LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

54
LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH TAHUN 2015 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Transcript of LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

Page 1: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

TAHUN 2015

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Page 2: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang
Page 3: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kesehatan baik lahir

maupun batin serta ilmu yang bermanfaat sehingga Laporan Kinerja (Lkj) Direktorat

Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, untuk kegiatan

tahun anggaran 2015 ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 08 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang

dan Pemanfaatan Ruang Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan perencanaan tata

ruang dan pemanfaatan ruang daerah. Untuk menunjang tugas tersebut, maka pada Tahun

Anggaran 2015, Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

Daerah melalui Satuan Kerja Pembinaan dan Pemanfaatan Ruang mengelola 54 (lima puluh

empat) kegiatan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan dan

kebijakannya, maka Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan

Ruang Daerah menyusun LAKIP 2015, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala

Badan Pertanahan Nasional No. 15/SE/IX/2015 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

dan Laporan Kinerja (LKj) di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan

Pertanahan Nasional.

Secara umum seluruh kegiatan di Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah pada Tahun Anggaran 2015 dapat diselesaikan dengan baik.

Namun demikian ada beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan.

Akhirnya, semoga LKj ini dapat bermanfaat bagi perbaikan dan penyempurnaan

pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Jakarta, Januari 2016 Plh. Direktur Pembinaan Perencanaan Tata

Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

Ir. Sufrijadi, MA NIP.19611223199031001

Page 4: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil capaian kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan

Ruang Daerah pada tahun 2015 adalah sebesar 94,98 %. Capaian kinerja ini diukur dari

target – target yang ada di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Dengan melihat hasil di

atas, maka evaluasi kinerja kegiatan Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah pada tahun 2015 dapat dikategorikan Baik dalam artian cukup

memenuhi sasaran yang diharapkan.

Pada tahun 2015, Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

Daerah mendapat amanat untuk melaksanakan 54 (lima puluh empat) kegiatan yang

pelaksanaannya bersifat swakelola dan kontraktual. Realisasi Anggaran Direktorat

Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah adalah sebesar

Rp 55.965.607.000,00 dari pagu sebesar Rp 88.124.941.000,00 dengan persentase

68.6%. Realisasi anggaran ini rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini

dikarenakan adanya perubahan pemerintahan yang mengakibatkan perubahan struktur dan

nomenklatur organisasi yang baru. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama sehingga

berakibat pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2015 semua kegiatan baru

saja dimulai pada Bulan Agustus 2015. Tahun 2015 dianggap sebagai tahun anomali yang

berbeda situasinya dengan tahun – tahun sebelumnya.

Meskipun capaian kinerja pada tahun 2015 tergolong baik, tetapi masih terdapat beberapa

hal yang masih harus diperbaiki sebagai berikut:

1. penetapan target kinerja untuk masing – masing pekerjaan yang lebih realistis,

terutama target dan satuan pada Renstra dan Perjanjian Kinerja; dan

2. pembinaan kepada penyedia jasa, SKPD 33 (tiga puluh tiga) provinsi dan

lingkungan internal Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah agar dapat melakukan distribusi pekerjaan secara

merata di sepanjang tahun.

Page 5: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................. i

RINGKASAN EKSEKUTIF..................................................................... ii

DAFTAR ISI.................................................................................... iii

DAFTAR TABEL .............................................................................. iv

BAB I. PENDAHULUAN................................................................. I-1

A. Gambaran Umum............................................................... I-1

B. Permasalahan dan Aspek Strategis.......................................... I-3

BAB II. PERENCANAAN KINERJA .......................................................... II-1

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2015............................................... II-1

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..................................................... III-1

A. Capaian Kinerja Organisasi................................................... III-2

1. Hasil Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2015......................... III-2

2. Perbandingan Pencapaian Kinerja Pada Tahun 2014 Dengan

2015.......................................................................

III-16

3. Pencapaian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata

Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Dengan Target Renstra

(2015-2019) Pada Tahun 2015.........................................

III-19

4. Pencapaian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata

Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Dengan Target RPJMN

(2015-2019) Pada Tahun 2015.........................................

III-22

5. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan.................................. III-24

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.................... III-24

7. Analisa Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan dan

Kegagalan Pencapaian Kinerja........................................

III-25

B. Realisasi Anggaran............................................................. III-25

BAB IV. PENUTUP......................................................................... IV-1

LAMPIRAN

Page 6: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan

Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah .......................................

III-3

Tabel 3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja Diektorat Pembinaan Perencanaan Tata

Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun 2014 Dengan Tahun 2015......

III-18

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Diektorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah Dengan Target Renstra (2015-2019) Pada Tahun

2015.......................................................................................

III-20

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Diektorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah Dengan Target RPJMN (2015-2019) Pada Tahun

2015.......................................................................................

III-21

Tabel 3.5 Rincian DIPA Diektorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah ..........................................................

III-26

Page 7: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

i

BAB I

PENDAHULUAN

Page 8: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

I-1

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet

Kerja merupakan acuan beralihnya fungsi penataan ruang dari Kementerian

Pekerjaan Umum ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan

Nasional. Begitu pula dengan unit organisasi dan nomenklaturnya yang juga ikut

mengalami perubahan. Berdasarkan Perpres tersebut, Menteri Agraria dan Tata

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri No. 8

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri ini menyebabkan

terbentuknya unit – unit organisasi dan nomenklatur baru di bawahnya. Misalnya,

unit Eselon II Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan

Ruang Daerah, yang berada di bawah Unit Eselon I Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

dan standarisasi teknis di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan

pemanfaatan ruang daerah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat

Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi operasional di bidang pembinaan

perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;

b. penyiapan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan perencanaan tata

ruang dan pemanfaatan ruang daerah;

c. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat

dalam pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;

d. penyiapan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi;

e. pelaksanaan pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang kepada

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, termasuk

pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

terdiri atas Subdirektorat Perencanaan Kemitraan; Subdirektorat Pembinaan Wilayah

I; Subdirektorat Pembinaan Wilayah II; Subdirektorat Pembinaan Wilayah III; dan

Page 9: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

I-2

Subdirektorat Pembinaan Wilayah IV, Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan

Fungsional. Struktur Organisasi Unit Eselon II ini adalah sebagai berikut :

Dengan tugas dan fungsi tersebut di atas, Unit Eselon II ini bertanggung jawab

untuk melakukan pembinaan dalam hal perencanaan tata ruang dan pemanfaatan

ruang kepada Daerah (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota). Oleh karena itu,

dengan adanya pembinaan rutin setiap tahun diharapkan Pemerintah Daerah

(Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat menyusun Rencana Tata Ruang (RTR) baik umum

(Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW) maupun rinci (Rencana Rinci/Detail Tata

Ruang/ RRTR/RDTR), yang isinya berkualitas dan dapat mengakomodasi

kepentingan – kepentingan sektor terkait. Selain itu, juga RTR harus dapat dipakai

sebagai acuan pemanfaatan ruang dalam membangun Daerah masing – masing.

Agar pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Daerah telah sesuai peruntukan

lokasinya.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menempatkan tata ruang dalam

posisi yang strategis. RTR menjadi pedoman bagi pemanfaatan sumber daya alam

yang optimal dan lestari serta menjadi dasar pembangunan sarana dan prasarana

pembentuk struktur ruang nasional. Selain menjadi landasan utama pemanfaatan

ruang di daratan, rencana tata ruang juga menjadi landasan untuk pemanfaatan

ruang laut dan ruang udara, khususnya terkait pertahanan dan keamanan di udara.

Page 10: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

I-3

B. Permasalahan dan Aspek Strategis

Di dalam Buku II Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015, kesenjangan antar wilayah

masih merupakan isu strategis pembangunan wilayah dalam tahun 2015 – 2019.

Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan antar wilayah tetap menjadi dasar

pembangunan bagi semua aspek perencanaan daerah dan pendekatan kawasan agar

terwujud keunggulan kompetitif daerah, yang dilaksanakan dengan berbasis

pembangunan berkelanjutan dan penyediaan infrastruktur daerah. Dasar

perencanaan daerah yang mantap diwujudkan melalui informasi geospasial dan data

statistik yang kuat, rencana tata ruang yang berkualitas serta kepastian

penyediaan lahan. Hingga saat ini beberapa permasalahan utama bidang tata ruang

yang tertuang di dalam Buku II RKP 2015 dan berhubungan langsung dengan

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah,

meliputi :

a. kualitas RTR yang masih bervariasi; dan

b. masih kurangnya Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ada.

Pemerintah Pusat (dalam hal ini Ditjen Tata Ruang) mengharapkan Pemerintah

Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat menyusun RTR yang isinya berkualitas dan

dapat mengakomodasi kepentingan sektor terkait. Sehingga RTR tersebut dapat

dipakai sebagai acuan pemanfaatan ruang dalam rangka membangun daerahnya

masing – masing. Namun, pada kenyataannya hal tersebut masihlah jauh dari

harapan. Karena untuk membuat Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

berinisiatif menyusun RTRW-nya bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan

Sumber Daya Manusia (SDM) bidang penataan ruang yang jumlahnya masih terbatas

di Daerah. Perlu usaha pembinaan dan pendampingan yang intensif dari Ditjen Tata

Ruang, agar Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) memahami betapa

pentingnya RTRW. Akhirnya, usaha - usaha Pemerintah Pusat tersebut mulai

membuahkan hasil. Status perda RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota sampai dengan

31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN TOTAL PROVINSI

TIPE A (REVISI)

TIPE B (PERSETUJUAN

SUBSTANSI)

TIPE C (PERDA)

PROVINSI 34 1 2,94% 6 17,65% 27 79,41 %

Page 11: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

I-4

KETERANGAN TOTAL KABUPATEN/KOTA

TIPE A (REVISI)

TIPE B (PERSETUJUAN

SUBSTANSI)

TIPE C (PERDA)

KABUPATEN/ KOTA

508 12 2,36% 57 11,22% 439 86,42%

Sedangkan Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum perda sampai sekarang masih

berusaha menyelesaikan RTRW-nya. Masalah utamanya adalah pola ruang RTRW,

terkait kawasan hutan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Meskipun sebagian besar yang belum menetapkan perda RTRW telah selesai di

tahap persetujuan substansi yang dikeluarkan oleh Menteri, dengan bantuan

kegiatan sebelumnya berupa percepatan RTRW dari Ditjen Tata Ruang.

Belum lagi setelah menetapkan rencana umumnya, Pemerintah Daerah harus segera

menyusun rencana rincinya sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.

Karena saat ini baru terdapat 2 (dua) Perda RRTR Provinsi dan 7 (tujuh) perda RDTR

Kabupaten/Kota. Jumlah ini masih jauh dari total RRTR/ RDTR yang akan diajukan

dan disusun oleh Pemerintah Daerah sebanyak 1532 (seribu lima ratus tiga puluh

dua).

Kecepatan penyusunan RTR saat ini telah kalah cepat bila dibandingkan dengan

pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh sektor, sehingga sering menimbulkan konflik

- konflik kepentingan. Para pengguna ruang (sektor) secara yuridis mengakui dan

Page 12: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

I-5

mengikuti proses perencanaan tata ruang. Akan tetapi ketika implementasi berjalan

(pemanfaatan ruang), tumpang tindih lahan antar para pengguna ruang masih

sering terjadi dan cenderung berujung konflik lintas sektor. Hal ini terjadi karena

masing – masing sektor masih merasa memiliki peraturan perundangan yang

mengikat.

Selain itu, kualitas RTR yang telah diperdakan dan dipakai sebagai acuan

pembangunan juga beberapa harus ditinjau kembali terutama pada era Peninjauan

Kembali sekarang ini. Sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (UUPR), RTR dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Hasil

peninjauan kembali RTR dapat menghasilkan 2 (dua) rekomendasi, yaitu RTR dapat

tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau RTR yang ada perlu direvisi.

Tentu saja revisi RTR harus tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai

dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun hal ini bukan berarti RTR yang

merupakan produk kesepakatan stakeholder, sektor dengan masyarakat dapat

diubah – ubah sesuai kehendak dan kepentingan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan arahan RPJPN, permasalahan yang ada dan capaian pembangunan

Bidang Tata Ruang pada periode 2005 – 2014, maka diidentifikasi 3 (tiga) isu

strategis pembangunan Bidang Tata Ruang untuk RPJMN 2015-2019 adalah sebagai

berikut :

1. Belum Efektifnya Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Dengan mengacu pada amanat UUPR, masih banyak produk RTR yang belum

selesai dengan batas waktu yang telah terlewat. Sementara itu, RRTR/ RDTR dan

Peraturan Zonasi sebagai landasan perizinan belum seluruhnya disusun oleh

Pemerintah Daerah.

2. Belum Efektifnya Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Kurangnya SDM bidang Tata Ruang yang kompeten dan belum adanya

standarisasi minimal eselon yang mengurusi penataan ruang berdampak pada

rendahnya kualitas tata ruang. Belum optimalnya peran BKPRD menyebabkan

permasalahan tata ruang di Daerah melimpah ke BKPRN. Idealnya diperlukan

acuan yang seragam berupa sistem informasi terpadu bagi Pemerintah Daerah.

3. Belum dijadikannya RTRW sebagai acuan pembangunan berbagai sektor.

Perlu adanya penyerasian peraturan perundangan antar sektor, RTR perlu

diserasikan dengan rencana pembangunan. Apabila RTR telah diserasikan

dengan rencana pembangunan, paling tidak, indikator output dalam indikasi

program RTR dapat dikontrol melalui input pembiayaan pembangunan.

Page 13: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

II-1

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

Page 14: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

II-1

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja yang disusun berupa dokumen Perjanjian Kinerja (PK), yang

merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian

kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Perjanjian

Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

a. memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;

b. melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja; dan

c. menilai keberhasilan organisasi.

Dokumen Perjanjian Kinerja 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang

dan Pemanfaatan Ruang Daerah, yang terdiri atas :

a. Perjanjian Kinerja antara Plt. Dirjen Tata Ruang dengan Plh. Direktur Pembinaan

Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, yang ditandatangani

oleh kedua belah pihak;

b. matriks Perjanjian Kinerja, yang terdiri atas :

1) Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Pembinaan Perencanaan Tata Ruang

dan Pemanfaatan Ruang Daerah;

2) Indikator Kinerja, terdiri atas 2 (dua) macam indikator (kegiatan dan output)

yaitu :

a) Indikator Kinerja Kegiatan 1 :

Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan Monitoring dan

Evaluasi Kinerja, dengan target 6 (enam) Dokumen;

Indikator Output 1 :

• Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan Monitoring dan

Evaluasi Kinerja, dengan target 6 (enam) Dokumen;

b) Indikator Kinerja Kegiatan 2 :

Jumlah Prov/ Kab/ Kota/ Perkotaan yang Mendapatkan Pembinaan Teknis

Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah dengan target

87 Dokumen dan 33 Provinsi

Page 15: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

II-2

• Indikator Output 2 :

Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA) dengan target 87 Dokumen,

33 Provinsi dan 1175 orang

c) Indikator Kinerja Kegiatan 3 :

Jumlah Provinsi/kabupaten/Kota yang mendapatkan persetujuan

substansi, dengan target 8 Dokumen, 33 Provinsi.

Indikator Output 3:

• Pemberian persetujuan substansi dalam penyusunan RTRW

Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan target 8 Dokumen dan 33 Provinsi

d) Indikator Kinerja Kegiatan 4 :

Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang di fasilitasi dengan

target 1 Dokumen dan 105 orang

• Indikator Output 4:

Program kemitraan dengan forum masyarakat dan dunia usaha 1

Dokumen dan 105 orang

e) Indikator Kinerja Kegiatan 5 :

Jumlah dokumen dan data dan informasi serta kemitraan di bidang

pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang dengan

target, 4 Dokumen dan 34 Provinsi

• Indikator Output 5:

Data dan informasi serta kemitraan di bidang perencanaan tata ruang

dan pemanfaatan ruang daerah dengan target, 4 Dokumen dan 34

Provinsi

PERJANJIAN KINERJA Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah disusun dengan mempertimbangkan kegiatan – kegiatan

dan pagu kegiatan yang terdapat di dalam DIPA tahun anggaran 2015. Kegiatan

tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah. Total anggaran yang ada di dokumen PERJANJIAN

KINERJA sebesar Rp. 88.124.941.000,-, dengan rincian jumlah paket pekerjaan

adalah sebagai berikut:

Page 16: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

II-3

• 54 (lima puluh empat) paket pekerjaan yang terdapat di dalam DIPA Direktorat

Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah;

Secara rinci masing – masing indikator kinerja (kegiatan dan output) Direktorat

Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah tahun 2015

tercantum dalam Dokumen PERJANJIAN KINERJA (PK) pada lampiran 1.

Page 17: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

Page 18: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah disusun sebagai perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem ini

disebut sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah

instrumen yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggunngjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, terdiri

atas berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan (perencanaan strategis,

perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja).

Adapun peraturan perundang - undangan yang terkait dengan penyusunan Lkj di

lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meliputi :

• Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

• Undang – Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

• Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi

Kabinet Kerja;

• Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;

• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

No. 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; dan

• Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 15/SE/IX/2015 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan

Laporan Kinerja (LKj) di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan

Pertanahan Nasional.

Upaya untuk melaksanakan dan mengimplementasikan secara penuh peraturan

perundangan tersebut di atas, masih memerlukan reformasi perencanaan dan

penganggaran serta manajemen berbasis kinerja di lingkungan Ditjen Tata Ruang.

Page 19: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-2

Termasuk di dalamnya adalah Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Bab III ini, capaian kinerja organisasi merupakan hasil pengukuran dengan

target – target yang ada di dalam dokumen – dokumen perencanaan kinerja, antara

lain meliputi:

a. Perjanjian Kinerja Unit Eselon II (Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang

dan Pemanfaatan Ruang Daerah) Tahun 2015. Isi perjanjian kinerja ini telah

dijelaskan secara singkat di dalam Bab II.

b. Renstra Unit Eselon I (Target Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun 2015). Saat ini Renstra Unit Eselon I untuk

tahun 2015 - 2019 masih berupa draft dan belum ditetapkan.

c. Perbandingan capaian kinerja Unit Eselon II Direktorat Pembinaan Perencanaan

Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah pada tahun 2015 dengan capaian

kinerja Unit Eselon II pada tahun 2014 (diambil dari Unit – unit Eselon II yang

output – outputnya sesuai dengan output Direktorat Pembinaan Perencanaan

Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah).

d. Program Prioritas Bidang Tata Ruang pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) pada target tahun 2015. Target – target bidang

yang ada di dalam RPJMN masih belum sesuai dengan target – target kegiatan

dan output pada Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah. Karena RPJMN 2015 – 2019 masih mengacu pada

struktur organisasi dan nomenklatur Ditjen Penataan Ruang yang lama di

Kementerian Pekerjaan Umum.

1. Hasil Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2015

Pada akhir periode tahun anggaran, setiap instansi yang ada di Kementerian/

Lembaga melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan di

dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja adalah proses

sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi

pemerintah.

Pengukuran Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah adalah sebagai berikut :

Page 20: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-3

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun 2015

NO Sasaran Kegiatan Target RealisasiPersentase Capaian

(%)

1 2 4 5 6

1

6 Dokumen 6 Dokumen 100

Output 01:

Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja 6 Dokumen 6 Dokumen 100

87 Dokumen, 33

Provinsi, 1175 orang

78 Dokumen, 22 Provinsi,

1190 orang87.41

Output 02:

Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA)

87 Dokumen, 33

Provinsi, 1175 orang

78 Dokumen, 22 Provinsi,

1190 orang87.41

8 Dokumen, 33

Provinsi8 Dokumen, 22 Provinsi 87.50

Output 03:

Pemberian persetujuan substansi dalam penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota 8 Dokumen, 33 Provinsi 8 Dokumen, 22 Provinsi 87.50

1 Dokumen, 105

orang1 Dokumen, 105 orang 100

Output 04:

Program kemitraan dengan forum masyarakat dan dunia usaha 1 Dokumen, 105 orang 1 Dokumen, 105 orang 100

4 Dokumen, 34

Provinsi4 Dokumen, 34 Provinsi 100

Output 05:

Data dan informasi serta kemitraan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang

daerah 4 Dokumen, 34 Provinsi 4 Dokumen, 34 Provinsi 100

LEMBAR PENGUKURAN CAPAIAN

PERJANJIAN KINERJA 2015

DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

Indikator Kinerja Kegiatan 2:

Jumlah Prov/ Kab/ Kota/ Perkotaan yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang

dan Pemanfaatan Ruang Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan 3:

Jumlah Provinsi/kabupaten/Kota yang mendapatkan persetujuan substansi

Indikator Kinerja Kegiatan 4:

Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang di fasilitasi

Indikator Kinerja Kegiatan 5:

Jumlah dokumen dan data dan informasi serta kemitraan di bidang pembinaan perencanaan tata ruang

dan pemanfaatan ruang

Indikator Kinerja

3Terselenggaranya Pembinaan

Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan 1:

Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Anggaran

1. Terselenggaranya Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Rp. 88.124.941.000 ,-

2. Administrasi dan Supervisi Kegiatan Rp. 8.088.559.000 ,- Sumber: Hasil Analisis, 2015

Page 21: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-4

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2015

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, rata – rata capaian kinerja dari target Perjanjian

Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

Daerah pada tahun 2015 adalah sebesar 94,98%. Adapun rincian capaian untuk

masing – masing kegiatan dan ouput adalah sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Kegiatan 1, yaitu Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis,

Program dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi telah tercapai 100%.

Targetnya adalah 6 (enam) dokumen. Keenam dokumen tersebut terdiri atas :

• 1 (satu) Dokumen Road Map Kebijakan Direktorat Pembinaan Perencanaan

Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah;

• 1 (satu) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 Direktorat

Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah;

• 1 (satu) Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

Daerah Tahun 2015;

• 1 (satu) Dokumen Laporan Kinerja (LKj) atau Laporan Akuntabilitasi Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang

dan Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun 2015;

• 1 (satu) Dokumen Laporan Pengawasan dan Pengendalian Dekonsentrasi

Bidang Pembinaan dan Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun 2015; dan

• 1 (satu) Dokumen Laporan Penyiapan Program Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan

Ruang Daerah.

Indikator Kinerja Output 1, yaitu Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja. Sama halnya dengan Indikator

Kinerja Kegiatan 1, target juga 6 Dokumen dan telah tercapai 100 %. Adapun

kegiatan yang termasuk di dalam Indikator Kinerja Kegiatan 1 dan Output 1 ini

adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan Kebijakan Teknis dan Program Pembinaan Perencanaan Tata Ruang

dan Pemanfaatan Ruang Daerah;

2. Penyusunan Renstra Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun 2015-2019;

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Program Tahunan Direktorat Perencanaan Tata

Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah;

4. Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah;

Page 22: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-5

5. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Penataan

Ruang Daerah; dan

6. Penyiapan Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan

Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah.

Penjelasan lebih rinci mengenai Indikator Kinerja Kegiatan 1 dan Output 1 antara lain

mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:

Tujuan

Tujuan diadakannya Indikator Kinerja Kegiatan 1 dan Output 1 adalah untuk

menyusun dokumen acuan dan dokumen hasil evaluasi yang mendukung dan

meningkatkan pencapaian kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang

dan Pemanfaatan Ruang Daerah.

Proses/ Hasil Kegiatan

Keenam kegiatan tersebut di atas, memiliki serangkaian proses sebelum

menghasilkan output akhir berupa 6 (enam) dokumen. Proses – proses yang dilalui

antara lain dengan melakukan Rapat Koordinasi, FGD (Focus Group Discussion), dan

Rapat Teknis. Baik dengan internal Direktorat dan internal Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) maupun pihak eksternal

Direktorat dan Kementerian seperti SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi; Pemerintah

Provinsi (Bappeda Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum), Kementerian lainnya di Pusat

(Kementerian Keuangan dan Bappenas), dan masyarakat (akademisi, dll).

Evaluasi Kegiatan

Tahun 2015 merupakan tahun peralihan dari Kepemimpinan terdahulu dengan yang

baru. Adanya perubahan kepemimpinan menyebabkan perubahan kebijakan dan

organisasi di bawahnya. Perubahan tersebut tidaklah singkat dan membutuhkan

waktu untuk mengatur dan menyesuaikan organisasi yang baru. Kegiatan yang

banyak pun baru berjalan pada pertengahan tahun 2015. Dengan waktu singkat

yang hanya 6 (enam) bulan dan SDM yang terbatas, target di atas berusaha untuk

dicapai. Tentu saja kualitas hasil yang dicapai belumlah sesuai dengan yang

diharapkan secara maksimal, sehingga perlu adanya perbaikan atau penyesuaian

pada beberapa dokumen.

Manfaat

Dengan disusunnya 6 (enam) dokumen di atas, Direktorat Pembinaan Perencanaan

Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah telah memiliki acuan dalam menyusun

dan melakukan kegiatan (Dokumen Renstra, Dokumen Road Map Kebijakan dan

Dokumen RKAKL). Selain itu juga melakukan evaluasi kegiatan Direktorat dan SKPD

Page 23: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-6

(Dokumen Laporan Pengawasan dan Pengendalian Dekonsentrasi serta LKj) sebagai

bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan – kegiatan di tahun

mendatang. Penyusunan kegiatan kemitraan dengan masyarakat berupa program/

kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat (Dokumen Laporan Penyiapan Program

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Perencanaan Tata Ruang

dan Pemanfaatan Ruang Daerah).

B. Indikator Kinerja Kegiatan 2, yaitu Jumlah Prov/ Kab/ Kota/ Perkotaan

yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah targetnya tidak tercapai 100% tetapi hanya

87,41%. Targetnya adalah 87 (delapan puluh tujuh) dokumen, 33 (tiga

puluh tiga) provinsi, dan 1175 (seribu seratus tujuh puluh lima) orang.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 2 adalah sebagai berikut :

• 78 (tujuh puluh delapan) Dokumen, terdiri atas 40 (empat puluh) Materi

Teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Provinsi/ Kabupaten; 31 (tiga puluh

satu) Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota; 1 (satu)

Dokumen RDTR Kota Pekalongan; 1 (satu) Dokumen RDTR Kota Balikpapan;

1 (satu) Dokumen RDTR Kota Bitung; 1 (satu) Dokumen RTR KSP di Provinsi

Jawa Timur; 1 (satu) Dokumen RTR KSP di Provinsi Jawa Tengah; 1 (satu)

Dokumen RTR KSP di Provinsi D.I. Yogyakarta; dan 1 (satu) Dokumen

Laporan Monitoring Percepatan Penetapan Perda RTR.

• 22 (dua puluh dua) Provinsi yang terbagi atas :

11 (sebelas) provinsi di Indonesia yang masa berlaku RTRW-nya sudah

memasuki masa Peninjauan Kembali/ PK (5 tahun dari penetapan perda

RTRW) diberikan bimbingan teknis. Dalam rangka PK Perda RTRW Provinsi

tersebut, Ditjen Tata Ruang melakukan integrasi Program Prioritas Nasional

(Nawa Cita) dengan program yang ada di RTRW Provinsi. Integrasi tersebut

sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi yang bersangkutan dalam

rangka melakukan Peninjauan Kembali (PK). Kesebelas Provinsi tersebut

adalah Lampung; Banten; Jawa Barat; Jawa Tengah; D.I. Yogyakarta; Jawa

Timur; Bali; Gorontalo; Nusa Tenggara Barat (NTB); Maluku; dan Nusa

Tenggara Timur (NTT).

11 (sebelas) provinsi yang RTRW provinsi/ kabupaten/ kota-nya sudah

memiliki Persetujuan Substansi dari Menteri dan difasilitasi penyelesaian

perda RTRW-nya. Kesebelas provinsi tersebut adalah Sumatera Utara;

Sumatera Barat; Riau; Kepulauan Riau; Sumatera Selatan; Jawa Barat;

Page 24: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-7

Kalimantan Selatan; Kalimantan Tengah; Maluku Utara; Papua dan Papua

Barat.

• 1190 (seribu seratus sembilan puluh) orang peserta yang menghadiri

kegiatan – kegiatan berikut ini :

1) Sosialisasi Kebijakan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala

Kantor Pertanahan BPN Provinsi Jawa Tengah di Semarang (115 orang);

2) Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan di Nusa Dua Bali (170 orang)

kepada KaKanwil BPN 34 (tiga puluh empat) Provinsi, Kakantah BPN dari

9 (sembilan) Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali, dan Kakantah BPN dari 10

(sepuluh) Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan

3) Pengembangan Kapasitas Bidang Penataan Ruang kepada aparat

Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Sumatera (180 orang),

Jawa–Bali (585 orang), Kalimantan-Sulawesi (100 orang), Nusa Tenggara-

Maluku-Papua (40 orang).

Indikator Kinerja Output 2, yaitu Pembinaan Teknis Perencanaan Tata

Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Sama

halnya dengan Indikator Kinerja Kegiatan 2, target juga 87 (delapan puluh tujuh)

dokumen, 33 (tiga puluh tiga) provinsi, dan 1175 (seribu seratus tujuh

puluh lima) orang. Target telah tercapai 87,41%. Adapun kegiatan yang

termasuk di dalam Indikator Kinerja Kegiatan 2 dan Output 2 ini adalah sebagai

berikut:

1. Sosialisasi Kebijakan Pembinaan Penataan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah;

2. Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah (Integrasi Tata

Ruang dan Pertanahan);

3. Monitoring Percepatan Penetapan Perda RTR Provinsi, Kabupaten dan Kota;

4. Pengembangan Kapasitas Bidang Penataan Ruang Pemerintah Provinsi/

Kabupaten/ Kota di Wilayah Sumatera; Wilayah Jawa – Bali; Wilayah Kalimantan

– Sulawesi; dan Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua (masing – masing wilayah

1 kegiatan);

5. Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota di

Wilayah Sumatera; Wilayah Jawa-Bali; Wilayah Kalimantan-Sulawesi; dan

Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua (masing – masing wilayah 1 kegiatan);

6. Fasilitasi Penyelesaian Perda RTRW di Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah

Sumatera; Wilayah Jawa-Bali; Wilayah Kalimantan-Sulawesi; dan Wilayah Nusa

Tenggara-Maluku-Papua (masing – masing wilayah 1 kegiatan);

Page 25: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-8

7. Penyusunan RTR KSP di Provinsi Jawa Timur;

8. Penyusunan RTR KSP di Provinsi Jawa Tengah;

9. Penyusunan RTR KSP di Provinsi D.I. Yogyakarta;

10. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi/ Kabupaten di

Wilayah Sumatera; Wilayah Jawa-Bali; Wilayah Kalimantan-Sulawesi; dan

Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua (masing – masing wilayah 1 kegiatan);

11. Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR Kota di Wilayah Sumatera; Wilayah Jawa-

Bali; Wilayah Kalimantan-Sulawesi; dan Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua

(masing – masing wilayah 1 kegiatan);

12. Penyusunan RDTR Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

13. Penyusunan RDTR Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur; dan

14. Penyusunan RDTR Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

Penjelasan lebih rinci mengenai Indikator Kinerja Kegiatan 2 dan Output 2 antara lain

mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:

Tujuan

Tujuan diadakannya Indikator Kinerja Kegiatan 2 dan Output 2 adalah untuk

memberikan pembinaan kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Agar

mereka dapat melakukan perencanaan dan pemanfaatan ruang di daerahnya

masing-masing. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Proses/ Hasil Kegiatan

Kedua puluh tujuh kegiatan tersebut di atas, memiliki serangkaian proses sebelum

menghasilkan output akhir berupa 78 (tujuh puluh delapan) dokumen, 22 (dua puluh

dua) Provinsi, dan 1190 (seribu seratus sembilan puluh) orang. Proses – proses yang

dilalui antara lain dengan melakukan Workshop, Rapat Koordinasi, FGD (Focus Group

Discussion), dan Rapat Teknis. Baik dengan internal Direktorat dan internal

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN)

maupun pihak eksternal Direktorat dan Kementerian seperti SKPD (Satuan Kerja

Perangkat Daerah) Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang dari 33 (tiga puluh tiga)

provinsi; Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota (Bappeda Provinsi/ Dinas Pekerjaan

Umum, BKPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota), DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan

Kementerian terkait lainnya di Pusat (Kementerian PU-Pera, BIG, Kementerian

Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan

Hidup, Kementerian ESDM, dll).

Evaluasi Kegiatan

Tahun 2015 merupakan tahun peralihan dari Kepemimpinan terdahulu dengan yang

baru. Adanya perubahan kepemimpinan menyebabkan perubahan kebijakan dan

Page 26: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-9

organisasi di bawahnya. Perubahan tersebut tidaklah singkat dan membutuhkan

waktu untuk mengatur dan menyesuaikan organisasi yang baru. Kegiatan yang

banyak pun baru berjalan pada pertengahan tahun 2015. Dengan waktu singkat

yang hanya 6 (enam) bulan dan SDM yang terbatas, target di atas berusaha untuk

dicapai. Tentu saja kualitas hasil yang dicapai belumlah sesuai dengan yang

diharapkan secara maksimal, sehingga perlu adanya perbaikan atau penyesuaian

pada beberapa dokumen, provinsi yang dibina serta target peserta yang lebih luas.

Hasil akhirnya adalah melakukan pembinaan dari Pusat (Ditjen Tata Ruang) kepada

Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Manfaat

Dengan disusunnya 78 (tujuh puluh delapan) dokumen di atas, Direktorat

Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah telah

membantu Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam menyusun dokumen – dokumen

perencanaan (RTR) baik umum maupun rinci.

Melakukan pembinaan kepada 22 (dua puluh dua) provinsi yang sebenarnya

ditargetkan 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Karena keterbatasan waktu sehingga

kegiatan yang dilakukan tidak maksimal. Pembinaan haruslah dilakukan secara terus

– menerus, agar Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota mampu menyelenggarakan

penataan ruang secara mandiri di kemudian hari.

Peserta acara yang hadir adalah 1190 (seribu seratus sembilan puluh) orang

melebihi target yang tadinya hanya 1175 (seribu seratus tujuh puluh lima) orang.

Dengan hadirnya peserta diharapkan materi – materi tentang pembinaan

perencanaan dan pemanfaatan ruang daerah tersampaikan kepada peserta. Tentu

saja hal ini berguna untuk menambah pengetahuan masing – masing peserta.

Meskipun belum diketahui seberapa besar pemahaman yang dimiliki masing –

masing peserta terhadap materi – materi yang telah disampaikan.

C. Indikator Kinerja Kegiatan 3, yaitu Jumlah Prov/ Kab/ Kota yang

mendapatkan persetujuan substansi targetnya tidak tercapai 100% tetapi

hanya 87,50%. Targetnya adalah 8 (delapan) dokumen dan 33 (tiga puluh

tiga) provinsi. Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 3 adalah sebagai

berikut :

• 8 (delapan) Dokumen yang terdiri atas 1 (satu) Dokumen Laporan Fasilitasi

Pendampingan Penyusunan RRTR Kawasan Industri; 1 (satu) Dokumen

Laporan Fasilitasi Clearing House (CH) Persetujuan Substansi Rencana Tata

Ruang Provinsi/ Kabupaten/ Kota; 1 (satu) Dokumen Materi Teknis RTRW

Page 27: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-10

Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara; 1 (satu) Dokumen

Materi Teknis RTRW Kabupaten Muna Barat; 1 (satu) Dokumen Materi Teknis

RDTR KSK di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur; 1 (satu) Dokumen

Materi Teknis RDTR KSK di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan; 1

(satu) Dokumen Materi Teknis RDTR KSK di Kabupaten Sumbawa Provinsi

Nusa Tenggara Barat; dan 1 (satu) Dokumen Laporan Fasilitasi

Pendampingan Penyelesaian Peta RRTR dan RDTR.

• 22 (dua puluh dua) Provinsi yang Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang RTR-nya

baik umum maupun rinci difasilitasi untuk mendapatkan Persetujuan

Substansi bahkan apabila memungkinkan sampai dengan Legislasinya

(penetapan perdanya). Adapun kedua puluh dua Provinsi tersebut meliputi :

Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa

Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat,

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku,

Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Indikator Kinerja Output 3, yaitu Pemberian Persetujuan Substansi dalam

Penyusunan RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Sama halnya dengan Indikator

Kinerja Kegiatan 3, targetnya 8 (delapan) Dokumen dan 33 (tiga puluh tiga)

Provinsi. Target telah tercapai 87,50%. Adapun kegiatan yang termasuk di dalam

Indikator Kinerja Kegiatan 3 dan Output 3 ini adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi Persetujuan Substansi dan Legislasi Rencana Tata Ruang di Wilayah

Wilayah Sumatera; Wilayah Jawa-Bali; Wilayah Kalimantan-Sulawesi; dan

Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua (masing – masing wilayah 1 kegiatan);

2. Fasilitasi Pendampingan Penyusunan RRTR Kawasan Industri;

3. Fasilitasi Clearing House (CH) Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang

Provinsi/ Kabupaten/ Kota;

4. Penyusunan RTRW Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;

5. Penyusunan RTRW Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara;

6. Penyusunan RDTR KSK di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;

7. Penyusunan RDTR KSK di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan;

8. Penyusunan RDTR KSK di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat;

dan

9. Fasilitasi Pendampingan Penyelesaian Peta RRTR dan RDTR.

Penjelasan lebih rinci mengenai Indikator Kinerja Kegiatan 3 dan Output 3 antara lain

mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:

Page 28: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-11

Tujuan

Tujuan diadakannya Indikator Kinerja Kegiatan 3 dan Output 3 adalah memberikan

bantuan/ fasilitasi kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk proses

Persetujuan Substansi dan Penetapan Perda. Seringkali Pemerintah Provinsi/

Kabupaten/ Kota kekurangan dana untuk memfasilitasi proses Persetujuan Substansi

di Pusat atau di Provinsi (khusus Persetujuan Substansi RRTR yang provinsinya

sudah mendapatkan pelimpahan kewenangan persetujuan substansi dari Pusat/

Dekonsentrasi Persetujuan Substansi RRTR). Bahkan untuk melegalkan atau

menetapkan perda RTR tersebut.

Proses/ Hasil Kegiatan

Kedua belas kegiatan tersebut di atas, memiliki serangkaian proses sebelum

menghasilkan output akhir berupa 8 (delapan) dokumen dan 22 (dua puluh dua)

Provinsi. Proses – proses yang dilalui antara lain dengan melakukan Rapat BKPRN,

Workshop, Rapat Koordinasi, FGD (Focus Group Discussion), dan Rapat Teknis. Baik

dengan internal Direktorat dan internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan

Pertanahan Nasional (ATR-BPN) maupun pihak eksternal Direktorat dan Kementerian

seperti SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dekonsentrasi Bidang Penataan

Ruang dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi; Pemerintah Provinsi/ Kabupaten (Bappeda

Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum/ anggota BKPRD), DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota,

dan Kementerian terkait lainnya di Pusat (Kementerian PU-Pera, BIG, Kementerian

Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan

Hidup, Kementerian ESDM, dll).

Evaluasi Kegiatan

Tahun 2015 merupakan tahun peralihan dari Kepemimpinan terdahulu dengan yang

baru. Adanya perubahan kepemimpinan menyebabkan perubahan kebijakan dan

organisasi di bawahnya. Perubahan tersebut tidaklah singkat dan membutuhkan

waktu untuk mengatur dan menyesuaikan organisasi yang baru. Kegiatan yang

banyak pun baru berjalan pada pertengahan tahun 2015. Dengan waktu singkat

yang hanya 6 (enam) bulan dan SDM yang terbatas, target di atas berusaha untuk

dicapai. Tentu saja kualitas hasil yang dicapai belumlah sesuai dengan yang

diharapkan secara maksimal, sehingga perlu adanya perbaikan atau penyesuaian

pada beberapa dokumen dan banyaknya provinsi yang difasilitasi proses untuk

mendapatkan Persetujuan Substansi beserta Legalisasi RTR-nya.

Page 29: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-12

Manfaat

Dengan disusunnya 8 (delapan) dokumen di atas, Direktorat Pembinaan

Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah telah memfasilitasi

Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam menyusun dokumen – dokumen

perencanaan (RTR) baik umum maupun rinci. Selain fasilitasi dalam penyusunan

dokumen, juga melakukan evaluasi dokumen – dokumen perencanaan dari

Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam proses Clearing House (internal Ditjen

Tata Ruang) sebelum dibawa ke rapat BKPRN di Pusat. Juga membantu

pendampingan penyelesaian peta khusus RRTR dan RDTR agar mendapatkan

rekomendasi dari BIG.

Selain itu, hanya 22 (dua puluh dua) Provinsi yang dapat difasilitasi rapat – rapatnya

di internal Ditjen Tata Ruang maupun dengan eksternal Kementerian (sektor terkait).

Padahal untuk target ada 33 (tiga puluh tiga) Provinsi yang mendapatkan fasilitasi

tersebut. Namun karena keterbatasan waktu kegiatan maka hanya beberapa provinsi

saja yang akhirnya difasilitasi.

D. Indikator Kinerja Kegiatan 4, yaitu Jumlah forum masyarakat dan dunia

usaha yang difasilitasi targetnya telah tercapai 100%. Targetnya adalah 1

(satu) dokumen dan 105 (seratus lima) orang. Capaian kinerja Indikator

Kinerja Kegiatan 4 adalah sebagai berikut :

• 1 (satu) Dokumen yang terdiri atas 1 (satu) Dokumen Laporan Fasilitasi

Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kepada Pelajar. Kegiatan ini

dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi tentang materi penataan ruang

kepada para pelajar di 20 (dua puluh) sekolah terpilih yang ada di DKI

Jakarta.

• 105 (seratus lima) orang merupakan para pelajar dari beberapa sekolah

terpilih yang berasal dari 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia. Mereka

semua diundang dalam pembentukan pelopor penataan ruang (acara

Nasional) di Jakarta. Para pelajar ini adalah para pelajar terbaik di daerahnya

yang terjaring oleh kegiatan Fasilitasi Pelembagaan Penyelenggaraan

Penataan Ruang Kepada Pelajar. Kecuali di DKI Jakarta, kegiatan ini

dilakukan oleh SKPD Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang di 33 (tiga puluh

tiga) Provinsi.

Indikator Kinerja Output 4, yaitu Program Kemitraan dengan Forum

Masyarakat dan Dunia Usaha. Sama halnya dengan Indikator Kinerja Kegiatan 4,

targetnya 1 (satu) Dokumen dan 105 (seratus lima) orang. Target telah

Page 30: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-13

tercapai 100%. Adapun kegiatan yang termasuk di dalam Indikator Kinerja

Kegiatan 4 dan Output 4 ini adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kepada Pelajar 2015;

dan

2. Pelatihan Pembentukan Pelopor Madya Penataan Ruang.

Penjelasan lebih rinci mengenai Indikator Kinerja Kegiatan 4 dan Output 4 antara lain

mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:

Tujuan

Tujuan diadakannya Indikator Kinerja Kegiatan 4 dan Output 4 adalah

menyebarluaskan informasi tentang penataan ruang kepada masyarakat dan

membina kemitraan dengan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang dibina dan

difasilitasi adalah para pelajar tingkat SMU Kelas 11-12. Hal ini dilakukan dengan

harapan bahwa para pelajar tersebut adalah pelopor penataan ruang sebagai agen

penggerak penataan ruang di daerahnya masing – masing. Agar mereka bisa

memberikan informasi betapa pentingnya penataan ruang dan bahaya yang akan

timbul apabila penataan ruang diabaikan.

Proses/ Hasil Kegiatan

Kedua kegiatan tersebut di atas, memiliki serangkaian proses sebelum menghasilkan

output akhir berupa 1 (satu) dokumen dan 105 (seratus lima) orang. Proses – proses

yang dilalui antara lain dengan melakukan rapat kecil untuk membentuk Tim

Sosialisator materi penataan ruang ke sekolah – sekolah khusus di wilayah DKI

Jakarta. Tim Sosialisator tersebut berasal dari para pegawai Direktorat Pembinaan

Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah. Di sela – sela aktivitas

kegiatan harian, mereka meluangkan waktu untuk mengajar 1 (satu) – 2 (dua) jam

sehari di tiap sekolah.

Para pelajar terbaik di tiap sekolah dijaring untuk diundang pada acara Pembentukan

Pelopor Madya Penataan Ruang tingkat Nasional di Jakarta. Secara pararel, SKPD

Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang di 33 (tiga puluh tiga) provinsi juga

melakukan sosialisasi ke sekolah – sekolah di Daerah mereka. Mereka lalu menjaring

para pelajar terbaik dan mengusulkan mereka untuk diundang ke acara Pelopor

Madya Penataan Ruang tingkat Nasional di Jakarta.

Acara Pelopor Madya Penataan Ruang Tingkat Nasional dilaksanakan di Ancol,

Jakarta. Bertepatan dengan rangkaian acara Hari Agraria dan Tata Ruang 2015

(Hantaru). Acara dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional. Mereka diberikan berbagai macam pembekalan dan materi

serta melakukan kunjungan lapangan ke Jakarta City Planning Gallery, City Tour

Page 31: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-14

dengan Bus, Waduk Pluit dan Kawasan Mangroove di Pantai Indah Kapuk Jakarta

Utara.

Evaluasi Kegiatan

Tahun 2015 merupakan tahun peralihan dari Kepemimpinan terdahulu dengan yang

baru. Adanya perubahan kepemimpinan menyebabkan perubahan kebijakan dan

organisasi di bawahnya. Perubahan tersebut tidaklah singkat dan membutuhkan

waktu untuk mengatur dan menyesuaikan organisasi yang baru. Kegiatan yang

banyak pun baru berjalan pada pertengahan tahun 2015. Dengan waktu singkat

yang hanya 6 (enam) bulan dan SDM yang terbatas, target di atas berusaha untuk

dicapai. Tentu saja kualitas hasil yang dicapai belumlah sesuai dengan yang

diharapkan secara maksimal, sehingga perlu adanya perbaikan atau penyesuaian

pada materi – materi sosialisasi ke sekolah dan banyaknya sekolah yang akan

disosialisasikan materi penataan ruang.

Manfaat

Kegiatan Fasilitasi Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kepada Pelajar

dan Pelatihan Pembentukan Pelopor Madya merupakan kegiatan yang sebaiknya

dilakukan berkesinambungan setiap tahun. Hal ini dilakukan agar pelopor penataan

ruang yang merupakan pelajar dapat menjadi agen penataan ruang di setiap

daerahnya. Informasi mengenai penataan ruang haruslah diketahui sedini mungkin

dan dapat diterapkan sehari – hari. Sehingga ruang yang terbatas dapat

dimanfaatkan seoptimal mungkin sesuai dengan peruntukannya di dalam Rencana

Tata Ruang (RTR).

E. Indikator Kinerja Kegiatan 5, yaitu Jumlah dokumen dan data dan

informasi serta kemitraan di bidang pembinaan perencanaan tata

ruang dan pemanfaatan ruang targetnya telah tercapai 100%. Targetnya

adalah 4 (empat) Dokumen dan 34 (tiga puluh empat) Provinsi. Capaian

kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 5 adalah sebagai berikut :

• 4 (empat) Dokumen terdiri atas 1 (satu) Dokumen Laporan Pengembangan

Data dan Informasi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

Daerah; 1 (satu) Dokumen Laporan Penyebarluasan Informasi Penataan

Ruang Daerah Melalui Galeri Penataan Ruang; 1 (satu) Dokumen Laporan

Penyiapan Materi Iklan Layanan Masyarakat Bidang Penataan Ruang; dan 1

(satu) Dokumen Laporan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi

Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang.

Page 32: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-15

• 34 (tiga puluh empat) Provinsi yang terdiri atas Pemutakhiran Profil Penataan

Ruang Provinsi. Masing – masing Provinsi di Indonesia dibuatkan Profil

Penataan Ruangnya.

Indikator Kinerja Output 5, yaitu Data dan Informasi Serta Kemitraan di

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah. Sama

halnya dengan Indikator Kinerja Kegiatan 5, targetnya 4 (empat) Dokumen dan

34 (tiga puluh empat) Provinsi. Target telah tercapai 100%. Adapun kegiatan

yang termasuk di dalam Indikator Kinerja Kegiatan 5 dan Output 5 ini adalah

sebagai berikut:

1. Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah;

2. Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Daerah Melalui Galeri Penataan

Ruang;

3. Penyiapan Materi Iklan Layanan Masyarakat Bidang Penataan Ruang;

4. Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Perencanaan dan Pemanfaatan

Ruang; dan

5. Pemutakhiran Profil Penataan Ruang Provinsi.

Penjelasan lebih rinci mengenai Indikator Kinerja Kegiatan 5 dan Output 5 antara lain

mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:

Tujuan

Tujuan diadakannya Indikator Kinerja Kegiatan 5 dan Output 5 adalah menyusun,

mengelola, memutakhirkan, menyebarluaskan data dan informasi tentang penataan

ruang serta hal – hal yang terkait dengan kemitraan.

Proses/ Hasil Kegiatan

Proses dan hasil kegiatan kelima kegiatan di atas meliputi rapat – rapat teknis

(internal Direktorat dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota); mengumpulkan data

dan informasi terkait penataan ruang; membangun sistem informasi internal

Direktorat; membuat maket, dan lain - lain (city planning gallery) di Surabaya;

membuat materi Iklan Layanan Masyarakat (ILM); membuat buku profil penataan

ruang untuk 34 (tiga puluh empat) provinsi; menyebarluaskan data dan informasi

tersebut kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan masyarakat.

Evaluasi Kegiatan

Tahun 2015 merupakan tahun peralihan dari Kepemimpinan terdahulu dengan yang

baru. Adanya perubahan kepemimpinan menyebabkan perubahan kebijakan dan

organisasi di bawahnya. Perubahan tersebut tidaklah singkat dan membutuhkan

waktu untuk mengatur dan menyesuaikan organisasi yang baru. Kegiatan yang

Page 33: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-16

banyak pun baru berjalan pada pertengahan tahun 2015. Dengan waktu singkat

yang hanya 6 (enam) bulan dan SDM yang terbatas, target di atas berusaha untuk

dicapai. Secara umum semua target di atas dapat tercapai seluruhnya dengan

kualitas yang cukup baik.

Manfaat

Kegiatan – kegiatan pada output ini bermanfaat untuk pihak internal Direktorat dan

eksternal Direktorat. Di pihak internal, dapat memudahkan pengelolaan,

pemutakhiran serta penyimpanan data dan informasi penataan ruang. Sedangkan di

pihak eksternal, masyarakat luas dapat mendapatkan pengetahuan tentang penataan

ruang yang telah disebarluaskan melalui ILM dan maket yang ada di City Planning

Gallery. Sedangkan buku – buku profil penataan ruang dapat dipakai oleh pihak

internal maupun eksternal (apabila telah disusun di dalam perpustakaan Ditjen).

2. Perbandingan Pencapaian Kinerja Pada Tahun 2014 Dengan 2015

Pada sub bab point 1 di atas, telah diuraikan bahwa rata - rata pencapaian

kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

Daerah pada tahun 2015 adalah sebesar 94,98 %. Sedangkan rata - rata

pencapaian kinerja pada tahun 2014 adalah sebesar 94,88 %. Jadi, pada tahun

2015 pencapaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 0,10 %. Namun berbeda

halnya dengan tahun 2015, pada tahun 2014 seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya struktur organisasi dan nomenklatur organisasi masih yang lama.

Dimana tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah tersebar di 4 (empat) unit eselon II, yaitu Direktorat

Binda 1, Binda 2, Perkotaan dan Bina Program dan Kemitraan. Pada waktu itu,

Direktorat Jenderal Penataan Ruang di Kementerian Pekerjaan Umum terdiri atas

4 (empat) Unit Eselon II Teknis (Tarunas, Perkotaan, Binda 1 dan Binda 2); 1

(satu) Unit Eselon II Bina Program dan Kemitraan (BPK); dan 1 (satu) Unit

Eselon II Sekretariat Ditjen. Oleh karena itu, capaian – capaian kinerja pada

tahun 2014 diambil dari data – data capaian kinerja keempat Direktorat seperti

yang telah dijelaskan di atas. Tentu saja untuk memisahkan dan mengambil

capaian – capaian kinerja dari keempat Direktorat membutuhkan waktu karena

harus mencermati setiap kegiatan yang sesuai dengan indikator kegiatan dan

output yang baru. Selain itu, capaian kinerja SKPD Dekonsentrasi Bidang

Penataan Ruang masuk ke capaian kinerja dan tersebar di Direktorat Binda 1

(Wilayah Sumatera-Jawa), Direktorat Binda 2 (Wilayah di luar Sumatera-Jawa),

Perkotaan, Tarunas dan Bina Program dan Kemitraan.

Page 34: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-17

Tidak seperti tahun 2014 yang penuh dinamika karena mengalami pemotongan

anggaran dan penghematan anggaran, maka pada tahun 2015 adalah

kebalikannya. Semua berjalan sesuai dengan perencanaan awal meskipun waktu

pelaksanaan kegiatan sangatlah singkat yakni hanya 6 (enam) bulan. Hal

tersebut adalah akibat perubahan pemerintahan dan perubahan organisasi.

Dimana kedua hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam

prosesnya. Berikut ini adalah diagram dan tabel Perbandingan capaian kinerja

pada tahun 2014 dengan tahun 2015.

91.35

93.66

99.68

94.62

95.08

2014IKK 1

IKK 2

IKK 3

IKK 4

IKK 5

100

87.41

87.5

100

100

2015

IKK 1

IKK 2

IKK 3

IKK 4

IKK 5

Page 35: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-18

Tabel 3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun 2014 Dengan Tahun 2015

Capaian Kinerja Persentase Capaian

(%)

Capaian Kinerja Persentase Capaian

(%)

1 2 5 6 7 8

1

9 Dokumen 91.35 6 Dokumen 100

Output 01:

Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja 9 Dokumen 91.35 6 Dokumen 100

150 Dokumen, 32 Provinsi,

0 Orang93.66

78 Dokumen, 22 Provinsi,

1190 orang87.41

Output 02:

Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA)

150 Dokumen, 32 Provinsi, 0

Orang93.66

78 Dokumen, 22 Provinsi,

1190 orang87.41

23 Dokumen, 32 Provinsi 99.68 8 Dokumen, 22 Provinsi 87.50

Output 03:

Pemberian persetujuan substansi dalam penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota 23 Dokumen, 32 Provinsi 99.68 8 Dokumen, 22 Provinsi 87.50

77 Dokumen, 0 orang 94.62 1 Dokumen, 105 orang 100

Output 04:

Program kemitraan dengan forum masyarakat dan dunia usaha 77 Dokumen, 0 orang 94.62 1 Dokumen, 105 orang 100

46 Dokumen, 32 Provinsi 95.08 4 Dokumen, 34 Provinsi 100

Output 05:

Data dan informasi serta kemitraan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang

daerah 46 Dokumen, 32 Provinsi 95.08 4 Dokumen, 34 Provinsi 100

* Capaian Kinerja 2014 diambil dari capaian kinerja Unit-unit Eselon II sebelumnya di Ditjen Penataan Ruang yang telah berubah struktur organisasi dan nomenklaturnya

DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

2014

Indikator Kinerja

2015

NO Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan 3:

Jumlah Provinsi/kabupaten/Kota yang mendapatkan persetujuan substansi

Indikator Kinerja Kegiatan 4:

Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang di fasilitasi

Indikator Kinerja Kegiatan 5:

Jumlah dokumen dan data dan informasi serta kemitraan di bidang pembinaan perencanaan tata ruang

dan pemanfaatan ruang

3Terselenggaranya Pembinaan

Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan 1:

Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Indikator Kinerja Kegiatan 2:

Jumlah Prov/ Kab/ Kota/ Perkotaan yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang

dan Pemanfaatan Ruang Daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Page 36: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-19

3. Pencapaian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah Dengan Target Renstra (2015 – 2019)

Pada Tahun 2015

Saat ini dokumen Renstra 2015-2019 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata

Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah masih berupa draft. Draft tersebut masih

memerlukan banyak perbaikan dalam hal substansi dan target – target Renstra

per-tahunnya. Target – target dari Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator

Kinerja Output yang harus ditetapkan pertahunnya dari 2015-2019 belumlah

sesuai dengan struktur organisasi yang sekarang. Hal – hal apa saja yang

menjadi target dari Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah belumlah terakomodir di dalam Renstra secara

keseluruhan.

Serupa halnya dengan Renstra Direktorat, Renstra Direktorat Jenderal Tata

Ruang juga masih berbentuk draft. Target dan hal – hal yang menjadi indikator

masih mengacu pada struktur dan nomenklatur organisasi yang lama.

Semestinya hal ini dapat menjadi permakluman bahwa perubahan struktur

organisasi dan nomenklatur baru membuat banyak hal perlu berubah.

Renstra 2015 – 2019 sebelumnya yang telah disiapkan masih sama dengan

struktur organisasi dan nomenklatur organisasi yang lama. Tentu saja draft

tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika organisasi yang baru. Perlu

adanya penyesuaian - penyesuaian dan perbaikan – perbaikan yang

membutuhkan waktu cukup lama. Oleh karena itu, target – target untuk tahun

2015 masih disesuaikan dengan indikator kegiatan dan output yang ada di dalam

Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK) Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata

Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah. Capaian kinerja untuk target Renstra

tahun 2015 adalah 94,98 %. Untuk tahun 2015, hasil pengukuran dan satuan

target di dalam tabel Renstra 2015 sama dengan hasil pengukuran dan satuan

target yang ada di dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2015. Termasuk uraian

mengenai dokumen – dokumen dan laporan - laporan yang ada di dalamnya.

Berikut ini adalah Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 mengenai Pencapaian Kinerja

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

dengan target Draft Renstra (2015 – 2019) dan target RPJMN (2015 – 2019).

Page 37: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-20

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Dengan Target Renstra* (2015 – 2019) Pada Tahun 2015

NO Sasaran Kegiatan Target RealisasiPersentase Capaian

(%)

1 2 4 5 6

16 Dokumen 6 Dokumen 100

Output 01:

Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja 6 Dokumen 6 Dokumen 100

87 Dokumen, 33

Provinsi, 1175 orang

78 Dokumen, 22 Provinsi,

1190 orang87.41

Output 02:

Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA)

87 Dokumen, 33 Provinsi,

1175 orang

78 Dokumen, 22 Provinsi,

1190 orang87.41

8 Dokumen, 33 Provinsi 8 Dokumen, 22 Provinsi 87.50

Output 03:

Pemberian persetujuan substansi dalam penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota 8 Dokumen, 33 Provinsi 8 Dokumen, 22 Provinsi 87.50

1 Dokumen, 105 orang 1 Dokumen, 105 orang 100

Output 04:

Program kemitraan dengan forum masyarakat dan dunia usaha 1 Dokumen, 105 orang 1 Dokumen, 105 orang 100

4 Dokumen, 34 Provinsi 4 Dokumen, 34 Provinsi 100

Output 05:

Data dan informasi serta kemitraan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang

daerah 4 Dokumen, 34 Provinsi 4 Dokumen, 34 Provinsi 100

*

Indikator Kinerja Kegiatan 1:

Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2015 *

DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

Indikator Kinerja Kegiatan 2:

Jumlah Prov/ Kab/ Kota/ Perkotaan yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang

dan Pemanfaatan Ruang Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan 3:

Jumlah Provinsi/kabupaten/Kota yang mendapatkan persetujuan substansi

Indikator Kinerja Kegiatan 4:

Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang di fasilitasi

Saat ini Renstra Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah masih berupa draft

Indikator Kinerja Kegiatan 5:

Jumlah dokumen dan data dan informasi serta kemitraan di bidang pembinaan perencanaan tata ruang

dan pemanfaatan ruang

Indikator Kinerja

3Terselenggaranya Pembinaan

Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Page 38: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-21

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Dengan Target RPJMN (2015 – 2019) Pada Tahun 2015

NOPROGRAM PRIORITAS NASIONAL

(PN)/ PRIORITAS BIDANG (PB) INDIKATOR OUTPUT TARGET 2015 REALISASI PERSENTASE

CAPAIAN(%)

1

Pembinaan Pelaksanaan Penataan

Ruang Daerah Wilayah II

Jumlah Provinsi yang Mendapatkan

Pembinaan Teknis Penyelenggaraan

Penataan Ruang Daerah18 Provinsi 18 Provinsi 100

Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan

Pembinaan Teknis Penyelenggaraan

Penataan Ruang Daerah 21 Kabupaten 32 Kabupaten 152.38

2

Pembinaan Pelaksanaan Penataan

Ruang Daerah Wilayah I

Jumlah Provinsi yang Mendapatkan

Pembinaan Teknis Penyelenggaraan

Penataan Ruang Daerah16 Provinsi 16 Provinsi 100

Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan

Pembinaan Teknis Penyelenggaraan

Penataan Ruang Daerah 20 Kabupaten 31 Kabupaten 155

3

Pelaksanaan Pengembangan

Perkotaan

Jumlah Kota yang Mendapatkan Pembinaan

Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang

Daerah 19 Kota 21 Kota 110.53

4Pembinaan Program Ditjen Penataan

Ruang

Jumlah Kelompok Masyarakat dan Dunia

Usaha yang Terbina 32 kelompok 17 Kelompok 53.13 **

*

**

CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET PROGRAM PRIORITAS BIDANG TATA RUANG RPJMN 2015 - 2019 *

Program Prioritas Nasional/ Prioritas Bidang RPJMN masih mengacu kepada struktur organisasi dan nomenklatur lama Ditjen Penataan Ruang. Selain itu, target

RPJMN untuk tahun 2015 pun tidak berdasarkan kegiatan - kegiatan yang sesuai dengan struktur organisasi dan nomenklatur baru.

Terdapat surat himbauan dari Plt. Ditjen Tata Ruang mengenai kegiatan Kelompok Masyarakat (Pokmas), sebagai implementasi kegiatan tahun sebelumnya yang

pada dasarnya merupakan kegiatan fisik, agar kegiatan tersebut berubah bentuknya menjadi kegiatan non fisik kepada masyarakat. Beberapa SKPD dapat

melaksanakannya sedangkan sisanya tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, capaian kinerja untuk output ini sangatlah rendah.

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Page 39: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-22

4. Pencapaian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah Dengan Target RPJMN (2015 – 2019) Pada

Tahun 2015

Sama halnya dengan Renstra, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 masih sama dengan struktur dan

nomenklatur organisasi yang lama. Seluruh capaian kinerja tersebut harus

disesuaikan dengan capaian – capaian kinerja yang pada waktu itu masuk ke

dalam unit – unit Eselon II (penjelasan detail ada di halaman III-16).

Seperti yang telah ditampilkan pada tabel di atas, terdapat 4 (empat) program

prioritas bidang yang masing – masing memiliki indikator output yang berbeda.

Prioritas bidang dan indikator output yang ada di RPJMN adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Bidang Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah

Wilayah II dahulu ada di Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah

Wilayah II (selain Sumatera-Jawa), memiliki 2 (dua) indikator output, yakni :

a. Jumlah Provinsi yang Mendapatkan Pembinaan Teknis

Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, dengan target 18

(delapan belas) Provinsi telah tercapai 100 % terdiri atas Provinsi Bali,

NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat,

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku

Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

b. Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Pembinaan Teknis

Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, dengan target 21 (dua

puluh satu) Kabupaten telah tercapai 152,38 % terdiri atas Kabupaten –

kabupaten yang belum menetapkan Perda RTRW-nya seperti Tanah Laut,

Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu,

Kota Waringin Barat, Kapuas, Barito Utara, Katingan, Seruyan, Pulang

Pisau, Murung Raya, Sambas, Melawi, Kubu Raya, Kolaka Timur, Konawe

Kepulauan, Buton Tengah, Buton Selatan, Muna Barat, Mamuju, Mamuju

Tengah, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali Utara, Malaka, Pulau

Taliabu, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Manokwari Selatan, dan

Pegunungan Arfak.

2. Prioritas Bidang Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah

Wilayah I dahulu ada di Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah

Wilayah I (Sumatera-Jawa), memiliki 2 (dua) indikator output, yakni :

Page 40: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-23

a. Jumlah Provinsi yang Mendapatkan Pembinaan Teknis

Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, dengan target 16 (enam

belas) Provinsi yang ada di Sumatera dan Jawa, telah tercapai 100 %

terdiri atas Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,

Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka

Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.

Yogyakarta, Jawa Timur

b. Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Pembinaan Teknis

Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, dengan target 20 (dua

puluh) Kabupaten telah tercapai 155 % terdiri atas Kabupaten –

kabupaten yang belum menetapkan Perda RTRW-nya seperti Aceh

Selatan, Aceh Tengah, Nagan Raya, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu,

Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas, Labuhan

Batu Selatan, Mandailing Natal, Phak Phak Barat, Tapanuli Utara, Karo,

Deli Serdang, Indragiri Hulu, Pelalawan, Indragiri Hilir, Bengkalis, Rokan

Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Kampar,

Bengkulu Utara, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, PALI, Pesisir Barat,

dan Pangandaran.

3. Prioritas Bidang Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan yang dahulu

ada di Direktorat Perkotaan, memiliki 1 (satu) indikator output, yakni :

a. Jumlah Kota yang Mendapatkan Pembinaan Teknis

Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, dengan target 19

(sembilan belas) Kota yang mendapat Bimbingan Teknis telah tercapai

110,53 % terdiri atas Kota Cilegon, Tangerang, Tangerang Selatan,

Serang, Cirebon, Tasikmalaya, Tegal, Magelang, Blitar, Denpasar,

Pontianak, Manado, Bitung, Palu, Kendari, Gorontalo, Bima, Mataram,

Tual, Sorong, dan Jayapura.

4. Prioritas Bidang Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang yang

dahulu ada di Direktorat Bina Program dan Kemitraan, memiliki 1 (satu)

indikator output, yakni :

a. Jumlah Kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha yang Terbina,

dengan target 32 (tiga puluh dua) Kelompok yang dibina telah tercapai

53,13 %. Capaian target sangatlah rendah dikarenakan adanya surat

himbauan dari Plt. Ditjen Tata Ruang mengenai kegiatan Kelompok

Page 41: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-24

Masyarakat (Pokmas), sebagai implementasi kegiatan tahun sebelumnya

yang pada dasarnya merupakan kegiatan fisik, agar kegiatan tersebut

berubah bentuknya menjadi kegiatan non fisik kepada masyarakat.

Beberapa SKPD Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang dapat

melaksanakannya sedangkan sisanya memilih untuk tidak melaksanakan

kegiatan tersebut. Karena masyarakat di Daerah mereka tetap meminta

kegiatan fisik untuk diadakan sesuai dengan usulan tahun sebelumnya.

5. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Secara umum capaian kinerja dari target perjanjian kinerja adalah baik, yaitu

94,98%. Target – target kegiatan dapat dicapai seoptimal mungkin.

Walaupun waktu pelaksanaan amatlah singkat hanya 6 (enam) bulan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2015 adalah tahun anomali

dimana banyak perubahan yang terjadi mulai dari perubahan pemerintahan;

pemindahan tugas dan fungsi dari Kementerian lama bergabung dengan

instansi lain menjadi Kementerian baru; perubahan struktur dan nomenklatur

organisasi mulai dari unit terkecil Eselon IV sampai dengan Eselon I. Selain

itu juga banyak hal – hal baru yang perlu dipelajari dan dilakukan

penyesuaian dengan organisasi yang baru. Tantangan pekerjaan ke depan

adalah untuk menentukan target – target yang efeknya dapat dirasakan

langsung secara nyata oleh masyarakat. Meskipun hasil – hasil kegiatan

utama dari Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan

Ruang Daerah berupa dokumen – dokumen perencanaan dan laporan

kegiatan. Apabila dokumen – dokumen perencanaan tersebut dijadikan acuan

dalam pembangunan oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentu saja

masyarakat luas juga yang merasakan manfaat dari penataan ruang yang

teratur.

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumberdaya di Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah cukup besar. Seperti alokasi anggaran yang

besar di tahun 2015 namun dengan jumlah pegawai PNS yang kurang

memadai apabila tidak dibantu dengan tenaga – tenaga kontraktual maupun

staf penunjang. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan sehari – hari di

kantor sudah mulai memadai dikarenakan pada tahun 2015 seringkali

dilakukan mobilisasi orang dan barang dari gedung lama ke gedung yang

baru, dari lantai atas ke lantai bawah atau sebaliknya.

Page 42: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-25

7. Analisa Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan dan

Kegagalan Pencapaian Kinerja

Secara umum program/ kegiatan yang dilaksanakan semuanya menunjang

keberhasilan pencapaian kinerja. Namun ragam kegiatan Direktorat

Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah yang

bervariasi menyebabkan fokus program pilihan (bukan program utama) dapat

melebar. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa sesuai UU No.26 Tahun

2007 pasal 13 ayat 2 terdiri atas 8 (delapan) jenis. Semestinya kegiatan yang

mengacu pada kawasan tertentu dengan tema tertentu bukanlah domain unit

Eselon II ini. Selain itu, walaupun peta sebagai kertas kerja dalam menyusun

dokumen – dokumen RTR sebaiknya pengolahan peta tersebut bukan berada

di Direktorat ini. Karena itu merupakan tugas dan fungsi unit – unit lain di

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan

Nasional.

B. Realisasi Anggaran

Evaluasi dan analisis anggaran berisikan rencana dan realisasi penyerapan

pendanaan per- program pada tahun yang bersangkutan baik yang berasal dari DIPA

maupun PHLN dan analisa tingkat pencapaiannya. Selama tahun anggaran 2015

kegiatan Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

berasal dari DIPA Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan

Ruang Daerah.

Total Pagu Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Direktorat Pembinaan Perencanaan

Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar

Rp 88.124.941.000,00. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir tahun 2015

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

adalah sebesar Rp 55.965.607.000,00 dari pagu sebesar Rp 88.124.941.000,00

dengan persentase 68.6%. Persentase ini termasuk rendah apabila dibandingkan

dengan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun

2015 alokasi anggaran besar namun kegiatan baru mulai berjalan di bulan Agustus.

Akibat dari adanya perubahan struktur organisasi dan nomenklatur organisasi yang

baru. Perubahan tersebut memerlukan proses yang cukup lama untuk melakukan

berbagai penyesuaian sesuai dengan peraturan – peraturan yang baru. Walaupun

dengan waktu yang sangat singkat, semua kegiatan berusaha untuk tetap

dilaksanakan seoptimal mungkin agar realisasi anggaran dapat tercapai dengan baik.

Page 43: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-26

Data lebih rinci mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel Rincian DIPA

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

pada tahun 2015 di halaman berikut ini.

Tabel 3.5 Rincian DIPA Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang

dan Pemanfaatan Ruang Daerah

KEUANGAN FISIK

88,124,941,000 55,965,607,000 68.60 67.72

1

Output 01:

Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi Kinerja

2

Output 02:

Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

(BINDA)

3

Output 03:

Pemberian persetujuan substansi dalam penyusunan

RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota

4

Output 04:

Program kemitraan dengan forum masyarakat dan

dunia usaha

5

Output 05:

Data dan informasi serta kemitraan di bidang

perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah

9,359,018,000 5,396,905,000 58 48.92

Indikator Kinerja Kegiatan 4:

Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang di fasilitasi

61 73.51

16,182,810,000

6 Dokumen

PROGRES (%)NO TARGET 2015 PAGU (Rp) REALISASI (Rp)

9,319,068,000 58 48.67

Indikator Kinerja Kegiatan 1:

Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi

ESELON II/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT

Indikator Kinerja Kegiatan 2:

Jumlah Prov/ Kab/ Kota/ Perkotaan yang Mendapatkan Pembinaan

Teknis Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan 3:

Jumlah Provinsi/kabupaten/Kota yang mendapatkan persetujuan

substansi

80.65

9,500,000,000 8,116,587,000 85 86.84

48,197,330,000 29,162,508,000

Indikator Kinerja Kegiatan 5:

Jumlah dokumen dan data dan informasi serta kemitraan di bidang

pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang

87 Dokumen,

33 Provinsi,

1175 orang

8 Dokumen,

33 Provinsi

1 Dokumen,

105 orang

4 Dokumen,

34 Provinsi

REALISASI ANGGARAN 2015 DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

4,885,783,000 3,970,539,000 81

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah

Sumber : E-monitoring DJTR, Status Desember 2015

Page 44: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

III-27

Diagram Rencana dan Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

Tahun Anggaran 2015

Page 45: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

IV-28

BAB IV

PENUTUP

Page 46: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

IV-29

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

telah menunjukkan kinerja yang Baik serta berhasil mencapai target dan kinerja yang

optimal sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015.

Hasil pengukuran kinerja pada prinsipnya mengacu pada tingkat pencapaian

indikator kinerja hasil (output) masing – masing paket pekerjaan yang dilakukan

dalam rangka mewujudkan indikator kinerja kegiatan terkait. Rata – rata persentase

pencapaian rencana tahun 2015 (indikator kinerja kegiatan) adalah sebesar 94,98

%.

Berdasarkan hasil analisa di atas, diketahui bahwa kinerja pencapaian Direktorat

Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (baik yang

diukur berdasarkan target Perjanjian Kinerja maupun Rencana Strategis Tahun

Anggaran 2015) relatif memiliki tingkat pencapaian yang sesuai dengan rencana

kerja. Meskipun ada beberapa yang kinerja pencapaiannya kurang dari 100 %.

Setiap pekerjaan diupayakan untuk dikerjakan secara optimal setiap tahunnya agar

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tetapi masih ada hambatan atau

kendala dalam pelaksanaan pekerjaan baik kontraktual maupun swakelola. Seperti

dana yang besar dengan banyaknya kegiatan, tetapi dengan jumlah SDM yang

sangat terbatas dan waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat pula.

B. Saran

Oleh karena itu, diperlukan adanya antisipasi dalam rangka pengawasan dan

pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan. Adapun hal – hal yang harus

dilakukan adalah sebagai berikut :

▪ penetapan target kinerja untuk masing – masing pekerjaan yang lebih realistis,

terutama target dan satuan pada Renstra dan Perjanjian Kinerja; dan

▪ pembinaan kepada penyedia jasa, SKPD 33 (tiga puluh tiga) provinsi dan

lingkungan internal Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah agar dapat melakukan distribusi pekerjaan secara

merata di sepanjang tahun.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata

Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun Anggaran 2015, maka pelaksanaan

Page 47: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

IV-30

pekerjaan dan pencapaian target kinerja di tahun anggaran mendatang dapat lebih baik lagi

dibandingkan dengan tahun 2015.

Page 48: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

BAB V

LAMPIRAN

Page 49: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN TA 2015

DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

I. DOKUMEN KEBIJAKAN TEKNIS, PROGRAM DAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Penataan Ruang Daerah di Jakarta

Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Penataan Ruang Daerah di Batam

Page 50: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN TA 2015

DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

II. PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Penatan Ruang Daerah Di Bali

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Pembinaan Penataan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

Page 51: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN TA 2015

DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

Kegiatan Bimtek Peninjauan Kembali RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah NT,

Maluku, Papua

Kegiatan Penyusunan RTR KSP di Provinsi Jawa Timur

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Bidang Penataan Ruang Prov/Kab/Kota di Wilayah Jawa dan Bali

Page 52: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN TA 2015

DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

III. PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENYUSUNAN RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RRTR Kawasan Industri

Kegiatan Bimtek Fasilitasi Persetujuan Substansi di Wilayah NT, Maluku dan

Papua

Kegiatan Bimtek Fasilitasi Persetujuan Substansi di Wilayah Jawa dan Bali

Page 53: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN TA 2015

DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

IV. PROGRAM KEMITRAAN DENGAN FORUM MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Penatan Ruang Daerah

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Penatan Ruang Daerah

Page 54: LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN TA 2015

DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

V. DATA DAN INFORMASI SERTA KEMITRAAN DI BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang

Kegiatan Penyebarluasan Penataan Ruang Daerah Melalui Galeri Penataan Ruang