Laporan Awal

Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah

Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Pemerintah Provinsi Banten

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2019

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

i

KAJIAN

REORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2019

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

ii

SUSUNAN TIM PENGKAJI

Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Banten ini terselenggara atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dibiayai oleh APBD

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

Pelaksanaan hingga penyusulan laporan penelitian atau kajian ini secara

teknis dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan isinya oleh Tim Peneliti

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa, yang terdiri dari:

1. Dr. Gandung Ismanto, S.Sos., M.M. Ketua Tim 2. Dr. Agus Sjafari, M.Si. Anggota 3. Dr. Arenawati, S.Sos., M.Si Anggota 4. Listyaningsih, S.Sos., M.Si Anggota 5. Kandung Sapto Nugroho, M.Si Anggota 6. Yeni Widyastuti, M.Si Anggota 7. Rina Yulianti, M.Si Anggota

Serang, April 2019 Ketua Tim Peneliti,

Dr. Gandung Ismanto, S.Sos., M.M. NIP. 197408072005011001

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

iii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur senantiasa Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena hanya

atas rahmat dan hidayah-Nya maka “Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Hasil kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu rujukan

guna mengurai sejumlah permasalahan yang dihadapi bersama dalam upaya

menata dan mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah

dalam mencapai visi dan misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Karenanya, keberadaan organisasi perangkat daerah yang tepat ukuran dan

tepat fungsi secara sosiologis menjadi kebutuhan dengan urgensi yang tinggi

guna mewujudkan visi dan misi RPJMD dimaksud.

Terima kasih Kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu

terlaksananya kajian ini, khususnya kepada Tim Peneliti FISIP UNTIRTA,

serta pihak-pihak terkait lainnya yang telah membantu terlaksananya kajian

ini. Semoga kontribusinya ini menjadi pendorong bagi kemajuan Provinsi

Banten di masa depan.

Akhirnya, semoga hasil kajian ini dapat terus dikaji sebagai diskursus

akademik serta dimanfaatkan untuk kepentingan praktis, khususnya dalam

mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah di Provinsi

Banten agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Aamiin.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Serang, April 2019

Kepala Bappeda,

Dr. H. Muhtarom, S.E., M.M., Ak., C.A NIP. 19630324 198402 1 001

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

iv

DAFTAR ISI

Halaman Muka i

Susunan Tim Peneliti ii Kata Pengantar iii Daftar Isi iv Daftar Tabel v

1.1 Latar Belakang 1 1.2 Rumusan Masalah 5 1.3 Maksud dan Tujuan 5 1.4 Dasar Hukum 6

1.5 Luaran dan Hasil Kegiatan 8 1.6 Penerima Manfaat 8 1.7 Tinjauan Pustaka 8 1.8 Metode Kajian 11

1.9 Pengumpulan Data 14 1.10 Metode Analisis 15 1.11 Locus dan Obyek Kajian 16 1.12 Waktu Kajian 17

Daftar Pustaka 19

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

v

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tahapan Pelaksanaan Kajian 17

Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Kajian 18

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

1 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

Laporan Awal

Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah

Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

1.1 Latar Belakang

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan

Komite Nasional Daerah; dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948

Tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di

Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya

Sendiri; hingga saat ini mengalami pasang-surut dan belum menemukan

formasi yang paling ideal dalam wadah sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Berakhirnya era sentralisme pada tahun 1998, meski telah

membawa arus besar demokratisasi yang membawa perubahan paradigmatis,

namun secara secara makro masih menyisakan sejumlah permasalahan

sebagai akibat dari iklim politik yang terlanjur liberal dan kapitalistik

(Ismanto, 2012:3). Jejak patologi dimaksud dapat ditelusuri dari beragam

deviasi dalam praktik kepemerintahan daerah sejak era Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian

diamendemen menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; yang kurang

mampu mengatasi hambatan-hambatan bawaan akibat perencanaan nasional

yang sentralistis, tumbuhnya birokratisme di daerah, akuntabilitas yang

rendah; ruang partisipasi publik, inisiatif lokal, kreativitas dan inovasi daerah

yang kurang tumbuh dan berkembang; rendahnya efisiensi dan efektivitas

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik; munculnya gejala

disintegrasi nasional, hambatan dalam kaderisasi dan sirkulasi kepemimpinan

politik lokal; serta problem stabilitas yang rentan akibat guncangan politik

yang muncul secara periodik sejak diberlakukannya Pemilihan Kepala

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

2 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

Daerah secara langsung. Demikian pula dengan pemekaran sejumlah daerah

otonom baru yang dilakukan sejak tahun 1999, yang lebih bayak dilatari oleh

kepentingan politik elite lokal setempat sehingga belum mampu secara

akseleratif meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah (Ismanto,

2017: 1-14).

Jaweng (2014: 43-63) bahkan melansir bahwa pemekaran daerah

otonom baru belum terbukti menjadi pilihan rute alternatif yang efektif guna

secara akseleratif mensejahterakan masyarakatnya, sebagai dampak dari cacat

proses pembentukannya serta lemahnya tata kelola pascaterbentuknya daerah

otonom baru hasil pemekaran tersebut. Fakta ini terkonfirmasi dalam

sejumlah riset evaluasi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (2007:34-36) yang menyebutkan bahwa daerah otonom baru secara

umum tidak memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah

induknya. Pemekaran daerah bahkan menghasilkan sejumlah dampak negatif,

terutama pada melemahnya peran pemerintah daerah dalam memenuhi

beberapa jenis pelayanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan

infrastruktur (Bappenas, 2008: 68-70). Kesimpulan senada juga dilansir dalam

riset evaluasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa hasil evaluasi daerah

otonom hasil pemekaran menunjukan masih berjaraknya realitas dengan

ekspektasi pembentukan daerah-daerah otonom baru di Indonesia (2011: 40-

53), yang bisa jadi berkaitan pula dengan temuan fakta bahwa sebagian besar

(80%) APBD digunakan untuk belanja pegawai (The Asia Foundation, 2012);

maupun temuan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa rata-rata

APBD di Indonesia 56% lebih digunakan untuk belanja pegawai (2015).

Secara umum gejala terakhir berkaitan erat dengan gejala pembengkakan

struktur OPD dan tumpang tindih yang terjadi dalam pelaksanaannya

sebagaimana riset Dwiyanto (2006), Kurniawan (2009), dan Murtiyanto

(2009).

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

3 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lahir sebagai antitesis guna

mereduksi beragam patologi dimaksud. Salah satunya adalah upaya

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah melalui kebijakan

restrukturisasi organisasi perangkat daerah agar lebih tepat ukuran

(rightsizing), sehingga mampu menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara

efektif dan efisien. Secara khusus upaya ini diformulasi dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang memuat

sejumlah kaidah dalam pembentukan organisasi perangkat daerah yang tepat

ukuran dan tepat fungsi.

Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah tersebut pada tanggal 15 Juni 2016, seluruh

pemerintahan daerah di Indonesia secara limitatif dalam jangka waktu paling

lama 6 (enam) bulan “dipaksa” untuk melakukan reorganisasi perangkat

daerah sebagaimana mandat peraturan tersebut. Akibatnya terdapat sedikit

“guncangan” dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai daerah

sebagai dampak dari kapasitas daerah yang berbeda-beda dalam beradaptasi

dengan tuntutan tersebut. Jangka waktu yang relatif singkat juga

menyebabkan tak sedikit daerah yang belum sepenuhnya mampu

menganalisis dan mengakomodasi faktor-faktor internal dan eksternal yang

harusnya terwadahi dalam organisasi perangkat daerah yang baru, terlebih

sejumlah daerah yang mengalami transisi kepemimpinan politik lokal yang

berdampak pada perubahan haluan pembangunan daerahnya sehingga

menuntut penyesuaian susunan organisasi perangkat daerah yang lebih sesuai

dengan haluan baru tersebut.

Sebagaimana pemerintahan daerah lainnya di Indonesia, reorganisasi

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten telah

dilaksanakan sejak tanggal 23 November 2016 melalui diundangkannya

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda dimaksud, reorganisasi perangkat

daerah dilakukan melalui skenario penggabungan dua atau lebih urusan

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

4 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

pemerintahan daerah guna mencapai tujuan efisiensi; atau sebaliknya

dilakukan pemisahan beberapa urusan dengan beban kerja yang besar dengan

tujuan untuk meningkatkan efektivitasnya. Hasilnya diperoleh postur

organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang

terdiri dari: 1 (satu) Sekretariat Daerah dengan tipe A yang terdiri dari 9

(sembilan) Biro; 1 (satu) Sekretariat DPRD bertipe A; 1 (satu) Inspektorat

Daerah ber-tipe A; 22 (duapuluh dua) Dinas Daerah dengan sebagian besar

bertipe A; dan 6 (enam) Badan yang sebagian besar juga bertipe A.

Setelah lebih dari 2 (dua) tahun Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diimplementasikan, sejumlah

permasalahan mulai tampak ke permukaan. Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2017,

menuntut sejumlah penyesuaian pada organisasi perangkat daerah mengingat

sejumlah target capaian yang dirasakan tidak cukup mampu dicapai secara

optimal dengan susunan organisasi perangkat daerah yang telah ada.

Demikian pula dengan dinamika pemerintahan dan pembangunan daerah

yang makin tinggi dan kompleks, yang menuntut penyesuaian tipelogi

sejumlah perangkat daerah yang dirasakan tidak lagi memadai. Di samping

itu, perubahan sejumlah kebijakan nasional dalam penyelenggaraan urusan-

urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, juga dirasakan

menjadi faktor eksternal yang menuntut dilakukannya penyesuaian pada

organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Berdasarkan sejumlah latar belakang di atas, diperlukan sebuah kajian

yang mampu mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terkait dan/ atau bersumber dari

susunan organisasi perangkat daerah; mengidentifikasi sejumlah kebijakan di

tingkat nasional yang harus diadopsi dalam susunan organisasi perangkat

daerah yang ada; serta mengidentifikasi kebutuhan lokal yang bersifat

strategis untuk diakomodasi dalam susunan organisasi perangkat daerah di

lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

5 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

1.2 Rumusan Masalah

Kajian tentang reorganisasi perangkat daerah dalam rangka penataan

kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten ini

difokuskan dalam rangka menjawab 3 (tiga) research question sebagai berikut:

1. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Banten?

2. Perubahan kebijakan apa sajakah yang patut diadaptasi dalam susunan

Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Banten?

3. Kebijakan dan dinamika lokal apa sajakah yang perlu diakomodasi

dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Provinsi Banten?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kajian reorganisasi perangkat daerah ini adalah dalam

rangka mendukung upaya penataan kelembagaan perangkat daerah di

lingkungan Pemerintah Provinsi Banten agar lebih efektif dan efisien dalam

mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Banten sebagaimana tertuang

secara tekstual dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2017-2022.

Adapun tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi Organiasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi Banten;

2. Mengidentifikasi dimensi yuridis dan/ kebijakan yang menjadi dasar

pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi Banten; dan

3. Mengidentifikasi kebijakan dan dinamika lokal yang perlu diakomodasi

dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi Banten.

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

6 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

1.4 Dasar Hukum

Kajian ini dilaksanakan atas dasar sejumlah peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4010);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

7 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

7. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

73);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun

2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang

Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kab/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

8 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah

Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Banten Nomor 66);

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (Lembaran

Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017);

1.5 Luaran dan Hasil Kegiatan

Luaran dari kajian ini adalah tersusunnya dokumen kajian reorganisasi

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Sedangkan

outcome yang diharapkan adalah tersusunnya rekomendasi yang dapat

dimanfaatkan dalam melakukan penataan kelembagaan organisasi perangkat

daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

1.6 Penerima Manfaat

Penerima manfaat kajian ini adalah Pemerintah Provinsi Banten, yang

dapat memanfaatkan hasil kajian ini guna melakukan penataan kelembagaan

perangkat daerah agar lebih tepat ukuran dan tepat fungsi sehingga dapat

secara efektif dan efisien mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi

Banten sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

1.7 Tinjauan Pustaka

Kajian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan teoritis,

yuridis, dan sosiologis-empiris. Pendekatan teoritis dilakukan dengan

menggunakan perspektif teori administrative reform yang menurut Chapman

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

9 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

dan Greenway (1984) sebagai dasar penataan organisasi perangkat daerah

sebagai organisasi publik / pemerintah; teori organisasi publik (Christensen,

2007) dan Robbins (1994; governance theories antara lain: good governance

(World Bank, 1994), corporate governance (Williamson, 1996), governance

(Rhodes, 1997; Stoker, 1998), public governance (Bovaird dan Löffler, 2003), the

new governance (Pierre dan Pieters, 2000), sound governance (Farazmand, 2004),

democratic governance (Cheema, 2006), dynamic governance (Neo dan Chen,

2007), dan good enough governance (Grindle, 2010); teori reinventing government

(Osborne dan Gaebler, 1996); dan teori new public services (Denhardt dan

Denhardt, 2007).

Pendekatan yuridis dalam kajian ini dilakukan dengan menelaah

sejumlah peraturan perundang-undangan positif yang berkaitan dengan obyek

dan fokus penelitian, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

73);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

10 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang

Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kab/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah

Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Banten Nomor 66);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (Lembaran

Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017).

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

11 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

Sedangkan pendekatan sosiologis-empiris dilakukan dengan menelaah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun

2017-2022 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah

kebijakan pembangunan daerah tahun 2017-2022, yang pada dasarnya

merupakan hasil kristalisasi dari permasalahan dan kebutuhan masyarakat

dan daerah, serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat dan daerah

provinsi Banten selama kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2017-2022.

Telaahan atas RPJMD inilah yang akan dikontekstualisasi dengan kajian

teoritis dan yuridis guna menilai kompatibilitas organisasi perangkat daerah

yang ada saat ini, serta merumuskan postur organisasi perangkat daerah yang

relevan dengan tuntutan dan kebutuhan RPJMD Tahun 2017-2022 tersebut.

1.8 Metode Kajian

Sebagaimana penelitian pada umumnya, metode yang diadopsi dalam

kajian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan

informasi dengan teknik tertentu, yang akan dianalisis dengan teknik dan

pendekatan tertentu guna menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai

tujuan dan memenuhi kegunaan penelitian yang diharapkan. Berdasarkan

esensi elementer ini, terdapat empat kata kunci yang dapat dipahami dari

suatu metode penelitian, yaitu: cara ilmiah, informasi dan data, tujuan, dan

kegunaan. Cara ilmiah seperti yang dimaksud adalah kegiatan yang

dilakukan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan

dimaksud memiliki karakteristik antara lain: rasional (cara yang digunakan

masuk akal), empiris (dapat diamati), dan sistematis (memiliki tahapan-

tahapan).

Berdasarkan maksud dan tujuan penyusunannya sebagaimana

dipaparkan sebelumnya, maka dalam konteks siklus kebijakan publik,

penelitian ini merupakan bagian dari fase formulasi kebijakan (policy

formulation) di tingkat daerah yang bertujuan untuk menemukenali pijakan

akademik yang dapat menjawab sejumlah isu strategis dan permasalahan

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

12 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

yang terkait dengan kebutuhan pembentukan kelembagaan organisasi

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Karenanya,

kajian ini bersifat problem-based, yaitu mendasarkan diri pada permasalahan

yang bersifat potensial maupun eksisting guna diretas solusinya dengan

menggunakan pendekatan teoritis yang relevan, serta pendekatan normatif

yang dapat diterima menurut filosofi dan sistem hukum yang dianut oleh

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersifat problem-based karena latar

belakang kajian ini adalah masalah yang dihadapi bersama baik oleh

pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat Provinsi

Banten pada umumnya, terkait dengan kebutuhan kelembagaan sebagaimana

dimaksud. Sedangkan berdasarkan karakteristik dan tujuannya tersebut,

maka tipelogi penelitian ini merupakan bagian dari riset terapan (applied

research) yang bersifat evaluatif (evaluation research), dimana hasilnya dapat

digunakan sebagai bahan umpan balik bagi formulasi kebijakan terkait.

Berdasarkan karakteristik permasalahan dan tujuannya, kajian ini

dirancang menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Menurut Nazir

(2005: 54), metode kualitatif-deskriptif digunakan sebagai prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-

kata, gambar dan juga data angka pendukung. Informasi dan data yang

diperoleh di lapangan kemudian dikutip ke dalam penyajian laporan hasil

penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1998: 7)

yang menyatakan penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian

ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak

mengadakan perhitungan.

Dalam penelitian kualitatif-deskriptif, pengumpulan data dilakukan

dalam kondisi yang alamiah atau natural setting, sesuai dengan situasi dan

kondisi yang apa adanya (objective). Dalam melakukan penelitian atau

kajiannya, peneliti merupakan alat utama dalam pengumpulan data. Meski

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

13 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

demikian, penelitian ini tidak mengedepankan perspektif emik seperti

lazimnya kajian yang mengadopsi pendekatan kualitatif, yaitu perspektif

mementingkan pandangan informan tentang bagaimana ia memandang dan

menafsirkan realitas dari perspektifnya yang beragam. Keragaman perspektif

informan inilah yang kemudian akan disintesa dengan pendekatan teoritis

dan yuridis-normatif guna mencapai tujuan penelitian.

Metode yuridis-normatif merupakan metode yang lazim digunakan

dalam penyusunan kajian yang bertujuan menjadi pijakan akademik bagi

kebijakan yang bersifat desisif maupun regulatif, dimana teknik literature

review dilakukan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan guna

melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap substansi kebijakan dalam

sejumlah regulasi yang bersifat lintas sektoral, yang dipertajam dengan

pendekatan teoritis maupun empiris. Di samping itu, dilakukan pula

documentary study guna menganalisis data sekunder hingga tersier yang berasal

dari sejumlah sumber data, serta sejumlah dokumen yang memuat informasi

tentang praksis kebijakan terkait.

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan kajian ini

adalah metode analisis data kualitatif melalui studi kepustakaan (literature

study) guna membangun pijakan akademik dalam melakukan sintesis

terhadap data dan/ atau masalah penelitian. Metode partisipatori juga

dilakukan dalam melakukan verifikasi data dalam rangka membangun

kredibilitas data melalui pelibatan pihak terkait (stakeholders) yang memiliki

kepentingan langsung dengan fokus kajian. Pelibatan para pemangku

kepentingan ini juga disebut dengan proses konsultasi publik guna

membangun diskursus yang konstruktif bagi tersusunnya hasil kajian yang

mampu mengakomodasi dan merepresentasi kebutuhan dan kepentingan

obyektif. Dengan pelibatan stakeholders ini diharapkan dapat teridentifikasi

masalah dan kebutuhan yang secara obyektif mewakili ragam perspektif yang

berbeda-beda terhadap substansi dari kajian ini. Dan dengan demikian hasil

kajian ini diharapkan dapat benar-benar merepresentasi dan mengakomodasi

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

14 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

kebutuhan daerah, di samping sesuai dengan mandat peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

1.9 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai

berikut:

1. Wawancara tidak terstruktur, dilaksanakan melalui dua cara.

a. Melakukan indepth interview dengan narasumber yang otoritatif, yang

penentuannya dilakukan dengan metode purposive seperti: para pejabat

yang berwenang pada instansi terkait;

b. Melaksanakan Focused Group Disscusion (FGD) dengan sejumlah

narasumber dimaksud guna mendapatkan konverjensi informasi, dan

atau validasi informasi atas sejumlah informasi yang diperoleh melalui

wawancara, studi dokumentasi, maupun observasi.

2. Observasi, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung

terhadap obyek kajian guna mendapat pemahaman yang lebih mendalam

dan komprehensif mengenai kondisi objektif di lapangan. Pada kajian ini,

teknik observasi yang digunakan adalah observasi tanpa berperanserta

(non-partisipatori), di mana peneliti hanya berperan sebagai outsider yang

tidak melibatkan diri dalam kelompok, komunitas, maupun obyek yang

tengah dikaji. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat secara

optimal merefleksikan dan memperoleh gambaran yang utuh dan value free

terhadap obyek dan permasalahan yang diteliti.

3. Studi dokumentasi, dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-

dokumen termasuk laporan, penelitian, dan kajian terdahulu relevan guna

melengkapi data lapangan kajian ini.

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

15 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

1.10 Metode Analisis

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan, dan

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat

diinformasikan pada orang lain. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara

mengorganisasikan data, memilih-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal

penelitian dan selama proses kajian dilaksanakan. Data yang telah diperoleh,

kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari

wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya

disajikan dan disimpulkan. Teknik analisis data dalam kajian ini

menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994: 76),

seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1

Analisis Data Kualitatif Model Interaktif

Sumber: Miles & Huberman (1994)

Data collection pada dasarnya merupakan proses pengumpulan data

dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara, observasi langsung

(non-partisipatori), dan studi dokumen dari obyek kajian. Sementara itu, data

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

16 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

reduction adalah suatu proses memilah dan memilih, menyederhanakan data,

mengabstraksi dan mentransformasi data kasar dari lapangan. Reduksi data

perlu dilakukan karena ketika peneliti semakin lama di kancah penelitian

akan semakin banyak data atau catatan lapangan yang terkumpul sehingga

perlu dilakukan pemilahan dan pemilihan atas informasi yang bersifat pokok

dan penting saja, pengklasifikasian informasi sesuai dengan kebutuhan kajian,

membuat ringkasan, member check, membagi data dalam partisi-partisi dan

akhirnya dianalisis sehingga terlihat pola-pola tertentu.

Data display adalah berupa uraian singkat, penyajian bagan,

menjelaskan hubungan kausalitas, dan lainnya. Penyajian data dapat

membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan analisis

selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami sebelumnya. Terakhir,

conclusion: drawing/verifying atau penarikan kesimpulan berdasar pola-pola

yang diperoleh dari proses reduksi data guna didentifikasi hubungan kausal

atau interaktif antardata dan dianalisis dengan teori-teori yang relevan.

1.11 Locus dan Obyek Kajian

Kajian ini dilaksanakan di Provinsi Banten, dengan obyek kajian pada

organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi

Banten. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, obyek kajian meliputi 30

(tigapuluh) organisasi perangkat daerah yang terdiri dari: 1 (satu) Sekretariat

Daerah; 1 (satu) Sekretariat DPRD; 1 (satu) Inspektorat; 22 (duapuluh dua)

Dinas Daerah; dan 6 (enam) Badan. Namun demikian, dari ketigapuluh

obyek kajian tersebut, penelitian ini difokuskan terhadap sejumlah perangkat

daerah yang teridentifikasi memiliki sejumlah permasalahan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, terutama dalam kaitannya dengan

upaya Pemerintah Provinsi Banten mencapai visi dan misi daerah

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Karenanya meski

secara formal obyek kajian ini mencakup keseluruhan organisasi perangkat

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

17 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

daerah dimaksud, namun secara materiil dibatasi pada sejumlah organisasi

perangkat daerah, yaitu: sekretariat daerah, dinas pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana; dinas

pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas pertanian, dinas ketahanan

pangan, dinas pendidikan dan kebudayaan, urusan penelitian dan

pengembangan; serta rumah sakit umum daerah.

1.12 Waktu Kajian

Secara teknis kajian ini dilaksanakan dalam jangka waktu sekira 90 (sembilan

puluh) hari kerja efektif pada bulan Maret hingga Juni tahun 2019. Adapun

tahapan dan metode penyusunan kajian ini secara ringkas dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 1 Tahapan Pelaksanaan Kajian

NO TAHAPAN URAIAN PEKERJAAN KETERANGAN

1 Pengumpulan Data dan

Informasi

Tim melakukan observasi lapangan, studi dokumentasi,

dan telaahan literatur dalam rangka pengumpulan data dan

informasi yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan kajian

Dilaksanakan dalam waktu 30

hari kerja

2 Analisis Data dan

Penyusunan Draft Laporan

Tim melakukan penyusunan

draft awal sesuai dengan pembagian tugas dan keahlian

masing-masing, dengan dikoordinasikan oleh team leader

Dilaksanakan

selama 30 hari kerja

3 Presentasi Draft

Hasil Kajian

Tim mempresentasikan

rancangan awal untuk memperoleh masukan dan

umpan balik, khususnya yang terkait dengan klarifikasi data

dan kondisi faktual di lapangan

Dilaksanakan 1

hari kerja, dengan melibatkan

stakeholder terkait

4 Revisi dan

Penyempurnaan Hasil Kajian

Tim melakukan penyempurnaan

rancangan awal sesuai dengan masukan dan umpan balik yang

diperoleh dari user dan stakeholder

Dilaksanakan

dalam 21 hari kerja

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

18 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

NO TAHAPAN URAIAN PEKERJAAN KETERANGAN

5 Serah Terima

Hasil Pekerjaan

Tim melakukan serah terima

hasil pekerjaan berupa naskah kajian yang telah disempurnakan

dan mendapatkan persetujuan dari user / pemberi pekerjaan

Dilaksanakan

dalam 1 hari kerja

Berdasarkan tahapan sebagaimana dijelaskan di atas, pelaksanaan

kajian ini dijadwalkan sebagai berikut:

Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Kajian

No Tahapan Maret April Mei Juni

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1 Pengumpulan Data dan Informasi

2 Penyusunan Laporan Awal

3 FGD Laporan Awal

4 Pendalaman Temuan

Awal

5 FGD Laporan Antara

6 Pendalaman Temuan Penelitian

7 Presentase Draft

Laporan Akhir

8 Finalisasi Laporan Akhir

9 Serah Terima Hasil

Pekerjaan

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

19 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

DAFTAR PUSTAKA

Adya Atep Barata, 2001. Dasar-dasar Pelayanan Prima. Jakarta : PT Elex

Media Komputindo.

Bonafice, P. & Fowler, P.J. 1993. Heritage and Tourism in „the Global Village‟.

London: Routledge.

Bovaird, Tony. Elke Löffler. 2009. Public Management and Governance. Second

Edition. New York: Routledge Taylor and Francis Group

Chhotray, V. & Stoker, G. 2009. Governance Theory and Practice: A Cross-

Disciplinary Approach. Hampshire UK: Palgrave MacMillan

Christensen, Tom. Et.all. 2007. Organization Theory and Public Sector:

Instrument, Culture and Myth. London: Routledge Francis and

Taylor Group

Denhardt, Janet Vinzant. Robert B. Denhardt. 2007. “The New Public Service:

Serving Not Steering”. Expanded Edition. M.E. New York: Sharpe,

Armonk

Dwiyanto, Agus,2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Yogyakarta

Dwyer, L. & Forsyth, P. 2006. International Handbook on the Economics of

Tourim. Cheltenham: Edward Elgar.

Farazmand, Ali (Ed). 2004. Sound Governance: Policy and Administration

Innovation. London: Praeger Publisher

Grindle, Merille S. 2010. Good Governance: The Inflation of and Idea.

Massachussets: Harvard Kennedy School

Handayaningrat, Soewarno. 1980. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta:Penerbit Gunung Agung

Holden, A. 2005. Tourism Studies and the social Science. London: Routledge.

Link, Albert N. 2006. Public/Private Partnerships: Innovation Strategies and Policy

Alternatives. New York: Springer

Lipman, Frederick D. L Keith Lipman. 2008. Corporate Governance Best

Practices, Strategies for Public, Private, and Not-For-Profit Organizations.

New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken

Lukman, Sampara, 1998. Reformasi Pelayanan Publik. Widya Praja. Jakarta

Page, S.J. 2009. Tourism Management: Managing for Change.

Amsterdam: Elsevier.

Mahmudi. 2007. Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik.

Jurnal Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen Vol. 9 No. 1, Januari 2007

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

20 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Edisi II.

Penerbit Andi: Yogyakarta

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif.

Terjemahan: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : Penerbit UI.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I. Jakarta:Penerbit Rineka Cipta.

Osborne, David, dan Gebler, Ted, 2000, Mewirausahakan Birokrasi, (Penterjemah Rosyid Abdul, 1992, penerbit, Jaya Abadi )

Osborne, David. Ted Gaebler. 1996. Mewirausahakan Birokrasi. Jakarta:

Pustaka Binaman Pressindo

Paskarina, Carolina. 2007. Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Pelayanan

Publik. Warta Bapeda: www.bapeda- jabar.go.id

Pratikno. 2007. Mengelola Dinamika Politik dan Jejaring Kepemerintahan Daerah:Kemitraan, Partisipasi, dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: Jogja GlobalMedia

Pierre, J. Peters, G. 2000. Governance, Politics and State. Houndsmills, UK:

Macmillan

Popovich, Mark. G., (ed). 1998. Creating High Performance Government

Organizations. John Wiley & Sons, Inc, USA

Rhodes, R.A.W.1997. Understanding Governance: Policy Networks, Governance,

Reflexivity, and Accountability. Buckingham, UK: Open University

Press.

Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi (Struktur, Desain dan Aplikasi), Jakarta: Arcan

Rondinelli, Dennis A. Chema G. Shabir, ed. 1983. Decentralization and

Development, Policy Implementation in Development Countries.

London: Sage Publications

Rondinelli, Dennis A. Cheema, G. Shabir. 2007. Decentralizing Governance,

Emerging Concepts and Practices. Ash Institute for Democratic

Governance and Innovation, John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Brookings Institution Press. Washington, D.C.

Solomon, Jill. Aris Solomon. 2004. Corporate Governance and Accountability.

UK: John Wiley and Sons, Ltd.

Suhartono, Ehrmann. 2005. Model-model Public Private Partnership pada Sektor

Pelayanan Air Bersih. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Volume 5 No. 1

Pebruari 2005: 72-81

United Nations. 2006. Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens.

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

21 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, Cetakan ketiga. Bandung: Penerbit FOKUSMEDIA.

Wasistiono, Sadu. Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi di Indonesia. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Press Jatinangor

Yescombe, E.R. 2007. Public-Private Partnership, Principles of Policy and Finance.

London: Elsevier Ltd.

Jurnal:

Bovaird, Tony. Elke Löffler. 2002. “Moving from excellence models of local service

delivery to benchmarking „good local governance”. International

Review of Administrative Sciences, Vol.68, No.1, pp. 9-24

-----. 2003. “Evaluating the quality of public governance: indicators, models and

methodologies”. International Review of Administrative Sciences,

Vol.69, No. 3, pp. 313-328

Haque, Shamsul M. 2002. “E-governance in India: its impacts on relations among

citizens, politicians and public servants.” International Review of

Administrative Sciences, Vol. 68, No.2, pp. 231-250

Sarker, Abu Elias. 2004. “Administrative Reform in Bangladesh: Three Decades of

Failure”. International Public Management Journal. Vol.7, No.3,

pp.365-384

Stoker, G. 1998. “Governance as Theory: Five Propositions.” International Social

Science Journal. Vol. 50

Dokumen:

Asian Development Bank. 2016. Public-Private Partnership Handbook. Manila,

Phillipine

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

KA

JIA

N P

EM

BE

NT

UK

AN

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

KA

WA

SA

N C

AG

AR

BU

DA

YA

KE

RA

TO

N K

ES

UL

TA

NA

N B

AN

TE

N

22 Kajian Reorganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bantan, 2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga

Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030;

World Bank, Asian Development Bank and Inter-American Development Bank. (2014). Public-Private Partnership Reference Guide Version 2.0.

Washington: The World Bank Publications.

Sumber Digital:

Dimock, Marshal. 1975. W.F. Willoughby and The Administrative Universal.

http://www.jstor.org/discover/10.2307/974180?uid=3738224&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102011605741

Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.

Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2001.

UNDP. 1997. Governance for Sustainable Human Development.

Oxford Dictionary of Quotation, 2017

https://en.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons

End of File

Company name

Click to edit Master subtitle style

Cover OPD awal.pdf (p.1)Daftisi Awal.pdf (p.2-6)Lap Awal.pdf (p.7-28)Cover OPD2.pdf (p.29)