laporankunjungan kerja komisi vii dpr ri ke provinsi kalimantan utara ...
Transcript of laporankunjungan kerja komisi vii dpr ri ke provinsi kalimantan utara ...
LAPORANKUNJUNGAN KERJA
KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RESES MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2015-2016
KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
2016
1
A. LATAR BELAKANG
Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi pemekaran dari Provinsi
Kalimantan Timur, yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi
ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian
Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai
potensi mineral dan energi yang cukup besar, diantaranya batu gamping
sebanyak 654 ribu ton di Malinau dan 25 ribu ton yang berada di Nunukan,
juga terdapat pasir batu 2,50 juta ton di Nunukan, dan pasir kuarsa sebanyak
1 milyar ton di Nunukan. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan Minyak
dan Gas Bumi, pertambangan batubara, emas dan mineral lainnya.
Sebagai provinsi baru, Kalimantan Utara sementara ini masih
menghadapi permasalahan berupa keterbatasan sumber energi, baik dalam
penyediaan bahan bakar maupun masalah kelistrikan, padahal provinsi ini
merupakan salah atu provinsi yang sebenarnya mempunyai sumber-sumber
energi yang cukup besar.Masalah infrastruktur, pengembangan wilayah dan
pemenuhan kebutuhan listrik menjadi prioritas bagi pembangunan di
Kalimantan Utara.Untuk itu, perlu melakukan pengawasan langsung terhadap
pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang energi dan
pemanfaatan sumber daya mineral agar dapat langsung diketahui tentang
masalah yang dihadapi dan alternatif solusi yang bisa dilakukan.
Kebutuhan energi listrik di Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya
meningkat seiring dengan pertumbuhan daerah, apalagi ini merupakan
daerah baru yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan
danpengembangan. Dalam percepatan pembangunan diperlukan pasokan
sumber energi listrik untuk mencukupi kebutuhan tersebut, termasuk
diantaranya dengan pembangunan pembangkit listrik baru. Untuk itu, perlu
peninjauan dan melihat langsung perkembangan pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan dan kehandalan pasokan listrik.
Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang rasio elektrifikasi
masih relatif rendah karena terdapat masalah dan hambatan untuk
meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di
beberapa wilayah karena masalah geografis dan keterbatasan sumber daya
2
yang ada. Untuk itu, perlu dilakukan akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi
untuk mendukung pengembangan Provinsi Kalimantan Utara.
Selain itu, sebagai provinsi baru yang sedang berkembang, Provinsi
Kalimantan Utara juga perlu memanfaatkan dan mengembangkan riset dan
teknologi untuk akselerasi pembangunan. Ristek juga perlu menjadi perhatian
bagi pemerintah daerah dalam pengembangannya. Hal penting yang juga
harus diperhatikan adalah tentang perlindungan dan pemanfaatan lingkungan
hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi
pertimbangan utama dalam pembangunan dan pengembangan wilayah di
Provinsi Kalimantan Utara, agar kedepan tidak terjadi kerusakan lingkungan
hidup akibat salah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Berdasarkankondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI memandang
perlu untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Utara sebagai obyek kunjungan
pada reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015 – 2016. Kunjungan ini
dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan kegiatan untuk menyerap
aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kunjungan kerja ini
diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang –
bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan
fungsinya.
B. DASAR HUKUM
Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa
Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016.
3
C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA
Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi
Kalimantan Utara adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat
secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi
dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.
Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:
1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan
sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan
teknologi;
2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi
Kalimantan Utara khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral,
lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi
oleh masyarakat di daerah.
4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan
Utara pada kesempatan ini pada sektor penyediaan energi dan Migas.
D. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN
Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 1 –
4 Mei 2016 dan mempunyai lokasi tujuan kunjungan ke Provinsi Kalimantan
Utara.
Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan pertemuan
dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi,
dengan agenda sebagai berikut:
1. Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pertambangan,
Badan Lingkungan Hidup, Kementerian Ristek RI, SKK Migas, PT.
Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), dan instansi terkait lainnya.
4
2. Pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero) terkait dengan
permasalahan kelistrikan dan upaya peningkatan rasio elektrifikasi.
3. Pertemuan dengan Direksi PT Pertamina (Persero) terkait dengan
permasalahan penyediaan dan distribusi BBM.
4. Pertemuan dengan Direksi PT PGN (Persero) Tbk terkait dengan
pengembangan jaringan gas.
5. Pertemuan dengan manajemen KKKS PT Medco Energy terkait dengan
perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas.
E. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN
Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan
representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana daftar dalam lampiran.
5
BAGIAN II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA
1. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara,
Bupati/Walikota se Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pertambangan
dan Energi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Ristek RI, PT.
Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), SKK Migas, dan instansi terkait
lainnya.
Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan semua instansi
terkait dengan bidang kerja Komisi VII DPR RI membahas berbagai
permasalahan terkait dengan sektor energi dan pertambangan, kelistrikan,
lingkungan hidup dan riset dan teknologi. Pada pertemuan tersebut yang
menjadi fokus perhatian utama adalah pembahasan masalah kelistrikan,
terkait dengan kekurangan pasokan dan upaya menambah rasio elektrifikasi
di waktu yang akan datang. Hasil-hasi l pertemuan tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai banyak sumber energi, namun
saat ini terjadi krisis energi dan masyarakat kesulitan mendapatkan
akses listrik, jadi terdapat kebijakan yang salah sehingga terjadi krisis.
Untuk itu, perlu ada kebijakan dan rencana pembangunan untuk
pengembangan dan memaksimalkan sumber-sumber energi yang ada.
b. Terdapat masalah distribusi BBM di beberapa daerah terpencil dan
perbatasan, baik masalah ketersediaanya maupun masalah harga. Harga
BBM Premium bisa mencapai Rp20.000,-. Untuk itu perlu ada
penambahan SPBU di beberapa lokasi di daerah.
c. Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah penghasil energi, seharusnya
mendapat perlakuan khusus terkait kebijakan dan alokasi anggaran
untuk pembangunan infrastruktur energi.
d. Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah yang mempunyai kondisi
geografis yang khusus dan lokasi terdepan berbatasan langsung dengan
negara lain, maka unit cost dalam pembangunan nilai berbeda dengan
6
daerah lain. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
mengusulkan perlu ada kebijakan bahwa unit cost dalam pembangunan
di daerah-daerah tertentu tidak disamakan secara nasional.
e. Salah satu hambatan besar dalam pengembangan infrastruktur energi
adalah masalah perizinan, terutama masalah izin untuk pembangunan
pembangkit dan transmisi, baik terkait izin-izin maupun masalah
pembebasan/penyediaan lahan dan pemanfaatan kawasan hutan.
f. Terdapat rencana pengembangan kelistrikan dengan sharing dengan
PLTU Sebatik Malaysia yang ada di perbatasan yang pemanfaatannya
juga dilakukan untuk kepentingan bersama.
g. PLTA Sungai Kayan sejak tahun 2010 telah dilakukan ground breaking,
tahun 2014 mulai dibangun dan sampai saat ini belum terdapat
perkembangan pembangunannya. Halini perlu mendapat perhatian dan
dorongan agar dapat segera diselesaikan karena akan mendukung
elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara.
h. Terdapat hambatan izin pinjam pakai lahan kawasan hutan untuk
pembangunan pembangkit 20-30 ribu MW.
i. Jika masalah kelistrikan dan energi dapat diatasi dan bahkan dapat
dijamin ketersediaannya, maka Provinsi Kalimantan Utara akan menjadi
pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan, sehingga
masalah jaminan ketersediaan listrik dan energi menjadi sangat penting.
j. Harga listrik di Serawak Malaysia sebagai tetangga Provinsi Kalimantan
Utara sangat murah, untuk itu perlu menjadi rujukan dan komparasi
dalam pengembangan kelistrikan di Provinsi Kalimantan Utara.
k. Pengelolaan kelistrikan di Kota Tarakan dilakukan oleh PT PLN yang
bukan merupakan PT PLN (Persero) sebagaimana di pusat, namun PT
PLN yang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero),
konsekuensinya listrik di Kota Tarakan dikelola secara mandiri anak
perusahaan dan bukan oleh PT PLN (Persero) secara langsung sehingga
berakibat harga atau tarif listrik di Kota Tarakan menjadi lebih mahal dari
7
ytarif yang ditetapkan oleh Pemerintah karena tidak mendapatkan subsidi
dari negara. Hal ini menjadi keluhan dan masalah serius bagi masyarakat
di Kota Tarakan. Atas masalah ini Gubenur Provinsi Kalimantan Utara
menyampaikan rencana kebijakan dan aspirasi yang perlu mendapat
dukungan Komisi VII DPR RI sebagai berikut:
- Pengelolaan kelistrikan di Kota Tarakan harus dikembalikan dan
dikelola langsung oleh PT PLN (Persero), bukan lagi oleh PT PLN
anak perusahaan. Untuk itu, diharapkan agar segera ada keputusan
terkait dengan status pengeloaan kelistrikan Kota Tarakan dalam
waktu dekat ini (3 bulan).
- Tarif listrik di Kota Tarakan harus disamakan dengan yang ditetapkan
oleh Pemerintah, untuk itu atas hal ini Gubernur akan menggunakan
kewenangannya dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang
tarif sehingga pihak PT PLN di Kota Tarakan harus mematuhinya.
l. Organisasi perusahaan PT PLN (Persero) sudah terlalu besar dengan
jangkauan pelayanan yang harus ditangani sangat luas, sehingga
dengan perkembangan saat ini dan ke depan sudah tidak tepat pola
monopoli pengelolaan kelistrikan oleh PT PLN (Persero). Oleh karena itu
perlu dipikirkan untuk “memecah” organisasi perusahaan PT PLN
(Persero) dengan ada perusahaan di masing-masing region dan PT PLN
(Persero) dapat bertindak sebagai holdingnya.
m. Provinsi Kalimantan Utara juga mengalami kelangkaan penyediaan gas
LPG 3 kg, hal ini disebabkan salah satunya karena kuota yang ditetapkan
tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan dan perhitungan yang riil, selain
itu juga terdapat kendala hambatan transportasi dalam disktribusi. Untuk
itu, perlu menjadi perhatian dalam penyediaan dan distribusinya.
n. Harga gas LPG di Kota Tarakan dan daerah lain di Provinsi Kalimantan
Utara melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh
pemerintah.
o. Pemerintah daerah mengusulkan agar dibangun SPBE oleh PT
Pertamina (Persero) untuk mengatasi masalah distribusi dan hambatan
8
dalam penyediaan gas LPG di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan
Utara.
p. Pemerintah daerah diharapkan untuk proaktif memberikan dukungan
mengatasi hambatan dan masalah dalam penyediaan lahan bagi
pembangunan infrastruktur kelistrikan.
q. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan usulan dan aspirasi
agar dapat diundang ke Komisi VII DPR RI untuk menyampaikan
masukan terkait dengan pengembangan energi dan masukan untuk RUU
Migas dan RUU Minerba.
r. Pengembangan jaringan gas untuk rumah tangga saat ini telah berjalan
dengan baik dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. dengan jaringan
gas menjadi jauh lebih efisien dan meringankan masyarakat, hal ini juga
merupakan bagian untuk mengatasi tidak tersedianya gas LPG.Untuk itu
pemerintah daerah mengusulkan agar jaringan gas bagi rumah tangga
dikembangkan dengan jangkauan dan wilayah yang lebih luas.
s. Terdapat masalah atas lahan-lahan yang merupakan wilayah kerja Blok
Migas PT Pertamina yang telah “dikuasai” oleh warga masyarakat
dengan telah didirikan bangunan rumah dan menjadi tempat tinggal
warga masyarakat. hal ini merupakan masalah serius karena setiap
waktu semakin banyak masyarakat yang “menduduki” lahan-lahan
Pertamina dan sampai saat ini kesulitan untuk mengatasi warga
masyarakat yang memanfaatkan lahan Pertamina.
t. Di Provinsi Kalimantan Utara juga perlu dimaksimalkan dalam
pengembangan potensi listrik melalui mikro hidro. Untuk itu perlu ada
kebijakan khusus tentang percepatan pengembangan, perizinan,
pemanfaatan kawasan hutan dan harga khusus untuk listrik mikrohidro.
u. Telah ada rencana kerja sama dengan Petronas Malaysia untuk
penyediaan BBM di Krayan, saat ini proses perizinan import dan
pengadaan BBM oleh Pertamina (persero) sudah terpenuhi dan tidak ada
masalah, namun masih menunggu perizinan dari pihak pemerintah
9
Malaysia tentang perizinan bagi Petronas untuk melakukan eksport ke
Indonesia oleh PT Pertamina, khususnya di wilayah perbatasan.
v. Perlu dukungan pemerintah pusat dalam konservasi hutan mangrove di
Kota Tarakan. Untuk itu perlu ada kerja sama dan sinergi antara LIPI,
BPPT dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan
pemerintah daerah.
w. TNI AL menyampaikan usulan untuk dibangun bunker BBM di Nunukan
sebagai penyediaan dan cadangan operasi bagi TNI di wi layah
perbatasan.
x. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi pembangkit listrik tenaga
air (PLTA) yang cukup besar dan saat ini sedang dilakukan
pembangunan PLTA sebagai berikut:
KAPASITAS LOKASI PELAKSANA
6.080 MW Sungai Kayan PT. KayanHidroEnergi
50 MW Sungai Kayan PT. KayanHidroEnergi
3430 MW Sungai Mentarang PT Kalimantan Electricity
500 MW Sungai Sembakung PT. Hanergy Power
Total kapasitas PLTA 1.060 MW
y. Secara umum disamping masalah yang telah disebutkan di atas,
masalah terkait dengan ketenagalistrikan yang dialami yang disampaikan
oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:
- Belum bisa terpenuhinya kebutuhan energi listrik untuk masyarakat di
wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang terus meningkat dengan rasio
elektrifikasi baru mencapai 61.06%, terutama pada daerah
perdesaan.
- Pemadaman listrik secara bergilir di beberapa daerah, terutama saat
terjadinya kerusakan mesin utama, akibat masih terbatasnya
10
kapasitas mesin pembangkit dan mesin cadangan, dan khususnya di
Kota Tarakan hal ini sudah berlangsung cukup lama.
- Tarif listrik di Kota Tarakan dirasakan sangat memberatkan
masyarakat (mahal), jika dibandingkan tarif listrik pada daerah
lainnya.
- Terbatasnya daya pembangkit serta mesin cadangan yang dimiliki
PT. PLN (Persero).
- Belum maksimalnya produksi listrik dari PT. PLN Tarakan untuk bisa
memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tarakan, akibat terbatasnya
pasokan gas dari PT. MKI.
- Belum selesainya (mangkrak), pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN (Persero) di beberapa daerah di
Provinsi Kalimantan Utara.
- Belum terbangunnya interkoneksi jaringan listrik antar daerah di
wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- Terbatasnya peluang investasi di Provinsi Kalimantan Utara yang
disebabkan karena minimnya dukungan infrastruktur terutama energi
listrik.
- Terbatasnya investasi di bidang ketenagalistrikan yang disebabkan
karena panjangnya prosedur perizinan dan persoalan lahan.
2. Pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero).
Hasil pertemuan dan pembahasan dengan direksi dan jajaran PT PLN
(Persero) area Kalimantan Utara serta PT PLN Tarakan adalah sebagai
berikut:
a. Kelistrikan di Kota Tarakan dikelola bukan oleh PT PLN (Persero) tetapi
oleh PT PLN Tarakan yang merupakan anak perusahaan PT PLN
(Persero). PT PLN Tarakan dibentuk pada tahun 2000 dengan latar
belakang sebagai berikut:
11
- Kondisi kelistrikan pada saat itu (tahun 2000) terjadi krisis listrik
dimana-mana, keterbatasan kemampuan finansial dimana harga jual
listrik (TDL) secara Nasional jauh di bawah Biaya Pokok Penyediaan,
dan PLN belum memiliki direktorat yang mengurus khusus di luar
Jawa-Bali.
- Inisiatif Pemerintah Daerah Kota Tarakan dilatarbelakangi semangat
otonomi daerah, ketersediaan sumber energi primer gas alam di
Pulau Tarakan masih berlimpah, semangat untuk mengatasi krisis
listrik di kota tarakan, dan penerapan tarif regional di atas harga BPP
b. Masalah-masalah kelistrikan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara
yang disampaikan oleh PT PLN sebagai berikut:
- Keterbatasan Suplai Gas Alam sebagai Sumber Energi Primer.
- Pembangkit yang ada sebagian berbahan bakar gas dan pembangkit
sendiri sudah derating (berusia di atas 25 Tahun).
- Keterbatasan lahan untuk lokasi pembangkit.
- Banyaknya pelanggan yang bermukim di Wilayah Kerja
Pertambangan (WKP) sehingga tidak bisa mendapatkan Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai syarat Pemasangan Aliran
Listrik dari PLN
c. Sampai saat ini kerap kali masih terjadi pemadaman listrik untuk
masyarakat, upaya-upaya jangka pendek yang dilakukan untuk
mengatasi pemadaman listrik tersebut adalah:
- Mendorong percepatan perbaikan pembangkit excess power PLTU
Idec.
- Mendorong percepatan pelaksanaan tapping gas Pertamina EP di
Lokasi Binalatung.
- Melakukan penambahan kapasitas pembangkit PLTD (dalam proses).
- Berkoordinasi dengan PT. Pertamina EP dan PT. Medco untuk dapat
meningkatkan suplai gas ke PLN.
12
- Melakukan koordinasi dengan para vendor agar
menjaga/meningkatkan keandalan pembangkitnya.
- Mengajak masyarakat untuk melakukan penghematan ¼ dari
penggunaan listrik.
- Melakukan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik).
d. Sedangkan upaya jangka panjang untuk mengatasi krisis listrik adalah
sebagai berikut:
- Penambahan PLTMG Dual fuel (HSD-Gas) sebesar 30 MW.
- Melakukan diversifikasi energi primer dengan membangun PLTU
2x25 MW yang beroperasi tahun 2019.
- Pembangunan gardu Induk (2x30 MVA) dan Transmisi 70/150 kV
sepanjang ± 45 km.
e. Terdapat hambatan dan masalah pembebasan dan pemanfaatan tanah
dalam pembangunan pembangkit maupun fasilitas transmisi.
f. PT PLN (Persero) telah mempunyai rencana pengembangan kelistrikan
di Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2016 sebagai:
NO
FUNGSI URAIAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
1. Jaringan Distribusi
Pembangunan express feeder ke PLTU PT SAS 3 MW
Pembangunan jaringan tersebar di Kalimantan Utara dan Pemasangan pengaman sistem (LBS, Recloser, dan Relay)
Evakuasi Daya
dan
Kehandalan Sistem
2. Listrik Pedesaan Pembangunan jaringan ke Desa Minapolitan dan Desa Sesua Seberang, Kab. Malinau
Pembangunan jaringan ke Desa Tellan dan Binalawan, Kab, Nunukan
Pembangunan jaringan ke Desa Seilancang dan Desa Binusan,
Meningkatkan Rasio Elektrifikasi
13
Kab. Nunukan
3. Pembang kitan Relokasimesin PLTD dari sebatik ke Tidung Pale
Mengatasi Defisit Sistem
g. Hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses pembangunan PLTU
Tanjung Selor (2 X 7 MW) karena Terjadi sengketa berkepanjangan
antara Kontraktor dengan vendor utama (dispute) dan Harga peralatan
pembangkit naik tajam disebabkan depresiasi Rp terhadap USD,
sehingga kontraktor merasa nilai kontrak eksisting tidak mencukupi untuk
penyelesaian pekerjaan. Atas hambatan dan masalah tersebut dilakukan
Upaya Penyelesaian melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah
dan Pembangunan (TP4P)KEJAGUNG RI. Masalah harga peralatan
pembangkit yang naik tajam juga menjadi masalah untuk pembangunan
PLTU Malinau (2X 3 MW), atas masalah tersebut saai ini sedang dalam
proses Upaya penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI).
3. Pertemuan dengan SKK Migas dan KKKS yang mempunyai lokasi
kegiatan Provinsi Kalimantan Utara
Pertemuan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas se
Kalimantan Utara dilakukan untuk membahas perkembangan pelaksanaan
operasi migas di masing-masing wilayah kerja, upaya peningkatan lifting dan
pembahasan permasalahan yang terjadi untuk dapat dilakukan upaya
penanganannya secara tepat. Hasil pembahasan tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Potensi gas Kaltara yang berlimpah belum termanfaatkan dan belum
berkontribusi terhadap pendapatan daerah, Disebabkan minimnya
market gas dan rendahnya daya beli gas di daerah frontier seperti
Simenggaris dimana belum terdapat infrastruktur
pipa.Terkaitdenganhaltersebut, makaperlumalakukan substitusi bahan
bakar pembangkit listrik di Kalimantan Utara dari diesel menjadi gas
14
untuk mengurangi impor dieseldanupaya lain berupamemberikaninsentif
PSC yang memungkinkan gas dijual ke PLN/ industri pupuk/
petrochemical tanpa melanggar nilai minimum government take yang
ditentukan pemerintah dalam POD dan tetap memenuhi
keekonomian/IRR kontraktor migas .
b. Terdapat masalah dalam wilayah kerja PT Medco E&P Tarakan yaitu
adanya klaim lahan WKP (lapangan Hakebabu) oleh Dewan Adat Dayak
Tidoeng, selain itu juga terdapat masalah tentang Kejelasan alur dan
wewenang proses perizinan, misal: sertifikasi lahan. Atas masalah ini
telah ada dukungan penyelesaian dari SKKMigas, Walikota, BPN, Polres
Tarakan, dan telah dilakukan kunjungan lapangan oleh tim dari
Kementerian Dalam Negeri.
c. SKK Migas turut mendukung upaya pemerintah dan PT PLN dalam
mengatasi masalah kelistrikan dengan melakukan upaya bahwa sesuai
KB PEP-PLN Tarakan, Jumlah Penyerahan Harian (“JPH”) tahun 2016 4-
6 MMSCFD. Terkait dengan hal tersebut Pertamina EP akan
menyampaikan usulan penambahan pasokan gas hingga 9 MMSCFD
kepada PLN Tarakan. SKK Migas akan menyampaikan permohonan
alokasi gas kepada MESDM setelah diterimanya permohonan dari
PertaminaEP.
d. Terhadap masalah-masalah terkait dengan penggunaan lahan oleh
masyarakat tanpa hak di lahan wilayah kerja KKKS, maka perlu
dilakukan upaya sebagai berikut: patroli pengamanan area WKP / sumur,
sosialisasi stakeholderdan peneguran surat danlangsungbersama,
pembongkaran bangunan, penertiban / pencabutan patok, pemasangan
papan / plank asset negara, koordinasi yang intensifuntukpengamanan
asset barang milik negara obvitnaskegiatan usaha hulu migas wilayah
Tarakan.
e. Pengamanan terhadap Area Objek Vital Nasional Bidang Minyak dan
Gas Bumi di Tarakan sebagai AssetNegara perlu dilakukan secara
sinergi melibatkan semua pihak dan pemangku kepentingan dalam hal
15
initermasuk Pemerintah Kota Tarakan dan Aparutur Keamanan baik
melalui upaya pencegahan maupun upayapenegakan hukum.
f. Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum perlu dilakukan secara
progresive, cepat dan efektif gunamencegah perambahan lahan area
WKP yang lebih luas lagi yaitu salah satunya melalui penegakan
PeraturanDaerah di bidang Tata Ruang terhadap pendirian bangunan
tanpa izin.
4. Pertemuan dengan Direksi dan jajaran PT Pertamina (Persero) Wilayah
Kalimantan Utara
Hasil pertemuan dan pembahasan dengan direksi dan jajaran PT Pertamina
(Persero) adalah sebagai berikut:
a. Untuk mendukung pengembangan fasilitas distribusi BBM yang saat ini
masih mengalami hambatan dan kendala, maka perlu ada anggaran
khusus untuk pembangunan infrastruktur distribusi BBM.
b. Perlu ada pembenahahan dalam distribusi gas LPG, terutama dalam
menentukan dan memperhitungkan kuota yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat serta mengatasi masalah hambatan distribusi dan
transportasi.
c. Perlu ada perhatian khusus tentang adanya gas LPG dan BBM yang
masuk secara ilegal ke Provinsi Kalimantan Utara terutama di wilayah
perbatasan. Masalah ini penting karena tidak hanya masalah energi dan
ekonomi namun juga merupakan masalah kedaulatan negara. Apalagi
BBM yang berasal dari Malaysia harganya lebih murah, hal ini berpotensi
menimbulkan masalah dikemudian hari. Perlu ada tindaklanjut oleh
Pemerintah untuk memastikan bagaimana BBM ilegal dari Malaysia bisa
masuk ke Indonesia, termasuk juga perlu ada upaya untuk memberikan
jaminan ketersediaan BBM dari dalam negeri.
16
d. Saat ini juga banyak beredar gas LPG dari Malaysia yang belum
diketahui siapa pihak yang melakukan import tersebut. Perlu ada
tindaklanjut dari Pemerintah untuk mengambil tindakan atas masalah
tersebut.
e. Dengan masuknya barang-barang dan kebutuhan BBM, Gas dan barang
lain dari Malaysia di wilayah perbatasan, maka suatu saat dapat
mendelegitimasi kedaulatan NKRI oleh masyarakat di wilayah
perbatasan. Atas hal ini, Delegasi Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI
meminta agar:
- PT Pertamina (Persero) menyampaikan laporan atau pengaduan
kepada pihakyang berwenang tentang permasalahan masuknya gas
LPG dan BBM ilegal di wilayah perbatasan.
- Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM perlu segara melakukan
langkah tindak lanjut atas permasalahan tersebut dan segera
mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan.
f. Terkait dengan usulan TNI AL agar dibangun bunker penyimpanan BBM
di Nunukan, PT Pertamina memberi penjelasan bahwa saat ini proses
pengadaan BBM bagi TNI dilakukan sampai lokasi, artinya biaya
distrubusi sampai lokasi ditanggung oleh PT Pertamina (Persero).
g. MasalahdistribusiBBM di Krayankarenainfrastuktur yang tidak memadai
berupa sarana jalan yang belum memadai, jangkauan distribusi berupa
akses yang hanya dapat ditempuh melalui udara . Atas masalah ini solusi
yang ditempuh untuk mengatasi adalah melakukan pengiriman BBM ke
Krayan import dari Malaysia melalui anak perusahaan Pertamina Patra
Niaga, yang dijadwalkan minggu ke 2 bulan Mei 2016 BBM datang, saat
ini masih menunggu Izin Ekspor dari Pemerintah Malaysia.
h. Sedangkan masalah distribusi gas LPG terjadi masalah terkait
pengiriman LPG 3 Kg masih dikirim dari Balikpapan dengan LCT dimana
proses pengiriman dapat terkendala cuaca yang mengakibatkan
gangguan stok LPG di Tarakan dan sekitarnya. Untuk mengatasi hal
tersebut, langkah yang ditempuh untuk solusi adalah dengan rencana
17
didirikan SPPBE di Kota Tarakan serta pengembangan mini LPG. Selain
itu dengan menambah outlet/jaringan lembaga penyalur guna
meningkatkan akses masyarakat terhadap Produk-produk Pertamina.
5. Pertemuan dengan Direksi PT PGN (Persero) Tbk.
Hasil pertemuan dan pembahasan dengan direksi dan jajaran PT PGN
(Persero) Tbk adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan PT PGN (Persero) Tbkberupamenyalurkan gas dari pemasok
ke pengguna akhir menggunakan pipa gas bumi. Pipa Transmisi
menyalurkan gas dari sumber gas s.d City Gate, sementara Pipa
Distribusi merupakan sistem jaringan yang menyalurkan gas bumi dalam
suatu wilayah. Apabila pengguna akhir belum tersambung dengan pipa
gas bumi maka dapat digunakan CNG untuk mendistribusikan gas bumi
dari CNG Station menuju lokasi pengguna akhir.
b. Pembangunan jaringan gas yang dikelola oleh PGN di Tarakan sebanyak
21.000 SRT.
c. PGN perlu mengembangkan jaringan gas kota untuk rumah tangga
dengan jangkauan yang lebih luas agar dapat memberikan manfaat yang
lebih besar bagi masyarakat terutama yang terkendala untuk
mendapatkan gas LPG tabung.
d. Terdapat hambatan masalah perizinan dalam pengembangan dan
pembangunan fasilitas jaringan gas. Untuk itu perlu ada koordinasi antar
lintas instansi untuk mengatasi masalah hambatan perizinan.
e. Perlu ada dukungan alokasi anggaran untuk rencana pengembangan
jaringan gas bagi masyarakat, khususnya di beberapa lokasi yang
menjadilokasi pilot project.
f. Jargas Kota Tarakan dibangun Pemerintah dengan dana APBN pada
2010 dengan total sambungan rumah (SR) 3.366 sambungan yang
tersebar di Kelurahan Sebengkok dan Kelurahan Karang Balik.
18
g. Pada bulan Juni 2011 dilakukan pengaliran gas perdana (gas in) pada
jaringan pipa dengan pengelola Perusda Tarakan. Pasokan gas bumi
dari PT Medco EP Indonesia dengan alokasi sebesar 0,2
MMSCFD.Selanjutnya menindaklanjuti Keputusan Menteri ESDM Nomor
3337 K/12/MEM/2015 tanggal 10 Juli 2015 maka mulai 8 Januari 2016,
pengelolaan Jargas efektif dialihkan ke PGN.
h. Pada tahun 2016, Kementerian ESDM akan melakukan pengembangan
jargas di Kota Tarakan sebanyak 21.000 SR, yang dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh PGN.Pada Tahun 2017, PGN akan tetap
melakukan pengembangan sambungan Rumah Tangga di Kota Tarakan.
19
BAGIAN III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari hasil kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara yang telah dilakukan
ini, terdapat kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:
1. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai banyak sumber energi, namun saat
ini terjadi krisis energi dan khususnya tidak terpenuhinya kebutuhan listrik.
Oleh karena ituperlu ada kebijakan dan perencanaan yang mendukung
untuk pengembangan energi di Provinsi Kalimantan Utara mengingat
adanya potensi besar bagi Provinsi Kalimantan Utara sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
2. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri
ESDM RI untuk membahas secara khusus tentang peningkatan dan
masalah elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara dan wilayah perbatasan,
khususnya terkait dengan:
- Percepatan pembangunan pembangkit dan transmisi,
- Permintaan Gubernur Kalimantan Utara tentang pengelolaal listrik di
Kota Tarakan perlu dikembalikan kepada PT PLN (Persero) bukan oleh
PT PLN Tarakan yang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero),
- Hambatan masalah perizinan dan penggunaan lahan-lahan untuk
insfrastruktur kelistrikan.
- Rencana kerja sama dengan Malaysia untuk sharing daalam
pengembangan listrik di perbatasan,
- Wacana tentang reorganisasi atau regionalisasi pengelolaan listrik oleh
PT PLN (Persero) serta pembentukan holding perusahaan listrik,
3. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan
Gubernur Kalimantan Utara untuk melakukan audiensi dan mendengarkan
secara langsung tentang aspirasi dan masukan pemerintah daerah terkait
20
dengan RUU Migas dan RUU Pertambangan Minerba serta terkait kebijakan
energi secara umum maupun di Kalimantan Utara.
4. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum
dengan SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan
pembahasan masalah tentang penguasaan atau pemanfaatan aset-aset
lahan di wilayah kerja PT Pertamina.
5. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi gas yang cukup besar namun
belum termanfaatkan dan belum berkontribusi terhadap pendapatan daerah
secara maksimal karena terbatasnya infrastruktur gas.Terkait dengan hal
tersebut, maka perlu upaya percepatan pembangunan infrastruktur gas dan
malakukan substitusi bahan bakar pembangkit listrik di Kalimantan Utara
dari diesel menjadi gas.
6. Untuk mendukung pengembangan fasilitas distribusi BBM yang saat ini
masih mengalami hambatan dan kendala, maka perlu ada anggaran khusus
untuk pembangunan infrastruktur distribusi BBM dan gas LPG.
7. Perlu ada perhatian khusus tentang adanya gas LPG dan BBM yang masuk
secara ilegal ke Provinsi Kalimantan Utara terutama di wilayah perbatasan.
Masalah ini penting karena tidak hanya masalah energi dan ekonomi namun
juga merupakan masalah kedaulatan negara. Atas hal ini, Delegasi
Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta agar:
- PT Pertamina (Persero) menyampaikan laporan atau pengaduan
kepada pihakyang berwenang tentang permasalahan masuknya gas
LPG dan BBM ilegal di wilayah perbatasan.
- Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM perlu segara melakukan
langkah tindak lanjut atas permasalahan tersebut dan segera mengambil
langkah dan kebijakan yang diperlukan.
8. PT PGN (Persero) Tbk perlu mengembangkan jaringan gas kota untuk
rumah tangga dengan jangkauan yang lebih luas agar dapat memberikan
manfaat yang lebih besar bagi masyarakat terutama yang terkendala untuk
mendapatkan gas LPG tabung.
21
9. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala BPPT, Kepala LIPI untuk
pembahasan tentang kebijakan dan upaya konservasi konservasi hutan
mangrove dan kawasan pesisir.
PENUTUP
Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi
Kalimantan Utara sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk
ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.
Jakarta, 10 Mei 2016
Pimpinan Delegasi
Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI
H. Tamsil Linrung