I

II

,(

I

--~

LEMBARAN DAERAHKOTA BITUNG

NomoI": 7 NomoI": 7Tahun 2001

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNGNOMOR : 7 TAHUN 2001

TENTANG

BANGUNAN DALAM WILAYAH KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

WALIKOTA BITUNG :

a. bahwa daIam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yangluas. nyata dan bertanggungjawab yang dilaksanakan dalamkerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perludilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

b. bahwa dalam rangka menjamin keseIamatan masyarakat danguna tercapainya keserasian Lingkungan, dipandang perluadanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaanmendirikan, memanfaatkan dan merobohkan bangunandalam Wilayah Kota Bitung ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerahtentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Bitung.

l. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok -Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1960 Nomor 104Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;

357

- ...-----

2. Undang - Undang Nomor II Tahun 1974 tentang Pengairan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;

3. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Unclang- Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang PembentukanKotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1990 Namor 52, TambahanLembaran Negara Nomor 3421 ) ;

5. Undang - undang Nomor 1Tahun 1992 tentang Perumahan;6. Undang -undangNomor4 Tahun 1992tentang Perumahan

clan Pemukiman ;7. Unclang - undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ;

8. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Nomor 3501) ;

9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelo1aanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomar3699) ;

10.Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang JasaKonstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

11.Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor3839) ;

12.Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentangPerimbangan Keuangan Pusat clan Daeah (Lembaran negaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran Negara Nomor 3848 ) ;

13.Unclang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahanatas Unclang -undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajakdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor4048) ;

358

--~- ---

I

I

II

._~

14.Keputusan Presiden Rl Nomor 44 Tahun 1999 tentang TeknisPenyusunan Peraturan Perundang -undangan dan bentukRancangan Undang -Undang, Peraturan Pemerintah danRancangan Keputusan Presiden ;

15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/PKT/1991tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan SangatSederhana.

Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG TENTANGBANGUNAN DALAM WILAYAH KOTA BITUNG.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini. yang dimaksud dengan :1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung2. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung3. Kota adalah Kota Bitung.4. Dinas adalah Dinas Tata Kota Bitung5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Bitung6. Petugas adalah seorang yang ditunjuk dalam lingkungan Dinas7. Bangunan adalah konstruksi Teknik yang ditanam atau diletakan secara permanen

diatas tanah atau perairan8. Bangunan Gedung adalah bangunan yang dipergunakan sebagai wadall kegiatan

manUSla.9. Perancang bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli dalam bidang arsitekur

kontruksi bangunan yang memiliki ijin bekerja.10. Perencana struktur adalah seorang ahli atau sekelompok ahli dalam bidang

strukturlkonstruksi bangunan yang memiliki ijin bekerja.11. Pemborong adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun

atas penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan ijin.

359

12. Direksi Pengawas adalah seorang atau sekelompok ahli/badan yang bertugasmengawasi pelaksanaan pekerjaan membangun atas petunjuk pemilik bangunansesuai ketentuan ijin membangun.

13. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kotaatau lingkup perluasan kota atau sebagian lokasi masih belum ditentukan rencanaperpetakannya yang menurut Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untukmendirikan suatu bangunan.

14. Perpetakan adalah bidang tanah yang ditetapkan batas -batasnya sebagai satuan- satuan yang sesuai dengan rencana kota.

15. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah ataumengurangi bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yangberhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW ialah kebijakanPemerintah Daerah dalam menata persil dan peruntukan lahan agar terbagi sesuaifungsi dan kondisi lahan yang ada di Kota Bitung.

17. Rencana kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturanpemanfaatan ruang kota.

18. Rencana Teknik adalah gambar -gambar dan dokumen lainnya yang menjadipetunjuk pelaksanaan bangunan.

19.1MB adalah Ijin Mendirikan Bangunan baru, memperbaiki atau merubah sebagianatau seluruh bangunan, dan menambah atau memperluas bangunan.

20. Ketinggian tanah adalah ketinggian rata -rata permukiman tanah perpetakan.21. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik padajarak tertentu sejajar

dengan as jalan atau as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagianpersil yang boleh dan yang tidak boleh dibangun dengan segala macam bangunan.

22. Garis Sempadan Jalan adalah yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencanajalan yang ditetapkan dalam rencana kota.

23. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garissempadan yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.

24. Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat adalalljarak minimal tertentu yangditarik dari dan sejajar as proyeksi jaringan tersebut yang merupakan batas antarabagian persil yang boleh dan yang tidak boleh dibangun dengan segala macambangunan.

25. Garis Sempadan Sungai adalahjarak minimal tertentu yang ditarik dari dansejajar tepi sungai yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh danyang tidak boleh dibangun dengan segala macam bangunan.

26. Pelengkap bangunan ialah unsur bangunan didalam bangunan yang melengkapisetiap jenis bangunan.

360

.~._-

sn

a

"ak

.n

IU

Lg

III

ai

ill

di

ill

1.

anIll.na

risIn.nguaam

IanIan

api

27. Struktur Bangunan ialah unsur bangunan yang berfungsi sebagai penahan clanpenyalur beban -beban yang bekerja paclabangunan.

28. Elel11en Struktur ialah bagian clari struktur bangunan yang secara bersal11a-sama dengan elel11enlain l11enahanbeban -beban yang bekerja.

29. Teras ialah bagian clari lantai bangunan yang bersifat tambahan dan tidak dibatasioleh dinding - dinding sebagaimana ruallg tertutup.

30. Pagar pekarangan ialah suatu pagar yang dibangun untuk membatasi persil.31. Pagar Pengaman ialah pagar yang dibuat sementara untuk membatasi dan

memberikan pengamanan tempat pekerjaan clan atau lingkungan sekitamya.32. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB ialah angka yang

menunjukkan perbandingan antar jumlah luas seluruh lantai bangunan denganluas persil tempat berdirinya bangunan.

.

33. Koefisien Dasar Ballgunan yang selanjutnya disingkat KDB ialah angka yangmenunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar/perkerasan tanahterhaclap luas persil tempat berdirinya bangunan.

34. Ketinggian Bangunan Maksimum yang selanjutnya disingkat KBM ialah jumlahlantai maksimum yang ditetapkan untuk suatu bangunan pada kawasanperuntukkan tertelltu.

35. Tinggi Bangunan adalahjarak yang diukur dari lantai dasar sampai puncakatap .

36. Instalasi ialah konstruksi jaringan, bahan penyambung dan alat - alatperlengkapan lain yang berkaitan dengan konstruksi jaringan.

37. Beban mati adalah berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifattetap.

38. Beban hidup adalah sem03 beban yang tetjadi akibat penghunian atau penggunaans03tu gedung.

39. Beban gempa adalah sem03 beban statik ekivalen yang bekerja pada gedungatau bagian gedung yang meniru pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa itu.

40. Beban angin adalah sem03 beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedungyang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara.

41. Alat pemaclam api ringan adalah pemadam api yang mudah dilayani oleh satuorang, digunak1in untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran.

42. Ketahanan terhadap api adalah sifat dari komponen struktur untuk tetap bertahanterhaclap api tanpa kehilangan fungsinya sebagai komponen struktur, dalam waktutertentu yang dinyatakan dalam jam.

43. Instalasi clan perlengkapan bangunan adalah instalasi clan perlengkapan paclabangunan atau pekarangan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsurkenyamanan, keselamatan, komunikasi clan mobilitas dalam bangunan.

361

l- -

~-- .---------

44. Overstek adalah ba 'an bangunan yang menjorok keluar, tak berdinding dandisokong hanya pa salah satu sisi bangunan.

45. Plambing adalah sys emjaringan air buangan.

BAB IIETENTUAN ADMINISTRASI

Bagian Pel1:amaKewenangan

Pasal 2

Kepala Daerah berwenan .

a. Mengeluarkan kebij anaan khusus terhadap permohonan daIam mendirikanbangunan yang diaju pada suatu kawasan tertentu berclasarkan pertimbanganpendayagunaan pen unaan Iahan/ruang kota, guna menarik investasi ataupunalasan lainnya sepan]ang tidak bertentangan dengan RTRW maupun ketentuanperundang - undangan lainnya

b. Memerintahkan untuk menutup, melakuk?- ~nyegelan, membongkar sebagianataupun seluruh bangunan, J1ka t" a Pemilik dan atau Penanggungjawabbangunan tersebut tic.ak a12" .anggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

c. Memerintahkan kepada pemilik, penanggung jawab bangunan untukmembersihkan, m~rapihkan bangunan, guna meningkatkan kualitas lingkungankota.

d. Memerintahkan kepada pemilik, penanggungjawab bangunan untuk mempetbaiki,melengkapi fasilitas bangunan, jika bangunan tersebut tidak layak dari segikeindahan, keserasian, kesehatanlingkungan maupunkeselamatan jiwa manusia.

e. Menetapkan kebijaksanaan aristektur bangunan yang bercoraklberkultur Indonesiadan atau daerah dengan memperhatikan aspek -aspek yang menyangkut kondisisosiaI,ekonomidan lingkungansekitar.

Pasal 3

Kepala Daerah menetapkan :(I) Sebagian bidang pekarangan atau bangunan untuk penempatan, pemasangan

dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan kota demi kepentingan umum.(2) Kebijaksanaan teknis secara khusus terhadap bangunan yang sebagian lahannya

ditetapkan untuk digunakan bagi kepentingan umum.

362

"...J...

...L

Pasal 4(I) Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk menjalankan tugasnya berwenang

memasuki halaman, pekarangan dan atau bangunan .(2) Setiap Bangunan Gedung yang berada pada wilayah kota harus mel1lenuhi

persyaratan administrasi yang meliputi :a. Status terhadap hak atas tanah, atau ijin pemanfaatan dari pemegang

hak atas tanah, ataub. Status hak pel1legang mang diatas atau di bav.;ahtanah, atau hak penggunaan

mang diatas atau dibawah air,c. Status kepemilikan bangunan,

(3) Pemerintah Kota wajib melakukan pendataan bangunan untuk keperluanpembinaan tertib pembangunan dan pemanfaatan

Bagian KeduaKewenangan Kepala Dinas

Pasal 5

Berdasarkan kewenangan yang diberikan, Kepala Dinas mengambil tindakan :(I) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait(2) Mengusul, memberi saran kepada Kepala Daerah yang menyangkut pemberian

kebijaksanaan khusus suatu kawasan atau persillingkungan kota(3) Melakukan tindakan lainnya yang dipandang mendesak guna kepentingan

perencanaan, pengawasan, pengendalian bangunan.

Bagian KetigaPerijinan

Pasal 6

(I) Setiap kegiatan merencanakan, merancang, mendirikan, merubah bangunanterlebih dahulu hams mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Daerah.

(2) Selain hams memenuhi ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini hamsdipenuhi pula ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan mendirikanbangunan termasuk membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

(3) Ayat (2) pasal ini diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

363

Pasal 7

a. Permohonan ijin membangun dan atau menggunakan bangunan diajukan secaratertulis oleh pemohon kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.Tata Cara dan Persyaratan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal iniditetapkan oleh Kepala DaerahProses pembuatan Surat Ijin dari Kepala Daerah dalam waktu selambat- lambatnya I (satu) bulan hams sudah selesai.

b.

c.

Pasal 8

Atas permohonan yang bersangkutan Kepala Daerah dapat memberikan ijinmembangun dan atau menggunakan dan atau kelayakan menggunakan bangunansecara bertahap, sepanjang tahapan kegiatan pelaksanaan bangunan tersebut memenuhiketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1) Permohonan ijin membangun dan atau menggunakan bangunan dan ataukelayakan menggunakan bangunan ditangguhkan pelayanannya, jika pemohontidak melengkapi dan atau memenuhi persyaratan dalam rangka waktu yangditetapkan.

(2) Apabila terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan persyaratan ijinmembangun dan atau menggunakan dan atau kelayakan menggunakan bangunan,penyelesaian permohonan ijin dimaksud dapat ditangguhkan sampai adapenyelesaian sengketa.

(3) Keputusan penangguhan penyelesaian ijin sebagaimana dimaksud pada (2) Pasalini diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan.

(4) Permohonan ijin yang ditangguhkan sebagaimana Ilimaksud pada ayat (3) Pasalini setelah lewat waktu 12bulan sejak tanggaI penangguhan dapat ditolak dengansurat pemberitahuan disertai alasan penolakan.

Pasal 10

Kepala Daerah dapat menolak permohonan ijin membangun dan atau menggunakandan atau kelayakan menggunakan bangunan, apabila :a. Berdasarkan ketentuan yang berlaku kegiatan menggunakan dan atau berdirinya

bangunan akan melanggar ketertiban umum atau memgikan kepentingan umum.

364

.

b.

lrac.

Il1I

)at

Kepentingan pemukiman masyarakat setempat akan dirugikan ataupenggunaannya dapat membahayakan kepentingan umum, kesehatan dankeserasian lingkungan.Pemohon belum atau tidak melaksanakan perintah tertulis yang diberikan sebagaisalah satu syarat diprosesnya pennohonan.

Pasal 11

jin.anIhi

(I) Kepala Daerah dapat membekukan ijin membangun dan atau menggunakan danatau kelayakan menggunakan bangunan yang telah diterbitkan, apabila kemudianternyata terdapat sengketa, pengaduan dari pihak ketiga atau pelanggaran ataukesalahan teknis dalam membangun.

(2) Keputusan pembekuan ijin diberitahukan secara tertulis kepada pemegang ijindengan disertai alasan, setelah pemegang ijin diberikan kesempatan untukmemberikan penjelasan.

Pasal 12

.auon

Kepala Daerah dapat mencabut ijin membangun dan atau menggunakan dan ataukelayakan menggunakan bangunan apabila :a. Ijin membangun dan atau menggunakan dan atau kelayakan menggunakan

bangunan ditertibkan berdasarkan kelengkapan persyaratan ijin yang diajukandan keterangan pemohon, yang tidak benar,

b. Pelaksanaan pembangunan dan atau penggunakan bangunan menyimpang dariketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam ijin,

C. Dalam waktu 6 bulan temyata suatu keharusan yang berdasarkan peraturan tidakdipenuhi.

.ng

jinan,lda

sa!

sa!~n

Pasal 13

Kepala Dinas dapat memberikan ijin khusus untuk bangunan sementara.

Bagian KeempatTertib Membangun

Pasal 14am

Ilya1m.

Guna pengendalian dan pendayagunaan pelaksanaan RfRW, Kepaia Dinas be~nanguntuk meneliti :

365

I...L

--- --~~-_.-..-._----

l.

2.

3.

4.

5.

6.

Gambar situasi/peta lokasi ballgunanGambar rencana bangunanPeruntukan bangunanGambar rencana, kelengkapan dan tata letak instalasi bangunanJangkauanjarak pelayanan fasilitas sosiallfasilitas umumFungsi bangunan terhadap peningkatan kualitas maupun pengembangan kota,ataupun kemungkinan dapat dipakainya sebagian persil untuk fasilitas umum

Pasal 15

(I) Setiap bangunan yang tidak memiliki ijin dan atau yang tidak memenuhi syaratteknis bangunan harus dibongkar atau melakukan penyesuaian -penyesuaiansehingga memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pengecualian terhadap bangunan sebagaimana yang dimaksud clalamayat I pasalini adalah :a. Bangunan yang bersifat sementara yang didirikan guna menu~ang kegiatan

sosial, budaya maupun kegiatan temperer lainnya untuk paling lama I (satu)bulan.

b. Bangunan sementara ulltuk kepentingan suatu Proyek dalam jangka waktu Ibulan.

Pasal 16

(1) Pemegang ijin dan atau penanggungjawab bangunan dilarang menggunakanfaslitaslutilitas umum untuk kepentingan membangun, menimbun bahanbangunan seperti ;jalan, selokan, ruang terbuka hijau clanfasilitas/utilitas umumlainnya tanpa ijin dari Kepala Daerah

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat I pasal inidapat dikenakan sangsi berupa penghentian kegiatan membangun sampai padapembatalan ijin dan dapat dilanjutkan apabila pemilik dan atau penanggung,jawab telah bersedia memenuhi ketentuan ini.

Pasal 17

(1) GSB yang telah ditetapkan dalam rencana kota tidak boleh dilanggar dalammendirikan atau memperbarui seluruhnya atau sebagian dari bangunan.

(2) Apabila GSB sebagaimana dimaksud pada ayat I pasal ini belum ditetapkandalam rencana kota, Kepala Daerah dapat menetapkan GSB yang bersifatsementara untuk lokasi tersebut pada setiap permohonan bangunan.

366

IIIi

I

I

I

I..........

I...d....

(3) GSB yang disyaratkan dalam izin membangun sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pasal ini, dipatok dilapangan oleh Kepala Dinas.

Bagian KelimaPengendalian Pembangunan dan Bangunan

Paragraf 1Pengendalian Rancangan dan Rencana Bangunan

Pasal 18

(I) Setiap perancangan dan perencanaan bangunan selain hams mematuhi ketentuanteknis yang berlaku, juga hams mempertimbangkan segi keamanan, keselamatan,keserasian bangunan dan lingkungan baik dari segi arsitektur, konstruksi, instalasidan perlengkapan bangunan termasuk keamanan dalam pencegahanpenanggulangan kebakaran.

(2) Perancangan dan perencani1;a11bangunan hams dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh para ahli yang memiliki surat ijin bekerja, sesuai bidangnya masing- msing terdiri dari :a. perencanaan struktur bangunan ;b. perencana struktur bangunan ;c. perencana instalasi dan perlengkapan bangunan.

(3) Surat ijin bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan olehKepala Daerah.

Pasal 19

( I) Gambar rancangan dan rencana bangunan antara lain terdiri dari :a. gambar rancangan arsitektur dan atau ;b. gambar dan ~rhitungan struktur dan atau ;c. gambar dan perhitungan instalasi dan perlengkapan bangunan dan atau ;d. gambar dan perhitungan lain yang ditetapkan.

(2) Gambar dan perhitungan struktur, instalasi dan perlengakapan bangunan harussesuai dan tidak menyimpang dari gambar rancangan arsitektur.

(3) Penyajian rancangan dan rencana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal il1i diwujudkan dalam gambar yangjelas dengan dilengkapi ukuran,penjelasan penggunaan ruang, bahan serta menyatakan letak garis sempadandan sejenisnya.

367

~_.- ' " ---

Paragraf 2Pelaksanaan Bangunan

Pasal 20

(1) Pelaksanaan kegiatan mel11bangun harus sesuai dengan persyaratan yangtercantum dalam ijin membangun.

(2) Setiap pelaksanaan kegiatan l11el11bangunharus menjaga keamanan, keselamatanbangunan dan lingkungan serta tidak boleh mengganggu ketentramandan keselal11atanmasyarakat disekitarnya.

(3) Ayat (1) pasa! ini dikecualikan bagi rumah tinggal penuanen yang konstruksinyasederhana

Pasal 22

( 1) Pemborong dan Direksi Pengawas bertanggungjawab atas kesesuaian pelaksanaanterhadap persyaratan yang tercantum dalam ijin.

(2) Direksi Pengawas harus melaporkan dimulainya kegiatan membangun dan hasiltahapan kegiatan membangun secara terinci kepada Kepala Dinas.

(3) Apabila teIjadi penyimpangan dalam kegiatan membangun dan atau teIjadi akibatnegatif lainnya, direksi pengawas harns menghentikan pelaksanaan kegiatanmembangun dan melaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Segala kerugian pihak lain yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan membangun,menjadi beban dan tanggungjawab pemborong dan atau pemilik bangunan.

Paragraf 3Penggunaan Bangunan '

Pasal 24

(I) Setiap bangunan yang telah berdiri harus memenuhi persyaratan teknis,keamanan, keselamatan, keserasian bangunan, lingkungan baik dari segiarsitektur, konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan serta memudahkanpengamatan dan pemeliharaan bangunan.

(2) Setiap bangunan yang telah selesai dibangun sebelum digunakan atau dihuni

368

~

It

n

1,

.,~ln

n

harus terlebih dahulu mempunyai izin menggunakan dan atau kelayakanmenggunakan bangunan.

gParagraf 4

Pemeliharaan Bangunan dan Pekal-angan

nn

Pasal 25

a

Bangunan atau bagian bangunan clan pekarangan hams cla1al11keaclaan terpeliharasehingga clapat tetap digunakan sesuai dengan fungsi clan persyaratan dalam ijinyang telah dikeluarkan serta ticlak mengganggu segi kesehatan clan kebersihan.

Pasal 26

n (1) Pemilik bangunan atau pekarangan wajib melaksanakan atau mengijinkandilakukannya pekerjaan -pekerjaan yang menurut Kepala Daerah dianggap perluberclasarkan pemberitahuan secara tertulis.

(2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1pasal ini hams dilaksanakan dalamjangka waktu yang tercantum dalam pemberitahuan.

il

Pasal 27

Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada pemilik bangunan atau penghunibangunan untuk memperbaiki bangunannya baik sebagian atau keseluruhan, jikamenurut pendapat Kepala Daerah keadaan tersebut tidak memenuhi syarat kelayakanuntuk digunakan.

Bagian KelimaRetribusi

Pasal 28

Besamya Retribusi IMB yang harus dibayar oleh pemohon diatur dalam PeraturanDaerah tersendiri.

BAB IIIKETENTUAN TEKNIS BANGUNAN

Bagian Pertama

369

I~

-

Ketentuan Arsitektur LingkunganPasal 29

(1) Setiap bangunan hams sesuai dengan pemntukan yang diatur dalam rencanakota melalui RTRW dan rencana lain yang sah.

(2) Penggunaan jenis bangunan pada lil1gkul1gal1peml1tukal1sebagaimana dimaksudpada ayat (I) Pasal il1i,dimungkinkan adanya penggunaan lain sebagai pelel1gkapatau penunjang kegiatan utama yang diatur dalam Peraturan Ijin MendirikanBangunan.

(3) Setiap bangunan yang didirikan pada daerah peml1tukan campuran, hams amandari bahaya pencemaran lingkungan dan bahaya kebakaran.

Pasal 30

(I) Tata Letak bangul1an dalam suatu bagian lingkungan hams dirancang denganmemperhatikan keserasian lingkungan dan memudahkan upaya penanggulanganbahaya kebakaran.

(2) Pada lokasi -lokasi tertel1tuKepala Daerah dapat rnenetapkan pengaraban rencanatata letak bangunan dalarn suatu bagian lingkungan.

Pasal 31

Pada daerah tertentu Kepala Daerah dapat menetapkan ketentuan khusus tentangpemagaran bagi suatu pekarangan kosol1g atau sedang dibangun serta pernasanganpapan nama proyek dan sejenisnya dengan rnernperhatikan keamanan, keselamatan,keindahan dan keserasian lingkungan.

Pasal 32

.(I) Setiap bangunan yang rnenirnbulkan dampak terhadap lingkungan yang

mengganggu, hams dilengkapi dengan analisis rnengenai darnpak lingkungan.(2) Setiap bangunan yang menghasilkan limbah atau buangan lainnya yang dapat

menimbulkan pencemaran, hams dilengkapi dengan sarana pengolahan limbahsebelum dibuang ke saluran urnurn.

Pasal 33

(I) Bangunan yang didirikan hams rnernenuhi persyaratan KDB dan KLB sesuaidengal1 rencana kota yang ditetaPkan.

370

".-- --

,

.~--

I

I\IIiII'

;

L

(2) KepalaDaerahdapatmemberikankelonggaranketentuansebagaimanadimaksudpada ayat I Pasal ini untuk bangunan pemmahan dan bangunan sosial denganmemperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan.

Pasal 34

(I) GSB ditetapkan sesuai rencana kota.(2) Kepala Daerah dapat menetapkanlebih lanjut tentang perletakan bangunan

terhadap GSB, dengan memperhatikan keserasian, keamanan dan arsitekturlingkungan.

Pasal 35

(1) Pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, letak bangunanminimal 10 meter dari as jalur tegangan tinggi terluar.

(2) Kepala Daerah dapat menetapkan lain dengan memperhatikan pertimbanganpara ahli.

Pasal 36

Setiap perencanaan bangunan hams memperhatikan bentuk <!ankarakteristik arsitekturlingkungan yang ada disekitamya.

Pasal 37

(1) Bangunan yang ada dalam lingkungan yang mengalami pembahan rencanakota,dapat melakukan perbaikan, sesuai dengan peruntukkan dan karakter bangunanlama.

(2) Apabila dikemudian hari ada pelaksanaan rencana kota, maka bangunan tersebuthams disesuaikan d~ngan rencana yang ditetapkan.

(3) Pada lingkungan bangunan tertentu, dapat dilakukan pembahan penggunaanjenis bangunan yang ada, selama masih sesuai dengangolongan peruntukanrencana kota, dengan tetap memperhatikan keamanan, keselamatan, kesehatanserta gangguan terhadap lingkungan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas sesuaidengan penggunaan barn.

Pasal 38

(I) Kepala Daerah dapat menetapkan suatu daerah bencana, daerah banjir dan yangseJemsnya.

371

- -

(2) Pada daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, KepalaDaerah dapat menetapkan larangan memballgun atau menetapkan tatacara

membangun, dengan mempertimballgkall keamallan, keselamatall dan kesehatanlingkungan.

Bagian KeduaPusyal-atan Arsitektur Bangunan

Paragraf 1Persyal-atan Penataan Dalam Ruang

Pasal 39

(1) Suatu bangunall dapat terdiri dari beberapa ruangall denganjenis pellggullaallyang berbeda, sepanjang tidak menyimpallg dari persyaratall teknis yangditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Setiap bangunan selain terdiri dari ruang -ruang fungsi utama, harus puladilengkapi dengan ruang pelengkap serta instalasi clan perlengkapan bangunanyang dapat menjamin terselenggaranya fungsi bangunan, sesuai denganpersyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Lantai, dinding, langit - langit dan atap yang membentuk satu ruangan baiksecara sendiri - sendiri maupun menjadi satu kesatuan, hams dapat memenuhikebutuhan fungsi ruang dan memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan clankeamanan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(4) Penggunaan kayu pada setiap bangunan hams menggunakanjenis kaYUyangtahan lama dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh rayap, air danpengaruh lainnya.

Pasal 40

(1) Penambahan lantai clanatau tingkat pada suatu bangunan diperkenankan apabilamasih memenuhi batas ketinggian yang ditetapkan dalam rencana kota, sejauhtidak melebihi KLB dan harus serasi dengan lingkungannya.

(2) Penambahan lantai tingkat dimaksud ayat 1 Pasal ini, harus memenuhipersyaratan keamanan struktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah illi.

372

.--1.

a Paragraf 2Persyaratan Penataan Ruang Luar Bangunan

Pasal41

Dalam perencanaan suatu bangunan atau lingkungan bangunan, hams dapat dibuatperencanaan tapak menyeluruh yang mencakup rencana sirkulasi kendaraan, orangdan barang, pola parkir, pola penghijauan, ruang terbuka, sarana dan prasaranalingkungan dengan memperhatikan keserasian terhadap lingkungan.

Pasal 42

Tata letak bangunan didalam sautu tapak harus memenuhi ketentuan tentang jarakbebas, yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.

gPasal 43

.a

III

111

Ruang terbuka diantara GSJ dan GSB hams digunakan sebagai unsur penghijauandan atau daerah peresapan air hujan serta kepentingan umum lainnya.

ik Pasal 44

hiKetentuan serilentara tentang tatacara dan persyaratan membangun pada daerah -daerah yang rencana kotanya belum dapat diterapkan sepenuhnya dapat ditetapkanoleh Kepala Daerah.

III

19n

Pasal 45

llaIh

Pada bangunan rumah tinggal renggang salah satu sisi samping bangunandiperkenakan dibangun rapat untuk penggunaan garasi, dengan tetap memperhatikankeserasian lingkun'gan.

Pasal 46

hilll.

Pada bangunan industri dan gudang, ditetapkan jarak bebas samping sepanjang sisikiri dan kanan pekarangan minimal 3 meter, serta jarak bebas belakang sepanjangsisi belakang minimal 2 meter dengan memperhatikan KDB dan KLB yang ditetapkandalam rencana kota.

Pasal 47

373

~-- - -----

~ -,--- -

~~-~

(1) Perhitungan KDB maupun KLB ditentukan sebagai berikut:a. Perhitungan luas lantai adalahjumlah luas lantai yang diperhitungkan sampai

batas dinding terIuar.b. Luas lantai ruangan beratap yang mempunyai dinding lebih dari 1,20 meter

diatas lantai ruangan tersebut, dihitung penuh 100%.c. Overstek atap yang melebihi lebar 1,50 meter, maka luas mendatar

kelebihannya tersebut dianggap sebagai luas lantar denah.d. Teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidak lebih dari 1,20

meter diatas lantai teras, tidak diperhitungkan.e. Dalam perhitungan KLB luas lantai dibawah tanah diperhitungkan seperti

diatas tanah.(2) Atasan perhitungan luas bawah tanah ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 48

(I) Setiap bangunan bukan rumah tinggal diwajibkan menyediakan tempat parkirken~aan sesuai dengau jumlah yang dibutuhkan.

(2) Penyediaan parkir di pekarangau tidak boleh mengurangi daerah penghijauansebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

(I) Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping dan belakanguntuk bangunan renggang maksimal3 meter diatas pennukaan tanall pekarangandan apabila pagar tersebut merupakan dinding bangunan rumah tinggal bertingkatatau berfungsi sebagai pembatas pandangan, maka tinggi tembok maksimal 7meter dari pennukaan pekarangan.

(2) Tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan rumahtingg;li maksimal 1,50 meter diatas pennukaan tanah, dan untuk bangunan bukanrumah tinggal termasuk untuk bangunan industri m<Vcsimal2 meter diataspennukaan tanah pekarangan.

(3) Pagar pada GSJ sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, harus tembuspandang maksimal setinggi 1 meter diatas pennukaan tanah pekarangan.

Pasal 50

(I). Dilarang membuat bangunan yang sifatnya sementara pada daerall - daerahsepanjang ruas jalan protokol.

374

' i...

,

'---

(2) Ayat I pada pasal ini dikecualikan bagi bangunan yang karena akan melaksanakan

pekeIjaan dalam bentuk proyek.

Pasal 51

(1) Pintu pagar pekarangan dalam keadaan terbuka tidak boleh melebihi GSJ.(2) Letak pintu pekarangan untuk kendaraan bermotor roda empat, pada persil sudut,

minimal 8 meter untuk bangunan rumah tinggal dan 20 meter untuk bangunanbukan rumah tinggal dihitung dari titik belok tikungan.

Paragraf 3Ruang Dalam Bangunan

Pasal 52

(I)~ Bangunan tempat tinggal minimal memiliki ruang - ruang fungsi utama yangterdiri dari ruang penggunaan pribadi. ruang bersama dan ruang pelayanan.

(2) Ruang penunjang dapat ditambahkan, dengan tujuan memenuhi kebutuhankegiatan penghuni sepanjang tidak menyimpang dari penggunaan utama hunian.

Pasal 53

(1) Suatu bangunan gudang minimal hams dilengkapi dengan kamar mandi dankakus serta ruang kebutuhan karyawan.

(2) Suatu bangunan pabrik minimal hams dilengkapi dengan fasilitas kamar mandidan kakus, ruangganti pakaian karyawan dan tempat penyimpanan barang, kantinatau ruang makan dan atau ruang istirahat serta ruang pelayanan kesehatan secaramemadai.

Pasal 54

(I) Pada ruang yang penggunaannya menghasilkan asap atau gas, harns disediakanlobang hawa dan atau cerobong hawa secukupnya kecuali menggunakan alatbantu mekanis.

(2) Cerobong asap dan atau gas sebagaimana dimaksud pada ayat I pasal ini, hamsmemenuhi ketentuan tentang pencegahan kebakaran.

375

- ~ --

Paragraf 4Pasal 55

(1) Ruang yang penggunaannya menimbulkan kebisingan, maka lantai clandindingpemisah harus kedap suara.

(2) Ruang pada daerah - daerah basah, hams dipisahkan dengan dinding kedap airdan dilapisi dengan bahan yang mudah dibersihkan.

Pasal 56

Setiap bangunan bertingkat hams mempunyai sistem dan atau peralatan bagipemeliharaan clanperawatan bangunan yang tidak mengganggu dan membahayakanlingkungan serta aman untuk keselamatan pekerja.

Pasal 57

(I) Setiap tangga untuk meneapai ketinggian 60 em keatas hams menggunakanpegangan tangga.

(2) Setiap sisi tangga yang terbuka harus menggunakan pegangan tangga.(3) Apabila kedua sisi tangga terdapat dinding dari mang lain tangga dimaksud

eukup menggunakan satu pegangan tangga.(4) Lebar tangga pada rumah tinggal minimal 70 em sedang untuk bangunan lainnya

minimall meter.(5) Untuk tangga pada mmah tinggal, lebar injakan minimal 22,5 em dan tinggi

anak tangga 20 em.(6) Tangga tegak (ladder) hanya dapat digunakan sebagai sarana pencapaian keatas

atau kebawah untuk keperluan pemeliharaan clan perawatan.

Pasal 58

(I) Lebar koridor bangunan bukan tempat tinggal minimal 1,20 meter.(2) Ketinggian batas pada koridor minimal 2,20 meter yang diukur dari langit -

langit ke lantai.(3) Koridor hams dilengkapi tanda petunjuk yang jelas kearah sarana jalan keluar.(4) Lebar koridor yang berfungsi sebagai sarana jalan keluar minimal 1,80 meter.

376

...J...

ling

, au

,agl

kan

;an

ud

llya

%1

ttas

.it -

Iaf.~r.

L

Pasal 59

Curahan air hujan yang langsung dari atap atau dari pipa talang bangunan tidakboleh jatuh keluar batas pekarangan, dan harus dialirkan ke surnur resapan ataudialirkan ke saluran yang ada disisi jalan.

Ketentuan Stmktur BangunanPa,-agraf 1

Dasar Pe,-encanaan Stmktur BangunanPasal 60

(1) Perencanaan dan perhitungan struktur bangunan rnencakup :

a. konsep dasar

b. penentuan data pokok

c. analisis struktur terhadap beban vertikaI

d. analisis struktur terhadap beban gemp<l. angin dan beban kImsus

e. analisis bagian - bagian struktur pokok dan pelengkap

f. pendirnensian bagian - bagian struktur pokok dan pelengkapg. analisis dan pendirnensian pondasi yang didasarkan atas hasil penyelidikan

tanah dan rekornendasi sistern pondasinya.(2) ayat 1 pasa1 ini tidak berlaku bagi rurnah tinggaJ.. bangunan umurn dan bangunan

lain yang struktumya bersifat sederhana.

Pasal 61

Perencanaan struktur tahan gernpa harus rnengikuti peraturan perencanaan tahangernpa untuk bangunan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 62

(I) Apabila ketentuanperencanaanstrukturbangunanbelurndiaturdalamPeraturanDaerah ini. dapat digunakan pedornan standar teknis atau ketentuan lainnyayang berlaku urnurn di Indonesia.

(2) Apabila dalarn perencanaan struktur terdapat ketentuan - ketentuan yang belurndan atau tidak tercakup pada ayat I Pasal ini. rnaka dapat digunakan pedornan,standar. ketentuan atau peraturan lain dengan terlebih dahulu mendapatpersetujuan Kepala Daerah.

377

~-~ ¥--

Paragraf 2

Pasal 63

Dalam perencanaan konstruksi untuk penambahan tinglcat bangunan baik sebagianmaupun keseluruhan, serta perencanaan renovasi, perencanaan konstruksi harusdidasarkan pada data keadaan lapal1gan dan diperiksa kekuatal1l1yaterhadap strukturutama secara keseluruhan.

Struktur AtasPasal 64

Dalam perencal1aal1 konstruksi untuk pel1ambahan tinglcat bangul1an baik sebagianmaupun keseluruhal1, perencanaan konstruksi harus didasarkan pada data keadaanlapangan dan diperiksa kekuatannya terhadap struktur utama secara keseluruhan.

Pasal 65

(1) Dalam perencanaan rehabilitasi atau renovasi yang mempengaruhi kekuatanstruktur maka perencanaan kekuatan strukturnya ditinjau kembali dengan

keseluruhan berdasarkan persyaratan struktur yang diatur dalam Peraturan Daerah1m.(2) Apabila kekuatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasa1 ini tidakmemenuhi ketentuan, maka terhadap struktur bangunan hams direncanakanperkuatan dan atau penyesuaian.

Paragraf 5Struktur Bawah

Pasal 66

Pekerjaan untuk tujuan penyelidikan tanah, percobaan beban percobaan pemancangandapat dilakukan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas tentang adanyakegiatan tersebut beserta penggunaan peralatannya, rencana kegiatan penyelidikanyang akan dilakukan dan telah mendapat persetujuan tertulis.

378

I

~---

,I

._~

Bagian KetigaKeamanan Bangunan Terhadap Bahaya Kebakaran

Paragl"af 1Pel"syaratan Keamanan Ruang

Pasal67

(1) Setiap bangunan hams dilengkapi peralatan pencegahan terhadap bahayakebakaran selia penyelamatanjiwa manusia dan lingkungannya, sesuai denganjenis dan penggunaan bangunannya.

(2) Setiap fungsi mangan dan atau penggunaan bangunan yang mempunyai resikobahaya kebakaran tinggi hams diatur penempatannya sehingga apabila terjadi

kebakaran dapat dilokalisir.(3) Ruangan yang mempunyai resiko kebakaran tinggi pada bangunan hams dibatasi

oleh dinding atau lantai yang ketahanan apinya minimal 3jam, dan pada dindingatau lantai tersebut tidak boleh terdapat lubang terbuka, kecuali bukan yangdilindungi.

(4) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini hams dilengkapi denganpengukur panas dan hams dirawat dan atau diawasi, sehingga subu dalam ruangantersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

(5) Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gar turbin atm instalasi pembangkittenaga listrik lainnya ser1amangan penyimpanan gas atau bahan yang mudahmenguap dan terbakar, hams dilindungi dengan sistem pencegahan kebakaranmanual dan atau sistem pemadam otomatis.

Pasal 68

(I) Setiap bangunan sedang dan tinggi hams dilindungi oleh suatu sistem alannotomatis yang sekurang - kurangnya mempunyai :

~ .. .r

a. lonceng atau sirene dan sumber tenaga batere cadangan ;b. alat pengindera ;c. paneel indikator yang dilengkapi dengan :

I. fasilitas kelompok alarm2. sakelar penghubung pemutus arus3. fasilitas penguji batere dengan volt meter dan ampere meter.

. d peralatan bantu lainnya.(2) Setiap alarm kebakaran yang dipasang pada bangunan. harus selalu siap dan

pemasangannya hams sesuai dengan ketentuan yang berlaku(3) Ketentuan jenis alat pengindera yang digunakan hams sesuai dengan penWlIlaan

mang yang akan dilindungi.

379

- ._~ ~ ~

Paragraf 2Persyaratan Tahan Api dan Perlindungan Terhadap Api

Pasal 69

(1) Saranajalan keluar untuk kebakaran harus diupayakan dan direncanakan bebasasap.

(2) Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang lain yangsejenis harus direncakan bebas asap.

Pasal 70

Unsur -unsur interior bangunan gedung yang direncanakan tahan api, hams memenuhiketentuan sesuai dengan standar tahan api yang berlaku.

Pasal 71

(1) Setiap bangunan sedang dan tinggi harus dilindungi oleh suatu sistem hidransesuai dengan persyaratan sebagai berikut :a. Pemasangan hidran harns memenuhi ketentuan dan dipasang sedemikian

rnpa sehingga panjang selang dan pancaran air dapat mencapai danmelindungi seluruh permukaan lantai bangunan ;

b. Setiap pemasangan hidran halaman harns memenuhi persyaratan sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap bangunan harus dilengkapi alat pemadaman api ringan yang memenuhipersyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 72

(I) Pada setiap bangunan permanen. bahan penutup atap harus dibuat dari bahantahan api minimal 1/2 jam. .(2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada a13t 1 pasal ini, han13

diperbolehkan untuk bangunan yang bersifat sementara dan atau diberi lapisantahan api.

Pasal 73

(I) Lebar danjumlah pintu keluar pada setiap fungsi ruang, harus diperhitungkanuntuk dapat menyelamatkan penghuni ruang dalam waktu yang singkat sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

380

- -- ----

..J...

(2) Sarana jalan keluar untuk kebakaran hams bebas dari segala hambatan sertadilengkapi dengan tanda petunjuk jalan keluar yang hams selalu dalam kondisibaik, mudah dilihat dan dibaca.

sPasal 74

r~ (I) Pada dapur dan ruang lain yang sejenis yang mengeluarkan uap atau asap atau

udara panas, harus dipasang sarana untuk mengeluarkan uap atau asapatau udara panas.

(2) Cerobong asap, saluran asap dan pembuangan gas yang mudah terbakar, harusdibuat dari pasangan bata atau bahan lain dengan tingkat keamanan sama.

(3) Ruang tungku dan ketel yang berada didalam bangunan, harus dilindungi dengankonstruksi tahan api minimal 3 jam.

(4) Pintu masuk ke ruang tungku dan ketel tidak boleh dipasang pada tangga lobi,balkon, ruang tunggu atau daerah bebas api.

Pasal 75

(1) Setiap bangunan sedang dan tinggi harus dilengkapi tangga kebakaran.(2) Ketentuan teknis mengenai tangga kebakaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 76

Dinding luar bangunan yang berbatasan dengan garis batas pemilikan tanah hamstahan api minimal 2 jam.

Bagian KeempatInstalasi dan Perlengkapan Bangunan

Paragraf 1Instalasi Listrik

Pasal 77

Sistim instalasi listrik arus kuat dan penempatannya hams mudah diamati, dipelihara,tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan, bagian bangunandan instalasi lain, serta diperhitungkan berdasarkan standar, normalisasi teknik danperaturan lain yang berlaku.

381

-.I..-~--- -,..---

Pasal 78

(I) Beban listrik yang bekerja pada instalasi arus kuat, harus diperhitungkanOOrdasarkanstandar dan atau normalisasi teknik dan peraturan lain yang OOrlaku.

(2) SumOOrdaya utama bangunan hams menggunakan tenaga listrik dari PemsahaanListrik Negara.

(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidakmemungkinkan, sumber daya utama dapat menggunakan sistim pembangkittenaga listrik sendiri, yang penempatannya hams aman dan tidak menimbulkangangguan linglcungan, serta hams mengikuti standar dan atau nonnalisasi teknikdan peraturan lain yang OOrlaku.

(4) Bangunan dan ruang khusus dimana tenaga listriknya tidak boleh putus, hamsmemiliki pembangkit tenaga cadangan yang dayanya dapat memenuhikelangsungan pelayanan pada bangunan dan atau mangan khusus tersebut.

Pasal 79

iI

I

IiI

I

I

I

Ij

Sistem instalasi listrik bangunan tinggi dan bangunan umum hams memiliki dayalistrik damrat, yang mampu melayani kelangsungan pelayanan utama pada bangunanapabila teIjadi gangguan listrik atau teIjadi kebakaran.

Pasal 80

(1) lnstalasi listrik ams yang dipasang, seOOlumdipergunakan hams terlebih dahuludiperiksa dan diuji oleh instansi yang OOrwenang.

(2) Pemeliharaan instalasi ams kuat hams dilaksanakan dan diperiksa secara OOrkalasesuai dengan sifat penggunaan dan keadaan setempat, serta dilaporkan secara

tertulis kepada Kepala Dinas.

Pasal 81

Pada ruang panel hubungan dan atau panel bagi, hams terdapat mang yang cukupuntuk memudahkan pemeriksaan, perbaikan dan pelayanan, serta diOOriventilasicukup.

382

I...........

I

~-

Paragraf 2Instalasi Penangkal Petit-

Pasal 82

Setiap bangunan atau bagian bangunan yang berdasarkan letak, bentuk danpenggunaannya dianggap mudah terkena sambaran petir, hams diberi instalasipenangkal petir serta diperhitungkan berdasarkan standar, normalisasi teknik danPeraturan lain yang berlaku.

Pasal 83

(I) Suatu penangkal petir hams dapat melindungi semua bagian dari bangunantermasuk juga manusia yang ada didalamnya, terhadap bahaya sambaran

petir.(2) Pemasangan instalasi penangkal petir pada bangunan, hams memperhatikan

arsitektur bangunan, tanpa mengurangi nilai perlindungan terhadap sambaranpetir yang efektif.

(3) Terdapat instalasi penangkal petir harus dilakukan pemeriksaan dan pemeliharilansecara berkala.

(4) Setiap perluasan atau penambahan bangunan instalasi penangkal petir, hamsdisesuaikan dengan adanya perubahan tersebut.

Pasal 84

Apabila teIjadi sambaran pada instalasi penangkal petir, hams diadakan pemeriksaandan bagian -bagiannya dan hams segera dilaksanakan perbaikan terhadap bangunanyang mengalami kerusakan.

Paragraf 3. .Instalasl Tata Udara Gedung

Pasal 85

Sistim Tata Udara gedung dan penempatannya hams mudah diamati, dipelihara, tidakmembahayakan, mengganggu dan merngikan lingkungan, bagian bangunan daninstalasi lain, serta diperhitungkan berdasarkan standar, normalisasi teknik danperaturan lain yang berlaku.

383

~-~-, ~ .. ' ~.~

Pasal 86

Uclara segar yang dimasukkan ke dalam sistem tata uclara gedung, harns sesuai dengankebutuhan penghuni dalam ruang yang dikondisikan, serta memperhatikan kebersihanudara.

Pasal 87

(1) Bangunan atau ruang parkir tertutup harus dilengkapi sistem ventilasi mekanisuntuk membuang udara kotor dari dalam, dan minimal 50% volume udararuang harus diambil pada ketinggian maksimal 0,60 m diatas lantai.

(2) Ruang parkir pada ruang bawah tanah (basement) yang terdiri dan lebih satulantai, gas buangan mobil pada setiap lantai tidak boleh mengganggu udarabersih pada lantai lainnya.

Paragraf 4Instalasi Plambing dan Air Buangan

Pasal 88

Sistem plambing dan air buangan dan penempatannya harns mudah diamati,dipelihara, tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan, bagianbangunan dan instalasi lain serta diperhitungkan berdasarkan stanclar, normalisasiteknik dan peraturan lain yang berlaku.

Pasal 89

Pada setiap bangunan hams disediakan sistem air bersih dan air buangan gunamenyalurkan air bersih ke semua alat plambing dan membuang air limbah dari semuaperalatan plambing.

Pasal 90

(1) Perangkap lemak dan minyak harns dipasang pada pipa buangan tempat cuci,lubang drainase lantai, dan alat sanitasi lain yang bisa menyalurkan buanganyang mengandung lemak.(2) Pemeliharaan perangkap lemak harns dilakukan untuk menjamin bekerjanya

alat dengan baik, dan kotoran yang terkumpul hams dikeluarkan secara berkala.

384

-~ -...~-

In

In

is

ra

:ura

1,mSl

LaLa

ra

a.

;

~

Pasal 91

Gedung yang mempunyai alat plambing hams dilengkapi dengan sistem drainase ,untuk menyalurkan air ke saluran umum, sedang apabila tidak terdapat saluran umum,penyaluran air buangan hams dilakukan atas petunjuk instansi yang berwenang.

Pasal 92

Lubang pembuangan dari alat plumbing dan perlengkapan yang digunakan untukpenyimpanan atau pengolahan makanan, minuman, bahan steril atau bahan lainnyahams dilengkapi dengan celah udaha (ventilasi) yang cukup untuk mencegah .

kemullgkinan adanya pencemaran.

Pasal 93

System drainase dilengkapi dengan celah udara (ventilasi) at au vent yangmemungkinkan adanya sirkulasi udara didalam semua pipa.

Pasal 94

Cairan korosif asam alkali yang kuat atau bahan kirnia kuat lainnya yang dapat memsakpipa drainase, pipa air buangan dan celah udara (ventilasi) atau cairan yang dapatmengalirkan uap beracun, hams dibuang ke dalam saluran tersendiri.

Pasal 95

(1) Sumber air bersih pada bangunan hams diperoleh dari sumber air PDAM danapabila sumber air bukan dari PDAM, maka seblum digunakan hams mendapatpersetujuan dari i~stansi yang berwenang.

(2) Air bersih yang dialirkan kealat plambing dan perlengkapan plambing yangdipergunakan untuk umum, memasak, pengolahan makanan, pengalengan ataupembungkusan, pencucian alat makanan dan minuman, alat dapur atau untukkeperluan mmah tangga atau jenis lainnya hams mendapat persetujuan dariinstansi berwenang.

Pasal 96

(1) Sistem pembagian air hams direncanakan dan diatur, sehingga dengan tekanan

385

-~~--.-----..----_._--

air yang minimal, alat plambing dapat OOkerjadengan baik, serta dipelihara untukrnencegah kebocoran.

(2) Apabila tekanan dalam jaringan distribusi air minum kota OOlurnrnernenuhitekanan minimal pada titik pengaliran keluar, rnaka harns dipasang suatu tangkipenyediaan air yang direncanakan dan ditempatkan untuk dapat rnemOOrikantekanan minimal yang disyaratkan.

Pasal 97

Buangan yang mengandung radioaktif harus diamankan sesuai peraturan yang OOrlakudan cara pembuangannya harus mendapat izin khusus dari instansi yang OOIWenang.

Paragraf 5Instalasi Komunikasi Dalarn Gedung

Pasal 98

Sistern instalasi komunikasi telepon dan tata suara gedung dan penempatannya harnsmudah diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak rnengganggu dan merugikanlingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain serta diperhitungkan OOrdasarkanstandar, normalisasi teknik dan peraturan lain yang OOrlaku.

Pasal 99

(1) Saluran masuk system telepon harns memenuhi persyaratan sebagai OOrikut:a. Tempat pemOOrhentian ujung kabel hams terang, tidak ada genangan air,aman dan rnudah dikerjakan ;b. Ukuran saluran masuk minimal 1,50 meter kali 0,80 meter;c. Dekat dengan kaOOlsatu dari kantor telepon dan dekat dengan jalan OOsar.

(2) Penempatan kaOOl telepon yang sejajar dengan kaOOllistrik minimal OOrjarak0,10 meter.

Paragraf 6Instalasi Gas

Pasal 100

Sistem instalasi gas OOserta sumber dan penempatannya harus mudah diamati,dipelihara, tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan, bagianbangunan dan instalasi lain serta diperhitungkan berdasarkan standar, normalisasiteknik dan peraturan lain yang OOrlaku.

386

'.......-.--

,

IIi,

~.u_u

Pasal 101

(I) Instalasi gas harus dilengkapi dengan peralatan khusus ntuk mengetahuikebocoran gas yang secara otomatis mematikan aliran

(2) Instalasi gas beserta kelengkapannya, harus diuji sebelum digunakan dandiperiksa secara berkala oleh instansi yang berwenang.

Pasal 102

Instalasi lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini harus sesuai denganketentuan yang berlaku dan memenuhi segala aspek keamanan, keselamatan terhadapinstalasi itu sendiri, bangunan dan lingkungannya.

BAB IVKETENTUAN PIDANA

Pasal 103

(I) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. diancam pidanakurungan selama -lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak -banyaknyaRp.5.000.000.00 dengan atau tidak dengan merampas/menyita alat -alatyang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran.

(2) Selain sangsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1pasal ini. terhadap pelanggarandimaksud dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau

sebagian.(3) Kepala Daerah menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

BAB VPENYIDIKAN

Pasal 104

(I) Selain Pejabat. penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana. penyidikanatas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah inidapat dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di linglcunganPemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berIaku.

.

387

~ - ~~.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimanadimaksud pada ayat (I) pasal ini berwenang :I. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana :2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan

pemeriksaan ;3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diritersangka ;4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;5. Mengambil sidikjari dan memotret seseorang;6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaantersangka ; .

8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk daripenyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakantindak pidana dan selanjutnya melaIui penyidik, memberitahukan haI tersebutkepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

(3) DaIam melaksanakan tugasya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapandan atau penahanan.

(4) Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:I. Perneriksaan tersangka ~2. Pernasukan rurnah ;3. Perneriksaan benda;4. Pemeriksaan surat ;5. Perneriksaan saksi ;6. Pemeriksaan diternpat kejadianDan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri rnelaIui Penyidik Polri.

BAB VIKETENTUAN LAIN

Pasal 105

(I) Selain ketentuan pidana sebagaimana dirnaksud pada PasaI 104Peraturan Daerahini, KepaIa Daerah berwenang rnengeluarkan perintah untuk rnernbongkar,rnenyegel dan menghentikan dengan segera pekerjaan dan atau penggunaan atausebagian atau seluruh bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan yangbertentangan dengan ketentuan dalarn Peraturan Daerah ini.

388

~_._" -""-----

II

I\I

I

~~~---

I;m

,rtl11

Iut

l11 I

tI1IIjI

Iill I

IIf, I,,

lU I,

Ig I

I

I

na

ale

an

ri

I

-L

(2) Dalam hal dilakukan pembongkaran secara paksa, biaya pembongkarandibebankan kepada pemilik bangunan.

(3) Petunjuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasalini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIIPENGAWASAN

Pasal 106

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara tehnisdan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas.

BAB VIIIKETENTUAN PERALllIAN

Pasal 107

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka selama belum ditetapkan Peraturanpelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap masihberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Hal - hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerall ini ditetapkan denganKeputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yangberlaku.

.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam LembaranDaerah, agar setiap orang dapat mengetallUinya, memerintal1kan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

389

----- ~~-,.~-~----

Diundangkan di BitungPada tanggal23 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

TID

Ir. HUlBERT TARORE, MT

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNGTAHUN 2001 NOMOR 7

390

Disahkan di : BitungPada tanggal: 12 Nopember 2001

WALIKOTA BITUNG

TTD

MILTON KANSIL

I

I

I

It

I

I

"

I

I

\

I

I

I

~...~-~~ -~_,'.~--~-" U -'-------

I

n '---

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNGNOMOR : 7 TAHUN 2001

TENTANGBANGUNAN DALAM WILAYAH KOTA BITUNG

I. PENJELASAN UMUM

Pesatnya perkembangan Kota Bitungakibat adanya pembangunan industri,perdagangan dan jasa yang didukung oleh sarana peIabuhan Iaut yangditingkatkan menjadi Pelabuhan Kontainer, mendesak kota untuk menyediakansarana dan prasarana baik fisik dan non fisik yang memadai. Salah satu saranafisik yang hams tersedia adalah bangunan.Adanya fisik bangunan yang dibangun baik oleh Pemerintah, Swasta danmasyarakat umum dalam menunjang perkembangan kota hams diatur dan ditatadengan baik agar memenuhi syarat keindahan arsitektur lingkungan, arsitekturbangunan, kekuatan struktur bangunan, bebas dari dampak lingkungan, amandan sehat.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan. tugas pemerintahserta dengan memperhatikan perkembangan kota sebagai akibat pertumbuhanpenduduk Kota Bitung diperlukan suatu Peraturan Daerah tentang Bangunandalam Wilayah Kota Bitung yang menjamin keselamatan masyarakat dan gunatercapainya keserasian lingkungan. maka perlu adanya penertiban dan pengaturanatas pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan merobohkan bangunan. Untukmenunjang hal tersebut diatas, diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur danmenata bangunan agar sesuai rencana kota serta memenuhi segala perSYaratanbaik Administrasi, teknis dan didukung oleh ketentuan - ketentuan lain yang.berlaku.

ll. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Pasal 2 sid pasal16Pasall? (ayat I)

cukup jelascukup jelaspenetapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuaiarahan RTRW adalah

-.--- -- ---..-.-- ~-_._--

391

Pasal18 (ayat I)

Pasal 19

Pasal20Pasal 21 (ayat 1)Pasal 22Pasal 23Pasal 24 (ayat 1)Pasal 24 (ayat 2)

Pasal 25'Pasal 26

Pasal 27Pasal 28Pasal 29Pasal30Pasal 31Pasal 32 (ayat 1)

Pasal 33Pasal 34Pasal 35 (ayat 1)

(ayat 2)Pasal36

392

memiliki sertifikat yang sah sebagai Perencana dariinstansi yang OOrwenang.yang dimaIcsud dengan rancangan arsitek adalah OOn-tuk anatomi ; denah, tampak dan potongan yangdisesuaikan dengan kondisi dan karakteristiklingkungan setempat dengan tetap memperhatikankerangka kebijakan pembangunan perkotaan seperti :aspek tata ruang, revitalisasi kawasan, sarana danprasarana perkotaan.cukup jelascukup jelascukup jelascukup jelascukup jelasdiatur dalam Peraturan Daerah tentang IjinPenggunaan Bangunan

. jelasmisalnya penanaman pahon penghijauan pernasanganjaringan listrik, dan lain -laincukup jelascukup jelascukup jelasdiatur dalam rencana detail tata ruang kotacukup jelasAnalisa mengenai dampai lingkungan (Amdal) terdiridari : Analisis Dampak Lingkungan (Andal),Upaya pengelolaan Lingkungan dan Upaya.Pemantauan Lingkungan (UKLIUPL) DokumenAmdal ini dibuat oleh'instansi teknis, sepertiBapedalda, Konsultan Amdalcukup jelascukup jelas

. jaringan transmisi tegangan tinggi dikhawatirkanmenimbulkan radiasi gelombang elektromagnetis yangdianggap OOrbahayabagi kesehatancukup jelasKarakteristik arsitektur adalah ciri bangunan yang adapada suatu lingkungan sehingga sebaiknya perencana

~-" '~---,~" ~-----------

.-..

- -_.~- ,.------

II

I

1

Pasal 37Pasal38 (ayat I)

(ayat 2)Pasal 39 sid 59Pasal 60 (ayat I)

Pasal 61 sid 66Pasal 67

a[l

j

Ii

1

I

I,II

Pasal68Pasal 69Pasal 70

Pasal 71Pasal 72 sid 76Pasa! 77 sid 81Pasal 82 sid 84Pasal 85 sid 87Pasal 88

n

Pasal 89 sid' 94Pasal 95 sid 97Pasal 98 sid 99Pasal lOa sid 109

g

laLa

1 -

bangunan menyesuaikan hasil rancangannya dengankarakteristik lingkungan tersebut.cukup jelasPenetapan Daerah rawan bencana alam beraspekgeologi sudah tercantum dalam RTRW berdasarkanstudi kawasan dan hasil analisis geologi teknik.cukup jelascukup jelasyang dimaksud dengan perhitungan strukturbangunan adalah hasil perhitungan kekuatanbangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan tehnisseperti ; Peraturan Beton Indonesia (pBI), PeraturanMua13n Indonesia (PMI), Peraturan Konstruksi KayuIndonesia dan S13ndarperhitungan lain yang berlaku.cukup jelasperlindungan dan pencegahan bahaya kebakaransecara teknis diatur oleh Dinas Kebakaran Ko13Bitung

. jelascukup jelasstandar 13han api adalah peraturan teknis ten13ngperlindungan dan pencegallan kebakaran.cukup jelascukup jelascukup jelascukup jelascukup jelassistem plambing adalah jaringan pembuangan airlimbahcukup jelascukup jelascukup jelascukup jelas

393

-.- -