BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Yayasan merupakan badan usaha berbadan hukum yang bergerak pada bidang-bidang non profit seperti bidang sosial, kegamaan, kebudayaan. Yayasan didirikan berdasarkan semangat mengabdi tanpa berorientasi pada keuntungan materil. Kemudian, mencapai maksud dan tujuanya tersebut sebuah yayasan tentunya membutuhkan sarana demi mencapai maksud dan tujuannya. Salah satu sarana yang dibutuhkan ialah berupa pendanaan (uang). Untuk memperoleh dana suatu yayasan tidak mungkin hanya mengandalkan kekayaan yang dipisahkan dari pendirinya, tentu yayasan tersebut harus mencari cara lain untuk memperoleh sumber dana. Salah satu upaya untuk mendapatkan dana demi terselenggaranya maksud dan tujuanya ialah dengan mendirikan atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang menyelenggarakan usaha tertentu. Yang mana salah satu bentuk usaha tersebut ialah dengan mendirikan lembaga atau satuan penidikan.B. RUMUSAN MASALAHBagaimana status hukum yayasan yang menjadikan lembaga pendidikan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk yayasan?C. TUJUANUntuk mengetahui bagaimanakah status hukum yayasan yang menjadikan lembaga pendidikan sebagai salah satu sumber perolehan dana.

BAB II

PEMBAHASAN

A. SEKILAS TENTANG YAYASANa. Pengertian YayasanDalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian di ganti oleh undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, dikatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan

untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak

mempunyai anggota. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yayasan terdiri dari beberapa unsur, yakni :

1. Berbentuk badan hukum;2. Bertujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (non profit);

3. Tidak memiliki anggota.

b. Kekayaan YayasanSumber kekyaan yayasan diatur dalam pasal 26 dan 27 undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diganti oleh undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, yang berbunyi :(1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

b. wakaf;

c. hibah;

d. hibah wasiat; dan

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.

(4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.Kemudian dalam pasal berikutnya, dikatakan bahwa :

(1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.c. Organ Yayasan

Mengenai organ daripada yayasan diatur dalam pasal Dalam Pasal 2 UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan, diatur bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

1. Pembina

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar. Kewenangan tersebut meliputi:

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

2. Pengurus

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

3. Pengawas

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

B. SEKILAS TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN/SATUAN PENDIDIKANa. Pengertian Lembaga Pendidikan

Sebelum membicarakan mengenai pengertian satuan pendidikan terlebih dahulu akan dipaparkan pengertian pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian akan dipaprkan pengertian satuan pendidikan yang terdapat pada pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dirumuskan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.b. Pendirian Lembaga Pendidikan/Satuan Pendidikan

Dalam kenyataan kita mengenal satuan pendidikan (sekolah) negeri dan swasta, dan tentunya status tersebut pasti memiliki beberapa perbedaan, hanya saja dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak disebutkan secara gamblang atau eksplisit perihal perbedaan diantara keduanya. UU Sisdiknas pada pasal 16 hanya menyebutkan secara eksplisit bahwa Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Demikian pula halnya dengan ketentuan mengenai syarat-syarat mendirikan satuan pendidikan tidak dijelaskan secara khusus bagaimana cara maupun syarat mendirikan sekolah swasta oleh karenanya yang akan penulis paparkan berikut ini tidak mendikotomikan pendirian satuan pendidikan swasta maupun negeri. Munurut pasal 62 UU Sisdikanas diatur mengenai pendirian satuan pendidikan sebagai berikut :(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

(3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.C. LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SUMBER DANA YAYASANTelah dijelaskan di atas mengenai apa yang dimaksud dengan yayasan serta macam-macam sumber pendanaan bagi yayasasan. Sekedar mengulang rumusan masalah pada bab I, yakni bagaimana status hukum yayasan yang menjadikan lembaga pendidikan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk yayasan? Atau dengan kata lain, apakah dapat dibenarkan (dari perspektif yurudis) jika suatu yayasan memperoleh pendanaan dari lembaga pendidikan yang didirikanya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dibicarakan kembali mengenai sumber kekayaan yayasan, yang diatur dalam pasal 26 undang-undang nomor 2 undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yakni :

(1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

b. wakaf;

c. hibah;

d. hibah wasiat; dan

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.

(4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Dalam penjelasan pada pasal 26 ayat 2, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

a. Yang dimaksud dengan "sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat" adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima Yayasan, baik dari Negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah wakaf dari orang atau dari badan

c. Yang dimaksud dengan "hibah" adalah hibah dari orang atau dari badan

d. Besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris.

e. Yang dimaksud dengan "perolehan lain" misalnya deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil usaha Yayasan.

Pada penjelasan pasal 26 ayat 2 huruf e terdapat klausul yang berbunyi perolehan dari hasil usaha Yayasan yang berarti salah satu dari sumber perolehan dana oleh yayasan adalah melalui usaha tertentu. Hal ini juga disinggung dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

(2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.Rumusan pasal 3 di atas menunjukan bahwa demi menunjang dan mencapai tujuanya suatu yayasan diperkenankan untuk mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan AD/ART pada yayasan tersebut. Sebelum lebih jauh akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan badan usaha. Badan usaha adalah suatu lembaga atau perkumpulan/persekutuan yang menjalankan usaha dalam bentuk hukum tertentu (Zaeni dan Budi, 11:2012). Perihal pendirian badan usaha oleh yayasan diatur pula secara gamblang dalam pasal 7 yang berbunyi :

(1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

(2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.

(3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Kemudian dalam dalam pasal 8 dijelaskan lebih lanjut mengenai maksud dari pada pasal 7 yang berbunyi :

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam penjelasan pasal 8, diperoleh penjelasan :

Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan penjelasan pasal 8 di atas dapatlah dimengerti bahwa badan usaha yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan oleh yayasan meliputi lembaga atau satuan pendidikan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beradasarkan uraian pada Bab II di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni pertama untuk menunjang pendanaan demi tercapai maksud dan tujuanya sebuah yayasan diperbolehkan untuk mendirikan atau ikut serta dalam badan usaha tertentu, tapi bukan berarti yayasan tersebut menjadi badan usaha itu sendiri. Kedua uasaha dari badan usaha yang dapat didirikan oleh suatu yayasan meliputi cakupan yang luas termasuk pula dalam hal pendidikan. Jadi suatu yayasan yang memiliki lembaga pendidikan dan memperoleh pendanaan darinya demi mencapai maksud dan tujuanya dibenarkan secara yuridis.

B. SARANSecara umum isi makalah ini memberi kesan bahwa lembaga pendidikan swasta seakan-akan merupakan suatu lembaga yang berorientasi pada keuntungan materil (uang). Padahal seperti yang diketahui bahwa mecerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu amanat UUD NKRI Tahun 1945, yang mana hal tersebut mestinya menjadi porsi Pemerintahan untuk mewujudkanya. Namun di Indonesia terdapat sekolah-sekolah swasta yang mana pendanaanya diluar daripada naungan pemerintah, salah satu contohnya adalah lembaga pendidikan yang dimiliki oleh suatu yayasan. Menanggapi hal tersebut penulis masih ragu untuk memberikan pendapat, apakah sekolah swasta itu merupakan suatu badan usaha atau bukan? Atau apakah sekolah swasta itu merupakan suatu perusahaan mengingat kesimpulan pembahasan makalah di atas mengatakan bahwa yayasan sah untuk memperoleh pendanaan dari lembaga pendidikan yang didirikanya? Terhadap pertanyaan tersebut penulis masih bingung mengingat tidak adanya peraturan perundang-undangan positif Indonesia yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai sekolah swasta. Kemudian melihat uaraian di atas tentunya akan banyak pihak yang berpendapat bahwa di Indonesia telah dilakukan kapitalisme pendidikan.

DAFTAR RUJUAKANAsyhadie, Zaini H dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan & Kepailitan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.

Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal

1