1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 10 TAHUN 2007 SERIPERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menghindari kerugian materialdan inmaterial dari bahaya kebakaran, makasetiap bangunan dan kawasan tertentu sertasarana umum harus dilengkapi dengan saranadan alat-alat pemadam kebakaran sebagai salahsatu upaya dalam pencegahan danpenanggulangannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung, kemampuan bangunangedung dalam mencegah dan menanggulangibahaya kebakaran merupakan persyaratankeselamatan bangunan gedung;

2

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a danhuruf b, maka dipandang perlu membentukPeraturan Daerah tentang Pencegahan danPenanggulangan Bahaya Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentangPembentukan Kabupaten Purwakarta danKabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten danlingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun1968 Nomor 31,TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor76, TLNRI Nomor 3209 );

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2002Nomor 134, TLNRI Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRITahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493)yang telah ditetapkan dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor108, TLNRI Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (LNRITahun 2005 Nomor 83, TLNRI Nomor 4532);

3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsidan Pemerintah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor6 Tahun 2000 tentang Penyidik PegawaiNegeri Sipil;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor08 Tahun 2004 tentang Pembentukan DinasDaerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor12 Tahun 2004 tentang Pembentukan UnitPelaksana Teknis Dinas Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor3 Tahun 2005 tentang Tata Cara PembentukanPeraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHANDAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

4

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menanganiPenanggulangan Kebakaran.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidangPenanggulangan Kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturanperundang-undangan yang berlaku.

6. Peraturan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai hak

atau kewenangan untuk mengambil tindakan / kebijaksanaandalam hal penanggulangan kebakaran.

8. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukankebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manualdan atau alarm kebakaran otomatis;

9. Hidran adalah hidran kebakaran yang dipergunakan untukmemadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidranhalaman atau hidran gedung.

10. Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu sistem pemancar airyang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruanganmencapai suhu tertentu.

11. Sistem pemadam khusus adalah suatu system pemadam yangditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkankebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahanpemadam jenis busa, gas dan atau jenis kimia kering.

5

12. Rekomendasi adalah petunjuk teknik Pemasangan Alat-alatProteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun ataudisediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untukmemenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangankebakaran pada bangunan.

13. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikanisyarat/ tanda pada saat awal terjadinya kebakaran.

14. Alat Pemadam kebakaran adalah alat benda yang dapatdipergunakan untuk memadamkan kebakaran.

15. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerahyang dipasang pada alat-alat pencegah dan pemadam kebakaranyang menunjukan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuaidengan fungsinya.

16. Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggiandari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggianmaksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat)lantai.

17. Bangunan Menengah adalah bangunan yang mempunyaiketinggian 14 lebih (empat belas) meter dari permukaan tanahatau lantai dasar dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter ataumaksimum 8 (delapan) lantai.

18. Bangunan Tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggiandari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter ataulebih dari 8 (delapan) lantai.

19. Bangunan Pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakaiuntuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasukpergudangan.

20. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yangperuntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja ataupertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.

21. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannyalayak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dariperumahan dalam komplek perkampungan, perumahansederhana dan perumahan lainnya.

6

22. Bangunan Campuran adalah bangunan yang peruntukannyamerupakan campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut padaangka 25, 26.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkatSKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlahretribusi yang terutang.

BAB IIPENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

Setiap penduduk wajib berupaya aktif melakukan pencegahan danpenanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentinganpribadi maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 3

(1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus bisaterjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalanlingkungan yang bisa didatangi mobil kebakaran.

(2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harusdilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoar kebakaran danlingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 (seratus)meter dari jalan lingkungan harus dilengkapi hidran tersendiri.

(3) Hidran kota atau halaman harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut :

a. masing - masing hidran berkapasitas minimum 1000 (seribu)liter/ menit.

b. tekanan dimulut hidran minimum 2 (dua) kg/cm2.c. maksimal jarak antara hidran 200 (dua ratus ) meter.

(4) Sumur gali atau reservoar kebakaran harus memenuhi ketentuansebagai berikut;a. tersedia saat sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu ) liter

air;

7

b. sekeliling sumur gali atau reservoar diperkeras supaya mudahdicapai mobil pemadam kebakaran;

(5) Setiap lingkungan bangunan, khususnya perumahan harusdilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakaisetiap saat untuk keperluan pencegahan bahaya kebakaran.

(6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal danatau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruanggerak unit mobil pemadam kebakaran.

Pasal 4

(1) Penggunaan alat peralatan instalasi yang menggunakan bahanbakar gas harus memenuhi persyaratan keselamatan dankeamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku.

(2) Penempatan instalasi gas beserta sumber gas harus aman darisumber api dan atau sumber panas.

(3) Persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari-hariharus dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Sumber daya listrik diperoleh dari sumber utama perusahaanlistrik negara dan atau generator, sumber lainnya sesuai denganperaturan perundang-undangan.

(2) Alat dan kelengkapan instalasi listrik yang dipergunakan padabangunan dan cara pemasangannya harus memenuhi PeraturanUmum Instalasi Listrik (PUIL).

(3) Panel induk instalasi harus dilengkapi dengan pemutus tenagahubungan singkat ke tanah.

(4) Pembangkit listrik darurat harus dilengkapi dengan pengalihtenaga otomatis.

8

(5) Setiap instalasi listrik dan perlengkapan bangunan sertaperalatannya harus dirawat, diperiksa dan diteliti secara berkalaoleh penanggungjawab bangunan.

Pasal 6

(1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yangberasal dari sambaran petir, maka pada bangunan gedung rawanminimal atau sama dengan ketinggian 8 meter, bangunanmenengah dan bangunan tinggi harus dilengkapi penangkal petir.

(2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasipenangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana yangtercantum dalam Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir(PUIPP).

Pasal 7

Pemanfaatan air hidran kota yang diperuntukan bagi pemadamkebakaran harus seizin Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

(1) Cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya harusmemenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap tempat yang berisi bahan berbahaya baik yang bergerakmaupun tidak bergerak, harus dipasang etiket yang menyebutkansifat dan tingkat bahayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan berbahaya harussenantiasa mendapat pengawasan.

Pasal 9

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumahperawatan dan perkantoran, tidak diperkenankan adanyabangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usahayang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.

9

Pasal 10

(1) Ruang pengasap dan atau pengering harus dibuat dari beton dansekurang-kurangnya dari tembok atau yang sejenis, serta harusdilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu.

(2) Ruang pengasap dan atau pengering serta alat pengukur panassebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dirawat dandiawasi, sehingga suhu didalam ruangan tersebut tidak melebihibatas maksimal yang telah ditentukan.

Pasal 11

(1) Ruang cuci kering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis, serta harus dilengkapidengan alat pengukur panas yang dipergunakan untuk itu.

(2) Barang atau benda yang akan dikeringkan dan dibersihkan harusdibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut dandiatur secara rapi.

Pasal 12

(1) Setiap perusahaan kayu harus mengatur persediaan bahanusahanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usaha,untuk memudahkan pemadaman apabila terjadi kebakaran.

(2) Sisa serutan dan serbuk gergaji setiap saat harus dibersihkan dandikeluarkan dari tempat usaha.

Pasal 13

Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dandiperkirakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungidengan alat pemadam api ringan yang dapat dijinjing.

10

Pasal 14

(1) Ukuran minimal, jarak tempuh maksimum untuk mengambil,cakupan luas lantai maksimal dari penggunaan alat pemadamkelas A untuk klasifikasi bahaya tertentu harus mengacu kepadatabel sebagai berikut :

No. URAIAN BAHAYARINGAN

BAHAYASEDANG

BAHAYATINGGI

1. Rating minimum alatpemadam tunggal

2 A 6 – A 10 A

2. Luas lantai maksimumper unit rating

200 m² 100 m² 100 m²

3. Luas lantai maksimumper unit alat pemadam

1045 m² 1045 m² 1045 m²

4. Jarak tempuhmaksimum untukmeraih alat pemadam

25 m² 20 m² 15 m²

(2) Bilamana luas lantai bangunan lebih kecil dari yang ditentukansebagaimana dimaksudkan ayat (1), minimal satu buah alatpemadam pada ukuran minimum harus disediakan.

(3) Ukuran minimal dan penempatan alat pemadam Kelas B harusmemenuhi ketentuan sebagai berikut :

No. JenisBahaya

Rating DasarMinimum Alat

Pemadam

Jarak TempuhMaksimum menujuAlat Pemadam (M)

1. Ringan 5-B10-B

2025

2. Sedang 10 B20 B

1520

3. Tinggi 40 B80 B

1015

11

BAB IIIPROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 15

(1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakanharus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati ataupejabat yang ditunjuk.

(2) Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjukpenggunaan yang memuat urutan singkat dan jelas tentangpenggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudahdilihat dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih sehinggadapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas.

Pasal 16

Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakanuntuk pencegahan dan pemadaman, harus disesuaikan denganklasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

Pasal 17

(1) Kecuali ditetapkan lain, air harus digunakan sebagai bahanpemadam pokok pada setiap kebakaran.

(2) Alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkanpada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas,sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang padasaat diperlukan.

(3) Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan, pemasangan danpemberian tanda-tandanya harus disesuaikan dengan ketentuanyang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Setiap alat pemadam api ringan harus siap pakai sesuai denganketentuan yang berlaku.

12

(5) Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalampenggunaanya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yangmembahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

Pasal 18

Pemasangan alat pemadam api ringan ditentukan sebagai berikut :a. dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam

lemari kaca dapat dipergunakan dengan mudah pada saatdiperlukan;

b. dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas beradapada ketinggian 120 (seratus dua puluh) cm dari permukaanlantai, kecuali untuk jenis CO2 dan bubuk kimia keringpenempatannya minimum 15 (lima belas) cm dari permukaanlantai;

c. tidak diperbolehkan dipasang didalam ruangan yang mempunyaisuhu lebih dari 490 C (empat puluh sembilan) derajat Celcius dandibawah 4 derajat Celcius.

Pasal 19

(1) Instalasi Hidran gedung dan atau hidran halaman harusmemenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Instalasi tersebut pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi siappakai.

Pasal 20

(1) Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuaidengan ketentuan yang berlaku dan selalu dalam kondisi baikserta siap pakai.

(2) Jenis alat pengindera yang digunakan harus disesuaikan dengansifat penggunaan ruangannya.

13

Pasal 21

Pemasangan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasiketahanan api bangunan, jenis penggunaan bangunan, jumlah lantaidan jumlah luas minimum perlantai.

Pasal 22

(1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungidengan instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatisatau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya.

(2) Instalasi pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaranotomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api Thermatic, harusdihubungkan dengan instalasi pemadam kebakaran otomatissehingga memberikan isyarat alarm dan menunjukan tempat asalkebakaran pada panel penunjuknya.

(3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan katubpemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, makaalarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan denganSKPD.

Pasal 23

Penggunaan ruang atau bagian bangunan yang mempunyai ancamanbahaya kebakaran tinggi harus mendapat perlindungan baik dariketahanan api struktur termasuk dindingnya, maupun kelengkapaninstalasi proteksi kebakaran.

BAB IVPENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN

Bagian PertamaBangunan Rendah

Paragrap 1Bangunan Pabrik dan atau Gudang

14

Pasal 24

(1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadamapi ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan denganklasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.

(2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaranringan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yangberdaya padam minimum 2A, 5B-10B dan ditempatkan padatempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 25 meter.

(3) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedangharus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdayapadam minimum 2A, 10B -20B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 20 meter.

(4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harusdilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padamminimum 20A, 40B-80B dan ditempatkan pada tempat-tempatyang jarak jangkauannya maksimum 15 meter.

Pasal 25

(1) Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagai manadimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ,(3) dan (4) harus dilindungipula dengan unit Hidran kebakaran dengan ketentuan bahwaPanjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkauseluruh ruangan yang dilindungi.

(2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaranringan yang mempunyai luas lantai minimum 1000 (seribu) m2dan maksimum 200 (dua ratus) m2 harus dipasang minimum 2titik hidran, setiap penambahan luas max. 1000 (seribu) m2 harusditambah minimum 1 (satu) titik hidran.

(3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaransedang yang mempunyai luas lantai Minimal 800 (delapanratus)m2 dan maksimal 1600 (seribu enam ratus)m2 harusdipasang minimal 2 titik hidran, setiap penambahan luas lantaimaksimal 800(delapan ratus) m2 harus ditambah minimum 1 titikhidran.

15

(4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakarantinggi yang mempunyai luas lantai Minimal 600 (enam ratus)m2dan maksimal 1200 (seribu dua ratus)m2 harus dipasang minimal2 titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimal 600 (enamratus)m2 harus ditambah minimum 1 titik hidran.

Pasal 26

Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinyamenggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkanbahaya kebakaran harus dilindungi dengan sistem alarm sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Setiap tempat parkir yang tertutup harus dilindungi dari bahayakebakaran dengan alat pemadam api ringan dari jenis gas ataujenis kimia kering serba guna atau dilindungi dengan sistempemadam otomatis.

(2) Setiap pelataran parkir terbuka yang luasnya tidak lebih dari 300m2 harus ditempatkan minimum 2 alat pemadam api ringan jenisgas atau jenis kimia kering serba guna, yang berukuran minimum2A, 10B – 20B dipasang di tempat yang lebih mudah dilihat danmudah diambil untuk digunakan.

(3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 m2 seperti tersebutpada ayat (2) harus ditambah dengan sebuah alat pemadam api.

16

Paragrap 2Bangunan Umum dan atau Perdagangan

Pasal 28

(1) Setiap bangunan umum/ tempat pertemuan, tempat hiburan,perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilindungidari ancaman kebakaran dengan alat pemadam ringan yangberdaya padam minimal 2A, 2B - 5B dan ditempatkan denganjarak jangkau maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiaptempat.

(2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan dapatdilengkapi alat pemadam api ringan yang berdaya padamminimum 2A, 2B – 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkaumaksimum 25 (dua puluh lima)meter dari setiap tempat untukmenghindari ancaman bahaya kebakaran.

(3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dariancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringanyang berdaya padam minimum 3 A, 5 B – 10 B dan ditempatkandengan jarak jangkau maksimum 20 (dua Puluh) meter dari setiaptempat.

Pasal 29

(1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdaganganselain memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 28 harusdilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuanpanjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkauseluruh ruangan yang dilindungi.

(2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan,perhotelan, tempat perawatan, perkantoran dan pertokoan/pasaruntuk setiap 800 (delapan ratus)meter harus dipasang minimum 1titik hidran.

17

(3) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan untuksetiap 100 (seratus) meter harus dipasang minimum 1 titik hidran.

Pasal 30

Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan alatpemadam api jenis kimia serba guna dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 31

Setiap pool kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaransesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragrap 3Bangunan Perumahan

Pasal 32

Bangunan Perumahan atau dalam diluar lingkungan perkampunganharus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alatpemadam api ditempatkan pada setiap rukun warga (RW) yangbersangkutan.

Pasal 33

Bangunan perumahan yang sekurang-kurangnya mempunyai 4(empat) lantai harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.

18

Pasal 34

(1) Ruang instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik,dapur umum, tempat menyimpan bahan bakar, cairan yangmudah terbakar, atau yang sejenisnya harus mendapatperlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran yangberupa instalasi pemadam kebakaran otomatis dan alat pemadamkebakaran berukuran besar.

(2) Ruangan pembangkit tenaga listrik atau yang sejenisnya tersebutpada ayat (1), harus ditempatkan tersendiri sesuai denganketentuan yang berlaku.

Pasal 35

(1) Setiap RT di lingkungan perumahan harus menyediakan sebuahalat pemadam api ringan yang mempunyai daya padam minimum2 A, 5 B dan harus disediakan ditempat yang mudah terlihat dandigunakan.

(2) Pengawasan teknis dan administrasi dari alat tersebut pada ayat(1) dipertanggung jawabkan kepada lurah setempat.

(3) Disamping ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2), setiaplingkungan Rukun Warga (RW) yang rawan kebakaran minimalharus dilengkapi dengan sebuah pompa kebakaran mudahdijinjing dan tangki air/ penampung air atau hidran kebakaranyang tanggung jawab penyediaanya dibebankan kepadapemerintah daerah, sedangkan tanggungjawab penggunaan danperawatannya diserahkan kepada lurah yang bersangkutan.

(4) Pengawasan teknis dan administrasi pompa kebakaransebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh SKPD.

(5) Setiap kompleks perumahan perkampungan harus menyediakanpasir, karung, ember, persediaan air seperlunya dan perlengkapanpemadam lainnya yang ditempatkan disuatu tempat sehinggamudah digunakan.

19

(6) Perlengkapan pemadam dimaksud pada ayat (5) harus selaluberada dalam keadaan baik dan sewaktu-waktu siap untukdigunakan.

Paragrap 4Bangunan Campuran

Pasal 36

(1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuanpencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsibagian bangunan yang bersangkutan.

(2) Pengecualian terhadap ayat (1) apabila pada bagian bangunanyang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebihberat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinyadisesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berattersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragrap 5Bangunan Menengah

Pasal 37

(1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi dari ancamanbahaya kebakaran dengan sistem pemercik otomatis.

(2) Sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang tidakmenggunakan sistem pemercik otomatis harus dilengkapi dengandetector yang dihubungkan dengan sistem pemercik otomatis ituyang ada dalam bangunan.

(3) Pada tempat-tempat tertentu dalam bangunan yang diharuskandilindungi oleh sistem tabir air (water curtain), pemasangan tabirair harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

20

Pasal 38

(1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistemhidran.

(2) Pemasangan hidran harus sedemikian rupa agar dengan panjangslang dan pancaran air seluruh permukaan lantai di dalambangunan dapat dicapai dan dilindungi.

(3) Hidran Ketika digunakan harus dapat memancarkan air dengantekanan kerja konstan.

Pasal 39

Setiap tempat pada bangunan menegah harus dilindungi dengan alatpemadam api ringan yang berkemampuan daya padam, jumlah danpenempatannya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 40

(1) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 15(lima belas) meter harus dipasang sistem hidran darurat yang siapuntuk digunakan.

(2) Pemasangan hidran harus sejalan dengan tahap pembangunandan selalu siap digunakan pada lantai minimum 2 (dua) tingkatdibawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.

(3) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan izinpenggunannya telah dikelurkan oleh yang berwenang walaupunbangunan belum selesai keseluruhannya.

Pasal 41

(1) Setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan ataualat pengangkat mekanik dan atau escalator yang harus dipasangssuai dengan ketentuan yang berlaku.

21

(2) Untuk tugas penanggulangan kebakaran paling sedikit sebuah liftharus dapat berfungsi sebagai lift kebakaran sehingga setiaplantai atau tingkat bangunan dapat dilayani oleh minimum sebuahlift kebakaran yang dilindungi dengan dinding ruang luncur tahanapi minimum 2 (dua) jam.

(3) Lift sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyaisakelar kebakaran (fire switch) jenis tombol tekan yangditempatkan di lantai dasar dekat pintu lift dan memenuhiketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

(4) Pintu penutup ruang luncur atau kendaraan lift harus tahan apiminimum 1 (satu) jam dan harus kedap asap.

(5) Bagian dalam termasuk hiasan dalam kendaraan lift harus dibuatdari bahan yang tidak mudah terbakar, sedangkan lapisan terakhirharus tahan api.

(6) Bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibuat ataudilapis dengan bahan yang tidak mudah terbakar, sedangkanlapisan terakhir harus tahan api.

Pasal 42

(1) instalasi telepon darurat, minimal satu pesawat harus dipasangpada setiap lantai dan kendaraan lift kebakaran apabila systemtelepon biasa dan peralatan rusak/terputus system telepondarurat tetap bekerja.

(2) Selain menggunakan system telepon darurat system tata suarayang terpusat harus pula dipasang untuk keperluan penyampaianpengumuman dan instruksi.

Pasal 43

(1) Semua kabel listrik untuk lift kebakaran, alat pencegah danpemadam kebakaran lainnya harus sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

22

(2) Sumber aliran listrik tersendiri harus disediakan untukmenjalankan lift kebakaran ataupun peralatan lainnya yangdigunakan untuk pencegahan dan pemadaman, apabila sumberaliran listrik utama terputus.

(3) Pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai sumber alirantersendiri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehinggadapat menjamin lift kebakaran maupun alat pencegahan danpemadaman lainnya bekerja dengan sebaik-baiknya.

(4) Sumber aliran listrik tersendiri beserta panelnya harus dapatmengalirkan arus listrik ke lift kebakaran, pemberian tekananudara pada tangga kebakaran, pompa hidran, pemercik danpenghisap asap.

(5) Lampu penerang pada tangga, bordes, jalan penghubung danlainnya harus dihubungkan dengan 2 sumber aliran listrik yangberbeda, sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidakdapat bekerja, secara otomatis sumber yang lain dapat bekerja.

Pasal 44

(1) Sumber listrik batere dengan alat pemindah otomatis harusdipasang guna penerangan darurat di tangga, bordes, jalanpenghubung dan lainnya, yang akan menyala secara otomatisapabila aliran listrik utama terputus.

(2) Penerus (relay) pemindah aliran listrik otomatis yang dipasanguntuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusditempatkan pada peralatan sumber listrik batere yang melayaniatau memberi atau memberi aliran kepada lampu-lampupenerangan tersebut.

(3) Lampu tanda keluar yang diapasang harus berhubungan denganaliran batere yang bekerja secara otomatis dalam keadaandarurat.

23

Paragrap 6Bangunan Tinggi

Pasal 45

(1) Terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagaimanapengaturan untuk gedung menengah.

(2) Setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan systempemercik otomatis secara penuh.

(3) Tangga kebakaran pada bangunan tinggi harus dari tipe yangkedap asap.

(4) Pada atap teratas bangunan harus disediakan fasilitaspenyelamatan jiwa dalam keadaan darurat.

(5) Bupati dapat mewajibkan pada bangunan tertentu untukmenyediakan landasan helikopter pada bagian teratas bangunan.

BAB VPEMERIKSAAN DAN PERIZINAN

Pasal 46

(1) Setiap gambar dan data teknis perencanaaan instalasi proteksikebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harusterlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabatyang ditunjuk.

(2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran danatau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapatpersetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelahdiadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.

(3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ternyata masih banyak terdapat ketentuan yang belum dipenuhi,Bupati dapat memerintahkan untuk menunda atau melarangpenggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinyapersyaratan.

24

Pasal 47

(1) Bupati dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaanpembangunan dalam hubungannya dengan persyaratanpencegahan bahaya kebakaran.

(2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ialah pemeriksaan ketentuanpencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah,menengah dan tinggi serta ketentuan penyediaan alat pemadamkebakaran selama pembangunan sedang dilaksanakan.

(3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdapat hal–hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup,Bupati dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian danpengujian.

Pasal 48

(1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasiproteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus diperiksasecara berkala tentang kelengkapan dan kesiapan saranapenanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangankebakaran.

(2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telahmemenuhi persyaratan harus mendapat tanda stiker klasifikasitingkat bahaya dan sertifikat layak pakai yang dikeluarkan olehBupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belummemenuhi persyaratan, harus tetap mendapat Stiker klasifikasitingkat bahaya dan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemeriksaanserta Rekomendasi perbaikannya yang dikeluarkan oleh Bupatiatau pejabat yang ditunjuk.

25

(4) Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat(2) , harus dipasang pada bagian dinding dekat pintu masukutama pada ketinggian 2 meter dari permukaan tanah /lantai agarmudah dilihat.

(5) Sertifikat layak pakai harus dilengkapi dengan daftar kelengkapandan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan saranapeneyelamatan jiwa yang telah ada.

(6) Apabila dipandang perlu Bupati dapat melarang penggunaanbangunan yang belum memenuhi persyaratan dan ataumengandung ancaman bahaya kebakaran tinggi.

Pasal 49

(1) Potensi ancaman bahaya kebakan yang ada disuatu bangunan,alat pencegah dan pemadaman kebakarannya harus diperiksasecara berkala.

(2) Setiap pemilik atau pemakai alat pencegah dan pemadamkebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajibmemberikan dan membantu kelancaran terlaksanannyapemeriksaan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanoleh Petugas Pemadam Kebakaran yang harus dilengkapi dengansurat tugas dan memakai tanda pengenal khusus yang jelas padawaktu melaksanakan tugasnya.

(4) Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhipersyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segeradiisi, diganti dan atau diperbaiki sehingga selalu berada dalamkeadaan siap pakai.

(5) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menentukan diperolehnya sertifikat layak pakai untuk waktutertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

26

Pasal 50

(1) Pemilik, pengelola dan atau penanggungjawab bangunansepenuhnya bertanggungjawab atas kelengkapan, kelaikanseluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai denganklasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan perbaikan danpenggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yangtercantum dalam peraturan daerah.

(2) Segala biaya yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaangedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dan pasal 49menjadi beban pemilik, pengelola dan atau penanggung jawabgedung.

Pasal 51

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapatmemasuki dengan leluasa dan tanpa membayar dimana diadakanpertunjukan, keramaian umum, pertemuan atau kegiatan lainnya.

(2) Penyelenggara pertunjukan atau pertemuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tindakan yangdiperintahkan oleh petugas. untuk kepentingan pencegahanbahaya kebakaran baik sebelum, selama dan sesudahberlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

Pasal 52

(1) Setiap perorangan dan atau badan usaha yang melaksanakanpemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapatizin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Setiap badan usaha yang memasang, mendistribusikan,memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegahdan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus mendapatizin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku 3 tahundan dapat diperpanjang atau diperbaharui.

27

(4) Pemegang izin harus membuat laporan terulis kepada Bupati ataupejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (2) .

BAB VIKEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 53

(1) Setiap penduduk yang berada didaerah kebakaran, yangmengetahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktifmengadakan usaha pemadam kebakaran, baik untuk kepentinganpribadi maupun kepentingan umum.

(2) Barang siapa yang berada didaerah kebakaran dan mengetahuiadanya kebakaran wajib segera melaporkannya kepada pemadamkebakaran dan atau instansi lain yang terdekat.

(3) Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telahmenerima laporan terjadinya suatu kebakaran wajibmelaporkannya kepada Pemadam Kebakaran.

Pasal 54

(1) Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harusdiutamakan daripada penyelamatan harta benda.

(2) Untuk menanggulangi harta benda akibat kebakaran setiappemilik atau penanggungjawab bangunan wajib mengikutiprogram jaminan penanggulangan resiko kebakaran.

(3) Pelaksanaan atas penyelenggaraan program jaminanpenanggulangan resiko kebakaran ditetapkan oleh Bupati.

28

Pasal 55

(1) Sebelum petugas Pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinyakebakaran, komandan Barisan Sukarela Kebakaran ataupenanggungjawab tempat tersebut atau kepala wilayah setempatatau anggota polisi yang tertinggi pangkatnya yang hadirberwenang dan bertanggungjawab mengambil tindakan dalamrangka tugas pemadaman.

(2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinyakebakaran, demi kepentingan keselamatan dan pengamanansetempat, dilarang bagi setiap orang berada didaerah bahayakebakaran kecuali para petugas.

(3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinyakebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang dantanggungjawab beralih kepada pimpinan petugas pemadamkebakaran.

(4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas kebakaransebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera menyerahkankembali wewenang dan tanggungjawab tempat tersebut, kecualiditentukan lain oleh Bupati.

(5) Sebelum pimpinan petugas Pemadam kebakaran menyerahkankembali wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksudpada ayat (4) , harus diadakan penyelidikan pendahuluan baikoleh pihak kepolisian maupun oleh petugas pemadam kebakaran.

(6) Penyelidikan pendahuluan dilakukan oleh pihak Kepolisian untukkepentingan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan peraturanyang berlaku.

(7) Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran,Kepala Pemadam kebakaran berwenang atau dapat melakukanpemeriksaan penyebab kebakaran.

(8) Setelah pimpinan petugas Pemadam kebakaran menyerahkankembali wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksudpada ayat (4) yang bersangkutan harus segera membuat laporantertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungandengan kebakaran tersebut kepada kepala Pemadam Kebakaran.

29

Pasal 56

(1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada didaerahkebakaran diharuskan mentaati petunjuk dan atau perintah yangdiberikan oleh para petugas.

(2) Hal-hal yang terjadi didaerah kebakaran yang disebabkan karenatidak dipatuhi petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dariyang bersangkutan.

(3) Dilarang memindahkan atau membawa barang-barang keluar daridaerah kebakaran tanpa izin petugas.

Pasal 57

(1) Pemilik atau penghuni bangunan atau pemilik pekaranganberkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas , baikdiminta maupun tidak untuk kepentingan pemadaman kebakaran.

(2) Pemilik atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban pulamenghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi ataumenghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.

Pasal 58

Pemilik atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan wajibmengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demiterlaksananya tugas pemadaman guna mencegah, menjalarnyakebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, baik didalammaupun dipekarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

Pasal 59

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barangdapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan ataubahaya kebakaran, pemilik dan atau penghuni bangunan dan barangtersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatanterlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh petugas pemadamkebakaran atau Polisi tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

30

Pasal 60

(1) Wewenang dan tanggungjawab tentang penutupan daerahkebakaran dan jalan umum berada ditangan pimpinan petugasPemadam Kebakaran dan atau pimpinan petugas polisi kecualiditentukan lain oleh Bupati.

(2) Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilaporkankepada Bupati.

BAB VIIPEMBINAAN

Pasal 61

(1) Di Daerah harus dilaksanakan program latihan pencegahan danpemadaman kebakaran secara berkala, teratur dan terus meneruskecuali ditentukan oleh Bupati.

(2) Di Daerah dalam rangka pembinaan partisipasi masyarakatdibentuk Barisan Sukarela Kebakaran daerah kabupatenPurwakarta. yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan olehBupati.

(3) Untuk bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungandan bangunan perumahan sederhana harus ditunjuk danditetapkan oleh seorang pimpinan atau komandan Balakar yangbertanggungjawab atas pembentukan kesatuan balakar yanglingkungan masing-masung dan pelaksanaan program lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

(4) Untuk bangunan rumah susun yang kapasitas penghuninya lebihdari 50 orang dan bangunan pabrik serta bangunan umum danperdagangan yang kapasitas penghuninya lebih dari 30 orangharus ditunjuk dan ditetapkan Kepala dan Wakil kepalaKeselamatan kebakaran Gedung yang harus bertanggungjawabatas pelaksanaan manajemen sistem pengamanan kebakaransetempat.

31

(5) Kepala dan Wakil kepala Keselamatan kebakaran Gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhipersyaratan baik jasmani maupun rohaninya, keterampilan danpengetahuan penggulangan kebakaran serta dinyatakan telahlulus ujian yang diadakan oleh Bupati.

Pasal 62

Manajemen sistem pengamanan kebakaran Gedung dibawahkoordinasi Pengendali Operasional Pemadam Kebakaran, yang harusmelaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:a. menyusun rencana strategi sistem pengamanan kebakaran

termasuk Protap Evakuasi;b. mengadakan latihan pengamanan kebakaran dan evakuasi secara

berkala minimal sekali setahun.c. memeriksa dan pemeliharaan perangkat pencegahan dan

penanggulangan kebakaran.d. memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan-bahan

yang mudah terbakar atau yang mudah meledak.e. mengevakuasi penghuni atau pemakai bangunan dan harta benda

pada waktu terjadi kebakaran.

BAB VIIIPELARANGAN MELAKUKAN PERBUATAN

YANG DIPERKIRAKAN AKAN MENIMBULKAN KEBAKARAN

Pasal 63

(1) Dilarang tanpa izin Pemerintah Daerah menyimpan bahanberbahaya di dalam area penyimpanan terbuka maupun gudangtertutup, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diperkirakandengan mudah akan menimbulkan bahaya kebakaran.

(2) Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudahmenimbulkan kebakaran tanpa pengawasan.

32

Pasal 64

(1) Dilarang menggunakan dan menambah kapasitas alat pembangkittenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapatmenimbulkan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudahterbakar, kecuali di tempat yang telah ditetapkan PemerintahDaerah.

(3) Dilarang membakar sisa serutan, serbuk gergaji dan kotoranlainnya ditempat usaha kecil yang sudah diperkirakan akanmenimbulkan bahaya kebakaran.

Pasal 65

(1) Dilarang tanpa izin Pemerintah Daerah untuk mengerjakanpengelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit danatau listrik.

(2) Dilarang tanpa izin Pemerintah Daerah untuk membuat gas karbitdan atau cat dari berbagai jenis, serta menyimpan dan ataumenggunakan las karbit dan atau listrik.

(3) Dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaanbasah menimbulkan gas mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kgatau lebih, kecuali apabila tempat penyimpanan kering dan kedapair, serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempatpenyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinyaharus tetap kering.

Pasal 66

Dilarang Merokok bagi setiap orang yang berada dalam ruang yangmudah terbakar atau pertunjukan dan ruang pemutaran film gambarhidup (ruang proyektor) yang menurut perkiraan dapat menimbulkanbahaya kebakaran

33

Pasal 67

(1) Dilarang bagi yang tidak berkepentingan memasuki suatubangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempatyang oleh pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjukdinyatakan mudah menimbulkan kebakaran.

(2) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdiberi tanda “DILARANG MASUK” DAN ATAU “DILARANGMEROKOK”.

(3) Penanggungjawab bangunan atau bagian dari suatu bangunanAtau suatu tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan (2), harus bertanggung jawab atasterpasangnya tanda tersebut.

Pasal 68

(1) Setiap pemilik kendaraan bermotor dilarang membiarkan tempatbahan bakarnya dalam keadaan terbuka sehingga dapatmenimbulkan bahaya kebakaran.

(2) Setiap kendaraan yang mengangkut bahan bakar, bahan peledakdan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar dilarang beradatempat pengangkutan dalam keadaan terbuka sehingga dapatmenimbulkan kebakaran.

(3) Setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada (2) harusmenyediakan alat pemadam api ringan dengan ukuran dan jenisyang sesuai dengan ancaman bahayanya.

(4) Pada setiap kendaraan angkutan penumpang umum dan barangharus tersedia minimum sebuah alat pemadam api ringan yangberdaya padam minimum 2A, 5B-10B.

BAB IXPENYIDIKAN

Pasal 69

34

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan PemerintahDaerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindakpidana terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agarketerangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, sertamelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

c. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedangberlangsung dan memeriksa identitas orang dan ataudokumen yang dibawa yang ada kaitannya.

d. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk daripenyidik umum;

e. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikankepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum AcaraPidana.

BAB XKETENTUAN PIDANA

Pasal 70

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 47, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal67, Pasal 68, dan Pasal 69 dipidana dengan pidana kurunganpaling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

35

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

BAB XIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanAgar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakartapada tanggal 3 September 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASSANDiundangkan di Purwakartapada tanggal 3 September 2007

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN PURWAKARTA,

DUDUNG B SUPARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007NOMOR 10 SERI