Larangan Politik Uang dalam Islam | 1

Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah,

Alhamdulillah, limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita tak henti-hentinya kita rasakan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat keamanan, nikmat persaudaraan, dan nikmat usia yang sampai hari ini Allah masih menghimpun kita bersama dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu marilah kita memacu diri untuk menjaga kualitas

LARANGAN POLITIK UANG DALAM ISLAM

2 | Buletin Jurdil

keimanan kita dengan penuh kesungguhan, terlebih lagi saat kita akan menyongsong pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017, tanggal 11 Juli 2012 nanti. Dimana masyarakat Jakarta mengalami tantangan yang berat, yang membutuhkan pribadi-pribadi yang kokoh dan mampu bertahan dengan beratnya ujian akan sebuah kejujuran, sifat amanah dan bertanggung jawab terhadap pencipta-Nya dan masyarakat. Semoga Allah meneguhkan hati kita dalam keimanan, Amiin ya rabbal ‘alamiin.

Dalam kesempatan berbahagia kali ini, Buletin Jurdil akan membahas tema penting, yaitu larangan risywah (rasuah) atau suap di dalam Islam.

Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadist:

Artinya: Hajjaj telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin ‘Amru dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, dia berkata; “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam malaknat pemberi suap dan penerima suap. “Dan Yazid berkata: “Laknat Allah bagi pemberi dan panerima suap” (HR. Ahmad).

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang lain:

Larangan Politik Uang dalam Islam | 3

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin ‘Amru telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzi`b dari Al harits dari Abu Salamah dari Abdullah bin ‘Amru, dia berkata; Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam melaknat pemberi suap dan penerima suap.

Sahabat Muslim rahimakumullah,

Jika kita cermati hadits diatas, maka akan tampak Islam sebagai agama yang selalu sesuai sepanjang peradaban umat manusia. Sebab, pelajaran penting yang sangat berharga dari peristiwa masa lampau yang telah ratusan tahun silam menjadi sejarah catatan penting dalam menemukan status hukum perkara yang kini sedang marak dalam kehidupan sehari-hari.

Kita acapkali mendengar dalam setiap pelaksanaan Pilkada selalu saja cerita tentang suap atau politik uang dalam meraih kekuasaan. Apakah ini merupakan sikap mental dan budaya bangsa kita? Apakah kekuasaan dan kepemimpinan itu sangat tergantung seberapa besar seseorang mampu menyiapkan dana politik untuk membeli suara atau mempengaruhi pemilih. Apakah masyarakat kita sudah sedemikian lemah moralnya sehingga begitu mudah terpedaya dengan iming-iming uang, bahkan mengorbankan moral dan keyakinannya?

Sahabat Muslim yang berbahagia,

Suap atau politik uang dalam bahasa syariat disebut risywah. Macam-macam suap diantaranya adalah politik uang atau money politics.

Menurut Kitab Lisanul ‘Arab dan Mu’jamul Washith risywah adalah “pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu”. Maka berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan risywah adalah jika mengandung unsur pemberian atau athiyah, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau istimalah, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (Ibtholul haq), merealisasikan kebathilan (ihqoqul bathil), mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan (almahsubiyah bighoiri haq), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya (al hushul ‘alal manafi’) dan memenangkan perkaranya atau al hukmu lahu.

Pada awalnya dalam Islam suap hanya dikenal dalam perkara hukum pengadilan, yakni menyuap hakim, jaksa, saksi dan lain-lain. Akhirnya praktek suap merasuk ke wilayah politik untuk mempengaruhi suatu keputusan, yang pada akhirnya menjelma dalam kepentingan ekonomi.

4 | Buletin Jurdil

Bagaimanakah hukum risywah dalam Islam? Beberapa nash Al-Quran dan sabda Rasulullah mengisyaratkan bahkan menegaskan bahwa Risywah sesuatu yang diharamkan di dalam syariat, bahkan termasuk dosa besar. Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188:

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta sebagian dari kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Secara sederhana, hukum politik uang atau money politics dalam Islam sama dengan suap, dimana yang melakukan dan menerima sama-sama mendapat dosa dan kutukan atau laknat.

Dalam pemilu dan pilkada, hak pilih manusia, adalah hak individu yang dilindungi baik secara hukum syariat dan undang-undang suatu negara, sehingga betapa berharganya sebuah keputusan dalam menentukan pilihan tersebut. Akan tetapi dengan datangnya money politics sebagai suatu bentuk suap gaya baru, manusia sudah tercerabut dari makna hakikinya dalam melakukan pilihan.

Larangan Politik Uang dalam Islam | 5

Sahabat Muslim yang dirahmati Allah,

Maka bila dilihat dari sisi esensi risywah yaitu pemberian (athiyyah), maka ada beberapa istilah dalam Islam yang memiliki keserupaan dengannya, diantara hal tersebut adalah:

Pertama: Hadiah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau ala sabilil ikram. Perbedaannya adalah, jika risywah diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang.

Kedua: Hibah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan ataupun tujuan tertentu. Perbedaannya dengan risywah adalah bahwa Ar-Raasyi yaitu pemberi suap memberikan sesuatu karena ada tujuan dan kepentingan tertentu, sedangkan Al-Waahib atau pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu.

Ketiga: Shadaqah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan keridhoaan dan pahala dari Allah Swt. Seperti halnya zakat ataupun infaq. Perbedaannya dengan risywah adalah bahwa seseorang yang bersedekah ia memberikan sesuatu hanya karena mengharapkan pahala dan keridhaan Allah semata tanpa unsur keduniawian yang dia harapkan dari pemberian tersebut.

Risywah hukumnya tetap haram walaupun menggunakan istilah hadiah, hibah atau tanda terima kasih dan lain-lain, sebagaimana hadits di atas. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta ghulul atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama ‘hadiah’ dan tanda ‘terima kasih’ akan tetapi dalam pandangan syariat Islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai ‘risywah’ atau syibhu risywah yaitu semi suap, atau juga risywah masturah yaitu suap terselubung dan sebagainya.

Lihatlah akibat dari suap, orang yang pada awalnya memiliki keteguhan diri akan memilih orang disebabkan kualitas integritasnya sehingga layak dijadikan pemimpin maka tidak lagi dapat menjatuhkan pilihannya, disebabkan terganggu oleh datangnya suap. Kerugian akibat suap bukan saja dirasakan oleh perorangan yang menjadi korban, akan tetapi oleh masyarakat secara keseluruhan.

6 | Buletin Jurdil

Demikian bahayanya suap dalam praktek money politics, hadits di atas dikumandangkan dengan tegas oleh Rasulullah bahwa Allah mengutuk orang yang memberi (al-raasyi) dan menerima suap (al-murtasyi). Hadits ini menegaskan bahwa suap merupakan tindakan yang sangat tercela, dibenci oleh agama, atau hukum moral. Dengan demikian money politics dalam kajian fiqh Islam adalah tindakan yang dapat mendatangkan siksa dari Allah SWT bagi pelakunya baik pemberi dan penerima. Naudzubilahimindzalik ...

Sahabat Muslum rahimakumullah,

Janganlah sekali-kali membandingkan risywah dengan shadaqoh (sedekah), sebab sangat berbeda artinya, bahkan dapat dikatakan bertolak belakang pengertian maksud dan tujuannya. Shadaqoh merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, yang dilandasi amal shaleh tanpa motif apapun kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT, sedangkan risywah motif utamanya sangat kuat adalah membelokan keputusan, merubah keputusan, mengintervensi pendirian seseorang untuk kepentingan pribadi tanpa peduli terhadap yang hak dan batil, benar atau salah.

Inilah titik tolak Islam sebagai ajaran universal, memandu moralitas manusia dalam menghindari praktek suap dalam kehidupan sehari-hari, terutama khusus dalam setiap hingar bingar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 ini. Janganlah kita melakukan politik uang atau melakukan suap dalam bentuk apapun sebab tidak akan ada manfaat dan kemaslahatan dunia dan akhirat. Allah telah berjanji kepada kita memberikan pahala kepada siapapun yang menolak suap, bahkan kepada mereka yang melakukan ikhtiar baik secara perorangan maupun bersama untuk membendung terjadinya praktek-praktek tercela seperti itu.

Kebenaran akan tetap merupakan kebenaran, apakah ia dimenangkan atau dikalahkan. Kebenaran tidak bisa ditaklukan oleh apapun, termasuk uang yang banyak. Sebab itu dengan dalih dan alasan apapun, suap adalah suap, money politics adalah money politics. Dilakukan siapapun dengan dalih apapun, suap atau risywah adalah terkutuk (mal’un) di mata Tuhan dan merusak kemanusiaan.

Larangan Politik Uang dalam Islam | 7

Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah,

Untuk itu, kami mengajak seluruh warga DKI Jakarta, marilah kita menyukseskan Pilkada DKI Jakarta 11 Juli 2012 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017, serta mengawasi proses penyelenggaraannya agar tetap berlangsung sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Demikian himbauan ini disampaikan semoga bermanfaat dan dapat dijalankan, amin ya rabbal alamin.

8 | Buletin Jurdil

Penanggung JawabTiti AnggrainiWahyu Dinata

Pemimpin RedaksiLia Wulandari

Sekretariat RedaksiIbrohim

Tata Letak dan Desain SampulK. Kustira

IlustrasiAsep Suherman

Alamat Redaksi:Gedung Dana Graha, Lantai 1 Ruang 108Jalan Gondangdia Kecil No. 12-14, Jakarta Pusat 10330Telp. 021-31903702, Fax. 021-31903702

Buletin Jurdil Edisi Larangan Politik Uang

Apresiasi: Materi yang ada dalam Buletin Jurdil ini diadopsi dari materi khutbah Shalat Jum’at yang diterbitkan Election MDP UNDP untuk Pemilukada Aceh 9 April 2012.

Buletin ini diterbitkan kerjasama Perludem dan KIPP Jakarta