Lembaga lembaga Negara pdf
-
Upload
idris-miaus -
Category
Education
-
view
308 -
download
19
Transcript of Lembaga lembaga Negara pdf
Srtuktur Kelembagaan
Negara Indonesia
Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945
Struktur Kelembagaan negara sebelumamandemen UUD1945
1
Struktur Kelembagaan negara setelah amandemen UUD1945
2
1 . Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Sebelum amandemen : MPR merupakan lembaga tertinggi negara yangdiberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah“penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenangmenetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden[1].
Dengan kata lain MPR merupakan penjelmaan pendapat dari seluruh warga Indonesia.Susunankeanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkattermasuk didalamnya TNI/Polri.Sedangkan sesudah amandemen : MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya denganlembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Yang mempunyai fungsilegeslasi. pasca perubahan UUD 1945 Keberadaan MPR telah sangat jauh berbeda dibandingsebelumnya. Kini MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagiberkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasukmemilih Presiden dan Wakil Presiden.
Tugas MPR :Mengubah dan menetapkan UUD
Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan p-residen danwakilnya dalam masa jabatanya dan wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikanalasannya didalam sidang
Melantik presiden dan wakil presiden dalam sidang paripurna MPRmemutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atauWakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan untuk menyampaikanpenjelasan dalam Sidang Paripurna Majelis
melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atautidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadikekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatanya selambat-lambatnya dalam waktu enampuluh hari;
memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaandalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partaipolitik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suaraterbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masajabatanya.
mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
memilih dan dipilih
membela diri
imunitas
Protokoler
keuangan dan administratif.
Hak MPR :
3
Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
Kewajiban MPR :Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaatiperaturan perundang-undangan
Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasionaldan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.
Fungsi :Berfungsi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baik, jujur, dan adil
Berfungsi untuk mengubah atau mengganti Presiden yang tidak adil dalam menjalankantugasnya.
2 . PresidenPada Sebelum Amandemen : Presiden adalah lembaga negarayang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presidenmempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan.Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahandan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanyaamandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden diangkatdan diberhentikan oleh MPR dan bertanggung jawab kepadaMPR.Sedangkan Setelah di amandemen : Berbeda dengan sistem pemilihan Presiden dan Wapres sebelumadanya amandemen dipilih oleh MPR , sedangkan setelah adanya amandemen UUD 1945 sekarangmenentukan bahwa mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wapresdiusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Presiden tidak lagi bertanggung jawabkepada MPR melainkan bertanggung jawab langsung kepada Rakyat Indonesia. Konsekuensinyakarena pasangan Presiden dan Wapres dipilih oleh rakyat, mereka mempunyai legitimasi yang sangatkuat. Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanyauntuk satu kali masa jabatannya.
Tugas dan Wewenang Presiden :menjalankan pemerintahannya sesuai dengan UUD dan UU.Memastikan jajaran pemerintahannya temasuk kepolisian dan kejaksaan telah patuh
kepada UUD dan UU.Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUDMemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan darat dan laut, dan Angkatan udara.Mengajukan Rancangan UU kepada DPR.Presiden melakukan pembahasan dan pemberian
persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (dalam kegentingan yang memaksa).Menetapkan Peraturan Pemerintah.Mengangkat dan memberhentikan mentri mentri. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan
DPR.Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPRMenyatakan keadaan bahaya
4
Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbanganDPR.
Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPRMemberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan.Menetapkan Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan
DPR untuk menjadi Hakim Agung.Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi.
Kewenangan dan Kekuasaan Presiden :Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstintusi.Mengangkat duta dan konsul untuk negara lain dengan pertimbangan DPR.Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR.Memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA / Mahkamah Agung.Memberikan Amnesti dan Abolisi Rehabilitasi dengan pertimbangan dari DPR.Memegang kekuasaan tertinggi atas AU / Angkatan Udara, AD / Angkatan Darat dan AL / Angkatan
Laut.Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh Undang-Undang.Menyatakan perang dengan negara lain, damai dengan negara lain dan perjanjian dengan negara
lain dengan persetujuan DPR.Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempengaruhi beban keuangan
negara dan atau mengharuskan adanya perubahan / pembentukan Undang-Undang harus denganpersetujuan DPR.
Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan sebagainya yang diatur oleh UU.Menetapkan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY / Komisi Yudisial dengan persetujuan
DPR.
Kewajiban dan Hak Presiden :Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD ( Pasal 4 ayat 1 )Berhak mengajukan RUU kepada DPR ( Pasal 5 ayat 1 )Menetapkan peraturan pemerintahan ( Pasal 5 ayat 2 )Memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya
serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa ( Pasal 9 ayat 1 )Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU ( Pasal 10 )Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan
DPR ( Pasal 11 ayat 1 )Membuat perjanjian internasional lainnya, dengan persetujuan DPR ( pasal 11 ayat 2 )Menyatakan keadaan bahaya ( Pasal 12 )Mengangkat duta dan konsul ( Pasal 13 ayat 1 ). Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR ( Pasal 13 ayat 2 )Menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR ( Pasal 13 ayat
3 )Memberi grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan MA ( Pasal 14 ayat 1 )Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR ( Pasal 14 ayat 2 )Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam UU ( pasal 15 )Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan
kepada presiden ( Pasal 16 )Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri ( pasal 17 ayat 2 )
5
Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
6
3 . Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Pada sebelum amandemen : DPR merupakan lembagaperwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemiluyang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu Presidentidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipiliholeh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahunsekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawabkepada DPR. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkanyang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yangberada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.
Melalui perubahan UUD 1945, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya terutamadiberikannya kekuasaan membentuk UU yang memang merupakan karakteristik sebuah lembagalegislatif. Hal ini membalik rumusan sebelum perubahan yang menempatan Presiden sebagaipemegang kekuasaan membentuk UU. Dalam pengaturan ini memperkuat kedudukan DPRterutama ketika berhubungan dengan Presiden.
Tugas dan Wewenang DPR :Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan PernerintahPengganti Undang-Undang
Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, sertayang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalampembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I
Mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan olehDPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I
Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara dan Rancangan Undang-Undà ng yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, danagama dalam awal pembicaraan tingkat I
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikanpertimbangan DPD
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaanundang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama
Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapatMenyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarak
Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.
Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
7
Hak DPR :Mengajukan rancangan undang-undangMengajukan pertanyaanMenyampaikan usul dan pendapatMemilih dan dipilih
Membela diriImunitasProtokolerKeuangan dan administrative
Kewajiban DPR :Mengamalkan Pancasila
Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaatisegala peraturan perundang-undangan
Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah
Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan RepublikIndonesia
Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat
Menyerap,menghimpun,menampung,dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,kelompok dan golongan
Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerahpemilihannya
Mentaati kode etik dan Peraturan Tata tertib DPR
Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.
Kewajiban DPR :
LegislasiFungsi legislasi dilaksanakan sebagaiperwujudan DPR selaku pemegangkekuasaan membentuk undang-undang.
AnggaranFungsi anggaran dilaksanakan untukmembahas dan memberikanpersetujuan atau tidak memberikanpersetujuan terhadap rancanganundang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
PengawasanFungsi pengawasan dilaksanakanmelalui pengawasan ataspelaksanaan undang-undang danAPBN.
Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
8
4 . Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )DPD adalah Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerahdalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golonganyang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuanNegara Republik Indonesia.DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan danpemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber dayaekonomi lainnya,serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas
ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR.
memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN danrancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya,pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
Tugas DPD :
Wewenang DPD :Dapat mengajukan ke DPR RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemerkaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.Ikut membahas RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomilainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU PABN dan RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan
dan agama.Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dansumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah serta menyampaikan hasilpengawasan kepada DPR.Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK.Memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai pemilihan anggota BPK.
Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
9
Hak DPD :
Menyampaikan usul dan pendapat
Memilih dan dipilih
Keuangan dan Administratif
Membela diri
Imunitas
Protokoler,
Kewajiban DPD :
Mengamalkan PancasilaMelaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dam menaati
segala peraturan perundang-undanganMelaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahanMempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik
IndonesiaMemperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyatMenyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerahMendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golonganMemberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah
pemilihannyaMenaati kode etik dan peraturan tata tertib DPD, danMenjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya
5 . Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )
Tugas BPK :
Adalah lembaga negara yang memiliki wewenang memeriksapengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. menurut UUD 1945,BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipiliholeh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbanganDewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden.
BPK Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah(APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparatpenegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiapprovinsi. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yangbersangkutan ke dalam BPK.
Memeriksa tanggungjawab tentang keuangan Negara. Hasil pemeriksaan itu diberitahukankepada DPR
Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan APBMemeriksa tanggungjawab pemerintah tentang keuangan NegaraMemeriksa semua pelaksanaan APBNPelaksanaan pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan UUHasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPRMemeriksa tanggung jawab keuangan Negara apakah telah digunakan sesuai yang telah
disetujui DPR.
Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
10
6 . Mahkamah Agung ( MA )
Wewenang BPK:
Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan danmelaksanakan
pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaanserta menyajikan laporan pemeriksaan.
Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikanoleh setiap orang dan atau unit organisasi yang mengelolakeuangan negara.
Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik pemeriksaan
Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara
Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan pemerintah atau badan swastasepanjang tidak bertentangan terhadap undang – undang.
Mahkamah Agung adalah lembaga negara yangmelakukan kekuasaan kehakiman, yaitukekuasaan yang menyelenggarakan peradilanuntuk menegakkan hukum dan keadilan. di bawahMA terdapat badan-badan peradilan dalamlingkungan Peradilan Umum, lingkunganPeradilan Agama, lingkungan Peradilan militerdan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara(PTUN).
Tugas dan Wewenang MA :
Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehUndang-Undang
Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden membergrasi dan rehabilitasi.
Mengawasi dan memimpin jalannya perelihan pemerintahan pada seluruh tingkat pengadilan
Menguji secara meteril perundang undangan dibawah UU.
Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
11
6 . Mahkamah Konstitusi ( MK )
MK Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD,Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara,memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasilpemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenaidugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presidenmenurut UUD.
Tugas MK :
Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untukmenguji Undang-Undang terhadap Undang-Ungang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembagaNegara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik danmemutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai digaan pelanggaranoleh Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD 1945.
Kewajiban MK :
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atauWakil Presiden diduga:
Telah melakukan pelanggaran hukum berupaa) penghianatan terhadap negarab) korupsic) penyuapand) tindak pidana lainnya
atau perbuatan tercela, dan/atau
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksuddalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hak MK :Perorangan warga negara Indonesia (untuk pengujian UU)Kesatuan masyarakat hukum adat (untuk pengujian UU)Badan hukum publik atau privat (untuk pengujian UU)Lembaga negara (untuk pengujian UU dan sengketa antar lembaga)Pemerintah (untuk pembubaran partai politik)Peserta pemilihan umum, baik pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan
DPRD, maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (untukperselisihan hasil pemilu)
Fungsi MK :•menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum.•pengujian undang‐undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraanIndonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemenmelainkan supremasi konstitusi.•untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehinggahak‐hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnyaUntukmenguji apakah suatu undang‐undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi.
Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
12
6 . Komisi Yudisial ( KY )
berdasarkan UU no 22 tahun 2004 KomisiYudisial adalah lembaga negara yang bersifatmandiri dan berfungsi mengawasi perilaku hakimdan mengusulkan nama calon Hakim Agung.
Tugas KY :
Mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat kan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden
Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung
Menetapkan calon Hakim Agung
Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR
Menjaga dan menegakkan kehormatan, kleluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Wewenang KY :
Memutuskan pengangkatan hakim agungm
Mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkankehormatan,keluhuran,martabat serta perilaku hukum.
---=0(^_^)0=---
Srtuktur Kelembagaan Negara Indonesia
pancas