LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang
Transcript of LKJ Binda 2015 - .:: Direktorat Jenderal Tata Ruang
LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH
TAHUN 2015
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kesehatan baik lahir
maupun batin serta ilmu yang bermanfaat sehingga Laporan Kinerja (Lkj) Direktorat
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, untuk kegiatan
tahun anggaran 2015 ini dapat diselesaikan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 08 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan perencanaan tata
ruang dan pemanfaatan ruang daerah. Untuk menunjang tugas tersebut, maka pada Tahun
Anggaran 2015, Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Daerah melalui Satuan Kerja Pembinaan dan Pemanfaatan Ruang mengelola 54 (lima puluh
empat) kegiatan.
Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan dan
kebijakannya, maka Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang Daerah menyusun LAKIP 2015, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 15/SE/IX/2015 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
dan Laporan Kinerja (LKj) di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional.
Secara umum seluruh kegiatan di Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah pada Tahun Anggaran 2015 dapat diselesaikan dengan baik.
Namun demikian ada beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan.
Akhirnya, semoga LKj ini dapat bermanfaat bagi perbaikan dan penyempurnaan
pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Jakarta, Januari 2016 Plh. Direktur Pembinaan Perencanaan Tata
Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
Ir. Sufrijadi, MA NIP.19611223199031001
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Hasil capaian kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang Daerah pada tahun 2015 adalah sebesar 94,98 %. Capaian kinerja ini diukur dari
target – target yang ada di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Dengan melihat hasil di
atas, maka evaluasi kinerja kegiatan Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah pada tahun 2015 dapat dikategorikan Baik dalam artian cukup
memenuhi sasaran yang diharapkan.
Pada tahun 2015, Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Daerah mendapat amanat untuk melaksanakan 54 (lima puluh empat) kegiatan yang
pelaksanaannya bersifat swakelola dan kontraktual. Realisasi Anggaran Direktorat
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah adalah sebesar
Rp 55.965.607.000,00 dari pagu sebesar Rp 88.124.941.000,00 dengan persentase
68.6%. Realisasi anggaran ini rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini
dikarenakan adanya perubahan pemerintahan yang mengakibatkan perubahan struktur dan
nomenklatur organisasi yang baru. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama sehingga
berakibat pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2015 semua kegiatan baru
saja dimulai pada Bulan Agustus 2015. Tahun 2015 dianggap sebagai tahun anomali yang
berbeda situasinya dengan tahun – tahun sebelumnya.
Meskipun capaian kinerja pada tahun 2015 tergolong baik, tetapi masih terdapat beberapa
hal yang masih harus diperbaiki sebagai berikut:
1. penetapan target kinerja untuk masing – masing pekerjaan yang lebih realistis,
terutama target dan satuan pada Renstra dan Perjanjian Kinerja; dan
2. pembinaan kepada penyedia jasa, SKPD 33 (tiga puluh tiga) provinsi dan
lingkungan internal Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah agar dapat melakukan distribusi pekerjaan secara
merata di sepanjang tahun.
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................. i
RINGKASAN EKSEKUTIF..................................................................... ii
DAFTAR ISI.................................................................................... iii
DAFTAR TABEL .............................................................................. iv
BAB I. PENDAHULUAN................................................................. I-1
A. Gambaran Umum............................................................... I-1
B. Permasalahan dan Aspek Strategis.......................................... I-3
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .......................................................... II-1
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2015............................................... II-1
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..................................................... III-1
A. Capaian Kinerja Organisasi................................................... III-2
1. Hasil Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2015......................... III-2
2. Perbandingan Pencapaian Kinerja Pada Tahun 2014 Dengan
2015.......................................................................
III-16
3. Pencapaian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata
Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Dengan Target Renstra
(2015-2019) Pada Tahun 2015.........................................
III-19
4. Pencapaian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata
Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Dengan Target RPJMN
(2015-2019) Pada Tahun 2015.........................................
III-22
5. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan.................................. III-24
6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.................... III-24
7. Analisa Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan dan
Kegagalan Pencapaian Kinerja........................................
III-25
B. Realisasi Anggaran............................................................. III-25
BAB IV. PENUTUP......................................................................... IV-1
LAMPIRAN
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan
Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah .......................................
III-3
Tabel 3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja Diektorat Pembinaan Perencanaan Tata
Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun 2014 Dengan Tahun 2015......
III-18
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Diektorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah Dengan Target Renstra (2015-2019) Pada Tahun
2015.......................................................................................
III-20
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Diektorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah Dengan Target RPJMN (2015-2019) Pada Tahun
2015.......................................................................................
III-21
Tabel 3.5 Rincian DIPA Diektorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah ..........................................................
III-26
i
BAB I
PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
I-1
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet
Kerja merupakan acuan beralihnya fungsi penataan ruang dari Kementerian
Pekerjaan Umum ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional. Begitu pula dengan unit organisasi dan nomenklaturnya yang juga ikut
mengalami perubahan. Berdasarkan Perpres tersebut, Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri No. 8
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri ini menyebabkan
terbentuknya unit – unit organisasi dan nomenklatur baru di bawahnya. Misalnya,
unit Eselon II Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang Daerah, yang berada di bawah Unit Eselon I Direktorat Jenderal Tata Ruang.
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
dan standarisasi teknis di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan
pemanfaatan ruang daerah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi operasional di bidang pembinaan
perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;
b. penyiapan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan perencanaan tata
ruang dan pemanfaatan ruang daerah;
c. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat
dalam pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;
d. penyiapan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi;
e. pelaksanaan pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang kepada
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, termasuk
pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
terdiri atas Subdirektorat Perencanaan Kemitraan; Subdirektorat Pembinaan Wilayah
I; Subdirektorat Pembinaan Wilayah II; Subdirektorat Pembinaan Wilayah III; dan
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
I-2
Subdirektorat Pembinaan Wilayah IV, Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan
Fungsional. Struktur Organisasi Unit Eselon II ini adalah sebagai berikut :
Dengan tugas dan fungsi tersebut di atas, Unit Eselon II ini bertanggung jawab
untuk melakukan pembinaan dalam hal perencanaan tata ruang dan pemanfaatan
ruang kepada Daerah (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota). Oleh karena itu,
dengan adanya pembinaan rutin setiap tahun diharapkan Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat menyusun Rencana Tata Ruang (RTR) baik umum
(Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW) maupun rinci (Rencana Rinci/Detail Tata
Ruang/ RRTR/RDTR), yang isinya berkualitas dan dapat mengakomodasi
kepentingan – kepentingan sektor terkait. Selain itu, juga RTR harus dapat dipakai
sebagai acuan pemanfaatan ruang dalam membangun Daerah masing – masing.
Agar pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Daerah telah sesuai peruntukan
lokasinya.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menempatkan tata ruang dalam
posisi yang strategis. RTR menjadi pedoman bagi pemanfaatan sumber daya alam
yang optimal dan lestari serta menjadi dasar pembangunan sarana dan prasarana
pembentuk struktur ruang nasional. Selain menjadi landasan utama pemanfaatan
ruang di daratan, rencana tata ruang juga menjadi landasan untuk pemanfaatan
ruang laut dan ruang udara, khususnya terkait pertahanan dan keamanan di udara.
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
I-3
B. Permasalahan dan Aspek Strategis
Di dalam Buku II Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015, kesenjangan antar wilayah
masih merupakan isu strategis pembangunan wilayah dalam tahun 2015 – 2019.
Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan antar wilayah tetap menjadi dasar
pembangunan bagi semua aspek perencanaan daerah dan pendekatan kawasan agar
terwujud keunggulan kompetitif daerah, yang dilaksanakan dengan berbasis
pembangunan berkelanjutan dan penyediaan infrastruktur daerah. Dasar
perencanaan daerah yang mantap diwujudkan melalui informasi geospasial dan data
statistik yang kuat, rencana tata ruang yang berkualitas serta kepastian
penyediaan lahan. Hingga saat ini beberapa permasalahan utama bidang tata ruang
yang tertuang di dalam Buku II RKP 2015 dan berhubungan langsung dengan
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah,
meliputi :
a. kualitas RTR yang masih bervariasi; dan
b. masih kurangnya Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ada.
Pemerintah Pusat (dalam hal ini Ditjen Tata Ruang) mengharapkan Pemerintah
Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat menyusun RTR yang isinya berkualitas dan
dapat mengakomodasi kepentingan sektor terkait. Sehingga RTR tersebut dapat
dipakai sebagai acuan pemanfaatan ruang dalam rangka membangun daerahnya
masing – masing. Namun, pada kenyataannya hal tersebut masihlah jauh dari
harapan. Karena untuk membuat Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
berinisiatif menyusun RTRW-nya bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan
Sumber Daya Manusia (SDM) bidang penataan ruang yang jumlahnya masih terbatas
di Daerah. Perlu usaha pembinaan dan pendampingan yang intensif dari Ditjen Tata
Ruang, agar Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) memahami betapa
pentingnya RTRW. Akhirnya, usaha - usaha Pemerintah Pusat tersebut mulai
membuahkan hasil. Status perda RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota sampai dengan
31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :
KETERANGAN TOTAL PROVINSI
TIPE A (REVISI)
TIPE B (PERSETUJUAN
SUBSTANSI)
TIPE C (PERDA)
PROVINSI 34 1 2,94% 6 17,65% 27 79,41 %
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
I-4
KETERANGAN TOTAL KABUPATEN/KOTA
TIPE A (REVISI)
TIPE B (PERSETUJUAN
SUBSTANSI)
TIPE C (PERDA)
KABUPATEN/ KOTA
508 12 2,36% 57 11,22% 439 86,42%
Sedangkan Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum perda sampai sekarang masih
berusaha menyelesaikan RTRW-nya. Masalah utamanya adalah pola ruang RTRW,
terkait kawasan hutan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Meskipun sebagian besar yang belum menetapkan perda RTRW telah selesai di
tahap persetujuan substansi yang dikeluarkan oleh Menteri, dengan bantuan
kegiatan sebelumnya berupa percepatan RTRW dari Ditjen Tata Ruang.
Belum lagi setelah menetapkan rencana umumnya, Pemerintah Daerah harus segera
menyusun rencana rincinya sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
Karena saat ini baru terdapat 2 (dua) Perda RRTR Provinsi dan 7 (tujuh) perda RDTR
Kabupaten/Kota. Jumlah ini masih jauh dari total RRTR/ RDTR yang akan diajukan
dan disusun oleh Pemerintah Daerah sebanyak 1532 (seribu lima ratus tiga puluh
dua).
Kecepatan penyusunan RTR saat ini telah kalah cepat bila dibandingkan dengan
pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh sektor, sehingga sering menimbulkan konflik
- konflik kepentingan. Para pengguna ruang (sektor) secara yuridis mengakui dan
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
I-5
mengikuti proses perencanaan tata ruang. Akan tetapi ketika implementasi berjalan
(pemanfaatan ruang), tumpang tindih lahan antar para pengguna ruang masih
sering terjadi dan cenderung berujung konflik lintas sektor. Hal ini terjadi karena
masing – masing sektor masih merasa memiliki peraturan perundangan yang
mengikat.
Selain itu, kualitas RTR yang telah diperdakan dan dipakai sebagai acuan
pembangunan juga beberapa harus ditinjau kembali terutama pada era Peninjauan
Kembali sekarang ini. Sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (UUPR), RTR dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Hasil
peninjauan kembali RTR dapat menghasilkan 2 (dua) rekomendasi, yaitu RTR dapat
tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau RTR yang ada perlu direvisi.
Tentu saja revisi RTR harus tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun hal ini bukan berarti RTR yang
merupakan produk kesepakatan stakeholder, sektor dengan masyarakat dapat
diubah – ubah sesuai kehendak dan kepentingan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan arahan RPJPN, permasalahan yang ada dan capaian pembangunan
Bidang Tata Ruang pada periode 2005 – 2014, maka diidentifikasi 3 (tiga) isu
strategis pembangunan Bidang Tata Ruang untuk RPJMN 2015-2019 adalah sebagai
berikut :
1. Belum Efektifnya Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Dengan mengacu pada amanat UUPR, masih banyak produk RTR yang belum
selesai dengan batas waktu yang telah terlewat. Sementara itu, RRTR/ RDTR dan
Peraturan Zonasi sebagai landasan perizinan belum seluruhnya disusun oleh
Pemerintah Daerah.
2. Belum Efektifnya Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Kurangnya SDM bidang Tata Ruang yang kompeten dan belum adanya
standarisasi minimal eselon yang mengurusi penataan ruang berdampak pada
rendahnya kualitas tata ruang. Belum optimalnya peran BKPRD menyebabkan
permasalahan tata ruang di Daerah melimpah ke BKPRN. Idealnya diperlukan
acuan yang seragam berupa sistem informasi terpadu bagi Pemerintah Daerah.
3. Belum dijadikannya RTRW sebagai acuan pembangunan berbagai sektor.
Perlu adanya penyerasian peraturan perundangan antar sektor, RTR perlu
diserasikan dengan rencana pembangunan. Apabila RTR telah diserasikan
dengan rencana pembangunan, paling tidak, indikator output dalam indikasi
program RTR dapat dikontrol melalui input pembiayaan pembangunan.
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
II-1
BAB II
PERENCANAAN
KINERJA
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
II-1
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Perjanjian Kinerja yang disusun berupa dokumen Perjanjian Kinerja (PK), yang
merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian
kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Perjanjian
Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :
a. memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
b. melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja; dan
c. menilai keberhasilan organisasi.
Dokumen Perjanjian Kinerja 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang Daerah, yang terdiri atas :
a. Perjanjian Kinerja antara Plt. Dirjen Tata Ruang dengan Plh. Direktur Pembinaan
Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, yang ditandatangani
oleh kedua belah pihak;
b. matriks Perjanjian Kinerja, yang terdiri atas :
1) Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Pembinaan Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang Daerah;
2) Indikator Kinerja, terdiri atas 2 (dua) macam indikator (kegiatan dan output)
yaitu :
a) Indikator Kinerja Kegiatan 1 :
Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Kinerja, dengan target 6 (enam) Dokumen;
Indikator Output 1 :
• Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Kinerja, dengan target 6 (enam) Dokumen;
b) Indikator Kinerja Kegiatan 2 :
Jumlah Prov/ Kab/ Kota/ Perkotaan yang Mendapatkan Pembinaan Teknis
Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah dengan target
87 Dokumen dan 33 Provinsi
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
II-2
• Indikator Output 2 :
Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA) dengan target 87 Dokumen,
33 Provinsi dan 1175 orang
c) Indikator Kinerja Kegiatan 3 :
Jumlah Provinsi/kabupaten/Kota yang mendapatkan persetujuan
substansi, dengan target 8 Dokumen, 33 Provinsi.
Indikator Output 3:
• Pemberian persetujuan substansi dalam penyusunan RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan target 8 Dokumen dan 33 Provinsi
d) Indikator Kinerja Kegiatan 4 :
Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang di fasilitasi dengan
target 1 Dokumen dan 105 orang
• Indikator Output 4:
Program kemitraan dengan forum masyarakat dan dunia usaha 1
Dokumen dan 105 orang
e) Indikator Kinerja Kegiatan 5 :
Jumlah dokumen dan data dan informasi serta kemitraan di bidang
pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang dengan
target, 4 Dokumen dan 34 Provinsi
• Indikator Output 5:
Data dan informasi serta kemitraan di bidang perencanaan tata ruang
dan pemanfaatan ruang daerah dengan target, 4 Dokumen dan 34
Provinsi
PERJANJIAN KINERJA Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah disusun dengan mempertimbangkan kegiatan – kegiatan
dan pagu kegiatan yang terdapat di dalam DIPA tahun anggaran 2015. Kegiatan
tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah. Total anggaran yang ada di dokumen PERJANJIAN
KINERJA sebesar Rp. 88.124.941.000,-, dengan rincian jumlah paket pekerjaan
adalah sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
II-3
• 54 (lima puluh empat) paket pekerjaan yang terdapat di dalam DIPA Direktorat
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah;
Secara rinci masing – masing indikator kinerja (kegiatan dan output) Direktorat
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah tahun 2015
tercantum dalam Dokumen PERJANJIAN KINERJA (PK) pada lampiran 1.
BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA
LAPORAN KINERJA 2015
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah disusun sebagai perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem ini
disebut sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah
instrumen yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggunngjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, terdiri
atas berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan (perencanaan strategis,
perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja).
Adapun peraturan perundang - undangan yang terkait dengan penyusunan Lkj di
lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meliputi :
• Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
• Undang – Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
• Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi
Kabinet Kerja;
• Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; dan
• Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 15/SE/IX/2015 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan
Laporan Kinerja (LKj) di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional.
Upaya untuk melaksanakan dan mengimplementasikan secara penuh peraturan
perundangan tersebut di atas, masih memerlukan reformasi perencanaan dan
penganggaran serta manajemen berbasis kinerja di lingkungan Ditjen Tata Ruang.
LAPORAN KINERJA 2015
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-2
Termasuk di dalamnya adalah Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada Bab III ini, capaian kinerja organisasi merupakan hasil pengukuran dengan
target – target yang ada di dalam dokumen – dokumen perencanaan kinerja, antara
lain meliputi:
a. Perjanjian Kinerja Unit Eselon II (Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang Daerah) Tahun 2015. Isi perjanjian kinerja ini telah
dijelaskan secara singkat di dalam Bab II.
b. Renstra Unit Eselon I (Target Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun 2015). Saat ini Renstra Unit Eselon I untuk
tahun 2015 - 2019 masih berupa draft dan belum ditetapkan.
c. Perbandingan capaian kinerja Unit Eselon II Direktorat Pembinaan Perencanaan
Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah pada tahun 2015 dengan capaian
kinerja Unit Eselon II pada tahun 2014 (diambil dari Unit – unit Eselon II yang
output – outputnya sesuai dengan output Direktorat Pembinaan Perencanaan
Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah).
d. Program Prioritas Bidang Tata Ruang pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) pada target tahun 2015. Target – target bidang
yang ada di dalam RPJMN masih belum sesuai dengan target – target kegiatan
dan output pada Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah. Karena RPJMN 2015 – 2019 masih mengacu pada
struktur organisasi dan nomenklatur Ditjen Penataan Ruang yang lama di
Kementerian Pekerjaan Umum.
1. Hasil Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2015
Pada akhir periode tahun anggaran, setiap instansi yang ada di Kementerian/
Lembaga melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan di
dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja adalah proses
sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi
pemerintah.
Pengukuran Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah adalah sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA 2015
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-3
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun 2015
NO Sasaran Kegiatan Target RealisasiPersentase Capaian
(%)
1 2 4 5 6
1
6 Dokumen 6 Dokumen 100
Output 01:
Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja 6 Dokumen 6 Dokumen 100
87 Dokumen, 33
Provinsi, 1175 orang
78 Dokumen, 22 Provinsi,
1190 orang87.41
Output 02:
Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA)
87 Dokumen, 33
Provinsi, 1175 orang
78 Dokumen, 22 Provinsi,
1190 orang87.41
8 Dokumen, 33
Provinsi8 Dokumen, 22 Provinsi 87.50
Output 03:
Pemberian persetujuan substansi dalam penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota 8 Dokumen, 33 Provinsi 8 Dokumen, 22 Provinsi 87.50
1 Dokumen, 105
orang1 Dokumen, 105 orang 100
Output 04:
Program kemitraan dengan forum masyarakat dan dunia usaha 1 Dokumen, 105 orang 1 Dokumen, 105 orang 100
4 Dokumen, 34
Provinsi4 Dokumen, 34 Provinsi 100
Output 05:
Data dan informasi serta kemitraan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
daerah 4 Dokumen, 34 Provinsi 4 Dokumen, 34 Provinsi 100
LEMBAR PENGUKURAN CAPAIAN
PERJANJIAN KINERJA 2015
DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH
Indikator Kinerja Kegiatan 2:
Jumlah Prov/ Kab/ Kota/ Perkotaan yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan 3:
Jumlah Provinsi/kabupaten/Kota yang mendapatkan persetujuan substansi
Indikator Kinerja Kegiatan 4:
Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang di fasilitasi
Indikator Kinerja Kegiatan 5:
Jumlah dokumen dan data dan informasi serta kemitraan di bidang pembinaan perencanaan tata ruang
dan pemanfaatan ruang
Indikator Kinerja
3Terselenggaranya Pembinaan
Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan 1:
Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Anggaran
1. Terselenggaranya Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Rp. 88.124.941.000 ,-
2. Administrasi dan Supervisi Kegiatan Rp. 8.088.559.000 ,- Sumber: Hasil Analisis, 2015
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-4
Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2015
Berdasarkan tabel 3.1 di atas, rata – rata capaian kinerja dari target Perjanjian
Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Daerah pada tahun 2015 adalah sebesar 94,98%. Adapun rincian capaian untuk
masing – masing kegiatan dan ouput adalah sebagai berikut:
A. Indikator Kinerja Kegiatan 1, yaitu Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis,
Program dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi telah tercapai 100%.
Targetnya adalah 6 (enam) dokumen. Keenam dokumen tersebut terdiri atas :
• 1 (satu) Dokumen Road Map Kebijakan Direktorat Pembinaan Perencanaan
Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah;
• 1 (satu) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 Direktorat
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah;
• 1 (satu) Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Daerah Tahun 2015;
• 1 (satu) Dokumen Laporan Kinerja (LKj) atau Laporan Akuntabilitasi Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun 2015;
• 1 (satu) Dokumen Laporan Pengawasan dan Pengendalian Dekonsentrasi
Bidang Pembinaan dan Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun 2015; dan
• 1 (satu) Dokumen Laporan Penyiapan Program Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang Daerah.
Indikator Kinerja Output 1, yaitu Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja. Sama halnya dengan Indikator
Kinerja Kegiatan 1, target juga 6 Dokumen dan telah tercapai 100 %. Adapun
kegiatan yang termasuk di dalam Indikator Kinerja Kegiatan 1 dan Output 1 ini
adalah sebagai berikut:
1. Penyiapan Kebijakan Teknis dan Program Pembinaan Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang Daerah;
2. Penyusunan Renstra Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun 2015-2019;
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Program Tahunan Direktorat Perencanaan Tata
Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah;
4. Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah;
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-5
5. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Penataan
Ruang Daerah; dan
6. Penyiapan Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan
Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah.
Penjelasan lebih rinci mengenai Indikator Kinerja Kegiatan 1 dan Output 1 antara lain
mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:
Tujuan
Tujuan diadakannya Indikator Kinerja Kegiatan 1 dan Output 1 adalah untuk
menyusun dokumen acuan dan dokumen hasil evaluasi yang mendukung dan
meningkatkan pencapaian kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang Daerah.
Proses/ Hasil Kegiatan
Keenam kegiatan tersebut di atas, memiliki serangkaian proses sebelum
menghasilkan output akhir berupa 6 (enam) dokumen. Proses – proses yang dilalui
antara lain dengan melakukan Rapat Koordinasi, FGD (Focus Group Discussion), dan
Rapat Teknis. Baik dengan internal Direktorat dan internal Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) maupun pihak eksternal
Direktorat dan Kementerian seperti SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi; Pemerintah
Provinsi (Bappeda Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum), Kementerian lainnya di Pusat
(Kementerian Keuangan dan Bappenas), dan masyarakat (akademisi, dll).
Evaluasi Kegiatan
Tahun 2015 merupakan tahun peralihan dari Kepemimpinan terdahulu dengan yang
baru. Adanya perubahan kepemimpinan menyebabkan perubahan kebijakan dan
organisasi di bawahnya. Perubahan tersebut tidaklah singkat dan membutuhkan
waktu untuk mengatur dan menyesuaikan organisasi yang baru. Kegiatan yang
banyak pun baru berjalan pada pertengahan tahun 2015. Dengan waktu singkat
yang hanya 6 (enam) bulan dan SDM yang terbatas, target di atas berusaha untuk
dicapai. Tentu saja kualitas hasil yang dicapai belumlah sesuai dengan yang
diharapkan secara maksimal, sehingga perlu adanya perbaikan atau penyesuaian
pada beberapa dokumen.
Manfaat
Dengan disusunnya 6 (enam) dokumen di atas, Direktorat Pembinaan Perencanaan
Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah telah memiliki acuan dalam menyusun
dan melakukan kegiatan (Dokumen Renstra, Dokumen Road Map Kebijakan dan
Dokumen RKAKL). Selain itu juga melakukan evaluasi kegiatan Direktorat dan SKPD
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-6
(Dokumen Laporan Pengawasan dan Pengendalian Dekonsentrasi serta LKj) sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan – kegiatan di tahun
mendatang. Penyusunan kegiatan kemitraan dengan masyarakat berupa program/
kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat (Dokumen Laporan Penyiapan Program
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang Daerah).
B. Indikator Kinerja Kegiatan 2, yaitu Jumlah Prov/ Kab/ Kota/ Perkotaan
yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah targetnya tidak tercapai 100% tetapi hanya
87,41%. Targetnya adalah 87 (delapan puluh tujuh) dokumen, 33 (tiga
puluh tiga) provinsi, dan 1175 (seribu seratus tujuh puluh lima) orang.
Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 2 adalah sebagai berikut :
• 78 (tujuh puluh delapan) Dokumen, terdiri atas 40 (empat puluh) Materi
Teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Provinsi/ Kabupaten; 31 (tiga puluh
satu) Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota; 1 (satu)
Dokumen RDTR Kota Pekalongan; 1 (satu) Dokumen RDTR Kota Balikpapan;
1 (satu) Dokumen RDTR Kota Bitung; 1 (satu) Dokumen RTR KSP di Provinsi
Jawa Timur; 1 (satu) Dokumen RTR KSP di Provinsi Jawa Tengah; 1 (satu)
Dokumen RTR KSP di Provinsi D.I. Yogyakarta; dan 1 (satu) Dokumen
Laporan Monitoring Percepatan Penetapan Perda RTR.
• 22 (dua puluh dua) Provinsi yang terbagi atas :
11 (sebelas) provinsi di Indonesia yang masa berlaku RTRW-nya sudah
memasuki masa Peninjauan Kembali/ PK (5 tahun dari penetapan perda
RTRW) diberikan bimbingan teknis. Dalam rangka PK Perda RTRW Provinsi
tersebut, Ditjen Tata Ruang melakukan integrasi Program Prioritas Nasional
(Nawa Cita) dengan program yang ada di RTRW Provinsi. Integrasi tersebut
sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi yang bersangkutan dalam
rangka melakukan Peninjauan Kembali (PK). Kesebelas Provinsi tersebut
adalah Lampung; Banten; Jawa Barat; Jawa Tengah; D.I. Yogyakarta; Jawa
Timur; Bali; Gorontalo; Nusa Tenggara Barat (NTB); Maluku; dan Nusa
Tenggara Timur (NTT).
11 (sebelas) provinsi yang RTRW provinsi/ kabupaten/ kota-nya sudah
memiliki Persetujuan Substansi dari Menteri dan difasilitasi penyelesaian
perda RTRW-nya. Kesebelas provinsi tersebut adalah Sumatera Utara;
Sumatera Barat; Riau; Kepulauan Riau; Sumatera Selatan; Jawa Barat;
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-7
Kalimantan Selatan; Kalimantan Tengah; Maluku Utara; Papua dan Papua
Barat.
• 1190 (seribu seratus sembilan puluh) orang peserta yang menghadiri
kegiatan – kegiatan berikut ini :
1) Sosialisasi Kebijakan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala
Kantor Pertanahan BPN Provinsi Jawa Tengah di Semarang (115 orang);
2) Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan di Nusa Dua Bali (170 orang)
kepada KaKanwil BPN 34 (tiga puluh empat) Provinsi, Kakantah BPN dari
9 (sembilan) Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali, dan Kakantah BPN dari 10
(sepuluh) Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
3) Pengembangan Kapasitas Bidang Penataan Ruang kepada aparat
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah Sumatera (180 orang),
Jawa–Bali (585 orang), Kalimantan-Sulawesi (100 orang), Nusa Tenggara-
Maluku-Papua (40 orang).
Indikator Kinerja Output 2, yaitu Pembinaan Teknis Perencanaan Tata
Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Sama
halnya dengan Indikator Kinerja Kegiatan 2, target juga 87 (delapan puluh tujuh)
dokumen, 33 (tiga puluh tiga) provinsi, dan 1175 (seribu seratus tujuh
puluh lima) orang. Target telah tercapai 87,41%. Adapun kegiatan yang
termasuk di dalam Indikator Kinerja Kegiatan 2 dan Output 2 ini adalah sebagai
berikut:
1. Sosialisasi Kebijakan Pembinaan Penataan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah;
2. Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah (Integrasi Tata
Ruang dan Pertanahan);
3. Monitoring Percepatan Penetapan Perda RTR Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Pengembangan Kapasitas Bidang Penataan Ruang Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/ Kota di Wilayah Sumatera; Wilayah Jawa – Bali; Wilayah Kalimantan
– Sulawesi; dan Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua (masing – masing wilayah
1 kegiatan);
5. Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota di
Wilayah Sumatera; Wilayah Jawa-Bali; Wilayah Kalimantan-Sulawesi; dan
Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua (masing – masing wilayah 1 kegiatan);
6. Fasilitasi Penyelesaian Perda RTRW di Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Wilayah
Sumatera; Wilayah Jawa-Bali; Wilayah Kalimantan-Sulawesi; dan Wilayah Nusa
Tenggara-Maluku-Papua (masing – masing wilayah 1 kegiatan);
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-8
7. Penyusunan RTR KSP di Provinsi Jawa Timur;
8. Penyusunan RTR KSP di Provinsi Jawa Tengah;
9. Penyusunan RTR KSP di Provinsi D.I. Yogyakarta;
10. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi/ Kabupaten di
Wilayah Sumatera; Wilayah Jawa-Bali; Wilayah Kalimantan-Sulawesi; dan
Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua (masing – masing wilayah 1 kegiatan);
11. Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR Kota di Wilayah Sumatera; Wilayah Jawa-
Bali; Wilayah Kalimantan-Sulawesi; dan Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua
(masing – masing wilayah 1 kegiatan);
12. Penyusunan RDTR Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
13. Penyusunan RDTR Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur; dan
14. Penyusunan RDTR Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.
Penjelasan lebih rinci mengenai Indikator Kinerja Kegiatan 2 dan Output 2 antara lain
mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:
Tujuan
Tujuan diadakannya Indikator Kinerja Kegiatan 2 dan Output 2 adalah untuk
memberikan pembinaan kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Agar
mereka dapat melakukan perencanaan dan pemanfaatan ruang di daerahnya
masing-masing. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Proses/ Hasil Kegiatan
Kedua puluh tujuh kegiatan tersebut di atas, memiliki serangkaian proses sebelum
menghasilkan output akhir berupa 78 (tujuh puluh delapan) dokumen, 22 (dua puluh
dua) Provinsi, dan 1190 (seribu seratus sembilan puluh) orang. Proses – proses yang
dilalui antara lain dengan melakukan Workshop, Rapat Koordinasi, FGD (Focus Group
Discussion), dan Rapat Teknis. Baik dengan internal Direktorat dan internal
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN)
maupun pihak eksternal Direktorat dan Kementerian seperti SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang dari 33 (tiga puluh tiga)
provinsi; Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota (Bappeda Provinsi/ Dinas Pekerjaan
Umum, BKPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota), DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan
Kementerian terkait lainnya di Pusat (Kementerian PU-Pera, BIG, Kementerian
Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan
Hidup, Kementerian ESDM, dll).
Evaluasi Kegiatan
Tahun 2015 merupakan tahun peralihan dari Kepemimpinan terdahulu dengan yang
baru. Adanya perubahan kepemimpinan menyebabkan perubahan kebijakan dan
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-9
organisasi di bawahnya. Perubahan tersebut tidaklah singkat dan membutuhkan
waktu untuk mengatur dan menyesuaikan organisasi yang baru. Kegiatan yang
banyak pun baru berjalan pada pertengahan tahun 2015. Dengan waktu singkat
yang hanya 6 (enam) bulan dan SDM yang terbatas, target di atas berusaha untuk
dicapai. Tentu saja kualitas hasil yang dicapai belumlah sesuai dengan yang
diharapkan secara maksimal, sehingga perlu adanya perbaikan atau penyesuaian
pada beberapa dokumen, provinsi yang dibina serta target peserta yang lebih luas.
Hasil akhirnya adalah melakukan pembinaan dari Pusat (Ditjen Tata Ruang) kepada
Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
Manfaat
Dengan disusunnya 78 (tujuh puluh delapan) dokumen di atas, Direktorat
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah telah
membantu Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam menyusun dokumen – dokumen
perencanaan (RTR) baik umum maupun rinci.
Melakukan pembinaan kepada 22 (dua puluh dua) provinsi yang sebenarnya
ditargetkan 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Karena keterbatasan waktu sehingga
kegiatan yang dilakukan tidak maksimal. Pembinaan haruslah dilakukan secara terus
– menerus, agar Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota mampu menyelenggarakan
penataan ruang secara mandiri di kemudian hari.
Peserta acara yang hadir adalah 1190 (seribu seratus sembilan puluh) orang
melebihi target yang tadinya hanya 1175 (seribu seratus tujuh puluh lima) orang.
Dengan hadirnya peserta diharapkan materi – materi tentang pembinaan
perencanaan dan pemanfaatan ruang daerah tersampaikan kepada peserta. Tentu
saja hal ini berguna untuk menambah pengetahuan masing – masing peserta.
Meskipun belum diketahui seberapa besar pemahaman yang dimiliki masing –
masing peserta terhadap materi – materi yang telah disampaikan.
C. Indikator Kinerja Kegiatan 3, yaitu Jumlah Prov/ Kab/ Kota yang
mendapatkan persetujuan substansi targetnya tidak tercapai 100% tetapi
hanya 87,50%. Targetnya adalah 8 (delapan) dokumen dan 33 (tiga puluh
tiga) provinsi. Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 3 adalah sebagai
berikut :
• 8 (delapan) Dokumen yang terdiri atas 1 (satu) Dokumen Laporan Fasilitasi
Pendampingan Penyusunan RRTR Kawasan Industri; 1 (satu) Dokumen
Laporan Fasilitasi Clearing House (CH) Persetujuan Substansi Rencana Tata
Ruang Provinsi/ Kabupaten/ Kota; 1 (satu) Dokumen Materi Teknis RTRW
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-10
Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara; 1 (satu) Dokumen
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muna Barat; 1 (satu) Dokumen Materi Teknis
RDTR KSK di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur; 1 (satu) Dokumen
Materi Teknis RDTR KSK di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan; 1
(satu) Dokumen Materi Teknis RDTR KSK di Kabupaten Sumbawa Provinsi
Nusa Tenggara Barat; dan 1 (satu) Dokumen Laporan Fasilitasi
Pendampingan Penyelesaian Peta RRTR dan RDTR.
• 22 (dua puluh dua) Provinsi yang Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang RTR-nya
baik umum maupun rinci difasilitasi untuk mendapatkan Persetujuan
Substansi bahkan apabila memungkinkan sampai dengan Legislasinya
(penetapan perdanya). Adapun kedua puluh dua Provinsi tersebut meliputi :
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa
Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku,
Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Indikator Kinerja Output 3, yaitu Pemberian Persetujuan Substansi dalam
Penyusunan RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Sama halnya dengan Indikator
Kinerja Kegiatan 3, targetnya 8 (delapan) Dokumen dan 33 (tiga puluh tiga)
Provinsi. Target telah tercapai 87,50%. Adapun kegiatan yang termasuk di dalam
Indikator Kinerja Kegiatan 3 dan Output 3 ini adalah sebagai berikut:
1. Fasilitasi Persetujuan Substansi dan Legislasi Rencana Tata Ruang di Wilayah
Wilayah Sumatera; Wilayah Jawa-Bali; Wilayah Kalimantan-Sulawesi; dan
Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua (masing – masing wilayah 1 kegiatan);
2. Fasilitasi Pendampingan Penyusunan RRTR Kawasan Industri;
3. Fasilitasi Clearing House (CH) Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
4. Penyusunan RTRW Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Penyusunan RTRW Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Penyusunan RDTR KSK di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
7. Penyusunan RDTR KSK di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Penyusunan RDTR KSK di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
dan
9. Fasilitasi Pendampingan Penyelesaian Peta RRTR dan RDTR.
Penjelasan lebih rinci mengenai Indikator Kinerja Kegiatan 3 dan Output 3 antara lain
mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-11
Tujuan
Tujuan diadakannya Indikator Kinerja Kegiatan 3 dan Output 3 adalah memberikan
bantuan/ fasilitasi kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk proses
Persetujuan Substansi dan Penetapan Perda. Seringkali Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/ Kota kekurangan dana untuk memfasilitasi proses Persetujuan Substansi
di Pusat atau di Provinsi (khusus Persetujuan Substansi RRTR yang provinsinya
sudah mendapatkan pelimpahan kewenangan persetujuan substansi dari Pusat/
Dekonsentrasi Persetujuan Substansi RRTR). Bahkan untuk melegalkan atau
menetapkan perda RTR tersebut.
Proses/ Hasil Kegiatan
Kedua belas kegiatan tersebut di atas, memiliki serangkaian proses sebelum
menghasilkan output akhir berupa 8 (delapan) dokumen dan 22 (dua puluh dua)
Provinsi. Proses – proses yang dilalui antara lain dengan melakukan Rapat BKPRN,
Workshop, Rapat Koordinasi, FGD (Focus Group Discussion), dan Rapat Teknis. Baik
dengan internal Direktorat dan internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional (ATR-BPN) maupun pihak eksternal Direktorat dan Kementerian
seperti SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dekonsentrasi Bidang Penataan
Ruang dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi; Pemerintah Provinsi/ Kabupaten (Bappeda
Provinsi/ Dinas Pekerjaan Umum/ anggota BKPRD), DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota,
dan Kementerian terkait lainnya di Pusat (Kementerian PU-Pera, BIG, Kementerian
Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan
Hidup, Kementerian ESDM, dll).
Evaluasi Kegiatan
Tahun 2015 merupakan tahun peralihan dari Kepemimpinan terdahulu dengan yang
baru. Adanya perubahan kepemimpinan menyebabkan perubahan kebijakan dan
organisasi di bawahnya. Perubahan tersebut tidaklah singkat dan membutuhkan
waktu untuk mengatur dan menyesuaikan organisasi yang baru. Kegiatan yang
banyak pun baru berjalan pada pertengahan tahun 2015. Dengan waktu singkat
yang hanya 6 (enam) bulan dan SDM yang terbatas, target di atas berusaha untuk
dicapai. Tentu saja kualitas hasil yang dicapai belumlah sesuai dengan yang
diharapkan secara maksimal, sehingga perlu adanya perbaikan atau penyesuaian
pada beberapa dokumen dan banyaknya provinsi yang difasilitasi proses untuk
mendapatkan Persetujuan Substansi beserta Legalisasi RTR-nya.
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-12
Manfaat
Dengan disusunnya 8 (delapan) dokumen di atas, Direktorat Pembinaan
Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah telah memfasilitasi
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam menyusun dokumen – dokumen
perencanaan (RTR) baik umum maupun rinci. Selain fasilitasi dalam penyusunan
dokumen, juga melakukan evaluasi dokumen – dokumen perencanaan dari
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam proses Clearing House (internal Ditjen
Tata Ruang) sebelum dibawa ke rapat BKPRN di Pusat. Juga membantu
pendampingan penyelesaian peta khusus RRTR dan RDTR agar mendapatkan
rekomendasi dari BIG.
Selain itu, hanya 22 (dua puluh dua) Provinsi yang dapat difasilitasi rapat – rapatnya
di internal Ditjen Tata Ruang maupun dengan eksternal Kementerian (sektor terkait).
Padahal untuk target ada 33 (tiga puluh tiga) Provinsi yang mendapatkan fasilitasi
tersebut. Namun karena keterbatasan waktu kegiatan maka hanya beberapa provinsi
saja yang akhirnya difasilitasi.
D. Indikator Kinerja Kegiatan 4, yaitu Jumlah forum masyarakat dan dunia
usaha yang difasilitasi targetnya telah tercapai 100%. Targetnya adalah 1
(satu) dokumen dan 105 (seratus lima) orang. Capaian kinerja Indikator
Kinerja Kegiatan 4 adalah sebagai berikut :
• 1 (satu) Dokumen yang terdiri atas 1 (satu) Dokumen Laporan Fasilitasi
Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kepada Pelajar. Kegiatan ini
dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi tentang materi penataan ruang
kepada para pelajar di 20 (dua puluh) sekolah terpilih yang ada di DKI
Jakarta.
• 105 (seratus lima) orang merupakan para pelajar dari beberapa sekolah
terpilih yang berasal dari 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia. Mereka
semua diundang dalam pembentukan pelopor penataan ruang (acara
Nasional) di Jakarta. Para pelajar ini adalah para pelajar terbaik di daerahnya
yang terjaring oleh kegiatan Fasilitasi Pelembagaan Penyelenggaraan
Penataan Ruang Kepada Pelajar. Kecuali di DKI Jakarta, kegiatan ini
dilakukan oleh SKPD Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang di 33 (tiga puluh
tiga) Provinsi.
Indikator Kinerja Output 4, yaitu Program Kemitraan dengan Forum
Masyarakat dan Dunia Usaha. Sama halnya dengan Indikator Kinerja Kegiatan 4,
targetnya 1 (satu) Dokumen dan 105 (seratus lima) orang. Target telah
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-13
tercapai 100%. Adapun kegiatan yang termasuk di dalam Indikator Kinerja
Kegiatan 4 dan Output 4 ini adalah sebagai berikut:
1. Fasilitasi Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kepada Pelajar 2015;
dan
2. Pelatihan Pembentukan Pelopor Madya Penataan Ruang.
Penjelasan lebih rinci mengenai Indikator Kinerja Kegiatan 4 dan Output 4 antara lain
mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:
Tujuan
Tujuan diadakannya Indikator Kinerja Kegiatan 4 dan Output 4 adalah
menyebarluaskan informasi tentang penataan ruang kepada masyarakat dan
membina kemitraan dengan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang dibina dan
difasilitasi adalah para pelajar tingkat SMU Kelas 11-12. Hal ini dilakukan dengan
harapan bahwa para pelajar tersebut adalah pelopor penataan ruang sebagai agen
penggerak penataan ruang di daerahnya masing – masing. Agar mereka bisa
memberikan informasi betapa pentingnya penataan ruang dan bahaya yang akan
timbul apabila penataan ruang diabaikan.
Proses/ Hasil Kegiatan
Kedua kegiatan tersebut di atas, memiliki serangkaian proses sebelum menghasilkan
output akhir berupa 1 (satu) dokumen dan 105 (seratus lima) orang. Proses – proses
yang dilalui antara lain dengan melakukan rapat kecil untuk membentuk Tim
Sosialisator materi penataan ruang ke sekolah – sekolah khusus di wilayah DKI
Jakarta. Tim Sosialisator tersebut berasal dari para pegawai Direktorat Pembinaan
Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah. Di sela – sela aktivitas
kegiatan harian, mereka meluangkan waktu untuk mengajar 1 (satu) – 2 (dua) jam
sehari di tiap sekolah.
Para pelajar terbaik di tiap sekolah dijaring untuk diundang pada acara Pembentukan
Pelopor Madya Penataan Ruang tingkat Nasional di Jakarta. Secara pararel, SKPD
Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang di 33 (tiga puluh tiga) provinsi juga
melakukan sosialisasi ke sekolah – sekolah di Daerah mereka. Mereka lalu menjaring
para pelajar terbaik dan mengusulkan mereka untuk diundang ke acara Pelopor
Madya Penataan Ruang tingkat Nasional di Jakarta.
Acara Pelopor Madya Penataan Ruang Tingkat Nasional dilaksanakan di Ancol,
Jakarta. Bertepatan dengan rangkaian acara Hari Agraria dan Tata Ruang 2015
(Hantaru). Acara dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional. Mereka diberikan berbagai macam pembekalan dan materi
serta melakukan kunjungan lapangan ke Jakarta City Planning Gallery, City Tour
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-14
dengan Bus, Waduk Pluit dan Kawasan Mangroove di Pantai Indah Kapuk Jakarta
Utara.
Evaluasi Kegiatan
Tahun 2015 merupakan tahun peralihan dari Kepemimpinan terdahulu dengan yang
baru. Adanya perubahan kepemimpinan menyebabkan perubahan kebijakan dan
organisasi di bawahnya. Perubahan tersebut tidaklah singkat dan membutuhkan
waktu untuk mengatur dan menyesuaikan organisasi yang baru. Kegiatan yang
banyak pun baru berjalan pada pertengahan tahun 2015. Dengan waktu singkat
yang hanya 6 (enam) bulan dan SDM yang terbatas, target di atas berusaha untuk
dicapai. Tentu saja kualitas hasil yang dicapai belumlah sesuai dengan yang
diharapkan secara maksimal, sehingga perlu adanya perbaikan atau penyesuaian
pada materi – materi sosialisasi ke sekolah dan banyaknya sekolah yang akan
disosialisasikan materi penataan ruang.
Manfaat
Kegiatan Fasilitasi Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kepada Pelajar
dan Pelatihan Pembentukan Pelopor Madya merupakan kegiatan yang sebaiknya
dilakukan berkesinambungan setiap tahun. Hal ini dilakukan agar pelopor penataan
ruang yang merupakan pelajar dapat menjadi agen penataan ruang di setiap
daerahnya. Informasi mengenai penataan ruang haruslah diketahui sedini mungkin
dan dapat diterapkan sehari – hari. Sehingga ruang yang terbatas dapat
dimanfaatkan seoptimal mungkin sesuai dengan peruntukannya di dalam Rencana
Tata Ruang (RTR).
E. Indikator Kinerja Kegiatan 5, yaitu Jumlah dokumen dan data dan
informasi serta kemitraan di bidang pembinaan perencanaan tata
ruang dan pemanfaatan ruang targetnya telah tercapai 100%. Targetnya
adalah 4 (empat) Dokumen dan 34 (tiga puluh empat) Provinsi. Capaian
kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 5 adalah sebagai berikut :
• 4 (empat) Dokumen terdiri atas 1 (satu) Dokumen Laporan Pengembangan
Data dan Informasi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Daerah; 1 (satu) Dokumen Laporan Penyebarluasan Informasi Penataan
Ruang Daerah Melalui Galeri Penataan Ruang; 1 (satu) Dokumen Laporan
Penyiapan Materi Iklan Layanan Masyarakat Bidang Penataan Ruang; dan 1
(satu) Dokumen Laporan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi
Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang.
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-15
• 34 (tiga puluh empat) Provinsi yang terdiri atas Pemutakhiran Profil Penataan
Ruang Provinsi. Masing – masing Provinsi di Indonesia dibuatkan Profil
Penataan Ruangnya.
Indikator Kinerja Output 5, yaitu Data dan Informasi Serta Kemitraan di
Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah. Sama
halnya dengan Indikator Kinerja Kegiatan 5, targetnya 4 (empat) Dokumen dan
34 (tiga puluh empat) Provinsi. Target telah tercapai 100%. Adapun kegiatan
yang termasuk di dalam Indikator Kinerja Kegiatan 5 dan Output 5 ini adalah
sebagai berikut:
1. Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah;
2. Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Daerah Melalui Galeri Penataan
Ruang;
3. Penyiapan Materi Iklan Layanan Masyarakat Bidang Penataan Ruang;
4. Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Perencanaan dan Pemanfaatan
Ruang; dan
5. Pemutakhiran Profil Penataan Ruang Provinsi.
Penjelasan lebih rinci mengenai Indikator Kinerja Kegiatan 5 dan Output 5 antara lain
mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:
Tujuan
Tujuan diadakannya Indikator Kinerja Kegiatan 5 dan Output 5 adalah menyusun,
mengelola, memutakhirkan, menyebarluaskan data dan informasi tentang penataan
ruang serta hal – hal yang terkait dengan kemitraan.
Proses/ Hasil Kegiatan
Proses dan hasil kegiatan kelima kegiatan di atas meliputi rapat – rapat teknis
(internal Direktorat dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota); mengumpulkan data
dan informasi terkait penataan ruang; membangun sistem informasi internal
Direktorat; membuat maket, dan lain - lain (city planning gallery) di Surabaya;
membuat materi Iklan Layanan Masyarakat (ILM); membuat buku profil penataan
ruang untuk 34 (tiga puluh empat) provinsi; menyebarluaskan data dan informasi
tersebut kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan masyarakat.
Evaluasi Kegiatan
Tahun 2015 merupakan tahun peralihan dari Kepemimpinan terdahulu dengan yang
baru. Adanya perubahan kepemimpinan menyebabkan perubahan kebijakan dan
organisasi di bawahnya. Perubahan tersebut tidaklah singkat dan membutuhkan
waktu untuk mengatur dan menyesuaikan organisasi yang baru. Kegiatan yang
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-16
banyak pun baru berjalan pada pertengahan tahun 2015. Dengan waktu singkat
yang hanya 6 (enam) bulan dan SDM yang terbatas, target di atas berusaha untuk
dicapai. Secara umum semua target di atas dapat tercapai seluruhnya dengan
kualitas yang cukup baik.
Manfaat
Kegiatan – kegiatan pada output ini bermanfaat untuk pihak internal Direktorat dan
eksternal Direktorat. Di pihak internal, dapat memudahkan pengelolaan,
pemutakhiran serta penyimpanan data dan informasi penataan ruang. Sedangkan di
pihak eksternal, masyarakat luas dapat mendapatkan pengetahuan tentang penataan
ruang yang telah disebarluaskan melalui ILM dan maket yang ada di City Planning
Gallery. Sedangkan buku – buku profil penataan ruang dapat dipakai oleh pihak
internal maupun eksternal (apabila telah disusun di dalam perpustakaan Ditjen).
2. Perbandingan Pencapaian Kinerja Pada Tahun 2014 Dengan 2015
Pada sub bab point 1 di atas, telah diuraikan bahwa rata - rata pencapaian
kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Daerah pada tahun 2015 adalah sebesar 94,98 %. Sedangkan rata - rata
pencapaian kinerja pada tahun 2014 adalah sebesar 94,88 %. Jadi, pada tahun
2015 pencapaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 0,10 %. Namun berbeda
halnya dengan tahun 2015, pada tahun 2014 seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya struktur organisasi dan nomenklatur organisasi masih yang lama.
Dimana tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah tersebar di 4 (empat) unit eselon II, yaitu Direktorat
Binda 1, Binda 2, Perkotaan dan Bina Program dan Kemitraan. Pada waktu itu,
Direktorat Jenderal Penataan Ruang di Kementerian Pekerjaan Umum terdiri atas
4 (empat) Unit Eselon II Teknis (Tarunas, Perkotaan, Binda 1 dan Binda 2); 1
(satu) Unit Eselon II Bina Program dan Kemitraan (BPK); dan 1 (satu) Unit
Eselon II Sekretariat Ditjen. Oleh karena itu, capaian – capaian kinerja pada
tahun 2014 diambil dari data – data capaian kinerja keempat Direktorat seperti
yang telah dijelaskan di atas. Tentu saja untuk memisahkan dan mengambil
capaian – capaian kinerja dari keempat Direktorat membutuhkan waktu karena
harus mencermati setiap kegiatan yang sesuai dengan indikator kegiatan dan
output yang baru. Selain itu, capaian kinerja SKPD Dekonsentrasi Bidang
Penataan Ruang masuk ke capaian kinerja dan tersebar di Direktorat Binda 1
(Wilayah Sumatera-Jawa), Direktorat Binda 2 (Wilayah di luar Sumatera-Jawa),
Perkotaan, Tarunas dan Bina Program dan Kemitraan.
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-17
Tidak seperti tahun 2014 yang penuh dinamika karena mengalami pemotongan
anggaran dan penghematan anggaran, maka pada tahun 2015 adalah
kebalikannya. Semua berjalan sesuai dengan perencanaan awal meskipun waktu
pelaksanaan kegiatan sangatlah singkat yakni hanya 6 (enam) bulan. Hal
tersebut adalah akibat perubahan pemerintahan dan perubahan organisasi.
Dimana kedua hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam
prosesnya. Berikut ini adalah diagram dan tabel Perbandingan capaian kinerja
pada tahun 2014 dengan tahun 2015.
91.35
93.66
99.68
94.62
95.08
2014IKK 1
IKK 2
IKK 3
IKK 4
IKK 5
100
87.41
87.5
100
100
2015
IKK 1
IKK 2
IKK 3
IKK 4
IKK 5
LAPORAN KINERJA 2015
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-18
Tabel 3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun 2014 Dengan Tahun 2015
Capaian Kinerja Persentase Capaian
(%)
Capaian Kinerja Persentase Capaian
(%)
1 2 5 6 7 8
1
9 Dokumen 91.35 6 Dokumen 100
Output 01:
Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja 9 Dokumen 91.35 6 Dokumen 100
150 Dokumen, 32 Provinsi,
0 Orang93.66
78 Dokumen, 22 Provinsi,
1190 orang87.41
Output 02:
Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA)
150 Dokumen, 32 Provinsi, 0
Orang93.66
78 Dokumen, 22 Provinsi,
1190 orang87.41
23 Dokumen, 32 Provinsi 99.68 8 Dokumen, 22 Provinsi 87.50
Output 03:
Pemberian persetujuan substansi dalam penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota 23 Dokumen, 32 Provinsi 99.68 8 Dokumen, 22 Provinsi 87.50
77 Dokumen, 0 orang 94.62 1 Dokumen, 105 orang 100
Output 04:
Program kemitraan dengan forum masyarakat dan dunia usaha 77 Dokumen, 0 orang 94.62 1 Dokumen, 105 orang 100
46 Dokumen, 32 Provinsi 95.08 4 Dokumen, 34 Provinsi 100
Output 05:
Data dan informasi serta kemitraan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
daerah 46 Dokumen, 32 Provinsi 95.08 4 Dokumen, 34 Provinsi 100
* Capaian Kinerja 2014 diambil dari capaian kinerja Unit-unit Eselon II sebelumnya di Ditjen Penataan Ruang yang telah berubah struktur organisasi dan nomenklaturnya
DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH
2014
Indikator Kinerja
2015
NO Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan 3:
Jumlah Provinsi/kabupaten/Kota yang mendapatkan persetujuan substansi
Indikator Kinerja Kegiatan 4:
Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang di fasilitasi
Indikator Kinerja Kegiatan 5:
Jumlah dokumen dan data dan informasi serta kemitraan di bidang pembinaan perencanaan tata ruang
dan pemanfaatan ruang
3Terselenggaranya Pembinaan
Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan 1:
Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Indikator Kinerja Kegiatan 2:
Jumlah Prov/ Kab/ Kota/ Perkotaan yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang Daerah
Sumber: Hasil Analisis, 2015
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-19
3. Pencapaian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah Dengan Target Renstra (2015 – 2019)
Pada Tahun 2015
Saat ini dokumen Renstra 2015-2019 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata
Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah masih berupa draft. Draft tersebut masih
memerlukan banyak perbaikan dalam hal substansi dan target – target Renstra
per-tahunnya. Target – target dari Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator
Kinerja Output yang harus ditetapkan pertahunnya dari 2015-2019 belumlah
sesuai dengan struktur organisasi yang sekarang. Hal – hal apa saja yang
menjadi target dari Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah belumlah terakomodir di dalam Renstra secara
keseluruhan.
Serupa halnya dengan Renstra Direktorat, Renstra Direktorat Jenderal Tata
Ruang juga masih berbentuk draft. Target dan hal – hal yang menjadi indikator
masih mengacu pada struktur dan nomenklatur organisasi yang lama.
Semestinya hal ini dapat menjadi permakluman bahwa perubahan struktur
organisasi dan nomenklatur baru membuat banyak hal perlu berubah.
Renstra 2015 – 2019 sebelumnya yang telah disiapkan masih sama dengan
struktur organisasi dan nomenklatur organisasi yang lama. Tentu saja draft
tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika organisasi yang baru. Perlu
adanya penyesuaian - penyesuaian dan perbaikan – perbaikan yang
membutuhkan waktu cukup lama. Oleh karena itu, target – target untuk tahun
2015 masih disesuaikan dengan indikator kegiatan dan output yang ada di dalam
Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK) Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata
Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah. Capaian kinerja untuk target Renstra
tahun 2015 adalah 94,98 %. Untuk tahun 2015, hasil pengukuran dan satuan
target di dalam tabel Renstra 2015 sama dengan hasil pengukuran dan satuan
target yang ada di dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2015. Termasuk uraian
mengenai dokumen – dokumen dan laporan - laporan yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 mengenai Pencapaian Kinerja
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
dengan target Draft Renstra (2015 – 2019) dan target RPJMN (2015 – 2019).
LAPORAN KINERJA 2015
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-20
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Dengan Target Renstra* (2015 – 2019) Pada Tahun 2015
NO Sasaran Kegiatan Target RealisasiPersentase Capaian
(%)
1 2 4 5 6
16 Dokumen 6 Dokumen 100
Output 01:
Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja 6 Dokumen 6 Dokumen 100
87 Dokumen, 33
Provinsi, 1175 orang
78 Dokumen, 22 Provinsi,
1190 orang87.41
Output 02:
Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA)
87 Dokumen, 33 Provinsi,
1175 orang
78 Dokumen, 22 Provinsi,
1190 orang87.41
8 Dokumen, 33 Provinsi 8 Dokumen, 22 Provinsi 87.50
Output 03:
Pemberian persetujuan substansi dalam penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota 8 Dokumen, 33 Provinsi 8 Dokumen, 22 Provinsi 87.50
1 Dokumen, 105 orang 1 Dokumen, 105 orang 100
Output 04:
Program kemitraan dengan forum masyarakat dan dunia usaha 1 Dokumen, 105 orang 1 Dokumen, 105 orang 100
4 Dokumen, 34 Provinsi 4 Dokumen, 34 Provinsi 100
Output 05:
Data dan informasi serta kemitraan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
daerah 4 Dokumen, 34 Provinsi 4 Dokumen, 34 Provinsi 100
*
Indikator Kinerja Kegiatan 1:
Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2015 *
DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH
Indikator Kinerja Kegiatan 2:
Jumlah Prov/ Kab/ Kota/ Perkotaan yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan 3:
Jumlah Provinsi/kabupaten/Kota yang mendapatkan persetujuan substansi
Indikator Kinerja Kegiatan 4:
Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang di fasilitasi
Saat ini Renstra Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah masih berupa draft
Indikator Kinerja Kegiatan 5:
Jumlah dokumen dan data dan informasi serta kemitraan di bidang pembinaan perencanaan tata ruang
dan pemanfaatan ruang
Indikator Kinerja
3Terselenggaranya Pembinaan
Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah
Sumber: Hasil Analisis, 2015
LAPORAN KINERJA 2015
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-21
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Dengan Target RPJMN (2015 – 2019) Pada Tahun 2015
NOPROGRAM PRIORITAS NASIONAL
(PN)/ PRIORITAS BIDANG (PB) INDIKATOR OUTPUT TARGET 2015 REALISASI PERSENTASE
CAPAIAN(%)
1
Pembinaan Pelaksanaan Penataan
Ruang Daerah Wilayah II
Jumlah Provinsi yang Mendapatkan
Pembinaan Teknis Penyelenggaraan
Penataan Ruang Daerah18 Provinsi 18 Provinsi 100
Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan
Pembinaan Teknis Penyelenggaraan
Penataan Ruang Daerah 21 Kabupaten 32 Kabupaten 152.38
2
Pembinaan Pelaksanaan Penataan
Ruang Daerah Wilayah I
Jumlah Provinsi yang Mendapatkan
Pembinaan Teknis Penyelenggaraan
Penataan Ruang Daerah16 Provinsi 16 Provinsi 100
Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan
Pembinaan Teknis Penyelenggaraan
Penataan Ruang Daerah 20 Kabupaten 31 Kabupaten 155
3
Pelaksanaan Pengembangan
Perkotaan
Jumlah Kota yang Mendapatkan Pembinaan
Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang
Daerah 19 Kota 21 Kota 110.53
4Pembinaan Program Ditjen Penataan
Ruang
Jumlah Kelompok Masyarakat dan Dunia
Usaha yang Terbina 32 kelompok 17 Kelompok 53.13 **
*
**
CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET PROGRAM PRIORITAS BIDANG TATA RUANG RPJMN 2015 - 2019 *
Program Prioritas Nasional/ Prioritas Bidang RPJMN masih mengacu kepada struktur organisasi dan nomenklatur lama Ditjen Penataan Ruang. Selain itu, target
RPJMN untuk tahun 2015 pun tidak berdasarkan kegiatan - kegiatan yang sesuai dengan struktur organisasi dan nomenklatur baru.
Terdapat surat himbauan dari Plt. Ditjen Tata Ruang mengenai kegiatan Kelompok Masyarakat (Pokmas), sebagai implementasi kegiatan tahun sebelumnya yang
pada dasarnya merupakan kegiatan fisik, agar kegiatan tersebut berubah bentuknya menjadi kegiatan non fisik kepada masyarakat. Beberapa SKPD dapat
melaksanakannya sedangkan sisanya tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, capaian kinerja untuk output ini sangatlah rendah.
Sumber: Hasil Analisis, 2015
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-22
4. Pencapaian Kinerja Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah Dengan Target RPJMN (2015 – 2019) Pada
Tahun 2015
Sama halnya dengan Renstra, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 masih sama dengan struktur dan
nomenklatur organisasi yang lama. Seluruh capaian kinerja tersebut harus
disesuaikan dengan capaian – capaian kinerja yang pada waktu itu masuk ke
dalam unit – unit Eselon II (penjelasan detail ada di halaman III-16).
Seperti yang telah ditampilkan pada tabel di atas, terdapat 4 (empat) program
prioritas bidang yang masing – masing memiliki indikator output yang berbeda.
Prioritas bidang dan indikator output yang ada di RPJMN adalah sebagai berikut :
1. Prioritas Bidang Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah
Wilayah II dahulu ada di Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah
Wilayah II (selain Sumatera-Jawa), memiliki 2 (dua) indikator output, yakni :
a. Jumlah Provinsi yang Mendapatkan Pembinaan Teknis
Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, dengan target 18
(delapan belas) Provinsi telah tercapai 100 % terdiri atas Provinsi Bali,
NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku
Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
b. Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Pembinaan Teknis
Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, dengan target 21 (dua
puluh satu) Kabupaten telah tercapai 152,38 % terdiri atas Kabupaten –
kabupaten yang belum menetapkan Perda RTRW-nya seperti Tanah Laut,
Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu,
Kota Waringin Barat, Kapuas, Barito Utara, Katingan, Seruyan, Pulang
Pisau, Murung Raya, Sambas, Melawi, Kubu Raya, Kolaka Timur, Konawe
Kepulauan, Buton Tengah, Buton Selatan, Muna Barat, Mamuju, Mamuju
Tengah, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali Utara, Malaka, Pulau
Taliabu, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Manokwari Selatan, dan
Pegunungan Arfak.
2. Prioritas Bidang Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah
Wilayah I dahulu ada di Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah
Wilayah I (Sumatera-Jawa), memiliki 2 (dua) indikator output, yakni :
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-23
a. Jumlah Provinsi yang Mendapatkan Pembinaan Teknis
Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, dengan target 16 (enam
belas) Provinsi yang ada di Sumatera dan Jawa, telah tercapai 100 %
terdiri atas Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,
Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka
Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.
Yogyakarta, Jawa Timur
b. Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Pembinaan Teknis
Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, dengan target 20 (dua
puluh) Kabupaten telah tercapai 155 % terdiri atas Kabupaten –
kabupaten yang belum menetapkan Perda RTRW-nya seperti Aceh
Selatan, Aceh Tengah, Nagan Raya, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu,
Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas, Labuhan
Batu Selatan, Mandailing Natal, Phak Phak Barat, Tapanuli Utara, Karo,
Deli Serdang, Indragiri Hulu, Pelalawan, Indragiri Hilir, Bengkalis, Rokan
Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Kampar,
Bengkulu Utara, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, PALI, Pesisir Barat,
dan Pangandaran.
3. Prioritas Bidang Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan yang dahulu
ada di Direktorat Perkotaan, memiliki 1 (satu) indikator output, yakni :
a. Jumlah Kota yang Mendapatkan Pembinaan Teknis
Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, dengan target 19
(sembilan belas) Kota yang mendapat Bimbingan Teknis telah tercapai
110,53 % terdiri atas Kota Cilegon, Tangerang, Tangerang Selatan,
Serang, Cirebon, Tasikmalaya, Tegal, Magelang, Blitar, Denpasar,
Pontianak, Manado, Bitung, Palu, Kendari, Gorontalo, Bima, Mataram,
Tual, Sorong, dan Jayapura.
4. Prioritas Bidang Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang yang
dahulu ada di Direktorat Bina Program dan Kemitraan, memiliki 1 (satu)
indikator output, yakni :
a. Jumlah Kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha yang Terbina,
dengan target 32 (tiga puluh dua) Kelompok yang dibina telah tercapai
53,13 %. Capaian target sangatlah rendah dikarenakan adanya surat
himbauan dari Plt. Ditjen Tata Ruang mengenai kegiatan Kelompok
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-24
Masyarakat (Pokmas), sebagai implementasi kegiatan tahun sebelumnya
yang pada dasarnya merupakan kegiatan fisik, agar kegiatan tersebut
berubah bentuknya menjadi kegiatan non fisik kepada masyarakat.
Beberapa SKPD Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang dapat
melaksanakannya sedangkan sisanya memilih untuk tidak melaksanakan
kegiatan tersebut. Karena masyarakat di Daerah mereka tetap meminta
kegiatan fisik untuk diadakan sesuai dengan usulan tahun sebelumnya.
5. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
Secara umum capaian kinerja dari target perjanjian kinerja adalah baik, yaitu
94,98%. Target – target kegiatan dapat dicapai seoptimal mungkin.
Walaupun waktu pelaksanaan amatlah singkat hanya 6 (enam) bulan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2015 adalah tahun anomali
dimana banyak perubahan yang terjadi mulai dari perubahan pemerintahan;
pemindahan tugas dan fungsi dari Kementerian lama bergabung dengan
instansi lain menjadi Kementerian baru; perubahan struktur dan nomenklatur
organisasi mulai dari unit terkecil Eselon IV sampai dengan Eselon I. Selain
itu juga banyak hal – hal baru yang perlu dipelajari dan dilakukan
penyesuaian dengan organisasi yang baru. Tantangan pekerjaan ke depan
adalah untuk menentukan target – target yang efeknya dapat dirasakan
langsung secara nyata oleh masyarakat. Meskipun hasil – hasil kegiatan
utama dari Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang Daerah berupa dokumen – dokumen perencanaan dan laporan
kegiatan. Apabila dokumen – dokumen perencanaan tersebut dijadikan acuan
dalam pembangunan oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentu saja
masyarakat luas juga yang merasakan manfaat dari penataan ruang yang
teratur.
6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sumberdaya di Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah cukup besar. Seperti alokasi anggaran yang
besar di tahun 2015 namun dengan jumlah pegawai PNS yang kurang
memadai apabila tidak dibantu dengan tenaga – tenaga kontraktual maupun
staf penunjang. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan sehari – hari di
kantor sudah mulai memadai dikarenakan pada tahun 2015 seringkali
dilakukan mobilisasi orang dan barang dari gedung lama ke gedung yang
baru, dari lantai atas ke lantai bawah atau sebaliknya.
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-25
7. Analisa Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan dan
Kegagalan Pencapaian Kinerja
Secara umum program/ kegiatan yang dilaksanakan semuanya menunjang
keberhasilan pencapaian kinerja. Namun ragam kegiatan Direktorat
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah yang
bervariasi menyebabkan fokus program pilihan (bukan program utama) dapat
melebar. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa sesuai UU No.26 Tahun
2007 pasal 13 ayat 2 terdiri atas 8 (delapan) jenis. Semestinya kegiatan yang
mengacu pada kawasan tertentu dengan tema tertentu bukanlah domain unit
Eselon II ini. Selain itu, walaupun peta sebagai kertas kerja dalam menyusun
dokumen – dokumen RTR sebaiknya pengolahan peta tersebut bukan berada
di Direktorat ini. Karena itu merupakan tugas dan fungsi unit – unit lain di
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional.
B. Realisasi Anggaran
Evaluasi dan analisis anggaran berisikan rencana dan realisasi penyerapan
pendanaan per- program pada tahun yang bersangkutan baik yang berasal dari DIPA
maupun PHLN dan analisa tingkat pencapaiannya. Selama tahun anggaran 2015
kegiatan Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
berasal dari DIPA Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang Daerah.
Total Pagu Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Direktorat Pembinaan Perencanaan
Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar
Rp 88.124.941.000,00. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir tahun 2015
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
adalah sebesar Rp 55.965.607.000,00 dari pagu sebesar Rp 88.124.941.000,00
dengan persentase 68.6%. Persentase ini termasuk rendah apabila dibandingkan
dengan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun
2015 alokasi anggaran besar namun kegiatan baru mulai berjalan di bulan Agustus.
Akibat dari adanya perubahan struktur organisasi dan nomenklatur organisasi yang
baru. Perubahan tersebut memerlukan proses yang cukup lama untuk melakukan
berbagai penyesuaian sesuai dengan peraturan – peraturan yang baru. Walaupun
dengan waktu yang sangat singkat, semua kegiatan berusaha untuk tetap
dilaksanakan seoptimal mungkin agar realisasi anggaran dapat tercapai dengan baik.
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-26
Data lebih rinci mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel Rincian DIPA
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
pada tahun 2015 di halaman berikut ini.
Tabel 3.5 Rincian DIPA Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang Daerah
KEUANGAN FISIK
88,124,941,000 55,965,607,000 68.60 67.72
1
Output 01:
Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja
2
Output 02:
Pembinaan Teknis Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
(BINDA)
3
Output 03:
Pemberian persetujuan substansi dalam penyusunan
RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota
4
Output 04:
Program kemitraan dengan forum masyarakat dan
dunia usaha
5
Output 05:
Data dan informasi serta kemitraan di bidang
perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah
9,359,018,000 5,396,905,000 58 48.92
Indikator Kinerja Kegiatan 4:
Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang di fasilitasi
61 73.51
16,182,810,000
6 Dokumen
PROGRES (%)NO TARGET 2015 PAGU (Rp) REALISASI (Rp)
9,319,068,000 58 48.67
Indikator Kinerja Kegiatan 1:
Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Program dan Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi
ESELON II/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT
Indikator Kinerja Kegiatan 2:
Jumlah Prov/ Kab/ Kota/ Perkotaan yang Mendapatkan Pembinaan
Teknis Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan 3:
Jumlah Provinsi/kabupaten/Kota yang mendapatkan persetujuan
substansi
80.65
9,500,000,000 8,116,587,000 85 86.84
48,197,330,000 29,162,508,000
Indikator Kinerja Kegiatan 5:
Jumlah dokumen dan data dan informasi serta kemitraan di bidang
pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
87 Dokumen,
33 Provinsi,
1175 orang
8 Dokumen,
33 Provinsi
1 Dokumen,
105 orang
4 Dokumen,
34 Provinsi
REALISASI ANGGARAN 2015 DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH
4,885,783,000 3,970,539,000 81
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah
Sumber : E-monitoring DJTR, Status Desember 2015
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
III-27
Diagram Rencana dan Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
Tahun Anggaran 2015
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
IV-28
BAB IV
PENUTUP
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
IV-29
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
telah menunjukkan kinerja yang Baik serta berhasil mencapai target dan kinerja yang
optimal sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015.
Hasil pengukuran kinerja pada prinsipnya mengacu pada tingkat pencapaian
indikator kinerja hasil (output) masing – masing paket pekerjaan yang dilakukan
dalam rangka mewujudkan indikator kinerja kegiatan terkait. Rata – rata persentase
pencapaian rencana tahun 2015 (indikator kinerja kegiatan) adalah sebesar 94,98
%.
Berdasarkan hasil analisa di atas, diketahui bahwa kinerja pencapaian Direktorat
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (baik yang
diukur berdasarkan target Perjanjian Kinerja maupun Rencana Strategis Tahun
Anggaran 2015) relatif memiliki tingkat pencapaian yang sesuai dengan rencana
kerja. Meskipun ada beberapa yang kinerja pencapaiannya kurang dari 100 %.
Setiap pekerjaan diupayakan untuk dikerjakan secara optimal setiap tahunnya agar
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tetapi masih ada hambatan atau
kendala dalam pelaksanaan pekerjaan baik kontraktual maupun swakelola. Seperti
dana yang besar dengan banyaknya kegiatan, tetapi dengan jumlah SDM yang
sangat terbatas dan waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat pula.
B. Saran
Oleh karena itu, diperlukan adanya antisipasi dalam rangka pengawasan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan. Adapun hal – hal yang harus
dilakukan adalah sebagai berikut :
▪ penetapan target kinerja untuk masing – masing pekerjaan yang lebih realistis,
terutama target dan satuan pada Renstra dan Perjanjian Kinerja; dan
▪ pembinaan kepada penyedia jasa, SKPD 33 (tiga puluh tiga) provinsi dan
lingkungan internal Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah agar dapat melakukan distribusi pekerjaan secara
merata di sepanjang tahun.
Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata
Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Tahun Anggaran 2015, maka pelaksanaan
LAPORAN KINERJA 2015 Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
IV-30
pekerjaan dan pencapaian target kinerja di tahun anggaran mendatang dapat lebih baik lagi
dibandingkan dengan tahun 2015.
BAB V
LAMPIRAN
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN TA 2015
DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH
I. DOKUMEN KEBIJAKAN TEKNIS, PROGRAM DAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Penataan Ruang Daerah di Jakarta
Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Penataan Ruang Daerah di Batam
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN TA 2015
DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH
II. PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Penatan Ruang Daerah Di Bali
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Pembinaan Penataan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN TA 2015
DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH
Kegiatan Bimtek Peninjauan Kembali RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah NT,
Maluku, Papua
Kegiatan Penyusunan RTR KSP di Provinsi Jawa Timur
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Bidang Penataan Ruang Prov/Kab/Kota di Wilayah Jawa dan Bali
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN TA 2015
DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH
III. PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENYUSUNAN RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RRTR Kawasan Industri
Kegiatan Bimtek Fasilitasi Persetujuan Substansi di Wilayah NT, Maluku dan
Papua
Kegiatan Bimtek Fasilitasi Persetujuan Substansi di Wilayah Jawa dan Bali
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN TA 2015
DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH
IV. PROGRAM KEMITRAAN DENGAN FORUM MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Penatan Ruang Daerah
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Penatan Ruang Daerah
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN TA 2015
DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH
V. DATA DAN INFORMASI SERTA KEMITRAAN DI BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH
Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
Kegiatan Penyebarluasan Penataan Ruang Daerah Melalui Galeri Penataan Ruang