LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN...

2

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

KEPALA SEKOLAH (LPPKS)

Jl. Parangkusumo No.51

Purwosari

Surakarta – Jawa Tengah

Jawa Tengah 57147 Telp & Fax (0271) 716657 e-mail : [email protected]

mailto:[email protected]

i

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syarat-syarat dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Seperti yang telah dijelaskan pada Panduan Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah, proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.

Secara garis besar telah dijelaskan pada panduan tersebut bagaimana proses diklat harus dilaksanakan. Namun, karena proses ini melibatkan banyak pihak dan membutuhkan banyak sarana pendukung, diperlukan sebuah petunjuk operasional yang praktis dan rinci agar semua pihak yang terlibat bisa melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya secara proporsional dan profesional. Untuk itu dibuatkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah.

Selain itu, proses diklat mencakup beberapa kegiatan pendukung yang sangat teknis dan membutuhkan petunjuk yang lugas dan tidak ambigu, serta format-format yang harus diisi oleh pelaksana di lapangan. Oleh sebab itu, petunjuk pelaksanaan ini dilengkapi dengan beberapa petunjuk teknis sebagai berikut:

1. Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Diklat Calon KSM 2. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 1 3. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan On-the-Job Learning 4. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 2 5. Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan ini. Masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan.

Surakarta, April 2011 Kepala,

Prof. Dr. Siswandari, M.Stats. NIP. 19590201 198503 2 002

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii

BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................................ 1 B. Dasar Hukum .................................................................................................. 2 C. Tujuan............................................................................................................... 3 D. Sasaran ............................................................................................................ 4 E. Hasil yang Diharapkan ................................................................................... 4

BAB II

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH ............ 5

A. Model dan Tahapan Diklat ............................................................................ 5 B. Struktur dan Deskripsi Kurikulum Diklat ...................................................... 8 C. Penyiapan Diklat ........................................................................................... 13 D. Prosedur Pelaksanaaan Diklat ................................................................... 13

BAB III

PENYELENGGARAAN DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH ........... 15

A. Penyelenggara .............................................................................................. 15 B. Narasumber/fasilitator .................................................................................. 15 C. Peserta ........................................................................................................... 15 D. Waktu ............................................................................................................. 15 E. Tempat ........................................................................................................... 16 F. Fasilitas Diklat ............................................................................................... 16 G. Metode Diklat ................................................................................................ 16 H. Bahan Ajar atau Buku Sumber ................................................................... 16 I. Kegiatan belajar ............................................................................................ 17 J. Penilaian Peserta ......................................................................................... 24 K. Sumber Pembiayaan ................................................................................... 25

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN DIKLAT .................................................................. 26

A. Evaluasi Proses ............................................................................................ 26 B. Pelaporan....................................................................................................... 28 C. Penerbitan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah .......................... 28

BAB V

PENUTUP .............................................................................................................. 29

iii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Diklat Calon KSM

2. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 1

3. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan On-the-Job Learning

4. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 2

5. Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepala sekolah/madrasah memiliki peran strategis dalam peningkatan

mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Kepala sekolah/madrasah

juga memiliki peran penting dalam upaya membentuk insan Indonesia

yang cerdas dan kompetitif melalui kesungguhan dan kreativitasnya

dalam mengelola sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai

konsekuensinya, kepala sekolah/madrasah harus merupakan orang-

orang yang terpilih dari sisi kualifikasi maupun kompetensinya

sebagaimana yang dimaksud oleh Permendiknas Nomor 13 Tahun

2007.

Selama ini telah banyak dikembangkan pola seleksi calon kepala

sekolah/madrasah oleh berbagai pihak, seperti LPMP, Dinas

Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor

Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota, dan Badan Kepegawaian Daerah. Namun, semua

proses yang dilaksanakan itu sangat beragam, baik dari segi kriteria

maupun tahapan pelaksanaannya. Tidak ada benang merah yang bisa

menunjukkan kesamaan kriteria, keseragaman prosedur, dan

kesetaraan hasil antara satu daerah dengan daerah lain.

Berpijak pada kondisi di atas, Pemerintah melalui Permendiknas

Nomor 28 Tahun 2010 telah mengatur pola seleksi calon kepala

sekolah melaui proses rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon

kepala sekolah/madrasah. Sebagai proses pemberian pengalaman

teoretik dan praktik kepada calon kepala sekolah/madrasah yang telah

lulus tahap rekrutmen, Pasal 7 ayat (2) Permendiknas Nomor 28

Tahun 2010 telah mengatur porsi waktu untuk melaksanakan

pendidikan dan pelatihan, yakni tatap muka selama minimal 100 jam,

2

dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama

3 bulan. Selanjutnya, ayat (5) menyatakan bahwa kegiatan pendidikan

dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian

kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.

Pasal 7 ayat (2) dan (5) di atas telah mengatur jenis kegiatan yang

harus dilakukan dan porsi waktu minimal untuk mendapatkan calon

kepala sekolah/madrasah yang kompeten. Namun, bagaimana

kegiatan itu dikemas sehingga bisa dilaksanakan dengan prosedur

yang sama belum diatur dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010.

Oleh sebab itu, untuk menstandarkan proses diklat calon kepala

sekolah/madrasah diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan (juklak)

yang dapat dijadikan pegangan oleh setiap penyelenggara diklat.

Dengan adanya juklak ini diharapkan semua kegiatan diklat calon

kepala sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh berbagai

lembaga diklat dapat distandardisasikan baik dari segi masukan,

proses maupun hasilnya.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pendidikan dan pelatihan calon kepala

sekolah/madrasah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga

Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan

dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010

tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah.

C. Tujuan

Petunjuk pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah ini

disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan petunjuk operasional kepada penyelenggara diklat

untuk merancang dan melaksanakan diklat calon kepala

sekolah/madrasah.

4

2. Menjadi acuan bagi LPPKS dan/atau instansi terkait lainnya

dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah.

D. Sasaran

Petunjuk pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah ini

disusun untuk bisa digunakan oleh instansi yang terlibat dalam proses

penyiapan calon kepala sekolah/madrasah baik langsung maupun

tidak langsung sesuai dengan peran masing-masing, yaitu:

1. Dinas pendidikan provinsi;

2. Dinas pendidikan kabupaten/kota;

3. Kantor wilayah kementerian agama;

4. Kantor kementerian agama kabupaten/ kota;

5. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah

(LPPKS);

6. Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (PPPPTK);

7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP); dan

8. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

E. Hasil yang Diharapkan

Dengan tersusunnya petujuk pelaksaan diklat calon kepala

sekolah/madrasah ini diharapkan

1. Tercipta pemahaman yang sama pada semua lembaga yang

terlibat dalam penyelenggaraan diklat calon kepala

sekolah/madrasah;

2. Pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan diklat akan

menghasilkan proses yang terstandar; dan

3. Proses diklat calon kepala sekolah/madrasah yang terstandar akan

menghasilkan calon-calon kepala sekolah yang betul-betul

berpotensi dan kompeten.

5

BAB II

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Telah disebutkan pada pasal 7 ayat (2) Permendiknas Nomor 28 Tahun

2010 bahwa pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah

adalah proses pemberian pengalaman teoretik dan praktik kepada calon

kepala sekolah/madrasah yang telah lulus tahap rekrutmen dalam kurun

waktu yang telah ditentukan, yakni kegiatan tatap muka selama minimal

100 jam dan praktik pengalaman lapangan minimal selama 3 bulan.

Sedangkan ayat (5) pada pasal yang sama menyatakan bahwa kegiatan

pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui

pencapaian kompetensi calon kepala sekolah/madrasah. Pelaksanaan

pasal tersebut diuraikan sebagai berikut :

A. Model dan Tahapan Diklat

Diklat calon kepala sekolah/madrasah dikemas dalam 3 tahap dengan

model “In-Service Learning 1 — On-the Job Learning — In-Service

Learning 2”. In-Service Learning 1 (IN-1) yaitu pembelajaran melalui

kegiatan tatap muka. On-the Job Learning (OJL) adalah pembelajaran

di lapangan dalam situasi pekerjaan yang nyata. Sedangkan In-

Service Learning 2 (IN-2) adalah kegiatan tatap muka untuk

mempresentasikan dan merefleksikan hasil On-the Job Learning.

Model ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang

terpadu antara aspek pengetahuan kognitif dan pengalaman empirik

sesuai dengan karakteristik peserta diklat sebagai adult learner.

Kegiatan In-Service Learning 1 berupa tatap muka antara peserta

diklat dengan nara sumber dan/atau fasilitator. Kegiatan ini

diselenggarakan dalam durasi minimal 70 (tujuh puluh) jam pelajaran

@ 45 menit. Materi diklat mencakup materi umum, materi inti dan

6

materi penunjang. Pada akhir kegiatan In-Service Learning 1 peserta

menyusun rencana tindakan yang akan diimplementasikan pada saat

On-the-Job Learning. Penyusunan rencana tindakan berdasarkan hasil

analisis EDS masing-masing sekolah dan hasil analisis evaluasi diri

yang dicerminkan pada hasil AKPK.

Tahap kedua adalah On-the-Job Learning, yakni pelaksanaan rencana

tindakan yang telah disusun pada saat In Service Learning 1. OJL

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan nyata di dua tempat, yaitu :

sekolah sendiri dan sekolah lain yang jenjangnya lebih tinggi atau

sama selama 3 (tiga) bulan atau setara dengan 200 jam pelajaran,

dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Kegiatan OJL di sekolah tempat calon bertugas dilakukan selama

150 (seratus lima puluh) jam pelajaran.

b. Kegiatan OJL di sekolah lain dilakukan minimal 50 (lima puluh) jam

pelajaran.

c. Jika di daerah calon tidak terdapat sekolah lain yang jenjangnya

lebih tinggi atau sama, maka kegiatan OJL dapat dilakukan di

sekolah tempat calon bertugas.

d. Dalam melaksanakan kegiatan OJL di sekolah tempat calon

bertugas maupun di sekolah lain yang bersangkutan tetap

menjalankan tugasnya sebagai guru.

e. Dalam kegiatan OJL peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah

mengimplementasikan materi-materi pelatihan yang diperoleh

dalam kegiatan In-Service Learning 1, yang dituangkan dalam

rencana tindakan.

f. Pada akhir kegiatan OJL peserta diharuskan mengumpulkan

sejumlah tagihan. Adapun jenis tagihan dapat dilihat pada table

Nomor 3.1.

g. Petunjuk teknis penyelenggaraan On-the Job Learning dapat dilihat

pada Lampiran 3.

7

Tahap ke tiga, In-Service Learning 2, dilaksanakan dalam durasi 30

(tiga puluh) jam pelajaran. Dalam kegiatan ini dilakukan penilaian

terhadap portofolio calon kepala sekolah/madrasah. Portofolio adalah

sejumlah tagihan terhadap pelaksanaan OJL yang dikumpulkan oleh

calon kepala sekolah/madrasah dalam satu folder. Penilaian juga

dilakukan melalui presentasi hasil OJL dan refleksi terhadap

pelaksanaan kegiatan tersebut dalam konteks peningkatan

kompetensi calon kepala sekolah/madrasah. Petunjuk teknis

pelaksanaan In-Service Learning 2 dapat dilihat pada Lampiran 4.

8

B. Struktur dan Deskripsi Kurikulum Diklat

Struktur dan deskripsi kurikulum diklat calon kepala sekolah/madrasah

adalah sebagai berikut:

1. In-Service Learning 1

Tabel 1

Struktur Kurikulum In-Service Learning 1

NO MATA DIKLAT JUMLAH JAM

A. UMUM

1. Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional 2 JP

2. Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2 JP

B. INTI

1. Latihan Kepemimpinan 26 JP

2. Kompetensi Manajerial 23 JP

3. Supervisi Akademik 8 JP

C. PENUNJANG

1. Pembukaan/Penutupan 2 JP

2. Orientasi Program 1 JP

3. Rencana Tindak Kepemimpinan 3 JP

4. Pre-test dan Post-test 2 JP

5. Evaluasi 1 JP

Jumlah 70 JP

Tabel 2

Deskripsi Kurikulum In service learning 1

NO MATA

DIKLAT TUJUAN

INSTRUMEN/MATERI DIKLAT

I PROGRAM UMUM

1 Kebijakan

Kementerian

Pendidikan

Nasional

Memahami arah kebijakan

berkaitan dengan program

penyiapan,

pengembangan dan

pemberdayaan kepala

sekolah

Kebijakan tentang

penugasan guru sebagai

kepala sekolah

Permendiknas Nomor 28

Tahun 2010

2

Kebijakan

Dinas

Pendidikan

Memahami arah kebijakan

berkaitan dengan program

penyiapan calon kepala

sekolah di

Kabupaten/Kota.

Kebijakan Dinas

Pendidikan

Kabupaten/Kota tentang


sekolah

9

NO MATA

DIKLAT TUJUAN


II INTI

1 Latihan

Kepemimpinan

Membentuk jiwa

kepemimpinan,

kepribadian, sosial, dan

jiwa wirausaha calon

kepala sekolah dengan

meningkatkan potensi

kepemimpinan, mengubah

pola pikir, sikap, perilaku

dan tindakan calon kepala

sekolah yang difokuskan

pada peningkatan

kemampuan berdasarkan

hasil pemetaan

Dinamika Kelompok

Spiritual Leadership

Kepemimpinan Pembelajaran

Kewirausahaan

2 Kompetensi

Manajerial

Memfasilitasi calon kepala sekolah untuk memahami delapan standar nasional pendidikan, komponen-komponen perencanaan, evaluasi diri sekolah, serta penyusunan RKJM dan RKAS.

Penyusunan RKAS

Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Peserta Didik

Pengelolaan Kurikulum

Pengelolaan Keuangan Sekolah

TIK dalam Pembelajaran

Pembinaan Administratif Sekolah

Monitoring dan Evaluasi

3 Supervisi

Akademik

Memfasilitasi calon kepala sekolah untuk memahami konsep dasar supervisi akademik.

Supervisi Akademik

III PENUNJANG

1 Pembukaan/

Penutupan

Pembukaan dan

penutupan

penyelenggaraan diklat.

Acara seremonial yang berisikan sambutan-sambutan dan informasi kediklatan

2 Orientasi

Program

Memahami orientasi

program dalam bentuk

pemaparan dan diskusi

Struktur Program

Strategi

Pembelajaran

10

NO MATA

DIKLAT TUJUAN


tentang struktur program,

strategi pembelajaran,

model pelatihan,

penilaian, dan kelulusan.

Model Pelatihan

Penilaian

kelulusan

3 Rencana

Tindak

Kepemimpinan

Membekali peserta

dengan perencanaan

tindak lanjut OJL yang

sistematis dan sesuai

dengan hasil analisis EDS

dan AKPK calon kepala

sekolah/madrasah.

Format RTL

AKPK calon kepala sekolah/madrasah

4 Pre-test dan

Post-test

Mengetahui pencapaian

peningkatan kompetensi

calon kepala

sekolah/madrasah.

Tes kognitif tentang kompetensi manajerial dan supervisi akademik

5 Evaluasi Mengetahui kualitas

program dan layanan

diklat In-Service Learning1

Instrumen evaluasi program dan evaluasi layanan diklat In-Service Learning 1

2. On-the-Job Learning

Tabel 3

Struktur Kurikulum On-the-Job Learning


1 Pelaksanaan rencana tindakan di sekolah magang

baik di sekolah tempat calon kepala

sekolah/madrasah

3 bulan

(200 JP)

11

Tabel 3.1

Kegiatan dan Jenis Tagihan pada OJL

N0 Kegiatan dan Jenis Tagihan pada OJL

Alokasi waktu

Sekolah

Sendiri

Sekolah

lain

Jum

lah

1 Rencana Tindak Kepemimpinan 40 40

2 observasi pembelajaran guru junior 20 20

3 Penyusunan perangkat pembelajaran 40 40

4 Tugas mandiri/Kajian

4.1 Mengkaji RKS 8 4 12

4.2 Mengkaji pengelolaan kurikulum 8 4 12

4.3

Mengkaji pengelolaan Pendidik

dan tenaga kependidikan 4 2 6

4.4 Mengkaji Pengelolaan Sarpras 4 2 6

4.5

Mengkaji pengelolaan peserta

didik 4 2 6

4.6 Mengkaji pengelolaan keuangan 4 2 6

4.7

Mengkaji pengelolaan tenaga

Administrasi 4 2 6

4.8

Mengkaji TIK dalam

pembelajaran 2 1 3

4.9

Mengkaji Pelaksanaan Monitoring

dan Evaluasi 2 1 3

5

Upaya peningkatan kompetensi di

sekolah magang berdasarkan hasil

AKPK 20 20

6 Penyusunan portofolio 10 10 20

Jumlah 150 50 200

12

Tabel 4

Deskripsi Kurikulum On-the-Job Learning

NO MATA

DIKLAT TUJUAN


1 Pelaksanaan rencana tindak lanjut di sekolah sendiri & sekolah magang

Memperoleh pengalaman kepemimpinan dan mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh pada saat In-Service Learning 1

Format Rencana Tindak Lanjut

Flexible learning


Tabel 5

Struktur Kurikulum In-Service Learning 2


1 Penjelasan kriteria kelulusan 1 JP

2 Presentasi hasil On the Job Learning 10 JP

3 Penilaian Portofolio 14 JP

4 Refleksi Pelatihan 3 JP

5 Evaluasi 1 JP

6 Penutupan 1 JP

Jumlah 30 JP

Tabel 6

Deskripsi Kurikulum In-Service Learning 2

NO MATA

DIKLAT TUJUAN


1 Penjelasan kriteria kelulusan

Memberikan informasi tentang indikator kelulusan diklat

Lembar penilaian presentasi Lembar penilaian portofolio

2 Presentasi hasil On the Job Learning

Memberikan kesempatan peserta memaparkan dan saling-bertukar informasi tentang hasil OJL

Bahan presentasi Laporan OJL Lembar penilaian presentasi

3 Penilaian portofolio

Menilai kualitas pelaksanaan OJL peserta

Lembar penilaian portofolio

13

NO MATA

DIKLAT TUJUAN


4 Refleksi Pelatihan

Memberi kesempatan peserta untuk merefleksi diri atas pencapain peningkatan pengetahuan, pengalaman selama mengikuti diklat

Lembar refleksi diklat

5 Evaluasi Mengetahui kualitas program dan layanan diklat In-Service Learning 2 calon kepala sekolah/madrasah


6 Penutupan Menutup penyelenggaraan diklat


C. Penyiapan Diklat

Penyiapan diklat dilakukan oleh lembaga diklat yang ditunjuk. Dalam

kegiatan penyiapan diklat ini lembaga diklat menyusun program diklat

calon kepala sekolah/madrasah berdasarkan hasil analisis kebutuhan

pengembangan keprofesian (AKPK) calon kepala sekolah/madarasah,

sebagaimana dijelaskan pada juklak AKPK. Dari hasil analisis AKPK

ditentukan kebutuhan umum peserta diklat dan kebutuhan khusus

masing-masing peserta diklat. Kebutuhan umum adalah agregat dari

kebutuhan diklat seluruh calon kepala sekolah/madrasah yang ada

pada suatu kabupaten/kota, sedangkan kebutuhan khusus adalah

kebutuhan diklat dari masing-masing calon kepala sekolah/madrasah

yang secara signifikan berbeda satu dengan lainnya. Kebutuhan umum

akan dikembangkan menjadi program diklat pada In-Service Learning

1, dan kebutuhan khusus akan menjadi fokus rencana tindak lanjut

masing-masing calon kepala sekolah/madrasah pada kegiatan On-the-

Job Learning.

D. Prosedur Pelaksanaaan Diklat

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Kepala

Sekolah/Madrasah meliputi 3 (tiga) tahapan seperti tersebut pada awal

petunjuk pelaksanaan ini, yakni In-Service Learning 1, On-the-Job

Learning, dan In-Service Learning 2. Untuk memudahkan pemahaman,

14

alur kegiatan diklat disajikan dalam skema di bawah ini. Namun,

karena pelaksanaannya mencakup kegiatan penyiapan dan pelaporan,

maka skema juga akan memasukkan kedua kegiatan tersebut.

Diagram 1

Prosedur Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah

HASIL AKPK

CALON KS/M

LAPORAN KE

DINAS

15

BAB III

PENYELENGGARAAN DIKLAT CALON KEPALA

SEKOLAH/MADRASAH

Penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah meliputi a)

penyelenggara diklat; b) narasumber/fasilitator; c) peserta; d) waktu; e)

tempat; f) fasilitas diklat; g) metode diklat; h) bahan ajar/buku sumber; i)

kegiatan belajar; j) penilaian peserta dan k) sumber pembiayaan.

A. Penyelenggara

Penyelenggara pendidikan dan pelatihan (diklat) calon kepala

sekolah/madrasah adalah LPPKS, LPMP, PPPPTK, Badan Diklat

Daerah, dan lembaga diklat lain yang terakreditasi.

B. Narasumber/fasilitator

Nara sumber atau fasilitator diklat calon kepala sekolah/madrasah

adalah widyaiswara LPPKS/LPMP/PPPPTK, pengawas, kepala

sekolah, dan dosen perguruan tinggi, yang memiliki sertifikat master

trainer.

C. Peserta

Peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah adalah calon kepala

sekolah/madrasah yang telah lulus seleksi administratif dan seleksi

akademik.

D. Waktu

Pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah dengan durasi

waktu sebagai berikut:

1. In-Service Learning 1 : 70 jpl / 7 hari

2. On-the-Job Learning : 200 jpl/ 3 bulan

3. In-Service Learning 2 : 30 jpl / 3 hari

Adapun tanggal pelaksanaan ditentukan oleh lembaga diklat setelah

berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor

Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama

16

Kabupaten/Kota yang menunjuk lembaga diklat tersebut sebagai

pelaksana diklat.

E. Tempat

Tempat pelaksanaan diklat ditentukan oleh lembaga diklat setelah

berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor

Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota yang menunjuk lembaga diklat tersebut sebagai

pelaksana diklat.

F. Fasilitas Diklat

Fasilitas ruang belajar dalam pelaksanaan In-Service Learning 1 dan 2

antara lain:

1. Ruang belajar yang memadai untuk 24 orang

2. Media pembelajaran, antara lain LCD projector, laptop, whiteboard,

flipchart, papan flanel dan sebagainya.

Fasilitas On-the-Job Learning

Sesuai dengan fasilitas yang dimiliki sekolah yang menjadi tempat

pelaksanaan On-the-Job Learning.

G. Metode Diklat

Diklat calon kepala sekolah/madrasah menggunakan metode

experiential learning. Adapun jenisnya antara lain curah pendapat,

studi kasus, kunjungan, refleksi diri, praktik, magang, bekerja, diskusi

kelompok dan kelas, simulasi, penugasan individual dan kelompok,

bermain peran, dan sebagainya.

H. Bahan Ajar atau Buku Sumber

Untuk kepentingan pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah

telah dikembangkan 12 paket pembelajaran sebagai rujukan, yaitu:

Penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAS)


Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah

17

REGISTRASI

PEMBUKAAN PELAKSANAAN

DIKLAT

Peserta melakukan registrasi.

Peserta mengisi biodata. Peserta mendapat

training kit.

Peserta mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Penyusunan Rencana tindak lanjut (berdasarkan hasil AKPK masing-masing peserta)

Pembukaan oleh kepala penyelenggara.

Kebijakan dinas pendidikan Penjelasan Teknis (orientasi

Program)

Langkah 1 Langkah II Langkah III

Evaluasi :


Program diklat.

Fasilitator diklat.

Langkah IV

PENUTUPAN

Penutupan oleh kepala

penyelenggara. Penyelesaian administrasi.

Langkah V

EVALUASI DIKLAT




Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Supervisi Akademik

Kepemimpinan Terpadu

Pengembangan Kegiatan Produksi dan Jasa Sekolah

Bila dipandang perlu, lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah

dapat menambah dan memperkaya materi dari sumber belajar lain.

I. Kegiatan belajar

Kegiatan belajar peserta selama diklat berlangsung melalui tahap-

tahap sebagai berikut:


Langkah-langkah kegiatan pada tahap In-Service Learning 1

disajikan dalam diagram 3 di bawah ini.

Diagram 2

Langkah-langkah In-Service Learning 1

18

Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat dijelaskan

sebagai berikut.

Langkah I

Semua peserta mengisi biodata, kemudian menerima

training kit. Peserta diminta mempelajarinya terlebih

dahulu agar mereka memiliki gambaran tentang

kegiatan dan materi diklat yang akan diikuti.

Langkah II

Pembukaan diklat dilanjutkan dengan penyampaian

informasi tentang kebijakan dalam bidang pendidikan

oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini

dilakukan agar peserta diklat dapat memahami arah

kebijakan dinas pendidikan setempat.

Langkah III

Pelaksanaan diklat sesuai dengan program pokok untuk

meningkatkan penguasaan terhadap 5 (lima) dimensi

kompetensi kepala sekolah/madrasah. Pada akhir

kegiatan peserta menyusun rencana tindak yang akan

dilaksanakan dalam kegiatan On-the-Job Learning.

Langkah IV

Evaluasi pelaksanaan diklat calon kepala

sekolah/madrasah dilakukan secara menyeluruh dan

berkesinambungan mulai dari proses pengelolaan

diklat, nara sumber dan fasilitator, program diklat, serta

penyelenggaraan diklat tersebut.

Langkah V Penutupan diklat calon kepala sekolah/madrasah

dilaksanakan setelah semua program pokok dilakukan.

Pada tahap ini kepada peserta tidak diberikan sertifikat

atau keterangan lulus.

2. Tahap on the job learning

Langkah-langkah diklat calon kepala sekolah/madrasah pada tahap

On-the-Job Learning disajikan dalam diagram 3 di bawah ini.

19

Diagram 3

Langkah-langkah On-the-Job Learning

PERSIAPAN PROGRAM

PELAKSANAAN PROGRAM

REFLEKSI DAN PERBAIKAN

Perkenalan dan Orientasi Verifikasi program Perancangan program

sesuai verifikasi Pengesahan program

oleh kepala sekolah diketahui fasilitator

Refleksi penyelesaian tugas-tugas.

Refleksi terhadap best practice kepala sekolah (jika ada).

Membangun komitmen Penjelasan teknis magang Peserta menerapkan hasil pelatihan

In Service Learning 1 di sekolah berdasarkan analisis AKPK masing-masing peserta.

Peserta mencermati best practice yang dilakukan kepala sekolah (jika ada).


Finalisasi Penyusunan laporan pelaksanaan program.

Menulis laporan best practice yang didapatkan (jika ada).

Langkah IV

EVALUASI

Penilaian para peserta oleh pembimbing On the Job learning

Langkah V

PENYUSUNAN LAPORAN

Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat

dijelaskan sebagai berikut.

Langkah I

Persiapan

Program

1. Perkenalan dan Orientasi Lapangan 2. Verifikasi rancangan program yang telah dibuat saat

In-Service Learning 1 dengan pelaksanaan program kekepalasekolahan

3. Perancangan program sesuai hasil verifikasi 4. Pengesahan program oleh kepala sekolah dengan

diketahui fasilitator

Langkah II

Pelaksanaan

Program

1. Membangun komitmen 2. Penjelasan teknis magang 3. Peserta menerapkan hasil pelatihan In-Service

Learning 1 di sekolah. 4. Peserta mencermati best practice yang dilakukan

kepala sekolah (jika ada).

Langkah III

Refleksi dan

Perbaikan

Program

1. Refleksi penyelesaian tugas-tugas. 2. Refleksi terhadap best practice kepala sekolah (jika

ada).

20

Langkah IV

Penyusunan

Laporan

1. Finalisasi Penyusunan laporan sesuai dengan tagihan-tagihan pelatihan In-Service Learning 1 untuk disajikan di depan fasilitator pada In-Service Learning 2 dan mendapatkan penilaian. Rekomendasi pelaksanaan program.

2. Menulis laporan best practice yang didapatkan (jika ada).

Langkah V

Evaluasi

Penilaian para peserta oleh pembimbing On-the-Job Learning

3. Tahap In-Service Learning 2

Langkah-langkah diklat calon kepala sekolah/madrasah pada tahap

In-Service Learning 2 disajikan dalam diagram 4 di bawah ini.

Diagram 4

Langkah-langkah In-Service Learning 2

REGISTRASI &

ORIENTASI

PELAKSANAAN DIKLAT



informasi tentang kriteria kelulusan.

Penutupan oleh kepala penyelenggara.

Penyelesaian administrasi.

Penilaian Portofolio Presentasi hasil OJL


Evaluasi :


Evaluasi Program

Fasilitator diklat.

Langkah IV

PENUTUPAN

EVALUASI DIKLAT

21

Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat

dijelaskan sebagai berikut

Langkah I Semua peserta diberikan informasi tentang kriteria

kelulusan.

Langkah II

1. Pembukaan kegiatan in service learning II

2. Penilaian portofolio untuk mengetahui hasil-hasil

OJL dengan berbagai macam penilaian.

Penilaian hasil OJL dilakukan dengan presentasi

tentang best practice dan studi kasus untuk

mengungkap hasil temuan terbaik di sekolah dan

mengukur kemampuan menyelesaikan kasus.

3. Pemberian feed-back kepada masing-masing

peserta.

Langkah III

Evaluasi diklat secara menyeluruh, mulai dari proses

pengelolaan diklat, evaluasi terhadap nara sumber/

fasilitator, evaluasi terhadap program diklat sampai

pada evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat

calon kepala sekolah/madrasah.

Langkah IV 1. Penutupan pendidikan dan pelatihan calon

kepala sekolah/ madrasah dilaksanakan setelah

semua program pokok dilakukan dan diakhiri

dengan pemberian keterangan lulus dari lembaga

diklat.

2. Pengusulan peserta yang dinyatakan lulus untuk

mendapatkan sertifikat kepala sekolah dan nomor

unik kepala sekolah dari LPPKS.

22

1. Tahap-tahap Kegiatan Belajar In-Service Learning 1

Skema III.1.

Tahap-tahap Kegiatan Belajar In-Service Learning 1

Pengkondisian

Happening Art (tayangan film yang relevan) Perkenalan Penjelasan tentang kompetensi yang hendak

dicapai, skenario pembelajaran, dan jenis tagihan.

Eksplorasi: Menuliskan permasalahan berkenaan dengan

topik yang dibahas. Fasilitator mengambil permasalahan yang relatif

sama Melakukan identifikasi permasalahan yang

berkaitan dengan permasalahan utama. Peserta menetapkan 3 masalah dari sejumlah

masalah yang ada

Elaborasi: Fasilitator memberikan informasi tentang konsep

dasar berakaitan dengan masalah utama. Melakukan tanya jawab terkait materi. Menemukan berbagai solusi alternatif dalam

pemecahan masalah. Mendiskusikan hasil identifikasi solusi alternatif

pemecahan masalah. Refleksi: Berdasarkan hasil-hasil diskusi peserta. Meminta 2 orang peserta untuk menyampaikan

kesan tentang pembahasan materi.

Kegiatan Inti Eksplorasi:

Elaborasi:

Refleksi:

Menarik kesimpulan secara umum Memberikan penguatan Penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan

kegiatan On the Job Learning

Penutup

23

2. Tahap-tahap Kegiatan Belajar On-the-Job Learning

Skema III.2.

Tahap-tahap Kegiatan Belajar On-the-Job Learning

Pengkondisian

Penjelasan tentang kompetensi yang hendak dicapai, skenario On-the-Job Learning, dan jenis tagihan.


Elaborasi:

Refleksi:

Eksplorasi: Menuliskan permasalahan yang ada di

sekolah yang menjadi tempat magang. Mencari solusi pemecahan masalah dengan

menerapkan hasil pelatihan In-Service Learning 1

Mencermati pola kerja dan best practice yang dilakukan kepala sekolah (jika ada)

Elaborasi: Pembimbing memberikan informasi tentang

konsep dasar berakaitan dengan masalah utama.

Menemukan berbagai solusi alternatif dalam pemecahan masalah.

Mendiskusikan hasil identifikasi solusi alternatif pemecahan masalah.

Refleksi: Penyelesaian tugas-tugas Best practice kepala sekolah (jika ada)

Penutup

Penyusunan portofolio/tagihan-tagihan yang ditentukan

Penulisan laporan In-Service Learning 1 dan On-the-Job Learning

Persiapan presentasi On-the-Job Learning dalam In-Service Learning 2

24

3. Tahap-tahap Kegiatan Belajar In-Service Learning 2

Skema III.3

Tahap-tahap Kegiatan Belajar In-Service Learning 2

J. Penilaian Peserta

Penilaian dilakukan terhadap peserta mencakup aspek knowledge,

attitude dan skill.

Impelementasi penilaian knowledge dilakukan pada In-Service

Learning 1, dengan menggunakan instrumen pre test dan post test.

Implementasi penilaian attitude dilakukan secara menyeluruh baik

pada saat In-Service Learning 1, on the job Learning, dan In-Service

Learning 2.

Implementasi penilaian skill dilakukan terhadap portofolio dan

presentasi hasil yang dilakukan pada On-the-Job Learning.

Pengkondisian

Penjelasan tentang kompetensi yang hendak dicapai, skenario In-Service Learning 2 dan jenis tagihan.


Elaborasi:

Refleksi:

Eksplorasi: Penjelasan kriteria kelulusan diklat Penilaian portofolio Presentasi hasil On-the-Job Learning

Elaborasi: Pembimbing memberikan evaluasi terhadap

portofolio dan hasil presentasi hasil On-the-Job Learning

Refleksi: Menyimpulkan semua hasil kegiatan Perwakilan peserta memberikan evaluasi

penyelenggaraan diklat

Penutup

Penutupan diklat Pemberian keterangan lulus Pengusulan untuk mendapatkan sertifikat

dan NUKS

25

Secara rinci penilaian dilakukan berdasarkan petunjuk teknis pada

lampiran petunjuk pelaksanaan ini.

K. Sumber Pembiayaan

Sumber dana pendidikan dan pelatihan calon kepala

sekolah/madrasah berasal dari APBD/APBN. Anggaran tersebut

digunakan untuk biaya: (1) penyelenggaraan In-Service Learning 1,

In-Service Learning 2; dan (2) biaya kegiatan dan pemantauan

kegiatan On-the-Job Learning peserta.

L. Monitoring dan Evaluasi

Selama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon kepala

sekolah/madrasah dari lembaga-lembaga berikut :

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan

Penjaminan Mutu Pendidikan;

2. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah

(LPPKS);

3. Lembaga Penyelenggara Diklat.

26

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN DIKLAT

Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi dan

pelaporan diklat yang meliputi a) evaluasi proses; b) pelaporan diklat; dan

c) sertifikat dan NUKS.

A. Evaluasi Proses

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan diklat calon

kepala sekolah/madrasah, maka dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi

yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi Program Kegiatan Diklat, meliputi :

Kejelasan tujuan diklat calon kepala sekolah/madrasah;

Relevansi diklat calon kepala sekolah/madrasah dengan

kebutuhan peserta;

Sistematika penyajian materi secara keseluruhan;

Kelayakan alokasi waktu per sesi secara keseluruhan;

Nilai tambah dari materi sajian secara keseluruhan;

Ketercapaian tujuan diklat calon kepala sekolah/madrasah

secara keseluruhan.

Pelaksanaan diklat secara keseluruhan

b. Evaluasi Fasilitator/Narasumber, meliputi :

Penguasaan materi;

Sistematika penyajian;

Kemampuan menyajikan

Relevansi materi dengan tujuan

Penggunaan metode dan media pembelajaran

Penggunaan bahasa

Ketepatan menjawab pertanyaan peserta;

Kemampuan memotivasi peserta

Kualitas bahan ajar

Gaya, sikap, dan perilaku

Kerapian dalam berbusana/penampilan;

Ketepatan waktu, kehadiran dan penyajian materi;

Kerjasama antar fasilitator/narasumber.

27

c. Evaluasi Layanan, meliputi :

1. Fasilitas ruang belajar (In Service Learning)

Kondisi fasilitas ruang belajar

Perbandingan luas ruang belajar dengan jumlah peserta

Ketersediaan alat tulis kelas

Ketersediaan alat tulis peserta

2. Akomodasi

Perlengkapan kamar (meja, Kursi, almari, dll)

Penerangan kamar

Kebersihan kamar

Perlengkapan kamar kecil (kamar mandi dan wc)

Kebersihan kamar kecil

Ketersedian air bersih dan kamar kecil

Penerangan kamar kecil

3. Konsumsi

Kualitas menu makanan utama

Variasi menu makanan utama

Jumlah makanan utama

Kebersihan makanan utama

Kebersihan alat makan

Kebersihan ruang makan

Pelayanan petugas

Variasi kudapan

Jumlah kudapan

Pelayanan kudapan

Variasi minuman

Jumlah minuman

Kebersihan alat minum

Kebersihan minuman

Kisi-kisi penilaian instrumen evaluasi pelaksanaan diklat dapat dilihat

pada Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat (lampiran 5)

28

B. Pelaporan

Pada akhir pelaksanaan kegiatan pelatihan penyelenggara pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah diwajibkan membuat laporan tertulis dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan. Sistematika laporan dapat dilihat pada Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 2 (lampiran 4)

C. Penerbitan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah

Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah diusulkan oleh Dinas

Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian

Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada

LPPKS berdasarkan hasil pendidikan dan pelatihan calon kepala

sekolah/madrasah oleh lembaga diklat calon kepala sekolah yang

terakreditasi. Selanjutnya LPPKS akan menerbitkan Sertifikat dan

Nomor Unik Kepala Sekolah/Madrasah yang ditandatangani oleh

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan

Penjaminan Mutu Pendidikan. Proses pemerolehan sertifikat dan

nomor unik kepala sekolah dapat dilihat pada Petunjuk Pelaksanaan

(Juklak) Pemerolehan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah/

Madrasah.

29

BAB V

PENUTUP

Salah satu upaya untuk memperoleh calon kepala sekolah/madrasah

yang kompeten adalah dengan memberikan diklat yang berkualitas.

Dengan diklat calon kepala sekolah/madrasah yang berkualitas akan

menghasilkan calon kepala sekolah/madrasah yang profesional yang

pada akhirnya akan memacu peningkatan kinerja sekolah yang

dipimpinnya ke arah peningkatan mutu, relevansi dan daya saing

pendidikan.

Petunjuk pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak dalam

penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah yang berkualitas.

Semoga petunjuk pelaksanaan ini dapat memberikan kontribusi bagi

terpilihnya kepala sekolah/madrasah terbaik, demi terwujudnya pendidikan

Indonesia yang lebih baik.

LAMPIRAN 1

Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Diklat Calon KSM

i

PETUNJUK TEKNIS

PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT CALON KEPALA

SEKOLAH

PROGRAM

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

TAHUN 2012

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2011

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat

dan hidayah-Nya sehingga LPPKS Indonesia di Surakarta dapat

menyelesaikan penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Program

Diklat Calon Kepala Sekolah Tahun 2012.

Petunjuk Teknis ini berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh

semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Diklat Calon Kepala

Sekolah Tahun 2012. Petunjuk Teknis ini disiapkan untuk

memperlancar jalannya kegiatan diklat calon kepala

sekolah/madrasah. Oleh sebab itu, sangat diharapkan seluruh Master

Trainer dapat melaksanakan kegiatan penyusunan program diklat

calon kepala sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

oleh kepala BPSDMP dan PMP sehingga dapat menyelenggarakan

diklat calon kepala sekolah secara optimal.

Penyusunan program diklat calon kepala sekolah perlu

dilaksanakan agar kualitas isi, proses dan hasil diklat dapat dilakukan,

dipantau dan dikendalikan. Oleh sebab itu, kita berharap agar para

Master Trainer dapat memahami dan menyusun program diklat

dengan akurat. Selamat belajar dan berlatih, semoga Allah SWT

memberikan kemudahan kepada kita semua.

Surakarta, Nopember 2011

Kepala,

Prof. Dr. Siswandari, M.Stats.

NIP. 19590201 198503 2 002

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

A. LATAR BELAKANG ........................................................................................ 1 B. DASAR HUKUM .............................................................................................. 1 C. TUJUAN ............................................................................................................ 2 D. SASARAN ........................................................................................................ 2 E. MANFAAT ........................................................................................................ 2

BAB II PELAKSANAAN ............................................................................................ 3

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN .................................................... 3 B. UNSUR YANG TERLIBAT ............................................................................. 3 C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM

DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH .......................................................... 3 D. TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM

DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH .......................................................... 3 E. STRATEGI PENYUSUNAN STRUKTUR PROGRAM DIKLAT ............... 4 F. KOMPONEN DAN ALUR KEGIATAN.......................................................... 7 G. PENJELASAN TEKNIS KEGIATAN ............................................................. 8 H. JADWAL KEGIATAN ...................................................................................... 8 I. PENDANAAN .................................................................................................. 8

BAB III PENUTUP .................................................................................................... 9

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan

Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syarat-syarat dan tahapan

yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala

sekolah/madrasah. Pada Panduan Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah

tersebut dijelaskan bahwa proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah

meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar

Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan

tertinggi di sekolah dituntut memiliki lima dimensi kompetensi, yaitu dimensi-dimensi

kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Sebagai

konsekuensinya, secara akademik pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah

harus mampu menjamin adanya peningkatan kelima dimensi kompetensi tersebut.

Diklat Calon Kepala Sekolah merupakan salah satu upaya untuk membekali calon

kepala sekolah dengan kompetensi yang relevan. Oleh karena itu, pengembangan

mutu proses pembelajaran diklat difokuskan pada upaya untuk mewujudkan kepala

sekolah yang amanah, profesional dan berjiwa wirausaha.

Untuk menjamin muatan atau isi materi pembelajaran diklat secara terstandar,

diperlukan penyusunan program diklat calon kepala sekolah oleh Master Trainer.

Dalam implementasinya, penyusunan program diklat calon kepala sekolah

dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara diklat. Agar pelaksanaan penyusunan

program diklat calon kepala sekolah berlangsung secara efektif dan efisien, dan

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pembelajaran secara khusus.

Selain daripada itu, tentang bagaimana proses pendidikan dan pelatihan calon

kepala sekolah itu harus dilaksanakan, telah dijelaskan dalam Petunjuk

Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah. Namun, karena proses penyusunan

program diklat calon kepala sekolah itu melibatkan banyak pihak dan membutuhkan

pengetahuan dan pemahaman baru, diperlukan sebuah petunjuk operasional yang

praktis dan rinci agar semua master trainer yang terlibat bisa melaksanakan peran,

tugas, dan fungsinya secara proporsional dan profesional. Untuk itu dibuatkan

Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala Sekolah.

B. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan program diklat calon kepala sekolah adalah:


Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;


2



5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan


9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun

2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan

Angka Kreditnya;

C. TUJUAN Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala

Sekolah/Madrasah adalah untuk memastikan:

1. struktur program diklat relevan dengan hasil analisis kebutuhan

pengembangan keprofesian calon kepala sekolah/madrasah;

2. isi/kandungan/materi diklat relevan dengan kebutuhan

pengembangan SDM daerah; dan

3. penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan.

D. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala

Sekolah/Madrasah adalah dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor

wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota,

penyelenggara diklat, dan master trainer yang melaksanakan In-Service

Learning 1, On-the-Job Learning dan In-Service Learning 2 pada diklat calon

kepala sekolah/madrasah.

E. MANFAAT Manfaat Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala

Sekolah/Madrasah adalah:

1. Pelaksanaan diklat sesuai standar.

2. Kebutuhan peserta diklat terpenuhi.

3

BAB II

PELAKSANAAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Kegiatan penyusunan program diklat calon kepala sekolah dilaksanakan

sebelum diklat calon kepala sekolah/madrasah selama 3 hari yang setara

dengan 30 JP. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyusunan program diklat

secara bersama antara dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor

wilayah kementerian agama, atau kantor kementerian agama kabupaten/kota,

penyelenggara diklat dan master trainer. Pelaksanaan kegiatan ditetapkan oleh

lembaga penyelenggara diklat.

B. UNSUR YANG TERLIBAT Unsur yang terlibat dalam kegiatan penyusunan program diklat calon kepala

sekolah adalah:

1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian

agama, dan kantor kementerian agama kabupaten/ kota, yakni pejabat

struktural yang berwenang;

2. Penyelenggara diklat, yakni pejabat struktural yang berwenang; dan

3. Master trainer dan penanggungjawab akademik diklat calon kepala

sekolah.

C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH 1. Peserta penyusunan program diklat melakukan kegiatan sesuai surat

tugas yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga. 2. Kegiatan penyusunan program diklat dilakukan satu kali di awal sebelum

diklat calon kepala sekolah dilaksanakan. 3. Jadwal kegiatan penyusunan program diklat ditetapkan oleh lembaga

penyelenggara diklat calon kepala sekolah. 4. Materi dan strategi penyusunan program diklat disusun dan ditetapkan

oleh lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah. 5. Setelah selesai melaksanakan penyusunan program diklat, lembaga

penyelenggara diklat wajib menyusun laporan yang disertai dengan hasil-hasil kegiatan dan daftar hadir peserta dan disampaikan kepada institusi terkait, dalam hal ini dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota.

D. TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH Setelah selesai melaksanakan penyusunan program diklat, lembaga

penyelenggara diklat wajib menyusun laporan yang disertai dengan hasil-

hasil kegiatan dan daftar hadir peserta dan disampaikan kepada institusi

4

terkait, dalam hal ini dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor

wilayah kementerian agama, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota.

E. STRATEGI PENYUSUNAN STRUKTUR PROGRAM DIKLAT


Penyusunan struktur program didasarkan atas beberapa pertimbangan,

yaitu kajian empiris piloting selama 2 tahun di 50 kabupaten/kota, hasil

penelitian di beberapa negara tentang kepemimpinan sekolah, hasil AKPK,

dan kebutuhan pengembangan SDM di setiap kabupaten/kota.

Pelaksanaan penyusunan struktur program diklat dilakukan dengan

menggunakan model Workshop atau Loka Karya.

STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-SERVICE LEARNING 1

NO MATA DIKLAT JUMLAH

JAM

A. UMUM

1. Kebijakan Kementerian Pendidikan

Nasional

2 JP

2. Kebijakan Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota

2 JP

B. INTI

1. Latihan Kepemimpinan

Kepemimpinan Spiritual (4) Kewirausahaan (6) Dinamika Kelompok (8) Kepemimpinan Pembelajaran (8)

26 JP

2. Manajerial

Penyusunan RKS (4) Pengelolaan PTK (2) Pengelolaan Sarpras (2) Pengelolaan Peserta Didik (2) Pengelolaan Keuangan Sekolah (3) Teknologi Informasi dan

Komunikasi dalam Pembelajaran (2)

Pembinaan Tenaga Administrasi Sekolah (2)

Pengelolaan Kurikulum (4) Monitoring dan Evaluasi (2)

23 JP


C. PENUNJANG




5


5. Evaluasi 1 JP

Jumlah 70 JP

Penyusunan RTK didasarkan pada AKPK masing-masing calon kepala

sekolah/madrasah yang secara signifikan berbeda satu dengan lainnya.

Alur AKPK adalah sebagai berikut:

Instrumen AKPK yang sudah diisi di-input ke software AKPK.

Software menganalisis data dan dihasilkan 2 keluaran: (1) Grafik per

individu, yang berisi gambaran 5 dimensi kompetensi calon KSM; (2)

hasil pemetaan individu.

Hasil pemetaan individu digunakan sebagai salah satu landasan

penyusunan Rencana Tindak Kepemimpinan (RTK).

2. On-the Job Learning (OJL) adalah pembelajaran di lapangan dalam

situasi pekerjaan yang nyata. Dilakukan di 2 (dua) sekolah, yakni di

sekolah sendiri dan di sekolah lain. Pelaksanaan OJL di sekolah sendiri

setara dengan 150 JP dan pelaksanaan OJL di sekolah lain setara

dengan 50 JP. Penetapan durasi waktu OJL di sekolah sendiri dan di

sekolah lain ditetapkan secara bersama antara penyelenggara diklat dan

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah

kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota.

6

Program OJL terdiri dari: a) Pelaksanaan Rencana Tindak

Kepemimpinan di sekolah sendiri, b) Pelaksanaan Observasi Terhadap

Guru Junior, c) Menyusun perangkat pembelajaran (Silabus, RPP, dan

Bahan Ajar), d) Pelaksanaan Tugas Mandiri (kajian-kajian), dan e)

Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Berdasarkan AKPK di sekolah

lain dan f) penyusunan portofolio serta materi presentasi hasil OJL.

STRUKTUR PROGRAM

ON THE JOB LEARNING

N0 Kegiatan dan Jenis Tagihan pada OJL

Alokasi waktu

SEKOLAH

SENDIRI

SEKOLAH

LAIN Jumlah


2 observasi pembelajaran guru 20 20





4.3

Mengkaji pengelolaan Pendidik dan tenaga

kependidikan 4 2 6

4.4 Mengkaji Sarpras 4 2 6

4.5 Mengkaji pengelolaan peserta didik 4 2 6


4.7 Mengkaji pengelolaan tenaga Administrasi 4 2 6

4.8 Mengkaji TIK dalam pembelajaran 2 1 3

4.9 Mengkaji sistem Monev 2 1 3

5

Upaya peningkatan kompetensi di sekolah

magang berdasarkan hasil AKPK 20 20


Jumlah 150 50 200

3. In-Service Learning 2 (IN-2) merupakan kegiatan pembelajaran selama

30 JP dalam bentuk tatap muka antara peserta diklat dengan master

trainer dilakukan untuk menilai portofolio calon kepala sekolah/madrasah

dan presentasi hasil OJL. Penilaian portofolio adalah penilaian terhadap

7

sejumlah tagihan hasil pelaksanaan OJL yang dikumpulkan oleh calon

kepala sekolah/madrasah dalam satu jilid. Penilaian presentasi dilakukan

melalui penyajian lisan dan menggunakan alat bantu komputer/PC

dengan program aplikasi Power Point. Presentasi dan tanya jawab

dilakukan selama minimal 30 menit per peserta. Penilaian menggunakan

instrumen yang ditetapkan. Pengaturan strategi pelaksanaan In-Service

Learning 2 ditetapkan oleh lembaga penyelenggara diklat. Strategi dapat

dilakukan dalam bentuk: a) presentasi peserta satu per satu dihadapan

master trainer; b) presentasi peserta satu per satu di depan master

trainer dan peserta diklat lain dalam kelas besar; c) presentasi peserta

satu per satu dihadapan master trainer dan peserta lain dalam

kelompok-kelompok kecil.

Struktur program In-Service Learning 2 dapat dilihat pada tabel.

STRUKTUR PROGRAM IN-SERVICE LEARNING 2

F. KOMPONEN DAN ALUR KEGIATAN Komponen kegiatan:

Pembukaan

Acara pertama adalah pembukaan, penyampaian informasi teknis kegiatan

dan informasi yang terkait dengan tujuan workshop.

Pelaksanaan

Penyusunan program diklat dengan menggunakan model Workshop ini

merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan penyelenggaraan diklat

calon kepala sekolah yang dilakukan Lembaga Penyelenggara Diklat selaku

pelaksana kegiatan In-Service Learning 1, On-the-Job Learning dan In-

Service Learning 2.


JAM


2 Presentasi hasil On the Job Learning 10 JP



5 Evaluasi 1 JP

6 Pembukaan/ Penutupan 1 JP

Jumlah 30JP

8

PERSIAPAN

PENYAJIAN

INFORMASI

PENUGASAN KELOMPOK

Penyusunan Panduan Diklat In-ON-IN oleh kelompok Master Trainer

Penyusunan Action Plan oleh kelompok Dinas dan LPD

Presentasi Panduan diklat IN-ON-IN dan Action Plan

Perbaikan

Diklat Calon Kepala Sekolah (IN-ON-IN) Analisis Kebutuhan Pengembangan

Keprofesian Calon Kepala Sekolah (AKPK)

Hasil Analisis AKPK Calon Peserta

Diklat dan Pembahasan

Menyanyikan lagu kebangsaan Sambutan oleh Dinas Pendidikan Pembukaan oleh Kepala LPD Penjelasan Teknis Workshop

oleh Tim LPD

Hari ke 1 Hari ke 2 Hari ke 3

PENUTUPAN

Penutupan oleh Kepala LPD

Penyelesaian administrasi

Hari ke 3

Gambar Alur Kegiatan

G. PENJELASAN TEKNIS KEGIATAN 1. Penyusunan Panduan Diklat, meliputi a) Panduan In-Service Learning 1; b)

Panduan On-the-Job Learning; c) Panduan Pendampingan OJL; d) Panduan

In-Service Learning 2. Penyusunan panduan dilakukan oleh

penanggungjawab akademik diklat dan master trainer dari Lembaga

Penyelenggara Diklat (LPD).

2. Penyusunan Action Plan, meliputi a) Rencana Kegiatan; b) Rencana

Anggaran Kegiatan. Penyusunan Action Plan dilakukan oleh

penanggungjawab diklat dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota,

kantor wilayah kementerian agama, dan kantor kementerian agama

kabupaten/kota.

H. JADWAL KEGIATAN Jadwal kegiatan penyusunan program diklat calon kepala sekolah sebagai

contoh terlampir.

I. PENDANAAN Seluruh kegiatan penyusunan program diklat calon kepala sekolah ini

dibiayai oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah

kementerian agama, atau kantor kementerian agama kabupaten/kota pada

tahun tersebut dan anggarannya disusun bersama dengan lembaga

penyelenggara diklat yang ditunjuk oleh dinas pendidikan

provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, dan kantor

kementerian agama kabupaten/ kota tersebut.

9

BAB III

PENUTUP

Dengan diselenggarakannya penyusunan program diklat calon kepala sekolah ini

diharapkan isi/kandungan/materi diklat relevan dengan kebutuhan

peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, struktur program diklat

relevan dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian calon

kepala sekolah, dan penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah dilakukan

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya, pengembangan mutu proses pembelajaran diklat berbasis AKPK

ini diharapkan mampu mewujudkan kepala sekolah yang amanah, profesional dan

berjiwa wirausaha yang bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di

Indonesia.

10

Lampiran-lampiran (dalam CD):

1. Materi presentasi Diklat calon kepala sekolah/madrasah.

2. Materi presentasi AKPK calon kepala sekolah/madrasah.

3. Contoh hasil analisis AKPK Calon Kepala Sekolah/madrasah.

4. Contoh panduan In Service Learning 1.

5. Contoh panduan In Service Learning 2.

6. Contoh panduan pendampingan OJL.

7. Contoh action plan (rencana kegiatan).

8. Contoh rencana anggaran kegiatan.

1

LAMPIRAN 2

Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In Service Learning 1

1

PETUNJUK TEKNIS

PENYUSUNAN PELAKSANAAN IN-SERVICE

LEARNING 1

PROGRAM


TAHUN 2012



2011

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan

hidayah-Nya sehingga LPPKS Indonesia di Surakarta dapat menyelesaikan

penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan In-Service Learning 1.


semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan In-Service Learning 1. Petunjuk

Teknis ini disiapkan untuk memperlancar jalannya kegiatan pelaksanaan In-

Service Learning 1. Oleh sebab itu, sangat diharapkan seluruh lembaga

penyelenggara diklat dan master trainer dapat melaksanakan In-Service

Learning 1 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kepala

BPSDMP dan PMP sehingga penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah

berjalan secara optimal.

Secara khusus, penjaminan mutu penyelenggaran Diklat In-Service

Learning 1 perlu dilakukan agar kualitas isi, proses dan hasil diklat In-Service

Learning 1 dapat dilaksanakan, dipantau dan dikendalikan dengan baik. Oleh

sebab itu, kita berharap agar para Master Trainer memahami dan terampil

melaksanakan In-Service Learning 1 sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan. Selamat belajar dan berlatih, semoga Allah SWT memberikan

kemudahan kepada kita semua.


Kepala,


NIP. 19590201 198503 2 002

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ........................................................................ 1 B. DASAR HUKUM .............................................................................. 1 C. TUJUAN .......................................................................................... 1 D. SASARAN ....................................................................................... 1 E. MANFAAT ....................................................................................... 1

BAB II PELAKSANAAN ..................................................................................... 3

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN ........................................ 3 B. UNSUR YANG TERLIBAT .............................................................. 3 C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN IN SERVICE LEARNING 1 ....... 3 D. STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-SERVICE LEARNING 1 ......... 5 E. DESKRIPSI MATA DIKLAT ............................................................. 6 F. STRATEGI PELAKSANAAN IN-SERVICE LEARNING 1 ................ 7 G. KOMPONEN DAN ALUR KEGIATAN.............................................. 8 H. JADWAL KEGIATAN ....................................................................... 8

BAB III PENUTUP .............................................................................................. 9

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syarat-syarat

dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan

sebagai kepala sekolah/madrasah. Pada Panduan Penyiapan Calon Kepala

Sekolah/Madrasah tersebut dijelaskan bahwa proses penyiapan calon kepala

sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon

kepala sekolah/madrasah.

Rekrutmen meliputi proses pengusulan calon, seleksi administratif dan seleksi

akademik. Sedangkan pendidikan dan pelatihan adalah proses pemberian

pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik kepada para calon yang telah

lulus rekrutmen.


Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai

pimpinan tertinggi di sekolah dituntut memiliki lima dimensi kompetensi, yaitu

dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi,

dan sosial. Sebagai konsekuensinya, secara akademik pendidikan dan

pelatihan calon kepala sekolah harus mampu menjamin adanya peningkatan

kelima dimensi kompetensi tersebut.

Diklat In-Service Learning 1 merupakan salah satu upaya untuk membekali

calon kepala sekolah dengan materi diklat yang akan menambah potensi

kompetensinya yang relevan, sesuai dengan hasil AKPKnya. Oleh karena itu,

pengembangan mutu proses pembelajaran diklat In-Service Learning 1

difokuskan pada upaya untuk membekali pengetahuan, keterampilan dan sikap

calon kepala sekolah dengan sejumlah materi yang relevan dengan

pengembangan kompetensi kepala sekolah.

Untuk menjamin penyelenggaraan diklat In-Service Learning 1 terstandar, dan

implementasinya relevan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, dan hasilnya

dapat dipertanggungjawabkan berbagai pihak yang berkepentingan, diperlukan

pembelajaran secara khusus.

Selain daripada itu, tentang bagaimana isi, proses dan prosedur pelaksanaan

diklat In-Service Learning 1, telah dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Diklat

Calon Kepala Sekolah. Namun, karena diklat In-Service Learning 1 itu

melibatkan banyak pihak dan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman

baru, diperlukan sebuah petunjuk operasional yang praktis dan rinci agar

penyelenggara diklat dan Master Trainer yang terlibat bisa melaksanakan peran,


Petunjuk Teknis Pelaksanaan In-Service Learning 1.

2

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah

adalah:


Nasional;


Daerah;















63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;




tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah;




C. TUJUAN

Tujuan petunjuk teknis pelaksanaan In-Service Learning 1 diklat calon kepala

sekolah adalah sebagai acuan bagi penyelenggara diklat dalam melaksanakan

kegiatan diklat In- Service Learning 1 sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan.

D. SASARAN

Petunjuk teknis pelaksanaan In-Service Learning 1 calon kepala sekolah harus

dipahami dengan baik oleh penyelenggara diklat dan Master Trainer yang

melaksanakan In-Service Learning 1, pada Diklat calon kepala sekolah.

E. MANFAAT

Manfaat petunjuk teknis ini adalah In-Service Learning 1 diklat calon kepala

sekolah terlaksana sesuai dengan standar.

3

BAB II

PELAKSANAAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah dilaksanakan dalam

durasi minimal 70 (tujuh puluh) jam pelajaran @ 45 menit setara minimal 7 hari

kerja. Pelaksanaan kegiatan In-Service Learning 1 ditetapkan oleh lembaga

penyelenggara diklat berdasarkan kesepakatan dengan dinas pendidikan

provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor

kementerian agama kabupaten/kota.

B. UNSUR YANG TERLIBAT

Unsur yang terlibat dalam kegiatan In-Service Learning 1 diklat calon kepala

sekolah adalah:

1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah

kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota, yakni

pejabat struktural yang berwenang;

2. Penyelenggara diklat, yakni pejabat struktural yang berwenang;

3. Master trainer, yakni widyaiswara, dosen, penanggungjawab akademik

diklat calon kepala sekolah; dan

4. Narasumber/fasilitator lain yang relevan dengan kebutuhan

pengembangan kompetensi calon kepala sekolah.

C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN IN SERVICE LEARNING 1

1) In-Service Learning 1 (IN-1) merupakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk tatap muka antara peserta diklat dengan master trainer, nara sumber dan/atau fasilitator sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara diklat.

2) Materi diklat mencakup materi umum, materi inti dan materi penunjang. Materi inti mencakup: 1) Latihan kepemimpinan; 2) Pengembangan keterampilan manajerial; dan 3) Supervisi akademik.

3) Materi umum meliputi kebijakan-kebijakan terkait dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kab/kota/provinsi. Penetapan narasumber didasarkan atas relevansi dan kompetensi narasumber dengan kebutuhan pengembangan kompetensi calon kepala sekolah.

4) Materi penunjang meliputi, evaluasi narasumber/master trainer / fasilitator, evaluasi program, dan evaluasi penyelenggaraan diklat In-Service Learning 1 oleh lembaga penyelenggara diklat. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan angket yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.

5) Latihan kepemimpinan dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi kepribadian, sosial dan kewirausahaan calon kepala

4

sekolah melalui: a) kepemimpinan spiritual; b) kewirausahaan; dan c) dinamika kelompok, d) kepemimpinan pembelajaran.

6) Pengembangan keterampilan manajerial mencakup a) Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS); b) Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; c) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah; d) Pengelolaan Peserta Didik; e) Pengelolaan Kurikulum; f) Pengelolaan Keuangan Sekolah; g) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran; h) Pembinaan tenaga administrasi sekolah; i) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

7) Supervisi akademik meliputi perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut supervisi. Materi supervisi lebih ditekankan pada aspek pembelajaran guru dengan melakukan kunjungan kelas.

8) Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kepala BPSDM dan PMP.

9) Pengaturan strategi pembelajaran di kelas oleh Master Trainer menggunakan hasil analisis individu AKPK calon kepala sekolah peserta diklat yang telah dianalisis sebelumnya sebagai pertimbangan metodologis.

10) Diklat calon kepala sekolah/madrasah menggunakan metode experiential learning. Adapun jenisnya antara lain curah pendapat, studi kasus, kunjungan, refleksi diri, praktik, magang, bekerja, diskusi kelompok dan kelas, simulasi, penugasan individual dan kelompok, bermain peran, dan sebagainya.

11) Pada akhir kegiatan In-Service Learning 1 peserta menyusun rencana tindak kepemimpinan yang akan diimplementasikan pada saat On-the-Job Learning. Penyusunan rencana tindak kepemimpinan berdasarkan hasil analisis EDS masing-masing sekolah dan hasil analisis evaluasi diri yang dicerminkan pada hasil AKPK.

12) Penilaian dilakukan oleh Master Trainer dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penilaian.

13) Panduan In-Service Learning 1 ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah/madrasah. Pengaturan jadwal disepakati dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota.

14) Kegiatan In-Service Learning 1 diawali dengan Pembukaan dan diakhiri dengan pelepasan peserta diklat untuk melaksanakan OJL. Pada saat pembukaan diklat diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh peserta dan undangan.

15) Sebelum pelepasan peserta untuk OJL, Penyelenggara diklat harus membagikan Surat Tugas Melaksanakan On The Job Learning yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Dalam Surat Tugas tersebut dijelaskan tentang a) jadwal pelaksanaan OJL dan b) tempat atau sekolah OJL.

16) Untuk kepentingan pengembangan sistem kediklatan maka lembaga penyelenggara diklat diwajibkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program dan penyelenggaraan program. Metode dan instrumen monitoring menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.

17) Materi diklat disiapkan oleh LPPKS dan ditetapkan oleh kepala BPSDMP dan PMP dalam bentuk CD dan bahan cetak.

5

D. STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-SERVICE LEARNING 1

Struktur program diklat dan alokasi waktu pembelajaran adalah sebagai berikut:

STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-SERVICE LEARNING 1


JAM

A. UMUM

1. Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional 2 JP

2. Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2 JP

B. INTI

1. Latihan Kepemimpinan

Kepemimpinan Spiritual (4) Kewirausahaan (6) Dinamika Kelompok (8) Kepemimpinan Pembelajaran (8)

26 JP

2. Manajerial

Penyusunan RKS (4) Pengelolaan PTK (2) Pengelolaan Sarpras (2) Pengelolaan Peserta Didik (2) Pengelolaan Keuangan Sekolah (3) Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam

Pembelajaran (2) Pembinaan Tenaga Administrasi Sekolah (2) Pengelolaan Kurikulum (4) Monitoring dan Evaluasi (2)

23 JP


C. PENUNJANG





5. Evaluasi 1 JP

Jumlah 70 JP

6

E. DESKRIPSI MATA DIKLAT

NO MATA DIKLAT TUJUAN INSTRUMEN/MATERI DIKLAT

I PROGRAM UMUM

1 Kebijakan

Kementerian

Pendidikan Nasional

Memahami arah

kebijakan berkaitan

dengan program

penyiapan,

pengembangan dan

pemberdayaan kepala

sekolah

Kebijakan tentang penugasan guru

sebagai kepala sekolah

Permendiknas Nomor 28 Tahun

2010

2

Kebijakan Dinas

Pendidikan

Memahami arah

kebijakan berkaitan

dengan program


sekolah di

Kabupaten/Kota.

Kebijakan Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota tentang penyiapan

calon kepala sekolah

II INTI

1 Latihan Kepemimpinan Membentuk jiwa

kepemimpinan,

kepribadian, sosial, dan

jiwa wirausaha calon

kepala sekolah dengan

meningkatkan potensi

kepemimpinan,

mengubah pola pikir,

sikap, perilaku dan

tindakan calon kepala

sekolah yang difokuskan

pada peningkatan

kemampuan berdasarkan

hasil pemetaan

Dinamika Kelompok

Spiritual Leadership

Kepemimpinan Pembelajaran

Kewirausahaan

2 Manajerial Memfasilitasi calon kepala sekolah untuk memahami delapan standar nasional pendidikan, komponen-komponen perencanaan, evaluasi diri sekolah, serta penyusunan RKS.

Penyusunan RKS


Pengelolaan Sarana dan Prasarana




TIK dalam Pembelajaran

Pembinaan Administratif Sekolah

Monitoring dan Evaluasi

3 Supervisi Akademik Memfasilitasi calon kepala sekolah untuk memahami konsep dasar supervisi akademik.

Supervisi Akademik

III PENUNJANG

1 Pembukaan/ Pembukaan dan Acara seremonial yang berisikan

7

REGISTRASI

PEMBUKAAN PELAKSANAAN

DIKLAT



training kit.

Peserta mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Penyusunan Rencana tindak lanjut (berdasarkan hasil AKPK masing-masing peserta)

Pembukaan oleh kepala penyelenggara.

Kebijakan dinas pendidikan Penjelasan Teknis (orientasi

Program)


Evaluasi :


Program diklat.

Narasumber, Master trainerFasilitator diklat.

Langkah IV

PENUTUPAN

Penutupan oleh kepala

penyelenggara. Penyelesaian administrasi.

Langkah V

EVALUASI DIKLAT

NO MATA DIKLAT TUJUAN INSTRUMEN/MATERI DIKLAT

Penutupan penutupan


sambutan-sambutan dan informasi kediklatan

2 Orientasi Program Memahami orientasi

program dalam bentuk

pemaparan dan diskusi

tentang struktur program,

strategi pembelajaran,

model pelatihan,

penilaian, dan kelulusan.

Struktur Program

Strategi Pembelajaran

Model Pelatihan

Penilaian

kelulusan

3 Rencana Tindak

Kepemimpinan

Membekali peserta

dengan perencanaan

tindak lanjut OJL yang

sistematis dan sesuai

dengan hasil analisis

EDS dan AKPK calon

kepala

sekolah/madrasah.

Format RTK

AKPK calon kepala sekolah/madrasah

4 Pre-test dan Post-test Mengetahui pencapaian

peningkatan kompetensi

calon kepala

sekolah/madrasah.

Tes kognitif tentang kompetensi manajerial dan supervisi akademik

5 Evaluasi Mengetahui kualitas

program dan layanan

diklat In-Service

Learning1


F. STRATEGI PELAKSANAAN IN-SERVICE LEARNING 1

8

G. KOMPONEN DAN ALUR KEGIATAN

Komponen kegiatan:

1. Pembukaan

Acara pertama adalah pembukaan, penyampaian informasi teknis kegiatan

dan informasi yang terkait dengan tujuan dan hasil yang diharapkan dari

kegiatan In-Service Learning 1.

2. Pelaksanaan

Kegiatan In-Service Learning 1 diawali dengan latihan kepemimpinan sesuai

dengan alokasi waktu yang ditetapkan. Latihan kepemimpinan disajikan

dalam bentuk aktifitas out -door dan in -door. Out -door dilakukan untuk

dinamika kelompok dalam bentuk penugasan-penugasan pasca penyajian

informasi terkait kepemimpinan pembelajaran, kewirausahaan atau

kepemimpinan spiritual. Untuk kepentingan tertentu lembaga penyelenggara

diklat bisa mengundang narasumber yang relevan dengan pengembangan

kompetensi kepribadian, sosial, kewirausahaan, atau kepemimpinan.

Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka di kelas untuk

pengembangan keterampilan manajerial dan supervisi akademik.

Bagian akhir dari kegiatan In-Service Learning 1 adalah penyusunan

Rencana Tindakan Kepemimpinan yang didasarkan oleh hasil analisis

AKPK individu calon kepala sekolah peserta diklat.

3. Pelepasan

Acara terakhir adalah pelepasan, penyampaian informasi teknis kegiatan

dan informasi yang terkait dengan OJL.

H. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah sebagai

contoh terlampir.

9

BAB III

PENUTUP

Dengan diselenggarakannya In-Service Learning 1 diklat calon kepala

sekolah ini diharapkan isi, proses dan prosedur pelaksanaan diklat relevan

dengan kebutuhan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, relevan

dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian calon kepala

sekolah, dan kualitas penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah dilakukan

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya, pengembangan mutu proses In-Service Learning 1 ini

diharapkan mampu manjadi sebuah langkah awal mewujudkan kepala

sekolah yang amanah, profesional dan berjiwa wirausaha yang bermanfaat

bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

10


1. Materi presentasi AKPK calon kepala sekolah

2. Rencana Tindakan Kepemimpinan (RTK) softcopy dan hardcopy.

3. Contoh hasil analisis AKPK Calon Kepala Sekolah

4. Contoh panduan In-Service Learning 1

5. Contoh jadwal kegiatan In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah

1

LAMPIRAN 3

Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan On Job Learning

PETUNJUK TEKNIS

PENYUSUNAN PELAKSANAAN ON JOB

LEARNING

PROGRAM


TAHUN 2012



2011

i

KATA PENGANTAR



penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan On The Job Learning Diklat Calon

Kepala Sekolah Tahun 2012.


semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan On The Job Learning. Petunjuk

Teknis ini disiapkan untuk memperlancar jalannya kegiatan pelaksanaan On

The Job Learning. Oleh sebab itu, sangat diharapkan seluruh lembaga

penyelenggara diklat dan master trainer dapat melaksanakan On The Job

Learning sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kepala BPSDMP

dan PMP sehingga penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah berjalan

secara optimal.

Secara khusus, penjaminan mutu penyelenggaran Diklat On The Job

Learning perlu dilakukan agar kualitas isi, proses dan hasil pelaksanaan On

The Job Learning dapat dilaksanakan, dipantau dan dikendalikan dengan

baik. Oleh sebab itu, kita berharap agar para Master Trainer memahami dan

terampil melaksanakan On The Job Learning sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan. Selamat belajar dan berlatih, semoga Allah SWT


Surakarta, Nopember 2011 Kepala,

Prof. Dr. Siswandari, M.Stats. NIP. 19590201 198503 2 002

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................ i

DAFTAR ISI ............................................... .................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................ ................................................... . 1

A. LATAR BELAKANG .............................. ................................................... . 1

B. DASAR HUKUM .................................... ................................................... 2

C. TUJUAN .............................................. ................................................... 2

D. SASARAN ............................................ ................................................... 2

E. MANFAAT ........................................... ................................................... 2

BAB II PELAKSANAAN ................................ ................................................... 3

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN .... ................................................ 3

B. UNSUR YANG TERLIBAT……………………............................................... 3

C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN …………...........................................…. 3

D. STRUKTUR PROGRAM OJL .................... ................................................. 6

E. STRATEGI PELAKSANAAN OJL ................ .............................................. 7

BAB III PENUTUP ........................................ ................................................... 9

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan









lulus rekrutmen.







On The Job Learning merupakan salah satu upaya untuk memberikan tambahan

bekal berupa pengalaman bekerja sebagai calon kepala sekolah di sekolah sendiri

maupun di sekolah lain yang relevan dengan kebutuhan pengembangan potensi

kompetensi calon kepala sekolah.

Oleh karena itu, pengembangan mutu proses pembelajaran On The Job Learning

difokuskan pada upaya untuk mempraktekan pengetahuan, keterampilan dan sikap

yang telah dipelajari selama diklat In-Service Learning 1. Menerapkan rencana

tindakan kepemimpinan, mensupervisi guru, menyusun perangkat pembelajaran,

mengkaji pengelolaan berbagai aspek manajerial merupakan bentuk-bentuk praktek

lapangan yang harus dilakukan oleh calon kepala sekolah.

Untuk menjamin pelaksanaan On The Job Learning terstandar, dan




Selain daripada itu, tentang bagaimana isi, proses dan prosedur pelaksanaan On

The Job Learning, telah dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Diklat Calon

Kepala Sekolah. Namun, karena On The Job Learning itu melibatkan banyak pihak

dan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman baru, diperlukan sebuah petunjuk

2

operasional yang praktis dan rinci agar penyelenggara diklat dan master trainer

yang terlibat bisa melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya secara proporsional

dan profesional. Untuk itu dibuatkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan On The Job

Learning.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan On The Job Learning diklat calon kepala sekolah

adalah:


Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;




5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan;


Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan


8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan


9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63

Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah;


Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional

Guru dan Angka Kreditnya;

C. TUJUAN

Tujuan Petunjuk Teknis On The Job Learning diklat calon kepala sekolah adalah

untuk memastikan kegiatan OJL dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana

Tindak Lanjut.

D. SASARAN

Petunjuk teknis pelaksanaan On The Job Learning harus dipahami dengan baik

oleh penyelenggara diklat, Master Trainer, dan kepala sekolah mentor yang

harus melaksanakan On the Job Learning dan melakukan pendampingan

selama calon kepala sekolah magang di sekolah sendiri maupun di sekolah lain.

E. MANFAAT

Manfaat petunjuk teknis pelaksanaan On The Job Learning diklat calon kepala

sekolah ini terlaksananya OJL sesuai dengan standar.

3

BAB II

PELAKSANAAN


Kegiatan On The Job Learning diklat calon kepala sekolah dilaksanakan dalam

durasi minimal 200 (dua ratus) JP, setara selama 3 bulan. Pelaksanaan

kegiatan On The Job Learning di sekolah sendiri dan di sekolah lain ditetapkan

oleh Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian

agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota berdasarkan kesepakatan

dengan lembaga penyelenggara diklat.


Unsur yang terlibat dalam kegiatan On The Job Learning diklat calon kepala

sekolah adalah:


kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota terkait,

yakni Pejabat struktural yang berwenang;

2. Penyelenggara diklat, yakni Pejabat struktural yang berwenang; dan

3. Master trainer dan penanggungjawab akademik diklat calon kepala

sekolah.

C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN ON THE JOB LEARNING

(1) On-the Job Learning (OJL) adalah pembelajaran di lapangan dalam

situasi pekerjaan yang nyata. Dilakukan di 2 (dua) sekolah, yakni di

sekolah sendiri dan di sekolah lain. Pelaksanaan OJL di sekolah

sendiri setara dengan 150 JP dan pelaksanaan OJL di sekolah lain

setara dengan 50 JP.

(2) Penugasan peserta diklat sebagai calon kepala sekolah magang di

sekolah sendiri dan di sekolah lain ditetapkan dan dikeluarkan oleh

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah

kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota

melalui surat tugas melaksanakan OJL. Surat tugas harus sudah

dikeluarkan oleh Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau

kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama

kabupaten/kota sebelum peserta menyelesaikan diklat In-Service

Learning 1 dan dikirimkan ke sekolah sendiri dan ke sekolah lain

tempat peserta akan ditugaskan untuk magang.

(3) Program OJL terdiri dari: a) Pelaksanaan Rencana Tindak

Kepemimpinan, b) Pelaksanaan Observasi Terhadap Guru Junior, c)

Menyusun perangkat pembelajaran (Silabus, RPP, dan Bahan Ajar),

d) Pelaksanaan Tugas Mandiri (kajian-kajian), dan e) Pelaksanaan

Peningkatan Kompetensi Berdasarkan AKPK dan f) penyusunan

portofolio serta materi presentasi hasil OJL.

4

(4) Rencana Tindak Kepemimpinan adalah upaya untuk meningkatkan

kompetensi dan kualitas kinerja calon kepala sekolah/madrasah

Kegiatan tersebut harus relevan dengan hasil analisis AKPK individu

yang terlemah dipadukan dengan hasil EDS mencakup Standar Isi,

Proses, Penilaian untuk mencapai SKL , dalam upaya peningkatan

kualitas kinerja.

Matriks RTK yang telah disusun pada saat In-Service Learning 1

dikonfir-masikan dengan kepala sekolah mentor dan hasil Evaluasi Diri

Sekolah. Pelaksanaan RTK dilakukan minimal 2 siklus.

(5) Observasi pembelajaran terhadap guru junior dilakukan untuk

menerapkan keterampilan konseptual, teknikal dan interpersonal

dalam melaksanakan supervisi akademik di sekolah. Observasi

dilakukan pada satu orang guru dengan dua kali pelaksanaan

observasi.

(6) Penyusunan perangkat pembelajaran dilakukan untuk satu

kompetensi dasar pada satu mata pelajaran yang diampu.

(7) Tugas mandiri berupa pengkajian untuk mempersiapkan calon

kepala sekolah memahami berbagai kegiatan

pengelolaan/manajerial di sekolah, yang mencakup a) Penyusunan

Rencana Kerja Sekolah; b)Pengelolaan Kurikulum; c)Pengelolaan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan; d) Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Sekolah; e)Pengelolaan Peserta Didik; f)Pengelolaan

Keuangan Sekolah; g)Pembinaan Tenaga Administrasi Sekolah; h)

Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran; i) Pelaksanaan Monitoring

dan Evaluasi.

Pengkajian minimal mencakup aspek kondisi ideal, kondisi nyata yang

terjadi di sekolah kemudian menemukan kesenjangan dan mencari

alternatif solusi pemecahannya. Hasil kajian kemudian dikonfirmasikan

di sekolah magang (lain).

(8) Upaya peningkatan kompetensi berbasis AKPK di sekolah lain

adalah kegiatan calon kepala sekolah untuk meningkatkan

kompetensinya berdasarkan kebutuhan individu dengan belajar dari

kepala sekolah mentor.

(9) Penyusunan portofolio sebagai laporan hasil OJL dilengkapi bahan

presentasi. Presentasi dilakukan melalui penyajian lisan dan

menggunakan alat bantu komputer/PC dengan program aplikasi

Power Point selama minimal 30 menit per peserta dan dilaksanakan

pada saat diklat In- Service Learning 2.

(10) On-the Job Learning (OJL) menggunakan metode

experiential learning.

(11) Selama pelaksanaan On-the Job Learning (OJL), lembaga

penyelenggara diklat melaksanakan program pendampingan 3 (tiga)

kali. Pendampingan pertama dilakukan untuk mengidentifikasi

permasalahan, kesulitan dan kendala yang dihadapi selama

melaksanakan OJL dan membantu mengatasi permasalahan,

5

kesulitan dan kendala tersebut. Strategi pendampingan dilakukan

berupa tatap muka di kelas dengan petugas pendampingan/master

trainer. Pendampingan kedua dilakukan untuk mengidentifikasi

permasalahan, kesulitan dan kendala yang terjadi di lapangan upaya

mendapatkan masukan dari kepala sekolah mentor. Strategi

pendampingan dilakukan berupa tatap muka di kelas dengan

petugas pendampingan/master trainer dan atau jika memungkinkan

dikombinasikan dengan kunjungan ke sekolah tempat magang dan

atau tatap muka dengan kepala sekolah mentor. Pendampingan

ketiga dilakukan untuk mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan

OJL melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan OJL dan

pembimbingan dalam penyusunan portofolio dan bahan presentasi.

Strategi pendampingan dilakukan berupa tatap muka di kelas

dengan petugas pendampingan/master trainer. Jumlah petugas

pendampingan ditentukan sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta

(15 peserta/petugas) ditambah seorang petugas monev.

Pendampingan dilakukan selama satu hari di lokasi setara dengan

10 JP. Metode pendampingan antara lain pengisian instrumen

monev perkembangan pelaksanaan OJL, konsultasi individu, Focus

Group Discussion, dan umpan balik oleh petugas pendampingan.

(12) Pada akhir kegiatan On-the Job Learning (OJL) kepala

sekolah mentor memberikan penilaian sikap kepada peserta diklat

yang melaksanakan OJL di sekolahnya. Hasil penilaian disampaikan

dalam amplop tertutup dan diserahkan kepada lembaga

penyelenggara diklat pada saat diklat In-Service Learning 2.

(13) Penilaian dilakukan oleh kepala sekolah mentor dengan

menggunakan instrumen penilaian yang telah ditetapkan dalam

petunjuk teknis penilaian.

(14) Penilaian pelaksanaan program OJL dilakukan oleh master

trainer.

(15) Panduan pendampingan On-the Job Learning (OJL)

ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara diklat calon

kepala sekolah. Pengaturan jadwal pendampingan disepakati

dengan Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota atau kantor

wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama

kabupaten/kota dan disesuaikan dengan durasi waktu OJL.

(16) Untuk kepentingan pengembangan sistem kediklatan maka

lembaga penyelenggara diklat diwajibkan untuk melakukan

monitoring dan evaluasi program dan penyelenggaraan OJL. Metode

dan instrumen monitoring menggunakan instrumen yang telah

ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. Petugas monitoring evaluasi

adalah staf administrasi atau panitia diklat.

6

D. STRUKTUR PROGRAM ON THE JOB LEARNING

N

0 Kegiatan dan Jenis Tagihan pada OJL

Alokasi waktu

SEKOLA

H

SENDIRI

SEKOLA

H LAIN Jumlah


2 observasi pembelajaran guru junior 20 20





4.3

Mengkaji pengelolaan Pendidik dan

tenaga kependidikan 4 2 6

4.4 Mengkaji Pengelolaan Sarpras 4 2 6

4.5 Mengkaji pengelolaan peserta didik 4 2 6


4.7

Mengkaji pengelolaan tenaga

Administrasi 4 2 6

4.8 Mengkaji TIK dalam pembelajaran 2 1 3

4.9

Mengkaji Pelaksanaan Monitoring dan

Evaluasi 2 1 3

5

Upaya peningkatan kompetensi di sekolah

magang berdasarkan hasil AKPK 20 20


Jumlah 150 50 200

7

E. STRATEGI PELAKSANAAN ON THE JOB LEARNING

PERSIAPAN PROGRAM

PELAKSANAAN PROGRAM

REFLEKSI DAN PERBAIKAN

Perkenalan dan Orientasi Verifikasi program Perancangan program

sesuai verifikasi Pengesahan program

oleh kepala sekolah diketahui fasilitator

Refleksi penyelesaian tugas-tugas.

Refleksi terhadap best practice kepala sekolah (jika ada).

Membangun komitmen Penjelasan teknis magang Peserta menerapkan hasil pelatihan

In Service Learning 1 di sekolah berdasarkan analisis AKPK masing-masing peserta.

Peserta mencermati best practice yang dilakukan kepala sekolah (jika ada).


Finalisasi Penyusunan laporan pelaksanaan program.

Menulis laporan best practice yang didapatkan (jika ada).

Langkah IV

EVALUASI

Penilaian para peserta oleh pembimbing On the Job learning

Langkah V

PENYUSUNAN LAPORAN

Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat dijelaskan sebagai

berikut.

Langkah I

Persiapan

Program

1. Perkenalan dan Orientasi Lapangan 2. Verifikasi rancangan program yang telah dibuat

saat In-Service Learning 1 dengan pelaksanaan program kekepalasekolahan

3. Perancangan program sesuai hasil verifikasi 4. Pengesahan program oleh kepala sekolah

dengan diketahui fasilitator

Langkah II

Pelaksanaan

Program

1. Membangun komitmen 2. Penjelasan teknis magang 3. Peserta menerapkan hasil pelatihan In-

Service Learning 1 di sekolah. 4. Peserta mencermati best practice yang

dilakukan kepala sekolah (jika ada).

Langkah III

Refleksi dan

Perbaikan

Program

1. Refleksi penyelesaian tugas-tugas. 2. Refleksi terhadap best practice kepala sekolah (jika ada).

Langkah IV

Penyusunan

1. Finalisasi Penyusunan laporan sesuai dengan tagihan-tagihan pelatihan In-Service Learning 1 untuk

8

Laporan

disajikan di depan fasilitator pada In-Service Learning 2 dan mendapatkan penilaian. rekomendasi pelaksanaan program.

2. Menulis laporan best practice yang didapatkan (jika ada).

Langka

h V

Evaluasi

1. Penilaian para peserta oleh pembimbing On-the-Job Learning

9

BAB III

PENUTUP

Dengan diselenggarakannya On The Job Learning diklat calon kepala

sekolah/madrasah ini diharapkan isi, proses dan prosedur pelaksanaan diklat

relevan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi calon kepala

sekolah/madrasah, relevan dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan

keprofesian calon kepala sekolah/madrasah, dan kualitas penyelenggaraan

diklat calon kepala sekolah/madrasah dilakukan sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan.

Pada akhirnya, pengembangan mutu proses On The Job Learning ini diharapkan

mampu manjadi sebuah langkah awal mewujudkan kepala sekolah/madrasah yang

amanah, berjiwa wirausaha dan profesional yang bermanfaat bagi upaya

peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

10

Lampiran-lampiran:

1. Materi presentasi RTK

2. Contoh dan template Rencana Tindakan Kepemimpinan (RTK) softcopy dan

hardcopy.

3. Contoh hasil analisis AKPK Calon Kepala Sekolah

4. Contoh panduan Pendampingan On The Job Learning

5. Contoh surat tugas melaksanakan OJL dari Dinas pendidikan


kementerian agama kabupaten/kota.

6. Contoh Program RTL oleh peserta

7. Template portofolio

8. Instrumen monev perkembangan pelaksanaan On The Job Learning.

9. Instrumen monev program dan penyelenggaraan On The Job Learning.

LAMPIRAN 4

Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In Service Learning 2

1

PETUNJUK TEKNIS

PENYUSUNAN PELAKSANAAN IN SERVICE

LEARNING 2

PROGRAM


TAHUN 2012



2011

i

KATA PENGANTAR



penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan In- Service Learning 2.


semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan In- Service Learning 2.

Petunjuk Teknis ini disiapkan untuk memperlancar jalannya kegiatan

pelaksanaan In-Service Learning 2. Oleh sebab itu, sangat diharapkan

seluruh lembaga penyelenggara diklat dan master trainer dapat

melaksanakan In-Service Learning 2 sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan oleh kepala BPSDMP dan PMP sehingga penyelenggaraan diklat

calon kepala sekolah berjalan secara optimal.

Secara khusus, penjaminan mutu penyelenggaran In-Service

Learning 2 perlu dilakukan agar kualitas isi, proses dan hasil In- Service

Learning 2 dapat dilaksanakan, dipantau dan dikendalikan dengan baik.

Oleh sebab itu, kita berharap agar para Master Trainer memahami dan

terampil melaksanakan In-Service Learning 2 sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan. Selamat belajar dan berlatih, semoga Allah SWT



Kepala Prof. Dr. Siswandari, M.Stats.

NIP. 19590201 198503 2 002

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................1

A. LATAR BELAKANG ........................................................................1

B. DASAR HUKUM ..............................................................................2

C. TUJUAN ..........................................................................................2

D. SASARAN .......................................................................................2

E. MANFAAT ........................................................................................3

BAB II PELAKSANAAN ..............................................................................4

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN .. ..................... ...............4

B. UNSUR YANG TERLIBAT……………..........................................…4

C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN ……...........................................4

D. STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-

SERVICE 2 ……………………..........................................………..….....6

E. DESKRIPSI MATA DIKLAT ……..........................................….........6

F. STRATEGI PELAKSANAAN IN-

SERVICELEARNING 2 ……………........................................…………..7

G. JADWAL KEGIATAN ........... ................. ..........................................8

BAB III PENUTUP .................... ..................... .............................................9

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG










lulus rekrutmen.







In-Service Learning 2 merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan diklat

calon kepala sekolah. In-Service Learning 2 dilakukan untuk menilai perkembangan

peningkatan potensi kompetensi calon kepala sekolah selama mengikuti diklat

calon kepala sekolah.

Oleh karena itu, pengembangan mutu proses pembelajaran In-Service Learning 2

difokuskan pada upaya untuk mengetahui peningkatan pengetahuan, keterampilan

dan sikap calon kepala sekolah dan relevansinya dengan pengembangan

kompetensi kepala sekolah.

Untuk menjamin penyelenggaraan In-Service Learning 2 terstandar, dan




Selain daripada itu, tentang bagaimana isi, proses dan prosedur pelaksanaan In-

Service Learning 2, telah dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Diklat Calon

Kepala Sekolah. Namun, karena In-Service Learning 2 itu melibatkan banyak pihak

dan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman baru, diperlukan sebuah petunjuk

operasional yang praktis dan rinci agar lembaga penyelenggara diklat dan master

trainer yang terlibat bisa melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya secara

2

proporsional dan profesional. Untuk itu dibuatkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan

In-Service Learning 2.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan In Service Learning 2 diklat calon kepala sekolah

adalah:


Nasional;


Daerah;























C. TUJUAN

Tujuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan In- Service Learning 2 diklat calon kepala

sekolah Madrasah adalah untuk memberikan panduan dalam melaksanakan

kegiatan In-Service Learning 2 bagi lembaga penyelenggara.

D. SASARAN

Sasaran petunjuk teknis pelaksanaan In-Service Learning 2 calon kepala

sekolah adalah lembaga penyelenggara diklat dan Master Trainer yang

melaksanakan In-Service Learning 1, On-the-Job Learning dan In-Service

Learning 2 pada Diklat calon kepala sekolah.

3

E. MANFAAT

Manfaat petunjuk teknis ini adalah In-Service Learning 2 diklat calon kepala

sekolah terlaksana sesuai dengan standar.

4

BAB II

PELAKSANAAN


Kegiatan In-Service Learning 2 diklat calon kepala sekolah dilaksanakan dalam

durasi minimal 30 (tiga puluh) jam pelajaran @ 45 menit. Satu kali kegiatan

selama 3 hari kerja. Pelaksanaan kegiatan In-Service Learning 2 ditetapkan

oleh lembaga penyelenggara diklat berdasarkan kesepakatan dengan dinas

pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian

agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota.


Unsur yang terlibat dalam kegiatan In-Service Learning 2 diklat calon kepala

sekolah adalah:


kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota terkait,

yakni Kabid Ketenagaan, Kasi peningkatan profesi pendidik dan tenaga

kependidikan dan staf;

2. Penyelenggara diklat, yakni Kabid Fasilitasi Peningkatan kompetensi,

Kabid Program, Kasi program dan informasi; dan

3. Master trainer, yakni widyaiswara, dosen, penanggungjawab akademik

diklat calon kepala sekolah.

C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN IN-SERVICE LEARNING 2

1. In-Service Learning 2 (IN-2) merupakan kegiatan pembelajaran dalam

bentuk tatap muka antara peserta diklat dengan master trainer, sesuai

dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara

diklat.

2. Pada awal kegiatan, peserta menyerahkan portofolio dan bahan

presentasi serta hasil penilaian sikap dan pelaksanaan program OJL

oleh kepala sekolah mentor 1 dan mentor 2.

3. In-Service Learning 2 (IN-2) dilakukan untuk menilai portofolio calon

kepala sekolah/madrasah dan presentasi hasil OJL.

4. Penilaian portofolio adalah penilaian terhadap sejumlah tagihan hasil

pelaksanaan OJL yang dikumpulkan oleh calon kepala

sekolah/madrasah dalam satu folder.

5. Portofolio hasil OJL terdiri dari a) laporan tindak kepemimpinan; b)

laporan observasi pembelajaran guru junior; c) laporan penyusunan

perangkat pembelajaran; d) laporan hasil kajian-kajian sesuai dalam

struktur program diklat OJL; dan e) laporan upaya peningkatan

kompetensi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan

keprofesian (AKPK).

5

6. Penilaian portofolio dilakukan oleh master trainer melalui pemeriksaan

semua laporan hasil OJL dalam bentuk bahan cetak dan CD. Penilaian

menggunakan instrumen yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.

7. Penilaian presentasi dilakukan melalui penyajian lisan dan

menggunakan alat bantu komputer/PC dengan program aplikasi Power

Point. Materi presentasi berupa Power Point dikumpulkan terlebih dulu

dalam satu CD oleh ketua kelompok atau ketua kelas dan diserahkan

kepada panitia diklat sebelum pembukaan In-Service Learning 2.

Presentasi setiap peserta dilakukan selama minimal 30 menit per

peserta. Penilaian menggunakan instrumen yang ditetapkan dalam

petunjuk teknis penilaian.

8. Selama In-Service Learning 2 Master trainer melakukan penilaian sikap

menggunakan instrumen yang ditetapkan dalam petunjuk teknis

penilaian.

9. Pengaturan strategi pelaksanaan In Service Learning 2 ditetapkan oleh

lembaga penyelenggara diklat. Strategi dapat dilakukan dalam bentuk: a)

presentasi peserta satu per satu dihadapan master trainer; b) presentasi

peserta satu per satu di depan master trainer dan peserta diklat lain

dalam kelas besar; c) presentasi peserta satu per satu dihadapan master

trainer dan peserta lain dalam kelompok-kelompok kecil.

10. Panduan In-Service Learning 2 ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga

penyelenggara diklat calon kepala sekolah. Pengaturan jadwal

disepakati dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor

wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota.

11. Kegiatan In-Service Learning 2 diawali dengan pembukaan dan diakhiri

dengan penutupan diklat. Pada saat pembukaan diklat diwajibkan untuk

menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh peserta dan

undangan. Dilanjutkan dengan pemberian informasi kepada peserta

tentang strategi pelaksanaan penilaian dan penjelasan tentang

ketentuan penilaian dan kriteria kelulusan.

12. Dalam penutupan, penyelenggara diklat harus menyampaikan laporan

penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah secara komprehensif

mencakup In-Service Learning 1, On The Job Learning dan In-Service

Learning 2. Laporan panitia tanpa disertai dengan pengumuman hasil

kelulusan peserta karena kelulusan peserta diklat sebagai bagian dari

hasil diklat akan disampaikan secara tertulis sebagai laporan oleh

lembaga penyelenggara diklat kepada dinas pendidikan


kementerian agama kabupaten/kota. Selanjutnya pengumuman hasil

kelulusan akan dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota

atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama

kabupaten/kota.

13. Untuk kepentingan pengembangan sistem kediklatan maka lembaga

penyelenggara diklat diwajibkan untuk melakukan monitoring dan

evaluasi program dan penyelenggaraan In- Service Learning 2. Metode

dan instrumen monitoring menggunakan instrumen yang telah ditetapkan

dalam petunjuk teknis ini.

6

14. Setelah selesai melaksanakan In- Service Learning 2, lembaga

penyelenggara diklat wajib melaporkan hasil penyelenggaraan diklat

yang disertai dengan nilai diklat calon kepala sekolah. Laporan

disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten /kota

atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama

kabupaten/kota terkait dan kepada LPPKS untuk pengusulan nomor unik

kepala sekolah ke kepala BPSDM dan PMP serta untuk data base

sertifikat kepala sekolah nasional.

D. STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-SERVICE LEARNING 2


JAM


2 Presentasi hasil On the Job

Learning

10 JP



5 Evaluasi 1 JP

6 Pembukaan/Penutupan 1 JP

Jumlah 30JP

E. DESKRIPSI MATA DIKLAT

NO MATA

DIKLAT TUJUAN


1 Penjelasan kriteria kelulusan

Memberikan informasi tentang indikator kelulusan diklat

Lembar penilaian presentasi Lembar penilaian portofolio

2 Presentasi hasil On the Job Learning

Memberikan kesempatan peserta memaparkan dan mempertanggung jawabkan hasil OJL

Bahan presentasi Laporan OJL Lembar penilaian presentasi

3 Penilaian Menilai kualitas Lembar

7

REGISTRASI &

ORIENTASI

PELAKSANAAN DIKLAT



informasi tentang kriteria kelulusan.

Penutupan oleh kepala penyelenggara.

Penyelesaian administrasi.

Penilaian Portofolio Presentasi hasil OJL


Evaluasi :


Evaluasi Program

Fasilitator diklat.

Langkah IV

PENUTUPAN

EVALUASI DIKLAT

NO MATA

DIKLAT TUJUAN


portofolio portofolio OJL peserta

penilaian portofolio

4 Refleksi Pelatihan

Memberi kesempatan peserta untuk merefleksi diri atas pencapain peningkatan pengetahuan, pengalaman selama mengikuti diklat

Lembar refleksi diklat

5 Evaluasi Mengetahui kualitas program dan layanan diklat In-Service Learning 2 calon kepala sekolah/madrasah


6 Penutupan Menutup penyelenggaraan diklat


F. STRATEGI PELAKSANAAN IN-SERVICE LEARNING 2

8

Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Langkah I Semua peserta diberikan informasi tentang kriteria kelulusan.

Langkah II

Pembukaan kegiatan in service learning 2

Penilaian portofolio untuk mengetahui hasil-hasil OJL dengan berbagai macam penilaian. Penilaian hasil OJL dilakukan dengan presentasi tentang best practice dan studi kasus untuk mengungkap hasil temuan terbaik di sekolah dan mengukur kemampuan menyelesaikan kasus.

Pemberian feed-back kepada masing-masing peserta.

Langkah III

Evaluasi diklat secara menyeluruh, mulai dari proses pengelolaan diklat, evaluasi terhadap nara sumber/ fasilitator, evaluasi terhadap program diklat sampai pada evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah.

Langkah IV Penutupan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ madrasah dilaksanakan setelah semua program pokok dilakukan dan diakhiri dengan pemberian keterangan lulus dari lembaga diklat.

Pengusulan peserta yang dinyatakan lulus untuk mendapatkan sertifikat kepala sekolah dan nomor unik kepala sekolah dari LPPKS.

G. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan In-Service Learning 2 diklat calon kepala sekolah sebagai

contoh terlampir.

9

BAB III

PENUTUP

Dengan diselenggarakannya In-Service Learning 2 diklat calon kepala sekolah ini

diharapkan isi, proses dan prosedur pelaksanaan diklat relevan dengan

kebutuhan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah. Disamping itu,

juga relevan dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian

calon kepala sekolah, dan kualitas penyelenggaraan diklat calon kepala

sekolah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya, pengembangan mutu proses In- Service Learning 2 ini diharapkan

mampu manjadi sebuah langkah awal mewujudkan kepala sekolah yang amanah,

profesional dan berjiwa wirausaha yang bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu

pendidikan di Indonesia.

10


1. Materi presentasi Penilaian Diklat calon kepala sekolah

2. Contoh panduan In-Service Learning 2

3. Contoh jadwal kegiatan In-Service Learning 2 diklat calon kepala

sekolah

4. Instrumen penilaian portofolio

5. Instrumen penilaian sikap

6. Instrumen penilaian presentasi

7. Instrumen monev program dan penyelenggaraan In-Service Learning

2.

8. Software rekapitulasi penilaian.

1

LAMPIRAN 5

Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat

1

PETUNJUK TEKNIS

PENYUSUNAN PENILAIAN PESERTA DIKLAT

PROGRAM


TAHUN 2012



2011

i

KATA PENGANTAR



penyusunan Petunjuk Teknis Penilaian Peserta Diklat Calon Kepala

Sekolah/Madrasah Tahun 2012.


semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Diklat Calon Kepala

Sekolah/Madrasah Tahun 2012. Petunjuk Teknis ini disiapkan untuk

memperlancar jalannya kegiatan diklat calon kepala sekolah/madrasah. Oleh

sebab itu, sangat diharapkan seluruh Master Trainer memahami petunjuk

teknis ini supaya penilaian terhadap peserta diklat calon kepala

sekolah/madrasah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kepala

BPSDMP dan PMP sehingga diklat calon kepala sekolah/madrasah dapat

diselenggarakan secara optimal.

Penilaian terhadap peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah

perlu dilaksanakan agar kualitas instrumen, proses dan hasil penilaian

peserta diklat dapat dilakukan, dipantau dan dikendalikan. Oleh sebab itu,

kita berharap agar para Master Trainer dapat memahami dan memberikan

penilaian peserta diklat dengan akurat. Selamat belajar dan berlatih, semoga

Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua.


Kepala,


NIP. 19590201 198503 2 002

ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

A. LATAR BELAKANG ............................................................................. 1 B. DASAR HUKUM ................................................................................... 2 C. TUJUAN ............................................................................................... 2 D. SASARAN ............................................................................................ 3 E. MANFAAT ............................................................................................ 3

BAB II PELAKSANAAN ........................................................................................... 4

A. JENIS DAN ASPEK PENILAIAN .......................................................... 4 B. PENILAI ............................................................................................... 4 C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PENILAIAN PESERTA DIKLAT

CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH ........................................... 5 D. STRATEGI PENILAIAN PESERTA DIKLAT ......................................... 6 E. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ..................................................... 6 F. KRITERIA KELULUSAN..................................................................... 11

BAB III PENUTUP ................................................................................................. 12

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG





dijelaskan bahwa proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi

rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.


Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa kepala sekolah/madrasah sebagai

pimpinan tertinggi di sekolah/madrasah dituntut memiliki lima dimensi kompetensi,

yaitu dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan,

supervisi, dan sosial. Sebagai konsekuensinya, secara akademik pendidikan dan

pelatihan calon kepala sekolah/madrasah harus mampu menjamin adanya

peningkatan kelima dimensi kompetensi tersebut.

Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah merupakan salah satu upaya untuk

membekali calon kepala sekolah/madrasah dengan materi diklat yang akan

meningkatkan kompetensinya yang relevan, sesuai dengan hasil AKPKnya. Oleh

karena itu, pengembangan mutu proses pembelajaran diklat difokuskan pada upaya

untuk mewujudkan kepala sekolah/madrasah yang amanah, berjiwa wirausaha dan

profesional.

Untuk menjamin ketercapaian tujuan pembelajaran diklat secara terstandar,

diperlukan instrumen, proses dan hasil penilaian peserta diklat calon kepala

sekolah/madrasah yang akurat. Dalam implementasinya, penilaian peserta diklat

calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan oleh Master Trainer. Agar

pelaksanaan penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah berlangsung

secara efektif dan efisien, dan hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan, diperlukan


Selain itu, tentang bagaimana proses penilaian peserta diklat calon kepala sekolah

diklat itu harus dilaksanakan, telah dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Diklat

Calon Kepala Sekolah/Madrasah. Namun, karena penilaian peserta diklat calon

kepala sekolah/madrasah itu melibatkan banyak pihak dan membutuhkan

pengetahuan dan pemahaman baru, diperlukan sebuah petunjuk operasional yang

praktis dan rinci agar semua master trainer yang terlibat bisa melaksanakan peran,


Petunjuk Teknis Penilaian Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah.

2

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penilaian peserta diklat calon kepala sekolah adalah:


Nasional;


Daerah;























C. TUJUAN

Tujuan Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat Calon Kepala

Sekolah/Madrasah adalah untuk memastikan:

1. instrumen penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah relevan

dengan perkembangan peningkatan kompetensi calon kepala

sekolah/madrasah selama mengikuti diklat;

2. proses penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah relevan

dengan materi, tujuan, dan hasil diklat pada setiap tahapan pelaksanaan

diklat; dan

3. penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah dilakukan sesuai


3

D. SASARAN

Sasaran Juknis Penilaian Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah adalah:

1. master trainer pada tahap In-Service Learning 1, On-the-Job Learning dan In-Service Learning 2; dan

2. kepala sekolah magang (mentor) pada tahap On-the-Job Learning.

E. MANFAAT

Manfaat Juknis Penilaian Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah ini adalah

calon kepala sekolah/madrasah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang

dipersyaratkan.

4

BAB II

PELAKSANAAN

A. JENIS DAN ASPEK PENILAIAN

Penilaian dilakukan terhadap peserta mencakup aspek knowledge, attitude dan

skills. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan pada setiap tahapan diklat,

yakni In-Service Learning 1, On-the-Job Learning dan In-Service Learning 2.

Implementasi penilaian knowledge dilakukan pada In-Service Learning 1,

dengan menggunakan instrumen pre test dan post test. Implementasi penilaian

attitude dilakukan secara menyeluruh baik pada saat In-Service Learning 1, on

the job Learning, dan In-Service Learning 2.

Implementasi penilaian skill dilakukan terhadap portofolio dan presentasi hasil

yang dilakukan pada On-the-Job Learning.

Secara rinci penilaian dilakukan sebagai berikut:

1. Aspek Knowledge Penilaian aspek knowledge dilakukan pada tahap In-Service Learning 1

melalui Post Test dan tugas-tugas individu maupun kelompok. (format

penilaian terlampir)

2. Aspek Attitude Penilaian aspek attitude dilakukan pada tahap In-Service Learning 1, On-

the-Job Learning, maupun In-Service Learning 2. (format penilaian

terlampir)

3. Aspek Skills Penilaian aspek skills dilakukan pada tahap In-Service Learning 1 melalui

tugas-tugas dan diskusi kelompok. (format penilaian terlampir)

Penilaian In-Service Learning 1 dilaksanakan oleh Master Trainer pada saat tahap

kegiatan diklat In-Service Learning 1. Penilaian On-the-Job Learning dilaksanakan

oleh Kepala Sekolah Magang pada saat tahap kegiatan diklat On-the-Job Learning

dan oleh master trainer, (3) Penilaian In-Service Learning 2 dilaksanakan oleh

Master Trainer pada saat tahap kegiatan diklat In-Service Learning 2.

B. PENILAI

Penilai dalam diklat calon kepala sekolah/madrasah adalah:

1. Master Trainer; yakni widyaiswara atau dosen yang memiliki sertifikat Master Trainer yang ditunjuk oleh lembaga penyelenggara diklat sebagai master trainer. Master Trainer melakukan penilaian pada setiap mata diklat yang diampu pada diklat In service learning 1 meliputi pengetahuan

5

(knowledge), keterampilan (skills) dan sikap (attitude). Pada In-Service Learning 2 master trainer melakukan penilaian terhadap portofolio dan presentasi laporan hasil OJL serta sikap calon kepala sekolah/madrasah.

2. Kepala sekolah sendiri (mentor 1), yakni kepala sekolah dimana calon kepala sekolah bekerja sebagai guru. Kepala sekolah mentor 1 memberikan nilai sikap dan pelaksanaan program pada On-The Job Learning.

3. Kepala sekolah lain (mentor 2), yakni kepala sekolah dimana guru magang sebagai calon kepala sekolah. Kepala sekolah mentor 2 memberikan nilai sikap dan pelaksanaan program pada On-The Job Learning.

C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PENILAIAN PESERTA DIKLAT CALON

KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

1) Standar penilaian adalah standar nasional yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian peserta diklat calon kepala sekolah.

2) Penilaian peserta diklat calon kepala sekolah adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta diklat calon kepala sekolah.

3) Penilaian peserta diklat mencakup pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap (attitude).

4) Implementasi penilaian pengetahuan (knowledge) dilakukan pada In-Service Learning I, dengan menggunakan instrumen pre test dan post test.

5) Implementasi penilaian sikap (attitude) dilakukan secara menyeluruh baik pada saat In-Service Learning 1, On the job Learning, dan In-Service Learning 2.

6) Implementasi penilaian keterampilan (skills) dilakukan terhadap portofolio dan presentasi hasil On the job learning pada In-Service Learning 2.

7) Instrumen penilaian In service learning 1 terdiri dari a) post test untuk menilai pengetahuan seluruh mata diklat yang

dipelajari, b) penilaian sikap setiap mata diklat untuk menilai sikap peserta

pada waktu mengikuti diklat setiap mata diklat, c) penilaian diskusi setiap mata diklat untuk menilai keterlibatan dan

keaktifan peserta dalam diskusi kelompok pada setiap mata diklat, dan

d) penilaian kepemimpinan untuk menilai aspek kepribadian, sosial, kewirausahaan dan kepemimpinan peserta pada mata diklat latihan kepemimpinan.

8) Instrumen penilaian On-The Job learning terdiri dari 1) instrumen penilaian sikap untuk menilai sikap peserta selama melaksanakan OJL, 2) instrumen penilaian pelaksanaan program OJL.

9) Instrumen penilaian In-Service Learning 2. terdiri dari 1) instrumen penilaian portofolio untuk menilai hasil pelaksanaan OJL yang meliputi RTK, supervisi, perangkat pembelajaran, tugas mandiri, upaya peningkatan kompetensi berdasarkan AKPK dan laporan OJL; 2) instrumen penilaian presentasi untuk menilai kemampuan menyajikan secara lisan hasil OJL yang meliputi aspek isi, penyajian dan pengorganisasian; 3) instrumen penilaian sikap untuk menilai sikap peserta selama In-Service Learning 2.

10) Penyerahan hasil penilaian peserta diklat oleh master trainer kepada lembaga penyelenggara diklat dilakukan sebelum setiap tahapan diklat berakhir.

6

11) Hasil penilaian peserta diklat selanjutnya diolah oleh lembaga penyelenggara diklat untuk pengambilan keputusan (kelulusan peserta diklat).

D. STRATEGI PENILAIAN PESERTA DIKLAT

Pelaksana Kegiatan Borang/Catatan Mutu

Admin

1. Format Standar Penilaian Diklat [F.PD.1.1]

Narasumber/

Fasilitator

Narasumber/

Fasilitator

Admin

2. Software Penginputan Penilaian Diklat [F.PD.4.1]

3. Format Rekap Hasil Nilai Diklat [F.PD.4.2]

E. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN

Rekapitulasi hasil penilaian adalah pengumpulan nilai dari setiap tahap diklat

mulai dari In-Service Learning 1, OJL, dan In-Service Learning 2, kemudian

dilakukan pengolahan. Karena luasnya cakupan yang dinilai serta, beragamnya

instrumen penilaian maka dalam melakukan rekap nilai akhir dilakukan secara

bertahap. Adapun tahap rekapitulasi nilai dalam diklat ini adalah:

Mulai

Pembagian Format Penilaian Diklat

Pengisian Format Penilaian Diklat

Selesai

Penyerahan Format Penilaian Diklat

yang telah diisi

Penginputan dan Perekapan Nilai

Diklat

7

1. Rekapitulasi Nilai In-Service Learning 1

Rekapitulasi Nilai In-Service Learning 1 adalah proses penggabungan aspek

yang dinilai dalam tahap In-Service Learning 1. Secara garis besar aspek yang

dinilai pada tahap In-Service Learning 1 antara lain adalah Kepemimpinan,

Manajerial, Supervisi, dan Post test. Pada aspek manajerial terbagi ke dalam

mata diklat diantaranya adalah Penyusunan RKS, Pengelolaan PTK,

Pengelolaan Sarpras, Pengelolaan Peserta Didik, Pengelolaan Kurikulum,

Pengelolaan Keuangan Sekolah, TIK Dalam Pembelajaran, Pembinaan TAS,

Monev. Dalam melakukan penilaian terhadap sub aspek manajerial dan

supervisi dilakukan dengan menilai sikap, keterampilan dan diskusi kelompok.

Tabel pengolahan nilai In-Service Learning 1 seperti ditampilkan dibawah ini.

Tabel diatas disesuaikan dengan ruang yang tersedia dalam Juknis Penilaian

ini, tanpa mengurangi isi secara umum. Tabel yang sebenarnya ada pada file

excel untuk pengolahan nilai akhir.

a) Keterangan:

S : Kolom Nilai Sikap

K : Kolom Nilai Keterampilan

D : Kolom Nilai Diskusi

R1..15 : Rerata Nilai Ke-1 sampai ke-15

b) Instrumen Penilaian yang digunakan:

Instrumen penilaian yang dipergunakan dalam In-Service Learning1 adalah:

1) A-1 = Instrumen Pre-test dan Post-tes 2) A-2 = Instrumen Penilaian Sikap 3) A-3 = Instrumen Penilaian Diskusi 4) A-4 = Instrumen Penilaian Kepemimpinan

8

c) Rumus Perhitungan Nilai In-Service Learning 1

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑁 − 1 =𝑅1 + 𝑅2 …𝑅15

15

Dari rumusan tersebut didapat bahwa nilai In-Service Learning 1 terbentuk dari

nilai kepemimpinan, manajerial, supervisi, dan post test. Nilai akhir diperoleh

dengan mencari rerata aspek 1 sampai dengan aspek 15 yang diberikan oleh

master trainer.

d) Pengolahan Nilai In Service Learning 1

Pengolahan nilai In-Service Learning 1 pada program MS Excell yang sudah

tersedia, dilakukan dengan cara melakukan input nilai kepemimpinan, nilai

sikap, nilai diskusi, nilai keterampilan, dan nilai post test. Setelah proses input

selesai dilakukan, secara otomatis kolom jumlah akhir akan terisi dengan

sendirinya.

2. Rekapitulasi Nilai On the Job Learning. Rekapitulasi Nilai On the Job Learning adalah proses penggabungan nilai

sikap, dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Kepala sekolah

tempat magang pertama (Mentor-1), Kepala sekolah tempat magang Kedua

(Mentor-2), dan Master Trainer. Tabel pengolahan nilai On the Job Learning

seperti ditampilkan dibawah ini.

a) Keterangan: S : Kolom Nilai Sikap

PP : Kolom Nilai Pelaksanaan Program

RT1..3 : Rerata Nilai Ke-1 sampai ke-3

b) Instrumen Penilaian yang digunakan Instrumen penilaian yang dipergunakan dalam On the Job Learning

adalah,

1) B-1 = Instrumen Penilaian Sikap 2) B-2 = Instrumen Penilaian Pelaksanaan Program

9

c) Rumus Perhitungan Nilai On the Job Learning

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑂𝐽𝐿 =𝑅𝑇 1 + 𝑅𝑇 2 + 𝑅𝑇 3

3

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa nilai On the Job

Learning terbentuk dari rerata nilai yang diberikan oleh Mentor-1

(M1), Mentor-2 (M2), dan Master Trainer (MT).

d) Cara Pengolahan dalam On the Job Learning Pengolahan nilai On the Job Learning dilakukan dengan cara

melakukan input nilai sikap dan nilai pelaksanaan program yang

dilakukan oleh Mentor-1, Mentor-2, dan Master Trainer kedalam

tabel program MS Excell diatas. Setelah proses input selesai

dilakukan, secara otomatis kolom jumlah akhir akan terisi dengan

sendirinya.

3. Rekapitulasi Nilai In-Service Learning 2. Rekapitulasi Nilai In-Service Learning 2 merupakan proses penggabungan

tiap aspek yang dinilai pada tahap In-Service Learning 2. Adapun aspek

yang dilakukan penilaian pada tahap In-Service Learning 2 adalah sikap,

portofolio, dan presentasi. Adapun bentuk tabel pengolahan nilai In-Service

Learning 2 seperti ditampilkan dibawah ini.

a. Instrumen Penilaian yang digunakan Instrumen penilaian yang dipergunakan dalam In-Service Learning 2

adalah,

1) C-1 = Instrumen Penilaian Sikap

2) C-2 = Instrumen Penilaian Presentasi

3) C-3 = Instrumen Penilaian Portofolio

b. Rumus Perhitungan Nilai In-Service Learning 2:

10

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛 − 2 = 𝑆𝑖𝑘𝑎𝑝 + 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑜𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 + 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖

3

Dari rumusan tersebut didapat nilai In-Service Learning 2 yang

terbentuk dari rerata nilai sikap, nilai portofolio, dan nilai presentasi.

c. Cara Pengolahan Nilai In-Service Learning 2

Pengolahan nilai In-Service Learning 2 dilakukan dengan cara

melakukan menginput nilai sikap, nilai portofolio dan nilai

presentasi kedalam tabel tersebut diatas. Setelah proses input

seluruh aspek penilaian dilakukan secara otomatis kolom jumlah

akhir akan terisi dengan sendirinya.

4. Rekapitulasi Nilai Akhir Rekapitulasi nilai akhir merupakan penggabungan nilai-nilai yang telah

dilakukan pada tahap In-Service Learning 1, OJL, dan In-Service Learning 2.

Adapun bentuk tabel pengolahan Nilai Akhir seperti ditampilkan di bawah ini.

a) Rumus Perhitungan Nilai Akhir 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 = 35% 𝑥 𝑁. 𝐼𝑛1 + 15%𝑥 𝑁. 𝑂𝐽𝐿 + (50%𝑥𝑁. 𝐼𝑛2)

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa nilai akhir terbentuk

dari kontribusi nilai In-Service Learning 1 sebesar 35%, kontribusi

nilai OJL adalah 15%, dan kontribusi nilai In-Service Learning 2

adalah 50%.

b) Cara Pengolahan Nilai Akhir:

Tabel rekapitulasi nilai akhir di atas sudah secara otomatis akan

terisi dengan sendirinya karena sudah dilakukan hyperlink dengan

sheet Nilai In-Service Learning 1, sheet nilai OJL, dan sheet nilai In-

Service Learning 2. Begitu juga dengan nilai akhir dan kriteria. Jadi

dalam pengolahan nilai akhir ini tidak ada proses input data, namun

yang diperlukan adalah memastikan bahwa hyperlink berfungsi

dengan baik.

11

F. KRITERIA KELULUSAN

Sebagai pengambilan keputusan akhir untuk menentukan kelulusan peserta diklat

calon kepala sekolah/madrasah digunakan skala penilaian sebagai berikut:

ANGKA HURUF KETERANGAN

86-100 A SANGAT MEMUASKAN

71-85 B MEMUASKAN

<70 C KURANG MEMUASKAN

12

BAB III

PENUTUP

Dengan diselenggarakannya penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah

secara terstandar ini diharapkan ketercapaian hasil diklat relevan dengan

kebutuhan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan

penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah dilakukan sesuai


Pada akhirnya, penilaian peserta diklat ini diharapkan mampu mewujudkan kepala

sekolah yang amanah, profesional dan berjiwa wirausaha yang bermanfaat bagi

upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

13


1. A-1 = Instrumen Pre-test dan Post-tes

2. A-2 = Instrumen Penilaian Sikap dan Perilaku

3. A-3 = Instrumen Penilaian Diskusi

4. A-4 = Instrumen Penilaian Kepemimpinan

5. B-1 = Instrumen Penilaian Sikap dan Perilaku

6. B-2 = Instrumen Penilaian Pelaksanaan Program

7. C-1 = Instrumen Penilaian Sikap dan Perilaku

8. C-2 = Instrumen Penilaian Presentasi

9. C-3 = Instrumen Penilaian Portofolio

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN...

Documents

Transcript of LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN...