.

Lembaga Keuangan Bank

Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Lembaga keuangan merupakan perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.

Lembaga Keuangan Bukan Bank

.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKKB) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah

semualembaga yang melakukan kegiatan dalam bidang

keuangan yang secara langsung atau tidak langsung

menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga,

kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk

membiayai investasi perusahaan-perusahaan

Beberapa contoh LKKB : Perusahaan Asuransi, Penyelenggara Dana Pensiun, Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam

.

Asuransi

Asuransi adalah perjanjian antara seseorang penanggung yang mengikat diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi dan memberi penggantian senilai yang diasuransikan kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan akibat peristiwa yang tidak tertentu.

Penyelenggara Dana Pensiun

Usaha dana pensiun adalah mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan

manfaat pensiun.

Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah berkerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Jenis Penyelenggara Dana Pensiun

Dana Pensiun Pemberi Kerja yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan

Dana Pensiun Lembaga Keuangan yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi Jiwa

.

PEGADAIAN

Usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus.

.

PEGADAIAN

Ciri-ciri usaha gadai sebagai berikut:1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

.

KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAU KOPERASI KREDIT

Kegiatan koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggota yang memerlukan dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga ringan. Untuk meminjam uang, anggota tidak perlu menyerahkan jaminan.

.

LEMBAGA KEUANGAN BANK

Menurut Undang-Undang N0. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

.

3 TUGAS UTAMA BANK

1) Bank sebagai Penghimpun Dana Masyarakat.

2) Bank sebagai Penyalur Dana Masyarakat.3) Bank sebagai Perantara dalam Lalu Lintas Pembayaran

.

Menurut Pasal 5 UU No. 7 tahun 1992, Bank terdiri

dari 2 jenis :

1. Bank Umum : Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

2. Bank Perkreditan Rakyat : Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

.

a. Perseroan Terbatas,

b. Koperasi, danc. Perusahaan

Daerah.

Bentuk Hukum Bank Umum menurut UU No. 10 Th 1998

.

a. Perusahaan Daerahb. Koperasi

c. Perseroan Terbatasd. Bentuk lain yang ditetapkan

dengan PPc. .

Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat

menurut UU No. 10 Th 1998

.

a. Adanya RUPSOrgan perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak dapat diserahkan kepada direksi atau komisaris.

b. Adanya direksiOrgan perseoran yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan,baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

c. Adanya komisaris Organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

PT yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat

wajib mempunyai paling sedikit 2 direksi. Kelengkapan organ bagi

PT adalah

Khusus bank yang berbentuk Persero (BUMN), maka komposisi modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara, dengan tujuan utamanya mencari keuntungan

Bentuk Hukum Bank yang berbentuk PT

Dapat berbentuk perseroan terbuka

- Telah melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan per UUan dibidang pasar modal.

Tujuan Utamanya adalah menyejahterakan

anggotanya sekaligus menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan.

Bentuk Hukum Bank yang berbentuk KOPERASI

Jenis banknya dapat berbentuk bank umum

dan Bank Perkreditan RakyatBerdasarkan prinsip koperasi yang

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas

asas kekeluargaan dan demokrasi

ekonomi.

Pengelolaannya menjadi tanggung jawab

pengurus, yang dipertanggungjawabkan

kepada rapat anggota, atau rapat anggota luar

biasa.

Bentuk Hukum Bank yang berbentuk PERUSAHAAN DAERAH

Jenis banknya dapat berbentuk bank umum

dan Bank Perkreditan Rakyat

Mayoritas modal dari bank-bank yang berbentuk hukum perusahaan daerah dimiliki oleh pemerintah daerahAnggota direksi perusahaan daerah

yang seluruh modalnya milik pemerintah

daerah, diangkat dan diberhentikan oleh

Kepala Daerah dengan pertimbangan DPRD

atau pertimbangan pemerintah pusat

apabila sebagian modalnya dimiliki

pemerintah pusat

Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank

Perubahan bentuk badan hukum dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan

dari Dewan Gubernur BI

Persetujuan diberikan melalui 2 tahap, yaitu

persetujuan prinsip dan persetujuan pengalihan

izin usaha.

Mekanisme

Perubahan

bentuk badan hukum Bank

1. Sebelum dilakukan RUPS untuk perubahan badan hukum, maka direksi harus mengajukan permohonan ke Dewan Gubernur BI

2. Persetujuan atau penolakan diberikan oleh Dewan Gubernur BI selambat2nya 30 hari setelah dokumen permohonan diterima lengkap

3. Apabila perubahan diberikan izin prinsip, dilanjutkan proses selanjutnya, apabila tidak, maka proses dihentikan.

4. Setelah ada izin prinsip maka direksi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Dewan Gubernur BI untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

5. Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pengalihan izin usaha diberikan oleh Dewan Gubernur BI selambat2nya 30 hari setelah dokumen permohonan diterima lengkap

6. Pengumuman pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum daam surat kabar nasional selambat2na 10 hari setelah tanggal penerbitan Keputusan Dewan Gubernur BI

PENDIRIAN BANK

Pendirian Bank Umum

Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kepemilikan yang berasal dari WNA atau Badan

Hukum Asing maksimal 99% dari modal disetor

PENDIRIAN BANK UMUM

Bank umum dapat didirikan, dan dalam menjalankan

usahanya wajib terlebih dahulu memperoleh izin

usaha dari pimpinan BIBank hanya dapat didirikan dan/dimiliki

oleh:a. WNI dan/badan hukum Indonesia;b. WNI dan/ badan hukum Indonesia

dengan WNA dan/badan hukum asing secara

kemitraan.

Untuk badan hukum asing sebelumnya harus

memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter

negara asal badan hukum asing tersebut

.

Setiap pemohon ijin usaha perbankan wajib memenuhi persyaratan yang

menyangkut :a. Susunan Organisasi dan

kepengurusanb. Permodalanc. Kepemilikand. Keahlian di bidang perbankan e. Kelayakan rencana kerja

f. .

Pendirian Bank Umum Konvensional

Pendirian Bank Umum

Konvensional

Diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 1 /PBI/2009 tentang Bank Umum

Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan

paling kurang sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun

rupiah).

Pemberian izin dilakukan dalam 2 tahap:a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan

untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan

b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan

Permohonan

untuk mendapatk

an persetujua

n Prinsip, diajukan kepada Gubernur

BI disertai dengan :

1. Rancangan akta pendirian badan hukum. 2. data kepemilikan3. daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota

Direksi4. rencana susunan dan struktur organisasi, serta

personalia5. rencana bisnis (business plan) untuk 3 tahun

pertama6. rencana strategis jangka menengah dan panjang

(corporate plan);7. pedoman manajemen risiko, rencana sistem

pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance;

8. sistem dan prosedur kerja;9. bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh

persen) dari modal disetor minimum10. surat pernyataan dari calon pemegang saham

bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

.

Persetujuan Prinsip

1. Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsipdiberikan paling lambat 60 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

2. Persetujuan prinsipberlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.

3. Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, sebelum mendapat izin usaha.

4. Apabila sampai dengan jangka waktu 1 tahun pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia maka persetujuan prinsip yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

Permohonan

untuk mendapatk

an Izin usaha, diajukan kepada Gubernur

BI disertai dengan :

1. Rancangan akta pendirian badan hukum. 2. data kepemilikan3. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan

Direksi4. bukti pelunasan modal disetor minimum 5. bukti kesiapan operasional 6. surat pernyataan dari calon pemegang saham

bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

7. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan

8. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga

9. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara

10. sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain

.

Izin Usaha

1. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lambat 60 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

2. Pelaksanaan kegiatan usaha wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.

3. Apabila setelah jangka waktu tersebut Bank belum melakukan kegiatan usaha, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

Pembukaan Kantor Cabang

1. Pembukaan KC wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.

2. Rencana pembukaan KC wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

3. Untuk memperoleh izin, Bank wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia, disertai dengan:a. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva 2 bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan;b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan KC;c. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank; dand. rencana bisnis KC paling kurang selama 12 bulan.

5. Persetujuan atau penolakan atas permohonan diberikan paling lambat 30 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap

Pembukaan Kantor Cabang

Pelaksanaan pembukaan KC wajib dilakukan paling

lambat 30 hari kerja sejak tanggal izin dariBank Indonesia diterbitkan.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Bank

tidak melaksanakan pembukaan KC, izin yang

telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

Pelaksanaan pembukaan KC wajibdilaporkan oleh Bank kepada Bank

Indonesia paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pembukaan.

.

Pihak yang dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat :

a. Warga negara Indonesiab. Badan Hukum Indonesia yang

seluruh kepemilikannya oleh WNIc. Pemerintah Daerahd. Kerjasama diantara pihak tersebut

Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

.

Setiap pemohon ijin usaha BPR wajib memenuhi persyaratan yang

menyangkut :a. Susunan Organisasi dan

kepengurusanb. Permodalanc. Kepemilikand. Keahlian di bidang perbankan e. Kelayakan rencana kerja

Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Permohonan untuk mendapatkan Izin usaha, diajukan kepada

Gubernur BI disertai dengan :

1. Rancangan akta pendirian badan hukum. 2. data kepemilikan3. daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi4. Rencana struktur organisasi, serta personalia5. Analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR 6. Rencana sistem dan prosedur kerja;7. bukti setoran modal paling kurang 30% dari modal disetor

minimum8. surat pernyataan dari calon pemegang saham bahwa setoran

modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang .

9. Bukti kesiapan operasional, antara lain :a. Daftar aktiva tetap dan inventarisb. Bukti penguasaan gedungc. Foto gedung dan tata letak ruangand. Contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional banke. NPWP

IZIN USAHA BPR

BI dalam jangka waktu selama-lamanya 60 hari

setelah dokumen permohonan diterima secara

lengkap wajib memberikan pernyataan apakah

permohonan izin usaha disetujui atau ditolak

Bank yang telah mendapat izin usaha dari BI wajib

melakukan kegiatan usahanya selama2nya 60 hari

sejak izin usaha diterbitkan

Apabila dalam jangka waktu tersebut BPR tetap

melakukan kegiatan usahanya, maka BI berhak

membatalkan izin usaha yang dikeluarkannya