungjawaban di lingkungan Setda sebesar Rp232.800.000,
dan belanja perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD sebesar Rp22.100.000,00.
Keadaan tersebut terjadi karena:
a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat
Daerah diduga dengan sengaja dan secara bersama-sama membayarkan biaya perjalanan
dinas yang rangkap atau fiktif demi keuntungan pribadi atau pihak-pihak tertentu;
b. Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD lalai tidak melakukan verifikasi kebenaran materiil atas realisasi belanja
perjalanan dinas luar daerah;
c. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD lalai dalam mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas dari para pejabat atau pegawai, khususnya terkait kegiatan perjalanan
dinas di lingkungannya masing-masing.
Sehubungan permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah menyatakan bahwa terjadinya
tumpang tindih perjalanan dinas serta kekuranglengkapan dokumen pendukung atas
perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah diakibatkan kurangnya kontrol pelaksanaan tugas
yang disebabkan:
a. Bahwa biaya perjalanan dinas dengan standar yang ada terkadang tidak dapat memenuhi
kebutuhan pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud (akibat kenaikan harga tiket saat
musim liburan).
b. Bahwa dalam pelaksanaan tugas perjalanan dinas melaksanakan dua kegiatan beruntun,
namun biaya yang tersedia tidak memadai.
c. Perjalanan dinas yang tidak ada kelengkapan sebenarnya sebagian besar adalah
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 11
perjalanan dinas yang benar-benar dilaksanakan, namun karena bendahara kurang cermat
dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (SPJ). Hal ini akan kami lengkapi
sebagaimana ketentuan yang berlaku.
d. Perjalanan dinas yang tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban
merupakan kekurangan yang terkadang diakibatkan oleh pegawai yang melakukan
perjalanan dinas tidak melaporkan kembali bukti-bukti perjalanan dinas (tiket + SPPD).
Sehingga Bendahara kesulitan dalam menyelesaikan SPJ dengan dokumen pendukung
yang sebenarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD menyatakan bahwa:
a. Data pendukung pelaksanaan perjalanan dinas dengan boarding pass belum terlaksana
karena boarding pass diberikan kepada masing-masing pejabat yang melakukan
perjalanan dinas. Hal tersebut diakibatkan saat masuk ke ruang tunggu keberangkatan
yang tidak secara bersamaan dan waktu penyerahan kembali tiket tersebut tidak disertai
dengan boarding pass.
b. Kami menyadari bahwa benar selaku pimpinan penatausahaan keuangan pada Sekretariat
DPRD Kabupaten Kepahiang lalai dalam mengawasi, memverifikasi sehingga terjadi
ketidaklengkapan bukti-bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
PP 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Sekretariat Daerah pada bulan Juli 2010 telah
mengembalikan sebagian kelebihan atas perjalanan dinas ganda sebesar Rp82.540.000,00 ke
Kas Daerah.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Meminta pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk
mengembalikan belanja perjalanan dinas yang merugikan keuangan daerah sebesar
Rp150.260.000,00 dan meminta pertanggungjawaban pegawai/pejabat terkait di
Sekretariat DPRD yang diduga memalsukan tiket perjalanan sehingga merugikan
keuangan daerah sebesar Rp22.100.000,00.
b. Memberikan teguran kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, PPK terkait,
Bendahara Pengeluaran dan PPTK terkait di lingkungan Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD yang lalai dalam menjalankan tugasnya masing-masing, sehingga
menimbulkan kerugian daerah.
4. Volume hasil pengadaan alat laboratorium multimedia bahasa di Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga kurang dari volume kontrak sebesar Rp77.572.512,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang pada Tahun Anggaran 2009
melaksanakan pengadaan alat laboratorium multimedia bahasa senilai Rp720.300.000,00
yang dilaksanakan oleh CV Berkat Usaha sesuai kontrak 66/VI/KPA/APBDP/DIKPORA/
2009 tanggal 21 November 2009. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga
puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 21 November 2009 s.d. 20 Desember 2009.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 12
Serah terima barang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2009. Alat laboratorium
tersebut diperuntukkan bagi SMA Negeri 1 Kabawetan dan SMP Negeri 01 Kepahiang.
Dari hasil pemeriksaan fisik tanggal 24 s.d. 25 Juni 2010 yang dilaksanakan bersama-sama
dengan PPTK, diketahui bahwa jumlah hasil pengadaan alat laboratorium yang diterima
pihak sekolah kurang dari jumlah yang telah ditetapkan dalam kontrak dengan rincian
sebagai berikut :
No Item Barang Volume Kontrak
Jumlah cek fisik
Selisih Harga satuan
(Rp) Nilai Selisih
(Rp)
SMA Negeri 1 Kabawetan
1 Headset 32 20 12 700.000 8.400.000,00
2 Student amplifier with LCD display 32 20 12 580.000 6.960.000,00
3 Student cassette recorder 32 20 12 460.000 5.520.000,00
4 Student twinbooth desk 16 10 6 1.000.000 6.000.000,00
5 Student chair 32 20 12 206.438 2.477.256,00
6 LCD Projector 1 0 1 8.643.000 8.643.000,00
7 Tripod Projector 1 0 1 786.000 786.000,00
8 TV 29” 0 1 -1 - -
SMP Negeri 01 Kepahiang
1 Headset 32 20 12 700.000 8.400.000,00
2 Student amplifier with LCD display 32 20 12 580.000 6.960.000,00
3 Student cassette recorder 32 20 12 460.000 5.520.000,00
4 Student twinbooth desk 16 10 6 1.000.000 6.000.000,00
5 Student chair 32 20 12 206.438 2.477.256,00
6 LCD Projector 1 0 1 8.643.000 8.643.000,00
7 Tripod Projector 1 0 1 786.000 786.000,00
8 TV 29” 0 1 -1 - -
Jumlah 77.572.512,00
Untuk tiap-tiap sekolah yang telah dilakukan pemeriksaan fisik diketahui terjadi kekurangan
volume barang senilai Rp38.786.256,00 sehingga total jumlah kekurangannya untuk dua
sekolah adalah sebesar Rp77.572.512,00.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Pasal Kelima mengenai hasil
pekerjaan yang menyatakan:
a. Pihak KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMA sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 3
Surat Perjanjian ini.
b. Pihak KEDUA menyerahkan Alat Laboratorium Bahasa SMA yang telah selesai sesuai
dengan volume dan spesifikasi teknis sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan 3 Surat
Perjanjian ini.
c. Pekerjaan dan pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMA yang akan diserahkan oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berdasarkan spesifikasi teknis yang
ditetapkan PIHAK KESATU sebagaimana tertera pada ayat 2 pasal ini dan PIHAK
KEDUA memenuhinya sebagaimana permintaan PIHAK KESATU.
d. Pekerjaan dan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMA yang diserahkan oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK KESATU harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana
Spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU pada lampiran kontrak
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 13
perjanjian ini.
Kekurangan volume hasil pengadaan tersebut mengakibatkan alat laboratorium multimedia
bahasa kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal dan merugikan keuangan daerah sebesar
Rp77.572.512,00.
Kondisi tersebut terjadi karena:
a. Panitia penerima barang/hasil pekerjaan lalai dalam melakukan perhitungan akhir
volume pekerjaan sebelum dilakukan serah terima pekerjaan.
b. Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, dan Pengawas Lapangan tidak cermat dalam
melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.
c. Rekanan pelaksana pekerjaan lalai dan mempunyai itikad kurang baik dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
Atas kondisi tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga menyatakan bahwa selama
ini mungkin dalam fungsi kepengawasan kami masih lemah, sehingga ada pengiriman
barang ke sekolah yang volumenya belum sama dengan volume yang tertulis dalam
dokumen kontrak. Untuk mengatasi kekurangan volume tersebut kami telah menugaskan
PPTK untuk berkoordinasi dan mengklarifikasi kepada Pihak Penyedia Barang untuk segera
memenuhi kekurangan volume barang dimaksud dan Pihak Penyedia Barang telah siap
mengirim barang dalam waktu satu minggu ke depan.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kepahiang agar meminta Kuasa Pengguna
Anggaran terkait di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk
mempertanggungjawabkan dengan melengkapi kekurangan hasil pekerjaan tersebut sebesar
Rp77.572.512,00.
5. Pemutusan kontrak pembangunan Puskesmas Renah Kurung di Air Les tidak
ditindaklanjuti dengan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp32.425.000,00
Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana puskesmas pembantu (pustu) dan
jaringannya, pada Tahun Anggaran 2009, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang di
antaranya mengadakan pembangunan Puskesmas Renah Kurung di Air Les senilai
Rp648.500.000,00 yang bersumber dari anggaran belanja modal. Pembangunan Puskesmas
Renah Kurung tersebut dilaksanakan oleh CV Karya Kencana sesuai kontrak nomor
440/1677/DAK/2009, tanggal 24 Juli 2009, senilai Rp648.500.000,00. Jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal
24 Juli 2009 sampai dengan 20 Desember 2009, dengan jaminan pelaksanaan sebesar
Rp32.425.000,00 sesuai sertifikat No.83/BG/PK.01.01/CP.19 yang diterbitkan oleh PT Bank
Bengkulu cabang Pasar Tengah Curup.
Sesuai dengan laporan konsultan pengawas, realisasi fisik pekerjaan sampai dengan tanggal
20 Desember 2009 baru mencapai 60%. Beberapa sisa pekerjaan yang belum dapat
diselesaikan di antaranya pada lantai I berupa pekerjaan beton rabat, lantai dan tangga
keramik, plint keramik, dan pada lantai II berupa pekerjaan plesteran, lantai keramik, plint
keramik, keramik anti selip, keramik dinding, ornamen profil jendela, pekerjaan kaca
jendela, pekerjaaan jendela kaca, pekerjaan atap genteng, pekerjaan pasangan bubungan,
pekerjaan sanitasi, pekerjaan kunci/penggantung, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan
pengecatan dan pekerjaan lain-lain.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 14
Sementara itu, realisasi keuangan atas pekerjaan tersebut sebesar Rp371.413.637,00 atau
65,117%, sesuai SP2D terakhir pada tanggal 17 September 2009
No.2042/SP2D/LS/KPH/2009 sebesar Rp176.863.636,00 dan No.2043/SP2D/LS/ KPH/2009
sebesar Rp17.686.364,00, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2009 dengan SP2D
No.3541/SP2D/LS/KPH/2009 sebesar Rp176.863.637,00. Sehubungan dengan kondisi
tersebut, Kepala Dinas Kesehatan telah melakukan pemutusan kontrak pembangunan
Puskesmas Renah Kurung di Air Les sesuai surat nomor 440/3326/Kes 1.1 tanggal 20
Desember 2009.
Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen tidak mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp32.425.000,00 dengan alasan
Kepala Dinas Kesehatan tidak mengetahui mengenai prosedur klaim jaminan pelaksanaan.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Paragraf Ketujuh mengenai Penghentian dan
Pemutusan Kontrak Pasal 35:
a. Ayat (2) Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau
tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam
kontrak.
b. Ayat (3) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa
dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
1) Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
3) Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
4) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
c. Ayat (4) Pengguna barang/jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah
melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.
Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil pembangunan berupa Puskesmas Renah Kurung
di Air Les belum bisa dimanfaatkan dan menimbulkan kerugian sebesar Rp32.425.000,00
karena jaminan pelaksanaan tidak dicairkan.
Hal tersebut disebabkan:
a. Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan terkait lalai dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan
pekerjaan.
b. CV Karya Kencana sebagai penyedia barang dan jasa lalai dan tidak profesional dalam
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam
kontrak.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa
tidak diterbitkannya PHO adalah karena pekerjaan fisik pembangunan PKM Renah Kurung
tidak selesai 100% maka kami hanya berpedoman kepada laporan kemajuan fisik pekerjaan
dan berita acara kemajuan pekerjaan yang diterbitkan oleh konsultan pengawas untuk
pembayaran sesuuai progress report dari konsultan pengawas.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 15
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Memberikan teguran kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran agar
memperhitungkan pembayaran keuangan yang masih kurang dengan jaminan
pelaksanaan yang tidak bisa dicairkan;
b. Melakukan black list terhadap CV Karya Kencana yang lalai dan tidak profesional
dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam
kontrak.
6. Pengguna Anggaran tidak tegas untuk melakukan pemutusan kontrak pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang tidak dapat diselesaikan, sehingga
jaminan pelaksanaan sebesar Rp16.010.000,00 tidak dapat dicairkan
Dalam rangka pelaksanaan program pengembangan sarana dan prasarana pedesaan TA
2009, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan mengadakan pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang bersumber dari anggaran Belanja
Modal senilai Rp361.973.425,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar
Rp96.000.0000,00 (26,52%). Pembangunan PLTMH tersebut dilaksanakan oleh CV
Winangun Indah sesuai kontrak nomor 30/III/KPA-LU/KUKM PERINDAG/2009 tanggal
27 Oktober 2009, senilai Rp320.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50
hari (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2009 s.d. 16 Desember
2009, dengan jaminan pelaksanaan sebesar Rp16.010.000,00 sesuai sertifikat
PI.03.630.209.K017.8.0040/KPH yang diterbitkan oleh PT Asuransi Mega Pratama.
Sesuai dengan laporan konsultan pengawas CV.Geo Persada, realisasi fisik pekerjaan sampai
dengan berakhirnya kontrak tanggal 16 Desember 2009 baru mencapai 60% dan rekanan
(penyedia barang dan jasa) tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaannya. Berdasarkan hasil
pemeriksaan fisik pekerjaan pada tanggal 26 Juni 2010 bersama kepala dinas, konsultan
pengawas, dan wakil dari rekanan pelaksana diketahui terdapat beberapa pekerjaan fisik
yang belum dilaksanakan diantaranya adalah pekerjaan bendung dan pekerjaan saluran
pembawa dan intake. Sementara itu, realisasi keuangan atas pekerjaan tersebut baru
pencairan uang muka sebesar Rp96.000.000,00 atau 26,52%, sesuai SP2D
No.3051/SP2D/LS/KPH/2009 tanggal 11 Desember 2009. Namun demikian, Kepala Dinas
Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan sebagai pejabat pembuat komitmen tidak
melakukan pemutusan kontrak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH) tersebut, sehingga tidak dapat mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar
Rp16.010.000,00 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Mega Pratama.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2007 Paragraf Ketujuh mengenai Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pasal 35 :
1) Ayat (2) Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji
dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di
dalam kontrak.
2) Ayat (3) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa
dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
a) Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 16
b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
c) Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
d) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
3) Ayat (4) Pengguna barang/jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila
denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa
sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.
b. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pasal 5 mengenai hasil pekerjaan Ayat (3)
yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidro (PLTMH) yang akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU
berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan PIHAK KESATU sebagaimana tertera
pada ayat 2 pasal ini dan PIHAK KEDUA memenuhinya sebagaimana permintaan
PIHAK KESATU
Hal tersebut mengakibatkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tidak bisa
dimanfaatkan dan menimbulkan kerugian sebesar Rp16.010.000,00 karena jaminan
pelaksanaan tidak dapat dicairkan.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan sebagai Pengguna
Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan terkait lalai dalam melakukan
pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.
b. CV Winangun Indah sebagai penyedia barang dan jasa lalai dan tidak profesional dalam
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam
kontrak.
Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
menyatakan bahwa:
a. CV Winangun Indah dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTMH lalai, tidak
melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah
ditentukan dalam kontrak. Atas dasar hal tersebut sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003,
kami akan melakukan pemutusan kontrak dan perusahaannya diblack list dengan jangka
waktu sesuai aturan yang berlaku.
b. Rekanan masih berhak atas sisa uang sesuai dengan prestasi pekerjaan dipotong uang
muka yang telah dibayar. Sisa uang tersebut akan kami bayar setelah cair dana
pembangunan PLTMH melalui kontraktor baru atau rekanan lain yang mendapatkan
pekerjaan PLTMH.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Memberikan teguran kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan
Perdagangan sebagai Pengguna Anggaran agar tidak melakukan pembayaran atas sisa
pekerjaan sebelum hasil pekerjaan diperbaiki dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis
kontrak serta dapat berfungsi dengan baik.
b. Melakukan black list terhadap CV Winangun Indah yang lalai dan tidak profesional
dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam
kontrak.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 17
7. Terdapat keterlambatan pada beberapa paket pekerjaan yang belum dikenakan sanksi
denda keterlambatan sebesar Rp77.475.516,00
Dalam Tahun Anggaran 2009, Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kepahiang memperoleh
alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp78.656.452.020,00 dan telah direalisasikan
sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp76.333.762.098,00 atau 97,04 %. Berdasarkan
pemeriksaan terhadap dokumen kontrak pekerjaan ditemukan adanya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
a. Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Instansi Type 580 m2
Pembangunan kantor dinas instansi tipe 580m2 dilaksanakan oleh PT. Duta Wahana
Pratama sesuai kontrak nomor 620/106/SPP/DPU/KPH/2009, tanggal 14 April 2009,
senilai Rp1.391.758.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari (dua
ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 April 2009 s.d. 10 Desember
2009. Sampai dengan kontrak berakhir pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan dan
belum diserahterimakan.
Sesuai dengan laporan konsultan pengawas PT. Cipta Wahana Konsultan realisasi fisik
s.d 8 Desember 2009 adalah sebesar 75,003 %. Sementara itu, realisasi keuangan adalah
sebesar Rp253.046.909,00 sesuai dengan SP2D No.0331/SP2D/LS/KPH/2009 dan
sebesar Rp25.304.691,00 sesuai dengan SP2D No.0332/SP2D/LS/KPH/2009 atau 20 %.
Sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal 10 Juli 2010, pekerjaan tersebut
belum dapat diselesaikan dan Kepala Dinas PU tidak melakukan pemutusan hubungan
kontrak. Dengan demikian terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan rekanan
harus dikenakan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp69.587.900,00 (5% x
Rp1.391.758.000,00).
b. Pekerjaan Pembangunan Aula Dinas Instansi
Pembangunan Aula Dinas Instansi dilaksanakan oleh CV. Alionara sesuai kontrak
Nomor 640/70/SPP/DPU/KPH/2009 tanggal 14 April 2009 senilai Rp492.976.000,00.
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari (dua ratus empat puluh) hari
kalender terhitung mulai tanggal 14 April 2009 s.d. 10 Desember 2009. Berdasarkan
Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) nomor 640/263/BA-PAHO/DPU/KPH/2009
pekerjaan telah selesai diserahterimakan pada tanggal 26 Desember 2009. Dengan
demikian terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 16 (enam belas hari) dan
rekanan harus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp7.887.616,00 (16 hari x 1/1000 x
Rp492.976.000,00).
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) masing-
masing pekerjaan Pasal 14 mengenai sanksi/denda yang menyatakan bahwa “Jika PIHAK
KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu
pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 5 perjanjian ini, maka setiap keterlambatan PIHAK
KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dengan
maksimum 5 % (lima persen) dari jumlah nilai kontrak”.
Hal tersebut mengakibatkan bangunan belum bisa dimanfaatkan dan rekanan harus
dikenakan denda sebesar Rp77.475.516,00 (Rp69.587.900,00 +Rp7.887.616,00)
Hal tersebut disebabkan:
a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lalai dalam melakukan pengendalian dan
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 18
pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.
b. Rekanan pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai
dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam kontrak.
Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan:
a. Terhadap pekerjaan pembangunan gedung kantor, dinas, instansi yang dikerjakan oleh
PT Duta Wahana Pratama, kami menyatakan setuju atas temuan BPK RI Perwakilan
Provinsi Bengkulu yang menyatakan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan
rekanan harus dikenakan denda keterlambatan maksimal Rp69.587.000,00.
b. Terhadap pekerjaan pembangunan aula kantor, dinas, instansi yang dikerjakan oleh
CV Alionora, kami menyatakan setuju atas temuan BPK RI Perwakilan Propinsi
Bengkulu yang menyatakan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan rekanan
harus dikenakan denda keterlambatan maksimal Rp7.887.616,00.
BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menegur Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan atas kelalaiannya dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas
pelaksanaan pekerjaan.
b. Meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memperhitungkan denda keterlambatan
dalam pembayaran termin kontrak pekerjaan kepada penyedia barang dan jasa, yang
meliputi denda keterlambatan kepada PT Duta Wahana sebesar Rp69.587.900,00 dan
CV Alionara sebesar Rp7.887.616,00.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Lampiran III.1
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
ATAS KEPATUHAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2005 s.d TAHUN 2008
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
I LHP Pertanggungjawaban
LK Pemkab Kepahiang 2005
No. 311/S/XIV.2/07/2006
Tanggal 25 Juli 2006
8. Pemotongan Pajak Penghasilan atas
Pendapatan Jasa Giro Menyalahi
Ketentuan Sebesar Rp15.170.279,00
BPK-RI merekomendasikan
kepada Bupati Kepahiang agar
memerintahkan secara tertulis
kepada Kepala Bagian Keuangan
untuk melakukan koordinasi
dengan pihak Bank Bengkulu
berkenaan dengan pengenaan
pajak atas jasa giro Pemerintah
Daerah dan menagih pajak atas
jasa giro yang terlanjur dipotong
oleh Bank Bengkulu untuk
disetorkan ke Kas Daerah.
Tindak Lanjut tanggal 30
September 2006 :
1. Surat Bupati Kepahiang
kepada Kabag Keuangan
Setda Kab. Kepahiang
No 700/...../ITKAB-
KPH/2006 tanggal 22
Agustus 2006 perihal
Tindak Lanjut Hasil
pemeriksaan BPK-RI
agar Kabag Keuangan
Setda Kab. Kepahiang
berkoordinasi dengan
pihak Bank Bengkulu
berkenaan dengan
penggenaan pajak atas
jasa giro Pemda dan
menagih pajak jasa giro
yang terlanjur dipotong
oleh Bank Bengkulu
untuk disetorkan ke Kas
Daerah.
2. Surat Sekda Kab.
Kepahiang kepada
Direktur PT Bank
BS
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
Bengkulu di Bengkulu
dan Kepala Cabang
Pembantu PT Bank
Bengkulu Kepahiang No
519/900/Bag.8/2006
tanggal 10 Juni 2006
perihal keberatan
pungutan PPh pasal 23
atas jasa giro pemda
Kab. Kepahiang.
Hasil Pemantauan :
Tindak lanjut Auditee belum
sesuai dengan rekomendasi
BPK-RI karena pajak atas jasa
giro yang terlanjur dipotong
oleh Bank Bengkulu belum
disetorkan ke Kas Daerah.
Status lama : BS
Status lama : BS
II LHP LK Pemkab Kepahiang
TA 2006
No. 78.d.2/S/XIV.2/05/2007
Tanggal 7 Mei 2007
(LHP KEPATUHAN)
2. Pengadaan Aset Tanah Sebesar
Rp2.296.394.000,00 dan Pelepasan
Aset Tanah Sebesar Rp75.000.000,00
Belum Didukung Bukti yang Sah
Menurut Hukum
Bupati Kepahiang agar
memperingatkan secara tertulis
kepada Kepala Bagian
Pemerintahan, Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan
serta Pemimpin Kegiatan untuk
lebih cermat dalam mengawasi dan
mengendalikan proses pembebasan
dan pelepasan aset tanah dan
Tindak lanjut tanggal 27
Agustus 2007:
1. Surat Teguran Bupati
Kepahiang kepada Kepala
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Daerah
Kabupaten Kepahiang No.
700/187/ITKAB-KPH/2007
Tanggal Agustus 2007
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
segera menindaklanjuti dengan
memproses bukti kepemilikan
hak/sertifikasi serta membuat
Berita Acara Serah Terima atas
penyerahan aset tanah kepada
pihak lain.
Tentang Tindak lanjut
Laporan atas Kepatuhan
oleh BPK-RI terhadap
Laporan Keuangan
Kabupaten Kepahiang
Tahun 2006.
2. Surat Teguran Bupati
Kepahiang kepada Kepala
Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepahiang No.
700/186/ITKAB-KPH/2007
Tanggal Agustus 2007
Tentang Tindak lanjut
Laporan atas Kepatuhan
oleh BPK-RI terhadap
Laporan Keuangan
Kabupaten Kepahiang
Tahun 2006.
Tindak lanjut tanggal 18
Desember 2007 :
1. Surat Keterangan dari BPN
tentang pembebasan tanah
oleh pemerintah Kabupaten
Kepahiang pada Desa
Kelilik seluas 9.366M2,
Desa Tebat Monok seluas
32.528 M2 dan Desa
kampung Bogor seluas
12.966 M2
2. Berita Acara Bupati
Kepahiang tentang Pinjam
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
pakai sebidang tanah
Lokasi kantor Polsek
kecamatan Tebat karai
kabupaten Kepahiang
tanggl 24 November 2007
Hasil pembahasan tanggal
26/04/10 :
Sudah ada teguran dan BA
pinjam pakai ke polsek
meskipun belum seluruhnya
dilengkapi dengan bukti yang
sah menurut hukum.
Status lama : BS
Status baru : S
3. Pemotongan Pajak Penghasilan atas
Pendapatan Jasa Giro Menyalahi
Ketentuan Sebesar Rp81.678.776,00
Bupati Kepahiang agar
memperingatkan PT Bank
Bengkulu supaya tidak memotong
pajak penghasilan atas pendapatan
jasa giro dan terhadap pemotongan
yang sudah terlanjur dilakukan
agar disetorkan kembali ke Kas
Daerah.
Tindak lanjut tanggal 18
Desember 2007 :
Surat Bupati Kepahiang
Nomor 700/223/Itkab-
KPh/2007 tentang tindak
lanjut hasil pemeriksaan BPK
RI Pw Palembang TA 2005
dan 2006
Status lama : BS
Status baru : BS
BS
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
III LHP LK Pemkab Kepahiang
TA 2007
No.242.a.2/S/XVIII.PLG/07/
2008
Tanggal 8 Juli 2008
(LHP KEPATUHAN)
10. Metode Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Senilai
Rp748.055.000,00 Menyalahi
Ketentuan
Bupati Kepahiang agar:
b. Memerintahkan Sekretaris
Daerah dan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum untuk
memberikan teguran tertulis
kepada Pemimpin Kegiatan
yang bersangkutan supaya
lebih cermat dalam memahami
peraturan perundang-undangan
yang berlaku mengenai
pengadaan barang dan jasa.
b.Telah ditindaklanjuti oleh
Bupati Kepahiang dengan
Surat Teguran secara tertulis
kepada Sekretaris Daerah,
Kepala Dinas PU, Kepala
Bagian Umum dan PPTK
Sound System dengan Surat
Teguran No.
197/Bag.8/TGR/2008
tanggal 5 Desember 2008,
agar pada masa mendatang
lebih meningkatkan
pengawasan dan
pengendalian anggaran
(Surat Teguran terlampir),
sedangkan surat terguran
dari Kepala Dinas Pekerjaan
umum ke Pemimpin
Kegiatan belum ada
Hasil Pembahasan Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi
Hasil Pembahasan 26 April
2010 :
Teguran dari Bupati lebih
sesuai.
Status lama : BS
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
Status baru : S
11. Pengeluaran Belanja Sebesar
Rp16.450.000,00 pada Satuan Kerja
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Tidak Sesuai Peruntukan
Bupati Kepahiang agar:
c. Menegur secara tertulis
Bendahara Pengeluaran Kantor
Pemberdayaan Masyarakat
untuk tidak membayar
pengeluaran belanja yang tidak
sesuai peruntukkannya.
Tindak lanjut 10 Februari
2009
c.Belum ada tindak lanjut
Status lama : BD
Status baru : BD
BD
15. Pelaksanaan Beberapa Pekerjaan
Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan
Dinas Kesehatan Tidak Sesuai
Kontrak Sebesar Rp250.065.855,45
Bupati Kepahiang agar:
a. Memerintahkan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Kepala
Dinas Kesehatan untuk segera
menagih kepada masing-masing
kontraktor untuk menyetorkan
ke Kas Daerah sebesar
Rp250.065.855,45.
Tindak lanjut 10 Februari
2009
a.Telah ditindaklanjuti oleh
Bupati Kepahiang dengan
Surat Teguran No.
191/Bag.8/TGR/2008
tanggal 5 Desember 2008
perihal perintah (Surat
Teguran terlampir) dan
Telah ditindaklanjuti dengan
memerintahkan
PPTK/Bendahara Pembantu
Kegiatan untuk menarik
kelebihan pembayaran atas
kekurangan pekerjaan serta
menyetor ke Kas Umum
Daerah dan baru melakukan
penyetoran ke Kas Umum
Daerah : CV. Tri Upaya
sebesar Rp60.000.000,00
dari kekurangan pekerjaan
BS
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
sebesar Rp179.163.196,91,
(masih sisa
Rp119.163.163,91) CV.
Karya Multi Mandiri sebesar
Rp3.539.693,09, CV Daun
Muda sebesar
Rp51.935.346,29, CV
Meranti Muda sebesar
Rp1.247.700,00 (Diskes)
bukti terlampir, kecuali yang
belum melakukan
penyetoran ke Kas Umum
Daerah, CV Tirta Kencana
Putra sebesar
Rp13.711.474,16 , CV.
Glomar sebesar
Rp186.333,00 dan CV.
Meranti Muda sebesar
Rp282.112,00.
- Tindak Lanjut Per 15
Juli 2009:
Telah disetorkan kembali
ke Kas Umum Daerah
uang kelebihan
pembayaran oleh CV Tirta
Kencana Putra sebesar
Rp13.711.474,16 pada
tanggal 16 Juni 2009,
serta CV. Glomar sebesar
Rp186.333,00, dan CV.
Meranti Muda sebesar
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
c. Memerintahkan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Kepala
Dinas Kesehatan untuk
menegur secara tertulis
Pengawas Lapangan dan
Pemimpin Proyek/Pimpinan
Kegiatan Proyek untuk bekerja
lebih cermat.
Rp282.112,00 pada
tanggal 12 Februari 2009
(bukti terlampir).
Sehingga sisa yang belum
disetor adalah sebesar
Rp119.163.163,91 (CV.
Tri Upaya).
Hasil Pembahasan Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi,
dikarenakan masih terdapat
kurang setor sebesar
Rp119.163.163,91 (CV. Tri
Upaya).
Status lama : BS
Status Baru : BS
Tindak lanjut 10 Februari
2009
c.Belum ada tindak lanjut
Hasil Pembahasan 26 April
2010 :
c.Status dari BT menjadi S.
Terjadi kesalahan dalam
pemberian rekomendasi.
Kepala Dinas PU sebenarnya
merupakan Pimpro/PPK
sehingga tidak mungkin
memberi teguran kepada
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
dirinya sendiri.
Status lama : BD
Status baru : S
16. Pendirian Bangunan Gedung Milik
Daerah Sebesar
Rp24.605.765.000,00 Tidak
Didukung dengan Surat Izin
Mendirikan Bangunan
Bupati Kepahiang agar:
c. Menegur secara tertulis Kepala
Bagian Umum dan
Perlengkapan atas kelalaiannya
dalam mengawasi pengelolaan
aset milik Pemerintah
Kabupaten Kepahiang.
Tindak lanjut 10 Februari
2009
c.Belum ada tindak lanjut
Hasil Pembahasan 26 April
2010 :
Status dari BT menjadi S.
Tidak ada kaitan dengan
Kabag Umum. Teguran cukup
kepada Sekretaris Daerah.
Status lama : BT
Status baru : S
S
17. Biaya Perjalanan Dinas pada
Beberapa Satuan Kerja Lebih
Bayar Sebesar Rp64.648.305,00
Bupati Kepahiang agar :
b. Menegur secara tertulis Kepala
Sub Bagian Verifikasi yang
tidak cermat dalam melakukan
verifikasi.
Tindak lanjut 10 Februari
2009
b.Belum ada tindak lanjut
Hasil Pembahasan 26 April
2010 :
Status dari BT menjadi S.
Bukan kesalahan Kasubbag
Verifikasi melainkan dari
Dinas terkait
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
Status lama : BT
Status baru : S
18. Pembayaran Honor Kegiatan dan
Lembur Melebihi Ketentuan
Sebesar Rp93.732.500,00
Bupati Kepahiang agar:
b. Menegur secara tertulis
Bendahara Pengeluaran Satuan
Kerja terkait atas kelalaiannya
dalam memenuhi ketentuan
dalam pencairan Anggaran.
c. Memerintahkan Kepala Satuan
Kerja terkait untuk menagih
pegawai terkait pada satuan
kerjanya mengembalikan
kelebihan pembayaran honor ke
Kas Daerah dengan rincian
sebagai berikut :
1) Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral sebesar
Rp25.200.000,00.
2) Dinas Pemuda dan Olah raga
sebesar Rp2.183.500,00.
3) Dinas Pekerjaan Umum sebesar
Rp66.349.000,00.
Tindak lanjut 10 Februari
2009
b.Belum ada tindak lanjut
Status lama : BD
Status baru : BD
c.Telah melakukan penyetoran
ke Kas Umum Daerah Dinas
ESDM sebesar
Rp25.200.000,00 dan Dinas
POR sebesar 2.183.500,00
(bukti terlampir) kecuali
Kepala Dinas PU baru
menyetor ke Kas Umum
Daerah sebesar
Rp1.144.000,00 dari jumlah
sebesar Rp66.349.000,00.,
masih sisa Rp65.205.000,00
(bukti terlampir).
Hasil Pembahasan Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi,
dikarenakan masih terdapat
kekurangan penyetoran oleh
Dinas Pekerjaan Umum
BD
BS
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
sebesar Rp65.205.000,00.
Status lama : BS
Status baru : BS
19. Biaya Langsung Non Personil Tidak
Dilengkapi dengan Bukti
Pertanggungjawaban atas
Pengeluaran yang Sebenarnya (at
cost) Sebesar Rp368.399.150,00
Bupati Kepahiang agar :
b. Memerintahkan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Kepala
Dinas Pariwisata Seni dan
Budaya Kabupaten Kepahiang
untuk menegur secara tertulis
Pemimpin Kegiatan atas
kelalaiannya dalam membayar
biaya langsung non personil dan
mempertanggungjawabkan
biaya langsung non personil
dengan bukti
pertanggungjawaban. Apabila
tidak dapat
mempertanggungjawabkan
supaya disetor ke Kas Daerah.
Tindak lanjut 10 Februari
2009
b.Belum ada tindak lanjut
Status lama : BD
Status baru : BD
BD
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
IV LHP Pertanggungjawaban
LK Pemkab Kepahiang 2008
No.07/LK/XVIII.BKL/07/09
Tanggal 17 Juni 2009
(LHP KEPATUHAN)
1. Pengelolaan Keuangan pada
Bendahara Pengeluaran Sekretariat
Daerah tidak sesuai dengan
ketentuan, sehingga sisa UP 2008
sebesar Rp1.957.900.201,00 belum
disetor ke Kas Daerah dan pajak
sebesar Rp330.208.840,00 belum
disetor ke Kas Negara
BPK RI merekomendasikan
kepada Bupati Kepahiang agar :
a. Memerintahkan Bendahara
Pengeluaran Sekretariat
Daerah untuk menyetorkan
sisa UP TA 2008 sebesar
Rp1.957.900.201,00 ke Kas
Daerah dan pajak yang belum
disetor sebesar
Rp330.208.840,00 ke Kas
Negara serta bukti setor di
sampaikan ke BPK RI.
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009, antara lain :
a. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/148/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
perintah kepada Bendahara
Pengeluaran Sekretaris
Daerah untuk menyetorkan
sisa UP tahun 2008 sebesar
Rp1.957.900.201,00 ke Kas
Daerah dan pajak yang
belum disetor sebesar
Rp330.208.840,00 ke Kas
Negara , kemudian telah
dilampirakan bukti setor
atas sisa UP TA 2008
sebesar
Rp1.957.900.201,00 (Bukti
terlampir dan sudah
dicrosscek ke rek Kasda)
dan SSP sebesar
Rp292.968.958,00 ke Kas
Negara (SSP terlampir)
BS
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
b. Memberikan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku kepada Sekretaris
Daerah dan Bendahara
Pengeluaran Sekretariat
Daerah atas kelalaian dan
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi untuk
sisa UP masih menunggu
hasil pemeriksaan dari
BPKP sedangkan untuk
pajak masih terdapat
kekurangan setor sebesar
Rp37.239.882,00
Tindak Lanjut tanggal
1 Maret 2010
Telah disetor sebesar
Rp36.266.850,00 sehingga
masih terdapat kekurangan
jumlah dengan
penghitungan BPK yaitu
sebesar Rp973.032,00.
Status lama : BS
Status baru : BS
b. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/148/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
pemberian teguran tertulis
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
ketidakcermatannya dalam
melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai pengelola
keuangan daerah.
kepada Sekretaris Daerah
atas kelalaiannya dan Surat
Bupati No.
700/148/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
tertulis kepada Bendahara
Pengeluaran Sekretaris
Daerah atas kelalaiannya.
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
2. Pengembalian sisa UP TA 2008 pada
Sekretariat DPRD sebesar
Rp53.074.788,00 ke Kas Daerah
menggunakan dana TA 2009
BPK-RI merekomendasikan
kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Memberikan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku kepada Sekretaris
DPRD dan Bendahara
Pengeluaran yang secara
sengaja dan bersama-sama
menggunakan dana APBD TA
2009 untuk tujuan yang bukan
peruntukannya.
Tindak lanjut per tanggal
15Oktober 2009, antara lain
a. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/149/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
pemberian sanksi kepada
Sekretaris Daerah atas
kesalahannya dan Surat
Bupati No.
700/150/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
b. Memberikan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku kepada Sekretaris
DPRD dan Bendahara
Pengeluaran yang secara
sengaja dan bersama-sama
menggunakan dana APBD TA
2009 untuk tujuan yang bukan
peruntukannya.
tertulis kepada Bendahara
Pengeluaran Sekretaris
Daerah atas kesalahannya.
Hasil Pembahasan:
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
b. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/151/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
perintah kepada Sekretaris
Dewan untuk menyetorkan
kas sebesar Rp.
53.074.788,00 ke Kas
Daerah dan melampirkan
bukti setor kepada BPK RI,
dan atas sisa kas sebesar
Rp53.074.788,00 telah
disetorkan ke Bendahara
Pengeluaran Sekretaris
DPRD
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi,
karena belum dilengkapi
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
dengan BKU Sekretariat
DPRD tahun 2009 untuk
mengetahui bahwa sisa
uang yg merupakan kas bon
tersebut benar2 telah
disetor ke Bendahara
Sekretariat Dewan
Tindak Lanjut tanggal
1 Maret 2010
Sekretaris Dewan telah
menyetorkan uang sebesar
Rp53.074.788,00 ke Kas
Daerah dan melampirkan
kwitansi atas nama Benny
Cahyanto. SE, M.Si.
tanggal 19 Oktober 2009
Hasil Pembahasan 26
April 2010 :
Tindak lanjut telah sesuai
rekomendasi
Status lama : BS
Status baru : S
3. Pengelolaan penerimaan klaim dari
program Jamkesmas dan dana
Kapitasi PT ASKES (Persero) pada
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
BPK RI merekomendasikan
kepada Bupati Kepahiang agar :
a. Memberikan teguran secara
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009, antara lain :
a. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
sebesar Rp399.016.003,00 tidak
melalui mekanisme APBD tertulis kepada Kepala Dinas
Kesehatan supaya di masa
mendatang mengelola dana
Jamkesmas dan dana kapitasi
dalam mekanisme APBD.
b. Membuat kebijakan pencatatan
dan pelaporan dana Jamkesmas
dengan mengakomodasikan
ketentuan pengelolaan
keuangan daerah dan ketentuan
pengelolaan dana Jamkesmas
dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1) Meskipun secara fisik
pengelolaan dana
Jamkesmas berada di
puskesmas tetapi
penerimaan dan
penggunaan dana tersebut
No. 700/154/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
pemberian teguran tertulis
kepada Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kepahiang.
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
b. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/155/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
perintah kepada Kepala
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepahiang
untuk mengkaji pembuatan
kebijakan pencatatan dan
pelaporan dana Jamkesmas.
1) Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/155/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
BS
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
harus dilaporkan dalam
laporan realisasi
anggaran.
2) Dalam merencanakan
anggaran penerimaan dan
pengeluaran untuk
pelayanan kesehatan,
setiap Tahun Anggaran
Pemkab Kepahiang
merencanakan juga
anggaran penerimaan dan
pengeluaran dana
Jamkesmas dalam APBD
dengan besaran
berdasarkan prediksi
dan/atau realisasi
penerimaan dana
Jamkesmas tahun-tahun
sebelumnya.
3) Secara berkala setelah
terjadi penerimaan dan
penggunaan dan
Jamkesmas, puskesmas
perintah kepada Kepala
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepahiang
untuk mengkaji pembuatan
kebijakan pencatatan dan
pelaporan dana Jamkesmas.
2) Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/155/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
perintah kepada Kepala
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepahiang
untuk mengkaji pembuatan
kebijakan pencatatan dan
pelaporan dana Jamkesmas.
3) Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/155/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
menyampaikan
pertanggungjawaban
keuangannya untuk
selanjutnya dibuatkan
SP2D nihil yang dapat
dijadikan sebagai
dokumen sumber
pencatatan dan pelaporan
dana Jamkesmas dalam
realisasi APBD.
Agustus 2009 tentang
perintah kepada Kepala
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepahiang
untuk mengkaji pembuatan
kebijakan pencatatan dan
pelaporan dana Jamkesmas.
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada bukti fisik yg
menunjukkan bahwa
prosedurnya telah
diterapkan.
Tindak Lanjut tanggal 1
Maret 2010
Telah diterima surat
jawaban dari Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kepahiang Nomor :
900/2151/Kes.1.3 perihal
Saran Tindak Laporan
Hasil Pemeriksaan BPK RI
atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten
Kepahiang TA 2008
4. Realisasi bantuan keuangan kepada
Partai Politik melebihi ketentuan
sebesar Rp14.500.000,00 dan delapan
BPK RI merekomendasikan
kepada Bupati Kepahiang agar:
Tindak lanjut per tanggal
15 Oktober 2009, antara
lain :
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
Partai Politik penerima bantuan
belum menyerahkan laporan
pertanggungjawaban penggunaan
bantuan keuangan sebesar
Rp380.000.000,00 kepada
Pemerintah Kabupaten Kepahiang
a. Memberikan teguran kepada
Sekretaris Daerah agar lebih
memperhatikan peraturan
perundang-undangan dalam hal
pemberian bantuan kepada
Partai Politik dan meminta
Partai Politik terkait untuk
mengembalikan dana bantuan
sebesar Rp14.500.000,00
dengan copy bukti setor
disampaikan kepada BPK RI
Perwakilan Provinsi Bengkulu.
a. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/156/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
pemberian teguran tertulis
kepada Sekretaris Daerah
Kabupaten Kepahiang dan
telah disetor ke Kas Daerah
dari (Partai PPP sebesar
Rp7.000.000,00) dan dari
(Partai PKB sebesar
Rp5.000.000,00) sehingga
masih terdapat kekurangan
setor sebesar
Rp2.500.000,00
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi,
karena masih terdapat
kekurangan setor dari PKS
sebesar Rp2.500.000,00
(Rp14.500.000,00 –
Rp12.500.000,00)
Tindak Lanjut tanggal
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
b. Memberikan teguran kepada
Kepala Kantor Kesbangpol dan
Linmas agar melaksanakan
pengendalian dan pengawasan
terhadap pertangungjawaban
pengunaan bantuan Partai
Politik.
c. Mempertimbangkan untuk tidak
memberi bantuan keuangan
kepada Partai Politik sebelum
menyampaikan laporan
1 Maret 2010
Sudah di setor oleh PKS
sejumlah Rp2.500.000,00
dengan bukti setor Nomor :
kph170052 201 tanggal 23
Februari 2010
Status lama : BS
Status baru : S
b. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/157/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
pemberian teguran tertulis
kepada Kepala Kantor
Kesbanglinmas Kabupaten
Kepahiang.
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
c. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/157/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
S
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
pertanggungjawaban
penggunaan bantuan
sebelumnya.
pemberian teguran tertulis
kepada Kepala Kantor
Kesbanglinmas Kabupaten
Kepahiang.
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
5. Realisasi Belanja TA 2008 sebesar
Rp166.335.600,00 dicairkan sebelum
pengesahan APBD
BPK RI menyarankan Bupati
Kepahiang agar :
a. Memberikan teguran tertulis
kepada Sekretaris DPRD
supaya meningkatkan
pengawasan dan pengendalian
dalam pengelolaan keuangan
daerah.
b. Memberikan teguran tertulis
kepada kepala Bagian
Keuangan atas kelalaiannya
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009, antara lain :
a. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/163/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
pemberian teguran tertulis
kepada Sekretaris DPRD
Kabupaten Kepahiang.
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
b. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/164/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
S
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
dalam menerbitkan SP2D
sebelum APBD ditetapkan.
Agustus 2009 tentang
pemberian teguran tertulis
kepada Kepala Bagian
Keuangan Sekretariat
Daerah Kabupaten
Kepahiang.
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
6. Bendahara Pengeluaran tidak
memungut dan menyetorkan PPN
atas pengadaan obat di RSUD
Kepahiang sebesar Rp22.713.594,00
BPK RI merekomendasikan
kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Menegur secara tertulis
Bendahara Pengeluaran RSUD
Kepahiang agar melakukan
pemungutan dan pemotongan
PPN secara langsung atas
setiap transaksi yang
dilakukan dan melakukan
pembayaran sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
b. Menegur secara tertulis
Bagian Pembukuan dan
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009, antara lain :
a. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/165/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
pemberian teguran tertulis
kepada Bendahara
Pengeluaran RSUD
Kabupaten Kepahiang.
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
b. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
S
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
Verifikasi Sekretariat Daerah
agar lebih cermat dalam
melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan
keuangan daerah dan
melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan
ketentuan serta peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
c. Menarik kembali PPN sebesar
Rp22.713.594,00 dan
menyetorkannya ke Kas
Negara. Copy bukti setor
disampaikan ke BPK RI
No. 700/166/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
pemberian teguran tertulis
kepada Kepala Sub Bagian
Pembukuan dan Verifikasi
Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepahiang
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
c. Telah ditindaklanjuti oleh
PT Kimia Farma sebesar
Rp3.205.101,00 (SSP
terlampir) dan Anugrah
Argon Medika sebesar
Rp280.196,00 (SSP
terlampir)
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi,
karena masih terdapat
kurang setor sebesar
Rp19.228.297,00
(Rp22.713.594,00 –
BS
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
(Rp3.205.101,00 +
Rp280.196,00))
7. Belanja Perjalanan Dinas sebesar
Rp97.572.940,00 pada Dinas
Pekerjaan Umum fiktif
BPK RI merekomendasikan Bupati
Kepahiang agar:
a. Memerintahkan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum untuk
menarik uang atas SPPD yang
tidak sah sejumlah
Rp97.572.940,00 kemudian
menyetorkan ke Kas Daerah.
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009, antara lain :
a. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/167/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
perintah kepada Kepala
Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kepahiang
untuk menarik uang atas
SPPD yang tidak sah
sejumlah Rp97.572.940,00
kemudian menyetorkan ke
Kas Daerah dan atas uang
SPPD tersebut telah disetor
ke Kas Daerah Pemkab
Kepahiang sebesar
Rp97.572.940,00 pada
tanggal 31 Agst 2009
(Copy bukti setor terlampir)
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut telah sesuai
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
b. Menegur secara tertulis Pejabat
Pengelola Keuangan Dinas
Pekerjaan Umum agar
melaksanakan tugas dan
fungsinya dalam mengawasi,
mengendalikan, memverifikasi
dan mengeluarkan biaya
perjalanan dinas.
dengan rekomendasi
b. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/168/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
pemberian teguran tertulis
kepada PPK-SKPD Dinas
Pekerjaan Umum
Kabupaten Kepahiang.
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi.
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
8. Terjadi kerugian daerah sebesar
Rp39.146.100,00 karena jaminan
pelaksanaan yang kadaluarsa dan
tidak dapat dicairkan sehubungan
dengan pemutusan kontrak proyek
pembangunan Jalan Batu Bandung-
Renah Kurung
BPK RI merekomendasikan
kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Memberikan teguran kepada
Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan PPTK untuk
melaksanakan tugas dan
fungsinya serta memahami
ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku
mengenai mekanisme
pelaksanaan kontrak;
b. Mempertimbangkan kembali
keikutsertaan CV Intan Kaji
Bumi dalam pengadaan barang
dan jasa untuk masa
mendatang dan mengenakan
sanksi denda maksimal (5%
dari nilai kontrak) sebesar
Rp782.922.000,00.
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009, antara lain :
a. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/169/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
pemberian teguran tertulis
kepada Kepala Dinas
Pekerjaan Umum
Kabupaten Kepahiang.
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
b. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/171/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
permintaan untuk
Mempertimbangkan
kembali keikutsertaan CV
Intan Kaji Bumi dalam
pengadaan barang dan jasa
S
BS
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
untuk masa mendatang dan
mengenakan sanksi denda
maksimal (5% dari nilai
kontrak) sebesar
Rp782.922.000,00.
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada surat dari Kepala
Dinas Pekerjaan Umum
terkait dengan upaya
menyelesaikan
permasalahan tersebut
Tindak Lanjut tanggal
1 Maret 2010
Telah diterbitkan surat
Nomor :
900/BI/DPU/KPH/2009
tanggal 27 Agustus 2009
dari Dinas PU kepada CV
Intan Kaji Bumi untuk
membayar sejumlah
Rp39.146.100,00 tetapi
hingga 30 hari batas waktu
pembayaran, rekanan
belum juga melakukan
pembayaran
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
9. Pajak Penghasilan atas pembayaran
jasa konstruksi kurang dipungut
sebesar Rp44.036.853,45
BPK RI merekomendasikan
kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Memberikan teguran secara
tertulis kepada Kepala Bagian
Keuangan dan Kepala
Subbagian Perbendaharaan
Sekretariat Daerah atas
kelalaiannya dalam
mengenakan tarif PPh Jasa
Konstruksi yang kurang dari
ketentuan.
b. Meminta pertanggungjawaban
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009, antara lain :
a. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/172/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
pemberian teguran tertulis
kepada Kepala Bagian
Keuangan Sekretariat
Daerah Kabupaten
Kepahiang dan Surat
Bupati No.
700/173/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
tertulis kepada Kepala Sub
Bagian Perbendaharaan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepahiang
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
b. Telah ditindaklanjuti
S
BS
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
Kepala Bagian Keuangan dan
Kepala Subbagian
Perbendaharaan atas
kelalaiannya yang
menimbulkan kekurangan
penerimaan negara sebesar
Rp44.036.853,45 dengan cara
menyetorkan ke kas Negara atas
kekurangan pungut tersebut dan
copy bukti setor disampaikan ke
BPK RI.
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/176/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
pemberian teguran tertulis
kepada Kepala Bagian
Keuangan Sekretariat
Daerah Kabupaten
Kepahiang dan Surat
Bupati No.
700/177/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
tertulis kepada Kepala Sub
Bagian Perbendaharaan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepahiang.
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada penyetoran ke
Kas Daerah
Tindak Lanjut tanggal
1 Maret 2010
Telah dilakukan penyetoran
oleh PT Adhitya Mulya
Mitra Sejajar sebesar
Rp14.623.323,00 dengan
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
c. Memberikan teguran tertulis
kepada Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Kepala Dinas
Kesehatan selaku Pengguna
Anggaran untuk lebih
memperhatikan ketentuan yang
berlaku.
bukti SP2D Nomor :
3469/SP2D/LS/KPH/2009
tanggal 29 Desember 2009
sehingga masih terdapat
kurang setor sebesar
Rp29.413.530,45
(Rp44.036.853,45 -
Rp14.623.323,00)
c. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/174/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
pemberian teguran tertulis
kepada Kepala Dinas
Pekerjaan Umum
Kabupaten Kepahiang dan
Surat Bupati No.
700/175/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
tertulis kepada Kepala
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepahiang.
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
10.Volume fisik pada beberapa
pekerjaan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepahiang kurang dari
volume kontrak sebesar
Rp188.937.860,40 dan terjadi
keterlambatan yang belum
dikenakan sanksi denda sebesar Rp
473.102.000,00
BPK RI merekomendasikan
kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Meminta Kepala Dinas
Pekerjaan Umum untuk
mempertanggungjawabkan
kekurangan fisik sebesar
Rp188.937.860,40 yang
menimbulkan kualitas hasil
pekerjaan kurang memadai
dan/atau kelebihan pembayaran
kepada penyedia barang dan
jasa. Pertanggungjawaban
tersebut dapat berupa
pengembalian kelebihan
pembayaran ke Kas Daerah
dan/atau perbaikan kekurangan
pekerjaan. Hasil perbaikan atau
penyetoran ke Kas Daerah
diberitahukan ke BPK RI
dengan melampirkan bukti-
buktinya.
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009, antara lain :
a. Telah ditindaklanjuti oleh
PT Samudra Jaya Lestari
(Pembangunan Taman
Kota) dengan melampirkan
foto kekurangan fisik
pekerjaan berupa 5 buah
patung pahlawan nasional
dan pahlawan lokal (Foto
terlampir) senilai
Rp115.000.000,00
sedangkan kekurangan fisik
pekerjaan PT Aditya Mulya
Mitra Sejajar
(Pembangunan kantor
DPRD dan Bupati ) belum
ditindaklanjuti
Hasil pembahasan
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada tindak lanjut dari
PT Adhitya Mulya Mitra
Sejajar (Pembangunan
kantor DPRD & Bupati)
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
b. Memberikan teguran secara
tertulis kepada Kepala Dinas
Pekerjaan Umum, PPTK,
Panitia Pengadaan dan Panitia
Penerima Barang/Hasil
Pekerjaan agar lebih teliti dan
cermat dalam melaksanakan
tugas.
sebesar Rp73.937.860,00
Tindak Lanjut tanggal 1
Maret 2010
PT Adhitya Mulya Mitra
Sejajar telah
menyelesaikan kekurangan
pekerjaan senilai
Rp73.937.860,00 yaitu
pembangunan pagar kantor
berupa 2 unit pintu
gerbang dan logo +
lambang DPRD dan burung
garuda (bukti foto
terlampir)
b. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan:
Surat Bupati No.
700/179/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
tertulis kepada Kepala
Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kepahiang,
Surat Bupati No.
700/180/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
tentang pemberian teguran
tertulis kepada PPTK
Pembangunan Rumah
Dinas Bupati Pada Dinas
Pekerjaan Umum
Kabupaten Kepahiang,
Surat Bupati No.
700/181/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
tertulis kepada PPTK
Pembangunan Taman Kota
Pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten
Kepahiang,
Surat Bupati No.
700/180/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
tertulis kepada PPTK
Pembangunan Rumah
Dinas Bupati Pada Dinas
Pekerjaan Umum
Kabupaten Kepahiang,
Surat Bupati No.
700/182/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
tertulis kepada PPTK
Pembangunan Pagar Kantor
DPRD dan Kantor Bupati
Pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten
Kepahiang,
Surat Bupati No.
700/183/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
tertulis kepada Ketua
Pengadaan Pembangunan
Pagar Kantor DPRD dan
Kantor Bupati Pada Dinas
Pekerjaan Umum
Kabupaten Kepahiang,
Surat Bupati No.
700/184/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
tertulis kepada Ketua
Pengadaan Pembangunan
Rumah Dinas Bupati Pada
Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kepahiang,
Surat Bupati No.
700/185/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
tentang pemberian teguran
tertulis kepada Ketua
Panitia Pengadaan
Pembangunan Taman Kota
Pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten
Kepahiang,
Surat Bupati No.
700/186/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
tertulis kepada Ketua
Panitia Penerima Barang
Pembangunan Pagar Kantor
DPRD dan Kantor Bupati
Pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten
Kepahiang,
Surat Bupati No.
700/187/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
tertulis kepada Ketua
Panitia Penerima Barang
Pembangunan Rumah
Dinas Bupati Pada Dinas
Pekerjaan Umum
Kabupaten Kepahiang,
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
c. Kepala Dinas Pekerjaan
Umum agar mengenakan
sanksi denda keterlambatan
kepada penyedia barang dan
jasa sebesar Rp473.102.000,00
untuk selanjutnya disetorkan
ke Kas Daerah dan bukti setor
di sampaikan ke BPK RI.
Surat Bupati No.
700/187/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
tertulis kepada Ketua
Panitia Penerima Barang
Pembangunan Taman Kota
Pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten
Kepahiang,
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
c. Telah ditindaklanjuti oleh
PT Samudra Jaya Lestari
(Pembangunan Taman
Kota) dengan penyetoran
denda keterlambatan
sebesar Rp93.296.850,00,
PT Bhakti Muda Mandiri
(Pembangunan Rumah
Dinas Bupati) dengan
penyetoran denda
keterlambatan sebesar
Rp249.778.744.
Hasil Pembahasan
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
masih terdapat kekurangan
setor dari PT Bhakti Muda
Mandiri sebesar
Rp40.661.656,00 dan
kekurangan setor PT
Adhitya Mulya Mitra
Sejajar sebesar
Rp89.364.750,00.
Tindak Lanjut tanggal 1
Maret 2010
Telah dilakukan
penyetoran oleh PT Bhakti
Muda Mandiri sebesar
Rp40.661.656,00
Telah dilakukan
penyetoran oleh PT
Adhitya Mulya Mitra
Sejajar sebesar
Rp89.364.750,00.tgl 28
Desember 2009
11.Realisasi Belanja Pemeliharaan
Kendaraan Bermotor di Sekretariat
Daerah tidak dapat diyakini
keberadaannya sebesar
BPK RI merekomendasikan
kepada Bupati Kepahiang agar:
a. Menegur secara tertulis Pejabat
Pengelola Keuangan di
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009, antara lain :
a. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan :
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
Rp222.635.089,00
Sekretariat Daerah, Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK)
dan Kepala Bagian Umum
untuk lebih cermat dalam
mengawasi, mengendalikan,
menginventarisasi dan
mengeluarkan belanja
pemeliharaan kendaraan.
Surat Bupati No.
700/189/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
tertulis kepada Kepala
Bagian Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepahiang.
Surat Bupati No.
700/190/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
tertulis kepada Kepala Sub
Bagian Verifikasi dan
Pembukuan Bagian
Keuangan Sekretariat
Daerah Kabupaten
Kepahiang.
Surat Bupati No.
700/189/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
tertulis kepada Kepala
Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten
Kepahiang
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
b. Meminta pertanggungjawaban
baik fisik maupun keuangan
atas pencairan dana sebesar
Rp222.635.089,00. Dalam hal
Kepala Bagian Umum tidak
dapat
mempertanggungjawabkannya,
dana sebesar
Rp222.635.089,00 disetorkan
kembali ke Kas Daerah.
b. Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati
No. 700/192/ITKAB-
KPH/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang
pemberian perintah kepada
Kepala Bagian Umum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepahiang
untuk
mempertanggungjawabkan
pencairan uang sebesar Rp
222.635.089,00.
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi,
karena belum
ada bukti
pertanggungjawabannya
Tindak Lanjut tanggal 1
Maret 2010
Telah dilampirkan bukti
foto dokumentasi
pemeliharaan kendaraan
bermotor.
BS
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
12.Pembangunan Relokasi RSUD
Kepahiang tidak didukung
pengkajian kelayakan dan komitmen
penyediaan dana yang memadai
sehingga tidak jelas kelanjutan
pekerjaan dan pendanaannya
BPK RI merekomendasikan
kepada Bupati Kepahiang agar
menegur secara tertulis Kepala
Dinas Kesehatan selaku pengguna
anggaran agar membuat
perencanaan yang lebih cermat
dalam hal penganggaran dan
penyediaan dana serta melakukan
studi kelayakan.
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009,
Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati No.
700/193/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian teguran
tertulis kepada Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kepahiang.
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut telah sesuai
dengan rekomendasi
S
13.Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Kepahiang TA 2008 pada
PT Bank Bengkulu senilai
Rp9,990,000,000.00, belum
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
BPK RI menyarankan Bupati
Kepahiang agar :
a. Secepatnya mengkonsultasikan
dan mengusulkan rancangan
Perda yang akan menetapkan
penyertaan modal pemerintah
daerah.
Tindak Lanjut tanggal 1
Maret 2010 :
a. Telah dikeluarkan Perda
Nomor : 07 Tahun 2009
tentang Penyertaan Modal
Daerah pada Pihak Ketiga
tanggal 10 Agustus 2009
Hasil Pembahasan 26
April 2010 :
Status lama : BD
Status baru : S
S
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
b. Di masa mendatang, pihak
eksekutif dan pihak legislatif
mempertimbangkan secara
bersama-sama setiap keputusan
penyertaan modal dan
dituangkan dalam suatu
peraturan daerah guna
meminimalkan risiko kegagalan
investasi dan sengketa di
kemudian hari.
b. Hasil Pembahasan 26
April 2010 :
Status lama : BD
Status baru : S
S
14.Kerja sama Bangun Guna Serah atas
aset yang belum jelas
kepemilikannya menyalahi ketentuan
BPK RI menyarankan agar Bupati
Kepahiang secepatnya dan secara
proaktif mengajukan permohonan
kepada Departemen terkait
mengenai status kepemilikan aset
tanah tersebut. Selain itu tidak
mengulangi hal yang sama untuk
masa mendatang
Tindak lanjut per tanggal 15
Oktober 2009,
Telah ditindaklanjuti
berdasarkan Surat Bupati No.
700/194/ITKAB-KPH/2009
tanggal 24 Agustus 2009
tentang pemberian perintah
agar mengajukan kembali
permohonan kepada
Departemen Kehutanan dan
Perkebunan serta Departemen
Pekerjaan Umum untuk
mendapat izin pemakaian atas
pemanfaatan tanah dan lebih
mengkaji secara hukum setiap
naskah perjanjian.
BS
No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status
1 2 3 4 5 6
Hasil Pembahasan
Tindak lanjut belum sesuai
dengan rekomendasi karena
belum ada permohonan lagi ke
Departemen terkait atas aset
tanah tersebut
Status lama : BD
Status baru : BS
Ket :
BD : Belum ditindaklanjuti
BS : Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
S : Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
Tanggal Uraian Jumlah (Rp)
12 Mei 2009 Dibayar Belanja Jasa Kantor lainnya 2.500.000,00 13 Mei 2009 Dibayar Belanja Jasa Service Monitor/screen 700.000,00 20 Mei 2009 Dibayar Belanja Kawat/Faksimile 4.934.000,00 24 Mei 2009 Dibayar Penggandaan pada Toko Putra Jaya 1.250.000,00 27 Mei 2009 Dibayar Belanja Jasa Servis Kendaraan 2.500.000,00 27 Mei 2009 Dibayar Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan an Rika Januar 6.750.000,00 28 Mei 2009 Dibayar Belanja Modal Pengadaan Faximile 35.000.000,00 28 Mei 2009 Dibayar Belanja Sosialisasi an. Drs.Hazairin 3.500.000,00 29 Mei 2009 Dibayar Belanja Pemeliharaan Kendaraan 4.146.000,00 5 Juni 2009 Dibayar Belanja Pemeliharaan lain-lain kendaraan 4.146.000,00
15 Juni 2009 Dibayar Belanja Alat Listrik & Elektronik 9.365.000,00 15 Juni 2009 Dibayar Belanja Jasa Service kepada Toko Inti Motor 2.300.000,00 18 Juni 2009 Dibayar Belanja Kawat/Faksimile 4.830.000,00 24 Juni 2009 Dibayar Belanja Penggandaan pada Toko Putra Jaya 9.085.000,00 27 Juni 2009 Dibayar Belanja Sewa Pakaian dan Perlengkapan 2.000.000,00 17 Juli 2009 Dibayar Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan OTDA ( Bantuan Pembayaran Seragam Serapal Anam dan Rebana ) 19.375.000,00
3 Agustus 2009 Dibayar Belanja Cleaning Service 209.801.200,00 4 Agustus 2009 Dibayar Belanja Cetak Pada Toko Putra Jaya 8.594.700,00 6 Agustus 2009 Dibayar Belanja Makan Minum RT Sekda 12.000.000,00 6 Agustus 2009 Dibayar Belanja Makan Minum RT Sekda 12.000.000,00 7 Agustus 2009 Belanja Jasa Servis Inventaris Kantor(perbaikan Mesin 1.050.000,00
12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n KHAIDIR ke JKT 4.650.000,00 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n JONI REBEL ke BKL 840.000,00 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n SOLIHIN SH ke BKL 840.000,00 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n DARWIN ke BKL 940.000,00 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n PERIYANDI ke BKL 840.000,00 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n HS BUDI WIBOWO 2.800.000,00 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n ASHABUL KAHFI ke JKT 3.750.000,00 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n A. YAMAN ke Bengkulu tgl 890.000,00 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n OKTRIANA PUTRA ke KALBAR 5.460.000,00 13 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n khaidir, S.Sos ke JKT 4.650.000,00 14 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n An. Peneko Johan ke JKT 4.650.000,00 15 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n ELKAR N ke JKT 4.650.000,00 16 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n FRENKI S ke JKT 4.650.000,00 17 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n HAZAIRIN A. KADIR ke JKT 4.650.000,00 18 Agustus 2009 Dibayar Belanja peralatan Faximili 3.656.020,00 21 Agustus 2009 Dibayar Belanja Surat Kabar Bengkulu Ekpres 1.430.000,00 21 Agustus 2009 Dibayar Belanja Majalah dan Surat Kabar Lainnya 3.160.000,00 26 Agustus 2009 Dibayar Belanja Bimbingan Teknis an. Hendra N. 4.500.000,00 26 Agustus 2009 Biaya Kontribusi 3.550.000,00 26 Agustus 2009 Biaya Transportasi dan Akomodasi 4.500.000,00 26 Agustus 2009 Dibayar Belanja Bimbingan Teknis an. Rahmat 4.500.000,00 26 Agustus 2009 Biaya Kontribusi 3.550.000,00 26 Agustus 2009 Biaya Transportasi dan Akomodasi 4.500.000,00 26 Agustus 2009 Dibayar Belanja Bimbingan Teknis an. Cristin 4.500.000,00 26 Agustus 2009 Biaya Kontribusi 3.550.000,00 27 Agustus 2009 Dibayar Belanja Materai Perangko dan Benda Pos Lainnya 5.949.000,00 28 Agustus 2009 Dibayar Belanja Makan Dan Minum Tamu Protokoler 35.000.000,00 28 Agustus 2009 Dibayar Belanja Sosialisasi 4.500.000,00 29 Agustus 2009 Dibayar Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan 1.400.000,00 29 Agustus 2009 Dibayar Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan OTDA 13.600.000,00 31 Agustus 2009 Dibayar Belanja ATK pada Toko Putra jaya 40.000.000,00 31 Agustus 2009 Diabayar Belanja Alat Listrik dan Elektronik Pada Toko Putra Jaya 10.178.875,00 31 Agustus 2009 Belanja Makan MinumLembur Harian Pegawai Pada Warung Nasi Anak Etek 32.500.000,00 31 Agustus 2009 Dibayar Belanja Makan Dan Minum Lembur pada Warung Anak Etek 24.375.000,00 31 Agustus 2009 Belanja Makan MinumLembur Harian Pegawai Pada Warung Nasi Anak Etek 17.812.500,00
626.798.295,00
Lampiran III.2.ABelanja Tanpa Bukti Pertanggungjawaban
Total
Lampiran III.2.B
Tanggal Uraian Jumlah (Rp)
04 September 2009 Dibayar Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan OTDA ( Pelaksanaan Nuzul Quran ) 3.800.000,00 04 September 2009 Dibayar Belanja Makan Dan Minum Dalam Rangka Safari Ramadan 4.462.500,00 04 September 2009 Dibayar Belanja Bimbingan Teknis an. Siti Atul 2.950.000,00 04 September 2009 Biaya Transportasi dan Akomodasi 4.500.000,00 04 September 2009 Biaya Kontribusi Peserta an.Novriadi 2.950.000,00 04 September 2009 Biaya Transportasi dan Akomodasi peserta an .novriadi 4.500.000,00 04 September 2009 Biaya Kontribusi Peserta an.Rika Januar 2.950.000,00 04 September 2009 Biaya Transportasi dan Akomodasi peserta an .Rika Januar 4.500.000,00 04 September 2009 Biaya Kontribusi Peserta an.Beti Wiryani 2.950.000,00 04 September 2009 Biaya Transportasi dan Akomodasi peserta an .Bety 4.500.000,00 04 September 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Elva Dinalti 7.500.000,00 08 September 2009 Dibayar Belanja Makan dan Minum Harian pada warung Anak Etek 10.625.000,00 10 September 2009 Dibayar Belanja Perangko ,Materai Dan Benda Pos Lainnya 5.949.000,00 10 September 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Didi Darul Fidhli Lc 7.500.000,00 10 September 2009 Dibayar Belanja Pengandaan pada Toko Putra jaya 2.500.000,00 12 September 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Muhdi 7.500.000,00 12 September 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Joni Rebel, SH 7.500.000,00 12 September 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Herman Haryanto, SH 8.000.000,00 14 September 2009 Dibayar Belanja peralatan Faximili 17.500.000,00 14 September 2009 Biaya Kontribusi Peserta an.Reza Pahlevi 3.800.000,00 14 September 2009 Biaya Transportasi dan Akomodasi peserta an .Reza 4.500.000,00 14 September 2009 Biaya Kontribusi Peserta an.Kms.Ansori 3.800.000,00 14 September 2009 Biaya Transportasi dan Akomodasi peserta an .kms.ansori 4.500.000,00 14 September 2009 Biaya Kontribusi Peserta an.karnilawati 3.800.000,00 14 September 2009 Biaya Transportasi dan Akomodasi peserta an .karnilawati 4.500.000,00 15 September 2009 Dibayar Belanja Cetak pada Toko Hr 8.594.700,00 15 September 2009 Dibayar Belanja Sosialisasi 4.500.000,00 15 September 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Afrion Saktiawan, SH 8.000.000,00 15 September 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Jono Antoni, S.Sos 8.000.000,00 16 September 2009 Dibayar Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada Toko 24.500.000,00 17 September 2009 Dibayar Belanja Jasa Inventaris Kantor (Perbaikan Kursi dan Meja) 3.500.000,00 17 September 2009 Dibayar Belanja Jasa kantor 9.500.000,00 24 September 2009 Dibayar Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan OTDA 16.300.000,00 25 September 2009 Dibayar Belanja sewa Meja dan Kursi 6.000.000,00 25 September 2009 Dibayar Belanja Penggandaan Bulan September pd 9.922.000,00 25 September 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Afrion Saktiawan, SH 8.000.000,00 25 September 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Jono Antoni, S.Sos 8.000.000,00 25 September 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Hairah Aryani, S.Sos 7.500.000,00 25 September 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Mirzal 7.500.000,00 28 September 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Hairah Aryani, S.Sos 7.500.000,00 28 September 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Mirzal 7.500.000,00 29 September 2009 Dibayar Benda Pos Lainnya 1.250.000,00 29 September 2009 Dibayar Belanja Jasa Servis Kendaraan Operasional 11.500.000,00 30 September 2009 Dibayar Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan OTDA 6.500.000,00 30 September 2009 Dibayar Belanja Jasa Inventaris Kantor (Perbailkan Mesin Tik 5 Unti 1.750.000,00 30 September 2009 Dibayar Belanja Jasa Inventaris kantor (Perbaikan Lemari Filling kabinet 3 Unit 2.000.000,00 30 September 2009 Dibayar Belanja Majalah dan Surat Kabar Lainnya 3.160.000,00 30 September 2009 Dibayar Belanja Pelumas kendaraan Dinas setda Kph 37.063.000,00
345.576.200,00
Belanja Tanpa Bukti Pertanggungjawaban
Total
Lampiran III.2.C
Tanggal Uraian Jumlah (Rp)
2 Oktober 2009 Dibayar Belanja Perangko ,Materai 5.949.000,00
3 Oktober 2009 Dibayar Belanja internet 2.000.000,00
4 Oktober 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Elva Dinalti 7.500.000,00
5 Oktober 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Herman Haryanto, SH 7.500.000,00
5 Oktober 2009 Dibayar Belanja Inventaris kantor (Perbaikan Laptop 4 Unit 2.500.000,00
6 Oktober 2009 Dibayar Belanja Pengandaan pada Toko Putra jaya 2.150.000,00
8 Oktober 2009 Dibayar SPPD a.n Damsi,S.Sos Ke Jakarta Tgl 08-12 Oktober 4.650.000,00
8 Oktober 2009 Dibayar SPPD a.n Afrizal Bastian Ke Jakarta Tgl 08-12 Oktober 4.250.000,00
8 Oktober 2009 Dibayar Belanja Sosialisasi 4.500.000,00
10 Oktober 2009 Dibayar Belanja Inventaris kantor (Perbaikan Infocus 750.000,00
14 Oktober 2009 Dibayar Belanja Inventarisn kantor(Perbaikan Dispenser Sebanyak 3 Unit 450.000,00
14 Oktober 2009 Dibayar Belanja Inventaris Kantor ( Perbaikan Kipas Angin 250.000,00
15 Oktober 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Agustin Karmila Sari, SE 8.000.000,00
15 Oktober 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Nurimani, SE 8.000.000,00
15 Oktober 2009 Dibayar Belanja ATK Bulan Oktober pada Toko Putra Jaya 3.500.000,00
19 Oktober 2009 Dibayar Belanja Pos Laiinya 1.849.000,00
19 Oktober 2009 Dibayar Belanja Sosialisasi 4.500.000,00
20 Oktober 2009 Dibayar Belanja Inventaris Kantor (Perbaikan Brangkas) 1.050.000,00
20 Oktober 2009 Dibayar Belanja Makan Dan Minum Tamu Protokoler 17.500.000,00
22 Oktober 2009 Dibayar Belanja Penggandaan Bulan Oktober pd Toko H & R Group 9.986.000,00
23 Oktober 2009 Dibayar Belanja Alat Listri & Elektronik pada toko Putra Jaya 17.174.125,00
23 Oktober 2009 Dibayar Belanja Majalah dan Surat Kabar Lainnya 3.160.000,00
23 Oktober 2009 Dibayar Belanja pemeliharan Lain lain Kendaraan 6.500.000,00
24 Oktober 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Agustin Karmila Sari, SE 8.000.000,00
24 Oktober 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Nurimani, SE 8.000.000,00
26 Oktober 2009 Dibayar Belanja Cetak Pada Toko HR untuk Bulan Oktober 8.594.000,00
26 Oktober 2009 Dibayar Belanja Jasa Kantor (Perbaikan Instalasi istrik) 10.000.000,00
27 Oktober 2009 Dibayar Belanja Kawat dan Faximile 21.500.000,00
27 Oktober 2009 Dibayar Belanja cleaning Servis Sekretariat Daerah 89.914.800,00
27 Oktober 2009 Dibayar Belanja Jasa Inventaris Kantor(Perbaikan Sofa ) 1.500.000,00
28 Oktober 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Baksirudin S.Sos 8.000.000,00
28 Oktober 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Cepo Barkah Pasju, ST 8.000.000,00
29 Oktober 2009 Dibayar Belanja Sewa Peralatan kantor 5.000.000,00
29 Oktober 2009 Halal Bi Halal Hari Raya Idul Fitri 1430 H 4.500.000,00
30 Oktober 2009 Dibayar Belanja Bantuan pelaks. OTDA ( Tes CPNS) 17.000.000,00
30 Oktober 2009 Dibayar Belanja sewa Meja dan Kursi 5.500.000,00
30 Oktober 2009 Dibayar Belanja Sewa Tenda Bulan Oktober 7.200.000,00
31 Oktober 2009 Dibayar Belanja Mkan Dan Minum Rapat 27.426.000,00
31 Oktober 2009 Dibayar Belanja Pelumas Kendaraan Dinas Setda KPH 37.000.000,00
390.802.925,00
Belanja Tanpa Bukti Pertanggungjawaban
Total
Lampiran III.2.D
Tanggal Uraian Jumlah (Rp)
04 Nopember 2009 Dibayar Belanja Sewa Meja dan kursi dalam rangka Kegiatan Sumpah Pemuda Bulan Oktober 2009 9.500.000,00
04 Nopember 2009 Belanja ATK Bulan September Pada Toko Putra jaya 40.000.000,00
04 Nopember 2009 Dibayar Belanja Makan Minum Harian Di Warung Nasi 22.500.000,00
04 Nopember 2009 Dibayar Belanja Suku Cadang Ke Toko Fernando 19.506.500,00
05 Nopember 2009 Dibayar Belanja Jasa Inventaris Kantor (perbaikan CPU 2.500.000,00
06 Nopember 2009 Dibayar Belanja Suku Cadang Kendaraan pada toko Inti Motor untuk bulan Oktober 49.057.500,00
09 Nopember 2009 Dibayar belanja Sewa Peralatan kantor lainnyan 3.600.000,00
09 Nopember 2009 Dibayar Biaya Kontribusi Bimtek A.n A. YAMAN 1.500.000,00
09 Nopember 2009 Dibayar Biaya Transportasi, Akomodasi, Uang saku 1.000.000,00
09 Nopember 2009 Dibayar Biaya Kontribusi Bimtek A.n DONI IRAWAN 1.500.000,00
09 Nopember 2009 Dibayar Biaya Transportasi, Akomodasi, Uang saku 1.000.000,00
11 Nopember 2009 Dibayar Belanja Jasa Servis Kendaraan dinas 13.750.000,00
11 Nopember 2009 Dibayar Belanja pemeliharan Lain lain Kendaraan 6.500.000,00
12 Nopember 2009 Dibayar SPPD a.n MEIZA LESTARI 320.000,00
12 Nopember 2009 Dibayar SPPD a.n EMIR PASHA 320.000,00
12 Nopember 2009 Dibayar SPPD a.n EPA MINARSIH 320.000,00
12 Nopember 2009 Dibayar SPPD a.n LENI MARLINA 320.000,00
12 Nopember 2009 Dibayar SPPD a.n DOCY RFAHMAT 320.000,00
12 Nopember 2009 Dibayar SPPD a.n WISKY ELDO 320.000,00
12 Nopember 2009 Dibayar SPPD a.n DONI IRAWAN 320.000,00
12 Nopember 2009 Dibayar SPPD a.n PENEKO JOHAN 320.000,00
12 Nopember 2009 Dibayar SPPD a.n Benny Cahyanto, SE,M.Si Ke Jakarta Tgl 13 s/d 17 Nopember 2009 5.250.000,00
13 Nopember 2009 Dibayar Belanja Sewa Meja dan kursi dalam rangka Kegiatan Hari Pahlawan 5.500.000,00
13 Nopember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Bety 3.750.000,00
13 Nopember 2009 Dibayar Belanja Akomodasi dan Transportasi peserta 4.500.000,00
16 Nopember 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Agustin Karmila Sari, SE 7.500.000,00
16 Nopember 2009 Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor Pada Toko HR 3.500.000,00
16 Nopember 2009 Dibayar Belanja Pengandaan pada Toko Putra jaya 2.150.000,00
16 Nopember 2009 Dibayar belanja Alat Listrik dan Elektronik pada Toko HR 25.000.000,00
17 Nopember 2009 Dibayar Belanja Jasa Inventaris Kantor (perbaikan Mesin 3.500.000,00
17 Nopember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Bimtek Peserta An.Desi Juliana 3.750.000,00
17 Nopember 2009 Dibayar Belanja Akomodasi dan Transportasi peserta 4.500.000,00
17 Nopember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Irian Feri 3.750.000,00
17 Nopember 2009 Dibayar Belanja Akomodasi dan Transportasi peserta 4.500.000,00
18 Nopember 2009 Dibayar Belanja Bea Siswa Tuga Belajar S2 an Dr. Zajili 98.000.000,00
18 Nopember 2009 Dibayar Belanja Surat Kabar Bengkulu Ekpres 1.430.000,00
18 Nopember 2009 Dibayar Belanja Suku Cadang Kendaraan pada toko Inti Motor untuk bulan November 46.355.000,00
18 Nopember 2009 Dibayar Belanja Suku Cadang pada Toko Fernando Motor untuk bulan November 22.448.000,00
18 Nopember 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Dra. Rabiatul Adawiah 7.500.000,00
19 Nopember 2009 Dibayar Belanja ATK Bulan November 2009 Pada Toko Dani Fotocopy 24.146.000,00
19 Nopember 2009 Dibayar Belanja ATK Bulan November 2009 Pada Toko HR Group 40.965.300,00
19 Nopember 2009 Dibayar Belanja ATK Bulan November 2009 pada Toko Putra Jaya 31.589.000,00
20 Nopember 2009 Dibayar Belanja Suku Cadang Kendaraan pada toko Inti Motor 44.992.600,00
20 Nopember 2009 Dibayar Blnja Suku Cadang Kendaraan pd toko Fernando Motor 40.706.000,00
20 Nopember 2009 Dibayar Belanja Pelatihan Kursus Singkat a.n Gepo Barkah Pasju,ST & Baksiruddin, S.Sos 3.000.000,00
20 Nopember 2009 Dibayar Belanja Tak terduga 75.000.000,00
20 Nopember 2009 Dibayar Biaya Akomodasi dan tranportasi an.Zadi 4.500.000,00
20 Nopember 2009 Biaya Kontribusi Peserta.an.Zadi 3.750.000,00
20 Nopember 2009 Dibayar Biaya Akomodasi dan tranportasi an.Tuti Meidia F 4.500.000,00
20 Nopember 2009 Biaya Kontribusi Peserta.an.Tuti Meidia Fransiska 3.750.000,00
20 Nopember 2009 Dibayar Biaya Akomodasi dan tranportasi an.Simon 4.500.000,00
20 Nopember 2009 Biaya Kontribusi Peserta.an.Simon 3.750.000,00
20 Nopember 2009 Dibayar Biaya Akomodasi dan tranportasi an.Doni 4.500.000,00
20 Nopember 2009 Biaya Kontribusi Peserta.an.Doni 3.750.000,00
20 Nopember 2009 Dibayar Biaya Akomodasi dan tranportasi an.Sainusi 4.500.000,00
20 Nopember 2009 Biaya Kontribusi Peserta.an.Sainusi 3.750.000,00
20 Nopember 2009 Dibayar Biaya Akomodasi dan tranportasi an.M.Yaman 4.500.000,00
20 Nopember 2009 Biaya Kontribusi Peserta.an. Yaman 3.750.000,00
20 Nopember 2009 Dibayar Biaya Akomodasi dan tranportasi an.Darwis 4.500.000,00
20 Nopember 2009 Biaya Kontribusi Peserta.an.Darwis 3.750.000,00
21 Nopember 2009 Dibayar Belanja Penggandaan kpd Toko Putra Jaya 9.977.800,00
21 Nopember 2009 Dibayar Belanja Penggandaan kpd Toko HR Group 9.139.200,00
21 Nopember 2009 Dibayar Belanja Mkan Dan Minum Rapat 426.000,00
23 Nopember 2009 Dibayar Honor Linmas Desa 194.400.000,00
23 Nopember 2009 Dibayar Belanja Cetak Pada Toko HR untuk Bulan Nov 8.595.000,00
23 Nopember 2009 Dibayar Belanja Mkan Dan Minum Rapat 27.426.000,00
23 Nopember 2009 Dibayar SPPD RAFLI, S.Sos ke Jakarta 4.650.000,00
23 Nopember 2009 Dibayar SPPD DAMSI, S.Sos ke Jakarta 4.650.000,00
23 Nopember 2009 Dibayar SPPD Ahmad Yaman ke Jakarta 4.650.000,00
23 Nopember 2009 Dibayar SPPD Peneko Johan ke Jakarta 4.650.000,00
24 Nopember 2009 Dibayar belanja Alat Listrik dan Elektronik pada Toko Putra Jaya 12.000.000,00
Belanja Tanpa Bukti Pertanggungjawaban
Lampiran III.2.D
Tanggal Uraian Jumlah (Rp)
Belanja Tanpa Bukti Pertanggungjawaban
25 Nopember 2009 Dibayar Belanja Partai Polotik 106.666.666,00
25 Nopember 2009 Dibayar Belanja Faximili 19.500.000,00
25 Nopember 2009 Dibayar Belanja Jasa Servis Inventaris Kantor(Perbaikan 12.000.000,00
25 Nopember 2009 Dibayar Belanja ATK Bulan september Pada Toko Dani 24.146.000,00
26 Nopember 2009 Dibayar Belanja Perangko Bulan November 2009 5.949.000,00
26 Nopember 2009 Dibayar Belanja Makan Minum Open House Hari Raya 12.000.000,00
30 Nopember 2009 Dibayar Belanja Makan Dan Minum Tamu Protokoler 25.000.000,00
30 Nopember 2009 Dibayar Belanja bantuan Keuangan Pelaksanaan OTDA (bantuan Open House Idul Adha) 11.500.000,00
30 Nopember 2009 Dibayar Belanja Benda Pos Lainnya 1.250.000,00
30 Nopember 2009 Dibayar Belanja Servis Inventaris Kantor (Perbaikan Komputer PC 3 unit 1.250.000,00
30 Nopember 2009 Dibayar Belanja Majalah dan Surat Kabar Lainnya 3.160.000,00
30 Nopember 2009 Dibayar Belanja Makan Minum Harian pada Toko HR Group 12.500.000,00
30 Nopember 2009 Dibayar Belanja Makan Dan Minum Tamu Protokoler 42.500.000,00
1.303.491.566,00 Total
Lampiran III.2.E
Tanggal Uraian Jumlah (Rp)
3 Desember 2009 Dibayar ekspedisi Surat Dinas Dari seluruh bagian di Sekretariat 261.000,00 4 Desember 2009 Dibayar Belanja Inventaris Kantor (perbaikan Mesin rumput 550.000,00 7 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Desi 3.750.000,00 7 Desember 2009 Dibayar Belanja Akomodasi Dan Tranportasi 4.500.000,00 7 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Fitriani 3.750.000,00 7 Desember 2009 Dibayar Belanja Akomodasi Dan Tranportasi 4.500.000,00 7 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Cristin 3.750.000,00 7 Desember 2009 Dibayar Belanja Akomodasi Dan Tranportasi 4.500.000,00 7 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Siska 3.750.000,00 7 Desember 2009 Dibayar Belanja Akomodasi Dan Tranportasi 4.500.000,00 7 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Novriadi 3.750.000,00 7 Desember 2009 Dibayar Belanja Akomodasi Dan Tranportasi 4.500.000,00 7 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Hendra 3.750.000,00 7 Desember 2009 Dibayar Belanja Akomodasi Dan Tranportasi 4.500.000,00
11 Desember 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Syamsul Yahemi,SH 5.000.000,00 11 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Bety 3.750.000,00 11 Desember 2009 Dibayar Belanja Akomodasi Dan Tranportasi 4.500.000,00 11 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Salbensi 3.750.000,00 11 Desember 2009 Dibayar Belanja Akomodasi Dan Tranportasi 4.500.000,00 11 Desember 2009 Dibayar Belanja akomodasi Peserta An.Asmeri 4.500.000,00 11 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Asmeri 3.700.000,00 11 Desember 2009 Dibayar Belanja akomodasi Peserta An.Irian Feri 4.500.000,00 11 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Irian Feri 3.700.000,00 11 Desember 2009 Dibayar Belanja akomodasi Peserta An.Rahmaniar 4.500.000,00 11 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Rahmaniar 3.300.000,00 11 Desember 2009 Dibayar Belanja akomodasi Peserta An.Nia Andika 4.500.000,00 11 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Nia Andika 3.300.000,00 11 Desember 2009 Dibayar Belanja akomodasi Peserta An.Sandra 4.500.000,00 12 Desember 2009 Dibayar Belanja Inventaris Kantor (perbaikan UPS ) 3.000.000,00 12 Desember 2009 Dibayar Belanja Servis Inventaris Kantor(Perbaikan Mesin Fax 500.000,00 12 Desember 2009 Dibayar Belanja Jasa Servis Kendaraan 15.550.000,00 14 Desember 2009 Dibayar Belanja Penggandaan Bulan Desember Pada Toko H & R Group 10.986.000,00 14 Desember 2009 Dibayar Belanja Penggandaan pada Toko Putra Jaya 9.666.000,00 15 Desember 2009 Dibayar SPPD a.n EPA MINARSIH 320.000,00 15 Desember 2009 Dibayar SPPD a.n LENI MARLINA 320.000,00 15 Desember 2009 Dibayar SPPD a.n DOCY RFAHMAT 320.000,00 15 Desember 2009 Dibayar SPPD a.n WISKY ELDO 320.000,00 15 Desember 2009 Dibayar SPPD a.n DONI IRAWAN 320.000,00 15 Desember 2009 Dibayar SPPD a.n PENEKO JOHAN 320.000,00 16 Desember 2009 Dibayar Belanja Perangko Bulan Desember 3.099.000,00 16 Desember 2009 Dibayar Belanja Servis Inventaris Kantor (Perbaikan Meja 3.000.000,00 16 Desember 2009 Dibayar Belanja Servis Inventaris Kantor(Perbaikan Meja Biro) 2.750.000,00 16 Desember 2009 Dibayar Belanja Inventaris Kantor (perbaikan Mesin Printer 3.500.000,00 16 Desember 2009 Dibayar Belanja Makan Dan Minum Rapat 27.000.000,00 17 Desember 2009 Dibayar Belanja Internet 1.500.000,00 17 Desember 2009 Dibayar Belanja Makan dan Minum Tamu (Protokoler) 27.500.000,00 17 Desember 2009 Dibayar Belanja Sewa Gedung/Kantor Penghubung di Jakarta 45.000.000,00 17 Desember 2009 Dibayar Belanja Sewa Gedung Di Jogjakarta 15.000.000,00 17 Desember 2009 Dibayar Belanja Suku Cadang Ke Toko Fernando 49.157.500,00 17 Desember 2009 Dibayar Belanja Suku Cadang Kendaraan pada toko Inti Motor Bulan Nopember 46.355.000,00 17 Desember 2009 Dibayar Blj Suku Cadang Kendaraan Pada Toko Fernando Motor 40.706.000,00 18 Desember 2009 Dibayar Belanja ATK Bulan November 2009 pada Toko putra Jaya 22.610.900,00 18 Desember 2009 Dibayar Belanja ATK bulan Oktober pada Toko Putra jaya 40.207.700,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja Jasa Perbaikan Instalasi Listrik 7.500.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja Jasa Pemeliharaan Taman 4.000.000,00 20 Desember 2009 Dibayar Biaya Pendidikan An. Elvina 40.000.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan OTDA (Bantuan Rencana Kebutuhan Biaya Pelaksanaan Sleksi Agt. 50.000.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja Sewa Meja dan Kursi 13.000.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja sewa perlengkapan Kantor Lainnya 5.000.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Sandra 3.300.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja akomodasi Peserta An.Oktriana 4.500.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Oktriana 3.300.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja akomodasi Peserta An.Dina 4.500.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Dina 3.300.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja akomodasi Peserta An.Dina 4.500.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Dina 3.300.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja akomodasi Peserta An.Salbensi 4.500.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.salbensi 3.300.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja akomodasi Peserta An.Erwin 4.500.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja Kontribusi Peserta An.Erwin Bulan Desember 2009 3.300.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja Pendidikan an. PENEKO JOHAN 40.000.000,00 21 Desember 2009 Dibayar Belanja Bibit Tanaman 10.000.000,00 21 Desember 2009 Dibayar SPPD IRIAN FERI ke Jakarta 4.650.000,00 21 Desember 2009 Dibayar SPPD M. DARSYAH ke Jakarta 4.650.000,00 21 Desember 2009 Dibayar SPPD AAN SOPANI ke Jakarta 4.650.000,00 21 Desember 2009 Dibayar SPPD Kms.ANSORI ke Jakarta 4.650.000,00 21 Desember 2009 Dibayar SPPD DARWIN,SH ke JAKARTA 4.650.000,00 21 Desember 2009 Dibayar SPPD ZAKARIA ANWAR ke JAKARTA 4.650.000,00 21 Desember 2009 Dibayar SPPD PERYANDI ke JAKARTA 4.650.000,00 21 Desember 2009 Dibayar SPPD BENNY CAHYANTO ke JAKARTA 4.650.000,00 21 Desember 2009 Dibayar SPPD DESON JAYA ke JAKARTA 4.650.000,00 21 Desember 2009 Dibayar SPPD a.n DARWIS KE JAKARTA 4.650.000,00 21 Desember 2009 Dibayar SPPD a.n A. YAMAN KE JAKARTA 4.650.000,00 21 Desember 2009 Dibayar SPPD Kms.ANSORI ke Jakarta 4.650.000,00 22 Desember 2009 Dibayar Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan OTDA (Bantuan Rencana Kebutuhan Biaya Pelaksanaan Sleksi Agt. 11.475.000,00 22 Desember 2009 Dibayar Belanja Kesehatan an. Hambekha Satriya T, SE 5.000.000,00 22 Desember 2009 Dibayar Belanja pemeliharaan lain-lain Kendaraan (Biaya Perbaikan Kaca Film Dan Interior Kendaraan Dinas) 4.550.000,00 23 Desember 2009 Dibayar Belanja Pengaandaan Pada Toko Putra jaya 1.650.000,00 23 Desember 2009 Dibayar Belanja Obat-obatan dan tanaman 3.000.000,00 24 Desember 2009 Dibayar Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan OTDA (Bantuan Rencana Kebutuhan Biaya Pelaksanaan Sleksi Agt. 26.000.000,00 24 Desember 2009 Dibayar Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan OTDA (Bantuan Kewengangan Pemda) 90.000.000,00 24 Desember 2009 Dibayar Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan OTDA (Pembinaan Pengajian Agama) 14.800.000,00 24 Desember 2009 Dibayar Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan OTDA (Audisi Paduan Suara) 10.400.000,00
Belanja Tanpa Bukti Pertanggungjawaban
Lampiran III.2.E
Tanggal Uraian Jumlah (Rp)
Belanja Tanpa Bukti Pertanggungjawaban
24 Desember 2009Dibayar Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan OTDA (Bantuan Dana Mengikuti Pagelaran seni Dalam Rangka HUT Kota Curup)
9.600.000,00
28 Desember 2009 Dibayar Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan OTDA (Bantuan Dana Pengaugerahan Gelar) 5.670.000,00 28 Desember 2009 Dibayar Benda Pos Lainnya 1.849.000,00 28 Desember 2009 Dibayar Belanja Sewa Tenda pada Bulan desember 8.450.000,00 28 Desember 2009 Dibayar Belanja Cetak kepada Toko HR Group 29.596.200,00 29 Desember 2009 Dibayar Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan OTDA (Belanja Bantuan kepada Instansi vertikal) 15.000.000,00 29 Desember 2009 Dibayar Belanja Kawat /Faximili 22.000.000,00 29 Desember 2009 Dibayar belanja Jasa Servis Invbentaris Kantor(Perbaikan Dresoar) 2.200.000,00 29 Desember 2009 Dibayar Belanja ATK Bulan Desember Pada Toko Dani 21.664.000,00 29 Desember 2009 Dibayar Belanja ATK bulan Desember pada toko HR 40.207.700,00 29 Desember 2009 Dibayar belanja Listrik Dan Elektronik Pada Toko Putra Jaya 36.500.000,00 29 Desember 2009 Dibayar belanja Listrik Dan Elektronik pada Toko Nasrizal 37.500.000,00 29 Desember 2009 Dibayar Belanja Majalah 4.400.000,00 29 Desember 2009 Dibayar Belanja Propaganda, Penerangan & Dokumentasi pada Harian Rakyat Bengkulu 4.000.000,00 29 Desember 2009 Dibayar Belanja Propaganda, Penerangan & Dokumentasi pada Media Prestasi 9.651.000,00 30 Desember 2009 Dibayar Belanja Cetak kepada Toko Dani Foto copy 27.519.600,00 30 Desember 2009 Dibayar Belanja Makan dan Minum harian Pegawai pada Widya Catering 11.427.000,00 30 Desember 2009 Dibayar Belanja Mkan dan Minum Lembur Pada Warung Anak Etek untuk Bulan desember 22.500.000,00 30 Desember 2009 Dibayar Makan Dan Minum Lembur Pada Warung Kejora 9.500.000,00 30 Desember 2009 Dibayar Belanja Makan dan Minum Tamu (Protokoler) 35.000.000,00 30 Desember 2009 Dibayar Belanja Makan dan Minum Tamu (Protokoler) 32.000.000,00 30 Desember 2009 Dibayar Belanja Suku Cadang Kendaraan pada Toko Inti Motor 22.448.000,00
1.320.476.600,00 Total
Lampiran III.3
No Nama Kegiatan Bulan di BKU Tujuan Tanggal Berangkat Tanggal Kembali Jumlah (Rp)
1 AV Rutin Sekretariat Daerah Februari Batam 16 Februari 20 Februari2 AV Penyusunan Raperbup tentang APBD Juni Jakarta 16 Februari 20 Februari 5.250.000,00 3 AV Rutin Sekretariat Daerah Juni Jakarta 22 Juni 26 Juni 5.450.000,00 4 AV Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Oktober Jakarta 22 Juni 26 Juni5 AV Rutin bagian Keuangan Juni Jakarta 23 Juni 26 Juni 4.550.000,00 6 AV Penyusunan Sistem & Prosedur Pengelolaan Keu-Da Desember Jakarta 14 Oktober 18 Oktober 4.650.000,00 7 AV Rutin bagian Keuangan November Jakarta 12 Oktober 16 Oktober8 AV Penyusunan Perda tentang Pelaksanaan APBD Desember Jakarta 1 Desember 5 Desember 4.850.000,00 9 AV Rutin bagian Keuangan Desember Jakarta 30 November 4 Desember
10 AT Rutin Sekretariat Daerah April Batam 20 April 24 April 5.030.000,00 11 AT Rutin Sekretariat Daerah Mei Batam 21 April 24 April12 AY Rutin Sekretariat Daerah Maret Jakarta 16 Maret 20 Maret13 AY Rutin Sekretariat Daerah Mei Bengkulu 19 Maret 21 Maret 730.000,00 14 Arsmy Rutin Sekretariat Daerah November Jakarta 26 November 30 November 4.650.000,00 15 Arsmy Rutin Sekretariat Daerah Desember Jakarta 26 November 30 November16 Dms Rutin Sekretariat Daerah April Bengkulu 20 April 22 April17 Dms Rutin Sekretariat Daerah April Jakarta 20 April 24 April 4.600.000,00 18 Dms Penyusunan Sistem & Prosedur Pengelolaan Keu-Da Desember Jakarta 14 Oktober 18 Oktober 4.650.000,00 19 Dms Rutin bagian Keuangan November Jakarta 12 Oktober 16 Oktober20 Drw Rutin Sekretariat Daerah Maret Jakarta 16 Maret 19 Maret21 Drw Rutin Sekretariat Daerah Mei Rejang Lebong 18 Maret 19 Maret 730.000,00 22 Haz Rutin Sekretariat Daerah Agustus Jakarta 22 Juni 26 Juni 5.200.000,00 23 Haz Rutin Sekretariat Daerah Oktober Jakarta 22 Juni 26 Juni24 ES Penyusunan Perda Tentang APBD Juni Bengkulu 3 Februari 5 Februari25 ES Rutin Sekretariat Daerah Februari Bengkulu 3 Februari 5 Februari 1.160.000,00 26 EN Penyusunan Perda Tentang APBD Juni Bengkulu 3 Februari 5 Februari27 EN Rutin Sekretariat Daerah Februari Bengkulu 3 Februari 5 Februari 1.160.000,00 28 EN Rutin bagian Keuangan Juni Jakarta 23 April 26 April29 EN Rutin Sekretariat Daerah April Jakarta 20 April 24 April 4.600.000,00 30 EN Penyusunan Raperbup tentang APBD Juni Jakarta 16 Februari Februari 4.650.000,00 31 EN Rutin bagian Keuangan April Jakarta 18 Februari Februari32 EN Penyusunan Raperbup tentang APBD Agustus Jakarta 18 Mei 22 Mei 4.650.000,00 33 EN Rutin bagian Keuangan Mei Bengkulu 20 Mei 22 Mei34 EN Penyusunan Raperbup tentang Penjab. Perub. APBD Oktober Bengkulu 1 September 3 September 1.410.000,00 35 EN Rutin bagian Keuangan November Jakarta 1 September 5 September36 Hrmn Rutin Sekretariat Daerah Juli Jakarta 21 Juli 25 Juli 4.650.000,00 37 Hrmn Rutin Sekretariat Daerah Oktober Jakarta 21 Juli 25 Juli38 MH Rutin Sekretariat Daerah Agustus Jakarta 12 Agustus 16 Agustus 8.150.000,00 39 MH Rutin Sekretariat Daerah Agustus Jakarta 12 Agustus 16 Agustus40 PJ Rutin Sekretariat Daerah April Bengkulu 8 April 10 April 1.120.000,00 41 PJ Rutin bagian Keuangan Mei Jakarta 6 April 10 April42 PJ Rutin bagian Keuangan Juni Jakarta 6 Mei 9 Mei 7.900.000,00 43 PJ Rutin bagian Keuangan Mei Bengkulu 5 Mei 7 Mei
Rekapitulasi Perjalanan Dinas Ganda pada Sekretariat Daerah TA 2009
Lampiran III.3
No Nama Kegiatan Bulan di BKU Tujuan Tanggal Berangkat Tanggal Kembali Jumlah (Rp)
Rekapitulasi Perjalanan Dinas Ganda pada Sekretariat Daerah TA 2009
44 PJ Rutin bagian Keuangan Mei Bandung 19 Mei 22 Mei45 PJ Rutin bagian Keuangan Juni Jakarta 19 Mei 23 Mei 4.850.000,00 46 Rfl Rutin Sekretariat Daerah Februari Bengkulu 3 Februari 5 Februari 1.410.000,00 47 Rfl Penyusunan Perda Tentang APBD Juni Bengkulu 3 Februari 5 Februari48 Rfl Penyusunan Raperbup tentang APBD Juni Jakarta 16 Februari 20 Februari 4.650.000,00 49 Rfl Rutin Sekretariat Daerah Februari Batam 16 Februari 20 Februari50 Rfl Rutin Sekretariat Daerah Mei Jakarta 25 Mei 29 Mei51 Rfl Rutin Sekretariat Daerah Mei Bengkulu 27 Mei 29 Mei 1.180.000,00 52 Rfl Rutin bagian Keuangan Oktober Jakarta 1 Juli 6 Juli53 Rfl Rutin Sekretariat Daerah Agustus Jakarta 1 Juli 6 Juli 4.850.000,00 54 Zlk Rutin Sekretariat Daerah Juli Jakarta 21 Juli 25 Juli 4.650.000,00 55 Zlk Rutin Sekretariat Daerah Oktober Jakarta 21 Juli 25 Juli
111.380.000,00 Total
Lampiran III.4
No Tanggal Uraian Jumlah1 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n KHAIDIR ke JKT 4.650.000 2 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n JONI REBEL ke BKL 840.000 3 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n SOLIHIN SH ke BKL 840.000 4 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n ZAKARIA.A ke BKL 840.000 5 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n DARWIN ke BKL 940.000 6 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n PERIYANDI ke BKL 840.000 7 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n HS BUDI WIBOWO 2.800.000 8 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n ASHABUL KAHFI ke JKT 3.750.000 9 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n A. YAMAN ke Bengkulu 890.000
10 12 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n OKTRIANA PUTRA ke KALBAR 5.460.000 11 13 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n khaidir, S.Sos ke JKT 4.650.000 12 13 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n An. Peneko Johan ke JKT 4.650.000 13 13 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n ELKAR N ke JKT 4.650.000 14 13 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n FRENKI S ke JKT 4.650.000 15 13 Agustus 2009 Dibayar SPPD a.n HAZAIRIN A. KADIR ke JKT 4.650.000 16 23 Nopember 2009 Dibayar SPPD RAFLI, S.Sos ke Jakarta 4.650.000 17 23 Nopember 2009 Dibayar SPPD DAMSI, S.Sos ke Jakarta 4.650.000 18 23 Nopember 2009 Dibayar SPPD Ahmad Yaman ke Jakarta 4.650.000 19 23 Nopember 2009 Dibayar SPPD Peneko Johan ke Jakarta 4.650.000 20 15 Desember 2009 Dibayar SPPD a.n EPA MINARSIH 320.000 21 15 Desember 2009 Dibayar SPPD a.n LENI MARLINA 320.000 22 15 Desember 2009 Dibayar SPPD a.n DOCY RFAHMAT 320.000 23 15 Desember 2009 Dibayar SPPD a.n WISKY ELDO 320.000 24 15 Desember 2009 Dibayar SPPD a.n DONI IRAWAN 320.000 25 15 Desember 2009 Dibayar SPPD a.n PENEKO JOHAN 320.000 26 21 Desember 2009 Dibayar SPPD IRIAN FERI ke Jakarta 4.650.000 27 21 Desember 2009 Dibayar SPPD M. DARSYAH ke Jakarta 4.650.000 28 21 Desember 2009 Dibayar SPPD AAN SOPANI ke Jakarta 4.650.000 29 21 Desember 2009 Dibayar SPPD Kms.ANSORI ke Jakarta 4.650.000 30 21 Desember 2009 Dibayar SPPD DARWIN,SH ke JAKARTA 4.650.000 31 21 Desember 2009 Dibayar SPPD ZAKARIA ANWAR ke JAKARTA 4.650.000 32 21 Desember 2009 Dibayar SPPD PERYANDI ke JAKARTA 4.650.000 33 21 Desember 2009 Dibayar SPPD BENNY CAHYANTO ke JAKARTA 4.650.000 34 21 Desember 2009 Dibayar SPPD DESON JAYA ke JAKARTA 4.650.000 35 21 Desember 2009 Dibayar SPPD a.n DARWIS KE JAKARTA 4.650.000 36 21 Desember 2009 Dibayar SPPD a.n A. YAMAN KE JAKARTA 4.650.000 37 21 Desember 2009 Dibayar SPPD Kms.ANSORI ke Jakarta 4.650.000
121.420.000
Perjalanan Dinas Tidak Ada Bukti Pertanggungjawaban
Total
Lampiran III.5
No Kegiatan Tgl berangkat Tgl pulang tujuanbiaya pesawat
(Rp)
transport ke
bandara (Rp)
transport ke
penginapan (Rp)
uang harian
(Rp)penginapan (Rp)
Uang Representasi
(Rp)Jumlah (Rp)
1Koordinasi dan Konsultasi mencari data pembanding
tentang tata cara Pelantikan anggota DPRD terpilih 16 Februari 2009 20 Februari 2009
Sekretariat DPRD
Kota Yogyakarta2.500.000,00 100.000,00 200.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 500.000,00 6.400.000,00
2Koordinasi dan Konsultasi mencari data pembanding
tentang tata cara Pelantikan anggota DPRD terpilih 16 Februari 2009 20 Februari 2009
Sekretariat DPRD
Kota Yogyakarta2.500.000,00 100.000,00 200.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 5.500.000,00
3Koordinasi dan Konsultasi mencari data pembanding
tentang tata cara Pelantikan anggota DPRD terpilih 16 Februari 2009 20 Februari 2009
Sekretariat DPRD
Kota Yogyakarta2.500.000,00 100.000,00 200.000,00 1.500.000,00 800.000,00 5.100.000,00
4Koordinasi dan Konsultasi mencari data pembanding
tentang tata cara Pelantikan anggota DPRD terpilih 16 Februari 2009 20 Februari 2009
Sekretariat DPRD
Kota Yogyakarta2.500.000,00 100.000,00 200.000,00 1.500.000,00 800.000,00 5.100.000,00
10.000.000,00 400.000,00 800.000,00 6.000.000,00 4.400.000,00 500.000,00 22.100.000,00 Total
Realisasi perjalanan dinas Sekretariat DPRD yang tidak dapat diyakini pelaksanaannya