LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT DIREKTORAT …sakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/LAPORAN TAHUNAN...
Click here to load reader
Transcript of LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT DIREKTORAT …sakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/LAPORAN TAHUNAN...
LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGANTAHUN 2014
KEMENTERIAN PERTANIAN-RIDIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TAHUN 2015
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
karena berkat karunia-Nya Laporan Tahunan Sekretariat
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2014 dapat
diselesaikan.
Laporan tahunan ini merupakan gambaran pelaksanaan
kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
periode tahun 2014. Materi pokok yang disajikan
mencakup 3 M (Man, Money, Material) sesuai tupoksi Sekretariat Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan meliputi kegiatan bidang perencanaan, bidang
umum, bidang keuangan dan perlengkapan serta bidang evaluasi dan
pelaporan.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi pelaksanaan kegiatan,
hasil-hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi serta sebagai bahan
koordinasi dan tindak lanjut tugas-tugas lingkup Sekretariat Direktorat
Jenderal dengan Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan maupun antar Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan
laporan ini, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, April 2015
Sekretaris Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan,
Dr. Ir. Spudnik Sujono K, M.M
NIP. 1958020619850310011
i
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
RINGKASAN
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah
satu Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:
Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian
Umum; Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan Kelompok Jabatan
Fungsional.
2. Dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian
Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA
2015 yang efektif dan efisien sesuai anggaran berbasis kinerja, maka
untuk mempertajam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
secara bertahap dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan
menyangkut manajemen program kegiatan dan manajemen
penyusunan dokumen anggaran dalam bentuk aplikasi RKA-K/L DIPA.
3. Penyusunan rencana kerja lingkup Ditjen Tanaman Pangan dilakukan
secara bottom-up yaitu berjenjang dari tingkat bawah ke jenjang yang
lebih tinggi. Mekanisme pengelolaan dana dilakukan melalui pola
dekonsentrasi dan pola tugas pembantuan. Dana dekonsentrasi
dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik, misalnya:
pembinaan, pelatihan, bimbingan, monev sedangkan dana tugas
pembantuan merupakan kegiatan-kegiatan bersifat fisik atau
menunjang dalam proses pelaksanaan kegiatan fisik.
4. Telah disusun draf RKA-K/L Refocusing tahun 2015 yang sesuai
dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
53/PMK/02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2015; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
136/PMK.02/2014 tentang Juknis RKA-K/L 2015 serta telah sesuai
dengan petunjuk Narasumber yang telah dikonsultasikan dengan
Tim Reviu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan tidak
kalah pentingnya beberapa masukan yang bersifat bottom up planning.
5. Dalam penghematan anggaran Tahun 2014, Ditjen Tanaman Pangan
mendapatkan alokasi pemotongan sebesar Rp.898 miliar. Untuk
meminimalisir kemungkinan pagu minus setelah pemotongan
dilaksanakan Rapat Kerja (Workshop) Pemotongan Anggaran TA 2014
dengan peserta PPK Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
iii
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
6. Dalam Workshop Pemantapan Penyusunan RKA-K/L Lingkup Ditjen
Tanaman Pangan telah disusun draft RKA-K/L Refocusing tahun 2015
yang sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 53/PMK/02/2014 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2015; Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 136/PMK.02/2014 tentang Juknis RKA-K/L 2015
serta petunjuk narasumber yang telah dikonsultasikan dengan Tim
Reviu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan tidak kalah
pentingnya beberapa masukan yang bersifat bottom up planning.
Sesuai hasil reviu RKA-K/L (refocussing), anggaran refocussing
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp.337,38 miliar.
7. Telah disusun Penetapan Kinerja masing-masing unit kerja lingkup
Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2014. Sasaran strategis Ditjen
Tanaman Pangan Tahun 2014 yakni Mewujudkan pencapaian
produksi secara berkelanjutan dalam rangka penyediaan kebutuhan
nasional. Adapun indikator kinerja dan target capaian, yaitu: padi
72.300.000 ton gabah kering giling, jagung 19.000.000 ton pipilan
kering, kedelai 1.000.000 ton biji kering, kacang tanah 1.300.000 ton
biji kering, kacang hijau 430.000 ton biji kering, ubi kayu 27.600.000
ton umbi basah dan ubi jalar 2.600.00 ton umbi basah.
8. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki target pencapaian implementasi
proyek sektor riil dengan nilai investasi Rp.166,2 triliun dan proyek
infrastruktur sebesar Rp.111,96 triliun hingga tahun 2014. Hingga
triwulan IV, proses validasi sektor riil sudah mencapai sekitar 54,1%
(Rp.108,7 triliun). Terjadi kenaikan dalam target pencapaian nilai
investasi, hal tersebut dikarenakan proses validasi yang terus
dilakukan selama kuartal IV ini menunjukan bahwa nilai proyek sektor
riil yang telah siap meningkat Rp.5 triliun.
9. Usulan anggaran tahun 2015 untuk daerah perbatasan dialokasikan
pada 6 Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT,
Papua Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara. Sementara usulan daerah
tertinggal pada 4 provinsi yaitu: Provinsi Bengkulu, Jawa Barat, Jawa
Timur dan Papua Barat, dengan alokasi anggaran untuk masing-
masing provinsi sebesar Rp.150.000.000,- (2 unit), untuk bantuan
sarana produksi sesuai kebutuhan lokasi, dan lokpri ditentukan oleh
provinsi
10. Kebijakan pinjaman/hibah luar negeri di Kementerian Pertanian harus
mendukung pada pencapaian 4 (empat) target utama pembangunan
pertanian nasional tahun 2010-2014, yaitu pencapaian swasembada
dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan,
iv
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor serta peningkatan
kesejahteraan petani.Prinsip penerimaan hibah adalah: Transparan,
Akuntabel, Efektif & Efisien, Kehati-hatian, Tidak disertai ikatan politik,
dan Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas
keamanan negara.
11. Fasilitasi dana bantuan sosial untuk LM3 telah mampu meningkatkan
kemampuan dalam penerapan teknologi dan penyediaan saprodi
secara tepat sehingga meningkatkan produktivitas dan memberikan
produksi yang lebih tinggi yang pada akhirnya mampu meningkatkan
pendapatan LM3 maupun petani sekitar sebagai mitra kerja LM3.
12. Realisasi PNBP sampai dengan bulan Desember 2014 adalah
Rp.9.751.687.511,- (447,65%) dari target Rp.2.178.424.050,-.
13. Perkembangan realisasi/penyerapan anggaran berdasarkan sumber
dan dan jenis belanja pada DIPA Satker Pusat Ditjen Tanaman
Pangan TA 2014 Per 31 Desember 2014 sebesar 72,83%.
14. Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31
Desember 2014 adalah sebesar Rp.511.350.657.160,-, nilai BMN
dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca
yaitu: persediaan, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi.
15. Pemberian penghargaan kepada kelompoktani dan mantri tani
berprestasi dilaksanakan setiap tahun, hal tersebut merupakan salah
satu bentuk apresiasi dari Pemerintah terhadap mereka agar
termotivasi dan terus meningkatkan kinerjanya. Tahun 2014 pemberian
penghargaan kepada kelompoktani dan mantri tani diserahkan
bersamaan waktunya dengan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)
ke-34 di Makassar Sulawesi Selatan. Penerima penghargaan secara
keseluruhan ada 28 orang terdiri dari Kelompoktani Padi 5,
Kelompoktani Jagung 5 dan Kelompoktani Kedelai 5 dan Mantri Tani 5,
Produsen/Penangkar Benih 2 orang, Pengawas Benih Tanaman 2
orang, Analis Benih 2 orang dan Balai Benih Berprestasi 2. Secara
rinci nama-nama penerima penghargaan tahun 2014 baik dari
kelompoktani, petugas dan kelembagaan Balai Benih.
16. Pengisian aplikasi PMPRB secara off-line dengan menggunakan
lembar kerja elektronik (LKE) berformat-excell sudah dilakukan oleh
Ditjen Tanaman Pangan. Format lembar kerja terbaru tidak terbagi
pengungkit dan hasil, akan tetapi berdasarkan 8 area perubahan
dalam reformasi birokrasi. Hasil Evaluasi PMPRB tahun 2014
berdasarkan pengisian lembar kerja elektronik untuk Ditjen Tanaman
Pangan adalah 63.6.
v
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
17. Sasaran kerja pegawai wajib dibuat mulai tahun 2014 oleh seluruh
pegawai, dimana setiap pegawai menyusun kontrak kerja yang akan
dikerjakan selama 1 tahun dan harus ditandatangani oleh pegawai
yang bersangkutan dengan atasan langsungnya pada awal bulan
Januari. Penyusunan SKP yang dilakukan secara mandiri untuk
masing-masing unit kerja eselon I lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan mulai dari Eselon II sampai staf, dimaksudkan agar
peserta memahami dalam menyusun SKP mulai tingkat atas sampai
bawah.
18. Untuk lebih meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai serta
efektivitas pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan
Kementerian Pertanian, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja (TK) bagi Pegawai lingkungan Kementerian
Pertanian yang merupakan revisi dari Menteri Pertanian Nomor 68
Tahun 2012.
19. Sampai akhir Desember 2014 jumlah pegawai Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan adalah sebanyak 774 orang terdiri dari Pegawai
Negeri Sipil (PNS) unit kerja eselon II yang ada dipusat sebanyak 485
orang, 3 UPT sebanyak 182 orang dan PNS yang ditugaskan/
diperbantukan di daerah/instansi lain tersebar di 12 provinsi dan 2
Instansi Kementerian/Lembaga sebanyak 110 orang. Untuk PNS Ditjen
Tanaman Pangan yang ditugaskan di 12 provinsi sebanyak 107 orang,
di PERUM BULOG sebanyak 2 orang dan di Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi sebanyak 1 orang.
20. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan antara lain: Sosialisasi
Penyusunan Perundang-Undangan dan Evaluasi Implementasi
Perundang-undangan Bidang Tanaman Pangan; Sosialisasi Sistem
Keterbukaan Informasi Publik KIP; dan Sosialisasi dan Implementasi
Permentan Nomor 39 Tahun 2010.
21. Pekan Nasional (PENAS) dilaksanakan dtanggal 6 s.d 12 Juni 2014 di
Malang, merupakan wahana bagi para petani dan nelayan seluruh
indonesia untuk melakukan konsolidasi, pengembangan diri, tukar
menukar informasi, apresiasi, kemitraan dan promosi hasil pertanian,
perikanan dan kehutanan dengan tema “Memantapkan Kepemimpinan
dan Kemandirian Kontaktani-Nelayan dalam rangka pengembangan
kemitraan dan jejaring usahatani guna mewujudkan kesejahteraan
petani-nelayan” dan akan dihadiri oleh para petani dan nelayan seluruh
Indonesia dengan jumlah kira-kira 30.000 orang dan dibuka oleh
Presiden RI.
vi
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
22. Pada Temu Koordinasi Kehumasan disamapaikan bahwa Humas
harus mampu menjalankan kewenangan agenda setting atau counter
berita informasi yang keluar dari media konvensional dengan konten
tidak berimbang dimasyarakat dan harus berdialog dan bertukar
informasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan
balik dan masukan secara maksimal.
23. Dalam rangka pelayanan publik melalui internet, Tim Website
bekerjasama dengan Sub Bagian Humas untuk menjawab/ merespon
pertanyaan dari masyarakat yang dikirimkan melalui pesan singkat
(SMS) yang dialamatkan di Kementerian Pertanian. Adapun jumlah
SMS Center Tahun 2014 berdasarkan laporan dari Pusat Data dan
Informasi Pertanian Setjen Kementerian Pertanian sebanyak 65 SMS
dan semuanya mendapatkan balasan.
24. Dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain; pengamanan fisik,
kesiagaan, kewaspadaan, keterampilan perlu terus dibina dan
dikembangkan melalui peningkatkan kemampuan dan keterlampilan
petugas satuan pengamanan. Salah satu upaya adalah meningkatan
pengetahuan dan keterampilan para petugas satuan pengamanan
yang mengarah kepada peningkatan : a) Pengetahuan dan wawasan
dibidang keamanan; b) Sikap dan semangat pengabdian yang
berorientasi kepada keamanan dan ketertiban instansi maupun
masyarakat; c) Profesionalisme dan ketrampilan personil satuan
pengaman; d) Kepedulian terhadap masyarakat dilingkungan instasi;
e) Efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan
dengan semangat dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan
kerja dan organisasinya.
25. Secara nominal PDB Indonesia sektor pertanian tahun 2014 mencapai
Rp.1.410,66 triliun yang merupakan kontribusi dari sub sektor tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan
perburuan, serta kehutanan dan penebangan kayu. PDB sektor
pertanian tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun
2013 sebesar Rp.1.275,05 triliun yang didukung oleh peningkatan
pada seluruh sub sektor penyusunnya.
26. Kinerja perekonomian sektor pertanian pada tahun 2014 secara riil
ditunjukkan oleh nilai PDB atas dasar harga konstan (tahun
dasar=2000) yang mencapai Rp.1.128,45 triliun. Nilai tersebut naik
4,18% bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp.1.083,14
triliun. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya kinerja pada seluruh
sub sektor pendukungnya.
vii
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
27. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di
suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk
Domestik Bruto (PDB). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara
tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Mencakup : a) Produk Domestik
Bruto Atas Dasar Harga Berlaku; dan b) Produk Domestik Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2000.
28. Volume impor komoditas utama tanaman pangan periode Januari-
Desember 2014 mencapai 18,17 juta ton, sedangkan ekspornya hanya
mencapai 367,69 ribu ton atau terjadi defisit sebesar 17,80 juta ton.
Sementara dari sisi nilainya, juga menunjukkan defisit neraca
perdagangan sebesar US$ 7,45 miliar dengan nilai ekspor US$ 206,17
juta dan impor US$ 7,66 miliar.
29. NTP sektor pertanian secara nasional pada Desember 2014 turun
1,03% dibandingkan NTP November 2014. Hal ini karena kenaikan It
sebesar 1,42%, lebih kecil dibandingkan kenaikan Ib sebesar 2,48%.
Sementar NTP sub sektor tanaman pangan (NTPP) pada periode yang
sama mengalami peningkatan 0,28%. Hal ini karena kenaikan It
sebesar 2,77%, lebih besar dibandingkan kenaikan Ib sebesar 2,49%.
30. Rata-rata harga gabah kualitas GKG di tingkat petani bulan Desember
2014 mengalami peningkatan Rp.328 per kilogram (6,64%) dibanding
November 2014, begitu juga dengan gabah kualitas GKP mengalami
peningkatan Rp.375 per kilogram (8,28%) dan gabah kualitas rendah
juga meningkat Rp.214 per kilogram (5,28%) dengan periode yang
sama. Sementara rata-rata harga gabah kualitas GKG di tingkat
penggilingan bulan Desember 2014 mengalami peningkatan Rp.331
per kilogram (6,59%) dibanding November 2014, begitu juga dengan
gabah kualitas GKP mengalami peningkatan Rp.383 per kilogram
(8,32%) dan gabah kualitas rendah juga meningkat Rp.227 per
kilogram (5,48%) dengan periode yang sama.
31. Rata-rata harga eceran kedelai impor bulan Desember 2014 naik
1,15% dibanding rata-rata harga bulan November 2014, kedelai lokal
naik 1,73%, kacang tanah naik 3,14%, kacang hijau naik 0,77%, ketela
pohon naik 0,29%, dan tepung terigu naik 0,15%.
32. Secara nasional rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari untuk
kelompok makanan padi-padian mengalami fluktuasi mengalami
penurunan dari 876,58 kkal pada Maret 2013, turun menjadi 869,36
kkal pada September 2004 dan turun kembali pada Maret 2014
menjadi 867,64 kkal. Sementara untuk kelompok makanan umbi-
viii
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
umbian rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari mengalami fluktuasi
dari 31,09 kkal pada Maret 2013, naik menjadi 35,04 kkal pada
September 2013 dan turun kembali menjadi 31,05 kkal pada Maret
2014. Sama halnya dengan kelompok makanan kacang-kacangan
rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari juga mengalami fluktuasi
dari 51,53 kkal pada Maret 2013, turun menjadi 46,80 kkal pada
September 2013 dan naik kembali menjadi 50,18 kkal pada Maret
2014.
33. Capaian produksi komoditas utama tanaman pangan berdasarkan data
Angka Ramalan II (ARAM II) 2014 BPS, untuk padi dengan luas panen
seluas 13,77 juta ha, produktivitas 51,28 ku/ha dan produksi 70,60 juta
ton GKG; luas panen jagung 3,88 juta ha, produktivitas 49,29 ku/ha
dan produksi 19,13 juta ton pipilan kering; luas panen kedelai 611,80
ribu ha, produktivitas 15,06 ku/ha dan produksi 921,33 ribu ton biji
kering,
34. Capaian luas panen tanaman pangan pada tahun 2014 mengalami
peningkatan untuk luas panen jagung, kedelai, kacang hijau, dan ubi
kayu dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan capaian
produktivitas mengalami peningkatan untuk komoditas jagung, kedelai,
kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar, dan capaian produksi mengalami
peningkatan untuk komoditas jagung, kedelai, kacang hijau, dan ubi
kayu.
35. Beberapa faktor kendala dalam pencapaian sasaran produksi tanaman
pangan tahun 2014 antara lain: 1).Adopsi teknologi budidaya di tingkat
petani belum optimal, sehingga capaian produktivitas tingkat petani
masih lebih rendah dari potensi hasilnya; 2). Adanya persaingan
dengan komoditas non pangan dalam pemanfaatan lahan; 3).Belum
meratanya penggunaan teknologi alsintan, sehingga berpengaruh
terhadap efisiensi usahatani; 4). Mekanisme penyediaan benih belum
berjalan optimal yang menyebabkan keterlambatan penyediaan
benih/tidak sesuai dengan jadwal tanam; 5). Kemitraan belum
berkembang; 6).Perubahan iklim global/anomali iklim yang berdampak
pada ketidaksesuaian waktu tanam; 7). Akses petani terhadap sumber
pembiayaan masih terbatas.
36. Capaian kinerja yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan adalah tersedianya: (a). Pencapaian nilai SAKIP
73,97 atau 97% dari target 76 (Berhasil), (b). Jumlah unit kerja yang
memperoleh predikat WBK 6 unit kerja atau 86% dari target 7 unit
kerja (Berhasil), (c). Penilaian PMPRB 78,44 atau 112% dari target 70
(Sangat Berhasil).
ix
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
37. Kiat-kiat percepatan penerapan SPIP meliputi: (a) Pemahaman bahwa
SPIP bukan suatu hal yang baru dan telah dilaksanakan sehari-hari,
(b) prioritas utamanya adalah membangun Soft Control bukan Hard
Control, (c) pembentukan Satlak Pengendalian Intern sampai unit
terkecil dan personil yang ditunjuk harus yang mempunyai
pemahaman yang baik tentang SPIP dan mampu untuk menggerakan
lingkungan untuk menyelenggarakan SPIP, (d) Merumuskan Quick
wins, (e) efektivitas forum diskusi kelompok yang anggotanya tidak
harus dalam jumlah besar, (f) lakukan pilot project pada beberapa
program/kegiatan terpilih untuk mensimulasi-kan penerapan SPIP.
38. Perkembangan Kerugian Negara (KN) sampai dengan akhir Desember
2014 sebesar Rp.49.925.265.435,87. Tambahan KN sampai dengan
Desember 2014 adalah Rp.4.640.083.851,95. Terdapat tindaklanjut
sebesar Rp.29.027.592.027,65 (58,14%), sehingga sisa KN posisi
sampai denga akhir Desember 2014 adalah sebesar
Rp.20.897.673.408,22.
39. Selama tahun 2014 telah dilaksanakan Rapat Pimpinan Kementerian
Pertanian sebanyak 25 kali yang dilaksanakan setiap 1-2 mingguan,
dengan topik bahasan sebagian besar mengenai ketahanan pangan,
perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, perkembangan
serapan anggaran, dan isu terkini yang berkembang. Disamping itu
juga dilaksanakan Rapim B Ditjen Tanaman Pangan, dan Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV
DPR RI sebanyak 7 kali.
40. Realisasi anggaran APBN Sektoral Ditjen Tanaman Pangan sampai
dengan bulan Desember 2014 mencapai Rp.2,02 triliun (89,05%) dari
pagu anggaran berdasarkan DIPA revisi sebesar Rp.2,27 triliun.
Sedangkan serapan anggaran Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan
mencapai Rp.64,30 miliar (68,53%) dari pagu anggaran berdasarkan
DIPA revisi sebesar Rp.93,82 miliar.
41. Realisasi anggaran subsidi benih tahun 2014 sebesar Rp.308,569
miliar atau 32,01% dari nilai kontrak Rp.964,064 miliar, dengan dana
cadangan (Escrow) sebesar Rp.178.487.207.390,- untuk diselesaikan
sampai dengan minggu ke-2 Februari 2015.
42. Beberapa permasalahan yang ditemui baik dalam dalam pelaksanaan
anggaran dan kegiatan tahun 2014, baik dari segi administrasi maupun
teknik, yang telah dilakukan tindaklanjut, serta saran perbaikan
kedepan.
x
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................................... i
RINGKASAN .............................................................................................. iii
DAFTAR ISI ................................................................................................ xi
DAFTAR TABEL ....................................................................................... xiii
DAFTAR BAGAN ..................................................................................... xvii
BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................... 1
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PERENCANAAN ............. 5
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN ............................................................. 45
BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN UMUM ........................... 53
BAB V. PELAKSANAAN BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN ......... 79
BAB VI. REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN
TANAMAN PANGAN TAHUN 2014 ......................................... 175
BAB VII. PERMASALAHAN DAN TINDAKL LANJUT ............................ 177
LAMPIRAN ............................................................................................. 183
xi
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Usulan Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Lingkup Ditjen Tanaman Pangan .............................................. 10
Tabel 2. DIPA Induk Kegiatan Ditjen Tanaman Pangan TA. 2014 .......... 14
Tabel 3. DIPA Petikan Pusat dan Daerah TA. 2014................................ 15
Tabel 4. Pemotongan Anggaran Tahun 2014 Lingkup Ditjen TP ............ 18
Tabel 5. Pemotongan Anggaran Terhadap Sasaran Produksi 2014 ....... 18
Tabel 6. Rincian Alokasi Pemotongan Anggaran Tahun 2014
(APBN-P) Per Kegiatan ............................................................ 19
Tabel 7. Rancangan Pagu Anggaran Refokusing
Kementerian Pertanian Tahun 2015 ......................................... 21
Tabel 8. Rancangan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman AKABI
Dan Anggaran Tahun 2015 Pasca Pra Murenbangtan ................ 24
Tabel 9. Rancangan Kegiatan Pengelolaan Produksi
Tanaman Serealia Dan Anggaran Tahun 2015
Pasca Pra Murenbangtan ................................................................. 24
Tabel 10. Rancangan Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan
Benih Tanaman Pangan Dan Anggaran Tahun 2015
Pasca Pra Murenbangtan ..................................................... 25
Tabel 11. Rancangan Kegiatan Penguatan Perlindungan
Tanaman Pangan dari Gangguan OPT, DPI
Dan Anggaran Tahun 2015 Pasca Pra Murenbangtan ................ 26
Tabel 12. Rancangan Kegiatan Penanganan Pascapanen
Tanaman Pangan dan Anggaran Tahun 2015
Pasca Pra Murenbangtan ................................................................. 27
Tabel 13. Rancangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya Pada Ditjen TP Dan Anggaran Tahun 2015
Pasca Pra Murenbangtan ......................................................... 28
Tabel 13. Rancangan Kegiatan Penanganan Pascapanen
Tanaman Pangan dan Anggaran Tahun 2015
Pasca Pra Murenbangtan ......................................................... 27
Tabel 14. Perkembangan Realisasi Anggaran Satker Pusat
(Setditjen TP) Berdasarkan Sumber Dana ................................ 46
Tabel 15. Perkembangan Realisasi Anggaran Satker Pusat
(Setditjen TP) Berdasarkan Jenis Belanja ................................. 46
xiii
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
Tabel 16. Pagu APBN Kantor Pusat, UPT Pusat, Dinas Provinsi
Dan Dinas Kabupaten/Kota Tahun 2014 ................................... 46
Tabel 17. Pagu dan Realisasi Ditjen TP s.d 31 Desember 2014
Berdasarkan Jenis Kewenangan ............................................... 47
Tabel 18. Pagu dan Realisasi Ditjen TP s.d 31 Desember 2014
Berdasarkan Jenis Belanja ....................................................... 47
Tabel 19. Realisasi Anggaran Subsidi Benih (BA. 999.07) Tahun 2014
(s.d 31 Desember 2014) ........................................................... 48
Tabel 20. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
s.d Bulan Desember 2014 ........................................................ 48
Tabel 21. Tagihan Yang Telah Diverifikasi s.d Bulan Desember 2014 ...... 49
Tabel 22. Penyajian Nilai Barang Milik Negara Dalam Pos
Perkiraan Neraca ...................................................................... 50
Tabel 23. Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Barang Milik Negara
Pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Per 31 Desember
2014 Per Perkiraan Neraca Per 31 Desember 2014 ................. 50
Tabel 24. Perbandingan Nilai Barang Milik Negara Pada Laporan Barang
dan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2014
Per Akun Neraca....................................................................... 51
Tabel 25. Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel
dan Ekstrakomptabel) ................................................................ 52
Tabel 26. Keadaan Pegawai lingkup Ditjen Tanaman Pangan
Tahun 2014 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ...................... 62
Tabel 27. Keadaan Pegawai Lingkup Ditjen Tanaman Pangan
Tahun 2014 Berdasarkan Golongan ......................................... 63
Tabel 28. Keadaan Pegawai Tahun 2014 Lingkup Ditjen TP
Berdasarkan Jenis Kelamin ...................................................... 64
Tabel 29. Pengangkatan CPNS Dan PNS Pada Ditjen TP 2014 ............... 64
Tabel 30. Daftar Pegawai Ditjen Tanaman Pangan
Yang Pensiun, Meninggal Dan Diberhentikan Sebagai PNS ..... 65
Tabel 31. Rekapitulasi Penerima Tunjangan Kinerja
Ditjen Tanaman Pangan Per 1 Desember 2014 ........................ 67
Tabel 32. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2014 (Miliar Rupiah) ....................................................... 80
Tabel 33. Kontribusi PDB Sub Sektor Pertanian Terhadap
PDB Sektor Pertanian 2014 ...................................................... 80
xii
xiv
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
Tabel 34. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2014 (Miliar Rupiah) ...................................................... 81
Tabel 35. Neraca Perdagangan Komoditas Tanaman Pangan
Tahun 2014 .............................................................................. 82
Tabel 36. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014 ....................................... 83
Tabel 37. Rata-rata Harga Eceran Beras dan Gabah Menurut
Kelompok Kualitas di Tingkat Petani dan Penggilingan
Tahun 2014 Rp/Kg) .................................................................. 84
Tabel 38. Rata-rata Harga Eceran Komoditas Tanaman Pangan
Tahun 2014 (Rp/Kg) ................................................................. 85
Tabel 39. Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari (kkal)
Menurut Kelompok Makanan, Maret 2013, September 2013
Dan Maret 2014 ........................................................................ 86
Tabel 40. Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari (kkal)
Menurut Kelompok Makanan, Maret 2014 Per Provinsi ............ 87
Tabel 41. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut
Kelompok Makanan, Maret 2013, September 2013,
Dan Maret 2014 ........................................................................ 88
Tabel 42. Ketersediaan Per Kapita Bahan Makanan
Tanaman Pangan 2012-2014 ................................................... 89
Tabel 43. Inflasi/Deflasi Perdesaan di Indonesia ...................................... 90
Tabel 44. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Utama
Tanaman Pangan Tahun 2014 (ARAM II 2014 BPS) ................ 91
Tabel 45. Capaian Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2014
(ARAM II) Terhadap Sasaran 2014 dan ATAP 2013 ................. 92
Tabel 46. Capaian Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2014
(ARAM II) Terhadap Sasaran 2014 dan ATAP 2013 ................. 92
Tabel 47. Capaian Produksi Tanaman Pangan Tahun 2014
(ARAM II) Terhadap Sasaran 2014 dan ATAP 2013 ................. 93
Tabel 48. Rincian Usulan Tambahan Anggaran kegiatan SL-PHT,
SLI dan Gerakan Pengendalian .............................................. 112
Tabel 49. Realisasi Anggaran Satker Ditjen Tanaman Pangan
Pada Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2014 .......... 175
xv
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
DAFTAR BAGAN
Bagan 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal TP ............... 4
xvii
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
1
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
PENDAHULUAN
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah satu
Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan
teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan.
Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal
menyelenggarakan fungsi: 1).koordinasi, dan penyusunan rencana dan
program, anggaran, dan kerjasama di bidang tanaman pangan; 2)
pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 3) evaluasi dan
penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan
kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
4) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman
pangan; dan 5) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan.
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari: Bagian Perencanaan; Bagian
Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Umum; Bagian Evaluasi dan
Pelaporan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
A. Bagian Perencanaan
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang tanaman
pangan.
Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan penyusunan rencana dan program;
2. penyiapan penyusunan anggaran; dan
3. penyiapan penyusunan kerjasama.
Bagian Perencanaan terdiri atas:
1. Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana dan program.
2. Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan anggaran.
3. Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan kerja sama.
I
2
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
B. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan
urusan keuangan dan perlengkapan.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan
pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat
perintah membayar (SPM);
2. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan
3. pelaksanaan urusan perlengkapan.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:
1. Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan
perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan
penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar (SPM).
2. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan
urusan akuntansi dan verifikasi anggaran.
3. Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan
perlengkapan.
C. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan
penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, urusan kepegawaian,
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan
hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha
dan rumah tangga.
Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata
laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
2. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,
pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta
urusan perpustakaan; dan
3. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Bagian Umum terdiri atas:
1. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan
organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan
kepegawaian.
3
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
2. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan
informasi publik, serta urusan perpustakaan.
3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
D. Bagian Evaluasi Dan Pelaporan
Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman
pangan.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
1. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
2. penyiapan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program, serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan
3. penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman
pangan.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:
1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi.
2) Subbagian Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, serta tindak lanjut
hasil pengawasan.
3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan.
E. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi
melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional secara rinci
adalah sebagai berikut:
a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa Jabatan
Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya;
4
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
b. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris
Direktorat Jenderal;
c. Jumlah tenaga fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas
kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja;
d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang mendukung
pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki posisi
strategis sebagai jembatan antara Eselon II lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan dan instansi terkait lainnya dalam mewujudkan visi
dan misi pembangunan tanaman pangan.
Bagan 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal TP
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN PERENCANAAN
BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
BAGIAN UMUM
BAGIAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUBBAGIAN ANGGARAN
SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN ORGANISASI DAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN
SUBBAGIAN PROGRAM
SUBBAGIAN AKUNTANSI
SUBBAGIAN HUKUM DAN
HUMAS
SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI
SUBBAGIAN KERJASAMA
SUBBAGIAN PERLENGKAPAN
SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN PELAPORAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
5
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PERENCANAAN
1. Buku Pendukung Penyusunan Penganggaran Ditjen TP
Dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian
Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA
2015 yang efektif dan efisien sesuai anggaran berbasis kinerja, maka
untuk mempertajam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
secara bertahap dilakukan penyempurnaan. Penyempurnaan
dimaksud tidak lepas dari dua hal, yaitu penyempurnaan menyangkut
manajemen program kegiatan dan penyempurnaan penyusunan
dokumen anggaran.
Salah satu program prioritas pembangunan Kementerian Pertanian
yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan tanaman pangan di atas adalah Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai
Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
Untuk penyusunan dokumen anggaran yang efektif dan efisien
diperlukan adanya data pendukung penyusunan anggaran yang sesuai
hasil restrukturisasi program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga
pada tahun anggaran 2015.
Dalam upaya mempersiapkan bahan dan referensi untuk perencanaan
dan penyusunan anggaran tahun 2015 lingkup Ditjen Tanaman
Pangan, Sub Bagian Anggaran menyiapkan dua paket buku
pegangan, yang diperlukan untuk perencanaan tingkat pusat maupun
daerah sebagai bahan referensiPenyusunan Dokumen Anggaran/RKA-
KL DIPA Tahun 2015, yaitu:
a. Petunjuk Penyusunan dan Penelaahaan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014)
b. Buku Pendukung Penyusunan Anggaran Ditjen Tanaman Pangan
yang berisikan, sebagai berikut:
Buletin Teknis Bantuan Sosial Nomor 10 Tahun 2011
Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Bagan Akun Standar
sesuai Nomor Per-80/PB/2011
Peraturan Menteri Keuangan Bagan Akun Standar yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Nomor
214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar
II
6
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kedua buku pedoman tersebut diatas dapat diaplikasikan dan
dipedomani sebagai referensi untuk menyusun dokumen anggaran,
seperti penggunaan akun-akun yang sesuai dengan kaidah-kaidah
dan norma penyusun anggaran berdasarkan program, fungsi,
kegiatan, sub kegiatan, komponen, sub komponen serta
akun/belanja dapat sesuai dengan rancangan kegiatan. Selain itu
juga dapat memberikan gambaran terkait dengan pelaksanaan
maupun pertanggungjawaban kegiatannya.
2. Penyusunan Bahan Usulan Kegiatan dan Anggaran Ditjen TP
Penyusunan rencana kerja lingkup Ditjen Tanaman Pangan dilakukan
secara bottom-up yaitu berjenjang dari tingkat bawah ke jenjang yang
lebih tinggi. Anggaran kinerja disusun untuk mencapai prestasi
kerja/kinerja tertentu yang telah ditetapkan dan dapat diukur
pencapaiannya sesuai dengan tingkat keluaran dan hasil yang
diharapkan.
Mekanisme pengelolaan dana dilakukan melalui pola dekonsentrasi
dan pola tugas pembantuan. Dana dekonsentrasi dikhususkan untuk
kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik, misalnya: pembinaan,
pelatihan, bimbingan, monev sedangkan dana tugas pembantuan
merupakan kegiatan-kegiatan bersifat fisik atau menunjang dalam
proses pelaksanaan kegiatan fisik. Dana tugas pembantuan tersebut
sebagian besar dialokasikan ke kabupaten dan kota. Dalam rangka
menyiapkan bahan usulan anggaran sebagai bahan penyusunan
RKAKL, SP-RKA-K/L, DIPA dan POK akan dipersiapkan melalui
kegiatan “penyusunan bahan usulan anggaran”.
Untuk mendapatkan data dan informasi untuk penyempurnaan
penyusunan dan pelaksanaan dokumen anggaran lingkup Ditjen
Tanaman Pangan TA 2014 baik pusat maupun daerah, maka disusun
bahan usulan anggaran dan dokumen anggaran.
3. Dokumen Revisi Anggaran
Proses penyusunan RKA-K/L 2014 lingkup Ditjen Tanaman Pangan
dilakukan secara koordinasi yang melibatkan unsur pusat (Unit Eselon-
I terkait lingkup Kementan (Biro dan Itjen), Unit Eselon-II lingkup Ditjen
Tanaman Pangan dan UPT Pusat, DJA dan DJPB Pusat) dan daerah
(Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan), UPTD-
BPSBTPH (Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura) dan UPTD-BPTPH (Balai Proteksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura).
Kegiatan dan anggaran yang sudah disusun dalam dokumen anggaran
dalam pelaksanaannya ada beberapa yang mengalami penyesuaian
7
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
sesuai dengan perubahan kebijakan, kondisi keperluan mendesak,
ataupun keperluan lainnya sesuai unit kerja masing-masing di pusat
dan daerah.
Dengan demikian sebagai konsekuensi logisnya akan terjadi
perubahan dokumen anggaran (RKA-KL/DIPA/POK). Perubahan
tersebut dapat dilakukan melalui tahapan revisi baik di pusat maupun
di daerah, sesuai dengan koridor dan kewenangan masing-masing.
Untuk itu dalam rangka menyusun perubahan-perubahan dokumen
anggaran TA 2014 dialokasikan kegiatan penyusunan dokumen revisi
anggaran.
Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Revisi Anggaran selama
Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
a. Pengesahan revisi DIPA ke -1 per tanggal 11 Maret 2014
b. Pengesahan revisi DIPA ke-2 tanggal 16 Juli 2014
c. Pengesahan revisi DIPA ke-3 tanggal 17 Oktober 2013
4. Penyusunan Penyempurnaan Output Kegiatan Anggaran Berbasis
Kinerja
Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran
yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan
dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai Pasal 7 PP Nomor 21
tahun 2004 kementerian negara/lembaga diharuskan menyusun
anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya
dan evaluasi kinerja. lndikator kinerja (performance indicators) dan
sasaran (target) merupakan bagian dari pengembangan sistem
penganggaran berdasarkan kinerja.
Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi
anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. Sistem ini terutama
berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (outputs) dengan
hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas
dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan.
Secara lebih rinci maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja
adalah:
a. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (ouput) dan dampak
(outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan;
b. Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam
satu tahun anggaran;
c. Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian
negara/lembaga.
8
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Penerapan penganggaran berbasis kinerja tersebut akan tercermin
dalam dokumen anggaran (RKA-K/L). Secara substansi RKA-K/L
menyatakan informasi kebijakan beserta dampak alokasi
anggarannya. lnformasi yang dinyatakan dalam RKA-KL antara lain
berupa:
a. Kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program.
b. Kondisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa
output dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan.
c. Kegiatan dan keluarannya beserta masukan sumber daya yang
dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.
Terkait dengan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan untuk
mengkoordinasikan penyusunan/penyempurnaan Output Kegiatan
Anggaran Berbasis Kinerja untuk menyempurnakan dokumen
anggaran RKA-K/L lingkup Ditjen Tanaman Pangan TA 2014 baik
pusat maupun daerah, berdasarkan perkembangan kebijakan.
Kebijakan Perencanaan Pembangunan lingkup Kementerian Pertanian
untuk Tahun anggaran 2015 berbeda dengan perencanaan tahun
anggaran sebelumnya. Dimana kebijakan pembangunan perencanaan
program dan kegiatan Tahun 2015 dilaksanakan lebih awal. Dalam
hal ini program dan kegiatan lebih dititik beratkan pada program
swasembada padi, jagung, kedelai gula dan daging. Untuk
ituKoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian
keuangan, koordinasi dengan Setjen Kementan dan satker lingkup
Ditjen Tanaman Pangan sudah dilakukan refocusing rancangan
kegiatan tahun 2015, yaitu memfokuskan pada kegiatan pencapaian
produksi padi, jagung dan kedelai. Rancangan program/kegiatan dan
anggaran tahun 2015 Ditjen TP Hasil refocusing anggaran lingkup
Ditjen Tanaman Pangan berdasarkan kebijakan lingkup Kementan
dalam rangka swasembada padi, jagung dan,sebagai berikut:
a. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, Rp.1,208 triliun
b. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi,
Rp.888,70 miliar
c. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan,
Rp.138,64 miliar
d. Penguatan Perlindungan TP Dari Gangguan OPT dan DPI
Rp.128,16 miliar
e. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan, Rp.170,17 miliar
f. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya, Rp.176,03 miliar
9
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
g. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan
Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih, Rp.7,89 miliar
h. Pengembangan Peramalan Serangan OPT Rp13,77 miliar
Dalam rangka penyempurnaan output kegiatan dan anggaran lingkup
Ditjen TP untuk data base aplikasi RKA-K/L Ditjen TP telah mendapat
persetujuan dari Ditjen Anggaran Kmenterian Keuangan, sehingga
usulan tersebut sudah bisa digunakan nomenklatur program, kode
dan uranian outputnya di dalam penyusunan alokasi anggaran lingkup
Ditjen TP tahun 2015.
Usulan Program dan kegiatan beserta output yang diusulkan untuk
ditampung di dalam aplikasi RKA-K/L Tahun 2015 adalah nama
Nomenklatur Program dan perubahan kode dan nomenklatur baru di
masing-masing kegiatan budidaya seralia, budidaya akabi,
perlindungan tanaman dan kegiatan pascapanen tanaman pangandan
usulan output dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.
10
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
11
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
5. Bahan Nota Keuangan dan RAPBN
Proses penyusunan bahan nota keuangan dan rancangan APBN
merupakan proses yang secara periodik dilalui dan disusun oleh
semua Kementerian dan Lembaga sebagai bahan usulan perencanaan
kegiatan dan anggaran satu tahun kedepan. Selanjutnya himpunan
bahan-bahan nota keuangan dari Kementerian/Lembaga tersebut
disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai salah satu bahan
dalam sidang kabinet.
Bahan Nota Keuangan dan RAPBN juga merupakan salah satu
perwujudan pelaksanaan kewajiban yang diamanatkan oleh konstitusi,
dimana setiap tahun Pemerintah menyusun dan mengajukan
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RUU APBN) beserta Nota Keuangannya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut didasarkan pada ketentuan
pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah
menjadi pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945
Amendemen keempat yang berbunyi: “(1) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dandilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuranrakyat; (2) Rancangan Undang-Undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas
bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Apabila Dewan
Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang
lalu”.
Tindak lanjut amanat Undang-Undang Dasar tersebut di atas maka
sebagai perwujudan sumbangsih pembangunan tanaman pangan
dalam sektor pembangunan pertanian maka disusun bahan nota
keuangan dan RAPBN Tahun 2015.
Kebijakan pembangunan tanaman pangan TA 2015 dilaksanakan
dengan mengacu kepada visi dan misi pembangunan tanaman pangan
yang tertuang dalam Rencana Strategis Pembangunan Tanaman
Pangan 2015-2019. Visi dan misi diimplementasikan kedalam tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan rencana tindak yang
selanjutnya dalam penyusunan anggaran dituangkan dalam bentuk
RKA-K/L (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian Negara/Lembaga).
12
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Visi pembangunan tanaman pangan seperti yang tertuang dalam
Rencana Strategis Pembangunan Tanaman Pangan adalah:
”Terwujudnya Produksi Tanaman Pangan Yang Cukup dan
Berkelanjutan”. Implementasi kebijakan tersebut dituangkan dalam
satu program, yaitu “Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan
Swasembada Berkelanjutan (018.03.06.238251)".
Tujuan pembangunan tanaman pangan adalah: 1) meningkatkan
produktivitas melalui peningkatan perluasan areal penerapan
budidaya tanaman pangan yang tepat dan berkelanjutan untuk
peningkatan produksi dalam rangka mencapai ketahanan pangan, 2)
menyelenggarakan sistem penyediaan benih tanaman pangan dengan
efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman
pangan yang tepat, dan tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi,
3) meningkatkan penanganan pascapanen tanaman pangan di lokasi
penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat, 4) mengendalikan
serangan OPT dan DPI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan
yang tepat untuk meningkatkan kualitas hasil tanaman pangan, 5)
Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi secara
profesional dan berintegritas di lingkungan Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan, 6) Menciptakan metoda pengujian mutu benih dan
penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan
dan 7) Menyediakan informasi dan menciptakan model peramalan
OPT sebagai rujukan dalam pengamanan produksi tanaman pangan.
Rancangan Anggaran Pembangunan Negara Tahun 2015 yang akan
digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut
sebesar Rp.2,8 triliun. Anggaran terbesar di fokuskan padi, jagung,
kedelai dan ubi jalar yang merupakan komoditas strategis dan
prioritasuntuk dipacu peningkatan produksinya untuk mencapai
swasembada dan swasembada berkelanjutan.
6. Dokumen Baku/Satuan Biaya Kegiatan Ditjen Tanaman Pangan
Dalam rangka pembangunan tersebut perencanaan pembangunan dan
penganggaran senantiasa dilaksanakan secara terintegrasi dan
koordinasi antara pusat dan daerah lingkup Ditjen Tanaman Pangan,
sehingga sinergitas kebijakan, program dan kegiatan ditingkat pusat
dan daerah berjalan selaras dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran yang sama dan akan di capai.
Sebagai pedoman/acuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
dimaksud diperlukan suatu baku standar/satuan biaya kegiatan. Dalam
proses penyusunan baku standar/satuan biaya kegiatan yang bersifat
13
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
teknis tentu erat kaitannya dengan pengimplementasian rancangan
kegiatan dan anggaran ke dalam sebuah sistem aplikasi untuk
menghasilkan suatu dokumen anggaran, yang disebut program
Aplikasi RKA-K/L.
Dalam upaya lebih memfokuskan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai, dan untuk lebih mempercepat penyusunan dokumen
penganggaran yang lebih baik, sekaligus sebagai bahan sosialisasi
maka sebagai langkah awal kiranya perlu kegiatan penyusunan baku
standar/satuan biaya kegiatan lingkup Ditjen Tanaman Pangan.
Dokumen ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi perencanaan
penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan harapan
perencanaan penganggaran yang disusun tersebut sesuai dengan
rambu-rambu dan perundangan yang berlaku.
Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa
Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai
acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L. Sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.
02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015.
Namun demikian standar biaya yang bersifat baku (SBK) untuk tahun
anggaran 2015 yang terintegrasi dalam RKA-K/L Tahun 2015 lingkup
Ditjen TP sampai saat perencanaan tahun 2015 belum di daftarkan
dalam aplikasi tapi sudah dicetak dalam bentuk buku standar biaya
kegiatan. Dengan demikian standar baku kegiatan masih bersifat baku
kegiatan yang di atur sesuai pedoman pelaksanaan kegiatan lingkup
Ditjen Tanaman Pangan. Standar baku kegiatan yang disusun antara
lain: Satuan Biaya Pengembangan Budidaya Padi, Pengembangan
Budidaya Jagung, GP-PTT Kawasan dan Non Kawasan Kedelai baik
lahan kering, lahan sawah, maupun lahan pasang surut.
7. Penyusunan dan Pendampingan/Asistensi Penyusunan DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Ditjen TP
Mulai tahun anggaran 2014 proses penyelesaian DIPA telah beralih
dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) ke Direktorat
Jenderal Aanggaran (DJA). Peralihan ini merupakan instruksi Menteri
Keuangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
Kementerian/Lembaga (K/L). Sebelumnya,sejak tahun 2005,
persetujuan pengajuan Rencana Kerja Anggaran RKA-K/L dilayani
oleh DJA dan penyelesaian DIPA-nya dilaksanakan oleh DJPB.
Pemisahan pelayanan ini sebagai konsekuensi dari reorganisasi di
lingkungan Kementerian Keuangan terkait dengan pemisahan fungsi
perencanaan anggaran dan fungsi pelaksanaan anggaran.
14
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Saat ini para Pengguna Anggaran (PA) cukup dilayani oleh DJA mulai
dari pengajuan RKA-K/L hingga pengesahan DIPA-nya.Pengesahan
RKA-K/L merupakan 'ruh' DIPA atau sesuatu hal yang sangat penting
dari pengesahan/penerbitan DIPA. Sebagai 'ruh' tentu tidak bisa
dipisahkan dengan jasadnya. Oleh karenanya, instruksi Menteri
Keuangan mengenai pengintegrasian antara proses bisnis
pengesahan RKA-KL dengan pengesahan DIPA merupakan langkah
yang tepat guna peningkatan kualitas pelayanan kepada K/L.
Dalam perjalanannya proses penyusunan dokumen DIPA ditempuh
melalui tahapan pembahasan yang panjang di mulai dari bulan April
sampai bulan Oktober Tahun berjalan, dimulai dari pagu anggaran
(Pagu indikatif), pagu alokasi (pagu definitife) sesuai peraturan dan
perundangan yang berlaku, diterbitkannya Peraturan Presiden
(Perpres), proses pendipaan koordinasi Ditjen Tanaman Pangan
(Bagian Perencanaan, Sub Bagian Anggaran) dengan Direktorat
Jenderal Anggaran (DJA). Output yang dihasilkan dari hasil
pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut:
a. DIPA Induk
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Induk Tahun Anggaran 2014 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
Nomor : SP DIPA-018.03-0/2015 tanggal 14 November 2014.
Tabel 2. DIPA Induk Kegiatan Ditjen Tanaman Pangan TA. 2014
Program Peningkatan Produksi, Prduktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada berkelanjutan
Rp.2.732.204.375.000
- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
Rp. 772.616.850.000
- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Rp.1.241.904.475.000
- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Rp. 134.925.000.000
- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
Rp. 154.968.913.000
- Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Rp. 216.883.400.000
- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
Rp. 187.296.837.000
- Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih
Rp. 8.679.900.000
- Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Rp. 14.929.000.000
b. DIPA Petikan Pusat dan Daerah
Salah satu contoh DIPA Petikan Pusat adalah sesuai Surat
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan
15
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Tahun Anggaran 2014 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
Nomor : SP DIPA-018.03.1.238251/2015 tanggal 14 November
2014.
Tabel 3. DIPA Petikan Pusat dan Daerah TA. 2014
8. Dokumen POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Ditjen TP
Sebagai bahan untuk pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen Tanaman
Pangan Tahun anggaran 2014 diperlukan diterbitkannya Petunjuk
Operasional (POK) lingkup Ditjen Tanaman Pangan. POK TA 2014
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selaku
penanggungjawab program dan kegiatan Peningkatan Produksi dan
produktivitas mutu tanaman pangan per tanggal 9 Desember 2014,
meliputi 336 satker pusat dan daerah.
Dokumen POK ini merupakan dokumen pelengkap dan sebagai
pemandu semua satker melaksanakan kegiatan. Sehingga dalam
perjalanannya okumen dimaksud harus dijadikan acuan baik dalam
proses pelaksanaan tanpa revisi maupun revisi dan harus dijadikan
acuan apabila terjadi revisi dalam pelaksanaan kegiatannya.
Secara bertahap perjalanan revisi POK sejalan dengan perubahan
kebijakan internal maupun eksternal, sejalan dengan dinamisasinya
perubahan kebijakan. Beberapa pelaksanaan kegiatan terkait dengan
kegiatan penyusunan dokumen POK diantaranya adalah:
a. Melakukan inventarisasi dokumen anggaran (Dekon dan Tugas
Pembantuan) ke Provinsi Jawa Barat (Bandung, Bogor, Banten).
b. Revisi POK Pusat, antara lain:
RevisiPOK ke-1 tanggal 7 Januari 2014, terkait pada perubahan
detail akun di kegiatan 1766.
Revisi POKke-2 tanggal 24 Januari 2014.
RevisiPOK ke-3 tanggal 24 Maret 2014.
Program Peningkatan Produksi, Prduktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada berkelanjutan
Rp.169.895.556.000
- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
Rp. 9.894.220.000
- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Rp. 12.540.100.000
- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Rp. 10.475.000.000
- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
Rp. 17.581.890.000
- Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Rp. 7.812.200.000
- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
Rp.111.592.146.000
16
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Revisi POK ke-4 tanggal 17 April 2014. Revisi ini berisikan revisi
POK pada kegiatan Budidaya Serealia dalam rangka memenuhi
kekurangan anggaran untuk kegiatan pemantapan pencapaian
produksi 7 komoditas Tanaman Pangan yang diselenggarakan di
Tangerang.
Revisi POK ke-5 tanggal 25 Juli 2014, terkait revisi pemotongan
anggaran.
Revisi POK ke-6 tanggal 30 September 2014.
Revisi POK ke-7 tanggal 17 Oktober 2014.
Revisi POK ke-8 tanggal 14 November 2014.
Revisi POK ke-9 tanggal 16 Desember 2014.
c. Revisi-revisi POK Tugas Pembantuan sesuai usulan kabupaten
yang meliputi: Kabupaten Magetan, Provinsi Bengkulu, Provinsi
Lampung, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Jember,
Kabupaten Bondowoso, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Sumba Tengah,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua dan Provinsi Riau.
9. Dokumen Pemantapan Perencanaan Lingkup Ditjen Tanaman Pangan
Perencanaan mempunyai andil yang cukup besar bahkan mencapai
50% terhadap keberhasilan suatu program/kegiatan. Perencanaan
yang kurang baik akan berdampak kurang baik pula terhadap
pencapaian keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan.
Demikian juga sebaliknya, perencanaan yang dilakukan dengan baik
dan cermat akan membawa keberhasilan.
Untuk mengupayakan dan memfasilitasi agar proses perencanaan
berjalan dengan baik, khususnya di sub sektor tanaman pangan, maka
diperlukan adanya koordinasi diantara unit terkait di lingkup Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan, terutama antara masing-masing
perencana di setiap unit esselon II lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan. Hal tersebut mendesak sangat diperlukan terlebih-
lebih pembangunan saat ini berbasis kinerja. Dimana didalamnya
terdapat unsur penilaian terhadap berhasil dan tidaknya pelaksanaan
suatu program dan kegiatan.
Dalam mengoptimalkan kinerja dan mendorong akuntabilitas kinerja
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan dan sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Nasional
Pembangunan Pertanian Tahun 2014, maka Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan melaksanakan Pertemuan Pemantapan
17
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Perencanaan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selama
Tahun 2014 dengan Dinas Pertanian Provinsi se-Indonesia.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan beberapa
pertemuan pemantapan perencanaan lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan pada Tahun 2014 dengan Dinas Pertanian Provinsi
se-Indonesia dengan tujuan sebagai berikut:
a. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program,
kegiatan, dan anggaran baik antar sektor/sub sektor maupun antara
pusat dan daerah.
b. Melakukan konsolidasi dan sosialisasi pelaksanaan program
pembangunan tanaman pangan tahun 2014 dan 2015.
c. Memberikan acuan dalam melaksanakan Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk
Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan sesuai
dengan kegiatan-kegiatan skala prioritas, tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan serta anggaran yang tersedia.
d. Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan
program, kegiatan, dan anggaran melalui pemantapan
pengendalian (monitoring), evaluasi, serta pelaporan kinerja.
Pelaksanaan pelaksanaan pertemuan yang bersifat nasional dalam hal
perencanaan penganggaran di tahun 2014 adalah sebagai berikut:
a. Pertemuan Pemantapan Perencanaan Lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan Tahun 2014 (dalam rangka penghematan
perjalanan dinas dan paket meeting) dengan Dinas Pertanian
Provinsi se-Indonesia dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 6 Juni 2014
di Ruang Rapat P2BN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dengan agenda Rapat Kerja (Workshop) Pemotongan Anggaran TA
2014 Wilayah Barat dan Wilayah Timur.
Workshop Penetapan Anggaran Tahun 2014 Lingkup Ditjen
Tanaman Pangan Wilayah Barat, sesuai Instruksi Presiden Nomor
4 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Langkah-langkah
Penghematan dan Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/
Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA 2014 serta Surat
Edaran Menteri Sekretaris Kabinet Nomor SE-7/Seskab/V/2014
tanggal 19 Mei 2014 dan Surat Menteri Pertanian Nomor:
137/RC.110/M/5/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Penghematan
dan Pemotongan Belanja Kementerian Pertanian TA 2014, Ditjen
Tanaman Pangan mendapatkan alokasi pemotongan sebesar
Rp.998 miliar. Seiring dengan perkembangan kebijakan hasil
pembahasan ulang dengan Direktorat Jenderal Anggaran
18
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kementerian Keuangan, pemotongan lingkup Ditjen Tanaman
Pangan menjadi Rp.448 miliar.
Untuk itu maka dalam upaya meminimalkan kemungkinan pagu
minus setelah pemotongan pada tanggal 3 Mei 2014 mengadakan
undangan Rapat Kerja (Workshop) Pemotongan Anggaran TA 2014
untuk Wilayah Barat dan tanggal 5 Mei 2014 Pemotongan
Anggaran TA 2014 untuk Wilayah Timur di Ruang Rapat P2BN
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan peserta undangan
yaitu PPK Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Pemotongan Anggaran Tahun 2014 Lingkup Ditjen Tanaman
Pangan menyebabkan kegiatan Utama mengalami perubahan,
secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4. Pemotongan Anggaran Tahun 2014 Lingkup Ditjen TP
Secara umum konsekuensi Pemotongan Anggaran Terhadap
Pencapaian Sasaran Produksi padi, jagung dan kedelai Tahun 2014
menjadi terkoreksi (belum memperhitungkan perubahan kontribusi
dari kegiatan Eselon I dan instansi terkait lainnya)
Tabel 5. Pemotongan Anggaran Terhadap Sasaran Produksi 2014
No Komoditas Semula Menjadi
1 Padi (Ton) 73.162.171 72.021.764
2 Jagung (Ton) 20.087.445 18.910.422
3 Kedelai (Ton) 1.265.646 1.000.000
No Kegiatan Semula Penghematan Setelah
Penghematan
1 SL-PTT Padi (Ha) 4.625.000 2.025.000 2.600.000
2 SL-PTT Jagung (Ha) 260.000 103.914 156.086
3 SL-PTT Kedelai (Ha) 77.500 25.000 52.500
4 PAT Kedelai (Ha) 340.000 114.000 226.000
5 Pemberdayaan Penangkar Benih (Unit) 246 72 174
6 SL-PHT (Unit) 1.000 18 982
7 SL Iklim (Unit) 120 4 116
8 Bantuan Sarana Pascapanen (Kelompok) 1.326 515 811
9 LM3 200 200 -
19
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Ta
be
l 6.
Rin
cia
n A
loka
si P
em
oto
nga
n A
ngg
ara
n T
ah
un
20
14
(A
PB
N-P
) P
er
Ke
gia
tan
Pe
mo
ton
gan
Vo
lum
e
An
gga
ran
(Rp
.00
0)
An
gga
ran
(Rp
.00
0)
Vo
lum
e
An
gga
ran
(Rp
.00
0)
AP
en
gelo
laa
n P
rod
uks
i Ta
na
ma
n A
ne
ka K
aca
ng
da
n U
mb
i
7
35
.55
5.4
02
1
01
.28
4.0
48
5
93
.29
2.3
27
1Se
kola
h L
apan
gan
Pe
nge
lola
an T
anam
an T
erp
adu
(SL
-PT
T)
Ko
mo
dit
as
An
eka
Kac
ang
dan
Um
bi
He
ktar
77
.50
0
7
8.5
35
.62
5
11
.45
2.1
69
7
4.6
26
6
7.0
83
.45
6
2P
en
gem
ban
gan
Bu
did
aya
ane
ka K
acan
g d
an u
mb
i H
ekt
ar
34
2.2
75
6
16
.04
0.7
50
8
9.8
31
.87
9
32
1.2
59
5
26
.20
8.8
71
BP
en
gelo
laa
n P
rod
uks
i Ta
na
ma
n S
ere
ali
a
1.2
66
.09
9.0
74
1
63
.02
4.4
64
9
66
.16
5.4
03
1Se
kola
h L
apan
gan
Pe
nge
lola
an T
anam
an T
erp
adu
(SL
-PT
T)
Ko
mo
dit
as
Sera
lia H
ekt
ar
4
.88
5.0
00
1.1
29
.18
9.8
67
3
86
.77
2.1
25
3.9
17
.65
4
7
42
.41
7.7
42
CP
en
gelo
laa
n S
iste
m P
en
yed
iaa
n B
en
ih T
an
am
an
Pa
nga
n
1
31
.45
5.2
23
1
5.5
19
.83
8
11
5.9
35
.38
5
1P
em
be
rday
aan
Pe
nan
gkar
Be
nih
Tan
aman
Pan
gan
un
it
2
46
31
.17
5.0
00
3
.84
5.9
31
20
4
27
.32
9.0
69
2P
em
bin
aan
dan
pe
nga
wal
an b
ln
1
2
10
0.2
80
.22
3
11
.67
3.9
08
1
2
8
8.6
06
.31
5
DP
en
gua
tan
Pe
rlin
du
nga
n T
an
am
an
Pa
nga
n D
ari
Ga
ngg
ua
n O
PT
da
n
DP
I
1
92
.28
8.1
41
9
2.8
65
.21
2
1.6
15
.43
9
1Se
kola
h L
apan
gan
Pe
nge
nd
alia
n H
ama
Te
rpad
u (
SL-P
HT
) u
nit
1.0
00
22
.32
8.0
67
2
0.8
89
.48
5
98
2
1.4
38
.58
2
2Se
kola
h L
apan
gan
Iklim
(SL
I)
un
it
1
20
2
.74
4.9
84
2
.56
8.1
27
11
6
17
6.8
57
3Sa
ran
a P
en
gen
dal
ian
OP
T d
an D
PI
pkt
1
69
.40
7.6
00
6
9.4
07
.60
0
-
-
EP
en
an
gan
an
Pa
sca
Pa
ne
n T
an
am
an
Pa
nga
n
2
16
.38
3.4
00
4
0.2
31
.11
9
15
0.2
53
.88
1
1Ju
mla
h K
elo
mp
ok
Tan
i yan
g m
en
dap
at b
antu
an s
aran
a p
asca
pan
en
tan
aman
pan
gan
un
it
1
.32
6
19
0.4
85
.00
0
40
.23
1.1
19
1
.25
2
1
50
.25
3.8
81
FD
uku
nga
n M
an
aje
me
n d
an
Te
knis
La
inn
ya p
ad
a D
itje
n T
P
1
62
.72
0.5
19
3
4.4
48
.14
1
12
8.2
72
.37
8
1B
antu
an U
sah
a ag
rib
isn
is L
em
bag
a
20
0
8.9
00
.00
0
8.9
00
.00
0
-
-
2P
en
gad
aan
Ala
t U
bin
an D
eko
nse
ntr
asi
un
it
1
.00
0
2.2
50
.00
0
2.1
80
.25
0
3
1
6
9.7
50
3La
yan
an P
erk
anto
ran
pkt
1
15
.66
9.7
05
4
.22
5.3
22
-
1
1.4
44
.38
3
4P
em
bin
aan
dan
pe
nga
wal
an p
kt
1
7.6
98
.18
6
2
.07
5.8
09
5
.62
2.3
77
GP
en
gem
ba
nga
n M
eto
de
Pe
ngu
jia
n M
utu
Be
nih
da
n P
en
era
pa
n S
iste
m
Mu
tu L
ab
ora
tori
um
Pe
ngu
jia
n B
en
ih
7
.17
1.9
00
2
51
.83
1
6.9
20
.06
9
1P
em
bin
aan
dan
pe
nga
wal
an p
kt
1
2
51
.83
1
25
1.8
31
-
-
HP
en
gem
ba
nga
n P
era
ma
lan
Se
ran
gan
Org
an
ism
e P
en
gga
ngg
u
Tu
mb
uh
an
1
0.3
61
.70
0
57
9.0
00
9
.78
2.7
00
1P
em
bin
aan
dan
pe
nga
wal
an p
kt
1
5
79
.00
0
57
9.0
00
-
-
2
.72
2.0
35
.35
9
44
8.2
03
.65
4
2.2
73
.83
1.7
05
Jum
lah
No
Ke
gia
tan
S
atu
an
Se
be
lum
Pe
mo
ton
gan
S
ete
lah
Pe
mo
ton
gan
20
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
b. Melaksanakan kegiatan Workshop Pemantapan Penyusunan RKA-
K/L Tahun 2015 Lingkup Ditjen Tanaman Pangan pada tanggal 25
s.d 28 November 2014 di ruang P2BN Sekretariat Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan. Rapat pemantapan dimaksud dalam
rangka memfokuskan semua kegiatan lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan ke dalam kegiatan penambahan luasan PAT
Kedelai dan penambahan luasan GP-PTT Jagung. Rapat ini dihadiri
oleh Kepala Dinas Provinsi seluruh Indonesia.
Dari pelaksanaan workshop pemantapan penyusunan RKA-K/L
lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran
2015 telah disusun draft RKA-K/L Refocusing tahun 2015 yang
sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 53/PMK/02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2015; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: 136/PMK.02/2014 tentang Juknis RKA-K/L 2015 serta telah
sesuai dengan petunjuk Naasumber yang telah dikonsultasikan
dengan Tim Reviu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian,
dan dirumuskan sebagi berikut:
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menekankan bahwa
honor profesi yang terkait dengan tugas dan fungsi satuan kerja
tidak dibayarkan. Namun apabila kegiatan tersebut dilaksanakan
di luar jam kerja dimungkinkan untuk dibayarkan. Pada belanja
bahan (ATK, bahan komputer, pengandaan, fotocopy, blanko)
untuk satuan paket agar diminimalkan atau diubah/dikonversi
kedalam satuan triwulan, semester, eksemplar, lembar, jilid, buku
dan lainnya. Untuk satuan belanja profesi honor moderator
memakai satuan orang kegiatan (OK). Menindaklanjuti Surat
Menpan RB Nomor 11 Tahun 2104 untuk kegiatan rapat-
rapat/paket meeting yang diselenggarakan di hotel baik di dalam
maupun luar kota agar diminimalkan dan atau dialihkan ke
kegiatan lainnya yang lebih prioritas, kepada Ditjen Tanaman
Pangan agar melakukan kreativitas/terobosan suatu kegiatan
yang dapat mencapai sasaran kinerja.
Peserta telah menyusun draf RKA-K/L (refocusing) TA. 2015
beserta Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). Penyusunan Draf
RKA-K/L dapat diubah berdasarkan prioritas kegiatan sesuai
kebijakan pimpinan sampai dengan tersusunnya RKA-K/L
refocusing, serta menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri
Keuangan tentang tata cara revisi anggaran tahun 2015.
21
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Sesuai hasil reviu RKA-K/L (refocusing), anggaran refocusing
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp.337,38 miliar.
Tabel 7. Rancangan Pagu Anggaran Refokusing Kementerian
Pertanian Tahun 2015
Sumber Rancangan Refocusing Ditjen TP Tahun 2015
- Pengurangan perjalanan dinas
- Pengurangan paket meeting dalam dan luar kota
- Mengefisienkan pertemuan-pertemuan skala nasional
- Pengurangan belanja modal pusat
- Penghapusan sebagian kegiatan non PJK dan UK
- Penghapusan kegiatan master dan action plan
- Penghapusan sebagian kegiatan bansos pascapanen
Refocusing Lingkup Ditjen TP Tahun 2015
Anggaran Refocusing sebesar Rp.337.380.000.000,-
direalokasikan pada tiga kegiatan, sebagai berikut:
- Penambahan Areal Pertanaman Kedelai seluas 84.000 ha
melalui PAT dalam rangka Peningkatan Indek Pertanaman
(IP)
- Penambahan BOP Pengamat Benih Tanaman dari
@Rp.250.000/bln menjadi @Rp.500.000/(PBT Tanaman
Pangan + PBT Hortikultura)
- Realokasi ke peralatan pascapanen jagung
Pagu Alokasi Anggaran Setelah dan Sebelum Refocusing
Tahun 2015 Per Kegiatan
- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, Rp.1,208 triliun
(semula Rp.1,24 triliun)
- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi,
Rp.888,70 miliar (semula Rp.772,62 miliar)
1 DITJEN TP 2.732.204.375 337.380.000
2 DITJEN PPHP 593.276.200 80.000.000
3 DITJEN PSP 3.205.732.300 1.492.000.000
4 BADAN LITBANG 1.685.204.458 40.000.000
5 BADAN PPSDMP 1.167.608.002 50.000.000
BKP 582.384.900 13.237.242
BARANTAN 697.917.750 53.470.000
10.664.327.985 2.066.087.242
REFOCUSING
(Rp.000)
A. Mendukung Padi Jagung dan Kedelai
NO. ESELON-1PAGU ALOKASI
(Rp.000)
JUMLAH
22
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan,
Rp.138,64 miliar (semula Rp.134,92 miliar)
- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan
OPT dan DPI Rp.128,16 miliar (semula Rp.154,97 miliar)
- Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan, Rp. 170,17
miliar (semula Rp.216,88 miliar)
- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya, Rp.176,03 miliar
(semula Rp.187,30 miliar)
- Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan
Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih,
Rp.7,89 miliar (semula Rp.8,70 miliar)
- Pengembangan Peramalan Serangan Organisme
Pengganggu Tumbuhan Rp.13,77 miliar (semula Rp.14,93
miliar).
9. Rapat Koordinasi Manajemen Tanaman Pangan (1766.016)
Rapat Koordinasi Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran TA 2015
diselenggarakanpada tanggal 23 s.d 26 Juni 2014 di Yogyakarta,
dengan hasil sebagai berikut:
Rapat Koordinasi Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Penyusunan
anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari penyusunan
Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan
APBN tersebut meliputi penyusunan dokumen RKA-K/L termasuk
Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP -
Bendahara Umum Negara). RKA-K/L adalah dokumen rencana
keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran
Kementerian/Lembaga.
Penganggaran sebagai suatu sistem mengatur kedua proses
penyusunan dokumen anggaran tersebut, terutama berkenaan dengan
proses penyiapan penganggaran (budget preparation) yang mengatur
3 (tiga) materi pokok, yaitu: pendekatan penyusunan anggaran,
klasifikasi anggaran dan proses penganggaran.
Pendekatan yang digunakan dalam penganggaran terdiri dari
pendekatan: penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja
(PBK) dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM).
Klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi
klasifikasi: organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi). Proses
penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme
penganggarannya dimulai dari pagu anggaran sampai dengan
penetapan pagu alokasi anggaran K/L yang bersifat final.
23
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/
Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran 2015 merupakan tindaklanjut dari
penyusunan anggaran terpadu yang dilakukan dengan
mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran
khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Integrasi atau keterpaduan proses penyusunan RKA-K/L dimaksudkan
agar menghasilkan dokumen RKA-K/L yang berkualitas dan akuntabel.
Output dari kegiatan ini berupa kertas kerja (matriks dan data dukung
lainnya) RKA-K/L pagu anggaran dan dokumen RKA-K/L pagu
anggaran/sementara TA. 2015 Satker Lingkup Ditjen Tanaman
Pangan dalam bentuk print out dan back up/Arsip Dalam Komputer
(ADK).
Rencana alokasi pagu anggaran Ditjen Tanaman Pangan tahun 2015
sebesar Rp.2.732.204.360, yang dialokasikan pada Satker Pusat,
Satker UPT Pusat, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas
Pembantuan.
a. Pengelolaan Produksi Tanaman Akabi (1761)
Upaya peningkatan produktivitas dan produksi aneka kacang dan
umbi (kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar
komoditas alternatif lainnya), dilakukan dengan meningkatkan
perluasan areal pertanaman yang menerapkan budidaya tanaman
akabi yang tepat dan berkelanjutan melalui penggunaan benih
varietas unggul bermutu, peningkatan populasi tanaman,
penerapan teknologi pemupukan berimbang dan organik, perbaikan
tataguna air/sistem pengairan serta pemeliharaan yang lebih
intensif.
24
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 8. Rancangan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman
AKABI dan Anggaran Tahun 2015 Pasca Pra
Musrenbangtan
Kode Kegiatan Volume
1761 Pengelolan produksi aneka kacang dan umbi
1 Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (GP-PTT) Kedelai
350.000 Ha
2 Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (GP-PTT) Ubi Kayu
9.950 Ha
3 Pendampingan Peningkatan Produksi
Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi
20 Kali
4 Koordinasi Kemitraan, Pemantapan Dan
Evaluasi Pengembangan Aneka Kacang
Dan Umbi
30 Kali
5 Gerakan Tanam Serempak Kedelai
Bersama TNI-AD di Provinsi
35 Kali
6 Gerakan Pengembangan Kawasan Kedelai
Di Kabupaten
7.000 Paket
7 Pendampingan, Pengawalan, Pembinan
Dan Monev Aneka Kacang Dan Umbi
290 Satker
b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (1762)
Tabel 9. Rancangan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman
Serealia dan Anggaran Tahun 2015 Pasca Pra
Musrenbangtan
Kode Kegiatan Volume
1762 Pengelolan produksi Tanaman Serealia
1 Gerakan Penerapan Pengelolaan
Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi
350.000 Ha
2 Gerakan Penerapan Pengelolaan
Tanaman Terpadu (GP-PTT) Jagung
35.000 Ha
3 Gerakan Tanam/Panen Perdana Padi
Dan Jagung
20 Provinsi
4 Pembinaan, pengawalan,
pendampingan, monev
410 Satker
c. Pengelolaan Sistem Peyediaan Benih Tanaman Pangan (1763)
Pemberian bantuan benih akan diutamakan pada tiga komoditas
prioritas yaitu padi, jagung, dan kedelai. Penguatan kelembagaan
perbenihan baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota
25
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
untuk memperlancar penyediaan benih bermutu dari varietas
unggul komoditas tanaman pangan. Dengan demikian diharapkan
upaya penyediaan benih bermutu dapat dioptimalkan
pengadaannya.
Tabel 10. Rancangan Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan
Benih Tanaman Pangan dan Anggaran Tahun 2015
Pasca Pra Musrenbangtan
Kode Kegiatan Volume
1763 Pengelolaan sistem Penyediaan Benih TP
1 Operasional, pengawasan & sertifikasi
benih (BPSBTPH) 32 Balai
2 Operasional & perbanyakan benih (BBI) 31 Balai
3 Pemberdayaan Penangkar Padi 5.000 Ha
4 Pemberdayaan Penangkar Kedelai 3.000 Ha
5 UPB CF-SKR 1 Unit
6 Pembinaan, Pengawalan, Monev 432 Satker
d. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT
dan DPI (1764)
Pembangunan pertanian, khususnya tanaman pangan sangat
dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti fenomena iklim berupa
banjir, kering dan eksplosi serangan hama dan penyakit. Hama dan
penyakit tanaman pangan sering terjadi menyerang pertanaman
komoditas tanaman pangan baik dalam bentuk serangan ringan,
sedang maupun yang sifatnya eksplosi. Serangan hama penyakit ini
apabila tidak dikendalikan dengan baik maka akan menyebabkan
kerusakan pertanaman, dan pada akhirnya produksinya menjadi
menurun. Upaya penguatan perlindungan tanaman yang telah
dilaksanakan di tahun 2012 diantaranya adalah optimalisasi dan
renovasi gudang penyimpanan pestisida, maupun pengadaan
sarana dan prasarana pengendalian OPT di beberapa daerah.
26
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 11. Rancangan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman
Pangan dari Gangguan OPT dan DPI dan Anggaran
Tahun 2015 Pasca Pra Musrenbangtan
Kode Kegiatan
Volume 1764
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan
dari Gangguan DPT dan DPI
1 Pemantapan penerapan PHT 23.590 Ha
2 Penerapan Penanganan DPI 1.000 Ha
3 LPHP/LAH (Lab Pengembangan Hama
Penyakit/Lab Agen Hayati) 336 Paket
4 Brigade Proteksi Tanaman (BPT) 78 Unit
5 Operasional BPTPH 33 Provinsi
6 Bantuan Transport Petani Pengamat 2.949 Orang
7 BOP (PNS) 2.556 Orang
8 THL POPT-PHP 1.174 Orang
9 Koordinasi Penanggulangan OPT dan
DPI 16 Paket
10 Pembinaan, pengawalan,
pendampingan, monev 34 Satker
e. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan (1765)
Kebijakan Pascapanen
- Mengurangi susut hasil tanaman pangan untuk
menyelamatkan produksi, sehingga program ketahanan
pangan menuju kemandirian pangan nasional dapat terwujud.
- Mempertahankan dan memperbaiki mutu sesuai permintaan
pasar sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya
saing produk yang pada gilirannya akan meningkatkan
pendapatan petani.
- Untuk menurunkan susut hasil (losses) maka diperlukan
penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling
Practices (GHP) yang bertujuan dalam penyediaan pangan
dan pasokan bahan baku untuk industri.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan pascapanen tanaman
pangan dan sumber daya manusia.
- Fasilitasi dan optimalisasi pemanfaatan sarana pascapanen
tanaman pangan
Tujuan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan
- Menurunkan tingkat susut hasil
- Mempertahankan mutu hasil panen
27
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
- Mempertahankan dan memperpanjang masa simpan
- Meningkatkan daya saing komoditas
- Mengembangkan sistem pengelolaan pascapanen
- Pengembangan dan pemantapan kelembagaan pascapanen
Tabel 12. Rancangan Kegiatan Penanganan Pascapanen
Tanaman Pangan dan Anggaran Tahun 2015 Pasca
Pra Musrenbangtan
Kode Kegiatan Volume
1765 Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan
1 Bantuan Sarana Pascapanen Padi 843 Unit
2 Bantuan Sarana Pascapanen Jagung 248 Unit
3 Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai 406 Unit
4 Bantuan Sarana Pascapanen Ubi Kayu 326 Unit
5 Bantuan Sarana Pascapanen Ubi Jalar 144 Unit
6 Bantuan Sarana Pascapanen Kacang
Tanah 147 Unit
7 Pembinaan, Bimbingan Teknis, Apresiasi
dan Monev Pascapanen 393 Satker
f. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan (1766)
Kegiatan dukungan manajemen yang diupayakan sesuai dengan
program pengelolaan produksi tanaman pangan, antara lain:
operasional untuk pelaksanaan tugas satuan kerja (satker);
keuangan, perlengkapan; kepegawaian; hubungan masyarakat
yang dimaksudkan untuk penyebarluasan informasi, promosi, dan
pemasyarakatan keberhasilan program serta kegiatan
pembangunan tanaman pangan kepada publik, melalui eksibisi
terbuka untuk umum, lomba dan pemberian penghargaan untuk
petani/pelaku agribisnis yang berprestasi; pengusulan, peninjauan
kembali dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
pengembangan data statistik; koordinasi perencanaan program
dan anggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan
pertanian tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, pusat; umum,
monitoring evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan.
Secara operasional dialokasikan kegiatan yang bersifat rutin untuk
keperluan lingkup Ditjen Tanaman Pangan meliputi belanja pegawai
28
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dan belanja barang operasional lainnya. Selain itu pula sebagai
koordinator, dinamisator pelaksana administratif kegiatan lingkup
Ditjen tanaman pangan dialokasikan pula kegiatan bersifat
koordinatif dalam rangka mendukung program swasembada dan
swasembada berkelanjutan, meliputi dukungan untuk
pengembangan kawasan MP3EI/perbatasan/desa, pemberdayaan
lembaga yang mengakar di masyarakat dan bantuan bencana alam.
Tabel 13. Rancangan Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Teknis
Lainnya Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan
Anggaran Tahun 2015 Pasca Pra Musrenbangtan
Kode Kegiatan
Volume 1766
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada
Ditjen TP
1 Belanja pegawai 1 Paket
2 Belanja barang operasional 1 Paket
3
ULP, Operasional Satker, Perlengkapan Sarana
Gedung 1 Paket
4
Dukungan Sarana Produksi untuk Kawasan
Perbatasan/Daerah Tertinggal/MP3KI/SIPP 20 Paket
5 Insentif Mantri Tani 1 Orang
6 Pembinaan manajemen 1 Satker
10. Rapat Koordinasi Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran Ditjen
Tanaman Pangan TA 2014
Rapat Koordinasi Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2015
diselenggarakan pada tanggal 8 s.d 11 September 2014 di Harris Hotel
dan Convention Festival Citylink, Jl Peta No. 241 Bandung, Jawa
Barat. Output dari kegiatan ini berupa kertas kerja (matriks dan data
dukung lainnya) RKA-K/L pagu anggaran dan dokumen RKA-KL pagu
anggaran/sementara TA. 2015 Satker Lingkup Ditjen Tanaman
Pangan dalam bentuk print out dan back up/Arsip Dalam Komputer
(ADK).
a. Program pembangunan tanaman pangan tahun anggaran 2015
secara struktur pengganggaran masih tetap mengacu pada base
line anggaran periode 2010-2014. Program yang dilaksanakan
Tahun 2015sesuai kebijakan baru mengalami penyesuaian nama
program sudah diusulkan ke Bappenas melalui Sekretariat
Jenderal, dan berubah nama menjadi Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
29
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
b. Struktur kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen TP Tahun 2015 tidak
mengalami perubahan dan dirumuskan ke dalam 8 kegiatan, yaitu:
Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
Rp.765.404.000.000,-.
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Rp.1.236.305.500.000,.
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Rp.134.955.000.000,-.
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan
Organisme Penggangu Tumbuhan dan DPI
Rp.178.239.461.000,-.
Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan
Rp.216.383.400.000,-.
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan Rp.177.308.115.000,-.
Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih Benih dan
Penerapan Sistim Mutu Laboratorium Pengujian Benih,
Rp.8.679.900.000,-.
Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Penggangu
Tumbuhan Rp.14.929.000.000,-.
c. Jumlah satker yang dialokasikan di TA 2015 dibandingkan TA 2014
mengalami penurunan, dari total 323 satker DIPA menjadi 260
satker DIPA. Pembatasan pagu anggaran Tugas Pembantuan
Kabupaten/Kota minimal Rp.2 miliar per satker mandiri.
d. Alokasi Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.2.732.204.000,- relatif
flat dibandingkan dengan alokasi anggaran di tahun anggaran 2014.
11. Penyusunan Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja masing-masing unit kerja lingkup Ditjen Tanaman
Pangan Tahun 2014 sebagai berikut:
a. Penetapan Kinerja Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2014
Sasaran strategis Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2014 yakni
Mewujudkan pencapaian produksi secara berkelanjutan dalam
rangka penyediaan kebutuhan nasional. Adapun indikator kinerja
dan target capaian, yaitu: padi 72.300.000 ton gabah kering giling,
jagung 19.000.000 ton pipilan kering, kedelai 1.000.000 ton biji
kering, kacang tanah 1.300.000 ton biji kering, kacang hijau
430.000 ton biji kering, ubi kayu 27.600.000 ton umbi basah dan ubi
jalar 2.600.00 ton umbi basah.
b. Penetapan Kinerja Setditjen Tanaman Pangan Tahun 2014
Sasaran strategis Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan yakni
meningkatnya manajemen pembangunan tanaman pangan dengan
30
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
indikator kinerja dan target capaian yaitu tercapainya nilai SAKIP
76, jumlah unit kerja yang memperoleh predikat WBK 7 unit kerja,
dan penilaian mandiri penerapan reformasi birokrasi 70.
c. Penetapan Kinerja Direktorat Budidaya Serealia Tahun 2014
Sasaran strategis Direktorat Budidaya Serealia yakni mendorong
peningkatan produktivitas padi dan jagung dengan indikator kinerja
dan target, yaitu tercapainya produktivitas padi 51,83 ku/ha, dan
jagung 47,48 ku/ha.
d. Penetapan Kinerja Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
Tahun 2014
Sasaran strategis Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
yakni mendorong tercapainya peningkatan produktivitas komoditas
aneka kacang dan umbi, dengan indikator kinerja dan target, yaitu
tercapainya produktivitas kedelai 13,60 ku/ha, kacang tanah 15
ku/ha, kacang hijau 12,58 ku/ha, ubi kayu 200 ku/ha dan ubi jalar
124,87 ku/ha.
e. Penetapan Kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2014
Sasaran Strategis Direktorat Perbenihan yakni terwujudnya
peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat secara
berksinambungan dengan indikator kinerja dan target, yaitu
penggunaan benih unggul bersertifikat yang meliputi: padi 50%,
jagung 50%, dan kedelai 38%.
f. Penetapan Kinerja Direktorat Pascapanen Tahun 2014
Sasaran strategis Direktorat Pascapanen yakni mengamankan
produksi dari kehilangan hasil (susut hasil) pada saat pascapanen
dengan indikator kinerja dan target yaitu persentase penurunan
konstribusi susut hasil yang meliputi: padi 0,390%, jagung 0,094%,
kedelai 0,318%, ubi kayu 0,010%, dan ubi jalar 0,073%.
g. Penetapan Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
Tahun 2014
Sasaran strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yakni
mengamankan produksi tanaman pangan dari serangan OPT dan
terkena DPI dengan indikator kinerja dan target yaitu luas areal
tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI, meliputi
komoditas: padi 95 %, jagung 95%, kedelai 95%, kacang tanah
95%, kacang hijau 95%, ubi kayu 95%, dan ubi jalar 95%.
h. Penetapan Kinerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu
Tumbuhan Tahun 2014
31
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Sasaran strategis Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu
Tumbuhan, yakni mengembangkan pengamatan, peramalan dan
pengendalian OPT, dengan indikator kinerja dan target, yaitu jumlah
teknologi pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT 8 model,
jumlah informasi peramalan serangan OPT 54 Informasi, dan
jumlah provinsi yang menerapkan model peramalan OPT 28
provinsi.
i. Penetapan Kinerja Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu
Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2014
Sasaran strategis Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu
Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, yakni mengembangkan
metode pengujian dan penerapan sistem manajemen mutu
laboratorium pengujian mutu benih, dengan indikator kinerja dan
target, yaitu jumlah metode yang dikembangkan 10 motode, jumlah
laboratorium yang menerapkan sistem mutu 8 laboraorium, dan
jumlah laboratorium peserta uji profisiensi 32 laboratorium. Jumlah
anggaran kegiatan pengembangan metode pengujian mutu benih
dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih.
12. Dukungan Kawasan MP3EI
a. Target dan Realisasi
Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki target pencapaian implementasi
proyek sektor riil dengan nilai investasi Rp.166,2 triliun dan proyek
infrastruktur sebesar Rp.111,96 triliun hingga tahun 2014. Hingga
triwulan IV, proses validasi sektor riil sudah mencapai sekitar 54,1%
(Rp.108,7 triliun). Terjadi kenaikan dalam target pencapaian nilai
investasi, hal tersebut dikarenakan proses validasi yang terus
dilakukan selama kuartal IV ini menunjukan bahwa nilai proyek
sektor riil yang telah siap meningkat Rp.5 triliun.
Proses validasi dan monitoring proyek MP3EI dikelompokan
menjadi Kawasan Perhatian Investasi (KPI) guna mempermudah
pengelompokan infrastruktur dan SDM-IPTEK yang dibutuhkan di
suatu kawasan. Di Koridor Ekonomi Sulawesi terdapat 31 KPI yang
terdiri dari 15 KPI Prioritas dan 16 KPI Potensial. KPI Prioritas
tersebut antara lain: KPI Makassar, KPI Wajo, KPI Pare-pare, KPI
Palopo, KPI Mamuju-Mamasa, KPI Palipi, KPI Kendari, KPI Kolaka,
KPI Konawe Utara, KPI Palu, KPI Parigi Moutong, KPI Morowali,
KPI Banggai, KPI Bitung, dan KPI Manado. Sedangkan KPI
Potensial terdiri dari: KPI Maros, KPI Gowa, KPI Tana Toraja, KPI
Donggala, KPI Sigi, KPI Poso, KPI Togean, KPI Toli-toli, KPI Buol,
32
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
KPI Buton, KPI Wakatobi, KPI Boalemo, KPI Pohuwato, KPI
Gorontalo Utara, KPI Gorontalo, dan KPI Minahasa Utara.
b. Perkembangan Validasi Proyek MP3EI Koridor Ekonomi Sulawesi
Sejak awal diterbitkannya MP3EI pada 27 Mei 2011 dengan
didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor: 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI), jumlah proyek sektor riil di Koridor Ekonomi
Sulawesi adalah 113 proyek dengan nilai investasi Rp.243,6 triliun
dan jumlah proyek infrastruktur adalah 80 proyek dengan nilai
investasi Rp.111 triliun. Hingga akhir Desember 2014, telah
dilakukan validasi terhadap seluruh proyek MP3EI di Koridor
Ekonomi Sulawesi dan telah terjadi perubahan atas jumlah dan nilai
investasi proyek MP3EI. Jumlah proyek sektor riil yang telah
tervalidasi adalah 66 proyek dengan nilai investasi Rp.108,7 triliun,
sedangkan untuk infrastruktur adalah 142 proyek dengan nilai
investasi Rp.112 triliun.
Total investasi proyek yang sudah groundbreaking di Koridor
Ekonomi Sulawesi sebesar Rp.62,72 triliun, yang terdiri atas proyek
sektor riil sebesar Rp.47,01 triliun dan proyek infrastruktur sebesar
Rp.15,64 triliun. Proyek-proyek yang sudah groundbreaking
tersebut bersumber dari APBN/APBD sebesar Rp.4,05 triliun,
BUMN sebesar Rp.11,81 triliun, swasta sebesar Rp.40,18 triliun,
dan dana campuran sebesar Rp.6,68 triliun.
c. Isu Strategis
Hingga Desember 2014, isu regulasi di Koridor Ekonomi Sulawesi
yang masih menjadi bahasan khusus tim kerja, pelaku usaha, dan
pemerintah daerah adalah menyangkut Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (IPPKH), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kota/Kabupaten sebagai acuan
implementasi Proyek MP3EI, baik di sektor riil maupun infrastruktur.
d. Usulan Kegiatan atau Proyek-Proyek Baru
Hingga Triwulan IV, Tim Kerja Koridor Ekonomi Sulawesi telah
menerima beberapa usulan kegiatan atau proyek-proyek baru. Saat
ini, sedang dilakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap
usulan proyek baru yang berjumlah 122 proyek, mencakup:
Sektor pertanian pangan, dengan indikasi 21 usulan baru
dengan nilai investasi Rp.3.899,2 miliar;
Sektor kakao, dengan indikasi 8 usulan baru dengan nilai
investasi Rp.262,7 miliar.
33
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
e. Permasalahan dalam Implementasi MP3EI
Masih banyak proyek MP3EI akan menyelesaikan studi-studi
yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan penawaran
kepada investor
Banyak pendaftar tidak memenuhi persyaratan karena itu
diadakan tender ulang khususnya pada konsultan manajeman
konstruksi
Beberapa proyek strategis harus dibiayai sepenuhnya oleh
Pemerintah, seperti: pengairan, bendungan, embung, pengendali
banjir dan jalan
Investor sangat membutuhkan jaminan yang pasti (pemerintah
atau pemerintah provinsi)
Masalah pembebasan lahan yang sangat menghambat
penyelesaian kerja suatu proyek
Masalah penyiapan lahan khusus untuk industri pertanian, harus
dapat menyiapkan lahan inti yang sangat besar
13. Daerah Perbatasan
a. Hal-hal yang menjadi perhatian di daerah perbatasan
Wilayah perbatasan merupakan daerah ujung tombak NKRI yang
sudah sepantasnya untuk mendapatkan perhatian khusus.
Daerah perbatasan memiliki potensi lahan, sumber daya alam/
hayati yang masih dapat dimaksimalkan pengembangannya
Permasalahan infrastruktur, kendala kelembagaan, tenaga kerja
yang terbatas, pengaruh negara tetangga menjadi kendala
utama dalam pembangunan di wilayah perbatasan.
Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam
meningkatkan kesejahteraan di masyarakat perbatasan
Perlu disepakati komoditas yang menjadi unggulan daerah
sebagai komoditas yang akan dikembangkan dan penetapan
kecamatan sebagai lokasi prioritas
Pembangunan pertanian di wilayah perbatasan tidak bisa berdiri
sendiri, perlu didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait
seperti Kementerian PU, Lembaga Perbankan, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM).
b. Pengembangan Pertanian Tahun 2015-2019 di Wilayah Perbatasan
di Provinsi di Indonesia
Pengembangan pertanian tahun 2015-2019 di wilayah
perbatasan darat Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:
34
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Kabupaten Sambas fokus pada: (a) komoditas jagung, di
Kecamatan Paloh; (b) komoditas sapi, di Kecamatan: Paloh,
Sajingan; (c) komoditas karet, di Kecamatan: Paloh, Sajingan;
- Kabupaten Sintang fokus pada: (a) komoditas karet, di
Kecamatan Ketungau Hulu; (b) komoditas lada, di Kecamatan
Senaning; (c) komoditas sapi, di Kecamatan Ketungan
Tengah;
- Kabupaten Bengkayang, fokus pada: (a) komoditas jagung, di
Kecamatan Siding dan Jagobabang; (b) komoditas karet, di
Kecamatan Siding; (c) komoditas lada, di Kecamatan Siding
dan Jagoibabang;
- Kabupaten Sanggau, fokus pada: (a) komoditas sayur-
sayuran, di Kecamatan Sekayam; (b) komoditas karet, di
Kecamatan Entikong, Sekayam, Kembayan, dan Beduhi
Noyan; (c) komoditas lada, di Kecamatan Entikong dan
Sekayam;
- Kabupaten Kapuas Hulu, fokus pada: (a) komoditas padi dan
jagung, di Kecamatan Badau, Batang, Lupar, Puring Kencana,
Embaloh Hulu, dan Empanang; (b) komoditas karet, di
Kecamatan Embaloh Hulu; (c) komoditas sapi, di Kecamatan
Badau.
Pengembangan pertanian Tahun 2015-2019 di wilayah
perbatasan darat Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:
- Kabupaten Nunukan fokus pada: (a) komoditas kerbau Krayan
dan padi Adan di Kecamatan Krayan; (b) komoditas kakao,
kelapa sawit, jeruk, durian, dan sapi di Kecamatan Sebatik;
(c) komoditas sapi, durian, dan kelapa sawit di Kecamatan
Sebuku;
- Kabupaten Malinau, fokus pada: (a) komoditas manggis,
durian, babi, dan ayam buras di Kecamatan Kayan Hulu ; (b)
komoditas manggis, durian, babi, ayam buras di Kecamatan
Kayan Hilir.
Pengembangan pertanian Tahun 2015-2019 di wilayah
perbatasan darat Provinsi Kalimantan Timur yaitu: Kabupaten
Mahakam Ulu, fokus pada: (a) komoditas padi sawah di
Kecamatan Long Hubung; (b) komoditas padi ladang di
Kecamatan Long Bagun.
Pengembangan pertanian Tahun 2015-2019 di wilayah
perbatasan darat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:
- Kabupaten Kupang, fokus pada: (a) komoditas jeruk, di
Kecamatan Amfoang Timur; (b) komoditas kelapa, di
35
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Kecamatan Amarasi; (c) komoditas jambu mente, di
Kecamatan Amfoang Utara; (d) komoditas padi, di Kecamatan
Amfoang Timur; (e) komoditas sapi, di Kecamatan Amfoang
Timur dan Amarasi;
- Kabupaten Timor Tengah Utara, fokus pada: (a) komoditas
mangga, di Kecamatan Biboki Utara; (b) komoditas kelapa, di
Kecamatan Insana Utara; (c) komoditas jambu mente, di
Kecamatan Insana Tengah; (d) komoditas jagung, di
Kecamatan Bikomi Utara; (e) komoditas sapi, di Kecamatan
Mutis;
- Kabupaten Belu, fokus pada: (a) komoditas bawang merah
dan bawang putih, di Kecamatan Lamaknen, Reihat, dan Ray
Manuk; (b) komoditas kelapa, di Kecamatan Ray Manuk,
Kakuluk Mesak, dan Tasifeto Timur; (c) komoditas jambu
mente, di Kecamatan Ray Manuk, Kakuluk Mesak, dan
Tasifeto Timur; (d) komoditas jagung, padi dan kacang hijau,
di Kecamatan Reihat, Tasifeto Timur dan Tisifeto Barat; (d)
komoditas sapi, di Kecamatan: Tasifeto Timur, Reihat, Ray
Manuk dan Tasifeto Barat;
- Kabupaten Malaka, fokus pada: (a) komoditas sapi, di
Kecamatan Kobalima dan Kobalima Timur; (b) komoditas
kelapa, di Kecamatan Kobalima dan Kobalima Timur; (c)
komoditas jambu mente, di Kecamatan Kobalima; (d)
komoditas pisang, di Kecamatan Kobalima dan Kobalima
Timur;
- Kabupaten Alor, fokus pada: (a) komoditas kelapa, vanili, dan
jambu mente, di Kecamatan Alor Timur, Alor Selatan, Alor
Timur Laut, Pantar, dan Pantar Barat Laut; (b) komoditas padi
sawah, di Kecamatan Alor Timur; (c) komoditas sapi dan babi,
di Kecamatan Alor Timur, Alor Selatan, dan Pureman.
Pengembangan pertanian Tahun 2015-2019 di wilayah
perbatasan darat Provinsi Papua, yaitu:
- Kabupaten Merauke, fokus pada: (a) komoditas kedelai, sapi,
karet, dan kelapa di Kecamatan Eligobel; (b) komoditas
rambutan, sapi, karet, dan kelapa di Kecamatan Sota; (c)
komoditas kedelai, sapi, karet, dan kelapa, di Kecamatan
Muting; (d) komoditas padi, sapi, karet, dan kelapa, di
Kecamatan Uliling; (e) komoditas kedelai, sapi, karet, dan
kelapa, di Kecamatan Noukenjari;
- Kabupaten Boven Digoel, fokus pada: (a) komoditas jeruk,
karet, dan babi, di Kecamatan Mindiptana; (b) komoditas
36
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
durian, karet, dan babi, di Kecamatan Waropko; (c) komoditas
durian, karet, dan babi, di Kecamatan Tanah Merah;
- Kabupaten Keerom, fokus pada: (a) komoditas padi, kakao,
sagu, sapi, dan babi, di Kecamatan Arso; (b) komoditas jeruk,
kakao, sapi, dan babi, di Kecamatan Web; (c) komoditas
kedelai, kakao, sapi, dan babi, di Kecamatan Senggi; (d)
komoditas jeruk, kakao, sapi, dan babi, di Kecamatan Warus;
- Kabupaten Pegunungan Bintang, fokus pada: (a) komoditas
buah merah, durian, ubi jalar, kopi, dan babi, di Kecamatan
Batom; (b) komoditas buah merah, durian, ubi jalar, kopi, dan
babi, di Kecamatan Kiwirok; (c) komoditas buah merah,
durian, ubi jalar, kopi, dan babi, di Kecamatan Oksibibil; (d)
komoditas buah merah, durian, ubi jalar, kopi, dan babi, di
Kecamatan Iwur;
- Kota Jayapura, fokus pada: (a) komoditas kelapa, sagu,
kakao, sapi, babi, padi, jagung, dan rambutan, di Kecamatan
Muara Tami.
c. Usulan anggaran Tahun 2015 untuk Daerah Perbatasan Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas, dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan (Kegiatan/
Sub Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada
Ditjen Tanaman Pangan), dialokasikan pada 6 provinsi yaitu
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT, Papua, Kepulauan Riau
dan Sulawesi Utara. Alokasi Anggaran untuk masing-masing
provinsi sebesar Rp.150.000.000,- (2 unit), untuk bantuan sarana
produksi sesuai kebutuhan lokasi dan lokpri ditentukan oleh
provinsi.
d. Demikian juga usulan anggaran tahun 2015 untuk daerah tertinggal
pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dialokasikan pada 4
provinsi yaitu: Provinsi Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur dan
Papua Barat, dengan alokasi anggaran yang sama dengan daerah
perbatasan.
14. Workshop Pengarusutamaan Gender
Menindaklanjuti Inpres Nomor 9 Tahun 2000, Kementerian Pertanian
membentuk Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender Kementerian
Pertanian, dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 824/Kpts/
OT.160/6/2008 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri
Pertanian Nomor: 01/Kpts/OT.160/1/2013.
Dalam mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) ke
dalam program/kegiatan maka Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
37
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
telah membentuk Tim Pokja PUG dengan diterbitkannya Keputusan
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 32/HK.310/C/4/2014
tentang Kelompok Kerja PUG lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan.
Workshop PUG lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah
dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 21 Juni 2014 di Hotel Salak-Bogor.
Sasaran dari Workshop agar anggota Tim Pokja lingkup Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan yang telah ditunjuk dari masing-masing
Eselon II dapat meningkatkan pemahaman dan kinerjanya.
Tujuan workshop ini diadakan adalah:
a. Membuka wawasan tentang Kebijakan Pemerintah Terhadap
Program/Kegiatan PUG di bidang pertanian, kegiatan Penerapan
Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) dan tahapan penyusunan
kegiatan yang responsif gender:
Gender Analysis Pathway (GAP)
Gender Budget Statement (GBS)
TOR/KAK
b. Menyusun Rencana Kerja Tim Pokja PUG Lingkup Ditjen TP Tahun
2014:
Menyusun Petunjuk Teknis PUG bidang tanaman pangan.
Sosialisasi ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi dan
UPT penanggung jawab kegiatan responsif gender ke beberapa
provinsi di Indonesia.
Tahun 2014 ini,Kementerian Pertanian memperoleh penghargaan
Anugrah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Madya yang diserahkan
oleh Ibu Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KPPPA) kepada Biro Perencanaan, Setjen
Kementan (selaku koordinator kegiatan gender) di gedung BKKBN –
Jakarta.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan Tim Pokja PUG lingkup
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang mengangkat kegiatan
Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) sebagai
kegiatan tematik gender di tahun 2014.
15. Laporan Hibah Luar Negeri
a. Proyek The Feasibility Study for Development of Agricultural
Resources in Central Kalimantan Province Indonesia (Donor dari
Korea International Cooperation Agency/ KOICA), no. Register
71417101 periode pelaksanaan 26 November 2010 s/d Januari
2014 dengan total Hibah USD 2,500,000 berupa hibah Barang dan
Jasa. Saat ini proyek sudah berakhir dan sudah dilakukan Berita
38
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Acara serah Terima Barang (BAST) dari KOICA ke Ditjen Tanaman
Pangan tertanggal 30 Oktober 2014 dengan BAST nomor :
KOICA/2014/800 dan 897/KL.430/C/10/2014. Proyek juga sudah
mendapat pengesahan dan pembukuan hibah pada Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan yaitu:
Pengesahan SP3HL BJS : Barang No. 0484/PU.6/2014 dan Jasa
No. 0485/PU.6/2014
Pengesahan MPHL-BJS : Barang No. SP2D : 141390500010030
dan Jasa No. SP2D : 141390500010029
b. Strengthening and Revitalization of Integrated Pest Management
Implementation and Pesticides Management System in Indonesia
(Donor dari Food Agriculture Organization/ FAO), periode
pelaksanaan Januari 2014 s/d Desember 2015, dengan total hibah
USD 434,000, berupa barang dan jasa. Kegiatan yang sudah
dilaksanakan sampai Desember 2014 : Penetapan National Project
Coordinator (NPC) dan National Consultant, Pelaksanaan Inception
Workshop, penyusunan workplan, serta pelatihan kepada petani
dan petugas terhadap penerapan Pengelolaan Hama Terpadu skala
luas di 3 provinsi yaitu : Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa
Timur.Total pengeluaran hibah s.d bulan Desember 2014 sebesar
USD 79,654.
16. Sosialisasi Kerjasama Luar Negeri Bidang Tanaman Pangan
Sosialisasi Kerjasama Luar Negeri diselenggarakan di Hotel
Padjadjaran Suites Conference, Jl. Raya Padjajaran No. 17 Bogor,
pada tanggal 26-28 Februari 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan
pemahaman terhadap proses administrasi dalam pengelolaan
pinjaman/hibah agar sesuai dengan peraturan berlaku, agar
terciptanya tertib dalam proses penganggaran, pengelolaan keuangan,
pelaksanaan dan pelaporan hibah, serta mengoptimalkan
pemanfaatan potensi dan peluang kerjasama luar negeri bagi
pembangunan tanaman pangan berkelanjutan.
Peserta merupakan perwakilan dari : Dinas Pertanian dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pertanian Jawa Barat, seluruh unit
kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan lembaga
donor terkait yaitu FAO. Nara sumber pada pertemuan ini berasal dari
Pusat Kerjasama Luar Negeri dan Biro Keuangan dan Perlengkapan -
Kementerian Pertanian, Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri –
Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Jenderal Multilateral-
Kementerian Luar Negeri,dan Kementerian Keuangan (Direktorat
Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen - Direktorat Jenderal Pengelolaan
39
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Utang; Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan; dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang wilayah V/ KPKNL V Jakarta)
Hasil diskusi antara lain:
a. Indonesia saat ini berada dalam status sebagai negara kelas
menengah dengan pendapatan per kapita sekitar US$ 5,170,
pertumbuhan ekonomi mencapai 6% per tahun dalam 5 tahun
terakhir dan inflasi yang terkontrol, menarik banyak negara untuk
berinvestasi di Indonesia. Kegiatan kerjasama luar negeri bidang
pertanian diharapkan memberikan manfaat yang positif bagi
pengembangan pertanian di Indonesia khususnya masyarakat
petani sekaligus promosi bagi produk pertanian, alat mesin
pertanian dan tenaga ahli Indonesia. Terdapat 33 negara yang
sudah mengadakan kerjasama bilateral di bidang pertanian dengan
Indonesia.
b. Kebijakan pinjaman/hibah luar negeri di Kementerian Pertanian
harus mendukung pada pencapaian 4 (empat) target utama
pembangunan pertanian nasional tahun 2010-2014, yaitu
pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan,
peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya
saing dan ekspor serta peningkatan kesejahteraan petani.Prinsip
penerimaan hibah adalah: Transparan, Akuntabel, Efektif & Efisien,
Kehati-hatian, Tidak disertai ikatan politik, dan Tidak memiliki
muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.
c. Beberapa Dasar Hukum yang mengatur dan menjadi acuan
mengenai Tata Cara Pencatatan dan Pengesahan Hibah Langsung
diantaranya :
PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP 10/2011
tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah,
PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah,
PMK 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah,
Perdirjen Perbendaharaan Nomor: Per.81/PB/2011 tentang Tata
Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang
Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk B/J/S
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang petunjuk lebih
lanjut pengelolaan Hibah langsung baik dalam bentuk uang
maupun B/J/S tahun 2011.
40
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
d. PMK Nomor 191/PMK.05/2011 menjelaskan
Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat
dalam bentuk uang, barang, jasa dan /atau surat berharga yang
diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali,
yang berasal dari dalam dan negeri atau luar negeri, yang atas
pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat
secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan
fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, BUMN,
dan BUMD.
Pendapatan hibah langsung adalah hibah yang diterima
langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan
tidak melalui KPPN yang pengesahannya dilakukan oleh
Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas pendapatan hibah
langsung bentuk barang dan jasa dilaksanakan melalui
pengesahan oleh DJPU. Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan
atas belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah dan
belanja modal untuk pencatatan asset tetap atau asset lainnya
dari hibah/ pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat
berharga dari hibah dilaksanakan melalui pencatatan oleh
BUN/Kuasa BUN.
e. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013
tentang Pedoman Administrasi Keuangan tanggal 7 Maret 2012,
mengatur batasan nilai hibah langsung pada satker lingkup
Kementan serendah-rendahnya bernilai Rp 500.000.000,- (Lima
ratus juta rupiah).
f. Pengelolaan rekening hibah dilaksanakan oleh bendahara
pengeluaran, dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran
pembantu. K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal
dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan
pembukaan rekening hibah. Rekening hibah yang sudah tidak
digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke rekening KUN
kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau dokumen yang
dipersamakan. Jasa giro/Bunga yang diperoleh dari Rekening
Hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain
dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
BUN/Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN Daerah dapat melakukan
monitoring atas pengelolaan rekening hibah.
g. Rekonsiliasi hibah harus dilaksanakan untuk proses pencocokan
data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem
41
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Dokumen
sumber untuk rekonsiliasi adalah : SP2HL/SPHL ; SP4HL/SP3HL ;
Rekening Koran (untuk hibah uang) ; SP3HL-BJS/Memo
Pencatatan Barang/Jasa/Surat Berharga ; BAST (untuk hibah
barang/jasa/surat berharga).
h. Kementerian/Lembaga yang menerima hibah dalam bentuk uang,
barang, jasa dan surat berharga yang tidak mengajukan register
dan/atau pengesahan akandiberikan sanksi administrasi.
i. Tujuan dari kerjasama teknik luar negeri adalah meningkatkan
kemampuan dan keterampilan SDM melalui alih teknologi dan
pengetahuan dari pihak asing kepada tenaga/lembaga Indonesia
dan sebaliknya dari Indonesia ke negara berkembang lainnya serta
mendukung pelaksanaan pembangunan, peningkatan
kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan.
j. Keppres No. 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan
kontribusi Pemri pada Organisasi-organisasi Internasional.
Berdasarkan surat edaran Sekjen tanggal 4 Januari 2013 yaitu
mengatur tentang koordinasi penerimaan hibah luar negeri di
Kementerian Pertanian, maka untuk penerimaan dan pengusulan
PHLN harus One Door Policy.Syarat-syarat keanggotaan Indonesia
pada OrganisasiInternasional :
Memberikan manfaat dan diabadikan bagi kepentingan nasional
Memperhatikan asas-asas efisiensi, efektivitas , manfaat dan
kemampuan keuangan Negara
Ditetapkan sekurang-kurangnya dengan keputusan Presiden
k. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.Pemindahtanganan BMN merupakan pengalihan
kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan
cara : dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai
modal Pemerintah.
l. Fungsi Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah : a/ Dokumen
sumber bagi pemberi hibah dan penerima hibah b/ Dokumen
sumber awal untuk penyusunan dokumen-dokumen sumber lainnya
untuk pertanggungjawaban hibah dan c/ Dokumen sumber untuk
perencanaan penerimaan hibah (disbursement plan), apabila ingin
diterushibahkan.Isi dokumen BAST sekurang-kurangnya memuat:
42
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tanggal Serah Terima, merupakan tanggal penyerahan
barang/jasa/surat berharga dari pemberi hibah kepada penerima
hibah;
Para pihak, merupakan nama pemberi dan penerima hibah;
Jumlah (Valas dan/atau rupiah), merupakan jumlah nominal
hibah yang diterima ekuivalen dengan uang; dan
Bentuk/jenis hibah, merupakan bentuk hibah yang diterima,
dapat berupa barang/jasa/surat berharga. Dalam hal hibah yang
diterima dalam bentuk barang harus disebutkan rincian harga
barang yang diterima. Jika harga barang belum tercantum pada
BAST, PA/KPA dapat melakukan penilaian harga barang sesuai
dengan harga wajar/harga pasar (fair Value).
Tujuan penyerahan, merupakan tujuan penyerahan
barang/jasa/surat berharga, yaitu untuk hibah dari pemberi hibah
kepada penerima hibah.
17. Bantuan Sosial Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)
Tanaman Pangan
Pemberdayaan LM3 dilakukan sejak diterbitkannya Surat Keputusan
Bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri Agama Nomor 346/1991
dan Nomor 94/1991 tentang Pengembangan Agribisnis di Pondok
Pesantren. Selanjutnya, sejak tahun 1996 pemberdayaan terhadap
pengembangan agribisnis lebih ditingkatkan lagi yaitu dengan
diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.25/1141/PMD
tanggal 21 Oktober 1996 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor
555/Kpts/OT.210/6/97 serta Surat Sekretaris Jenderal Departemen
Pertanian Nomor RC.220/720/B/VI/1998 tentang Pengembangan
Agribisnis melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat.
Potensi LM3 sebagai penggerak pengembangan agribisnis di perdesaan,
antara lain:
a. Mempunyai SDM dan sumberdaya lahan pertanian yang cukup
potensial
b. Mempunyai tokoh agama yang kharismatik, yang menjadi panutan
bagi warga LM3 dan masyarakat sekitarnya
c. Merupakan kelembagaan yang strategis untuk mendesiminasikan
berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agribisnis
d. Merupakan pasar potensial hasil pertanian untuk memenuhi
kebutuhan sendiri dan masyarakat sekitarnya.
Proposal LM3 untuk sub sektor tanaman pangan TA. 2014 berjumlah
582 proposal yang berasal dari 25 provinsi dan 128 kabupaten/kota,
43
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
terdiri dari: 484 proposal sesuai tupoksi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, sedangkan 16 proposal terkait tupoksi Direktorat Jenderal
Hortikultura, dan 9 proposal terkait tupoksi Direktorat Jenderal PPHP.
Namun, pelaksanaan bantuan sosial LM3 Ditjen Tanaman Pangan TA.
2014 tidak dapat dilaksanakan terkait Instruksi Presiden RI Nomor 4
Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Langkah-langkah
Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam Rangka
Pelaksanaan APBN TA. 2014 yang ditindaklanjuti dengan surat
Sekretaris Kabinet RI Nomor SE-7/Seskab/V/2014 tanggal 19 Mei
2014. Hal ini berdampak pada kegiatan pelaksanaan bansos LM3
bidang tanaman pangan tidak dapat di proses lebih lanjut, dan
Setditjen Tanaman Pangan sudah melayangkan surat Nomor
1705/HM.110/C1.1/7/2014, tanggal 4 Juli 2014 kepala Kepala Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Provinsi tentang pembatalan tersebut
sekaligus untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di
wilayah masing-masing.
Dari pagu awal untuk LM3 sebesar Rp.11.000.000.000,- kemudian
terjadi penghematan anggaran sebesar Rp.10.845.191.000,-. Sisa
dari anggaran sebesar Rp.75.000.000,- digunakan untuk monev LM3
tahun yang lalu dan terealisasi sebesar Rp.72.092.800,-. Monitoring
LM3 ke beberapa provinsi yaitu: Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat. Berdasarkan data
primer (kunjungan langsung ke LM3) dan data sekunder (dari laporan
yang diterima) diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:
a. Ditjen Tanaman Pangan telah memfasilitasi upaya peningkatan
kemampuan/kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan
usaha LM3, sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis
secara mandiri dan berkelanjutan sejak tahun 2007 sampai tahun
2013 dengan menyalurkan dana bantuan sosial langsung ke
rekening LM3 terpilih. Jumlah LM3 yang telah terfasilitasi selama 4
tahun terakhir sebanyak 1.116 LM3 yang tersebar di 33 provinsi.
b. Animo LM3 untuk melakukan usaha agribisnis tanaman pangan dan
membutuhkan penguatan modal setiap tahunnya masih sangat
besar. Jumlah proposal LM3 yang mengajukan permohonan ke
Ditjen Tanaman Pangan selama 4 tahun terakhir selalu banyak,
yaitu proposal pengajuan yang diterima sebanyak 3.445 LM3
sedangkan yang dapat terfasilitasi hanya 1.116 LM3.
c. Berdasarkan laporan yang disampaikan LM3 ke Ditjen Tanaman
Pangan, kapasitas dan kemampuan LM3 dalam aspek sumberdaya
manusia, kelembagaan, kewirausahaan, managemen dan teknis
44
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
usaha agribisnis tanaman pangan mulai meningkat setelah
mendapat pelatihan dan pendampingan serta bantuan permodalan.
d. Dalam melaksanakan kegiatan usaha agribisnis tanaman pangan
sebagian besar LM3 bekerjasama dengan masyarakat dan petani
yang berada dalam wilayah sekitar LM3 dalam penyediaan lahan,
tenaga kerja dan pemanfaatan alsintan. Kerjasama yang dilakukan
antara LM3 dengan petani bersifat kekeluargaan dan saling
menguntungkan dengan sistem bagi hasil ataupun bagi
keuntungan.
e. Fasilitasi dana bantuan sosial untuk LM3 telah mampu
meningkatkan kemampuan dalam penerapan teknologi dan
penyediaan saprodi secara tepat sehingga meningkatkan
produktivitas dan memberikan produksi yang lebih tinggi yang pada
akhirnya mampu meningkatkan pendapatan LM3 maupun petani
sekitar sebagai mitra kerja LM3.
45
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
PELAKSANAAN KEGIATAN
BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
1. Pengelolaan Gaji TA. 2014, menyiapkan laporan pajak penghasilan
pribadi Pph 21 pegawai TA. 2014, melakukan pembayaran tunjangan
kompensasi kerja, uang makan, uang lembur, honor tenaga kontrak,
kekurangan dan susulan gaji, tunjangan kematian (uang duka, gaji
terusan) Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2. Pengelolaan Perbendaharaan
a. SK Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Satker Pusat,
UPT Pusat, dan Satker Daerah Pengelola Dana Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2014
b. Pengelolaan Keuangan Satker Tahun Anggaran 2014
Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak 713
SPP yang meliputi: SPP TUP sebanyak 5 SPP, SPP GU
sebanyak 10 SPP, SPP NIHIL sebanyak 340 SPP, SPP LS
sebanyak 358 SPP
Menyiapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
sebanyak 2.095 SPTB
Melakukan pemeriksaan/verifikasi pembebanan anggaran dan
kegiatan sebanyak 17.253 tagihan baik Tunai maupun LS
c. Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP Tahun Anggaran 2014
Melakukan pengumpulan data, pencatatan dan penatausahaan
dokumen PNBP sesuai peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
Hingga akhir Desember 2014, laporan yang masuk adalah
sebanyak 113 Satker dengan realisasi sebesar
Rp.27.642.648.584,-, dengan rincian penerimaan umum
Rp.22.167.910.443,-, dan penerimaan fungsional
Rp.5.474.738.141,-.
d. Pendampingan dan Supervisi Manajemen PNBP
Tahun 2014 target yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan adalah sebesar Rp.3.108.579.015,- Realisasi PNBP
sampai dengan bulan Desember 2014 adalah Rp.27.642.648.584,-
(889,24%).
3. Perkembangan Realisasi Anggaran
Perkembangan realisasi/penyerapan anggaran berdasarkan sumber
dan dan jenis belanja pada Alokasi Anggaran Sekertariat Direktorat
III
46
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Jenderal Tanaman Pangan TA 2014 Per 31 Desember 2014 sebesar
68,53%.
Tabel 14. Perkembangan Realisasi Anggaran Satker Pusat
(Setditjen TP) Berdasarkan Sumber Dana
Tabel 15. Perkembangan Realisasi Anggaran Satker Pusat
(Setditjen TP) Berdasarkan Jenis Belanja
4. Pelaksanaan Akuntansi
Pada Tahun 2014 Direktorat Jenderal mengelola alokasi dana
Sektoral APBN BA.018.03 sebesar Rp.2.722 triliun yang dikelola oleh
323 satuan kerja dengan 323 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA). Pada bulan Juli 2014 pagu anggaran APBN-P Sektoral
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengalami revisi sebesar
Rp.2,274 triliun terdapat penghematan anggaran sebesar 16,47%.
Tabel 16. Pagu APBN Kantor Pusat, UPT Pusat, Dinas Provinsi, dan
Dinas Kabupaten/Kota Tahun 2014
No Kewenangan Satker DIPAPagu Semula
(Rp.)
Pagu Revisi
(Rp.)
1 Kantor Pusat 1 1 229.708.979.000 141.929.037.000
2 Kantor Daerah 2 2 17.533.600.000 16.702.169.000
3 Dekonsentrasi 33 33 261.374.290.000 233.136.728.000
4 Tugas Pembantuan 287 287 2.213.418.490.000 1.882.063.771.000
323 323 2.722.035.359.000 2.273.831.705.000Jumlah
No. Sumber DanaPagu Anggaran
(Rp.000)
Realisasi
(Rp.000)%
Sisa
(Rp.000)
1 Rupiah Murni 93.818.521 64.298.022 68,53 29.520.499
2 Dana PNBP 0 0 0,00 0
3 Pinjaman/Hibah Luar Negeri 0 0 0,00 0
93.818.521 64.298.022 68,53 29.520.499Jumlah:
Pagu Anggaran
(Rp.000)
1 Belanja Pegawai 52.868.565 33.512.639 63,39 19.355.926
2 Belanja Barang Jasa 40.339.256 30.251.691 74,99 10.087.565
3 Belanja Modal 610.700 533.693 87,39 77.007
4 Belanja Bantuan Sosial 0 0 0,00 0
93.818.521 64.298.023 68,53 29.520.498
Realisasi
(Rp.000)%
Sisa
(Rp.000)
Jumlah
Jenis BelanjaNo.
47
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
5. Pelaksanaan Verifikasi Laporan Akuntansi 2014
Verifikasi dilakukan pada laporan keuangan Sistem Akuntansi
Keuangan Satuan Kerja dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
yang masuk ke Direktorat Jenderal. Penyampaian laporan ke pusat
pada bulan Desember 2014 mencapai 34,06% dari 323 Satker.
Realisasi serapan APBN sektoral (BA.018) sampai dengan 31
Desember 2014 sebesar 90,45%.
Tabel 17. Pagu dan Realisasi Ditjen TP s.d 31 Desember 2014
Berdasarkan Jenis Kewenangan
Pagu realisasi Satker Pusat Ditjen Tanaman Pangan berdasarkan per
jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.
Tabel 18. Pagu dan Realisasi Satker Pusat Ditjen TP s.d 31 Desember
2014 Berdasarkan Jenis Belanja
Realisasi anggaran subsidi benih sampai dengan bulan Desember
2014 sebesar Rp.308,569 miliar atau 32,01% dari nilai kontrak
Rp.964,064 miliar. Dana cadangan (Escrow) untuk kegiatan subsidi
benih Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.178.487.207.390,-
penyelesaian administrasinya sampai dengan minggu ke dua bulan
Februari 2014. secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
No KewenanganPagu
(Rp.000)
Realisasi
(Rp.000)%
1 Kantor Pusat 141.929.037 133.941.802 94,37
2 Kantor Daerah 16.702.169 16.089.227 96,33
3 Dekonsentrasi 233.136.728 216.445.069 92,84
4 Tugas Pembantuan 1.882.063.771 1.690.258.741 89,81
2.273.831.705 2.056.734.839 90,45Jumlah
No BelanjaPagu
(Rp.000)
Realisasi
(Rp.000)%
1 Belanja Pegaw ai 52.868.565 33.512.639 63,39
2 Belanja Barang 85.490.572 66.829.496 78,17
3 Belanja Modal 3.569.900 3.025.356 84,75
4 Belanja Bansos 0 0 0,00
141.929.037 103.367.491 72,83Jumlah
48
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 19. Realisasi Anggaran Subsidi Benih (BA. 999.07) Tahun 2014
(s.d 31 Desember 2014)
6. Pelaksanaan Verifikasi Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan Satker Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan dengan DIPA Nomor DIPA-
018.03.1.238251/2014 tanggal 05-12-2013, Pejabat Penandatangan
Surat Perintah membayar (PPSPM) telah menerbitkan SPM sampai
dengan bulan Desember 2014 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 20. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) s.d.
Bulan Desember 2014
7. Verifikasi Terhadap Tagihan LS dan Non LS
Melaksanakan verifikasi terhadap tagihan yang akan ditandatangani
oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan, dimana Pejabat Pembuat Komitmen Tanaman
Pangan mempunyai kewenangan untuk menandatangani Surat
Permintaan Pembayaran terhadap tagihan langsung dari seluruh
No KomoditiNilai Kontrak
(Ton)
Subsidi
(Rp.)
Nilai
(Rp.000)
Realisasi
(Rp.000)%
1 Padi Inbrida 110.625 6.618,88 732.213.600 212.375.075 29,00
2 Padi Hibrida 3.000 45.721,35 137.164.050 82.484.882 60,14
3 Jagung Komposit 1.143 7.888,64 9.012.771 1.030.848 11,44
4 Jagung Hibrida 3.215 13.385,35 43.027.208 4.395.996 10,22
5 Kedelai 3.875 11.005,64 42.646.855 8.282.699 19,42
964.064.484 308.569.499 32,01Jumlah
No Uraian
Jumlah
SPM/SP2D
Bulan lalu
Jumlah
SPM/SP2D
Bulan ini
Jumlah
SPM/SP2
D s.d
Bulan ini
Jumlah SPM/SP2D
bulan lalu
(Rupiah)
Jumlah SPM/SP2D
bulan ini (Rupiah)
Jumlah SPM/SP2D s.d
bulan ini (Rupiah)
1 SP0M UP (BA.018) 1 0 1 5.000.000 - 5.000.000
2 SPM GUP (BA. 018) 75 17 92 2.346.126.011 - 2.346.126.011
3 SPM TUP (BA. 018) 6 6 51.076.438.900 - 51.076.438.900
4 SPMNIHIL(BA. 018) 213 50 263 31.998.967.641 5.740.286.517 37.739.254.158
5 SPM LS (BA. 018) 286 51 337 46.764.554.249 5.138.412.017 51.902.966.266
6 SP2D UP (BA.018) 1 0 1 500.000.000 - 500.000.000
7 SP2D GUP (BA. 018) 75 17 92 2.346.126.011 - 2.346.126.011
9 SP2D TUP (BA. 018) 6 6 41.966.193.700 - 41.966.193.700
10 SP2D TUP NIHIL (BA. 018) 213 50 263 31.998.967.641 - 31.998.967.641
11 SP2D LS (BA. 018) 286 51 337 41.256.433.640 4.793.368.816 46.049.802.456
12 SP2D GUP NIHIL (BA. 018) 17 17 0 0 0
49
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
tagihan yang dilakukan oleh PPK lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan. Adapun tagihan yang telah diverifikasi s.d bulan Desember
2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 21. Tagihan Yang Telah Diverifikasi s.d Bulan Desember 2014
8. Kegiatan lain yang telah dilaksanakan Sub Bagian Akuntansi
Melaksanakan Bimbingan petugas pengadaan barang dan jasa
pemerintah serta petugas verifikasi dengan penekanan terhadap
Evaluasi Penerbitan SPM tahap I tanggal 13 s.d 14 November 2014
dan Tahap II pada tanggal 21 s.d 22 November 2014 di Hotel
Bumiwiyata Depok Jawa Barat. Rapat Evaluasi penerbitan SPM
lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan langkah
antisipatif dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2014, dimana
perubahan aplikasi SPAN yang telah diterapkan oleh Kementerian
Keuangan tidak akan mengalami hambatan yang berarti dan pada
akhirnya pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah
dilaksanakan dapat terselesaikan dengan baik dan akurat serta
akuntabel. Penyempurnaan pelaksanaan Tupoksi pada Sub Bagian
Akuntansi dan Verifikasi pada tahun 2015 segera dilaksanakan
evaluasi sehingga para personil Subbag Akuntansi dan Verifikasi tidak
mengalami beban tambahan pekerjaan yang bukan merupakan
TUPOKSI Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
9. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
per 31 Desember 2014 BMN per akun Neraca
Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31
Desember 2014 adalah sebesar Rp.511.350.657.160,-, nilai BMN
dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan neraca
yaitu: persediaan, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi.
No UraianJumlah berkas bulan
lalu
Jumlah berkas bulan
ini
Jumlah Berkas s.d
bulan ini
1 SPJ Langsung 269 38 307
2 SPJ Non Langsung 2.080 396 2.476
50
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 22. Penyajian Nilai Barang Milik Negara Dalam Pos Perkiraan
Neraca
Tabel 23. Rincian nilai Akumulasi Penyusutan Barang Milik Negara
Pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember
2014 Per Perkiraan Neraca
Intrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan
Rp Rp Rp
I Aset Lancar
1. Persediaan 14.456.106.128 0 14.456.106.128
14.456.106.128 0 14.456.106.128
II Aset Tetap
1. Tanah 177.581.614.563 0 177.581.614.563
2. Peralatan dan Mesin 295.667.561.416 141.172.465 295.808.733.881
3. Gedung dan Bangunan 22.438.431.730 0 22.438.431.730
4. Jalan Irigasi dan Jaringan 430.524.000 0 430.524.000
5. Aset Tetap Dalam Renovasi 0 0 0
6. Aset Tetap Lainnya 112.499.875 0 112.499.875
7. KDP 0 0 0
496.230.631.584 496.371.804.049
III Aset Lainnya
1. Aset Tak Berw ujud 468.738.700 0 468.738.700
2. Aset Yang Dihentikan Dari
Penggunaan Operasional195.180.748 0 195.180.748
663.919.448 663.919.448
511.350.657.160 511.491.829.625
Sub Jumlah (1)
Sub Jumlah (2)
Sub Jumlah (3)
Jumlah
No Uraian Neraca
Rp Rp Rp
I Aset Tetap
1. Peralatan dan Mesin -163.879.857.284 -136.477.054 -164.016.334.338
2. Gedung dan Bangunan -17.196.920.246 0 -17.196.920.246
3. Jalan Irigasi dan Jaringan -101.631.122 0 -101.631.122
4. Aset Tetap Dalam Renovasi 0 0 0
5. Aset Tetap Lainnya -14.900.000 0 -14.900.000
-181.193.308.652 -136.477.054 -181.329.785.706
II Aset Lainnya
1. Aset Yang Dihentikan Dari
Penggunaan Operasional-195.180.748 0 -195.180.748
-195.180.748 0 -195.180.748
-181.388.489.400 -136.477.054 -181.524.966.454
Sub Jumlah (1)
Sub Jumlah (2)
Jumlah
IntrakomptabelNo Uraian Neraca
Ekstrakomptabel Gabungan
51
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Tabel 24. Perbandingan Nilai Barang Milik Negara Pada Laporan
Barang dan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2014 Per
Akun Neraca
Laporan Barang Milik Negara Tahunan periode pelaporan Tahun
Anggaran 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek
Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh satuan
kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (018.03.0199.238251).Nilai
Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)
yang disajikan pada periode pelaporan Tahunan tahun anggaran 2014
adalah sebesar Rp.511.491.829.625,- (lima ratus sebelas milyar empat
ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus duapuluh sembilan ribu
enam ratus dua puluh lima rupiah), yang merupakan nilai Barang Milik
Negara berupa saldo awal laporan sebesar Rp.662.405.984.088,-
(enam ratus enam puluh dua milyar empat ratus lima juta Sembilan
ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah) dan nilai
mutasi yang terjadi selama periode pelaporan Tahunan tahun anggaran
2014 sebesar Rp.150.914.154.463. Nilai mutasi Barang Milik Negara
tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan.
Mutasi Barang Milik Negara yang berasal dari transaksi keuangan
merupakan penambahan nilai Barang Milik Negara yang berasal dari
perolehan dan/atau penambahan Barang Milik Negara yang berasal
dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan
transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan
pengurangan atas Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan
selain APBN periode tahun berjalan.
Laporan
Barang Milik
Negara
(Rp.)
1 Persediaan 14.456.106.128 14.456.106.128 0
2 Tanah 177.581.614.563 177.581.614.563 0
3 Peralatan dan Mesin 295.667.561.416 295.667.561.416 0
4 Gedung dan Bangunan 22.438.431.730 22.438.431.730 0
5 Jalan Irigasi Jaringan 430.524.000 430.524.000 0
6 Aset Tetap Lainnya 112.499.875 112.499.875 0
7 KDP 0 0 0
8 Aset Tak Berwujud 468.738.700 468.738.700 0
9 Aset Lain - Lain 195.180.748 195.180.748 0
10 Akumulasi Penyusutan -181.388.489.400 -181.388.489.400 0
329.962.167.760 329.962.167.760 0
No Uraian Neraca
Laporan
Keuangan
(Rp.)
Selisih
Jumlah
52
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 25. Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan
Ekstrakomptabel)
Selain memperoleh dana dari DIPA Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan (018.03.0199.238251), dalam periode pelaporan tahunan tahun
2014 ini juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.07 (Pagu
Belanja Subsidi) sebesar Rp.1.564.800.000,-, Realisasi
Rp.308.567.499.490,- dan BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar
Rp.26.814.242.487). Selanjutnya atas penggunaan dana dari Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 999.07 dan BA 999.08)
disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang
ini.
Laporan Barang Milik Negara ini disusun menggunakan sistem aplikasi
sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan
Penatausahaan Barang Milik Negara. Laporan Barang Milik Negara ini
terdiri atas: 1) Neraca; 2) Laporan Barang Persediaan; 3) Laporan Aset
Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan); 4) Laporan
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); 5) Laporan Aset Tak Berwujud; 6)
Laporan Barang Bersejarah; 7) Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan); 8)
Laporan Penyusutan; 9) Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan
Penghapusannya Kepada Pengelola Barang; 10) Laporan Barang Rusak
Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
12) Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan
Statusnya (BPYBDS); 3) Catatan atas Laporan Barang Milik Negara; 14)
Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan; 15) Laporan PNBP yang terkait dengan
pengelolaan BMN; dan 17) Arsip Data Komputer (ADK).
Tambah
(Rp.)
Kurang
(Rp.)
Tanah 182.286.598.500 14.632.874.871 19.337.858.808 177.581.614.563
Peralatan dan Mesin 294.414.431.166 2.866.692.950 1.472.390.235 295.808.733.881
Gedung dan Bangunan 21.699.518.880 738.912.850 0 22.438.431.730
Jalan dan Jembatan 0 0 0 0
Irigasi 0 0 0 0
Jaringan 430.524.000 0 0 430.524.000
Aset Tetap Dalam
Renovasi
0 0 0 0
Aset Tetap Lainnya 83.123.675 29.376.200 0 112.499.875
Aset Tetap Yang Tidak
Digunakan
229.681.748 0 34.501.000 195.180.748
Aset Tak Berwujud 468.738.700 0 0 468.738.700
UraianSaldo Awal
(Rp.)
MutasiSaldo Akhir
(Rp.)
53
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
PELAKSANAAN KEGIATAN
BAGIAN UMUM
1. Pemberian Penghargaan pada Kelompoktani dan Mantri Tani
Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2014.
Pemberian penghargaan ini diberikan kepada Kelompoktani yang
berhasil dalam mengelola usaha tani sub sektor tanaman pangan
khususnya komoditi padi, jagung dan kedelai, karena komoditas
tersebut merupakan komoditi yang sangat berpengaruh dalam upaya
mendukung program swasembada pangan dan Petugas/Mantri Tani
yang merupakan ujung tombak pengumpul data-data statistik pertanian
tanaman pangan.
Penilaian dilakukan terhadap aktivitas kelompoktani dalam tiga
kategori yaitu: intensifikasi (teknis, ekonomi, sosial dan administrasi);
kemitraan (ekonomi dan sosial); dan pembinaan oleh petugas.
Kategori penilaian dan bobot nilai untuk Intensifikasi (60%) terdiri dari
aspek teknis (30%) aspek ekonomi (15%); aspek sosial (10%) aspek
administrasi (5%); dan untuk Kemitraan (30%) terdiri dari aspek
ekonomi (20%) aspek sosial (10%); sedangkan pembinaan oleh
petugas (10%).
Aspek penilaian Mantri Tani adalah aspek administrasi terdiri dari
golongan ruang/kepangkatan, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3), pendidikan formal, masa kerja keseluruhan, masa kerja sebagai
Mantri Tani, jumlah penghargaan, tanda jasa penghargaan yang
diperoleh, jumlah diklat yang pernah diikuti, pendidikan dan latihan
teknis yang pernah diikuti, pengalaman sebagai narasumber/
pemrasaran dan aspek teknis terdiri dari kelengkapan laporan yang
disampaikan, ketepatan waktu penyampaian laporan, keakuratan/
konsistensi data, koordinasi dengan instansi terkait (Balai Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K), Koordinator Statistik
Kecamatan (KSK)/Mantri Statistik (Mantis) dan Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan (POPT)).
Pemberian penghargaan kepada kelompoktani dan mantri tani
berprestasi dilaksanakan setiap tahun, hal tersebut merupakan salah
satu bentuk apresiasi dari Pemerintah terhadap mereka agar
termotivasi dan terus meningkatkan kinerjanya. Tahun 2014 pemberian
penghargaan kepada kelompoktani dan mantri tani diserahkan
bersamaan waktunya dengan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)
ke-34 di Makassar Sulawesi Selatan.
IV
54
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pemberian penghargaan kelompoktani dan mantri tani berprestasi
tingkat nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor:
1127/Kpts/KP.450/11/2014 tentang Pemberian Penghargaan Kepada
Kelompoktani, Produsen/Penangkar Benih, Petugas dan Balai Benih
Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2014, tanggal 3 November 2014
dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 53/
HK.310/C/10/2014 tentang Penetapan Pemenang Kelompoktani,
Produsen/Penangkar Benih, Petugas dan Balai Benih Berprestasi
Tingkat Nasional Tahun 2014, tanggal 15 Oktober 2014.
Pemberian Penghargaan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu untuk
juara I dengan kelompoktani padi, jagung dan kedelai diserahkan
pada saat waktunya bersamaan dengan acara puncak HPS (Hari
Pangan Sedunia) ke-34 dan Pembukaan KAAN PF2N 2914 pada hari
Kamis tanggal 6 November 2014 di Maccini Sambola Makassar, yang
diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal Kementerian
Pertanian bersama dengan pemberian penghargaan lainnya,
sedangkan 25 penerima lainnya diberikan oleh Bapak Plt Direktur
Jenderal Tanaman Pangan dalam hal ini diwakili oleh Direktur
Budidaya Serealia bertempat di Hotel Singgasana Makassar. Pada
acara tersebut juga diserahkan penghargaan kepada pendukung
bidang perbenihan tanaman pangan.
Penerima penghargaan secara keseluruhan ada 28 orang terdiri dari
Kelompoktani Padi 5, Kelompoktani Jagung 5 dan Kelompoktani
Kedelai 5 dan Mantri Tani 5, Produsen/Penangkar Benih 2 orang,
Pengawas Benih Tanaman 2 orang, Analis Benih 2 orang dan Balai
Benih Berprestasi 2. Secara rinci nama-nama penerima penghargaan
tahun 2014 baik dari kelompoktani, petugas dan kelembagaan Balai
Benih.
Kelompoktani penerima penghargaan Tahun 2014
a. Komoditas Padi, terdiri dari:
Peringkat I Kelompoktani Sri Jati dari Kabupaten Kulon Progo,
Provinsi DIY
Peringkat II Kelompoktani Padi SARI TANI II dari Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Peringkat III Kelompoktani Manrannuang dari Kabupaten
Kangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.
Peringkat IV Kelompoktani Kwt Marangga Pandulang dari
Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT.
Peringkat V Subak Tebu Merta dari Kabupaten Buleleng,
Provinsi Bali
55
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
b. Komoditas Jagung
Peringkat I Kelompoktani Way Binjai dari Kabupaten Oku Seltan,
Provinsi Sumatera Selatan
Peringkat II Kelompoktani Sinar Rasa II dari Kabupaten Garut,
Provinsi Jawa Barat
Peringkat III Kelompoktani Tunggak Juang dari Kabupaten
Kerinci, Provinsi Jambi
Peringkat IV Kelompoktani Kebo Kuning dari Kabupaten Bantul,
Provinsi DIY.
Peringkat V Mekarsari dari Kabupaten Banuwangi, Provinsi
Jawa Timur.
c. Komoditas Kedelai
Peringkat I Kelompoktani Berkah Tani dari Kabupaten Grobogan,
Provinsi Jawa Tengah
Peringkat II Kelompoktani Pade Pacu dari Kota mataram,
Provinsi NTB
Peringkat III Kelompoktani Sri Mulya dari Kabupaten Indramayu,
Provinsi Jawa Barat
Peringkat IV Kelompoktani Setia Kawan dari Kabupeten Bungo,
Provinsi Jambi
Peringkat V Ngudi Rukun dari Kabupaten Kulon Progo, Provinsi
DIY.
d. Produsen Pengngkar Benih
Produsen/Penangkar Benih Penerima Penghargaan Tahun 2014
terdiri dari 2 orang yaitu atas nama: 1) Riswan, S.Sos/Produsen
Penangkar Benih Sipatuo Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan;
dan 2) Maskur/Produsen/Penangkar Benih UD Sadar Tani dari
Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
e. Mantri Tani
Peringkat I Muhamad Saman, S.P, M.Si,Kab. Banyuasin,
Sumatera Selatan
Peringkat II Ir. Imam Suryadi, Kab. Tulungagung, Kab. Jawa
Timur
Peringkat III Effendi, SP, Kab. Bariro Kuala, Kalimatan Selatan
Peringkat IV Suhartini, SP, Kab. Bantul, DI. Yogyakarta
Peringkat V Kahar Muhamad, Kab. Manggarai Barat, Nusa
Tenggara Timur
f. Pengawas Benih Tanaman (PBT)
Pengawas Benih Tanaman (PBT) Lapangan yang mendapat
pengharggan sebanyak 2 orang, atas nama: 1) Ir. Sri Widyastuti D
56
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dari UPTD-BPSB TPH Maluku; dan 2) Tansyah Abadi, S.T.P., M.M
dari UPTD-BPSB TPH Jawa Barat.
g. Analis Benih Laboratorium
Analis Benih Laboratorium Penerima Penghargaan Tahun 2014
sebanyak 2 orang atas nama: 1) Yuliana Patiungdari UPTD-BPSB
TPH Provinsi Papua; dan 2) Supia Dahlan, S.Pdari UPTD-BPSB
TPH Kabupaten Gorontalo.
h. Balai Benih
Balai Benih Penerima Penghargaan Tahun 2014 yaitu: 1) Balai
Benih Induk TPH Komoditas Padi UPTD Balai Benih Provinsi
Sumatera Barat; dan 2) Unit Produksi Benih Palawija Batu Tungku
Komoditas Kedelai UPTD Balai Benih Provinsi Kalimantan Selatan.
Penghargaan yang diberikan kepada Kelompoktani dan Mantri Tani
Berprestasi berprestasi terdiri dari:
- Piagam, Throphy dan sejumlah uang yang berasal dari Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan
- Disamping itu untuk Kelompoktani Padi dan Jagung ada
tambahan hadiah berupa uang dari Direktorat Budidaya
Serealia, sedangkan untuk Kelompoktani Kedelai mendapat
tambahan berupa uang dari Direktorat Budidaya Aneka Kacang
dan Umbi.
2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan tahun 2014
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan
instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang
dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan
Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online.
Proses penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi untuk tahun
2014 ini hanya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, sehingga setiap
unit kerja Eselon I lainnya lingkup Kementerian Pertanian tidak bisa
melakukan penilaian secara langsung melalui aplikasi PMPRB untuk
unit kerjanya.
Pada acara evaluasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Biro
Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal pada tanggal 7 Juli
2014 Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan
57
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,
KemenPAN-RB menginformasikan bahwa aplikasi PMPRB yang lama
sudah tidak digunakan lagi dan sekarang menggunakan aplikasi
PMPRB yang baru. Kementerian PAN-RB hanya memberikan 2 akun
untuk login aplikasi PMPRB yang sekarang, yaitu: Sekretariat Jenderal
dan Inspektorat Jenderal, sedangkan akun untuk Eselon I sudah tidak
digunakan lagi.
Secara garis besar konsep penilaian PMPRB menggunakan aplikasi
yang baru ini sama dengan aplikasi yang lama, hanya saja option
jawaban, pertanyaan dan bobot penilaiannya berbeda, aplikasi yang
baru ini dibuat lebih sederhana. Bukti dukung/evidence tidak perlu di-
upload ke aplikasi, tetapi KemenPAN-RB menghimbau agar evidence
didokumentasikan, dan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Tim
Evaluator evidence harus lengkap. Segala bentuk survei yang
dibutuhkan dalam penilaian sepenuhnya diserahkan kepada
Kementerian Pertanian (Survei Internal dan Eksternal), dan dapat
menggunakan survei-survei yang telah ada (IPNBK, IKM, UKPP, dll).
Hasil Evaluasi PMPRB tahun 2014 berdasarkan pengisian lembar
kerja elektronik untuk Ditjen Tanaman Pangan adalah 63.6.
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia
a. Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai
Dengan telah diberlakukannya PP Nomor 46 tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka semua Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah melakukan
penyusunan sasaran kerja pegawai tahun 2014 sesuai tugas pokok
dan fungsi masing-masing unit kerja. berdasarkan evaluasi
terhadap SKP yang telah disusun, masih terdapat beberapa
kelemahan dalam penyusunannya antara lain:
Terdapat tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan dari Pejabat
Eselon I sampai dengan eselon IV dan staf pelaksana
Ada beberapa mata rantai pekerjaan yang hilang karena tidak
ada pejabat yang menangani
Pembuatan SKP yang tidak berdasarkan kontrak kerja antara
pimpinan dan bawahan
Kegiatan pelatihan penyusunan sasaran kerja PNS dilaksanakan
pada tanggal 6 s.d. 8 Oktober 2014 di Hotel Crystal Lotus-
Yogyakarta. Peserta kegiatan ini adalah kepala bagian yang
membidangi kepegawaian pada UPT lingkup Ditjen Tanaman
Pangan, Pejabat Eselon II dan IV baik teknis maupun non teknis,
Pejabat Fungsional Khusus dan Umum, Pegawai Dinas Pertanian
58
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tanaman Pangan Provinsi DI Yogyakarta dengan jumlah 68 orang,
dengan hasil sebagai berikut:
- Sasaran kerja pegawai wajib dibuat mulai tahun 2014 oleh
seluruh pegawai, dimana setiap pegawai menyusun kontrak kerja
yang akan dikerjakan selama 1 tahun dan harus ditandatangani
oleh pegawai yang bersangkutan dengan atasan langsungnya
pada awal bulan Januari.
- Penilaian SKP terdiri dari 2 komponen yaitu prestasi kerja yang
bobotnya 60% dan perilaku 40%. Apabila capaian SKP pada
akhir tahun hanya mencapai 25%-50% dapat dikenai hukuman
sedang. Apabila pencapaian SKP pegawai akhir tahun kurang
25% dapat dikenai hukuman berat.
- Penyusunan SKP yang dilakukan secara mandiri untuk masing-
masing unit kerja eselon I lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan mulai dari Eselon II sampai staf, dimaksudkan agar
peserta memahami dalam menyusun SKP mulai tingkat atas
sampai bawah.
b. Sosialisasi Permentan Nomor 45 tahun 2014
Sehubungan telah terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor
45/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Pemberian
Tunjangan Kinerja, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
mengadakan acara Sosialisasi bagi seluruh Pegawai Ditjen
Tanaman Pangan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2014
di Ruang Rapat P2BN, dengan hasil sebagai berikut:
Sebagai reward bagi Kementerian Pertanian yang telah
melaksanakan sebagian program dan kegiatan Reformasi
Birokrasi diberikan tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 103 tahun 2012 dan telah ditetapkan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja (TK) bagi Pegawai
lingkungan Kementerian Pertanian
Permentan Nomor 45/Permentan/OT.140/4/2014 ini merupakan
pedoman pemberian tujangan kinerja bagi pegawai dilingkungan
Kementerian Pertanian dalam melaksanakan ketentuan dalam
pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 103 tahun 2012 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian
Pertanian, dan berdasarkan tinjauan ulang dari permentan
Nomor 68/Permentan/OT.140/11/2012.
Untuk lebih meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai
serta efektivitas pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di
59
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
lingkungan Kementerian Pertanian dipandang perlu meninjau
kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2012
tersebut, sehingga terbit peraturan baru yaitu Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja (TK) bagi Pegawai lingkungan
Kementerian Pertanian
Hal-hal penting yang disampaikan dalam sosialisasi ini adalah :
- Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
(TK) bagi Pegawai lingkungan Kementerian Pertanian yang
antara lain memuat ketentuan jumlah jam kerja dalam lima
hari kerja adalah 37,5 jam, yaitu:
hari Senin s.d hari Kamis :Pukul 07.30 - 16.00,
waktu istirahat :Pukul 12.00 - 13.00,
hari Jumat :Pukul 07.30 - 16.30
waktu istirahat :Pukul 11.30 - 13.00
- Ketentuan mengenai hari dan jam kerja pada unit kerja di
lingkungan Kementerian Pertanian yang tugasnya bersifat
khusus diatur dengan keputusan masing-masing pimpinan
unit kerja eselon I setelah mendapatkan pertimbangan teknis
atau persetujuan dari Sekretaris Jenderal Kementerian
Pertanian.
- Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam
kerja dengan mengisi daftar hadir elektronik.
- Pengisian daftar hadir dilakukan paling kurang dua kali pada
waktu masuk dan pulang kerja
- Pengisian daftar hadir dilakukan secara manual apabila:
perangkat dan sistem daftar hadir mengalami kerusakan/tidak
berfungsi; pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir
elektronik; terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa
bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan
tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau lokasi
kerja dan/atau jumlah pegawai tidak efisien untuk
disediakansistem kehadiran elektronik.
- Pengurangan tunjangan kinerja apabila:
Pegawai yang tidak masuk kerja dalam sehari
Pegawai yang tidak berada di tempat tugas selama jam
kerja tanpa alasan kedinasan
Pegawai yang terlambat masuk kerja
60
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya
Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir
Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin
Pegawai yang melaksanakan cuti besar, cuti alasan
penting, dan cuti sakit
Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera sesuai
ketentuan di lingkungan unit kerjanya
pegawai yang tidak menggunakan seragam kerja.
- Tunjangan kinerja tidak diberikan apabila:
Pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan
tertentu
Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena
menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan
negeri dan mendapatkan uang tunggu
Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada
instansi atau lembaga lain di luar lingkungan kementerian
pertanian
Pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun atau
bebas tugas
Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara
Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAPS),
pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dalam
proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke
badan pertimbangan kepegawaian atau mengajukan
gugatan kepada pengadilan tata usaha negara
Pegawai pada badan layanan umum yang mendapat
remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
- Unit kerja Eselon I dan Eselon II, serta Unit Pelaksana Teknis
(UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian dapat melakukan
perubahan data pemangku jabatan dengan ketentuan sebagai
berikut:
Untuk jabatan struktural dengan melampirkan Surat
Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural yang
diusulkan
61
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Untuk jabatan fungsional tertentu dengan melampirkan
surat keputusan pengangkatan pertama dalam jabatan
fungsional dan atau kenaikan jenjang jabatan fungsional
yang diusulkan
Untuk jabatan fungsional umum dengan melampirkan peta
jabatan, hasil Analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban
Kerja (ABK) yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja
Eselon II/UPT
Melakukan pemutakhiran data pemangku jabatan melalui
Sistem Informasi Evaluasi Jabatan (SIVAJAB) sebelum
melaksanakan rekonsilisasi data dengan Sekretariat
Jenderal Kementerian Pertanian.
Kesempatan tersebut disampaikan pula terkait dengan
aplikasi kehadiran pegawai Kementerian Pertanian tahun
2014 yang telah dibuat oleh Pusdatin. Pada aplikasi
tersebut diharapkan mempermudah bagi para pengelola
daftar kehadiran dalam melakukan perhitungan
pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan Permentan
Nomor: 45 tahun 2014.
c. Kegiatan Pengembangan Karakter SDM
Kegiatan Pengembangan Karakter ini antara lain bertujuan untuk
memberikan penyegaran bagi pegawai setelah bertahun-tahun
bekerja secara serius. Kegiatan ini diharapkan memberikan motivasi
yang akan mampu membangkitkan semangat untuk terus bekerja
dan berkarya. Kegiatan ini sudah tahun ke tiga dilaksanakan dan
prioritas yang mengikuti pelaksanakan kegiatan pengembangan
karakter tahun ini adalah Pejabat Eselon IV atau yang mewakili
lingkup Ditjen Tanaman Pangan di Hotel Sampireun Garut dengan
jumlah peserta 67 orang.
Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan inin adalah diperolehnya
sumberdaya manusia yang mempunyai jiwa kebersamaan, rasa
teloransi, dan motivasi kerja yang tinggi agar mampu mendukung
pembangunan sub sektor tanaman pangan.
Pelaksanaan kegiatan ini dipandu oleh tim dari Kampung
Sampireun, ustadz dari pondok pesantren Darut Tauhid, Motivator
dari konsultan Motivator serta pejabat dilingkungan Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan.
62
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
d. Keadaan Pegawai Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tahun 2014
Sampai akhir Desember 2014 jumlah pegawai Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan adalah sebanyak 774 orang terdiri dari Pegawai
Negeri Sipil (PNS) unit kerja eselon II yang ada dipusat sebanyak
485 orang, 3 UPT sebanyak 182 orang dan PNS yang
ditugaskan/diperbantukan di daerah/instansi lain tersebar di 12
provinsi dan 2 Instansi Kementerian/Lembaga sebanyak 110 orang.
Untuk PNS Ditjen Tanaman Pangan yang ditugaskan di 12 provinsi
sebanyak 107 orang, di Perum BULOG sebanyak 2 orang dan di
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 1 orang.
Bila dibandingkan akhir tahun 2013 jumlah Pegawai Ditjen
Tanaman Pangan berkurang cukup banyak yaitu pada akhir tahun
2013 jumlah Pegawai Ditjen Tanaman Pangan sebanyak 792 orang,
sedangkan pada akhir tahun 2014 jumlah pegawainya sebanyak
774 orang, hal ini dikarenakan banyak pegawai Ditjen Tanaman
Pangan yang tidak melanjutkan kembali kerja (pensiun 56 tahun),
pensiun dini, dan ada yang terkena Disiplin Pegawai. Berdasarkan
konsep Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tahun 2014 komposisi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dikelompokkan sebagai berikut:
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 26. Keadaan Pegawai lingkup Ditjen Tanaman Pangan
Tahun 2014 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Bila dilihat dalam tabel diatas tingkat pendidikan yang paling
banyak adalah pegawai berkualifikasi pendidikan sarjana 326
orang dan urutan kedua adalah SLTA sebanyak 264 orang serta
urutan ketiga adalah S2 sebanyak 106 orang. Apabila
S3 S2 S1/D4 SM/D3 SLTA SLTP SD
1 Sekretariat Direktorat Jenderal TP 1 23 64 8 61 6 7 170
2 Direktorat Perbenihan TP 1 15 25 3 16 1 1 62
3 Direktorat Budidaya Serealia 1 13 27 3 16 2 2 64
4 Direktorat Budidaya Aneka
Kacang dan Umbi
2 11 25 4 13 1 2 58
5 Direktorat Perlindungan TP 0 12 36 2 17 1 0 68
6 Direktorat Pascapanen TP 0 14 30 4 14 0 1 63
7 BBPPMBTPH Cimanggis 0 10 29 3 17 0 0 59
8 BBPOPT Jatisari 0 2 34 8 44 1 0 89
9 Balai Pengujian Mutu Produk
Tanaman
0 3 22 3 6 0 0 34
10 Pegawai Ditjen TP Ditugaskan di
Daerah
0 3 34 2 60 5 3 107
5 106 326 40 264 17 16 774
No Unit KerjaPendidikan
Jumlah
Jumlah
63
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
dibandingkan dengan tahun 2013 pegawai yang memiliki ijazah
S2 sebanyak 93 orang, hal ini menunjukan bahwa tinggi tingkat
kesadaran Pegawai Ditjen Tanaman Pangan untuk
mengembangkan kemampuan dengan memiliki pendidikan yang
lebih tinggi.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan/Ruang
Gaji
Keadaan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan/ruang gaji
maka Gol III sebanyak 485 orang dan Gol II sebanyak 208 orang.
Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki pendidikan
SLTA sudah banyak yang senior.
Tabel 27. Keadaan Pegawai Lingkup Ditjen Tanaman Pangan
Tahun 2014 Berdasarkan Golongan
Keadaan Pegawai Ditjen Tanaman Pangan Berdasarkan Jenis
Kelamin
Dari jumlah PNS sebanyak 774 orang yang ada di Ditjen
Tanaman Pangan, pegawai laki-laki masih menduduki urutan
paling tinggi yaitu sebanyak 444 orang (57,36%), sedangkan
perempuan sebanyak 330 orang (42.64%).
I II III IV
1 Setditjen TP 3 40 116 11 170
2 Dit. Perbenihan TP 1 9 39 13 62
3 Dit. Bud Serealia 1 15 38 10 64
4 Dit. Bud KABI 1 11 39 7 58
5 Dit. Perlindungan TP 12 48 8 68
6 Dit. Pascapanen TP 13 42 8 63
7 BBPPMBTPH 10 44 5 59
8 BBPOPT 31 55 3 89
9 BPMPT 5 27 2 34
6 146 448 67 667
7 62 37 1 107
13 208 485 68 774Jumlah
No Unit KerjaGolongan/Ruang Gaji
Jumlah
Pegawai Pusat
Pegawai yang ditugaskan di daerah
64
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 28. Keadaan Pegawai Tahun 2014 Lingkup Ditjen TP
Berdasarkan Jenis Kelamin
4. Mutasi Pegawai Yang Menambah Bezeting
a. Pengangkatan CPNS dan PNS Masuk ke Ditjen Tanaman Pangan
Pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
memperoleh tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
sebanyak 9 orang yang terdiri dari CPNS umum sebanyak 4 orang
dan CPNS Honorer sebanyak 5 orang.
Tabel 29. Pengangkatan CPNS dan PNS Pada Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan Tahun 2014
L P
1 Sekretariat Direktorat Jenderal TP 111 59 170
2 Direktorat Perbenihan TP 32 30 62
3 Direktorat Budidaya Serealia 43 21 64
4Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan
Umbi29 29 58
5 Direktorat Perlindungan TP 33 35 68
6 Direktorat Pascapanen TP 32 31 63
7 BBPPMBTPH Cimanggis 23 36 59
8 BBPOPT Jatisari 64 25 89
9 Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman 9 25 34
10Pegawai Ditjen TP Ditugaskan di
Daerah68 39 107
444 330 774
57,36 42,64 100,00
No Unit KerjaJenis Kelamin
Jumlah
%
Jumlah
No Nama / NIP Gol. Unit Kerja Jabatan CPNS
Muhammad Baehakhi
198004212014031000
Mansyur, S.P. Balai Besar Pengembangan
197905132014031000 Mutu Benih TPH
Unik Nur Rahmawati, S.P. Balai Besar Pengembangan
198712152014032000 Mutu Benih TPH
Nugraheni, S.P. Balai Besar Pengembangan
198505312014032000 Mutu Benih TPH
Budi Gunawan, SP Staf Ditjen Tanaman Pangan
197306092014071000 ditugaskan pada BPSBTPH Kalbar
Andi Samsiah Staf Ditjen Tanaman Pangan
197711182014072000 ditugaskan pada BPTPH Sulsel
Hamzah Staf Ditjen Tanaman Pangan
197608102014071000 ditugaskan pada BPTPH Bengkulu
Ismi Okta Veni Staf Ditjen Tanaman Pangan
198410082014072000 ditugaskan pada BPTPH Bengkulu
Hamsiah Staf Ditjen Tanaman Pangan
196904142014072000 ditugaskan pada BPTPH Sulsel
9.II/a
Calon Teknis/
AdministrasiHonorer
7.II/a
Calon Teknis/
AdministrasiHonorer
8.II/a
Calon Teknis/
AdministrasiHonorer
5.III/a Calon PBT Honorer
6.II/a
Calon Teknis/
AdministrasiHonorer
3.III/a Calon PBT Umum
4.III/a Calon PBT Umum
2.III/a Calon PBT Umum
1.II/a
Direktorat Perlindungan TPCalon POPT Umum
65
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Selain penambahan pegawai dari CPNS juga terdapat mutasi yang
bersifat menambah jumlah Pegawai Ditjen Tanaman Pangan
sebanyak 2 orang sebagai pejabat struktural Eselon II dan III yaitu
Dr. Ir. Hasil Sembiring, M.Sc (Direktur Budidaya Serealia) dan Ir. R.
Deddy Ruswansyah, M.M (Kasubdit Pengelolaan Pengendalian
Hama Terpadu).
b. Pensiun Pegawai
Pada tahun 2014 jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan yang memasuki masa purna bakti berkurang, hal ini
dikarenakan ada perpanjangan batas usia pensiun sesuai UU ASN
menjadi 58 tahun, sehingga yang masuki usia 56 tahun pada tahun
2014 banyak yang melanjutkan kembali, hanya beberapa orang
yang tidak melanjutkan kembali, selain itu ada beberapa orang yang
mengajukan pensiun dini, meninggal dunia pada tahun 2014 dan
diberhentikan sebagai PNS dikarenakan kena hukuman disiplin
pegawai sebanyak 11 orang.
Tabel 30. Daftar Pegawai Ditjen Tanaman Pangan Yang Pensiun,
Meninggal Dan Diberhentikan Sebagai PNS
No Nama Gol TMT Ket
1 Ir. Chabrinel IV/a 1-4-2014 Pensiun Dini
2 Dessy Deliana, SE III/c 28-3-2014 Diberhentikan secara tidak hormat
3 Ridwan Maulana II/b 17-3-2014 Diberhentikan secara tidak hormat
4 Yusman, SE III/d 1-5-2014 Pensiun Dini
5 Listyani Nurdienasari, SP III/d 30-6-2014 Meninggal Dunia
6 Sri Sayekti, SE, MM IV/a 1-5-2014 Meninggal Dunia
7 Daman II/a 1-9-2014 Meninggal Dunia
8 Joko Suparno, S.Kom III/c 19-10-2014 Meninggal Dunia
9 Sadeli III/b 30-11-2014 Meninggal Dunia
10 Ir. Ratna Pantjawati Hariningsih
III/d 1-12-2014 Pensiun
11 Asikin III/b 1-12-2014 Pensiun
66
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
5. Formasi Pegawai
Penyusunan formasi PNS selama ini belum menggunakan sebuah
aplikasi berbasis teknologi informasi secara online sesuai dengan
amanat UU Nomor5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh
karena itu, Kementerian PAN-RB melalui Deputi Sumber Daya
Manusia telah membuat sebuah Aplikasi Berbasis IT yang dapat
digunakan oleh seluruh Instansi secara Nasional dengan nama e-
formasi dengan alamat situs:http://formasi.menpan.go.id/
Aplikasi ini diharapkan membantu bagi instansi dalam penyusunan
kebutuhan PNS setiap tahunnya, baik dalam proses penginputan
maupun proses pengiriman datanya, akan tetapi untuk pelaksanaan e-
formasi di Kementerian Pertanian banyak kendala antara lain: a)
nama-nama jabatan untuk fungsional umum di Kementerian Pertanian
banyak yang tidak sesuai dengan nama jabatan fungsional umum yang
ada di aplikasi, b) waktu yang terlalu sedikit sehingga setiap unit kerja
Eselon I lingkup Kementerian Pertanian merasa tidak bisa
melaksanakan, terutama Eselon I yang banyak pegawai dan UPT,
selain itu usulan formasi berdasarkan e-formasi harus dilampirkan
Anjab menjadi kendala setiap unit kerja Eselon I.Untuk Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan yang ada 6 unit kerja Eselon II dan 3 UPT
dengan memiliki jumlah pegawai 792 orang per 31 Desember 2013.
Usulan formasi 2014 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
6. Tunjangan Kinerja
Dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Instansi Pemerintahan yang telah melaksanakan reformasi birokrasi
perlu diberikan penghargaan yaitu melalui tunjangan kinerja.
Pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai berdasarkan kepada
jabatan dan kelas jabatan yang yang berpegang pada sistem merit
yaitu penetapan besarnya tunjangan kinerja harus berbasis kinerja,
bobot pekerjaan dan peringkat masing-masing jabatan.
Kementerian Pertanian telah memperoleh tunjangan kinerja mulai
tahun 2012 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2012
tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Pertanian. Pada tahun 2014 penetapan jabatan berdasarkan pada
Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor:
18/HK.310/C/2/2014 berdasarkan hasil rekonsiliasi di Biro Organisasi
dan Kepegawaian dengan jumlah pegawai sebanyak 671 orang pada
bulan Januari 2014 dan pada Desember 2014 jumlah penerima tukin
sebanyak 655 orang. Dari jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan
Januari 2013 sebanyak 703 orang.
67
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Setiap perubahan jabatan yang ada di setiap eselon I lingkup
Kementerian Pertanian dilakukan rekonsiliasi dengan Biro Organisasi
dan Kepegawaian dan unit kerja eselon I nya masing-masing dan itu
dilakukan setiap bulan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Biro
Organisasi dan Kepegawaian sebelum pembayaran tunjangan
kinerjanya. Rekapitulasi penerima tunjangan kinerja lingkup Ditjen
Tanaman Pangan pada akhir Desember 2014, dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 31. Rekapitulasi Penerima Tunjangan Kinerja Ditjen Tanaman
Pangan Per 1 Desember 2014
7. Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
a. Sosialisasi Penyusunan Perundang-Undangan dan Evaluasi
Implementasi Perundang-undangan Bidang Tanaman Pangan.
Sosialisasi Penyusunan Perundang-Undangan dan Evaluasi
Implementasi Perundang-undangan Bidang Tanaman Pangan pada
tanggal 15 s.d 17 Oktober 2014 bertempat di Hotel Christal Lotus,
Yogyakarta. Beberapa hasil laporan kegiatan adalah sebagai
berikut:
Dalam rangka pengelolaan asset di lingkungan Direktorat
Jenderal Tanaman Panga, perlu ada perbaikan tata kelola
administrasi terhadap asset yang masih belum dilakukan
pencatatan secara baik dan sesuai peraturan yang ada
Setditjen Dit. Perbenihan Dit. Budser Dit. Bukabi Dit. Perlindungan Dit. Pascapanen BBPOPT BBPPMB-TPH BPMPT Jumlah
1 17 0 - - - - - - - - 0
2 16 0
3 15 1 1 1 1 - 1 - - - 5
4 14 - - - - - - 1 1 - 2
5 13 - - - - - - - - 1 1
6 12 4 4 4 4 4 4 - - - 24
7 11 2 - 0 - - - 3 5 - 10
8 10 0
9 9 13 8 9 8 10 8 10 11 7 84
10 8 2 2 1 - 16 1 16 17 11 66
11 7 40 20 17 12 6 13 12 2 6 128
12 6 56 14 18 18 18 24 31 10 8 197
13 5 22 7 5 7 6 9 10 9 1 76
14 4 1 - - - 1 - 2 - - 4
15 3 21 2 6 5 4 2 4 3 - 47
16 2 0
17 1 3 2 3 2 - 1 - - - 11
165 60 64 57 65 63 89 58 34 655
Nihil
Nihil
Nihil
Jumlah
No Kelas Jabatan
Unit Kerja
68
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pelaksanaan dan penyelesaian dibidang keuangan harus
mampu saling mengingatkan dan adanya control sehingga
pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sesuai aturan yang
berlaku
Dalam rangka pengelolaan barang milik Negara, telah diterbitkan
UU baru Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur bahwa:
- Presiden adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara
- Menteri keuangan selaku bendahara umum negara adalah
pengelola barang
- Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna barang/jasa
- Pengelola barang memiliki kewenangan penetapan status
penyamaan, pemanfaatan dan pemindahan tanganan,
sedangkan kewenangan pengguna barang adalah sebatas
kewenangan penggunaan BMN
Untuk menunjang pengelolaan asset barang milik negara, maka
perlu penyempurnaan antara lain:
- Penyempurnaan siklus pengelolaan BMN/BMD
- Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain
- Penguasaan dasar hukum pengaturan
- Penyederhanaan birokrasi
- Pengembangan manajemen asset negara
- Penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi
Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa disarankan
dilakukan dalam 2 tahap agar kualitas barang yang diadakan
lebih baik
Kontrak pengadaan barang/jasa sebaiknya dengan sistem
kontrak harga pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dimaksud
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan
barang/jasa antara lain:
- Jangan melanggar aturan
- Memperkaya diri sendiri/orang lain
- Merugikan negara, dengan prinsip/misi untuk mempercepat
terwujudnya satu pesan bahwa pengadaan nasional yang
kredibel
- Korupsi dan gratifikasi di lingkungan pemerintahan
disebabkan karena adanya supply and demand suatu
kebutuhan tertentu
- Perlu diusulkan dan diterbitkan aturan yang mengatur
gratifikasi di lingkungan Ditjen Tanaman Pangan, mengacu
69
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
kepada UU Nomor: 20 tahun 2001 pasal 12 B, mengenai
gratifikasi
b. Sosialisasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik KIP
Menyelenggarakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tanggal 19 s.d
21 Februari 2014 bertempat di Bali. Acara dibuka oleh Sesditjen
Tanaman Pangan dihadiri dihadiri oleh PPID Pembantu Pelaksana
lingkup Ditjen TP. Beberapa hasil kegiatan sebagai berikut:
Dasar Hukum pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik:
- UUD 1945 pasal 28F amandemen;
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
- PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor
14 Tahun 2008;
- Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Informasi di Kementerian Pertanian;
- Kepmentan Nomor 105 tahun 2013 tentang Informasi Publik
yang di kecualikan di Lingkungan Kementan.
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta
maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca
yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai
dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara
elektronik ataupun non elektronik.
Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola dikirim dan atau di terima oleh suatu Badan public yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan
publik lainnya.
Informasi bidang tanaman pangan adalah informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dan dipublikasikan oleh Ditjen TP
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab di bidang penyimpanan, penyediaan, dan
atau pelayanan informasi di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan.
Pemohon Informasi Publik selanjutnya disebut pemohon adalah
warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang
mengajukan permintaan infomasi publik.
70
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Setiap permohonan Informasi Publik harus melalui PPID
Pelaksana Direktorat Jenderal TP yang disampaikan secara
tertulis ataupun tidak tertulis.
Pengguna Informasi Publik selanjutnya disebut Pengguna adalah
orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang.
Tim Sekretariat PPID Ditjen TP dibentuk oleh Direktur Jenderal
Tanaman Pangan dengan susunan keangotaan yang terdiri dari
PPID Pembantu Pelaksana dari masing-masing unit kerja Eselon
II Lingkup Ditjen TP dan diketuai oleh Kepala Subbagian Hukum
dan Humas.
c. Sosialisasi dan Implementasi Permentan Nomor 39 Tahun 2010
Menyelenggarakan Sosialisasi dan Implementasi Permentan Nomor
39 Tahun 2010 pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2014 bertempat di
Solo. Beberapa hasil kegiatan sebagai berikut:
Sektor pertanian memiliki resiko dan ketidakpastian yang sangat
tinggi dibanding sektor lain, terlebih lagi dengan adanya climate
change yang menyebabkan kemungkinan terjadinya fluktuasi
produksi menyebabkan ketidakpastian dan resiko yang dihadapi
semakin tinggi;
Pada kasus pertanian di Indonesia minimnya, sarana pendukung
yang tersedia menjadi salah satu factor yang membuat investasi
pada pertanian semakin kurang menarik, misalnya sarana seperti
irigasi yang semakin tidak terawatt, selain itu karena umumnya
sentra produksi pertanian berada di daerah yang insfrastruktur
seperti jalan kurang baik, sehingga besar kemungkinan terjadi
kerusakan barang pada saat pengangkutan semakin tinggi;
Masih sulit birokrasi yang ada apabila hendak mendirikan usaha
pertanian yang memiliki skala ekonomi yang cukup besar
sehingg menjadfi kurang menarik;
Masih kurang stabilnya iklim investasi di Indonesia;
Adanya otonomi daerah yang terkadang kebijakkannya tumpeng
tindih dengan kebijakan pemerintah pusat;
Masih terdapatnya pungutan pungutan liar di Indonesia semakin
meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan sehingga menjadi
ketidak tertarikan investor untuk berinvestasi di bidang pertanian.
71
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
8. Pameran Penas 2014
Pekan Nasional (PENAS) petani dan nelayan pada tanggal 6 s.d 12
Juni 2014 bertempat di Malang, Jawa Timur dilaksanakan dalam
rangka membangkitkan semangat dan tanggung jawab serta
kemandirian petani dan nelayan dalam meningkatkan pembangunan
pertanian. Kegiatan ini merupakan pertemuan para kontaktani dan
nelayan yang dilaksanakan sejak tahun 1971, dengan harapan, melalui
penas tersebut, petani dan nelayan berkesempatan untuk saling
mengisi dalam upaya memperkuat kepemimpinan agribisnis di tingkat
petani dan nelayan.
Penas tahun 2014 merupakan wahana bagi para petani dan nelayan
seluruh indonesia untuk melakukan konsolidasi, pengembangan diri,
tukar menukar informasi, apresiasi, kemitraan dan promosi hasil
pertanian, perikanan dan kehutanan dengan tema “Memantapkan
Kepemimpinan dan Kemandirian Kontaktani-Nelayan dalam rangka
pengembangan kemitraan dan jejaring usahatani guna mewujudkan
kesejahteraan petani-nelayan” dan akan dihadiri oleh para petani dan
nelayan seluruh Indonesia dengan jumlah kira-kira 30.000 orang dan
dibuka oleh Presiden RI.
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam PENAS tersebut antara
lain: 1) Kepemimpinan dan Kemandirian Kontak Tani Nelayan; 2)
Kemitraan Usaha dan Jaringan Informasi Agribisnis; 3)
Pengembangan Teknologi dan Kualitas Produksi Agribisnis (melalui
gekar teknologi, temu karya, studi banding, unjuk tangkas dan asah
trampil); 4) Pengembangan wirausaha petani nelayan dan kesadaran
lingkungan (melalui karya wirausaha petani/nelayan, karya agroforsty
lestari, olahraga dan festival kesenian; 5) Sinkronisasi program
pembangunan pertanian pusat dan daerah (melalui temu teknis
program, rapim kementerian pertanian, kehutanan dan perikanan,
temu kelembagaan); 6) Pameran.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dalam PENAS ini mendapat
tanggung jawab pada kegiatan temu teknis dan pameran. Persiapan-
persiapan rapat koordinasi antara pusat (Eselon I terkait) dan daerah
telah dilaksanakan lebih dari 8 kali, baik di pusat (jakarta) maupun di
daerah (surabaya dan malang).
Salah satu keputusan untuk kegiatan temu teknis ini adalah bahwa
pelaksanaan temu teknis akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2014,
bertempat di Balitkani-Malang dan akan dibuka oleh Menteri Pertanian
dan akan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I lingkup Kementan serta
72
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
300 peserta dari Dinas Pertanian se Indonesia, Bakorluh se Indonesia,
Perguruan Tinggi di Jawa Timur, Stake Holder Bidang Pertanian
Pembukaan PENAS dilaksanakan tanggal 7 Juni 2014 oleh Presiden
RI dan sekaligus pembukaan pameran pembangunan Pertanian,
Kelautan dan Kehutanan. Stand Ditjen pameran menampilkan produk-
produk sesuai tupoksi Ditjen Tanaman Pangan, menyediakan dan
membagikan buku-buku, leaflet, pin serta poster sedangkan
pelaksanaan pameran dibuka untuk umum mulai pukul 09.00-20.00
setiap harinya.
Sejak pembukaan hingga penutupan, banyak pengunjung yang
menanyakan tentang teknik budidaya padi, kedelai serta ubi kayu serta
hal-hal lain nya seperti misalnya dimana untuk memperoleh benih padi
yang unggul, serta bagaimana pemasaran hasil serta harga produk
tanaman pangan yang selalu rendah pada saat panen.
9. Publikasi Pembangunan Tanaman Pangan Melalui Hari Pangan
Sedunia (HPS) 2014
Berpartisipasi Pameran Hari Pangan Sedunia ke-34. Dibuka oleh
Gubernur Sulawesi Selatan didampangi oleh Sekretaris Jenderal
Tanaman Pangan hadir mewakili Menteri Pertanian serta dihadiri oleh
Ibu Mufidah Jusuf Kalla.
Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) dimulai sejak Food and
Agriculture Organization (FAO) menetapkan World Food Day melalui
Resolusi PBB No. 1/1979 di Roma Italia, dimana dipilih tanggal 16
Oktober yang bertepatan dengan terbentuknya FAO. Sejak saat itu
disepakati bahwa mulai tahun 1981, seluruh negara anggota FAO
termasuk Indonesia memperingati HPS secara Nasional pada setiap
tahun. Penyelenggaraan HPS di Indonesia dijadikan momentum dalam
meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para
stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan
bergizi, baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Pameran Hari
Pangan Sedunia XXXIV Tahun 2014 bertema "Pertanian Bioindustri
Berbasis Pangan Lokal Potensial" untuk tingkat Nasional dan "Family
Farming: Feeding The World Caring For The Earth" untuk tema
internasional diselenggarakan pada tanggal 6 s.d 11 November 2014
di Taman Maccini Sombala Makasar. Adapun beberapa acara dalam
event Hari pangan Sedunia XXXIV adalah karnaval produk hasil
pertanian, seminar nasional, lomba mewarnai, talkshow, pameran,
pemilihan desain dan kemasan, lomba membuat juice dari bahan
hortikultura dan lomba cipta menu.
73
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah:
a. Memperkuat kerjasama dan membangun koordinasi fungsional
yang efektif dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan
dan masyarakat dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan
nasional.
b. Menstimulasi dan memotivasi para stakeholder untuk berpartisipasi
aktif dalam pembangunan ketahanan pangan dan penyebaran
teknologi yang efektif dan efisien untuk peningkatan produksi
pangan.
c. Penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya
optimalisasi sumber daya lokal untuk kemandirian pangan.
d. Meningkatkan Pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para
stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup
dan bergizi.
e. Sebagai ajang promosi dan edukasi dalam rangka katahanan &
kemandirian pangan.
f. Ditjen Tanaman Pangan berpartisipasi dalam stand HPS dan PF2N
dengan ukuran 3x3 m. Pengunjung yang tercatat dalam buku tamu
stand HPS sebanyak 1000 lebih pengunjung dan sebanyak 1000
pengunjung stand PF2N.
10. Publikasi Pembangunan Tanaman Pangan Melalui Pembuatan Film
Dokumenter Pencapaian Produksi Komoditas TP
Kegiatan pembuatan film dokumenter tanggal 2 s.d 4 April 2014
dengan tema “Peningkatan Produksi Beras Nasional Mencapai Surplus
10 Juta Ton Beras” maka dilakukan beberapa kunjungan wilayah Kab.
Sidoarjo dan Kab. Lamongan Prov. Jawa Timur. Tahun 2014
merupakan momentum yang sangat menentukan bagi proses
tercapainya target pembangunan tanaman pangan dan surplus beras
10 juta ton. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya dan pencapaian
serta perbaikan. Pembangunan pertanian tanaman pangan merupakan
kewajiban stakeholder untuk mengimplementasi-kan demi suksesnya
pembangunan pertanian tanaman pangan kedepan.
Adapun pemilihan lokasi kegiatan pembuatan film dokumenter
ditentukan berdasarkan pencapaian sasaran produksi, dan capaian
sasaran produksi Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan
dengan wilayah lain.
Daerah lokasi kunjungan pertama yaitu Desa Pademonegoro Kec.
Sukodono Kab. Sidoarjo dengan luas 16 ha dengan varietas ciherang.
Daerah kunjungan sedang melakukan kegiatan panen raya dan
74
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
pengubinan yang rutin dilaksanakan oleh mereka. Kegiatan slptt
merupakan kegiatan agenda rutin yang dilaksanakan seminggu sekali
oleh kelompok ini termasuk kegiatan grobokan tikus. Selain itu juga
mempunyai kegiatan lain yaitu agens hayati yang digerakkan oleh
Dinas Kab. Sidoarjo. Nama kelompok tani Sami Rukun Dua, nama
gapoktan Sami Rukun. Gapoktan Sami Rukun mempunyai luas lahan
165 ha untuk satu desa memperoleh subsidi benih dari Kementerian
Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan
varietas ciherang. Hasil produksi 8,9 ton per ha. Yang memberikan
partisipasi testimoni adalah Ibu Kepala Dinas Pertanian Kab. Sidoarjo
dan beberapa petani.
Daerah lokasi yang dikunjungi yaitu Dinas Pertanian dan kehutanan
Kecamatan Sarirejo Kab. Lamongan. Luas panen 143.149 ha dengan
produktifitas 59,86 ha serta produksi 856.890 ton untuk tahun 2013. Di
lokasi ini testimoni dilaksanakan oleh Camat Sarirejo dan penyuluh.
Daerah lokasi kunjungan ketiga yaitu Dinas Pertanian Provinsi Jawa
Timur. Semula Kepala Dinas akan memberikan testimoni namun
karena sesuatu hal maka testimoni dilakukan oleh Kasubdit Produksi
Tanaman Pangan.
11. Publikasi Pembangunan Tanaman Pangan Melalui WEBSITES
Pada tahun 2014, tim website dan sms center melakukan beberapa
kegiatan, antara lain:
a. Peliputan Berita
Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, tim
website dan sms center melakukan peliputan berita yang terkait
dengan kegiatan Ditjen Tanaman Pangan.
a. Monitoring Data dan Berita
Dalam memonitoring laporan data atau berita dari setiap Anggota
Tim (admin) pada unit Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan
yang telah dilaporkan melalui nota dinas kepada bagian evaluasi
dan pelaporan. Monitoring data atau berita admin utama lakukan
setiap 1 minggu sekali untuk memastikan bahwa data atau berita
telah di input ataupun tidak.
Adapun monitoring data, antara lain: 1) realisasi produksi tanaman
padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu dan ubi
jalar, 2) realisasi bantuan sarana pascapanen untuk komoditi padi,
jagung, kedelai, ubikayu dan ubi jalar, 3) realisasi cadangan benih
nasional dan stok benih nasional untuk komoditi tanaman pangan,
75
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
4) realisasi serangan OPT dan DPI dan 5) peta peramalan OPT dari
Balai Jatisari.
c. Respon SMS Center
Dalam rangka pelayanan publik melalui internet, Tim Website
bekerjasama dengan Sub Bagian Humas untuk menjawab/
merespon pertanyaan dari masyarakat yang dikirimkan melalui
pesan singkat (SMS) yang dialamatkan di Kementerian Pertanian.
Adapun jumlah SMS Center Tahun 2014 berdasarkan laporan dari
Pusat Data dan Informasi Pertanian Setjen Kementerian Pertanian
sebanyak 65 SMS dan semuanya mendapatkan balasan.
12. Pelatihan Petugas Keamanan
Kegiatan Pelatihan Petugas Keamanan TA. 2014 lingkup Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan diselenggarakan di Hotel Taman Aer
Megamendung-Bogor dan di laksanakan dalam 2 tahap, yaitu tanggal
3 s.d 5 April 2014 dan tanggal 16 s.d 18 April 2014. Pelatihan diikuti
oleh seluruh Petugas Keamanan/Satpam lingkup Ditjen Tanaman
Pangan dengan melibatkan narasumber yang antara lain: Pejabat
Bagian Umum Seketaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Polsek
Pasar Minggu dan PT. Solusi Profesi Mandiri
Dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban dilingkungan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain; pengamanan fisik,
kesiagaan, kewaspadaan, keterampilan perlu terus dibina dan
dikembangkan melalui peningkatkan kemampuan dan keterlampilan
petugas satuan pengamanan. Salah satu upaya adalah meningkatan
pengetahuan dan keterampilan para petugas satuan pengamanan
yang mengarah kepada peningkatan: a) pengetahuan dan wawasan
dibidang keamanan; b) sikap dan semangat pengabdian yang
berorientasi kepada keamanan dan ketertiban instansi maupun
masyarakat; c) profesionalisme dan ketrampilan personil satuan
pengaman; d) kepedulian terhadap masyarakat dilingkungan instasi; e)
efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan
dengan semangat dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan
kerja dan organisasinya.
Mengingat masih terbatasnya jumlah satuan pengamanan yang ada
dan dengan mempertimbangkan keamanan unit kerja lingkup
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka pelaksanaan pelatihan
dilaksanakan 2 (dua) tahap dengan pertimbangan sebagian mengikuti
pelatihan dan sebagian lagi tetap bertugas menjaga keamanan
dilingkungan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Beberapa materi Pelatihan Petugas keamanan yang di sampaikan
76
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
oleh narasumber antara lain: a) Disiplin Pegawai; b) Teknis Interogasi
dan Penanggulangan Kejahatan dan PBB; c) Tugas pokok dan fungsi
Satuan Pengamanan; d) Membangun Disiplin dan Profesionalisme;
dan e) Pembinaan Mental
13. Forum Peningkatan Kualitas Tata Naskah TA. 2014
Forum Peningkatan Kualitas Tata Naskah Lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan yang diselenggarakan di Hotel Grand Mega Resort -
Bali pada tanggal 27 Februari-1 Maret 2014.
Tata naskah dinas dan kearsipan merupakan salah satu unsur sarana
komunikasi, penyediaan data kedinasan yang sangat mendukung
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Penanganan arsip
selama ini identik dengan penangan kertas kumuh sehingga pekerjaan
ini kurang diminati dan banyak yang belum paham arti pentingnya
arsip. Tetapi sebenarnya arsip mempunyai peranan penting dalam
mendukung reformasi birokrasi. Sistem kearsipan elektronik perlu
dicermati sebagai upaya untuk menciptakan kinerja yang efektif dan
efisien. Alur pengelolaan arsip secara terpadu dilakukan mulai dari
perancangan, penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan arsip aktif
dan inaktif sampai dengan penyusutan (pemindahan, pemusnahan,
dan penyerahan).
Bidang Kearsipan merupakan rangkaian kegiatan lanjutan penataan
dokumen hasil pekerjaan yang telah diselesaikan untuk disimpan
sebagai dokumen dalam bentuk berkas Arsip terkelompok, lembaran,
lepas, teratur/ tidak teratur dan arsip non berkas antara lain seperti
film, pita disket, sehingga dapat dikatakan bahwa arsip merupakan
bukti otentik, sah dan menunjukkan bagaimanan organisasi dan cara-
cara berfungsinya instansi/organisasi berdasarkan Undang–undang
Nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuan ketentuan pokok Kearsipan
yang diperbaharui dengan undang-Undang Nomor 43 tahun 2009.
Sasaran dari kegiatan ini antara lain:
a. Tercapainya kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran
penyelenggaraan tata naskah dinas seluruh instansi pemerintah
Pusat dan Daerah dan keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas
dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum.
b. Adanya efisiensi, efektifitas dan ketertiban dalam penyelenggaraan
tata usaha/administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan.
c. Terwujudnya sistem penataan arsip, pengaturan dan penyimpanan
arsip secara logis dan sistematis menggunakan nomor, huruf atau
kombinasi nomor dan huruf sebagai identitas arsip.
77
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
14. Pelayanan Poliklinik Umum dan Gigi
a. Poliklinik Umum
Pelayanan poliklinik umum Direktoral Jenderal Tanaman Pangan,
telah tercatat jumlah orang yang berobat sebanyak 1.426 pasien,
jumlah tersebut terdiri 1.051 pasien orang dari Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan dan 375 pasien dari Direktorat Jenderal
Hortikultura.
b. Poliklinik Gigi
Poliklinik Gigi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, telah tercatat
jumlah yang melakukan perawatan dan pengobatan gigi sebanyak
677 pasien, jumlah tersebut, terdiri dari 489 pasien dari Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan dan 188 pasien dari Direktorat Jenderal
Hortikultura.
15. Pelayanan Rapat Kedinasan lingkup Ditjen Tanaman Pangan Tahun
2014
Laporan realisasi keuangan laporan biaya rapat sebesar
Rp.153.169.100 (102,11%) dari pagu anggaran sebesar
Rp.150.000.000 sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar
Rp.3.169.100, realisasi pembayaran telepon sebesar Rp.191.930.200
atau (79,97%) dari pagu anggaran sebesar Rp.240.000.000, dan
realisasi pembayaran listrik sebesar Rp.153446.349.302 atau (86,03%)
dari pagu anggaran sebesar Rp.1.680.000.000.
78
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
79
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
PELAKSANAAN KEGIATAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
1. Produk Domestik Bruto (PDB)
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di
suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk
Domestik Bruto (PDB). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara
tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB
atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa
tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu
tahun tertentu sebagai dasar.
a. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Secara nominal PDB Indonesia sektor pertanian tahun 2014
mencapai Rp.1.410,66 triliun yang merupakan kontribusi dari sub
sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa
pertanian dan perburuan, serta kehutanan dan penebangan kayu.
Sumbangan dari tanaman pangan terhadap PDB sektor pertanian
mencapai Rp.343.952 miliar, hortikultura Rp.159.521 miliar
perkebunan Rp. 397.896 miliar, peternakan Rp.167.075 miliar, jasa
pertanian dan perburuan Rp.20.501 miliar, dan kehutanan
Rp.74.618 miliar. PDB sektor pertanian tahun 2014 mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp.1.275,05 triliun
yang didukung oleh peningkatan pada seluruh sub sektor
penyusunnya.
Pada tahun 2014, sub sektor perkebunan merupakan penyumbang
terbesar dengan kontribusi sebesar 28,21%, selanjutnya sub sektor
tanaman pangan 24,381%, sub sektor perikanan 17,52%, sub
sektor peternakan 11,84% sub sektor hortikultura 11,31%,
kehutanan 5,29%, dan jasa pertanian 1,45%.
V
80
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 32. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (Miliar Rupiah)
Sumber : BPS (diolah) Keterangan : *) Angka sangat sementara Tahun 2013
**) Angka sangat sangat sementara Tahun 2014
Tabel 33. Kontribusi PDB Sub Sektor Pertanian Terhadap PDB Sektor Pertanian Tahun 2014 (%)
Sumber : BPS (diolah) Keterangan : *) Angka sangat sementara Tahun 2013
**) Angka sangat sangat sementara Tahun 2014
b. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
Kinerja perekonomian sektor pertanian pada tahun 2014 secara riil
ditunjukkan oleh nilai PDB atas dasar harga konstan (tahun
dasar=2000) yang mencapai Rp.1.128,45 triliun. Nilai tersebut naik
4,18% bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp.1.083,14
triliun. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya kinerja pada
seluruh sub sektor pendukungnya.
TW-I TW-II TW-III TW-IV Jumlah
1 Tanaman Pangan 332.112 106.903 85.282 97.623 54.145 343.952
2 Tanaman Hortikultura 137.369 37.911 42.622 42.697 36.291 159.521
3 Tanaman Perkebunan 358.172 76.152 109.402 123.902 88.440 397.896
4 Peternakan 147.982 38.921 39.731 42.707 45.716 167.075
5 Jasa Pertanian dan Perburuan 19.143 5.264 5.135 5.738 4.364 20.501
6 Kehutanan dan Penebangan Kayu 69.599 16.228 19.461 19.393 19.536 74.618
7 Perikanan 210.671 56.639 59.509 63.199 67.748 247.094
1.275.048 338.017 361.141 395.259 316.240 1.410.657
2013 *)2014 **)
No. Sektor/Sub Sektor
Sektor Pertanian
TW-I TW-II TW-III TW-IV Jumlah
1 Tanaman Pangan 26,05 31,63 23,61 24,70 17,12 24,38
2 Tanaman Hortikultura 10,77 11,22 11,80 10,80 11,48 11,31
3 Tanaman Perkebunan 28,09 22,53 30,29 31,35 27,97 28,21
4 Peternakan 11,61 11,51 11,00 10,80 14,46 11,84
5 Jasa Pertanian dan Perburuan 1,50 1,56 1,42 1,45 1,38 1,45
6 Kehutanan dan Penebangan Kayu 5,46 4,80 5,39 4,91 6,18 5,29
7 Perikanan 16,52 16,76 16,48 15,99 21,42 17,52
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
No. Sektor/Sub Sektor 2013 *)2014 **)
Sektor Pertanian
81
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Bila dibandingkan dengan tahun 2013, pada tahun 2014 laju
pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 4,18% yang didukung
oleh peningkatan empat sub sektor pendukungnya, yakni sub sektor
perikanan sebesar 7,66%, tanaman perkebunan 5,83%, peternakan
5,44%, tanaman hortikultura 4,19%, jasa pertanian 2,58%,
kehutanan 0,58% dan tanaman pangan sebesar 0,24%.
Tabel 34. PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2014 (Miliar Rupiah)
% Pertumbuhan
TW-I TW-II TW-III TW-IV Jumlah 2014 Thd. 2013
1 Tanaman Pangan 268.268 83.567 67.994 76.994 40.363 268.918 0,24
2 Tanaman Hortikultura 118.208 29.860 33.240 33.082 26.977 123.159 4,19
3 Tanaman Perkebunan 319.533 64.605 92.058 106.438 75.054 338.155 5,83
4 Peternakan 125.302 31.707 32.096 33.387 34.932 132.122 5,44
5 Jasa Pertanian dan Perburuan 16.453 4.273 4.310 4.765 3.530 16.878 2,58
6 Kehutanan dan Penebangan Kayu 59.229 13.139 15.722 15.422 15.291 59.574 0,58
7 Perikanan 176.149 44.970 46.769 47.636 50.270 189.643 7,66
1.083.142 272.120 292.188 317.723 246.417 1.128.448 4,18
No. Sektor/Sub Sektor 2013 *)2014 **)
Sektor PertanianSumber : BPS (diolah) Keterangan : *) Angka sangat sementara Tahun 2013 **) Angka sangat sangat sementara Tahun 2014
2. Ekspor Impor Komoditas Tanaman Pangan
a. Volume dan Nilai Ekspor Impor Tanaman Pangan
Peran strategis lainnya dari sub sektor tanaman pangan adalah
terhadap penghematan dan perolehan devisa negara. Sub sektor
tanaman pangan diharapkan berperan dalam perolehan devisa
negara melalui pengembangan ekspor dan penekanan impor.
Secara keseluruhan kondisi perdagangan komoditas utama
tanaman pangan tahun 2014 mengalami defisit. Hal ini tercermin
pada neraca perdagangan yang bernilai negatif,baik volume
maupun nilainya. Volume impor komoditas utama tanaman pangan
periode Januari-Desember 2014 mencapai 18,17 juta ton,
sedangkan ekspornya hanya mencapai 367,69 ribu ton atau terjadi
defisit sebesar 17,80 juta ton. Sementara dari sisi nilainya, juga
menunjukkan defisit neraca perdagangan sebesar US$ 7,45 miliar
dengan nilai ekspor US$ 206,17 juta dan impor US$ 7,66 miliar.
Pada tahun 2014, volume ekspor terbesar komoditas utama
tanaman panganadalah komoditasubi kayu dengan volume
mencapai 114.501 ton (US$ 35,99juta), kemudian disusul oleh
gandum/meslin86.417 ton (US$ 43,93 juta), kedelai 58.329 ton
82
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
(US$ 44,21 juta) dan jagung 44.843 ton (US$ 16,05 juta).Sementara
di sisi impor, gandum/meslin menjadi penyumbang terbesar
mencapai 7.574.012 ton (US$ 2,509 miliar), kemudian disusul oleh
kedelai 5.764.694 ton (US$ 3,368 miliar), jagung 3.293.849ton (US$
854,04 juta) dan beras sebanyak 815.307 ton (US$ 373,96 juta).
Tabel 35. Neraca Perdagangan Komoditas Tanaman Pangan
Tahun 2014
Sumber : BPS (diolah)
3. Nilai Tukar Petani (NTP)
Capaian kebijakan pembangunan di sektor pertanian selain dapat
diindikasikan melalui tingkat pertumbuhan ekonomi juga diperlukan
data pengukur tingkat kesejahteraan petani.
Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani
di perdesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP juga menunjukkan
daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang
dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara
relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP
diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) dan
indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam Nilai tukar petani
merupakan salah satu alat ukur kemampuan pendapatan petani
terhadap berbagai pengeluaran minimal.
NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas
kesejahteraan petani, tetapi sampai saat ini NTP masih merupakan
salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. NTP
dihitung dengan cara membandingkan antara indeks harga yang
diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang
dinyatakan dalam persen. Data NTP menggunakan tahun dasar
Ekspor Impor Neraca Ekspor Impor Neraca
(Ton) (Ton) (Ton) (000 US$) (000 US$) (000 US$)
1 Beras 3.026 815.307 (812.281) 1.264 375.220 (373.956)
2 Jagung 44.843 3.293.849 (3.249.006) 16.047 854.044 (837.997)
3 Kedelai 58.329 5.764.694 (5.706.365) 44.210 3.367.977 (3.323.767)
4 Kacang Tanah 6.292 254.324 (248.032) 15.527 287.683 (272.156)
5 Kacang Vigna/Kacang Hijau 303 697 (394) 826 1.042 (215)
6 Ubikayu 114.501 365.086 (250.585) 35.985 160.491 (124.506)
7 Ubijalar 9.593 23 9.570 8.371 40 8.331
8 Gandum/Meslin 86.417 7.574.012 (7.487.595) 43.932 2.509.682 (2.465.750)
9 Lainnya 44.388 101.831 (57.443) 40.012 102.676 (62.665)
367.690 18.169.821 (17.802.131) 206.174 7.658.856 (7.452.681) Jumlah
No. Komoditas
Volume Nilai
83
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
2007=100, dan mulai data November 2013 terjadi penggantian tahun
dasar menjadi 2012=100.
NTP sektor pertanian secara nasional pada Desember 2014 turun
1,03% dibandingkan NTP November 2014. Hal ini karena kenaikan It
sebesar 1,42%, lebih kecil dibandingkan kenaikan Ib sebesar 2,48%.
Sementar NTP sub sektor tanaman pangan (NTPP) pada periode
yang sama mengalami peningkatan 0,28%. Hal ini karena kenaikan It
sebesar 2,77%, lebih besar dibandingkan kenaikan Ib sebesar 2,49%.
Jika dibandingkan antara Desember 2014 dengan Desember 2013
(year-on-year), NTP sektor pertanian mengalami penurunan 0,63%,
dan NTP sub sektor tanaman pangan pada periode yang sama turun
0,17%. Secara rinci NTP Pertanian dan NTP Tanaman Pangan dapat
dirinci pada tabel berikut ini.
Tabel 36. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014
Sumber : BPS (diolah)
Bila dibandingkan antara Desember 2014 dengan Desember 2013,
NTP Sektor Pertanian mengalami penurunan 0,63% dari 101,96
menjadi 101,32, dan NTP Sub sektor Tanaman Pangan pada periode
yang sama juga turun sebesar 0,17% dari 100,24 menjadi 100,07.
4. Harga Beras dan Gabah
Rata-rata harga eceran beras medium nasional bulan Desember 2014
mengalami peningkatan Rp.300 per kilogram (3,32%) dibanding bulan
November 2014, dibanding Desember 2013 (year-on-year), harga
beras naik Rp.735 per kilogram (8,54%).
Rata-rata harga gabah kualitas GKG di tingkat petani bulan Desember
2014 mengalami peningkatan Rp.328 per kilogram (6,64%) dibanding
November 2014, begitu juga dengan gabah kualitas GKP mengalami
peningkatan Rp.375 per kilogram (8,28%) dan gabah kualitas rendah
Pertanian T. Pangan Pertanian T. Pangan Pertanian T. Pangan
Tahun 2013
Desember 101,96 100,24 110,55 109,53 108,43 109,26
Tahun 2014
Januari 101,95 99,88 111,57 110,32 109,44 110,45
Februari 101,79 99,76 111,82 110,69 109,86 110,96
Maret 101,86 99,33 112,11 110,46 110,07 111,20
April 101,80 98,20 112,06 109,24 110,09 111,24
Mei 101,88 97,98 112,41 109,25 110,34 111,50
Juni 101,98 98,22 113,18 110,27 110,99 112,27
Juli 102,12 98,04 114,07 110,81 111,70 113,03
Agustus 102,06 97,78 114,37 110,89 112,06 113,41
September 102,36 98,14 115,15 111,75 112,49 113,87
Oktober 102,87 99,41 116,14 113,63 112,89 114,30
Nopember 102,37 99,79 117,08 115,56 114,36 115,80
Desember 101,32 100,07 118,74 118,76 117,20 118,68
Desember 2014 thd
Nopember 2014 (%) -1,03 0,28 1,42 2,77 2,48 2,49
Desember 2014 Thd
Desember 2013 (%)-0,63 -0,17 7,41 8,43 8,09 8,62
UraianNilai Tukar Petani (NTP)
Index hrg diterima petani
(lt)
Index hrg dibayar petani
(lb)
84
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
juga meningkat Rp.214 per kilogram (5,28%) dengan periode yang
sama. Jika dibandingkan dengan Desember 2013 (year-on-year),
harga gabah kualitas GKG di tingkat petani meningkat Rp.459 per
kilogram (9,54%), harga gabah kualitas GKP meningkat Rp.682 per
kilogram (16,12%) dan harga gabah kualitas rendah juga mengalami
peningkatan Rp.475 per kilogram (12,54%) dengan periode yang
sama.
Rata-rata harga gabah kualitas GKG di tingkat penggilingan bulan
Desember 2014 mengalami peningkatan Rp.331 per kilogram (6,59%)
dibanding November 2014, begitu juga dengan gabah kualitas GKP
mengalami peningkatan Rp.383 per kilogram (8,32%) dan gabah
kualitas rendah juga meningkat Rp.227 per kilogram (5,48%) dengan
periode yang sama. Jika dibandingkan dengan Desember 2013 (year-
on-year), harga gabah kualitas GKG di tingkat petani meningkat
Rp.461 per kilogram (9,44%), harga gabah kualitas GKP meningkat
Rp.683 per kilogram (15,84%) dan harga gabah kualitas rendah juga
mengalami peningkatan Rp.471 per kilogram (12,09%) dengan periode
yang sama.
Tabel 37. Rata-rata Harga Eceran Beras dan Gabah Menurut Kelompok Kualitas di Tingkat Petani dan Penggilingan Tahun 2014 (Rp/Kg)
Sumber : BPS
GKG GKP Rendah GKG GKP Rendah
Tahun 2013
Desember 8.608 4.806 4.229 3.789 4.883 4.312 3.892
Tahun 2014
Januari 8.776 4.776 4.412 3.755 4.858 4.495 3.848
Februari 8.947 4.792 4.423 3.780 4.900 4.502 3.856
Maret 9.038 4.791 4.135 3.661 4.876 4.211 3.731
April 8.849 4.529 3.936 3.524 4.600 4.011 3.603
May 8.761 4.572 4.130 3.565 4.649 4.209 3.678
Juni 8.796 4.664 4.214 3.550 4.750 4.294 3.629
Juli 8.851 4.598 4.098 3.562 4.672 4.172 3.636
Agustus 9.059 4.631 4.170 3.601 4.713 4.249 3.675
September 8.927 4.643 4.283 3.718 4.725 4.369 3.805
Oktober 9.887 4.783 4.365 3.877 4.857 4.446 3.964
November 9.043 4.936 4.535 4.051 5.014 4.612 4.136
Desember 9.343 5.264 4.911 4.265 5.344 4.995 4.363
Desember 2014 Thd
Nopember 2014 (%)
Desember 2014 Thd
Desember 2013 (%)
Uraian
3,32 5,48
12,54 9,44
Petani Penggilingan
Rata-rata Harga GabahRata-rata
Harga
Eceran Beras
Medium
15,84 12,098,54
6,64 8,28 5,28 6,59 8,32
9,54 16,12
85
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
5. Harga Komoditas Tanaman Pangan
Rata-rata harga eceran kedelai impor bulan Desember 2014 naik
1,15% dibanding rata-rata harga bulan November 2014, dan
dibandingkan bulan Desember 2013 (year-on-year), rata-rata harga
eceran kedelai impor naik 6,10%. Rata-rata harga eceran kedelai lokal
bulan Desember 2014 naik 1,73% dibanding rata-rata harga bulan
Nopember 2014, dan dibandingkan Desember 2013 (year-on-year),
rata-rata harga eceran kedelai lokal naik 4,30%.
Rata-rata harga eceran kacang tanah bulan Desember 2014 naik
3,14% dibanding rata-rata harga bulan November 2014 dan
dibandingkan Desember 2013 (year-on-year), rata-rata harga eceran
kacang tanah naik 4,93%. Rata-rata harga eceran kacang hijau bulan
Desember 2014 naik 0,77% dibanding rata-rata harga bulan Nopember
2014, dan dibandingkan bulan Desember 2013 (year-on-year), rata-
rata harga eceran kacang hijau naik 11,70%.
Rata-rata harga eceran ketela pohon bulan Desember 2014 naik
0,29% dibanding rata-rata harga bulan November 2014, dan
dibandingkan bulan Desember 2013 (year-on-year), rata-rata harga
eceran ketela pohon naik 10,15%. Rata-rata harga eceran tepung
terigu bulan Desember 2014 naik 0,15% dibanding rata-rata harga
bulan November 2014 dan dibandingkan bulan Desember 2013 (year-
on-year), rata-rata harga eceran tepung terigu naik 6,63%.
Tabel 38. Rata-rata Harga Eceran Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2014 (Rp/Kg)
Sumber : Kementerian Perdagangan
BulanBeras
Medium
Kedelai
Impor
Kedelai
Lokal
Kacang
Tanah
Kacang
Hijau
Ketela
Pohon
Tepung
Terigu
Tahun 2013
Desember 8.608 10.655 10.559 18.745 17.205 4.682 8.278
Tahun 2014
Januari 8.776 10.872 10.822 18.517 17.443 7.591 8.561
Februari 8.947 10.927 10.416 18.429 18.236 5.170 8.633
Maret 9.038 10.090 9.880 17.330 18.784 5.206 8.712
April 8.849 10.877 10.389 17.675 19.051 5.263 8.652
Mei 8.761 11.031 10.488 17.863 19.203 5.145 8.659
Juni 8.796 11.122 10.615 17.142 19.390 5.157 8.668
Juli 8.851 11.269 10.632 18.291 19.424 5.181 8.760
Agustus 9.059 11.356 10.732 18.471 19.172 5.199 8.832
September 8.927 11.290 10.846 18.846 19.036 5.195 8.842
Oktober 9.887 11.194 10.781 19.109 19.045 5.221 8.827
November 9.043 11.177 10.826 19.070 19.072 5.142 8.814
Desember 9.343 11.305 11.013 19.669 19.218 5.157 8.827
Desember 2014 Thd
Nopember 2014 (%)
Desember 2014 Thd
Desember 2013 (%)
3,32
8,54
1,15 1,73 0,77 0,29 0,15
6,10 4,30 11,70 10,15 6,63
3,14
4,93
86
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
6. Konsumsi
Perkembangan konsumsi rata-rata per kapita setahun beberapa
makanan yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu padi-padian, umbi-
umbian dan kacang-kacangan. Dalam penghitungan rata-rata
konsumsi yang dihimpun melalui Susenas, belum menunjukkan
besarnya komsumsi yang sesungguhnya, karena data tersebut hanya
menggambarkan konsumsi makanan yang dimasak rumah tangga,
tidak termasuk konsumsi makanan jadi (makanan jajanan).
a. Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Per Hari
Berdasarkan data Susenas Maret 2013, September 2013 dan Maret
2014, rata-rata konsumsi kalori penduduk Indonesia per kapita
sehari, kelompok makanan padi-padian merupakan kelompok
makanan dengan rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari
tertinggi dibanding dua kelompok makanan lainnya yaitu umbi-
umbian dan kacang-kacangan. Secara nasional rata-rata konsumsi
kalori per kapita sehari untuk kelompok makanan padi-padian
mengalami fluktuasi mengalami penurunan dari 876,58 kkal pada
Maret 2013, turun menjadi 869,36 kkal pada September 2004 dan
turun kembali pada Maret 2014 menjadi 867,64 kkal. Sementara
untuk kelompok makanan umbi-umbian rata-rata konsumsi kalori
per kapita sehari mengalami fluktuasi dari 31,09 kkal pada Maret
2013, naik menjadi 35,04 kkal pada September 2013 dan turun
kembali menjadi 31,05 kkal pada Maret 2014. Sama halnya dengan
kelompok makanan kacang-kacangan rata-rata konsumsi kalori per
kapita sehari juga mengalami fluktuasi dari 51,53 kkal pada Maret
2013, turun menjadi 46,80 kkal pada September 2013 dan naik
kembali menjadi 50,18 kkal pada Maret 2014.
Tabel 39. Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari (kkal) Menurut Kelompok Makanan, Maret 2013, September 2013 dan Maret 2014
Sumber : BPS, Susenas Maret 2013, September 2013 dan Maret 2014
b. Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Per Hari
Rata-rata konsumsi protein per kapita sehari untuk kelompok
makanan padi-padian mengalami penurunan dari periode ke
Maret 2013 September 2013 Maret 2014
Padi-padian 876,58 869,36 867,64 -8,94 -1,72
Umbi-umbian 31,09 35,04 31,05 -0,04 -3,99
Kacang-kacangan 51,53 46,8 50,18 -1,35 3,38
Kalori Perubahan Maret 2014 thd
Maret 2013
Perubahan Maret 2014 thd
September 2013Kelompok Makanan
87
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
periode dari 20,57 gram pada Maret 2013 turun menjadi 20,40 gram
pada September 2013 dan turun kembali menjadi 20,36 gram pada
Maret 2014. Sementara rata-rata konsumsi protein per kapita sehari
untuk kelompok makanan umbi-umbian mengalami fluktuasi dari
0,27 gram pada Maret 2013 naik menjadi 0,29 gram pada
September 2013 dan turun kembali menjadi 0,27 gram pada Maret
2014. Sama halnya dengan kelompok makanan umbi-umbian, rata-
rata konsumsi protein per kapita sehari kelompok makanan kacang-
kacangan juga mengalami fluktuasi dari dari 4,93 gram pada Maret
2013 turun menjadi 4,51 gram pada September 2013 dan naik
kembali menjadi 4,84 gram pada Maret 2014.
Tabel 40. Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Sehari (Gram) Menurut Kelompok Makanan, Maret 2013, September 2013 Dan Maret 2014
Sumber: BPS, Susenas Maret 2013, September 2013 dan Maret 2014
c. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Secara nasional rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk
kelompok makanan padi-padian mengalami fluktuasi dari Rp.57.956
pada Maret 2013, turun menjadi Rp.55.216 pada September 2013
dan naik kembali pada Maret 2014 menjadi Rp.60.235. Sementara
untuk kelompok makanan umbi-umbian mengalami peningkatan
dari periode ke periode yaitu Rp.3.151 pada Maret 2013, naik
menjadi Rp.3.458 pada September 2013 dan naik lagi menjadi
Rp.3.566 pada Maret 2014. Untuk kelompok makanan kacang-
kacangan mengalami fluktuasi dari Rp.9.444 pada Maret 2013,
turun menjadi Rp.9.182 pada September 2013 dan naik kembali
pada Maret 2014 menjadi Rp.10.328.
Maret 2013 September 2013 Maret 2014
Padi-padian 20,57 20,4 20,36 -0,21 -0,04
Umbi-umbian 0,27 0,29 0,27 0,00 -0,02
Kacang-kacangan 4,93 4,51 4,84 -0,09 0,33
Kelompok MakananProtein Perubahan Maret 2014 thd
Maret 2013
Perubahan Maret 2014 thd
September 2013
88
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 41. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan, Maret 2013, September 2013, Dan Maret 2014 (Rp.)
Sumber: BPS, Susenas Maret 2013, September 2013 dan Maret 2014
d. Ketersediaan Per Kapita Bahan Makanan
Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata peluang
individu untuk memperoleh bahan pangan. Ketersediaan gabah/
beras tahun 2014 menurun sebesar 1,19 kg/kapita/tahun (0,73%)
atau setara dengan 3,27 gram/kapita/hari (0,73%) dibandingkan
tahun 2013. Ketersediaan energi, protein dan lemak dalam
gabah/beras tahun 2014 menurun masing-masing sebesar 11,84
kkal/kapita/hari, 0,28 gram/kapita/hari, dan 0,05 gram/kapita/hari
dibandingkan tahun 2013.
Ketersediaan jagung tahun 2014 turun sebesar 3,78 kg/kapita/
tahun (6,36%) atau setara dengan 10,35 gram/kapita/hari (6,36%)
dibandingkan tahun 2013. Ketersediaan energi, protein, dan lemak
dalam jagung tahun 2013 turun masing-masing sebesar 29,81
kkal/kapita/hari, 0,77 gram/kapita/hari, dan 0,36 gram/kapita/hari
dibandingkan tahun 2013.
Ketersediaan kedelai tahun 2014 turun sebesar 0,18 kg/kapita/
tahun (2,08%) atau setara dengan 0,50 gram/kapita/hari (2,08%)
dibandingkan tahun 2013. Ketersediaan energi, protein, dan lemak
dalam kedelai tahun 2014 turun masing-masing sebesar 1,91
kkal/kapita/hari, 0,20 gram/kapita/hari, dan 0,08 gram/kapita/hari
dibandingkan tahun 2013.
Ketersediaan kacang tanah lepas kulit tahun 2014 meningkat
sebesar 0,14 kg/kapita/tahun (4,91%) atau setara dengan 0,37
gram/kapita/hari (4,91%) dibandingkan tahun 2013. Ketersediaan
energi, protein, dan lemak dalam kacang tanah lepas kulit tahun
2013 menurun masing-masing sebesar 1,69 kkal/kapita/hari, 0,09
gram/kapita/hari, dan 0,16 gram/kapita/ hari dibandingkan tahun
2013.
Padi-padian 57.956 55.216 60.235 2.279 5.019
Umbi-umbian 3.151 3.458 3.566 415 108
Kacang-kacangan 9.444 9.182 10.328 884 1.146
Perubahan Maret 2014 thd
Maret 2013
Perubahan Maret 2014 thd
September 2013Kelompok Makanan Maret 2013 September 2013 Maret 2014
89
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Ketersediaan kacang hijau tahun 2014 meningkat sebesar 0,12
kg/kapita/tahun (15,81%) atau setara dengan 0,32 gram/kapi ta/hari
(15,81%) dibandingkan tahun 2013. Ketersediaan energi (kalori),
protein, dan lemak dalam kacang hijau tahun 2014 naik yaitu
masing-masing sebesar 1,09 kkal/kapita/hari, 0,07 gram/kapita/hari,
dan 0,01 gram/kapita/hari dibandingkan tahun 2013.
Ketersediaan ubi kayu tahun 2014 meningkat sebesar 2,81
kg/kapita/tahun (5,62%) atau setara dengan 7,71 gram/kapita/hari
(5,62%) dibandingkan tahun 2013. Ketersediaan energi (kalori),
protein, dan lemak dalam ubi kayu tahun 2014 meningkat masing-
masing sebesar 7,57 kkal/kapita/hari, 0,05 gram/kapita/hari, dan
0,02 gram/kapita/hari dibandingkan tahun 2013.
Ketersediaan ubi jalar tahun 2014 turun sebesar 0,20 kg/
kapita/tahun (2,33%) atau setara dengan 0,54 gram/kapita/hari
(2,33%) dibandingkan tahun 2013. Ketersediaan energi (kalori),
protein, dan lemak dalam ubi jalar tahun 2014 turun masing-masing
sebesar 0,58 kkal/kapita/hari; 0,01 gram/kapita/hari, dan 0,02
gram/kapita/hari dibanding tahun 2013.
Tabel 42. Ketersediaan Per Kapita Bahan Makanan
Tanaman Pangan 2013-2014
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Perkiraan
Sumber: NBM
Kg/Thn Gram/HariEnergi
(Kal/Hari)
Protein
(Gram/Hari)
Lemak
(Gram/Hari)
Tahun 2012
(Penduduk pertengahan tahun :
245.425.000 jiwa)
1 Beras 162,92 446,36 1.617 37,85 6,47
2 Jagung 58,54 160,39 462 11,95 5,63
3 Kedelai 10,06 27,57 105 11,14 4,60
4 Kacang Tanah Lepas Kulit 2,83 7,77 35 1,96 3,32
5 Kacang Hijau 1,05 2,87 10 0,58 0,05
6 Ubi Kayu 61,79 169,27 166 1,08 0,33
7 Ubi Jalar 8,87 24,30 26 0,25 0,70
Tahun 2013 *)
(Penduduk pertengahan tahun :
248.818.000 jiwa)
1 Beras 164,15 449,73 1.629 38,14 6,52
2 Jagung 59,41 162,77 469 12,13 5,71
3 Kedelai 8,83 24,20 92 9,78 4,04
4 Kacang Tanah Lepas Kulit 2,78 7,61 34 1,92 3,26
5 Kacang Hijau 0,74 2,04 7 0,41 0,04
6 Ubi Kayu 50,04 137,10 135 0,87 0,27
7 Ubi Jalar 8,41 23,03 25 0,23 0,66
Tahun 2014 **)
(Penduduk pertengahan tahun :
252.165.000 jiwa)
1 Beras 162,96 446,46 1.617 37,86 6,47
2 Jagung 55,63 152,42 439 11,36 5,35
3 Kedelai 8,65 23,70 90 9,57 3,96
4 Kacang Tanah Lepas Kulit 2,64 7,23 33 1,83 3,10
5 Kacang Hijau 0,86 2,36 8 0,48 0,04
6 Ubi Kayu 52,86 144,81 142 0,92 0,28
7 Ubi Jalar 8,21 22,50 24 0,23 0,64
No Uraian
Ketersediaan per Kapita
Kg/Thn Gram/HariEnergi
(Kal/Hari)
Protein
(Gram/Hari)
Lemak
(Gram/Hari)
Tahun 2012
(Penduduk pertengahan tahun :
245.425.000 jiwa)
1 Beras 162,92 446,36 1.617 37,85 6,47
2 Jagung 58,54 160,39 462 11,95 5,63
3 Kedelai 10,06 27,57 105 11,14 4,60
4 Kacang Tanah Lepas Kulit 2,83 7,77 35 1,96 3,32
5 Kacang Hijau 1,05 2,87 10 0,58 0,05
6 Ubi Kayu 61,79 169,27 166 1,08 0,33
7 Ubi Jalar 8,87 24,30 26 0,25 0,70
Tahun 2013 *)
(Penduduk pertengahan tahun :
248.818.000 jiwa)
1 Beras 164,15 449,73 1.629 38,14 6,52
2 Jagung 59,41 162,77 469 12,13 5,71
3 Kedelai 8,83 24,20 92 9,78 4,04
4 Kacang Tanah Lepas Kulit 2,78 7,61 34 1,92 3,26
5 Kacang Hijau 0,74 2,04 7 0,41 0,04
6 Ubi Kayu 50,04 137,10 135 0,87 0,27
7 Ubi Jalar 8,41 23,03 25 0,23 0,66
Tahun 2014 **)
(Penduduk pertengahan tahun :
252.165.000 jiwa)
1 Beras 162,96 446,46 1.617 37,86 6,47
2 Jagung 55,63 152,42 439 11,36 5,35
3 Kedelai 8,65 23,70 90 9,57 3,96
4 Kacang Tanah Lepas Kulit 2,64 7,23 33 1,83 3,10
5 Kacang Hijau 0,86 2,36 8 0,48 0,04
6 Ubi Kayu 52,86 144,81 142 0,92 0,28
7 Ubi Jalar 8,21 22,50 24 0,23 0,64
No Uraian
Ketersediaan per Kapita
90
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
7. Inflasi Perdesaan
Perubahan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) mencerminkan
angka inflasi/deflasi di wilayah perdesaan. Secara nasional, angka
inflasi perdesaan bulan Desember 2014 naik sebesar 82,55%
dibandingkan inflasi perdesaan bulan Nopember 2014. Demikian pula
jika dibandingkan dengan bulan Desember 2013 (year-on-year), inflasi
perdesaan bulan Desember 2014 naik sebesar 597,44%. Inflasi
perdesaan tertinggi terjadi di bulan Desember 2014 sebesar 2,72%,
sedangkan deflasi terjadi pada bulan April 2014 sebesar 0,05%.
Tabel 43. Inflasi/Deflasi Perdesaan di Indonesia Tahun 2014
Sumber: BPS
8. Capaian Produksi Tanaman Pangan
Komoditas utama tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai,
kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Target indikator
kinerja tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut: produksi padi 72,34 juta
ton GKG, produksi jagung 19 juta ton pipilan kering, produksi kedelai 1
juta ton biji kering, produksi kacang tanah 730 ribu ton biji kering,
produksi kacang hijau 287,25 ribu ton biji kering, produksi ubikayu 26
juta ton umbi basah dan ubi jalar 2,6 juta ton umbi basah.
Uraian Inflasi
Tahun 2013
Desember 0,39
Tahun 2014
Januari 1,16
Februari 0,45
Maret 0,19
April -0,05
Mei 0,23
Juni 0,74
Juli 0,82
Agustus 0,37
September 0,45
Oktober 0,43
November 1,49
Desember 2,72
Desember 2014 Thd
Nopember 2014 ( % )
Desember 2014 Thd
Desember 2013 ( % )
82,55
597,44
91
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Berdasarkan data Angka Ramalan II (ARAM II) 2014 BPS, keragaan
produksi komoditas utama tanaman pangan tahun 2014 yaitu: padi
dengan luas panen seluas 13,77 juta ha, produktivitas 51,28 ku/ha dan
produksi 70,60 juta ton GKG; jagung dengan luas panen 3,88 juta ha,
produktivitas 49,29 ku/ha dan produksi 19,13 juta ton pipilan kering;
kedelai dengan luas panen 611,80 ribu ha, produktivitas 15,06 ku/ha
dan produksi 921,33 ribu ton biji kering, kacang tanah dengan luas
panen 506,30 ribu ha, produktivitas 12,94 ku/ha dan produksi 655,17
ribu ton biji kering, kacang hijau dengan luas panen 202,36 ribu ha,
produktivitas 11,81 ku/ha dan produksi 238,94 ribu ton biji kering, ubi
kayu dengan luas panen 1,07 juta ha, produktivitas 228,29 ku/ha dan
produksi 24,56 juta ton umbi basah, dan ubi jalar dengan luas panen
156,69 ribu ha, produktivitas 150,62 ku/ha dan produksi 2,36 juta ton
umbi basah.
Tabel 44. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan Tahun 2014 (ARAM II 2014 BPS)
Capaian luas panen tanaman pangan pada tahun 2014 mengalami
peningkatan untuk luas panen jagung, kedelai, kacang hijau, dan ubi
kayu dibandingkan dengan tahun 2013. Luas panen jagung naik
sebesar 1,54%, kedelai 11,08%, kacang hijau 11,14% dan ubi kayu
0,94% dibandingkan tahun 2013. Sedangkan komoditas yang
mengalami penurunan luas panen adalah padi sebesar 0,48%, kacang
tanah 2,46%, dan ubi jalar 3,19%. Jika dibandingkan dengan angka
sasaran tahun 2014, tidak ada komoditas yang mencapai target.
No. KomoditasLuas Panen
(Ha)
Produktivitas
(Ku/Ha)Produksi (Ton)
1 Padi 13.768.319 51,28 70.607.231
2 Jagung 3.880.221 49,29 19.127.409
3 Kedelai 611.805 15,06 921.336
4 Kacang Tanah 506.302 12,94 655.172
5 Kacang Hijau 202.365 11,81 238.942
6 Ubi Kayu 1.075.784 228,29 24.558.778
7 Ubi Jalar 156.691 150,62 2.360.063
92
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 45. Capaian Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2014
(ARAM II) Terhadap Sasaran 2014 dan ATAP 2013
Capaian produktivitas tanaman pangan tahun 2014 mengalami
peningkatan untuk komoditas jagung, kedelai, kacang hijau, ubi kayu,
dan ubi jalar dibandingkan tahun 2013. Produktivitas jagung naik
sebesar 1,76%, kedelai 6,34%, kacang hijau 5,04%; ubi kayu 1,64%,
dan ubi jalar 2,14% dibandingkan tahun 2013. Sedangkan komoditas
yang mengalami penurunan yaitu padi sebesar 0,46% dan kacang
tanah 4,28%.
Jika dibandingkan dengan angka sasaran 2014, komoditas yang
mencapai target yaitu jagung (100,88%), kedelai (106,16%), kacang
hijau (102,68%), ubi kayu (100,26%), dan ubi jalar (104,25%),
sementara untuk padi dan kacang tanah masih di bawah target.
Tabel 46. Capaian Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2014 (ARAM II) Terhadap Sasaran 2014 dan ATAP 2013
ATAP
2013
Sasaran
2014
ARAM-II
2014
Aram II
terhadap
Sasaran
Aram II
terhadap
Atap
1 Padi 13.835.252 13.958.434 13.768.319 98,64 99,52
2 Jagung 3.821.504 3.888.329 3.880.221 99,79 101,54
3 Kedelai 550.793 704.948 611.805 86,79 111,08
4 Kacang Tanah 519.056 524.451 506.302 96,54 97,54
5 Kacang Hijau 182.075 249.800 202.365 81,01 111,14
6 Ubi Kayu 1.065.752 1.141.854 1.075.784 94,21 100,94
7 Ubi Jalar 161.850 179.952 156.691 87,07 96,81
Luas Panen (000 Ha) Capaian (%)
No. Komoditas
ATAP
2013
Sasaran
2014
ARAM-II
2014
Aram II
terhadap
Sasaran
Aram II
terhadap
Atap
1 Padi 51,52 51,83 51,28 98,95 99,54
2 Jagung 48,44 48,86 49,29 100,88 101,76
3 Kedelai 14,16 14,19 15,06 106,16 106,34
4 Kacang Tanah 13,52 13,92 12,94 92,97 95,72
5 Kacang Hijau 11,24 11,50 11,81 102,68 105,04
6 Ubi Kayu 224,60 227,70 228,29 100,26 101,64
7 Ubi Jalar 147,47 144,48 150,62 104,25 102,14
No. Komoditas
Produktivitas (Ku/Ha) Capaian (%)
93
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Capaian produksi tanaman pangan tahun 2014 mengalami
peningkatan untuk komoditas jagung, kedelai, kacang hijau, dan ubi
kayu dibandingkan produksi tahun 2013. Produksi jagung mencapai
19,12 juta ton pipilan kering (naik 3,33%), kedelai mencapai 921,33
ribu ton biji kering (naik 18,12%), kacang hijau mencapai 238,94 ribu
ton biji kering (naik 16,75%), dan ubi kayu mencapai 24,56 juta umbi
basah (naik 2,60%). Sementara komoditas yang mengalami
penurunan produksi yaitu padi sebesar 0,94%, kacang tanah sebesar
6,63% dan ubi jalar sebesar 1,12%. Jika dibandingkan dengan angka
sasaran produksi tahun 2014, kecuali jagung yang telah mencapai
target, komoditas lainnya masih berada di bawah target.
Tabel 47. Capaian Produksi Tanaman Pangan Tahun 2014
(ARAM II) Terhadap Sasaran 2014 dan ATAP 2013
Beberapa faktor kendala dalam pencapaian sasaran produksi tanaman
pangan tahun 2014 antara lain:1).Adopsi teknologi budidaya di tingkat
petani belum optimal, sehingga capaian produktivitas tingkat petani
masih lebih rendah dari potensi hasilnya; 2).Adanya persaingan
dengan komoditas non pangan dalam pemanfaatan lahan; 3).Belum
meratanya penggunaan teknologi alsintan, sehingga berpengaruh
terhadap efisiensi usahatani; 4). Mekanismepenyediaan benih belum
berjalan optimal yang menyebabkan keterlambatan penyediaan
benih/tidak sesuai dengan jadwal tanam; 5).Kemitraan belum
berkembang; 6).Perubahan iklim global/anomali iklim yang berdampak
pada ketidaksesuaian waktu tanam; 7). Akses petani terhadap sumber
pembiayaanmasih terbatas.
Berbagai upaya konkrit baik yang telah dan akan dilakukan oleh BPS
bersama Kementerian Pertanian atau instansi-instansi lain yang
berkepentingan dengan data produksi tanaman pangan antara lain:
ATAP
2013
Sasaran
2014
ARAM-II
2014
Aram II
terhadap
Sasaran
Aram II
terhadap
Atap
1 Padi 71.279.709 72.340.150 70.607.231 97,60 99,06
2 Jagung 18.511.853 19.000.000 19.127.409 100,67 103,33
3 Kedelai 779.992 1.000.000 921.336 92,13 118,12
4 Kacang Tanah 701.680 730.000 655.172 89,75 93,37
5 Kacang Hijau 204.670 287.250 238.942 83,18 116,75
6 Ubi Kayu 23.936.921 26.000.000 24.558.778 94,46 102,60
7 Ubi Jalar 2.386.735 2.600.000 2.360.063 90,77 98,88
Produksi (000 Ton) Capaian (%)
No. Komoditas
94
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Penandatanganan Peraturan Bersama Menteri Pertanian, Kepala
BPS, Kepala BPPT, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala BPN yang
diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan
dalam penyediaan tenaga pengumpul data luas panen yang dinilai
terlalu sering berganti yang berakibat pada kurang
berkesinambungannya data pertanian seperti data luas panen, luas
tanam, luas puso, luas lahan, data alat dan mesin pertanian
(alsintan), dan data benih
- Penggagasan uji coba metode pengumpulan data luas panen
dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA) sebagai inisiasi
pengembangan pengumpulan data luas panen yang lebih ilmiah
dengan memanfaatkan hasil pemotretan teknologi penginderaan
jarak jauh (remote sensing) menggunakan satelit
- Perancangan ulang alat ubinan dan timbangan yang lebih ringan
yang dari hasil ujicoba menunjukkan bahwa Dua jenis alat ubinan
yang sudah dirancang yang terbuat dari aluminium dan dari kawat
baja direkomendasikan tidak dapat dipakai dengan alasan
kepraktisan sehingga mengarah ke rancangan lain dengan
memodifikasi alat ubinan lama namun dengan total berat
keseluruhan yang lebih ringan
- Pelaksanaan ubinan bersama antara petugas BPS (Koordinator
Statistik Kecamatan/KSK) dan petugas Pertanian (Kepala Cabang
Dinas/KCD, Penyuluh, PPK, Petugas Pengumpul Data) merupakan
upaya untuk memperkecil moral hazard dan saling
ketidakpercayaan diantara kedua pengumpul data. Strategi ini juga
ditujukan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih erat antara
petugas BPS dan petugas Pertanian
Kesepakatan penggagasan “Global Strategy to Improve Agricultural
and Rural Statistics” bersama FAO dan seluruh stakeholders. Dalam
program ini, semua instansi terkait termasuk BPS dan Kementan telah
sepakat untuk mengusahakan peningkatan akurasi data pertanian dan
menjaga kesinambungannya terutama untuk beberapa komoditi yang
telah disepakati
9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2014
a. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia, departemen Pertanian
mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan
sebagian urusan pemerintah dibidang pertanian. Salah satu urusan
95
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
pemerintah di bidang pertanian yang dijabarkan dalam PP No 9
tahun 2005 adalah “Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis dibidang tanaman pangan” .
b. Sebagai penjabaran dari fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, maka Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas
memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
fungsi adalah: 1) melaksanakan koordinasi dan penyusunan
rencana, program, anggaran, dan kerja sama di bidang tanaman
pangan, 2) melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan
perlengkapan, 3) melakukan evaluasi dan penyempurnaan
organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian dan
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta
pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, 4)
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang tanaman
pangan, 5) melaksanakan urusan tata usaha Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan.
c. Penerapan dan pemantapan prinsip good governance dicirikan
antara lain dari keterbukaan, demokrasi, akuntabel, partisipatif, dan
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penerapan dan pemantapan
prinsip tersebut dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang sangat
menunjang dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas
sub sektor tanaman pangan sesuai dengan program pengelolaan
produksi tanaman pangan antara lain: operasional untuk
pelaksanaan tugas satuan kerja (satker), keuangan, perlengkapan,
kepegawaian, hubungan masyarakat yang dimaksudkan untuk
penyebarluasan informasi, promosi, dan pemasyarakatan tentang
keberhasilan program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan
kepada publik, lomba dan pemberian penghargaan untuk
petani/pelaku agribisnis yang berprestasi, pengusulan, peninjauan
kembali dan sosialisasi peraturan perundang-undangan,
pengembangan data statistik, koordinasi perencanaan program dan
anggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan
pertanian tingkat kabupaten/kota, provinsi, pusat.
d. Sasaran strategis yang akan dicapai oleh Sekretariat Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan melalui kegiatan Dukungan Manajemen
dan Teknis lainnya adalah terselenggaranya pelayanan administrasi
dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas
dilingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Penetapan
Kinerja dalam pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan
96
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
teknis lainnya adalah pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (SAKIP), jumlah unit kerja yang memperoleh predikat
Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Penilaian Mandiri Penerapan
Reformasi Birokrasi (PMPRB), capaian kinerja yang menentukan
keberhasilan pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah
tersedianya: (a). Pencapaian nilai SAKIP 73,97 atau 97% dari target
76 (Berhasil), (b). Jumlah unit kerja yang memperoleh predikat WBK
6 unit kerja atau 86% dari target 7 unit kerja (Berhasil), (c).
Penilaian PMPRB 78,44 atau 112% dari target 70 (Sangat Berhasil).
e. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target
indikator kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja dengan
realisasinya, maka secara umum kinerja Sekretariat Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan telah berhasil sesuai dengan target
kinerja yang telah ditetapkan.
f. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun anggaran
2014 memperoleh alokasi anggaran APBN sebesar
Rp.145.664.615.000. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai
dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar
Rp.108.331.652.882 atau 74,37%. Beberapa kendala yang dihadapi
adalah: 1) adanya penghematan anggaran, sesuai edaran
Mensesneg Nomor: SE-7/Seskab/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 hal
Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga
dalam rangka pelaksanaan APBN 2014, 2). Menyelesaikan RKA-
K/L Refocusing Tahap I dan II serta RKA-K/L self blocking
Perjalanan Dinas sehingga kegiatan penyusunan dokumen revisi
anggaran serta dokumen anggaran Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan tidak dilaksanakan 3) Tidak terealisasinya belanja
pegawai transito, belanja gaji pokok PNS (gaji ke 13) dan kenaikan
gaji 7% sebesar Rp.15.442 miliar.
g. Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan tahun 2014 ini disusun sebagai bahan
pertanggungjawaban dan sekaligus bahan informasi bagi semua
pihak.
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
a. Pertemuan Evaluasi dan Konsolidasi SPI Tingkat Nasional.
Pertemuan Evaluasi dan Konsolidasi SPI Tahun 2014 dilaksanakan
di Hotel Harmoni Batam, Kepulauan Riau, pada tanggal 3 s.d 5
September 2014. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk
97
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
melakukan evaluasi penerapan SPI pada kegiatan strategis
pembangunan tanaman pangan.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dengan didahului laporan Ketua Panitia Pelaksana dan sambutan
selamat datang oleh Kepala Dinas Pertanian Perikanan Kehutanan
dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, serta dihadiri narasumber
dari BPKP sebagai pembina SPIP tingkat nasional dan Inspektorat
Jenderal Kementerian Pertanian.
Peserta pertemuan sebanyak 110 orang terdiri dari Kepala Bidang
Produksi Tanaman Pangan dan Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi
se-Indonesia, Tim Satlak-PI dan Tim Evaluasi dan Pelaporan Ditjen
Tanaman Pangan serta wakil dari Direktorat dan UPT Pusat lingkup
Ditjen Tanaman Pangan.
Hasil pertemuan adalah sebagai berikut:
Penerapan SPIP wajib dilaksanakan pada setiap instansi
pemerintah sesuai dengan amanat pasal 2 dan 47 PP No.
60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta
Instruksi Presiden Nomor 4/2011 tentang Percepatan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara
Dalam rangka peningkatan pemahaman dan persamaan
persepsi tentang pengendalian intern, masih diperlukan
sosialisasi SPIP bagi seluruh pegawai di lingkungan instansi
masing-masing, baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/
kota.
Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Penyelenggaraan SPIP merupakan tanggung jawab manajemen;
dan menyatu serta menjadi bagian integral dari kegiatan instansi,
mencakup lima unsur yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian
Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan
Pemantauan Pengendalian Intern.
Kiat-kiat percepatan penerapan SPIP meliputi: (a) Pemahaman
bahwa SPIP bukan suatu hal yang baru dan telah dilaksanakan
sehari-hari, (b) prioritas utamanya adalah membangun Soft
Control bukan Hard Control, (c) pembentukan Satlak
Pengendalian Intern sampai unit terkecil dan personil yang
98
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
ditunjuk harus yang mempunyai pemahaman yang baik tentang
SPIP dan mampu untuk menggerakan lingkungan untuk
menyelenggarakan SPIP, (d) Merumuskan Quick wins, (e)
efektivitas forum diskusi kelompok yang anggotanya tidak harus
dalam jumlah besar, (f) lakukan pilot project pada beberapa
program/kegiatan terpilih untuk mensimulasi-kan penerapan
SPIP.
Kunci keberhasilan pelaksanaan SPIP sangat ditentukan oleh
komitmen dan keteladanan dari pimpinan serta peran aktif
seluruh pegawai, berbasis pada nilai-nilai moral/nurani (soft
control), sehingga perlu ditegakkan integritas pegawai
Pokok-pokok rencana aksi yang akan ditindaklanjuti setelah
pertemuan adalah sebagai berikut:
Membentuk Tim Satlak PI di Satker/Unit Kerja yang belum
terbentuk baik Satker provinsi maupun kabupaten
Menyampaikan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis ke
daerah secara tepat waktu.
Melakukan pembinaan berkelanjutan guna memberikan
pemahaman PP Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Melakukan pengendalian berdasarkan analisa risiko yang telah
dirumuskan
Melengkapi Juklak/Juknis dengan memasukkan titik
kritis/penilaian risiko
Melakukan pemantauan terhadap efektivitas kegiatan
pengendalian dan penanganan risiko
Menindaklanjuti Laporan Hasil Audit (LHA) setelah laporan hasil
audit diterima baik temuan kerugian Negara maupun
administrasi.
Meningkatkan koordinasi antar unit kerja baik di tingkat pusat
dan provinsi dan kabupaten/kota.
Melaporkan realisasi fisik perkembangan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan PMK 249/2011 dan model Sitampan (matrik laporan
tanaman pangan).
Rencana aksi berdasarkan lima unsur SPIP pada kegiatan
pembangunan tanaman pangan disepakati akan dilaksanakan
dan melakukan pemantauan berkelanjutan oleh Tim Satlak PI
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Inspektorat Jenderal
Kementan.
99
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap kelemahan-
kelemahan penyelenggaraan SPIP pada unit kerja/kegiatan.
Hasil pemetaan/mapping berbagai permasalahan agar dapat
disampaikan kepada pelaksana/penanggungjawab kegiatan di
daerah masing-masing supaya segera ditangani sehingga
masalah yang sama tidak muncul kembali. Dengan demikian
temuan hasil audit terkait SPIP terus berkurang.
Mempertahankan opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) Kementerian Pertanian dengan melaksanakan SPI secara
berkelanjutan.
b. Penyusunan Bahan Pembinaan dan Evaluasi SPI
Evaluasi SPI pada kegiatan strategis pembangunan tanaman
pangan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan SPI
pada kegiatan strategis pembangunan tanaman pangan di daerah,
yang mencakup lima unsur SPI (lingkungan pengendalian, penilaian
resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi,
pemantauan pengendalian intern), dan kegiatan strategis (Sekolah
Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT),
Pemberdayaan penangkar benih, serta bantuan sarana
pascapanen). Output dari penyusunan bahan pembinaan dan
evaluasi adalah tersusunnya pedoman pelaksanaan evaluasi
penerapan sistem pengendalian intern (SPI) kegiatan strategis
tanaman pangan. Pedoman ini merupakan panduan bagi Tim
Evaluasi/Penilai untuk mengeksplorasi data dan informasi yang
ingin diperoleh serta mengevaluasi penerapan SPI pada kegiatan
strategis pembangunan tanaman pangan di daerah. Outline dari
pedoman pelaksanaan evaluasi penerapan SPI kegiatan strategis
tanaman pangan terdiri dari kata pengantar, daftar isi, pendahuluan
(latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran, ruang lingkup),
pelaksanaan evaluasi (pelaksana, lokasi dan obyek, waktu
pelaksanaan, instrumen, mekanisme pelaksanaan, outline laporan),
kondisi penerapan SPI (hasil penilaian, rencana aksi penerapan
SPI), penutup.
11. Pertemuan Koordinasi Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan
Tanaman Pangan Tahun 2014
Pertemuan Koordinasi Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan
Tanaman Pangan Tahun 2014 dilaksanakan di “b” Hotel Bali, pada
tanggal 19 s.d 21 November 2014. Rapat dibuka oleh Sekretaris
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan didahului laporan Ketua
Panitia Pelaksana dan sambutan selamat datang oleh Kepala Dinas
100
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, serta dihadiri narasumber
dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Kepala Bagian
Keuangan dan Pelaporan Setditjen Tanaman Pangan. Peserta
pertemuan sebanyak 100 orang terdiri dari Kepala Bidang Produksi
Tanaman Pangan dan Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi se-
Indonesia, Tim Satlak-PI dan Tim Evaluasi dan Pelaporan Ditjen
Tanaman Pangan.
Setelah memperhatikan arahan Sekretaris Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan, pemaparan materi dan narasumber serta hasil
diskusi diperoleh kesepakatan sebagai berikut:
a. Capaian produksi tujuh komoditas utama tanaman pangan 2014
secara nasional berdasarkan Angka Ramalan II dibandingkan
dengan tahun 2013 (ATAP) untuk jagung, kedelai, kacang hijau,
dan ubi kayu meningkat; sedangkan padi, kacang tanah, dan ubi
jalar menurun. Bila dibandingkan dengan target 2014 jagung telah
mencapai target, sedangkan komoditas lainnya masih belum
mencapai target.
b. Capaian produksi tanaman pangan 2014 (ARAM II) per provinsi
bervariasi, ada yang meningkat dan ada yang menurun bila
dibandingkan terhadap ATAP 2013, dan bila dibandingkan terhadap
target 2014 ada yang telah mencapai target dan sebagian besar
belum mencapai target.
c. Angka Ramalan II-2014, diperoleh dari realisasi luas panen dan
produktivitas Subround I (Januari-April) dan Subround II (Mei-
Agustus), sedangkan Subround III (September-Desember) masih
prediksi berdasarkan luas tanam akhir bulan Agustus 2014. Oleh
sebab itu, produksi ARAM II-2014 bisa berubah (naik, turun, tetap)
tergantung pada hasil riil produksi pada Subround III, sehingga
perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan dan peningkatan
produksi yang dipanen pada bulan September-Desember agar
angka produksi dapat meningkat dari ARAM II dan mencapai target.
d. Langkah-langkah yang perlu dan akan dilaksanakan untuk
mempertahankan dan meningkatkan capaian produksi dari Aram II
2014 antara lain:
Mengamankan pertanaman/eksisting yang dipanen/akan dipanen
pada Subround III (periode September-Desember 2014) dari
gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan
Dampak Perubahan Iklim (DPI) banjir dan kekeringan agar luas
panen optimal
101
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Meningkatkan penyuluhan dan pendampingan kepada petani
agar menerapkan teknologi secara optimal sesuai kondisi
spesifik lokasi.
Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam
menjamin ketersediaan sarana produksi (benih, pupuk) yang
cukup dan memenuhi prinsip 6 tepat (jenis/varietas, waktu,
jumlah, kualitas, lokasi, dan harga)
Berkoordinasi dengan Dinas PU-Pengairan dalam mengatur
ketersediaan air/irigasi serta mengendalikan banjir dan
kekeringan
Mengoptimalkan sarana dan peralatan panen dan pasca panen
untuk membantu petani panen pada periode panen September-
Desember 2014 yang bersamaan dengan awal musim hujan (MH
2014/2015)
Di samping itu, sejalan dengan telah masuknya MH 2014/2015
yang dimulai bulan Oktober 2014 perlu melakukan upaya dan
langkah-langkah untuk mendukung produksi 2015, mengingat
kontribusi produksi dari pertanaman periode MH 2014/2015
relatif besar dibandingkan dengan kontribusi MT 2015 (April-
September 2015).
Realisasi serapan APBN Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2014
(posisi laporan 20 November 2014) satker pusat dan daerah
seluruh Indonesia Rp.1,754 triliun (77,16% dari pagu anggaran
Rp.2,273 triliun).
Rincian serapan APBN berdasarkan kewenangan: satker
Provinsi 66,53% dari total pagu Rp.233 miliar, satker Tugas
Pembantuan 80,74% dari total pagu Rp.1,882 triliun, satker pusat
Ditjen Tanaman Pangan 47,10%, dari total pagu Rp.141,93
miliar, dan satker UPT Pusat (BBPPMBTPH dan BBPOPT)
77,75% dari total pagu Rp.16,7 miliar.
Realisasi serapan anggaran menurut kegiatan: 1) Pengelolaan
Produksi Tanaman Serealia Rp. 930,257 miliar (83,27% dari
pagu Rp.1,117 triliun), 2) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka
Kacang dan Umbi Rp.512,101 miliar (83,94% dari pagu
Rp.610,049 miliar), 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih
Tanaman Pangan Rp. 72,230 miliar (68,39% dari pagu
Rp.105,612 miliar), 4) Penguatan Perlindungan Tanaman
Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Rp.79,887 miliar (67,78%
dari pagu Rp.117,864 miliar), 5) Penanganan Pascapanen
Tanaman Pangan Rp.74,423 miliar (46,27% dari pagu
102
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Rp.160,846 miliar), 6) Dukungan Manajemen Teknis Lainnya
Rp.72,679 miliar (49,89% dari pagu Rp.145,664 miliar), 7)
Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih Rp.5,285 miliar
(76,38% dari pagu Rp.9,782 miliar), 8) Pengembangan
Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Rp.7,700 miliar (78,72% dari pagu Rp.9,782 miliar).
e. Realisasi pelaksanaan fisik kegiatan APBN Ditjen Tanaman Pangan
Tahun 2014 (posisi laporan 20 November 2014): 1) SL-PTT padi
3,007 juta ha (77,23% dari target 3,895 juta ha), 2) SL-PTT jagung
157.288 ha (76,45% dari target 205.751 ha), 3) SL-PTT kedelai
41.005 (65,74%, dari target 62.370 ha), 4) Perluasan Areal Tanam
(PAT) kedelai 184.091 ha (66,32% target 277.568 ha), 5)
Perbanyakan Benih Sumber 358 ha (46,61 ha dari target 768 ha),
6) Pemberdayaan Penangkar Benih padi dan kedelai 3.779 ha
(49,72% dari target 7.600 ha), 7) Penyaluran/Penjualan Benih
Bersubsidi padi, jagung, kedelai 28.837 ton (23,66% dari target
121.857 ton), 8) SL-PHT 819 unit (88,73% dari target 923 unit), 9)
SL-Iklim 86 unit (80,37% dari target 107 unit), 10) Bantuan Sarana
Pascapanen 556 kelompok (61,17% dari target 909 kelompok).
f. Penyelesaian atas temuan dan rekomendasi aparat pengawas agar
diselesaikan secara cepat dan tuntas. Temuan Kerugian Negara
(KN) yang sulit ditindaklanjuti, telah lama serta memenuhi kriteria
dan justifikasi yang memadai agar segera diselesaikan dan
diusulkan untuk dihapusbukukan/temuan yang tidak dapat
ditindaklanjuti (TPTD) seperti temuan KN keterlambatan penyaluran
bantuan benih tahun 2007 di Kabupaten Lampung Selatan karena
saat itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri sehingga sulit
pengangkutan; temuan di Dinas Pertanian Provinsi Maluku tahun
2006 atas penyalahgunaan pembelian pupuk Urea bersubsidi oleh
PT Artika Optima Inti Glue Plant di Seram Bagian Barat sebanyak
88 ton yang digunakan sebagai bahan baku lem, akan
dikoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal Kementan dan
instansi terkait yang berwenang.
g. Aset pestisida (Tiran) dari pengadaan tahun 2010 yang belum
selesai dilakukan stock opname dan proses penyerahan ke daerah
tahun 2014 (posisi laporan 20 November 2014) sebanyak 856 box
senilai Rp.385,2 juta di tiga kabupaten (Kabupaten Nias Sumatera
Utara, Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, dan
Kabupaten Merauke Papua).
103
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
h. Penyelesaian asset satker inaktif dapat dilakukan melalui tiga cara,
yaitu: hibah dengan menyampaikan usul hibah barang milik negara
(BMN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor
98 tahun 2013 yang berakhir pada tahun 2014 ke Ditjen Tanaman
Pangan, transfer sesuai Instruksi Menteri Pertanian nomor 01
tahun 2010, penghapusan sesuai dengan PMK 50 tahun 2014.
i. Pemilihan penempatan kegiatan dan anggaran APBN Ditjen
Tanaman Pangan untuk tahun 2015 dan ke depan diserahkan
ditentukan oleh daerah masing-masing apakah ditempatkan di
satker dinas provinsi atau masih tetap di satker kabupaten/kota
sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan
mempertimbangkan ketersediaan dan kesiapan SDM, jarak antar
kabupaten dan provinsi, rentang kendali serta efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
j. Terkait dengan wacana kebijakan perubahan penetapan pejabat
pengelola anggaran 2015 dan tahun berikutnya, sebagian besar
peserta daerah mengusulkan pengelola anggaran ditetapkan oleh
pusat. Usulan tersebut memperhatikan pengalaman tahun 2012
penetapan pejabat pengelola anggaran di daerah masing-masing
mengalami keterlambatan.
k. Hasil evaluasi kegiatan pembangunan tanaman pangan meliputi:
Perbanyakan benih sumber: perbanyakan benih tidak terealisasi
karena kesulitan benih sumber, realisasi produksi perbanyakan
benih tidak mencapai target, penyaluran benih sumber rendah
karena kurang diminati, hasil perbanyakan benih oleh BBI tidak
lulus uji sertifikasi BPSBTPH, PNBP tidak disetor ke kas negara
tetapi langsung digunakan untuk operasional kegiatan BBI
Pemberdayaan penangkar: target produksi benih tidak
ditetapkan, identifikasi CP/CL kurang cermat, produksi tidak
menjadi benih, produksi benih rendah, produksi benih tidak
tersalur, dana untuk membeli calon benih dari anggota tidak ada
Subsidi Benih: tidak semua petani/kel tani mau membeli benih
bersubsidi, belum semua petani/kel tani mengajukan DUPBB,
ketersediaan benih jenis/varietas & jumlah pada BUMN tidak
mencukupi kebutuhan, realisasi penyaluran/ penjualan benih
rendah
Sertifikasi dan pengawasan benih: pelaksanaan sertifikasi belum
sesuai ketentuan, kualitas benih bersertifikat dibawah standar,
benih dari luar provinsi tidak seluruhnya dilakukan cek mutu,
penerbitan label ganda
104
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT):
penetapan lokasi dan kelompok tani pelaksana SL-PTT kurang
tepat, teknologi budidaya yg diterapkan tdk sesuai rekomendasi
(benih dan pupuk), kelompok tani tidak tertib dalam menghadiri
pertemuan SL, peningkatan provitas tidak tercapai
Pengamatan OPT dan DPI: jumlah POPT tidak sebanding
dengan luas wilayah pengamatan, sarana kurang (SMPK, lampu
perangkap dll), penyampaian laporan pengamatan 2 mingguan
terlambat, belum dilakukan peramalan OPT dan DFI sebagai
early warning, laporan hasil pengamatan belum dijadikan dasar
pengambilan kebijakan pengendalian OPT
Penanganan pascapanen: tidak seluruh pengadaan didasarkan
proposal dan melalui proses seleksi / tidak dilakukan identifikasi
dan verifikasi yang baik, KPA belum menyusun rencana
pengadaan, kegiatan tidak didukung dengan juknis kegiatan,
HPS tidak disusun dengan baik, SPK belum mengatur lokasi
tempat penyerahan barang dan kewajiban rekanan melakukan
running test, terjadi kemahalan harga, penyaluran alat
pascapanen terlambat / melewati masa panen dan tidak
membuat rencana pemanfaatan, alat pascapanen belum
dimanfaatkan dengan optimal, laporan pelaksanaan kegiatan dan
perkembangan pengelolaan sarana pascapanen tidak dibuat
l. Permasalahan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun
2014:
Surat edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
menghimbau agar penyaluran dana bantuan sosial ditunda
sampai selesainya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.
Adanya kebijakan penghematan anggaran APBN-P 2014 yang
menyebabkan realisasi kegiatan dan anggaran mundur dari
rencana semula, karena menunggu proses revisi RKA-KL dan
DIPA yang baru terbit tanggal 16 Juli 2014 untuk menghindari
pagu minus.
Realisasi penyaluran benih bersubsidi yang rendah, disebabkan
karena petani sudah terbiasa dengan Bantuan Langsung Benih
Unggul (BLBU) gratis, sementara PT SHS selaku pelaksana
PSO tidak mampu menyediakan benih besubsidi sesuai azas
enam tepat.
Proses lelang pengadaan bantuan sarana pascapanen banyak
yang mengalami keterlambatan karena Unit Layanan Pengadaan
(ULP) ditempatkan satu pintu di Sekretariat Pemda Provinsi yang
105
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
menangani pengadaan seluruh SKPD, sehingga harus
menunggu giliran dan bila terjadi lelang ulang menunggu giliran
urutan terakhir.
Benih bersubsidi yang disalurkan oleh pelaksana PSO (PT Sang
Hyang Seri) tidak semuanya sesuai kebutuhan dan keinginan
petani, petani kurang berminat membeli benih bersubsidi karena
terbiasa dengan bantuan gratis, serta keterbatasan liquiditas
modal kerja PT SHS dalam pengadaan benih.
Kondisi perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan dan
mundurnya jadwal tanam sehingga kegiatan fisik lapangan
terutama yang dipengaruhi oleh iklim (seperti SL-PTT, perluasan
areal tanam kedelai, perbanyakan benih sumber, pemberdayaan
penangkar benih, SL-PHT dan SL-Iklim) di beberapa lokasi
mengalami perubahan jadwal dari rencana semula.
Terdapat struktur/komponen/output/sub output pada RKA-
KL/DIPA dana dekonsentrasi provinsi pada kegiatan penguatan
perlindungan tanaman dari gangguan OPT dan DPI (di BPTPH)
terdapat beberapa provinsi (13 provinsi) tidak seragam dengan
format acuan yang ditetapkan oleh pusat, sehingga sulit untuk
mengukur dan merekap perkembangan pelaksanaan dan
kinerja/output/sub output yang dihasilkan.
Sering terjadi revisi pejabat pengelola anggaran, terutama pada
satker kabupaten/kota yang mengakibatkan tertunda/
terlambatnya pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Pada tahun
2014, terjadi revisi pejabat pengelola anggaran sebanyak 187
satker, terdiri dari satker kabupaten/kota 163, satker dinas
provinsi 24, dan satker pusat 1 kali.
m. Saran dan tindak lanjut perbaikan kedepan
Masing-masing provinsi perlu melakukan evaluasi dan analisis
capaian kinerja sebagai dasar penyusunan kegiatan ke depan
dan penetapan target-target produksi.
Perlu penyempurnaan sistem monev capaian fisik dan anggaran
baik terkait PMK 249/2011 maupun Sitampan agar lebih mudah
dilaksanakan, begitu pula terkait laporan keuangan, SIMAK, SAU
dan lain-lain.
Perlu percepatan laporan fisik kabupaten disampaikan kepada
provinsi.
Realisasi fisik kegiatan perbenihan masih rendah, pola subsidi ke
depan diupayakan dengan cara desentralisasi di daerah
106
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
(provinsi/kabupaten) dengan memberdayakan penangkar di
masing-masing daerah, bila kegiatan masih PSO maka di dalam
kontrak perlu disebutkan klausul PSO mengutamakan
benih/mengambil benih dari lokasi setempat, dalam pedum
dituliskan secara eksplisit apabila benih berasal dari luar provinsi
agar dilakukan cek ulang di BPSBTPH.
Pengelolaan aset harus memperhatikan aspek preventif mulai
dari perencanaan, pengadaan sampai pengelolaan asset
(pencatatan, penyerahan aset ke Pemda)
Menyiapkan database kelompok tani, alsintan/pascapanen
(jumlah, jenis dan penyebaran)
Bantuan peralatan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan
tidak diseragamkan: combine harvester, rice transplanter dan
segera menyelesaikan realisasi fisik yang berpotensi menjadi
temuan auditor BPK maupun Inspektorat Kementan.Perlu
penguatan pengelolaan sistem perbenihan melalui penguatan
BBI, BPSB dan pemberdayaan penangkar
Hasil audit BPK-RI dan Inspektorat Jenderal Kementan agar
segera ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi beban/masalah di
kemudian hari. Secara formal hasil audit menjadi tanggungjawab
instansi dan pejabat yang menangani serta secara materiil
menjadi tanggungjawab individu yang terkait dengan temuan
Perlu melaksanakan jaminan harga dan pembelian hasil produksi
petani terutama padi, jagung, dan kedelai untuk meningkatkan
motivasi para petani/kelompok tani dalam meningkatkan produksi
dan mengembangkan usahatani secara berkelanjutan
Penetapan pengelola anggaran KPA dan bendahara disarankan
dilaksanakan di pusat
Penyelesaian aset kode MAK 526 perlu menjadi perhatian
bersama
Format penulisan output/suboutput kegiatan perlindungan
tanaman pangan tidak seragam, perlu pengawalan dan
penyelesaian DIPA dan RKA-K/L
12. Rapat Pimpinan
a. Rapat Pimpinan (Rapim) Kementan-RI, Senin 10 Pebruari 2014 di
Ruang Pola, Gd. A Lantai 2 Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh
Menteri Pertanian, dengan agenda Rapim mengenai: 1) Situasi
Pangan; 2) Rencana Rekomendasi Impor Beras Khusus; 3)
Indikator Kinerja 2014/Hasil Pembahasan dengan UKP4; 4) Situasi
107
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Flu Burung dan Upaya Pengendaliannya; 5) Situasi Serangan OPT
Tanaman Pangan dan Upaya Pengendaliannya; 6) Arahan Mentan.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindaklanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Untuk dapat menggambarkan situasi pangan, upayakan
menggunakan satu sumber data dan harus konsisten. Sebagai
contoh: data banjir, data PUSO, data serangan OPT dan lain
sebagainya, agar menggunakan satu angka saja. Untuk ini agar
dibuat sistem data yang baik dan benar, serta lakukan cek
secara berulang. Data yang salah dapat menyulitkan
penyusunan kebijakan.
Tindak Lanjut:
- Angka situasi serangan OPT dan DPI yang digunakan pada
Ditjen Tanaman Pangan berasal dari data BPTPH Provinsi.
Namun data tersebut akan terus berkembang dan diupdate
setiap minggu.
- Untuk data produksi tanaman pangan, Ditjen Tanaman
Pangan mengacu pada data dari BPS/Pusdatin Kementan.
Dalam menyusun matriks Prioritas Nasional Tahun 2014
bersama UKP4, pastikan menetapkan angka target capaian yang
realistis (dapat dicapat), jangan terlalu rendah (seolah tidak
bekerja), juga jangan terlalu tinggi (tidak tercapai).
Tindak Lanjut:
- Pada tahun 2014 kegiatan Ditjen Tanaman Pangan yang
dipantau oleh UKP4 sebanyak 5 sub renaksi yaitu : 1)
penyaluran benih bersubsi, 2) SL-PTT padi, jagung dan
kedelai, serta 3) bantuan sarana pascapanen, dari 5 sub
renaksi.
- Ditjen Tanaman Pangan telah menyusun target per triwulan
dengan mempertimbangkan rencana bulanan pelaksanaan
kegiatan.
- Secara keseluruhan Ditjen Tanaman Pangan mentargetkan
pada B03 (10%), B06 (30%), B09 (65%), dan B12 (100%).
Tingkatkan pengawasan terhadap areal pertanian, terutama
pasca banjir
Tindak Lanjut:
108
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Melakukan pemantauan langsung secara intensif, berkala dan
berjenjang oleh petugas daerah maupun pusat serta
menginventarisasi areal yang terkena banjir
- Melakukan Gerakan Pengendalian OPT saat pra tanam
bersama TNI
- Memanfaatkan Regu Pengendali Hama (RPH) secara lebih
aktif
- Melakukan identifikasi terhadap petani yang areal sawahnya
terkena banjir yang dituangkan dalam CP/CL (by name by
addres)
- Menyalurkan bantuan benih (CBN) kepada petani untuk
penanaman kembali (replanting), sehingga tidak mengganggu
capaian luas tanam
Segera inventarisasi kegiatan Bansos Kementan tahun 2014,
pisahkan kegiatan yang harus segera dilaksanakan dan kegiatan
yang bisa ditunda. Untuk kegiatan Bansos yang tidak bisa
ditunda, maka harus segera dilaksanakan.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan telah menyusun rencana penyaluran
Bansos bulanan yang disesuaikan dengan jadwal tanam dan
target penyerapan anggaran. Rencana penyaluran telah
berkoordinasi dengan daerah (provinsi, kabupaten/kota)
b. Rapat Pimpinan (Rapim) Kementan-RI, Senin 17 Pebruari 2014 di
Ruang Pola, Gd. A Lantai 2 Kanpus Kementan yang dipimpin oleh
Menteri Pertanian, agenda rapim mengenai: 1) Paparan Bahan
Raker Komisi IV DPR-RI; 2) Kesiapan penyaluran Benih Bersubsidi
2014 serta kesiapan Bantuan Benih Sinabung dan Banjir; 3)
Prediksi Iklim 2014 dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Pertanian
2014; 4) Arahan Menteri Pertanian
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Buat peta lengkap ketersediaan benih yang berisi lokasi, jenis
dan volume. Peta data ini harus selalu diupdate dan
diinformasikan kepada Menteri. Informasi ini akan membantu
manakala dibutuhkan (siap setiap saat), termasuk menjawab
banyak pertanyaan media. Sekarang ini banyak terjadi kasus
banjir dan banyak permintaan bantuan benih. Dalam beberapa
kunjungan kerja pimpinan ke daerah, masih banyak terdengar
109
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
keterlambatan dan ketidaksesuaian jenis benih yang disalurkan.
Untuk memenuhi permintaan dan menjawab permasalahan yang
muncul tersebut, kita harus siap bekerja ekstra keras.
Tindak lanjut:
Berkaitan dengan bantuan benih, Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan telah menyusun peta ketersediaan benih berupa laporan
stok Cadangan Benih Nasional (CBN) dari PT Sang Hyang Seri
(Persero) dan PT Pertani (Persero) yang berisi lokasi, jenis dan
volume sehingga apabila ada permohonan bantuan benih untuk
bencana alam dapat segera disalurkan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Selanjutnya sudah disampaikan kepada Direktur
PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) untuk
menginformasikan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota tentang jenis dan volume benih yang
tersedia, sehingga permohonan diharapkan sesuai jenis benih
yang tersedia.
Lakukan verifikasi dengan baik dan benar semua permintaan
bantuan benih yang mengatasnamakan dampak bencana.
Waspadai potensi orang bersikap aji mumpung. Pergunakan
dana PUSO sebesar Rp.200 miliar secara selektif, sehingga
penggunaannya sesuai sasaran. Jangan sampai ada komentar
bahwa pemerintah pilih kasih.
Tindak Lanjut:
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
70/Permentan/SR.120/ 12/2012 tentang Pedoman Cadangan
Benih Nasional dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman
Pangan Nomor: 78/HK.310/C/12/2012 tentang Petunjuk Teknis
Cadangan Benih Nasional, serta Surat Edaran Direktur Jenderal
Tanaman Pangan Nomor: 121/TU.210/C/02/2014 tanggal 7
Februari 2014 disampaikan prosedur pengajuan permohonan
bantuan benih melalui CBN untuk pemulihan pertanaman atau
persemaian yang rusak berat/puso sebagai akibat/dampak banjir,
bahwa kebenaran dan keabsahan hasil verifikasi data kelompok
tani (CP/CL) merupakan tanggungjawab Kepala Dinas Pertanian
(Kabupaten/Provinsi).
Segera salurkan bantuan benih yang sudah disiapkan untuk
rehabilitasi pasca erupsi Sinabung. Kepala BNPB sudah
memberitahukan bahwa warga/petani sudah mulai kembali ke
rumah dan sudah mau langsung melakukan kegiatan
110
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
pertanaman. Presiden sudah mengingatkan agar bibit tanaman/
ternak segera disiapkan.
Tindak Lanjut:
Menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri
Pertanian Republik Indonesia Nomor 360/510 tanggal 21 Januari
2014 hal Permohonan Bantuan Akibat Erupsi Gunung Sinabung,
Direktur Jenderal Tanaman Pangan telah berkirim surat kepada
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Nomor
162/SR.120/C/02/2014 tanggal 18 Februari 2014 hal
Pemanfaatan Cadangan Benih Nasional untuk pemulihan pasca
erupsi Sinabung.
Waspadai eksplosi organisme pengganggu tumbuhan (OPT),
terutama pasca banjir. Buat berbagai persiapan
Tindak Lanjut:
- Melakukan pemantauan langsung secara intensif, berkala dan
berjenjang oleh petugas daerah maupun pusat serta
menginventarisasi areal yang terkena banjir
- Melakukan Gerakan Pengendalian OPT saat pra tanam
bersama TNI Melakukan Gerakan Pengendalian OPT saat pra
tanam bersama TNI
- Memanfaatkan Regu Pengendali Hama (RPH) secara lebih
aktif
- Pemanfaatan sarana pengendali OPT yang tersedia di
daerah, yaitu: pestisida sebanyak 1.686.639 kg/liter (setara
untuk luas areal 800 ribu ha dengan aplikasi 2-3 liter/ha) dan
bahan pengasapan sebanyak 107.948 boks (setara untuk luas
areal 215 ribu ha dengan aplikasi 0,5 boks/ha).
- Melakukan identifikasi terhadap petani yang areal sawahnya
terkena banjir yang dituangkan dalam CPCL (by name by
addres)
- Petugas lapangan mengusulkan bantuan benih bagi petani
yang arealnya terkena banjir
- Menyalurkan bantuan benih (CBN) kepada petani untuk
penanaman kembali (replanting), sehingga tidak mengganggu
capaian luas tanam
Cek ke BMKG untuk memastikan apakah benar bahwa
pertengahan bulan Maret banjir akan sudah mulai berkurang. Hal
ini terkait penyiapan bantuan benih untuk penanaman kembali
lahan pertanian yang rusak akibat banjir. Apabila kekurangan
111
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
tenaga kerja (SDM), maka manfaatkan kerjasama dengan TNI
AD.
Tindak Lanjut:
- Berdasarkan informasi dari BMKG, secara umum curah hujan
pada bulan maret akan bersifat dibawah normal sampai
normal.
- Daerah yang berpeluang mengalami hujan bawah normal
antara lain: Aceh bagian selatan, Pekan baru bagian utara,
Padang bagian selatan, Jambi, Sumsel bagian timur,
Lampung bagian timur, Belitung, Jawa bagian selatan, Bali,
sebagian NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah
bagian selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Papua
bagian tengah.
- Daerah yang mengalami hujan normal antara lain: sebagian
Sumatera Utara, Pekanbaru bagian selatan, Bengkulu,
Sumatera Selatan bagian barat, Jawa Tengah bagian timur,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah bagian utara dan
timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku
- Daerah yang berpotensi mengalami hujan diatas normal
adalah Sumatera Utara bagian Timur, NTB bagian timur,
Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi
Utara, Ambon dan Papua Barat
- Dengan curah hujan bersifat dibawah normal sampai normal
di bulan Maret diprakirakan potensi terjadi banjir akan
menurun.
Intensifkan koordinasi kerja lintas Eselon I lingkup Kementerian
Pertanian untuk memadukan program dan kegiatan. Belum diedit
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan selalu berupaya melakukan koordinasi
dengan eselon I lingkup Kementan untuk memadukan program
dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya pencapaian
sasaran produksi tanaman pangan komoditas padi, jagung dan
kedelai.
c. Rapat Pimpinan (Rapim) Kementan-RI, Senin 24 Februari 2014 di
Ruang Pola, Gd. A Lantai 2 Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh
Menteri Pertanian. Agenda Rapim mengenai: 1) Kasus-kasus
Kebijakan Perdagangan dan Saran Peningkatan Kerjasama dengan
Kementerian Perdagangan; 2) Upaya Peningkatan Pengawasan
Perkarantiaan; 3) Tindak Lanjut Temuan BPK; 4) Tinjauan RUU
112
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Perdagangan (Revisi); 5) Rencana Strategis Penguatan
Penyuluhan; 6) Arahan Menteri Pertanian
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Terkait kebutuhan anggaran untuk menangani serangan
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), coba lakukan
penyisiran anggaran yang sudah ada terlebih dahulu. Andaikata
sama sekali tidak bisa, maka pikirkan kapan waktu yang tepat
untuk mengajukan tambahan anggaran.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan telah mengusulan anggaran tambahan
pada kegiatan perlindungan tanaman pangan Tahun 2014 dalam
rangka antisipasi peningkatan serangan OPT dan terkena DPI
melalui kegiatan SL-PHT, SLI, dan gerakan pengendalian.
- Kegiatan SL-PHT yang semula 1.000 unit menjadi 2.500 unit.
- Kegiatan SL Iklim yang semula 100 unit menjadi 192 unit.
- Gerakan pengendalian yang semula 114 kali menjadi 407 kali.
Total usulan anggaran tambahan untuk kegiatan SL-PHT, SLI
dan gerakan pengendalian sejumlah Rp.47 miliar.
Tabel 48. Rincian Usulan Tambahan Anggaran kegiatan SL-PHT, SLI dan Gerakan Pengendalian
Coba pikirkan cara agar benih turun ke lapangan. Saat ini ramai
di media bahwa petani sudah siap menanam, tetapi benih tidak
ada. Bahkan ditulis bahwa Menteri Pertanian tidak menepati janji.
- Dalam rangka penyediaan benih di lapangan, Pemerintah
telah menyiapkan subsidi benih untuk memenuhi pelaksanaan
kegiatan SL-PTT yang dapat dimafaatkan oleh petani sejaka
awal bulan Februari 2014.
- Pemerintah akan terus mendorong daerah agar mampu
mandiri dalam penyedeiaan benih melalui alokasi anggaran
Unit/Kali x (Rp 1.000) Unit/Kali x (Rp 1.000) Unit/Kali x (Rp 1.000) Unit/Kali x (Rp 1.000)
1 SLPHT 1.154 26.926.667 241 5.623.333 105 2.450.000 1.500 35.000.000
2 SLI 48 1.350.000 24 650.000 - - 72 2.000.000
3 Gerakan Pengendalian OPT 293 7.436.548 81 2.055.838 20 507.614 394 10.000.000
47.000.000 TOTAL
JumlahKegiatanNo
KedelaiJagungPadi
113
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
perbanyakan benih sumber dan kegiatan pemberdayaan
penangkar benih.
- Pada tahun-tahun mendatang, akan ditingkat alokasi
anggaran untuk pemberdayaan penangkar benih agar benih
tersedia di lapangan.
- Menyikapi bencana banjir di beberapa lokasi dan erupsi
Gunung Sinabung (Sumatera Utara) dan Gunung Kelud (Jawa
Timur), Pemerintah telah menugaskan BUMN (PT Sang
Hyang Seri dan PT Pertani) agar segera menyalurkan
bantuan benih CBN ke Jawa Tengah, Riau, NTB, dan
Sulawesi Selatan (banjir) serta ke Sumatera Utara (erupsi
Gunung Sinambung).
Hubungan antara Indoensia dan Australia belum membaik.
Semua jajaran Kementerian Pertanian harus mematuhi arahan
Presiden untuk tidak melakukan kerjasama dengan pihak
Australia terlebih dahulu saat ini.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan akan mentaati arahan Presiden
terkait dengan hubungan dengan pihak Australia
- Selama ini Ditjen Tanaman Pangan belum pernah ada
kerjasama dengan pihak Australia
d. Rapat Pimpinan Kementan-RI, Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, Senin, 3 Maret 2014, Agenda Rapim: 1) Laporan Hasil
Kajian Watimpres Tentang Masalah Pangan Nasional; 2) Rencana
Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung; 3) Rencana
Dan Jadwal Penyaluran Bantuan Banjir Dari CBN; 4) Prognosa
Produksi Tanaman Pangan Tahun 2014; 5) Prognosa Produksi
Hortikultura Tahun 2014; dan 6) Arahan Menteri Pertanian
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Segera buat respon terkait Kajian dari Wantimpres tentang
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Bagaimana pengaruh
dampak OPT terhadap produksi. Harus sudah diantisipasi
kemungkinan dibukanya keran impor beras, terutama apabila
produksi pangan dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan.
Tindak Lanjut:
- Data serangan OPT pada pertanaman padi tahun 2013
mencapai 510.090 ha atau hanya 3,50% dari luas pertanaman
114
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
padi secara keseluruhan (data ASEM), dengan potensi
kehilangan hasil sebanyak 431.204 ton GKG atau 0,61% dari
produksi nasional.
- Upaya-upaya dalam mengendalikan serangan OPT:
Melakukan pemantauan langsung secara intensif, berkala
dan berjenjang oleh petugas daerah maupun pusat.
Melakukan Gerakan Pengendalian OPT saat pra tanam
bersama TNI.
Memanfaatkan Regu Pengendali Hama (RPH) secara lebih
aktif.
Pemanfaatan sarana pengendali OPT yang tersedia di
daerah, yaitu: pestisida sebanyak 1.686.639 kg/liter (setara
untuk luas areal 800 ribu ha dengan aplikasi 2-3 liter/ha)
dan bahan pengasapan sebanyak 107.948 boks (setara
untuk luas areal 215 ribu ha dengan aplikasi 0,5 boks/ha).
Dua daerah yang memperoleh catatan khusus pada Kajian
Wantimpres tentang Ketahanan Pangan, yaitu Provinsi Jawa
Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Jadualkan Rapat Koordinasi
dengan Provinsi Jawa Timur (Rabu, 5 Maret 2014) dan Jawa
Tengah (Kamis, 6 Maret 2014). Undang semua Bupati/Walikota
yang berada di Provinsi bersangkutan. Yang mengundang bisa
Gubernur atau Menteri Pertanian. Dalam pertemuan tersebut,
sampaikan pula tentang: stok benih, OPT dan pengawalan
penyuluh pada areal penanaman.
Tindak Lanjut:
- Rapat koordinasi di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan
pada tanggal 6 Maret 2014 yang dihadiri Menteri Pertanian
dan perwakilan dari Direktorat Budidaya Serealia dan
Direktorat Perlindungan, sedangkan rapat koordinasi di
Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 10 Maret
2014 dihadiri Mentan, Wamentan dan Dirjen TP.
- Hasil Rapat Koordinasi sebagai berikut:
Meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan OPT
dengan melakukan pengamatan secara lebih intensif dan
meningkatkan gerakan pengendalian OPT.
Meningkatkan perhatian dan kepedulian dari Kepala
Daerah (Bupati/Walikota) mengenai serangan OPT di
wilayahnya.
115
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Meningkatkan pendampingan petani oleh penyuluh dalam
melakukan budidaya tanaman sehat secara tepat, baik dan
benar.
Membuat surat kewaspadaan dan antisipasi terhadap OPT
kepada Gubernur.
Paparkan kebutuhan stok opname benih dan rencana
penyaluran benih pada pertemuan minggu depan. Siapkan
saran-saran Kementerian Pertanian untuk ditindaklanjuti oleh
BUMN (PT SHS). Segera buat surat kepada Bupati/ Walikota
dengan tembusan Gubernur untuk mengingatkan daerah mana
saja yang belum menetapkan CP/CL.
Tindak Lanjut:
- Sesuai arahan Menteri Pertanian pada RAPIM tanggal 3
Maret 2014 serta memperhatikan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor: 70/Permentan/SR.120/12/2012 tentang Pedoman
Cadangan Benih Nasional, Keputusan Direktur Jenderal
Tanaman Pangan Nomor: 78/HK.310/C/12/2012 tentang
Petunjuk Teknis Cadangan Benih Nasional dan Surat
Penugasan Direktur Perbenihan Nomor:
137/KP.340/C2/03/03/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Tim
Stok Opname CBN Tahun 2014 telah dilaksanakan Stok
Opname CBN di PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT
Pertani (Persero) pada tanggal 4 s.d 8 Maret 2014. Data stok
opname CBN ini telah disampaikan pada Rapim Kementan
tanggal 10 Maret 2014.
- Terkait dengan daerah yang belum menetapkan CP/CL,
Direktur Jenderal Tanaman Pangan telah menyurati Kepala
Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat Nomor:
120/TU.210/C/02/2014 tanggal 07 Febuari 2014 hal tindak
lanjut Kunjungan Kerja Menteri Pertanian RI dan kepada
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Subang,
Indramayu dan Cirebon dengan Nomor Surat
264/TU.210/C/03/2014 per tanggal 12 Maret 2014 hal Tindak
Lanjut Kunjungan Kerja Menteri Pertanian yang berisi
kelengkapan persyaratan dokumen usulan bantuan benih
CBN.
Segera buat surat kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk
memberitahukan tentang realisasi penanaman yang meleset
cukup jauh dari target.
Tindak Lanjut:
116
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Untuk mengingatkan kembali akan dikirim mengenai kinerja
capaian produksi khususnya padi, jagung dan kedelai
sebelumnya telah dibahas pada rRapat Koordinasi Nasional
dengan peserta dari Dinas Pertanian Provinsi dan BPS
Provinsi tanggal 4 s.d 7 Februari 2014 dan dihasilkan angka
prognosa 2014.
- Surat Ditjen Tanaman Pangan kepada Gubernur/Bupati/
Walikota tentang realisasi penanaman yang belum mencapai
target masih dalam proses.
- Daerah yang memperoleh catatan khusus pada Kajian
Wantimpres tentang Ketahanan Pangan provinsi (Jateng dan
Jatim), telah dilakukan Rakor dengan Bupati/ Walikota
Provinsi Jawa Timur tanggal 6 Maret 2014 yang dihadiri oleh
Dit. Budser dan Dit. Perlindungan TP dan Provinsi Jawa
Tengah dihadiri oleh Menteri Pertanian, Wamentan dan Dirjen
TP, dalam pertemuan tersebut selain membahas tentang OPT
juga dibahas tentang realisasi tanam yang masih dibawah
target serta langkah-langkah pencapaian produksi 2014.
Buat surat kepada Gubernur dan Bupati/Kota untuk
mengingatkan kemungkinan atau potensi orang melakukan
penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan dan dana bantuan
sosial.
Tindak Lanjut:
Surat kepada Gubernur dan Bupati/Kota untuk mengingatkan
kemungkinan atau potensi orang melakukan penyimpangan
dalam melaksanakan kegiatan dan dana bantuan sosial, Ditjen
TP mengusulkan agar dapat dikoordinir oleh Setjen, sehingga
cukup satu surat saja tidak perlu semua Eselon I yang memiliki
kegiatan bansos menyampaikan surat ke
Gubernur/Bupati/Walikota.
Jajaki kemungkinan Kementerian Pertanian berpartisipasi pada
Pameran Agrinex tahun 2014.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan bersama dengan Eselon I lingkup
Kementan telah menyusun rencana untuk berpartisipasi pada
Pameran Agrinex Expo tahun 2014.
- Tema paviliun Kementan adalah "Pengembangan Pangan
Lokal untuk Ketahanan Pangan Nasional".
117
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
- Ditjen Tanaman Pangan akan berpartispasi sebanyak satu
stand.
e. Rapat Pimpinan Kementan-RI, Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, Selasa, 11 Maret 2014. Agenda Rapim Kementan-RI: 1)
Laporan Audit Stok Benih-CBN, oleh : Dirjen Tanaman Pangan; 2)
Perkembangan Produksi Dan Ekspor-Impor Kakao, oleh: Dirjen
Perkebunan; 3) Situasi Harga Komoditi Pertanian Di Tingkat Petani
Dan Pasar, Oleh: Dirjen PPHP; 4) Konsep Sk Mentan Tentang
Brigade Penanggulangan Kebakaran/Asap, Oleh: Sekretaris
Jenderal; 5) Kondisi Dukungan Penyuluhan Pada Program SL-PTT,
oleh: Kepala BPPSDMP; 6) Tindak Lanjut Temuan BPK 2013, oleh:
Inspektur Jenderal; dan 7) Arahan Menteri Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Kaji dengan baik bersama dengan BUMN terkait stok CBN
termasuk yang ada di penangkar dan petani. Stok benih yang ada di
penangkar apakah bisa tersedia setiap saat dibutuhkan. Usahakan
ada konfirmasi dari BUMN tentang kesanggupan atau
ketidaksanggupan menyediakan benih. Sebenarnya saat ini dapat
dikatakan sudah hilang waktu 3 bulan. Dalam kondisi darurat seperti
ini, pikirkan terobosan apa yang perlu dilakukan, seperti peraturan
atau payung hukum. Dengan demikian, semua pihak terkait akan
merasa yakin dan aman. Usahakan pekan depan sudah ada hasil
tindaklanjutnya. Buat surat Menteri Pertanian kepada Menteri
BUMN dengan tembusan Menteri Perekonomian untuk
menyampaikan situasi perbenihan yang ada saat ini. Dalam dialog
di lapangan, petani menginginkan benih berlabel ungu. Label warna
biru sebenarnya bagus, namun kualitasnya tidak dipercayai oleh
petani.
Tindak Lanjut:
- Berdasarkan Permentan Nomor 70/Permentan/SR.120/ 12/2012
tentang Pedoman Cadangan Benih, dijelaskan bahwa apabila
benih CBN sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah, harus
tersedia sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah
ditentukan, bila diperlukan dapat diambil dari stok benih
komersial kedua perusahaan BUMN tersebut, jika benih CBN
yang siap salur tidak mencukupi.
- Sebagai tindak lanjut untuk mengoptimalkan penyediaan
benih/stok CBN baik yang ada di gudang maupun di penangkar
118
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
benih milik/kerjasama dengan kedua perusahaan BUMN,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah melakukan
koordinasi dengan kedua perusahaan tersebut, untuk
mengkonfirmasi kesiapan benih subsidi maupun benih CBN.
- Terkait kecenderungan petani lebih memilih untuk menggunakan
benih bersertifikat kelas SS (berlabel ungu) dibandingkan kelas
ES (berlabel biru), ditinjau dari sudut pandang teknis, kualitas
benih SS dengan ES tidak jauh berbeda. Dengan perlakuan
budidaya yang sesuai rekomendasi maka akan tercapai hasil
yang tidak berbeda nyata. Petani berfikir ekonomis bahwa
dengan menggunakan benih kelas SS, maka petani tidak perlu
untuk membeli benih musim tanam selanjutnya karena dapat
menggunakan turunan benih hasil produksi SS (kelas ES). Pada
kondisi tertentu, kadang-kadang penampilan tanaman di
lapangan kelas SS nampak lebih seragam dibandingkan kelas
ES karena persentase Benih Tanaman Lain (BTL) lebih kecil
dibandingkan kelas ES, sehingga petani beranggapan bahwa
kelas SS lebih bagus dibandingkan dengan kelas ES.
f. Rapim Kementerian Pertanian, Selasa, 1 April 2014, ruang Pola
Gedung A, lantai 2 Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian. Agenda Rapim mengenai: 1) Reviu Target Renaksi
Bukittinggi; 2) Langkah-langkah Tindak Lanjut Prognosa Produksi
Tanaman Pangan 2014; 3) Kesiapan Penerapan Aturan Wajib
ISPO; 4) Pelaksanaan Program Bansos Kementan; 5)
Perkembangan Pelaksanaan CBN; 6) Tindak Lanjut Temuan BPK;
7) Alternatif Rancangan Kelembagaan Pangan Nasional (Tindak
Lanjut UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan); 7) Arahan Menteri
Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Terkait reviu Renaksi Bukittingi, agar tidak mengandalkan K/L
lain. Bentuk Tim Pengkajian untuk merevisi target produksi
komoditas pangan utama. Sekitar akhir bulan April 2014, apabila
sudah siap, maka buat konferensi pers untuk mengumumkan
target produksi pangan utama yang baru. Namun demikian,
setelah target direvisi, semangat kerja jangan menurun. Tetap
lakukan segala upaya untuk mendongkrak peningkatan lakukan
segala upaya untuk mendongkrak peningkatan produksi. Setelah
119
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
target baru diumumkan, maka segala persuratan dan dokumen
menggunakan angka target yang baru.
Tindak Lanjut:
- Reviu sasaran produksi tanaman pangan tahun 2014, telah
dilaksanakan rapat internal lingkup Ditjen Tanaman Pangan
tanggal 4 dan 8 April 2014, dan lintas Eselon I terkait lingkup
Kementan dan BPS pada tanggal 10 April 2014
- Dasar pertimbangan dan perubahan target produksi 2014
antara lain: a) dukungan kegiatan dan anggaran yang tersedia
tidak mencukupi kebutuhan; b) kemungkinan terjadinya El-
Nino tahun 2014 (prakiraan BMKG); c) potensi terjadinya
peningkatan serangan OPT pada tahun 2014 sebagai dampak
musim hujan tahun 2013 dan berlangsung sampai dengan
Februari/Maret 2014; d) prakiraan produksi 2014 (Angka
Prognosa BPS); e) trend pertumbuhan produksi, luas panen,
dan produkstivitas tahun 2008-2013; f) kondisi sarana dan
prasarana pengairan banyak yang mengalami kerusakan; dan
g) dukungan penyediaan lahan untuk perluasan areal tanam
(seperti lahan transmigrasi, kehutanan) tidak tersedia sesuai
dengan rencana.
- Hasil reviu sasaran produksi tanaman pangan tahun 2014
disepakati padi 71,50 juta ton GKG, jagung 18,60 juta ton
pipilan kering, kedelai 1,00 juta ton biji kering.
- Sasaran produksi hasil reviu tersebut semua komoditas lebih
rendah dari target produksi awal (Renstra/Renaksi
Bukittinggi), namun lebih tinggi dari ASEM 2013, dan bila
dibandingkan dengan Angka Prognosa 2014 untuk padi,
jagung, kedelai, dan ubi jalar lebih tinggi, sedangkan kacang
tanah, kacang hijau dan ubi kayu lebih rendah.
- Perkiraan neraca produksi dibandingkan dengan kebutuhan
tahun 2014 berdasarkan target produksi hasil reviu, beras
surplus 5,95 juta ton, jagung surplus 4,79 juta ton, kedelai
defisit 1,27 juta ton.
- Selanjutnya akan disusun skenario pencapaian produksi
tahun 2014 dan menjabarkan perubahan sasaran produksi
2014 masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.
- Pada tanggal 23 s.d 24 April 2014 akan diadakan rapat
dengan daerah (Dinas Provinsi, Bakorluh dan BPTP) untuk
memantapkan langkah-;angkah pencapaian target produksi
2014)
120
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kaji lagi dengan baik terkait kemungkinan meletakkan anggaran
benih untuk bantuan bencana di BNPB. Apakah BNPB bersedia
dititipi anggaran, apakah BNPB bersedia mengikuti aturan
Kementan untuk penyaluran benih sebagai bantuan bencana,
dan lain sebagainya.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan akan menyusun telaahan tentang CBN
terkait usulan penempatan CBN BNPB
Setuju untuk dilakukan kajian subsidi benih, karena hal ini dapat
mendorong tumbuh dan berkembangnya penangkar-penangkar
lokal. Para penangkar ini secara otomatis akan menanam dan
mengembangkan menjadi benih sebar. Membina dan mengontrol
para penangkar masih dalam rentang wilayah dan kendali
Kementan.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan akan mengkomunikasikan kajian subsidi
benih sumber dengan Badan Litbang Kementan (Pusat Analisis
Sosek dan Kebijakan Pertanian) dan Dinas Pertanian.
Untuk sementara, hentikan pelaksanaan realisasi anggaran
Bansos Kementan di daerah dan tunggu samapai PEMILU
selesai. Namun demikian, proses pengadaan dan penetapan
CP/CL tetap dapat terus berjalan.
Tindak Lanjut:
- Terkait himbauan Ketua KPK dan edaran Sekretaris Jenderal
Kementan untuk menunda penyaluran bansos, Ditjen
Tanaman Pangan telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Hampir semua daerah telah menerima surat himbauan dari
Ketua KPK, dan telah ditindaklanjuti dengan menunda
penyaluran bansos sampai selesai pelaksanaan Pemilu
Legislatif 9 April 2014.
- Namun untuk kegiatan yang tidak dapat ditunda, seperti
pertanaman kedelai yang puncaknya mulai bulan Februari,
maka SL-PTT kedelai dan PAT kedelai tetap dilaksanakan.
Demikian juga dengan SL-PTT padi dan jagung, karena jika
ditunda akan mengakibatkan mundur tanam, yang
dikhawatirkan tidak akan berkontribusi penuh pada tahun
2014.
121
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
- Proses pengadaan dan lelang bantuan sarana pascapanen
tanaman pangan, tetap dapat berjalan sesuai jadwal yang
telah ditetapkan, sehingga setelah selesai pelaksanaan
Pemilu Legislatif dapat langsung disalurkan/ diserahkan.
- Tindak lanjut atau edaran KPK dan surat Sekjen tentang
Penundaan Pelaksanaan Bansos Tahun 2014, telah
dikirimkan surat edaran Dirjen Tanaman Pangan Nomor:
338/RC.110/C/4/2014 tanggal 7 April 2014 ke Kepala Dinas
Pertanian Provinsi se-Indonesia.
g. Rapim Kementerian Pertanian, Senin 14 April 2014, ruang Pola
Gedung A, lantai 2 Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian. Agenda Rapim mengenai: 1) Drfat Permentan tentang
Tata Hubungan Kerja Kelembagaan lingkup Kementan; 2) Konsep
Kebijakan Antisipasi Gejolak Pasokan/ Harga Ayam; 3) Posisi
Kementan Terkait Rencana Pengenaan Pembebasan Bea Impor Biji
Kakao; 4) Hasil Telaah Revisi Target Rencana Aksi Bukittinggi; 5)
Tindak Lanjut Temuan BPK; 6) Arahan Menteri Pertanian.
Arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti sesuai tugas
pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain:
Revisi target pada Renaksi Bukittinggi harap dicek kembali. Kaji lagi
kesanggupan kita dengan usaha-usaha yang ada untuk
menargetkan produksi tanpa dukungan dari K/L lain. Jangan sampai
target yang dibuat terlalu tinggi, tetapi tidak boleh terlalu rendah.
Buat target secara rasional.
Tindak Lanjut:
Reviu sasaran produksi tanaman pangan tahun 2014, telah
dilaksanakan rapat kembali dengan Ditjen PSP serta Badan
Litbang Pertanian (Tim Modeling) pada tanggal 15 April 2014.
Hasil reviu sasaran produksi tanaman pangan tahun 2014 rapat
tanggal 15 April 2014 di RR. Dit. Budidaya Serealia, Ditjen TP.
- Skenario I disepakati untuk padi 72,08 juta ton GKG, jagung
18,60 juta ton pipilan kering, kedelai 1,00 juta ton biji kering.
- Skenario II disepakati untuk padi 71,72 juta ton GKG, jagung
19,02 juta ton pipilan kering, kedelai 1,20 juta ton biji kering.
Dasar pertimbangan dan perubahan target produksi 2014 antara
lain: a) dukungan kegiatan dan anggaran yang tersedia tidak
mencukupi kebutuhan; b) kemungkinan terjadinya El-Nino tahun
2014 (prakiraan BMKG); c) potensi terjadinya peningkatan
serangan OPT pada tahun 2014 sebagai dampak musim hujan
122
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
tahun 2013 dan berlangsung sampai dengan Februari/Maret
2014; d) prakiraan produksi 2014 (Angka Prognosa BPS); e)
trend pertumbuhan produksi, luas panen, dan produkstivitas
tahun 2008-2013; f) kondisi sarana dan prasarana pengairan
banyak yang mengalami kerusakan; dan g) dukungan
penyediaan lahan untuk perluasan areal tanam (seperti lahan
transmigrasi, kehutanan) tidak tersedia sesuai dengan rencana.
Selanjutnya akan disusun skenario pencapaian produksi tahun
2014 dan menjabarkan perubahan sasaran produksi 2014
masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk memantapkan reviu sasaran produksi 2014 terutama padi,
jagung dan kedelai akan dilaksanakan rapat pembahasan
dengan daerah (Kadis Provinsi se-Indonesia) pada tanggal 23
s.d 24 April 2014 dan Eselon I terkait lingkup Kementan.
h. Rapim Kementerian Pertanian, Senin 21 April 2014, ruang Pola
Gedung A, lantai 2 Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian. Agenda Rapim mengenai: 1) Peningkatan Pengawasan
Pupuk Bersubsidi; 2) Laporan Realisasi Penyaluran Benih CBN dan
Benih Bersubsidi; 3) Prakiraan Situasi Iklim 2014 dan KATAM 2014;
4) Rencana Strategis Pengembangan Bio-Fuel; 5) Rencana
Rekomendasi Importasi Bahan Baku Pakan 2014; 6) Penyelesaian
Aset Kementan atas Laporan Keuangan BPK; 7) Serapan Anggaran
2014; 8) Arahan Menteri Pertanian
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Terkait dengan masih rendahnya realisasi penyaluran benih
bersubsidi, upayakan terobosan baru untuk meningkatkan
penggunaan benih bersubsidi. Berdasarkan KATAM kita masih
bisa meningkatkan produksi pangan tahun 2014 dengan
mengoptimalkan pertanaman Padi pada bulan Juni 2014.
Tindak Lanjut:
Upaya-upaya dan langkah terobosan untuk meningkatkan
serapan dan penggunaan benih bersubsidi antara lain melalui:
peningkatan sosialisasi kepada kelompoktani, mempercepat
penyusunan DUPBB, mensinkronkan antara jenis/varietas yang
dibutuhkan petani dengan ketersediaan stok BUMN, serta re-
schedule jadwal tanam dengan kebutuhan benih.
123
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Agendakan pertemuan Trilateral antara Kementerian Pertanian,
Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan terkait upaya
optimalisasi penyaluran pupuk dan benih bersubsidi.
Tindak Lanjut:
- Rapat tripartit tentang subsidi benih dan CBN tahun 2014
telah dilaksanakan pada hari Jumat, 25 April 2014, bertempat
di Ruang Rapat P2BN Ditjen Tanaman Pangan. Rapat
dipimpin oleh Dirjen Tanaman Pangan dihadiri oleh
perwakilan Ditjen Anggaran-Kemenkeu, Dirut PT SHS, Dirut
PT Pertani (diwakili), Inspektur II-Itjen Kementan, Biro
Perencanaan-Setjen, Direktur Perbenihan Tanaman Pangan,
Direktur Budidaya Serealia, Direktur Budidaya Akabi,
Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan, sedangkan Deputi BUMN
Industri Primer tidak hadir.
- Materi rapat meliputi : evaluasi pelaksanaan subsidi benih
2014 (s.d triwulan I-2014), permasalahan dan kendala,
upaya/langkah percepatan menghadapi MT 2014 (April-
September 2014).
- Hasil rapat tersebut antara lain dirumuskan pemantapan
rencana tanam bulanan (April-September 2014), kegiatan SL-
PTT padi, jagung, kedelai, kebutuhan benih bersubsidi, serta
ketersediaan benih bulanan.
- Rencana tanam SL-PTT MT 2014 (April-September 2014) SL-
PTT padi inbrida seluas 3.036.007 ha, padi hibrida 137.606
ha, SL-PTT jagung hibrida 170.499 ha, jagung komposit
25.900 ha, SL-PTT kedelai seluas 54.192 ha dengan
kebutuhan benih untuk SL-PTT padi inbrida 75.900 ton, padi
hibrida 2.064 ton, jagung hibrida 4.262 ton, jagung komposit
389 ton, dan kedelai 2.710 ton.
- Dalam hal penyediaan benih subsidi, pihak pelaksana (PT
SHS) selain dari produksi sendiri, juga berasal dari mintra
kerja/vendor.
Siapkan Konfrensi Pers Menteri Pertanian untuk
mensosialisasikan revisi target-target produksi tahun 2014 dan
sosialisasi KATAM dalam rangka pencapaian target 2014.
Tindak Lanjut:
Konferensi Pers Menteri Pertanian untuk mensosialisasikan
revisi target-target produksi tahun 2014 akan dilaksanakan
setelah rapat Trilateral antara Bappenas, Menko Perekonomian
124
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dan Kementan. Berdasarkan PK yang sudah ditandatangani oleh
Menteri Pertanian sasaran produksi padi sebesar 72,49 juta ton
GKG, jagung 19,11 juta ton pipilan kering, kedelai 1,5 juta ton biji
kering. Sementara berdasarkan hasil Rakor P2BN tanggal 23 s.d
24 April 2014 di Serpong kesanggupan daerah dalam
pencapaian produksi tahun 2014, untuk padi 73,16 jutan ton
GKG, jagung 20,09 juta ton pipilan kering, dan kedcelai 1,27 juta
ton biji kering. Dalam rangka pencapaian target produksi tahun
2014, Ditjen Tanaman Pangan akan berkoordinasi dengan
Badan Litbangtan dan BPPSDMP untuk mensosialisasikan
KATAM kepada petani melalui petugas penyuluh, sehingga
dapat menjadi acuan bagi petani dalam melaksanakan usaha
budidayanya.
Laporkan sandingan realisasi anggaran tahun ini dengan tahun
yang lalu pada posisi tanggal yang sama pada setiap Rapim.
Tindak Lanjut:
Pada Rapim yang akan datang, Ditjen Tanaman Pangan akan
melaporkan realisasi keuangan tahun 2014 dengan disandingkan
pada tahun lalu.
Lakukan kajian tentang potensi produksi jagung dalam negeri
untuk pemenuhan kebutuhan industri pakan. Rumuskan
rekomendasi kebutuhan impor jagung berdasarkan kondisi dan
ketersediaan jagung dalam negeri.
Tindak Lanjut:
Telaahan Kondisi Jagung Nasional (ketersediaan, kebutuhan dan
kebijakan yang diperlukan):
- Sesuai Angka Sementera BPS tahun 2013, produksi jagung
Indonesia mencapai 18.5 juta ton. Secara teoritis, produksi ini
seharusnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan industri
pakan yang hanya mencapai 7,6 juta ton. Namun fakta
membuktikan selama ini industri pakan ternak kesulitan
mendapatkan jagung di lapangan sehingga terpaksa
melakukan impor. Sehingga sering menjadi pertanyaan
sebenarnya berapakah kemampuan produksi jagung dalam
negeri.
- Dari penelusuran dan diskusi dengan pemangku kepentingan
yang diselenggarakan oleh Ditjen PPHP, Kementan diperoleh
fakta bahwa pengguna jagung di lapangan selain (industri
pakan) cukup banyak dan permintaannya cukup besar.
Diantara pengguna jagung ini antara lain adalah peternak
125
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
ayam petelor yang memproduksi pakan secara mandiri (self
mixing). Kebutuhan jagung oleh kelompok industri ternak ini
diperkirakan seimbang/setara dengan kebutuhan oleh industri
pakan pabrikan. Dengan asumsi tersebut diatas maka
diperkirakan kebutuhan jagung untuk sector peternakan
unggas sekira dua kali lipat yang dibutuhkan oleh industri
pakan ternak atau sekitar 15 juta ton.
- Disamping kebutuhan untuk industri pakan ternak unggas,
pengguna jagung juga meliputi industri pangan maupun non
pangan lainnya. Dari analisis KADIN pada lokakarya yang
diselenggarakan oleh Ditjen PPHP, kebutuhan jagung untuk
industri pangan dan non pangan lainnya saat ini diperkirakan
mencapai 5 juta ton per tahun. Sebagian dari industri ini juga
masih menggunakan jagung impor sebagai bahan baku.
Dengan kondisi diatas maka diperkirakan total kebutuhan
jagung nasional saat ini untuk industri (pakan, pangan dan
non pangan) mencapai setidaknya 20 juta ton. Selain itu,
Badan Ketahanan Pangan memperkirakan kebutuhan jangun
untuk konsumsi langsung mencapai 500 ribu ton. Belum lagi
dengan penggunaan jagung untuk kebutuhan ternak ayam
kampong dan unggas lainnya, dan pakan babi/sapi yang
jumlahnya diperkirakan juga cukup besar.
- Berdasarkan analisis diatas maka fenomena terus
meningkatnya impor jagung dapat dipahami. Selama ini
ternyata, estimasi angka kebutuhan jagung terlalu rendah,
sehingga perlu dilakukan koreksi angka kebutuhan jagung.
Selanjutnya, berdasarkan angka yang terkoreksi tersebut
maka perlu dilakukan perumusan ulang kebijakan nasional
pengembangan dan upaya swasembada jagung
berkelanjutan.
i. Rapim Kementerian Pertanian, Jumat, 9 Mei 201, yang dipimpin
oleh Menteri Pertanian. Agenda Rapim: 1) Laporan UKP4 oleh
Sekretaris Jenderal, 2) Kesiapan PENAS oleh Kepala Badan
PPSDMP, 3) Laporan Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa
oleh Sekretaris Jenderal, 4) Draft Permentan tentang Pemasukan
Bahan Baku Pakan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,
5) Perjanjian Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 6) Situasi Ketersediaan
dan Harga Pangan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, 7)
Arahan Menteri Pertanian
126
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Manfaatkan secara baik sisa waktu yang masih ada untuk
mengejar target capaian B06 UKP4, terutama pada beberapa
rencana aksi yang masih jauh dari target capaian.
Tindak lanjut:
- Direktur Jenderal Tanaman Pangan telah mengirimkan surat
kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nomor:
406/SR.120/C/05/2014 tanggal 6 mei 2014 hal Optimalisasi
Pelaksanaan Subsidi Benih TA 2014 yang berisi beberapa hal
sebagai berikut:
Realisasi penjualan dan penyaluran subsidi benih hingga
akhir bulan April 2014 secara nasional masih sangat
rendah.
Permintaan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi agar:
Segera melakukan pemanggilan kepada Kepala
Cabang/Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) yang ada
di provinsi untuk menyampaikan informasi stok dan
rencana kesiapan benih di lapangan.
Mendorong penyusunan Daftar Usulan Pembelian Benih
Bersubsidi (DUPBB) oleh kelompok tani dengan format
sesuai Petunjuk Teknis Subsidi Benih TA 2014.
Melaporkan perkembangan realisasi penjualan dan
penyaluran subsidi benih setiap bulan secara berjenjang
dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi sesuai Petunjuk
Teknis Subsidi Benih TA 2014.
- Menindaklanjuti hasil Rapim Kementan tanggal 9 Mei 2014,
Direktur Jenderal Tanaman Pangan telah mengirimkan surat
kepada Kepala Dinas Provinsi seluruh Indonesia No.
433/TU.010/C/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2014, kegiatan
APBN Ditjen Tanaman Pangan tahun 2014 yang dipantau
UKP4 meliputi:
Penyaluran benih bersubsidi, SL-PTT padi, jagung dan
kedelai, dan bantuan sarana pascapanen. Dimana realisasi
s.d minggu I Mei 2014 masih rendah.
Perlu segera dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan
baik realisasi fisik (penyaluran benih dan tanam) maupun
127
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
penyaluran bansos kepada kelompok tani, dengan tetap
mengacu pada pedoman dan peraturan yang berlaku serta
meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota agar
target dapat tercapai sesuai yang disepakati.
Ditjen TP meminta meminta Kepala Dinas Pertanian
Provinsi agar melaporkan perkembangannya secara
kontinyu kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan c.q
Direktur Budidaya Serealia (untuk SL-PTT Padi dan
Jagung), Direktur Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
(untuk SL-PTT Kedelai), Direktur Perbenihan (untuk
penyaluran Benih Bersubsidi), dan Direktur Pascapanen
(untuk Bantuan Sarana Pascapanen).
Ditjen TP melalui Direktur Pascapanen telah mengirimkan
surat ke Dinas Pertanian Provinsi Seluruh Indonesia
dengan berbagai hal yaitu surat Nomor:
268/PP.120/C/03/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pascapanen dan Revisi
Pedoman Teknis, surat Nomor: 245/PP.050/C6.01/4/2014
tanggal 11 April 2014 tentang Percepatan Realisasi
Pengadaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
TA.2014, surat Nomor 428/SR.160/C6.01/5/2014 tanggal
21 Mei 2014 tentang Percepatan Realisasi Pengadaan
Sarana Pascapanen Tanaman Pangan TA.2014.
Pengiriman pengisian blanko kesanggupan upaya daerah
merealisasikan bantuan sarana pascapanen sesuai target
UKP-4 pada saat Musrenbangtan tanggal 13 Mei 2014,
disusul dengan surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Nomor: 433/TU.010/C/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal
Percepatan Pelaksanaan kegiatan 2014.
Upaya melakukan pembinaan dan bimbingan teknis,
apresiasi penanganan pascapanen ke provinsi serta
monitoring pelaksanaan sarana pascapanen melalui
telepon.
Segera selesaikan proses pengadaan barang dan jasa, baik
secara manual maupun sistem. Upayakan agar dapat selesaikan
dalam waktu satu atau dua minggu kedepan.
Tindak Lanjut:
Ditjen TP telah melakukan Upload Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan (SIRUP) melalui website Ditjen TP pada
tanggal 13 s.d 14 Mei 2014 dan sudah ditampilkan/ ditayangkan
128
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dalam e-proc. Kementan, sedangkan soft copy dan hard copy
RUP sudah disampaikan melalui alamat email ke Tim ULP
Kementan.
j. Rapim, Senin, 2 Juni 2014, Ruang Pola, Gedung A, Lantai 2 Kantor
Pusat Kementerian Pertanian, yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian. Agenda Rapim mengenai: 1) Situasi Pergulaan Nasional;
2) Rancangan Permentan Tentang Integrasi Sawit-Ternak; 3)
Tindak Lanjut Penetapan Kementan Sebagai KPA/PPK Program
Cadangan Pangan; 4) Laporan Perubahan Acara Dan Kesiapan
Penas; 5) Rancangan Kementan Tentang Pedoman Kehumasan; 6)
Rencana Pemotongan Anggaran 2014; 7) Arahan Menteri
Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara:
Perbaiki mekanisme pemberian bantuan sosial, sehingga tepat
sasaran. Pergunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki
pelaksanaan kegiatan bansos kedepan. Usahakan jangan
mengulangi kesalahan yang sama.
Tindak Lanjut:
- Mekanisme pemberian bantuan sosial kegiatan tanaman
pangan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum
dan pedoman pelaksanaan, termasuk kriteria penerima
bantuan. Pemberian bantuan sosial didasarkan pada seleksi
proposal (dilaksanakan mulai dari kabupaten, provinsi hingga
tingkat pusat).
- Sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi dalam rangka
menyamakan persepsi, membangun komitmen, transparansi
dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan bantuan sosial.
Sosialisasi ini dilaksanakan untuk menjelaskan hak kewajiban,
sanksi dan penghargaan bagi kelompok tani yang akan
menerima bantuan sosial.
- Kegiatan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang
dari tingkat kabupaten sampai pusat. Kegiatan evaluasi
dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (ex-ante), saat
dilakukan kegiatan (on-going) dan setelah dilakukan kegiatan
(ex-post).
- Hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki
pelaksanaan kegiatan bansos pada masa yang akan datang.
129
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Terkait penghematan, laksanakan dan selesaikan dengan baik.
THL tidak dipotong, PUAP dan LM3 ditunda. Pelaksanaan
kegiatan bansos yang lain jangan ditunda, namun kontrol harus
ditingkatkan. Selama kegiatan bansos tersebut dapat berjalan
baik, maka akan menjadi materi Kementan dalam menjawab
kekhawatiran soal bansos.
Tindak Lanjut:
- Menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian tanggal 22 Mei 2014,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan harus menghemat
anggaran sebesar Rp.998 miliar. Untuk itu Ditjen Tanaman
Pangan telah mengirim surat permintaan pemotongan ke 323
satker (DK/TP Provinsi, Kab/Kota) melalui Diperta Provinsi.
- Perkembangan selanjutnya berdasarkan surat Menteri
Keuangan Nomor: S 347/M.K.02/2014 tanggal 14 Juni 2014
yang menyatakan pemotongan APBN Kementan tahun 2014
sebesar Rp.1,902 triliun, maka Ditjen Tanaman Pangan
mengalami pemotongan Anggaran sebesar Rp.448 miliar.
- Dasar pemotongan anggaran adalah laporan realisasi
anggaran, karena beberapa daerah menyatakan sebagaian
kegiatan sudah dilaksanakan dan sedang berjalan.
- Biaya operasional THL POPT-PHP di Ditjen Tanaman Pangan
tidak termasuk yang dipotong
- Terkait dengan penghematan kegiatan pada LM3 Ditjen
Tanaman Pangan dalam proses pemotongan sebesar
Rp.100% dari pagu anggaran Rp.8,9 miliar (200 lembaga),
sehingga kegiatan bansos LM3 tahun 2014 tidak ada lagi.
k. Rapim, Jumat, 13 Juni 2014, Ruang Pola, Gedung A, Lantai 2
Kantor Pusat Kementerian Pertanian, yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian. Agenda Rapim mengenai: 1) Alternatif Penyaluran Benih
Bersubsidi (Terkait Kemandegan PT SHS); 2) Antisipasi Dampak
Kemarau Panjang; 3) Pelaksanaan Pembahasan Anggaran Terkait
Putusan MK Terhadap Kewenangan DPR; 4) Konsep Asuransi
Pertanian; 5) Reviu Pelaksanan SPI (Sistem Pengendalian Internal)
Lingkup Kementan; 6) Arahan Menteri Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Dalam Rapat Menko, Menteri BUMN mngatakan megalami
kendala dalam penyedeiaan benih. Namun demikian, Menteri
130
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
BUMN berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut
dengan menunjuk BUMN lain untuk menyelesaikan tugas
penyediaan benih. Terkait dengan substansi teknis yang mejadi
kewenangan Kementan, maka persiapan dan sediakan semua
ketentuan persyaratan teknis bagi penyediaan benih subsidi.
Tindak Lanjut:
Berdasarkan surat Menteri BUMN kepeda Menteri Pertanian
Nomor: S-367/MBU/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang
Pengalihan Penugasan PSO dalam rangka Pelaksanaan Subsidi
Benih TA. 2014, bahwa untuk mengamankan pemenuhan
penugasan khusus PSO dengan mengalihkan pengugasan
penjualan dan penyaluran benih bersubsidi TA. 2014 dari PT
Sang Hyang Seri (persero) kepada PT Pupuk Indonesia
(persero)/PIHC. Terkait dengan hal tersebut, Kementan akan
mempersiapkan seluruh persyaratan teknis (peraturan-peraturan)
bagi penyediaan benih bersubsidi.
Pelajari apakah perlu melakukan pertemuan bilateral dengan
Kementerian BUMN terkait permasalahan penyediaan benih
bersubsidi yang dihadapi saat ini. Perlu diingat bahwa
pelaksanaan benih subsidi masuk dalam matriks Prioritas
Nasional yang dipantau UKP4 dan bulan Juni merupakan
periode Laporan B06. Upayakan pula agar realisasi SL-PTT
dapat tepat sasaran
Tindak Lanjut:
Terkait dengan rencana pengalihan penanganan benih
bersubsidi oleh PT PIHC telah dilakukan rapat pembahasan
pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di ruang rapat P2BN Ditjen
Tanaman Pangan yang dipimpin oleh Dirjen Tanaman Pangan,
dihadiri Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis
Kementerian BUMN, Ditjen Anggaran Kemenkeu, BPKP,
Direksi/Direktur Keuangan PT PIHC, Dirut PT Sang Hyang Seri,
perwakilan Bank BRI, Direktur Perbenihan Tanaman Pangan,
dan perwakilan dari Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan.
Dari rapat tersebut diperoleh beberapa kesimpulan/rumusan
sebagai berikut: 1) sambil menunggu klarifikasi dari Meneg
BUMN dan disposisi Menteri Pertanian perlu dipersiapkan draf
revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor:
66/PMK.022013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan
Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih, 2) hal-hal yang
bersifat koorporasi akan difasilitasi penyelesaiannya oleh Meneg
131
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
BUMN, 3) hal-hal yang mengalami perubahan akibat rencana
pengalihan benih bersubsidi ke PIHC akan ditindaklanjuti sesuai
dengan fungsi dan kewenangan Kementerian/Lembaga masing-
masing, 4) untuk memeperlancar proses pengalihan
pelaksanaan subsidi benih ke PIHC akan diselesaikan dengan
melibatkan BPKP.
Agendakan acara panen raya bersama dengan Menko
Perekonomian. Cari lokasi yang tidak terlalu jauh, seperti Kab.
Cirebon
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan sudah melakukan koordinasi dengan
Dinas Provinsi dengan hasil:
- Sekitar Pantura sedang tanam, di Kab. Demak (spot), Nganjuk
100 ha panen tanggal 26 s.d 27 Juni 2014
- Jadwal panen akan belangsung sekitar akhir Juli-Agustus
2014
Kab. Karawang bulan Juli 2014
Kab. Ponorogo + 300 ha Juli 2014
Kab. Aceh Jaya awal Agustus 2014 di lokasi Cuncun
(rintisan food estate)
Tingkatkan realisasi capaian kegiatan dan serapan anggaran.
Optimalkan pelaksanaan kegiatan Bansos.
Tindak Lanjut:
Upaya peningkatan serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan
terus dilakukan antara lain melalui: (1) peningkatan
pembinaan/asistensi ke daerah, (2) mengirimkan surat dan
peringatan kepada satker yang relatif masih rendah, (3)
mendorong pelaksanaan bansos supaya dipercepat, agar
memberikan damapak yang optimal untuk pencapaian program
2014.
Pelajari dengan baik terhadap putusan MK yang menyatakan
bahwa DPR tidak berhak melakukan intervasi kebijakan terhadap
K/L sampai dengan satuan 3.
Tindak Lanjut:
Putusan MK tentang Review atas Kewenangan DPR dalam hal
pengganggaran akan dijadikan sebagai acuan dalam
penyusunan dan penyiapan kegiatan/anggaran APBN kedepan.
132
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
l. Rapim, Senin, 30 Juni 2014, Ruang Pola, Gedung A, Lantai 2
Kantor Pusat Kementerian Pertanian, yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian. Agenda Rapim mengenai: 1) Angka Ramalan Produksi
Tanaman Pangan Tahun 2014; 2) Evaluasi Penyelenggaraan
PENAS 2014; 3) Laporan UKP4-B06 Tahun 2014; 4) Arahan
Menteri Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Dengan mengacu kepada surat dari BPKP, segera melaksakan
pencairan Bansos kepada petani.
Tindak Lanjut:
- Ada beberapa daerah yang menolak melakukan
pencairan/transfer bansos dan masih mengacu pada surat
himbauan KPK sampai selesainya Pilpres.
- Dengan mengacu pada surat dari BPKP, Ditjen TP akan
menghimbau pada daerah agar segera melakukan pencairan
bansos, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal
yang telah ditetapkan. Penyaluran bansos dan pelaksanaan
kegiatan diharapkan dapat selesai maksimal bulan
September, sehingga dapat berkontribusi seluruhnya untuk
pencapaian produksi tahun 2014.
- Namun karena bansos termasuk kegiatan yang terkena
pemotongan/penghematan, maka daerah masih menunggu
kepastian terbitnya DIPA/RKA-K/L APBN-Penghematan 2014
sebelum melakukan transfer bansos untuk menghindari Pagu
minus.
Terkait kondisi di pucuk pimpinan Ditjen Tanaman Pangan, maka
Mentan, Wamentan, Sekjen dan Irjen akan berkunjung dan
bertemu dengan Pejabat Eselon II, III, dan IV lingkup Ditjen
Tanaman Pangan pada hari Selasa 1 Juli 2014 pukul 09.00 wib.
Tindak Lanjut:
Kunjungan kerja Mentan, Wamentan, Sekjen, Irjen, Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian, Kepala Biro Hukum dan Infomasi
Publik telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2014
yang dihadiri Plt. Dirjen TP (Kepala Badan Litbangtan) Pejabat
Eselon II, III, IV, Bendahara, Tim Teknis, PUMK dan Staf Teknis
lingkup Ditjen TP
Arahan Menteri
133
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
- Dalam arahannya Mentan menyampaikan agar pejabat, Tim
Teknis, ULP atau staf lainnya, dalam melaksanakan tugas
berhati-hati dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan dan
tidak mau diintervensi oleh pihak manapun, agar tidak
terjebak dalam hal-hal yang tidak diinginkan.
- Kejadian yang terjadi selama ini agar dijadikan pengalaman
dan tidak terulang lagi di masa mendatang.
- Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, semua pegawai di
Ditjen TP agar menghayati dan menerapkan Budaya Kerja
Aparatur Pertanian sesuai dengan Permentan Nomor:
65/Permentan/OT.140/11/2012 dan KKPID (Komitmen,
Keteladanan, Profesional, Integritas, Disiplin) secara
berkelanjutan. Seluruh pimpinan dan staf Ditjen TP agar
bekerja secara solid dan transparan.
- Dengan telah disusunnya Strategi Induk Pembangunan
Pertanian (SIPP) yang akan memberikan arahan dalam
pembangunan pertanian di Indonesia, sehingga diharapkan
cita-cita mencapai petani yang lebih sejahtera dapat tercapai.
Terkait kondisi dipucuk pimpinan Ditjen Tanaman Pangan, maka
Mentan, Wamentan, Sekjen dan Irjen akan berkunjung dan
bertemu dengan Pejabat Eselon II, III, dan IV lingkup Ditjen
Tanaman Pangan pada hari Selasa 1 Juli 2014 pukul 09.00 wib.
Tindak Lanjut:
- Arahan Wamentan
Agar pegawai Ditjen TP tidak terus menerus larut dalam
kesedihan, agar kembali ke ritme kerja sesuai tupoksi,
mengingat 3 dari 5 target swasembada yang ditetapkan
Presiden berada di Ditjen TP yaitu padi/beras, jagung dan
kedelai.
Agar dibangun konsolidasi dan komunikasi yang baik antar
Eselon II dan Eselon III lingkup Ditjen TP, agar tercipta satu
kesatuan pemahaman dalam melaksanakan tugas Ditjen
TP sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat
tercapai. Hal ini merupakan tugas Plt. Dirjen TP untuk
menciptakan konsolidasi yang lebih baik sehingga akan
dapat memperkuat crop Ditjen TP.
Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Ditjen TP agar lebih
ditingkatkan, mengingat berdasarkan laporan Itjen
134
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kementan, SPI di Ditjen TP termasuk lemah. Untuk itu
perlu dilakukan pengawasan secara hirarki/ bertingkat.
Terkait revisi sasaran produksi padi, jagung, kedelai karena
penghematan anggaran, agar ditinjau kembali apa
penghematan berpengaruh secara siginifikan terhadap
sasaran produksi, apa bukan karena kita kurang maksimal
melaksanakan tugas dan meningkatkan konsolidasi secara
intern.
- Tindak lanjut hasil kunker Mentan
Hasil dan arahan Mentan pada saat kunjungan kerja ke Ditjen
TP, selanjutnya ditindaklanjuti dengan kunjungan kerja dan
konsolidasi Plt. Dirjen TP ke masing-masing unit kerja Eselon
II dan UPT lingkup Ditjen TP yang dilaksanakan pada tanggal
3 s.d 8 Juli 2014. Jadwal pertemuan Plt. Dirjen TP dengan
Pejabat Eselon II, III, IV dan staf lingkup Ditjen TP, sebagai
berikut:
Setditjen TP : Kamis tanggal 3 Juli 2014
Dit. Perbenihan dan BBPPMBTPH : Kamis tanggal 3 Juli
2014
Dit. Budser : Jumat tanggal 4 Juli 2014
Dit. Bud Akabi : Jumat tanggal 4 Juli 2014
Dit. Perlintan, BBPOPT, BPMPT : Selasa tanggal 8 Juli
2014
Dit. Pascapanen : Selasa tanggal 8 Juli 2014
m. Rapim, Senin, Tanggal 7 Juli 2014, Ruang Pola, Gedung A Lt. 2,
Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri Pertanian. Agenda
Rapim mengenai: 1) Rancangan Inpres Percepatan Dan Penguatan
Industri Sawit; 2) Keragaan Pelayanan Perijinan Pestisida (Jenis,
Jumlah, Waktu, Pengawasan/Sanksi); 3) Rancangan PP tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi; 4) Konsep Kelembagaan Pangan; 5)
Penanganan Perkara Hukum Lingkup Kementan; 6) Arahan Menteri
Pertanian
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Mentan sangat mengapresiasi penyelesaian penanganan
perkara hukum yang menjadikan Kementerian Pertanian sebagai
tergugat. Cukup banyak perkara yang dimenangkan oleh
Kementerian Pertanian. Kedepan, mengingat Kementan cukup
135
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
banyak menghadapi perkara-perkara hukum, maka perlu segera
dilakukan pengkaderan tenaga-tenaga di bidang hukum di
masing-masing Eselon I. Apabila diperlukan, lakukan promosi
untuk menarik Sarjana Hukum masuk dan bekerja di Kementan.
Tindak Lanjut:
- Ditjen TP akan terus melakukan pengkaderan tenaga-tenaga
muda bidang hukum dengan melibatkan dalam penyelesaian
perkara hukum yang terjadi di Ditjen TP.
- Saat ini Ditjen TP memiliki tenaga bidang hukum dalam
jumlah yang cukup, tapi kedepan jika dirasa masih diperlukan,
akan dilakukan pengrekrutan.
Berikan penjelasan kepada Publik terkait ARAM I 2014 yang
turun dibandingkan ATAP 2013. Penurunan hanya mengurangi
surplus bukan ketersediaan.
Tindak Lanjut:
- Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar
tidak terjadi gejolak terkait turunnya angka produksi padi
tahun 2014, telah dilaksananan konferensi pers Plt. Dirjen
Tanaman Pangan dengan mengundang para pimpinan/
wartawan media cetak dari Forum Wartawan Pertanian
(FORWATAN) pada hari Rabu, 16 Juli 2014 bertempat di
Kantor Ditjen Tanaman Pangan Pasar Minggu Jakarta.
- Dalam konferensi pers tersebut, dijelaskan walaupun produksi
padi 2014 ARAM I menurun (dibanding 2013) namun tetap
surpus beras sebesar 4,2 juta ton, begitu juga jagung surplus
sebesar 6,2 juta ton pipilan kering, kecuali kedelai defisit 1,3
juta ton.
- ARAM I-2014 yang dirilis BPS tanggal 1 Juli 2014 merupakan
angka yang diperoleh dari realisasi Sub Round I (Januari-
April) dan prediksi Sub Round II (Mei-Agustus) dan Sub
Round III (September-Desember), sehingga masih bersifat
prediksi, jadi masih sangat besar kemungkinannya untuk
berubah mengikuti situasi lapangan.
- Faktor penyebab penurunan produksi padi 2014 disebabkan
oleh penurunan luas panen dan produktivitas, terutama akibat
banjir di Pantura Jawa pada awal tahun (Jan-Feb 2014), dan
kekeringan di sebagian Sumatera.
136
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Peningkatan produktivitas dengan cara perluasan
penerapan teknologi PTT, pemupukan berimbang dan
pupuk organik, perbaikan teknologi pengairan.
Perluasan areal tanam dengan cara peningkatan indeks
pertanaman (IP), optimalisasi lahan, perluasan areal tanam
baru.
Pengamanan produksi dari gangguan OPT dan dampak
perubahan iklim (banjir dan kekeringan).
Penanganan panen dan pascapanen dengan cara
menumbuhkan dan mengembangkan unit pelayanan jasa
alsintan (UPJA).
- Melalui upaya-upaya tersebut, maka produksi tahun 2014
diperkirakan dapat meningkat lagi dari Angka Ramalan I, dan
mampu mencapai sasaran produksi sesuai dengan target
yang ditetapkan.
Apabila ada kasus-kasus lain muncul di lapangan, maka segera
tindak lanjuti. Hal-hal penanganan yang sudah dilakukan
Kementan agar juga dipublikasikan kepada masyarakat.
Tindak Lanjut:
- Ditjen TP akan berusaha menindaklanjuti permasalahan-
permasalahan yang muncul di lapangan, terutama pengaduan
yang berasal dari masyarakat.
- Untuk permasalahan yang telah ditangani akan disampaikan
kembali ke masyarakat, agar diketahui bahwa terhadap
permasalahan dan pengaduan masyarakat akan
ditindaklanjuti oleh Ditjen TP.
Persentase serapan anggaran agar menjadi perhatian, terutama
Eselon I yang masih memiliki persentase serapan anggaran
rendah. Tingkatkan kinerja.
Tindak Lanjut:
- Serapan APBN Ditjen TP s.d 11 Juli 2014 telah mencapai
37,67%, angka ini memang masih di bawah target
penyerapan s.d triwulan II. Rendahnya serapan APBN Ditjen
TP tahun 2014 disebabkan antara lain karena KPPN di
beberapa kabupaten masih ada yang menolak pencairan
bansos karena mengacu kepada surat himbauan KPK, yang
masih ditangguhkan sampai selesai PIlpres, padahal sebagian
besar APBN Ditjen TP tahun 2014 (>70%) dalam bentuk
bansos. Disamping itu, daerah juga masih menunggu
137
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
kepastian terbitnya DIPA APBN-Penghematan 2014 untuk
menghindari pagu minus.
- Telah berkoordinasi dengan daerah untuk percepatan
pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran sehingga dapat
mencapai target yang telah ditetapkan.
- Untuk kegiatan-kegiatan yang tertunda, akan dilakukan
penjadwalan ulang dan diupayakan dapat dilaksanakan dan
berkontribusi penuh terhadap capaian produksi tahun 2014.
Masing-masing Eselon I agar membenahi pelaksanaan kegiatan
dan penyerapan anggaran. Agar tidak membuat arahan-arahan
menyimpang yang nantinya dapat menimbulkan perkara pidana.
Tindak Lanjut:
- Ditjen TP akan membenahi kembali pelaksanaan kegiatan
dan serapan APBN tahun 2014, sehingga dapat terlaksana
sesuai target yang telah ditetapkan dan dengan tetap
memperhatikan aturan yang berlaku.
- Ditjen TP akan belajar dari pengalaman sebelumnya dan
berhati-hati dalam memberikan arahan dalam pelaksanaa
kegiatan, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan
pada masa yang akan datang.
n. Rapim, Senin, Tanggal 14 Juli 2014, Ruang Pola, Gedung A Lt. 2,
Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri Pertanian.Agenda
Rapim mengenai: 1) Rancangan Regulasi Pengelolaan Cadangan
Beras Pemerintah (CBP); 2) Situasi Ketersediaan dan Harga
Pangan Menjelang Lebaran; 3) Permasalahan Daging Celeng dan
Upaya Penanganannya; 4) Langkah-langkah Pengawasan
Peredaran Daging Celeng (Babi Hutan) yang diduga dicampur/
dipalsukan sebagai Daging Sapi; 5) Arahan Menteri Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
- Lakukan upaya agar kegiatan bansos di daerah dapat segera
dilaksanakan.
Tindak Lanjut:
Penyaluran bansos kegiatan Ditjen TP tahun 2014 mengalami
kemunduran karena surat himbuan KPK untuk menunda
penyaluran bansos sampai selesai Pileg/Pilpres dan daerah
masih menunggu terbitnya DIPA APBN-Penghematan 2014
untuk menghindari Pagu minus.
138
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Dengan telah berakhirnya pelaksanaan Pilpres, Ditjen TP
telah berkoordinasi dengan daerah untuk percepatan
pelaksanaan kegiatan dan penyaluran bansos sehingga dapat
mencapai target yang telah ditetapkan.
Melakukan perencanaan/penjadwalan ulang kegiatan yang
tertunda.
- Lakukan upaya terobosan agar daerah dapat memenuhi stok
CBP dari produksi daerahnya sendiri. Saat ini, stok CBP dipenuhi
dari Bulog. Upayakan agar sentra-sentra produksi padi yang ada
dapat dijadikan sumber CBP.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan berkoordinasi dengan Dinas
Pertanian Provinsi yang membidangi tanaman pangan
(utamanya provinsi sentra produksi padi) agar secara rutin
menyampaikan prakiraan panen padi bulanan per wilayah
(kabupaten/kota, kecamatan) kepada Divre Perum BULOG di
daerah masing-masing untuk dijadikan pedoman bagi Perum
BULOG dalam pengadaan beras dari produksi dalam negeri.
Dengan demikian diharapkan target CBP akan dapat dipenuhi
dari daerah sendiri.
Sumber data prakiraan luas panen dan produksi bulanan
(padi, jagung, kedelai, dan komoditas utama pangan
lainnya)menurut wilayah kabupaten dan kecamatan dapat
memanfaatkan dari Program Percepatan Data Tanaman
Pangan kerjasama Pusdatin dengan BPS.
- Setiap unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan
publik agar dipastikan memiliki layanan pengaduan. Buat sistem
agar publik dapat mengetahui perkembangan penyelesaian
dokumen yang diajukan.
Tindak Lanjut:
- Setiap unit layanan masyarakat di Ditjen TP saat ini telah
memiliki layanan pengaduan.
- Sebagai contoh di Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman
yang merupakan unit pelayanan publik dengan bidang
layanan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman
(residu pestisida, aflatoksin, cemaran logam berat) telah
memiliki SOP Penanganan Pengaduan Pelanggan yang
mengacu pada SNI ISO/IEC 17025 : 2008. Pengaduan yang
139
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
masuk terkait pengujian segera ditindaklanjuti dan ditangani
sesuai SOP.
- Begitu juga pada UPT BBPPMBTPH-Cimanaggis serta UPT
BBPOPT-Jatisari telah memiliki SOP Pengaduan.
o. Rapim Rabu 13 Agustus 2014 di Ruang Pola Lantai 2 Kantor Pusat
Kementan, yang dipimpin oleh Menteri Pertanian. Agenda yang
dibahas pada Rapim tersebut yaitu: 1) Tindak Lanjut Rekomendasi
Kajian KPK Tentang Kebijakan Impor Komoditas Strategis Daging
Sapi, oleh Dirjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan; 2) Laporan
ULP-Pengadaan Barang Dan Jasa, oleh Sekretaris Jenderal; 3)
Tanggapan Pemerintah Atas RUU Perkebunan, oleh Dirjen
Perkebunan; 4) Formasi CPNS Kementan 2014, oleh Sekretaris
Jenderal; dan 5) Arahan Menteri Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang terkait dengan tugas dan
fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain sebagai
berikut:
Terkait Pengembangan SDM Kementerian Pertanian:
- Untuk PNS yang sudah ada, agar dilakukan upaya
peningkatan kapasitas PNS, sehingga kemampuan dan
kapasitasnya dapat meningkat sebagaimana yang diharapkan
dan dibutuhkan.
- Pelajari kemungkinan melakukan proses rotasi antar Eselon I
dan antar unit kerja dalam upaya mengurangi jumlah pegawai
yang berlebih di satu unit kerja dan menambah jumlah
pegawai yang kurang di unit kerja yang lain.
- Lakukan pembinaan kepada PNS muda yang ditempatkan di
daerah. Apabila memungkinkan, PNS muda tersebut tidak
pindah lokasi kerja ke daerah lain.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan secara bertahap telah melakukan
peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai baik melalui
diklat yang berhubungan dan sesuai dengan kebutuhan dan
jabatan pegawai maupun melalui tugas belajar.
Ditjen Tanaman Pangan akan melakukan evaluasi terhadap
jumlah dan posisi pegawai antar unit kerja, sehingga jumlah
pegawai terdistribusi merata, sesuai dengan beban kerja di
masing-masing unit kerja. Apabila jumlah pegawai melebihi
beban kerja di salah satu unit kerja, akan dilakukan mutasi,
baik dalam unit kerja lingkup Eselon II, maupun antar Eselon
140
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
II, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
pegawai.
Ditjen Tanaman Pangan senantiasa melakukan pembinaan
terhadap PNS muda,khususnya UPT Pusat lingkup Ditjen TP
yang berada di Cimanggis-Depok dan Jatisari-
Karawang.Terhadapi PNS yang statusnya merupakan
pegawai pusat tetapi diperbantukan di daerah, baik Dinas
Pertanian Provinsi maupun UPT Daerah seperti BPSBTPH
dan BPTPH. saat ini sedang dalam proses pelimpahan ke
daerah sebanyak 112 orang.
Upayakan agar pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan
sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu akhir bulan
Agustus 2014. Laksanakan semua pekerjaan pengadaan barang
dan jasa sesuai aturan. Apabila pekerjaan pengadaan tersebut
dapat diserahkan ke daerah, maka sebaiknya diserahkan ke
daerah saja untuk pelaksanaannya.
Tindak Lanjut:
- Kegiatan pengadaan barang/jasa Ditjen TP tingkat pusat
yaitu: Rakor Penyusunan Laporan Keuangan; Rakor
Pemanfaatan Sarana PPOPT Tahap I dan II; dan kegiatan
sarana pengendalian OPT.
- Dari tiga kegiatan pengadaan barang/jasa, telah dilaksanakan
sebanyak dua kegiatan, yaitu: Rakor Penyusunan Laporan
Keuangan (selesai 100%) dan Rakor Pemanfaatan Sarana
PPOPT Tahap I (selesai 100%). Sementara Rakor
Pemanfaatan Sarana PPOPT Tahap II belum dilaksanakan
dan akan segera dilaksanakan, sesuai jadwal yang telah
ditetapkan. Sedangkan kegiatan sarana pengendalian OPT
tidak dilaksanakan termasuk dalam penghematan.
- Ditjen Tanaman Pangan akan berhati-hati dalam pelaksanaan
kegiatan pengadaan dan mematuhi peraturan yang berlaku,
agar tidak menimbulkan permasalahan dimasa yang akan
datang.
- Kegiatan pengadaan barang/jasa di tingkat daerah berupa
bantuan sarana pascapanen anggarannya ditempatkan
sebagai dana Dekonsentrasi di Dinas Pertanian Provinsi dan
dialokasikan untuk kabupaten/kota.
Lakukan percepatan realisasi serapan anggaran dan kegiatan,
mengingat pada bulan Agustus realisasi serapan anggaran
Kementerian Pertanian baru mencapai 43%.
141
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Tindak Lanjut:
- Realisasi serapan APBN Sektoral Ditjen Tanaman Pangan
Per 26 Agustus 2014 mencapai Rp.1,303 triliun atau 57,31%
dari pagu anggaran.
- Dalam upaya meningkatkan serapan anggaran Ditjen
Tanaman Pangan telah berkoordinasi daerah agar
mempercepat pelaksanaan kegiatan. DIPA APBN-P telah
terbit sejak bulan Juli 2014.
- Untuk kegiatan yang mengalami penundaan, agar segera
dijadwal ulang dan dilakukan revisi CP/CL, sehingga
terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Diminta kepada Pejabat Eselon I dan II (Sesdit/Sesba) untuk
tidak melakukan perjalanan dinas secara bersamaan. Hal ini
dimaksudkan agar pekerjaan di kantor tetap dapat tertangani.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan senantiasa mengatur perjalanan dinas
Pejabat Eselon I dan II, Eselon II yang mendampingi Eselon I
dipilih sesuai maksud dan tujuan perjalanannya. Pejabat Eselon
II dikondisikan tetap ada yang berada di kantor untuk
menyelesaikan pekerjaan yang mendesak, sehingga pekerjaan
dapat tertangani dengan baik.
p. Rapim Senin, 25 Agustus 2014, Senin, tanggal 25 Agustus 2014 di
Ruang Pola Lantai 2 Kantor Pusat Kementan, dipimpin oleh Menteri
Pertanian. Adapun agenda yang dibahas pada Rapim tersebut
yaitu: 1) Rencana Tindak Lanjut Antisipasi Dampak Pengenaan
PPN Atas Produk Pertanian, oleh Dirjen Pengolahan Pemasaran
Hasil Pertanian; 2) Kegiatan Antisipasi Dampak Kekeringan, oleh
Dirjen Prasarana Dan Sarana Pertanian; 3) Situasi Ketersediaan
Pangan Dan Harga, oleh Kabadan Ketahanan Pangan; 4)
Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa, oleh Sekretaris
Jenderal; 5) Perkembangan Kegiatan Program 100 Hari KIB-II, oleh
Sekretaris Jenderal; 6) Perkembangan Tindak Lanjut Temuan BPK,
oleh Inspektur Jenderal; dan 7) Arahan Menteri Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang terkait dengan tugas dan
fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain sebagai
berikut:
Mengingat tahun 2015 masih terdapat subsidi benih, kaji metode
yang tepat untuk menyalurkan subsidi tersebut. Apakah masih
142
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
menggunakan PSO/Bansos atau langsung ke penangkar.
Laporkan hasil kajiannya pada Rapim selanjutnya.
Tindak Lanjut:
- Realisasi penyaluran benih bersubsidi berdasarkan posisi
laporan 29 Agustus 2014 mencapai 23.928 ton (terdiri dari
padi inbrida 22.240 ton, padi hibrida 949 ton, jagung hibrida
190 ton, jagung komposit 74 ton, dan kedelai 476 ton).
Realisasi tersebut bila dibandingkan terhadap target 2014
(121.857 ton) mencapai 19,64%, sedangkan terhadap Daftar
Usulan Pembelian Benih Bersubsidi (DUPBB) mencapai
48,63%.
- Dari jumlah benih bersubsidi yang telah disalurkan tersebut
(23.928 ton) nilai subsidinya mencapai Rp.198,96 miliar. Dari
jumlah tersebut PT SHS telah mengajukan tagihan sebesar
Rp.95,52 miliar. Dari tagihan tersebut, yang telah lulus
verifikasi oleh Tim Verifikasi senilai Rp.33,69 miliar.
- Penetapan KPA subsidi benih 2014 kepada Plt. Dirjen TP
telah terbit dari Menkeu (pada DIPA subsidi benih 2014),
namun masih ada koreksi, dan ditargetkan minggu ini selesai.
- Alternatif solusi penanganan subsidi benih kedepan adalah:
Pola subsidi dengan prinsip pendekatan "Desentralisasi
tidak terpusat" dalam rangka penguatan sistem perbenihan
dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal.
Mengubah subisidi benih pola PSO (BA 999.07) menjadi
anggaran K/L (BA 018) dengan pola Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) di tingkat kabupaten.
Rencana Umum pengadaan barang dan jasa Kementerian
Pertanian mengalami revisi akibat adanya pemotongan,
dilakukan percepatan pengadaan barang dan jasa, apabila
diperlukan segera lakukan revisi. Proses pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa ini dipantau oleh UKP-4.
Tindak Lanjut:
- Kegiatan pengadaan barang/jasa Ditjen Tanaman Pangan
melalui ULP meliputi: (1) Rakor Penyusunan Laporan
Keuangan; (2) Rakor Pemanfaatan Sarana PPOPT Tahap I
dan II; dan (3) Untuk kegiatan sarana pengendalian OPT.
- Dari tiga kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut telah
dilaksanakan dua kegiatan, yaitu: (1) Rakor Penyusunan
143
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Keuangan (selesai 100%); dan (2) Rakor
Pemanfaatan Sarana PPOPT Tahap I (selesai 100%).
- Rakor Pemanfaatan Sarana PPOPT Tahap II akan segera
dilaksanakan, sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sedangkan kegiatan (3) Sarana Pengendalian OPT tidak
dilaksanakan karena penghematan anggaran.
Buat laporan berisi kinerja PT SHS dalam penyediaan benih
bersubsidi termasuk permasalahannya. Selanjutnya konsepkan
surat Menteri Pertanian ke Menteri BUMN untuk meminta
diadakannya pertemuan trilateral antara Kementan,
KemenBUMN, dan Kemenkeu.
Tindak Lanjut:
- Realisasi penyaluran benih bersubsidi oleh PT SHS posisi
laporan s.d 29 Agustus 2014 untuk padi, jagung dan kedelai
mencapai 23,928 ton (19,64%) dari target 2014 sebesar
121.857 ton, dan dibandingkan dengan Daftar Usulan
Pembelian Benih Bersubsidi (DUPBB) mencapai 48,63%.
- Kesulitan modal kerja mengakibatkan keterbatasan
kemampuan dalam penyediaan benih bersubsidi,
penyelesaian hutang-piutang, dan pemenuhan DUPBB
(masalah likuiditas adalah masalah internal PT SHS; untuk
menyelesaikan masalah PT SHS, maka diharapkan Kemen
BUMN dapat memberikan solusi utama/ fundamental untuk
kelangsungan hidup PT SHS kedepan).
- Varietas yang disediakan tidak semuanya sesuai dengan
kebutuhan petani.
- Dokumen untuk penagihan subsidi belum semuanya sesuai
dengan persyaratan, sehingga memperlambat proses
pencairan anggaran.
q. Rapim Selasa, 2 September 2014, di Ruang Pola, Gedung A Lt. 2,
Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri Pertanian. Agenda
Rapim: 1) Perkembangan Tindak Lanjut Permasalahan Benih
Bersubsidi dan Alternatif Solusinya; 2) Tindak Lanjut LHP-BPK
Tentang Laporan Keuangan; 3) Rencana Aksi Penanggulangan
Kekeringan (Berikut Jenis Dan Jumlah Kegiatannya Secara
Nasional); 4) Hasil Pemeriksaan Khusus Itjen Terkait Surat KPK
Tentang Aset; 5) Laporan Tindak Lanjut Pengenaan PPN Komoditi
Pertanian; 6) Reviu Renstra Dan Program Kementan; 7) Arahan
Menteri Pertanian.
144
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti oleh
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain:
Segera respon setiap disposisi Menteri. Tanggal terima surat dan
tanggal surat jawaban jangan terlalu lama. Apabila substansinya
terkait kebijakan, maka surat disposisi Menteri tersebut jangan
diturunkan ke staf untuk menjawab.
Tindak Lanjut:
- Ditjen TP berusaha tidak menunda merespon setiap disposisi
Menteri Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsi,
sehingga dapat dijawab tepat waktu.
- Untuk substansi yang menyangkut kebijakan akan
dikonsepkan jawabannya langsung oleh pimpinan.
Terkait beberapa skenario restrukturisasi organisasi Kementan,
semua harus menyikapi dengan bijaksana. Belum diputuskan
skenario mana yang akan diambil. Keputusan akan diambil oleh
Pemerintah Baru.
Tindak Lanjut:
- Terkait restrukturisasi organisasi, seluruh jajaran Ditjen TP
menyikapi secara bijaksana dan tidak mengalami gejolak,
karena restrukturisasi organisasi merupakan hal yang biasa
dalam suatu organisasi.
- Ditjen TP akan menerima pilihan skenario yang akan diambil
oleh Pemerintah.
Manfaatkan sisa waktu yang ada untuk mengoptimalkan
penyaluran benih bersubsidi, terutama, menjelang datangnya
Musim Tanam (Okt-Mar)
Tindak Lanjut:
Dalam menghadapi Musim Tanam (Oktober-Desember 2014),
PT Sang Hyang Seri diminta agar meningkatkan
pengadaan/penyediaan benih bersubsidi, sehingga benih
bersubsidi dapat secara optimal dimafaatkan kelompok tani.
Tegakkan disiplin Petugas Penerima dalam penyetoran PNBP.
PNBP yang belum disetorkan ke Kas Negara merupakan potensi
temuan auditor
Tindak Lanjut:
- Telah ditunjuk Petugas Penerima PNBP, yang disesuaikan
dengan kualifikasinya dan bekerja sesuai dengan SOP yang
telah ditetapkan.
145
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
- Kinerja petugas penerima PNBP tersebut diawasi, dan
dilakukan pembinaan serta evaluasi secara berkala, dalam
rangka melihat kekurangan atau kelemahan untuk perbaikan.
- PNBP yang diterima disetorkan tepat waktu, sehingga tidak
menjadi temuan.
Segera tindak lanjuti temuan BPK secara maksimal. Siapkan
pegawai yang diberi tugas untuk menyelesaikan temuan.
Lakukan pemantauan penyelesaian temuan setiap pekan.
Laporkan perkembangan tindak lanjut temuan BPK sebulan
sekali pada Rapim Kementan, dan seminggu sekali pada Rapim
tingkat Eselon I.
Tindak Lanjut:
- Temuan BPK-RI terkait Ditjen Tanaman Pangan telah
ditindaklanjuti sesuai Instruksi Menteri Nomor:
04/Inst/RC.250/8/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dengan
membuat teguran kepada pihak terkait dan dilakukan
pemantauan/evaluasi secara berkala atas perkembangan
tindaklanjut penyelesaian.
- Koordinasi penyelesaian hasil audit dan pemantauan
dilakukan sesuai tupoksi struktural di Direktorat/Unit Kerja
Eselon II/UPT (di tiap unit kerja Eselon II/UPT ditetapkan
koordinator penanganan dirangkap oleh anggota Satlak
PI/anggota Tim Pelaporan). Di tingkat Ditjen TP/Sekretariat
Ditjen TP dikoordinasikan oleh Subbag Evaluasi dan
Tindaklanjut Hasil Pengawasan pada Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Setditjen TP dan anggota Tim dari Bagian
Keuangan dan Perlengkapan.
- Perkembangan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan
akan disampaikan pada Rapim A sebulan sekali dan Rapim B
seminggu sekali.
r. Rapim, Senin, 8 September 2014 Ruang Pola, Gedung A Lt. 2,
Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri Pertanian. Agenda
Rapim: 1) Draf Perubahan Permentan Tentang Tata Hubungan
Kelembagaan; 2) Laporan Data Perkembangan Tanaman Padi,
Jagung dan Kedelai; 3) Laporan Kajian Tentang Pengenaan PPN
Komoditi Pertanian; 4) Rancangan Perubahan Permentan Tentang
Pestisida; 5) Keragaan Impor Komoditi Pertanian Penting Tahun
2013 dan 2014; 6) Laporan Tentang RUU Perkebunan Inisiatif DPR;
7) Arahan Menteri Pertanian.
146
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain :
Terkait realisasi tanam padi, jagung dan kedelai yang mengalami
penurunan, agar dilakukan kerjasama kegiatan bersama dengan
Eselon I terkait (khususnya mengenai kekeringan). Susun
rencana aksi (Renaksi) untuk akselerasi peningkatan produksi
padi, jagung dan kedelai, agar dapat mencapai target yang telah
ditetapkan.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan akan memanfaatkan secara optimal
- Sisa waktu pertanaman yang ada untuk mencapai target yang
telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa kegiatan meliputi:
Mengawal pertanaman periode Agustus-September 2014
terutama dari serangan OPT.
kekeringan melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan
dan petugas lapangan.
Menyebarkan informasi kepada petugas lapangan untuk
mengantisipasi situasi iklim yang kurang menguntungkan
untuk pertanaman kedelai melalui pemanfaatan kalender
tanam secara optimal dan berkoordinasi dengan kantor
BMKG setempat.
Ditjen Tanaman Pangan akan melaksanakan pertemuan
Koordinasi Terpadu Evaluasi P2BN tanggal 2 s.d 3 Oktober
2014 di Tangerang-Banten yang akan dihadiri oleh Kepala
Dinas Pertanian Provinsi, Kepala Bakorluh, Kepala BPTP
dan Kepala BPS Provinsi se-Indonesia.
Peserta/narasumber pusat terdiri dari Kepala BPS, Eselon I
terkait lingkup Kementan, dan Kementerian PU (Ditjen
Irigasi Air). Pertemuan tersebut diharapkan dapat dihadiri
oleh Menteri Pertanian untuk memberikan arahan.
Sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pertanian ke Gubernur
Nomor: 199/PD.100/M/7/2014, tanggal 18 Juli 2014 hal
pencapaian produksi tahun 2014 (ARAM I) dan surat Plt.
Dirjen Tanaman Pangan ke Kepala Dinas Pertanian
Provinsi Nomor: 566/PD/C/07/2014 tanggal 15 Juli 2014,
telah dilaksanakan Kunjungan Kerja Plt Dirjen Tanaman
Pangan ke provinsi-provinsi yang mengalami penurunan
produksi padi meliputi provinsi: Jawa Timur (21 s.d 22 Juli
2014), Sulawesi Utara (19 s.d 20 Agustus 2014), Jawa
147
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Barat (14 s.d 15 Agustus 2014), Banten (20 s.d 23 Agustus
2014), Jawa Tengah (25 s.d 26 Agustus 2014), Sulawesi
Selatan (29 s.d 30 Agustus 2014), Sumatera Selatan (16
s.d 17 September 2014), dan Nusa Tenggara Barat
direncanakan 23 s.d 24 September 2014.
Terkait serapan anggaran, usahakan agar persentase serapan
pada akhir bulan September 2014 bisa di atas persentase
serapan tahun 2012 (periode sama)
Tindak Lanjut:
Posisi realisasi anggaran s.d 22 September tahun 2014,
serapan APBN Ditjen Tanaman Pangan mencapai (67,64%).
Serapan tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan
serapan tahun 2012 (33,82%), dan 2013 (50,73%) pada
periode yang sama.
Upaya mendorong percepatan serapan anggaran terus
dilakukan.
Pada Sidang Kabinet, Presiden berpesan agar kunjungan kerja
ke Luar Negeri dibatasi untuk tujuan yang sangat diperlukan
saja, sehingga bisa konsentrasi menyelesaikan semua kegiatan-
kegiatan
Tindak lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan akan berkoordinasi dengan Setjen (Biro
Kerjasama Luar Negeri), terkait kunjungan kerja ke luar negeri
yang bersifat penting atau mewakili Menteri Pertanian/Wakil
Menteri Pertanian, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di
kantor dapat berjalan dengan baik.
s. Rapim, Senin, 29 September 2014, Ruang Pola, Gedung A Lt. 2,
Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri Pertanian. Agenda
Rapim: 1) Renstra dan Capaiannya 2010 – 2014; 2) Rencana
Kegiatan Dan Anggaran 2015 (Paparan Anggaran Perjalanan Dinas
Dan Rapat-rapat); 3) Arahan Menteri Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti oleh
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain:
Menjelang alih Kabinet Pemerintahan, maka Kementerian
Pertanian perlu menyiapkan bahan untuk Menteri baru dan
jajarannya. Untuk itu, setiap Eselon I agar menyusun Laporan
Kinerja pelaksanaan program secara independen dan lengkap.
Laporan berisi capaian, permasalahan atau kendala, dan
kegiatan yang belum dilaksanakan, serta aksi tindak lanjutnya.
148
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan tersebut disusun sebagai acuan untuk mempermudah
Menteri Pertanian baru dalam melengkapi programnya.
Panduan penyusunan Laporan Kinerja:
Outline: Bab I Pendahuluan, mencakup visi dan misi; Bab II
Anggaran dan realisasi (5 tahun); Bab III Capaian kinerja; Bab
IV Permasalahan dan persoalan yang masih harus
diselesaikan.
Target yang dipakai harus bersifat nasional. Tidak perlu
disebut bagian yang menjadi intervensi Pemerintah, karena
fasilitasi Pemerintah harus dapat menjadi pengungkit bagi
seluruh kegiatan dan capaian nasional.
Sebagai acuan penulisan laporan adalah Renstra Kementan,
terutama untuk target-target yang telah ditetapkan.
Terkait anggaran, gambarkan secara jelas, termasuk apabila
ada revisi anggaran yang mengakibatkan dilakukan revisi
target.
Buat standarisasi untuk penulisan indikator makro. Setiap
Eselon I agar tidak berbeda dalam penulisan dan
penghitungan indikator makro.
Angkat permasalahan utama yang dihadapi dengan
menuliskan secara jelas sesuai keadaan yang sebenarnya,
sehingga Menteri Pertanian yang baru dapat menangkap
esensi situasi dan kondisinya.
Angkat hal-hal yang telah dikerjakan Kementan dan dapat
menjadi contoh bagi K/L lain, seperti: modeling system, e-
proposal, SIKP, dan WBK.
Laporan kinerja masing-masing Eselon selama 5 tahun
tersebut agar diserahkan langsung kepada Menteri Pertanian,
paling lambat hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan sedang menyusun laporan kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010-2014 sesuai
dengan tugas dan fungsi Ditjen TP.
- Laporan Kinerja memuat capaian produksi tanaman pangan
dan capaian kegiatan Ditjen TP selama periode 2010-2014,
khusus tahun 2014 keadaan s.d September 2014.
- Laporan Kinerja yang disusun dengan outline: Bab I
Pendahuluan; Bab II Capaian Indikator Makro; Bab III Capaian
149
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Produksi Tanaman Pangan; Bab IV Capaian Kegiatan Utama
APBN Ditjen TP; Bab V Realisasi Serapan APBN; Bab VI
Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut; dan Bab VII
Penutup.
- Saat ini laporan kinerja dalam tahap finalisasi dan diharapkan
dapat disampaikan kepada Menteri Pertanian tepat pada
waktunya.
Lakukan penyisiran atas anggaran perjalanan dinas, karena dari
paparan terlihat bahwa hampir semua Eselon I memiliki alokasi
anggaran perjalanan dinas yang masih cukup besar, ditambah
lagi dengan rencana adanya kenaikan tunjangan kinerja, maka
seyogyanya perjalanan dinas bisa diturunkan.
Tindak Lanjut:
- Rancangan anggaran perjalanan dinas Ditjen TP tahun 2015
memang mengalami sedikit peningkatan bila dibandingkan
dengan tahun 2014 antara lain disebabkan : (1) penerapan
pola baru “kawasan” yang memerlukan sosialisasi yang
intensif; (2) meskipun melalui mekanisme E-Proposal, CPCL
kawasan perlu lebih teliti dan terpadu agar tepat sasaran; (3)
pembinaan pola gerakan di daerah non kawasan (dengan
melibatkan aparat dan masyarakat secara terpadu); (4)
lanjutan pembinaan/asistensi/ pemantauan pemanfaatan
bantuan tahun sebelumnya terutama alsin pascapanen agar
bermanfaat optimal dan berkembang); dan (5) penyelesaian
asset (barang persediaan dan Satker inaktif) yang relatif
banyak dan perlu melibatkan/koordinasi dengan instansi lain
(seperti KPLKN).
- Ditjen TP akan melakukan penyisiran kembali anggaran
perjalanan dinas, sehingga akan mengurangi anggaran
perjalanan dinas yang tidak terlalu penting, dan lebih
difokuskan pada kegiatan yang dapat secara langsung
berpengaruh pada peningkatan dan pencapaian sasaran
produksi.
Upayakan agar nilai SAKIP tahun 2014 mendapat nilai A. Ada
tiga Eselon I yang masih perlu meningkatkan nilai SAKIP Unit
Eselon I, yaitu Ditjen TP, Ditjen PSP dan Badan PPSDMP.
Eselon I yang lain agar dapat mempertahankan dan
meningkatkan nilainya. Dengan demikian, diharapkan secara
keseluruhan dapat mendorong pencapaian nilai A untuk SAKIP
Kementerian Pertanian.
150
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tindak Lanjut:
- Dalam upaya memperbaiki penilaian SAKIP dan
meningkatkan kinerja, maka Ditjen Tanaman Pangan akan
melakukan koordinasi kepada Eselon II lingkup Ditjen
Tanaman Pangan untuk:
Memperhatikan potensi kemampuan pencapaian target
yang telah ditetapkan antara lain:
Melakukan reviu secara berkala terhadap IKU
Menyusun renaksi setiap indikator kinerja utama dalam
penetapan kinerja dengan mencantumkan target secara
periodik dan dipantau pencapaiannya secara berkala.
Menyusun indikator individu yang mengacu pada IKU unit
kerja.
Menyampaikan LAKIP kepada atasan langsung tepat
waktu.
Melaksanakan seluruh kegiatan dengan memperhatikan
prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis sesuai peraturan
yang berlaku.
Memperbaiki SPI .
- Penilaian SAKIP Ditjen Tanaman Pangan akan diupayakan
mendapat nilai A dalam penilaiannya sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden
Nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi
Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-
135/M.PAN-2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor: 135/Permentan/OT.140/12/2013
tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Pertanian.
t. Rapim Selasa, 28 Oktober 2014, Selasa, tanggal 2 September 2014
di Ruang Pola Lantai 2 Kantor Pusat Kementan, dipimpin oleh
Menteri Pertanian. Adapun agenda yang dibahas pada Rapim
tersebut yaitu: 1) Reviu Analisis Target dan Langkah Operasional
Pencapaian Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai; dan 2) Arahan
Menteri Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang terkait dengan tugas dan
fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain sebagai
berikut:
151
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Target dari Kabinet Kerja untuk Kementerian Pertanian adalah
swasembada pangan. Sebagai skala prioritas pertama, maka
untuk selama kurang lebih dua tahun kedepan, Kementerian
Pertanian akan memfokuskan program, kegiatan, dan anggaran
bagi pencapaian target swasembada 3 komoditas pangan utama,
yaitu: padi, jagung, dan kedelai. Komoditas dan program
pembangunan pertanian yang lain tetap dijalankan, namun
bukan dalam skala prioritas. Dalam rangka pencapaian skala
prioritas pertama tersebut, maka dimohonkan kerelaan seluruh
unit kerja Eselon I lingkup Kementan untuk melakukan
refocusingkegiatan dan revisi anggaran masing-masing.
Disepakati bahwa untuk refocusing kegiatan dan revisi anggaran
ini, tidak dilakukan antar program melainkan di dalam program
masing-masing (tidak lintas Eselon I).
Ada lima aspek penting yang harus menjadi fokus perhatian
pekerjaan saat ini bagi peningkatan produski padi, jagung, dan
kedelai, yaitu: irigasi, benih, pupuk, asuransi pertanian, dan
penyuluhan. Khusus benih agar dihitung kembali kebutuhan
volume dan anggaran benih tahun 2015.
Tindak Lanjut:
Dalam rangka mencapai swasembada tiga komoditas pangan
utama yaitu: padi, jagung, dan kedelai dari aspek perbenihan,
tahun 2015 melalui APBN-P dialokasikan untuk bantuan benih
padi inbrida seluas 8 juta ha dengan jumlah benih sebanyak
200 ribu ton (bantuan benihnya 25 kg/ha) dan kebutuhan
anggarannya Rp. 2 triliun, bantuan benih jagung hibrida
seluas 500 ribu ha dengan jumlah benih sebanyak 7.500 ton
(bantuan benihnya 15 kg/ha) dan kebutuhan anggarannya
Rp.375 miliar, bantuan benih kedelai seluas 350 ribu ha
dengan jumlah benih sebanyak 17.500 ton (bantuan benihnya
50 kg/ha) dan kebutuhan anggarannya Rp.271 miliar.
Selain program bantuan benih, tahun 2015 dialokasikan juga
untuk program subsidi benih. Kebutuhan volume dan
anggaran untuk subsidi padi inbrida 100 ribu ton anggaran
yang diperlukan Rp.694,5 miliar, padi hibrida 1.500 ton
anggaran yang dibutuhkan Rp.71,887 miliar, dan kedelai 15
ribu ton anggaran yang diperlukan Rp.173,025 miliar.
Cari upaya terobosan bagi penyediaan benih tersebut, dimana
pelaksanaannya tidak melanggar peraturan yang berlaku
152
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tindak Lanjut:
Untuk pengadaan benih tahun 2015 akan diupayakan melalui
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan alokasi anggaran
di Provinsi. Hal tersebut sekaligus untuk mendukung kemandirian
benih. Terkait dengan penggunaan anggaran BA 999 telah
dikonsepkan surat Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan
hal Perubahan BA 999 ke BA 018 yang akan dialokasikan di
provinsi. Konsep surat tersebut dalam proses di Sekretaris
Jenderal Kementan.
Upayakan agar penyediaan benih dapat dilakukan di daerah,
sehingga dapat memenuhi azas 6 tepat (jenis, jumlah, harga,
tempat, waktu dan mutu)
Tindak Lanjut:
Agar penyediaan benih di daerah dapat sesuai kebutuhan petani
secara 6 tepat, perlu dialokasikan anggaran pengawasan
penyediaan benih bantuan pemerintah di provinsi maupun
kabupaten/kota.
Segera lakukan exercise fefocusing kegiatan dan anggaran di
masing-masing Eselon I dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat
Jenderal. Hasil exercise dibuat dalam bentuk matriks yang isinya
mencakup: pokok kegiatan, permasalahan, alternatif
penyelesaian (solusi), dan konsekuensi dilaksanakan solusi.
Pembuatan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat,
dengan mempertimbangkan konsekuensi yang ada.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan telah melakukan pertemuan dengan
Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan terkait anggaran
untuk mendukung peningkatan produksi.
- Pada pertemuan tersebut membahas pokok kegiatan,
permasalahan, sehingga sasaran produksi dapat tercapai
pada tahun 2014, sesuai target/sasaran yang telah ditetapkan
Dalam penyiapan bahan Menteri, cukup 2-5 lembar saja (dua
lembar lebih baik). Cukup point-point yang perlu disampaikan
oleh Mentan kepada Presiden. Data dan informasi lebih detil
sebagai lampiran.
Tindak Lanjut:
Dalam menyiapkan bahan untuk Menteri Pertanian, Ditjen
Tanaman Pangan akan mengupayakan seefektif dan seefisien
153
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
mungkin, hanya pokok-pokok atau inti dari tema bahan/ laporan,
sementara data lebih rinci akan dijadikan lampiran saja.
Rapat Pimpinan Kementan akan lebih banyak dilakukan di luar
kantor, sekaligus melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan
di lapangan Pejabat Eselon II terkait harus hadir.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan akan mengikuti pelaksanaan Rapim di
luar kantor/lapangan, akan dikoordinasikan dengan unit kerja
Eselon II lingkup Ditjen TP, yang akan menghadiri sesuai dengan
tupoksi yang ada pada unit kerja Eselon II terkait.
u. Rapim Senin, 31 Oktober 2014, Ruang Pola, Gedung A Lt. 2,
Kanpus Kementan, yang Menteri Pertanian. Agenda Rapim: 1)
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1 Juta Ha; 2) Refocusing
Program dan Anggaran Tahun 2015 Mendukung Percepatan
Pencapaian Swasembada Padi, Jagung, Kedelai, Gula, dan Daging
Sapi; 3) Arahan Menteri Pertanian
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti oleh
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain:
Undangan menjadi pembicara dan narasumber di kampus, dan
undangan lainnya agar di wakili oleh Pejabat Eselon I.
Pengaturan Pejabat yang mewakili Mentan ini dilakukan oleh
Sekjen.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan akan berkoordinasi dengan Sekjen
mengenai pengaturan mewakili Menteri Pertanian sebagai
pembicara dan narasumber.
- Dirjen Tanaman Pangan akan mewakili Menteri Pertanian
terutama untuk kegiatan/agenda yang terkait dengan tugas
dan fungsi Ditjen Tanaman Pangan.
Untuk sementara, agar Dirjen PSP, Dirjen TP, dan Sekjen untuk
tidak pergi ke luar kota (pergi jauh), apabila tidak untuk keperluan
penting.
Tindak Lanjut:
- Dirjen Tanaman Pangan akan tetap berada di Jakarta untuk
mengawal rencana dan upaya pencapaian sasaran/ target
produksi tahun 2015 yang telah ditetapkan.
- Untuk kegiatan undangan atau perjalanan keluar kota, akan
diwakili oleh Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing.
154
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Secara prinsip Presiden sudah menyetujui APBN-P Kementan
tahun 2015 sebesar Rp.15 triliun, yaitu: 1) untuk Kementan
Rp.10 triliun dan Kemen PU & PR Rp.5 triliun, 2) rehabilitasi
jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier, 3) rehabilitasi
jaringan irigasi tersier seluas 1 juta ha, sebesar Rp.9,7 triliun.
Sudah disepakati bahwa lokasi rehab jaringan irigasi primer dan
sekunder yang dikerjakan Kemen PU & PR akan mengikuti lokasi
jaringan tersier, 4) jagung, seluas 500 ribu ha, sebesar Rp.500
miliar. Ditjen PKH agar menyiapkan proposal dan siap hari
Senin, 3 November 2014, 5) kedelai, sebesar Rp. 300 miliar, 6)
padi, sebesar Rp. 1 triliun, untuk keperluan bibit, 7) gula, sebesar
Rp.1 triliun, untuk keperluan traktor roda 4, 8) Ternak, sebesar
Rp.500 miliar, dan 9) Benih, sebesar Rp.250 miliar.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan menyambut baik penambahan
anggaran melalui APBN-P 2015 yang lebih difokuskan untuk
pencapaian sasaran produksi padi, jagung, kedelai tahun
2015 dalam rangka pencapaian surplus beras 10 juta ton,
swasembada jagung berkelanjutan dan pencapaian
swasembada kedelai tahun 2017.
- Ditjen Tanaman Pangan mengharapkan tambahan anggaran
bagi Eselon I pendukung lingkup Kementan dan Kementerian
terkait, agar dapat menyusun kegiatan dapat lebih terfokus
dan berdampak langsung terhadap upaya pencapaian
sasaran produksi tahun 2015 yang telah ditetapkan.
Segera siapkan RKAKL untuk APBN-P 2015, dengan jadual:
Ditjen PSP 1 bulan, Ditjen Perkebunan 1 minggu, Ditjen PKH 2
minggu, Ditjen TP 1 bulan.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan segera menyusun rencana alokasi
kegiatan dan anggaran tahun 2015 hasil dari refocusing 2015
dan APBN-P 2015 dengan prioritas upaya mendukung
pencapaian sasaran produksi padi, jagung, kedelai tahun
2015.
- Karena masih terdapat beberapa kebijakan kegiatan
pendukung pencapaian produksi tahun 2015 yang akan
diprioritaskan, maka sampai saat ini RKA-K/L APBN-P belum
selesai/belum final.
Untuk sementara, saat ini anggaran difokuskan ke 5
komoditas pangan utama (Padi, jagung, kedelai, tebu, dan
155
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
daging). Untuk sementara, APBN tidak membiayai komoditas
lain, ditunda dulu.
Tindak Lanjut:
- Fokus kegiatan dan anggaran tahun 2015 yang
diprioritaskan pada pencapaian sasaran produksi padi,
jagung, kedelai tahun 2015, telah disosialisasikan di tingkat
Ditjen Tanaman dan jajaran, sehingga diharapkan semua
dapat memahami dan mendukung upaya pencapaian
sasaran produksi tiga komoditas prioritas.
- Kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap
pencapaian sasaran produksi padi, jagung, kedelai akan
dialihkan dengan cara refocusing anggaran dan kegiatan
melalui revisi RKA-K/L 2015.
Mentan minta agar pada tahun 2016 petani harus sejahtera.
Tindak Lanjut:
- Kesejahteraan petani merupakan tujuan akhir
pembangunan pertanian.
- Oleh sebab itu, maka pembangunan sub sektor tanaman
pangan juga diarahkan dan berlandaskan pada
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani (bukan
hanya untuk meningkatkan produksi saja).
- Target tersebut akan diupayakan melalui peningkatan
produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan
yang dihasilkan petani, sehingga akan konperhensif dan
berdaya saing, sehingga meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan petani.
Pelaksanaan operasional pupuk dan benih di lapangan
menjadi kebijakan Dirjen PSP dan Dirjen TP.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan akan siap melaksanakan dan
mengawal kebijakan sistem perbenihan yang ditetapkan
pemerintah, sehingga dapat meningkatkan penyediaan
benih yang memenuhi prinsip 6 tepat, serta meningkatkan
tingkat penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat,
untuk meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman
pangan yang dihasilkan.
- Kebijakan penyedian benih bersubsidi kedepan
direncanakan akan dilaksanakan secara desentralisasi di
156
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
daerah dan memanfaatkan potensi penangkar benih/
industri benih di lokasi berbasis sumberdaya lokal.
- Dengan pendekatan desentralisasi diharapkan industri
perbenihan di daerah akan lebih cepat berkembang dan
mendekatkan sumber benih dengan pengguna/petani.
Mentan minta maaf sebelumnya, apabila kekurangan dan
kesalahan nanti dalam berkata dan bertindak, ini semata-mata
untuk kepentingan negara. Mentan minta agar semua Eselon
1 yang tidak terkait langsung dengan padi, jagung, dan
kedelai tidak merasa terabaikan. Semua Eselon I penting,
hanya saat ini sedang dilakukan skala prioritas kepentingan.
Dekati semua instansi yang terkait, seperti: BPS, KPK, Jaksa
Agung, Kepolisian.
Tindak Lanjut:
- Jajaran Pimpinan dan Staf Ditjen TP memahami dan siap
mendukung/melaksanakan program pembangunan yang
ditetapkan pada periode 2014-2019 mendatang sesuai
dengan kebijakan Menteri Kabinet Kerja.
- Sejalan dengan kebijakan prioritas pembangunan, maka
dukugan kegiatan akan difokuskan untuk mencapai
swasembada/surplus produksi beras dan jagung
berkelanjutan serta pencapaian swasembada kedelai 2017.
- Dalam melaksanakan program kegiatan dan anggaran
akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan lembaga/
instansi terkait, dan dengan lembaga pengawasan: BPK,
KPK, Jaksa Agung, dan Kepolisian
v. Rapim Senin, 10 November 2014, Ruang Pola, Gedung A Lt. 2,
Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri Pertanian. Agenda
Rapim: 1) Laporan Persiapan Rakernas Pembangunan Pertanian;
2) Program Perbaikan Jaringan Irigasi 1 Juta Ha Tahun 2015; 3)
Program Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai; 4) Upaya-upaya
Akselerasi Penyuluhan dalam Mendukung Swasembada Pangan; 5)
Arahan Menteri Pertanian
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti oleh
Direktorat jenderal Tanaman Pangan, antara lain:
Secara prinsip Presiden RI telah menyetujui tambahan Rp.15
triliun untuk Kementerian Pertanian di tahun anggaran 2015,
yang akan digunakan untuk rehab jaringan irigasi dan kegiatan
pendukungnya (traktor dan benih) dalam rangka program
157
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
percepatan pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung
dan swasembada kedelai, serta untuk akselerasi swasembada
gula dan daging. Untuk mempercepat pelaksanaan program
tersebut, secara prinsip telah disetujui pula bahwa Rp.2 triliun
akan dapat mulai digunakan pada tahun anggaran 2014 dan
berlanjut sampai Maret 2015. Hal ini harus dilakukan untuk
mengejar masa tanam utama padi yaitu Oktober-Maret yang
akan sangat menentukan untuk panen raya di bulan Maret-April
2015.
Terkait dengan tambahan Rp.2 triliun di tahun anggaran 2014,
agar segera:
Lakukan komunikasi dan negosiasi dengan Gubernur (melalui
Dinas Pertanian Provinsi) untuk menyepakati volume bantuan
dan target produksi.
Tindak Lanjut:
- Ditjen TP akan melakukan komunikasi dan negosiasi dengan
Gubernur (melalui Dinas Pertanian Provinsi) tentang sasaran
produksi tahun 2015 nasional dan masing-masing provinsi
pada pertemuan Rakernas Pembangunan Pertanian tanggal
17 s.d 18 November 2014.
- Selain menyampaikan target produksi masing-masing
provinsi, juga disampaikan kegiatan dan anggaran 2015 yang
akan dialokasikan untuk mencapai sasaran produksi 2015,
termasuk rencana kegiatan hasil refocusing 2015, APBN-P
2015 dan rencana kontingensi 2014.
Perlu diketahui dan dipahami bahwa anggaran tambahan Rp.15
triliun mencakup untuk komoditas padi, jagung, kedelai, gula dan
daging.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan memahami tambahan anggaran
sebanyak Rp.15 triliun untuk mencapai sasaran produksi 2015
lima komoditas yang ditargetkan mencapai swasembada dan
swasembada berkelanjutan, yaitu: padi, jagung, kedelai, gula
dan daging, termasuk diantaranya untuk perbaikan jaringan
irigasi melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
- Ditjen TP akan berkoodinasi dengan Setjen terkait anggaran
tambahan 2015, sehingga anggaran yang digunakan sesuai
sasaran dan kebutuhan dalam peningkatan produksi padi,
jagung dan kedelai.
158
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Ditjen Tanaman Pangan mengharapkan dukungan dari Eselon
I terkait, agar dalam penyusunan kegiatan dapat lebih terfokus
dan berdampak langsung terhadap upaya pencapaian
sasaran produksi tahun 2015 yang telah ditetapkan.
Cek apa benar laporan bahwa 90% benih subsidi telah ditanam
dan berapa luas areal penanamannya.
Tindak Lanjut:
Berdasarkan laporan dari pelaksanan PSO subsidi 2014 PT
Sang Hyang Seri (SHS) sejak bulan Februari 2014 sampai
dengan tanggal 30 Oktober 2014 telah disalurkan benih padi
inbrida sebanyak 26.597 ton untuk areal seluas 1,064 juta ha,
benih padi hibrida 1,197 ton untuk areal seluas 79.786 ha, benih
jagung hibrida 303 ton untuk areal 20.185 ha, benih jagung
komposit 94 ton untuk areal 3.770 ha, dan benih kedelai 646 ton
untuk areal seluas 12.922 ha. Dari sejumlah benih yang
disalurkan tersebut berdasarkan konfirmasi dari Dinas Pertanian
Provinsi sudah ditanam, dan sebagian sudah panen.
Menteri Pertanian meminta target produksi padi tahun 2015
sebesar 75,21 juta ton GKG dan surplus beras sebesar 10 juta
ton sampai tahun 2017. Target produksi kedelai sebesar 1,5 juta
ton dan jagung sebesar 22 juta ton.
Tindak Lanjut:
- Jajaran Ditjen Tanaman Pangan dapat memahami target
produksi padi, jagung, kedelai tahun 2015 yang telah
ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- Ditjen Tanaman Pangan telah menyusun skenario upaya
pencapaian sasaran produksi tersebut.
- Di samping itu, Ditjen Tanaman Pangan juga menyusun
alokasi kegiatan yang lebih difokuskan pada upaya
pencapaian sasaran produksi yang telah ditetapkan.
Siapkan naskah kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan
Kepala Bulog bahwa Bulog bersedia membuat stok beras
sebesar 5 juta ton dan stok jagung sebesar 2,5 juta ton dari
produksi dalam negeri (bukan impor).
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan akan berkoordinasi dengan Setjen
Kementan terkait kesepahaman antara Menteri Pertanian
dengan Dirut Perum Bulog terkait stok beras dan jagung yang
harus dipenuhi dari penyerapan produksi beras 5 juta ton dan
jagung 2,5 juta ton dari produksi dalam negeri/hasil petani.
159
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
- Dengan adanya kesepahaman Menteri Pertanian dan Dirut
Perum Bulog tersebut, diharapkan kedua belah pihak dapat
memahami tugas dan fungsi masing-masing dalam
pencapaian dan penyerapan produksi petani.
Pada Rakernas 17 s.d 18 November 2014, agar dibuatkan
agenda penandatanganan komitmen Daerah terkait target
produksi. Siapkan dokumen pembagian target produksi padi 75
juta ton GKG ke semua daerah. Dokumen ditandatangani oleh
Dirjen Tanaman Pangan dengan Kepala Dinas Provinsi.
Tindak Lanjut:
- Pada Rakernas tanggal 17 s.d 18 November 2014, Ditjen
Tanaman Pangan akan mengkomunikasikan dengan daerah
tentang sasaran produksi padi, jagung, kedelai tahun 2015
dengan rincian masing-masing provinsi beserta alokasi
kegiatan pendukungnya.
- Sasaran produksi tersebut diminta agar dibahas di masing-
masing provinsi, termasuk dukungan melalui APBD I dan
APBD II.
- Jika telah disepakati sasaran tersebut, baru akan
dilaksanakan penandatanganan komitmen Menteri
Pertanian/Dirjen Tanaman Pangan dengan Gubernur masing-
masing provinsi.
Jadualkan kunjungan ke lapangan untuk Menteri Pertanian,
Dirjen TP dan Dirjen PSP.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan akan berkoodinasi dengan Ditjen PSP
dan daerah dalam menyusun jadual Menteri Pertanian ke
lapangan, terutama untuk lokasi irigasi yang mengalami
kerusakan untuk diusulkan perbaikan dalam mendukung
pencapaian sasaran produksi tahun 2015.
Terkait dengan usulan Kementerian Pertanian memindahkan
anggaran subsidi benih dari BA 999 ke BA 18, agar disiapkan
surat Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan. Disadari
bahwa proses ini memerlukan waktu dan harus melalui DPR-RI,
namun demikian sebaiknya mulai dilakukan.
Tindak Lanjut:
- Usulan pengalihan anggaran subsidi benih (BA 999.07)
menjadi anggaran sektoral (BA 18) untuk bantuan benih tahun
160
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2015 Ditjen Tanaman Pangan telah menyiapkan konsep surat
Menteri Pertanian, kepada Menteri Keuangan.
- Ditjen Tanaman Pangan berkoordinasi dengan Setjen
Kementan untuk mempelajari mekanisme dan tatacara
pengalihan anggaran subsidi ke anggaran sektoral.
Hari Selasa 11 November 2014 Menteri Pertanian akan
melakukan rapat dengan seluruh jajaran Ditjen Tanaman Pangan
(Pejabat Eselon I, II, III, dan IV) untuk mengetahui dan
mempelajari seluruh kondisi dan permasalahan terkait
pengembangan tanaman pangan.
Tindak Lanjut:
- Rapat Menteri Pertanian dengan jajaran Ditjen Tanaman
Pangan dilaksanakan pada hari Selasa, 11 November 2014,
dihadiri oleh Plt. Dirjen Tanaman Pangan, Pejabat Eselon II,
III dan IV lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan beberapa
Eselon II lingkup Badan Litbang Kementan.
- Pokok-pokok arahan Menteri Pertanian saat pertemuan
dengan jajaran Ditjen Tanaman Pangan antara lain: kita harus
bertekad menetapkan dan mencapai target produksi padi,
jagung, dan kedelai lebih tinggi dari target sebelumnya yaitu:
padi 75 juta ton GKG, jagung 22 juta ton pipilan kering, dan
kedelai 1,5 juta ton biji kering.
- Target produksi 2015 tersebut ditetapkan dalam rangka
mewujudkan target surplus beras 10 juta ton, swasembada
jagung berkelanjutan dan pencapaian swasembada kedelai
tahun 2017.
- Lakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan
Eselon I lingkup Kementan, instansi/lembaga terkait,
pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), serta
stakeholder terkait untuk bersinergi mengupayakan
pencapaian target produksi 2015.
- Agar dilakukan pemantauan dan pelaporan realisasi
penyaluran benih bersubsidi pada periode sisa tahun 2014
(Oktober-Desember 2014) secara berkala (harian).
- Lakukan upaya-upaya dan kerja keras untuk mencapai target
produksi 2015 yang meningkat cukup signifikan (dibanding
rerata capaian selama lima tahun terakhir) dan selanjutnya
kita berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.
161
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
w. Rapim Senin, 15 Desember 2014, Ruang Pola, Gedung A Lt. 2,
Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri Pertanian. Agenda
Rapim: 1) Paparan RAPBN-P 2015 dan 2) Arahan Menteri
Pertanian
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti oleh
Direktorat jenderal Tanaman Pangan, antara lain:
Para penanggung jawab kegiatan pendampingan kontingensi
agar bekerja lebih keras di tahun 2015, dan bagi anggota tim
yang tidak sanggup di lapangan agar langsung diganti, sehingga
dapat bekerja secara optimal. Bapak Menteri meminta agar
kegiatan pendampingan kontingensi di Sumatera Barat yang
kurang optimal tidak terulang di daerah lainnya.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan beserta jajaran akan bekerja lebih
keras sesuai dengan penugasan dari Menteri Pertanian dalam
melakukan pendampingan kegiatan kontigensi, diharapkan
tidak ada penanggung jawab yang perlu diganti karena kurang
optimal.
- Ditjen Tanaman Pangan mengharapkan dengan intensifnya
pendampingan, daerah juga dapat melaksanakan kegiatan
secara optimal, sehingga tujuan kegiatan kontigensi dan
sasaran produksi padi, jagung, kedelai tahun 2015 dapat
dicapai.
Fokuskan skala prioritas kegiatan 2015 untuk pencapaian
swasembada padi, jagung, kedelai, daging sapi serta
peningkatan produksi gula. Selain itu fokuskan pula untuk
peningkatan produksi dan kualitas cabai, bawang merah dan
kakao.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan telah memfokuskan rencana kegiatan
dan anggaran tahun 2015 untuk pencapaian sasaran produksi
padi, jagung, kedelai tahun 2015 dalam rangka swasembada
pangan tahun 2017. Sehingga dilakukan refocusingatas
rencana kegiatan dan anggaran tahun 2015 untuk mendukung
peningkatan produksi ketiga komoditas tersebut.
- Untuk mendukung pencapaian swasembada kedelai tahun
2017, maka dukungan anggaran melalui dana APBN 2015
difokuskan pada kegiatan GP-PTT kedelai seluas 350.000 ha
(non kawasan 333.500 ha + kawasan 16.500 ha) dan PAT-
162
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
PIP seluas 131.500 ha ( refocusing awal 90.000 ha +
tambahan refocusing PAT-PIP 41.500 ha). Kegiatan ini
diharapkan berkontribusi terhadap target produksi kedelai
2015 sebesar 1,2 juta ton. Apabila ada tambahan anggaran
melalui APBN-P 2014 untuk kegiatan PAT-PIP kedelai seluas
300.000 ha maka sasaran produksi kedelai 2015 bertambah
menjadi 1,5 juta ton biji kering.
- Disamping refocusing dari anggaran Ditjen Tanaman Pangan
sendiri, juga diharapkan dukungan dari Eselon I terkait, agar
dalam penyusunan kegiatan dapat lebih terfokus dan
berdampak langsung terhadap upaya pencapaian sasaran
produksi tahun 2015 yang telah ditetapkan.
Bantuan benih diperluas dari 2 juta ha menjadi 5 juta ha. Dana
untuk benih dialokasikan dari dana APBNP. Ditjen Tanaman
Pangan agar melakukan koordinasi dengan Kemenkeu agar
dana subsidi benih tahun 2015 yang sudah dialokasikan di BA
999 tidak diproses lebih lanjut. Selanjutnya Ditjen TP
merumuskan mekanisme pengadaan benih dari dana APBNP
2015 tersebut.
Tindak Lanjut:
- Pengadaan benih padi untuk 5 juta ha dialokasikan untuk
kegiatan: rehabilitasi jaringan irigasi 1,5 juta ha, optimasi
lahan 0,5 juta ha dan peningkatan produksi 3 juta ha.
- Alokasi per kabupaten/kota di masing-masing provinsi sedang
disusun dan dikoordinasikan dengan Direktorat Pengelolaan
Air Irigasi, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dan
Direktorat Budidaya Serealia.
- Berdasarkan instruksi Menteri Pertanian tanggal 21 Desember
2014, Subsidi Benih tetap dilanjutkan dan telah
dikoordinasikan dengan Setjen.
- Rencana mekanisme pengadaan benih dana APBN-P 2015
melalui penunjukan langsung di Satuan Kerja Dinas Pertanian
Provinsi.
Tambahkan alokasi power thresher multiguna untuk kedelai
sebanyak 1.500 unit Rp.25-30 juta/unit dan pengadaan pompa
air sebanyak 7.800 unit. Untuk combine harvester pengadaannya
disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kemampuan produsen
memproduksi. Jangan sampai alat dan mesin yang disalurkan
kepada petani tidak terpakai (idle), untuk itu agar Prof. Budi Indra
melakukan pengecekan di lapangan. Pengadaan combine
163
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
harvester diusulkan sebanyak 2.800 unit dan dryer sebanyak
1.900 unit. Pengadaan RMU agar ditambahkan alokasi anggaran
untuk pengadaan RMU sebanyak 6.700 unit senilai Rp.369
miliar. Agar Badan Litbang mengkaji efisiensi penggilingan skala
kecil.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan mengusulkan untuk APBN-P 2015
alsin pascapanen berupa power thresher multiguna sebanyak
1.500 unit dengan anggaran Rp.45 miliar, combine harvester
kecil 2.800 unit dengan anggaran Rp.364 miliar.
- Di samping itu, juga diusulkan dryer kapasitas 5 ton dengan
harga per unit Rp.450 juta, anggaran tersebut dirasa kurang
karena hasil pembahasan anggaran tahun 2014 anggaran
satu unit dryer kapasitas 3,5-6 ton sebesar Rp.935 juta, yang
terdiri dari satu unit dryer beserta kelengkapannnya senilai
Rp.685 juta, bangunan, perencanaan dan pengawasan
konstruksi Rp.250 juta. Untuk itu diperlukan pertimbangan
kembali usulan fasilitasi bantuan dryer tersebut.
- Telaahan atas sarana vertical dryer sebagai berikut:
Berdasarkan pengalaman fasilitasi yang telah dilakukan
tiga tahun terakhir, fasilitasi dryer kepada kelompoktani
(poktan)/gabungan kelompoktani (gapoktan) sebaiknya
tidak dilakukan secara massal, mengingat rata-rata
kelompoktani belum siap mengelola dryer secara baik
sebagai suatu unit usaha.
Berdasarkan evaluasi tahun berjalan pemanfaatan dryer
yang murni dikelola poktan/gapoktan belum optimal
disebabkan karena perubahan kebiasaan poktan/gapoktan
dari semula menggunakan pengering sinar matahari (lantai
jemur) ke cara pengeringan dengan menggunakan
pengering mekanis belum berhasil baik.
Untuk dryer yang dikelola dengan pola kerjasama antara
poktan/gapoktan penerima dan Penggilingan Padi Kecil
(PPK) setempat menunjukkan perkembangan yang cukup
baik, sehingga untuk saat ini kami sedang intensif
melakukan pembinaan bersama aparat Dinas Pertanian
daerah, dengan harapan menumbuhkan respon positif
untuk mengunakan pengering mekanis (dryer).
Saat ini fasilitasi dryer sebaiknya dilakukan secara selektif
yang diarahkan untuk mendukung kegiatan Revitalisasi
164
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Penggilingan Padi Kecil (PPK) terintegrasi dengan fasilitasi
dryer secara selektif dengan spesifikasi dan kualifikasi
sesuai kapasitas penggilingan yang akan dibantu.
Persyaratan lain adalah adanya kesanggupan dari pemilik
PPK untuk mengoptimalkan pendayagunaan fasilitasi
sarana pascapanen berupa dryer yang terintegrasi dengan
PPK sebagai unit usaha yang dikelola secara professional
untuk meningkatkan rendemen giling mendukung
terwujudnya swasembada beras berkelanjutan. Diharapkan
dengan revitalisasi PPK yang terintegrasi dengan fasilitasi
Dryer dapat menekan losses dan meningkatkan rendemen
giling beras yang masih dibawah angka rata-rata nasional
rendemen giling (62,83%).
Fasilitasi bantuan sarana pascapanen Vertical Dryer
selama tiga tahun ini berupa Flat Bed Dryer kapasitas 3-3,5
ton/proses dialokasikan kepada 311 kelompok, Vertikal
Dryer kapasitas 3,5-6 ton/proses kepada 114 kelompok,
dan Vertical Dryer kapasitas 9-10 ton/ proses kepada 22
kelompok yang tersebar di sentra produksi padi.
Untuk pelaksanaan kegiatan 2015 agar mulai ditandatangani
kontrak kinerja antara Menteri Pertanian dengan Eselon I atau II
berdasarkan kinerja peningkatan produksi padi, jagung, kedelai
dengan bobot 70% dan kinerja rutin/regular 30%. Target produksi
padi untuk 2015 dinaikkan dari target semula, yaitu: Jawa Barat
sebesar 1,75 juta ton, Banten sebesar 0,5 juta ton, Jawa Tengah
sebesar 1,5 juta ton, Jawa Timur sebesar 2 juta ton, Aceh
sebesar 0,7 juta ton, Sumut sebesar 1 juta ton, Sumbar sebesar
0,5 juta ton, Sumsel sebesar 1 juta ton, Lampung sebesar 1 Juta
ton, dan Sulsel sebesar 1 juta ton.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan berusaha mencapai target produksi
padi, jagung, kedelai tahun 2015 yang telah ditetapkan
sebagai kontrak kinerja Menteri Pertanian dengan Eselon I
dan Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan.
- Namun, yang harus disadari dan menjadi perhatian Eselon I
terkait, bahwa pencapaian sasaran produksi padi, jagung,
kedelai, bukan hanya merupakan kinerja Ditjen Tanaman
Pangan sendiri, semua perlu mendapat dukungan dari Eselon
I pendukung dan para stakeholder. Untuk itu Ditjen Tanaman
165
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Pangan mengharapkan dukungan dari pihak terkait, agar
target produksi dan kontrak kinerja dimaksud dapat tercapai.
Untuk penanganan serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim
agar diusulkan kegiatannya dengan anggaran sebesar Rp.220
miliar melalui APBN-P 2015.
Tindak Lanjut:
Usulan kegiatan penanganan OPT dan DPI anggaran APBN-P
2015 masih dalam proses pembahasan.
Kegiatan SRI agar dievaluasi dan dikaji dengan membentuk tim
kecil dengan ketua Ditjen PSP dan anggota Ditjen TP dan PPHP
untuk mengidentifikasi SRI yang sudah siap untuk ekspor
termasuk proses sertifikasi/labeling. Sebagai tahap awal, agar
dijajaki di negara-negara yang berpotensi untuk pemasaran
beras organik.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan akan berkoordinasi dengan Ditjen PSP
sebagai pelaksana kegiatan SRI dan Ditjen PPHP yang
berhubungan dengan pemasaran dan ekspor hasil pertanian
termasuk beras, untuk mengidentifikasi beras organik hasil
kegiatan SRI yang memenuhi kriteria ekspor dan negara yang
membutuhkan.
13. Rapat Dengan Pendapat/Rapat Kerja Mentan dengan Komisi IV DPR-
RI
a. Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian, Senin, 27 Januari 2014,
dengan topik: 1) Membahas Pelaksanaan Subsidi Pupuk Tahun
2013 dan Rencana Tahun 2014, 2) Membahas Perkembangan
Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Pertanian
Kesimpulan/hasil sebagai berikut:
Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera
melakukan langkah-langkah kongkrit dalam rangka pemberian
bantuan sarana produksi untuk daerah-daerah yang terkena
bencana alam, seperti daerah yang terkena dampak erupsi
Gunung Sinabung, serta lahan-lahan yang mengalami banjir dan
tanah longsor.
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk menangani
kekurangan kuantum pupuk bersubsidi tahun 2014 dengan
melakukan realokasi anggaran pupuk organik, dengan
mendorong kemampuan petani untuk memproduksi pupuk
organik secara mandiri. Apabila masih terjadi kekurangan
166
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
kuantum pupuk bersubsidi akan diusulkan melalui APBN-P tahun
2014.
Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian untuk
meningkatkan intensitas sosialisasi undang-undang di bidang
pertanian yang sudah disahkan oleh DPR-RI ke berbagai daerah,
dan selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk
segera menerbitkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
maupun Peraturan Menteri Pertanian sebagai payung hukum
untuk mendukung pelaksanaan undang-undang dimaksud.
b. Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian, Senin, 3 Februari 2014,
dengan topik: Membahas Penanggulangan dan Pengendalian
Bencana Banjir Terkait Fenomena Banjir di Beberapa Daerah yang
Mengakibatkan Kerusakan Gagal Panen yang Merugikan Petani
Kesimpulan/hasil rapat sebagai berikut:
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk melakukan
koordinasi lintas sektor secara intensif dalam rangka pemulihan
areal pertanaman dan pembudidayaan yang rusak, pemberian
bantuan prasarana dan sarana produksi pengganti, termasuk
biaya produksi bagi petani, pekebun, peternak, nelayan dan
pembudidaya ikan di daerah-daerah yang terkena bencana alam
dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia pada APBN
Tahun 2014.
Komisi IV DPR-RI meminta kepada:
- Kementerian Pertanian untuk melakukan inventarisasi
cadangan pangan nasional guna mengantisipasi terjadinya
impor pangan pokok pada saat cadangan pangan pokok
dalam negeri masih tercukupi.
- Kementerian Kehutanan untuk memprioritaskan realisasi
kegiatan rehabiltasi hutan dan lahan tahun anggaran 2014 di
kawasan hutan lindung dan konservasi serta pengembangan
hutan rakyat di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sudah kritis
kondisinya.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempersiapkan
payung hukum kebijakan terhadap ganti rugi gagal panen dan
bantuan akibat bencan sebagai upaya perlindungan dan
pemberdayaan bagi nelayan dan pembudidaya ikan serta
petani garam.
- Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan pemulihan
dan pengendalian bencana banjir melalui perbaikan
167
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
infrastruktur sumber daya air, termasuk rehabilitasi jalan
produksi untuk menndukung sektor pertanian, kehutanan,
serta kelautan dan perikanan yang terkena bencana.
- Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran tambahan untuk
pemulihan bencana alam pada APBN-P TA. 2014.
Komisi IV DPR-RI menerima usulan Kementerian Pertanian
dalam rangka kekurangan anggaran penanganan akibat bencana
banjir di sektor pertanian sebesar Rp.510,07 miliar untuk
pemulihan areal tanaman pangan dan perkebunan serta bantuan
peternakan. Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan
segera menyampaikan usulan anggaran penanganan akibat
bencana banjir.
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah agar melakukan
koordinasi antar instansi, lembaga, badan terkait untuk
mengeluarkan kebijakan penundaan pembayaran hutang dan
penghapusan bunga kepada petani, pekebun, peternak, nelayan
dan pembudidaya ikan yang terkena bencana yang menerima
pinjaman dari perbankan untuk kegiatan usaha produktif.
Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk
segera merealisasikan asuransi pertanian.
c. Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian, Senin, 17 Februari 2014,
dengan topik: 1) Membahas Evaluasi Penyerapan TA. 2013, 2)
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Kerja tanggal 27 Januari 2014
mengenai Pupuk dan Kasus Importasi Beras
Kesimpulan/hasil rapat sebagai berikut:
Komisi IV DPR-RI meminta Kementan untuk meningkatkan
serapan pada APBN Tahun 2014, sehubungan dengan
menurunnya serapan anggaran APBN Tahun 2013 yang hanya
mencapai 89,64%, dibandingkan dengan serapan APBN Tahun
2012 sebesar 92,76%
Komisi IV DPR-RI sepakat dengan Pemerintah untuk tetap
mengalokasikan anggaran subsidi pupuk organik pada APBN
Tahun 2014, terkait kesimpulan Raker tanggal 27 Januari 2014
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah agar importir pangan
komoditas pertanian lainnya dilakukan hanya jika produksi
pangan dalam negeri tidak mencukupi, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta
Pemerintah untuk meindaklanjuti secara hukum terhadap dugaan
impor beras komoditas pertanian lainnya yang dilakukan secara
ilegal.
168
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah agar dalam melakukan
penugasan dalam rangka penyaluran subsidi sektor pertanian
memperhatikan kesiapan teknis, administratif dan keuangan
BUMN yang bersangkurtan.
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk melaksanakan
gerakan penanggulangan massal terhadap eksplosi organisme
pengganggu tumbuhan (OPT) khususnya wereng batang coklat.
d. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Eselon I lingkup Kementerian
Pertanian, Senin, 19 Mei 2014, dengan topik: Penjelasan Mengenai
Kelangkaan Pupuk
Kesimpulan/hasil rapat sebagai berikut:
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan pupuk bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan pupuk
di tingkat petani.
Komisi IV DPR-RI mendukung untuk dilakukannya revisi
terhadap Permentan Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013
tentang Kebutuhan dan Harga Enceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA. 2014 tanggal 26
November 2013, agar volume pupuk disesuaikan dengan
kebutuhan sesungguhnya sebesar Rp.9,55 juta ton.
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk melalkukan
rasionalisasi jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi dan segera
mengevaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET). Sementara untuk
maalah kurang bayar, segera akan dibahas selanjutnya pada
Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian dalam Pembahasan
APBN-P Tahun 2014 dan/atau APBN Tahun 2015.
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah agar dalam menentukan
anggaran subsidi pupuk dilakukan dengan memperhatikan
volume sesuai dengan kebutuhan dan Harga Pokok Penjualan
(HPP) mendekati rill. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta
agar Permentan disusun sesuai kebutuhan sesungguhnya
dengan besaran subsidi sebagi variabel tetap, sehingga
pembayaran kelebihan atau kekurangan subsidi dihitung setalah
audited HPP.
Komisi IV DPR-RI meminta secara tegas untuk menindaklanjuti
terhadap penyelewengan yang berkaitan dengan penyaluran
pupuk bersubsidi, serta meminta agar meningkatkan peran dan
tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
169
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk melakukan
evaluasi terhadap sistem dan mekanisme penyaluran pupuk
bersubsidi yang ada, serta merumuskan penyempurnaannya.
e. Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian, Selasa, 17 Juni 2014,
agenda kegiatan yaitu: 1) Membahas Perubahan RKA-K/L RUU
Perubahan APBN Tahun 2014, 2) Pelaksanaan dan Penyerapan
APBN Tahun 2014, dan 3) Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L
2015.
Kesimpulan/hasil rapat:
Komisi IV DPR-RI menyetujui rencana pemotongan APBN Tahun
2014 Kementerian Pertanian sebesar Rp.1.902.984.562.000,-
dan penambahan dari Pinjaman Hibah Luar Ngeri (PHLN)
sebesar Rp.45.419.498.000,- sehingga total perubahan sebesar
Rp.1.857.565.064.000,- sesuai dengan surat Menteri Keuangan
Nomor S.34/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014. Dengan demikian
Pagu APBN Perubahan Tahun 2014 Kementerian Pertanian
sebesar Rp.13.613.045.916.000,-.
Komisi IV DPR-RI meminta Menteri Pertanian tetap
mempertahankan program-program untuk petani agar dijadikan
prioritas dalam realisasi program dan kegiatan Kementerian
Pertanian pada APBN Perubahan Tahun 2014.
Komisi IV DPR-RI menerima laporan dan memberikan apresiasi
atas serapan APBN Kementerian Pertanian s.d tanggal 14 Juni
2014 sebesar Rp.4.262.059.230.000,- atau 27,47% dari Pagu
APBN Tahun 2014 sebesar Rp.15.516.030.478.000,-.
Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian
untuk meningkatkan kinerja agar serapan APBN Tahun 2014
dapat tercapai sesuai rencana dan target.
Komisi IV DPR-RI mendukung untuk dilakukannya revisi
terhadap Permentan Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013
tentang Kebutuhan dan Harga Enceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA. 2014 tanggal 26
November 2013, agar volume pupuk disesuaikan dengan
kebutuhan sesungguhnya sebesar Rp.9,55 juta ton.
Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif
RAPBN Kementerian Pertanian Tahun 2015 sesuai dengan
Surat Edaran bersama Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor : 0091/M.PPN/03/2014 dan Menteri Keuangan
Nomor : S-179/MK.02/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal Pagu
Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
170
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tahun 2015 Kementerian Pertanian sebesar
Rp.15.824.995.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: 1)
Rupiah Murni sebesar Rp.12.677.099.305.000; 2) Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.79.300.525.000; 3)
Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp.19.329.170.000; 4)
Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp.21.360.000.000; 5)
Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp.398.520.000.000; 6)
Belanja Operasional sebesar Rp.2.629.386.000.000.
f. Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian, Rabu, 27 Agustus 2014,
agenda kegiatan yaitu: 1) Membahas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat Tahun 2013, RKA-K/L Tahun 2015, dan 2)
Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK Berdasarkan
Kriteria Tenis dari Komisi.
Kesimpulan/hasil rapat antara lain:
Komisi IV DPR-RI memberikan apresiasi atas hasil pemeriksaan
laporan keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2013 dengan
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya Komisi IV
DPR-RI meminta Kementerian Pertanian untuk mempertahankan
opini WTP serta menyelesaikan berbagai temuan baik yang
menyangkut sistem pengendalian internal maupun kepatuhan
terhadap undang-undang
Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan atas laporan keuangan
Kementerian Pertanian Tahun 2013 dengan realisasi sebesar
Rp.15.931.270.640.706,- atau 88,85% dari Pagu Anggaran
Tahun 2013 sebesar Rp.17.930.118.364.000, serta memberikan
apresiasi atas peningkatan PNBP Kementerian Pertanian Tahun
2013 sebesar Rp.340.438.431.758,- (247,15%) memelebihi
target yang ditetapkan sebesar Rp.137.746.487.491,-.
Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan Pagu RKA-K/L Tahun
2015 Kementerian Pertanian berdasarkan Nota Keuangan Tahun
2015 sebesar Rp.15.828.509.020.000,- yang bersumber dari:
- Rupiah Murni sebesar Rp.15.306.485.200.000,-
- PNBP sebesar Rp.102.143.820.000,-
- Pinjaman Luar Negeri Rp.398.520.000.000,-; dan
- Hibah Luar Negeri sebesar Rp.21.360.000.000,-.
Dengan perincian per-eselon I sebagai berikut:
- Sekretariat Jenderal sebesar Rp.1.222.969.451.000,-
- Inspektorat Jenderal sebesar Rp.85.528.200.000,-
171
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar
Rp.2.732.204.375.000,-
- Direktorat Jenderal Perkebunan Rp.1.585.459.690.000,-
- Direktorat Jenderal Hortikultura Rp.629.094.900.000,-
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Rp.3.203.732.300.000,-
- Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian Rp.593.276.200.000,-
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Rp.1.660.628.794.000,-
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Rp.1.685.204.458.000,-
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Rp.1.165.108.002.000,-
- Badan Ketahanan Pangan Rp.582.384.900.000,-
- Badan KarantinaPertanian Rp.682.917.750.000,-.
Selanjutnya Komisi IV DPR-RI akan melakukan pendalaman
bersama Eselon I terkait fungsi dan program yang telah
dipaparkan.
Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 sebesar
Rp.2.673.200.000.000,-. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta
rincian serta dasar pertimbangan alokasi DAK Tahun 2015
bidang pertanian setiap provinsi dan kabupaten/kota. Komisi IV
DPR-RI akan mendalami dan memutuskan criteria teknis
penggunaan DAK setelah melakukan pendalaman bersama
Eselon I.
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah segera memastikan hal-
hal terkait pembangunan sector pertanian yang belum termuat
dalam Nota Keuangan yaitu subsidi pupuk tahun 2015 dan
kurang bayar subsidi pupuk tahun 2012 sampai dengan 2014
(audited), dan subsidi benih, dan asuransi pertanian.
g. Rapat Kerja Menteri Pertanian, Jum'at, 26 September 2014 DPR-RI,
dengan topik: Membahas penyesuaian RK-AK/L TA 2015 sesuai
pembahasan di Badan Anggaran DPR-RI. Adapun hasil
pembasahan sebagai berikut:
Komisi IV DPR-RI menyetujui Pagu RAPBN Kementan Tahun
2015 berdasarkan penyesuaian di Badan Anggaran DPR-RI
172
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
sebesar Rp. 15.879.311.657.000,- yang terdiri dari: rincian: 1)
Rupiah Murni Rp. 15.357.287.837.000,-; 2) PNBP
Rp.102.143.820.000,-; 3) Pinjaman Luar Negeri
Rp.398.520.000.000,-; 4) Hibah Luar Negeri Rp.
21.360.000.000,. Dengan rincian per Eselon I adalah: 1) Setjen
Kementan sebesar Rp. 1.254.272.088.000,-; 2) Itjen sebesar
Rp.85.528.200.000,-; 3) Ditjen TP sebesar
Rp.2.732.204.375.000,-; 4) Ditjen Perkebunan sebesar
Rp.1.585.459.690,-; 5) Ditjen Hortikultura sebesar
Rp.629.094.900.000,-; 6) Ditjen PSP sebesar
Rp.3.205.732.300.000,-; 7) Ditjen P2HP sebesr
Rp.593.276.200.000,-; 8) Ditjen Nak dan Keswan sebesar
Rp.1.660.628.794.000,-; 9) Badan Litbangtan sebesar
Rp.1.685.204.458.000,-; 10) Badan PPSDMP sebesaar
Rp.1.167.608.002.000,-; 11) Badan Ketahanan Pangan sebesar
Rp. 582.384.900.000,-; 12) Badan Karantina Pertanian sebesar
Rp. 697.719.750.000,-
Komisi IV DPR-RI menyetujui Anggaran Subsidi pupuk pada
RAPBN Tahun 2015 sebesar Rp.35.703.100.000.000,- yang
dialokasikan untuk: 1) Subsidi harga pupuk Rp.
28.565.960.000.000,-; 2) Pelunasan sisa kurang bayar subsidi
pupuk TA. 2012 (Audited) Rp. 3.637.120.000.000,- dan 3)
Pelunasan sebagian kurang bayar subsidi pupuk TA. 2013
(Audited) Rp. 3.500..020.000.000,-
Komisi IV DPR-RI menyetujui Anggaran Subsidi benih pada
RAPBN Tahun 2015 sebesar Rp. 939.412.500.000,- yang
dialokasikan untuk: 1) Padi Inbrida sebesar
Rp.694.500.000.000,-; 2) Padi Hibrida sebesar
Rp.71.887.500.000.000,- dan 3) Kedelai sebesar
Rp.173.025.000.000,-
Komisi IV DPR-RI menyetujui Anggaran Kementerian Pertanian
sebesar Rp. 4.060.799.254.000,- untuk kegiatan: 1) Perluasan
areal sawah sebesar Rp. 2.700.000.000.000,-; 2)
Pengembangan jaringan irigasi JITUT ddan JIDES sebesar Rp.
600.000.000.000,-; 3) Lanjutan Direktif Presiden TA 2013
sebesar Rp. 375.519.000.000,-; 4) Pembangunan cold storage
untuk sentra produksi bawang merah, cabe, dan 5) Penguatan
Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa sebesar Rp.
357.530.254.000,-.
173
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Komisi IV DPR-RI menyetujui usulan penambahan Anggaran
Kementerian Pertanian Tahun 2015 sebesar
Rp.1.900.000.000.000,- yang akan dialokasikan untk subsidi
asuransi pertanian.
174
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
175
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2014
Realisasi anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2014 sebesar Rp.64,30 miliar (68,53%) dari pagu anggaran sebesar
Rp.93,81 miliar. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 49. Realisasi Anggaran Satker Ditjen Tanaman Pangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal TP Tahun 2014
VI
PAGU DIPA *)
(Rp.000)
REALISASI
(Rp.000)% Target Satuan Realisasi %
1766 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA 93.818.521 64.298.023 68,53
PADA DITJEN TANAMAN PANGAN
002 Rancangan Program, Kegiatan dan
Rencana Kerja TP 1.258.840 613.813 48,76 7 Rancangan 3 50,00
005 Pedoman Manajemen TP 473.282 341.587 72,17 5 Pedoman 4 80,00
006 Dokumen Manajemen TP 5.316.811 3.787.628 71,24 23 Dokumen 16 71,00
008 Peraturan/Rancangan Peraturan Bidang TP 942.820 815.898 86,54 1 Peraturan 1 100,00
009 Pameran, Publ ikas i dan Pel iputan Bidang TP 2.528.228 2.250.843 89,03 8 Paket 7 90,00
010 Penghargaan Kepada Petani/Kelompok Tani , 768.230 733.972 95,54 1 Paket 1 100,00
Petugas/Pegawai Serta Pelaku Agribisnis
013 Bantuan Usaha Agribisnis TP Kepada LM3 154.809 75.053 48,48 0 LM3/lembaga 0 -
015 Data dan informas i tanaman pangan 2.656.259 1.967.897 74,09 6 Data 4 75,00
016 Rapat Koordinas i Manajemen TP 3.984.916 1.909.226 47,91 6 Rapat 3 50,00
017 Laporan Pelaksanaan Manajemen TP 12.417.295 8.903.428 71,70 19 Laporan 14 72,00
994 Layanan Perkantoran 62.757.331 42.394.361 67,55 12 Bulan Layanan 8 68,00
994.001 Belanja Pegawai
994.002 Belanja Operas ional
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikas i 320.500 274.494 85,65 47 Unit 40 85,00
997 Peralatan dan Fas i l i tas Perkantoran 239.200 229.823 96,08 11 Unit 11 100,00
ANGGARAN Output Fisik
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS
DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI
SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN
KODE KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT
176
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
177
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
1. Permasalahan
a. Permasalahan dalam Implementasi MP3EI
Banyak pendaftar tidak memenuhi persyaratan karena itu
diadakan tender ulang khususnya pada konsultan manajeman
konstruksi
Beberapa proyek strategis harus dibiayai sepenuhnya oleh
Pemerintah, seperti: pengairan, bendungan, embung, pengendali
banjir dan jalan
Investor sangat membutuhkan jaminan yang pasti (pemerintah
atau pemerintah provinsi)
Masalah pembebasan lahan yang sangat menghambat
penyelesaian kerja suatu proyek
Masalah penyiapan lahan khusus untuk industri pertanian, harus
dapat menyiapkan lahan inti yang sangat besar
b. Permasalahan Daerah Perbatasan
Kendala Fisik dan Ekosistem, yaitu dari infrastruktur (saluran air,
jalan, energi) yang sangat minim, pemanfaatan sumberdaya
alam yang belum optimal, akses menuju ke lokasi sangat sulit
dan mahal, bahkan di beberapa tempat terisolir melalui
hubungan darat.
Kendala Kelembagaan dan Ekonomi. Hal ini terlihat dari kegiatan
ekonomi penduduk lokal di daerah perbatasan yang sangat
bergantung pada pertanian dengan produktivitas rendah, akses
pasar yang mahal dan sulit, serta teknologi (termasuk
mekanisasi) yang terbatas/sederhana dan sangat mahal/tidak
terjangkau.
Kendala Sosial Budaya, yaitu terbatasnya Tenaga Kerja dan
pergesekan minor sosial-budaya (tribal friction) dengan
masyarakat negara tetangga di daerah perbatasan.
Besarnya pengaruh negara tetangga dalam berbagai aspek
kehidupan (dan beragam).
VII
178
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
c. Permasalahan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun
2014
Surat edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
menghimbau agar penyaluran dana bantuan sosial ditunda
sampai selesainya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.
Adanya kebijakan penghematan anggaran APBN-P 2014 yang
menyebabkan realisasi kegiatan dan anggaran mundur dari
rencana semula, karena menunggu proses revisi RKA-KL dan
DIPA yang baru terbit tanggal 16 Juli 2014 untuk menghindari
pagu minus.
Realisasi penyaluran benih bersubsidi yang rendah, disebabkan
karena petani sudah terbiasa dengan Bantuan Langsung Benih
Unggul (BLBU) gratis, sementara PT SHS selaku pelaksana
PSO tidak mampu menyediakan benih besubsidi sesuai azas
enam tepat.
Proses lelang pengadaan bantuan sarana pascapanen banyak
yang mengalami keterlambatan karena Unit Layanan Pengadaan
(ULP) ditempatkan satu pintu di Sekretariat Pemda Provinsi yang
menangani pengadaan seluruh SKPD, sehingga harus
menunggu giliran dan bila terjadi lelang ulang menunggu giliran
urutan terakhir.
Benih bersubsidi yang disalurkan oleh pelaksana PSO (PT Sang
Hyang Seri) tidak semuanya sesuai kebutuhan dan keinginan
petani, petani kurang berminat membeli benih bersubsidi karena
terbiasa dengan bantuan gratis, serta keterbatasan liquiditas
modal kerja PT SHS dalam pengadaan benih.
Kondisi perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan dan
mundurnya jadwal tanam sehingga kegiatan fisik lapangan
terutama yang dipengaruhi oleh iklim (seperti SL-PTT, perluasan
areal tanam kedelai, perbanyakan benih sumber, pemberdayaan
penangkar benih, SL-PHT dan SL-Iklim) di beberapa lokasi
mengalami perubahan jadwal dari rencana semula.
Terdapat struktur/komponen/output/sub output pada RKA-KL/
DIPA dana dekonsentrasi provinsi pada kegiatan penguatan
perlindungan tanaman dari gangguan OPT dan DPI (di BPTPH)
terdapat beberapa provinsi (13 provinsi) tidak seragam dengan
format acuan yang ditetapkan oleh pusat, sehingga sulit untuk
mengukur dan merekap perkembangan pelaksanaan dan kinerja/
output/sub output yang dihasilkan.
179
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Sering terjadi revisi pejabat pengelola anggaran, terutama pada
satker kabupaten/kota yang mengakibatkan tertunda/
terlambatnya pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Pada tahun
2014, terjadi revisi pejabat pengelola anggaran sebanyak 187
satker, terdiri dari satker kabupaten/kota 163, satker dinas
provinsi 24, dan satker pusat 1 kali.
Penyusunan laporan SAK Penerapan Sistem Aplikasi SILABI
dalam pelaporan mengakibatkan keterlambatan proses
rekonsiliasi laporan SAK Satker Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, namun terus diupayakan pemahaman dalam
pemecahan permasalahan dengan mengikuti pelatihan aplikasi
SILABI sehingga tidak menghambat sirkulasi
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, selanjutnya
pelaporan Keuangan juga tidak mengalami hambatan.
Masih sering terjadi penggantian petugas penyusun laporan
tanpa diimbangi dengan sistem pengkaderan sehingga terjadi
stagnasi dalam penyampaian laporan SAK.
Tingkat kepatuhan dalam penyampaian laporan dari Satker
Tugas Pembantuan masih belum maksimal, sehingga hal ini
menghambat dalam proses konsolidasi di tingkat Eselon I
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
2. Upaya Tindak Lanjut:
a. Dalam rangka memperlancar kegiatan MP3EI maka untuk menarik
peran Swasta/Perbankan Pemerintah Daerah melakukan regulasi
antara lain:
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Proses perizinan investasi PMDN diterbitkan di BKPMD dengan
waktu yang singkat
Tidak ada pemungutan biaya di BKPMD
Memudahkan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat dan
daerah
Dukungan kebijakan bagi investor yang bergerak pada komoditi
unggulan khususnya bagi pengembangan industri di daerah
Menyiapkan wadah untuk promosi hasil-hasil produksi
Dalam membangun pertanian di wilayah perbatasan beberapa
hal yang perlu diperhatikan antara lain:
- Sinergitas Pusat dan Daerah;
180
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Peningkatan iklim investasi/permodalan yang lebih kondusif:
kemudahan perizinan dan pemanfaatan sumberdaya lokal
dengan memanfaatkan sumberdaya manusia setempat;
- Peningkatan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas di
wilayah perbatasan dan mengurangi kesenjangan antar
wilayah;
- Menciptakan mekanisme pasar untuk menumbuhkan minat
masyarakat meningkatkan usaha pertanian dan mendorong
investasi pengolahan hasil dan pemasaran pertanian.
b. Saran dan tindak lanjut perbaikan kedepan
Masing-masing provinsi perlu melakukan evaluasi dan analisis
capaian kinerja sebagai dasar penyusunan kegiatan ke depan
dan penetapan target-target produksi.
Perlu penyempurnaan sistem monev capaian fisik dan anggaran
baik terkait PMK 249/2011 maupun Sitampan agar lebih mudah
dilaksanakan, begitu pula terkait laporan keuangan, SIMAK, SAU
dan lain-lain.
Perlu percepatan laporan fisik kabupaten disampaikan kepada
provinsi.
Realisasi fisik kegiatan perbenihan masih rendah, pola subsidi ke
depan diupayakan dengan cara desentralisasi di daerah
(provinsi/kabupaten) dengan memberdayakan penangkar di
masing-masing daerah, bila kegiatan masih PSO maka di dalam
kontrak perlu disebutkan klausul PSO mengutamakan
benih/mengambil benih dari lokasi setempat, dalam pedum
dituliskan secara eksplisit apabila benih berasal dari luar provinsi
agar dilakukan cek ulang di BPSBTPH.
Pengelolaan aset harus memperhatikan aspek preventif mulai
dari perencanaan, pengadaan sampai pengelolaan asset
(pencatatan, penyerahan aset ke Pemda)
Menyiapkan database kelompok tani, alsintan/pascapanen
(jumlah, jenis dan penyebaran)
Bantuan peralatan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan
tidak diseragamkan: combine harvester, rice transplanter dan
segera menyelesaikan realisasi fisik yang berpotensi menjadi
temuan auditor BPK maupun Inspektorat Kementan.Perlu
penguatan pengelolaan sistem perbenihan melalui penguatan
BBI, BPSB dan pemberdayaan penangkar
181
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Hasil audit BPK-RI dan Inspektorat Jenderal Kementan agar
segera ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi beban/masalah di
kemudian hari. Secara formal hasil audit menjadi tanggungjawab
instansi dan pejabat yang menangani serta secara materiil
menjadi tanggungjawab individu yang terkait dengan temuan
Perlu melaksanakan jaminan harga dan pembelian hasil produksi
petani terutama padi, jagung, dan kedelai untuk meningkatkan
motivasi para petani/kelompok tani dalam meningkatkan produksi
dan mengembangkan usahatani secara berkelanjutan
Penetapan pengelola anggaran KPA dan bendahara disarankan
dilaksanakan di pusat
Penyelesaian aset kode MAK 526 perlu menjadi perhatian
bersama
Format penulisan output/suboutput kegiatan perlindungan
tanaman pangan tidak seragam, perlu pengawalan dan
penyelesaian DIPA dan RKA-K/L
182
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
183
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
LAMPIRAN
184
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
185
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
II/c Jmlh I III/a III/b III/c III/d Jmlh II IV/a IV/b IV/c Jmlh III
PUSAT 1 1 - - 1 - 1 - - - - 2
1 DIT. PERBENIHAN TP 1 1 - - - - - - - - - 1
2 BBPPMBTPH - - - - 1 - 1 - - - - 1
3 DITJEN HORTI - - - - - - - - - - - -
4 DITJEN PERKEBUNAN - - - - - - - - - - - -
DAERAH - - 2 7 1 - 10 49 10 1 60 70
1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM - - - - - - - 6 1 - 7 7
2 SUMATERA UTARA - - - - - - - 5 - - 5 5
3 SUMATERA BARAT - - - - - - - 1 1 - 2 2
4 SUMATERA SELATAN - - - - - - - - - - - -
5 JAMBI - - - - - - - - - - - -
6 KEPULAUAN BABEL - - - 2 - - 2 - - - - 2
7 BENGKULU - - 2 - - - 2 - - - - 2
8 RIAU - - - - - - - - - - - -
9 LAMPUNG - - - - - - - 7 1 - 8 8
10 BANTEN - - - - - - - - - - - -
11 JAWA BARAT - - - - - - - 8 2 - 10 10
12 JAWA TENGAH - - - - - - - 3 1 - 4 4
13 D.I. YOGYAKARTA - - - - - - - 5 - 1 6 6
14 JAWA TIMUR - - - - - - - - - - - -
15 BALI - - - - - - - 3 - - 3 3
16 NUSA TENGGARA BARAT - - - - - - - - - - - -
17 NUSA TENGGARA TIMUR - - - 4 1 - 5 - - - - 5
18 KALIMANTAN BARAT - - - - - - - 1 1 1
19 KALIMANTAN SELATAN - - - - - - - 4 1 - 5 5
20 KALIMANTAN TIMUR - - - - - - - - - - - -
21 SULAWESI UTARA - - - 1 - - 1 - 2 - 2 3
22 GORONTALO - - - - - - - - - - - -
23 SULAWESI BARAT - - - - - - - - - - - -
24 SULAWESI TENGAH - - - - - - - - - - - -
25 SULAWESI TENGGARA - - - - - - - - - - - -
26 SULAWESI SELATAN - - - - - - - 6 1 - 7 7
27 MALUKU - - - - - - - - - - - -
28 MALUKU UTARA - - - - - - - - - - - -
29 PAPUA - - - - - - - - - - - -
1 1 2 7 2 - 11 49 10 1 60 72 JUMLAH (PUSAT+DAERAH)
Lampiran 1.
REKAPITULASI PBT YANG MENGUSULKAN DUPAK
NO PROVINSI / UNKER
GOLONGANJMLH
I+II+III
186
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Dari Ke
1 Drs. Iman Siswadi IV/a IV/b Setditjen TP Fungsional
2 Waluyo, STP III/c III/d Setditjen TP Reguler
3 Vera Ekanita Desi Rahayu, SH III/c III/d Setditjen TP Reguler
4 Ariyaningsih, SE III/c III/d Setditjen TP Reguler
5 Cut Magdalena, SP III/b III/c Setditjen TP Reguler
6 Rusmaidi, SP III/b III/c Setditjen TP Reguler
7 Marlisa Maharani, SP, MT III/b III/c Setditjen TP Reguler
8 Putri Kartika, SE III/b III/c Setditjen TP Reguler
9 Raden Yunus Cahyadi, SE III/b III/c Setditjen TP Reguler
10 Sulistiyah, S.Si, M.Si III/b III/c Setditjen TP Reguler
11 Puji Astuti, MP III/b III/c Setditjen TP Reguler
12 Ade Wawan Kurniawan, SP III/a III/b Setditjen TP Reguler
13 Syahrir, ST III/a III/b Setditjen TP Reguler
14 Hadi Gunawan III/a III/b Setditjen TP Reguler
15 Alfisa Visnu Ferryanto, SP III/a III/b Setditjen TP Reguler
16 Abdi Manglo, S.Sos III/a III/b Setditjen TP Reguler
17 I'lmisukma Risnawati, S.Si III/a III/b Setditjen TP Reguler
18 Juniardi Indra Bhaskara, SH III/a III/b Setditjen TP Reguler
19 Tias Atika Rachmawati, SE III/a III/b Setditjen TP Reguler
20 Pinandhita Dewi Fatharani II/a II/b Setditjen TP Reguler
21 Sadeli III/a III/b Setditjen TP Reguler
22 Uning Yuniarsih, S.Sos III/a III/b Setditjen TP Reguler
23 Rahman Rahim, SE III/a III/b Setditjen TP Reguler
24 Christianus Yuni Sulistiyanto II/d III/a Setditjen TP Reguler
25 Popon Eri Murtini II/d III/a Setditjen TP Reguler
26 Andri Yeni, A.Md II/d III/a Setditjen TP Reguler
27 Suyadi II/d III/a Setditjen TP Reguler
28 Misto II/d III/a Setditjen TP Reguler
29 Jaeronih II/c II/d Setditjen TP Reguler
30 Ali Rahman II/c II/d Setditjen TP Reguler
31 Sudarno II/b II/c Setditjen TP Reguler
32 Husaini II/b II/c Setditjen TP Reguler
33 Mahzal II/b II/c Setditjen TP Reguler
34 Maruli II/b II/c Setditjen TP Reguler
35 Hidayat Abdul Rachman II/b II/c Setditjen TP Reguler
36 Rino Haryoko II/b II/c Setditjen TP Reguler
37 Meta Aprilia II/b II/c Setditjen TP Reguler
38 Riza Hazri II/a II/b Setditjen TP Reguler
39 Hendrik Susanto II/a II/b Setditjen TP Reguler
40 Sultoni I/d II/a Setditjen TP Reguler
Lampiran 2.
RENCANA KENAIKAN PANGKAT PERIODE APRIL 2014
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
No N a m aGolongan
Unit Kerja Ket
187
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Dari Ke
41 Faridah II/a III/a Setditjen TP P.I
42 A. Hidayat I/d II/a Setditjen TP Reguler
43 Dr. Ir. Bambang Budhianto IV/c IV/d Dit. Perbenihan TP Reguler
44 Ir. Sri Rusmi S, SP, M.Si III/d IV/a Dit. Perbenihan TP Reguler
45 Achmad, SP III/a III/b Dit. Perbenihan TP Reguler
46 Diana Paramita, SP III/a III/b Dit. Perbenihan TP Reguler
47 Weni Ikasari, A.Md III/a III/b Dit. Perbenihan TP Reguler
48 Indra Bhudi Utomo III/a III/b Dit. Perbenihan TP Reguler
49 Herry Agung Priyanto II/b II/c Dit. Perbenihan TP Reguler
50 Asmari I/d II/a Dit. Perbenihan TP Fungsional
51 Abriani Fensionita, SP, M.Si III/d IV/a Dit. Perlindungan TP Reguler
52 Andriyani K, SP, MP III/c III/d Dit. Perlindungan TP Reguler
53 Dwi Astuti Yuniasih, SP III/b III/c Dit. Perlindungan TP Reguler
54 Yunita fauziah Rahim, SP III/b III/c Dit. Perlindungan TP Reguler
55 Nur Rahmi Endah Utami, SP III/b III/c Dit. Perlindungan TP Fungsional
56 Siti Haryati, SP III/b III/c Dit. Perlindungan TP Fungsional
57 Triana III/a III/b Dit. Perlindungan TP Fungsional
58 Yanti Suryanti II/c II/d Dit. Perlindungan TP Fungsional
59 Hendri Sutrisno, A.Md II/c II/d Dit. Perlindungan TP Fungsional
60 Sri Hidayanti II/c II/d Dit. Perlindungan TP Reguler
61 Acep Herdiana, SP III/a III/b Dit. Perlindungan TP Fungsional
62 Santi Dewi Sri Irmayanti, SP III/a III/b Dit. Perlindungan TP Fungsional
63 Widiya Nawir, SP III/a III/b Dit. Perlindungan TP Fungsional
64 Badra Eka Saputra II/b II/c Dit. Perlindungan TP Reguler
65 Mulyono, SP III/c III/d Dit. Budidaya Serealia Reguler
66 Andi Muhammad Saleh, SP III/c III/d Dit. Budidaya Serealia Reguler
67 Noer Sandjojo P, SP, M.M. III/c III/d Dit. Budidaya Serealia Reguler
68 Dra. Sawiah III/c III/d Dit. Budidaya Serealia Reguler
69 Non Botutihe, SP III/a III/b Dit. Budidaya Serealia Reguler
70 Asmawati, SP III/a III/b Dit. Budidaya Serealia Reguler
71 Mutia Indriani, SP III/a III/b Dit. Budidaya Serealia Reguler
72 Yuliah III/a III/b Dit. Budidaya Serealia Reguler
73 Atep Shobaruddin, A.Md II/c II/d Dit. Budidaya Serealia Reguler
74 R. Agus Prasetyo II/c II/d Dit. Budidaya Serealia Reguler
75 Heni Sulistyani II/b II/c Dit. Budidaya Serealia Reguler
76 Nurdin Zamaludin I/d II/a Dit. Budidaya Serealia Reguler
77 Roland Hutadjulu, SP,MM III/c III/d Dit. Budidaya Kabi Reguler
78 Desi Yanti, S.Sos III/b III/c Dit. Budidaya Kabi Reguler
79 Diat Tantri Dyah P, SP III/b III/c Dit. Budidaya Kabi Reguler
80 Tuminen, SP III/a III/b Dit. Budidaya Kabi Reguler
81 Dadan Wildan Yusuf, SP III/a III/b Dit. Budidaya Kabi Reguler
82 Ai Asiah, SP III/a III/b Dit. Budidaya Kabi Reguler
83 Muhammad Salim III/a III/b Dit. Budidaya Kabi Reguler
84 Lisa Amelia, A.Md II/d III/a Dit. Budidaya Kabi Reguler
85 Sukarni I/d II/a Dit. Budidaya Kabi Reguler
Lanjutan Lampiran 2.
No N a m aGolongan
Unit Kerja Ket
188
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Dari Ke
86 Didit Gustaman, A.Md II/c II/d Dit. Budidaya Kabi Reguler
87 Suhaemi I/d II/a Dit. Budidaya Kabi Reguler
88 Ir. Pending Dadih Permana IV/c IV/d Dit. Pascapanen Pilihan
89 Lilis Suryani, SP, M.Si III/c III/d Dit. Pascapanen Reguler
90 Nur Indriastuti, SE III/c III/d Dit. Pascapanen Reguler
91 Nurihyatun Sardjono, SP, MP III/b III/c Dit. Pascapanen Reguler
92 Ratna Dewi Astuti, SP III/a III/b Dit. Pascapanen Reguler
93 Kholofatul Arifa, S.TP III/a III/b Dit. Pascapanen Reguler
94 Diyah Puji Astuti, SP III/a III/b Dit. Pascapanen Reguler
95 Dede Risanda, SP III/a III/b Dit. Pascapanen Reguler
96 Bubun M. Hasbulloh, SP III/a III/b Dit. Pascapanen Reguler
97 Ririkumaladewi, SP III/a III/b Dit. Pascapanen Reguler
98 Ariyati II/d III/a Dit. Pascapanen Reguler
99 Rodearni Purba, A.Md II/d III/a Dit. Pascapanen Reguler
100 Opik Ahmad Ropik, A.Md II/c II/d Dit. Pascapanen Reguler
101 Riskiria Putri, A.Md II/c II/d Dit. Pascapanen Reguler
102 Hasri III/c III/d BPMPT Pilihan
104 Andi Ima Apriani S, S.Si III/a III/b BPMPT Reguler
105 Ni Made Budiani, SE III/a III/b BPMPT Reguler
106 Aji Dimas, S.Sos III/a III/b BPMPT Reguler
107 Rita Prihatini, S.Si III/a III/b BPMPT Fungsional
108 Indah nur Rokhmah, A.Md II/d III/a BPMPT Fungsional
109 Edi Suryadi III/c III/d BBPOPT Jatisari Reguler
110 Aam Mulyani, SE III/c III/d BBPOPT Jatisari Reguler
111 Oya Kusmaya III/a III/b BBPOPT Jatisari Reguler
112 Masalah III/a III/b BBPOPT Jatisari Reguler
113 Retno Ayu P, SP III/a III/b BBPOPT Jatisari Reguler
114 Rasimun II/d III/a BBPOPT Jatisari Reguler
115 Samsu II/c II/d BBPOPT Jatisari Reguler
116 Suwandi Irawan II/b II/c BBPOPT Jatisari Reguler
117 Sudarno II/b II/c BBPOPT Jatisari Reguler
118 Taryono Kusumo I/d II/a BBPOPT Jatisari Reguler
119 Ahcmad Imroni III/a III/b BBPOPT Jatisari Fungsional
120 Turyadi, A.md II/c II/d BBPOPT Jatisari Fungsional
121 Yuli Marni II/d III/a BBPPMBTPH Reguler
122 M. Ma'rif II/b II/c BBPPMBTPH Reguler
123 Harry Wibowo II/b II/c BBPPMBTPH Reguler
Lanjutan Lampiran 2.
No N a m aGolongan
Unit Kerja Ket
189
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Dari Ke
1 Ngadiran, S.Sos III/c III/d Kabi Reguler
2 Sri Lestari, SE III/c III/d Kabi Reguler
3 Anita Retnawaty, SP III/a III/b Pascapanen Reguler
4 Suherdis III/a III/b Sekretariat Reguler
5 Rasuna, SP III/a III/b Sekretariat Reguler
6 Rr. Zenaida Suryati III/a III/b Sekretariat Reguler
7 Eko Setyoko, SP III/a III/b Dit. Perlindungan TP Reguler
8 Nurbayana, SP III/a III/b Dit. Perlindungan TP Reguler
9 Burhanudin II/c II/d Sekretariat Reguler
10 Ade Sukma II/b II/c BBPPMBTPH Reguler
11 Teungku Intaha Husin II/a II/b Sekretariat Reguler
12 Nur Fajar II/a II/b Sekretariat Reguler
13 Mariadi II/a II/b Sekretariat Reguler
14 Jasta II/a II/b BBPPMBTPH Reguler
15 Syarif II/a II/b BBPPMBTPH Reguler
16 Tamat I/d II/a Sekretariat Reguler
17 Soirin I/d II/a Sekretariat Reguler
Lampiran 3.
RENCANA KENAIKAN PANGKAT PERIODE OKTOBER 2014
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
No N a m aGolongan
Unit Kerja Ket
190
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
JUM
LAH
PE
GA
WA
IT
L 0
TL
1T
L 2
PSW
0P
SW 1
PSW
2A
IC
SD
LT
BD
P
1JA
NU
AR
I1
73
,00
1.6
79
63
62
96
2.7
66
92
61
53
63
68
35
2
60
20
2FE
BR
UA
RI
17
4,0
01
.24
2
5
51
20
22
.15
4
4
04
34
46
75
61
.03
1
6
02
0
3M
AR
ET
17
3,0
01
.48
5
5
36
20
02
.37
4
1
02
17
21
05
58
74
7
60
20
4A
PR
IL1
73
,00
1.5
74
44
51
85
2.3
07
20
15
78
11
56
37
95
6
02
0
5M
EI
17
2,0
01
.43
6
3
96
18
12
.13
7
2
42
77
19
94
46
37
5
41
8
6JU
NI
17
1,0
01
.59
4
4
20
13
42
.25
8
8
11
48
18
15
01
.00
4
6
32
1
7JU
LI1
69
,00
1.8
22
44
50
2.2
67
00
32
27
23
50
57
1
54
18
8A
GU
STU
S1
68
,00
1.6
17
45
42
11
2.2
71
11
01
84
14
95
58
35
6
02
0
9SE
PT
EM
BE
R1
68
,00
1.7
65
50
52
91
2.5
42
61
38
48
73
83
81
3
88
22
10
OK
TO
BE
R1
67
,00
1.6
48
73
71
21
2.4
65
73
42
63
28
45
71
.02
1
9
22
3
11
NO
VE
MB
ER
16
8,0
01
.49
0
5
44
90
2.0
32
58
71
43
55
56
19
41
9
04
0
12
DE
SEM
BE
R1
65
,00
1.4
69
65
12
25
2.2
35
10
10
01
24
22
70
68
64
4
63
21
20
41
18
.82
1
6
32
02
13
62
7.8
08
6
52
41
29
16
24
10
84
71
39
.39
1
8
04
26
3
17
01
.56
8
5
26
,71
78
23
17
,33
5,4
16
72
0,0
83
24
,25
52
90
,33
59
,42
78
2,6
67
21
,92
%4
3,9
11
4,7
54
,98
64
,88
0,1
50
,56
0,6
81
,46
2,5
31
,66
21
,91
1,8
80
,61
Ke
t :
MA
SUK
KE
TE
RA
NG
AN
TL
(Ke
terl
am
bat
an)
A :
Alf
a
TL
0 =
< 0
7.3
0d
atan
g te
pat
wak
tuI
: I
zin
TL
1 =
07
.31
s.d
. 08
.00
1 s
.d. 3
0 m
en
itC
: C
uti
TL
2 =
08
.01
- 0
8.3
03
1 s
.d. 6
0 m
en
itS
: S
akit
TL
3 =
08
.31
- 0
9.0
06
1 s
.d. 9
0 m
en
itD
L :
Din
as L
uar
TL
4 =
> 0
9.0
1>
91
me
nit
TB
: T
uga
s B
ela
jar
DP
: D
ipe
rban
tuka
n
Lam
pir
an 4
.
JUM
LAH
RA
TA
-RA
TA
PE
RSE
NT
ASE
RE
KA
PIT
ULA
SI K
EH
AD
IRA
N P
EG
AW
AI
SEK
RE
TA
RIA
T D
ITJE
N T
AN
AM
AN
PA
NG
AN
TA
HU
N 2
01
4
NO
UN
IT K
ER
JAM
ASU
KP
ULA
NG
KE
TE
RA
NG
AN
191
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
JUM
LAH
PEG
AW
AI
TL 0
TL 1
TL 2
PSW
0P
SW 1
PSW
2A
IC
SD
LTB
DP
1JA
NU
AR
I67
49.
477
921
38
710
.971
144
8127
926
123
51.
053
462
40
2FE
BR
UA
RI
673
6.45
1
1.
773
587
9.16
5
94
9719
026
826
02.
895
468
40
3M
AR
ET67
17.
169
1.50
2
44
69.
363
10
380
196
293
238
2.68
0
44
540
4A
PR
IL66
87.
020
1.41
6
41
79.
036
11
193
205
304
206
2.92
6
46
040
5M
EI66
46.
822
1.22
3
37
18.
674
12
760
237
248
216
2.09
2
34
236
6JU
NI
667
6.96
2
1.
423
357
8.96
5
1311
4123
620
815
03.
826
483
42
7JU
LI66
27.
429
1.93
3
14
09.
438
18
4768
101
139
128
1.54
1
39
936
8A
GU
STU
S66
16.
948
1.89
9
46
69.
185
26
102
5514
930
716
72.
764
425
40
9SE
PTEM
BER
663
7.50
8
2.
053
444
8.90
4
3180
4715
235
621
63.
222
500
88
10O
KTO
BER
662
7.56
3
1.
958
330
9.74
7
2480
7614
842
318
33.
947
506
92
11N
OPE
MB
ER66
26.
986
1.76
8
19
18.
752
27
156
7810
721
715
33.
230
410
100
12D
ESEM
BER
657
7.54
8
1.
832
299
9.45
9
3318
759
128
790
181
2.49
9
39
963
7.98
4
87.8
83
19.7
01
4.43
5
111.
659
22
8
68
2
83
5
2.
128
3.
814
2.
333
32
.675
5.
299
65
7
665
7.32
4
1.
642
370
9.30
5
1957
7017
731
819
42.
723
442
55
52,4
211
,75
2,65
66,6
00,
140,
410,
501,
272,
271,
3919
,49
3,16
0,39
Ket
:M
ASU
KK
ETER
AN
GA
N
TL (
Ket
erla
mb
atan
)A
: A
lfa
TL 0
= <
07.
30d
atan
g te
pat
wak
tuI
: Iz
in
TL 1
= 0
7.31
s.d
. 08.
001
s.d
. 30
men
itC
: C
uti
TL 2
= 0
8.01
- 0
8.30
31 s
.d. 6
0 m
enit
S :
Sak
it
TL 3
= 0
8.31
- 0
9.00
61 s
.d. 9
0 m
enit
DL
: D
inas
Lu
ar
TL 4
= >
09.
01>
91 m
enit
TB :
Tu
gas
Bel
ajar
DP
: D
iper
ban
tuka
n
Lam
pir
an 5
.
JUM
LAH
RA
TA-R
ATA
PER
SEN
TASE
REK
AP
ITU
LASI
KEH
AD
IRA
N P
EGA
WA
I
DIR
EKTO
RA
T JE
ND
ERA
L TA
NA
MA
N P
AN
GA
N T
AH
UN
201
4
NO
UN
IT K
ERJA
MA
SUK
PU
LAN
GK
ETER
AN
GA
N
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
karena berkat karunia-Nya Laporan Tahunan Sekretariat
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2014 dapat
diselesaikan.
Laporan tahunan ini merupakan gambaran pelaksanaan
kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
periode tahun 2014. Materi pokok yang disajikan
mencakup 3 M (Man, Money, Material) sesuai tupoksi Sekretariat Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan meliputi kegiatan bidang perencanaan, bidang
umum, bidang keuangan dan perlengkapan serta bidang evaluasi dan
pelaporan.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi pelaksanaan kegiatan,
hasil-hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi serta sebagai bahan
koordinasi dan tindak lanjut tugas-tugas lingkup Sekretariat Direktorat
Jenderal dengan Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan maupun antar Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan
laporan ini, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, April 2015
Sekretaris Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan,
Dr. Ir. Spudnik Sujono K, M.M
NIP. 1958020619850310011
i
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
RINGKASAN
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah
satu Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:
Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian
Umum; Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan Kelompok Jabatan
Fungsional.
2. Dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian
Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA
2015 yang efektif dan efisien sesuai anggaran berbasis kinerja, maka
untuk mempertajam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
secara bertahap dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan
menyangkut manajemen program kegiatan dan manajemen
penyusunan dokumen anggaran dalam bentuk aplikasi RKA-K/L DIPA.
3. Penyusunan rencana kerja lingkup Ditjen Tanaman Pangan dilakukan
secara bottom-up yaitu berjenjang dari tingkat bawah ke jenjang yang
lebih tinggi. Mekanisme pengelolaan dana dilakukan melalui pola
dekonsentrasi dan pola tugas pembantuan. Dana dekonsentrasi
dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik, misalnya:
pembinaan, pelatihan, bimbingan, monev sedangkan dana tugas
pembantuan merupakan kegiatan-kegiatan bersifat fisik atau
menunjang dalam proses pelaksanaan kegiatan fisik.
4. Telah disusun draf RKA-K/L Refocusing tahun 2015 yang sesuai
dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
53/PMK/02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2015; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
136/PMK.02/2014 tentang Juknis RKA-K/L 2015 serta telah sesuai
dengan petunjuk Narasumber yang telah dikonsultasikan dengan
Tim Reviu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan tidak
kalah pentingnya beberapa masukan yang bersifat bottom up planning.
5. Dalam penghematan anggaran Tahun 2014, Ditjen Tanaman Pangan
mendapatkan alokasi pemotongan sebesar Rp.898 miliar. Untuk
meminimalisir kemungkinan pagu minus setelah pemotongan
dilaksanakan Rapat Kerja (Workshop) Pemotongan Anggaran TA 2014
dengan peserta PPK Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
iii
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
6. Dalam Workshop Pemantapan Penyusunan RKA-K/L Lingkup Ditjen
Tanaman Pangan telah disusun draft RKA-K/L Refocusing tahun 2015
yang sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 53/PMK/02/2014 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2015; Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 136/PMK.02/2014 tentang Juknis RKA-K/L 2015
serta petunjuk narasumber yang telah dikonsultasikan dengan Tim
Reviu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan tidak kalah
pentingnya beberapa masukan yang bersifat bottom up planning.
Sesuai hasil reviu RKA-K/L (refocussing), anggaran refocussing
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp.337,38 miliar.
7. Telah disusun Penetapan Kinerja masing-masing unit kerja lingkup
Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2014. Sasaran strategis Ditjen
Tanaman Pangan Tahun 2014 yakni Mewujudkan pencapaian
produksi secara berkelanjutan dalam rangka penyediaan kebutuhan
nasional. Adapun indikator kinerja dan target capaian, yaitu: padi
72.300.000 ton gabah kering giling, jagung 19.000.000 ton pipilan
kering, kedelai 1.000.000 ton biji kering, kacang tanah 1.300.000 ton
biji kering, kacang hijau 430.000 ton biji kering, ubi kayu 27.600.000
ton umbi basah dan ubi jalar 2.600.00 ton umbi basah.
8. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki target pencapaian implementasi
proyek sektor riil dengan nilai investasi Rp.166,2 triliun dan proyek
infrastruktur sebesar Rp.111,96 triliun hingga tahun 2014. Hingga
triwulan IV, proses validasi sektor riil sudah mencapai sekitar 54,1%
(Rp.108,7 triliun). Terjadi kenaikan dalam target pencapaian nilai
investasi, hal tersebut dikarenakan proses validasi yang terus
dilakukan selama kuartal IV ini menunjukan bahwa nilai proyek sektor
riil yang telah siap meningkat Rp.5 triliun.
9. Usulan anggaran tahun 2015 untuk daerah perbatasan dialokasikan
pada 6 Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT,
Papua Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara. Sementara usulan daerah
tertinggal pada 4 provinsi yaitu: Provinsi Bengkulu, Jawa Barat, Jawa
Timur dan Papua Barat, dengan alokasi anggaran untuk masing-
masing provinsi sebesar Rp.150.000.000,- (2 unit), untuk bantuan
sarana produksi sesuai kebutuhan lokasi, dan lokpri ditentukan oleh
provinsi
10. Kebijakan pinjaman/hibah luar negeri di Kementerian Pertanian harus
mendukung pada pencapaian 4 (empat) target utama pembangunan
pertanian nasional tahun 2010-2014, yaitu pencapaian swasembada
dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan,
iv
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor serta peningkatan
kesejahteraan petani.Prinsip penerimaan hibah adalah: Transparan,
Akuntabel, Efektif & Efisien, Kehati-hatian, Tidak disertai ikatan politik,
dan Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas
keamanan negara.
11. Fasilitasi dana bantuan sosial untuk LM3 telah mampu meningkatkan
kemampuan dalam penerapan teknologi dan penyediaan saprodi
secara tepat sehingga meningkatkan produktivitas dan memberikan
produksi yang lebih tinggi yang pada akhirnya mampu meningkatkan
pendapatan LM3 maupun petani sekitar sebagai mitra kerja LM3.
12. Realisasi PNBP sampai dengan bulan Desember 2014 adalah
Rp.9.751.687.511,- (447,65%) dari target Rp.2.178.424.050,-.
13. Perkembangan realisasi/penyerapan anggaran berdasarkan sumber
dan dan jenis belanja pada DIPA Satker Pusat Ditjen Tanaman
Pangan TA 2014 Per 31 Desember 2014 sebesar 72,83%.
14. Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31
Desember 2014 adalah sebesar Rp.511.350.657.160,-, nilai BMN
dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca
yaitu: persediaan, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi.
15. Pemberian penghargaan kepada kelompoktani dan mantri tani
berprestasi dilaksanakan setiap tahun, hal tersebut merupakan salah
satu bentuk apresiasi dari Pemerintah terhadap mereka agar
termotivasi dan terus meningkatkan kinerjanya. Tahun 2014 pemberian
penghargaan kepada kelompoktani dan mantri tani diserahkan
bersamaan waktunya dengan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)
ke-34 di Makassar Sulawesi Selatan. Penerima penghargaan secara
keseluruhan ada 28 orang terdiri dari Kelompoktani Padi 5,
Kelompoktani Jagung 5 dan Kelompoktani Kedelai 5 dan Mantri Tani 5,
Produsen/Penangkar Benih 2 orang, Pengawas Benih Tanaman 2
orang, Analis Benih 2 orang dan Balai Benih Berprestasi 2. Secara
rinci nama-nama penerima penghargaan tahun 2014 baik dari
kelompoktani, petugas dan kelembagaan Balai Benih.
16. Pengisian aplikasi PMPRB secara off-line dengan menggunakan
lembar kerja elektronik (LKE) berformat-excell sudah dilakukan oleh
Ditjen Tanaman Pangan. Format lembar kerja terbaru tidak terbagi
pengungkit dan hasil, akan tetapi berdasarkan 8 area perubahan
dalam reformasi birokrasi. Hasil Evaluasi PMPRB tahun 2014
berdasarkan pengisian lembar kerja elektronik untuk Ditjen Tanaman
Pangan adalah 63.6.
v
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
17. Sasaran kerja pegawai wajib dibuat mulai tahun 2014 oleh seluruh
pegawai, dimana setiap pegawai menyusun kontrak kerja yang akan
dikerjakan selama 1 tahun dan harus ditandatangani oleh pegawai
yang bersangkutan dengan atasan langsungnya pada awal bulan
Januari. Penyusunan SKP yang dilakukan secara mandiri untuk
masing-masing unit kerja eselon I lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan mulai dari Eselon II sampai staf, dimaksudkan agar
peserta memahami dalam menyusun SKP mulai tingkat atas sampai
bawah.
18. Untuk lebih meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai serta
efektivitas pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan
Kementerian Pertanian, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja (TK) bagi Pegawai lingkungan Kementerian
Pertanian yang merupakan revisi dari Menteri Pertanian Nomor 68
Tahun 2012.
19. Sampai akhir Desember 2014 jumlah pegawai Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan adalah sebanyak 774 orang terdiri dari Pegawai
Negeri Sipil (PNS) unit kerja eselon II yang ada dipusat sebanyak 485
orang, 3 UPT sebanyak 182 orang dan PNS yang ditugaskan/
diperbantukan di daerah/instansi lain tersebar di 12 provinsi dan 2
Instansi Kementerian/Lembaga sebanyak 110 orang. Untuk PNS Ditjen
Tanaman Pangan yang ditugaskan di 12 provinsi sebanyak 107 orang,
di PERUM BULOG sebanyak 2 orang dan di Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi sebanyak 1 orang.
20. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan antara lain: Sosialisasi
Penyusunan Perundang-Undangan dan Evaluasi Implementasi
Perundang-undangan Bidang Tanaman Pangan; Sosialisasi Sistem
Keterbukaan Informasi Publik KIP; dan Sosialisasi dan Implementasi
Permentan Nomor 39 Tahun 2010.
21. Pekan Nasional (PENAS) dilaksanakan dtanggal 6 s.d 12 Juni 2014 di
Malang, merupakan wahana bagi para petani dan nelayan seluruh
indonesia untuk melakukan konsolidasi, pengembangan diri, tukar
menukar informasi, apresiasi, kemitraan dan promosi hasil pertanian,
perikanan dan kehutanan dengan tema “Memantapkan Kepemimpinan
dan Kemandirian Kontaktani-Nelayan dalam rangka pengembangan
kemitraan dan jejaring usahatani guna mewujudkan kesejahteraan
petani-nelayan” dan akan dihadiri oleh para petani dan nelayan seluruh
Indonesia dengan jumlah kira-kira 30.000 orang dan dibuka oleh
Presiden RI.
vi
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
22. Pada Temu Koordinasi Kehumasan disamapaikan bahwa Humas
harus mampu menjalankan kewenangan agenda setting atau counter
berita informasi yang keluar dari media konvensional dengan konten
tidak berimbang dimasyarakat dan harus berdialog dan bertukar
informasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan
balik dan masukan secara maksimal.
23. Dalam rangka pelayanan publik melalui internet, Tim Website
bekerjasama dengan Sub Bagian Humas untuk menjawab/ merespon
pertanyaan dari masyarakat yang dikirimkan melalui pesan singkat
(SMS) yang dialamatkan di Kementerian Pertanian. Adapun jumlah
SMS Center Tahun 2014 berdasarkan laporan dari Pusat Data dan
Informasi Pertanian Setjen Kementerian Pertanian sebanyak 65 SMS
dan semuanya mendapatkan balasan.
24. Dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain; pengamanan fisik,
kesiagaan, kewaspadaan, keterampilan perlu terus dibina dan
dikembangkan melalui peningkatkan kemampuan dan keterlampilan
petugas satuan pengamanan. Salah satu upaya adalah meningkatan
pengetahuan dan keterampilan para petugas satuan pengamanan
yang mengarah kepada peningkatan : a) Pengetahuan dan wawasan
dibidang keamanan; b) Sikap dan semangat pengabdian yang
berorientasi kepada keamanan dan ketertiban instansi maupun
masyarakat; c) Profesionalisme dan ketrampilan personil satuan
pengaman; d) Kepedulian terhadap masyarakat dilingkungan instasi;
e) Efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan
dengan semangat dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan
kerja dan organisasinya.
25. Secara nominal PDB Indonesia sektor pertanian tahun 2014 mencapai
Rp.1.410,66 triliun yang merupakan kontribusi dari sub sektor tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan
perburuan, serta kehutanan dan penebangan kayu. PDB sektor
pertanian tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun
2013 sebesar Rp.1.275,05 triliun yang didukung oleh peningkatan
pada seluruh sub sektor penyusunnya.
26. Kinerja perekonomian sektor pertanian pada tahun 2014 secara riil
ditunjukkan oleh nilai PDB atas dasar harga konstan (tahun
dasar=2000) yang mencapai Rp.1.128,45 triliun. Nilai tersebut naik
4,18% bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp.1.083,14
triliun. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya kinerja pada seluruh
sub sektor pendukungnya.
vii
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
27. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di
suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk
Domestik Bruto (PDB). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara
tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Mencakup : a) Produk Domestik
Bruto Atas Dasar Harga Berlaku; dan b) Produk Domestik Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2000.
28. Volume impor komoditas utama tanaman pangan periode Januari-
Desember 2014 mencapai 18,17 juta ton, sedangkan ekspornya hanya
mencapai 367,69 ribu ton atau terjadi defisit sebesar 17,80 juta ton.
Sementara dari sisi nilainya, juga menunjukkan defisit neraca
perdagangan sebesar US$ 7,45 miliar dengan nilai ekspor US$ 206,17
juta dan impor US$ 7,66 miliar.
29. NTP sektor pertanian secara nasional pada Desember 2014 turun
1,03% dibandingkan NTP November 2014. Hal ini karena kenaikan It
sebesar 1,42%, lebih kecil dibandingkan kenaikan Ib sebesar 2,48%.
Sementar NTP sub sektor tanaman pangan (NTPP) pada periode yang
sama mengalami peningkatan 0,28%. Hal ini karena kenaikan It
sebesar 2,77%, lebih besar dibandingkan kenaikan Ib sebesar 2,49%.
30. Rata-rata harga gabah kualitas GKG di tingkat petani bulan Desember
2014 mengalami peningkatan Rp.328 per kilogram (6,64%) dibanding
November 2014, begitu juga dengan gabah kualitas GKP mengalami
peningkatan Rp.375 per kilogram (8,28%) dan gabah kualitas rendah
juga meningkat Rp.214 per kilogram (5,28%) dengan periode yang
sama. Sementara rata-rata harga gabah kualitas GKG di tingkat
penggilingan bulan Desember 2014 mengalami peningkatan Rp.331
per kilogram (6,59%) dibanding November 2014, begitu juga dengan
gabah kualitas GKP mengalami peningkatan Rp.383 per kilogram
(8,32%) dan gabah kualitas rendah juga meningkat Rp.227 per
kilogram (5,48%) dengan periode yang sama.
31. Rata-rata harga eceran kedelai impor bulan Desember 2014 naik
1,15% dibanding rata-rata harga bulan November 2014, kedelai lokal
naik 1,73%, kacang tanah naik 3,14%, kacang hijau naik 0,77%, ketela
pohon naik 0,29%, dan tepung terigu naik 0,15%.
32. Secara nasional rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari untuk
kelompok makanan padi-padian mengalami fluktuasi mengalami
penurunan dari 876,58 kkal pada Maret 2013, turun menjadi 869,36
kkal pada September 2004 dan turun kembali pada Maret 2014
menjadi 867,64 kkal. Sementara untuk kelompok makanan umbi-
viii
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
umbian rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari mengalami fluktuasi
dari 31,09 kkal pada Maret 2013, naik menjadi 35,04 kkal pada
September 2013 dan turun kembali menjadi 31,05 kkal pada Maret
2014. Sama halnya dengan kelompok makanan kacang-kacangan
rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari juga mengalami fluktuasi
dari 51,53 kkal pada Maret 2013, turun menjadi 46,80 kkal pada
September 2013 dan naik kembali menjadi 50,18 kkal pada Maret
2014.
33. Capaian produksi komoditas utama tanaman pangan berdasarkan data
Angka Ramalan II (ARAM II) 2014 BPS, untuk padi dengan luas panen
seluas 13,77 juta ha, produktivitas 51,28 ku/ha dan produksi 70,60 juta
ton GKG; luas panen jagung 3,88 juta ha, produktivitas 49,29 ku/ha
dan produksi 19,13 juta ton pipilan kering; luas panen kedelai 611,80
ribu ha, produktivitas 15,06 ku/ha dan produksi 921,33 ribu ton biji
kering,
34. Capaian luas panen tanaman pangan pada tahun 2014 mengalami
peningkatan untuk luas panen jagung, kedelai, kacang hijau, dan ubi
kayu dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan capaian
produktivitas mengalami peningkatan untuk komoditas jagung, kedelai,
kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar, dan capaian produksi mengalami
peningkatan untuk komoditas jagung, kedelai, kacang hijau, dan ubi
kayu.
35. Beberapa faktor kendala dalam pencapaian sasaran produksi tanaman
pangan tahun 2014 antara lain: 1).Adopsi teknologi budidaya di tingkat
petani belum optimal, sehingga capaian produktivitas tingkat petani
masih lebih rendah dari potensi hasilnya; 2). Adanya persaingan
dengan komoditas non pangan dalam pemanfaatan lahan; 3).Belum
meratanya penggunaan teknologi alsintan, sehingga berpengaruh
terhadap efisiensi usahatani; 4). Mekanisme penyediaan benih belum
berjalan optimal yang menyebabkan keterlambatan penyediaan
benih/tidak sesuai dengan jadwal tanam; 5). Kemitraan belum
berkembang; 6).Perubahan iklim global/anomali iklim yang berdampak
pada ketidaksesuaian waktu tanam; 7). Akses petani terhadap sumber
pembiayaan masih terbatas.
36. Capaian kinerja yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan adalah tersedianya: (a). Pencapaian nilai SAKIP
73,97 atau 97% dari target 76 (Berhasil), (b). Jumlah unit kerja yang
memperoleh predikat WBK 6 unit kerja atau 86% dari target 7 unit
kerja (Berhasil), (c). Penilaian PMPRB 78,44 atau 112% dari target 70
(Sangat Berhasil).
ix
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
37. Kiat-kiat percepatan penerapan SPIP meliputi: (a) Pemahaman bahwa
SPIP bukan suatu hal yang baru dan telah dilaksanakan sehari-hari,
(b) prioritas utamanya adalah membangun Soft Control bukan Hard
Control, (c) pembentukan Satlak Pengendalian Intern sampai unit
terkecil dan personil yang ditunjuk harus yang mempunyai
pemahaman yang baik tentang SPIP dan mampu untuk menggerakan
lingkungan untuk menyelenggarakan SPIP, (d) Merumuskan Quick
wins, (e) efektivitas forum diskusi kelompok yang anggotanya tidak
harus dalam jumlah besar, (f) lakukan pilot project pada beberapa
program/kegiatan terpilih untuk mensimulasi-kan penerapan SPIP.
38. Perkembangan Kerugian Negara (KN) sampai dengan akhir Desember
2014 sebesar Rp.49.925.265.435,87. Tambahan KN sampai dengan
Desember 2014 adalah Rp.4.640.083.851,95. Terdapat tindaklanjut
sebesar Rp.29.027.592.027,65 (58,14%), sehingga sisa KN posisi
sampai denga akhir Desember 2014 adalah sebesar
Rp.20.897.673.408,22.
39. Selama tahun 2014 telah dilaksanakan Rapat Pimpinan Kementerian
Pertanian sebanyak 25 kali yang dilaksanakan setiap 1-2 mingguan,
dengan topik bahasan sebagian besar mengenai ketahanan pangan,
perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, perkembangan
serapan anggaran, dan isu terkini yang berkembang. Disamping itu
juga dilaksanakan Rapim B Ditjen Tanaman Pangan, dan Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV
DPR RI sebanyak 7 kali.
40. Realisasi anggaran APBN Sektoral Ditjen Tanaman Pangan sampai
dengan bulan Desember 2014 mencapai Rp.2,02 triliun (89,05%) dari
pagu anggaran berdasarkan DIPA revisi sebesar Rp.2,27 triliun.
Sedangkan serapan anggaran Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan
mencapai Rp.64,30 miliar (68,53%) dari pagu anggaran berdasarkan
DIPA revisi sebesar Rp.93,82 miliar.
41. Realisasi anggaran subsidi benih tahun 2014 sebesar Rp.308,569
miliar atau 32,01% dari nilai kontrak Rp.964,064 miliar, dengan dana
cadangan (Escrow) sebesar Rp.178.487.207.390,- untuk diselesaikan
sampai dengan minggu ke-2 Februari 2015.
42. Beberapa permasalahan yang ditemui baik dalam dalam pelaksanaan
anggaran dan kegiatan tahun 2014, baik dari segi administrasi maupun
teknik, yang telah dilakukan tindaklanjut, serta saran perbaikan
kedepan.
x
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ........................................................................................ i
RINGKASAN .................................................................................................. iii
DAFTAR ISI ................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xiii
DAFTAR BAGAN ........................................................................................ xvii
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................. 1
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PERENCANAAN .............. 5
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN ................................................................ 45
BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN UMUM ............................. 53
BAB V. PELAKSANAAN BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN ..........79
BAB VI. REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN
TANAMAN PANGAN TAHUN 2014 ...........................................175
BAB VII. PERMASALAHAN DAN TINDAKL LANJUT ..............................177
LAMPIRAN..................................................................................................183
xi
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Usulan Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Lingkup Ditjen Tanaman Pangan ................................................ 10
Tabel 2. DIPA Induk Kegiatan Ditjen Tanaman Pangan TA. 2014 ........... 14
Tabel 3. DIPA Petikan Pusat dan Daerah TA. 2014 ................................. 15
Tabel 4. Pemotongan Anggaran Tahun 2014 Lingkup Ditjen TP ............. 18
Tabel 5. Pemotongan Anggaran Terhadap Sasaran Produksi 2014 ........ 18
Tabel 6. Rincian Alokasi Pemotongan Anggaran Tahun 2014
(APBN-P) Per Kegiatan ............................................................... 19
Tabel 7. Rancangan Pagu Anggaran Refocusing
Kementerian Pertanian Tahun 2015 ............................................ 21
Tabel 8. Rancangan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman AKABI
Dan Anggaran Tahun 2015 Pasca Pra Musrenbangtan ............. 24
Tabel 9. Rancangan Kegiatan Pengelolaan Produksi
Tanaman Serealia Dan Anggaran Tahun 2015
Pasca Pra Musrenbangtan .............................................................. 24
Tabel 10. Rancangan Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan
Benih Tanaman Pangan Dan Anggaran Tahun 2015
Pasca Pra Musrenbangtan ................................................... 25
Tabel 11. Rancangan Kegiatan Penguatan Perlindungan
Tanaman Pangan dari Gangguan OPT, DPI
Dan Anggaran Tahun 2015 Pasca Pra Musrenbangtan ............. 26
Tabel 12. Rancangan Kegiatan Penanganan Pascapanen
Tanaman Pangan dan Anggaran Tahun 2015
Pasca Pra Musrenbangtan .............................................................. 27
Tabel 13. Rancangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya Pada Ditjen TP Dan Anggaran Tahun 2015
Pasca Pra Musrenbangtan .......................................................... 28
Tabel 13. Rancangan Kegiatan Penanganan Pascapanen
Tanaman Pangan dan Anggaran Tahun 2015
Pasca Pra Musrenbangtan .......................................................... 27
Tabel 14. Perkembangan Realisasi Anggaran Satker Pusat
(Setditjen TP) Berdasarkan Sumber Dana .................................. 46
Tabel 15. Perkembangan Realisasi Anggaran Satker Pusat
(Setditjen TP) Berdasarkan Jenis Belanja ................................... 46
xiii
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
Tabel 16. Pagu APBN Kantor Pusat, UPT Pusat, Dinas Provinsi
Dan Dinas Kabupaten/Kota Tahun 2014 ..................................... 46
Tabel 17. Pagu dan Realisasi Ditjen TP s.d 31 Desember 2014
Berdasarkan Jenis Kewenangan ................................................. 47
Tabel 18. Pagu dan Realisasi Ditjen TP s.d 31 Desember 2014
Berdasarkan Jenis Belanja .......................................................... 47
Tabel 19. Realisasi Anggaran Subsidi Benih (BA. 999.07) Tahun 2014
(s.d 31 Desember 2014) .............................................................. 48
Tabel 20. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
s.d Bulan Desember 2014 .......................................................... 48
Tabel 21. Tagihan Yang Telah Diverifikasi s.d Bulan Desember 2014 ....... 49
Tabel 22. Penyajian Nilai Barang Milik Negara Dalam Pos
Perkiraan Neraca ......................................................................... 50
Tabel 23. Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Barang Milik Negara
Pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Per 31 Desember
2014 Per Perkiraan Neraca Per 31 Desember 2014 .................. 50
Tabel 24. Perbandingan Nilai Barang Milik Negara Pada Laporan Barang
dan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2014
Per Akun Neraca .......................................................................... 51
Tabel 25. Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel
dan Ekstrakomptabel) ................................................................... 52
Tabel 26. Keadaan Pegawai lingkup Ditjen Tanaman Pangan
Tahun 2014 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ........................ 62
Tabel 27. Keadaan Pegawai Lingkup Ditjen Tanaman Pangan
Tahun 2014 Berdasarkan Golongan ........................................... 63
Tabel 28. Keadaan Pegawai Tahun 2014 Lingkup Ditjen TP
Berdasarkan Jenis Kelamin ......................................................... 64
Tabel 29. Pengangkatan CPNS Dan PNS Pada Ditjen TP 2014 ................ 64
Tabel 30. Daftar Pegawai Ditjen Tanaman Pangan
Yang Pensiun, Meninggal Dan Diberhentikan Sebagai PNS ..... 65
Tabel 31. Rekapitulasi Penerima Tunjangan Kinerja
Ditjen Tanaman Pangan Per 1 Desember 2014 ......................... 67
Tabel 32. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2014 (Miliar Rupiah) ......................................................... 80
Tabel 33. Kontribusi PDB Sub Sektor Pertanian Terhadap
PDB Sektor Pertanian 2014 ......................................................... 80
xiv
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
Tabel 34. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2014 (Miliar Rupiah) ......................................................... 81
Tabel 35. Neraca Perdagangan Komoditas Tanaman Pangan
Tahun 2014 .................................................................................. 82
Tabel 36. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014 ......................................... 83
Tabel 37. Rata-rata Harga Eceran Beras dan Gabah Menurut
Kelompok Kualitas di Tingkat Petani dan Penggilingan
Tahun 2014 Rp/Kg) ...................................................................... 84
Tabel 38. Rata-rata Harga Eceran Komoditas Tanaman Pangan
Tahun 2014 (Rp/Kg)..................................................................... 85
Tabel 39. Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari (kkal)
Menurut Kelompok Makanan, Maret 2013, September 2013
Dan Maret 2014 ........................................................................... 86
Tabel 40. Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari (kkal)
Menurut Kelompok Makanan, Maret 2014 Per Provinsi ............. 87
Tabel 41. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut
Kelompok Makanan, Maret 2013, September 2013,
Dan Maret 2014 ........................................................................... 88
Tabel 42. Ketersediaan Per Kapita Bahan Makanan
Tanaman Pangan 2012-2014 ...................................................... 89
Tabel 43. Inflasi/Deflasi Perdesaan di Indonesia ........................................ 90
Tabel 44. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Utama
Tanaman Pangan Tahun 2014 (ARAM II 2014 BPS) ................. 91
Tabel 45. Capaian Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2014
(ARAM II) Terhadap Sasaran 2014 dan ATAP 2013 .................. 92
Tabel 46. Capaian Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2014
(ARAM II) Terhadap Sasaran 2014 dan ATAP 2013 .................. 92
Tabel 47. Capaian Produksi Tanaman Pangan Tahun 2014
(ARAM II) Terhadap Sasaran 2014 dan ATAP 2013 .................. 93
Tabel 48. Rincian Usulan Tambahan Anggaran kegiatan SL-PHT,
SLI dan Gerakan Pengendalian.................................................112
Tabel 49. Realisasi Anggaran Satker Ditjen Tanaman Pangan
Pada Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2014 ...........175
xv
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Tahunan 2014
DAFTAR BAGAN
Bagan 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal TP ................ 4
xvii
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2014
1
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
PENDAHULUAN
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah satu
Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan
teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan.
Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal
menyelenggarakan fungsi: 1).koordinasi, dan penyusunan rencana dan
program, anggaran, dan kerjasama di bidang tanaman pangan; 2)
pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 3) evaluasi dan
penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan
kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
4) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman
pangan; dan 5) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan.
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari: Bagian Perencanaan; Bagian
Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Umum; Bagian Evaluasi dan
Pelaporan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
A. Bagian Perencanaan
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang tanaman
pangan.
Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan penyusunan rencana dan program;
2. penyiapan penyusunan anggaran; dan
3. penyiapan penyusunan kerjasama.
Bagian Perencanaan terdiri atas:
1. Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana dan program.
2. Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan anggaran.
3. Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan kerja sama.
I
2
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
B. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan
urusan keuangan dan perlengkapan.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan
pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat
perintah membayar (SPM);
2. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan
3. pelaksanaan urusan perlengkapan.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:
1. Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan
perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan
penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar (SPM).
2. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan
urusan akuntansi dan verifikasi anggaran.
3. Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan
perlengkapan.
C. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan
penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, urusan kepegawaian,
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan
hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha
dan rumah tangga.
Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata
laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
2. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,
pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta
urusan perpustakaan; dan
3. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Bagian Umum terdiri atas:
1. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan
organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan
kepegawaian.
3
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
2. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan
informasi publik, serta urusan perpustakaan.
3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
D. Bagian Evaluasi Dan Pelaporan
Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman
pangan.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
1. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
2. penyiapan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program, serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan
3. penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman
pangan.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:
1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi.
2) Subbagian Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, serta tindak lanjut
hasil pengawasan.
3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan.
E. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi
melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional secara rinci
adalah sebagai berikut:
a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa Jabatan
Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya;
4
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
b. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris
Direktorat Jenderal;
c. Jumlah tenaga fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas
kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja;
d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang mendukung
pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki posisi
strategis sebagai jembatan antara Eselon II lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan dan instansi terkait lainnya dalam mewujudkan visi
dan misi pembangunan tanaman pangan.
Bagan 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal TP
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN PERENCANAAN
BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
BAGIAN UMUM
BAGIAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUBBAGIAN
ANGGARAN
SUBBAGIAN
PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN ORGANISASI DAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
AKUNTANSI
SUBBAGIAN HUKUM DAN
HUMAS
SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI
SUBBAGIAN
KERJASAMA
SUBBAGIAN
PERLENGKAPAN
SUBBAGIAN TATA USAHA DAN
RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN PELAPORAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
5
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PERENCANAAN
1. Buku Pendukung Penyusunan Penganggaran Ditjen TP
Dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian
Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA
2015 yang efektif dan efisien sesuai anggaran berbasis kinerja, maka
untuk mempertajam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
secara bertahap dilakukan penyempurnaan. Penyempurnaan
dimaksud tidak lepas dari dua hal, yaitu penyempurnaan menyangkut
manajemen program kegiatan dan penyempurnaan penyusunan
dokumen anggaran.
Salah satu program prioritas pembangunan Kementerian Pertanian
yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan tanaman pangan di atas adalah Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai
Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
Untuk penyusunan dokumen anggaran yang efektif dan efisien
diperlukan adanya data pendukung penyusunan anggaran yang sesuai
hasil restrukturisasi program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga
pada tahun anggaran 2015.
Dalam upaya mempersiapkan bahan dan referensi untuk perencanaan
dan penyusunan anggaran tahun 2015 lingkup Ditjen Tanaman
Pangan, Sub Bagian Anggaran menyiapkan dua paket buku
pegangan, yang diperlukan untuk perencanaan tingkat pusat maupun
daerah sebagai bahan referensiPenyusunan Dokumen Anggaran/RKA-
KL DIPA Tahun 2015, yaitu:
a. Petunjuk Penyusunan dan Penelaahaan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014)
b. Buku Pendukung Penyusunan Anggaran Ditjen Tanaman Pangan
yang berisikan, sebagai berikut:
Buletin Teknis Bantuan Sosial Nomor 10 Tahun 2011
Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Bagan Akun Standar
sesuai Nomor Per-80/PB/2011
Peraturan Menteri Keuangan Bagan Akun Standar yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Nomor
214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar
II
6
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kedua buku pedoman tersebut diatas dapat diaplikasikan dan
dipedomani sebagai referensi untuk menyusun dokumen anggaran,
seperti penggunaan akun-akun yang sesuai dengan kaidah-kaidah
dan norma penyusun anggaran berdasarkan program, fungsi,
kegiatan, sub kegiatan, komponen, sub komponen serta
akun/belanja dapat sesuai dengan rancangan kegiatan. Selain itu
juga dapat memberikan gambaran terkait dengan pelaksanaan
maupun pertanggungjawaban kegiatannya.
2. Penyusunan Bahan Usulan Kegiatan dan Anggaran Ditjen TP
Penyusunan rencana kerja lingkup Ditjen Tanaman Pangan dilakukan
secara bottom-up yaitu berjenjang dari tingkat bawah ke jenjang yang
lebih tinggi. Anggaran kinerja disusun untuk mencapai prestasi
kerja/kinerja tertentu yang telah ditetapkan dan dapat diukur
pencapaiannya sesuai dengan tingkat keluaran dan hasil yang
diharapkan.
Mekanisme pengelolaan dana dilakukan melalui pola dekonsentrasi
dan pola tugas pembantuan. Dana dekonsentrasi dikhususkan untuk
kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik, misalnya: pembinaan,
pelatihan, bimbingan, monev sedangkan dana tugas pembantuan
merupakan kegiatan-kegiatan bersifat fisik atau menunjang dalam
proses pelaksanaan kegiatan fisik. Dana tugas pembantuan tersebut
sebagian besar dialokasikan ke kabupaten dan kota. Dalam rangka
menyiapkan bahan usulan anggaran sebagai bahan penyusunan
RKAKL, SP-RKA-K/L, DIPA dan POK akan dipersiapkan melalui
kegiatan “penyusunan bahan usulan anggaran”.
Untuk mendapatkan data dan informasi untuk penyempurnaan
penyusunan dan pelaksanaan dokumen anggaran lingkup Ditjen
Tanaman Pangan TA 2014 baik pusat maupun daerah, maka disusun
bahan usulan anggaran dan dokumen anggaran.
3. Dokumen Revisi Anggaran
Proses penyusunan RKA-K/L 2014 lingkup Ditjen Tanaman Pangan
dilakukan secara koordinasi yang melibatkan unsur pusat (Unit Eselon-
I terkait lingkup Kementan (Biro dan Itjen), Unit Eselon-II lingkup Ditjen
Tanaman Pangan dan UPT Pusat, DJA dan DJPB Pusat) dan daerah
(Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan), UPTD-
BPSBTPH (Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura) dan UPTD-BPTPH (Balai Proteksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura).
Kegiatan dan anggaran yang sudah disusun dalam dokumen anggaran
dalam pelaksanaannya ada beberapa yang mengalami penyesuaian
7
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
sesuai dengan perubahan kebijakan, kondisi keperluan mendesak,
ataupun keperluan lainnya sesuai unit kerja masing-masing di pusat
dan daerah.
Dengan demikian sebagai konsekuensi logisnya akan terjadi
perubahan dokumen anggaran (RKA-KL/DIPA/POK). Perubahan
tersebut dapat dilakukan melalui tahapan revisi baik di pusat maupun
di daerah, sesuai dengan koridor dan kewenangan masing-masing.
Untuk itu dalam rangka menyusun perubahan-perubahan dokumen
anggaran TA 2014 dialokasikan kegiatan penyusunan dokumen revisi
anggaran.
Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Revisi Anggaran selama
Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
a. Pengesahan revisi DIPA ke -1 per tanggal 11 Maret 2014
b. Pengesahan revisi DIPA ke-2 tanggal 16 Juli 2014
c. Pengesahan revisi DIPA ke-3 tanggal 17 Oktober 2013
4. Penyusunan Penyempurnaan Output Kegiatan Anggaran Berbasis
Kinerja
Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran
yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan
dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai Pasal 7 PP Nomor 21
tahun 2004 kementerian negara/lembaga diharuskan menyusun
anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya
dan evaluasi kinerja. lndikator kinerja (performance indicators) dan
sasaran (target) merupakan bagian dari pengembangan sistem
penganggaran berdasarkan kinerja.
Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi
anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. Sistem ini terutama
berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (outputs) dengan
hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas
dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan.
Secara lebih rinci maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja
adalah:
a. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (ouput) dan dampak
(outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan;
b. Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam
satu tahun anggaran;
c. Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian
negara/lembaga.
8
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Penerapan penganggaran berbasis kinerja tersebut akan tercermin
dalam dokumen anggaran (RKA-K/L). Secara substansi RKA-K/L
menyatakan informasi kebijakan beserta dampak alokasi
anggarannya. lnformasi yang dinyatakan dalam RKA-KL antara lain
berupa:
a. Kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program.
b. Kondisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa
output dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan.
c. Kegiatan dan keluarannya beserta masukan sumber daya yang
dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.
Terkait dengan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan untuk
mengkoordinasikan penyusunan/penyempurnaan Output Kegiatan
Anggaran Berbasis Kinerja untuk menyempurnakan dokumen
anggaran RKA-K/L lingkup Ditjen Tanaman Pangan TA 2014 baik
pusat maupun daerah, berdasarkan perkembangan kebijakan.
Kebijakan Perencanaan Pembangunan lingkup Kementerian Pertanian
untuk Tahun anggaran 2015 berbeda dengan perencanaan tahun
anggaran sebelumnya. Dimana kebijakan pembangunan perencanaan
program dan kegiatan Tahun 2015 dilaksanakan lebih awal. Dalam
hal ini program dan kegiatan lebih dititik beratkan pada program
swasembada padi, jagung, kedelai gula dan daging. Untuk
ituKoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian
keuangan, koordinasi dengan Setjen Kementan dan satker lingkup
Ditjen Tanaman Pangan sudah dilakukan refocusing rancangan
kegiatan tahun 2015, yaitu memfokuskan pada kegiatan pencapaian
produksi padi, jagung dan kedelai. Rancangan program/kegiatan dan
anggaran tahun 2015 Ditjen TP Hasil refocusing anggaran lingkup
Ditjen Tanaman Pangan berdasarkan kebijakan lingkup Kementan
dalam rangka swasembada padi, jagung dan,sebagai berikut:
a. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, Rp.1,208 triliun
b. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi,
Rp.888,70 miliar
c. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan,
Rp.138,64 miliar
d. Penguatan Perlindungan TP Dari Gangguan OPT dan DPI
Rp.128,16 miliar
e. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan, Rp.170,17 miliar
f. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya, Rp.176,03 miliar
9
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
g. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan
Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih, Rp.7,89 miliar
h. Pengembangan Peramalan Serangan OPT Rp13,77 miliar
Dalam rangka penyempurnaan output kegiatan dan anggaran lingkup
Ditjen TP untuk data base aplikasi RKA-K/L Ditjen TP telah mendapat
persetujuan dari Ditjen Anggaran Kmenterian Keuangan, sehingga
usulan tersebut sudah bisa digunakan nomenklatur program, kode
dan uranian outputnya di dalam penyusunan alokasi anggaran lingkup
Ditjen TP tahun 2015.
Usulan Program dan kegiatan beserta output yang diusulkan untuk
ditampung di dalam aplikasi RKA-K/L Tahun 2015 adalah nama
Nomenklatur Program dan perubahan kode dan nomenklatur baru di
masing-masing kegiatan budidaya seralia, budidaya akabi,
perlindungan tanaman dan kegiatan pascapanen tanaman pangandan
usulan output dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.
10
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
11
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
5. Bahan Nota Keuangan dan RAPBN
Proses penyusunan bahan nota keuangan dan rancangan APBN
merupakan proses yang secara periodik dilalui dan disusun oleh
semua Kementerian dan Lembaga sebagai bahan usulan perencanaan
kegiatan dan anggaran satu tahun kedepan. Selanjutnya himpunan
bahan-bahan nota keuangan dari Kementerian/Lembaga tersebut
disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai salah satu bahan
dalam sidang kabinet.
Bahan Nota Keuangan dan RAPBN juga merupakan salah satu
perwujudan pelaksanaan kewajiban yang diamanatkan oleh konstitusi,
dimana setiap tahun Pemerintah menyusun dan mengajukan
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RUU APBN) beserta Nota Keuangannya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut didasarkan pada ketentuan
pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah
menjadi pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945
Amendemen keempat yang berbunyi: “(1) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dandilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuranrakyat; (2) Rancangan Undang-Undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas
bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Apabila Dewan
Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang
lalu”.
Tindak lanjut amanat Undang-Undang Dasar tersebut di atas maka
sebagai perwujudan sumbangsih pembangunan tanaman pangan
dalam sektor pembangunan pertanian maka disusun bahan nota
keuangan dan RAPBN Tahun 2015.
Kebijakan pembangunan tanaman pangan TA 2015 dilaksanakan
dengan mengacu kepada visi dan misi pembangunan tanaman pangan
yang tertuang dalam Rencana Strategis Pembangunan Tanaman
Pangan 2015-2019. Visi dan misi diimplementasikan kedalam tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan rencana tindak yang
selanjutnya dalam penyusunan anggaran dituangkan dalam bentuk
RKA-K/L (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian Negara/Lembaga).
12
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Visi pembangunan tanaman pangan seperti yang tertuang dalam
Rencana Strategis Pembangunan Tanaman Pangan adalah:
”Terwujudnya Produksi Tanaman Pangan Yang Cukup dan
Berkelanjutan”. Implementasi kebijakan tersebut dituangkan dalam
satu program, yaitu “Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan
Swasembada Berkelanjutan (018.03.06.238251)".
Tujuan pembangunan tanaman pangan adalah: 1) meningkatkan
produktivitas melalui peningkatan perluasan areal penerapan
budidaya tanaman pangan yang tepat dan berkelanjutan untuk
peningkatan produksi dalam rangka mencapai ketahanan pangan, 2)
menyelenggarakan sistem penyediaan benih tanaman pangan dengan
efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman
pangan yang tepat, dan tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi,
3) meningkatkan penanganan pascapanen tanaman pangan di lokasi
penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat, 4) mengendalikan
serangan OPT dan DPI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan
yang tepat untuk meningkatkan kualitas hasil tanaman pangan, 5)
Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi secara
profesional dan berintegritas di lingkungan Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan, 6) Menciptakan metoda pengujian mutu benih dan
penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan
dan 7) Menyediakan informasi dan menciptakan model peramalan
OPT sebagai rujukan dalam pengamanan produksi tanaman pangan.
Rancangan Anggaran Pembangunan Negara Tahun 2015 yang akan
digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut
sebesar Rp.2,8 triliun. Anggaran terbesar di fokuskan padi, jagung,
kedelai dan ubi jalar yang merupakan komoditas strategis dan
prioritasuntuk dipacu peningkatan produksinya untuk mencapai
swasembada dan swasembada berkelanjutan.
6. Dokumen Baku/Satuan Biaya Kegiatan Ditjen Tanaman Pangan
Dalam rangka pembangunan tersebut perencanaan pembangunan dan
penganggaran senantiasa dilaksanakan secara terintegrasi dan
koordinasi antara pusat dan daerah lingkup Ditjen Tanaman Pangan,
sehingga sinergitas kebijakan, program dan kegiatan ditingkat pusat
dan daerah berjalan selaras dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran yang sama dan akan di capai.
Sebagai pedoman/acuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
dimaksud diperlukan suatu baku standar/satuan biaya kegiatan. Dalam
proses penyusunan baku standar/satuan biaya kegiatan yang bersifat
13
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
teknis tentu erat kaitannya dengan pengimplementasian rancangan
kegiatan dan anggaran ke dalam sebuah sistem aplikasi untuk
menghasilkan suatu dokumen anggaran, yang disebut program
Aplikasi RKA-K/L.
Dalam upaya lebih memfokuskan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai, dan untuk lebih mempercepat penyusunan dokumen
penganggaran yang lebih baik, sekaligus sebagai bahan sosialisasi
maka sebagai langkah awal kiranya perlu kegiatan penyusunan baku
standar/satuan biaya kegiatan lingkup Ditjen Tanaman Pangan.
Dokumen ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi perencanaan
penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan harapan
perencanaan penganggaran yang disusun tersebut sesuai dengan
rambu-rambu dan perundangan yang berlaku.
Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa
Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai
acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L. Sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.
02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015.
Namun demikian standar biaya yang bersifat baku (SBK) untuk tahun
anggaran 2015 yang terintegrasi dalam RKA-K/L Tahun 2015 lingkup
Ditjen TP sampai saat perencanaan tahun 2015 belum di daftarkan
dalam aplikasi tapi sudah dicetak dalam bentuk buku standar biaya
kegiatan. Dengan demikian standar baku kegiatan masih bersifat baku
kegiatan yang di atur sesuai pedoman pelaksanaan kegiatan lingkup
Ditjen Tanaman Pangan. Standar baku kegiatan yang disusun antara
lain: Satuan Biaya Pengembangan Budidaya Padi, Pengembangan
Budidaya Jagung, GP-PTT Kawasan dan Non Kawasan Kedelai baik
lahan kering, lahan sawah, maupun lahan pasang surut.
7. Penyusunan dan Pendampingan/Asistensi Penyusunan DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Ditjen TP
Mulai tahun anggaran 2014 proses penyelesaian DIPA telah beralih
dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) ke Direktorat
Jenderal Aanggaran (DJA). Peralihan ini merupakan instruksi Menteri
Keuangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
Kementerian/Lembaga (K/L). Sebelumnya,sejak tahun 2005,
persetujuan pengajuan Rencana Kerja Anggaran RKA-K/L dilayani
oleh DJA dan penyelesaian DIPA-nya dilaksanakan oleh DJPB.
Pemisahan pelayanan ini sebagai konsekuensi dari reorganisasi di
lingkungan Kementerian Keuangan terkait dengan pemisahan fungsi
perencanaan anggaran dan fungsi pelaksanaan anggaran.
14
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Saat ini para Pengguna Anggaran (PA) cukup dilayani oleh DJA mulai
dari pengajuan RKA-K/L hingga pengesahan DIPA-nya.Pengesahan
RKA-K/L merupakan 'ruh' DIPA atau sesuatu hal yang sangat penting
dari pengesahan/penerbitan DIPA. Sebagai 'ruh' tentu tidak bisa
dipisahkan dengan jasadnya. Oleh karenanya, instruksi Menteri
Keuangan mengenai pengintegrasian antara proses bisnis
pengesahan RKA-KL dengan pengesahan DIPA merupakan langkah
yang tepat guna peningkatan kualitas pelayanan kepada K/L.
Dalam perjalanannya proses penyusunan dokumen DIPA ditempuh
melalui tahapan pembahasan yang panjang di mulai dari bulan April
sampai bulan Oktober Tahun berjalan, dimulai dari pagu anggaran
(Pagu indikatif), pagu alokasi (pagu definitife) sesuai peraturan dan
perundangan yang berlaku, diterbitkannya Peraturan Presiden
(Perpres), proses pendipaan koordinasi Ditjen Tanaman Pangan
(Bagian Perencanaan, Sub Bagian Anggaran) dengan Direktorat
Jenderal Anggaran (DJA). Output yang dihasilkan dari hasil
pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut:
a. DIPA Induk
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Induk Tahun Anggaran 2014 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
Nomor : SP DIPA-018.03-0/2015 tanggal 14 November 2014.
Tabel 2. DIPA Induk Kegiatan Ditjen Tanaman Pangan TA. 2014
Program Peningkatan Produksi, Prduktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada berkelanjutan
Rp.2.732.204.375.000
- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
Rp. 772.616.850.000
- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Rp.1.241.904.475.000
- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Rp. 134.925.000.000
- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
Rp. 154.968.913.000
- Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Rp. 216.883.400.000
- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
Rp. 187.296.837.000
- Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih
Rp. 8.679.900.000
- Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Rp. 14.929.000.000
b. DIPA Petikan Pusat dan Daerah
Salah satu contoh DIPA Petikan Pusat adalah sesuai Surat
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan
15
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Tahun Anggaran 2014 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
Nomor : SP DIPA-018.03.1.238251/2015 tanggal 14 November
2014.
Tabel 3. DIPA Petikan Pusat dan Daerah TA. 2014
8. Dokumen POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Ditjen TP
Sebagai bahan untuk pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen Tanaman
Pangan Tahun anggaran 2014 diperlukan diterbitkannya Petunjuk
Operasional (POK) lingkup Ditjen Tanaman Pangan. POK TA 2014
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selaku
penanggungjawab program dan kegiatan Peningkatan Produksi dan
produktivitas mutu tanaman pangan per tanggal 9 Desember 2014,
meliputi 336 satker pusat dan daerah.
Dokumen POK ini merupakan dokumen pelengkap dan sebagai
pemandu semua satker melaksanakan kegiatan. Sehingga dalam
perjalanannya okumen dimaksud harus dijadikan acuan baik dalam
proses pelaksanaan tanpa revisi maupun revisi dan harus dijadikan
acuan apabila terjadi revisi dalam pelaksanaan kegiatannya.
Secara bertahap perjalanan revisi POK sejalan dengan perubahan
kebijakan internal maupun eksternal, sejalan dengan dinamisasinya
perubahan kebijakan. Beberapa pelaksanaan kegiatan terkait dengan
kegiatan penyusunan dokumen POK diantaranya adalah:
a. Melakukan inventarisasi dokumen anggaran (Dekon dan Tugas
Pembantuan) ke Provinsi Jawa Barat (Bandung, Bogor, Banten).
b. Revisi POK Pusat, antara lain:
RevisiPOK ke-1 tanggal 7 Januari 2014, terkait pada perubahan
detail akun di kegiatan 1766.
Revisi POKke-2 tanggal 24 Januari 2014.
RevisiPOK ke-3 tanggal 24 Maret 2014.
Program Peningkatan Produksi, Prduktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada berkelanjutan
Rp.169.895.556.000
- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
Rp. 9.894.220.000
- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Rp. 12.540.100.000
- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Rp. 10.475.000.000
- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
Rp. 17.581.890.000
- Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Rp. 7.812.200.000
- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
Rp.111.592.146.000
16
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Revisi POK ke-4 tanggal 17 April 2014. Revisi ini berisikan revisi
POK pada kegiatan Budidaya Serealia dalam rangka memenuhi
kekurangan anggaran untuk kegiatan pemantapan pencapaian
produksi 7 komoditas Tanaman Pangan yang diselenggarakan di
Tangerang.
Revisi POK ke-5 tanggal 25 Juli 2014, terkait revisi pemotongan
anggaran.
Revisi POK ke-6 tanggal 30 September 2014.
Revisi POK ke-7 tanggal 17 Oktober 2014.
Revisi POK ke-8 tanggal 14 November 2014.
Revisi POK ke-9 tanggal 16 Desember 2014.
c. Revisi-revisi POK Tugas Pembantuan sesuai usulan kabupaten
yang meliputi: Kabupaten Magetan, Provinsi Bengkulu, Provinsi
Lampung, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Jember,
Kabupaten Bondowoso, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Sumba Tengah,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua dan Provinsi Riau.
9. Dokumen Pemantapan Perencanaan Lingkup Ditjen Tanaman Pangan
Perencanaan mempunyai andil yang cukup besar bahkan mencapai
50% terhadap keberhasilan suatu program/kegiatan. Perencanaan
yang kurang baik akan berdampak kurang baik pula terhadap
pencapaian keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan.
Demikian juga sebaliknya, perencanaan yang dilakukan dengan baik
dan cermat akan membawa keberhasilan.
Untuk mengupayakan dan memfasilitasi agar proses perencanaan
berjalan dengan baik, khususnya di sub sektor tanaman pangan, maka
diperlukan adanya koordinasi diantara unit terkait di lingkup Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan, terutama antara masing-masing
perencana di setiap unit esselon II lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan. Hal tersebut mendesak sangat diperlukan terlebih-
lebih pembangunan saat ini berbasis kinerja. Dimana didalamnya
terdapat unsur penilaian terhadap berhasil dan tidaknya pelaksanaan
suatu program dan kegiatan.
Dalam mengoptimalkan kinerja dan mendorong akuntabilitas kinerja
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan dan sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Nasional
Pembangunan Pertanian Tahun 2014, maka Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan melaksanakan Pertemuan Pemantapan
17
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Perencanaan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selama
Tahun 2014 dengan Dinas Pertanian Provinsi se-Indonesia.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan beberapa
pertemuan pemantapan perencanaan lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan pada Tahun 2014 dengan Dinas Pertanian Provinsi
se-Indonesia dengan tujuan sebagai berikut:
a. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program,
kegiatan, dan anggaran baik antar sektor/sub sektor maupun antara
pusat dan daerah.
b. Melakukan konsolidasi dan sosialisasi pelaksanaan program
pembangunan tanaman pangan tahun 2014 dan 2015.
c. Memberikan acuan dalam melaksanakan Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk
Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan sesuai
dengan kegiatan-kegiatan skala prioritas, tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan serta anggaran yang tersedia.
d. Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan
program, kegiatan, dan anggaran melalui pemantapan
pengendalian (monitoring), evaluasi, serta pelaporan kinerja.
Pelaksanaan pelaksanaan pertemuan yang bersifat nasional dalam hal
perencanaan penganggaran di tahun 2014 adalah sebagai berikut:
a. Pertemuan Pemantapan Perencanaan Lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan Tahun 2014 (dalam rangka penghematan
perjalanan dinas dan paket meeting) dengan Dinas Pertanian
Provinsi se-Indonesia dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 6 Juni 2014
di Ruang Rapat P2BN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dengan agenda Rapat Kerja (Workshop) Pemotongan Anggaran TA
2014 Wilayah Barat dan Wilayah Timur.
Workshop Penetapan Anggaran Tahun 2014 Lingkup Ditjen
Tanaman Pangan Wilayah Barat, sesuai Instruksi Presiden Nomor
4 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Langkah-langkah
Penghematan dan Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/
Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA 2014 serta Surat
Edaran Menteri Sekretaris Kabinet Nomor SE-7/Seskab/V/2014
tanggal 19 Mei 2014 dan Surat Menteri Pertanian Nomor:
137/RC.110/M/5/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Penghematan
dan Pemotongan Belanja Kementerian Pertanian TA 2014, Ditjen
Tanaman Pangan mendapatkan alokasi pemotongan sebesar
Rp.998 miliar. Seiring dengan perkembangan kebijakan hasil
pembahasan ulang dengan Direktorat Jenderal Anggaran
18
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kementerian Keuangan, pemotongan lingkup Ditjen Tanaman
Pangan menjadi Rp.448 miliar.
Untuk itu maka dalam upaya meminimalkan kemungkinan pagu
minus setelah pemotongan pada tanggal 3 Mei 2014 mengadakan
undangan Rapat Kerja (Workshop) Pemotongan Anggaran TA 2014
untuk Wilayah Barat dan tanggal 5 Mei 2014 Pemotongan
Anggaran TA 2014 untuk Wilayah Timur di Ruang Rapat P2BN
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan peserta undangan
yaitu PPK Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Pemotongan Anggaran Tahun 2014 Lingkup Ditjen Tanaman
Pangan menyebabkan kegiatan Utama mengalami perubahan,
secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4. Pemotongan Anggaran Tahun 2014 Lingkup Ditjen TP
Secara umum konsekuensi Pemotongan Anggaran Terhadap
Pencapaian Sasaran Produksi padi, jagung dan kedelai Tahun 2014
menjadi terkoreksi (belum memperhitungkan perubahan kontribusi
dari kegiatan Eselon I dan instansi terkait lainnya)
Tabel 5. Pemotongan Anggaran Terhadap Sasaran Produksi 2014
No Komoditas Semula Menjadi
1 Padi (Ton) 73.162.171 72.021.764
2 Jagung (Ton) 20.087.445 18.910.422
3 Kedelai (Ton) 1.265.646 1.000.000
No Kegiatan Semula Penghematan Setelah
Penghematan
1 SL-PTT Padi (Ha) 4.625.000 2.025.000 2.600.000
2 SL-PTT Jagung (Ha) 260.000 103.914 156.086
3 SL-PTT Kedelai (Ha) 77.500 25.000 52.500
4 PAT Kedelai (Ha) 340.000 114.000 226.000
5 Pemberdayaan Penangkar Benih (Unit) 246 72 174
6 SL-PHT (Unit) 1.000 18 982
7 SL Iklim (Unit) 120 4 116
8 Bantuan Sarana Pascapanen (Kelompok) 1.326 515 811
9 LM3 200 200 -
19
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Ta
be
l 6.
Rin
cia
n A
loka
si P
em
oto
nga
n A
ngg
ara
n T
ah
un
20
14
(A
PB
N-P
) P
er
Ke
gia
tan
Pe
mo
ton
gan
Vo
lum
e
An
gga
ran
(Rp
.00
0)
An
gga
ran
(Rp
.00
0)
Vo
lum
e
An
gga
ran
(Rp
.00
0)
AP
en
gelo
laa
n P
rod
uks
i Ta
na
ma
n A
ne
ka K
aca
ng
da
n U
mb
i
7
35
.55
5.4
02
1
01
.28
4.0
48
5
93
.29
2.3
27
1Se
kola
h L
apan
gan
Pe
nge
lola
an T
anam
an T
erp
adu
(SL
-PT
T)
Ko
mo
dit
as
An
eka
Kac
ang
dan
Um
bi
He
ktar
77
.50
0
7
8.5
35
.62
5
11
.45
2.1
69
7
4.6
26
6
7.0
83
.45
6
2P
en
gem
ban
gan
Bu
did
aya
ane
ka K
acan
g d
an u
mb
i H
ekt
ar
34
2.2
75
6
16
.04
0.7
50
8
9.8
31
.87
9
32
1.2
59
5
26
.20
8.8
71
BP
en
gelo
laa
n P
rod
uks
i Ta
na
ma
n S
ere
ali
a
1.2
66
.09
9.0
74
1
63
.02
4.4
64
9
66
.16
5.4
03
1Se
kola
h L
apan
gan
Pe
nge
lola
an T
anam
an T
erp
adu
(SL
-PT
T)
Ko
mo
dit
as
Sera
lia H
ekt
ar
4
.88
5.0
00
1.1
29
.18
9.8
67
3
86
.77
2.1
25
3.9
17
.65
4
7
42
.41
7.7
42
CP
en
gelo
laa
n S
iste
m P
en
yed
iaa
n B
en
ih T
an
am
an
Pa
nga
n
1
31
.45
5.2
23
1
5.5
19
.83
8
11
5.9
35
.38
5
1P
em
be
rday
aan
Pe
nan
gkar
Be
nih
Tan
aman
Pan
gan
un
it
2
46
31
.17
5.0
00
3
.84
5.9
31
20
4
27
.32
9.0
69
2P
em
bin
aan
dan
pe
nga
wal
an b
ln
1
2
10
0.2
80
.22
3
11
.67
3.9
08
1
2
8
8.6
06
.31
5
DP
en
gua
tan
Pe
rlin
du
nga
n T
an
am
an
Pa
nga
n D
ari
Ga
ngg
ua
n O
PT
da
n
DP
I
1
92
.28
8.1
41
9
2.8
65
.21
2
1.6
15
.43
9
1Se
kola
h L
apan
gan
Pe
nge
nd
alia
n H
ama
Te
rpad
u (
SL-P
HT
) u
nit
1.0
00
22
.32
8.0
67
2
0.8
89
.48
5
98
2
1.4
38
.58
2
2Se
kola
h L
apan
gan
Iklim
(SL
I)
un
it
1
20
2
.74
4.9
84
2
.56
8.1
27
11
6
17
6.8
57
3Sa
ran
a P
en
gen
dal
ian
OP
T d
an D
PI
pkt
1
69
.40
7.6
00
6
9.4
07
.60
0
-
-
EP
en
an
gan
an
Pa
sca
Pa
ne
n T
an
am
an
Pa
nga
n
2
16
.38
3.4
00
4
0.2
31
.11
9
15
0.2
53
.88
1
1Ju
mla
h K
elo
mp
ok
Tan
i yan
g m
en
dap
at b
antu
an s
aran
a p
asca
pan
en
tan
aman
pan
gan
un
it
1
.32
6
19
0.4
85
.00
0
40
.23
1.1
19
1
.25
2
1
50
.25
3.8
81
FD
uku
nga
n M
an
aje
me
n d
an
Te
knis
La
inn
ya p
ad
a D
itje
n T
P
1
62
.72
0.5
19
3
4.4
48
.14
1
12
8.2
72
.37
8
1B
antu
an U
sah
a ag
rib
isn
is L
em
bag
a
20
0
8.9
00
.00
0
8.9
00
.00
0
-
-
2P
en
gad
aan
Ala
t U
bin
an D
eko
nse
ntr
asi
un
it
1
.00
0
2.2
50
.00
0
2.1
80
.25
0
3
1
6
9.7
50
3La
yan
an P
erk
anto
ran
pkt
1
15
.66
9.7
05
4
.22
5.3
22
-
1
1.4
44
.38
3
4P
em
bin
aan
dan
pe
nga
wal
an p
kt
1
7.6
98
.18
6
2
.07
5.8
09
5
.62
2.3
77
GP
en
gem
ba
nga
n M
eto
de
Pe
ngu
jia
n M
utu
Be
nih
da
n P
en
era
pa
n S
iste
m
Mu
tu L
ab
ora
tori
um
Pe
ngu
jia
n B
en
ih
7
.17
1.9
00
2
51
.83
1
6.9
20
.06
9
1P
em
bin
aan
dan
pe
nga
wal
an p
kt
1
2
51
.83
1
25
1.8
31
-
-
HP
en
gem
ba
nga
n P
era
ma
lan
Se
ran
gan
Org
an
ism
e P
en
gga
ngg
u
Tu
mb
uh
an
1
0.3
61
.70
0
57
9.0
00
9
.78
2.7
00
1P
em
bin
aan
dan
pe
nga
wal
an p
kt
1
5
79
.00
0
57
9.0
00
-
-
2
.72
2.0
35
.35
9
44
8.2
03
.65
4
2.2
73
.83
1.7
05
Jum
lah
No
Ke
gia
tan
S
atu
an
Se
be
lum
Pe
mo
ton
gan
S
ete
lah
Pe
mo
ton
gan
20
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
b. Melaksanakan kegiatan Workshop Pemantapan Penyusunan RKA-
K/L Tahun 2015 Lingkup Ditjen Tanaman Pangan pada tanggal 25
s.d 28 November 2014 di ruang P2BN Sekretariat Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan. Rapat pemantapan dimaksud dalam
rangka memfokuskan semua kegiatan lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan ke dalam kegiatan penambahan luasan PAT
Kedelai dan penambahan luasan GP-PTT Jagung. Rapat ini dihadiri
oleh Kepala Dinas Provinsi seluruh Indonesia.
Dari pelaksanaan workshop pemantapan penyusunan RKA-K/L
lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran
2015 telah disusun draft RKA-K/L Refocusing tahun 2015 yang
sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 53/PMK/02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2015; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: 136/PMK.02/2014 tentang Juknis RKA-K/L 2015 serta telah
sesuai dengan petunjuk Naasumber yang telah dikonsultasikan
dengan Tim Reviu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian,
dan dirumuskan sebagi berikut:
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menekankan bahwa
honor profesi yang terkait dengan tugas dan fungsi satuan kerja
tidak dibayarkan. Namun apabila kegiatan tersebut dilaksanakan
di luar jam kerja dimungkinkan untuk dibayarkan. Pada belanja
bahan (ATK, bahan komputer, pengandaan, fotocopy, blanko)
untuk satuan paket agar diminimalkan atau diubah/dikonversi
kedalam satuan triwulan, semester, eksemplar, lembar, jilid, buku
dan lainnya. Untuk satuan belanja profesi honor moderator
memakai satuan orang kegiatan (OK). Menindaklanjuti Surat
Menpan RB Nomor 11 Tahun 2104 untuk kegiatan rapat-
rapat/paket meeting yang diselenggarakan di hotel baik di dalam
maupun luar kota agar diminimalkan dan atau dialihkan ke
kegiatan lainnya yang lebih prioritas, kepada Ditjen Tanaman
Pangan agar melakukan kreativitas/terobosan suatu kegiatan
yang dapat mencapai sasaran kinerja.
Peserta telah menyusun draf RKA-K/L (refocusing) TA. 2015
beserta Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). Penyusunan Draf
RKA-K/L dapat diubah berdasarkan prioritas kegiatan sesuai
kebijakan pimpinan sampai dengan tersusunnya RKA-K/L
refocusing, serta menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri
Keuangan tentang tata cara revisi anggaran tahun 2015.
21
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Sesuai hasil reviu RKA-K/L (refocusing), anggaran refocusing
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp.337,38 miliar.
Tabel 7. Rancangan Pagu Anggaran Refokusing Kementerian
Pertanian Tahun 2015
Sumber Rancangan Refocusing Ditjen TP Tahun 2015
- Pengurangan perjalanan dinas
- Pengurangan paket meeting dalam dan luar kota
- Mengefisienkan pertemuan-pertemuan skala nasional
- Pengurangan belanja modal pusat
- Penghapusan sebagian kegiatan non PJK dan UK
- Penghapusan kegiatan master dan action plan
- Penghapusan sebagian kegiatan bansos pascapanen
Refocusing Lingkup Ditjen TP Tahun 2015
Anggaran Refocusing sebesar Rp.337.380.000.000,-
direalokasikan pada tiga kegiatan, sebagai berikut:
- Penambahan Areal Pertanaman Kedelai seluas 84.000 ha
melalui PAT dalam rangka Peningkatan Indek Pertanaman
(IP)
- Penambahan BOP Pengamat Benih Tanaman dari
@Rp.250.000/bln menjadi @Rp.500.000/(PBT Tanaman
Pangan + PBT Hortikultura)
- Realokasi ke peralatan pascapanen jagung
Pagu Alokasi Anggaran Setelah dan Sebelum Refocusing
Tahun 2015 Per Kegiatan
- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, Rp.1,208 triliun
(semula Rp.1,24 triliun)
- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi,
Rp.888,70 miliar (semula Rp.772,62 miliar)
1 DITJEN TP 2.732.204.375 337.380.000
2 DITJEN PPHP 593.276.200 80.000.000
3 DITJEN PSP 3.205.732.300 1.492.000.000
4 BADAN LITBANG 1.685.204.458 40.000.000
5 BADAN PPSDMP 1.167.608.002 50.000.000
BKP 582.384.900 13.237.242
BARANTAN 697.917.750 53.470.000
10.664.327.985 2.066.087.242
REFOCUSING
(Rp.000)
A. Mendukung Padi Jagung dan Kedelai
NO. ESELON-1PAGU ALOKASI
(Rp.000)
JUMLAH
22
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan,
Rp.138,64 miliar (semula Rp.134,92 miliar)
- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan
OPT dan DPI Rp.128,16 miliar (semula Rp.154,97 miliar)
- Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan, Rp. 170,17
miliar (semula Rp.216,88 miliar)
- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya, Rp.176,03 miliar
(semula Rp.187,30 miliar)
- Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan
Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih,
Rp.7,89 miliar (semula Rp.8,70 miliar)
- Pengembangan Peramalan Serangan Organisme
Pengganggu Tumbuhan Rp.13,77 miliar (semula Rp.14,93
miliar).
9. Rapat Koordinasi Manajemen Tanaman Pangan (1766.016)
Rapat Koordinasi Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran TA 2015
diselenggarakanpada tanggal 23 s.d 26 Juni 2014 di Yogyakarta,
dengan hasil sebagai berikut:
Rapat Koordinasi Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Penyusunan
anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari penyusunan
Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan
APBN tersebut meliputi penyusunan dokumen RKA-K/L termasuk
Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP -
Bendahara Umum Negara). RKA-K/L adalah dokumen rencana
keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran
Kementerian/Lembaga.
Penganggaran sebagai suatu sistem mengatur kedua proses
penyusunan dokumen anggaran tersebut, terutama berkenaan dengan
proses penyiapan penganggaran (budget preparation) yang mengatur
3 (tiga) materi pokok, yaitu: pendekatan penyusunan anggaran,
klasifikasi anggaran dan proses penganggaran.
Pendekatan yang digunakan dalam penganggaran terdiri dari
pendekatan: penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja
(PBK) dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM).
Klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi
klasifikasi: organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi). Proses
penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme
penganggarannya dimulai dari pagu anggaran sampai dengan
penetapan pagu alokasi anggaran K/L yang bersifat final.
23
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/
Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran 2015 merupakan tindaklanjut dari
penyusunan anggaran terpadu yang dilakukan dengan
mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran
khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Integrasi atau keterpaduan proses penyusunan RKA-K/L dimaksudkan
agar menghasilkan dokumen RKA-K/L yang berkualitas dan akuntabel.
Output dari kegiatan ini berupa kertas kerja (matriks dan data dukung
lainnya) RKA-K/L pagu anggaran dan dokumen RKA-K/L pagu
anggaran/sementara TA. 2015 Satker Lingkup Ditjen Tanaman
Pangan dalam bentuk print out dan back up/Arsip Dalam Komputer
(ADK).
Rencana alokasi pagu anggaran Ditjen Tanaman Pangan tahun 2015
sebesar Rp.2.732.204.360, yang dialokasikan pada Satker Pusat,
Satker UPT Pusat, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas
Pembantuan.
a. Pengelolaan Produksi Tanaman Akabi (1761)
Upaya peningkatan produktivitas dan produksi aneka kacang dan
umbi (kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar
komoditas alternatif lainnya), dilakukan dengan meningkatkan
perluasan areal pertanaman yang menerapkan budidaya tanaman
akabi yang tepat dan berkelanjutan melalui penggunaan benih
varietas unggul bermutu, peningkatan populasi tanaman,
penerapan teknologi pemupukan berimbang dan organik, perbaikan
tataguna air/sistem pengairan serta pemeliharaan yang lebih
intensif.
24
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 8. Rancangan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman
AKABI dan Anggaran Tahun 2015 Pasca Pra
Musrenbangtan
Kode Kegiatan Volume
1761 Pengelolan produksi aneka kacang dan umbi
1 Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (GP-PTT) Kedelai
350.000 Ha
2 Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (GP-PTT) Ubi Kayu
9.950 Ha
3 Pendampingan Peningkatan Produksi
Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi
20 Kali
4 Koordinasi Kemitraan, Pemantapan Dan
Evaluasi Pengembangan Aneka Kacang
Dan Umbi
30 Kali
5 Gerakan Tanam Serempak Kedelai
Bersama TNI-AD di Provinsi
35 Kali
6 Gerakan Pengembangan Kawasan Kedelai
Di Kabupaten
7.000 Paket
7 Pendampingan, Pengawalan, Pembinan
Dan Monev Aneka Kacang Dan Umbi
290 Satker
b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (1762)
Tabel 9. Rancangan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman
Serealia dan Anggaran Tahun 2015 Pasca Pra
Musrenbangtan
Kode Kegiatan Volume
1762 Pengelolan produksi Tanaman Serealia
1 Gerakan Penerapan Pengelolaan
Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi
350.000 Ha
2 Gerakan Penerapan Pengelolaan
Tanaman Terpadu (GP-PTT) Jagung
35.000 Ha
3 Gerakan Tanam/Panen Perdana Padi
Dan Jagung
20 Provinsi
4 Pembinaan, pengawalan,
pendampingan, monev
410 Satker
c. Pengelolaan Sistem Peyediaan Benih Tanaman Pangan (1763)
Pemberian bantuan benih akan diutamakan pada tiga komoditas
prioritas yaitu padi, jagung, dan kedelai. Penguatan kelembagaan
perbenihan baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota
25
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
untuk memperlancar penyediaan benih bermutu dari varietas
unggul komoditas tanaman pangan. Dengan demikian diharapkan
upaya penyediaan benih bermutu dapat dioptimalkan
pengadaannya.
Tabel 10. Rancangan Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan
Benih Tanaman Pangan dan Anggaran Tahun 2015
Pasca Pra Musrenbangtan
Kode Kegiatan Volume
1763 Pengelolaan sistem Penyediaan Benih TP
1 Operasional, pengawasan & sertifikasi
benih (BPSBTPH) 32 Balai
2 Operasional & perbanyakan benih (BBI) 31 Balai
3 Pemberdayaan Penangkar Padi 5.000 Ha
4 Pemberdayaan Penangkar Kedelai 3.000 Ha
5 UPB CF-SKR 1 Unit
6 Pembinaan, Pengawalan, Monev 432 Satker
d. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT
dan DPI (1764)
Pembangunan pertanian, khususnya tanaman pangan sangat
dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti fenomena iklim berupa
banjir, kering dan eksplosi serangan hama dan penyakit. Hama dan
penyakit tanaman pangan sering terjadi menyerang pertanaman
komoditas tanaman pangan baik dalam bentuk serangan ringan,
sedang maupun yang sifatnya eksplosi. Serangan hama penyakit ini
apabila tidak dikendalikan dengan baik maka akan menyebabkan
kerusakan pertanaman, dan pada akhirnya produksinya menjadi
menurun. Upaya penguatan perlindungan tanaman yang telah
dilaksanakan di tahun 2012 diantaranya adalah optimalisasi dan
renovasi gudang penyimpanan pestisida, maupun pengadaan
sarana dan prasarana pengendalian OPT di beberapa daerah.
26
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 11. Rancangan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman
Pangan dari Gangguan OPT dan DPI dan Anggaran
Tahun 2015 Pasca Pra Musrenbangtan
Kode Kegiatan
Volume 1764
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan
dari Gangguan DPT dan DPI
1 Pemantapan penerapan PHT 23.590 Ha
2 Penerapan Penanganan DPI 1.000 Ha
3 LPHP/LAH (Lab Pengembangan Hama
Penyakit/Lab Agen Hayati) 336 Paket
4 Brigade Proteksi Tanaman (BPT) 78 Unit
5 Operasional BPTPH 33 Provinsi
6 Bantuan Transport Petani Pengamat 2.949 Orang
7 BOP (PNS) 2.556 Orang
8 THL POPT-PHP 1.174 Orang
9 Koordinasi Penanggulangan OPT dan
DPI 16 Paket
10 Pembinaan, pengawalan,
pendampingan, monev 34 Satker
e. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan (1765)
Kebijakan Pascapanen
- Mengurangi susut hasil tanaman pangan untuk
menyelamatkan produksi, sehingga program ketahanan
pangan menuju kemandirian pangan nasional dapat terwujud.
- Mempertahankan dan memperbaiki mutu sesuai permintaan
pasar sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya
saing produk yang pada gilirannya akan meningkatkan
pendapatan petani.
- Untuk menurunkan susut hasil (losses) maka diperlukan
penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling
Practices (GHP) yang bertujuan dalam penyediaan pangan
dan pasokan bahan baku untuk industri.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan pascapanen tanaman
pangan dan sumber daya manusia.
- Fasilitasi dan optimalisasi pemanfaatan sarana pascapanen
tanaman pangan
Tujuan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan
- Menurunkan tingkat susut hasil
- Mempertahankan mutu hasil panen
27
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
- Mempertahankan dan memperpanjang masa simpan
- Meningkatkan daya saing komoditas
- Mengembangkan sistem pengelolaan pascapanen
- Pengembangan dan pemantapan kelembagaan pascapanen
Tabel 12. Rancangan Kegiatan Penanganan Pascapanen
Tanaman Pangan dan Anggaran Tahun 2015 Pasca
Pra Musrenbangtan
Kode Kegiatan Volume
1765 Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan
1 Bantuan Sarana Pascapanen Padi 843 Unit
2 Bantuan Sarana Pascapanen Jagung 248 Unit
3 Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai 406 Unit
4 Bantuan Sarana Pascapanen Ubi Kayu 326 Unit
5 Bantuan Sarana Pascapanen Ubi Jalar 144 Unit
6 Bantuan Sarana Pascapanen Kacang
Tanah 147 Unit
7 Pembinaan, Bimbingan Teknis, Apresiasi
dan Monev Pascapanen 393 Satker
f. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan (1766)
Kegiatan dukungan manajemen yang diupayakan sesuai dengan
program pengelolaan produksi tanaman pangan, antara lain:
operasional untuk pelaksanaan tugas satuan kerja (satker);
keuangan, perlengkapan; kepegawaian; hubungan masyarakat
yang dimaksudkan untuk penyebarluasan informasi, promosi, dan
pemasyarakatan keberhasilan program serta kegiatan
pembangunan tanaman pangan kepada publik, melalui eksibisi
terbuka untuk umum, lomba dan pemberian penghargaan untuk
petani/pelaku agribisnis yang berprestasi; pengusulan, peninjauan
kembali dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
pengembangan data statistik; koordinasi perencanaan program
dan anggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan
pertanian tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, pusat; umum,
monitoring evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan.
Secara operasional dialokasikan kegiatan yang bersifat rutin untuk
keperluan lingkup Ditjen Tanaman Pangan meliputi belanja pegawai
28
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dan belanja barang operasional lainnya. Selain itu pula sebagai
koordinator, dinamisator pelaksana administratif kegiatan lingkup
Ditjen tanaman pangan dialokasikan pula kegiatan bersifat
koordinatif dalam rangka mendukung program swasembada dan
swasembada berkelanjutan, meliputi dukungan untuk
pengembangan kawasan MP3EI/perbatasan/desa, pemberdayaan
lembaga yang mengakar di masyarakat dan bantuan bencana alam.
Tabel 13. Rancangan Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Teknis
Lainnya Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan
Anggaran Tahun 2015 Pasca Pra Musrenbangtan
Kode Kegiatan
Volume 1766
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada
Ditjen TP
1 Belanja pegawai 1 Paket
2 Belanja barang operasional 1 Paket
3
ULP, Operasional Satker, Perlengkapan Sarana
Gedung 1 Paket
4
Dukungan Sarana Produksi untuk Kawasan
Perbatasan/Daerah Tertinggal/MP3KI/SIPP 20 Paket
5 Insentif Mantri Tani 1 Orang
6 Pembinaan manajemen 1 Satker
10. Rapat Koordinasi Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran Ditjen
Tanaman Pangan TA 2014
Rapat Koordinasi Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2015
diselenggarakan pada tanggal 8 s.d 11 September 2014 di Harris Hotel
dan Convention Festival Citylink, Jl Peta No. 241 Bandung, Jawa
Barat. Output dari kegiatan ini berupa kertas kerja (matriks dan data
dukung lainnya) RKA-K/L pagu anggaran dan dokumen RKA-KL pagu
anggaran/sementara TA. 2015 Satker Lingkup Ditjen Tanaman
Pangan dalam bentuk print out dan back up/Arsip Dalam Komputer
(ADK).
a. Program pembangunan tanaman pangan tahun anggaran 2015
secara struktur pengganggaran masih tetap mengacu pada base
line anggaran periode 2010-2014. Program yang dilaksanakan
Tahun 2015sesuai kebijakan baru mengalami penyesuaian nama
program sudah diusulkan ke Bappenas melalui Sekretariat
Jenderal, dan berubah nama menjadi Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
29
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
b. Struktur kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen TP Tahun 2015 tidak
mengalami perubahan dan dirumuskan ke dalam 8 kegiatan, yaitu:
Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
Rp.765.404.000.000,-.
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Rp.1.236.305.500.000,.
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Rp.134.955.000.000,-.
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan
Organisme Penggangu Tumbuhan dan DPI
Rp.178.239.461.000,-.
Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan
Rp.216.383.400.000,-.
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan Rp.177.308.115.000,-.
Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih Benih dan
Penerapan Sistim Mutu Laboratorium Pengujian Benih,
Rp.8.679.900.000,-.
Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Penggangu
Tumbuhan Rp.14.929.000.000,-.
c. Jumlah satker yang dialokasikan di TA 2015 dibandingkan TA 2014
mengalami penurunan, dari total 323 satker DIPA menjadi 260
satker DIPA. Pembatasan pagu anggaran Tugas Pembantuan
Kabupaten/Kota minimal Rp.2 miliar per satker mandiri.
d. Alokasi Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.2.732.204.000,- relatif
flat dibandingkan dengan alokasi anggaran di tahun anggaran 2014.
11. Penyusunan Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja masing-masing unit kerja lingkup Ditjen Tanaman
Pangan Tahun 2014 sebagai berikut:
a. Penetapan Kinerja Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2014
Sasaran strategis Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2014 yakni
Mewujudkan pencapaian produksi secara berkelanjutan dalam
rangka penyediaan kebutuhan nasional. Adapun indikator kinerja
dan target capaian, yaitu: padi 72.300.000 ton gabah kering giling,
jagung 19.000.000 ton pipilan kering, kedelai 1.000.000 ton biji
kering, kacang tanah 1.300.000 ton biji kering, kacang hijau
430.000 ton biji kering, ubi kayu 27.600.000 ton umbi basah dan ubi
jalar 2.600.00 ton umbi basah.
b. Penetapan Kinerja Setditjen Tanaman Pangan Tahun 2014
Sasaran strategis Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan yakni
meningkatnya manajemen pembangunan tanaman pangan dengan
30
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
indikator kinerja dan target capaian yaitu tercapainya nilai SAKIP
76, jumlah unit kerja yang memperoleh predikat WBK 7 unit kerja,
dan penilaian mandiri penerapan reformasi birokrasi 70.
c. Penetapan Kinerja Direktorat Budidaya Serealia Tahun 2014
Sasaran strategis Direktorat Budidaya Serealia yakni mendorong
peningkatan produktivitas padi dan jagung dengan indikator kinerja
dan target, yaitu tercapainya produktivitas padi 51,83 ku/ha, dan
jagung 47,48 ku/ha.
d. Penetapan Kinerja Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
Tahun 2014
Sasaran strategis Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
yakni mendorong tercapainya peningkatan produktivitas komoditas
aneka kacang dan umbi, dengan indikator kinerja dan target, yaitu
tercapainya produktivitas kedelai 13,60 ku/ha, kacang tanah 15
ku/ha, kacang hijau 12,58 ku/ha, ubi kayu 200 ku/ha dan ubi jalar
124,87 ku/ha.
e. Penetapan Kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2014
Sasaran Strategis Direktorat Perbenihan yakni terwujudnya
peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat secara
berksinambungan dengan indikator kinerja dan target, yaitu
penggunaan benih unggul bersertifikat yang meliputi: padi 50%,
jagung 50%, dan kedelai 38%.
f. Penetapan Kinerja Direktorat Pascapanen Tahun 2014
Sasaran strategis Direktorat Pascapanen yakni mengamankan
produksi dari kehilangan hasil (susut hasil) pada saat pascapanen
dengan indikator kinerja dan target yaitu persentase penurunan
konstribusi susut hasil yang meliputi: padi 0,390%, jagung 0,094%,
kedelai 0,318%, ubi kayu 0,010%, dan ubi jalar 0,073%.
g. Penetapan Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
Tahun 2014
Sasaran strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yakni
mengamankan produksi tanaman pangan dari serangan OPT dan
terkena DPI dengan indikator kinerja dan target yaitu luas areal
tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI, meliputi
komoditas: padi 95 %, jagung 95%, kedelai 95%, kacang tanah
95%, kacang hijau 95%, ubi kayu 95%, dan ubi jalar 95%.
h. Penetapan Kinerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu
Tumbuhan Tahun 2014
31
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Sasaran strategis Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu
Tumbuhan, yakni mengembangkan pengamatan, peramalan dan
pengendalian OPT, dengan indikator kinerja dan target, yaitu jumlah
teknologi pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT 8 model,
jumlah informasi peramalan serangan OPT 54 Informasi, dan
jumlah provinsi yang menerapkan model peramalan OPT 28
provinsi.
i. Penetapan Kinerja Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu
Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2014
Sasaran strategis Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu
Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, yakni mengembangkan
metode pengujian dan penerapan sistem manajemen mutu
laboratorium pengujian mutu benih, dengan indikator kinerja dan
target, yaitu jumlah metode yang dikembangkan 10 motode, jumlah
laboratorium yang menerapkan sistem mutu 8 laboraorium, dan
jumlah laboratorium peserta uji profisiensi 32 laboratorium. Jumlah
anggaran kegiatan pengembangan metode pengujian mutu benih
dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih.
12. Dukungan Kawasan MP3EI
a. Target dan Realisasi
Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki target pencapaian implementasi
proyek sektor riil dengan nilai investasi Rp.166,2 triliun dan proyek
infrastruktur sebesar Rp.111,96 triliun hingga tahun 2014. Hingga
triwulan IV, proses validasi sektor riil sudah mencapai sekitar 54,1%
(Rp.108,7 triliun). Terjadi kenaikan dalam target pencapaian nilai
investasi, hal tersebut dikarenakan proses validasi yang terus
dilakukan selama kuartal IV ini menunjukan bahwa nilai proyek
sektor riil yang telah siap meningkat Rp.5 triliun.
Proses validasi dan monitoring proyek MP3EI dikelompokan
menjadi Kawasan Perhatian Investasi (KPI) guna mempermudah
pengelompokan infrastruktur dan SDM-IPTEK yang dibutuhkan di
suatu kawasan. Di Koridor Ekonomi Sulawesi terdapat 31 KPI yang
terdiri dari 15 KPI Prioritas dan 16 KPI Potensial. KPI Prioritas
tersebut antara lain: KPI Makassar, KPI Wajo, KPI Pare-pare, KPI
Palopo, KPI Mamuju-Mamasa, KPI Palipi, KPI Kendari, KPI Kolaka,
KPI Konawe Utara, KPI Palu, KPI Parigi Moutong, KPI Morowali,
KPI Banggai, KPI Bitung, dan KPI Manado. Sedangkan KPI
Potensial terdiri dari: KPI Maros, KPI Gowa, KPI Tana Toraja, KPI
Donggala, KPI Sigi, KPI Poso, KPI Togean, KPI Toli-toli, KPI Buol,
32
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
KPI Buton, KPI Wakatobi, KPI Boalemo, KPI Pohuwato, KPI
Gorontalo Utara, KPI Gorontalo, dan KPI Minahasa Utara.
b. Perkembangan Validasi Proyek MP3EI Koridor Ekonomi Sulawesi
Sejak awal diterbitkannya MP3EI pada 27 Mei 2011 dengan
didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor: 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI), jumlah proyek sektor riil di Koridor Ekonomi
Sulawesi adalah 113 proyek dengan nilai investasi Rp.243,6 triliun
dan jumlah proyek infrastruktur adalah 80 proyek dengan nilai
investasi Rp.111 triliun. Hingga akhir Desember 2014, telah
dilakukan validasi terhadap seluruh proyek MP3EI di Koridor
Ekonomi Sulawesi dan telah terjadi perubahan atas jumlah dan nilai
investasi proyek MP3EI. Jumlah proyek sektor riil yang telah
tervalidasi adalah 66 proyek dengan nilai investasi Rp.108,7 triliun,
sedangkan untuk infrastruktur adalah 142 proyek dengan nilai
investasi Rp.112 triliun.
Total investasi proyek yang sudah groundbreaking di Koridor
Ekonomi Sulawesi sebesar Rp.62,72 triliun, yang terdiri atas proyek
sektor riil sebesar Rp.47,01 triliun dan proyek infrastruktur sebesar
Rp.15,64 triliun. Proyek-proyek yang sudah groundbreaking
tersebut bersumber dari APBN/APBD sebesar Rp.4,05 triliun,
BUMN sebesar Rp.11,81 triliun, swasta sebesar Rp.40,18 triliun,
dan dana campuran sebesar Rp.6,68 triliun.
c. Isu Strategis
Hingga Desember 2014, isu regulasi di Koridor Ekonomi Sulawesi
yang masih menjadi bahasan khusus tim kerja, pelaku usaha, dan
pemerintah daerah adalah menyangkut Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (IPPKH), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kota/Kabupaten sebagai acuan
implementasi Proyek MP3EI, baik di sektor riil maupun infrastruktur.
d. Usulan Kegiatan atau Proyek-Proyek Baru
Hingga Triwulan IV, Tim Kerja Koridor Ekonomi Sulawesi telah
menerima beberapa usulan kegiatan atau proyek-proyek baru. Saat
ini, sedang dilakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap
usulan proyek baru yang berjumlah 122 proyek, mencakup:
Sektor pertanian pangan, dengan indikasi 21 usulan baru
dengan nilai investasi Rp.3.899,2 miliar;
Sektor kakao, dengan indikasi 8 usulan baru dengan nilai
investasi Rp.262,7 miliar.
33
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
e. Permasalahan dalam Implementasi MP3EI
Masih banyak proyek MP3EI akan menyelesaikan studi-studi
yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan penawaran
kepada investor
Banyak pendaftar tidak memenuhi persyaratan karena itu
diadakan tender ulang khususnya pada konsultan manajeman
konstruksi
Beberapa proyek strategis harus dibiayai sepenuhnya oleh
Pemerintah, seperti: pengairan, bendungan, embung, pengendali
banjir dan jalan
Investor sangat membutuhkan jaminan yang pasti (pemerintah
atau pemerintah provinsi)
Masalah pembebasan lahan yang sangat menghambat
penyelesaian kerja suatu proyek
Masalah penyiapan lahan khusus untuk industri pertanian, harus
dapat menyiapkan lahan inti yang sangat besar
13. Daerah Perbatasan
a. Hal-hal yang menjadi perhatian di daerah perbatasan
Wilayah perbatasan merupakan daerah ujung tombak NKRI yang
sudah sepantasnya untuk mendapatkan perhatian khusus.
Daerah perbatasan memiliki potensi lahan, sumber daya alam/
hayati yang masih dapat dimaksimalkan pengembangannya
Permasalahan infrastruktur, kendala kelembagaan, tenaga kerja
yang terbatas, pengaruh negara tetangga menjadi kendala
utama dalam pembangunan di wilayah perbatasan.
Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam
meningkatkan kesejahteraan di masyarakat perbatasan
Perlu disepakati komoditas yang menjadi unggulan daerah
sebagai komoditas yang akan dikembangkan dan penetapan
kecamatan sebagai lokasi prioritas
Pembangunan pertanian di wilayah perbatasan tidak bisa berdiri
sendiri, perlu didukung oleh Kementerian dan Lembaga terkait
seperti Kementerian PU, Lembaga Perbankan, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM).
b. Pengembangan Pertanian Tahun 2015-2019 di Wilayah Perbatasan
di Provinsi di Indonesia
Pengembangan pertanian tahun 2015-2019 di wilayah
perbatasan darat Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:
34
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Kabupaten Sambas fokus pada: (a) komoditas jagung, di
Kecamatan Paloh; (b) komoditas sapi, di Kecamatan: Paloh,
Sajingan; (c) komoditas karet, di Kecamatan: Paloh, Sajingan;
- Kabupaten Sintang fokus pada: (a) komoditas karet, di
Kecamatan Ketungau Hulu; (b) komoditas lada, di Kecamatan
Senaning; (c) komoditas sapi, di Kecamatan Ketungan
Tengah;
- Kabupaten Bengkayang, fokus pada: (a) komoditas jagung, di
Kecamatan Siding dan Jagobabang; (b) komoditas karet, di
Kecamatan Siding; (c) komoditas lada, di Kecamatan Siding
dan Jagoibabang;
- Kabupaten Sanggau, fokus pada: (a) komoditas sayur-
sayuran, di Kecamatan Sekayam; (b) komoditas karet, di
Kecamatan Entikong, Sekayam, Kembayan, dan Beduhi
Noyan; (c) komoditas lada, di Kecamatan Entikong dan
Sekayam;
- Kabupaten Kapuas Hulu, fokus pada: (a) komoditas padi dan
jagung, di Kecamatan Badau, Batang, Lupar, Puring Kencana,
Embaloh Hulu, dan Empanang; (b) komoditas karet, di
Kecamatan Embaloh Hulu; (c) komoditas sapi, di Kecamatan
Badau.
Pengembangan pertanian Tahun 2015-2019 di wilayah
perbatasan darat Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:
- Kabupaten Nunukan fokus pada: (a) komoditas kerbau Krayan
dan padi Adan di Kecamatan Krayan; (b) komoditas kakao,
kelapa sawit, jeruk, durian, dan sapi di Kecamatan Sebatik;
(c) komoditas sapi, durian, dan kelapa sawit di Kecamatan
Sebuku;
- Kabupaten Malinau, fokus pada: (a) komoditas manggis,
durian, babi, dan ayam buras di Kecamatan Kayan Hulu ; (b)
komoditas manggis, durian, babi, ayam buras di Kecamatan
Kayan Hilir.
Pengembangan pertanian Tahun 2015-2019 di wilayah
perbatasan darat Provinsi Kalimantan Timur yaitu: Kabupaten
Mahakam Ulu, fokus pada: (a) komoditas padi sawah di
Kecamatan Long Hubung; (b) komoditas padi ladang di
Kecamatan Long Bagun.
Pengembangan pertanian Tahun 2015-2019 di wilayah
perbatasan darat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:
- Kabupaten Kupang, fokus pada: (a) komoditas jeruk, di
Kecamatan Amfoang Timur; (b) komoditas kelapa, di
35
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Kecamatan Amarasi; (c) komoditas jambu mente, di
Kecamatan Amfoang Utara; (d) komoditas padi, di Kecamatan
Amfoang Timur; (e) komoditas sapi, di Kecamatan Amfoang
Timur dan Amarasi;
- Kabupaten Timor Tengah Utara, fokus pada: (a) komoditas
mangga, di Kecamatan Biboki Utara; (b) komoditas kelapa, di
Kecamatan Insana Utara; (c) komoditas jambu mente, di
Kecamatan Insana Tengah; (d) komoditas jagung, di
Kecamatan Bikomi Utara; (e) komoditas sapi, di Kecamatan
Mutis;
- Kabupaten Belu, fokus pada: (a) komoditas bawang merah
dan bawang putih, di Kecamatan Lamaknen, Reihat, dan Ray
Manuk; (b) komoditas kelapa, di Kecamatan Ray Manuk,
Kakuluk Mesak, dan Tasifeto Timur; (c) komoditas jambu
mente, di Kecamatan Ray Manuk, Kakuluk Mesak, dan
Tasifeto Timur; (d) komoditas jagung, padi dan kacang hijau,
di Kecamatan Reihat, Tasifeto Timur dan Tisifeto Barat; (d)
komoditas sapi, di Kecamatan: Tasifeto Timur, Reihat, Ray
Manuk dan Tasifeto Barat;
- Kabupaten Malaka, fokus pada: (a) komoditas sapi, di
Kecamatan Kobalima dan Kobalima Timur; (b) komoditas
kelapa, di Kecamatan Kobalima dan Kobalima Timur; (c)
komoditas jambu mente, di Kecamatan Kobalima; (d)
komoditas pisang, di Kecamatan Kobalima dan Kobalima
Timur;
- Kabupaten Alor, fokus pada: (a) komoditas kelapa, vanili, dan
jambu mente, di Kecamatan Alor Timur, Alor Selatan, Alor
Timur Laut, Pantar, dan Pantar Barat Laut; (b) komoditas padi
sawah, di Kecamatan Alor Timur; (c) komoditas sapi dan babi,
di Kecamatan Alor Timur, Alor Selatan, dan Pureman.
Pengembangan pertanian Tahun 2015-2019 di wilayah
perbatasan darat Provinsi Papua, yaitu:
- Kabupaten Merauke, fokus pada: (a) komoditas kedelai, sapi,
karet, dan kelapa di Kecamatan Eligobel; (b) komoditas
rambutan, sapi, karet, dan kelapa di Kecamatan Sota; (c)
komoditas kedelai, sapi, karet, dan kelapa, di Kecamatan
Muting; (d) komoditas padi, sapi, karet, dan kelapa, di
Kecamatan Uliling; (e) komoditas kedelai, sapi, karet, dan
kelapa, di Kecamatan Noukenjari;
- Kabupaten Boven Digoel, fokus pada: (a) komoditas jeruk,
karet, dan babi, di Kecamatan Mindiptana; (b) komoditas
36
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
durian, karet, dan babi, di Kecamatan Waropko; (c) komoditas
durian, karet, dan babi, di Kecamatan Tanah Merah;
- Kabupaten Keerom, fokus pada: (a) komoditas padi, kakao,
sagu, sapi, dan babi, di Kecamatan Arso; (b) komoditas jeruk,
kakao, sapi, dan babi, di Kecamatan Web; (c) komoditas
kedelai, kakao, sapi, dan babi, di Kecamatan Senggi; (d)
komoditas jeruk, kakao, sapi, dan babi, di Kecamatan Warus;
- Kabupaten Pegunungan Bintang, fokus pada: (a) komoditas
buah merah, durian, ubi jalar, kopi, dan babi, di Kecamatan
Batom; (b) komoditas buah merah, durian, ubi jalar, kopi, dan
babi, di Kecamatan Kiwirok; (c) komoditas buah merah,
durian, ubi jalar, kopi, dan babi, di Kecamatan Oksibibil; (d)
komoditas buah merah, durian, ubi jalar, kopi, dan babi, di
Kecamatan Iwur;
- Kota Jayapura, fokus pada: (a) komoditas kelapa, sagu,
kakao, sapi, babi, padi, jagung, dan rambutan, di Kecamatan
Muara Tami.
c. Usulan anggaran Tahun 2015 untuk Daerah Perbatasan Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas, dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan (Kegiatan/
Sub Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada
Ditjen Tanaman Pangan), dialokasikan pada 6 provinsi yaitu
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT, Papua, Kepulauan Riau
dan Sulawesi Utara. Alokasi Anggaran untuk masing-masing
provinsi sebesar Rp.150.000.000,- (2 unit), untuk bantuan sarana
produksi sesuai kebutuhan lokasi dan lokpri ditentukan oleh
provinsi.
d. Demikian juga usulan anggaran tahun 2015 untuk daerah tertinggal
pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dialokasikan pada 4
provinsi yaitu: Provinsi Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur dan
Papua Barat, dengan alokasi anggaran yang sama dengan daerah
perbatasan.
14. Workshop Pengarusutamaan Gender
Menindaklanjuti Inpres Nomor 9 Tahun 2000, Kementerian Pertanian
membentuk Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender Kementerian
Pertanian, dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 824/Kpts/
OT.160/6/2008 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri
Pertanian Nomor: 01/Kpts/OT.160/1/2013.
Dalam mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) ke
dalam program/kegiatan maka Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
37
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
telah membentuk Tim Pokja PUG dengan diterbitkannya Keputusan
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 32/HK.310/C/4/2014
tentang Kelompok Kerja PUG lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan.
Workshop PUG lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah
dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 21 Juni 2014 di Hotel Salak-Bogor.
Sasaran dari Workshop agar anggota Tim Pokja lingkup Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan yang telah ditunjuk dari masing-masing
Eselon II dapat meningkatkan pemahaman dan kinerjanya.
Tujuan workshop ini diadakan adalah:
a. Membuka wawasan tentang Kebijakan Pemerintah Terhadap
Program/Kegiatan PUG di bidang pertanian, kegiatan Penerapan
Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) dan tahapan penyusunan
kegiatan yang responsif gender:
Gender Analysis Pathway (GAP)
Gender Budget Statement (GBS)
TOR/KAK
b. Menyusun Rencana Kerja Tim Pokja PUG Lingkup Ditjen TP Tahun
2014:
Menyusun Petunjuk Teknis PUG bidang tanaman pangan.
Sosialisasi ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi dan
UPT penanggung jawab kegiatan responsif gender ke beberapa
provinsi di Indonesia.
Tahun 2014 ini,Kementerian Pertanian memperoleh penghargaan
Anugrah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Madya yang diserahkan
oleh Ibu Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KPPPA) kepada Biro Perencanaan, Setjen
Kementan (selaku koordinator kegiatan gender) di gedung BKKBN –
Jakarta.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan Tim Pokja PUG lingkup
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang mengangkat kegiatan
Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) sebagai
kegiatan tematik gender di tahun 2014.
15. Laporan Hibah Luar Negeri
a. Proyek The Feasibility Study for Development of Agricultural
Resources in Central Kalimantan Province Indonesia (Donor dari
Korea International Cooperation Agency/ KOICA), no. Register
71417101 periode pelaksanaan 26 November 2010 s/d Januari
2014 dengan total Hibah USD 2,500,000 berupa hibah Barang dan
Jasa. Saat ini proyek sudah berakhir dan sudah dilakukan Berita
38
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Acara serah Terima Barang (BAST) dari KOICA ke Ditjen Tanaman
Pangan tertanggal 30 Oktober 2014 dengan BAST nomor :
KOICA/2014/800 dan 897/KL.430/C/10/2014. Proyek juga sudah
mendapat pengesahan dan pembukuan hibah pada Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan yaitu:
Pengesahan SP3HL BJS : Barang No. 0484/PU.6/2014 dan Jasa
No. 0485/PU.6/2014
Pengesahan MPHL-BJS : Barang No. SP2D : 141390500010030
dan Jasa No. SP2D : 141390500010029
b. Strengthening and Revitalization of Integrated Pest Management
Implementation and Pesticides Management System in Indonesia
(Donor dari Food Agriculture Organization/ FAO), periode
pelaksanaan Januari 2014 s/d Desember 2015, dengan total hibah
USD 434,000, berupa barang dan jasa. Kegiatan yang sudah
dilaksanakan sampai Desember 2014 : Penetapan National Project
Coordinator (NPC) dan National Consultant, Pelaksanaan Inception
Workshop, penyusunan workplan, serta pelatihan kepada petani
dan petugas terhadap penerapan Pengelolaan Hama Terpadu skala
luas di 3 provinsi yaitu : Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa
Timur.Total pengeluaran hibah s.d bulan Desember 2014 sebesar
USD 79,654.
16. Sosialisasi Kerjasama Luar Negeri Bidang Tanaman Pangan
Sosialisasi Kerjasama Luar Negeri diselenggarakan di Hotel
Padjadjaran Suites Conference, Jl. Raya Padjajaran No. 17 Bogor,
pada tanggal 26-28 Februari 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan
pemahaman terhadap proses administrasi dalam pengelolaan
pinjaman/hibah agar sesuai dengan peraturan berlaku, agar
terciptanya tertib dalam proses penganggaran, pengelolaan keuangan,
pelaksanaan dan pelaporan hibah, serta mengoptimalkan
pemanfaatan potensi dan peluang kerjasama luar negeri bagi
pembangunan tanaman pangan berkelanjutan.
Peserta merupakan perwakilan dari : Dinas Pertanian dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pertanian Jawa Barat, seluruh unit
kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan lembaga
donor terkait yaitu FAO. Nara sumber pada pertemuan ini berasal dari
Pusat Kerjasama Luar Negeri dan Biro Keuangan dan Perlengkapan -
Kementerian Pertanian, Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri –
Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Jenderal Multilateral-
Kementerian Luar Negeri,dan Kementerian Keuangan (Direktorat
Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen - Direktorat Jenderal Pengelolaan
39
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Utang; Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan; dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang wilayah V/ KPKNL V Jakarta)
Hasil diskusi antara lain:
a. Indonesia saat ini berada dalam status sebagai negara kelas
menengah dengan pendapatan per kapita sekitar US$ 5,170,
pertumbuhan ekonomi mencapai 6% per tahun dalam 5 tahun
terakhir dan inflasi yang terkontrol, menarik banyak negara untuk
berinvestasi di Indonesia. Kegiatan kerjasama luar negeri bidang
pertanian diharapkan memberikan manfaat yang positif bagi
pengembangan pertanian di Indonesia khususnya masyarakat
petani sekaligus promosi bagi produk pertanian, alat mesin
pertanian dan tenaga ahli Indonesia. Terdapat 33 negara yang
sudah mengadakan kerjasama bilateral di bidang pertanian dengan
Indonesia.
b. Kebijakan pinjaman/hibah luar negeri di Kementerian Pertanian
harus mendukung pada pencapaian 4 (empat) target utama
pembangunan pertanian nasional tahun 2010-2014, yaitu
pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan,
peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya
saing dan ekspor serta peningkatan kesejahteraan petani.Prinsip
penerimaan hibah adalah: Transparan, Akuntabel, Efektif & Efisien,
Kehati-hatian, Tidak disertai ikatan politik, dan Tidak memiliki
muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.
c. Beberapa Dasar Hukum yang mengatur dan menjadi acuan
mengenai Tata Cara Pencatatan dan Pengesahan Hibah Langsung
diantaranya :
PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP 10/2011
tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah,
PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah,
PMK 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah,
Perdirjen Perbendaharaan Nomor: Per.81/PB/2011 tentang Tata
Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang
Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk B/J/S
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang petunjuk lebih
lanjut pengelolaan Hibah langsung baik dalam bentuk uang
maupun B/J/S tahun 2011.
40
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
d. PMK Nomor 191/PMK.05/2011 menjelaskan
Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat
dalam bentuk uang, barang, jasa dan /atau surat berharga yang
diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali,
yang berasal dari dalam dan negeri atau luar negeri, yang atas
pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat
secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan
fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, BUMN,
dan BUMD.
Pendapatan hibah langsung adalah hibah yang diterima
langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan
tidak melalui KPPN yang pengesahannya dilakukan oleh
Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas pendapatan hibah
langsung bentuk barang dan jasa dilaksanakan melalui
pengesahan oleh DJPU. Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan
atas belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah dan
belanja modal untuk pencatatan asset tetap atau asset lainnya
dari hibah/ pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat
berharga dari hibah dilaksanakan melalui pencatatan oleh
BUN/Kuasa BUN.
e. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013
tentang Pedoman Administrasi Keuangan tanggal 7 Maret 2012,
mengatur batasan nilai hibah langsung pada satker lingkup
Kementan serendah-rendahnya bernilai Rp 500.000.000,- (Lima
ratus juta rupiah).
f. Pengelolaan rekening hibah dilaksanakan oleh bendahara
pengeluaran, dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran
pembantu. K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal
dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan
pembukaan rekening hibah. Rekening hibah yang sudah tidak
digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke rekening KUN
kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau dokumen yang
dipersamakan. Jasa giro/Bunga yang diperoleh dari Rekening
Hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain
dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
BUN/Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN Daerah dapat melakukan
monitoring atas pengelolaan rekening hibah.
g. Rekonsiliasi hibah harus dilaksanakan untuk proses pencocokan
data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem
41
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Dokumen
sumber untuk rekonsiliasi adalah : SP2HL/SPHL ; SP4HL/SP3HL ;
Rekening Koran (untuk hibah uang) ; SP3HL-BJS/Memo
Pencatatan Barang/Jasa/Surat Berharga ; BAST (untuk hibah
barang/jasa/surat berharga).
h. Kementerian/Lembaga yang menerima hibah dalam bentuk uang,
barang, jasa dan surat berharga yang tidak mengajukan register
dan/atau pengesahan akandiberikan sanksi administrasi.
i. Tujuan dari kerjasama teknik luar negeri adalah meningkatkan
kemampuan dan keterampilan SDM melalui alih teknologi dan
pengetahuan dari pihak asing kepada tenaga/lembaga Indonesia
dan sebaliknya dari Indonesia ke negara berkembang lainnya serta
mendukung pelaksanaan pembangunan, peningkatan
kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan.
j. Keppres No. 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan
kontribusi Pemri pada Organisasi-organisasi Internasional.
Berdasarkan surat edaran Sekjen tanggal 4 Januari 2013 yaitu
mengatur tentang koordinasi penerimaan hibah luar negeri di
Kementerian Pertanian, maka untuk penerimaan dan pengusulan
PHLN harus One Door Policy.Syarat-syarat keanggotaan Indonesia
pada OrganisasiInternasional :
Memberikan manfaat dan diabadikan bagi kepentingan nasional
Memperhatikan asas-asas efisiensi, efektivitas , manfaat dan
kemampuan keuangan Negara
Ditetapkan sekurang-kurangnya dengan keputusan Presiden
k. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.Pemindahtanganan BMN merupakan pengalihan
kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan
cara : dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai
modal Pemerintah.
l. Fungsi Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah : a/ Dokumen
sumber bagi pemberi hibah dan penerima hibah b/ Dokumen
sumber awal untuk penyusunan dokumen-dokumen sumber lainnya
untuk pertanggungjawaban hibah dan c/ Dokumen sumber untuk
perencanaan penerimaan hibah (disbursement plan), apabila ingin
diterushibahkan.Isi dokumen BAST sekurang-kurangnya memuat:
42
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tanggal Serah Terima, merupakan tanggal penyerahan
barang/jasa/surat berharga dari pemberi hibah kepada penerima
hibah;
Para pihak, merupakan nama pemberi dan penerima hibah;
Jumlah (Valas dan/atau rupiah), merupakan jumlah nominal
hibah yang diterima ekuivalen dengan uang; dan
Bentuk/jenis hibah, merupakan bentuk hibah yang diterima,
dapat berupa barang/jasa/surat berharga. Dalam hal hibah yang
diterima dalam bentuk barang harus disebutkan rincian harga
barang yang diterima. Jika harga barang belum tercantum pada
BAST, PA/KPA dapat melakukan penilaian harga barang sesuai
dengan harga wajar/harga pasar (fair Value).
Tujuan penyerahan, merupakan tujuan penyerahan
barang/jasa/surat berharga, yaitu untuk hibah dari pemberi hibah
kepada penerima hibah.
17. Bantuan Sosial Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)
Tanaman Pangan
Pemberdayaan LM3 dilakukan sejak diterbitkannya Surat Keputusan
Bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri Agama Nomor 346/1991
dan Nomor 94/1991 tentang Pengembangan Agribisnis di Pondok
Pesantren. Selanjutnya, sejak tahun 1996 pemberdayaan terhadap
pengembangan agribisnis lebih ditingkatkan lagi yaitu dengan
diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.25/1141/PMD
tanggal 21 Oktober 1996 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor
555/Kpts/OT.210/6/97 serta Surat Sekretaris Jenderal Departemen
Pertanian Nomor RC.220/720/B/VI/1998 tentang Pengembangan
Agribisnis melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat.
Potensi LM3 sebagai penggerak pengembangan agribisnis di perdesaan,
antara lain:
a. Mempunyai SDM dan sumberdaya lahan pertanian yang cukup
potensial
b. Mempunyai tokoh agama yang kharismatik, yang menjadi panutan
bagi warga LM3 dan masyarakat sekitarnya
c. Merupakan kelembagaan yang strategis untuk mendesiminasikan
berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agribisnis
d. Merupakan pasar potensial hasil pertanian untuk memenuhi
kebutuhan sendiri dan masyarakat sekitarnya.
Proposal LM3 untuk sub sektor tanaman pangan TA. 2014 berjumlah
582 proposal yang berasal dari 25 provinsi dan 128 kabupaten/kota,
43
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
terdiri dari: 484 proposal sesuai tupoksi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, sedangkan 16 proposal terkait tupoksi Direktorat Jenderal
Hortikultura, dan 9 proposal terkait tupoksi Direktorat Jenderal PPHP.
Namun, pelaksanaan bantuan sosial LM3 Ditjen Tanaman Pangan TA.
2014 tidak dapat dilaksanakan terkait Instruksi Presiden RI Nomor 4
Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Langkah-langkah
Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam Rangka
Pelaksanaan APBN TA. 2014 yang ditindaklanjuti dengan surat
Sekretaris Kabinet RI Nomor SE-7/Seskab/V/2014 tanggal 19 Mei
2014. Hal ini berdampak pada kegiatan pelaksanaan bansos LM3
bidang tanaman pangan tidak dapat di proses lebih lanjut, dan
Setditjen Tanaman Pangan sudah melayangkan surat Nomor
1705/HM.110/C1.1/7/2014, tanggal 4 Juli 2014 kepala Kepala Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Provinsi tentang pembatalan tersebut
sekaligus untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di
wilayah masing-masing.
Dari pagu awal untuk LM3 sebesar Rp.11.000.000.000,- kemudian
terjadi penghematan anggaran sebesar Rp.10.845.191.000,-. Sisa
dari anggaran sebesar Rp.75.000.000,- digunakan untuk monev LM3
tahun yang lalu dan terealisasi sebesar Rp.72.092.800,-. Monitoring
LM3 ke beberapa provinsi yaitu: Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat. Berdasarkan data
primer (kunjungan langsung ke LM3) dan data sekunder (dari laporan
yang diterima) diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:
a. Ditjen Tanaman Pangan telah memfasilitasi upaya peningkatan
kemampuan/kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan
usaha LM3, sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis
secara mandiri dan berkelanjutan sejak tahun 2007 sampai tahun
2013 dengan menyalurkan dana bantuan sosial langsung ke
rekening LM3 terpilih. Jumlah LM3 yang telah terfasilitasi selama 4
tahun terakhir sebanyak 1.116 LM3 yang tersebar di 33 provinsi.
b. Animo LM3 untuk melakukan usaha agribisnis tanaman pangan dan
membutuhkan penguatan modal setiap tahunnya masih sangat
besar. Jumlah proposal LM3 yang mengajukan permohonan ke
Ditjen Tanaman Pangan selama 4 tahun terakhir selalu banyak,
yaitu proposal pengajuan yang diterima sebanyak 3.445 LM3
sedangkan yang dapat terfasilitasi hanya 1.116 LM3.
c. Berdasarkan laporan yang disampaikan LM3 ke Ditjen Tanaman
Pangan, kapasitas dan kemampuan LM3 dalam aspek sumberdaya
manusia, kelembagaan, kewirausahaan, managemen dan teknis
44
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
usaha agribisnis tanaman pangan mulai meningkat setelah
mendapat pelatihan dan pendampingan serta bantuan permodalan.
d. Dalam melaksanakan kegiatan usaha agribisnis tanaman pangan
sebagian besar LM3 bekerjasama dengan masyarakat dan petani
yang berada dalam wilayah sekitar LM3 dalam penyediaan lahan,
tenaga kerja dan pemanfaatan alsintan. Kerjasama yang dilakukan
antara LM3 dengan petani bersifat kekeluargaan dan saling
menguntungkan dengan sistem bagi hasil ataupun bagi
keuntungan.
e. Fasilitasi dana bantuan sosial untuk LM3 telah mampu
meningkatkan kemampuan dalam penerapan teknologi dan
penyediaan saprodi secara tepat sehingga meningkatkan
produktivitas dan memberikan produksi yang lebih tinggi yang pada
akhirnya mampu meningkatkan pendapatan LM3 maupun petani
sekitar sebagai mitra kerja LM3.
45
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
PELAKSANAAN KEGIATAN
BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
1. Pengelolaan Gaji TA. 2014, menyiapkan laporan pajak penghasilan
pribadi Pph 21 pegawai TA. 2014, melakukan pembayaran tunjangan
kompensasi kerja, uang makan, uang lembur, honor tenaga kontrak,
kekurangan dan susulan gaji, tunjangan kematian (uang duka, gaji
terusan) Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2. Pengelolaan Perbendaharaan
a. SK Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Satker Pusat,
UPT Pusat, dan Satker Daerah Pengelola Dana Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2014
b. Pengelolaan Keuangan Satker Tahun Anggaran 2014
Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak 713
SPP yang meliputi: SPP TUP sebanyak 5 SPP, SPP GU
sebanyak 10 SPP, SPP NIHIL sebanyak 340 SPP, SPP LS
sebanyak 358 SPP
Menyiapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
sebanyak 2.095 SPTB
Melakukan pemeriksaan/verifikasi pembebanan anggaran dan
kegiatan sebanyak 17.253 tagihan baik Tunai maupun LS
c. Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP Tahun Anggaran 2014
Melakukan pengumpulan data, pencatatan dan penatausahaan
dokumen PNBP sesuai peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
Hingga akhir Desember 2014, laporan yang masuk adalah
sebanyak 113 Satker dengan realisasi sebesar
Rp.27.642.648.584,-, dengan rincian penerimaan umum
Rp.22.167.910.443,-, dan penerimaan fungsional
Rp.5.474.738.141,-.
d. Pendampingan dan Supervisi Manajemen PNBP
Tahun 2014 target yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan adalah sebesar Rp.3.108.579.015,- Realisasi PNBP
sampai dengan bulan Desember 2014 adalah Rp.27.642.648.584,-
(889,24%).
3. Perkembangan Realisasi Anggaran
Perkembangan realisasi/penyerapan anggaran berdasarkan sumber
dan dan jenis belanja pada Alokasi Anggaran Sekertariat Direktorat
III
46
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Jenderal Tanaman Pangan TA 2014 Per 31 Desember 2014 sebesar
68,53%.
Tabel 14. Perkembangan Realisasi Anggaran Satker Pusat
(Setditjen TP) Berdasarkan Sumber Dana
Tabel 15. Perkembangan Realisasi Anggaran Satker Pusat
(Setditjen TP) Berdasarkan Jenis Belanja
4. Pelaksanaan Akuntansi
Pada Tahun 2014 Direktorat Jenderal mengelola alokasi dana
Sektoral APBN BA.018.03 sebesar Rp.2.722 triliun yang dikelola oleh
323 satuan kerja dengan 323 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA). Pada bulan Juli 2014 pagu anggaran APBN-P Sektoral
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengalami revisi sebesar
Rp.2,274 triliun terdapat penghematan anggaran sebesar 16,47%.
Tabel 16. Pagu APBN Kantor Pusat, UPT Pusat, Dinas Provinsi, dan
Dinas Kabupaten/Kota Tahun 2014
No Kewenangan Satker DIPAPagu Semula
(Rp.)
Pagu Revisi
(Rp.)
1 Kantor Pusat 1 1 229.708.979.000 141.929.037.000
2 Kantor Daerah 2 2 17.533.600.000 16.702.169.000
3 Dekonsentrasi 33 33 261.374.290.000 233.136.728.000
4 Tugas Pembantuan 287 287 2.213.418.490.000 1.882.063.771.000
323 323 2.722.035.359.000 2.273.831.705.000Jumlah
No. Sumber DanaPagu Anggaran
(Rp.000)
Realisasi
(Rp.000)%
Sisa
(Rp.000)
1 Rupiah Murni 93.818.521 64.298.022 68,53 29.520.499
2 Dana PNBP 0 0 0,00 0
3 Pinjaman/Hibah Luar Negeri 0 0 0,00 0
93.818.521 64.298.022 68,53 29.520.499Jumlah:
Pagu Anggaran
(Rp.000)
1 Belanja Pegawai 52.868.565 33.512.639 63,39 19.355.926
2 Belanja Barang Jasa 40.339.256 30.251.691 74,99 10.087.565
3 Belanja Modal 610.700 533.693 87,39 77.007
4 Belanja Bantuan Sosial 0 0 0,00 0
93.818.521 64.298.023 68,53 29.520.498
Realisasi
(Rp.000)%
Sisa
(Rp.000)
Jumlah
Jenis BelanjaNo.
47
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
5. Pelaksanaan Verifikasi Laporan Akuntansi 2014
Verifikasi dilakukan pada laporan keuangan Sistem Akuntansi
Keuangan Satuan Kerja dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
yang masuk ke Direktorat Jenderal. Penyampaian laporan ke pusat
pada bulan Desember 2014 mencapai 34,06% dari 323 Satker.
Realisasi serapan APBN sektoral (BA.018) sampai dengan 31
Desember 2014 sebesar 90,45%.
Tabel 17. Pagu dan Realisasi Ditjen TP s.d 31 Desember 2014
Berdasarkan Jenis Kewenangan
Pagu realisasi Satker Pusat Ditjen Tanaman Pangan berdasarkan per
jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.
Tabel 18. Pagu dan Realisasi Satker Pusat Ditjen TP s.d 31 Desember
2014 Berdasarkan Jenis Belanja
Realisasi anggaran subsidi benih sampai dengan bulan Desember
2014 sebesar Rp.308,569 miliar atau 32,01% dari nilai kontrak
Rp.964,064 miliar. Dana cadangan (Escrow) untuk kegiatan subsidi
benih Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.178.487.207.390,-
penyelesaian administrasinya sampai dengan minggu ke dua bulan
Februari 2014. secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
No KewenanganPagu
(Rp.000)
Realisasi
(Rp.000)%
1 Kantor Pusat 141.929.037 133.941.802 94,37
2 Kantor Daerah 16.702.169 16.089.227 96,33
3 Dekonsentrasi 233.136.728 216.445.069 92,84
4 Tugas Pembantuan 1.882.063.771 1.690.258.741 89,81
2.273.831.705 2.056.734.839 90,45Jumlah
No BelanjaPagu
(Rp.000)
Realisasi
(Rp.000)%
1 Belanja Pegaw ai 52.868.565 33.512.639 63,39
2 Belanja Barang 85.490.572 66.829.496 78,17
3 Belanja Modal 3.569.900 3.025.356 84,75
4 Belanja Bansos 0 0 0,00
141.929.037 103.367.491 72,83Jumlah
48
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 19. Realisasi Anggaran Subsidi Benih (BA. 999.07) Tahun 2014
(s.d 31 Desember 2014)
6. Pelaksanaan Verifikasi Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan Satker Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan dengan DIPA Nomor DIPA-
018.03.1.238251/2014 tanggal 05-12-2013, Pejabat Penandatangan
Surat Perintah membayar (PPSPM) telah menerbitkan SPM sampai
dengan bulan Desember 2014 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 20. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) s.d.
Bulan Desember 2014
7. Verifikasi Terhadap Tagihan LS dan Non LS
Melaksanakan verifikasi terhadap tagihan yang akan ditandatangani
oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan, dimana Pejabat Pembuat Komitmen Tanaman
Pangan mempunyai kewenangan untuk menandatangani Surat
Permintaan Pembayaran terhadap tagihan langsung dari seluruh
No KomoditiNilai Kontrak
(Ton)
Subsidi
(Rp.)
Nilai
(Rp.000)
Realisasi
(Rp.000)%
1 Padi Inbrida 110.625 6.618,88 732.213.600 212.375.075 29,00
2 Padi Hibrida 3.000 45.721,35 137.164.050 82.484.882 60,14
3 Jagung Komposit 1.143 7.888,64 9.012.771 1.030.848 11,44
4 Jagung Hibrida 3.215 13.385,35 43.027.208 4.395.996 10,22
5 Kedelai 3.875 11.005,64 42.646.855 8.282.699 19,42
964.064.484 308.569.499 32,01Jumlah
No Uraian
Jumlah
SPM/SP2D
Bulan lalu
Jumlah
SPM/SP2D
Bulan ini
Jumlah
SPM/SP2
D s.d
Bulan ini
Jumlah SPM/SP2D
bulan lalu
(Rupiah)
Jumlah SPM/SP2D
bulan ini (Rupiah)
Jumlah SPM/SP2D s.d
bulan ini (Rupiah)
1 SP0M UP (BA.018) 1 0 1 5.000.000 - 5.000.000
2 SPM GUP (BA. 018) 75 17 92 2.346.126.011 - 2.346.126.011
3 SPM TUP (BA. 018) 6 6 51.076.438.900 - 51.076.438.900
4 SPMNIHIL(BA. 018) 213 50 263 31.998.967.641 5.740.286.517 37.739.254.158
5 SPM LS (BA. 018) 286 51 337 46.764.554.249 5.138.412.017 51.902.966.266
6 SP2D UP (BA.018) 1 0 1 500.000.000 - 500.000.000
7 SP2D GUP (BA. 018) 75 17 92 2.346.126.011 - 2.346.126.011
9 SP2D TUP (BA. 018) 6 6 41.966.193.700 - 41.966.193.700
10 SP2D TUP NIHIL (BA. 018) 213 50 263 31.998.967.641 - 31.998.967.641
11 SP2D LS (BA. 018) 286 51 337 41.256.433.640 4.793.368.816 46.049.802.456
12 SP2D GUP NIHIL (BA. 018) 17 17 0 0 0
49
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
tagihan yang dilakukan oleh PPK lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan. Adapun tagihan yang telah diverifikasi s.d bulan Desember
2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 21. Tagihan Yang Telah Diverifikasi s.d Bulan Desember 2014
8. Kegiatan lain yang telah dilaksanakan Sub Bagian Akuntansi
Melaksanakan Bimbingan petugas pengadaan barang dan jasa
pemerintah serta petugas verifikasi dengan penekanan terhadap
Evaluasi Penerbitan SPM tahap I tanggal 13 s.d 14 November 2014
dan Tahap II pada tanggal 21 s.d 22 November 2014 di Hotel
Bumiwiyata Depok Jawa Barat. Rapat Evaluasi penerbitan SPM
lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan langkah
antisipatif dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2014, dimana
perubahan aplikasi SPAN yang telah diterapkan oleh Kementerian
Keuangan tidak akan mengalami hambatan yang berarti dan pada
akhirnya pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah
dilaksanakan dapat terselesaikan dengan baik dan akurat serta
akuntabel. Penyempurnaan pelaksanaan Tupoksi pada Sub Bagian
Akuntansi dan Verifikasi pada tahun 2015 segera dilaksanakan
evaluasi sehingga para personil Subbag Akuntansi dan Verifikasi tidak
mengalami beban tambahan pekerjaan yang bukan merupakan
TUPOKSI Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
9. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
per 31 Desember 2014 BMN per akun Neraca
Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31
Desember 2014 adalah sebesar Rp.511.350.657.160,-, nilai BMN
dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan neraca
yaitu: persediaan, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi.
No UraianJumlah berkas bulan
lalu
Jumlah berkas bulan
ini
Jumlah Berkas s.d
bulan ini
1 SPJ Langsung 269 38 307
2 SPJ Non Langsung 2.080 396 2.476
50
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 22. Penyajian Nilai Barang Milik Negara Dalam Pos Perkiraan
Neraca
Tabel 23. Rincian nilai Akumulasi Penyusutan Barang Milik Negara
Pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember
2014 Per Perkiraan Neraca
Intrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan
Rp Rp Rp
I Aset Lancar
1. Persediaan 14.456.106.128 0 14.456.106.128
14.456.106.128 0 14.456.106.128
II Aset Tetap
1. Tanah 177.581.614.563 0 177.581.614.563
2. Peralatan dan Mesin 295.667.561.416 141.172.465 295.808.733.881
3. Gedung dan Bangunan 22.438.431.730 0 22.438.431.730
4. Jalan Irigasi dan Jaringan 430.524.000 0 430.524.000
5. Aset Tetap Dalam Renovasi 0 0 0
6. Aset Tetap Lainnya 112.499.875 0 112.499.875
7. KDP 0 0 0
496.230.631.584 496.371.804.049
III Aset Lainnya
1. Aset Tak Berw ujud 468.738.700 0 468.738.700
2. Aset Yang Dihentikan Dari
Penggunaan Operasional195.180.748 0 195.180.748
663.919.448 663.919.448
511.350.657.160 511.491.829.625
Sub Jumlah (1)
Sub Jumlah (2)
Sub Jumlah (3)
Jumlah
No Uraian Neraca
Rp Rp Rp
I Aset Tetap
1. Peralatan dan Mesin -163.879.857.284 -136.477.054 -164.016.334.338
2. Gedung dan Bangunan -17.196.920.246 0 -17.196.920.246
3. Jalan Irigasi dan Jaringan -101.631.122 0 -101.631.122
4. Aset Tetap Dalam Renovasi 0 0 0
5. Aset Tetap Lainnya -14.900.000 0 -14.900.000
-181.193.308.652 -136.477.054 -181.329.785.706
II Aset Lainnya
1. Aset Yang Dihentikan Dari
Penggunaan Operasional-195.180.748 0 -195.180.748
-195.180.748 0 -195.180.748
-181.388.489.400 -136.477.054 -181.524.966.454
Sub Jumlah (1)
Sub Jumlah (2)
Jumlah
IntrakomptabelNo Uraian Neraca
Ekstrakomptabel Gabungan
51
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Tabel 24. Perbandingan Nilai Barang Milik Negara Pada Laporan
Barang dan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2014 Per
Akun Neraca
Laporan Barang Milik Negara Tahunan periode pelaporan Tahun
Anggaran 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek
Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh satuan
kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (018.03.0199.238251).Nilai
Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)
yang disajikan pada periode pelaporan Tahunan tahun anggaran 2014
adalah sebesar Rp.511.491.829.625,- (lima ratus sebelas milyar empat
ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus duapuluh sembilan ribu
enam ratus dua puluh lima rupiah), yang merupakan nilai Barang Milik
Negara berupa saldo awal laporan sebesar Rp.662.405.984.088,-
(enam ratus enam puluh dua milyar empat ratus lima juta Sembilan
ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah) dan nilai
mutasi yang terjadi selama periode pelaporan Tahunan tahun anggaran
2014 sebesar Rp.150.914.154.463. Nilai mutasi Barang Milik Negara
tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan.
Mutasi Barang Milik Negara yang berasal dari transaksi keuangan
merupakan penambahan nilai Barang Milik Negara yang berasal dari
perolehan dan/atau penambahan Barang Milik Negara yang berasal
dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan
transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan
pengurangan atas Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan
selain APBN periode tahun berjalan.
Laporan
Barang Milik
Negara
(Rp.)
1 Persediaan 14.456.106.128 14.456.106.128 0
2 Tanah 177.581.614.563 177.581.614.563 0
3 Peralatan dan Mesin 295.667.561.416 295.667.561.416 0
4 Gedung dan Bangunan 22.438.431.730 22.438.431.730 0
5 Jalan Irigasi Jaringan 430.524.000 430.524.000 0
6 Aset Tetap Lainnya 112.499.875 112.499.875 0
7 KDP 0 0 0
8 Aset Tak Berwujud 468.738.700 468.738.700 0
9 Aset Lain - Lain 195.180.748 195.180.748 0
10 Akumulasi Penyusutan -181.388.489.400 -181.388.489.400 0
329.962.167.760 329.962.167.760 0
No Uraian Neraca
Laporan
Keuangan
(Rp.)
Selisih
Jumlah
52
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 25. Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan
Ekstrakomptabel)
Selain memperoleh dana dari DIPA Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan (018.03.0199.238251), dalam periode pelaporan tahunan tahun
2014 ini juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.07 (Pagu
Belanja Subsidi) sebesar Rp.1.564.800.000,-, Realisasi
Rp.308.567.499.490,- dan BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar
Rp.26.814.242.487). Selanjutnya atas penggunaan dana dari Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 999.07 dan BA 999.08)
disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang
ini.
Laporan Barang Milik Negara ini disusun menggunakan sistem aplikasi
sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan
Penatausahaan Barang Milik Negara. Laporan Barang Milik Negara ini
terdiri atas: 1) Neraca; 2) Laporan Barang Persediaan; 3) Laporan Aset
Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan); 4) Laporan
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); 5) Laporan Aset Tak Berwujud; 6)
Laporan Barang Bersejarah; 7) Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan); 8)
Laporan Penyusutan; 9) Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan
Penghapusannya Kepada Pengelola Barang; 10) Laporan Barang Rusak
Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
12) Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan
Statusnya (BPYBDS); 3) Catatan atas Laporan Barang Milik Negara; 14)
Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan; 15) Laporan PNBP yang terkait dengan
pengelolaan BMN; dan 17) Arsip Data Komputer (ADK).
Tambah
(Rp.)
Kurang
(Rp.)
Tanah 182.286.598.500 14.632.874.871 19.337.858.808 177.581.614.563
Peralatan dan Mesin 294.414.431.166 2.866.692.950 1.472.390.235 295.808.733.881
Gedung dan Bangunan 21.699.518.880 738.912.850 0 22.438.431.730
Jalan dan Jembatan 0 0 0 0
Irigasi 0 0 0 0
Jaringan 430.524.000 0 0 430.524.000
Aset Tetap Dalam
Renovasi
0 0 0 0
Aset Tetap Lainnya 83.123.675 29.376.200 0 112.499.875
Aset Tetap Yang Tidak
Digunakan
229.681.748 0 34.501.000 195.180.748
Aset Tak Berwujud 468.738.700 0 0 468.738.700
UraianSaldo Awal
(Rp.)
MutasiSaldo Akhir
(Rp.)
53
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
PELAKSANAAN KEGIATAN
BAGIAN UMUM
1. Pemberian Penghargaan pada Kelompoktani dan Mantri Tani
Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2014.
Pemberian penghargaan ini diberikan kepada Kelompoktani yang
berhasil dalam mengelola usaha tani sub sektor tanaman pangan
khususnya komoditi padi, jagung dan kedelai, karena komoditas
tersebut merupakan komoditi yang sangat berpengaruh dalam upaya
mendukung program swasembada pangan dan Petugas/Mantri Tani
yang merupakan ujung tombak pengumpul data-data statistik pertanian
tanaman pangan.
Penilaian dilakukan terhadap aktivitas kelompoktani dalam tiga
kategori yaitu: intensifikasi (teknis, ekonomi, sosial dan administrasi);
kemitraan (ekonomi dan sosial); dan pembinaan oleh petugas.
Kategori penilaian dan bobot nilai untuk Intensifikasi (60%) terdiri dari
aspek teknis (30%) aspek ekonomi (15%); aspek sosial (10%) aspek
administrasi (5%); dan untuk Kemitraan (30%) terdiri dari aspek
ekonomi (20%) aspek sosial (10%); sedangkan pembinaan oleh
petugas (10%).
Aspek penilaian Mantri Tani adalah aspek administrasi terdiri dari
golongan ruang/kepangkatan, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3), pendidikan formal, masa kerja keseluruhan, masa kerja sebagai
Mantri Tani, jumlah penghargaan, tanda jasa penghargaan yang
diperoleh, jumlah diklat yang pernah diikuti, pendidikan dan latihan
teknis yang pernah diikuti, pengalaman sebagai narasumber/
pemrasaran dan aspek teknis terdiri dari kelengkapan laporan yang
disampaikan, ketepatan waktu penyampaian laporan, keakuratan/
konsistensi data, koordinasi dengan instansi terkait (Balai Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K), Koordinator Statistik
Kecamatan (KSK)/Mantri Statistik (Mantis) dan Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan (POPT)).
Pemberian penghargaan kepada kelompoktani dan mantri tani
berprestasi dilaksanakan setiap tahun, hal tersebut merupakan salah
satu bentuk apresiasi dari Pemerintah terhadap mereka agar
termotivasi dan terus meningkatkan kinerjanya. Tahun 2014 pemberian
penghargaan kepada kelompoktani dan mantri tani diserahkan
bersamaan waktunya dengan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)
ke-34 di Makassar Sulawesi Selatan.
IV
54
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pemberian penghargaan kelompoktani dan mantri tani berprestasi
tingkat nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor:
1127/Kpts/KP.450/11/2014 tentang Pemberian Penghargaan Kepada
Kelompoktani, Produsen/Penangkar Benih, Petugas dan Balai Benih
Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2014, tanggal 3 November 2014
dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 53/
HK.310/C/10/2014 tentang Penetapan Pemenang Kelompoktani,
Produsen/Penangkar Benih, Petugas dan Balai Benih Berprestasi
Tingkat Nasional Tahun 2014, tanggal 15 Oktober 2014.
Pemberian Penghargaan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu untuk
juara I dengan kelompoktani padi, jagung dan kedelai diserahkan
pada saat waktunya bersamaan dengan acara puncak HPS (Hari
Pangan Sedunia) ke-34 dan Pembukaan KAAN PF2N 2914 pada hari
Kamis tanggal 6 November 2014 di Maccini Sambola Makassar, yang
diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal Kementerian
Pertanian bersama dengan pemberian penghargaan lainnya,
sedangkan 25 penerima lainnya diberikan oleh Bapak Plt Direktur
Jenderal Tanaman Pangan dalam hal ini diwakili oleh Direktur
Budidaya Serealia bertempat di Hotel Singgasana Makassar. Pada
acara tersebut juga diserahkan penghargaan kepada pendukung
bidang perbenihan tanaman pangan.
Penerima penghargaan secara keseluruhan ada 28 orang terdiri dari
Kelompoktani Padi 5, Kelompoktani Jagung 5 dan Kelompoktani
Kedelai 5 dan Mantri Tani 5, Produsen/Penangkar Benih 2 orang,
Pengawas Benih Tanaman 2 orang, Analis Benih 2 orang dan Balai
Benih Berprestasi 2. Secara rinci nama-nama penerima penghargaan
tahun 2014 baik dari kelompoktani, petugas dan kelembagaan Balai
Benih.
Kelompoktani penerima penghargaan Tahun 2014
a. Komoditas Padi, terdiri dari:
Peringkat I Kelompoktani Sri Jati dari Kabupaten Kulon Progo,
Provinsi DIY
Peringkat II Kelompoktani Padi SARI TANI II dari Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Peringkat III Kelompoktani Manrannuang dari Kabupaten
Kangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.
Peringkat IV Kelompoktani Kwt Marangga Pandulang dari
Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT.
Peringkat V Subak Tebu Merta dari Kabupaten Buleleng,
Provinsi Bali
55
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
b. Komoditas Jagung
Peringkat I Kelompoktani Way Binjai dari Kabupaten Oku Seltan,
Provinsi Sumatera Selatan
Peringkat II Kelompoktani Sinar Rasa II dari Kabupaten Garut,
Provinsi Jawa Barat
Peringkat III Kelompoktani Tunggak Juang dari Kabupaten
Kerinci, Provinsi Jambi
Peringkat IV Kelompoktani Kebo Kuning dari Kabupaten Bantul,
Provinsi DIY.
Peringkat V Mekarsari dari Kabupaten Banuwangi, Provinsi
Jawa Timur.
c. Komoditas Kedelai
Peringkat I Kelompoktani Berkah Tani dari Kabupaten Grobogan,
Provinsi Jawa Tengah
Peringkat II Kelompoktani Pade Pacu dari Kota mataram,
Provinsi NTB
Peringkat III Kelompoktani Sri Mulya dari Kabupaten Indramayu,
Provinsi Jawa Barat
Peringkat IV Kelompoktani Setia Kawan dari Kabupeten Bungo,
Provinsi Jambi
Peringkat V Ngudi Rukun dari Kabupaten Kulon Progo, Provinsi
DIY.
d. Produsen Pengngkar Benih
Produsen/Penangkar Benih Penerima Penghargaan Tahun 2014
terdiri dari 2 orang yaitu atas nama: 1) Riswan, S.Sos/Produsen
Penangkar Benih Sipatuo Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan;
dan 2) Maskur/Produsen/Penangkar Benih UD Sadar Tani dari
Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
e. Mantri Tani
Peringkat I Muhamad Saman, S.P, M.Si,Kab. Banyuasin,
Sumatera Selatan
Peringkat II Ir. Imam Suryadi, Kab. Tulungagung, Kab. Jawa
Timur
Peringkat III Effendi, SP, Kab. Bariro Kuala, Kalimatan Selatan
Peringkat IV Suhartini, SP, Kab. Bantul, DI. Yogyakarta
Peringkat V Kahar Muhamad, Kab. Manggarai Barat, Nusa
Tenggara Timur
f. Pengawas Benih Tanaman (PBT)
Pengawas Benih Tanaman (PBT) Lapangan yang mendapat
pengharggan sebanyak 2 orang, atas nama: 1) Ir. Sri Widyastuti D
56
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dari UPTD-BPSB TPH Maluku; dan 2) Tansyah Abadi, S.T.P., M.M
dari UPTD-BPSB TPH Jawa Barat.
g. Analis Benih Laboratorium
Analis Benih Laboratorium Penerima Penghargaan Tahun 2014
sebanyak 2 orang atas nama: 1) Yuliana Patiungdari UPTD-BPSB
TPH Provinsi Papua; dan 2) Supia Dahlan, S.Pdari UPTD-BPSB
TPH Kabupaten Gorontalo.
h. Balai Benih
Balai Benih Penerima Penghargaan Tahun 2014 yaitu: 1) Balai
Benih Induk TPH Komoditas Padi UPTD Balai Benih Provinsi
Sumatera Barat; dan 2) Unit Produksi Benih Palawija Batu Tungku
Komoditas Kedelai UPTD Balai Benih Provinsi Kalimantan Selatan.
Penghargaan yang diberikan kepada Kelompoktani dan Mantri Tani
Berprestasi berprestasi terdiri dari:
- Piagam, Throphy dan sejumlah uang yang berasal dari Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan
- Disamping itu untuk Kelompoktani Padi dan Jagung ada
tambahan hadiah berupa uang dari Direktorat Budidaya
Serealia, sedangkan untuk Kelompoktani Kedelai mendapat
tambahan berupa uang dari Direktorat Budidaya Aneka Kacang
dan Umbi.
2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan tahun 2014
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan
instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang
dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan
Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online.
Proses penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi untuk tahun
2014 ini hanya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, sehingga setiap
unit kerja Eselon I lainnya lingkup Kementerian Pertanian tidak bisa
melakukan penilaian secara langsung melalui aplikasi PMPRB untuk
unit kerjanya.
Pada acara evaluasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Biro
Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal pada tanggal 7 Juli
2014 Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan
57
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,
KemenPAN-RB menginformasikan bahwa aplikasi PMPRB yang lama
sudah tidak digunakan lagi dan sekarang menggunakan aplikasi
PMPRB yang baru. Kementerian PAN-RB hanya memberikan 2 akun
untuk login aplikasi PMPRB yang sekarang, yaitu: Sekretariat Jenderal
dan Inspektorat Jenderal, sedangkan akun untuk Eselon I sudah tidak
digunakan lagi.
Secara garis besar konsep penilaian PMPRB menggunakan aplikasi
yang baru ini sama dengan aplikasi yang lama, hanya saja option
jawaban, pertanyaan dan bobot penilaiannya berbeda, aplikasi yang
baru ini dibuat lebih sederhana. Bukti dukung/evidence tidak perlu di-
upload ke aplikasi, tetapi KemenPAN-RB menghimbau agar evidence
didokumentasikan, dan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Tim
Evaluator evidence harus lengkap. Segala bentuk survei yang
dibutuhkan dalam penilaian sepenuhnya diserahkan kepada
Kementerian Pertanian (Survei Internal dan Eksternal), dan dapat
menggunakan survei-survei yang telah ada (IPNBK, IKM, UKPP, dll).
Hasil Evaluasi PMPRB tahun 2014 berdasarkan pengisian lembar
kerja elektronik untuk Ditjen Tanaman Pangan adalah 63.6.
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia
a. Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai
Dengan telah diberlakukannya PP Nomor 46 tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka semua Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah melakukan
penyusunan sasaran kerja pegawai tahun 2014 sesuai tugas pokok
dan fungsi masing-masing unit kerja. berdasarkan evaluasi
terhadap SKP yang telah disusun, masih terdapat beberapa
kelemahan dalam penyusunannya antara lain:
Terdapat tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan dari Pejabat
Eselon I sampai dengan eselon IV dan staf pelaksana
Ada beberapa mata rantai pekerjaan yang hilang karena tidak
ada pejabat yang menangani
Pembuatan SKP yang tidak berdasarkan kontrak kerja antara
pimpinan dan bawahan
Kegiatan pelatihan penyusunan sasaran kerja PNS dilaksanakan
pada tanggal 6 s.d. 8 Oktober 2014 di Hotel Crystal Lotus-
Yogyakarta. Peserta kegiatan ini adalah kepala bagian yang
membidangi kepegawaian pada UPT lingkup Ditjen Tanaman
Pangan, Pejabat Eselon II dan IV baik teknis maupun non teknis,
Pejabat Fungsional Khusus dan Umum, Pegawai Dinas Pertanian
58
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tanaman Pangan Provinsi DI Yogyakarta dengan jumlah 68 orang,
dengan hasil sebagai berikut:
- Sasaran kerja pegawai wajib dibuat mulai tahun 2014 oleh
seluruh pegawai, dimana setiap pegawai menyusun kontrak kerja
yang akan dikerjakan selama 1 tahun dan harus ditandatangani
oleh pegawai yang bersangkutan dengan atasan langsungnya
pada awal bulan Januari.
- Penilaian SKP terdiri dari 2 komponen yaitu prestasi kerja yang
bobotnya 60% dan perilaku 40%. Apabila capaian SKP pada
akhir tahun hanya mencapai 25%-50% dapat dikenai hukuman
sedang. Apabila pencapaian SKP pegawai akhir tahun kurang
25% dapat dikenai hukuman berat.
- Penyusunan SKP yang dilakukan secara mandiri untuk masing-
masing unit kerja eselon I lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan mulai dari Eselon II sampai staf, dimaksudkan agar
peserta memahami dalam menyusun SKP mulai tingkat atas
sampai bawah.
b. Sosialisasi Permentan Nomor 45 tahun 2014
Sehubungan telah terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor
45/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Pemberian
Tunjangan Kinerja, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
mengadakan acara Sosialisasi bagi seluruh Pegawai Ditjen
Tanaman Pangan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2014
di Ruang Rapat P2BN, dengan hasil sebagai berikut:
Sebagai reward bagi Kementerian Pertanian yang telah
melaksanakan sebagian program dan kegiatan Reformasi
Birokrasi diberikan tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 103 tahun 2012 dan telah ditetapkan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja (TK) bagi Pegawai
lingkungan Kementerian Pertanian
Permentan Nomor 45/Permentan/OT.140/4/2014 ini merupakan
pedoman pemberian tujangan kinerja bagi pegawai dilingkungan
Kementerian Pertanian dalam melaksanakan ketentuan dalam
pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 103 tahun 2012 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian
Pertanian, dan berdasarkan tinjauan ulang dari permentan
Nomor 68/Permentan/OT.140/11/2012.
Untuk lebih meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai
serta efektivitas pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di
59
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
lingkungan Kementerian Pertanian dipandang perlu meninjau
kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2012
tersebut, sehingga terbit peraturan baru yaitu Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja (TK) bagi Pegawai lingkungan
Kementerian Pertanian
Hal-hal penting yang disampaikan dalam sosialisasi ini adalah :
- Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
(TK) bagi Pegawai lingkungan Kementerian Pertanian yang
antara lain memuat ketentuan jumlah jam kerja dalam lima
hari kerja adalah 37,5 jam, yaitu:
hari Senin s.d hari Kamis :Pukul 07.30 - 16.00,
waktu istirahat :Pukul 12.00 - 13.00,
hari Jumat :Pukul 07.30 - 16.30
waktu istirahat :Pukul 11.30 - 13.00
- Ketentuan mengenai hari dan jam kerja pada unit kerja di
lingkungan Kementerian Pertanian yang tugasnya bersifat
khusus diatur dengan keputusan masing-masing pimpinan
unit kerja eselon I setelah mendapatkan pertimbangan teknis
atau persetujuan dari Sekretaris Jenderal Kementerian
Pertanian.
- Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam
kerja dengan mengisi daftar hadir elektronik.
- Pengisian daftar hadir dilakukan paling kurang dua kali pada
waktu masuk dan pulang kerja
- Pengisian daftar hadir dilakukan secara manual apabila:
perangkat dan sistem daftar hadir mengalami kerusakan/tidak
berfungsi; pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir
elektronik; terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa
bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan
tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau lokasi
kerja dan/atau jumlah pegawai tidak efisien untuk
disediakansistem kehadiran elektronik.
- Pengurangan tunjangan kinerja apabila:
Pegawai yang tidak masuk kerja dalam sehari
Pegawai yang tidak berada di tempat tugas selama jam
kerja tanpa alasan kedinasan
Pegawai yang terlambat masuk kerja
60
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya
Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir
Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin
Pegawai yang melaksanakan cuti besar, cuti alasan
penting, dan cuti sakit
Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera sesuai
ketentuan di lingkungan unit kerjanya
pegawai yang tidak menggunakan seragam kerja.
- Tunjangan kinerja tidak diberikan apabila:
Pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan
tertentu
Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena
menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan
negeri dan mendapatkan uang tunggu
Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada
instansi atau lembaga lain di luar lingkungan kementerian
pertanian
Pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun atau
bebas tugas
Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara
Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAPS),
pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dalam
proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke
badan pertimbangan kepegawaian atau mengajukan
gugatan kepada pengadilan tata usaha negara
Pegawai pada badan layanan umum yang mendapat
remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
- Unit kerja Eselon I dan Eselon II, serta Unit Pelaksana Teknis
(UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian dapat melakukan
perubahan data pemangku jabatan dengan ketentuan sebagai
berikut:
Untuk jabatan struktural dengan melampirkan Surat
Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural yang
diusulkan
61
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Untuk jabatan fungsional tertentu dengan melampirkan
surat keputusan pengangkatan pertama dalam jabatan
fungsional dan atau kenaikan jenjang jabatan fungsional
yang diusulkan
Untuk jabatan fungsional umum dengan melampirkan peta
jabatan, hasil Analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban
Kerja (ABK) yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja
Eselon II/UPT
Melakukan pemutakhiran data pemangku jabatan melalui
Sistem Informasi Evaluasi Jabatan (SIVAJAB) sebelum
melaksanakan rekonsilisasi data dengan Sekretariat
Jenderal Kementerian Pertanian.
Kesempatan tersebut disampaikan pula terkait dengan
aplikasi kehadiran pegawai Kementerian Pertanian tahun
2014 yang telah dibuat oleh Pusdatin. Pada aplikasi
tersebut diharapkan mempermudah bagi para pengelola
daftar kehadiran dalam melakukan perhitungan
pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan Permentan
Nomor: 45 tahun 2014.
c. Kegiatan Pengembangan Karakter SDM
Kegiatan Pengembangan Karakter ini antara lain bertujuan untuk
memberikan penyegaran bagi pegawai setelah bertahun-tahun
bekerja secara serius. Kegiatan ini diharapkan memberikan motivasi
yang akan mampu membangkitkan semangat untuk terus bekerja
dan berkarya. Kegiatan ini sudah tahun ke tiga dilaksanakan dan
prioritas yang mengikuti pelaksanakan kegiatan pengembangan
karakter tahun ini adalah Pejabat Eselon IV atau yang mewakili
lingkup Ditjen Tanaman Pangan di Hotel Sampireun Garut dengan
jumlah peserta 67 orang.
Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan inin adalah diperolehnya
sumberdaya manusia yang mempunyai jiwa kebersamaan, rasa
teloransi, dan motivasi kerja yang tinggi agar mampu mendukung
pembangunan sub sektor tanaman pangan.
Pelaksanaan kegiatan ini dipandu oleh tim dari Kampung
Sampireun, ustadz dari pondok pesantren Darut Tauhid, Motivator
dari konsultan Motivator serta pejabat dilingkungan Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan.
62
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
d. Keadaan Pegawai Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tahun 2014
Sampai akhir Desember 2014 jumlah pegawai Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan adalah sebanyak 774 orang terdiri dari Pegawai
Negeri Sipil (PNS) unit kerja eselon II yang ada dipusat sebanyak
485 orang, 3 UPT sebanyak 182 orang dan PNS yang
ditugaskan/diperbantukan di daerah/instansi lain tersebar di 12
provinsi dan 2 Instansi Kementerian/Lembaga sebanyak 110 orang.
Untuk PNS Ditjen Tanaman Pangan yang ditugaskan di 12 provinsi
sebanyak 107 orang, di Perum BULOG sebanyak 2 orang dan di
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 1 orang.
Bila dibandingkan akhir tahun 2013 jumlah Pegawai Ditjen
Tanaman Pangan berkurang cukup banyak yaitu pada akhir tahun
2013 jumlah Pegawai Ditjen Tanaman Pangan sebanyak 792 orang,
sedangkan pada akhir tahun 2014 jumlah pegawainya sebanyak
774 orang, hal ini dikarenakan banyak pegawai Ditjen Tanaman
Pangan yang tidak melanjutkan kembali kerja (pensiun 56 tahun),
pensiun dini, dan ada yang terkena Disiplin Pegawai. Berdasarkan
konsep Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tahun 2014 komposisi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dikelompokkan sebagai berikut:
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 26. Keadaan Pegawai lingkup Ditjen Tanaman Pangan
Tahun 2014 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Bila dilihat dalam tabel diatas tingkat pendidikan yang paling
banyak adalah pegawai berkualifikasi pendidikan sarjana 326
orang dan urutan kedua adalah SLTA sebanyak 264 orang serta
urutan ketiga adalah S2 sebanyak 106 orang. Apabila
S3 S2 S1/D4 SM/D3 SLTA SLTP SD
1 Sekretariat Direktorat Jenderal TP 1 23 64 8 61 6 7 170
2 Direktorat Perbenihan TP 1 15 25 3 16 1 1 62
3 Direktorat Budidaya Serealia 1 13 27 3 16 2 2 64
4 Direktorat Budidaya Aneka
Kacang dan Umbi
2 11 25 4 13 1 2 58
5 Direktorat Perlindungan TP 0 12 36 2 17 1 0 68
6 Direktorat Pascapanen TP 0 14 30 4 14 0 1 63
7 BBPPMBTPH Cimanggis 0 10 29 3 17 0 0 59
8 BBPOPT Jatisari 0 2 34 8 44 1 0 89
9 Balai Pengujian Mutu Produk
Tanaman
0 3 22 3 6 0 0 34
10 Pegawai Ditjen TP Ditugaskan di
Daerah
0 3 34 2 60 5 3 107
5 106 326 40 264 17 16 774
No Unit KerjaPendidikan
Jumlah
Jumlah
63
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
dibandingkan dengan tahun 2013 pegawai yang memiliki ijazah
S2 sebanyak 93 orang, hal ini menunjukan bahwa tinggi tingkat
kesadaran Pegawai Ditjen Tanaman Pangan untuk
mengembangkan kemampuan dengan memiliki pendidikan yang
lebih tinggi.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan/Ruang
Gaji
Keadaan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan/ruang gaji
maka Gol III sebanyak 485 orang dan Gol II sebanyak 208 orang.
Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki pendidikan
SLTA sudah banyak yang senior.
Tabel 27. Keadaan Pegawai Lingkup Ditjen Tanaman Pangan
Tahun 2014 Berdasarkan Golongan
Keadaan Pegawai Ditjen Tanaman Pangan Berdasarkan Jenis
Kelamin
Dari jumlah PNS sebanyak 774 orang yang ada di Ditjen
Tanaman Pangan, pegawai laki-laki masih menduduki urutan
paling tinggi yaitu sebanyak 444 orang (57,36%), sedangkan
perempuan sebanyak 330 orang (42.64%).
I II III IV
1 Setditjen TP 3 40 116 11 170
2 Dit. Perbenihan TP 1 9 39 13 62
3 Dit. Bud Serealia 1 15 38 10 64
4 Dit. Bud KABI 1 11 39 7 58
5 Dit. Perlindungan TP 12 48 8 68
6 Dit. Pascapanen TP 13 42 8 63
7 BBPPMBTPH 10 44 5 59
8 BBPOPT 31 55 3 89
9 BPMPT 5 27 2 34
6 146 448 67 667
7 62 37 1 107
13 208 485 68 774Jumlah
No Unit KerjaGolongan/Ruang Gaji
Jumlah
Pegawai Pusat
Pegawai yang ditugaskan di daerah
64
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 28. Keadaan Pegawai Tahun 2014 Lingkup Ditjen TP
Berdasarkan Jenis Kelamin
4. Mutasi Pegawai Yang Menambah Bezeting
a. Pengangkatan CPNS dan PNS Masuk ke Ditjen Tanaman Pangan
Pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
memperoleh tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
sebanyak 9 orang yang terdiri dari CPNS umum sebanyak 4 orang
dan CPNS Honorer sebanyak 5 orang.
Tabel 29. Pengangkatan CPNS dan PNS Pada Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan Tahun 2014
L P
1 Sekretariat Direktorat Jenderal TP 111 59 170
2 Direktorat Perbenihan TP 32 30 62
3 Direktorat Budidaya Serealia 43 21 64
4Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan
Umbi29 29 58
5 Direktorat Perlindungan TP 33 35 68
6 Direktorat Pascapanen TP 32 31 63
7 BBPPMBTPH Cimanggis 23 36 59
8 BBPOPT Jatisari 64 25 89
9 Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman 9 25 34
10Pegawai Ditjen TP Ditugaskan di
Daerah68 39 107
444 330 774
57,36 42,64 100,00
No Unit KerjaJenis Kelamin
Jumlah
%
Jumlah
No Nama / NIP Gol. Unit Kerja Jabatan CPNS
Muhammad Baehakhi
198004212014031000
Mansyur, S.P. Balai Besar Pengembangan
197905132014031000 Mutu Benih TPH
Unik Nur Rahmawati, S.P. Balai Besar Pengembangan
198712152014032000 Mutu Benih TPH
Nugraheni, S.P. Balai Besar Pengembangan
198505312014032000 Mutu Benih TPH
Budi Gunawan, SP Staf Ditjen Tanaman Pangan
197306092014071000 ditugaskan pada BPSBTPH Kalbar
Andi Samsiah Staf Ditjen Tanaman Pangan
197711182014072000 ditugaskan pada BPTPH Sulsel
Hamzah Staf Ditjen Tanaman Pangan
197608102014071000 ditugaskan pada BPTPH Bengkulu
Ismi Okta Veni Staf Ditjen Tanaman Pangan
198410082014072000 ditugaskan pada BPTPH Bengkulu
Hamsiah Staf Ditjen Tanaman Pangan
196904142014072000 ditugaskan pada BPTPH Sulsel
9.II/a
Calon Teknis/
AdministrasiHonorer
7.II/a
Calon Teknis/
AdministrasiHonorer
8.II/a
Calon Teknis/
AdministrasiHonorer
5.III/a Calon PBT Honorer
6.II/a
Calon Teknis/
AdministrasiHonorer
3.III/a Calon PBT Umum
4.III/a Calon PBT Umum
2.III/a Calon PBT Umum
1.II/a
Direktorat Perlindungan TPCalon POPT Umum
65
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Selain penambahan pegawai dari CPNS juga terdapat mutasi yang
bersifat menambah jumlah Pegawai Ditjen Tanaman Pangan
sebanyak 2 orang sebagai pejabat struktural Eselon II dan III yaitu
Dr. Ir. Hasil Sembiring, M.Sc (Direktur Budidaya Serealia) dan Ir. R.
Deddy Ruswansyah, M.M (Kasubdit Pengelolaan Pengendalian
Hama Terpadu).
b. Pensiun Pegawai
Pada tahun 2014 jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan yang memasuki masa purna bakti berkurang, hal ini
dikarenakan ada perpanjangan batas usia pensiun sesuai UU ASN
menjadi 58 tahun, sehingga yang masuki usia 56 tahun pada tahun
2014 banyak yang melanjutkan kembali, hanya beberapa orang
yang tidak melanjutkan kembali, selain itu ada beberapa orang yang
mengajukan pensiun dini, meninggal dunia pada tahun 2014 dan
diberhentikan sebagai PNS dikarenakan kena hukuman disiplin
pegawai sebanyak 11 orang.
Tabel 30. Daftar Pegawai Ditjen Tanaman Pangan Yang Pensiun,
Meninggal Dan Diberhentikan Sebagai PNS
No Nama Gol TMT Ket
1 Ir. Chabrinel IV/a 1-4-2014 Pensiun Dini
2 Dessy Deliana, SE III/c 28-3-2014 Diberhentikan secara tidak hormat
3 Ridwan Maulana II/b 17-3-2014 Diberhentikan secara tidak hormat
4 Yusman, SE III/d 1-5-2014 Pensiun Dini
5 Listyani Nurdienasari, SP III/d 30-6-2014 Meninggal Dunia
6 Sri Sayekti, SE, MM IV/a 1-5-2014 Meninggal Dunia
7 Daman II/a 1-9-2014 Meninggal Dunia
8 Joko Suparno, S.Kom III/c 19-10-2014 Meninggal Dunia
9 Sadeli III/b 30-11-2014 Meninggal Dunia
10 Ir. Ratna Pantjawati Hariningsih
III/d 1-12-2014 Pensiun
11 Asikin III/b 1-12-2014 Pensiun
66
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
5. Formasi Pegawai
Penyusunan formasi PNS selama ini belum menggunakan sebuah
aplikasi berbasis teknologi informasi secara online sesuai dengan
amanat UU Nomor5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh
karena itu, Kementerian PAN-RB melalui Deputi Sumber Daya
Manusia telah membuat sebuah Aplikasi Berbasis IT yang dapat
digunakan oleh seluruh Instansi secara Nasional dengan nama e-
formasi dengan alamat situs:http://formasi.menpan.go.id/
Aplikasi ini diharapkan membantu bagi instansi dalam penyusunan
kebutuhan PNS setiap tahunnya, baik dalam proses penginputan
maupun proses pengiriman datanya, akan tetapi untuk pelaksanaan e-
formasi di Kementerian Pertanian banyak kendala antara lain: a)
nama-nama jabatan untuk fungsional umum di Kementerian Pertanian
banyak yang tidak sesuai dengan nama jabatan fungsional umum yang
ada di aplikasi, b) waktu yang terlalu sedikit sehingga setiap unit kerja
Eselon I lingkup Kementerian Pertanian merasa tidak bisa
melaksanakan, terutama Eselon I yang banyak pegawai dan UPT,
selain itu usulan formasi berdasarkan e-formasi harus dilampirkan
Anjab menjadi kendala setiap unit kerja Eselon I.Untuk Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan yang ada 6 unit kerja Eselon II dan 3 UPT
dengan memiliki jumlah pegawai 792 orang per 31 Desember 2013.
Usulan formasi 2014 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
6. Tunjangan Kinerja
Dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Instansi Pemerintahan yang telah melaksanakan reformasi birokrasi
perlu diberikan penghargaan yaitu melalui tunjangan kinerja.
Pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai berdasarkan kepada
jabatan dan kelas jabatan yang yang berpegang pada sistem merit
yaitu penetapan besarnya tunjangan kinerja harus berbasis kinerja,
bobot pekerjaan dan peringkat masing-masing jabatan.
Kementerian Pertanian telah memperoleh tunjangan kinerja mulai
tahun 2012 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2012
tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Pertanian. Pada tahun 2014 penetapan jabatan berdasarkan pada
Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor:
18/HK.310/C/2/2014 berdasarkan hasil rekonsiliasi di Biro Organisasi
dan Kepegawaian dengan jumlah pegawai sebanyak 671 orang pada
bulan Januari 2014 dan pada Desember 2014 jumlah penerima tukin
sebanyak 655 orang. Dari jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan
Januari 2013 sebanyak 703 orang.
67
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Setiap perubahan jabatan yang ada di setiap eselon I lingkup
Kementerian Pertanian dilakukan rekonsiliasi dengan Biro Organisasi
dan Kepegawaian dan unit kerja eselon I nya masing-masing dan itu
dilakukan setiap bulan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Biro
Organisasi dan Kepegawaian sebelum pembayaran tunjangan
kinerjanya. Rekapitulasi penerima tunjangan kinerja lingkup Ditjen
Tanaman Pangan pada akhir Desember 2014, dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 31. Rekapitulasi Penerima Tunjangan Kinerja Ditjen Tanaman
Pangan Per 1 Desember 2014
7. Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
a. Sosialisasi Penyusunan Perundang-Undangan dan Evaluasi
Implementasi Perundang-undangan Bidang Tanaman Pangan.
Sosialisasi Penyusunan Perundang-Undangan dan Evaluasi
Implementasi Perundang-undangan Bidang Tanaman Pangan pada
tanggal 15 s.d 17 Oktober 2014 bertempat di Hotel Christal Lotus,
Yogyakarta. Beberapa hasil laporan kegiatan adalah sebagai
berikut:
Dalam rangka pengelolaan asset di lingkungan Direktorat
Jenderal Tanaman Panga, perlu ada perbaikan tata kelola
administrasi terhadap asset yang masih belum dilakukan
pencatatan secara baik dan sesuai peraturan yang ada
Setditjen Dit. Perbenihan Dit. Budser Dit. Bukabi Dit. Perlindungan Dit. Pascapanen BBPOPT BBPPMB-TPH BPMPT Jumlah
1 17 0 - - - - - - - - 0
2 16 0
3 15 1 1 1 1 - 1 - - - 5
4 14 - - - - - - 1 1 - 2
5 13 - - - - - - - - 1 1
6 12 4 4 4 4 4 4 - - - 24
7 11 2 - 0 - - - 3 5 - 10
8 10 0
9 9 13 8 9 8 10 8 10 11 7 84
10 8 2 2 1 - 16 1 16 17 11 66
11 7 40 20 17 12 6 13 12 2 6 128
12 6 56 14 18 18 18 24 31 10 8 197
13 5 22 7 5 7 6 9 10 9 1 76
14 4 1 - - - 1 - 2 - - 4
15 3 21 2 6 5 4 2 4 3 - 47
16 2 0
17 1 3 2 3 2 - 1 - - - 11
165 60 64 57 65 63 89 58 34 655
Nihil
Nihil
Nihil
Jumlah
No Kelas Jabatan
Unit Kerja
68
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pelaksanaan dan penyelesaian dibidang keuangan harus
mampu saling mengingatkan dan adanya control sehingga
pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sesuai aturan yang
berlaku
Dalam rangka pengelolaan barang milik Negara, telah diterbitkan
UU baru Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur bahwa:
- Presiden adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara
- Menteri keuangan selaku bendahara umum negara adalah
pengelola barang
- Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna barang/jasa
- Pengelola barang memiliki kewenangan penetapan status
penyamaan, pemanfaatan dan pemindahan tanganan,
sedangkan kewenangan pengguna barang adalah sebatas
kewenangan penggunaan BMN
Untuk menunjang pengelolaan asset barang milik negara, maka
perlu penyempurnaan antara lain:
- Penyempurnaan siklus pengelolaan BMN/BMD
- Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain
- Penguasaan dasar hukum pengaturan
- Penyederhanaan birokrasi
- Pengembangan manajemen asset negara
- Penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi
Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa disarankan
dilakukan dalam 2 tahap agar kualitas barang yang diadakan
lebih baik
Kontrak pengadaan barang/jasa sebaiknya dengan sistem
kontrak harga pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dimaksud
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan
barang/jasa antara lain:
- Jangan melanggar aturan
- Memperkaya diri sendiri/orang lain
- Merugikan negara, dengan prinsip/misi untuk mempercepat
terwujudnya satu pesan bahwa pengadaan nasional yang
kredibel
- Korupsi dan gratifikasi di lingkungan pemerintahan
disebabkan karena adanya supply and demand suatu
kebutuhan tertentu
- Perlu diusulkan dan diterbitkan aturan yang mengatur
gratifikasi di lingkungan Ditjen Tanaman Pangan, mengacu
69
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
kepada UU Nomor: 20 tahun 2001 pasal 12 B, mengenai
gratifikasi
b. Sosialisasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik KIP
Menyelenggarakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tanggal 19 s.d
21 Februari 2014 bertempat di Bali. Acara dibuka oleh Sesditjen
Tanaman Pangan dihadiri dihadiri oleh PPID Pembantu Pelaksana
lingkup Ditjen TP. Beberapa hasil kegiatan sebagai berikut:
Dasar Hukum pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik:
- UUD 1945 pasal 28F amandemen;
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
- PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor
14 Tahun 2008;
- Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Informasi di Kementerian Pertanian;
- Kepmentan Nomor 105 tahun 2013 tentang Informasi Publik
yang di kecualikan di Lingkungan Kementan.
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta
maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca
yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai
dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara
elektronik ataupun non elektronik.
Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola dikirim dan atau di terima oleh suatu Badan public yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan
publik lainnya.
Informasi bidang tanaman pangan adalah informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dan dipublikasikan oleh Ditjen TP
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab di bidang penyimpanan, penyediaan, dan
atau pelayanan informasi di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan.
Pemohon Informasi Publik selanjutnya disebut pemohon adalah
warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang
mengajukan permintaan infomasi publik.
70
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Setiap permohonan Informasi Publik harus melalui PPID
Pelaksana Direktorat Jenderal TP yang disampaikan secara
tertulis ataupun tidak tertulis.
Pengguna Informasi Publik selanjutnya disebut Pengguna adalah
orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang.
Tim Sekretariat PPID Ditjen TP dibentuk oleh Direktur Jenderal
Tanaman Pangan dengan susunan keangotaan yang terdiri dari
PPID Pembantu Pelaksana dari masing-masing unit kerja Eselon
II Lingkup Ditjen TP dan diketuai oleh Kepala Subbagian Hukum
dan Humas.
c. Sosialisasi dan Implementasi Permentan Nomor 39 Tahun 2010
Menyelenggarakan Sosialisasi dan Implementasi Permentan Nomor
39 Tahun 2010 pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2014 bertempat di
Solo. Beberapa hasil kegiatan sebagai berikut:
Sektor pertanian memiliki resiko dan ketidakpastian yang sangat
tinggi dibanding sektor lain, terlebih lagi dengan adanya climate
change yang menyebabkan kemungkinan terjadinya fluktuasi
produksi menyebabkan ketidakpastian dan resiko yang dihadapi
semakin tinggi;
Pada kasus pertanian di Indonesia minimnya, sarana pendukung
yang tersedia menjadi salah satu factor yang membuat investasi
pada pertanian semakin kurang menarik, misalnya sarana seperti
irigasi yang semakin tidak terawatt, selain itu karena umumnya
sentra produksi pertanian berada di daerah yang insfrastruktur
seperti jalan kurang baik, sehingga besar kemungkinan terjadi
kerusakan barang pada saat pengangkutan semakin tinggi;
Masih sulit birokrasi yang ada apabila hendak mendirikan usaha
pertanian yang memiliki skala ekonomi yang cukup besar
sehingg menjadfi kurang menarik;
Masih kurang stabilnya iklim investasi di Indonesia;
Adanya otonomi daerah yang terkadang kebijakkannya tumpeng
tindih dengan kebijakan pemerintah pusat;
Masih terdapatnya pungutan pungutan liar di Indonesia semakin
meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan sehingga menjadi
ketidak tertarikan investor untuk berinvestasi di bidang pertanian.
71
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
8. Pameran Penas 2014
Pekan Nasional (PENAS) petani dan nelayan pada tanggal 6 s.d 12
Juni 2014 bertempat di Malang, Jawa Timur dilaksanakan dalam
rangka membangkitkan semangat dan tanggung jawab serta
kemandirian petani dan nelayan dalam meningkatkan pembangunan
pertanian. Kegiatan ini merupakan pertemuan para kontaktani dan
nelayan yang dilaksanakan sejak tahun 1971, dengan harapan, melalui
penas tersebut, petani dan nelayan berkesempatan untuk saling
mengisi dalam upaya memperkuat kepemimpinan agribisnis di tingkat
petani dan nelayan.
Penas tahun 2014 merupakan wahana bagi para petani dan nelayan
seluruh indonesia untuk melakukan konsolidasi, pengembangan diri,
tukar menukar informasi, apresiasi, kemitraan dan promosi hasil
pertanian, perikanan dan kehutanan dengan tema “Memantapkan
Kepemimpinan dan Kemandirian Kontaktani-Nelayan dalam rangka
pengembangan kemitraan dan jejaring usahatani guna mewujudkan
kesejahteraan petani-nelayan” dan akan dihadiri oleh para petani dan
nelayan seluruh Indonesia dengan jumlah kira-kira 30.000 orang dan
dibuka oleh Presiden RI.
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam PENAS tersebut antara
lain: 1) Kepemimpinan dan Kemandirian Kontak Tani Nelayan; 2)
Kemitraan Usaha dan Jaringan Informasi Agribisnis; 3)
Pengembangan Teknologi dan Kualitas Produksi Agribisnis (melalui
gekar teknologi, temu karya, studi banding, unjuk tangkas dan asah
trampil); 4) Pengembangan wirausaha petani nelayan dan kesadaran
lingkungan (melalui karya wirausaha petani/nelayan, karya agroforsty
lestari, olahraga dan festival kesenian; 5) Sinkronisasi program
pembangunan pertanian pusat dan daerah (melalui temu teknis
program, rapim kementerian pertanian, kehutanan dan perikanan,
temu kelembagaan); 6) Pameran.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dalam PENAS ini mendapat
tanggung jawab pada kegiatan temu teknis dan pameran. Persiapan-
persiapan rapat koordinasi antara pusat (Eselon I terkait) dan daerah
telah dilaksanakan lebih dari 8 kali, baik di pusat (jakarta) maupun di
daerah (surabaya dan malang).
Salah satu keputusan untuk kegiatan temu teknis ini adalah bahwa
pelaksanaan temu teknis akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2014,
bertempat di Balitkani-Malang dan akan dibuka oleh Menteri Pertanian
dan akan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I lingkup Kementan serta
72
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
300 peserta dari Dinas Pertanian se Indonesia, Bakorluh se Indonesia,
Perguruan Tinggi di Jawa Timur, Stake Holder Bidang Pertanian
Pembukaan PENAS dilaksanakan tanggal 7 Juni 2014 oleh Presiden
RI dan sekaligus pembukaan pameran pembangunan Pertanian,
Kelautan dan Kehutanan. Stand Ditjen pameran menampilkan produk-
produk sesuai tupoksi Ditjen Tanaman Pangan, menyediakan dan
membagikan buku-buku, leaflet, pin serta poster sedangkan
pelaksanaan pameran dibuka untuk umum mulai pukul 09.00-20.00
setiap harinya.
Sejak pembukaan hingga penutupan, banyak pengunjung yang
menanyakan tentang teknik budidaya padi, kedelai serta ubi kayu serta
hal-hal lain nya seperti misalnya dimana untuk memperoleh benih padi
yang unggul, serta bagaimana pemasaran hasil serta harga produk
tanaman pangan yang selalu rendah pada saat panen.
9. Publikasi Pembangunan Tanaman Pangan Melalui Hari Pangan
Sedunia (HPS) 2014
Berpartisipasi Pameran Hari Pangan Sedunia ke-34. Dibuka oleh
Gubernur Sulawesi Selatan didampangi oleh Sekretaris Jenderal
Tanaman Pangan hadir mewakili Menteri Pertanian serta dihadiri oleh
Ibu Mufidah Jusuf Kalla.
Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) dimulai sejak Food and
Agriculture Organization (FAO) menetapkan World Food Day melalui
Resolusi PBB No. 1/1979 di Roma Italia, dimana dipilih tanggal 16
Oktober yang bertepatan dengan terbentuknya FAO. Sejak saat itu
disepakati bahwa mulai tahun 1981, seluruh negara anggota FAO
termasuk Indonesia memperingati HPS secara Nasional pada setiap
tahun. Penyelenggaraan HPS di Indonesia dijadikan momentum dalam
meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para
stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan
bergizi, baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Pameran Hari
Pangan Sedunia XXXIV Tahun 2014 bertema "Pertanian Bioindustri
Berbasis Pangan Lokal Potensial" untuk tingkat Nasional dan "Family
Farming: Feeding The World Caring For The Earth" untuk tema
internasional diselenggarakan pada tanggal 6 s.d 11 November 2014
di Taman Maccini Sombala Makasar. Adapun beberapa acara dalam
event Hari pangan Sedunia XXXIV adalah karnaval produk hasil
pertanian, seminar nasional, lomba mewarnai, talkshow, pameran,
pemilihan desain dan kemasan, lomba membuat juice dari bahan
hortikultura dan lomba cipta menu.
73
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah:
a. Memperkuat kerjasama dan membangun koordinasi fungsional
yang efektif dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan
dan masyarakat dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan
nasional.
b. Menstimulasi dan memotivasi para stakeholder untuk berpartisipasi
aktif dalam pembangunan ketahanan pangan dan penyebaran
teknologi yang efektif dan efisien untuk peningkatan produksi
pangan.
c. Penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya
optimalisasi sumber daya lokal untuk kemandirian pangan.
d. Meningkatkan Pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para
stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup
dan bergizi.
e. Sebagai ajang promosi dan edukasi dalam rangka katahanan &
kemandirian pangan.
f. Ditjen Tanaman Pangan berpartisipasi dalam stand HPS dan PF2N
dengan ukuran 3x3 m. Pengunjung yang tercatat dalam buku tamu
stand HPS sebanyak 1000 lebih pengunjung dan sebanyak 1000
pengunjung stand PF2N.
10. Publikasi Pembangunan Tanaman Pangan Melalui Pembuatan Film
Dokumenter Pencapaian Produksi Komoditas TP
Kegiatan pembuatan film dokumenter tanggal 2 s.d 4 April 2014
dengan tema “Peningkatan Produksi Beras Nasional Mencapai Surplus
10 Juta Ton Beras” maka dilakukan beberapa kunjungan wilayah Kab.
Sidoarjo dan Kab. Lamongan Prov. Jawa Timur. Tahun 2014
merupakan momentum yang sangat menentukan bagi proses
tercapainya target pembangunan tanaman pangan dan surplus beras
10 juta ton. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya dan pencapaian
serta perbaikan. Pembangunan pertanian tanaman pangan merupakan
kewajiban stakeholder untuk mengimplementasi-kan demi suksesnya
pembangunan pertanian tanaman pangan kedepan.
Adapun pemilihan lokasi kegiatan pembuatan film dokumenter
ditentukan berdasarkan pencapaian sasaran produksi, dan capaian
sasaran produksi Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan
dengan wilayah lain.
Daerah lokasi kunjungan pertama yaitu Desa Pademonegoro Kec.
Sukodono Kab. Sidoarjo dengan luas 16 ha dengan varietas ciherang.
Daerah kunjungan sedang melakukan kegiatan panen raya dan
74
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
pengubinan yang rutin dilaksanakan oleh mereka. Kegiatan slptt
merupakan kegiatan agenda rutin yang dilaksanakan seminggu sekali
oleh kelompok ini termasuk kegiatan grobokan tikus. Selain itu juga
mempunyai kegiatan lain yaitu agens hayati yang digerakkan oleh
Dinas Kab. Sidoarjo. Nama kelompok tani Sami Rukun Dua, nama
gapoktan Sami Rukun. Gapoktan Sami Rukun mempunyai luas lahan
165 ha untuk satu desa memperoleh subsidi benih dari Kementerian
Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan
varietas ciherang. Hasil produksi 8,9 ton per ha. Yang memberikan
partisipasi testimoni adalah Ibu Kepala Dinas Pertanian Kab. Sidoarjo
dan beberapa petani.
Daerah lokasi yang dikunjungi yaitu Dinas Pertanian dan kehutanan
Kecamatan Sarirejo Kab. Lamongan. Luas panen 143.149 ha dengan
produktifitas 59,86 ha serta produksi 856.890 ton untuk tahun 2013. Di
lokasi ini testimoni dilaksanakan oleh Camat Sarirejo dan penyuluh.
Daerah lokasi kunjungan ketiga yaitu Dinas Pertanian Provinsi Jawa
Timur. Semula Kepala Dinas akan memberikan testimoni namun
karena sesuatu hal maka testimoni dilakukan oleh Kasubdit Produksi
Tanaman Pangan.
11. Publikasi Pembangunan Tanaman Pangan Melalui WEBSITES
Pada tahun 2014, tim website dan sms center melakukan beberapa
kegiatan, antara lain:
a. Peliputan Berita
Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, tim
website dan sms center melakukan peliputan berita yang terkait
dengan kegiatan Ditjen Tanaman Pangan.
a. Monitoring Data dan Berita
Dalam memonitoring laporan data atau berita dari setiap Anggota
Tim (admin) pada unit Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan
yang telah dilaporkan melalui nota dinas kepada bagian evaluasi
dan pelaporan. Monitoring data atau berita admin utama lakukan
setiap 1 minggu sekali untuk memastikan bahwa data atau berita
telah di input ataupun tidak.
Adapun monitoring data, antara lain: 1) realisasi produksi tanaman
padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu dan ubi
jalar, 2) realisasi bantuan sarana pascapanen untuk komoditi padi,
jagung, kedelai, ubikayu dan ubi jalar, 3) realisasi cadangan benih
nasional dan stok benih nasional untuk komoditi tanaman pangan,
75
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
4) realisasi serangan OPT dan DPI dan 5) peta peramalan OPT dari
Balai Jatisari.
c. Respon SMS Center
Dalam rangka pelayanan publik melalui internet, Tim Website
bekerjasama dengan Sub Bagian Humas untuk menjawab/
merespon pertanyaan dari masyarakat yang dikirimkan melalui
pesan singkat (SMS) yang dialamatkan di Kementerian Pertanian.
Adapun jumlah SMS Center Tahun 2014 berdasarkan laporan dari
Pusat Data dan Informasi Pertanian Setjen Kementerian Pertanian
sebanyak 65 SMS dan semuanya mendapatkan balasan.
12. Pelatihan Petugas Keamanan
Kegiatan Pelatihan Petugas Keamanan TA. 2014 lingkup Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan diselenggarakan di Hotel Taman Aer
Megamendung-Bogor dan di laksanakan dalam 2 tahap, yaitu tanggal
3 s.d 5 April 2014 dan tanggal 16 s.d 18 April 2014. Pelatihan diikuti
oleh seluruh Petugas Keamanan/Satpam lingkup Ditjen Tanaman
Pangan dengan melibatkan narasumber yang antara lain: Pejabat
Bagian Umum Seketaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Polsek
Pasar Minggu dan PT. Solusi Profesi Mandiri
Dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban dilingkungan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain; pengamanan fisik,
kesiagaan, kewaspadaan, keterampilan perlu terus dibina dan
dikembangkan melalui peningkatkan kemampuan dan keterlampilan
petugas satuan pengamanan. Salah satu upaya adalah meningkatan
pengetahuan dan keterampilan para petugas satuan pengamanan
yang mengarah kepada peningkatan: a) pengetahuan dan wawasan
dibidang keamanan; b) sikap dan semangat pengabdian yang
berorientasi kepada keamanan dan ketertiban instansi maupun
masyarakat; c) profesionalisme dan ketrampilan personil satuan
pengaman; d) kepedulian terhadap masyarakat dilingkungan instasi; e)
efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan
dengan semangat dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan
kerja dan organisasinya.
Mengingat masih terbatasnya jumlah satuan pengamanan yang ada
dan dengan mempertimbangkan keamanan unit kerja lingkup
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka pelaksanaan pelatihan
dilaksanakan 2 (dua) tahap dengan pertimbangan sebagian mengikuti
pelatihan dan sebagian lagi tetap bertugas menjaga keamanan
dilingkungan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Beberapa materi Pelatihan Petugas keamanan yang di sampaikan
76
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
oleh narasumber antara lain: a) Disiplin Pegawai; b) Teknis Interogasi
dan Penanggulangan Kejahatan dan PBB; c) Tugas pokok dan fungsi
Satuan Pengamanan; d) Membangun Disiplin dan Profesionalisme;
dan e) Pembinaan Mental
13. Forum Peningkatan Kualitas Tata Naskah TA. 2014
Forum Peningkatan Kualitas Tata Naskah Lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan yang diselenggarakan di Hotel Grand Mega Resort -
Bali pada tanggal 27 Februari-1 Maret 2014.
Tata naskah dinas dan kearsipan merupakan salah satu unsur sarana
komunikasi, penyediaan data kedinasan yang sangat mendukung
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Penanganan arsip
selama ini identik dengan penangan kertas kumuh sehingga pekerjaan
ini kurang diminati dan banyak yang belum paham arti pentingnya
arsip. Tetapi sebenarnya arsip mempunyai peranan penting dalam
mendukung reformasi birokrasi. Sistem kearsipan elektronik perlu
dicermati sebagai upaya untuk menciptakan kinerja yang efektif dan
efisien. Alur pengelolaan arsip secara terpadu dilakukan mulai dari
perancangan, penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan arsip aktif
dan inaktif sampai dengan penyusutan (pemindahan, pemusnahan,
dan penyerahan).
Bidang Kearsipan merupakan rangkaian kegiatan lanjutan penataan
dokumen hasil pekerjaan yang telah diselesaikan untuk disimpan
sebagai dokumen dalam bentuk berkas Arsip terkelompok, lembaran,
lepas, teratur/ tidak teratur dan arsip non berkas antara lain seperti
film, pita disket, sehingga dapat dikatakan bahwa arsip merupakan
bukti otentik, sah dan menunjukkan bagaimanan organisasi dan cara-
cara berfungsinya instansi/organisasi berdasarkan Undang–undang
Nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuan ketentuan pokok Kearsipan
yang diperbaharui dengan undang-Undang Nomor 43 tahun 2009.
Sasaran dari kegiatan ini antara lain:
a. Tercapainya kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran
penyelenggaraan tata naskah dinas seluruh instansi pemerintah
Pusat dan Daerah dan keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas
dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum.
b. Adanya efisiensi, efektifitas dan ketertiban dalam penyelenggaraan
tata usaha/administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan.
c. Terwujudnya sistem penataan arsip, pengaturan dan penyimpanan
arsip secara logis dan sistematis menggunakan nomor, huruf atau
kombinasi nomor dan huruf sebagai identitas arsip.
77
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
14. Pelayanan Poliklinik Umum dan Gigi
a. Poliklinik Umum
Pelayanan poliklinik umum Direktoral Jenderal Tanaman Pangan,
telah tercatat jumlah orang yang berobat sebanyak 1.426 pasien,
jumlah tersebut terdiri 1.051 pasien orang dari Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan dan 375 pasien dari Direktorat Jenderal
Hortikultura.
b. Poliklinik Gigi
Poliklinik Gigi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, telah tercatat
jumlah yang melakukan perawatan dan pengobatan gigi sebanyak
677 pasien, jumlah tersebut, terdiri dari 489 pasien dari Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan dan 188 pasien dari Direktorat Jenderal
Hortikultura.
15. Pelayanan Rapat Kedinasan lingkup Ditjen Tanaman Pangan Tahun
2014
Laporan realisasi keuangan laporan biaya rapat sebesar
Rp.153.169.100 (102,11%) dari pagu anggaran sebesar
Rp.150.000.000 sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar
Rp.3.169.100, realisasi pembayaran telepon sebesar Rp.191.930.200
atau (79,97%) dari pagu anggaran sebesar Rp.240.000.000, dan
realisasi pembayaran listrik sebesar Rp.153446.349.302 atau (86,03%)
dari pagu anggaran sebesar Rp.1.680.000.000.
78
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
79
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
PELAKSANAAN KEGIATAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
1. Produk Domestik Bruto (PDB)
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di
suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk
Domestik Bruto (PDB). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara
tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB
atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa
tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu
tahun tertentu sebagai dasar.
a. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Secara nominal PDB Indonesia sektor pertanian tahun 2014
mencapai Rp.1.410,66 triliun yang merupakan kontribusi dari sub
sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa
pertanian dan perburuan, serta kehutanan dan penebangan kayu.
Sumbangan dari tanaman pangan terhadap PDB sektor pertanian
mencapai Rp.343.952 miliar, hortikultura Rp.159.521 miliar
perkebunan Rp. 397.896 miliar, peternakan Rp.167.075 miliar, jasa
pertanian dan perburuan Rp.20.501 miliar, dan kehutanan
Rp.74.618 miliar. PDB sektor pertanian tahun 2014 mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp.1.275,05 triliun
yang didukung oleh peningkatan pada seluruh sub sektor
penyusunnya.
Pada tahun 2014, sub sektor perkebunan merupakan penyumbang
terbesar dengan kontribusi sebesar 28,21%, selanjutnya sub sektor
tanaman pangan 24,381%, sub sektor perikanan 17,52%, sub
sektor peternakan 11,84% sub sektor hortikultura 11,31%,
kehutanan 5,29%, dan jasa pertanian 1,45%.
V
80
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 32. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (Miliar Rupiah)
Sumber : BPS (diolah) Keterangan : *) Angka sangat sementara Tahun 2013
**) Angka sangat sangat sementara Tahun 2014
Tabel 33. Kontribusi PDB Sub Sektor Pertanian Terhadap PDB Sektor Pertanian Tahun 2014 (%)
Sumber : BPS (diolah) Keterangan : *) Angka sangat sementara Tahun 2013
**) Angka sangat sangat sementara Tahun 2014
b. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
Kinerja perekonomian sektor pertanian pada tahun 2014 secara riil
ditunjukkan oleh nilai PDB atas dasar harga konstan (tahun
dasar=2000) yang mencapai Rp.1.128,45 triliun. Nilai tersebut naik
4,18% bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp.1.083,14
triliun. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya kinerja pada
seluruh sub sektor pendukungnya.
TW-I TW-II TW-III TW-IV Jumlah
1 Tanaman Pangan 332.112 106.903 85.282 97.623 54.145 343.952
2 Tanaman Hortikultura 137.369 37.911 42.622 42.697 36.291 159.521
3 Tanaman Perkebunan 358.172 76.152 109.402 123.902 88.440 397.896
4 Peternakan 147.982 38.921 39.731 42.707 45.716 167.075
5 Jasa Pertanian dan Perburuan 19.143 5.264 5.135 5.738 4.364 20.501
6 Kehutanan dan Penebangan Kayu 69.599 16.228 19.461 19.393 19.536 74.618
7 Perikanan 210.671 56.639 59.509 63.199 67.748 247.094
1.275.048 338.017 361.141 395.259 316.240 1.410.657
2013 *)2014 **)
No. Sektor/Sub Sektor
Sektor Pertanian
TW-I TW-II TW-III TW-IV Jumlah
1 Tanaman Pangan 26,05 31,63 23,61 24,70 17,12 24,38
2 Tanaman Hortikultura 10,77 11,22 11,80 10,80 11,48 11,31
3 Tanaman Perkebunan 28,09 22,53 30,29 31,35 27,97 28,21
4 Peternakan 11,61 11,51 11,00 10,80 14,46 11,84
5 Jasa Pertanian dan Perburuan 1,50 1,56 1,42 1,45 1,38 1,45
6 Kehutanan dan Penebangan Kayu 5,46 4,80 5,39 4,91 6,18 5,29
7 Perikanan 16,52 16,76 16,48 15,99 21,42 17,52
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
No. Sektor/Sub Sektor 2013 *)2014 **)
Sektor Pertanian
81
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Bila dibandingkan dengan tahun 2013, pada tahun 2014 laju
pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 4,18% yang didukung
oleh peningkatan empat sub sektor pendukungnya, yakni sub sektor
perikanan sebesar 7,66%, tanaman perkebunan 5,83%, peternakan
5,44%, tanaman hortikultura 4,19%, jasa pertanian 2,58%,
kehutanan 0,58% dan tanaman pangan sebesar 0,24%.
Tabel 34. PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2014 (Miliar Rupiah)
% Pertumbuhan
TW-I TW-II TW-III TW-IV Jumlah 2014 Thd. 2013
1 Tanaman Pangan 268.268 83.567 67.994 76.994 40.363 268.918 0,24
2 Tanaman Hortikultura 118.208 29.860 33.240 33.082 26.977 123.159 4,19
3 Tanaman Perkebunan 319.533 64.605 92.058 106.438 75.054 338.155 5,83
4 Peternakan 125.302 31.707 32.096 33.387 34.932 132.122 5,44
5 Jasa Pertanian dan Perburuan 16.453 4.273 4.310 4.765 3.530 16.878 2,58
6 Kehutanan dan Penebangan Kayu 59.229 13.139 15.722 15.422 15.291 59.574 0,58
7 Perikanan 176.149 44.970 46.769 47.636 50.270 189.643 7,66
1.083.142 272.120 292.188 317.723 246.417 1.128.448 4,18
No. Sektor/Sub Sektor 2013 *)2014 **)
Sektor PertanianSumber : BPS (diolah) Keterangan : *) Angka sangat sementara Tahun 2013 **) Angka sangat sangat sementara Tahun 2014
2. Ekspor Impor Komoditas Tanaman Pangan
a. Volume dan Nilai Ekspor Impor Tanaman Pangan
Peran strategis lainnya dari sub sektor tanaman pangan adalah
terhadap penghematan dan perolehan devisa negara. Sub sektor
tanaman pangan diharapkan berperan dalam perolehan devisa
negara melalui pengembangan ekspor dan penekanan impor.
Secara keseluruhan kondisi perdagangan komoditas utama
tanaman pangan tahun 2014 mengalami defisit. Hal ini tercermin
pada neraca perdagangan yang bernilai negatif,baik volume
maupun nilainya. Volume impor komoditas utama tanaman pangan
periode Januari-Desember 2014 mencapai 18,17 juta ton,
sedangkan ekspornya hanya mencapai 367,69 ribu ton atau terjadi
defisit sebesar 17,80 juta ton. Sementara dari sisi nilainya, juga
menunjukkan defisit neraca perdagangan sebesar US$ 7,45 miliar
dengan nilai ekspor US$ 206,17 juta dan impor US$ 7,66 miliar.
Pada tahun 2014, volume ekspor terbesar komoditas utama
tanaman panganadalah komoditasubi kayu dengan volume
mencapai 114.501 ton (US$ 35,99juta), kemudian disusul oleh
gandum/meslin86.417 ton (US$ 43,93 juta), kedelai 58.329 ton
82
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
(US$ 44,21 juta) dan jagung 44.843 ton (US$ 16,05 juta).Sementara
di sisi impor, gandum/meslin menjadi penyumbang terbesar
mencapai 7.574.012 ton (US$ 2,509 miliar), kemudian disusul oleh
kedelai 5.764.694 ton (US$ 3,368 miliar), jagung 3.293.849ton (US$
854,04 juta) dan beras sebanyak 815.307 ton (US$ 373,96 juta).
Tabel 35. Neraca Perdagangan Komoditas Tanaman Pangan
Tahun 2014
Sumber : BPS (diolah)
3. Nilai Tukar Petani (NTP)
Capaian kebijakan pembangunan di sektor pertanian selain dapat
diindikasikan melalui tingkat pertumbuhan ekonomi juga diperlukan
data pengukur tingkat kesejahteraan petani.
Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani
di perdesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP juga menunjukkan
daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang
dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara
relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP
diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) dan
indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam Nilai tukar petani
merupakan salah satu alat ukur kemampuan pendapatan petani
terhadap berbagai pengeluaran minimal.
NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas
kesejahteraan petani, tetapi sampai saat ini NTP masih merupakan
salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. NTP
dihitung dengan cara membandingkan antara indeks harga yang
diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang
dinyatakan dalam persen. Data NTP menggunakan tahun dasar
Ekspor Impor Neraca Ekspor Impor Neraca
(Ton) (Ton) (Ton) (000 US$) (000 US$) (000 US$)
1 Beras 3.026 815.307 (812.281) 1.264 375.220 (373.956)
2 Jagung 44.843 3.293.849 (3.249.006) 16.047 854.044 (837.997)
3 Kedelai 58.329 5.764.694 (5.706.365) 44.210 3.367.977 (3.323.767)
4 Kacang Tanah 6.292 254.324 (248.032) 15.527 287.683 (272.156)
5 Kacang Vigna/Kacang Hijau 303 697 (394) 826 1.042 (215)
6 Ubikayu 114.501 365.086 (250.585) 35.985 160.491 (124.506)
7 Ubijalar 9.593 23 9.570 8.371 40 8.331
8 Gandum/Meslin 86.417 7.574.012 (7.487.595) 43.932 2.509.682 (2.465.750)
9 Lainnya 44.388 101.831 (57.443) 40.012 102.676 (62.665)
367.690 18.169.821 (17.802.131) 206.174 7.658.856 (7.452.681) Jumlah
No. Komoditas
Volume Nilai
83
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
2007=100, dan mulai data November 2013 terjadi penggantian tahun
dasar menjadi 2012=100.
NTP sektor pertanian secara nasional pada Desember 2014 turun
1,03% dibandingkan NTP November 2014. Hal ini karena kenaikan It
sebesar 1,42%, lebih kecil dibandingkan kenaikan Ib sebesar 2,48%.
Sementar NTP sub sektor tanaman pangan (NTPP) pada periode
yang sama mengalami peningkatan 0,28%. Hal ini karena kenaikan It
sebesar 2,77%, lebih besar dibandingkan kenaikan Ib sebesar 2,49%.
Jika dibandingkan antara Desember 2014 dengan Desember 2013
(year-on-year), NTP sektor pertanian mengalami penurunan 0,63%,
dan NTP sub sektor tanaman pangan pada periode yang sama turun
0,17%. Secara rinci NTP Pertanian dan NTP Tanaman Pangan dapat
dirinci pada tabel berikut ini.
Tabel 36. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014
Sumber : BPS (diolah)
Bila dibandingkan antara Desember 2014 dengan Desember 2013,
NTP Sektor Pertanian mengalami penurunan 0,63% dari 101,96
menjadi 101,32, dan NTP Sub sektor Tanaman Pangan pada periode
yang sama juga turun sebesar 0,17% dari 100,24 menjadi 100,07.
4. Harga Beras dan Gabah
Rata-rata harga eceran beras medium nasional bulan Desember 2014
mengalami peningkatan Rp.300 per kilogram (3,32%) dibanding bulan
November 2014, dibanding Desember 2013 (year-on-year), harga
beras naik Rp.735 per kilogram (8,54%).
Rata-rata harga gabah kualitas GKG di tingkat petani bulan Desember
2014 mengalami peningkatan Rp.328 per kilogram (6,64%) dibanding
November 2014, begitu juga dengan gabah kualitas GKP mengalami
peningkatan Rp.375 per kilogram (8,28%) dan gabah kualitas rendah
Pertanian T. Pangan Pertanian T. Pangan Pertanian T. Pangan
Tahun 2013
Desember 101,96 100,24 110,55 109,53 108,43 109,26
Tahun 2014
Januari 101,95 99,88 111,57 110,32 109,44 110,45
Februari 101,79 99,76 111,82 110,69 109,86 110,96
Maret 101,86 99,33 112,11 110,46 110,07 111,20
April 101,80 98,20 112,06 109,24 110,09 111,24
Mei 101,88 97,98 112,41 109,25 110,34 111,50
Juni 101,98 98,22 113,18 110,27 110,99 112,27
Juli 102,12 98,04 114,07 110,81 111,70 113,03
Agustus 102,06 97,78 114,37 110,89 112,06 113,41
September 102,36 98,14 115,15 111,75 112,49 113,87
Oktober 102,87 99,41 116,14 113,63 112,89 114,30
Nopember 102,37 99,79 117,08 115,56 114,36 115,80
Desember 101,32 100,07 118,74 118,76 117,20 118,68
Desember 2014 thd
Nopember 2014 (%) -1,03 0,28 1,42 2,77 2,48 2,49
Desember 2014 Thd
Desember 2013 (%)-0,63 -0,17 7,41 8,43 8,09 8,62
UraianNilai Tukar Petani (NTP)
Index hrg diterima petani
(lt)
Index hrg dibayar petani
(lb)
84
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
juga meningkat Rp.214 per kilogram (5,28%) dengan periode yang
sama. Jika dibandingkan dengan Desember 2013 (year-on-year),
harga gabah kualitas GKG di tingkat petani meningkat Rp.459 per
kilogram (9,54%), harga gabah kualitas GKP meningkat Rp.682 per
kilogram (16,12%) dan harga gabah kualitas rendah juga mengalami
peningkatan Rp.475 per kilogram (12,54%) dengan periode yang
sama.
Rata-rata harga gabah kualitas GKG di tingkat penggilingan bulan
Desember 2014 mengalami peningkatan Rp.331 per kilogram (6,59%)
dibanding November 2014, begitu juga dengan gabah kualitas GKP
mengalami peningkatan Rp.383 per kilogram (8,32%) dan gabah
kualitas rendah juga meningkat Rp.227 per kilogram (5,48%) dengan
periode yang sama. Jika dibandingkan dengan Desember 2013 (year-
on-year), harga gabah kualitas GKG di tingkat petani meningkat
Rp.461 per kilogram (9,44%), harga gabah kualitas GKP meningkat
Rp.683 per kilogram (15,84%) dan harga gabah kualitas rendah juga
mengalami peningkatan Rp.471 per kilogram (12,09%) dengan periode
yang sama.
Tabel 37. Rata-rata Harga Eceran Beras dan Gabah Menurut Kelompok Kualitas di Tingkat Petani dan Penggilingan Tahun 2014 (Rp/Kg)
Sumber : BPS
GKG GKP Rendah GKG GKP Rendah
Tahun 2013
Desember 8.608 4.806 4.229 3.789 4.883 4.312 3.892
Tahun 2014
Januari 8.776 4.776 4.412 3.755 4.858 4.495 3.848
Februari 8.947 4.792 4.423 3.780 4.900 4.502 3.856
Maret 9.038 4.791 4.135 3.661 4.876 4.211 3.731
April 8.849 4.529 3.936 3.524 4.600 4.011 3.603
May 8.761 4.572 4.130 3.565 4.649 4.209 3.678
Juni 8.796 4.664 4.214 3.550 4.750 4.294 3.629
Juli 8.851 4.598 4.098 3.562 4.672 4.172 3.636
Agustus 9.059 4.631 4.170 3.601 4.713 4.249 3.675
September 8.927 4.643 4.283 3.718 4.725 4.369 3.805
Oktober 9.887 4.783 4.365 3.877 4.857 4.446 3.964
November 9.043 4.936 4.535 4.051 5.014 4.612 4.136
Desember 9.343 5.264 4.911 4.265 5.344 4.995 4.363
Desember 2014 Thd
Nopember 2014 (%)
Desember 2014 Thd
Desember 2013 (%)
Uraian
3,32 5,48
12,54 9,44
Petani Penggilingan
Rata-rata Harga GabahRata-rata
Harga
Eceran Beras
Medium
15,84 12,098,54
6,64 8,28 5,28 6,59 8,32
9,54 16,12
85
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
5. Harga Komoditas Tanaman Pangan
Rata-rata harga eceran kedelai impor bulan Desember 2014 naik
1,15% dibanding rata-rata harga bulan November 2014, dan
dibandingkan bulan Desember 2013 (year-on-year), rata-rata harga
eceran kedelai impor naik 6,10%. Rata-rata harga eceran kedelai lokal
bulan Desember 2014 naik 1,73% dibanding rata-rata harga bulan
Nopember 2014, dan dibandingkan Desember 2013 (year-on-year),
rata-rata harga eceran kedelai lokal naik 4,30%.
Rata-rata harga eceran kacang tanah bulan Desember 2014 naik
3,14% dibanding rata-rata harga bulan November 2014 dan
dibandingkan Desember 2013 (year-on-year), rata-rata harga eceran
kacang tanah naik 4,93%. Rata-rata harga eceran kacang hijau bulan
Desember 2014 naik 0,77% dibanding rata-rata harga bulan Nopember
2014, dan dibandingkan bulan Desember 2013 (year-on-year), rata-
rata harga eceran kacang hijau naik 11,70%.
Rata-rata harga eceran ketela pohon bulan Desember 2014 naik
0,29% dibanding rata-rata harga bulan November 2014, dan
dibandingkan bulan Desember 2013 (year-on-year), rata-rata harga
eceran ketela pohon naik 10,15%. Rata-rata harga eceran tepung
terigu bulan Desember 2014 naik 0,15% dibanding rata-rata harga
bulan November 2014 dan dibandingkan bulan Desember 2013 (year-
on-year), rata-rata harga eceran tepung terigu naik 6,63%.
Tabel 38. Rata-rata Harga Eceran Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2014 (Rp/Kg)
Sumber : Kementerian Perdagangan
BulanBeras
Medium
Kedelai
Impor
Kedelai
Lokal
Kacang
Tanah
Kacang
Hijau
Ketela
Pohon
Tepung
Terigu
Tahun 2013
Desember 8.608 10.655 10.559 18.745 17.205 4.682 8.278
Tahun 2014
Januari 8.776 10.872 10.822 18.517 17.443 7.591 8.561
Februari 8.947 10.927 10.416 18.429 18.236 5.170 8.633
Maret 9.038 10.090 9.880 17.330 18.784 5.206 8.712
April 8.849 10.877 10.389 17.675 19.051 5.263 8.652
Mei 8.761 11.031 10.488 17.863 19.203 5.145 8.659
Juni 8.796 11.122 10.615 17.142 19.390 5.157 8.668
Juli 8.851 11.269 10.632 18.291 19.424 5.181 8.760
Agustus 9.059 11.356 10.732 18.471 19.172 5.199 8.832
September 8.927 11.290 10.846 18.846 19.036 5.195 8.842
Oktober 9.887 11.194 10.781 19.109 19.045 5.221 8.827
November 9.043 11.177 10.826 19.070 19.072 5.142 8.814
Desember 9.343 11.305 11.013 19.669 19.218 5.157 8.827
Desember 2014 Thd
Nopember 2014 (%)
Desember 2014 Thd
Desember 2013 (%)
3,32
8,54
1,15 1,73 0,77 0,29 0,15
6,10 4,30 11,70 10,15 6,63
3,14
4,93
86
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
6. Konsumsi
Perkembangan konsumsi rata-rata per kapita setahun beberapa
makanan yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu padi-padian, umbi-
umbian dan kacang-kacangan. Dalam penghitungan rata-rata
konsumsi yang dihimpun melalui Susenas, belum menunjukkan
besarnya komsumsi yang sesungguhnya, karena data tersebut hanya
menggambarkan konsumsi makanan yang dimasak rumah tangga,
tidak termasuk konsumsi makanan jadi (makanan jajanan).
a. Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Per Hari
Berdasarkan data Susenas Maret 2013, September 2013 dan Maret
2014, rata-rata konsumsi kalori penduduk Indonesia per kapita
sehari, kelompok makanan padi-padian merupakan kelompok
makanan dengan rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari
tertinggi dibanding dua kelompok makanan lainnya yaitu umbi-
umbian dan kacang-kacangan. Secara nasional rata-rata konsumsi
kalori per kapita sehari untuk kelompok makanan padi-padian
mengalami fluktuasi mengalami penurunan dari 876,58 kkal pada
Maret 2013, turun menjadi 869,36 kkal pada September 2004 dan
turun kembali pada Maret 2014 menjadi 867,64 kkal. Sementara
untuk kelompok makanan umbi-umbian rata-rata konsumsi kalori
per kapita sehari mengalami fluktuasi dari 31,09 kkal pada Maret
2013, naik menjadi 35,04 kkal pada September 2013 dan turun
kembali menjadi 31,05 kkal pada Maret 2014. Sama halnya dengan
kelompok makanan kacang-kacangan rata-rata konsumsi kalori per
kapita sehari juga mengalami fluktuasi dari 51,53 kkal pada Maret
2013, turun menjadi 46,80 kkal pada September 2013 dan naik
kembali menjadi 50,18 kkal pada Maret 2014.
Tabel 39. Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari (kkal) Menurut Kelompok Makanan, Maret 2013, September 2013 dan Maret 2014
Sumber : BPS, Susenas Maret 2013, September 2013 dan Maret 2014
b. Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Per Hari
Rata-rata konsumsi protein per kapita sehari untuk kelompok
makanan padi-padian mengalami penurunan dari periode ke
Maret 2013 September 2013 Maret 2014
Padi-padian 876,58 869,36 867,64 -8,94 -1,72
Umbi-umbian 31,09 35,04 31,05 -0,04 -3,99
Kacang-kacangan 51,53 46,8 50,18 -1,35 3,38
Kalori Perubahan Maret 2014 thd
Maret 2013
Perubahan Maret 2014 thd
September 2013Kelompok Makanan
87
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
periode dari 20,57 gram pada Maret 2013 turun menjadi 20,40 gram
pada September 2013 dan turun kembali menjadi 20,36 gram pada
Maret 2014. Sementara rata-rata konsumsi protein per kapita sehari
untuk kelompok makanan umbi-umbian mengalami fluktuasi dari
0,27 gram pada Maret 2013 naik menjadi 0,29 gram pada
September 2013 dan turun kembali menjadi 0,27 gram pada Maret
2014. Sama halnya dengan kelompok makanan umbi-umbian, rata-
rata konsumsi protein per kapita sehari kelompok makanan kacang-
kacangan juga mengalami fluktuasi dari dari 4,93 gram pada Maret
2013 turun menjadi 4,51 gram pada September 2013 dan naik
kembali menjadi 4,84 gram pada Maret 2014.
Tabel 40. Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Sehari (Gram) Menurut Kelompok Makanan, Maret 2013, September 2013 Dan Maret 2014
Sumber: BPS, Susenas Maret 2013, September 2013 dan Maret 2014
c. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Secara nasional rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk
kelompok makanan padi-padian mengalami fluktuasi dari Rp.57.956
pada Maret 2013, turun menjadi Rp.55.216 pada September 2013
dan naik kembali pada Maret 2014 menjadi Rp.60.235. Sementara
untuk kelompok makanan umbi-umbian mengalami peningkatan
dari periode ke periode yaitu Rp.3.151 pada Maret 2013, naik
menjadi Rp.3.458 pada September 2013 dan naik lagi menjadi
Rp.3.566 pada Maret 2014. Untuk kelompok makanan kacang-
kacangan mengalami fluktuasi dari Rp.9.444 pada Maret 2013,
turun menjadi Rp.9.182 pada September 2013 dan naik kembali
pada Maret 2014 menjadi Rp.10.328.
Maret 2013 September 2013 Maret 2014
Padi-padian 20,57 20,4 20,36 -0,21 -0,04
Umbi-umbian 0,27 0,29 0,27 0,00 -0,02
Kacang-kacangan 4,93 4,51 4,84 -0,09 0,33
Kelompok MakananProtein Perubahan Maret 2014 thd
Maret 2013
Perubahan Maret 2014 thd
September 2013
88
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 41. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan, Maret 2013, September 2013, Dan Maret 2014 (Rp.)
Sumber: BPS, Susenas Maret 2013, September 2013 dan Maret 2014
d. Ketersediaan Per Kapita Bahan Makanan
Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata peluang
individu untuk memperoleh bahan pangan. Ketersediaan gabah/
beras tahun 2014 menurun sebesar 1,19 kg/kapita/tahun (0,73%)
atau setara dengan 3,27 gram/kapita/hari (0,73%) dibandingkan
tahun 2013. Ketersediaan energi, protein dan lemak dalam
gabah/beras tahun 2014 menurun masing-masing sebesar 11,84
kkal/kapita/hari, 0,28 gram/kapita/hari, dan 0,05 gram/kapita/hari
dibandingkan tahun 2013.
Ketersediaan jagung tahun 2014 turun sebesar 3,78 kg/kapita/
tahun (6,36%) atau setara dengan 10,35 gram/kapita/hari (6,36%)
dibandingkan tahun 2013. Ketersediaan energi, protein, dan lemak
dalam jagung tahun 2013 turun masing-masing sebesar 29,81
kkal/kapita/hari, 0,77 gram/kapita/hari, dan 0,36 gram/kapita/hari
dibandingkan tahun 2013.
Ketersediaan kedelai tahun 2014 turun sebesar 0,18 kg/kapita/
tahun (2,08%) atau setara dengan 0,50 gram/kapita/hari (2,08%)
dibandingkan tahun 2013. Ketersediaan energi, protein, dan lemak
dalam kedelai tahun 2014 turun masing-masing sebesar 1,91
kkal/kapita/hari, 0,20 gram/kapita/hari, dan 0,08 gram/kapita/hari
dibandingkan tahun 2013.
Ketersediaan kacang tanah lepas kulit tahun 2014 meningkat
sebesar 0,14 kg/kapita/tahun (4,91%) atau setara dengan 0,37
gram/kapita/hari (4,91%) dibandingkan tahun 2013. Ketersediaan
energi, protein, dan lemak dalam kacang tanah lepas kulit tahun
2013 menurun masing-masing sebesar 1,69 kkal/kapita/hari, 0,09
gram/kapita/hari, dan 0,16 gram/kapita/ hari dibandingkan tahun
2013.
Padi-padian 57.956 55.216 60.235 2.279 5.019
Umbi-umbian 3.151 3.458 3.566 415 108
Kacang-kacangan 9.444 9.182 10.328 884 1.146
Perubahan Maret 2014 thd
Maret 2013
Perubahan Maret 2014 thd
September 2013Kelompok Makanan Maret 2013 September 2013 Maret 2014
89
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Ketersediaan kacang hijau tahun 2014 meningkat sebesar 0,12
kg/kapita/tahun (15,81%) atau setara dengan 0,32 gram/kapi ta/hari
(15,81%) dibandingkan tahun 2013. Ketersediaan energi (kalori),
protein, dan lemak dalam kacang hijau tahun 2014 naik yaitu
masing-masing sebesar 1,09 kkal/kapita/hari, 0,07 gram/kapita/hari,
dan 0,01 gram/kapita/hari dibandingkan tahun 2013.
Ketersediaan ubi kayu tahun 2014 meningkat sebesar 2,81
kg/kapita/tahun (5,62%) atau setara dengan 7,71 gram/kapita/hari
(5,62%) dibandingkan tahun 2013. Ketersediaan energi (kalori),
protein, dan lemak dalam ubi kayu tahun 2014 meningkat masing-
masing sebesar 7,57 kkal/kapita/hari, 0,05 gram/kapita/hari, dan
0,02 gram/kapita/hari dibandingkan tahun 2013.
Ketersediaan ubi jalar tahun 2014 turun sebesar 0,20 kg/
kapita/tahun (2,33%) atau setara dengan 0,54 gram/kapita/hari
(2,33%) dibandingkan tahun 2013. Ketersediaan energi (kalori),
protein, dan lemak dalam ubi jalar tahun 2014 turun masing-masing
sebesar 0,58 kkal/kapita/hari; 0,01 gram/kapita/hari, dan 0,02
gram/kapita/hari dibanding tahun 2013.
Tabel 42. Ketersediaan Per Kapita Bahan Makanan
Tanaman Pangan 2013-2014
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Perkiraan
Sumber: NBM
Kg/Thn Gram/HariEnergi
(Kal/Hari)
Protein
(Gram/Hari)
Lemak
(Gram/Hari)
Tahun 2012
(Penduduk pertengahan tahun :
245.425.000 jiwa)
1 Beras 162,92 446,36 1.617 37,85 6,47
2 Jagung 58,54 160,39 462 11,95 5,63
3 Kedelai 10,06 27,57 105 11,14 4,60
4 Kacang Tanah Lepas Kulit 2,83 7,77 35 1,96 3,32
5 Kacang Hijau 1,05 2,87 10 0,58 0,05
6 Ubi Kayu 61,79 169,27 166 1,08 0,33
7 Ubi Jalar 8,87 24,30 26 0,25 0,70
Tahun 2013 *)
(Penduduk pertengahan tahun :
248.818.000 jiwa)
1 Beras 164,15 449,73 1.629 38,14 6,52
2 Jagung 59,41 162,77 469 12,13 5,71
3 Kedelai 8,83 24,20 92 9,78 4,04
4 Kacang Tanah Lepas Kulit 2,78 7,61 34 1,92 3,26
5 Kacang Hijau 0,74 2,04 7 0,41 0,04
6 Ubi Kayu 50,04 137,10 135 0,87 0,27
7 Ubi Jalar 8,41 23,03 25 0,23 0,66
Tahun 2014 **)
(Penduduk pertengahan tahun :
252.165.000 jiwa)
1 Beras 162,96 446,46 1.617 37,86 6,47
2 Jagung 55,63 152,42 439 11,36 5,35
3 Kedelai 8,65 23,70 90 9,57 3,96
4 Kacang Tanah Lepas Kulit 2,64 7,23 33 1,83 3,10
5 Kacang Hijau 0,86 2,36 8 0,48 0,04
6 Ubi Kayu 52,86 144,81 142 0,92 0,28
7 Ubi Jalar 8,21 22,50 24 0,23 0,64
No Uraian
Ketersediaan per Kapita
Kg/Thn Gram/HariEnergi
(Kal/Hari)
Protein
(Gram/Hari)
Lemak
(Gram/Hari)
Tahun 2012
(Penduduk pertengahan tahun :
245.425.000 jiwa)
1 Beras 162,92 446,36 1.617 37,85 6,47
2 Jagung 58,54 160,39 462 11,95 5,63
3 Kedelai 10,06 27,57 105 11,14 4,60
4 Kacang Tanah Lepas Kulit 2,83 7,77 35 1,96 3,32
5 Kacang Hijau 1,05 2,87 10 0,58 0,05
6 Ubi Kayu 61,79 169,27 166 1,08 0,33
7 Ubi Jalar 8,87 24,30 26 0,25 0,70
Tahun 2013 *)
(Penduduk pertengahan tahun :
248.818.000 jiwa)
1 Beras 164,15 449,73 1.629 38,14 6,52
2 Jagung 59,41 162,77 469 12,13 5,71
3 Kedelai 8,83 24,20 92 9,78 4,04
4 Kacang Tanah Lepas Kulit 2,78 7,61 34 1,92 3,26
5 Kacang Hijau 0,74 2,04 7 0,41 0,04
6 Ubi Kayu 50,04 137,10 135 0,87 0,27
7 Ubi Jalar 8,41 23,03 25 0,23 0,66
Tahun 2014 **)
(Penduduk pertengahan tahun :
252.165.000 jiwa)
1 Beras 162,96 446,46 1.617 37,86 6,47
2 Jagung 55,63 152,42 439 11,36 5,35
3 Kedelai 8,65 23,70 90 9,57 3,96
4 Kacang Tanah Lepas Kulit 2,64 7,23 33 1,83 3,10
5 Kacang Hijau 0,86 2,36 8 0,48 0,04
6 Ubi Kayu 52,86 144,81 142 0,92 0,28
7 Ubi Jalar 8,21 22,50 24 0,23 0,64
No Uraian
Ketersediaan per Kapita
90
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
7. Inflasi Perdesaan
Perubahan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) mencerminkan
angka inflasi/deflasi di wilayah perdesaan. Secara nasional, angka
inflasi perdesaan bulan Desember 2014 naik sebesar 82,55%
dibandingkan inflasi perdesaan bulan Nopember 2014. Demikian pula
jika dibandingkan dengan bulan Desember 2013 (year-on-year), inflasi
perdesaan bulan Desember 2014 naik sebesar 597,44%. Inflasi
perdesaan tertinggi terjadi di bulan Desember 2014 sebesar 2,72%,
sedangkan deflasi terjadi pada bulan April 2014 sebesar 0,05%.
Tabel 43. Inflasi/Deflasi Perdesaan di Indonesia Tahun 2014
Sumber: BPS
8. Capaian Produksi Tanaman Pangan
Komoditas utama tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai,
kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Target indikator
kinerja tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut: produksi padi 72,34 juta
ton GKG, produksi jagung 19 juta ton pipilan kering, produksi kedelai 1
juta ton biji kering, produksi kacang tanah 730 ribu ton biji kering,
produksi kacang hijau 287,25 ribu ton biji kering, produksi ubikayu 26
juta ton umbi basah dan ubi jalar 2,6 juta ton umbi basah.
Uraian Inflasi
Tahun 2013
Desember 0,39
Tahun 2014
Januari 1,16
Februari 0,45
Maret 0,19
April -0,05
Mei 0,23
Juni 0,74
Juli 0,82
Agustus 0,37
September 0,45
Oktober 0,43
November 1,49
Desember 2,72
Desember 2014 Thd
Nopember 2014 ( % )
Desember 2014 Thd
Desember 2013 ( % )
82,55
597,44
91
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Berdasarkan data Angka Ramalan II (ARAM II) 2014 BPS, keragaan
produksi komoditas utama tanaman pangan tahun 2014 yaitu: padi
dengan luas panen seluas 13,77 juta ha, produktivitas 51,28 ku/ha dan
produksi 70,60 juta ton GKG; jagung dengan luas panen 3,88 juta ha,
produktivitas 49,29 ku/ha dan produksi 19,13 juta ton pipilan kering;
kedelai dengan luas panen 611,80 ribu ha, produktivitas 15,06 ku/ha
dan produksi 921,33 ribu ton biji kering, kacang tanah dengan luas
panen 506,30 ribu ha, produktivitas 12,94 ku/ha dan produksi 655,17
ribu ton biji kering, kacang hijau dengan luas panen 202,36 ribu ha,
produktivitas 11,81 ku/ha dan produksi 238,94 ribu ton biji kering, ubi
kayu dengan luas panen 1,07 juta ha, produktivitas 228,29 ku/ha dan
produksi 24,56 juta ton umbi basah, dan ubi jalar dengan luas panen
156,69 ribu ha, produktivitas 150,62 ku/ha dan produksi 2,36 juta ton
umbi basah.
Tabel 44. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan Tahun 2014 (ARAM II 2014 BPS)
Capaian luas panen tanaman pangan pada tahun 2014 mengalami
peningkatan untuk luas panen jagung, kedelai, kacang hijau, dan ubi
kayu dibandingkan dengan tahun 2013. Luas panen jagung naik
sebesar 1,54%, kedelai 11,08%, kacang hijau 11,14% dan ubi kayu
0,94% dibandingkan tahun 2013. Sedangkan komoditas yang
mengalami penurunan luas panen adalah padi sebesar 0,48%, kacang
tanah 2,46%, dan ubi jalar 3,19%. Jika dibandingkan dengan angka
sasaran tahun 2014, tidak ada komoditas yang mencapai target.
No. KomoditasLuas Panen
(Ha)
Produktivitas
(Ku/Ha)Produksi (Ton)
1 Padi 13.768.319 51,28 70.607.231
2 Jagung 3.880.221 49,29 19.127.409
3 Kedelai 611.805 15,06 921.336
4 Kacang Tanah 506.302 12,94 655.172
5 Kacang Hijau 202.365 11,81 238.942
6 Ubi Kayu 1.075.784 228,29 24.558.778
7 Ubi Jalar 156.691 150,62 2.360.063
92
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 45. Capaian Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2014
(ARAM II) Terhadap Sasaran 2014 dan ATAP 2013
Capaian produktivitas tanaman pangan tahun 2014 mengalami
peningkatan untuk komoditas jagung, kedelai, kacang hijau, ubi kayu,
dan ubi jalar dibandingkan tahun 2013. Produktivitas jagung naik
sebesar 1,76%, kedelai 6,34%, kacang hijau 5,04%; ubi kayu 1,64%,
dan ubi jalar 2,14% dibandingkan tahun 2013. Sedangkan komoditas
yang mengalami penurunan yaitu padi sebesar 0,46% dan kacang
tanah 4,28%.
Jika dibandingkan dengan angka sasaran 2014, komoditas yang
mencapai target yaitu jagung (100,88%), kedelai (106,16%), kacang
hijau (102,68%), ubi kayu (100,26%), dan ubi jalar (104,25%),
sementara untuk padi dan kacang tanah masih di bawah target.
Tabel 46. Capaian Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2014 (ARAM II) Terhadap Sasaran 2014 dan ATAP 2013
ATAP
2013
Sasaran
2014
ARAM-II
2014
Aram II
terhadap
Sasaran
Aram II
terhadap
Atap
1 Padi 13.835.252 13.958.434 13.768.319 98,64 99,52
2 Jagung 3.821.504 3.888.329 3.880.221 99,79 101,54
3 Kedelai 550.793 704.948 611.805 86,79 111,08
4 Kacang Tanah 519.056 524.451 506.302 96,54 97,54
5 Kacang Hijau 182.075 249.800 202.365 81,01 111,14
6 Ubi Kayu 1.065.752 1.141.854 1.075.784 94,21 100,94
7 Ubi Jalar 161.850 179.952 156.691 87,07 96,81
Luas Panen (000 Ha) Capaian (%)
No. Komoditas
ATAP
2013
Sasaran
2014
ARAM-II
2014
Aram II
terhadap
Sasaran
Aram II
terhadap
Atap
1 Padi 51,52 51,83 51,28 98,95 99,54
2 Jagung 48,44 48,86 49,29 100,88 101,76
3 Kedelai 14,16 14,19 15,06 106,16 106,34
4 Kacang Tanah 13,52 13,92 12,94 92,97 95,72
5 Kacang Hijau 11,24 11,50 11,81 102,68 105,04
6 Ubi Kayu 224,60 227,70 228,29 100,26 101,64
7 Ubi Jalar 147,47 144,48 150,62 104,25 102,14
No. Komoditas
Produktivitas (Ku/Ha) Capaian (%)
93
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Capaian produksi tanaman pangan tahun 2014 mengalami
peningkatan untuk komoditas jagung, kedelai, kacang hijau, dan ubi
kayu dibandingkan produksi tahun 2013. Produksi jagung mencapai
19,12 juta ton pipilan kering (naik 3,33%), kedelai mencapai 921,33
ribu ton biji kering (naik 18,12%), kacang hijau mencapai 238,94 ribu
ton biji kering (naik 16,75%), dan ubi kayu mencapai 24,56 juta umbi
basah (naik 2,60%). Sementara komoditas yang mengalami
penurunan produksi yaitu padi sebesar 0,94%, kacang tanah sebesar
6,63% dan ubi jalar sebesar 1,12%. Jika dibandingkan dengan angka
sasaran produksi tahun 2014, kecuali jagung yang telah mencapai
target, komoditas lainnya masih berada di bawah target.
Tabel 47. Capaian Produksi Tanaman Pangan Tahun 2014
(ARAM II) Terhadap Sasaran 2014 dan ATAP 2013
Beberapa faktor kendala dalam pencapaian sasaran produksi tanaman
pangan tahun 2014 antara lain:1).Adopsi teknologi budidaya di tingkat
petani belum optimal, sehingga capaian produktivitas tingkat petani
masih lebih rendah dari potensi hasilnya; 2).Adanya persaingan
dengan komoditas non pangan dalam pemanfaatan lahan; 3).Belum
meratanya penggunaan teknologi alsintan, sehingga berpengaruh
terhadap efisiensi usahatani; 4). Mekanismepenyediaan benih belum
berjalan optimal yang menyebabkan keterlambatan penyediaan
benih/tidak sesuai dengan jadwal tanam; 5).Kemitraan belum
berkembang; 6).Perubahan iklim global/anomali iklim yang berdampak
pada ketidaksesuaian waktu tanam; 7). Akses petani terhadap sumber
pembiayaanmasih terbatas.
Berbagai upaya konkrit baik yang telah dan akan dilakukan oleh BPS
bersama Kementerian Pertanian atau instansi-instansi lain yang
berkepentingan dengan data produksi tanaman pangan antara lain:
ATAP
2013
Sasaran
2014
ARAM-II
2014
Aram II
terhadap
Sasaran
Aram II
terhadap
Atap
1 Padi 71.279.709 72.340.150 70.607.231 97,60 99,06
2 Jagung 18.511.853 19.000.000 19.127.409 100,67 103,33
3 Kedelai 779.992 1.000.000 921.336 92,13 118,12
4 Kacang Tanah 701.680 730.000 655.172 89,75 93,37
5 Kacang Hijau 204.670 287.250 238.942 83,18 116,75
6 Ubi Kayu 23.936.921 26.000.000 24.558.778 94,46 102,60
7 Ubi Jalar 2.386.735 2.600.000 2.360.063 90,77 98,88
Produksi (000 Ton) Capaian (%)
No. Komoditas
94
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Penandatanganan Peraturan Bersama Menteri Pertanian, Kepala
BPS, Kepala BPPT, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala BPN yang
diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan
dalam penyediaan tenaga pengumpul data luas panen yang dinilai
terlalu sering berganti yang berakibat pada kurang
berkesinambungannya data pertanian seperti data luas panen, luas
tanam, luas puso, luas lahan, data alat dan mesin pertanian
(alsintan), dan data benih
- Penggagasan uji coba metode pengumpulan data luas panen
dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA) sebagai inisiasi
pengembangan pengumpulan data luas panen yang lebih ilmiah
dengan memanfaatkan hasil pemotretan teknologi penginderaan
jarak jauh (remote sensing) menggunakan satelit
- Perancangan ulang alat ubinan dan timbangan yang lebih ringan
yang dari hasil ujicoba menunjukkan bahwa Dua jenis alat ubinan
yang sudah dirancang yang terbuat dari aluminium dan dari kawat
baja direkomendasikan tidak dapat dipakai dengan alasan
kepraktisan sehingga mengarah ke rancangan lain dengan
memodifikasi alat ubinan lama namun dengan total berat
keseluruhan yang lebih ringan
- Pelaksanaan ubinan bersama antara petugas BPS (Koordinator
Statistik Kecamatan/KSK) dan petugas Pertanian (Kepala Cabang
Dinas/KCD, Penyuluh, PPK, Petugas Pengumpul Data) merupakan
upaya untuk memperkecil moral hazard dan saling
ketidakpercayaan diantara kedua pengumpul data. Strategi ini juga
ditujukan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih erat antara
petugas BPS dan petugas Pertanian
Kesepakatan penggagasan “Global Strategy to Improve Agricultural
and Rural Statistics” bersama FAO dan seluruh stakeholders. Dalam
program ini, semua instansi terkait termasuk BPS dan Kementan telah
sepakat untuk mengusahakan peningkatan akurasi data pertanian dan
menjaga kesinambungannya terutama untuk beberapa komoditi yang
telah disepakati
9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2014
a. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia, departemen Pertanian
mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan
sebagian urusan pemerintah dibidang pertanian. Salah satu urusan
95
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
pemerintah di bidang pertanian yang dijabarkan dalam PP No 9
tahun 2005 adalah “Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis dibidang tanaman pangan” .
b. Sebagai penjabaran dari fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, maka Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas
memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
fungsi adalah: 1) melaksanakan koordinasi dan penyusunan
rencana, program, anggaran, dan kerja sama di bidang tanaman
pangan, 2) melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan
perlengkapan, 3) melakukan evaluasi dan penyempurnaan
organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian dan
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta
pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, 4)
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang tanaman
pangan, 5) melaksanakan urusan tata usaha Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan.
c. Penerapan dan pemantapan prinsip good governance dicirikan
antara lain dari keterbukaan, demokrasi, akuntabel, partisipatif, dan
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penerapan dan pemantapan
prinsip tersebut dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang sangat
menunjang dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas
sub sektor tanaman pangan sesuai dengan program pengelolaan
produksi tanaman pangan antara lain: operasional untuk
pelaksanaan tugas satuan kerja (satker), keuangan, perlengkapan,
kepegawaian, hubungan masyarakat yang dimaksudkan untuk
penyebarluasan informasi, promosi, dan pemasyarakatan tentang
keberhasilan program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan
kepada publik, lomba dan pemberian penghargaan untuk
petani/pelaku agribisnis yang berprestasi, pengusulan, peninjauan
kembali dan sosialisasi peraturan perundang-undangan,
pengembangan data statistik, koordinasi perencanaan program dan
anggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan
pertanian tingkat kabupaten/kota, provinsi, pusat.
d. Sasaran strategis yang akan dicapai oleh Sekretariat Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan melalui kegiatan Dukungan Manajemen
dan Teknis lainnya adalah terselenggaranya pelayanan administrasi
dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas
dilingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Penetapan
Kinerja dalam pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan
96
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
teknis lainnya adalah pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (SAKIP), jumlah unit kerja yang memperoleh predikat
Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Penilaian Mandiri Penerapan
Reformasi Birokrasi (PMPRB), capaian kinerja yang menentukan
keberhasilan pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah
tersedianya: (a). Pencapaian nilai SAKIP 73,97 atau 97% dari target
76 (Berhasil), (b). Jumlah unit kerja yang memperoleh predikat WBK
6 unit kerja atau 86% dari target 7 unit kerja (Berhasil), (c).
Penilaian PMPRB 78,44 atau 112% dari target 70 (Sangat Berhasil).
e. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target
indikator kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja dengan
realisasinya, maka secara umum kinerja Sekretariat Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan telah berhasil sesuai dengan target
kinerja yang telah ditetapkan.
f. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun anggaran
2014 memperoleh alokasi anggaran APBN sebesar
Rp.145.664.615.000. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai
dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar
Rp.108.331.652.882 atau 74,37%. Beberapa kendala yang dihadapi
adalah: 1) adanya penghematan anggaran, sesuai edaran
Mensesneg Nomor: SE-7/Seskab/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 hal
Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga
dalam rangka pelaksanaan APBN 2014, 2). Menyelesaikan RKA-
K/L Refocusing Tahap I dan II serta RKA-K/L self blocking
Perjalanan Dinas sehingga kegiatan penyusunan dokumen revisi
anggaran serta dokumen anggaran Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan tidak dilaksanakan 3) Tidak terealisasinya belanja
pegawai transito, belanja gaji pokok PNS (gaji ke 13) dan kenaikan
gaji 7% sebesar Rp.15.442 miliar.
g. Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan tahun 2014 ini disusun sebagai bahan
pertanggungjawaban dan sekaligus bahan informasi bagi semua
pihak.
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
a. Pertemuan Evaluasi dan Konsolidasi SPI Tingkat Nasional.
Pertemuan Evaluasi dan Konsolidasi SPI Tahun 2014 dilaksanakan
di Hotel Harmoni Batam, Kepulauan Riau, pada tanggal 3 s.d 5
September 2014. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk
97
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
melakukan evaluasi penerapan SPI pada kegiatan strategis
pembangunan tanaman pangan.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dengan didahului laporan Ketua Panitia Pelaksana dan sambutan
selamat datang oleh Kepala Dinas Pertanian Perikanan Kehutanan
dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, serta dihadiri narasumber
dari BPKP sebagai pembina SPIP tingkat nasional dan Inspektorat
Jenderal Kementerian Pertanian.
Peserta pertemuan sebanyak 110 orang terdiri dari Kepala Bidang
Produksi Tanaman Pangan dan Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi
se-Indonesia, Tim Satlak-PI dan Tim Evaluasi dan Pelaporan Ditjen
Tanaman Pangan serta wakil dari Direktorat dan UPT Pusat lingkup
Ditjen Tanaman Pangan.
Hasil pertemuan adalah sebagai berikut:
Penerapan SPIP wajib dilaksanakan pada setiap instansi
pemerintah sesuai dengan amanat pasal 2 dan 47 PP No.
60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta
Instruksi Presiden Nomor 4/2011 tentang Percepatan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara
Dalam rangka peningkatan pemahaman dan persamaan
persepsi tentang pengendalian intern, masih diperlukan
sosialisasi SPIP bagi seluruh pegawai di lingkungan instansi
masing-masing, baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/
kota.
Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Penyelenggaraan SPIP merupakan tanggung jawab manajemen;
dan menyatu serta menjadi bagian integral dari kegiatan instansi,
mencakup lima unsur yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian
Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan
Pemantauan Pengendalian Intern.
Kiat-kiat percepatan penerapan SPIP meliputi: (a) Pemahaman
bahwa SPIP bukan suatu hal yang baru dan telah dilaksanakan
sehari-hari, (b) prioritas utamanya adalah membangun Soft
Control bukan Hard Control, (c) pembentukan Satlak
Pengendalian Intern sampai unit terkecil dan personil yang
98
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
ditunjuk harus yang mempunyai pemahaman yang baik tentang
SPIP dan mampu untuk menggerakan lingkungan untuk
menyelenggarakan SPIP, (d) Merumuskan Quick wins, (e)
efektivitas forum diskusi kelompok yang anggotanya tidak harus
dalam jumlah besar, (f) lakukan pilot project pada beberapa
program/kegiatan terpilih untuk mensimulasi-kan penerapan
SPIP.
Kunci keberhasilan pelaksanaan SPIP sangat ditentukan oleh
komitmen dan keteladanan dari pimpinan serta peran aktif
seluruh pegawai, berbasis pada nilai-nilai moral/nurani (soft
control), sehingga perlu ditegakkan integritas pegawai
Pokok-pokok rencana aksi yang akan ditindaklanjuti setelah
pertemuan adalah sebagai berikut:
Membentuk Tim Satlak PI di Satker/Unit Kerja yang belum
terbentuk baik Satker provinsi maupun kabupaten
Menyampaikan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis ke
daerah secara tepat waktu.
Melakukan pembinaan berkelanjutan guna memberikan
pemahaman PP Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Melakukan pengendalian berdasarkan analisa risiko yang telah
dirumuskan
Melengkapi Juklak/Juknis dengan memasukkan titik
kritis/penilaian risiko
Melakukan pemantauan terhadap efektivitas kegiatan
pengendalian dan penanganan risiko
Menindaklanjuti Laporan Hasil Audit (LHA) setelah laporan hasil
audit diterima baik temuan kerugian Negara maupun
administrasi.
Meningkatkan koordinasi antar unit kerja baik di tingkat pusat
dan provinsi dan kabupaten/kota.
Melaporkan realisasi fisik perkembangan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan PMK 249/2011 dan model Sitampan (matrik laporan
tanaman pangan).
Rencana aksi berdasarkan lima unsur SPIP pada kegiatan
pembangunan tanaman pangan disepakati akan dilaksanakan
dan melakukan pemantauan berkelanjutan oleh Tim Satlak PI
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Inspektorat Jenderal
Kementan.
99
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap kelemahan-
kelemahan penyelenggaraan SPIP pada unit kerja/kegiatan.
Hasil pemetaan/mapping berbagai permasalahan agar dapat
disampaikan kepada pelaksana/penanggungjawab kegiatan di
daerah masing-masing supaya segera ditangani sehingga
masalah yang sama tidak muncul kembali. Dengan demikian
temuan hasil audit terkait SPIP terus berkurang.
Mempertahankan opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) Kementerian Pertanian dengan melaksanakan SPI secara
berkelanjutan.
b. Penyusunan Bahan Pembinaan dan Evaluasi SPI
Evaluasi SPI pada kegiatan strategis pembangunan tanaman
pangan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan SPI
pada kegiatan strategis pembangunan tanaman pangan di daerah,
yang mencakup lima unsur SPI (lingkungan pengendalian, penilaian
resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi,
pemantauan pengendalian intern), dan kegiatan strategis (Sekolah
Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT),
Pemberdayaan penangkar benih, serta bantuan sarana
pascapanen). Output dari penyusunan bahan pembinaan dan
evaluasi adalah tersusunnya pedoman pelaksanaan evaluasi
penerapan sistem pengendalian intern (SPI) kegiatan strategis
tanaman pangan. Pedoman ini merupakan panduan bagi Tim
Evaluasi/Penilai untuk mengeksplorasi data dan informasi yang
ingin diperoleh serta mengevaluasi penerapan SPI pada kegiatan
strategis pembangunan tanaman pangan di daerah. Outline dari
pedoman pelaksanaan evaluasi penerapan SPI kegiatan strategis
tanaman pangan terdiri dari kata pengantar, daftar isi, pendahuluan
(latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran, ruang lingkup),
pelaksanaan evaluasi (pelaksana, lokasi dan obyek, waktu
pelaksanaan, instrumen, mekanisme pelaksanaan, outline laporan),
kondisi penerapan SPI (hasil penilaian, rencana aksi penerapan
SPI), penutup.
11. Pertemuan Koordinasi Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan
Tanaman Pangan Tahun 2014
Pertemuan Koordinasi Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan
Tanaman Pangan Tahun 2014 dilaksanakan di “b” Hotel Bali, pada
tanggal 19 s.d 21 November 2014. Rapat dibuka oleh Sekretaris
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan didahului laporan Ketua
Panitia Pelaksana dan sambutan selamat datang oleh Kepala Dinas
100
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, serta dihadiri narasumber
dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Kepala Bagian
Keuangan dan Pelaporan Setditjen Tanaman Pangan. Peserta
pertemuan sebanyak 100 orang terdiri dari Kepala Bidang Produksi
Tanaman Pangan dan Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi se-
Indonesia, Tim Satlak-PI dan Tim Evaluasi dan Pelaporan Ditjen
Tanaman Pangan.
Setelah memperhatikan arahan Sekretaris Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan, pemaparan materi dan narasumber serta hasil
diskusi diperoleh kesepakatan sebagai berikut:
a. Capaian produksi tujuh komoditas utama tanaman pangan 2014
secara nasional berdasarkan Angka Ramalan II dibandingkan
dengan tahun 2013 (ATAP) untuk jagung, kedelai, kacang hijau,
dan ubi kayu meningkat; sedangkan padi, kacang tanah, dan ubi
jalar menurun. Bila dibandingkan dengan target 2014 jagung telah
mencapai target, sedangkan komoditas lainnya masih belum
mencapai target.
b. Capaian produksi tanaman pangan 2014 (ARAM II) per provinsi
bervariasi, ada yang meningkat dan ada yang menurun bila
dibandingkan terhadap ATAP 2013, dan bila dibandingkan terhadap
target 2014 ada yang telah mencapai target dan sebagian besar
belum mencapai target.
c. Angka Ramalan II-2014, diperoleh dari realisasi luas panen dan
produktivitas Subround I (Januari-April) dan Subround II (Mei-
Agustus), sedangkan Subround III (September-Desember) masih
prediksi berdasarkan luas tanam akhir bulan Agustus 2014. Oleh
sebab itu, produksi ARAM II-2014 bisa berubah (naik, turun, tetap)
tergantung pada hasil riil produksi pada Subround III, sehingga
perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan dan peningkatan
produksi yang dipanen pada bulan September-Desember agar
angka produksi dapat meningkat dari ARAM II dan mencapai target.
d. Langkah-langkah yang perlu dan akan dilaksanakan untuk
mempertahankan dan meningkatkan capaian produksi dari Aram II
2014 antara lain:
Mengamankan pertanaman/eksisting yang dipanen/akan dipanen
pada Subround III (periode September-Desember 2014) dari
gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan
Dampak Perubahan Iklim (DPI) banjir dan kekeringan agar luas
panen optimal
101
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Meningkatkan penyuluhan dan pendampingan kepada petani
agar menerapkan teknologi secara optimal sesuai kondisi
spesifik lokasi.
Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam
menjamin ketersediaan sarana produksi (benih, pupuk) yang
cukup dan memenuhi prinsip 6 tepat (jenis/varietas, waktu,
jumlah, kualitas, lokasi, dan harga)
Berkoordinasi dengan Dinas PU-Pengairan dalam mengatur
ketersediaan air/irigasi serta mengendalikan banjir dan
kekeringan
Mengoptimalkan sarana dan peralatan panen dan pasca panen
untuk membantu petani panen pada periode panen September-
Desember 2014 yang bersamaan dengan awal musim hujan (MH
2014/2015)
Di samping itu, sejalan dengan telah masuknya MH 2014/2015
yang dimulai bulan Oktober 2014 perlu melakukan upaya dan
langkah-langkah untuk mendukung produksi 2015, mengingat
kontribusi produksi dari pertanaman periode MH 2014/2015
relatif besar dibandingkan dengan kontribusi MT 2015 (April-
September 2015).
Realisasi serapan APBN Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2014
(posisi laporan 20 November 2014) satker pusat dan daerah
seluruh Indonesia Rp.1,754 triliun (77,16% dari pagu anggaran
Rp.2,273 triliun).
Rincian serapan APBN berdasarkan kewenangan: satker
Provinsi 66,53% dari total pagu Rp.233 miliar, satker Tugas
Pembantuan 80,74% dari total pagu Rp.1,882 triliun, satker pusat
Ditjen Tanaman Pangan 47,10%, dari total pagu Rp.141,93
miliar, dan satker UPT Pusat (BBPPMBTPH dan BBPOPT)
77,75% dari total pagu Rp.16,7 miliar.
Realisasi serapan anggaran menurut kegiatan: 1) Pengelolaan
Produksi Tanaman Serealia Rp. 930,257 miliar (83,27% dari
pagu Rp.1,117 triliun), 2) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka
Kacang dan Umbi Rp.512,101 miliar (83,94% dari pagu
Rp.610,049 miliar), 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih
Tanaman Pangan Rp. 72,230 miliar (68,39% dari pagu
Rp.105,612 miliar), 4) Penguatan Perlindungan Tanaman
Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Rp.79,887 miliar (67,78%
dari pagu Rp.117,864 miliar), 5) Penanganan Pascapanen
Tanaman Pangan Rp.74,423 miliar (46,27% dari pagu
102
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Rp.160,846 miliar), 6) Dukungan Manajemen Teknis Lainnya
Rp.72,679 miliar (49,89% dari pagu Rp.145,664 miliar), 7)
Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih Rp.5,285 miliar
(76,38% dari pagu Rp.9,782 miliar), 8) Pengembangan
Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Rp.7,700 miliar (78,72% dari pagu Rp.9,782 miliar).
e. Realisasi pelaksanaan fisik kegiatan APBN Ditjen Tanaman Pangan
Tahun 2014 (posisi laporan 20 November 2014): 1) SL-PTT padi
3,007 juta ha (77,23% dari target 3,895 juta ha), 2) SL-PTT jagung
157.288 ha (76,45% dari target 205.751 ha), 3) SL-PTT kedelai
41.005 (65,74%, dari target 62.370 ha), 4) Perluasan Areal Tanam
(PAT) kedelai 184.091 ha (66,32% target 277.568 ha), 5)
Perbanyakan Benih Sumber 358 ha (46,61 ha dari target 768 ha),
6) Pemberdayaan Penangkar Benih padi dan kedelai 3.779 ha
(49,72% dari target 7.600 ha), 7) Penyaluran/Penjualan Benih
Bersubsidi padi, jagung, kedelai 28.837 ton (23,66% dari target
121.857 ton), 8) SL-PHT 819 unit (88,73% dari target 923 unit), 9)
SL-Iklim 86 unit (80,37% dari target 107 unit), 10) Bantuan Sarana
Pascapanen 556 kelompok (61,17% dari target 909 kelompok).
f. Penyelesaian atas temuan dan rekomendasi aparat pengawas agar
diselesaikan secara cepat dan tuntas. Temuan Kerugian Negara
(KN) yang sulit ditindaklanjuti, telah lama serta memenuhi kriteria
dan justifikasi yang memadai agar segera diselesaikan dan
diusulkan untuk dihapusbukukan/temuan yang tidak dapat
ditindaklanjuti (TPTD) seperti temuan KN keterlambatan penyaluran
bantuan benih tahun 2007 di Kabupaten Lampung Selatan karena
saat itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri sehingga sulit
pengangkutan; temuan di Dinas Pertanian Provinsi Maluku tahun
2006 atas penyalahgunaan pembelian pupuk Urea bersubsidi oleh
PT Artika Optima Inti Glue Plant di Seram Bagian Barat sebanyak
88 ton yang digunakan sebagai bahan baku lem, akan
dikoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal Kementan dan
instansi terkait yang berwenang.
g. Aset pestisida (Tiran) dari pengadaan tahun 2010 yang belum
selesai dilakukan stock opname dan proses penyerahan ke daerah
tahun 2014 (posisi laporan 20 November 2014) sebanyak 856 box
senilai Rp.385,2 juta di tiga kabupaten (Kabupaten Nias Sumatera
Utara, Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, dan
Kabupaten Merauke Papua).
103
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
h. Penyelesaian asset satker inaktif dapat dilakukan melalui tiga cara,
yaitu: hibah dengan menyampaikan usul hibah barang milik negara
(BMN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor
98 tahun 2013 yang berakhir pada tahun 2014 ke Ditjen Tanaman
Pangan, transfer sesuai Instruksi Menteri Pertanian nomor 01
tahun 2010, penghapusan sesuai dengan PMK 50 tahun 2014.
i. Pemilihan penempatan kegiatan dan anggaran APBN Ditjen
Tanaman Pangan untuk tahun 2015 dan ke depan diserahkan
ditentukan oleh daerah masing-masing apakah ditempatkan di
satker dinas provinsi atau masih tetap di satker kabupaten/kota
sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan
mempertimbangkan ketersediaan dan kesiapan SDM, jarak antar
kabupaten dan provinsi, rentang kendali serta efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
j. Terkait dengan wacana kebijakan perubahan penetapan pejabat
pengelola anggaran 2015 dan tahun berikutnya, sebagian besar
peserta daerah mengusulkan pengelola anggaran ditetapkan oleh
pusat. Usulan tersebut memperhatikan pengalaman tahun 2012
penetapan pejabat pengelola anggaran di daerah masing-masing
mengalami keterlambatan.
k. Hasil evaluasi kegiatan pembangunan tanaman pangan meliputi:
Perbanyakan benih sumber: perbanyakan benih tidak terealisasi
karena kesulitan benih sumber, realisasi produksi perbanyakan
benih tidak mencapai target, penyaluran benih sumber rendah
karena kurang diminati, hasil perbanyakan benih oleh BBI tidak
lulus uji sertifikasi BPSBTPH, PNBP tidak disetor ke kas negara
tetapi langsung digunakan untuk operasional kegiatan BBI
Pemberdayaan penangkar: target produksi benih tidak
ditetapkan, identifikasi CP/CL kurang cermat, produksi tidak
menjadi benih, produksi benih rendah, produksi benih tidak
tersalur, dana untuk membeli calon benih dari anggota tidak ada
Subsidi Benih: tidak semua petani/kel tani mau membeli benih
bersubsidi, belum semua petani/kel tani mengajukan DUPBB,
ketersediaan benih jenis/varietas & jumlah pada BUMN tidak
mencukupi kebutuhan, realisasi penyaluran/ penjualan benih
rendah
Sertifikasi dan pengawasan benih: pelaksanaan sertifikasi belum
sesuai ketentuan, kualitas benih bersertifikat dibawah standar,
benih dari luar provinsi tidak seluruhnya dilakukan cek mutu,
penerbitan label ganda
104
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT):
penetapan lokasi dan kelompok tani pelaksana SL-PTT kurang
tepat, teknologi budidaya yg diterapkan tdk sesuai rekomendasi
(benih dan pupuk), kelompok tani tidak tertib dalam menghadiri
pertemuan SL, peningkatan provitas tidak tercapai
Pengamatan OPT dan DPI: jumlah POPT tidak sebanding
dengan luas wilayah pengamatan, sarana kurang (SMPK, lampu
perangkap dll), penyampaian laporan pengamatan 2 mingguan
terlambat, belum dilakukan peramalan OPT dan DFI sebagai
early warning, laporan hasil pengamatan belum dijadikan dasar
pengambilan kebijakan pengendalian OPT
Penanganan pascapanen: tidak seluruh pengadaan didasarkan
proposal dan melalui proses seleksi / tidak dilakukan identifikasi
dan verifikasi yang baik, KPA belum menyusun rencana
pengadaan, kegiatan tidak didukung dengan juknis kegiatan,
HPS tidak disusun dengan baik, SPK belum mengatur lokasi
tempat penyerahan barang dan kewajiban rekanan melakukan
running test, terjadi kemahalan harga, penyaluran alat
pascapanen terlambat / melewati masa panen dan tidak
membuat rencana pemanfaatan, alat pascapanen belum
dimanfaatkan dengan optimal, laporan pelaksanaan kegiatan dan
perkembangan pengelolaan sarana pascapanen tidak dibuat
l. Permasalahan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun
2014:
Surat edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
menghimbau agar penyaluran dana bantuan sosial ditunda
sampai selesainya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.
Adanya kebijakan penghematan anggaran APBN-P 2014 yang
menyebabkan realisasi kegiatan dan anggaran mundur dari
rencana semula, karena menunggu proses revisi RKA-KL dan
DIPA yang baru terbit tanggal 16 Juli 2014 untuk menghindari
pagu minus.
Realisasi penyaluran benih bersubsidi yang rendah, disebabkan
karena petani sudah terbiasa dengan Bantuan Langsung Benih
Unggul (BLBU) gratis, sementara PT SHS selaku pelaksana
PSO tidak mampu menyediakan benih besubsidi sesuai azas
enam tepat.
Proses lelang pengadaan bantuan sarana pascapanen banyak
yang mengalami keterlambatan karena Unit Layanan Pengadaan
(ULP) ditempatkan satu pintu di Sekretariat Pemda Provinsi yang
105
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
menangani pengadaan seluruh SKPD, sehingga harus
menunggu giliran dan bila terjadi lelang ulang menunggu giliran
urutan terakhir.
Benih bersubsidi yang disalurkan oleh pelaksana PSO (PT Sang
Hyang Seri) tidak semuanya sesuai kebutuhan dan keinginan
petani, petani kurang berminat membeli benih bersubsidi karena
terbiasa dengan bantuan gratis, serta keterbatasan liquiditas
modal kerja PT SHS dalam pengadaan benih.
Kondisi perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan dan
mundurnya jadwal tanam sehingga kegiatan fisik lapangan
terutama yang dipengaruhi oleh iklim (seperti SL-PTT, perluasan
areal tanam kedelai, perbanyakan benih sumber, pemberdayaan
penangkar benih, SL-PHT dan SL-Iklim) di beberapa lokasi
mengalami perubahan jadwal dari rencana semula.
Terdapat struktur/komponen/output/sub output pada RKA-
KL/DIPA dana dekonsentrasi provinsi pada kegiatan penguatan
perlindungan tanaman dari gangguan OPT dan DPI (di BPTPH)
terdapat beberapa provinsi (13 provinsi) tidak seragam dengan
format acuan yang ditetapkan oleh pusat, sehingga sulit untuk
mengukur dan merekap perkembangan pelaksanaan dan
kinerja/output/sub output yang dihasilkan.
Sering terjadi revisi pejabat pengelola anggaran, terutama pada
satker kabupaten/kota yang mengakibatkan tertunda/
terlambatnya pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Pada tahun
2014, terjadi revisi pejabat pengelola anggaran sebanyak 187
satker, terdiri dari satker kabupaten/kota 163, satker dinas
provinsi 24, dan satker pusat 1 kali.
m. Saran dan tindak lanjut perbaikan kedepan
Masing-masing provinsi perlu melakukan evaluasi dan analisis
capaian kinerja sebagai dasar penyusunan kegiatan ke depan
dan penetapan target-target produksi.
Perlu penyempurnaan sistem monev capaian fisik dan anggaran
baik terkait PMK 249/2011 maupun Sitampan agar lebih mudah
dilaksanakan, begitu pula terkait laporan keuangan, SIMAK, SAU
dan lain-lain.
Perlu percepatan laporan fisik kabupaten disampaikan kepada
provinsi.
Realisasi fisik kegiatan perbenihan masih rendah, pola subsidi ke
depan diupayakan dengan cara desentralisasi di daerah
106
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
(provinsi/kabupaten) dengan memberdayakan penangkar di
masing-masing daerah, bila kegiatan masih PSO maka di dalam
kontrak perlu disebutkan klausul PSO mengutamakan
benih/mengambil benih dari lokasi setempat, dalam pedum
dituliskan secara eksplisit apabila benih berasal dari luar provinsi
agar dilakukan cek ulang di BPSBTPH.
Pengelolaan aset harus memperhatikan aspek preventif mulai
dari perencanaan, pengadaan sampai pengelolaan asset
(pencatatan, penyerahan aset ke Pemda)
Menyiapkan database kelompok tani, alsintan/pascapanen
(jumlah, jenis dan penyebaran)
Bantuan peralatan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan
tidak diseragamkan: combine harvester, rice transplanter dan
segera menyelesaikan realisasi fisik yang berpotensi menjadi
temuan auditor BPK maupun Inspektorat Kementan.Perlu
penguatan pengelolaan sistem perbenihan melalui penguatan
BBI, BPSB dan pemberdayaan penangkar
Hasil audit BPK-RI dan Inspektorat Jenderal Kementan agar
segera ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi beban/masalah di
kemudian hari. Secara formal hasil audit menjadi tanggungjawab
instansi dan pejabat yang menangani serta secara materiil
menjadi tanggungjawab individu yang terkait dengan temuan
Perlu melaksanakan jaminan harga dan pembelian hasil produksi
petani terutama padi, jagung, dan kedelai untuk meningkatkan
motivasi para petani/kelompok tani dalam meningkatkan produksi
dan mengembangkan usahatani secara berkelanjutan
Penetapan pengelola anggaran KPA dan bendahara disarankan
dilaksanakan di pusat
Penyelesaian aset kode MAK 526 perlu menjadi perhatian
bersama
Format penulisan output/suboutput kegiatan perlindungan
tanaman pangan tidak seragam, perlu pengawalan dan
penyelesaian DIPA dan RKA-K/L
12. Rapat Pimpinan
a. Rapat Pimpinan (Rapim) Kementan-RI, Senin 10 Pebruari 2014 di
Ruang Pola, Gd. A Lantai 2 Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh
Menteri Pertanian, dengan agenda Rapim mengenai: 1) Situasi
Pangan; 2) Rencana Rekomendasi Impor Beras Khusus; 3)
Indikator Kinerja 2014/Hasil Pembahasan dengan UKP4; 4) Situasi
107
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Flu Burung dan Upaya Pengendaliannya; 5) Situasi Serangan OPT
Tanaman Pangan dan Upaya Pengendaliannya; 6) Arahan Mentan.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindaklanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Untuk dapat menggambarkan situasi pangan, upayakan
menggunakan satu sumber data dan harus konsisten. Sebagai
contoh: data banjir, data PUSO, data serangan OPT dan lain
sebagainya, agar menggunakan satu angka saja. Untuk ini agar
dibuat sistem data yang baik dan benar, serta lakukan cek
secara berulang. Data yang salah dapat menyulitkan
penyusunan kebijakan.
Tindak Lanjut:
- Angka situasi serangan OPT dan DPI yang digunakan pada
Ditjen Tanaman Pangan berasal dari data BPTPH Provinsi.
Namun data tersebut akan terus berkembang dan diupdate
setiap minggu.
- Untuk data produksi tanaman pangan, Ditjen Tanaman
Pangan mengacu pada data dari BPS/Pusdatin Kementan.
Dalam menyusun matriks Prioritas Nasional Tahun 2014
bersama UKP4, pastikan menetapkan angka target capaian yang
realistis (dapat dicapat), jangan terlalu rendah (seolah tidak
bekerja), juga jangan terlalu tinggi (tidak tercapai).
Tindak Lanjut:
- Pada tahun 2014 kegiatan Ditjen Tanaman Pangan yang
dipantau oleh UKP4 sebanyak 5 sub renaksi yaitu : 1)
penyaluran benih bersubsi, 2) SL-PTT padi, jagung dan
kedelai, serta 3) bantuan sarana pascapanen, dari 5 sub
renaksi.
- Ditjen Tanaman Pangan telah menyusun target per triwulan
dengan mempertimbangkan rencana bulanan pelaksanaan
kegiatan.
- Secara keseluruhan Ditjen Tanaman Pangan mentargetkan
pada B03 (10%), B06 (30%), B09 (65%), dan B12 (100%).
Tingkatkan pengawasan terhadap areal pertanian, terutama
pasca banjir
Tindak Lanjut:
108
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Melakukan pemantauan langsung secara intensif, berkala dan
berjenjang oleh petugas daerah maupun pusat serta
menginventarisasi areal yang terkena banjir
- Melakukan Gerakan Pengendalian OPT saat pra tanam
bersama TNI
- Memanfaatkan Regu Pengendali Hama (RPH) secara lebih
aktif
- Melakukan identifikasi terhadap petani yang areal sawahnya
terkena banjir yang dituangkan dalam CP/CL (by name by
addres)
- Menyalurkan bantuan benih (CBN) kepada petani untuk
penanaman kembali (replanting), sehingga tidak mengganggu
capaian luas tanam
Segera inventarisasi kegiatan Bansos Kementan tahun 2014,
pisahkan kegiatan yang harus segera dilaksanakan dan kegiatan
yang bisa ditunda. Untuk kegiatan Bansos yang tidak bisa
ditunda, maka harus segera dilaksanakan.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan telah menyusun rencana penyaluran
Bansos bulanan yang disesuaikan dengan jadwal tanam dan
target penyerapan anggaran. Rencana penyaluran telah
berkoordinasi dengan daerah (provinsi, kabupaten/kota)
b. Rapat Pimpinan (Rapim) Kementan-RI, Senin 17 Pebruari 2014 di
Ruang Pola, Gd. A Lantai 2 Kanpus Kementan yang dipimpin oleh
Menteri Pertanian, agenda rapim mengenai: 1) Paparan Bahan
Raker Komisi IV DPR-RI; 2) Kesiapan penyaluran Benih Bersubsidi
2014 serta kesiapan Bantuan Benih Sinabung dan Banjir; 3)
Prediksi Iklim 2014 dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Pertanian
2014; 4) Arahan Menteri Pertanian
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Buat peta lengkap ketersediaan benih yang berisi lokasi, jenis
dan volume. Peta data ini harus selalu diupdate dan
diinformasikan kepada Menteri. Informasi ini akan membantu
manakala dibutuhkan (siap setiap saat), termasuk menjawab
banyak pertanyaan media. Sekarang ini banyak terjadi kasus
banjir dan banyak permintaan bantuan benih. Dalam beberapa
kunjungan kerja pimpinan ke daerah, masih banyak terdengar
109
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
keterlambatan dan ketidaksesuaian jenis benih yang disalurkan.
Untuk memenuhi permintaan dan menjawab permasalahan yang
muncul tersebut, kita harus siap bekerja ekstra keras.
Tindak lanjut:
Berkaitan dengan bantuan benih, Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan telah menyusun peta ketersediaan benih berupa laporan
stok Cadangan Benih Nasional (CBN) dari PT Sang Hyang Seri
(Persero) dan PT Pertani (Persero) yang berisi lokasi, jenis dan
volume sehingga apabila ada permohonan bantuan benih untuk
bencana alam dapat segera disalurkan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Selanjutnya sudah disampaikan kepada Direktur
PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) untuk
menginformasikan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota tentang jenis dan volume benih yang
tersedia, sehingga permohonan diharapkan sesuai jenis benih
yang tersedia.
Lakukan verifikasi dengan baik dan benar semua permintaan
bantuan benih yang mengatasnamakan dampak bencana.
Waspadai potensi orang bersikap aji mumpung. Pergunakan
dana PUSO sebesar Rp.200 miliar secara selektif, sehingga
penggunaannya sesuai sasaran. Jangan sampai ada komentar
bahwa pemerintah pilih kasih.
Tindak Lanjut:
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
70/Permentan/SR.120/ 12/2012 tentang Pedoman Cadangan
Benih Nasional dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman
Pangan Nomor: 78/HK.310/C/12/2012 tentang Petunjuk Teknis
Cadangan Benih Nasional, serta Surat Edaran Direktur Jenderal
Tanaman Pangan Nomor: 121/TU.210/C/02/2014 tanggal 7
Februari 2014 disampaikan prosedur pengajuan permohonan
bantuan benih melalui CBN untuk pemulihan pertanaman atau
persemaian yang rusak berat/puso sebagai akibat/dampak banjir,
bahwa kebenaran dan keabsahan hasil verifikasi data kelompok
tani (CP/CL) merupakan tanggungjawab Kepala Dinas Pertanian
(Kabupaten/Provinsi).
Segera salurkan bantuan benih yang sudah disiapkan untuk
rehabilitasi pasca erupsi Sinabung. Kepala BNPB sudah
memberitahukan bahwa warga/petani sudah mulai kembali ke
rumah dan sudah mau langsung melakukan kegiatan
110
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
pertanaman. Presiden sudah mengingatkan agar bibit tanaman/
ternak segera disiapkan.
Tindak Lanjut:
Menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri
Pertanian Republik Indonesia Nomor 360/510 tanggal 21 Januari
2014 hal Permohonan Bantuan Akibat Erupsi Gunung Sinabung,
Direktur Jenderal Tanaman Pangan telah berkirim surat kepada
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Nomor
162/SR.120/C/02/2014 tanggal 18 Februari 2014 hal
Pemanfaatan Cadangan Benih Nasional untuk pemulihan pasca
erupsi Sinabung.
Waspadai eksplosi organisme pengganggu tumbuhan (OPT),
terutama pasca banjir. Buat berbagai persiapan
Tindak Lanjut:
- Melakukan pemantauan langsung secara intensif, berkala dan
berjenjang oleh petugas daerah maupun pusat serta
menginventarisasi areal yang terkena banjir
- Melakukan Gerakan Pengendalian OPT saat pra tanam
bersama TNI Melakukan Gerakan Pengendalian OPT saat pra
tanam bersama TNI
- Memanfaatkan Regu Pengendali Hama (RPH) secara lebih
aktif
- Pemanfaatan sarana pengendali OPT yang tersedia di
daerah, yaitu: pestisida sebanyak 1.686.639 kg/liter (setara
untuk luas areal 800 ribu ha dengan aplikasi 2-3 liter/ha) dan
bahan pengasapan sebanyak 107.948 boks (setara untuk luas
areal 215 ribu ha dengan aplikasi 0,5 boks/ha).
- Melakukan identifikasi terhadap petani yang areal sawahnya
terkena banjir yang dituangkan dalam CPCL (by name by
addres)
- Petugas lapangan mengusulkan bantuan benih bagi petani
yang arealnya terkena banjir
- Menyalurkan bantuan benih (CBN) kepada petani untuk
penanaman kembali (replanting), sehingga tidak mengganggu
capaian luas tanam
Cek ke BMKG untuk memastikan apakah benar bahwa
pertengahan bulan Maret banjir akan sudah mulai berkurang. Hal
ini terkait penyiapan bantuan benih untuk penanaman kembali
lahan pertanian yang rusak akibat banjir. Apabila kekurangan
111
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
tenaga kerja (SDM), maka manfaatkan kerjasama dengan TNI
AD.
Tindak Lanjut:
- Berdasarkan informasi dari BMKG, secara umum curah hujan
pada bulan maret akan bersifat dibawah normal sampai
normal.
- Daerah yang berpeluang mengalami hujan bawah normal
antara lain: Aceh bagian selatan, Pekan baru bagian utara,
Padang bagian selatan, Jambi, Sumsel bagian timur,
Lampung bagian timur, Belitung, Jawa bagian selatan, Bali,
sebagian NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah
bagian selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Papua
bagian tengah.
- Daerah yang mengalami hujan normal antara lain: sebagian
Sumatera Utara, Pekanbaru bagian selatan, Bengkulu,
Sumatera Selatan bagian barat, Jawa Tengah bagian timur,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah bagian utara dan
timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku
- Daerah yang berpotensi mengalami hujan diatas normal
adalah Sumatera Utara bagian Timur, NTB bagian timur,
Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi
Utara, Ambon dan Papua Barat
- Dengan curah hujan bersifat dibawah normal sampai normal
di bulan Maret diprakirakan potensi terjadi banjir akan
menurun.
Intensifkan koordinasi kerja lintas Eselon I lingkup Kementerian
Pertanian untuk memadukan program dan kegiatan. Belum diedit
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan selalu berupaya melakukan koordinasi
dengan eselon I lingkup Kementan untuk memadukan program
dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya pencapaian
sasaran produksi tanaman pangan komoditas padi, jagung dan
kedelai.
c. Rapat Pimpinan (Rapim) Kementan-RI, Senin 24 Februari 2014 di
Ruang Pola, Gd. A Lantai 2 Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh
Menteri Pertanian. Agenda Rapim mengenai: 1) Kasus-kasus
Kebijakan Perdagangan dan Saran Peningkatan Kerjasama dengan
Kementerian Perdagangan; 2) Upaya Peningkatan Pengawasan
Perkarantiaan; 3) Tindak Lanjut Temuan BPK; 4) Tinjauan RUU
112
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Perdagangan (Revisi); 5) Rencana Strategis Penguatan
Penyuluhan; 6) Arahan Menteri Pertanian
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Terkait kebutuhan anggaran untuk menangani serangan
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), coba lakukan
penyisiran anggaran yang sudah ada terlebih dahulu. Andaikata
sama sekali tidak bisa, maka pikirkan kapan waktu yang tepat
untuk mengajukan tambahan anggaran.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan telah mengusulan anggaran tambahan
pada kegiatan perlindungan tanaman pangan Tahun 2014 dalam
rangka antisipasi peningkatan serangan OPT dan terkena DPI
melalui kegiatan SL-PHT, SLI, dan gerakan pengendalian.
- Kegiatan SL-PHT yang semula 1.000 unit menjadi 2.500 unit.
- Kegiatan SL Iklim yang semula 100 unit menjadi 192 unit.
- Gerakan pengendalian yang semula 114 kali menjadi 407 kali.
Total usulan anggaran tambahan untuk kegiatan SL-PHT, SLI
dan gerakan pengendalian sejumlah Rp.47 miliar.
Tabel 48. Rincian Usulan Tambahan Anggaran kegiatan SL-PHT, SLI dan Gerakan Pengendalian
Coba pikirkan cara agar benih turun ke lapangan. Saat ini ramai
di media bahwa petani sudah siap menanam, tetapi benih tidak
ada. Bahkan ditulis bahwa Menteri Pertanian tidak menepati janji.
- Dalam rangka penyediaan benih di lapangan, Pemerintah
telah menyiapkan subsidi benih untuk memenuhi pelaksanaan
kegiatan SL-PTT yang dapat dimafaatkan oleh petani sejaka
awal bulan Februari 2014.
- Pemerintah akan terus mendorong daerah agar mampu
mandiri dalam penyedeiaan benih melalui alokasi anggaran
Unit/Kali x (Rp 1.000) Unit/Kali x (Rp 1.000) Unit/Kali x (Rp 1.000) Unit/Kali x (Rp 1.000)
1 SLPHT 1.154 26.926.667 241 5.623.333 105 2.450.000 1.500 35.000.000
2 SLI 48 1.350.000 24 650.000 - - 72 2.000.000
3 Gerakan Pengendalian OPT 293 7.436.548 81 2.055.838 20 507.614 394 10.000.000
47.000.000 TOTAL
JumlahKegiatanNo
KedelaiJagungPadi
113
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
perbanyakan benih sumber dan kegiatan pemberdayaan
penangkar benih.
- Pada tahun-tahun mendatang, akan ditingkat alokasi
anggaran untuk pemberdayaan penangkar benih agar benih
tersedia di lapangan.
- Menyikapi bencana banjir di beberapa lokasi dan erupsi
Gunung Sinabung (Sumatera Utara) dan Gunung Kelud (Jawa
Timur), Pemerintah telah menugaskan BUMN (PT Sang
Hyang Seri dan PT Pertani) agar segera menyalurkan
bantuan benih CBN ke Jawa Tengah, Riau, NTB, dan
Sulawesi Selatan (banjir) serta ke Sumatera Utara (erupsi
Gunung Sinambung).
Hubungan antara Indoensia dan Australia belum membaik.
Semua jajaran Kementerian Pertanian harus mematuhi arahan
Presiden untuk tidak melakukan kerjasama dengan pihak
Australia terlebih dahulu saat ini.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan akan mentaati arahan Presiden
terkait dengan hubungan dengan pihak Australia
- Selama ini Ditjen Tanaman Pangan belum pernah ada
kerjasama dengan pihak Australia
d. Rapat Pimpinan Kementan-RI, Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, Senin, 3 Maret 2014, Agenda Rapim: 1) Laporan Hasil
Kajian Watimpres Tentang Masalah Pangan Nasional; 2) Rencana
Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung; 3) Rencana
Dan Jadwal Penyaluran Bantuan Banjir Dari CBN; 4) Prognosa
Produksi Tanaman Pangan Tahun 2014; 5) Prognosa Produksi
Hortikultura Tahun 2014; dan 6) Arahan Menteri Pertanian
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Segera buat respon terkait Kajian dari Wantimpres tentang
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Bagaimana pengaruh
dampak OPT terhadap produksi. Harus sudah diantisipasi
kemungkinan dibukanya keran impor beras, terutama apabila
produksi pangan dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan.
Tindak Lanjut:
- Data serangan OPT pada pertanaman padi tahun 2013
mencapai 510.090 ha atau hanya 3,50% dari luas pertanaman
114
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
padi secara keseluruhan (data ASEM), dengan potensi
kehilangan hasil sebanyak 431.204 ton GKG atau 0,61% dari
produksi nasional.
- Upaya-upaya dalam mengendalikan serangan OPT:
Melakukan pemantauan langsung secara intensif, berkala
dan berjenjang oleh petugas daerah maupun pusat.
Melakukan Gerakan Pengendalian OPT saat pra tanam
bersama TNI.
Memanfaatkan Regu Pengendali Hama (RPH) secara lebih
aktif.
Pemanfaatan sarana pengendali OPT yang tersedia di
daerah, yaitu: pestisida sebanyak 1.686.639 kg/liter (setara
untuk luas areal 800 ribu ha dengan aplikasi 2-3 liter/ha)
dan bahan pengasapan sebanyak 107.948 boks (setara
untuk luas areal 215 ribu ha dengan aplikasi 0,5 boks/ha).
Dua daerah yang memperoleh catatan khusus pada Kajian
Wantimpres tentang Ketahanan Pangan, yaitu Provinsi Jawa
Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Jadualkan Rapat Koordinasi
dengan Provinsi Jawa Timur (Rabu, 5 Maret 2014) dan Jawa
Tengah (Kamis, 6 Maret 2014). Undang semua Bupati/Walikota
yang berada di Provinsi bersangkutan. Yang mengundang bisa
Gubernur atau Menteri Pertanian. Dalam pertemuan tersebut,
sampaikan pula tentang: stok benih, OPT dan pengawalan
penyuluh pada areal penanaman.
Tindak Lanjut:
- Rapat koordinasi di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan
pada tanggal 6 Maret 2014 yang dihadiri Menteri Pertanian
dan perwakilan dari Direktorat Budidaya Serealia dan
Direktorat Perlindungan, sedangkan rapat koordinasi di
Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 10 Maret
2014 dihadiri Mentan, Wamentan dan Dirjen TP.
- Hasil Rapat Koordinasi sebagai berikut:
Meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan OPT
dengan melakukan pengamatan secara lebih intensif dan
meningkatkan gerakan pengendalian OPT.
Meningkatkan perhatian dan kepedulian dari Kepala
Daerah (Bupati/Walikota) mengenai serangan OPT di
wilayahnya.
115
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Meningkatkan pendampingan petani oleh penyuluh dalam
melakukan budidaya tanaman sehat secara tepat, baik dan
benar.
Membuat surat kewaspadaan dan antisipasi terhadap OPT
kepada Gubernur.
Paparkan kebutuhan stok opname benih dan rencana
penyaluran benih pada pertemuan minggu depan. Siapkan
saran-saran Kementerian Pertanian untuk ditindaklanjuti oleh
BUMN (PT SHS). Segera buat surat kepada Bupati/ Walikota
dengan tembusan Gubernur untuk mengingatkan daerah mana
saja yang belum menetapkan CP/CL.
Tindak Lanjut:
- Sesuai arahan Menteri Pertanian pada RAPIM tanggal 3
Maret 2014 serta memperhatikan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor: 70/Permentan/SR.120/12/2012 tentang Pedoman
Cadangan Benih Nasional, Keputusan Direktur Jenderal
Tanaman Pangan Nomor: 78/HK.310/C/12/2012 tentang
Petunjuk Teknis Cadangan Benih Nasional dan Surat
Penugasan Direktur Perbenihan Nomor:
137/KP.340/C2/03/03/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Tim
Stok Opname CBN Tahun 2014 telah dilaksanakan Stok
Opname CBN di PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT
Pertani (Persero) pada tanggal 4 s.d 8 Maret 2014. Data stok
opname CBN ini telah disampaikan pada Rapim Kementan
tanggal 10 Maret 2014.
- Terkait dengan daerah yang belum menetapkan CP/CL,
Direktur Jenderal Tanaman Pangan telah menyurati Kepala
Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat Nomor:
120/TU.210/C/02/2014 tanggal 07 Febuari 2014 hal tindak
lanjut Kunjungan Kerja Menteri Pertanian RI dan kepada
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Subang,
Indramayu dan Cirebon dengan Nomor Surat
264/TU.210/C/03/2014 per tanggal 12 Maret 2014 hal Tindak
Lanjut Kunjungan Kerja Menteri Pertanian yang berisi
kelengkapan persyaratan dokumen usulan bantuan benih
CBN.
Segera buat surat kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk
memberitahukan tentang realisasi penanaman yang meleset
cukup jauh dari target.
Tindak Lanjut:
116
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Untuk mengingatkan kembali akan dikirim mengenai kinerja
capaian produksi khususnya padi, jagung dan kedelai
sebelumnya telah dibahas pada rRapat Koordinasi Nasional
dengan peserta dari Dinas Pertanian Provinsi dan BPS
Provinsi tanggal 4 s.d 7 Februari 2014 dan dihasilkan angka
prognosa 2014.
- Surat Ditjen Tanaman Pangan kepada Gubernur/Bupati/
Walikota tentang realisasi penanaman yang belum mencapai
target masih dalam proses.
- Daerah yang memperoleh catatan khusus pada Kajian
Wantimpres tentang Ketahanan Pangan provinsi (Jateng dan
Jatim), telah dilakukan Rakor dengan Bupati/ Walikota
Provinsi Jawa Timur tanggal 6 Maret 2014 yang dihadiri oleh
Dit. Budser dan Dit. Perlindungan TP dan Provinsi Jawa
Tengah dihadiri oleh Menteri Pertanian, Wamentan dan Dirjen
TP, dalam pertemuan tersebut selain membahas tentang OPT
juga dibahas tentang realisasi tanam yang masih dibawah
target serta langkah-langkah pencapaian produksi 2014.
Buat surat kepada Gubernur dan Bupati/Kota untuk
mengingatkan kemungkinan atau potensi orang melakukan
penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan dan dana bantuan
sosial.
Tindak Lanjut:
Surat kepada Gubernur dan Bupati/Kota untuk mengingatkan
kemungkinan atau potensi orang melakukan penyimpangan
dalam melaksanakan kegiatan dan dana bantuan sosial, Ditjen
TP mengusulkan agar dapat dikoordinir oleh Setjen, sehingga
cukup satu surat saja tidak perlu semua Eselon I yang memiliki
kegiatan bansos menyampaikan surat ke
Gubernur/Bupati/Walikota.
Jajaki kemungkinan Kementerian Pertanian berpartisipasi pada
Pameran Agrinex tahun 2014.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan bersama dengan Eselon I lingkup
Kementan telah menyusun rencana untuk berpartisipasi pada
Pameran Agrinex Expo tahun 2014.
- Tema paviliun Kementan adalah "Pengembangan Pangan
Lokal untuk Ketahanan Pangan Nasional".
117
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
- Ditjen Tanaman Pangan akan berpartispasi sebanyak satu
stand.
e. Rapat Pimpinan Kementan-RI, Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, Selasa, 11 Maret 2014. Agenda Rapim Kementan-RI: 1)
Laporan Audit Stok Benih-CBN, oleh : Dirjen Tanaman Pangan; 2)
Perkembangan Produksi Dan Ekspor-Impor Kakao, oleh: Dirjen
Perkebunan; 3) Situasi Harga Komoditi Pertanian Di Tingkat Petani
Dan Pasar, Oleh: Dirjen PPHP; 4) Konsep Sk Mentan Tentang
Brigade Penanggulangan Kebakaran/Asap, Oleh: Sekretaris
Jenderal; 5) Kondisi Dukungan Penyuluhan Pada Program SL-PTT,
oleh: Kepala BPPSDMP; 6) Tindak Lanjut Temuan BPK 2013, oleh:
Inspektur Jenderal; dan 7) Arahan Menteri Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Kaji dengan baik bersama dengan BUMN terkait stok CBN
termasuk yang ada di penangkar dan petani. Stok benih yang ada di
penangkar apakah bisa tersedia setiap saat dibutuhkan. Usahakan
ada konfirmasi dari BUMN tentang kesanggupan atau
ketidaksanggupan menyediakan benih. Sebenarnya saat ini dapat
dikatakan sudah hilang waktu 3 bulan. Dalam kondisi darurat seperti
ini, pikirkan terobosan apa yang perlu dilakukan, seperti peraturan
atau payung hukum. Dengan demikian, semua pihak terkait akan
merasa yakin dan aman. Usahakan pekan depan sudah ada hasil
tindaklanjutnya. Buat surat Menteri Pertanian kepada Menteri
BUMN dengan tembusan Menteri Perekonomian untuk
menyampaikan situasi perbenihan yang ada saat ini. Dalam dialog
di lapangan, petani menginginkan benih berlabel ungu. Label warna
biru sebenarnya bagus, namun kualitasnya tidak dipercayai oleh
petani.
Tindak Lanjut:
- Berdasarkan Permentan Nomor 70/Permentan/SR.120/ 12/2012
tentang Pedoman Cadangan Benih, dijelaskan bahwa apabila
benih CBN sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah, harus
tersedia sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah
ditentukan, bila diperlukan dapat diambil dari stok benih
komersial kedua perusahaan BUMN tersebut, jika benih CBN
yang siap salur tidak mencukupi.
- Sebagai tindak lanjut untuk mengoptimalkan penyediaan
benih/stok CBN baik yang ada di gudang maupun di penangkar
118
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
benih milik/kerjasama dengan kedua perusahaan BUMN,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah melakukan
koordinasi dengan kedua perusahaan tersebut, untuk
mengkonfirmasi kesiapan benih subsidi maupun benih CBN.
- Terkait kecenderungan petani lebih memilih untuk menggunakan
benih bersertifikat kelas SS (berlabel ungu) dibandingkan kelas
ES (berlabel biru), ditinjau dari sudut pandang teknis, kualitas
benih SS dengan ES tidak jauh berbeda. Dengan perlakuan
budidaya yang sesuai rekomendasi maka akan tercapai hasil
yang tidak berbeda nyata. Petani berfikir ekonomis bahwa
dengan menggunakan benih kelas SS, maka petani tidak perlu
untuk membeli benih musim tanam selanjutnya karena dapat
menggunakan turunan benih hasil produksi SS (kelas ES). Pada
kondisi tertentu, kadang-kadang penampilan tanaman di
lapangan kelas SS nampak lebih seragam dibandingkan kelas
ES karena persentase Benih Tanaman Lain (BTL) lebih kecil
dibandingkan kelas ES, sehingga petani beranggapan bahwa
kelas SS lebih bagus dibandingkan dengan kelas ES.
f. Rapim Kementerian Pertanian, Selasa, 1 April 2014, ruang Pola
Gedung A, lantai 2 Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian. Agenda Rapim mengenai: 1) Reviu Target Renaksi
Bukittinggi; 2) Langkah-langkah Tindak Lanjut Prognosa Produksi
Tanaman Pangan 2014; 3) Kesiapan Penerapan Aturan Wajib
ISPO; 4) Pelaksanaan Program Bansos Kementan; 5)
Perkembangan Pelaksanaan CBN; 6) Tindak Lanjut Temuan BPK;
7) Alternatif Rancangan Kelembagaan Pangan Nasional (Tindak
Lanjut UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan); 7) Arahan Menteri
Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Terkait reviu Renaksi Bukittingi, agar tidak mengandalkan K/L
lain. Bentuk Tim Pengkajian untuk merevisi target produksi
komoditas pangan utama. Sekitar akhir bulan April 2014, apabila
sudah siap, maka buat konferensi pers untuk mengumumkan
target produksi pangan utama yang baru. Namun demikian,
setelah target direvisi, semangat kerja jangan menurun. Tetap
lakukan segala upaya untuk mendongkrak peningkatan lakukan
segala upaya untuk mendongkrak peningkatan produksi. Setelah
119
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
target baru diumumkan, maka segala persuratan dan dokumen
menggunakan angka target yang baru.
Tindak Lanjut:
- Reviu sasaran produksi tanaman pangan tahun 2014, telah
dilaksanakan rapat internal lingkup Ditjen Tanaman Pangan
tanggal 4 dan 8 April 2014, dan lintas Eselon I terkait lingkup
Kementan dan BPS pada tanggal 10 April 2014
- Dasar pertimbangan dan perubahan target produksi 2014
antara lain: a) dukungan kegiatan dan anggaran yang tersedia
tidak mencukupi kebutuhan; b) kemungkinan terjadinya El-
Nino tahun 2014 (prakiraan BMKG); c) potensi terjadinya
peningkatan serangan OPT pada tahun 2014 sebagai dampak
musim hujan tahun 2013 dan berlangsung sampai dengan
Februari/Maret 2014; d) prakiraan produksi 2014 (Angka
Prognosa BPS); e) trend pertumbuhan produksi, luas panen,
dan produkstivitas tahun 2008-2013; f) kondisi sarana dan
prasarana pengairan banyak yang mengalami kerusakan; dan
g) dukungan penyediaan lahan untuk perluasan areal tanam
(seperti lahan transmigrasi, kehutanan) tidak tersedia sesuai
dengan rencana.
- Hasil reviu sasaran produksi tanaman pangan tahun 2014
disepakati padi 71,50 juta ton GKG, jagung 18,60 juta ton
pipilan kering, kedelai 1,00 juta ton biji kering.
- Sasaran produksi hasil reviu tersebut semua komoditas lebih
rendah dari target produksi awal (Renstra/Renaksi
Bukittinggi), namun lebih tinggi dari ASEM 2013, dan bila
dibandingkan dengan Angka Prognosa 2014 untuk padi,
jagung, kedelai, dan ubi jalar lebih tinggi, sedangkan kacang
tanah, kacang hijau dan ubi kayu lebih rendah.
- Perkiraan neraca produksi dibandingkan dengan kebutuhan
tahun 2014 berdasarkan target produksi hasil reviu, beras
surplus 5,95 juta ton, jagung surplus 4,79 juta ton, kedelai
defisit 1,27 juta ton.
- Selanjutnya akan disusun skenario pencapaian produksi
tahun 2014 dan menjabarkan perubahan sasaran produksi
2014 masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.
- Pada tanggal 23 s.d 24 April 2014 akan diadakan rapat
dengan daerah (Dinas Provinsi, Bakorluh dan BPTP) untuk
memantapkan langkah-;angkah pencapaian target produksi
2014)
120
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kaji lagi dengan baik terkait kemungkinan meletakkan anggaran
benih untuk bantuan bencana di BNPB. Apakah BNPB bersedia
dititipi anggaran, apakah BNPB bersedia mengikuti aturan
Kementan untuk penyaluran benih sebagai bantuan bencana,
dan lain sebagainya.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan akan menyusun telaahan tentang CBN
terkait usulan penempatan CBN BNPB
Setuju untuk dilakukan kajian subsidi benih, karena hal ini dapat
mendorong tumbuh dan berkembangnya penangkar-penangkar
lokal. Para penangkar ini secara otomatis akan menanam dan
mengembangkan menjadi benih sebar. Membina dan mengontrol
para penangkar masih dalam rentang wilayah dan kendali
Kementan.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan akan mengkomunikasikan kajian subsidi
benih sumber dengan Badan Litbang Kementan (Pusat Analisis
Sosek dan Kebijakan Pertanian) dan Dinas Pertanian.
Untuk sementara, hentikan pelaksanaan realisasi anggaran
Bansos Kementan di daerah dan tunggu samapai PEMILU
selesai. Namun demikian, proses pengadaan dan penetapan
CP/CL tetap dapat terus berjalan.
Tindak Lanjut:
- Terkait himbauan Ketua KPK dan edaran Sekretaris Jenderal
Kementan untuk menunda penyaluran bansos, Ditjen
Tanaman Pangan telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Hampir semua daerah telah menerima surat himbauan dari
Ketua KPK, dan telah ditindaklanjuti dengan menunda
penyaluran bansos sampai selesai pelaksanaan Pemilu
Legislatif 9 April 2014.
- Namun untuk kegiatan yang tidak dapat ditunda, seperti
pertanaman kedelai yang puncaknya mulai bulan Februari,
maka SL-PTT kedelai dan PAT kedelai tetap dilaksanakan.
Demikian juga dengan SL-PTT padi dan jagung, karena jika
ditunda akan mengakibatkan mundur tanam, yang
dikhawatirkan tidak akan berkontribusi penuh pada tahun
2014.
121
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
- Proses pengadaan dan lelang bantuan sarana pascapanen
tanaman pangan, tetap dapat berjalan sesuai jadwal yang
telah ditetapkan, sehingga setelah selesai pelaksanaan
Pemilu Legislatif dapat langsung disalurkan/ diserahkan.
- Tindak lanjut atau edaran KPK dan surat Sekjen tentang
Penundaan Pelaksanaan Bansos Tahun 2014, telah
dikirimkan surat edaran Dirjen Tanaman Pangan Nomor:
338/RC.110/C/4/2014 tanggal 7 April 2014 ke Kepala Dinas
Pertanian Provinsi se-Indonesia.
g. Rapim Kementerian Pertanian, Senin 14 April 2014, ruang Pola
Gedung A, lantai 2 Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian. Agenda Rapim mengenai: 1) Drfat Permentan tentang
Tata Hubungan Kerja Kelembagaan lingkup Kementan; 2) Konsep
Kebijakan Antisipasi Gejolak Pasokan/ Harga Ayam; 3) Posisi
Kementan Terkait Rencana Pengenaan Pembebasan Bea Impor Biji
Kakao; 4) Hasil Telaah Revisi Target Rencana Aksi Bukittinggi; 5)
Tindak Lanjut Temuan BPK; 6) Arahan Menteri Pertanian.
Arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti sesuai tugas
pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain:
Revisi target pada Renaksi Bukittinggi harap dicek kembali. Kaji lagi
kesanggupan kita dengan usaha-usaha yang ada untuk
menargetkan produksi tanpa dukungan dari K/L lain. Jangan sampai
target yang dibuat terlalu tinggi, tetapi tidak boleh terlalu rendah.
Buat target secara rasional.
Tindak Lanjut:
Reviu sasaran produksi tanaman pangan tahun 2014, telah
dilaksanakan rapat kembali dengan Ditjen PSP serta Badan
Litbang Pertanian (Tim Modeling) pada tanggal 15 April 2014.
Hasil reviu sasaran produksi tanaman pangan tahun 2014 rapat
tanggal 15 April 2014 di RR. Dit. Budidaya Serealia, Ditjen TP.
- Skenario I disepakati untuk padi 72,08 juta ton GKG, jagung
18,60 juta ton pipilan kering, kedelai 1,00 juta ton biji kering.
- Skenario II disepakati untuk padi 71,72 juta ton GKG, jagung
19,02 juta ton pipilan kering, kedelai 1,20 juta ton biji kering.
Dasar pertimbangan dan perubahan target produksi 2014 antara
lain: a) dukungan kegiatan dan anggaran yang tersedia tidak
mencukupi kebutuhan; b) kemungkinan terjadinya El-Nino tahun
2014 (prakiraan BMKG); c) potensi terjadinya peningkatan
serangan OPT pada tahun 2014 sebagai dampak musim hujan
122
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
tahun 2013 dan berlangsung sampai dengan Februari/Maret
2014; d) prakiraan produksi 2014 (Angka Prognosa BPS); e)
trend pertumbuhan produksi, luas panen, dan produkstivitas
tahun 2008-2013; f) kondisi sarana dan prasarana pengairan
banyak yang mengalami kerusakan; dan g) dukungan
penyediaan lahan untuk perluasan areal tanam (seperti lahan
transmigrasi, kehutanan) tidak tersedia sesuai dengan rencana.
Selanjutnya akan disusun skenario pencapaian produksi tahun
2014 dan menjabarkan perubahan sasaran produksi 2014
masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk memantapkan reviu sasaran produksi 2014 terutama padi,
jagung dan kedelai akan dilaksanakan rapat pembahasan
dengan daerah (Kadis Provinsi se-Indonesia) pada tanggal 23
s.d 24 April 2014 dan Eselon I terkait lingkup Kementan.
h. Rapim Kementerian Pertanian, Senin 21 April 2014, ruang Pola
Gedung A, lantai 2 Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian. Agenda Rapim mengenai: 1) Peningkatan Pengawasan
Pupuk Bersubsidi; 2) Laporan Realisasi Penyaluran Benih CBN dan
Benih Bersubsidi; 3) Prakiraan Situasi Iklim 2014 dan KATAM 2014;
4) Rencana Strategis Pengembangan Bio-Fuel; 5) Rencana
Rekomendasi Importasi Bahan Baku Pakan 2014; 6) Penyelesaian
Aset Kementan atas Laporan Keuangan BPK; 7) Serapan Anggaran
2014; 8) Arahan Menteri Pertanian
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Terkait dengan masih rendahnya realisasi penyaluran benih
bersubsidi, upayakan terobosan baru untuk meningkatkan
penggunaan benih bersubsidi. Berdasarkan KATAM kita masih
bisa meningkatkan produksi pangan tahun 2014 dengan
mengoptimalkan pertanaman Padi pada bulan Juni 2014.
Tindak Lanjut:
Upaya-upaya dan langkah terobosan untuk meningkatkan
serapan dan penggunaan benih bersubsidi antara lain melalui:
peningkatan sosialisasi kepada kelompoktani, mempercepat
penyusunan DUPBB, mensinkronkan antara jenis/varietas yang
dibutuhkan petani dengan ketersediaan stok BUMN, serta re-
schedule jadwal tanam dengan kebutuhan benih.
123
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Agendakan pertemuan Trilateral antara Kementerian Pertanian,
Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan terkait upaya
optimalisasi penyaluran pupuk dan benih bersubsidi.
Tindak Lanjut:
- Rapat tripartit tentang subsidi benih dan CBN tahun 2014
telah dilaksanakan pada hari Jumat, 25 April 2014, bertempat
di Ruang Rapat P2BN Ditjen Tanaman Pangan. Rapat
dipimpin oleh Dirjen Tanaman Pangan dihadiri oleh
perwakilan Ditjen Anggaran-Kemenkeu, Dirut PT SHS, Dirut
PT Pertani (diwakili), Inspektur II-Itjen Kementan, Biro
Perencanaan-Setjen, Direktur Perbenihan Tanaman Pangan,
Direktur Budidaya Serealia, Direktur Budidaya Akabi,
Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan, sedangkan Deputi BUMN
Industri Primer tidak hadir.
- Materi rapat meliputi : evaluasi pelaksanaan subsidi benih
2014 (s.d triwulan I-2014), permasalahan dan kendala,
upaya/langkah percepatan menghadapi MT 2014 (April-
September 2014).
- Hasil rapat tersebut antara lain dirumuskan pemantapan
rencana tanam bulanan (April-September 2014), kegiatan SL-
PTT padi, jagung, kedelai, kebutuhan benih bersubsidi, serta
ketersediaan benih bulanan.
- Rencana tanam SL-PTT MT 2014 (April-September 2014) SL-
PTT padi inbrida seluas 3.036.007 ha, padi hibrida 137.606
ha, SL-PTT jagung hibrida 170.499 ha, jagung komposit
25.900 ha, SL-PTT kedelai seluas 54.192 ha dengan
kebutuhan benih untuk SL-PTT padi inbrida 75.900 ton, padi
hibrida 2.064 ton, jagung hibrida 4.262 ton, jagung komposit
389 ton, dan kedelai 2.710 ton.
- Dalam hal penyediaan benih subsidi, pihak pelaksana (PT
SHS) selain dari produksi sendiri, juga berasal dari mintra
kerja/vendor.
Siapkan Konfrensi Pers Menteri Pertanian untuk
mensosialisasikan revisi target-target produksi tahun 2014 dan
sosialisasi KATAM dalam rangka pencapaian target 2014.
Tindak Lanjut:
Konferensi Pers Menteri Pertanian untuk mensosialisasikan
revisi target-target produksi tahun 2014 akan dilaksanakan
setelah rapat Trilateral antara Bappenas, Menko Perekonomian
124
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dan Kementan. Berdasarkan PK yang sudah ditandatangani oleh
Menteri Pertanian sasaran produksi padi sebesar 72,49 juta ton
GKG, jagung 19,11 juta ton pipilan kering, kedelai 1,5 juta ton biji
kering. Sementara berdasarkan hasil Rakor P2BN tanggal 23 s.d
24 April 2014 di Serpong kesanggupan daerah dalam
pencapaian produksi tahun 2014, untuk padi 73,16 jutan ton
GKG, jagung 20,09 juta ton pipilan kering, dan kedcelai 1,27 juta
ton biji kering. Dalam rangka pencapaian target produksi tahun
2014, Ditjen Tanaman Pangan akan berkoordinasi dengan
Badan Litbangtan dan BPPSDMP untuk mensosialisasikan
KATAM kepada petani melalui petugas penyuluh, sehingga
dapat menjadi acuan bagi petani dalam melaksanakan usaha
budidayanya.
Laporkan sandingan realisasi anggaran tahun ini dengan tahun
yang lalu pada posisi tanggal yang sama pada setiap Rapim.
Tindak Lanjut:
Pada Rapim yang akan datang, Ditjen Tanaman Pangan akan
melaporkan realisasi keuangan tahun 2014 dengan disandingkan
pada tahun lalu.
Lakukan kajian tentang potensi produksi jagung dalam negeri
untuk pemenuhan kebutuhan industri pakan. Rumuskan
rekomendasi kebutuhan impor jagung berdasarkan kondisi dan
ketersediaan jagung dalam negeri.
Tindak Lanjut:
Telaahan Kondisi Jagung Nasional (ketersediaan, kebutuhan dan
kebijakan yang diperlukan):
- Sesuai Angka Sementera BPS tahun 2013, produksi jagung
Indonesia mencapai 18.5 juta ton. Secara teoritis, produksi ini
seharusnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan industri
pakan yang hanya mencapai 7,6 juta ton. Namun fakta
membuktikan selama ini industri pakan ternak kesulitan
mendapatkan jagung di lapangan sehingga terpaksa
melakukan impor. Sehingga sering menjadi pertanyaan
sebenarnya berapakah kemampuan produksi jagung dalam
negeri.
- Dari penelusuran dan diskusi dengan pemangku kepentingan
yang diselenggarakan oleh Ditjen PPHP, Kementan diperoleh
fakta bahwa pengguna jagung di lapangan selain (industri
pakan) cukup banyak dan permintaannya cukup besar.
Diantara pengguna jagung ini antara lain adalah peternak
125
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
ayam petelor yang memproduksi pakan secara mandiri (self
mixing). Kebutuhan jagung oleh kelompok industri ternak ini
diperkirakan seimbang/setara dengan kebutuhan oleh industri
pakan pabrikan. Dengan asumsi tersebut diatas maka
diperkirakan kebutuhan jagung untuk sector peternakan
unggas sekira dua kali lipat yang dibutuhkan oleh industri
pakan ternak atau sekitar 15 juta ton.
- Disamping kebutuhan untuk industri pakan ternak unggas,
pengguna jagung juga meliputi industri pangan maupun non
pangan lainnya. Dari analisis KADIN pada lokakarya yang
diselenggarakan oleh Ditjen PPHP, kebutuhan jagung untuk
industri pangan dan non pangan lainnya saat ini diperkirakan
mencapai 5 juta ton per tahun. Sebagian dari industri ini juga
masih menggunakan jagung impor sebagai bahan baku.
Dengan kondisi diatas maka diperkirakan total kebutuhan
jagung nasional saat ini untuk industri (pakan, pangan dan
non pangan) mencapai setidaknya 20 juta ton. Selain itu,
Badan Ketahanan Pangan memperkirakan kebutuhan jangun
untuk konsumsi langsung mencapai 500 ribu ton. Belum lagi
dengan penggunaan jagung untuk kebutuhan ternak ayam
kampong dan unggas lainnya, dan pakan babi/sapi yang
jumlahnya diperkirakan juga cukup besar.
- Berdasarkan analisis diatas maka fenomena terus
meningkatnya impor jagung dapat dipahami. Selama ini
ternyata, estimasi angka kebutuhan jagung terlalu rendah,
sehingga perlu dilakukan koreksi angka kebutuhan jagung.
Selanjutnya, berdasarkan angka yang terkoreksi tersebut
maka perlu dilakukan perumusan ulang kebijakan nasional
pengembangan dan upaya swasembada jagung
berkelanjutan.
i. Rapim Kementerian Pertanian, Jumat, 9 Mei 201, yang dipimpin
oleh Menteri Pertanian. Agenda Rapim: 1) Laporan UKP4 oleh
Sekretaris Jenderal, 2) Kesiapan PENAS oleh Kepala Badan
PPSDMP, 3) Laporan Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa
oleh Sekretaris Jenderal, 4) Draft Permentan tentang Pemasukan
Bahan Baku Pakan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,
5) Perjanjian Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 6) Situasi Ketersediaan
dan Harga Pangan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, 7)
Arahan Menteri Pertanian
126
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Manfaatkan secara baik sisa waktu yang masih ada untuk
mengejar target capaian B06 UKP4, terutama pada beberapa
rencana aksi yang masih jauh dari target capaian.
Tindak lanjut:
- Direktur Jenderal Tanaman Pangan telah mengirimkan surat
kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nomor:
406/SR.120/C/05/2014 tanggal 6 mei 2014 hal Optimalisasi
Pelaksanaan Subsidi Benih TA 2014 yang berisi beberapa hal
sebagai berikut:
Realisasi penjualan dan penyaluran subsidi benih hingga
akhir bulan April 2014 secara nasional masih sangat
rendah.
Permintaan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi agar:
Segera melakukan pemanggilan kepada Kepala
Cabang/Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) yang ada
di provinsi untuk menyampaikan informasi stok dan
rencana kesiapan benih di lapangan.
Mendorong penyusunan Daftar Usulan Pembelian Benih
Bersubsidi (DUPBB) oleh kelompok tani dengan format
sesuai Petunjuk Teknis Subsidi Benih TA 2014.
Melaporkan perkembangan realisasi penjualan dan
penyaluran subsidi benih setiap bulan secara berjenjang
dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi sesuai Petunjuk
Teknis Subsidi Benih TA 2014.
- Menindaklanjuti hasil Rapim Kementan tanggal 9 Mei 2014,
Direktur Jenderal Tanaman Pangan telah mengirimkan surat
kepada Kepala Dinas Provinsi seluruh Indonesia No.
433/TU.010/C/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2014, kegiatan
APBN Ditjen Tanaman Pangan tahun 2014 yang dipantau
UKP4 meliputi:
Penyaluran benih bersubsidi, SL-PTT padi, jagung dan
kedelai, dan bantuan sarana pascapanen. Dimana realisasi
s.d minggu I Mei 2014 masih rendah.
Perlu segera dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan
baik realisasi fisik (penyaluran benih dan tanam) maupun
127
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
penyaluran bansos kepada kelompok tani, dengan tetap
mengacu pada pedoman dan peraturan yang berlaku serta
meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota agar
target dapat tercapai sesuai yang disepakati.
Ditjen TP meminta meminta Kepala Dinas Pertanian
Provinsi agar melaporkan perkembangannya secara
kontinyu kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan c.q
Direktur Budidaya Serealia (untuk SL-PTT Padi dan
Jagung), Direktur Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
(untuk SL-PTT Kedelai), Direktur Perbenihan (untuk
penyaluran Benih Bersubsidi), dan Direktur Pascapanen
(untuk Bantuan Sarana Pascapanen).
Ditjen TP melalui Direktur Pascapanen telah mengirimkan
surat ke Dinas Pertanian Provinsi Seluruh Indonesia
dengan berbagai hal yaitu surat Nomor:
268/PP.120/C/03/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pascapanen dan Revisi
Pedoman Teknis, surat Nomor: 245/PP.050/C6.01/4/2014
tanggal 11 April 2014 tentang Percepatan Realisasi
Pengadaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
TA.2014, surat Nomor 428/SR.160/C6.01/5/2014 tanggal
21 Mei 2014 tentang Percepatan Realisasi Pengadaan
Sarana Pascapanen Tanaman Pangan TA.2014.
Pengiriman pengisian blanko kesanggupan upaya daerah
merealisasikan bantuan sarana pascapanen sesuai target
UKP-4 pada saat Musrenbangtan tanggal 13 Mei 2014,
disusul dengan surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Nomor: 433/TU.010/C/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal
Percepatan Pelaksanaan kegiatan 2014.
Upaya melakukan pembinaan dan bimbingan teknis,
apresiasi penanganan pascapanen ke provinsi serta
monitoring pelaksanaan sarana pascapanen melalui
telepon.
Segera selesaikan proses pengadaan barang dan jasa, baik
secara manual maupun sistem. Upayakan agar dapat selesaikan
dalam waktu satu atau dua minggu kedepan.
Tindak Lanjut:
Ditjen TP telah melakukan Upload Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan (SIRUP) melalui website Ditjen TP pada
tanggal 13 s.d 14 Mei 2014 dan sudah ditampilkan/ ditayangkan
128
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dalam e-proc. Kementan, sedangkan soft copy dan hard copy
RUP sudah disampaikan melalui alamat email ke Tim ULP
Kementan.
j. Rapim, Senin, 2 Juni 2014, Ruang Pola, Gedung A, Lantai 2 Kantor
Pusat Kementerian Pertanian, yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian. Agenda Rapim mengenai: 1) Situasi Pergulaan Nasional;
2) Rancangan Permentan Tentang Integrasi Sawit-Ternak; 3)
Tindak Lanjut Penetapan Kementan Sebagai KPA/PPK Program
Cadangan Pangan; 4) Laporan Perubahan Acara Dan Kesiapan
Penas; 5) Rancangan Kementan Tentang Pedoman Kehumasan; 6)
Rencana Pemotongan Anggaran 2014; 7) Arahan Menteri
Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara:
Perbaiki mekanisme pemberian bantuan sosial, sehingga tepat
sasaran. Pergunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki
pelaksanaan kegiatan bansos kedepan. Usahakan jangan
mengulangi kesalahan yang sama.
Tindak Lanjut:
- Mekanisme pemberian bantuan sosial kegiatan tanaman
pangan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum
dan pedoman pelaksanaan, termasuk kriteria penerima
bantuan. Pemberian bantuan sosial didasarkan pada seleksi
proposal (dilaksanakan mulai dari kabupaten, provinsi hingga
tingkat pusat).
- Sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi dalam rangka
menyamakan persepsi, membangun komitmen, transparansi
dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan bantuan sosial.
Sosialisasi ini dilaksanakan untuk menjelaskan hak kewajiban,
sanksi dan penghargaan bagi kelompok tani yang akan
menerima bantuan sosial.
- Kegiatan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang
dari tingkat kabupaten sampai pusat. Kegiatan evaluasi
dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (ex-ante), saat
dilakukan kegiatan (on-going) dan setelah dilakukan kegiatan
(ex-post).
- Hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki
pelaksanaan kegiatan bansos pada masa yang akan datang.
129
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Terkait penghematan, laksanakan dan selesaikan dengan baik.
THL tidak dipotong, PUAP dan LM3 ditunda. Pelaksanaan
kegiatan bansos yang lain jangan ditunda, namun kontrol harus
ditingkatkan. Selama kegiatan bansos tersebut dapat berjalan
baik, maka akan menjadi materi Kementan dalam menjawab
kekhawatiran soal bansos.
Tindak Lanjut:
- Menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian tanggal 22 Mei 2014,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan harus menghemat
anggaran sebesar Rp.998 miliar. Untuk itu Ditjen Tanaman
Pangan telah mengirim surat permintaan pemotongan ke 323
satker (DK/TP Provinsi, Kab/Kota) melalui Diperta Provinsi.
- Perkembangan selanjutnya berdasarkan surat Menteri
Keuangan Nomor: S 347/M.K.02/2014 tanggal 14 Juni 2014
yang menyatakan pemotongan APBN Kementan tahun 2014
sebesar Rp.1,902 triliun, maka Ditjen Tanaman Pangan
mengalami pemotongan Anggaran sebesar Rp.448 miliar.
- Dasar pemotongan anggaran adalah laporan realisasi
anggaran, karena beberapa daerah menyatakan sebagaian
kegiatan sudah dilaksanakan dan sedang berjalan.
- Biaya operasional THL POPT-PHP di Ditjen Tanaman Pangan
tidak termasuk yang dipotong
- Terkait dengan penghematan kegiatan pada LM3 Ditjen
Tanaman Pangan dalam proses pemotongan sebesar
Rp.100% dari pagu anggaran Rp.8,9 miliar (200 lembaga),
sehingga kegiatan bansos LM3 tahun 2014 tidak ada lagi.
k. Rapim, Jumat, 13 Juni 2014, Ruang Pola, Gedung A, Lantai 2
Kantor Pusat Kementerian Pertanian, yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian. Agenda Rapim mengenai: 1) Alternatif Penyaluran Benih
Bersubsidi (Terkait Kemandegan PT SHS); 2) Antisipasi Dampak
Kemarau Panjang; 3) Pelaksanaan Pembahasan Anggaran Terkait
Putusan MK Terhadap Kewenangan DPR; 4) Konsep Asuransi
Pertanian; 5) Reviu Pelaksanan SPI (Sistem Pengendalian Internal)
Lingkup Kementan; 6) Arahan Menteri Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Dalam Rapat Menko, Menteri BUMN mngatakan megalami
kendala dalam penyedeiaan benih. Namun demikian, Menteri
130
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
BUMN berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut
dengan menunjuk BUMN lain untuk menyelesaikan tugas
penyediaan benih. Terkait dengan substansi teknis yang mejadi
kewenangan Kementan, maka persiapan dan sediakan semua
ketentuan persyaratan teknis bagi penyediaan benih subsidi.
Tindak Lanjut:
Berdasarkan surat Menteri BUMN kepeda Menteri Pertanian
Nomor: S-367/MBU/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang
Pengalihan Penugasan PSO dalam rangka Pelaksanaan Subsidi
Benih TA. 2014, bahwa untuk mengamankan pemenuhan
penugasan khusus PSO dengan mengalihkan pengugasan
penjualan dan penyaluran benih bersubsidi TA. 2014 dari PT
Sang Hyang Seri (persero) kepada PT Pupuk Indonesia
(persero)/PIHC. Terkait dengan hal tersebut, Kementan akan
mempersiapkan seluruh persyaratan teknis (peraturan-peraturan)
bagi penyediaan benih bersubsidi.
Pelajari apakah perlu melakukan pertemuan bilateral dengan
Kementerian BUMN terkait permasalahan penyediaan benih
bersubsidi yang dihadapi saat ini. Perlu diingat bahwa
pelaksanaan benih subsidi masuk dalam matriks Prioritas
Nasional yang dipantau UKP4 dan bulan Juni merupakan
periode Laporan B06. Upayakan pula agar realisasi SL-PTT
dapat tepat sasaran
Tindak Lanjut:
Terkait dengan rencana pengalihan penanganan benih
bersubsidi oleh PT PIHC telah dilakukan rapat pembahasan
pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di ruang rapat P2BN Ditjen
Tanaman Pangan yang dipimpin oleh Dirjen Tanaman Pangan,
dihadiri Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis
Kementerian BUMN, Ditjen Anggaran Kemenkeu, BPKP,
Direksi/Direktur Keuangan PT PIHC, Dirut PT Sang Hyang Seri,
perwakilan Bank BRI, Direktur Perbenihan Tanaman Pangan,
dan perwakilan dari Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan.
Dari rapat tersebut diperoleh beberapa kesimpulan/rumusan
sebagai berikut: 1) sambil menunggu klarifikasi dari Meneg
BUMN dan disposisi Menteri Pertanian perlu dipersiapkan draf
revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor:
66/PMK.022013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan
Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih, 2) hal-hal yang
bersifat koorporasi akan difasilitasi penyelesaiannya oleh Meneg
131
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
BUMN, 3) hal-hal yang mengalami perubahan akibat rencana
pengalihan benih bersubsidi ke PIHC akan ditindaklanjuti sesuai
dengan fungsi dan kewenangan Kementerian/Lembaga masing-
masing, 4) untuk memeperlancar proses pengalihan
pelaksanaan subsidi benih ke PIHC akan diselesaikan dengan
melibatkan BPKP.
Agendakan acara panen raya bersama dengan Menko
Perekonomian. Cari lokasi yang tidak terlalu jauh, seperti Kab.
Cirebon
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan sudah melakukan koordinasi dengan
Dinas Provinsi dengan hasil:
- Sekitar Pantura sedang tanam, di Kab. Demak (spot), Nganjuk
100 ha panen tanggal 26 s.d 27 Juni 2014
- Jadwal panen akan belangsung sekitar akhir Juli-Agustus
2014
Kab. Karawang bulan Juli 2014
Kab. Ponorogo + 300 ha Juli 2014
Kab. Aceh Jaya awal Agustus 2014 di lokasi Cuncun
(rintisan food estate)
Tingkatkan realisasi capaian kegiatan dan serapan anggaran.
Optimalkan pelaksanaan kegiatan Bansos.
Tindak Lanjut:
Upaya peningkatan serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan
terus dilakukan antara lain melalui: (1) peningkatan
pembinaan/asistensi ke daerah, (2) mengirimkan surat dan
peringatan kepada satker yang relatif masih rendah, (3)
mendorong pelaksanaan bansos supaya dipercepat, agar
memberikan damapak yang optimal untuk pencapaian program
2014.
Pelajari dengan baik terhadap putusan MK yang menyatakan
bahwa DPR tidak berhak melakukan intervasi kebijakan terhadap
K/L sampai dengan satuan 3.
Tindak Lanjut:
Putusan MK tentang Review atas Kewenangan DPR dalam hal
pengganggaran akan dijadikan sebagai acuan dalam
penyusunan dan penyiapan kegiatan/anggaran APBN kedepan.
132
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
l. Rapim, Senin, 30 Juni 2014, Ruang Pola, Gedung A, Lantai 2
Kantor Pusat Kementerian Pertanian, yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian. Agenda Rapim mengenai: 1) Angka Ramalan Produksi
Tanaman Pangan Tahun 2014; 2) Evaluasi Penyelenggaraan
PENAS 2014; 3) Laporan UKP4-B06 Tahun 2014; 4) Arahan
Menteri Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Dengan mengacu kepada surat dari BPKP, segera melaksakan
pencairan Bansos kepada petani.
Tindak Lanjut:
- Ada beberapa daerah yang menolak melakukan
pencairan/transfer bansos dan masih mengacu pada surat
himbauan KPK sampai selesainya Pilpres.
- Dengan mengacu pada surat dari BPKP, Ditjen TP akan
menghimbau pada daerah agar segera melakukan pencairan
bansos, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal
yang telah ditetapkan. Penyaluran bansos dan pelaksanaan
kegiatan diharapkan dapat selesai maksimal bulan
September, sehingga dapat berkontribusi seluruhnya untuk
pencapaian produksi tahun 2014.
- Namun karena bansos termasuk kegiatan yang terkena
pemotongan/penghematan, maka daerah masih menunggu
kepastian terbitnya DIPA/RKA-K/L APBN-Penghematan 2014
sebelum melakukan transfer bansos untuk menghindari Pagu
minus.
Terkait kondisi di pucuk pimpinan Ditjen Tanaman Pangan, maka
Mentan, Wamentan, Sekjen dan Irjen akan berkunjung dan
bertemu dengan Pejabat Eselon II, III, dan IV lingkup Ditjen
Tanaman Pangan pada hari Selasa 1 Juli 2014 pukul 09.00 wib.
Tindak Lanjut:
Kunjungan kerja Mentan, Wamentan, Sekjen, Irjen, Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian, Kepala Biro Hukum dan Infomasi
Publik telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2014
yang dihadiri Plt. Dirjen TP (Kepala Badan Litbangtan) Pejabat
Eselon II, III, IV, Bendahara, Tim Teknis, PUMK dan Staf Teknis
lingkup Ditjen TP
Arahan Menteri
133
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
- Dalam arahannya Mentan menyampaikan agar pejabat, Tim
Teknis, ULP atau staf lainnya, dalam melaksanakan tugas
berhati-hati dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan dan
tidak mau diintervensi oleh pihak manapun, agar tidak
terjebak dalam hal-hal yang tidak diinginkan.
- Kejadian yang terjadi selama ini agar dijadikan pengalaman
dan tidak terulang lagi di masa mendatang.
- Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, semua pegawai di
Ditjen TP agar menghayati dan menerapkan Budaya Kerja
Aparatur Pertanian sesuai dengan Permentan Nomor:
65/Permentan/OT.140/11/2012 dan KKPID (Komitmen,
Keteladanan, Profesional, Integritas, Disiplin) secara
berkelanjutan. Seluruh pimpinan dan staf Ditjen TP agar
bekerja secara solid dan transparan.
- Dengan telah disusunnya Strategi Induk Pembangunan
Pertanian (SIPP) yang akan memberikan arahan dalam
pembangunan pertanian di Indonesia, sehingga diharapkan
cita-cita mencapai petani yang lebih sejahtera dapat tercapai.
Terkait kondisi dipucuk pimpinan Ditjen Tanaman Pangan, maka
Mentan, Wamentan, Sekjen dan Irjen akan berkunjung dan
bertemu dengan Pejabat Eselon II, III, dan IV lingkup Ditjen
Tanaman Pangan pada hari Selasa 1 Juli 2014 pukul 09.00 wib.
Tindak Lanjut:
- Arahan Wamentan
Agar pegawai Ditjen TP tidak terus menerus larut dalam
kesedihan, agar kembali ke ritme kerja sesuai tupoksi,
mengingat 3 dari 5 target swasembada yang ditetapkan
Presiden berada di Ditjen TP yaitu padi/beras, jagung dan
kedelai.
Agar dibangun konsolidasi dan komunikasi yang baik antar
Eselon II dan Eselon III lingkup Ditjen TP, agar tercipta satu
kesatuan pemahaman dalam melaksanakan tugas Ditjen
TP sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat
tercapai. Hal ini merupakan tugas Plt. Dirjen TP untuk
menciptakan konsolidasi yang lebih baik sehingga akan
dapat memperkuat crop Ditjen TP.
Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Ditjen TP agar lebih
ditingkatkan, mengingat berdasarkan laporan Itjen
134
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kementan, SPI di Ditjen TP termasuk lemah. Untuk itu
perlu dilakukan pengawasan secara hirarki/ bertingkat.
Terkait revisi sasaran produksi padi, jagung, kedelai karena
penghematan anggaran, agar ditinjau kembali apa
penghematan berpengaruh secara siginifikan terhadap
sasaran produksi, apa bukan karena kita kurang maksimal
melaksanakan tugas dan meningkatkan konsolidasi secara
intern.
- Tindak lanjut hasil kunker Mentan
Hasil dan arahan Mentan pada saat kunjungan kerja ke Ditjen
TP, selanjutnya ditindaklanjuti dengan kunjungan kerja dan
konsolidasi Plt. Dirjen TP ke masing-masing unit kerja Eselon
II dan UPT lingkup Ditjen TP yang dilaksanakan pada tanggal
3 s.d 8 Juli 2014. Jadwal pertemuan Plt. Dirjen TP dengan
Pejabat Eselon II, III, IV dan staf lingkup Ditjen TP, sebagai
berikut:
Setditjen TP : Kamis tanggal 3 Juli 2014
Dit. Perbenihan dan BBPPMBTPH : Kamis tanggal 3 Juli
2014
Dit. Budser : Jumat tanggal 4 Juli 2014
Dit. Bud Akabi : Jumat tanggal 4 Juli 2014
Dit. Perlintan, BBPOPT, BPMPT : Selasa tanggal 8 Juli
2014
Dit. Pascapanen : Selasa tanggal 8 Juli 2014
m. Rapim, Senin, Tanggal 7 Juli 2014, Ruang Pola, Gedung A Lt. 2,
Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri Pertanian. Agenda
Rapim mengenai: 1) Rancangan Inpres Percepatan Dan Penguatan
Industri Sawit; 2) Keragaan Pelayanan Perijinan Pestisida (Jenis,
Jumlah, Waktu, Pengawasan/Sanksi); 3) Rancangan PP tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi; 4) Konsep Kelembagaan Pangan; 5)
Penanganan Perkara Hukum Lingkup Kementan; 6) Arahan Menteri
Pertanian
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
Mentan sangat mengapresiasi penyelesaian penanganan
perkara hukum yang menjadikan Kementerian Pertanian sebagai
tergugat. Cukup banyak perkara yang dimenangkan oleh
Kementerian Pertanian. Kedepan, mengingat Kementan cukup
135
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
banyak menghadapi perkara-perkara hukum, maka perlu segera
dilakukan pengkaderan tenaga-tenaga di bidang hukum di
masing-masing Eselon I. Apabila diperlukan, lakukan promosi
untuk menarik Sarjana Hukum masuk dan bekerja di Kementan.
Tindak Lanjut:
- Ditjen TP akan terus melakukan pengkaderan tenaga-tenaga
muda bidang hukum dengan melibatkan dalam penyelesaian
perkara hukum yang terjadi di Ditjen TP.
- Saat ini Ditjen TP memiliki tenaga bidang hukum dalam
jumlah yang cukup, tapi kedepan jika dirasa masih diperlukan,
akan dilakukan pengrekrutan.
Berikan penjelasan kepada Publik terkait ARAM I 2014 yang
turun dibandingkan ATAP 2013. Penurunan hanya mengurangi
surplus bukan ketersediaan.
Tindak Lanjut:
- Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar
tidak terjadi gejolak terkait turunnya angka produksi padi
tahun 2014, telah dilaksananan konferensi pers Plt. Dirjen
Tanaman Pangan dengan mengundang para pimpinan/
wartawan media cetak dari Forum Wartawan Pertanian
(FORWATAN) pada hari Rabu, 16 Juli 2014 bertempat di
Kantor Ditjen Tanaman Pangan Pasar Minggu Jakarta.
- Dalam konferensi pers tersebut, dijelaskan walaupun produksi
padi 2014 ARAM I menurun (dibanding 2013) namun tetap
surpus beras sebesar 4,2 juta ton, begitu juga jagung surplus
sebesar 6,2 juta ton pipilan kering, kecuali kedelai defisit 1,3
juta ton.
- ARAM I-2014 yang dirilis BPS tanggal 1 Juli 2014 merupakan
angka yang diperoleh dari realisasi Sub Round I (Januari-
April) dan prediksi Sub Round II (Mei-Agustus) dan Sub
Round III (September-Desember), sehingga masih bersifat
prediksi, jadi masih sangat besar kemungkinannya untuk
berubah mengikuti situasi lapangan.
- Faktor penyebab penurunan produksi padi 2014 disebabkan
oleh penurunan luas panen dan produktivitas, terutama akibat
banjir di Pantura Jawa pada awal tahun (Jan-Feb 2014), dan
kekeringan di sebagian Sumatera.
136
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Peningkatan produktivitas dengan cara perluasan
penerapan teknologi PTT, pemupukan berimbang dan
pupuk organik, perbaikan teknologi pengairan.
Perluasan areal tanam dengan cara peningkatan indeks
pertanaman (IP), optimalisasi lahan, perluasan areal tanam
baru.
Pengamanan produksi dari gangguan OPT dan dampak
perubahan iklim (banjir dan kekeringan).
Penanganan panen dan pascapanen dengan cara
menumbuhkan dan mengembangkan unit pelayanan jasa
alsintan (UPJA).
- Melalui upaya-upaya tersebut, maka produksi tahun 2014
diperkirakan dapat meningkat lagi dari Angka Ramalan I, dan
mampu mencapai sasaran produksi sesuai dengan target
yang ditetapkan.
Apabila ada kasus-kasus lain muncul di lapangan, maka segera
tindak lanjuti. Hal-hal penanganan yang sudah dilakukan
Kementan agar juga dipublikasikan kepada masyarakat.
Tindak Lanjut:
- Ditjen TP akan berusaha menindaklanjuti permasalahan-
permasalahan yang muncul di lapangan, terutama pengaduan
yang berasal dari masyarakat.
- Untuk permasalahan yang telah ditangani akan disampaikan
kembali ke masyarakat, agar diketahui bahwa terhadap
permasalahan dan pengaduan masyarakat akan
ditindaklanjuti oleh Ditjen TP.
Persentase serapan anggaran agar menjadi perhatian, terutama
Eselon I yang masih memiliki persentase serapan anggaran
rendah. Tingkatkan kinerja.
Tindak Lanjut:
- Serapan APBN Ditjen TP s.d 11 Juli 2014 telah mencapai
37,67%, angka ini memang masih di bawah target
penyerapan s.d triwulan II. Rendahnya serapan APBN Ditjen
TP tahun 2014 disebabkan antara lain karena KPPN di
beberapa kabupaten masih ada yang menolak pencairan
bansos karena mengacu kepada surat himbauan KPK, yang
masih ditangguhkan sampai selesai PIlpres, padahal sebagian
besar APBN Ditjen TP tahun 2014 (>70%) dalam bentuk
bansos. Disamping itu, daerah juga masih menunggu
137
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
kepastian terbitnya DIPA APBN-Penghematan 2014 untuk
menghindari pagu minus.
- Telah berkoordinasi dengan daerah untuk percepatan
pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran sehingga dapat
mencapai target yang telah ditetapkan.
- Untuk kegiatan-kegiatan yang tertunda, akan dilakukan
penjadwalan ulang dan diupayakan dapat dilaksanakan dan
berkontribusi penuh terhadap capaian produksi tahun 2014.
Masing-masing Eselon I agar membenahi pelaksanaan kegiatan
dan penyerapan anggaran. Agar tidak membuat arahan-arahan
menyimpang yang nantinya dapat menimbulkan perkara pidana.
Tindak Lanjut:
- Ditjen TP akan membenahi kembali pelaksanaan kegiatan
dan serapan APBN tahun 2014, sehingga dapat terlaksana
sesuai target yang telah ditetapkan dan dengan tetap
memperhatikan aturan yang berlaku.
- Ditjen TP akan belajar dari pengalaman sebelumnya dan
berhati-hati dalam memberikan arahan dalam pelaksanaa
kegiatan, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan
pada masa yang akan datang.
n. Rapim, Senin, Tanggal 14 Juli 2014, Ruang Pola, Gedung A Lt. 2,
Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri Pertanian.Agenda
Rapim mengenai: 1) Rancangan Regulasi Pengelolaan Cadangan
Beras Pemerintah (CBP); 2) Situasi Ketersediaan dan Harga
Pangan Menjelang Lebaran; 3) Permasalahan Daging Celeng dan
Upaya Penanganannya; 4) Langkah-langkah Pengawasan
Peredaran Daging Celeng (Babi Hutan) yang diduga dicampur/
dipalsukan sebagai Daging Sapi; 5) Arahan Menteri Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, antara lain:
- Lakukan upaya agar kegiatan bansos di daerah dapat segera
dilaksanakan.
Tindak Lanjut:
Penyaluran bansos kegiatan Ditjen TP tahun 2014 mengalami
kemunduran karena surat himbuan KPK untuk menunda
penyaluran bansos sampai selesai Pileg/Pilpres dan daerah
masih menunggu terbitnya DIPA APBN-Penghematan 2014
untuk menghindari Pagu minus.
138
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Dengan telah berakhirnya pelaksanaan Pilpres, Ditjen TP
telah berkoordinasi dengan daerah untuk percepatan
pelaksanaan kegiatan dan penyaluran bansos sehingga dapat
mencapai target yang telah ditetapkan.
Melakukan perencanaan/penjadwalan ulang kegiatan yang
tertunda.
- Lakukan upaya terobosan agar daerah dapat memenuhi stok
CBP dari produksi daerahnya sendiri. Saat ini, stok CBP dipenuhi
dari Bulog. Upayakan agar sentra-sentra produksi padi yang ada
dapat dijadikan sumber CBP.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan berkoordinasi dengan Dinas
Pertanian Provinsi yang membidangi tanaman pangan
(utamanya provinsi sentra produksi padi) agar secara rutin
menyampaikan prakiraan panen padi bulanan per wilayah
(kabupaten/kota, kecamatan) kepada Divre Perum BULOG di
daerah masing-masing untuk dijadikan pedoman bagi Perum
BULOG dalam pengadaan beras dari produksi dalam negeri.
Dengan demikian diharapkan target CBP akan dapat dipenuhi
dari daerah sendiri.
Sumber data prakiraan luas panen dan produksi bulanan
(padi, jagung, kedelai, dan komoditas utama pangan
lainnya)menurut wilayah kabupaten dan kecamatan dapat
memanfaatkan dari Program Percepatan Data Tanaman
Pangan kerjasama Pusdatin dengan BPS.
- Setiap unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan
publik agar dipastikan memiliki layanan pengaduan. Buat sistem
agar publik dapat mengetahui perkembangan penyelesaian
dokumen yang diajukan.
Tindak Lanjut:
- Setiap unit layanan masyarakat di Ditjen TP saat ini telah
memiliki layanan pengaduan.
- Sebagai contoh di Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman
yang merupakan unit pelayanan publik dengan bidang
layanan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman
(residu pestisida, aflatoksin, cemaran logam berat) telah
memiliki SOP Penanganan Pengaduan Pelanggan yang
mengacu pada SNI ISO/IEC 17025 : 2008. Pengaduan yang
139
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
masuk terkait pengujian segera ditindaklanjuti dan ditangani
sesuai SOP.
- Begitu juga pada UPT BBPPMBTPH-Cimanaggis serta UPT
BBPOPT-Jatisari telah memiliki SOP Pengaduan.
o. Rapim Rabu 13 Agustus 2014 di Ruang Pola Lantai 2 Kantor Pusat
Kementan, yang dipimpin oleh Menteri Pertanian. Agenda yang
dibahas pada Rapim tersebut yaitu: 1) Tindak Lanjut Rekomendasi
Kajian KPK Tentang Kebijakan Impor Komoditas Strategis Daging
Sapi, oleh Dirjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan; 2) Laporan
ULP-Pengadaan Barang Dan Jasa, oleh Sekretaris Jenderal; 3)
Tanggapan Pemerintah Atas RUU Perkebunan, oleh Dirjen
Perkebunan; 4) Formasi CPNS Kementan 2014, oleh Sekretaris
Jenderal; dan 5) Arahan Menteri Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang terkait dengan tugas dan
fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain sebagai
berikut:
Terkait Pengembangan SDM Kementerian Pertanian:
- Untuk PNS yang sudah ada, agar dilakukan upaya
peningkatan kapasitas PNS, sehingga kemampuan dan
kapasitasnya dapat meningkat sebagaimana yang diharapkan
dan dibutuhkan.
- Pelajari kemungkinan melakukan proses rotasi antar Eselon I
dan antar unit kerja dalam upaya mengurangi jumlah pegawai
yang berlebih di satu unit kerja dan menambah jumlah
pegawai yang kurang di unit kerja yang lain.
- Lakukan pembinaan kepada PNS muda yang ditempatkan di
daerah. Apabila memungkinkan, PNS muda tersebut tidak
pindah lokasi kerja ke daerah lain.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan secara bertahap telah melakukan
peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai baik melalui
diklat yang berhubungan dan sesuai dengan kebutuhan dan
jabatan pegawai maupun melalui tugas belajar.
Ditjen Tanaman Pangan akan melakukan evaluasi terhadap
jumlah dan posisi pegawai antar unit kerja, sehingga jumlah
pegawai terdistribusi merata, sesuai dengan beban kerja di
masing-masing unit kerja. Apabila jumlah pegawai melebihi
beban kerja di salah satu unit kerja, akan dilakukan mutasi,
baik dalam unit kerja lingkup Eselon II, maupun antar Eselon
140
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
II, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
pegawai.
Ditjen Tanaman Pangan senantiasa melakukan pembinaan
terhadap PNS muda,khususnya UPT Pusat lingkup Ditjen TP
yang berada di Cimanggis-Depok dan Jatisari-
Karawang.Terhadapi PNS yang statusnya merupakan
pegawai pusat tetapi diperbantukan di daerah, baik Dinas
Pertanian Provinsi maupun UPT Daerah seperti BPSBTPH
dan BPTPH. saat ini sedang dalam proses pelimpahan ke
daerah sebanyak 112 orang.
Upayakan agar pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan
sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu akhir bulan
Agustus 2014. Laksanakan semua pekerjaan pengadaan barang
dan jasa sesuai aturan. Apabila pekerjaan pengadaan tersebut
dapat diserahkan ke daerah, maka sebaiknya diserahkan ke
daerah saja untuk pelaksanaannya.
Tindak Lanjut:
- Kegiatan pengadaan barang/jasa Ditjen TP tingkat pusat
yaitu: Rakor Penyusunan Laporan Keuangan; Rakor
Pemanfaatan Sarana PPOPT Tahap I dan II; dan kegiatan
sarana pengendalian OPT.
- Dari tiga kegiatan pengadaan barang/jasa, telah dilaksanakan
sebanyak dua kegiatan, yaitu: Rakor Penyusunan Laporan
Keuangan (selesai 100%) dan Rakor Pemanfaatan Sarana
PPOPT Tahap I (selesai 100%). Sementara Rakor
Pemanfaatan Sarana PPOPT Tahap II belum dilaksanakan
dan akan segera dilaksanakan, sesuai jadwal yang telah
ditetapkan. Sedangkan kegiatan sarana pengendalian OPT
tidak dilaksanakan termasuk dalam penghematan.
- Ditjen Tanaman Pangan akan berhati-hati dalam pelaksanaan
kegiatan pengadaan dan mematuhi peraturan yang berlaku,
agar tidak menimbulkan permasalahan dimasa yang akan
datang.
- Kegiatan pengadaan barang/jasa di tingkat daerah berupa
bantuan sarana pascapanen anggarannya ditempatkan
sebagai dana Dekonsentrasi di Dinas Pertanian Provinsi dan
dialokasikan untuk kabupaten/kota.
Lakukan percepatan realisasi serapan anggaran dan kegiatan,
mengingat pada bulan Agustus realisasi serapan anggaran
Kementerian Pertanian baru mencapai 43%.
141
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Tindak Lanjut:
- Realisasi serapan APBN Sektoral Ditjen Tanaman Pangan
Per 26 Agustus 2014 mencapai Rp.1,303 triliun atau 57,31%
dari pagu anggaran.
- Dalam upaya meningkatkan serapan anggaran Ditjen
Tanaman Pangan telah berkoordinasi daerah agar
mempercepat pelaksanaan kegiatan. DIPA APBN-P telah
terbit sejak bulan Juli 2014.
- Untuk kegiatan yang mengalami penundaan, agar segera
dijadwal ulang dan dilakukan revisi CP/CL, sehingga
terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Diminta kepada Pejabat Eselon I dan II (Sesdit/Sesba) untuk
tidak melakukan perjalanan dinas secara bersamaan. Hal ini
dimaksudkan agar pekerjaan di kantor tetap dapat tertangani.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan senantiasa mengatur perjalanan dinas
Pejabat Eselon I dan II, Eselon II yang mendampingi Eselon I
dipilih sesuai maksud dan tujuan perjalanannya. Pejabat Eselon
II dikondisikan tetap ada yang berada di kantor untuk
menyelesaikan pekerjaan yang mendesak, sehingga pekerjaan
dapat tertangani dengan baik.
p. Rapim Senin, 25 Agustus 2014, Senin, tanggal 25 Agustus 2014 di
Ruang Pola Lantai 2 Kantor Pusat Kementan, dipimpin oleh Menteri
Pertanian. Adapun agenda yang dibahas pada Rapim tersebut
yaitu: 1) Rencana Tindak Lanjut Antisipasi Dampak Pengenaan
PPN Atas Produk Pertanian, oleh Dirjen Pengolahan Pemasaran
Hasil Pertanian; 2) Kegiatan Antisipasi Dampak Kekeringan, oleh
Dirjen Prasarana Dan Sarana Pertanian; 3) Situasi Ketersediaan
Pangan Dan Harga, oleh Kabadan Ketahanan Pangan; 4)
Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa, oleh Sekretaris
Jenderal; 5) Perkembangan Kegiatan Program 100 Hari KIB-II, oleh
Sekretaris Jenderal; 6) Perkembangan Tindak Lanjut Temuan BPK,
oleh Inspektur Jenderal; dan 7) Arahan Menteri Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang terkait dengan tugas dan
fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain sebagai
berikut:
Mengingat tahun 2015 masih terdapat subsidi benih, kaji metode
yang tepat untuk menyalurkan subsidi tersebut. Apakah masih
142
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
menggunakan PSO/Bansos atau langsung ke penangkar.
Laporkan hasil kajiannya pada Rapim selanjutnya.
Tindak Lanjut:
- Realisasi penyaluran benih bersubsidi berdasarkan posisi
laporan 29 Agustus 2014 mencapai 23.928 ton (terdiri dari
padi inbrida 22.240 ton, padi hibrida 949 ton, jagung hibrida
190 ton, jagung komposit 74 ton, dan kedelai 476 ton).
Realisasi tersebut bila dibandingkan terhadap target 2014
(121.857 ton) mencapai 19,64%, sedangkan terhadap Daftar
Usulan Pembelian Benih Bersubsidi (DUPBB) mencapai
48,63%.
- Dari jumlah benih bersubsidi yang telah disalurkan tersebut
(23.928 ton) nilai subsidinya mencapai Rp.198,96 miliar. Dari
jumlah tersebut PT SHS telah mengajukan tagihan sebesar
Rp.95,52 miliar. Dari tagihan tersebut, yang telah lulus
verifikasi oleh Tim Verifikasi senilai Rp.33,69 miliar.
- Penetapan KPA subsidi benih 2014 kepada Plt. Dirjen TP
telah terbit dari Menkeu (pada DIPA subsidi benih 2014),
namun masih ada koreksi, dan ditargetkan minggu ini selesai.
- Alternatif solusi penanganan subsidi benih kedepan adalah:
Pola subsidi dengan prinsip pendekatan "Desentralisasi
tidak terpusat" dalam rangka penguatan sistem perbenihan
dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal.
Mengubah subisidi benih pola PSO (BA 999.07) menjadi
anggaran K/L (BA 018) dengan pola Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) di tingkat kabupaten.
Rencana Umum pengadaan barang dan jasa Kementerian
Pertanian mengalami revisi akibat adanya pemotongan,
dilakukan percepatan pengadaan barang dan jasa, apabila
diperlukan segera lakukan revisi. Proses pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa ini dipantau oleh UKP-4.
Tindak Lanjut:
- Kegiatan pengadaan barang/jasa Ditjen Tanaman Pangan
melalui ULP meliputi: (1) Rakor Penyusunan Laporan
Keuangan; (2) Rakor Pemanfaatan Sarana PPOPT Tahap I
dan II; dan (3) Untuk kegiatan sarana pengendalian OPT.
- Dari tiga kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut telah
dilaksanakan dua kegiatan, yaitu: (1) Rakor Penyusunan
143
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Laporan Keuangan (selesai 100%); dan (2) Rakor
Pemanfaatan Sarana PPOPT Tahap I (selesai 100%).
- Rakor Pemanfaatan Sarana PPOPT Tahap II akan segera
dilaksanakan, sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sedangkan kegiatan (3) Sarana Pengendalian OPT tidak
dilaksanakan karena penghematan anggaran.
Buat laporan berisi kinerja PT SHS dalam penyediaan benih
bersubsidi termasuk permasalahannya. Selanjutnya konsepkan
surat Menteri Pertanian ke Menteri BUMN untuk meminta
diadakannya pertemuan trilateral antara Kementan,
KemenBUMN, dan Kemenkeu.
Tindak Lanjut:
- Realisasi penyaluran benih bersubsidi oleh PT SHS posisi
laporan s.d 29 Agustus 2014 untuk padi, jagung dan kedelai
mencapai 23,928 ton (19,64%) dari target 2014 sebesar
121.857 ton, dan dibandingkan dengan Daftar Usulan
Pembelian Benih Bersubsidi (DUPBB) mencapai 48,63%.
- Kesulitan modal kerja mengakibatkan keterbatasan
kemampuan dalam penyediaan benih bersubsidi,
penyelesaian hutang-piutang, dan pemenuhan DUPBB
(masalah likuiditas adalah masalah internal PT SHS; untuk
menyelesaikan masalah PT SHS, maka diharapkan Kemen
BUMN dapat memberikan solusi utama/ fundamental untuk
kelangsungan hidup PT SHS kedepan).
- Varietas yang disediakan tidak semuanya sesuai dengan
kebutuhan petani.
- Dokumen untuk penagihan subsidi belum semuanya sesuai
dengan persyaratan, sehingga memperlambat proses
pencairan anggaran.
q. Rapim Selasa, 2 September 2014, di Ruang Pola, Gedung A Lt. 2,
Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri Pertanian. Agenda
Rapim: 1) Perkembangan Tindak Lanjut Permasalahan Benih
Bersubsidi dan Alternatif Solusinya; 2) Tindak Lanjut LHP-BPK
Tentang Laporan Keuangan; 3) Rencana Aksi Penanggulangan
Kekeringan (Berikut Jenis Dan Jumlah Kegiatannya Secara
Nasional); 4) Hasil Pemeriksaan Khusus Itjen Terkait Surat KPK
Tentang Aset; 5) Laporan Tindak Lanjut Pengenaan PPN Komoditi
Pertanian; 6) Reviu Renstra Dan Program Kementan; 7) Arahan
Menteri Pertanian.
144
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti oleh
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain:
Segera respon setiap disposisi Menteri. Tanggal terima surat dan
tanggal surat jawaban jangan terlalu lama. Apabila substansinya
terkait kebijakan, maka surat disposisi Menteri tersebut jangan
diturunkan ke staf untuk menjawab.
Tindak Lanjut:
- Ditjen TP berusaha tidak menunda merespon setiap disposisi
Menteri Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsi,
sehingga dapat dijawab tepat waktu.
- Untuk substansi yang menyangkut kebijakan akan
dikonsepkan jawabannya langsung oleh pimpinan.
Terkait beberapa skenario restrukturisasi organisasi Kementan,
semua harus menyikapi dengan bijaksana. Belum diputuskan
skenario mana yang akan diambil. Keputusan akan diambil oleh
Pemerintah Baru.
Tindak Lanjut:
- Terkait restrukturisasi organisasi, seluruh jajaran Ditjen TP
menyikapi secara bijaksana dan tidak mengalami gejolak,
karena restrukturisasi organisasi merupakan hal yang biasa
dalam suatu organisasi.
- Ditjen TP akan menerima pilihan skenario yang akan diambil
oleh Pemerintah.
Manfaatkan sisa waktu yang ada untuk mengoptimalkan
penyaluran benih bersubsidi, terutama, menjelang datangnya
Musim Tanam (Okt-Mar)
Tindak Lanjut:
Dalam menghadapi Musim Tanam (Oktober-Desember 2014),
PT Sang Hyang Seri diminta agar meningkatkan
pengadaan/penyediaan benih bersubsidi, sehingga benih
bersubsidi dapat secara optimal dimafaatkan kelompok tani.
Tegakkan disiplin Petugas Penerima dalam penyetoran PNBP.
PNBP yang belum disetorkan ke Kas Negara merupakan potensi
temuan auditor
Tindak Lanjut:
- Telah ditunjuk Petugas Penerima PNBP, yang disesuaikan
dengan kualifikasinya dan bekerja sesuai dengan SOP yang
telah ditetapkan.
145
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
- Kinerja petugas penerima PNBP tersebut diawasi, dan
dilakukan pembinaan serta evaluasi secara berkala, dalam
rangka melihat kekurangan atau kelemahan untuk perbaikan.
- PNBP yang diterima disetorkan tepat waktu, sehingga tidak
menjadi temuan.
Segera tindak lanjuti temuan BPK secara maksimal. Siapkan
pegawai yang diberi tugas untuk menyelesaikan temuan.
Lakukan pemantauan penyelesaian temuan setiap pekan.
Laporkan perkembangan tindak lanjut temuan BPK sebulan
sekali pada Rapim Kementan, dan seminggu sekali pada Rapim
tingkat Eselon I.
Tindak Lanjut:
- Temuan BPK-RI terkait Ditjen Tanaman Pangan telah
ditindaklanjuti sesuai Instruksi Menteri Nomor:
04/Inst/RC.250/8/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dengan
membuat teguran kepada pihak terkait dan dilakukan
pemantauan/evaluasi secara berkala atas perkembangan
tindaklanjut penyelesaian.
- Koordinasi penyelesaian hasil audit dan pemantauan
dilakukan sesuai tupoksi struktural di Direktorat/Unit Kerja
Eselon II/UPT (di tiap unit kerja Eselon II/UPT ditetapkan
koordinator penanganan dirangkap oleh anggota Satlak
PI/anggota Tim Pelaporan). Di tingkat Ditjen TP/Sekretariat
Ditjen TP dikoordinasikan oleh Subbag Evaluasi dan
Tindaklanjut Hasil Pengawasan pada Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Setditjen TP dan anggota Tim dari Bagian
Keuangan dan Perlengkapan.
- Perkembangan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan
akan disampaikan pada Rapim A sebulan sekali dan Rapim B
seminggu sekali.
r. Rapim, Senin, 8 September 2014 Ruang Pola, Gedung A Lt. 2,
Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri Pertanian. Agenda
Rapim: 1) Draf Perubahan Permentan Tentang Tata Hubungan
Kelembagaan; 2) Laporan Data Perkembangan Tanaman Padi,
Jagung dan Kedelai; 3) Laporan Kajian Tentang Pengenaan PPN
Komoditi Pertanian; 4) Rancangan Perubahan Permentan Tentang
Pestisida; 5) Keragaan Impor Komoditi Pertanian Penting Tahun
2013 dan 2014; 6) Laporan Tentang RUU Perkebunan Inisiatif DPR;
7) Arahan Menteri Pertanian.
146
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain :
Terkait realisasi tanam padi, jagung dan kedelai yang mengalami
penurunan, agar dilakukan kerjasama kegiatan bersama dengan
Eselon I terkait (khususnya mengenai kekeringan). Susun
rencana aksi (Renaksi) untuk akselerasi peningkatan produksi
padi, jagung dan kedelai, agar dapat mencapai target yang telah
ditetapkan.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan akan memanfaatkan secara optimal
- Sisa waktu pertanaman yang ada untuk mencapai target yang
telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa kegiatan meliputi:
Mengawal pertanaman periode Agustus-September 2014
terutama dari serangan OPT.
kekeringan melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan
dan petugas lapangan.
Menyebarkan informasi kepada petugas lapangan untuk
mengantisipasi situasi iklim yang kurang menguntungkan
untuk pertanaman kedelai melalui pemanfaatan kalender
tanam secara optimal dan berkoordinasi dengan kantor
BMKG setempat.
Ditjen Tanaman Pangan akan melaksanakan pertemuan
Koordinasi Terpadu Evaluasi P2BN tanggal 2 s.d 3 Oktober
2014 di Tangerang-Banten yang akan dihadiri oleh Kepala
Dinas Pertanian Provinsi, Kepala Bakorluh, Kepala BPTP
dan Kepala BPS Provinsi se-Indonesia.
Peserta/narasumber pusat terdiri dari Kepala BPS, Eselon I
terkait lingkup Kementan, dan Kementerian PU (Ditjen
Irigasi Air). Pertemuan tersebut diharapkan dapat dihadiri
oleh Menteri Pertanian untuk memberikan arahan.
Sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pertanian ke Gubernur
Nomor: 199/PD.100/M/7/2014, tanggal 18 Juli 2014 hal
pencapaian produksi tahun 2014 (ARAM I) dan surat Plt.
Dirjen Tanaman Pangan ke Kepala Dinas Pertanian
Provinsi Nomor: 566/PD/C/07/2014 tanggal 15 Juli 2014,
telah dilaksanakan Kunjungan Kerja Plt Dirjen Tanaman
Pangan ke provinsi-provinsi yang mengalami penurunan
produksi padi meliputi provinsi: Jawa Timur (21 s.d 22 Juli
2014), Sulawesi Utara (19 s.d 20 Agustus 2014), Jawa
147
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Barat (14 s.d 15 Agustus 2014), Banten (20 s.d 23 Agustus
2014), Jawa Tengah (25 s.d 26 Agustus 2014), Sulawesi
Selatan (29 s.d 30 Agustus 2014), Sumatera Selatan (16
s.d 17 September 2014), dan Nusa Tenggara Barat
direncanakan 23 s.d 24 September 2014.
Terkait serapan anggaran, usahakan agar persentase serapan
pada akhir bulan September 2014 bisa di atas persentase
serapan tahun 2012 (periode sama)
Tindak Lanjut:
Posisi realisasi anggaran s.d 22 September tahun 2014,
serapan APBN Ditjen Tanaman Pangan mencapai (67,64%).
Serapan tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan
serapan tahun 2012 (33,82%), dan 2013 (50,73%) pada
periode yang sama.
Upaya mendorong percepatan serapan anggaran terus
dilakukan.
Pada Sidang Kabinet, Presiden berpesan agar kunjungan kerja
ke Luar Negeri dibatasi untuk tujuan yang sangat diperlukan
saja, sehingga bisa konsentrasi menyelesaikan semua kegiatan-
kegiatan
Tindak lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan akan berkoordinasi dengan Setjen (Biro
Kerjasama Luar Negeri), terkait kunjungan kerja ke luar negeri
yang bersifat penting atau mewakili Menteri Pertanian/Wakil
Menteri Pertanian, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di
kantor dapat berjalan dengan baik.
s. Rapim, Senin, 29 September 2014, Ruang Pola, Gedung A Lt. 2,
Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri Pertanian. Agenda
Rapim: 1) Renstra dan Capaiannya 2010 – 2014; 2) Rencana
Kegiatan Dan Anggaran 2015 (Paparan Anggaran Perjalanan Dinas
Dan Rapat-rapat); 3) Arahan Menteri Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti oleh
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain:
Menjelang alih Kabinet Pemerintahan, maka Kementerian
Pertanian perlu menyiapkan bahan untuk Menteri baru dan
jajarannya. Untuk itu, setiap Eselon I agar menyusun Laporan
Kinerja pelaksanaan program secara independen dan lengkap.
Laporan berisi capaian, permasalahan atau kendala, dan
kegiatan yang belum dilaksanakan, serta aksi tindak lanjutnya.
148
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan tersebut disusun sebagai acuan untuk mempermudah
Menteri Pertanian baru dalam melengkapi programnya.
Panduan penyusunan Laporan Kinerja:
Outline: Bab I Pendahuluan, mencakup visi dan misi; Bab II
Anggaran dan realisasi (5 tahun); Bab III Capaian kinerja; Bab
IV Permasalahan dan persoalan yang masih harus
diselesaikan.
Target yang dipakai harus bersifat nasional. Tidak perlu
disebut bagian yang menjadi intervensi Pemerintah, karena
fasilitasi Pemerintah harus dapat menjadi pengungkit bagi
seluruh kegiatan dan capaian nasional.
Sebagai acuan penulisan laporan adalah Renstra Kementan,
terutama untuk target-target yang telah ditetapkan.
Terkait anggaran, gambarkan secara jelas, termasuk apabila
ada revisi anggaran yang mengakibatkan dilakukan revisi
target.
Buat standarisasi untuk penulisan indikator makro. Setiap
Eselon I agar tidak berbeda dalam penulisan dan
penghitungan indikator makro.
Angkat permasalahan utama yang dihadapi dengan
menuliskan secara jelas sesuai keadaan yang sebenarnya,
sehingga Menteri Pertanian yang baru dapat menangkap
esensi situasi dan kondisinya.
Angkat hal-hal yang telah dikerjakan Kementan dan dapat
menjadi contoh bagi K/L lain, seperti: modeling system, e-
proposal, SIKP, dan WBK.
Laporan kinerja masing-masing Eselon selama 5 tahun
tersebut agar diserahkan langsung kepada Menteri Pertanian,
paling lambat hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan sedang menyusun laporan kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010-2014 sesuai
dengan tugas dan fungsi Ditjen TP.
- Laporan Kinerja memuat capaian produksi tanaman pangan
dan capaian kegiatan Ditjen TP selama periode 2010-2014,
khusus tahun 2014 keadaan s.d September 2014.
- Laporan Kinerja yang disusun dengan outline: Bab I
Pendahuluan; Bab II Capaian Indikator Makro; Bab III Capaian
149
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Produksi Tanaman Pangan; Bab IV Capaian Kegiatan Utama
APBN Ditjen TP; Bab V Realisasi Serapan APBN; Bab VI
Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut; dan Bab VII
Penutup.
- Saat ini laporan kinerja dalam tahap finalisasi dan diharapkan
dapat disampaikan kepada Menteri Pertanian tepat pada
waktunya.
Lakukan penyisiran atas anggaran perjalanan dinas, karena dari
paparan terlihat bahwa hampir semua Eselon I memiliki alokasi
anggaran perjalanan dinas yang masih cukup besar, ditambah
lagi dengan rencana adanya kenaikan tunjangan kinerja, maka
seyogyanya perjalanan dinas bisa diturunkan.
Tindak Lanjut:
- Rancangan anggaran perjalanan dinas Ditjen TP tahun 2015
memang mengalami sedikit peningkatan bila dibandingkan
dengan tahun 2014 antara lain disebabkan : (1) penerapan
pola baru “kawasan” yang memerlukan sosialisasi yang
intensif; (2) meskipun melalui mekanisme E-Proposal, CPCL
kawasan perlu lebih teliti dan terpadu agar tepat sasaran; (3)
pembinaan pola gerakan di daerah non kawasan (dengan
melibatkan aparat dan masyarakat secara terpadu); (4)
lanjutan pembinaan/asistensi/ pemantauan pemanfaatan
bantuan tahun sebelumnya terutama alsin pascapanen agar
bermanfaat optimal dan berkembang); dan (5) penyelesaian
asset (barang persediaan dan Satker inaktif) yang relatif
banyak dan perlu melibatkan/koordinasi dengan instansi lain
(seperti KPLKN).
- Ditjen TP akan melakukan penyisiran kembali anggaran
perjalanan dinas, sehingga akan mengurangi anggaran
perjalanan dinas yang tidak terlalu penting, dan lebih
difokuskan pada kegiatan yang dapat secara langsung
berpengaruh pada peningkatan dan pencapaian sasaran
produksi.
Upayakan agar nilai SAKIP tahun 2014 mendapat nilai A. Ada
tiga Eselon I yang masih perlu meningkatkan nilai SAKIP Unit
Eselon I, yaitu Ditjen TP, Ditjen PSP dan Badan PPSDMP.
Eselon I yang lain agar dapat mempertahankan dan
meningkatkan nilainya. Dengan demikian, diharapkan secara
keseluruhan dapat mendorong pencapaian nilai A untuk SAKIP
Kementerian Pertanian.
150
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tindak Lanjut:
- Dalam upaya memperbaiki penilaian SAKIP dan
meningkatkan kinerja, maka Ditjen Tanaman Pangan akan
melakukan koordinasi kepada Eselon II lingkup Ditjen
Tanaman Pangan untuk:
Memperhatikan potensi kemampuan pencapaian target
yang telah ditetapkan antara lain:
Melakukan reviu secara berkala terhadap IKU
Menyusun renaksi setiap indikator kinerja utama dalam
penetapan kinerja dengan mencantumkan target secara
periodik dan dipantau pencapaiannya secara berkala.
Menyusun indikator individu yang mengacu pada IKU unit
kerja.
Menyampaikan LAKIP kepada atasan langsung tepat
waktu.
Melaksanakan seluruh kegiatan dengan memperhatikan
prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis sesuai peraturan
yang berlaku.
Memperbaiki SPI .
- Penilaian SAKIP Ditjen Tanaman Pangan akan diupayakan
mendapat nilai A dalam penilaiannya sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden
Nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi
Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-
135/M.PAN-2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor: 135/Permentan/OT.140/12/2013
tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Pertanian.
t. Rapim Selasa, 28 Oktober 2014, Selasa, tanggal 2 September 2014
di Ruang Pola Lantai 2 Kantor Pusat Kementan, dipimpin oleh
Menteri Pertanian. Adapun agenda yang dibahas pada Rapim
tersebut yaitu: 1) Reviu Analisis Target dan Langkah Operasional
Pencapaian Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai; dan 2) Arahan
Menteri Pertanian.
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang terkait dengan tugas dan
fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain sebagai
berikut:
151
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Target dari Kabinet Kerja untuk Kementerian Pertanian adalah
swasembada pangan. Sebagai skala prioritas pertama, maka
untuk selama kurang lebih dua tahun kedepan, Kementerian
Pertanian akan memfokuskan program, kegiatan, dan anggaran
bagi pencapaian target swasembada 3 komoditas pangan utama,
yaitu: padi, jagung, dan kedelai. Komoditas dan program
pembangunan pertanian yang lain tetap dijalankan, namun
bukan dalam skala prioritas. Dalam rangka pencapaian skala
prioritas pertama tersebut, maka dimohonkan kerelaan seluruh
unit kerja Eselon I lingkup Kementan untuk melakukan
refocusingkegiatan dan revisi anggaran masing-masing.
Disepakati bahwa untuk refocusing kegiatan dan revisi anggaran
ini, tidak dilakukan antar program melainkan di dalam program
masing-masing (tidak lintas Eselon I).
Ada lima aspek penting yang harus menjadi fokus perhatian
pekerjaan saat ini bagi peningkatan produski padi, jagung, dan
kedelai, yaitu: irigasi, benih, pupuk, asuransi pertanian, dan
penyuluhan. Khusus benih agar dihitung kembali kebutuhan
volume dan anggaran benih tahun 2015.
Tindak Lanjut:
Dalam rangka mencapai swasembada tiga komoditas pangan
utama yaitu: padi, jagung, dan kedelai dari aspek perbenihan,
tahun 2015 melalui APBN-P dialokasikan untuk bantuan benih
padi inbrida seluas 8 juta ha dengan jumlah benih sebanyak
200 ribu ton (bantuan benihnya 25 kg/ha) dan kebutuhan
anggarannya Rp. 2 triliun, bantuan benih jagung hibrida
seluas 500 ribu ha dengan jumlah benih sebanyak 7.500 ton
(bantuan benihnya 15 kg/ha) dan kebutuhan anggarannya
Rp.375 miliar, bantuan benih kedelai seluas 350 ribu ha
dengan jumlah benih sebanyak 17.500 ton (bantuan benihnya
50 kg/ha) dan kebutuhan anggarannya Rp.271 miliar.
Selain program bantuan benih, tahun 2015 dialokasikan juga
untuk program subsidi benih. Kebutuhan volume dan
anggaran untuk subsidi padi inbrida 100 ribu ton anggaran
yang diperlukan Rp.694,5 miliar, padi hibrida 1.500 ton
anggaran yang dibutuhkan Rp.71,887 miliar, dan kedelai 15
ribu ton anggaran yang diperlukan Rp.173,025 miliar.
Cari upaya terobosan bagi penyediaan benih tersebut, dimana
pelaksanaannya tidak melanggar peraturan yang berlaku
152
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tindak Lanjut:
Untuk pengadaan benih tahun 2015 akan diupayakan melalui
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan alokasi anggaran
di Provinsi. Hal tersebut sekaligus untuk mendukung kemandirian
benih. Terkait dengan penggunaan anggaran BA 999 telah
dikonsepkan surat Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan
hal Perubahan BA 999 ke BA 018 yang akan dialokasikan di
provinsi. Konsep surat tersebut dalam proses di Sekretaris
Jenderal Kementan.
Upayakan agar penyediaan benih dapat dilakukan di daerah,
sehingga dapat memenuhi azas 6 tepat (jenis, jumlah, harga,
tempat, waktu dan mutu)
Tindak Lanjut:
Agar penyediaan benih di daerah dapat sesuai kebutuhan petani
secara 6 tepat, perlu dialokasikan anggaran pengawasan
penyediaan benih bantuan pemerintah di provinsi maupun
kabupaten/kota.
Segera lakukan exercise fefocusing kegiatan dan anggaran di
masing-masing Eselon I dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat
Jenderal. Hasil exercise dibuat dalam bentuk matriks yang isinya
mencakup: pokok kegiatan, permasalahan, alternatif
penyelesaian (solusi), dan konsekuensi dilaksanakan solusi.
Pembuatan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat,
dengan mempertimbangkan konsekuensi yang ada.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan telah melakukan pertemuan dengan
Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan terkait anggaran
untuk mendukung peningkatan produksi.
- Pada pertemuan tersebut membahas pokok kegiatan,
permasalahan, sehingga sasaran produksi dapat tercapai
pada tahun 2014, sesuai target/sasaran yang telah ditetapkan
Dalam penyiapan bahan Menteri, cukup 2-5 lembar saja (dua
lembar lebih baik). Cukup point-point yang perlu disampaikan
oleh Mentan kepada Presiden. Data dan informasi lebih detil
sebagai lampiran.
Tindak Lanjut:
Dalam menyiapkan bahan untuk Menteri Pertanian, Ditjen
Tanaman Pangan akan mengupayakan seefektif dan seefisien
153
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
mungkin, hanya pokok-pokok atau inti dari tema bahan/ laporan,
sementara data lebih rinci akan dijadikan lampiran saja.
Rapat Pimpinan Kementan akan lebih banyak dilakukan di luar
kantor, sekaligus melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan
di lapangan Pejabat Eselon II terkait harus hadir.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan akan mengikuti pelaksanaan Rapim di
luar kantor/lapangan, akan dikoordinasikan dengan unit kerja
Eselon II lingkup Ditjen TP, yang akan menghadiri sesuai dengan
tupoksi yang ada pada unit kerja Eselon II terkait.
u. Rapim Senin, 31 Oktober 2014, Ruang Pola, Gedung A Lt. 2,
Kanpus Kementan, yang Menteri Pertanian. Agenda Rapim: 1)
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1 Juta Ha; 2) Refocusing
Program dan Anggaran Tahun 2015 Mendukung Percepatan
Pencapaian Swasembada Padi, Jagung, Kedelai, Gula, dan Daging
Sapi; 3) Arahan Menteri Pertanian
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti oleh
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain:
Undangan menjadi pembicara dan narasumber di kampus, dan
undangan lainnya agar di wakili oleh Pejabat Eselon I.
Pengaturan Pejabat yang mewakili Mentan ini dilakukan oleh
Sekjen.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan akan berkoordinasi dengan Sekjen
mengenai pengaturan mewakili Menteri Pertanian sebagai
pembicara dan narasumber.
- Dirjen Tanaman Pangan akan mewakili Menteri Pertanian
terutama untuk kegiatan/agenda yang terkait dengan tugas
dan fungsi Ditjen Tanaman Pangan.
Untuk sementara, agar Dirjen PSP, Dirjen TP, dan Sekjen untuk
tidak pergi ke luar kota (pergi jauh), apabila tidak untuk keperluan
penting.
Tindak Lanjut:
- Dirjen Tanaman Pangan akan tetap berada di Jakarta untuk
mengawal rencana dan upaya pencapaian sasaran/ target
produksi tahun 2015 yang telah ditetapkan.
- Untuk kegiatan undangan atau perjalanan keluar kota, akan
diwakili oleh Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing.
154
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Secara prinsip Presiden sudah menyetujui APBN-P Kementan
tahun 2015 sebesar Rp.15 triliun, yaitu: 1) untuk Kementan
Rp.10 triliun dan Kemen PU & PR Rp.5 triliun, 2) rehabilitasi
jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier, 3) rehabilitasi
jaringan irigasi tersier seluas 1 juta ha, sebesar Rp.9,7 triliun.
Sudah disepakati bahwa lokasi rehab jaringan irigasi primer dan
sekunder yang dikerjakan Kemen PU & PR akan mengikuti lokasi
jaringan tersier, 4) jagung, seluas 500 ribu ha, sebesar Rp.500
miliar. Ditjen PKH agar menyiapkan proposal dan siap hari
Senin, 3 November 2014, 5) kedelai, sebesar Rp. 300 miliar, 6)
padi, sebesar Rp. 1 triliun, untuk keperluan bibit, 7) gula, sebesar
Rp.1 triliun, untuk keperluan traktor roda 4, 8) Ternak, sebesar
Rp.500 miliar, dan 9) Benih, sebesar Rp.250 miliar.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan menyambut baik penambahan
anggaran melalui APBN-P 2015 yang lebih difokuskan untuk
pencapaian sasaran produksi padi, jagung, kedelai tahun
2015 dalam rangka pencapaian surplus beras 10 juta ton,
swasembada jagung berkelanjutan dan pencapaian
swasembada kedelai tahun 2017.
- Ditjen Tanaman Pangan mengharapkan tambahan anggaran
bagi Eselon I pendukung lingkup Kementan dan Kementerian
terkait, agar dapat menyusun kegiatan dapat lebih terfokus
dan berdampak langsung terhadap upaya pencapaian
sasaran produksi tahun 2015 yang telah ditetapkan.
Segera siapkan RKAKL untuk APBN-P 2015, dengan jadual:
Ditjen PSP 1 bulan, Ditjen Perkebunan 1 minggu, Ditjen PKH 2
minggu, Ditjen TP 1 bulan.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan segera menyusun rencana alokasi
kegiatan dan anggaran tahun 2015 hasil dari refocusing 2015
dan APBN-P 2015 dengan prioritas upaya mendukung
pencapaian sasaran produksi padi, jagung, kedelai tahun
2015.
- Karena masih terdapat beberapa kebijakan kegiatan
pendukung pencapaian produksi tahun 2015 yang akan
diprioritaskan, maka sampai saat ini RKA-K/L APBN-P belum
selesai/belum final.
Untuk sementara, saat ini anggaran difokuskan ke 5
komoditas pangan utama (Padi, jagung, kedelai, tebu, dan
155
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
daging). Untuk sementara, APBN tidak membiayai komoditas
lain, ditunda dulu.
Tindak Lanjut:
- Fokus kegiatan dan anggaran tahun 2015 yang
diprioritaskan pada pencapaian sasaran produksi padi,
jagung, kedelai tahun 2015, telah disosialisasikan di tingkat
Ditjen Tanaman dan jajaran, sehingga diharapkan semua
dapat memahami dan mendukung upaya pencapaian
sasaran produksi tiga komoditas prioritas.
- Kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap
pencapaian sasaran produksi padi, jagung, kedelai akan
dialihkan dengan cara refocusing anggaran dan kegiatan
melalui revisi RKA-K/L 2015.
Mentan minta agar pada tahun 2016 petani harus sejahtera.
Tindak Lanjut:
- Kesejahteraan petani merupakan tujuan akhir
pembangunan pertanian.
- Oleh sebab itu, maka pembangunan sub sektor tanaman
pangan juga diarahkan dan berlandaskan pada
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani (bukan
hanya untuk meningkatkan produksi saja).
- Target tersebut akan diupayakan melalui peningkatan
produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan
yang dihasilkan petani, sehingga akan konperhensif dan
berdaya saing, sehingga meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan petani.
Pelaksanaan operasional pupuk dan benih di lapangan
menjadi kebijakan Dirjen PSP dan Dirjen TP.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan akan siap melaksanakan dan
mengawal kebijakan sistem perbenihan yang ditetapkan
pemerintah, sehingga dapat meningkatkan penyediaan
benih yang memenuhi prinsip 6 tepat, serta meningkatkan
tingkat penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat,
untuk meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman
pangan yang dihasilkan.
- Kebijakan penyedian benih bersubsidi kedepan
direncanakan akan dilaksanakan secara desentralisasi di
156
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
daerah dan memanfaatkan potensi penangkar benih/
industri benih di lokasi berbasis sumberdaya lokal.
- Dengan pendekatan desentralisasi diharapkan industri
perbenihan di daerah akan lebih cepat berkembang dan
mendekatkan sumber benih dengan pengguna/petani.
Mentan minta maaf sebelumnya, apabila kekurangan dan
kesalahan nanti dalam berkata dan bertindak, ini semata-mata
untuk kepentingan negara. Mentan minta agar semua Eselon
1 yang tidak terkait langsung dengan padi, jagung, dan
kedelai tidak merasa terabaikan. Semua Eselon I penting,
hanya saat ini sedang dilakukan skala prioritas kepentingan.
Dekati semua instansi yang terkait, seperti: BPS, KPK, Jaksa
Agung, Kepolisian.
Tindak Lanjut:
- Jajaran Pimpinan dan Staf Ditjen TP memahami dan siap
mendukung/melaksanakan program pembangunan yang
ditetapkan pada periode 2014-2019 mendatang sesuai
dengan kebijakan Menteri Kabinet Kerja.
- Sejalan dengan kebijakan prioritas pembangunan, maka
dukugan kegiatan akan difokuskan untuk mencapai
swasembada/surplus produksi beras dan jagung
berkelanjutan serta pencapaian swasembada kedelai 2017.
- Dalam melaksanakan program kegiatan dan anggaran
akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan lembaga/
instansi terkait, dan dengan lembaga pengawasan: BPK,
KPK, Jaksa Agung, dan Kepolisian
v. Rapim Senin, 10 November 2014, Ruang Pola, Gedung A Lt. 2,
Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri Pertanian. Agenda
Rapim: 1) Laporan Persiapan Rakernas Pembangunan Pertanian;
2) Program Perbaikan Jaringan Irigasi 1 Juta Ha Tahun 2015; 3)
Program Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai; 4) Upaya-upaya
Akselerasi Penyuluhan dalam Mendukung Swasembada Pangan; 5)
Arahan Menteri Pertanian
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti oleh
Direktorat jenderal Tanaman Pangan, antara lain:
Secara prinsip Presiden RI telah menyetujui tambahan Rp.15
triliun untuk Kementerian Pertanian di tahun anggaran 2015,
yang akan digunakan untuk rehab jaringan irigasi dan kegiatan
pendukungnya (traktor dan benih) dalam rangka program
157
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
percepatan pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung
dan swasembada kedelai, serta untuk akselerasi swasembada
gula dan daging. Untuk mempercepat pelaksanaan program
tersebut, secara prinsip telah disetujui pula bahwa Rp.2 triliun
akan dapat mulai digunakan pada tahun anggaran 2014 dan
berlanjut sampai Maret 2015. Hal ini harus dilakukan untuk
mengejar masa tanam utama padi yaitu Oktober-Maret yang
akan sangat menentukan untuk panen raya di bulan Maret-April
2015.
Terkait dengan tambahan Rp.2 triliun di tahun anggaran 2014,
agar segera:
Lakukan komunikasi dan negosiasi dengan Gubernur (melalui
Dinas Pertanian Provinsi) untuk menyepakati volume bantuan
dan target produksi.
Tindak Lanjut:
- Ditjen TP akan melakukan komunikasi dan negosiasi dengan
Gubernur (melalui Dinas Pertanian Provinsi) tentang sasaran
produksi tahun 2015 nasional dan masing-masing provinsi
pada pertemuan Rakernas Pembangunan Pertanian tanggal
17 s.d 18 November 2014.
- Selain menyampaikan target produksi masing-masing
provinsi, juga disampaikan kegiatan dan anggaran 2015 yang
akan dialokasikan untuk mencapai sasaran produksi 2015,
termasuk rencana kegiatan hasil refocusing 2015, APBN-P
2015 dan rencana kontingensi 2014.
Perlu diketahui dan dipahami bahwa anggaran tambahan Rp.15
triliun mencakup untuk komoditas padi, jagung, kedelai, gula dan
daging.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan memahami tambahan anggaran
sebanyak Rp.15 triliun untuk mencapai sasaran produksi 2015
lima komoditas yang ditargetkan mencapai swasembada dan
swasembada berkelanjutan, yaitu: padi, jagung, kedelai, gula
dan daging, termasuk diantaranya untuk perbaikan jaringan
irigasi melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
- Ditjen TP akan berkoodinasi dengan Setjen terkait anggaran
tambahan 2015, sehingga anggaran yang digunakan sesuai
sasaran dan kebutuhan dalam peningkatan produksi padi,
jagung dan kedelai.
158
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Ditjen Tanaman Pangan mengharapkan dukungan dari Eselon
I terkait, agar dalam penyusunan kegiatan dapat lebih terfokus
dan berdampak langsung terhadap upaya pencapaian
sasaran produksi tahun 2015 yang telah ditetapkan.
Cek apa benar laporan bahwa 90% benih subsidi telah ditanam
dan berapa luas areal penanamannya.
Tindak Lanjut:
Berdasarkan laporan dari pelaksanan PSO subsidi 2014 PT
Sang Hyang Seri (SHS) sejak bulan Februari 2014 sampai
dengan tanggal 30 Oktober 2014 telah disalurkan benih padi
inbrida sebanyak 26.597 ton untuk areal seluas 1,064 juta ha,
benih padi hibrida 1,197 ton untuk areal seluas 79.786 ha, benih
jagung hibrida 303 ton untuk areal 20.185 ha, benih jagung
komposit 94 ton untuk areal 3.770 ha, dan benih kedelai 646 ton
untuk areal seluas 12.922 ha. Dari sejumlah benih yang
disalurkan tersebut berdasarkan konfirmasi dari Dinas Pertanian
Provinsi sudah ditanam, dan sebagian sudah panen.
Menteri Pertanian meminta target produksi padi tahun 2015
sebesar 75,21 juta ton GKG dan surplus beras sebesar 10 juta
ton sampai tahun 2017. Target produksi kedelai sebesar 1,5 juta
ton dan jagung sebesar 22 juta ton.
Tindak Lanjut:
- Jajaran Ditjen Tanaman Pangan dapat memahami target
produksi padi, jagung, kedelai tahun 2015 yang telah
ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- Ditjen Tanaman Pangan telah menyusun skenario upaya
pencapaian sasaran produksi tersebut.
- Di samping itu, Ditjen Tanaman Pangan juga menyusun
alokasi kegiatan yang lebih difokuskan pada upaya
pencapaian sasaran produksi yang telah ditetapkan.
Siapkan naskah kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan
Kepala Bulog bahwa Bulog bersedia membuat stok beras
sebesar 5 juta ton dan stok jagung sebesar 2,5 juta ton dari
produksi dalam negeri (bukan impor).
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan akan berkoordinasi dengan Setjen
Kementan terkait kesepahaman antara Menteri Pertanian
dengan Dirut Perum Bulog terkait stok beras dan jagung yang
harus dipenuhi dari penyerapan produksi beras 5 juta ton dan
jagung 2,5 juta ton dari produksi dalam negeri/hasil petani.
159
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
- Dengan adanya kesepahaman Menteri Pertanian dan Dirut
Perum Bulog tersebut, diharapkan kedua belah pihak dapat
memahami tugas dan fungsi masing-masing dalam
pencapaian dan penyerapan produksi petani.
Pada Rakernas 17 s.d 18 November 2014, agar dibuatkan
agenda penandatanganan komitmen Daerah terkait target
produksi. Siapkan dokumen pembagian target produksi padi 75
juta ton GKG ke semua daerah. Dokumen ditandatangani oleh
Dirjen Tanaman Pangan dengan Kepala Dinas Provinsi.
Tindak Lanjut:
- Pada Rakernas tanggal 17 s.d 18 November 2014, Ditjen
Tanaman Pangan akan mengkomunikasikan dengan daerah
tentang sasaran produksi padi, jagung, kedelai tahun 2015
dengan rincian masing-masing provinsi beserta alokasi
kegiatan pendukungnya.
- Sasaran produksi tersebut diminta agar dibahas di masing-
masing provinsi, termasuk dukungan melalui APBD I dan
APBD II.
- Jika telah disepakati sasaran tersebut, baru akan
dilaksanakan penandatanganan komitmen Menteri
Pertanian/Dirjen Tanaman Pangan dengan Gubernur masing-
masing provinsi.
Jadualkan kunjungan ke lapangan untuk Menteri Pertanian,
Dirjen TP dan Dirjen PSP.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan akan berkoodinasi dengan Ditjen PSP
dan daerah dalam menyusun jadual Menteri Pertanian ke
lapangan, terutama untuk lokasi irigasi yang mengalami
kerusakan untuk diusulkan perbaikan dalam mendukung
pencapaian sasaran produksi tahun 2015.
Terkait dengan usulan Kementerian Pertanian memindahkan
anggaran subsidi benih dari BA 999 ke BA 18, agar disiapkan
surat Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan. Disadari
bahwa proses ini memerlukan waktu dan harus melalui DPR-RI,
namun demikian sebaiknya mulai dilakukan.
Tindak Lanjut:
- Usulan pengalihan anggaran subsidi benih (BA 999.07)
menjadi anggaran sektoral (BA 18) untuk bantuan benih tahun
160
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2015 Ditjen Tanaman Pangan telah menyiapkan konsep surat
Menteri Pertanian, kepada Menteri Keuangan.
- Ditjen Tanaman Pangan berkoordinasi dengan Setjen
Kementan untuk mempelajari mekanisme dan tatacara
pengalihan anggaran subsidi ke anggaran sektoral.
Hari Selasa 11 November 2014 Menteri Pertanian akan
melakukan rapat dengan seluruh jajaran Ditjen Tanaman Pangan
(Pejabat Eselon I, II, III, dan IV) untuk mengetahui dan
mempelajari seluruh kondisi dan permasalahan terkait
pengembangan tanaman pangan.
Tindak Lanjut:
- Rapat Menteri Pertanian dengan jajaran Ditjen Tanaman
Pangan dilaksanakan pada hari Selasa, 11 November 2014,
dihadiri oleh Plt. Dirjen Tanaman Pangan, Pejabat Eselon II,
III dan IV lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan beberapa
Eselon II lingkup Badan Litbang Kementan.
- Pokok-pokok arahan Menteri Pertanian saat pertemuan
dengan jajaran Ditjen Tanaman Pangan antara lain: kita harus
bertekad menetapkan dan mencapai target produksi padi,
jagung, dan kedelai lebih tinggi dari target sebelumnya yaitu:
padi 75 juta ton GKG, jagung 22 juta ton pipilan kering, dan
kedelai 1,5 juta ton biji kering.
- Target produksi 2015 tersebut ditetapkan dalam rangka
mewujudkan target surplus beras 10 juta ton, swasembada
jagung berkelanjutan dan pencapaian swasembada kedelai
tahun 2017.
- Lakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan
Eselon I lingkup Kementan, instansi/lembaga terkait,
pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), serta
stakeholder terkait untuk bersinergi mengupayakan
pencapaian target produksi 2015.
- Agar dilakukan pemantauan dan pelaporan realisasi
penyaluran benih bersubsidi pada periode sisa tahun 2014
(Oktober-Desember 2014) secara berkala (harian).
- Lakukan upaya-upaya dan kerja keras untuk mencapai target
produksi 2015 yang meningkat cukup signifikan (dibanding
rerata capaian selama lima tahun terakhir) dan selanjutnya
kita berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.
161
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
w. Rapim Senin, 15 Desember 2014, Ruang Pola, Gedung A Lt. 2,
Kanpus Kementan, yang dipimpin oleh Menteri Pertanian. Agenda
Rapim: 1) Paparan RAPBN-P 2015 dan 2) Arahan Menteri
Pertanian
Beberapa arahan Menteri Pertanian yang perlu ditindak lanjuti oleh
Direktorat jenderal Tanaman Pangan, antara lain:
Para penanggung jawab kegiatan pendampingan kontingensi
agar bekerja lebih keras di tahun 2015, dan bagi anggota tim
yang tidak sanggup di lapangan agar langsung diganti, sehingga
dapat bekerja secara optimal. Bapak Menteri meminta agar
kegiatan pendampingan kontingensi di Sumatera Barat yang
kurang optimal tidak terulang di daerah lainnya.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan beserta jajaran akan bekerja lebih
keras sesuai dengan penugasan dari Menteri Pertanian dalam
melakukan pendampingan kegiatan kontigensi, diharapkan
tidak ada penanggung jawab yang perlu diganti karena kurang
optimal.
- Ditjen Tanaman Pangan mengharapkan dengan intensifnya
pendampingan, daerah juga dapat melaksanakan kegiatan
secara optimal, sehingga tujuan kegiatan kontigensi dan
sasaran produksi padi, jagung, kedelai tahun 2015 dapat
dicapai.
Fokuskan skala prioritas kegiatan 2015 untuk pencapaian
swasembada padi, jagung, kedelai, daging sapi serta
peningkatan produksi gula. Selain itu fokuskan pula untuk
peningkatan produksi dan kualitas cabai, bawang merah dan
kakao.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan telah memfokuskan rencana kegiatan
dan anggaran tahun 2015 untuk pencapaian sasaran produksi
padi, jagung, kedelai tahun 2015 dalam rangka swasembada
pangan tahun 2017. Sehingga dilakukan refocusingatas
rencana kegiatan dan anggaran tahun 2015 untuk mendukung
peningkatan produksi ketiga komoditas tersebut.
- Untuk mendukung pencapaian swasembada kedelai tahun
2017, maka dukungan anggaran melalui dana APBN 2015
difokuskan pada kegiatan GP-PTT kedelai seluas 350.000 ha
(non kawasan 333.500 ha + kawasan 16.500 ha) dan PAT-
162
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
PIP seluas 131.500 ha ( refocusing awal 90.000 ha +
tambahan refocusing PAT-PIP 41.500 ha). Kegiatan ini
diharapkan berkontribusi terhadap target produksi kedelai
2015 sebesar 1,2 juta ton. Apabila ada tambahan anggaran
melalui APBN-P 2014 untuk kegiatan PAT-PIP kedelai seluas
300.000 ha maka sasaran produksi kedelai 2015 bertambah
menjadi 1,5 juta ton biji kering.
- Disamping refocusing dari anggaran Ditjen Tanaman Pangan
sendiri, juga diharapkan dukungan dari Eselon I terkait, agar
dalam penyusunan kegiatan dapat lebih terfokus dan
berdampak langsung terhadap upaya pencapaian sasaran
produksi tahun 2015 yang telah ditetapkan.
Bantuan benih diperluas dari 2 juta ha menjadi 5 juta ha. Dana
untuk benih dialokasikan dari dana APBNP. Ditjen Tanaman
Pangan agar melakukan koordinasi dengan Kemenkeu agar
dana subsidi benih tahun 2015 yang sudah dialokasikan di BA
999 tidak diproses lebih lanjut. Selanjutnya Ditjen TP
merumuskan mekanisme pengadaan benih dari dana APBNP
2015 tersebut.
Tindak Lanjut:
- Pengadaan benih padi untuk 5 juta ha dialokasikan untuk
kegiatan: rehabilitasi jaringan irigasi 1,5 juta ha, optimasi
lahan 0,5 juta ha dan peningkatan produksi 3 juta ha.
- Alokasi per kabupaten/kota di masing-masing provinsi sedang
disusun dan dikoordinasikan dengan Direktorat Pengelolaan
Air Irigasi, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dan
Direktorat Budidaya Serealia.
- Berdasarkan instruksi Menteri Pertanian tanggal 21 Desember
2014, Subsidi Benih tetap dilanjutkan dan telah
dikoordinasikan dengan Setjen.
- Rencana mekanisme pengadaan benih dana APBN-P 2015
melalui penunjukan langsung di Satuan Kerja Dinas Pertanian
Provinsi.
Tambahkan alokasi power thresher multiguna untuk kedelai
sebanyak 1.500 unit Rp.25-30 juta/unit dan pengadaan pompa
air sebanyak 7.800 unit. Untuk combine harvester pengadaannya
disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kemampuan produsen
memproduksi. Jangan sampai alat dan mesin yang disalurkan
kepada petani tidak terpakai (idle), untuk itu agar Prof. Budi Indra
melakukan pengecekan di lapangan. Pengadaan combine
163
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
harvester diusulkan sebanyak 2.800 unit dan dryer sebanyak
1.900 unit. Pengadaan RMU agar ditambahkan alokasi anggaran
untuk pengadaan RMU sebanyak 6.700 unit senilai Rp.369
miliar. Agar Badan Litbang mengkaji efisiensi penggilingan skala
kecil.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan mengusulkan untuk APBN-P 2015
alsin pascapanen berupa power thresher multiguna sebanyak
1.500 unit dengan anggaran Rp.45 miliar, combine harvester
kecil 2.800 unit dengan anggaran Rp.364 miliar.
- Di samping itu, juga diusulkan dryer kapasitas 5 ton dengan
harga per unit Rp.450 juta, anggaran tersebut dirasa kurang
karena hasil pembahasan anggaran tahun 2014 anggaran
satu unit dryer kapasitas 3,5-6 ton sebesar Rp.935 juta, yang
terdiri dari satu unit dryer beserta kelengkapannnya senilai
Rp.685 juta, bangunan, perencanaan dan pengawasan
konstruksi Rp.250 juta. Untuk itu diperlukan pertimbangan
kembali usulan fasilitasi bantuan dryer tersebut.
- Telaahan atas sarana vertical dryer sebagai berikut:
Berdasarkan pengalaman fasilitasi yang telah dilakukan
tiga tahun terakhir, fasilitasi dryer kepada kelompoktani
(poktan)/gabungan kelompoktani (gapoktan) sebaiknya
tidak dilakukan secara massal, mengingat rata-rata
kelompoktani belum siap mengelola dryer secara baik
sebagai suatu unit usaha.
Berdasarkan evaluasi tahun berjalan pemanfaatan dryer
yang murni dikelola poktan/gapoktan belum optimal
disebabkan karena perubahan kebiasaan poktan/gapoktan
dari semula menggunakan pengering sinar matahari (lantai
jemur) ke cara pengeringan dengan menggunakan
pengering mekanis belum berhasil baik.
Untuk dryer yang dikelola dengan pola kerjasama antara
poktan/gapoktan penerima dan Penggilingan Padi Kecil
(PPK) setempat menunjukkan perkembangan yang cukup
baik, sehingga untuk saat ini kami sedang intensif
melakukan pembinaan bersama aparat Dinas Pertanian
daerah, dengan harapan menumbuhkan respon positif
untuk mengunakan pengering mekanis (dryer).
Saat ini fasilitasi dryer sebaiknya dilakukan secara selektif
yang diarahkan untuk mendukung kegiatan Revitalisasi
164
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Penggilingan Padi Kecil (PPK) terintegrasi dengan fasilitasi
dryer secara selektif dengan spesifikasi dan kualifikasi
sesuai kapasitas penggilingan yang akan dibantu.
Persyaratan lain adalah adanya kesanggupan dari pemilik
PPK untuk mengoptimalkan pendayagunaan fasilitasi
sarana pascapanen berupa dryer yang terintegrasi dengan
PPK sebagai unit usaha yang dikelola secara professional
untuk meningkatkan rendemen giling mendukung
terwujudnya swasembada beras berkelanjutan. Diharapkan
dengan revitalisasi PPK yang terintegrasi dengan fasilitasi
Dryer dapat menekan losses dan meningkatkan rendemen
giling beras yang masih dibawah angka rata-rata nasional
rendemen giling (62,83%).
Fasilitasi bantuan sarana pascapanen Vertical Dryer
selama tiga tahun ini berupa Flat Bed Dryer kapasitas 3-3,5
ton/proses dialokasikan kepada 311 kelompok, Vertikal
Dryer kapasitas 3,5-6 ton/proses kepada 114 kelompok,
dan Vertical Dryer kapasitas 9-10 ton/ proses kepada 22
kelompok yang tersebar di sentra produksi padi.
Untuk pelaksanaan kegiatan 2015 agar mulai ditandatangani
kontrak kinerja antara Menteri Pertanian dengan Eselon I atau II
berdasarkan kinerja peningkatan produksi padi, jagung, kedelai
dengan bobot 70% dan kinerja rutin/regular 30%. Target produksi
padi untuk 2015 dinaikkan dari target semula, yaitu: Jawa Barat
sebesar 1,75 juta ton, Banten sebesar 0,5 juta ton, Jawa Tengah
sebesar 1,5 juta ton, Jawa Timur sebesar 2 juta ton, Aceh
sebesar 0,7 juta ton, Sumut sebesar 1 juta ton, Sumbar sebesar
0,5 juta ton, Sumsel sebesar 1 juta ton, Lampung sebesar 1 Juta
ton, dan Sulsel sebesar 1 juta ton.
Tindak Lanjut:
- Ditjen Tanaman Pangan berusaha mencapai target produksi
padi, jagung, kedelai tahun 2015 yang telah ditetapkan
sebagai kontrak kinerja Menteri Pertanian dengan Eselon I
dan Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan.
- Namun, yang harus disadari dan menjadi perhatian Eselon I
terkait, bahwa pencapaian sasaran produksi padi, jagung,
kedelai, bukan hanya merupakan kinerja Ditjen Tanaman
Pangan sendiri, semua perlu mendapat dukungan dari Eselon
I pendukung dan para stakeholder. Untuk itu Ditjen Tanaman
165
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Pangan mengharapkan dukungan dari pihak terkait, agar
target produksi dan kontrak kinerja dimaksud dapat tercapai.
Untuk penanganan serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim
agar diusulkan kegiatannya dengan anggaran sebesar Rp.220
miliar melalui APBN-P 2015.
Tindak Lanjut:
Usulan kegiatan penanganan OPT dan DPI anggaran APBN-P
2015 masih dalam proses pembahasan.
Kegiatan SRI agar dievaluasi dan dikaji dengan membentuk tim
kecil dengan ketua Ditjen PSP dan anggota Ditjen TP dan PPHP
untuk mengidentifikasi SRI yang sudah siap untuk ekspor
termasuk proses sertifikasi/labeling. Sebagai tahap awal, agar
dijajaki di negara-negara yang berpotensi untuk pemasaran
beras organik.
Tindak Lanjut:
Ditjen Tanaman Pangan akan berkoordinasi dengan Ditjen PSP
sebagai pelaksana kegiatan SRI dan Ditjen PPHP yang
berhubungan dengan pemasaran dan ekspor hasil pertanian
termasuk beras, untuk mengidentifikasi beras organik hasil
kegiatan SRI yang memenuhi kriteria ekspor dan negara yang
membutuhkan.
13. Rapat Dengan Pendapat/Rapat Kerja Mentan dengan Komisi IV DPR-
RI
a. Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian, Senin, 27 Januari 2014,
dengan topik: 1) Membahas Pelaksanaan Subsidi Pupuk Tahun
2013 dan Rencana Tahun 2014, 2) Membahas Perkembangan
Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Pertanian
Kesimpulan/hasil sebagai berikut:
Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera
melakukan langkah-langkah kongkrit dalam rangka pemberian
bantuan sarana produksi untuk daerah-daerah yang terkena
bencana alam, seperti daerah yang terkena dampak erupsi
Gunung Sinabung, serta lahan-lahan yang mengalami banjir dan
tanah longsor.
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk menangani
kekurangan kuantum pupuk bersubsidi tahun 2014 dengan
melakukan realokasi anggaran pupuk organik, dengan
mendorong kemampuan petani untuk memproduksi pupuk
organik secara mandiri. Apabila masih terjadi kekurangan
166
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
kuantum pupuk bersubsidi akan diusulkan melalui APBN-P tahun
2014.
Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian untuk
meningkatkan intensitas sosialisasi undang-undang di bidang
pertanian yang sudah disahkan oleh DPR-RI ke berbagai daerah,
dan selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk
segera menerbitkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
maupun Peraturan Menteri Pertanian sebagai payung hukum
untuk mendukung pelaksanaan undang-undang dimaksud.
b. Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian, Senin, 3 Februari 2014,
dengan topik: Membahas Penanggulangan dan Pengendalian
Bencana Banjir Terkait Fenomena Banjir di Beberapa Daerah yang
Mengakibatkan Kerusakan Gagal Panen yang Merugikan Petani
Kesimpulan/hasil rapat sebagai berikut:
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk melakukan
koordinasi lintas sektor secara intensif dalam rangka pemulihan
areal pertanaman dan pembudidayaan yang rusak, pemberian
bantuan prasarana dan sarana produksi pengganti, termasuk
biaya produksi bagi petani, pekebun, peternak, nelayan dan
pembudidaya ikan di daerah-daerah yang terkena bencana alam
dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia pada APBN
Tahun 2014.
Komisi IV DPR-RI meminta kepada:
- Kementerian Pertanian untuk melakukan inventarisasi
cadangan pangan nasional guna mengantisipasi terjadinya
impor pangan pokok pada saat cadangan pangan pokok
dalam negeri masih tercukupi.
- Kementerian Kehutanan untuk memprioritaskan realisasi
kegiatan rehabiltasi hutan dan lahan tahun anggaran 2014 di
kawasan hutan lindung dan konservasi serta pengembangan
hutan rakyat di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sudah kritis
kondisinya.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempersiapkan
payung hukum kebijakan terhadap ganti rugi gagal panen dan
bantuan akibat bencan sebagai upaya perlindungan dan
pemberdayaan bagi nelayan dan pembudidaya ikan serta
petani garam.
- Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan pemulihan
dan pengendalian bencana banjir melalui perbaikan
167
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
infrastruktur sumber daya air, termasuk rehabilitasi jalan
produksi untuk menndukung sektor pertanian, kehutanan,
serta kelautan dan perikanan yang terkena bencana.
- Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran tambahan untuk
pemulihan bencana alam pada APBN-P TA. 2014.
Komisi IV DPR-RI menerima usulan Kementerian Pertanian
dalam rangka kekurangan anggaran penanganan akibat bencana
banjir di sektor pertanian sebesar Rp.510,07 miliar untuk
pemulihan areal tanaman pangan dan perkebunan serta bantuan
peternakan. Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan
segera menyampaikan usulan anggaran penanganan akibat
bencana banjir.
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah agar melakukan
koordinasi antar instansi, lembaga, badan terkait untuk
mengeluarkan kebijakan penundaan pembayaran hutang dan
penghapusan bunga kepada petani, pekebun, peternak, nelayan
dan pembudidaya ikan yang terkena bencana yang menerima
pinjaman dari perbankan untuk kegiatan usaha produktif.
Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk
segera merealisasikan asuransi pertanian.
c. Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian, Senin, 17 Februari 2014,
dengan topik: 1) Membahas Evaluasi Penyerapan TA. 2013, 2)
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Kerja tanggal 27 Januari 2014
mengenai Pupuk dan Kasus Importasi Beras
Kesimpulan/hasil rapat sebagai berikut:
Komisi IV DPR-RI meminta Kementan untuk meningkatkan
serapan pada APBN Tahun 2014, sehubungan dengan
menurunnya serapan anggaran APBN Tahun 2013 yang hanya
mencapai 89,64%, dibandingkan dengan serapan APBN Tahun
2012 sebesar 92,76%
Komisi IV DPR-RI sepakat dengan Pemerintah untuk tetap
mengalokasikan anggaran subsidi pupuk organik pada APBN
Tahun 2014, terkait kesimpulan Raker tanggal 27 Januari 2014
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah agar importir pangan
komoditas pertanian lainnya dilakukan hanya jika produksi
pangan dalam negeri tidak mencukupi, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta
Pemerintah untuk meindaklanjuti secara hukum terhadap dugaan
impor beras komoditas pertanian lainnya yang dilakukan secara
ilegal.
168
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah agar dalam melakukan
penugasan dalam rangka penyaluran subsidi sektor pertanian
memperhatikan kesiapan teknis, administratif dan keuangan
BUMN yang bersangkurtan.
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk melaksanakan
gerakan penanggulangan massal terhadap eksplosi organisme
pengganggu tumbuhan (OPT) khususnya wereng batang coklat.
d. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Eselon I lingkup Kementerian
Pertanian, Senin, 19 Mei 2014, dengan topik: Penjelasan Mengenai
Kelangkaan Pupuk
Kesimpulan/hasil rapat sebagai berikut:
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan pupuk bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan pupuk
di tingkat petani.
Komisi IV DPR-RI mendukung untuk dilakukannya revisi
terhadap Permentan Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013
tentang Kebutuhan dan Harga Enceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA. 2014 tanggal 26
November 2013, agar volume pupuk disesuaikan dengan
kebutuhan sesungguhnya sebesar Rp.9,55 juta ton.
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk melalkukan
rasionalisasi jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi dan segera
mengevaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET). Sementara untuk
maalah kurang bayar, segera akan dibahas selanjutnya pada
Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian dalam Pembahasan
APBN-P Tahun 2014 dan/atau APBN Tahun 2015.
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah agar dalam menentukan
anggaran subsidi pupuk dilakukan dengan memperhatikan
volume sesuai dengan kebutuhan dan Harga Pokok Penjualan
(HPP) mendekati rill. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta
agar Permentan disusun sesuai kebutuhan sesungguhnya
dengan besaran subsidi sebagi variabel tetap, sehingga
pembayaran kelebihan atau kekurangan subsidi dihitung setalah
audited HPP.
Komisi IV DPR-RI meminta secara tegas untuk menindaklanjuti
terhadap penyelewengan yang berkaitan dengan penyaluran
pupuk bersubsidi, serta meminta agar meningkatkan peran dan
tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
169
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk melakukan
evaluasi terhadap sistem dan mekanisme penyaluran pupuk
bersubsidi yang ada, serta merumuskan penyempurnaannya.
e. Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian, Selasa, 17 Juni 2014,
agenda kegiatan yaitu: 1) Membahas Perubahan RKA-K/L RUU
Perubahan APBN Tahun 2014, 2) Pelaksanaan dan Penyerapan
APBN Tahun 2014, dan 3) Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L
2015.
Kesimpulan/hasil rapat:
Komisi IV DPR-RI menyetujui rencana pemotongan APBN Tahun
2014 Kementerian Pertanian sebesar Rp.1.902.984.562.000,-
dan penambahan dari Pinjaman Hibah Luar Ngeri (PHLN)
sebesar Rp.45.419.498.000,- sehingga total perubahan sebesar
Rp.1.857.565.064.000,- sesuai dengan surat Menteri Keuangan
Nomor S.34/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014. Dengan demikian
Pagu APBN Perubahan Tahun 2014 Kementerian Pertanian
sebesar Rp.13.613.045.916.000,-.
Komisi IV DPR-RI meminta Menteri Pertanian tetap
mempertahankan program-program untuk petani agar dijadikan
prioritas dalam realisasi program dan kegiatan Kementerian
Pertanian pada APBN Perubahan Tahun 2014.
Komisi IV DPR-RI menerima laporan dan memberikan apresiasi
atas serapan APBN Kementerian Pertanian s.d tanggal 14 Juni
2014 sebesar Rp.4.262.059.230.000,- atau 27,47% dari Pagu
APBN Tahun 2014 sebesar Rp.15.516.030.478.000,-.
Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian
untuk meningkatkan kinerja agar serapan APBN Tahun 2014
dapat tercapai sesuai rencana dan target.
Komisi IV DPR-RI mendukung untuk dilakukannya revisi
terhadap Permentan Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013
tentang Kebutuhan dan Harga Enceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA. 2014 tanggal 26
November 2013, agar volume pupuk disesuaikan dengan
kebutuhan sesungguhnya sebesar Rp.9,55 juta ton.
Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif
RAPBN Kementerian Pertanian Tahun 2015 sesuai dengan
Surat Edaran bersama Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor : 0091/M.PPN/03/2014 dan Menteri Keuangan
Nomor : S-179/MK.02/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal Pagu
Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
170
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tahun 2015 Kementerian Pertanian sebesar
Rp.15.824.995.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: 1)
Rupiah Murni sebesar Rp.12.677.099.305.000; 2) Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.79.300.525.000; 3)
Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp.19.329.170.000; 4)
Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp.21.360.000.000; 5)
Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp.398.520.000.000; 6)
Belanja Operasional sebesar Rp.2.629.386.000.000.
f. Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian, Rabu, 27 Agustus 2014,
agenda kegiatan yaitu: 1) Membahas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat Tahun 2013, RKA-K/L Tahun 2015, dan 2)
Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK Berdasarkan
Kriteria Tenis dari Komisi.
Kesimpulan/hasil rapat antara lain:
Komisi IV DPR-RI memberikan apresiasi atas hasil pemeriksaan
laporan keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2013 dengan
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya Komisi IV
DPR-RI meminta Kementerian Pertanian untuk mempertahankan
opini WTP serta menyelesaikan berbagai temuan baik yang
menyangkut sistem pengendalian internal maupun kepatuhan
terhadap undang-undang
Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan atas laporan keuangan
Kementerian Pertanian Tahun 2013 dengan realisasi sebesar
Rp.15.931.270.640.706,- atau 88,85% dari Pagu Anggaran
Tahun 2013 sebesar Rp.17.930.118.364.000, serta memberikan
apresiasi atas peningkatan PNBP Kementerian Pertanian Tahun
2013 sebesar Rp.340.438.431.758,- (247,15%) memelebihi
target yang ditetapkan sebesar Rp.137.746.487.491,-.
Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan Pagu RKA-K/L Tahun
2015 Kementerian Pertanian berdasarkan Nota Keuangan Tahun
2015 sebesar Rp.15.828.509.020.000,- yang bersumber dari:
- Rupiah Murni sebesar Rp.15.306.485.200.000,-
- PNBP sebesar Rp.102.143.820.000,-
- Pinjaman Luar Negeri Rp.398.520.000.000,-; dan
- Hibah Luar Negeri sebesar Rp.21.360.000.000,-.
Dengan perincian per-eselon I sebagai berikut:
- Sekretariat Jenderal sebesar Rp.1.222.969.451.000,-
- Inspektorat Jenderal sebesar Rp.85.528.200.000,-
171
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar
Rp.2.732.204.375.000,-
- Direktorat Jenderal Perkebunan Rp.1.585.459.690.000,-
- Direktorat Jenderal Hortikultura Rp.629.094.900.000,-
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Rp.3.203.732.300.000,-
- Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian Rp.593.276.200.000,-
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Rp.1.660.628.794.000,-
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Rp.1.685.204.458.000,-
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Rp.1.165.108.002.000,-
- Badan Ketahanan Pangan Rp.582.384.900.000,-
- Badan KarantinaPertanian Rp.682.917.750.000,-.
Selanjutnya Komisi IV DPR-RI akan melakukan pendalaman
bersama Eselon I terkait fungsi dan program yang telah
dipaparkan.
Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 sebesar
Rp.2.673.200.000.000,-. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta
rincian serta dasar pertimbangan alokasi DAK Tahun 2015
bidang pertanian setiap provinsi dan kabupaten/kota. Komisi IV
DPR-RI akan mendalami dan memutuskan criteria teknis
penggunaan DAK setelah melakukan pendalaman bersama
Eselon I.
Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah segera memastikan hal-
hal terkait pembangunan sector pertanian yang belum termuat
dalam Nota Keuangan yaitu subsidi pupuk tahun 2015 dan
kurang bayar subsidi pupuk tahun 2012 sampai dengan 2014
(audited), dan subsidi benih, dan asuransi pertanian.
g. Rapat Kerja Menteri Pertanian, Jum'at, 26 September 2014 DPR-RI,
dengan topik: Membahas penyesuaian RK-AK/L TA 2015 sesuai
pembahasan di Badan Anggaran DPR-RI. Adapun hasil
pembasahan sebagai berikut:
Komisi IV DPR-RI menyetujui Pagu RAPBN Kementan Tahun
2015 berdasarkan penyesuaian di Badan Anggaran DPR-RI
172
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
sebesar Rp. 15.879.311.657.000,- yang terdiri dari: rincian: 1)
Rupiah Murni Rp. 15.357.287.837.000,-; 2) PNBP
Rp.102.143.820.000,-; 3) Pinjaman Luar Negeri
Rp.398.520.000.000,-; 4) Hibah Luar Negeri Rp.
21.360.000.000,. Dengan rincian per Eselon I adalah: 1) Setjen
Kementan sebesar Rp. 1.254.272.088.000,-; 2) Itjen sebesar
Rp.85.528.200.000,-; 3) Ditjen TP sebesar
Rp.2.732.204.375.000,-; 4) Ditjen Perkebunan sebesar
Rp.1.585.459.690,-; 5) Ditjen Hortikultura sebesar
Rp.629.094.900.000,-; 6) Ditjen PSP sebesar
Rp.3.205.732.300.000,-; 7) Ditjen P2HP sebesr
Rp.593.276.200.000,-; 8) Ditjen Nak dan Keswan sebesar
Rp.1.660.628.794.000,-; 9) Badan Litbangtan sebesar
Rp.1.685.204.458.000,-; 10) Badan PPSDMP sebesaar
Rp.1.167.608.002.000,-; 11) Badan Ketahanan Pangan sebesar
Rp. 582.384.900.000,-; 12) Badan Karantina Pertanian sebesar
Rp. 697.719.750.000,-
Komisi IV DPR-RI menyetujui Anggaran Subsidi pupuk pada
RAPBN Tahun 2015 sebesar Rp.35.703.100.000.000,- yang
dialokasikan untuk: 1) Subsidi harga pupuk Rp.
28.565.960.000.000,-; 2) Pelunasan sisa kurang bayar subsidi
pupuk TA. 2012 (Audited) Rp. 3.637.120.000.000,- dan 3)
Pelunasan sebagian kurang bayar subsidi pupuk TA. 2013
(Audited) Rp. 3.500..020.000.000,-
Komisi IV DPR-RI menyetujui Anggaran Subsidi benih pada
RAPBN Tahun 2015 sebesar Rp. 939.412.500.000,- yang
dialokasikan untuk: 1) Padi Inbrida sebesar
Rp.694.500.000.000,-; 2) Padi Hibrida sebesar
Rp.71.887.500.000.000,- dan 3) Kedelai sebesar
Rp.173.025.000.000,-
Komisi IV DPR-RI menyetujui Anggaran Kementerian Pertanian
sebesar Rp. 4.060.799.254.000,- untuk kegiatan: 1) Perluasan
areal sawah sebesar Rp. 2.700.000.000.000,-; 2)
Pengembangan jaringan irigasi JITUT ddan JIDES sebesar Rp.
600.000.000.000,-; 3) Lanjutan Direktif Presiden TA 2013
sebesar Rp. 375.519.000.000,-; 4) Pembangunan cold storage
untuk sentra produksi bawang merah, cabe, dan 5) Penguatan
Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa sebesar Rp.
357.530.254.000,-.
173
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Komisi IV DPR-RI menyetujui usulan penambahan Anggaran
Kementerian Pertanian Tahun 2015 sebesar
Rp.1.900.000.000.000,- yang akan dialokasikan untk subsidi
asuransi pertanian.
174
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
175
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2014
Realisasi anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2014 sebesar Rp.64,30 miliar (68,53%) dari pagu anggaran sebesar
Rp.93,81 miliar. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 49. Realisasi Anggaran Satker Ditjen Tanaman Pangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal TP Tahun 2014
VI
PAGU DIPA *)
(Rp.000)
REALISASI
(Rp.000)% Target Satuan Realisasi %
1766 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA 93.818.521 64.298.023 68,53
PADA DITJEN TANAMAN PANGAN
002 Rancangan Program, Kegiatan dan
Rencana Kerja TP 1.258.840 613.813 48,76 7 Rancangan 3 50,00
005 Pedoman Manajemen TP 473.282 341.587 72,17 5 Pedoman 4 80,00
006 Dokumen Manajemen TP 5.316.811 3.787.628 71,24 23 Dokumen 16 71,00
008 Peraturan/Rancangan Peraturan Bidang TP 942.820 815.898 86,54 1 Peraturan 1 100,00
009 Pameran, Publ ikas i dan Pel iputan Bidang TP 2.528.228 2.250.843 89,03 8 Paket 7 90,00
010 Penghargaan Kepada Petani/Kelompok Tani , 768.230 733.972 95,54 1 Paket 1 100,00
Petugas/Pegawai Serta Pelaku Agribisnis
013 Bantuan Usaha Agribisnis TP Kepada LM3 154.809 75.053 48,48 0 LM3/lembaga 0 -
015 Data dan informas i tanaman pangan 2.656.259 1.967.897 74,09 6 Data 4 75,00
016 Rapat Koordinas i Manajemen TP 3.984.916 1.909.226 47,91 6 Rapat 3 50,00
017 Laporan Pelaksanaan Manajemen TP 12.417.295 8.903.428 71,70 19 Laporan 14 72,00
994 Layanan Perkantoran 62.757.331 42.394.361 67,55 12 Bulan Layanan 8 68,00
994.001 Belanja Pegawai
994.002 Belanja Operas ional
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikas i 320.500 274.494 85,65 47 Unit 40 85,00
997 Peralatan dan Fas i l i tas Perkantoran 239.200 229.823 96,08 11 Unit 11 100,00
ANGGARAN Output Fisik
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS
DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI
SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN
KODE KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT
176
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
177
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
1. Permasalahan
a. Permasalahan dalam Implementasi MP3EI
Banyak pendaftar tidak memenuhi persyaratan karena itu
diadakan tender ulang khususnya pada konsultan manajeman
konstruksi
Beberapa proyek strategis harus dibiayai sepenuhnya oleh
Pemerintah, seperti: pengairan, bendungan, embung, pengendali
banjir dan jalan
Investor sangat membutuhkan jaminan yang pasti (pemerintah
atau pemerintah provinsi)
Masalah pembebasan lahan yang sangat menghambat
penyelesaian kerja suatu proyek
Masalah penyiapan lahan khusus untuk industri pertanian, harus
dapat menyiapkan lahan inti yang sangat besar
b. Permasalahan Daerah Perbatasan
Kendala Fisik dan Ekosistem, yaitu dari infrastruktur (saluran air,
jalan, energi) yang sangat minim, pemanfaatan sumberdaya
alam yang belum optimal, akses menuju ke lokasi sangat sulit
dan mahal, bahkan di beberapa tempat terisolir melalui
hubungan darat.
Kendala Kelembagaan dan Ekonomi. Hal ini terlihat dari kegiatan
ekonomi penduduk lokal di daerah perbatasan yang sangat
bergantung pada pertanian dengan produktivitas rendah, akses
pasar yang mahal dan sulit, serta teknologi (termasuk
mekanisasi) yang terbatas/sederhana dan sangat mahal/tidak
terjangkau.
Kendala Sosial Budaya, yaitu terbatasnya Tenaga Kerja dan
pergesekan minor sosial-budaya (tribal friction) dengan
masyarakat negara tetangga di daerah perbatasan.
Besarnya pengaruh negara tetangga dalam berbagai aspek
kehidupan (dan beragam).
VII
178
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
c. Permasalahan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun
2014
Surat edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
menghimbau agar penyaluran dana bantuan sosial ditunda
sampai selesainya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.
Adanya kebijakan penghematan anggaran APBN-P 2014 yang
menyebabkan realisasi kegiatan dan anggaran mundur dari
rencana semula, karena menunggu proses revisi RKA-KL dan
DIPA yang baru terbit tanggal 16 Juli 2014 untuk menghindari
pagu minus.
Realisasi penyaluran benih bersubsidi yang rendah, disebabkan
karena petani sudah terbiasa dengan Bantuan Langsung Benih
Unggul (BLBU) gratis, sementara PT SHS selaku pelaksana
PSO tidak mampu menyediakan benih besubsidi sesuai azas
enam tepat.
Proses lelang pengadaan bantuan sarana pascapanen banyak
yang mengalami keterlambatan karena Unit Layanan Pengadaan
(ULP) ditempatkan satu pintu di Sekretariat Pemda Provinsi yang
menangani pengadaan seluruh SKPD, sehingga harus
menunggu giliran dan bila terjadi lelang ulang menunggu giliran
urutan terakhir.
Benih bersubsidi yang disalurkan oleh pelaksana PSO (PT Sang
Hyang Seri) tidak semuanya sesuai kebutuhan dan keinginan
petani, petani kurang berminat membeli benih bersubsidi karena
terbiasa dengan bantuan gratis, serta keterbatasan liquiditas
modal kerja PT SHS dalam pengadaan benih.
Kondisi perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan dan
mundurnya jadwal tanam sehingga kegiatan fisik lapangan
terutama yang dipengaruhi oleh iklim (seperti SL-PTT, perluasan
areal tanam kedelai, perbanyakan benih sumber, pemberdayaan
penangkar benih, SL-PHT dan SL-Iklim) di beberapa lokasi
mengalami perubahan jadwal dari rencana semula.
Terdapat struktur/komponen/output/sub output pada RKA-KL/
DIPA dana dekonsentrasi provinsi pada kegiatan penguatan
perlindungan tanaman dari gangguan OPT dan DPI (di BPTPH)
terdapat beberapa provinsi (13 provinsi) tidak seragam dengan
format acuan yang ditetapkan oleh pusat, sehingga sulit untuk
mengukur dan merekap perkembangan pelaksanaan dan kinerja/
output/sub output yang dihasilkan.
179
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Sering terjadi revisi pejabat pengelola anggaran, terutama pada
satker kabupaten/kota yang mengakibatkan tertunda/
terlambatnya pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Pada tahun
2014, terjadi revisi pejabat pengelola anggaran sebanyak 187
satker, terdiri dari satker kabupaten/kota 163, satker dinas
provinsi 24, dan satker pusat 1 kali.
Penyusunan laporan SAK Penerapan Sistem Aplikasi SILABI
dalam pelaporan mengakibatkan keterlambatan proses
rekonsiliasi laporan SAK Satker Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, namun terus diupayakan pemahaman dalam
pemecahan permasalahan dengan mengikuti pelatihan aplikasi
SILABI sehingga tidak menghambat sirkulasi
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, selanjutnya
pelaporan Keuangan juga tidak mengalami hambatan.
Masih sering terjadi penggantian petugas penyusun laporan
tanpa diimbangi dengan sistem pengkaderan sehingga terjadi
stagnasi dalam penyampaian laporan SAK.
Tingkat kepatuhan dalam penyampaian laporan dari Satker
Tugas Pembantuan masih belum maksimal, sehingga hal ini
menghambat dalam proses konsolidasi di tingkat Eselon I
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
2. Upaya Tindak Lanjut:
a. Dalam rangka memperlancar kegiatan MP3EI maka untuk menarik
peran Swasta/Perbankan Pemerintah Daerah melakukan regulasi
antara lain:
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Proses perizinan investasi PMDN diterbitkan di BKPMD dengan
waktu yang singkat
Tidak ada pemungutan biaya di BKPMD
Memudahkan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat dan
daerah
Dukungan kebijakan bagi investor yang bergerak pada komoditi
unggulan khususnya bagi pengembangan industri di daerah
Menyiapkan wadah untuk promosi hasil-hasil produksi
Dalam membangun pertanian di wilayah perbatasan beberapa
hal yang perlu diperhatikan antara lain:
- Sinergitas Pusat dan Daerah;
180
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Peningkatan iklim investasi/permodalan yang lebih kondusif:
kemudahan perizinan dan pemanfaatan sumberdaya lokal
dengan memanfaatkan sumberdaya manusia setempat;
- Peningkatan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas di
wilayah perbatasan dan mengurangi kesenjangan antar
wilayah;
- Menciptakan mekanisme pasar untuk menumbuhkan minat
masyarakat meningkatkan usaha pertanian dan mendorong
investasi pengolahan hasil dan pemasaran pertanian.
b. Saran dan tindak lanjut perbaikan kedepan
Masing-masing provinsi perlu melakukan evaluasi dan analisis
capaian kinerja sebagai dasar penyusunan kegiatan ke depan
dan penetapan target-target produksi.
Perlu penyempurnaan sistem monev capaian fisik dan anggaran
baik terkait PMK 249/2011 maupun Sitampan agar lebih mudah
dilaksanakan, begitu pula terkait laporan keuangan, SIMAK, SAU
dan lain-lain.
Perlu percepatan laporan fisik kabupaten disampaikan kepada
provinsi.
Realisasi fisik kegiatan perbenihan masih rendah, pola subsidi ke
depan diupayakan dengan cara desentralisasi di daerah
(provinsi/kabupaten) dengan memberdayakan penangkar di
masing-masing daerah, bila kegiatan masih PSO maka di dalam
kontrak perlu disebutkan klausul PSO mengutamakan
benih/mengambil benih dari lokasi setempat, dalam pedum
dituliskan secara eksplisit apabila benih berasal dari luar provinsi
agar dilakukan cek ulang di BPSBTPH.
Pengelolaan aset harus memperhatikan aspek preventif mulai
dari perencanaan, pengadaan sampai pengelolaan asset
(pencatatan, penyerahan aset ke Pemda)
Menyiapkan database kelompok tani, alsintan/pascapanen
(jumlah, jenis dan penyebaran)
Bantuan peralatan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan
tidak diseragamkan: combine harvester, rice transplanter dan
segera menyelesaikan realisasi fisik yang berpotensi menjadi
temuan auditor BPK maupun Inspektorat Kementan.Perlu
penguatan pengelolaan sistem perbenihan melalui penguatan
BBI, BPSB dan pemberdayaan penangkar
181
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Hasil audit BPK-RI dan Inspektorat Jenderal Kementan agar
segera ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi beban/masalah di
kemudian hari. Secara formal hasil audit menjadi tanggungjawab
instansi dan pejabat yang menangani serta secara materiil
menjadi tanggungjawab individu yang terkait dengan temuan
Perlu melaksanakan jaminan harga dan pembelian hasil produksi
petani terutama padi, jagung, dan kedelai untuk meningkatkan
motivasi para petani/kelompok tani dalam meningkatkan produksi
dan mengembangkan usahatani secara berkelanjutan
Penetapan pengelola anggaran KPA dan bendahara disarankan
dilaksanakan di pusat
Penyelesaian aset kode MAK 526 perlu menjadi perhatian
bersama
Format penulisan output/suboutput kegiatan perlindungan
tanaman pangan tidak seragam, perlu pengawalan dan
penyelesaian DIPA dan RKA-K/L
182
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
183
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
LAMPIRAN
184
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
185
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
II/c Jmlh I III/a III/b III/c III/d Jmlh II IV/a IV/b IV/c Jmlh III
PUSAT 1 1 - - 1 - 1 - - - - 2
1 DIT. PERBENIHAN TP 1 1 - - - - - - - - - 1
2 BBPPMBTPH - - - - 1 - 1 - - - - 1
3 DITJEN HORTI - - - - - - - - - - - -
4 DITJEN PERKEBUNAN - - - - - - - - - - - -
DAERAH - - 2 7 1 - 10 49 10 1 60 70
1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM - - - - - - - 6 1 - 7 7
2 SUMATERA UTARA - - - - - - - 5 - - 5 5
3 SUMATERA BARAT - - - - - - - 1 1 - 2 2
4 SUMATERA SELATAN - - - - - - - - - - - -
5 JAMBI - - - - - - - - - - - -
6 KEPULAUAN BABEL - - - 2 - - 2 - - - - 2
7 BENGKULU - - 2 - - - 2 - - - - 2
8 RIAU - - - - - - - - - - - -
9 LAMPUNG - - - - - - - 7 1 - 8 8
10 BANTEN - - - - - - - - - - - -
11 JAWA BARAT - - - - - - - 8 2 - 10 10
12 JAWA TENGAH - - - - - - - 3 1 - 4 4
13 D.I. YOGYAKARTA - - - - - - - 5 - 1 6 6
14 JAWA TIMUR - - - - - - - - - - - -
15 BALI - - - - - - - 3 - - 3 3
16 NUSA TENGGARA BARAT - - - - - - - - - - - -
17 NUSA TENGGARA TIMUR - - - 4 1 - 5 - - - - 5
18 KALIMANTAN BARAT - - - - - - - 1 1 1
19 KALIMANTAN SELATAN - - - - - - - 4 1 - 5 5
20 KALIMANTAN TIMUR - - - - - - - - - - - -
21 SULAWESI UTARA - - - 1 - - 1 - 2 - 2 3
22 GORONTALO - - - - - - - - - - - -
23 SULAWESI BARAT - - - - - - - - - - - -
24 SULAWESI TENGAH - - - - - - - - - - - -
25 SULAWESI TENGGARA - - - - - - - - - - - -
26 SULAWESI SELATAN - - - - - - - 6 1 - 7 7
27 MALUKU - - - - - - - - - - - -
28 MALUKU UTARA - - - - - - - - - - - -
29 PAPUA - - - - - - - - - - - -
1 1 2 7 2 - 11 49 10 1 60 72 JUMLAH (PUSAT+DAERAH)
Lampiran 1.
REKAPITULASI PBT YANG MENGUSULKAN DUPAK
NO PROVINSI / UNKER
GOLONGANJMLH
I+II+III
186
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Dari Ke
1 Drs. Iman Siswadi IV/a IV/b Setditjen TP Fungsional
2 Waluyo, STP III/c III/d Setditjen TP Reguler
3 Vera Ekanita Desi Rahayu, SH III/c III/d Setditjen TP Reguler
4 Ariyaningsih, SE III/c III/d Setditjen TP Reguler
5 Cut Magdalena, SP III/b III/c Setditjen TP Reguler
6 Rusmaidi, SP III/b III/c Setditjen TP Reguler
7 Marlisa Maharani, SP, MT III/b III/c Setditjen TP Reguler
8 Putri Kartika, SE III/b III/c Setditjen TP Reguler
9 Raden Yunus Cahyadi, SE III/b III/c Setditjen TP Reguler
10 Sulistiyah, S.Si, M.Si III/b III/c Setditjen TP Reguler
11 Puji Astuti, MP III/b III/c Setditjen TP Reguler
12 Ade Wawan Kurniawan, SP III/a III/b Setditjen TP Reguler
13 Syahrir, ST III/a III/b Setditjen TP Reguler
14 Hadi Gunawan III/a III/b Setditjen TP Reguler
15 Alfisa Visnu Ferryanto, SP III/a III/b Setditjen TP Reguler
16 Abdi Manglo, S.Sos III/a III/b Setditjen TP Reguler
17 I'lmisukma Risnawati, S.Si III/a III/b Setditjen TP Reguler
18 Juniardi Indra Bhaskara, SH III/a III/b Setditjen TP Reguler
19 Tias Atika Rachmawati, SE III/a III/b Setditjen TP Reguler
20 Pinandhita Dewi Fatharani II/a II/b Setditjen TP Reguler
21 Sadeli III/a III/b Setditjen TP Reguler
22 Uning Yuniarsih, S.Sos III/a III/b Setditjen TP Reguler
23 Rahman Rahim, SE III/a III/b Setditjen TP Reguler
24 Christianus Yuni Sulistiyanto II/d III/a Setditjen TP Reguler
25 Popon Eri Murtini II/d III/a Setditjen TP Reguler
26 Andri Yeni, A.Md II/d III/a Setditjen TP Reguler
27 Suyadi II/d III/a Setditjen TP Reguler
28 Misto II/d III/a Setditjen TP Reguler
29 Jaeronih II/c II/d Setditjen TP Reguler
30 Ali Rahman II/c II/d Setditjen TP Reguler
31 Sudarno II/b II/c Setditjen TP Reguler
32 Husaini II/b II/c Setditjen TP Reguler
33 Mahzal II/b II/c Setditjen TP Reguler
34 Maruli II/b II/c Setditjen TP Reguler
35 Hidayat Abdul Rachman II/b II/c Setditjen TP Reguler
36 Rino Haryoko II/b II/c Setditjen TP Reguler
37 Meta Aprilia II/b II/c Setditjen TP Reguler
38 Riza Hazri II/a II/b Setditjen TP Reguler
39 Hendrik Susanto II/a II/b Setditjen TP Reguler
40 Sultoni I/d II/a Setditjen TP Reguler
Lampiran 2.
RENCANA KENAIKAN PANGKAT PERIODE APRIL 2014
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
No N a m aGolongan
Unit Kerja Ket
187
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Dari Ke
41 Faridah II/a III/a Setditjen TP P.I
42 A. Hidayat I/d II/a Setditjen TP Reguler
43 Dr. Ir. Bambang Budhianto IV/c IV/d Dit. Perbenihan TP Reguler
44 Ir. Sri Rusmi S, SP, M.Si III/d IV/a Dit. Perbenihan TP Reguler
45 Achmad, SP III/a III/b Dit. Perbenihan TP Reguler
46 Diana Paramita, SP III/a III/b Dit. Perbenihan TP Reguler
47 Weni Ikasari, A.Md III/a III/b Dit. Perbenihan TP Reguler
48 Indra Bhudi Utomo III/a III/b Dit. Perbenihan TP Reguler
49 Herry Agung Priyanto II/b II/c Dit. Perbenihan TP Reguler
50 Asmari I/d II/a Dit. Perbenihan TP Fungsional
51 Abriani Fensionita, SP, M.Si III/d IV/a Dit. Perlindungan TP Reguler
52 Andriyani K, SP, MP III/c III/d Dit. Perlindungan TP Reguler
53 Dwi Astuti Yuniasih, SP III/b III/c Dit. Perlindungan TP Reguler
54 Yunita fauziah Rahim, SP III/b III/c Dit. Perlindungan TP Reguler
55 Nur Rahmi Endah Utami, SP III/b III/c Dit. Perlindungan TP Fungsional
56 Siti Haryati, SP III/b III/c Dit. Perlindungan TP Fungsional
57 Triana III/a III/b Dit. Perlindungan TP Fungsional
58 Yanti Suryanti II/c II/d Dit. Perlindungan TP Fungsional
59 Hendri Sutrisno, A.Md II/c II/d Dit. Perlindungan TP Fungsional
60 Sri Hidayanti II/c II/d Dit. Perlindungan TP Reguler
61 Acep Herdiana, SP III/a III/b Dit. Perlindungan TP Fungsional
62 Santi Dewi Sri Irmayanti, SP III/a III/b Dit. Perlindungan TP Fungsional
63 Widiya Nawir, SP III/a III/b Dit. Perlindungan TP Fungsional
64 Badra Eka Saputra II/b II/c Dit. Perlindungan TP Reguler
65 Mulyono, SP III/c III/d Dit. Budidaya Serealia Reguler
66 Andi Muhammad Saleh, SP III/c III/d Dit. Budidaya Serealia Reguler
67 Noer Sandjojo P, SP, M.M. III/c III/d Dit. Budidaya Serealia Reguler
68 Dra. Sawiah III/c III/d Dit. Budidaya Serealia Reguler
69 Non Botutihe, SP III/a III/b Dit. Budidaya Serealia Reguler
70 Asmawati, SP III/a III/b Dit. Budidaya Serealia Reguler
71 Mutia Indriani, SP III/a III/b Dit. Budidaya Serealia Reguler
72 Yuliah III/a III/b Dit. Budidaya Serealia Reguler
73 Atep Shobaruddin, A.Md II/c II/d Dit. Budidaya Serealia Reguler
74 R. Agus Prasetyo II/c II/d Dit. Budidaya Serealia Reguler
75 Heni Sulistyani II/b II/c Dit. Budidaya Serealia Reguler
76 Nurdin Zamaludin I/d II/a Dit. Budidaya Serealia Reguler
77 Roland Hutadjulu, SP,MM III/c III/d Dit. Budidaya Kabi Reguler
78 Desi Yanti, S.Sos III/b III/c Dit. Budidaya Kabi Reguler
79 Diat Tantri Dyah P, SP III/b III/c Dit. Budidaya Kabi Reguler
80 Tuminen, SP III/a III/b Dit. Budidaya Kabi Reguler
81 Dadan Wildan Yusuf, SP III/a III/b Dit. Budidaya Kabi Reguler
82 Ai Asiah, SP III/a III/b Dit. Budidaya Kabi Reguler
83 Muhammad Salim III/a III/b Dit. Budidaya Kabi Reguler
84 Lisa Amelia, A.Md II/d III/a Dit. Budidaya Kabi Reguler
85 Sukarni I/d II/a Dit. Budidaya Kabi Reguler
Lanjutan Lampiran 2.
No N a m aGolongan
Unit Kerja Ket
188
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Dari Ke
86 Didit Gustaman, A.Md II/c II/d Dit. Budidaya Kabi Reguler
87 Suhaemi I/d II/a Dit. Budidaya Kabi Reguler
88 Ir. Pending Dadih Permana IV/c IV/d Dit. Pascapanen Pilihan
89 Lilis Suryani, SP, M.Si III/c III/d Dit. Pascapanen Reguler
90 Nur Indriastuti, SE III/c III/d Dit. Pascapanen Reguler
91 Nurihyatun Sardjono, SP, MP III/b III/c Dit. Pascapanen Reguler
92 Ratna Dewi Astuti, SP III/a III/b Dit. Pascapanen Reguler
93 Kholofatul Arifa, S.TP III/a III/b Dit. Pascapanen Reguler
94 Diyah Puji Astuti, SP III/a III/b Dit. Pascapanen Reguler
95 Dede Risanda, SP III/a III/b Dit. Pascapanen Reguler
96 Bubun M. Hasbulloh, SP III/a III/b Dit. Pascapanen Reguler
97 Ririkumaladewi, SP III/a III/b Dit. Pascapanen Reguler
98 Ariyati II/d III/a Dit. Pascapanen Reguler
99 Rodearni Purba, A.Md II/d III/a Dit. Pascapanen Reguler
100 Opik Ahmad Ropik, A.Md II/c II/d Dit. Pascapanen Reguler
101 Riskiria Putri, A.Md II/c II/d Dit. Pascapanen Reguler
102 Hasri III/c III/d BPMPT Pilihan
104 Andi Ima Apriani S, S.Si III/a III/b BPMPT Reguler
105 Ni Made Budiani, SE III/a III/b BPMPT Reguler
106 Aji Dimas, S.Sos III/a III/b BPMPT Reguler
107 Rita Prihatini, S.Si III/a III/b BPMPT Fungsional
108 Indah nur Rokhmah, A.Md II/d III/a BPMPT Fungsional
109 Edi Suryadi III/c III/d BBPOPT Jatisari Reguler
110 Aam Mulyani, SE III/c III/d BBPOPT Jatisari Reguler
111 Oya Kusmaya III/a III/b BBPOPT Jatisari Reguler
112 Masalah III/a III/b BBPOPT Jatisari Reguler
113 Retno Ayu P, SP III/a III/b BBPOPT Jatisari Reguler
114 Rasimun II/d III/a BBPOPT Jatisari Reguler
115 Samsu II/c II/d BBPOPT Jatisari Reguler
116 Suwandi Irawan II/b II/c BBPOPT Jatisari Reguler
117 Sudarno II/b II/c BBPOPT Jatisari Reguler
118 Taryono Kusumo I/d II/a BBPOPT Jatisari Reguler
119 Ahcmad Imroni III/a III/b BBPOPT Jatisari Fungsional
120 Turyadi, A.md II/c II/d BBPOPT Jatisari Fungsional
121 Yuli Marni II/d III/a BBPPMBTPH Reguler
122 M. Ma'rif II/b II/c BBPPMBTPH Reguler
123 Harry Wibowo II/b II/c BBPPMBTPH Reguler
Lanjutan Lampiran 2.
No N a m aGolongan
Unit Kerja Ket
189
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
Dari Ke
1 Ngadiran, S.Sos III/c III/d Kabi Reguler
2 Sri Lestari, SE III/c III/d Kabi Reguler
3 Anita Retnawaty, SP III/a III/b Pascapanen Reguler
4 Suherdis III/a III/b Sekretariat Reguler
5 Rasuna, SP III/a III/b Sekretariat Reguler
6 Rr. Zenaida Suryati III/a III/b Sekretariat Reguler
7 Eko Setyoko, SP III/a III/b Dit. Perlindungan TP Reguler
8 Nurbayana, SP III/a III/b Dit. Perlindungan TP Reguler
9 Burhanudin II/c II/d Sekretariat Reguler
10 Ade Sukma II/b II/c BBPPMBTPH Reguler
11 Teungku Intaha Husin II/a II/b Sekretariat Reguler
12 Nur Fajar II/a II/b Sekretariat Reguler
13 Mariadi II/a II/b Sekretariat Reguler
14 Jasta II/a II/b BBPPMBTPH Reguler
15 Syarif II/a II/b BBPPMBTPH Reguler
16 Tamat I/d II/a Sekretariat Reguler
17 Soirin I/d II/a Sekretariat Reguler
Lampiran 3.
RENCANA KENAIKAN PANGKAT PERIODE OKTOBER 2014
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
No N a m aGolongan
Unit Kerja Ket
190
Laporan Tahunan 2014
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
191
Laporan Tahunan 2014
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................ EP
JUM
LAH
PEG
AW
AI
TL 0
TL 1
TL 2
PSW
0P
SW 1
PSW
2A
IC
SD
LTB
DP
1JA
NU
AR
I67
49.
477
921
38
710
.971
144
8127
926
123
51.
053
462
40
2FE
BR
UA
RI
673
6.45
1
1.
773
587
9.16
5
94
9719
026
826
02.
895
468
40
3M
AR
ET67
17.
169
1.50
2
44
69.
363
10
380
196
293
238
2.68
0
44
540
4A
PR
IL66
87.
020
1.41
6
41
79.
036
11
193
205
304
206
2.92
6
46
040
5M
EI66
46.
822
1.22
3
37
18.
674
12
760
237
248
216
2.09
2
34
236
6JU
NI
667
6.96
2
1.
423
357
8.96
5
1311
4123
620
815
03.
826
483
42
7JU
LI66
27.
429
1.93
3
14
09.
438
18
4768
101
139
128
1.54
1
39
936
8A
GU
STU
S66
16.
948
1.89
9
46
69.
185
26
102
5514
930
716
72.
764
425
40
9SE
PTEM
BER
663
7.50
8
2.
053
444
8.90
4
3180
4715
235
621
63.
222
500
88
10O
KTO
BER
662
7.56
3
1.
958
330
9.74
7
2480
7614
842
318
33.
947
506
92
11N
OPE
MB
ER66
26.
986
1.76
8
19
18.
752
27
156
7810
721
715
33.
230
410
100
12D
ESEM
BER
657
7.54
8
1.
832
299
9.45
9
3318
759
128
790
181
2.49
9
39
963
7.98
4
87.8
83
19.7
01
4.43
5
111.
659
22
8
68
2
83
5
2.
128
3.
814
2.
333
32
.675
5.
299
65
7
665
7.32
4
1.
642
370
9.30
5
1957
7017
731
819
42.
723
442
55
52,4
211
,75
2,65
66,6
00,
140,
410,
501,
272,
271,
3919
,49
3,16
0,39
Ket
:M
ASU
KK
ETER
AN
GA
N
TL (
Ket
erla
mb
atan
)A
: A
lfa
TL 0
= <
07.
30d
atan
g te
pat
wak
tuI
: Iz
in
TL 1
= 0
7.31
s.d
. 08.
001
s.d
. 30
men
itC
: C
uti
TL 2
= 0
8.01
- 0
8.30
31 s
.d. 6
0 m
enit
S :
Sak
it
TL 3
= 0
8.31
- 0
9.00
61 s
.d. 9
0 m
enit
DL
: D
inas
Lu
ar
TL 4
= >
09.
01>
91 m
enit
TB :
Tu
gas
Bel
ajar
DP
: D
iper
ban
tuka
n
Lam
pir
an 5
.
JUM
LAH
RA
TA-R
ATA
PER
SEN
TASE
REK
AP
ITU
LASI
KEH
AD
IRA
N P
EGA
WA
I
DIR
EKTO
RA
T JE
ND
ERA
L TA
NA
MA
N P
AN
GA
N T
AH
UN
201
4
NO
UN
IT K
ERJA
MA
SUK
PU
LAN
GK
ETER
AN
GA
N
KEMENTERIAN PERTANIAN-RIDIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGANSEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALJl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520Kotak Pos 7264, 7301/JKSPMTelepon : (021) 7806819Faksimile : (021) 78844209Email : [email protected] : http://tanamanpangan.deptan.go.id