LAPORAN(2)

LAPORAN HASIL PENDIDIKAN SISTEM GANDA DI APOTEK KIMIA FARMA 43 Jl.BUAH BATU NO.259 BANDUNG KOMPETENSI KEAHLIAN FARMASI

OLEH : FAHMI SAEFUL ISLAM

YAYASAN ADHI GUNA KENCANA BANDUNG SMK FARMASI BHAKTI KENCANA SOEANG Jln. Raya Soreang Banjaran Cipetir Kec. Soreang Kab. Bandung Telp.(022) 72222103 Soreang Bandung

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR.WB Penulis memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga dapat menyelesaikan praktek sistem ganda / PSG di Apotek Kimia Farma No.43 Jl.Buah Batu No.259 Bandung. Penulis menyadari bahwa dalam laporan PSG ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelamahan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas semua kebaikan yang telah di berikan. Penulis berharap semoga Pendidikan Sistem Ganda ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Farmasi.

Bandung , Januari 2012 Penulis

DAFTAR ISI Halaman Lembar Pengesahan.................................................................................. ... Kata Pengantar....................................................................................... ....... ii Daftar Isi.................................................................................................... ... iii Daftar Lampiran......................................................................................... ... BAB I. PENDAHULUAN............................................................................ 1.1 Latar Belakang............................................................................ 1.2 Maksud dan Tujuan .................................................................... 1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan................................................. BAB II. Uraian Umum.................................................................................. iv i

2.1 Sejarah Perusahaan..................................................................... 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan.................................................. 2.3 Kepegawaian.............................................................................. 2.4 Tata Tertib bagi Pegawai............................................................ BAB III. Uraian Khusus............................................................................... 3.1 Tinjauan teoritis tempat PSG ..................................................... 3.2 Uraian pekerjaan yang dilakukan............................................... BAB IV. Pembahasan................................................................................... 4.1 Temuan di Apotek...................................................................... 4.2 Pembahasan Temuan.................................................................. BAB V. Kesimpulan .................................................................................... 5.1 Kesimpulan................................................................................. 5.2 Saransaran................................................................................. Daftar Pustaka........................................................................................... ...

Lampiranlampiran......................................................................................

BAB I PEDAHULUAN 1.1 Latar belakang Sekolah menengah kejuruan merupakan instrumental pembangunan dalam menyiapkan tenaga kerja. Diharapkan mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi pada dunia kerja, karena dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak peralatan yang diciptakan. Hal ini mengakibatkan perubahan pada tugas maupun jenis pekerjaan yang ada di dunia kerja. Perubahan pada dunia kerja tersebut mengakibatkan perubahan mendasar untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga tenaga kerja dituntut bukan hanya memiliki kemampuan teknis belaka, tetapi juga harus lebih fleksibel dan berwawasan lebih luas, inovatif serta didukung dengan keterampilan yang berkompeten. Sejalan dengan program pelaksanaan pendidikan sistem ganda (PSG) merupakan kesepakatan antara pihak sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan dunia usaha/dunia industri.

Sebagai implikasi dari perubahan tersebut sekolah menjalinn kemitraan dengan dunia kerja/industri untuk secara bersama-sama menyelenggarakan suatu program pelaksanaan pendidikan sistem ganda merupakan suatu rangkaian utuh dan tidak terpisahkan dalam rangka pencapaian kompetensi lulusan yang dibutuhkan di dunia kerja terampil yang siap menggunakan teknologi maju yang digunakan dunia kerja.

1.1

Tujuan Pelaksanaan PrakerinTujuan diadakannya Praktek Kerja Lapangan apotek ini adalah sebagai berikut :

1.2.1. Melaksanakan salah satu peran, fungsi, dan kompetensi Ahli Madya Farmasi yaitu pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi identifikasi resep, merencanakan dan melaksanakan peracikan obat yang tepat. 1.2.2. Memberikan kesempatan untuk beradaptasi langsung pada iklim kerja kefarmasian sebenarnya, khususnya di Apotek. 1.2.3. Melaksanakan pelayanan informasi obat kepada pelanggan, mampu melaksanakan administrasi dan manajemen penyimpanan serta perawatan alat kesehatan. 1.2.4. Membangkitkan sifat interpreneur sehingga suatu saat mampu membaca dan menggeluti aspek-aspek usaha yang potensial di bidang farmasi.

1.1

Tujuan Pembuatan LaporanTujuan pembuatan laporan prakerin , yaitu : a. Sebagai bukti tertulis bahwa siswa telah melakukan prakerin. b. Untuk melaporkan dan menjelaskan segala kegiatan siswa di dunia kerja selama melaksanakan prakerin. c. Siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berfikir terutama dalam mengevaluasi data dan membahas hasil analisis.

d. Siswa

diharapkan

dapat

mengembangkan

kemampuan

dalam

mengumpulkan dan menyusun materi laporan baik yang bersumber dari buku, diskusi dan wawancara. e. Menambah pengetahuan umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi siswa. 1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek kerja lapangan ini dilaksanakan selama 1 bulan, mulai dari tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 9 Februari 2012 yang bertempat di Apotek Kimia Farma 43 buah batu yang beralamat di Jl. Buah batu No.259 Bandung. Paktek dijadwalkan setiap hari, mulai pukul 7.30 sampai 14.30 dan 14.30 sampai 21.30 Wib, kecuali hari libur BAB II URAIAN UMUM 2.1 Sejarah Perusahaaan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk sebagai perusahaan Perseroan pada tanggal 16 agustus 1971. sejarah berdirinya PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Terdiri atas beberapa periode yaitu : a. Periode I (1957-1959) Pada periode ini malaksanakan nasionalisasi perusahaan farmasi milik bangsa Belanda yang ada di Indonesia. Program nasionalisasi ini di koordinasi oleh Badan Pengambil alihan Farmasi (BAPHAR) yang meliputi : 1. NV. Rathkamp & NV. Bavosta di Jakarta 2. NV. Bandoengshche Kinine Fabriek di Bandung 3. NV. Orderneming Iodium Watudakon di Mojokerto 4. NV. Industri Tella di Surabaya 5. CV. Apotek Malang di Malang 6. Drogistry Van Belem dan NV. Sari Delle di Yogyakarta

b. Periode II (1960-1968) Periode ini adalah periode pembentukan Perusahaan Negara farmasi (PNF) dari perusahaan-perusahaan farmasi milik Belanda yang telah di nasionalisasikan sebelumnya. Pembentukan PNF ini berdasarkan PP. No.60/1961 dibawah koordinasi Badan Pimpinan Umum Farmasi Negara sebagai peleburan BAPPHAR yang bernaung di bawah Departemen kesehatan. Perusahaan-perusahaan yang didirikan adalah : 1. PNF. Radja farma (ex. Rathkamp) di Jakarta 2. PNF. Nurani Farma (ex. Van Gorkomp) di Jakarta 3. PNF. Nakula Farma (ex. Bavosta) di Jakarta 4. PNF Bhineka Kina farma di Bandung 5. PNF. Sari Husada (ex. Sari Delle) di Yogyakarta 6. PNF. Kasa Husada (ex. Varbanstaffen) di Surabaya 7. PNF. Biofarma (ex. Pasteur Institute) di Bandung c. Periode III Untuk meningkatkan efisiensi setiap BUMN, dikeluarkan instruksi Presiden No.17/1967 sehingga Departemen Kesehatan melebur perusahaan milik negara terrsebut ke ddalam perusahaan Negara Farmasi dan alat-alat kesehatan Bhineka Farma dan PNF Kasa Husada di Surabaya di rubah menjadi perusahaan umum dan perusahaan daera, kemudian PN Sari Husada di Yogyakarta berdiri sendiri sebagai anak perusahaan. d. Periode IV Periode IV di mulai tahun 1971 ditandai dengan dikeluarkannya PP No. 116 tahun 1971 yang berlaku sejak tanggal 19 maret 1971. Perusahaan Negara Farmasi dan Alat-Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma setelah melalui proses audit dinyatakan lulus untuk menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disahkan pada tanggal 16 agustus 1971 sebagai PT. Kimia Farma (Persero) dengan Akta Notaris dan di umumkan dalam berita negara.

e. Periode V Pada periode ini tepatnya tanggal 28 juni 2001 PT. Kimia Farma (Persero) menjadi Perusahaan terbuka (Tbk) dengan nama PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, dimana untuk privatisasi tahap I saham yang lepas adalah sebanyak 9% dengan rincian 3 % untuk program Kepemilikan Saham karyawan dan Manajemen (KSKM) PT. Kimia Farma dan sebanyak 6 % untuk masyarakat umum. PT. Kmia Farma (Persero) Tbk. Didukung oleh6 unit produk farmasi yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Watukadon Jawa Timur dan Tanjung Morawa- Medan. Keenam Pabrik ini yang telah memenuhi syarat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) ini adalah : 1. Unit produksi Formulasi Jakarta Memproduksi obat-obatan golongan narkotika yang merupakan stau-satunya perusahaan yang memproduksi obat jenis narkotika karena merupakan penugasan dari pemerintah. 2. Unit Produksi Formulasi Bandung Mempunyai produk utama berupa pil-pil KB, namun tetap memproduksi produkproduk formulasi. 3. Unit Produksi Manufaktur Bandung Memproduksi AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), juga bahan baku kina dan derivat derivatnya serta bahan baku antibiotik rifampicin. Pabrik ini telah mendapatkan US-FDA Approval. 4. Unit Produksi Manufaktur Semarang. Memproduksi minyak jarak yang banyak dipakai dalam bidang kosmetika dan industri farmasi, juga melakukan pemurnian minyak-minyak nabati. Pabrik ini telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 dari Lloyds Register Quality Asusurance (LRQA).

5. Unit Produksi Manufaktur Watukadon Merupakan satu-satunya pabrik yang mengolah tambang Yodium di Indonesia. Produk yang dihasilkan Iodium, Kalium Klorida, Kapsul Lunak Yodiol serta Yodium Test. Selain itu juga memproduksi bahan baku Ferro Sulfat dan tablet tambah darah. 6. Unit Produksi Formulasi Medan Merupakan satu-satunya pabrik obat PT. Kimia Farma (Persero), Tbk yang berada diluar jawa, yang fungsinya terutama memenuhi kebutuhan obat di wilayah Sumatera PT. Kimia Farma (Persero), Tbk Plant Medan merupakan unit produksi formulasi yang memproduksi obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD), obat rutin, dan obat generik. Pabrik ini berdiri pada tahun 1967 dengan nama PT. Radja Farma dan dulunya juga merupakan perusahaan farmasi milik Belanda yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1971 perusahaan ini berubah nama menjadi PT. Kimi Farma dan menjadi perusahaan cabang dari PT. Kimia Farma Jakarta. Dengan adanya SK Direksi No. Kep. 14/DIR/IV/2004 pada tanggal 14 juni 2004 maka PT. Kimia Farma cabang berubah menjadi PT. Kimia Farma (Persero), Tbk Plant Medan. Distribusi obat-obatan PT. Kimia Farma (Persero), Tbk Plant Medan dikelola oleh Unit Logistik Sentral (ULS) yang ada di jakarta. ULS inilah yang mendistibusikannya melalui PT. Trading & Distribution PT. Kimia Farma (Persero), Tbk.

2.2

Struktur Organisasi PT. Kimia Farma Apotek Struktur Organisasi dan Kepengurusan Klinik Struktur organisasi Klinik Kimia Farma dapat dilihat dalam bagan struktur berikut :

PT. KIMIA FARMA Tbk ( Holding )Indust riKimi a Farm a Distribusi & Trading PT. Kimia Farma Apotek Bisnis Manager Bandung Pelayan an Kesehat an

Klinik UtamaKimia Farma Pemilik Klinik Kimia Farma 43 Penanggung Jawab Medis

Manager Apotek Pelayanan

Supervis Supervis 2.3 Kepegawaian or or Layanan Layanan 1 2

DAFTAR KETENAGAAN KLINIK UTAMAPelaksana Harian Dokter Spesialis

Supervis or Swalaya

Penanggung Jawab Dokter Gigi

Penanggung Jawab Dokter Umum

Penanggun g Jawab Laboratoriu m

KIMIA FARMA 43

Pelaksana Harian Dokter Gigi

Pelaksana Pelaksana Harian Harian Dokter Laboratorium Umum Tenaga Analis /Pelaksana Adm.

Tenaga Tenaga Tenaga Perawat Perawat Perawat : Klinik Kimia Farma 43 /Pelaksana /Pelaksana /Pelaksana Alamat Klinik Adm. Jl. BuahBatu No. 259 Bandung RT : Adm. Adm.

Nama Klinik

: 02 RW : 04 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong Wilayah Kerja Puskesmas : Cijagra Lama Telp. 022-7310644 dan 022-7317403 (fax) Pos : 40264 Kode

NO 1

NAMA Dr. dr. Rachmat Sumantri, Sp.PD KHOM.

JABATAN Penanggung Klinik Praktek dan

NO. SIP/SIK Jawab No: 445/2239Dokter Dinkes/173-SIP-

MASA BERLAKU 07 Juli 2011

Spesialis I-Dsp/II/07

2

dr. H. Empu Driyanto,Sp. THT., MM

Penyakit Dalam Dokter Praktek No: 445/6172Spesialis THT Dokter Spesialis Mata Dokter Spesialis Kelamin Dokter Spesialis Ginekologi Dokter Dinkes/558-SIPI-Dsp/V/07 Praktek No: 445/8590Dinkes/33-SIPIII-Dum/I/06 Praktek No: 445/6048Kulit dan Dinkes/15-SIPDsp/I/05 Praktek No: 445/4042Obsteri Dinkes/134-SIPIII-Dsp/VI/11 Praktek No: 445/7009Dinkes/592-SIPII-Dsp/VI/07 445/8103Dinkes/01-SIP-IDokter Gigi DRG/IX/08 445/1221Dinkes/23-SIPDokter Gigi III-DRG/II/11 445/5847Dinkes /99-SIP-II26 April 2012 DRG/VII/08 445/10328Dinkes/425-SIP06 Maret 2011 II-DRG/XI/07 445/4872Dinkes/147-SIPII-Dum/VII/06 445/7555Dinkes/640-SIP14 Juli 2011 29 Juli 2013 29 Mei 2016 04 Oktober 2011

3

dr. Susanti Natalyu, Sp. M.

4

dr. Indrarini T.S.E, Sp. K.K.

5

dr. Djoko Soemitro K

6

Dr. dr. Dwi Prasetyo, SpA(K), M. Kes.

Spesialis Anak Dokter Gigi

7

Hendri Muchtasar, Drg. Sp Ort.

8

Nine Yulian Muranty, Drg

9

Ailsa Novita, Drg

10

Leni Afriany, Drg

Dokter Gigi

11

HR. Muchtan Sujatno, Dr

Dokter Umum

12

Maryam, Dr

Dokter Umum

2.4 Struktur Organisasi PT.Kimia Farma 43 Bandung Tata Tertib Pegawai yang di tetapkan di Apotek Kimia Farma 43 Bandung ini adalah Tata Tertib Standar Oprasional Prosedur (SOP)

BAB III URAIAN KHUSUS 3.1 3.1.1 Tinjauan Teoritis Tempat PSG Definisi Apotek Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasan oleh apoteker. Pengertian ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian mutu menurut sediaan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 adalah farmasi, pembuatan termasuk pengendalian pengamanan, pengadaan, penyimpanan

pendistribusian atau penyaluran obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan perlu mengutamakan kepentingan masyarakat dan berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin. Apotek dapat diusahakan oleh lembaga atau instansi pemerintah dengan tugas pelayanan kesehatan di pusat dan daerah, perusahaan milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah dan apoteker yang telah mengucapkan sumpah serta memperoleh izin dari Suku Dinas Kesehatan setempat. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Apotek mendefinisikan Apotek sebagai suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat. Apotek merupakan sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan obat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1332 tentang Ketetntuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek tahun 2002 apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Menurut UU RI No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyebutkan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuautan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informas obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat

tradisional. Sedangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisonal dan kosmetik. 3.1.2 Tugas dan Fungsi Apotek Berdasarkan PP No. 25 tahun 1980 pasal 2, tugas dan fungsi apotek adalah : 1. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. 2. Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat. 3. Sarana penyalur obat perbekalan yang farmasi oleh yngn harus menyebarkan siperlukan masyarakat

secara meluas dan merata. 3.1.3 Peraturan Perundang-undangan mengenai Apotek

Beberapa undang-undang yang menyangkut apotek, adalah :1. PP No. 43 tahun 2009, yaitu perubahan PP No. 26 tahun

1965 tentang Apotek.2. Permenkes

No. No.

28/Menkes/Per/I/1978 26/Menkes/Per/II/1981

tentang tentang

Penyimpanan Narkotika.3. Permenkes

Pengelolaan dan Perizinan Apotek.4. Keputusan Menkes RI No. 278/Menkes/SK/V/1981 tentang

Persyaratan Apotek.5. Keputusan Menkes RI No. 279/Menkes/SK/V/1981 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Perizinan Apotek.6. Keputusan Menkes RI No. 280/Menkes/SK/V/1981 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pengelolaan Apotek.

7. Peraturan Menkes RI No. 213/Menkes/Per/IV/1985 tentang

Obat Keras Tertentu (OKT).8. Peraturan Menkes RI No. 244/Menkes/Per/V/1990 tentang

Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Appotek.9. Keputusan Menkes RI No. 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang

Obat Wajib Apotek.

10. Keputusan Menkes RI No. 924/Menkes/SK/X/1993 dan No.

1176/Menkes/SK/X/1999 Apotek No. 2.

tentang

Daftar

Obat

Wajib

11. Peraturan Menkes RI No. 919/Menkes/Per/X/1993 tentang

Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep.12. Peaturan Menkes RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. 3.1.4 apotek Persyaratan Apotek Menurut Permenkes RI No.26 Tahun 1981, persyaratan meliputi lokasi, bangunan, perlengkapan apotek, perbekalan farmasi dan tenaga kesehatan, harus menunjang penyebaran dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tanpa mengurangi mutu pelayanan. Keputusan Menkes RI No. 278 Tahun 1981 menyatakan bahwa persyaratan minimal suatu apotek adalah meliputi lokasi, jumlah apotek, dan jarak minimal antara apotek, persyaratan bangunan, perlengkapan apotek, perbekalan kesehatan dibidang farmasi dan tenaga kesehatan. Dengan dikeluarkannya Permenkes RI No. 244 Tahun 1990 maka persyaratan minimal apotek menjadi hanya meliputi tempat, perlengkapan, dan perbekalan farmasi. Tempat dan

perlengkapan disesuaikan dengan kebutuhan untuk pelayanan kefarmasian. 3.1.4.1 Lokasi Apotek Lokasi apotek adalah tempat apotek didirikan. Dalam Permenkes RI No. 244 Tahun 1990, jarak antara apotek tidak dibatasi dan pemohon dapat bebas memilih lokasi. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan obat yang lebih baik. Jadi, boleh saja apotek didirikan di dalam gedung bertingkat sepertti misalnya mall, plaza, dan sebagainya selama masyarakat di sekitar masih membutuhkan (Hartono, 1998). 3.1.4.2 Bangunan Apotek Dalam Permenkes RI No. 244 Tahun 1990 luas bangunan apotek tidak ditentukan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan unutk pelayanan kefarmasian. Menurut Permenkes No. 922 Tahun 1993, bangunan apotek sekurang-kurangnya memiliki ruangna khusus untuk peracikan dan penyerahan resep, ruang administrasi dan kamar kerja apoteker, dan kamar mandi. Selain itu, sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi. Bangunan apotek harus dilengkapi dengan sumber air yang memenuhi persyaratan kesehatan, peneranagan, dan listrik yang cukup sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi apotek, alat pemadam kebkaran yang berfungsi baik sekurang-kurangnya dua buah, ventilasi dan sanitasi yang baik serta memenuhi persyaratan higiene lainnya (DepKes RI, 1990; DepKes RI, 1993). 3.1.4.3 Perlengkapan Apotek

Berdasarkan Keputusan Menkes RI No. 278 Tahun 1981 dan Permenkes RI Tahun 1993, apotek harus memiliki perlengkapan sebagai berikut : 1. Alat pembuatan, pengolahan, dan peracikan, terdiri dari timbangan miligram dan gram dengan anak timbangan yang sudah ditara, alat-alat gelas dan termometer, mortir (garis tengah 5 cm sampai 10 cm dan 10 cm sampai 15 cm) serta perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan. 2. Perlengkapan dan alat perbekalan farmasi meliputi lemari dan rak untuk menyimpan obat, lemari pendingin, lemari untuk penyimpanan narkotika dan psikotropika. 3. Wadah pengemas dan pembungkus untuk Penyerahan obat. 4. Alat administrasi meliputi blanko pesanan obat, blanko kartu stok obat, blanko salinan resep, blanko faktur, blanko nota penjualan, buku pencatatan narkotika, serta formulir laporan obat narkotika. 5. Buku standar yang diwajibkan antara lain Farmakope Indonesia edisi terbaru. 6. Kumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apotek 3.1.4.4 Perbekalan Farmasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922 Tahun 1993 menyatakan hal-hal yang berhubungan denga perbekalan farmasi, yaitu :

1.

Apoteker

berkewajiban

menyediakan,

menyimpan,

dan

menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin. 2. Obat dan perbekalan farmasi lainnya yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau dengan cara lain yang ditetapkan Badan POM. 3. Pemusnahan obat dan perbekalan farmasi lain yang tidak dapat digunakan atau dilarang, dilakukan oleh APA atau apoteker pengganti dibantu sekurangkurangnya seorang karyawan apotek. 4. Pada pemusnahan tersebut, wajib dibuat berita acara pemusnahan. 5. Pemusnahan narkotika wajib mengikuti ketentuan perundangundangan yang berlaku. 3.1.4.5 Tenaga Kesehatan Tenaga mengabdikan diri kesehatan bidang adalah setiap orang yang dalam kesehatan serta memiliki

pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (UU RI No. 23 tahun 1992). Tenaga kesehatan di apotek meliputi apoteker dan asisten apoteker. Dalam Keputusan diatur Menteri Kesehatan tenaga RI No. di 278/MENKES/V/1981 apotek, yaitu : mengenai kesehatan

1. Selain apoteker pengelola apotek, di apotek harus ada sekurang-kurangnya seorang asisten apoteker. 2. Bagi apotek yang apoteker pengelola apoteknya adalah pegawai negeri atau anggota ABRI dan atau pegawai instansi pemerintah lainnya, harus ada apoteker pendamping atau asisten apoteker kepala.

Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka apotek maka APA dapat menunjuk apoteker pendamping. Apabila APA dan apoteker pendamping tidak berada di tempat selama lebih dari tiga bulan terus menerus, maka tugas dan kewajibannya dapat digantikan oleh apoteker pengganti. Penggantian tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Kesehatan RI dengan tembusan kepada Kepala Balai POM setempat. 3.1.5 3.1.5.1 Apoteker Pengelola Apotek Pengertian Apoteker Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1027/Menkes/SK/IX/2004 Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Untuk menjadi APA, seorang apoteker harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Ijazahnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan. 2. Telah mengucapkan sumpah atau janji sebagai apoteker. 3. Memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dan Menteri Kesehatan.

4. Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai apoteker. 5. Tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di apotek lain (Depkes, 1993). 3.1.5.2 Kewajiban Apoteker Pengelola Apotek Apoteker Pengelola Apotek (APA) berkewajiban untuk : 1. Menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan terjamin keabsahannya. 2. Memusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan badan POM, obat dan perbekalan farmasi lainnya yang karena suatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan. Pemusnahan ini harus dilakukan oleh APA atau apoteker pengganti dibantu sekurangkurangnya seorang karyawan apotek dan wajib dibuaut Berita Acara Pemusnahan. 3. Bertanggung jawab sepenuuhnya atas pelayanan yang diberikan apotek. 4. Melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi kepentingan masyarakat. 5. Memberikan obat generik yang diminta dalam resep. 6. Memberikan informasi tentang penggunaan obat secara tepat, aman dan

rasional serta aspek lain dalam penggunaan obat sesuai permintaan masyarakat. 3.1.6 3.1.6.1 Asisten Apoteker Pengertian Asisten Apoteker Asisten apoteker yang dimuat dalam Keputusan Menteri kesehatan RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002 adalah mereka yang berdasarkan berhak apoteker. Sedangkan menurut pasal 1 Keputusan Menteri Kesehatan RI No.679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker menyebutkan bahwa asisten apoteker adalah tenaga kesehatan yang diberi ijazah Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi. 3.1.6.2 Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Apoteker Asisten apoteker sebagai salah satu tenaga kefarmasian yang selalu bekerja dibawah seorang Apoteker yang memiliki SIA, asisten apoteker harus memiliki Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. peraturan perundang-undangan kefarmasian yang sebagai berlaku asisten melakukan pekerjaan

Tugas dan kewajiban asisten apoteker menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/Menkes/X/2002 adalah sebagai berikut : a) Melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standar profesinya. b) Memberikan informasi terkait penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional

atas permintaan masyarakat. Informasi yang diberikan harus benar, jelas dan mudah dimengerti serta cara penyampaian disesuaikan dengan kebutuhan, selektif, etika bijaksana dan hati-hati. c) Menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan identitas serta data kesehatan pribadi pasien. d) Memiliki SIKAA yang dikeluarkan pejabat yang berwenang. 3.1.7 3.1.7.1 Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek Tata Cara Pemberian Izin Apotek Izin mendirikan apotek semula diberikan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993. Namun dengan adanya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undangundang No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, setiap kabupaten dan kota madya mempunyai peraturan daerah masing-masing dalam pelaksanaan perizinan apotek, dimana izin apotek tidak lagi diberikan oleh Menteri Kesehatan, melainkan oleh bupati atau walikota. Untuk wilayah kota Bandung telah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan, dimana salah satunya mengatur masalah perizinan apotek di wilayah Kota Bandung. Ketentuan perizinan apotek adalah sebagai berikut : 1. Izin apotek diberikan oleh walikota 2. Permohonan izin apotek diajukan oleh apoteker kepada walikota melalui

Dinkes Kota Bandung. 3. Permohonan harus sudah diterima keputusannya oleh

pemohon selambatlambatnya satu bulan sejak tanggal pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan. 4. Permohonan yang belum memenuhi persyaratan atau lokasinya tidak sesuai diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan selambatlambatnya dalam jangka satu bulan sejak masuknya permohonan. Persyaratan Pemilik Sarana Apotek (PSA) menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2002 adalah : 1. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 2. Memiliki surat izin tempat usaha. 3. Tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang obat. Persyaratan izin apotek menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2002 adalah sebagai berikut : 1. Warga Negara Indonesia. 2. Mengisi formulir permohonan dan ditandatangani di atas materai. 3. Salinan/fotokopi surat izin kerja apoteker/surat penugasan. 4. Salinan/fotokopi kartu tanda penduduk apoteker dan pemilik sarana. 5. Salinan/fotokopi denah bangunan dan denah lokasi. 6. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akta hak

milik/sewa/kontrak. 7. Daftar asisten apoteker (dengan nama, alamat, tanggal lulus, dan SIK). 8. Asli dan salinan/fotokopi daftar terperinci alat perlengkapan apotek. 9. Surat pernyataan dari APA bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA di apotek lain. 10. Asli dan fotokopi surat izin atasan (bagi pemohon pegawai negeri, anggota ABRI, dan instansi pemerintah lainnya). 11. Akta perjanjian kerjasama APA dan PSA. 12. Surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang obat. 13. Fotokopi surat izin tempat usaha dari pemerintah kota. 14. Surat rekomendasi dari Ikatan Sarjana Farmasi (ISFI) Bandung. 15. Surat keterangan tidak bekerja pada apotek/perusahaan farmasi di kabupaten/kota lain dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. 3.1.7.2 Perubahan Surat Izin Apotek Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendaral Pengawasan Obat dan Makanan No. 2401/A/SK/X/1990, perubahan surat izin apotek dilakukan bila terjadi minimal salah satu diantara hal-hal berikut : 1. Terjadi penggantian nama apotek.

2. Terjadi perubahan nama jalan dan nomor bangunan untuk alamat apotek tanpa pemindahan lokasi apotek. 3. Surat izin apotek hilang atau rusak. 4. Terjadi pergantian Apoteker Pengelola Apotek (APA). 5. Terjadi pergantian Pemilik Sarana Apotek (PSA). 6. Surat izin kerja APA dicabut bila APA bukan sebagai PSA. 7. Terjadi pemindahan lokasi apotek. 8. Apoteker Pengelola Apotek meninggal dunia.

3.1.7.3 Apotek 1. 2.

Pencabutan Surat Izin Apotek Kepala Dinas Kesehatan dapat mencabut Surat Izin berdasarkan sudah tidak Keputusan tidak Menteri Kesehatan ketentuan dalam RI No.

1332/Menkes/SK/X/2002 apabila : Apoteker Apoteker memenuhi Apoteker pekerjaan Pengelola Apotek. memenuhi kewajiban kefarmasiannya. 3. Apoteker Pengelola Apotek berhalangan melakukan tugasnya lebih dari dua tahun secara terus-menerus. 4. Terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang No. 9 tahun 1979 tentang narkotika, Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan serta peraturan perundang-undangan lainnya. 5. Surat Izin Kerja (SIK) Apoteker Pengelola Apotek dicabut.

6. Pemilik Sarana Apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran perundangundangan di bidang obat. 7. Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pelaksanaan pencabutan izin apotek dilakukan setelah dikeluarkan Pengelola tenggang peringatan Apotek waktu secara 3 tertulis kali 2 bulan kepada serta Apoteker dengan dilakukan sebanyak berturut-turut

masing-masing

pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selama-lamanya 6 bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan Apotek. Pencairan kembali pembekuan izin apotek dapat dilakukan apabila apotek telah terbukti memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan dari Kepala Balai Pemeriksaan Obt dan Makanan setempat (Depkes, 1993). Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No. 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan di Kota Bandung, walikota akan mencabut surat izin apabila : 1. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi kewajiban tentang persyaratan Apoteker Pengelola Apotek. 2. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Surat Izin Kerja Apoteker atau rekomendasi organisasi profesi dicabut. 4. Pemilik Sarana Apotek terbukti terlibat pelangaran perundangundangan. 5. Apotek tidak lagi sesuai dengan Surat Izin Apoteker yang telah diterbitkan.

3.1.8

Pengelolaan Apotek Pengelolaan Apotek adalah segala upaya dan kegiatan

yang dilakukan oleh seorang APA dalam rangka tugas dan fungsi apotek yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Pengelolaan apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 meliputi : 1. Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat. 2. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penyerahan perbekalan farmasi. 3. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi, meliputi : a. Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya meupun kepada masyarakat. b. Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat keamanan, bahaya dan atau mutu obat dan perbekalan farmasi lainnya. Pengelolaan apotek menurut Kepmenkes RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004, meliputi : 1. Sumber Daya Manusia 2. Sarana dan prasarana

3. Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya.

4. Pelayanan pasien 3.1.8.1 Sumber Daya Manusia Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang profesional. Dalam pengelolaan Apotek, apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan profesi, SDM yang tepat, kemampuan diri selalu sebagai belajar multidisipliner, berkomunikasi menempatkan kemampuan antar menempatkan situasi efektif, secara

pimpinan mengelola

dalam

sepanjang karier, dan membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan. 3.1.8.2 harus Sarana dan Prasarana Lingkungan apotek harus dijaga kebesihannya. Apotek bebas dari hewan pengerat, serangga/pest. Apotek memiliki suplai listrik yang konstan, terutama untuk lemari pendingin. Apotek harus memiliki : 1. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien. 2. Tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien, termasuk penempatan brosur/materi informasi. 3. Ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi dengan meja dan kursi serta lemari untuk menyimpan catatan medikasi pasien. 4. Ruang racikan 5. Keranjang sampah yang tersedia untuk satf maupun pasien.

3.1.8.3

Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan Pengelolaan ini mencakup administrasi pengadaan,

kesehatan lainnya penerimaan, penyimpanan, penyaluran, peracikan, penyerahan dan pemusnahan perbekalan farmasi. Apotek juga diwajibkan untuk melaporkan penggunaan obat-obat golongan narkotika dan psikotropika. Pengelolaan administrasi keuangan meliputi administrasi pembelian, penjualan, pembukuan keuangan. Pengelolaan keuangan ini memerlukan perencanaan dan penanganan yang baik dan cermat sehingga penggunaan dana dapat berjalan secara efektif dan efisien. 3.1.8.4 Pelayanan Pasien 1. Pelayanan resep a. Skrining resep b. Penyiapann obat c. Kemasan obat yang diserahkan d. Penyerahan obat e. Informasi obat f. Konseling g. Monitoring penggunaan obat 2. Promosi dan Edukasi 3. Pelayanan residensial (Home Care) 3.2 Uraian Pekerjaan yang di Lakukan Kegiatan yang terjadi di apotek Kimia Farma 43 meliputi kegiatan kegiatan kefarmasian administrasi seperti non pelayanan teknis. kefarmasian dan Kegiatan kefarmasian

Kegiatan dan Hasil PSG

menyangkut pengelolaan perbekalan farmasi yaitu perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan, pelayanan resep, pengelolaan obat golongan narkotik dan psikotropik.

A. Kegiatan Teknis Pengelolaan perencanaan dan perbekalan farmasi meliputi proses barang, pengadaan barang, penerimaan

penyaluran atau penjualan barang serta pengendalian barang termasuk obat narkotika dan psikotropika. 3.2.1 Perencanaan dan Pengadaan Barang Pemesanan obat, alat kesehatan, bahan baku untuk obat racikan dan kemasan dilakukan oleh petugas apotek dengan melihat buku catatan defekta yang dibuat berdasarkan stok minimum. Buku defekta adalah sebagai kontrol untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan atau penumpukan obat dan alat kesehatan di apotek. Berdasarkan kecepatan bergeraknya barang, obat dapat digolongkan menjadi : 1. Fast moving adalah golongan obat yang pergerakannya cepat. 2. Middle moving adalah golongan obat yang pergerakannya sedang. 3. Slow moving adalah golongan obat yang pergerakannya lambat. Berdasarkan sumbernya, pemesanan/pembelian perbekalan farmasi apotek Kimia Farma 43 dibagi menjadi : 1. Pembelian Rutin

Pembelian rutin dilakukan dengan membuat BPBA (Bon Permintaan Barang Apotek), yang kemudian dikirim via e-mail ke Bisnis Manager (BM). BM akan merekapitulasi permintaan tersebut dan permintaan dari apotek pelayanan lainnya dan membuat surat pesanan (SP) yang dikirim ke distributor atau PBF. PBF akan mengirim barang yang dipesan ke masing-masing apotek pelayanan sesuai surat pesanan. Beberapa kriteria dalam memilih PBF, yaitu : legalitas PBF (Memiliki Izin Pedagang Besar Farmasi yang masih berlaku), kebenaran dan keabsahan Surat Izin Edar (Nomor Registrasi) tiap produk yang ditawarkan, kelengkapan barang, pengiriman barang cepat, jangka waktu pembayaran panjang, potongan harga yang diberikan serta mempunyai image sebagai PBF yang baik di mata apotek sendiri. Untuk obat golongan narkotika hanya dapat dipesan ke PBF yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu PBF Kimia Farma. 2. Pembelian Cito Pembelian cito adalah istilah yang dipakai untuk permintaan obat dan/atau perbekalan farmasi lainnya yang dilakukan ke/dari apotek Kimia Farma lain jaminan keaslian barang, kualitas dan

dengan menggunakan BPBA. BPBA dilakukan jika barang yang diminta tidak ada dalam persediaan, untuk menghindari penolakan resep atau obat. 3. Pembelian Mendesak Pembelian mendesak dilakukan jika barang yang diminta tidak ada dalam persediaan dan untuk menghindari penolakan resep. Pembelian mendesak dilakukan ke apotek lain, selain apotek Kimia Farma 4. Konsinyasi Konsinyasi merupakan suatu bentuk kerja sama anatara Apotek Kimia Farma Bandung dengan suatu perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya untuk dijual di apotek, misalnya alat kesehatan, obat-obat baru, suplemen, atau yang lainnya. Pembayaran dilakukan setelak produk terjual. Prosedur pemesanan barang di apotek Kimia Farma 43 adalah sebagai berikut : 1. Membuat analisa kebutuhan dan membuat rencana pembelian untuk menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dipesan berdasarkan buku defekta dengan mempertimbangkan jumlah sisa yang ada. 2. Membuat Bon Permintaan Barang Apotek (BPBA) berdasarkan jenis dan jumlah barang yang sudah ditentukan. Data pesanan dikirim ke Bisnis Manager

di Braga sebagai pusatnya. Permintaan barang dari seluruh apotek KF akan direkap dan dipesankan ke PBF. PBF akan mengirimkan faktur sebagai bukti pembelian barang. Khusus untuk pemesanan narkotik hanya dipesankan kepada PBF Kimia Farma dan dilakukan sendiri oleh apotek dengan disertai surat pesanan khusus yang diisi oleh Apoteker. 3. Untuk obat-obat Inhealth, apotek Kimia Farma 43 memesan barang ke PBF langsung menggunakan Surat Pesanan (SP), yang ditanda tangani Apoteker.

3.2.2

Penerimaan Barang Barang atau obat yang dipesan kepada PBF dikirim ke

apotek beserta faktur penjualan dari PBF. Petugas penerima barang akan emeriksa barang/obat berdasarkan jenis dan jumlah sesuai BPBA apotek. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan barang adalah : 1. Pemerikasaan barang dan kelengkapannya a. Tanggal penerimaan b. Nama distributor atau PBF c. Kesesuaian antara BPBA denga faktur serta barang yang dikirim. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, terdapat kerusakan

fisik atau barang hampir mendekati tanggal kadaluarsa maka bagian pembelian akan membuat nota pengembalian barang dan mengembalikan barang tersebut ke distributor yang bersangkutan untuk kemudian ditukar dengan barang yang sesuai. d. Kondisi barang, keadaan fisk dan tanggal kadaluarsa. Kadaluarsa untuk obat biasa tidak kurang dari satu tahun dan tiga bulan untuk vaksin. 2. Penomoran Penomoran dilakukan jika barang yang dikirim tersebut dinyatakan diterima. Petugas memberikan nomor urut penerimaan, membubuhkan cap apotek dan tanda tangan pada faktur asli sebagai bukti bahwa barang telah diterima. Faktur asli dikembalikan ke PBF, dua lembar faktur salina disimpan di apotek. Satu lembar salinan dikirim ke Bisnis Manager sebagai bukti penerimaan barang dan satu lembar sebagai arsip apotek. 3. Pengisian stok barang Salinan faktur barang dari PBF yang datang setiap hari dicatat sebagai data stok persediaan dalam komputer. 4. Untuk penerimaan narkotika dan psikotropika, ketika distributor/PBF

mengirimkan barang, maka apotek yang bersangkutan harus menyerahkan SP narkotika dan/atau psikotropika asli kepada distributor/PBF tersebut. 3.2.3 Penyimpanan Barang Apotek Kimia Farma 43 tidak mempunyai tempat

penyimpana atau gudang khusus untuk menyimpan obat dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pembelian perbekalan farmasi disesuaikan dengan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Keuntungannya adalah menghindari barang kadaluarsa, rusak dan hilang apabila disimpan dalam waktu yang lama, serta menghindari penumpukan barang. Jadi barang yang datang langsung disimpan dalam lemari obat yang tersusun secara alfabetis. Setiap ada barang keluar dan masuk selalu dicatat di kartu stok. Barang yang baru datang diletakkan dibelakang barang yang sudah ada (FIFO) yaitu First In First Out. Pengelompokkannya sebagai berikut : 1. Berdasaarkan bentuk sediaan, sediaan cair (sirup,drops) dalam lemari tersendiri, sediaan padat (tablet, kapsul, serbuk) dalam lemari tersendiri, sediaan semi

padat (krim, salep, gel, lotion) dalam lemari tersendiri. 2. Pemisahan antara obat generik dan obat paten. 3. Penyimpanan narkotik dan psikotropik dalam lemari tersendiri yang khusus terbuaut dari kayu dengan dilengkapi kunci.

4. Obat dengan kondisi penyimpanan khusus dalam lemari pendingin. 5. OTC dan alat kesehatan disimpan dan ditata di swalayan. 6. Berdasarkan efek farmakologinya, misalkan antibiotik, kardiovaskuler, antihistamin, gastrointestinal, hormon, dll. 7. Berdasarkan rute pemberiannya, oral, topikal, rektal, injeksi. 3.2.4 Bandung Penyaluran dan Pengendalian Barang Penyaluran perbekalan farmasi di Apotek Kimia Farma 43 dilakukan terhadap pelayanan resep dokter dan pelayanan non resep yang meliputi obat-obat HV (Hand Verkoop) / OTC (Over The Conter), UPDS (Upaya Pengibatan Diri Sendiri), kosmetik dan alat kesehatan. Penjualan bisa secara tunai dan kredit. Penjualan tunai untuk semua orang dan penjualan kredit hanya untuk perusahaan yang mempunyai kontrak kerja sama dengan pihak Apotek Kimia Farma 43 Bandung (Karyawan Universitas Kristen Maranatha). Salah satu cara pengendalian barang/obat adalah stock opname. Stock opname adalah suatau pemeriksaan yang dilakukan secara berkalan dan biasanya sebulan sekali. Tujuan dari stock opname adalah : 1. Mengetahui modal yang berbentuk barang 2. Mengetahui adanya barang yang hilang 3. Mengetahui tanggal kadaluarsa Selain stock opname, pengendalian barang/obat dapat dilihat dari kartu stok setiap barang/obat. Oleh karena itu, perlu sekali pencatatan setiap ada pengeluaran dan pemsukan obat untuk melihat berapa barang/obat yang masih tersedia.

3.2.5

Penanganan Narkotika dan Psikotropika Pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di Apotek

Kimia Farma 43 Bandung meliputi pemesanan, penyimanan, penyerahan, dan pelaporan. a. Pemesanan Surat pesanan (SP) untuk obat narkotik dan psikotropik harus menggunakan SP khusus yang ditandatangani oleh APA. Untuk narkotik menggunakan SP model N.9 sebanyak 4 rangkap dan untuk psikotropik menggunakan SP khusus sebanyak 2 rangkap. Satu SP narkotik digunakan untuk lebih dari satu macam obat psikotropik. Berdasarkan SP tersebut, PBF mengirimkan barang narkotik beserta faktur ke apotek. Pemesanan narkotik hanya boleh dilakukan ke PBF yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu PBF Kimia Farma. b. Penyimpanan Penyimpanan obat narkotika harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi : 1) Harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat. 2) Harus mempunyai kunci yang kuat. 3) Lemari dibagi dua masing-masing dengan kunci yang berlainan, bagian pertama dipergunakan untuk morfin, petidin dan garamgaramnya, serta persediaan narkotika, bagian kedua dipergunakan untuk menyimpan narkotika lainnya yang dipakai sehari-hari.

4) Apabila tempat khusus tersebut berupa lemari ukuran kurang dari 40 x 80 x 100 cm, maka lemari tersebut harus dibuat pada tembok atau lantai. Penyimpanan obat golongan psikotropika belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Obat-obat psikotropik cenderung di salah gunakan, maka disarankan penyimpanan obat-obat golongan psikotropika diletakan tersendiri dalam rak atau lemari khusus. c. Penyerahan Penyerahan obat narkotik dan psikotropik harus melalui resep dokter asli lengkap dengan nama dan alamat pasien serta nama dan alamat dokter. Narkotik dan psikotropik tidak boleh diserahkan denga resep yang sama atau dengan salinan resep. d. Pelaporan Apotek Kimia Farma 43 Badung membuat laporan narkotik dan psikotropik berdasarkan dokumen penerimaan dan pengeluaran setiap bulan. Laporan penggunaan narkotik dan psikotropik ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan tembusan kepada : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Bali Pengawasan Obat dan Makanan ( Balai POM) Bandung Penanggung jawab nakotika di kantor pusat Kimia Farma Arsip apotek 3.2.6 Pelayanan Kefarmasian Pelayanan kefarmasan di Apotek Kimia Farma 43 meliputi pelayanan dengan resep dokter dan pelayanan tanpa resep dokter. 1. Pelayanan dengan resep dokter a. Resep tunai. Resep tunai dibayar tunai oleh pasien yang bersangkutan. Prosedur pelayanan resep tunai : 1) Penerimaan resep a. Pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan resep. b. Pemberian nomor resep c. Penetapan harga d. Pemeriksaan ketersediaan obat 2) Perjanjian dan pembayaran a. Pengambilan obat semua atau sebagian b. Ada atau tidak penggantian obat atas persetujuan dokter atau pasien c. Pembayaran tunai atau kredit d. Validasi dan penyerahan nomor resep e. Pembuatan kuitansi dan salinan resep 3) Peracikan a. Penyiapan etiket atau penandaan obat dan kemasan b. Peracikan obat (hitung-timbang-campur-kemas) c. Penyajian hasil akhir peracikan 4) Pemeriksaan akhir

a. Kesesuaian hasil peracikan dengan resep nomor resep nama obat, bentuk dan jenis sediaan, dosis, jumlah, dan aturan pakai nama pasien, umur, alamat dan nomor telepon b. Kesesuaian salinan resep dengan resep asli c. Kebenaran kuitansi 5) Penyerahan obat dan pemberian informasi a. Penyerahan obat harus disertai dengan penjelasan informasi tentang : Nama obat, bentuk dan jenis sediaan, dosis, jumlah, dan aturan pakai Cara penyimpanan Efek samping yang mungkin timbul dan cara mengatasinya b. Tanda terima pasien atau penerima obat 6) Layanan purna jual a. Komunikasi dan informasi setiap waktu b. Penggantian obat apabila diperlukan atas permintaan dokter 2. Pelayanan resep kredit Pembayaran resep kredit ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan persetujuan bersama. Resep kredit ada yang dibawa oleh pasien sendiri dan ada pula yang dilakukan melalui telepon atau fax, kemudian obat dikirim melalui tempat pemesanan sambil mengambil resep aslinya. Prosedur pelayanan resep kredit hampir sama dengan resep tunai, perbedaannya hanya pada pemberian harga dan pembayarannya. Pasien tidak membayar secara langsung tetapi cukup menunjukan kartu identitas kepegawaian kepada petugas apotek dan memenuhi

administrasinya. Pada saat

menyerahkan obat, petugas akan

meminta tanda tangan pasien sebagai tanda terima. Resep-resep kredit yang masuk kemudian dientry setiap harinya dan laporan tersebut akan diserahkan ke BM untuk dicatat dan dibuatkan kwitansi penagiahan beserta dokumen tagihan lainnya sebagai alat tagih kepada perusahaan atau instansi yang terkait. 3. Pelayanan obat narkotika dan psikotropika Penyerahan obat narkotik dan psikotropik harus melalui resep dokter asli lengkap dengan nama da alamat pasien serta nama dan alamat dokter. Narkotik dan psikotropik tidak boleh diserahkan dengna resep yang sama atau dengan salinan resep. 4. Pelayanan tanpa resep dokter Pelayanan obat tanpa resep dokter dilakukan atas permintaan langsung dari pasien. Obat yang dilayani berupa obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras yang termasuk DOWA, obat tradisional, yang kosmetik dan alat kesehatan. dengan Permintaan obat termasuk DOWA dilakukan

mengisi formulir Upaya Pengobatan Diri Sendiri (UPDS). Pasien UPDS harus dipastikan bahwa obat yang dibeli adalah obat yang sudah biasa dikonsumsi dan mengetahui cara pakainya. Apabila itu adalah penggunaan obat untuk pertama kalinya apoteker wajib memberi penjelasan singkat mengenai cara pakai dan dosis penggunaannya.

3.2.7

Pelayanan Informasi Obat Pelayanan informasi obat di apotek bertujuann untuk

memberikan dasar pengertian mengenai penggunaan obat yang aman dan efektif serta memberikan informasi yang objektif

kepada berbagai pihak. Pelayanan informasi obat dapat melalui media seperti poster, leaflet atau brosur. Informasi mengenai obat terutama obat dengan resep dokter biasanya dilakukan pada saat penyerahan obat kepada pasien. Penyerahan obat dengan resep dokter dilakukan oleh apoteker dan minimal oleh asisten apoteker. Informasi yang diberikan meliputi : 1. Kegunaan atau khasiat obat 2. Cara pemakaian dan waktu penggunaan obat 3. Efek samping yang mungkin terjadi 4. Makanan, minuman atau aktivitas yang harus dihindari 5. Cara penyimpanan obat 6. Informasi mengenai obat dengan cara pemberian khusus. Misalnya penggunaan inhaler/obat semprot untuk asma, suppositoria, dsb. 3.2.8 Penyimpanan dan Pemusnahan Perbekalan Obat-obat yang kadaluarsa ataupun rusak yang dibeli tunai tanpa perjanjian pengembalian dimusnahkan dengan cara ditanam atau dibakar, jika ada perjanjian awal dengan PBF untuk pengembalian barang yang mendekati kadaluarsa ataupun rusak dan kadaluarsa tersebut dapat dikembalikan. Untuk resep pada tiap bulannya dikumpulkan dan di budel kemudian setiap tiga tahun di musnahkan dengan cara dibakar atau ditanam dan dibuaut berita acara pemusnahan.

Farmasi dan Resep

Khusus untuk obat golongan narkotika dan psikotropika, dalam melakukan pemusnahan, dan peraturan menetapkan : 1. Membuat berita acara Apotek mengumpulkan bukti fisik perbekalan narkotika yang rusak dan kadaluarsa yang akan dimusnahkan. Membuat panitia pemusnahan narkotika dan mengundang Dinas Kesehatan/Kepala Balai POM untuk menyaksikan pemusnahan tersebut. Membuat berita acara rangkap 3 (tiga) yang berisi tentang : hari, tanggal dan tahun pemusnahan, nama dan jumlah narkotika, cara pemusnahan dan tanda tangan APA. 2. Mengirim berita acara pemusnahan yang ditujukan kepada ; Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Kesehatan Dati II/Kodya 3. Arsip B. Kegiatan Non Teknis Kegiatan non teknis meliputi kegiatan administrasi. Administrasi pengarsipan, meliputi adalah rangkaian laporan aktifitas dan pencatatan dan penyiapan penggunaan laporan.

Kegiatan administrasi yang dilakukan di Apotek Kimia Farma 43 administrasi pembelian, administrasi penjualan, administrasi keuangan dan administrasi perpajakan. C. Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan di apotek meliputi :

a. Pencatatan dan Laporan Pembelian

1. Pencatatan pada fungsi pembelian dicatat pada buku defekta, kemudian dibuat surat pesanan, 2. Membuat laporan pembelian, 3. Pencatatan dan laporan penjualan, 4. Membuat laporan penjualan tunai dan kredit, 5. Mencatat hasil penerimaan (penjualan tunai), dan 6. Mencatat pengeluaran uang (petty cash). b. Pencatatan dan Pelaporan Narkotika dan Psikotropika 1. Mencatat laporan mutasi narkotika berdasarkan penerimaan dan pengeluaran barang tiap bulan, dan 2. Laporan mutasi narkotika di tandatangani oleh APA dibuat rangkap 5 (lima), ditunjukan pada kepala sudin kodya/provinsi dengan tembusan kepada dinkes provinsi, kepala BPOM, PBF Kimia Farma dan salinan untuk arsip.

BAB IV PEMBAHASAN

PT. Kimia Farma Apotek adalah anak perusahaan yang di bentuk oleh Kimia Farma untuk mengelola Apotek apotek milik perusahaan yang ada ,dalam meningkatkan kontribusi penjualan untuk memperbesar penjualan makan PT. Kimia Farma mengelola sebanyak 340 apotek yang tersebar di tanah air yang memimpin pasar di bidang perapotikan dengan penguasaan pasar besar 19% dari total penjualan dari seluruh apotek di Indonesia . Apotek merupakan suatu jenis barang eceran (ritel) yang komoditasnya (barang yang diperdagangkan) terdiri dari perbekalan farmasi (obat dan bahan obat) dan perbekalan kesehatan (alat alat kesehatan) (Drs.M. Umar, Apt, 2005). Halhal yang mendasar untuk membangun kesuksesan di bisnis ritel harus mengetahui secara mendalam konsep ritel mix (bauran ritel) Unsur-unsur dalam bauran ritel adalah place (lokasi), product (barang yang di jual), value (nilai barang yang di jual), people (petugas yang berhubugan dengan konsumen) dan

communication (komunikasi dengan konsumen). Lokasi merupakan faktor awal kesuksesan usaha ritel, meliputi pemilihan wilayah, place juga menunjukan fasilitas yang dapat mempengaruhi keberadaan apotek misalnya fasilitas di dalam Apotek , hal terakhir yang termasuk dalam konsep place adalah lay out atau penataan / pemajangan barang (Sigit Triyono, 2006). Lokasi Apotek merupaka suatu potensi yang sangat besar untuk menjalankan fungsi sosial dan ekonomi Apotek. Apotek Kimia Farma 43 terletak di Jl.Buah Batu NO.295 terletak di tepi jala raya, dilalui banyak sarana transportasi, lingkungan yang bersih, berada di daerah pertokoan dan pemukiman penduduk. Apotek Kimia Farma 43 terdapat tempat praktek Dokter specialis selain itu juga berdekatan dengan praktek Dokter Umum, Dokter Gigi dan Laboratorium Klinik. Fasilitas yang tersedia di Apotek Kimia Farma 43 meliputi ruang tunggu yang nyaman dan bersih, fasilitas Tv, Toilet, Keamanan parkir. Tatacara penataan perbekalan farmasi (obat) di Apotek Kimia Farma 43 adalah di kelompokan menurut Farmakologi (khasiat dan kegunaan) dan Alfabetis, untuk golongan Narkotika dan Psykotropika di simpan terpisah sesuai ketentuan yang berlaku, daftar obat G (Gevaarlijk) di simpan di lemari khusus , sedangkan lemari pendingin di gunakan untuk penyimpanan obat obatan yang harus di simpan di tempat yang sejuk dan kering. Barang yang di jual di Apotek Kimia farma 43 terdiri dari perbekalan farmasi dan perbekalan kesehatan yang persediaannya berdasarkan sifat barang apakah fast moving dan slow moving. Nilai barang yang di jual mempunyai mutu dan kualitas yang terjamin karena di pesan dari PBF resmi yang dipilih dengan mempertimbangkan regalitas, kecepatan pelayanan/pengiriman

barang, harga/potongan harga yang diberikan dan kondisi pembayaran yang di tawarkan. Harga obat yang di jual di Apotek Kimia Farma 43 telah ditetapkan oleh perusahaan dengan menggunakan sistem komputer.

BAB V KESIMPULAN 5.1 Kesimpulan1. Apotek Kimia Farama 43 terletak di Tepi jalan raya ,

banyak dilalui sarana transportasi , lingkungan yang bersih, berada di daerah pertokoan dan di pemukiman penduduk fasilitas yang tersedia meliputi, ruang tunggu

yang nyaman dan bersih, tempat parkir yang cukup luas, kamar mandi. 5.2 Saran Apotek :1. Perlu dilakukan sistem pengontrolan barang, khususnya di

swalayan Farmasi, untuk mencegah terjadinya kehilangan barang dengan cara meningkatkan pelayanan yaitu adanya karyawan Kimia Farma yang bertugas melayani swalayan Kimia Farma. 2. Ruang peracikan hendaknya terpisah dengan tempat di lakukannya aktifitas lain. Sekolah : 1. Dimohon Bapak/Ibu pembimbing memantau kegiatan siswa/i yang melaksanakan pendidikan sistem ganda / PSG sesuai dengan tugas yang telah di tentukan.

DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Anonim. 2009. Undang-undang No.35 Tahun 2009. Tentang Narkotika: Departemen Kesehatan RI.

Anonim.

2009.

Undang-undang

No.

Tahun

2009.

Tentang

Psikotroppika, Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Departemen Kesehatan RI. 1980. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 1980 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1965 tentang Apotek. Jakarta. Departemen Kesehatan RI. 2002. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/ MENKES/SKX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 992/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Departemen Kesehatan RI. 1993. Peraturan Menteri Kesehatan No. 992/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Departemen Kesehatan RI. 2004. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027/MENKES/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

LAMPIRAN LAMPIRAN

IDENTITAS SISWA

a. Nama Siswa (lengkap) : Fahmi Saeful Islam b. Nomor Induk Siswa/Kelas c. Jenis Kelamin d. Tempat, tanggal lahir e. Golongan Darah f. Kompetensi Keahlian g. Catatan Kesehatan h. Nama Orang Tua/Wali

: XI F - 5 : Laki-Laki : Bandung, 14 April 1995

: : Farmasi :: Asep Rudiat : Yayan Nuryanti S.Pd : : : :

Ayah Ibu Ayah Ibu Ayah Ibu

a. Alamat Orang Tua/Wali

a. Pekerjaan Orang Tua/Wali

DAFTAR HADIR PSG/PRAKERIN

LAPORAN / AGENDA KEGIATAN HARIAN SISWA

LAPORAN PENILAIAN PEMBIMBING DARI DUNIA USAHA/INDUSTRI

LAMPIRAN 1 KARTU STOK BARANG

Gambar III.3. Kartu Stok Barang

LAMPIRAN 2Dikirim yang Data obatmanajer merekapitulasi PemeriksaanBM akanpemasokakan Pemesananmengelompokkan obat Komputermengirimkanyang stok Pemasokke kepada defekta yang Pemasukan barang danbarang ke Bisnis Pemeriksaan dibeli diterima data obat kartu melalui PC-anywhere semua Apotek pesanan Apotekmanajer berdasarkan komputer dibeli keditunjuk obat dari bisnis layanan telah pemasoknya Bisnis manajer merekapitulasi layanan pesanan obat dari semua apotek layanan Data obat yang akan dibeli diterima bisnis manajer

Gambar III.4. Alur Pengadaan Barang Apotek Kimia Farma 43 Bandung

LAMPIRAN 3 SURAT PESANAN NARKOTIKA

Gambar III.6. Formulir Pemesanan Narkotika

LAMPIRAN 4 SURAT PESANAN PSIKOTROPIKA

Gambar III.7. Formulir Pemesanan Psikotropika

LAMPIRAN 5 BLANKO UPAYA PENGOBATAN DIRI SENDIRI

Gambar III.8. Blanko Upaya Pengobatan Diri Sendiri

LAMPIRAN 6

ALUR PELAYANAN RESEP TUNA

Resep

Penerimaan : 1. Pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan resep : nama, alamat, nomor SIP dan paraf dokter penulis resep; nama, dosis, jumlah dan aturan pakai obat; serta nama, alamat dan nomor telepon pasien 2. Pemberian nomor resep dan penetapan harga 3. Pemeriksaan ketersediaan obat

Obat tersedia

Obat tidak tersedia

Perjanjian dan Pembayaran : 1. Pengambilan obat semua atau sebagian 2. Ada/tidak penggantian obat atas persetujuan dokter/pasien 3. Pembayaran tunai 4. Validasi dan penyerahan nomor resep 5. Pembuatan kuitansi dan salinan resep Apotek akan mengusahakan obat dari sumber-sumber/ apotek lainnya

Peracikan : 1. Penyiapan etiket atau penandaan obat dan kemasan 2. Peracikan obat : perhitungan dosis, penimbangan, pencampuran dan pengemasan 3. Penyajian hasil akhir peracikan

Pemeriksaan akhir : 1. Kesesuaian hasil peracikan dengan resep : nomor resep serta nama, jumlah, bentuk sediaan, jenis sediaan, dosis dan aturan pakai 2. Kesesuaian salinan resep dengan resep asli 3. Kebenaran kuitansi

Penyerahan obat dan pemberian informasi : 1. Penyerahan obat harus disertai penjelasan informasi tentang nama, bentuk, jenis sediaan, dosis, jumlah dan aturan pakai obat, cara penyimpanan serta efek samping yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya 2. Tanda terima pasien penerima obat

Resep


Obat tersedia

Obat tidak tersedia

Perjanjian dan Pembayaran : 1. Pengambilan obat semua atau sebagian 2. Ada/tidak penggantian obat atas persetujuan dokter/pasien 3. Pembayaran tunai 4. Validasi dan penyerahan nomor resep 5. Pembuatan kuitansi dan salinan resep Apotek akan mengusahakan obat dari sumber-sumber/ apotek lainnya


Pemeriksaan akhir : 1. Kesesuaian hasil peracikan dengan resep : nomor resep serta nama, jumlah, bentuk sediaan, jenis sediaan, dosis dan aturan pakai 2. Kesesuaian salinan resep dengan resep asli 3. Kebenaran kuitansi

Penyerahan obat dan pemberian informasi : 1. Penyerahan obat harus disertai penjelasan informasi tentang nama, bentuk, jenis sediaan, dosis, jumlah dan aturan pakai obat, cara penyimpanan serta efek samping yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya 2. Tanda terima pasien penerima obat

Dokumentasi resep disertai pemeriksaan ulang seluruh resep pada hari itu Pelayanan purna jual berupa komunikasi dan informasi obat setiap waktu serta penggantian obat bila diperlukan atas permintaan dokter

Gambar III.9. Alur Pelayanan Resep Tunai

LAMPIRAN 7

PENANDAAN OBAT

Gambar III.10. Etiket Oba

LAMPIRAN 8 (LANJUTAN)

Gambar III.11. Bungkus Obat Dan Bungkus Puyer

Gambar III.12. Etiket Pelabelan Obat

LAMPIRAN 9 BLANKO KUITANSI

Gambar III.13. Kuitansi

LAMPIRAN 10 BLANKO COPY RESEP

Gambar III.14. Copy Resep

LAMPIRAN 11 ALUR PELAYANAN RESEP KREDIT

GambResep


Obat tersedia

Obat tidak tersedia

Perjanjian dan Pembayaran : 1. Pengambilan obat semua atau sebagian 2. Ada/tidak penggantian obat atas persetujuan dokter/pasien 3. Validasi dan penyerahan nomor resep 4. Pembuatan kuitansi dan salinan resep

Apotek akan mengusahakan obat dari sumber-sumber/apotek lainnya


Pemeriksaan akhir : 1. Kesesuaian hasil peracikan dengan resep : nomor resep serta nama, jumlah, bentuk sediaan, jenis sediaan, dosis dan aturan pakai 2. Kesesuaian salinan resep dengan resep asli

Penyerahan obat dan pemberian informasi : 1. Penyerahan obat harus disertai penjelasan informasi tentang nama, bentuk,jenis sediaan, dosis, jumlah dan aturan pakai obat, cara penyimpanan sertaefek samping yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya 2. Pembuatan faktur rangkap tiga (instansi, pasien dan arsip apotek) disertai tanda tangan pasien penerima obat

Pelaporan dan pembayaran : 1. Apotek pelayanan membuat laporan transaksi kredit instansi yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Bisnis Manager 2. Pembayaran transaksi kredit instansi yang bersangkutan ke Bisnis Manager

Dokumentasi resep disertai pemeriksaan ulang seluruh resep pada hari itu Pelayanan purna jual berupa komunikasi dan informasi obat setiap waktu serta penggantian obat bila diperlukan atas permintaan dokter

ar III.15. Alur Pelayanan Resep Kredi

LAMPIRAN 12

CARA PELAYANAN YANG BAIK KEPADA PASIEN

Pembangunan di bidang kesehatan mempunyai visi Sehat 2010. Untuk mewujudkan yang visi tersebut satunya ditetapkan adalah misi

Indonesia

pembangunan tersedianya

kesehatan

salah

menjamin

pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk itu diperlukan perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya pelayanan kefarmasian. Pada saat ini orientasi paradigma pelayanan kefarmasian telah bergeser dari pelayanan obat pasien (patient oriented) dengan mengacu kepada Pharmaceutical Care. Kegiatan pelayanan yang tadinya hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi berubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sebagai apoteker konsekuensi untuk agar perubahan orientasi tersebut dengan maka dan tenaga dituntut selalu mampu meningkatkan berkomunikasi pengetahuan (drug oriented) menjadi pelayanan

keterampilannya

kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien di samping menerapkan keilmuannya di bidang farmasi. Dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan kefarmasian yang berasaskan Pharmaceutical Care perlu menetapkan standar pelayanan Kefarmasian dengan Keputusan Menteri. Berdasarkan hal tersebut, Departemen Kesehatan bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) telah menyusun tertuang INDONESIA dalam Nomor KEPUTUSAN Standar Pelayanan Kefarmasian di MENTERI KESEHATAN TENTANG REPUBLIK STANDAR Apotek. Adapun Standar Pelayanan kefarmarmasian yang dimaksud 1027/MENKES/SK/IX/2004

PELAYANAN KEFARMASIAN Dl APOTEK, yang berisi sebagai berikut:

A. Pengelolaan Sumber Daya 1. Sumber Daya Manusia Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang profesional. Dalam pengelolaan apotek, dan apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan

memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, mampu berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier dan membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan. 2. Sarana dan Prasarana Apotek berlokasi pada daerah yang dengan mudah oleh masyarakat. Pada halaman terdapat papan petunjuk yang dengan jelas tertulis kata apotek. Apotek harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat. Pelayanan produk kefarmasian diberikan pada tempat yang terpisah dari aktivitas pelayanan dan penjualan produk lainnya, hal ini berguna untuk menunjukkan integritas dan kualitas produk serta mengurangi resiko kesalahan penyerahan. Masyarakat harus diberi akses secara langsung dan mudah oleh apoteker untuk memperoleh informasi dan konseling. Lingkungan apotek harus dijaga kebersihannya. Apotek harus bebas dari hewan pengerat, serangga. Apotek memiliki suplai listrik yang konstan, terutama untuk lemari pendingin. Apotek harus memiliki: 1. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien. 2. Tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien, termasuk penempatan dikenali

brosur/materi informasi. 3. Ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi dengan meja medikasi pasien. 4. Ruang racikan. 5. Tempat pencucian alat. Perabotan apotek harus tertata rapi, lengkap dengan rak-rak penyimpanan obat dan barang-barang lain yang tersusun dengan rapi, terlindung dari debu,kelembaban dan cahaya yang berlebihan serta diletakkan pada kondisi ruangan dengan temperatur ditetapkan. 3. Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan lainnya. Pengelolaan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku meliputi: perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pelayanan. Pengeluaran obat memakai sistim FIFO (first in first out) dan FEFO (first expire first out) 3.1 Perencanaan. Dalam farmasi perlu diperhatikan : a. Pola penyakit. b. Kemampuan masyarakat. c. Budaya masyarakat. 3.2 Pengadaan. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.3 Penyimpanan. 1. Obat/bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah membuat perencanaan pengadaan sediaan yang telah dan kursi serta lemari untuk menyimpan catatan

terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru, wadah sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor batch dan tanggal kadaluarsa. 2. Semua bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, layak dan menjamin kestabilan bahan. 4. Administrasi. Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, perlu dilaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi: 4.1. Administrasi Umum. Pencatatan, berlaku. 4.2. Administrasi Pelayanan. Pengarsipan resep, pengarsipan catatan pengobatan pengarsipan, pelaporan narkotika, psikotropika dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang

pasien, pengarsipan hasil monitoring penggunaan obat. A. Pelayanan 1. Pelayanan Resep 1.1 Skrining Resep Apoteker melakukan skrining resep meliputi : 1.1.1 Persyaratan Administratif : - Nama, SIP dan alamat dokter - Tanggal penulisan resep - Tanda tangan/paraf dokter penulis resep - Nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien - Cara pemakaian yang jelas - Informasi lainnya

1.1.2 Kesesuaian farmasetik : bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian 1.1.3 Pertimbangan klinis : adanya alergi, efek samping, interaksi,kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain resep lain). Jika ada keraguan terhadap resep dan hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis dengan memberikan bila pertimbangan perlu alternatif 1.2. Penyiapan obat. 1.2.1. Peracikan. Merupakan wadah. Dalam melaksanakan peracikan obat harus dibuat suatu prosedur tetap dengan memperhatikan dosis, jenis dan jumlah obat serta penulisan etiket yang benar. 1.2.2. Etiket. Etiket harus jelas dan dapat dibaca. 1.2.3. Kemasan Obat yang Diserahkan Obat hendaknya dikemas dengan rapi dalam kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya. 1.2.4. Penyerahan Obat. Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker disertai pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien. 1.2.5. Informasi Obat. Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, kegiatan menyiapkan menimbang, mencampur, mengemas dan memberikan etiket pada seperlunya menggunakan

persetujuan setelah pemberitahuan.

bijaksana,

dan

terkini.

Informasi

obat

pada

pasien

sekurang-kurangnya meliputi: cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus selama terapi. 1.2.6. Konseling. Apoteker harus memberikan konseling, mengenai sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan obat yang salah. Untuk penderita penyakit tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, TBC,asma dan penyakit kronis lainnya, apoteker harus memberikan konseling secara berkelanjutan. 1.2.7. Monitoring Penggunaan Obat. Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk pasien tertentu seperti kardiovasku-lar, diabetes, TBC, asma, dan penyakit kronis lainnya. dihindari

2.

Promosi dan Edukasi. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, apoteker

harus memberikan edukasi apabila masyarakat ingin mengobati diri sendiri (swamedikasi) untuk penyakit secara aktif dalam promosi dan edukasi. ringan dengan Apoteker ikut memilihkan obat yang sesuai dan apoteker harus berpartisipasi membantu diseminasi informasi, antara lain dengan penyebaran leaflet / brosur, poster, penyuluhan, dan lain lainnya. 3. Pelayanan Residensial (Home Care). Apoteker sebagai care giver diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan

rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. Untuk aktivitas ini apoteker harus membuat catatan berupa catatan pengobatan (medication record). PELAYANAN KEFARMASIAN YANG DILAKUKAN DI APOTEK KIMIA FARMA 43 BANDUNG Pada dasarnya Apotek Kimia Farma 43 Bandung telah

mengaplikasikan KEPMENKES RI No. 1027/ 2009 tentang Standar

LAPORAN(2)

Documents

Transcript of LAPORAN(2)