Kini PBB Menjadi Pajak Daerah!Pengalihan PBB Perdesaan & PerkotaanUntuk keterangan lebih lanjut, hubungi:AccountRepresentativeKementerian Keuangan RIDirektorat Jenderal PajakBeberapaketentuandalampanduaninidapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlakuTahun penerbitan leafet 2012Seri leafet 1PajakBumidanBangunan(PBB)Perdesaan danPerkotaanadalahpajakatasbumidan/atau bangunanyangdimiliki,dikuasai,dan/atau dimanfaatkanolehorangpribadiatauBadan, kecualikawasanyangdigunakanuntukkegiatan usahaperkebunan,perhutanan,dan pertambangan.PengertianPajakBumidanBangunanPerdesaandan PerkotaanmasihdikenakanPajakPusatpaling lambatsampaidengan31Desember2013atau sampaiadaketentuanPeraturanDaerah(Perda) tentangPajakBumidanBangunanyangterkait denganPerdesaandanPerkotaanyang diberlakukan di daerah masing-masing.PBByangdialihkanmenjadiPajak Kabupaten/KotahanyaPBBsektorPerdesaandan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, PerhutanandanPertambangan(P3)masihtetap menjadi Pajak Pusat.Kapan berlakunya PBB Perdesaan dan Perkotaanmenjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota?Perubahan pengaturan PBB Perdesaan dan PerkotaanSebelum dan Sesudah dialihkan ke Pemerintah DaerahMATERISebelum dialihkan ke Pemda (UU PBB)Setelah dialihkan ke Pemda (UU PDRD)SubjekOrang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasa dan/atau memanfaatkan atas bangunanTidak ada perubahanObjek Bumi dan/atau bangunanBumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambanganTarif Tunggal 0,5% Paling tnggi 0,3%NJKP20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%)Tidak adaNJOPTKPPaling tnggi Rp24.000.000 per Wajib PajakPaling rendah Rp10.000.000 per Wajib Pajak0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)PBB Terutang0,3% (maksimal) x (NJOP-NJOPTKP)