LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BATURAJA TAHUN …pn-baturaja.go.id/images/Download/Lapta/Laporan...
Transcript of LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BATURAJA TAHUN …pn-baturaja.go.id/images/Download/Lapta/Laporan...
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BATURAJA
TAHUN ANGGARAN 2016
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | I
KATA PENGANTAR
uji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat
rahmat dan karunianya kami dapat menyusun laporan tahunan
ini. Laporan Tahun 2016kami buat sebagai bentuk
pertanggung jawaban kami selaku Ketua Pengadilan Negeri baturaja
yang meliputi tugas peradilan dan segala kegiatan rutin maupun
pembiayaan di Pengadilan Negeri Baturaja. Selain itu kami laporkan
juga program kerja yang telah kami susun bersama-sama Ketua
Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim dan
Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Baturaja untuk Tahun Anggaran 2016.
Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Baturaja merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab
untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan,
menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.
Laporan Tahun 2016ini dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan
Negeri Baturaja dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan
dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Dengan Tersusunnya Laporan Tahun 2016 Pengadilan Negeri Baturaja ini, semoga dapat
menjadi tolak ukur bagi pencapaian dan Peningkatan Kinerja Pengadilan Negeri Baturaja
selama Tahun 2016.Besar harapan kami, agar laporan ini dapat diterima dengan baik dan
selanjutnya permohonan kami atas segala petunjuk dan saran untuk perbaikan pelaksanaan
tugas-tugas mendatang.
Baturaja, 02 Januari 2017 KETUA PENGADILAN NEGERI BATURAJA
SINGGIH WAHONO, SH
NIP. 19710104 199603 1 002
P
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | II
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ......................................................................................................... I
Daftar Isi ......................................................................................................... IV
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Kebijakan Umum Peradilan
B. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi
C. Visi dan Misi
D. Rencana Strategis 2015-2019
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) 7
A. Standar Operasional Prosedur (SOP)
B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
7
10
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 13
A. Sumber Daya Manusia
B. Keadaan Perkara
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
D. Pengelolaan Keuangan
E. Dukungan Teknologi Informasi
F. Regulasi Tahun 2016
13
15
20
13
15
20
BAB IV PENGAWASAN 22
A. Internal
B. Evaluasi
22
22
BAB V PENUTUP 22
A. Kesimpulan
B. Saran
22
22
LAMPIRAN
- SK Hakim Pengawas Bidang Tahun 2016
- SK Penunjukan Majelis Hakim Tahun 2016
- Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2016
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 1
BAB I PENDAHULUAN
1. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan
tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan
kedudukan Warga Negara dalam Hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban,
keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada
masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan untuk masyarakat
umum.Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan
Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat
Banding. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah
Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Pengadilan merupakan barisan terdepan dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan serta
dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta
penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan
integritas Negara. Aparat Penegak Hukum secara menyeluruh sebagai figur sentral dalam
proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan
moral dan meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum dan keadilan masyarakat.
Kebijakan Umum Pengadilan Negeri Baturaja secara umum tidak dapat dipisahkan dari
kebijakan umum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI selaku Pengadilan tertinggi dari
Badan Peradilan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara umum sesuai tugas dan fungsi Badan
Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakimam sebagaimana yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang tentang perubahan Undang-undang Nomor 2
tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri Baturaja yang merupakan
Peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka
dengan tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili / memutuskan setiap perkara
yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Untuk keberhasilan Badan Peradilan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya kedepan, sudah saatnya Badan Peradilan beserta aparatur
pendukungnya melakukan pembenahan-pembenahan dalam segala aspek tata manajemen
organisasinya secara menyeluruh untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dan fungsi tersebut
dengan lebih baik dan dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan, maka perlu
adanya peningkatan sumber daya manusia aparatur badan peradilan dalam upaya memberikan
layanan bagi masyarakat, membuka akses informasi kepada publik dalam rangka memberikan
kebutuhan informasi terhadap kepentingan publik, meningkatkan kualitas / mutu putusan
pengadilan, memperbaiki / menambah sarana dan prasarana yang didukung oleh anggaran
yang memadai, meningkatkan kwalitas Hakim dan Pegawai Peradilan yang memiliki standar
intelektual dan integritas moral yang tinggi dan dipercaya, memiliki tanggung jawab dan disiplin
kerja, serta melakukan pengawasan yang kontinyu terhadap aparatur Badan Peradilan.
S
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 2
2. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Negeri Baturaja merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah
Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Baturaja sebagai
Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Palembang yang menjadi kawal depan
(Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus
perkara yang masuk di tingkat pertama
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Baturaja antara lain:
• FUNGSI MENGADILI (JUDICIAL POWER) yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi
kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
• FUNGSI PEMBINAAN
yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan
fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan,
maupun administrasi umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian, keterbukaan
informasi, teknologi informasi dan pembangunan.
• FUNGSI PENGAWASAN
yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah
jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap
pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
• FUNGSI ADMINISTRATIF
yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi
umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan).
• FUNGSI LAINNYA : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi
akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi
informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor :
1- 144/KMA/SK/I/2011tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilansebagai
pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
144/KMA/SK/VIII/2007tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.Dengan perubahan
perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas
kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun
bidang teknis yustisial.
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 3
3. VISI DAN MISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan
untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Baturaja. Visi Pengadilan Negeri Baturaja adalah "Mewujudkan Pengadilan Negeri Baturaja Yang Agung"
Penjelasan :
- Pengadilan Negeri Baturaja merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada
dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan berkedudukan di Baturaja dan
Menangani Perkara Dalam 3 (Wilayah) yakni Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.
- Agung menunjukan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan
keluhuran.
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar
tujuan Pengadilan Negeri Baturaja dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Baturaja adalah sebagai berikut :
- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan
pada masyarakat.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan stándar.
Tujuan adalah yaitu sesuatu yang akan dihasilkan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu
tertentu, adapun tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Baturaja adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan Kepastian Hukum terhadap masyarakat pencari keadilan masyarakat. - Meningkatkan Pengawasan terhadap hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Baturaja - Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Baturaja - Meningkatkan akses dan keterbukaan informasi kepada pencari keadilan - Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Baturaja
Bagan Hubungan Visi, Misi dan Tujuan
MISI - Mewujudkan peradilan yang
sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan stándar.
VISI "Mewujudkan Pengadilan Negeri Baturaja Yang Agung”
TUJUAN - Meningkatkan Kepastian
Hukum terhadap masyarakat pencari keadilan masyarakat.
- Meningkatkan Pengawasan terhadap hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Baturaja
- Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Baturaja
- Meningkatkan akses dan keterbukaan informasi kepada pencari keadilan
- Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Baturaja
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 4
4. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Pengadilan Negeri Baturaja telah menyusun Rencana Strategis 2015-2019. Penyusunan
Renstra mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen Perencanaan Pembangunan Nasional
/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014. Renstra Pengadilan
Negeri Baturaja berisi sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan.
PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Peningkatan Penyelesaian Perkara
a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan
1. Pidana 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Perdata 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan
1. Pidana 90 % 90 % 95 % 95 % 95 %
2. Perdata 90 % 90 % 95 % 95 % 95 %
c. Persentase Perkara Yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu Maksimal 6 Bulan
1. Pidana 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Perdata 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
d. Persentase Pelaksanaan Putusan Perdata 60 % 60 % 60 % 70 % 70 %
Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan E.Doc Perkara
a. Persentase Kelengkapan E.Doc Dakwaan / Petitum yang di input pada aplikasi SIPP
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
b. Persentase Kelengkapan E.Doc Putusan yang di input pada aplikasi SIPP
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase Perkara Yang Dipublikasikan Pada Aplikasi SIPP / Website
1. Pidana 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2. Perdata 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
b. Persentase Putusan Yang Dipublikasikan Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
1. Pidana 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Perdata 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Peningkatan Kualitas Pengawasan
Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
a. Persentase Pegawai yang lulus diklat tekhnis yudisial
80 % 80 % 80 % 90 % 90 %
b. Persentase pegawai yang lulus diklat Non Yudisial 80 % 80 % 80 % 90 % 90 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung gedung dan kantor
Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Modal 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 5
BAB II STRUKTUR ORGANISASI
Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Baturaja mengacu pada perma nomor 7 tahun 2015
tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan dengan rincian
sebagai berikut
- KETUA PENGADILAN sebagai kawal depan (voorpost) Makamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-
masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat
Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan
dilaporkan kepada Makamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan
tetang Penasehat Hukum dan Notaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk
dilaporkan kepada Makamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan
dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan
bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara
kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara
yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang
dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil
evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung dan membuat dan menyusun
legal data tentang putusanperkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk
dijadikan regional data bank.
- WAKIL KETUA adalah melaksanakan tugas Ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas
yang didelegasikan oleh ketua kepadanya. Serta wakil ketua pengadilan melaksanakana
tugas tugas kehakiman seperti menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas
perkara yang diberikan kepadanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri Baturaja
- HAKIM adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikanpadanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri Baturaja melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakanpendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya
- PANITERA adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara,putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugasPanitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 6
- PANITERA MUDA PERDATA adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan,
melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan
berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah
perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkarayang diterima di
Kepaniteraan, mencatat setiap perkarayang diterima kedalam buku daftar disertai
catatan singkat tentang isinya
- PANITERA MUDA PIDANA - adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan,
melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya,
- PANITERA MUDA HUKUM
adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan,
mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan
perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya.
- PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang,
membuat penetapan terdakwa tetap ditahan / dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis
penahanannya, mengetik berita acara. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya
dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.
- SEKRETARIS
mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, keuangan,
sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri
Baturaja.
- KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASIDAN PELAPORAN
mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan perencanaan, program dan anggaran serta
manajemen teknologi informasi baik hardware maupun software seperti aplikasi SIPP,
statistik dalam evaluasi dan dokumentasi pelaporan.
- KASUBAG KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Mempunyai tugas dalam administrasi kepegawaian seperti absensi, cuti, serta penataan
organisasi dan tata laksana pada lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja.
- KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
mempunyai tugas dalam hal pengelolaan surat masuk dan surat keluar, perpustakaan,
perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan pengelolaan keuangan.
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 7
Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Baturaja
HAKIM
1. Ade Syofian, SH.MH
2. Dedi Irawan, SH.MH
3. I Nyoman Ary Mudjana, SH.MH
4. Rakhmad Fajeri, SH.MH
5. Ferri Irawan, SH.MH
PANMUD
PIDANA Saiful Amri, SH
PANMUD
HUKUM Amirullah,SH
Sub Bagian Perencanaan IT dan
Pelaporan Parmono, SH
SEKRETARIS
Dwi Joko Handoyo, SH
PANITERA PENGGANTI
1. R.A Ganiasih 5. Suaibatul Islamiyah
2. Dra. Rosahanah 6. Ismayati, SE
3. Taheri 7. Mujianto, SH
4. Zamirsyah
Sub Bagian Umum
dan Keuangan M.Albar, SE
JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI 1.Ahmad Sulaiman, SH
2. Hendra Gunawan Saputra, S.Kom
3. Evi Yulianti, SE
4. Octo Tridiansyah
5. M. Budianto, SH
PARMUD
PERDATA Alidin,SH
PANITERA
Akhmad Hartoni, SH.MH
WAKIL PANITERA
Abunawas, SH
Sub Bagian Kepegawaian dan
Ortala Sadat Prayudi, SH
WAKIL KETUA
Dennie Arsan Fatrika, SH.MH
KETUA
Singgih Wahono, SH
BENDAHARA 1.Alfian Syahrowani
2. Neti Noprika Santi, Amd
PUSTAKAWAN : -
PRANATA KOMPUTER : ARSIPARIS : -
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 8
A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR alam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Baturaja
berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang
merupakan acuan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur. Rencana Standar
Operasional Prosedur dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum
Sumatera Selatan di Pengadilan Tinggi Palembang. Hasilnya dijadikan Standar Operasional
Prosedur Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Sumatera Selatan.
Yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dan berlaku bagi Pengadilan
Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.
Sehingga Pengadilan Negeri Baturaja mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.
B. KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang mulai berlaku dan diwajibkan terhitung mulai tanggal 4
Januari 2016
Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Negeri Baturaja disusun sebagai berikut :
1. Hakim
2. Panitera
3. Wakil Panitera
4. Sekretaris
5. Panitera Pengganti
6. Panitera Muda Pidana
7. Panitera Muda Perdata
8. Panitera Muda Hukum
9. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
10. Kasubag Umum dan Keuangan
11. Ksubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
12. Juru Sita
13. Staff
(SKP terlampir)
D
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 9
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. SUMBER DAYA MANUSIA Aparatur Pengadilan Negeri Baturaja tahun 2016 baik tenaga teknis yudisial maupun non
yudisial seluruhnya berjumlah 35 orang, yang terdiri dari Hakim 9 orang, Pejabat Teknis 5 orang,
Pejabat Struktural 4 orang, Panitera Pengganti 8 orang, Jurusita Pengganti 4, Jurusita 1 orang
dan Staf 10 orang. Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana disebutkan dalam
Pembukaan UUD 1945 umumnya dan untuk menwujudkan tujuan kekuasaan Kehakiman
khususnya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya mencukupi dalam hal
jumlah (Kuantitas) tetapi juga mumpuni dalam hal kemampuan (Kualitas) yang juga memahami
dan memiliki hati nurani untuk mengimplementasikan etika kekuasaan kehakiman dalam hal
kehidupan sehari-hari.
Untuk memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) di lingkungan lembaga Peradilan) baik tenaga teknis maupun non teknis agar berkualitas
tinggi, bermoral dan mempunyai integritas yang dapat dibanggakan, serta memiliki pemahaman
dan tekad untuk senantiasa berpedoman pada etika kekuasaan kehakiman dalam segala
perbuatan dan tingkah lakunya didalam maupun diluar kedinasan, perlu diadakan pengelolaan
dan pembinaan dari Sumber daya Manusia tersebut.Sebagai Upaya pembinaan dan
pengelolaan Sumber Daya Manusia tersebut untuk Aparatur Pengadilan Negeri Baturaja telah
mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai berikut di bawah ini :
1. Pelatihan Teknis Yudisial Tahun 2016
NO NAMA JENIS PELATIHAN TANGGAL TEMPAT
PELATIHAN
1. Hartati, SH
Pelatihan Hakim Berkelanjutan
Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia
15 s/d 20 Pebruari 2016
Pusdiklat Balitbang Diklatkumdil MA RI
Mega Mendung
2. Ade Sofyan, SH.MH
Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Sistem
Peradilan Pidana Anak Bagi Hakim Peradilan
(SPPA)
14 s/d 29 November 2016
Pusdiklat Balitbang Diklatkumdil MA RI
Mega Mendung
3. Dedi Irawan, SH
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim
dalam Perkara Akses Perempuan Terhadap
Keadilan
28 November s/d
03 Desember 2016
Pusdiklat Balitbang Diklatkumdil MA RI
Mega Mendung
2. Pelatihan Teknis Non Yudisial Tahun 2016
NO NAMA JENIS PELATIHAN TANGGAL TEMPAT
PELATIHAN
1. Dwi Joko Handoyo, SH Diklat PIM Tingkat III 24 Juli s/d 22 Nop 2016
Pusdiklat Balitbang Diklatkumdil MA RI
Mega Mendung
2. Neti Noprika Santi A.Md Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
25 s/d 29 April 2016
Balai Pelatihan Kesehatan Batam
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 10
Rekruitmen Salah satu kunci utama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional
adalah terletak pada proses rekruitmen, seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Rekruitmen dilakukan untuk menjaring pelamar yang ingin
bekerja dan mengabdikan dirinya pada institusi tersebut. Pengadilan Negeri Baturaja sebagai
salah satu Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung RI hanya menerima CPNS yang telah
dilakukan Rekruitmen oleh Mahkamah Agung RI dengan dibuktikan Surat Keputusan
Pengangkatan sebagai CPNS Mahkamah Agung RI.
Promosi dan Mutasi Promosi dan Mutasi bagi Hakim merupakan suatu hal yang lumrah, karena itu kesiapan mental
sejak mendaftar sebagai Calon Hakim, sudah siap dimana saja ditugaskan di wilayah Republik
Indonesia, karena itu patut disayangkan bila masih ada Hakim yang melakukan peninjauan
kembali kepada Ketua Mahkamah Agung setelah ditempatkan pada suatu daerah dengan
berbagai alasan yang tidak rasional, demikian hal mutasi karena promosi jabatan juga suatu hal
yang wajar sebab promosi merupakan jenjang karir yang harus dilalui jika prestasi kerja seorang
hakim selalu baik tanpa cacat.
Mutasi Hakim
NO NAMA /NIP JABATAN SK MUTASI TEMPAT MUTASI
1. Mimi Haryani, SH Hakim 1070/DJU/SK/KP04.5/7/2016 PN. Palembang
2. Rama Wijaya Putra, SH Hakim 1572/DJU/SK/KP04.5/9/2016 PN. Gunung Sugih
3. Hartati, SH Hakim 1572/DJU/SK/KP04.5/9/2016 PN. Muaraenim
Mutasi Karyawan
NO NAMA /NIP JABATAN SK MUTASI TEMPAT MUTASI
1. M Roesli, SH Panitera Pengganti 55/DJU/SK/KP.04.5/1/2016 PT. Palembang
2. Marisa Destriana Indah, SH Panitera Pengganti 876/DJU/SK/KP.04.5/5/2016 PN. Pangkal Pinang
3. Bambang Sugeng Riyadi, SH Panitera Pengganti 906/DJU/SK/KP.04.5/5/2016 PN. Muaraenim
4. Yulianti, SH Staff W6-U/006/KP.04.4/VIII/2016 PT. Palembang
Usul Pengisian Jabatan Struktural dan Fungsional
NO NAMA /NIP JABATAN USUL PROMOSI
1. Parmono, SH Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan Panitera Pengganti
2. Hendra Gunawan Saputra, S.Kom Jurusita Pengganti Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan
3. M. Budianto Staff Jurusita Pengganti
4. Fitrika, SH Staff Jurusita Pengganti
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 11
B. KEADAAN PERKARA
1. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2016
PERKARA PIDANA TAHUN 2016
JENIS PERKARA SISA TAHUN LALU
MASUK TAHUN INI
PUTUS TAHUN INI
SISA TAHUN INI
Pidana Biasa 94 663 646 111
Pidana Khusus Anak 2 58 51 9
Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat / Tipiring 0 3 3 0
Pra Peradilan 0 2 2 0
Pelanggaran Lalu Lintas 0 13139 13139 0
UPAYA HUKUM PERKARA PIDANA TAHUN 2016
JENIS UPAYA HUKUM
MASUK TAHUN INI
DICABUT TAHUN INI
BELUM DIKIRIM
TELAH DIKIRIM
Banding 22 1 1 20
Kasasi 10 0 0 10
Peninjauan Kembali 0 0 0 0
Grasi 0 0 0 0
2. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2016
Perkara Pidana Tahun 2016
JENIS PERKARA Sisa Tahun Lalu
Masuk Tahun Ini
Putus Tahun Ini
Sisa Tahun Ini
Perdata Gugatan 14 29 29 14
Perdata Gugatan Sederhana 0 1 1 0
Perdata Permohonan 3 85 86 2
UPAYA HUKUM PERKARA PERDATA TAHUN 2016
JENIS UPAYA HUKUM
MASUK TAHUN INI
DICABUT TAHUN INI
BELUM DIKIRIM
TELAH DIKIRIM
Banding 6 0 0 6
Kasasi 3 0 0 3
Peninjauan Kembali 0 0 0 0
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA TAHUN 2016
EKSEKUSI THN LALU YANG BELUM
DILAKSANAKAN PERMOHONAN EKSEKUSI
TAHUN INI EKSEKUSI
DILAKSANAKAN TAHUN INI
SISA EKSEKUSI
6 2 3 5
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 12
C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA Dalam Rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan Pengadilan Negeri Baturaja kepada
masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Baturaja berupaya melayani masyarakat
meskipun gedung dan kantor masih dalam tahap renovasi sarana yang tersedia antara lain :
1. Tersedianya Meja Informasi dan Pengaduan
Gambar Meja Informasi Pengadilan Negeri Baturaja
2. Tersedianya Ruang Sidang Anak
Gambar Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri Baturaja
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 13
3. Pembuatan Ruang Mediasi
Gambar Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Baturaja
4. Pembuatan Ruang Tunggu Anak dan Ruang Laktasi (Menyusui)
Gambar Ruang Tunggu Anak dan Ruang Laktasi Pengadilan Negeri Baturaja
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 14
D. PENGELOLAAN KEUANGAN Pada Tahun 2016 Pengadilan Negeri Baturaja Tahun mendapatkan alokasi anggaran sebesar
dengan rincian sebagai berikut :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Capaian
Belanja Pegawai 4.425.206.000 3.943.524.896 481.681.104 89.12 %
Belanja Barang 865.445.000 779.796.799 85.648.201 90.10 %
Belanja Modal 2.673.500.000 2.600.569.400 72.903.600 97.27 %
Total 7.964.151.000 7.323.918.095 640.232.905 91.96 %
a. Rincian Realisasi Belanja Pegawai (DIPA 01)
No Kode Akun Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
1. 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.768.769.000 1.756.204.960 99.29 %
2. 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 32.000 27.732 85.73 %
3. 511121 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 125.161.000 125.298.510 99.54 %
4. 511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 41.721.000 41.594.080 99.70 %
5. 511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 30.550.000 30.550.000 100 %
6. 511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.793.020.000 1.366.925.000 76.24 %
7. 511125 Belanja Tunjangan PPH PNS 177.177.000 168.805.894 95.28 %
8. 511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 110.699.000 102.691.560 92.77 %
9. 511129 Belanja Uang Makan PNS 304.720.000 291.268.000 95.59 %
10. 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 33.053.000 22.860.000 69.16 %
11. 512211 Belanja Uang Lembur 38.304.000 38.224.000 99.79 %
Total 4.425.206.000 3.944.449.736 89.14 %
b. Rincian Realisasi Belanja Barang (DIPA 01)
No Kode Akun Uraian Pagu (Rp) Realisasi
(Rp) Capaian
1. 521211 Belanja Bahan 10.562.000 10.476.000 99.19 %
2. 524111 Belanja Perjalanan Biasa 61.738.000 61.594.000 99.77 %
3. 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.720.000 1.060.000 61.63 %
4. 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 248.544.000 242.969.562 97.76 %
5. 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 16.780.000 16.248.460 96.83 %
6. 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 42.120.000 41.620.000 98.81 %
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 15
7. 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 29.000.000 29.000.000 100 %
8. 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 40.020.000 39.960.000 99.85 %
9. 522111 Belanja Langganan Listrik 210.000.000 145.776.440 69.42 %
10. 522113 Belanja Langganan Telepon 12.000.000 1.993.444 16.61 %
11. 522113 Belanja Langganan Air 3.600.000 2.587.300 71.87 %
12. 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 75.822.000 75.780.500 99.95 %
13. 523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 9.000.000 8.838.000 98.20 %
14. 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 104.539.000 101.893.093 97.47 %
Total 865.445.000 779.796.799 90.10 %
c. Rincian Realisasi Belanja Modal (DIPA 01)
No Kode Akun Uraian Pagu (Rp) Realisasi
(Rp) Capaian
1. 534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 20.000.000 19.700.000 98.50 %
2. 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (996) 86.000.000 86.000.000 100 %
3. 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (997) 67.500.000 67.250.000 99.63 %
4. 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 2.500.000.000 2.427.646.400 97.11 %
Total 2.673.500.000 2.600.569.400 97.27 %
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum
Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Capaian
Belanja Barang 265.611.000 258.014.135 7.596.865 97.14 %
Total 265.611.000 258.014.135 7.596.865 97.14 %
a. Rincian Realisasi Belanja Barang (DIPA 03)
No Kode Akun Uraian Pagu (Rp) Realisasi
(Rp) Capaian
1. 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (003) 3.510.000 3.445.000 98.15 %
2. 522131 Belanja Jasa Konsultan 36.000.000 36.000.000 100 %
3. 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (004) 1.401.000 880.000 62.81 %
4. 524111 Belanja Perjalanan Biasa 168.000.000 167.921.000 99.95 %
5. 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.250.000 414.335 12.75 %
6. 521211 Belanja Bahan 20.000.000 17.273.800 86.37 %
7. 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 32.000.000 30.630.000 95.72%
8. 524111 Belanja Perjalanan Biasa 1.450.000 1.450.000 100 %
Total 265.611.000 258.014.135 97.14 %
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 16
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Dukungan Teknologi Informasi Pengadilan Negeri Baturaja berupa Perangkat Keras (Hardware)
dan Perangkat Lunak (Software) sebagai berikut :
- Perangkat Keras Untuk menunjang keterbukaan informasi, Pengadilan Negeri Baturaja telah mempunyai 1
komputer untuk server dan unit-unit terhubung untuk melaksanakan aplikasi perkara / SIPP.
Dengan jumlah yang masih terbatas setiap ruang ada 1 (satu) unit komputer untuk
melaksanakan aplikasi baik aplikasi perkara maupun aplikasi yang lain, Perangkat Mikrotik,
Anjungan Informasi Mandiri juga telah dimiliki Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai media
informasi masyarakat secara mandiri mencari informasi di AIM yang terletak di Ruang Tunggu
- Perangkat Lunak Untuk Sistem Operasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Baturaja menggunakan OS
Centos yang telah terinstal pada Server SIPP Lokal yang terintegrasi dengan aplikasi database
seperti phpmyadmin. Website Pengadilan Negeri Baturaja bisa diakses pada tautan http://pn-
baturaja.go.id dan telah disesuaikan dengan template website peradilan umum, Aplikasi
Penelusuran Perkara CTS/SIPP yang saat ini telah diupgrade ke versi 3.1.5 dan dapat diakses
pada tautan http://sipp.pn-baturaja.go.id, serta aplikasi pendukung seperti Aplikasi SAKPA,
Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi Kepegawaian / SIKEP dari BKN.
F. REGULASI TAHUN 2016 Suatu Peraturan dalam suatu organisasi sangatlah penting, yang merupakan salah satu cara
untuk mengendalikan manusia dan pegawai dalam mewujudkan suatu tujuan yang akan dicapai
pada tahun tersebut.Pengadilan Negeri Baturaja telah menetapkan Regulasi dalam Tahun 2016,
diantaranya sebagai berikut :
1. Disiplin Kerja Pegawai
2. Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Hakim Pengawas dan Pengamat
4. Susunan Majelis Hakim
5. Petugas Informasi Pengadilan Negeri Baturaja
6. Hakim Pengawas Bidang
7. Penanggung Jawab Informasi
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
9. Baperjakat
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 17
BAB IV PENGAWASAN
A. PENGAWASAN INTERNAL engingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan
pengadilan, maka perlu adanya perhatian besar terhadap tata cara pelaksanaan
pengelolaan administrasi pengadilan. Pengawasan penting dan mutlak dilakukan
untuk mengetahui apakah proses yang sedang berlangsung sudah sesuai dengan rencana,
dengan hasil akhir dan dari segi efisiensi.
Dalam melaksanakan pengawasan ini Ketua Pengadilan Negeri Baturaja menunjuk hakim untuk
melaksanakan pengawasan di setiap bidang kerja, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : W6-U4/07/233/KP.04.6/IXI/2016 Tanggal 01
Nopember 2016 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang PN. Baturaja sebagai berikut :
1. Dennie Arsan Fatrika, SH.MH sebagai Koordinator Pengawasan
2. Ade Syofian, SH., MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana dan Perdata.
3. Dedi Irawan, SH., MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum& Administrasi
Kepegawaian dan Ortala
4. I Nyoman Ary Mudjana, SH sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum dan
Keuangan / Perpustakaan.
5. Rakhmad Fajeri, SH., MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian dan Ortala.
(SK Hakim Pengawas Bidang Tahun 2016 Terlampir)
B. EVALUASI Dalam rangka monitoring dan mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kendala yang
dihadapi, setiap 1 (satu) bulan dilaksanakanlah Rapat Kerja Rutin, dan wajib dihadiri oleh para
Hakim, Panitera dan Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pejabat
Fungsional dan Struktural serta seluruh karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Baturaja. Dari
hasil rapat kerja rutin tersebut dibuat notulen rapat sebagai bahan evaluasi dari kegiatan yang
telah dilaksanakan. (Notulen Rapat Dinas Tahun 2016 Terlampir)
M
LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 18
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN Laporan Tahun 2016 Pengadilan Negeri Baturaja merupakan Laporan Pertanggung Jawaban
Pengadilan Negeri Baturaja dalam 1 (satu) tahun terakhir sehingga dengan laporan ini hal-hal
yang menjadi kekurangan dan kelemahan Pengadilan Negeri Baturaja dapat dievaluasi serta
ditingkatkan pada tahun yang akan datang.
Dari uraian Laporan Tahun 2016 Pengadilan Negeri Baturaja tersebut diatas telah tergambarkan
pelaksanaan tugas kami dalam penanganan manajemen perkara dan administrasi peradilan
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengawasan Struktural yang
melekat telah dilaksanakan, baik oleh Hakim pengawas dari Pengadilan Tinggi Palembang,
Hakim-hakim pengawas Bidang dengan Koordinator Ketua Pengadilan Negeri Baturaja dan
teman-temannya telah dilakukan perbaikan dengan pembenahan seperlunya.
B. SARAN 1. Bidang sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Baturaja terdapat kekurangan pegawai
Golongan II dan III sebagai pelaksana tata usaha dan staff kepaniteraan kurang lebih
membutuhkan 10 orang pegawai agar pembagian tugas berdasarkan Tupoksi dapat
terlaksana dengan baik. Untuk itu agar dilakukan penambahan pegawai untuk persiapan
mengisi kekosongan tersebut.
2. Peingkatan sumber daya manusia dipandang perlu dilakukan melalui bimbingan teknis,
pelatihan workshop, dan lain-lain. Bagi para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, Pejabat
Fungsional dan Struktural baik ditingkat wilayah dan pusat.
3. Guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Baturaja dalam rangka
menerma, memeriksa dan memutuskan perkara perlu di dukung sarana dan prasarana yang
memadai di antaranya :
- Pengadaan rehab gedung Pengadilan Negeri Baturaja sesuai prototype atau
pembangunan gedung kantor baru sesuai dengan prototype.
- Pengadaan alat pengolah data bagi para Panitera Pengganti dalam rangka penyelesaian
berkas perkara.
- Penambahan Daya Listrik Kantor Pengadilan Negeri Baturaja
- Peningkatan jaringan internet / speedy guna input data perkara ke dalam CTS/SIPP