Lembaga Clearing House (lembaga pembiayaan)

Sumber : http://asro.wordpress.com/2012/11/08/lembaga-keuangan/

Lembaga Keuangan Lainnya, merupakan Lembaga Keuangan di luar Lembaga Keuangan

Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Yang termasuk jenis Lembaga Keuangan ini

adalah Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden

Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam peraturan

tersebut Lembaga Pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga

Pembiayaan meliputi: 1) Perusahaan Pembiayaan; 2) Perusahaan Modal Ventura; dan 3)

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

1. Perusahaan Pembiayaan. Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi: 1)Sewa Guna Usaha; 2) Anjak Piutang; 3) Usaha Kartu Kredit; 4) Pembiayaan Konsumen. Perusahaan Pembiayaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam peraturan tersebut, Perusahaan Pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Sewa Guna Usaha ( Leasing ) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut setelah perjanjian berakhir. Dalam kegiatan ini, pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang dari Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali kepada Penyewa Guna Usaha. Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha, hak milik atas barang modal yang disewagunausahakan berada pada Perusahaan Pembiayaan.

Anjak Piutang ( Factoring ) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek (jangka 1 tahun) suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang (Without Recourse) dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung seluruh risiko tidak tertagihnya piutang dan Anjak Piutang dengan jaminan dari Penjual Piutang (With Recourse) dimana Penjual Piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.

Usaha Kartu Kredit ( Credit Card ) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan Kartu Kredit. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa.

Pembiayaan Konsumen ( Consumer Finance ) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen (antara lain pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik, serta perumahan) dengan pembayaran secara angsuran.

2. Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Sesuai dengan definisi ini, kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi : 1) Penyertaan saham (equity participation); 2) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation); 3) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue sharing).

3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Bisnis clearing house butuh kekuatan jaringan

Sumber: http://m.liputan6.com/bisnis/read/621190/dahlan-tunjuk-pt-pos-jadi-lembaga-kliring-

perdagangan-online

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menilai Indonesia seharusnya memiliki

lembaga yang mampu memberikan jaminan keamanan saat melakukan transaksi jual beli secara

online. Terlebih, saat ini jual beli online bisa menjadi salah satu alternatif dalam berbelanja.

"Di luar negeri jual beli online semacam ini sudah dominan, sedang di Indonesia belum. Hal itu

disebabkan Indonesia tidak punyaclearing house (lembaga kliring)," ujarnya di Solo, Jawa Tengah,

Senin (24/6/2013

Dahlan berpendapat, perlu adanya perusahaan BUMN yang bisa menjadi clearing house karena

masyarakat Indonesia masih belum percaya jika melakukan transaksi online. "Orang itu masih

ketakutan kalau nomor rekeningnya dibobol, masih takut uangnya tidak sampe ke penjual dan takut

kalau barangnya tidak sampai, makanya saya ingin segera membentuk clearing house," lanjutnya.

Menurut dia, perusahaan BUMN yang cocok untuk buka layanan clearing house yaitu PT Pos

Indonesia. "Kalau bank, mereka dipercaya oleh masyarakat tetapi tidak punya jalur distribusi.

Sedangkan PT Pos cocok untuk itu, karena memiliki sisi kepercayaan dari masyarakat dan punya

jalur distribusinya," katanya.

Senada dengan hal itu, Direktur PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana mengatakan PT Pos kini tengah

menyiapkan sistem untuk menjadi kliring house tersebut. Pada bisnis ini, PT Pos Indonesia dapat

melayani transaksi, pembayaran, dan distribusi jual beli dengan sistem online.

"Targetnya sekarang sedang dijalankan, pada akhir tahun mudah-mudahan kami mulai sistemnya,

jadi sekarang sambil sosialisasi," tandasnya. (Ndw)

Pengertian Clearing House:

Sumber: http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/lembaga_kliring.aspx

LEMBAGA KLIRING

Lembaga Kliring adalah clearing house yaitu bentuk kerja sama bank-bank di suatu kota dengan

membentuk pusat penagihan yang bertujuan untuk mempermudah pertukaran cek, wesel, surat utang

atau bentuk lainnya; lembaga yang mengatur tata cara dan menyelenggarakan kliring atas cek dan surat-

surat berharga dari anggota peserta kliring; lembaga ini juga. merumuskan kebijakan dan peraturan untuk

kepentingan para anggotanya; saat ini di Indonesia lembaga kliring dilakukan oleh Bank Indonesia.