Laporan Tahunan Direktorat ... - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/LAPORAN...
-
Upload
truongkiet -
Category
Documents
-
view
248 -
download
0
Transcript of Laporan Tahunan Direktorat ... - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/LAPORAN...
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengembangan subsektor tanaman pangan merupakan salah satu strategi
dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh sebab itu,
komoditas tanaman pangan memegang peranan utama dalam memenuhi
kebutuhan pangan, pakan, dan industri dalam negeri yang setiap tahunnya
cenderung mengalami peningkatan seiring pertambahan jumlah penduduk dan
berkembangnya industri pangan dan pakan.
Visi dan Misi Presiden RI Tahun 2015-2019 tertuang dalam bentuk trisakti
antara lain : 1) kedaulatan politik, 2) Berdikari dalam ekonomi, 3) Kepribadian
dalam kebudayaan dan dirumuskan dalam Nawacita. Salah satu sasaran
dalam Nawacita yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing
nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019), arah tersebut dituangkan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan
yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, serta
meningkatkan pendapatan petani. Sedangkan sasarannya adalah
kesejahteraan masyarakat pertanian meningkat, dan kedaulat pangan serta
berkelanjutan dapat terwujud serta tercapainya pengembangan subsektor
tanaman pangan yang menjadi salah satu strategi dalam upaya memacu
pertumbuhan wilayah/kawasan.
Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintahan Kabinet Kerja
telah menetapkan target pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan
jagung serta pencapaian swasembada kedelai pada tahun 2017. namun
komoditas lain secara sinergi terus untuk dikembangkan dalam substitusi
pengganti beras menuju kedaulatan pangan terutama komoditas aneka umbi.
Penanganan pascapanen tanaman pangan sebagian besar masih ditangani
secara tradisional dan relatif tertinggal yang ditandai oleh penggunaan
peralatan sarana pascapanen yang sederhana dan kurang optimal.
Permasalahan yang mendasar dalam hal penanganan pascapanen tanaman
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 2
pangan antara lain susut kuantitas dan kualitas, keamanan pangan,
terbatasnya sumberdaya manusia pertanian dan keterbatasan dalam
penerapan inovasi teknologi pascapanen, serta modal yang terbatas.
Pada tahun 2015 telah ditetapkan sasaran produksi padi sebesar 73,40 juta
ton gabah kering giling (GKG); jagung sebesar 20,31 juta ton pipilan kering;
kedelai 1,50 juta ton biji kering; kacang tanah sebesar 742,75 ribu ton biji
kering; kacang hijau sebesar 291,55 ribu ton biji kering; ubikayu sebesar 26,53
juta ton umbi basah dan ubi jalar sebesar 2,65 juta ton umbi basah.
Peningkatan sasaran produksi tanaman pangan setiap tahun, perlu didukung
dengan upaya pengamanan produksi secara mutlak.
Salah satu upaya dalam pengamanan hasil adalah melalui penanganan
pascapanen yang baik dan benar sehingga dapat menurunkan susut hasil.
Kondisi saat ini tingkat susut hasil yang terjadi di lapangan masih tinggi, angka
susut hasil padi sebesar 10,43% (berdasarkan survei susut hasil padi tahun
2012), susut hasil jagung 5,2%, susut hasil kedelai 15,5%, susut hasil kacang
tanah 15,2%, susut hasil ubikayu 12,5%, dan susut hasil ubijalar 18%. Target
penurunan susut sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan maka pada tahun 2015 untuk padi sebesar 0,50%; jagung
sebesar 0,20%, kedelai sebesar 0,20%, kacang tanah 0,10%, ubikayu sebesar
0,50%, dan ubijalar sebesar 0,50%.
Pengamanan hasil dan penurunan susut hasil tanaman pangan akan dapat
terlaksana dengan baik, apabila dilakukan peningkatan terhadap pengetahuan
dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, seperti
aparat/petugas dan penyuluh pertanian serta para petani dalam kelompok tani
(poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan). Di samping peningkatan kedua
faktor tersebut, juga dialokasikan kegiatan pendukung lainnya berupa fasilitasi
sarana pascapanen tanaman pangan, sehingga terbina sinkronisasi antara
kemampuan teknis dan operasionalisasi sarana pascapanen yang tersedia.
Untuk mendukung upaya khusus pencapaian swasembada berkelanjutan padi
dan jagung serta swasembada kedelai, Direktorat Pascapanen Tanaman
Pangan memberikan dukungan sarana fasilitasi bantuan sarana pascapanen
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 3
Tanaman Pangan baik dari APBN maupun APBN-P Tahun 2015 berupa
Combine Harvester Kecil, Vertical Dryer Padi, Corn Sheller, Vertical Dryer
jagung dan Power Thrseher Multiguna. Diharapkan dengan bantuan sarana
pascapanen tersebut akan membantu petani pada proses penanganan panen,
mengamankan produksi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Kegiatan pengelolaan pascapanen tanaman pangan dalam bentuk anggaran
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sistem pengganggaran tahun 2015
untuk kegiatan pengelolaan pascapanen tanaman pangan sudah dialokasikan
di Satuan Kerja (Satker) Provinsi, sehingga terdapat DIPA Dekonsentrasi
(Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi.
Secara keseluruhan kegiatan dan anggaran penanganan pascapanen
tanaman pangan meliputi kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan
Pascapanen Tanaman Pangan, Pemutakhiran Database Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan.
Untuk melaksanakan kegiatan pascapanen tanaman pangan tahun 2015,
berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : SP.DIPA-
018.03.1.238251/2015 tanggal 14 November 2014, Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar
Rp.71.498.554.000,- dengan rincian a) anggaran Pusat Rp.6.548.500.000,-
b) Dekonsentrasi Rp. 6.990.500.000,- c) Tugas Pembantuan (provinsi)
Rp. 57.959.554.000,- meliputi kegiatan dukungan sarana pascapanen jagung
Rp. 52.231.554.000,- dan pembinaan/monev Rp. 5.728.000.000,-
Berdasarkan revisi ke-2 DIPA tanggal 6 Maret 2015 terdapat penambahan
anggaran untuk kegiatan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan
kedelai (alokasi dana APBN-P) sebesar Rp. 5.400.000.000, pembinaan dan
pengawalan UPSUS (Sumsel) Rp.1.600.000.000,-sehingga total anggaran
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menjadi Rp.78.498.554.000,-
(semula Rp.71.498.554.000, naik 9,79%) yang terdiri dari anggaran Pusat
sebesar Rp.11.948.500.000,-(semula Rp. 6.548.500.000, naik 82,46 %)
Dekonsentrasi sebesar Rp.8.590.500.000,- (semula Rp.6.990.500.000,-
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 4
naik 22,89%) dan Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.57.959.554.000,-
(tidak mengalami perubahan) meliputi kegiatan dukungan sarana pascapanen
jagung sebesar Rp.52.231.554.000,- dan pembinaan/monev sebesar
Rp.5.728.000.000.
Dalam rangka mendukung Program Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan
Pencapaian Swasembada padi, jagung dan kedelai tahun 2017 melalui
perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya, berdasarkan Surat
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SPDIPA) Induk Tahun
Anggaran 2015 Nomor SP.DIPA-018.08.0/2015 tanggal 14 November 2014,
Persetujuan Revisi Kedua Nomor SP DIPA-018.08.1/2015 tanggal 6 Maret
2015, Direktorat Pascapanen Tanaman pangan mendapatkan alokasi
Anggaran APBN-P Pada DIPA Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)
sebesar Rp. 844.675.625.000,- meliputi ; a) kegiatan Dukungan fasilitasi
bantuan sarana pascapanen sebesar Rp.832.350.000.000,- dan
pembinaan/monev sebesar Rp.12.325.625.000,-
Berdasarkan revisi sisa hasil penghematan tanggal 13 November 2015
terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan dukungan sarana Pascapanen
Tanaman Pangan sumber dana APBN-P sebesar
Rp.83.160.802.000,- sehingga total anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman
Pangan sumber APBN-P menjadi Rp.927.836.427.000,- (semula
Rp.844.675.625.000 naik 9,85%) yang terdiri dari anggaran kegiatan Dukungan
fasilitasi bantuan sarana pascapanen sebesar Rp.915.168.402.000,- (semula
Rp.832.350.000.000,-, naik 8,28%) dan pembinaan/monev sebesar
Rp 12.668.025.000, (semula Rp.12.325.625.000,- naik 2,78%)
Sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan selama
kurun waktu 1 (satu) tahun, maka perlu disusun laporan kegiatan dan
dirangkum sebagai laporan tahunan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015.
B. Tujuan
Tujuan penyusunan laporan tahunan adalah memaparkan hasil yang telah
dicapai dari pelaksanaan kegiatan di tahun 2015, dan sebagai evaluasi serta
acuan dalam melakukan kegiatan di tahun berikutnya.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 5
II. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Rancangan Kebijakan Pascapanen Tanaman Pangan.
Penanganan pascapanen tanaman pangan merupakan upaya yang sangat
strategis dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional karena
mempunyai peranan yang cukup besar baik secara langsung maupun tidak
langsung. Penanganan pascapanen secara langsung memiliki peranan dalam
menekan susut hasil (losses), mempertahankan mutu hasil dan meningkatkan
nilai tambah, daya saing serta pendapatan petani.
Pemerintah Indonesia pada program pembangunan pertanian telah
menetapkan komoditas prioritas utama untuk subsektor tanaman pangan yaitu
padi, jagung dan kedelai, namun komoditas lain secara sinergi terus untuk
dikembangkan dalam substitusi pengganti beras menuju kedaulatan pangan
terutama komoditas aneka umbi. Penanganan pascapanen tanaman pangan
sebagian besar masih ditangani secara tradisional dan relatif tertinggal yang
ditandai oleh penggunaan peralatan sarana pascapanen yang sederhana dan
kurang optimal. Permasalahan yang mendasar dalam hal penanganan
pascapanen tanaman pangan antara lain susut kuantitas dan kualitas,
keamanan pangan, terbatasnya sumberdaya manusia pertanian dan
keterbatasan dalam penerapan inovasi teknologi pascapanen, serta modal
yang terbatas.
Keadaan ini semakin sulit dengan munculnya tantangan yang harus dihadapi
Indonesia, khususnya dalam menghadapi diterapkannya Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) mulai akhir tahun 2015 yaitu persaingan daya saing produk
pertanian meliputi : (1) Tuntutan standarisasi produk & proses, (2) Tuntutan
kandungan pangan yang tidak berbahaya, rendah residu bahan kimia,
(3) Tuntutan integrasi pengelolaan rantai pasok (supply chain management),
dan (5) Peningkatan kualitas mutu & keamanan pangan.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan di atas, maka perlu
dianalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam hal penanganan
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 6
pascapanen tanaman pangan sehingga perlu dilaksanakan program dan
kegiatan yang berkesinambungan dan terintegrasi antar Kementerian/
Lembaga/Instansi di tingkat Pusat, serta antara Pusat dan Daerah (Provinsi
dan Kabupaten/Kota) dalam hal penanganan pascapanen tanaman pangan.
Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, perlu diterapkan suatu strategi
dalam hal penanganan pascapanen tanaman pangan yang diterapkan atau
diimplementasikan melalui program dan kegiatan. Implementasi tersebut
selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Rancangan Program RKA-K/L Tahun
2015 dan mempersiapkan perencanaan anggaran untuk Rencana Kerja
(Renja) Lima Tahun yaitu 2015-2019.
Output Rancangan Kebijakan terkait dengan RKA-K/L Direktorat Pascapanen
Tahun 2015 disusun dalam dokumen RKA-K/L TA 2015 meliputi 4 (empat)
rancangan, yaitu : 1) Rencana Kerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2016, 2) Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA-K/L) Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2016, 3) Rencana Strategis Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 - 2019, dan 4) Penyusunan Satuan
Harga Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2016.
1. Anggaran dan Kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun
2015.
Pagu alokasi anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun
2015 berdasarkan hasil penelaahan RKAK/L Ditjen Tanaman Pangan
Tahun 2015 dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan tanggal 31
Desember 2014 adalah sebagai berikut:
a) Pagu anggaran definitif Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
tahun 2015 sebesar Rp.71.498.554.000,- dengan rincian kegiatan
Satker Pusat Rp. 6.548.500.000,-, Dekon Rp.6.990.500.000,- dan
Tugas Pembantuan Provinsi Rp.57.959.554.000,- meliputi kegiatan
dukungan sarana pascapanen jagung Rp.52.231.554.000,- dan
pembinaan/monev Rp.5.728.000.000,-
b) Kegiatan fasilitasi dukungan sarana pascapanen refocusing jagung
tahun 2015 senilai Rp. 52.231.554.000,- terdiri dari:
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 7
1) Bantuan sarana pascapanen model jagung (corn sheller,
crusher, vertical dryer dan bangunan, dan corn combine
harvester) untuk mendukung kawasan GPPTT jagung sebanyak
108 unit dengan anggaran Rp.33.168.000.000,- yang
dialokasikan di 7 provinsi pada 7 kabupaten (Aceh, Sumatera
Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur);
2) Bantuan sarana pascapanen regular jagung (corn sheller, flat
bed dryer+bangunan, corn combine harvester) 133 unit dengan
anggaran Rp.19.063.554.000,- yang dialokasikan di 28 provinsi
pada 85 kabupaten.
c) Pagu anggaran definitif Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
(APBN) tahun 2015 Pusat dan Daerah, sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1 : Kegiatan dan Anggaran Pascapanen Tahun 2015 per
31 Desember 2015
Anggaran
Satuan Volume (Rp.000)
1765 Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan 71,498,554,000
A. PUSAT 6,548,500,000
1 Rancangan Kebijakan Rancangan 4 329,840,000
2 Pedoman Bidang Pascapanen Pedoman 4 597,357,000
3 Bahan Informasi Bidang Pascapanen Buku 14 748,048,000
4 Laporan Kegiatan Penanganan Pascapanen Laporan 43 3,500,439,000
5 Rapat Koordinasi Pascapanen Rapat 3 542,339,000
6 Layanan Perkantoran Bulan 12 357,820,000
- Alat Pengolah Data Unit 31 182,353,000
- Peralatan Perkantoran Unit 23 91,892,000
7 Rehab kantor Paket 1 198,412,000
B. PROVINSI 64,843,054,000
1 Dekonsentrasi 6,990,500,000
- Bimtek, Monev, Database Provinsi 28 4,750,500,000
- Gerakan Pascapanen Provinsi 9 2,070,000,000
- SIPP Ubikayu Provinsi 1 170,000,000
2 Tugas Pembantuan 57,852,554,000
- Bantuan Sarana Pascapanen Unit 241 52,231,554,000
- Pengawalan, Monev, Database Kabupaten 92 5,621,000,000
C. KABUPATEN 107,000,000
- SIPP Ubikayu Kabupaten 1 107,000,000
Kegiatan dan Anggaran Pascapanen Tahun 2015
No. KegiatanOutput
Per 31 Desember 2015
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 8
d) Kegiatan fasilitasi dukungan sarana pascapanen tanaman pangan
tahun 2015 (APBN-P) di DIPA Ditjen Prasarana Dan Sarana
Pertanian senilai Rp. 832.350.000.000,- terdiri dari:
1) Combine Harvester Kecil, 2790 unit, dengan anggaran
Rp. 362.700.000.000,-
2) Vertical Dryer Padi, Kapasitas 3,5-6 ton/proses, 170 unit,
dengan anggaran Rp. 158.950.000.000,-
3) Vertical Dryer Jagung, Kapasitas 3,5-6 ton/proses, 220 unit,
dengan anggaran Rp. 205.700.000.000,-
4) Corn Sheller, 2000 unit, dengan anggaran Rp. 60.000.000.000,-
5) Power Thresher Multiguna, 1500 unit, dengan anggaran
Rp. 45.000.000.000,-
2. Rancangan Anggaran Dan Kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman
Pangan Tahun 2016.
a) Pagu alokasi anggaran Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan tahun 2016 setelah penghematan 45 Milyar
sebesar Rp. 843.172.816.000,- meliputi kegiatan Pusat
Rp. 25.222.816.000,- Dekon Rp. 34.204.000.000,- dan Tugas
Pembantuan Provinsi sebesar Rp.783.746.000.000,- (terdiri dari
anggaran dukungan sarana pengolahan dan pemasaran hasil
tanaman pangan7600 unit dengan anggaran sebesar
Rp. 764.086.000.000,- dan anggaran pembinaan, bimtek, monev
sebesar Rp. 19.660.000.000 di 32 provinsi dan 398 kabupaten).
b) Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan di
satker PUSAT dengan anggaran Rp. 25.222.816.000,- dengan
rincian kegiatan sebagai berikut :
1) Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan TA. 2016 terdiri dari kegiatan Perencanaan
dan pelaporan, selengkapnya disajikan pada tabel berikut :
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 9
Tabel 2 : Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan di Satker Pusat Tahun 2016 (per 31
Desember 2015)
1 KEGIATAN DIREKTORAT 1,467,264,000
1765.994.056 PERENCANAAN DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TP 1,467,264,000
051 Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Direktorat Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 1,467,264,000
A Pedoman/Petunjuk Teknis Kegiatan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 122,239,000
B Renstra Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil TP TA.2016-2019 194,313,000
C Renja Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil TP TA. 2017 157,772,000
D RKAKL Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil TP TA.2017 131,750,000
E Rapat Koordinasi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil TP 591,450,000
F Buku Saku Kegiatan Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil TP TA. 2016 18,975,000
G Focus Group Discussion 250,765,000
1765.994.057 PELAPORAN DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TP 100,300,000
051 LAPORAN BULANAN, TAHUNAN DAN LAKIP 100,300,000
F Laporan Bulanan 51,300,000
G Laporan Tahunan 34,400,000
H LAKIP 14,600,000
052 SPI DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TP 1,093,000,000
A Pedoman SPI Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 50,900,000
B Pengawalan SPI Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 642,100,000
C Rapat Evaluasi Kegiatan Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 400,000,000
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP.000)
2) Kegiatan Subdit Pascapanen
Kegiatan Subdit Pascapanen selegkapnya disajikan pada tabel
berikut
Tebel 3 : Kegiatan Subdit Pascapanen Tahun 2016
1 KEGIATAN SUBDIT PASCAPANEN 12,331,501,000
1765.994.051 PENGAMANAN SUSUT HASIL PRODUKSI TANAMAN PANGAN 12,331,501,000
052Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Kegiatan Penanganan Pascapanen
Tanaman Pangan1,873,361,000
A Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen TP 213,500,000
C Penguatan Pengelolaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 2016 1,238,950,000
E Pengawalan Kegiatan Dit PPHTP dan Ditjen Tanaman Pangan 420,911,000
053 Melaksanakan Penyaluran Alsintan Pascapanen 10,000,000,000
A Pengadaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 10,000,000,000
054 Melaksanakan Gerakan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan 252,276,000
B Pendampingan Gerakan Pascapanen Tanaman Pangan 252,276,000
055 Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan pascapanen TP 205,864,000
D Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen TP 205,864,000
NO KEGIATAN ANGGARAN
(RP.000)
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 10
3) Kegiatan Subdit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
Kegiatan Subdit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
selegkapnya disajikan pada tabel berikut :
Tabel 4 : Kegiatan Subdit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
Tahun 2016
2 KEGIATAN SUBDIT PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN 3,228,205,000
1765.994.052 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN 3,228,205,000
052Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Tanaman
Pangan 1,246,630,000
A Bimbingan Teknis 303,170,000
B Database Sarana Pascapanen dan Pengolahan Tanaman Pangan 422,600,000
C Bahan Informasi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 127,860,000
D Gelar Teknologi Pengolahan Tanaman Pangan 393,000,000
054 Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan pengolahan hasil 1,981,575,000
D Pengawalan UPSUS Peningkatan Produksi PJK 1,793,500,000
E Monitoring dan Evaluasi 188,075,000
NO KEGIATAN ANGGARAN
(RP.000)
4) Kegiatan Subdit Standardisasi dan Mutu
Kegiatan Subdit Standardisasi dan Mutu selengkapnya disajikan
pada tabel berikut :
Tabel 5 : Kegiatan Subdit Standardisasi dan Mutu Tahun 2016
4 KEGIATAN SUBDIT STANDARDISASI DAN MUTU 1,465,776,000
1765.994.053 PENGEMBANGAN STANDARDISASI DAN MUTU 1,465,776,000
052Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Standardisasi dan mutu hasil tanaman
pangan 802,526,000
A Rapat Koordinasi Pengembangan Mutu Komiditi Strategis TP 447,731,000
B Perumusan SNI Tanaman Pangan 226,095,000
C Bahan Informasi Mutu dan Standardisasi 128,700,000
053 Melaksanakan Fasilitasi Sertifikasi 343,700,000
D Pengawalan Penerapan Mutu dan Organik 343,700,000
054 Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan standarisasi dan mutu 319,550,000
E Monitoring dan Evaluasi 319,550,000
NO KEGIATAN ANGGARAN
(RP.000)
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 11
5) Kegiatan Subdit Pemasaran dan Investasi
Kegiatan Subdit Pemasaran dan Investasi selengkapanya
disajkikan pada tabel berikut :
Tabel 6 : Kegiatan Subdit Pemasaran dan Investasi Tahun 2016
5 KEGIATAN SUBDIT PEMASARAN HASIL DAN INVESTASI 4,557,250,000
1765.994.054 PENGEMBANGAN PEMASARAN HASIL DAN INVESTASI 4,557,250,000
052Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan pengembangan pemasaran hasil dan
investasi919,300,000
E Akselerasi Ekspor Komoditi Tanaman Pangan 371,400,000
H Gelar Potensi dan Peluang Investasi Tanaman Pangan 547,900,000
053 Melaksanakan Pengembangan informasi harga 1,237,000,000
B Koordinasi Pelayanan Informasi Pasar 975,000,000
C Pengembangan Informasi Pasar 262,000,000
055 Melaksanakan promosi dan investasi tanaman pangan 2,001,660,000
A Promosi dan Investasi Tanaman Pangan 988,260,000
F Promosi Produk Tanaman Pangan (Dalam dan Luar Negeri) 1,013,400,000
056 Melaksanakan pemantauan stok hasil tanaman pangan 274,590,000
D Pemantauan stok Hasil Tanaman Pangan 274,590,000
057Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pemasaran
hasil dan investasi124,700,000
I Monitoring dan Evaluasi 124,700,000
NO KEGIATAN ANGGARAN
(RP.000)
6) Kegiatan Ketatausahaan dan Kepegawaian
Kegiatan Ketatausahaan dan Kepegawaian selengkapanya
disajikan pada tabel berikut :
Tabel 7 : Kegiatan Ketatausahaan dan Kepegawaian
Tahun 2016
5 KEGIATAN KETATAUSAHAAN DAN KEPEGAWAIAN 979,520,000
1765.994.055 KETATAUSAHAAN DAN KEPEGAWAIAN 979,520,000
051 KETATAUSAHAAN DAN KEPEGAWAIAN 979,520,000
A Ketatausahaan dan Kepegawaian 244,370,000
B Keuangan dan Perlengkapan 57,200,000
C Pengadaan alat pengolah data 510,500,000
D Pengadaan Peralatan Perkantoran 167,450,000
NO KEGIATAN ANGGARAN
(RP.000)
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 12
c) Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan di
satker Dekonsentrasi dengan anggaran Rp. 34.204.000.000,-
selengkapnya disajikan pada tabel berikut :
Tabel 8 : Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan Tahun 2016 di Satker Dekonsentrasi (per 31
Desember 2015)
No KegiatanSatuan
(Rp)
Alokasi
Anggaran
(Rp)
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan 34,204,000
II DEKONSENTRASI 34,204,000
1Rapat Koordinasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan 32 Prov 80,000 2,560,000
2 Bimtek Pascapanen 32 Prov 3,605,000
Gerakan Pascapanen Tanaman Pangan 3 Prov 750,000
a. Gerakan Pascapanen Padi (Sultra) Prov 250,000
b. Gerakan Pascapanen Jagung (Sulteng) Prov 250,000
3 c. Gerakan Pascapanen Kedelai (Sulsel) Prov 250,000
4Sosialisasi Penerapan Penanganan Pascapanen Ubi
Kayu/GHP (Jawa Timur)1 Prov 130,000 130,000
Monev Pascapanen 32 Prov 30,000 960,000
5Fasilitasi Pengadaan Sarana pascapanen dan
pengolahan hasil tanaman pangan 32 Prov 625,000
6 Database Sarana Pascapanen 32 Prov 2,620,000
7 Bimtek Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 32 Prov 60,000 1,920,000
8 Monev Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 32 Prov 30,000 960,000
9 Database Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 32 Prov 20,000 640,000
10 Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan 26 Prov 80,000 2,080,000
11 Fasilitasi sertifikasi pangan organik berbasis kelompok 26 Prov 4,614,000
12 Monev dan Evaluasi Standardisasi dan Mutu 26 Prov 30,000 780,000
13 Koordinasi Pelayanan Informasi Pasar (PIP) 34 Prov 40,000 1,360,000
14 Pengembangan Informasi Pasar (PIP) Provinsi 34 Prov 48,000 1,632,000
15 Pengembangan Informasi Pasar (PIP) Kabupaten 276 Prov 18,000 4,968,000
17 Pemantauan Stok dan Harga 34 Prov 40,000 1,360,000
18 Promosi dan Investasi Tanaman Pangan 33 Prov 50,000 1,650,000
19 Monitoring dan Evaluasi Pemasaran dan Investasi TP 33 Prov 30,000 990,000
Volume
d) Kegiatan dukungan sarana pengolahan dan pemasaran hasil
tanaman pangan di satker Tugas Pembantuan Provinsi, dengan
anggaran sebesar Rp. 746.086.000.000,- selengkapanya disajikan
pada tabel berikut :
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 13
Tabel 9 : Kegiatan Dukungan Sarana Pengolahan Dan Pemasaran
Hasil Tanaman Pangan di satker Tugas Pembantuan
Provinsi Tahun 2016
NO SARANAVOLUME
(UNIT)
SATUAN
(RP.000)
ANGGARAN
(RP.000)ALOKASI
1 Combine Harvester Kecil 1954 130,000 254,020,000 25 Prov, 247 Kab
2 Combine Harvester Sedang 1500 170,000 255,000,000 23 Prov, 233 Kab
3 Combine Harvester Besar 200 485,000 97,000,000 14 Prov, 74 Kab
4 Vertical Dryer Padi 30 Ton/proses 2 2,749,000 5,498,000 1 Prov, 1 Kab
5 Vertical Dryer Padi 3,5 - 6 Ton/proses 3 794,000 2,382,000 1 Prov, 1 Kab
6 Power Thresher 950 20,000 19,000,000 25 Prov, 197 Kab
7 Fasilitasi RMU 100 374,000 37,400,000 26 Prov, 95 Kab
8 Corn Sheller 2000 28,000 56,000,000 27 Prov, 193 Kab
9 Vertical Dryer Jagung 3,5 - 6 Ton/proses 1 814,000 814,000 1 Prov, 1 Kab
10 UPH JAGUNG 60 150,000 9,000,000 20 Prov, 37 Kab
11 Power Thresher Multiguna (Wilayah Barat) 264 28,000 7,392,000 18 Prov, 85 Kab
12 Power Thresher Multiguna (Wilayah Timur) 36 30,000 1,080,000 5 Prov, 15 Kab
13 UPH KEDELAI 30 150,000 4,500,000 15 Prov, 21 Kab
14 SARANA PENGANGKUT 500 30,000 15,000,000 31 Prov, 283 Kab
TOTAL 7600 764,086,000
e) Alokasi dukungan sarana pengolahan dan pemasaran hasil tanaman
pangan di 32 provinsi pada 398 kabupaten, selengkapnya disajikan
pada tabel berikut :
Tabel 10 : Alokasi Dukungan Sarana Pengolahan Dan Pemasaran
Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT
TOTAL ALOKASI 1,954 1,500 200 2 3 950 100
1 ACEH 88 79 - - - 20 4
2 SUMUT - 145 29 - - 24 4
3 SUMBAR - - - - - 30 -
4 RIAU 64 16 - - - 18 -
5 JAMBI 54 4 - - - 10 2
6 SUMSEL 25 39 16 - - 43 8
7 BENGKULU 8 - - - - 85 2
8 LAMPUNG 136 141 15 - - 10 6
9 DKI - - - - - - -
10 JABAR 151 21 - - 3 142 8
11 JATENG 338 103 - - - 126 7
12 DI YOGYAKARTA 32 - - - - 16 1
COMBINE
HARVESTER
KECIL (UNIT)
COMBINE
HARVESTER
SEDANG
(UNIT)
COMBINE
HARVESTER
BESAR (UNIT)
VERTIKAL
DRYER PADI +
BANGUNAN
KAP 30
TON/PROSES
(UNIT)
VERTIKAL
DRYER PADI +
BANGUNAN
KAP 3,5-6
TON/PROSES
(UNIT)
POWER
THRESHER
(UNIT)
FASILITASI
RMU +
BANGUNA
N (UNIT)
DUKUNGAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2016
NO. SATKER
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 14
UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT
13 JATIM 108 283 - - - 154 7
14 KALBAR 60 36 - - - - 2
15 KALTENG 90 - - - - 10 2
16 KALSEL 144 53 9 - - 14 3
17 KALTIM 65 48 - - - 6 2
18 SULUT 65 10 - - - 10 2
19 SULTENG 59 15 - - 12 3
20 SULSEL - 170 65 2 - - 6
21 SULTRA - 75 16 - - 10 2
22 BALI 47 - 1 - - 41 4
23 NTB 127 50 9 - - - 3
24 NTT 48 30 6 - - 21 3
25 MALUKU 52 12 - - - 27 -
26 PAPUA - 35 8 - - - 3
27 MALUT 84 15 - - - - -
28 BANTEN 66 - - - - 42 4
29 BABEL 20 - - - - 12 -
30 GORONTALO - 46 5 - - 30 5
31 KEPRI - - - - -
32 PAPUA BARAT 35 - - - - - -
33 SULBAR 30 30 6 - - - 5
34 KALTARA 17 - - - - 37 2
NO. SATKER COMBINE
HARVESTER
KECIL (UNIT)
COMBINE
HARVESTER
SEDANG
(UNIT)
COMBINE
HARVESTER
BESAR (UNIT)
VERTIKAL
DRYER PADI +
BANGUNAN
KAP 30
TON/PROSES
(UNIT)
VERTIKAL
DRYER PADI +
BANGUNAN
KAP 3,5-6
TON/PROSES
(UNIT)
POWER
THRESHER
(UNIT)
FASILITASI
RMU +
BANGUNA
N (UNIT)
DUKUNGAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2016
UNIT UNIT UNIT UNIT
TOTAL ALOKASI 2,000 1 300 500
1 ACEH 65 - 21 15
2 SUMUT 100 - 18 23
3 SUMBAR - - - 9
4 RIAU 25 - 6 13
5 JAMBI 45 - 10 16
6 SUMSEL 85 - 12 27
7 BENGKULU 25 - 10 15
8 LAMPUNG 95 - 15 17
9 DKI - - - -
10 JABAR 105 1 23 23
11 JATENG 115 - 23 22
12 DI YOGYAKARTA 9 - - 6 13 JATIM 180 - 24 32
14 KALBAR 40 - - 13
15 KALTENG 10 - - 13
16 KALSEL 65 - 8 18
17 KALTIM 10 - - 12
18 SULUT 156 - 8 11
19 SULTENG 60 - 11 13
20 SULSEL 247 - 14 50
21 SULTRA 90 - 17 14
22 BALI 15 - 9 5
23 NTB 135 - 25 20
24 NTT 107 - 8 18
25 MALUKU 20 - - 16
26 PAPUA - - 11 16
27 MALUT 20 - - 10
28 BANTEN 6 - 10 10
29 BABEL - - - 2
30 GORONTALO 130 - 5 12
31 KEPRI - -
32 PAPUA BARAT - - 6 14
33 SULBAR 40 - - 15
34 KALTARA - - 6 -
CORN SHELLER
(UNIT)
DUKUNGAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2016
VERTIKAL DRYER JAGUNG +
BANGUNAN KAP 3,5-6
TON/PROSES (UNIT)
POWER THRESHER
MULTIGUNA (UNIT)
NO. SATKER SARANA PENGANGKUT HASIL
PERTANIAN (UNIT)
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 15
B. Pedoman Bidang Pascapanen
1. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pascapanen Tanaman Pangan.
Pedoman pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen tanaman
pangan merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan
Pascapanen Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2015 bagi Dinas
Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga kegiatan menjadi lebih
terarah.
Pedoman pelaksanaan bersifat umum, sehingga dalam aplikasinya harus
dijabarkan kedalam pedoman teknis dan dijabarkan di tingkat Provinsi dan
Kabupaten. Diperlukan koordinasi yang baik antara Dinas Pertanian
Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan
penanganan pascapanen tanaman pangan. Keberhasilan program dan
kegiatan Tahun 2015, sangat tergantung kepada komitmen semua pihak
(stakeholder) yang terkait baik tingkat Pusat dan Daerah.
Melalui pedoman pelaksanaan Kegiatan Pascapanen Tanaman Pangan
diharapkan program dan kegiatan dari APBN Tahun Anggaran 2015 dapat
terlaksana dengan baik sehingga menyelamatkan hasil dan menurunkan
susut hasil tanaman pangan.
Tujuan Pedoman Pelaksanaan penanganan pascapanen tanaman
pangan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat
berjalan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Sasaran Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penanganan
Pascapanen Tanaman Pangan antara lain :
a. Meningkatnya pemahaman atau persamaan persepsi petugas di
Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program dan
Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015
agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan sesuai
anggaran yang tersedia.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 16
b. Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan
Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan antara pihak pelaksana
di tingkat Pusat dan Daerah.
c. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan
dan anggaran pascapanen tanaman pangan sehingga
mempermudah dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai
sasaran yang sudah ditetapkan.
d. Memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan
pascapanen tanaman pangan dan kewajiban yang harus dipenuhi
oleh berbagai pihak yang terlibat termasuk Dinas Pertanian Provinsi,
Kabupaten/ Kota, dan poktan/gapoktan.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman
Pangan Tahun 2015, dilengkapi dengan tabel dan lampiran penting
sebagai referensi lokasi yang lebih rinci terkait program dan kegiatan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.
2. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Penanganan
Pascapanen Tanaman Pangan.
a. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kegiatan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SPI Kegiatan Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan dirancang untuk memberikan pembekalan yang
memadai bagi pimpinan dan pegawai lingkup Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan agar dapat melaksanakan pembinaan atas
penyelenggaran SPI dan meningkatkan efektifitas pengawasan dan
pengendalian di lingkungan masing-masing instansi.
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SPI Kegiatan Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan bertujuan:
1) Mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 17
keuangan dan kegiatan, pengamanan aset negara dan taat
terhadap peraturan perundang-undangan
2) Sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Tim SPI dalam melakukan
penilaian penerapan sistem pengendalian intern di lingkup
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.
3) Mengantisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang
dihadapi sehingga dapat dicari solusi pemecahannya.
Sasaran penyusunan Juklak SPI Kegiatan Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan adalah terlaksananya kegiatan penanganan
pascapanen tanaman pangan yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel.
Ruang lingkup pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang
dijabarkan ke dalam masing-masing Kegiatan Utama di lingkungan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, meliputi unsur-unsur
berikut :
1) Lingkungan pengendalian
Pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Pascapanen harus
mampu menciptakan dan memelihara lingkungan dalam
keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan
mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang
sehat.
2) Penilaian risiko
Pengendalian intern harus mampu memberikan penilaian atas
risiko yang dihadapi unit organisasi, baik dari luar maupun dari
dalam.
3) Kegiatan pengendalian
Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan
pimpinan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam
pencapaian tujuan organisasi.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 18
4) Informasi dan komunikasi
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan
Instansi Pemerintah dan pihak lain sesuai ketentuan. Informasi
disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu
sehingga memungkinkan pimpinan secara berjenjang
melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
5) Pemantauan pengendalian intern
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara
kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu serta memastikan
bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera
ditindaklanjuti.
Kegiatan Utama Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan yang
menjadi fokus dari kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi
sebagai berikut :
1) Kegiatan Ketatausahaan meliputi : a) Monitoring Kehadiran
Pegawai; b) Mengurus Kartu Taspen, BPJS, Karpeg dan
Karsu/Karis/ KORPRI; c) Penyusunan Rencana Kebutuhan dan
Pengembangan Pegawai ; d) Menyiapkan Bahan dan
Memproses Daftar Penilaian Kinerja Pegawai ; e) Menyusun
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ; f) Menyajikan Data SIMPEG;
g) Menyiapkan Bahan Penyusunan SKP, ANJAB dan ABK; h)
Usulan Pencairan Anggaran Perjalanan
2) Kegiatan Teknis meliputi : a) Perencanaan Kegiatan Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan ; b) Penyusunan Rencana
Strategi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan ;
c) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan/Pedoman Teknis ;
d) Pembinaan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan ;
e) Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen Tanaman
Pangan ; f) Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen
Tanaman Pangan ; g) Penyusunan Bahan Informasi Bidang
Pascapanen (Buku, Leaflet, Booklet) ; h) Pengukuran Susut
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 19
Hasil Pascapanen Tanaman Pangan ; i) Gerakan Penanganan
Pascapanen Tanaman Pangan ; j) Sosialisasi Penerapan
Pascapanen Ubikayu (GHP) ; k) Pertemuan/Rapat Koordinasi/
Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan Penanganan
Pascapanen Tanaman Pangan ; l) Visualisasi Penanganan
Pascapanen Tanaman Pangan ; m) Updating Database Sarana
Pascapanen Tanaman Pangan ; n) Laporan Bulanan, Laporan
Tahunan dan Bahan Rapim ; o) Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
Pengendalian kegiatan melalui SPI diharapkan dapat :
1) Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan secara
berkala.
2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan penanganan
pascapanen tanaman pangan.
3) Mengantisipasi sedini mungkin permasalahan dan kendala yang
dihadapi pada setiap tahapan kegiatan pengelolaan anggaran
penanganan pascapanen tanaman pangan,
4) Mencegah terjadinya kerugian negara.
b. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bantuan
Sarana Pascapanen Tanaman Pangan APBN Tahun 2015.
Untuk mendukung pembangunan subsektor tanaman pangan,
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015
mengalokasikan kegiatan pengelolaan pascapanen tanaman pangan
dalam bentuk anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Secara keseluruhan kegiatan dan anggaran pengelolaan
pascapanen tanaman pangan dialokasikan di 32 Provinsi dan 207
Kabupaten/Kota, berupa Bimbingan Teknis Penanganan
Pascapanen Tanaman Pangan, Penyusunan Updating Database
Sarana Pascapanen Tanaman Pangan, Rapat Koordinasi
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 20
Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan, dan Evaluasi Sarana
Pascapanen Tanaman Pangan TA. 2011 – 2014.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan perlu melakukan pengendalian atas pelaksanaan
Program/Kegiatan Pascapanen Tanaman pangan khususnya
Bantuan sarana pascapanen secara komprehensif baik pusat
maupun daerah melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
(SPI).
Sistem Pengendalian Intern diharapkan dapat mengidentifikasi
terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan sehingga dapat
melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam
mencapai tujuan organisasi.
Periode Pengendalian Kegiatan/Pengelolaan Bantuan Sarana
Pascapanen APBN Tahun 2015 Dilakukan per triwulan selama tahun
anggaran yaitu :
1) Triwulan I : Bulan Januari – Maret 2015
2) Triwulan II : Bulan April – Juni 2015
3) Triwulan III : Bulan Juli – September 2015
4) Triwulan IV : Bulan Oktober – Desember 2015
c. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bantuan
Sarana Pascapanen Tanaman Pangan APBN-P Tahun 2015.
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 memberikan
dukungan fasilitasi bantuan sarana pascapanen tanaman pangan
dari dana APBN-P TA 2015 dalam bentuk sarana pascapanen
tanaman pangan berupa sarana Combine Harvester Kecil, Vertical
Dryer Padi, Corn Sheller, Vertical Dryer Jagung dan Power Thresher
Multiguna.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan perlu melakukan pengendalian atas pelaksanaan
Program/Kegiatan Pascapanen Tanaman pangan khususnya
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 21
bantuan sarana pascapanen secara komprehensif baik pusat
maupun daerah melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
(SPI).
Sistem Pengendalian Intern diharapkan dapat mengidentifikasi
terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan sehingga dapat
melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam
mencapai tujuan organisasi.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, transparan, kehandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.
Periode pengendalian kegiatan APBN-P Tahun 2015 dilakukan per
triwulan selama tahun anggaran yaitu :
1) Triwulan II : Bulan April – Juni 2015
2) Triwulan III : Bulan Juli – September 2015
3) Triwulan IV : Bulan Oktober – Desember 2015
Pelaksanaan pengendalian kegiatan bantuan sarana pascapanen
dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten.
1. Tingkat Pusat :
a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan bantuan sarana
pascapanen di tingkat Provinsi.
b) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten
sampai ke tingkat poktan/gapoktan penerima bantuan
sarana pascapanen.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 22
2. Tingkat Provinsi
a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan bantuan sarana
pascapanen di tingkat Provinsi.
b) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten
sampai ke tingkat poktan/gapoktan.
3. Tingkat Kabupaten
a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan bantuan sarana
pascapanen di tingkat Kabupaten.
b) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten
sampai ke tingkat poktan/gapoktan.
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SPI Bantuan Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan APBN dan APBN-P Tahun 2015 bertujuan untuk:
1) Mewujudkan pelaksanaan pengendalian kegiatan bantuan sarana
pascapanen yang efektif dan efisien, laporan keuangan handal,
pengamanan aset negara dan taat terhadap peraturan perundang-
undangan;
2) Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan bantuan sarana
dan mengantisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang
dihadapi sehingga dapat dicari solusi pemecahannya;
3) Memberikan panduan bagi unit kerja/Satker lingkup Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan dalam pelaksanaan SPI kegiatan
bantuan sarana pascapanen tanaman pangan dana APBN-P.
Sasaran penyusunan Juklak SPI ini adalah :
1) Tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan bantuan sarana
pascapanen tanaman pangan secara efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel;
2) Terciptanya peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan, provinsi dan kabupaten;
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 23
3) Tercapainya peningkatan manajemen pengelolaan bantuan sarana
pascapanen di pusat, provinsi dan kabupaten.
Dalam implementasinya, SPI harus dilaksanakan secara komprehensif
dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dengan melibatkan semua
pihak terkait. Untuk itu diperlukan dukungan dan komitmen yang kuat
dalam hal kebijakan dan pembinaan dalam pelaksanaannya.
C. Fasilitasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan.
Bantuan sarana pascapanen tanaman pangan yang dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2015 merupakan upaya Pemerintah dalam memberdayakan
poktan/gapoktan, melalui pengelolaan dana Belanja Bantuan Sosial dalam
bentuk barang, sehingga prosedur pengadaan dan penyaluran barang sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
1) APBN
Besarnya nilai bantuan sarana pascapanen tanaman pangan untuk
masing-masing komoditas telah ditentukan dalam DIPA APBN Tahun
2015 dan dialokasikan pada DIPA Tugas Pembantuan Provinsi di masing-
masing Satker Dinas Pertanian Provinsi. Bantuan sarana pascapanen
tanaman pangan pada tahun 2015 difokuskan khusus untuk sarana
pascapanen jagung , dengan jumlah bantuan sarana pasapanen jagung
sebanyak 212 unit senilai Rp.52.231.554.000,- yang dibagi menjadi dua
yaitu bantuan sarana pascapanen jagung untuk kawasan dan untuk
regular.
Jumlah bantuan sarana pascapanen tanaman pangan APBN Tahun 2015
sebagai berikut :
a. Sarana pascapanen jagung (kawasan):
1) Corn sheller (alat pemipil jagung) per unit senilai
Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sebanyak 42 unit
dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 24
2) Vertical dryer jagung + bangunan senilai total Rp. 958.000.000,-
(sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) sebanyak 29
unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten. Dengan rincian
Vertical Dryer seharga Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan
puluh lima juta rupiah), dengan implement tambahan Crusher
seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan
bangunan seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta
rupiah) termasuk biaya perencanaan dan pengawasan.
3) Corn Combine Harvester (mesin pemanen jagung) per unit
senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebanyak 8
unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten.
b. Sarana pascapanen jagung (reguler):
a) Corn Sheller (pemipil jagung) per unit senilai Rp. 33.000.000,-
(tiga puluh tiga juta rupiah) sebanyak 90 unit dialokasikan di
28 Provinsi, 80 Kabupaten.
b) Flat Bed Dryer + bangunan senilai total Rp. 359.000.000,- (tiga
ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sebanyak 35 unit
dialokasikan di 21 Provinsi, 35 Kabupaten. Flat Bed Dryer
senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
sedangkan bangunan senilai Rp 149.000.000,- (seratus empat
puluh sembilan juta rupiah) termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan.
c) Corn Combine Harvester (mesin pemanen jagung) per unit
senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebanyak 7
unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten.
d) Power Thresher Multiguna (mesin perontok serbaguna) senilai
Rp. 28.554.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh
empat ribu rupiah) sebanyak 1 unit dialokasikan di 1 Provinsi, 1
Kabupaten.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 25
Pengadaan sarana pascapanen tanaman pangan tersebut harus
sesuai dengan dengan spesifikasi teknis minimal yang terdapat pada
Pedoman Teknis Pengelolaan Bantuan Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan Tahun 2015. Khusus pengadaan sarana
pengering (dryer) sebelum didistribusikan terlebih dahulu disiapkan
bangunan/rehab bangunan dryer sesuai dengan anggaran yang
tersedia, poktan/gapoktan terpilih harus menyiapkan bangunan
secara swadaya untuk penempatan sarana pengering tersebut.
Seluruh bantuan peralatan dan mesin wajib dilakukan uji
operasional, setelah bantuan diserahterimakan kepada
poktan/gapoktan terpilih.
2) APBN-P
Kegiatan dukungan sarana pascapanen tanaman pangan APBN-P tahun
2015, berada di DIPA PSP dan dikelola oleh satker PSP. Berdasarkan
DIPA PSP, pagu anggaran Tugas Pembantuan Provinsi untuk kegiatan
bantuan sarana pascapanen tanaman sebesar Rp. 844.675.625.000,-
yang terdiri dari anggaran pengadaan sarana pascapanen tanaman
pangan sebesar Rp. 832.350.000000,- dan anggaran pembinaan sebesar
Rp. 12.325.625.000,-
Berdasarkan revisi sisa hasil penghematan tanggal 13 November 2015
terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan dukungan sarana
Pascapanen Tanaman Pangan sumber dana APBN-P sebesar
Rp.83.160.802.000,- sehingga total anggaran Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan sumber APBN-P menjadi Rp.927.836.427.000,-
(semula Rp.844.675.625.000 naik 9,85%) yang terdiri dari anggaran
kegiatan Dukungan fasilitasi bantuan sarana pascapanen sebesar
Rp.915.168.402.000,- (semula Rp.832.350.000.000,- naik 8,28%) dan
pembinaan/monev sebesar Rp 12.668.025.000, (semula
Rp.12.325.625.000,- naik 2,78%)
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 26
Sesuai penambahan Pagu Anggaran, maka terdapat perubahan jumlah
bantuan sarana pascapanen tanaman pangan APBN-P Tahun 2015
semula 6.680 menjadi 7.499, dengan rincian sebagai berikut :
a. Combine Harvester Kecil senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga
puluh juta rupiah) semula 2.790 unit menjadi 3.060 unit.
b. Vertical Dryer Padi senilai Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga
puluh lima juta rupiah) semula 170 unit berkurang menjadi 166 unit
dengan rincian: paket sarana dryer senilai Rp. 685.000.000,- (enam
ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan bangunan/rehab bangunan
dryer senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
termasuk biaya perencanaan dan pengawasan.
c. Corn Sheller senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) semula
2.000 unit menjadi 2.088 unit.
d. Vertical Dryer Jagung senilai Rp.935.000.000,- (sembilan ratus tiga
puluh lima juta rupiah) semula 220 unit berkurang menjadi 207 unit
dengan rincian : paket sarana dryer senilai Rp.685.000.000,- (enam
ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan bangunan/rehab bangunan
dryer senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
termasuk biaya perencanaan dan pengawasan;
e. Power Thresher Multiguna senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah) semula 1.500 unit menjadi 1.836 unit;
f. Penambahan alokasi Combine Harvester Besar sebanyak 125 unit.
g. Penambahan alokasi Flat Bed Dryer Padi sebanyak 6 unit.
h. Penambahan alokasi Corn Combine Harvester sebanyak 11 unit.
3) Kriteria Calon Penerima Bantuan Sosial
Kriteria calon penerima bantuan social berupa barang disusun sebagai
dasar untuk melakukan seleksi calon penerima bantuan agar sesuai
dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kriteria calon penerima
bantuan mencakup kriteria calon petani, kriteria calon lokasi dan kriteria
teknis.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 27
a) Kriteria Calon Penerima (poktan/gapoktan)
(1) Penerima bantuan sarana pascapanen jagung diarahkan untuk
mendukung program swasembada;
(2) Penerima bantuan sarana pascapanen jagung adalah
kelompok (poktan/gapoktan) yang telah dikukuhkan
lembaga/instansi yang berwenang dan memenuhi persyaratan
administrasi kelompok dan harus ada titik kordinat lokasi
kelompok;
(3) Bersedia, mampu dan mengoptimalkan bantuan sesuai
dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Bantuan Sarana
Pascapanen Tanaman Pangan;
(4) Bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat
bantuan sarana pascapanen tanaman pangan yang
diterimanya dengan baik;
(5) Harus dapat memanfaatkan bantuan sarana pascapanen bagi
seluruh anggota kelompok dan dapat dikembangkan untuk
membantu poktan/gapoktan disekitarnya;
(6) Dapat mengelola bantuan sarana pascapanen tersebut secara
profesional sehingga memberikan keuntungan bagi
poktan/gapoktan;
(7) Memiliki komitmen menyediakan biaya operasional kegiatan
usaha sarana pascapanen tersebut;
(8) Kelompok penerima dalam memanfaatkan bantuan harus
berintegrasi dengan unit pengelola alsintan/ UPJA dalam atau
di luar kelompok;
(9) Sarana pascapanen jagung harus dimanfaatkan untuk seluruh
anggota kelompok dan dapat dimobilisasi ke kelompok di
sekitarnya atau di wilayah lain;
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 28
(10) Bantuan sarana diletakkan dalam kawasan yang terkonsolidasi
dalam unit prosesing yang melayani pascapanen di sentra
produksi jagung dan dapat tersebar secara proporsional pada
kawasan dengan luasan tertentu dalam suatu kendali
pengelolaan unit usaha gapoktan;
(11) Dapat bermitra dengan swasta untuk menjalin keberlanjutan
sarana pascapanen jagung;
(12) Ketentuan tentang kemitraan dengan swasta harus dituangkan
dalam dokumen tertulis yang memuat hak dan kewajiban para
pihak, yang diketahui Kepala Dinas Pertanian setempat selaku
penanggungjawab program pertanian;
(13) Belum pernah menerima bantuan sarana pascapanen yang
sejenis dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Instansi
Lain;
(14) Khusus penerima bantuan sarana pengering (dryer) harus
mampu menyediakan lahan untuk menempatkan dryer
tersebut yang dikukuhkan dengan surat pernyataan hibah atau
hak guna pakai;
(15) Kelompok penerima harus membuat analisa rencana
pemanfaatan sarana;
(16) Kelompok penerima harus membuat laporan pemanfaatan dan
analisa usaha dan bersedia menyampaikan laporan secara
berkala dan berjenjang kepada Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota/Provinsi dan Pusat (Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan cq. Direktorat Pascapanen Tanaman
Pangan).
(17) Bersedia untuk dipindahkan ke lokasi lain jika poktan/gapoktan
tidak mampu memanfaatkan bantuan sarana pascapanen yang
diterima (tidak operasional lagi).
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 29
b) Kriteria Calon Lokasi Penerima Barang
(1) Poktan/gapoktan penerima bantuan berada di lokasi sentra
produksi jagung;
(2) Penerima bantuan sarana pascapanen berada di lokasi
peningkatan produktivitas;
(3) Poktan/gapoktan penerima bantuan berada dalam wilayah
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sesuai kriteria yang telah
ditetapkan, aktif dan mempunyai komitmen serta mau
bekerjasama baik dengan lingkungan maupun dengan
Pemerintah dalam mendukung pembangunan pertanian
khususnya tanaman pangan;
(4) Calon lokasi poktan/gapoktan layak dan/atau berpotensi
ditumbuhkembangkan usaha pertanian.
4) Kriteria Calon Lokasi Penerima barang di Kawasan Pengembangan
Jagung
a) Berada dalam satu kawasan yaitu areal yang berdekatan (tidak
harus dalam satu hamparan dan diupayakan berada dalam satu
wilayah adminstrasi tetapi boleh lintas wilayah) seperti kriteria yang
telah ditetapkan oleh DIrektorat Budidaya Serealia dengan
mempertimbangkan aspek ekonomi yang meliputi distribusi dan
logistik sarana pascapanen;
b) Daerah yang berpotensi untuk pengembangan, yaitu yang
provitasnya masih rendah (<5 ton/ha) dan petaninya berpengalaman
menanam jagung;
c) Satu kawasan dibagi dalam satuan/unit @ 25 hektar dan satu
kawasan terdiri dari 20 unit dan jika luas wilayah kerja bukan
kelipatan 25 hektar maka 1 unit bisa gabungan dari 2 atau lebih
kelompok tani tetangga (yang berdekatan);
d) Diharapkan dibentuk gabungan kelompok tani atau unit usaha
organisasi yang memayungi seluruh kelompok tani.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 30
Realisasi Pelaksanaan Dukungan Sarana Penanganan Pascapanen APBN dan
APBN-P Tahun 2015.
a. APBN
Realisasi Pelaksanaan Dukungan Sarana Penanganan Pascapanen
APBN tahun 2015 meliputi realisasi fisik 205 unit (96,70% dari target 212
unit) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.421.053.265,- (77,39% dari
Pagu Rp.52.231.554.000,-), rincian realisasi APBN selengkapnya
disajikan pada tabel berikut :
Tabel 11 : Realisasi Pelaksanaan Dukungan Sarana Penanganan
Pascapanen APBN Tahun 2015
Ket : Posisi s/d 31 Desember 2015
b. APBN-P
Realisasi Pelaksanaan Dukungan Sarana Penanganan Pascapanen
APBN-P tahun 2015 meliputi realisasi fisik 7.356 unit (98,09 % dari target
7.499 unit) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 798.494.198.941,-
(87,25% dari Pagu Rp.915.168.402.000,-), rincian realisasi APBN-P
selengkapnya disajikan pada tabel berikut :
Realisasi Realisasi
(Rp) (unit) unit Rp
1 Corn Sheller 4,356,000,000 132 3,311,402,005 76.02 132 100.00 3,311,402,005 76.02 100.00 1,044,597,995 23.98 - -
2 Flat Bed Dryer 12,565,000,000 35 11,368,612,660 90.48 33 94.29 11,368,612,660 90.48 100.00 478,387,340 3.81 718,000,000 5.71
3 Corn Combine Harvester 7,500,000,000 15 5,061,805,000 67.49 14 93.33 5,061,805,000 67.49 100.00 1,938,195,000 25.84 500,000,000 6.67
4 Vertical Dryer Jagung 27,782,000,000 29 23,868,535,000 85.91 25 86.21 20,654,065,000 74.34 86.53 3,913,465,000 14.09 3,214,470,000 11.57
5Power Thresher
Multiguna 28,554,000 1 25,168,600 88.14 1 100.00 25,168,600 88.14 100.00 3,385,400 11.86 - -
52,231,554,000 212 43,635,523,265 83.54 205 96.70 40,421,053,265 77.39 92.63 7,378,030,735 14.13 4,432,470,000 8.49
% thd
kontrak% Rp %
SISA MATI/TIDAK
TERSERAPBASTB SP2D
NILAI KONTRAK
Rp
Realisasi s/d 31 Desember 2015PENGHEMATAN/ EFISIENSI
%
Total
%
APBN
NO Pagu
% thd
paguRp
Jenis Sarana Target
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 31
Tabel 12 : Realisasi Pelaksanaan Dukungan Sarana Penanganan
Pascapanen APBN-P Tahun 2015
Realisasi Realisasi
(Rp) (unit) unit Rp
1 Combine Harvester Kecil*) 396,048,222,000 3,060 345,821,132,634 87.32 3,060 100.00 345,821,132,634 87.32 100.00 50,227,089,366 12.68 - -
2Vertical Dryer Padi (kap 3,5-6 ton)
+Bangunan/Rehab154,788,701,000 166 129,572,289,570 83.71 165 99.40 129,572,289,570 83.71 100.00 24,401,411,430 15.76 815,000,000 0.53
3 Corn Sheller 61,841,023,000 2,088 50,392,031,768 81.49 2,088 100.00 50,392,031,768 81.49 100.00 11,448,991,232 18.51 -
4Vertical Dryer Jagung (kap 3,5-6 ton)
+Bangunan/Rehab190,920,339,000 207 164,972,883,079 86.41 205 99.03 163,442,909,522 85.61 99.07 24,077,455,921 12.61 3,399,973,557 1.78
5 Power Thresher Multiguna 53,245,087,000 1836 38,963,462,015 73.18 1646 89.65 38,963,462,015 73.18 100.00 8,945,487,985 16.80 5,336,137,000 10.02
6 Combine Harvester Besar 50,277,980,000 125 47,149,820,000 93.78 125 100.00 47,149,820,000 93.78 100.00 3,128,160,000 6.22 -
7 Flat Bed Dryer 4,239,900,000 6 4,146,040,000 97.79 6 100.00 4,146,040,000 97.79 100.00 93,860,000 2.21 -
8 Corn Combine Harvester 3,807,150,000 11 3,746,750,000 98.41 11 100.00 3,746,750,000 98.41 100.00 60,400,000 1.59
915,168,402,000 7,499 784,764,409,066 85.75 7,306 97.43 783,234,435,509 85.58 99.81 122,382,855,934 13.37 9,551,110,557 1.04
Combine Harvester Kecil lampung 690,400,000 6 690,400,000
Combine Harvester Besar Lampung 8,619,500,000 25 8,619,500,000 - -
Combine Harvester Besar Sulteng 5,949,863,432 19 5,949,863,432
915,168,402,000 7,499 800,024,172,498 87.4182 7,356 98.09 798,494,198,941 87.25 99.81 115,144,229,502 12.58 9,551,110,557 1.04
REVISI DIPA APBN-P
Total
Revisi anggaran penghematan
Total Realisasi setelah revisi
% thd
pagu
% thd
kontrakRp % Rp %Rp % %
Realisasi s/d tgl 31 DesemberPENGHEMATAN/ EFISIENSI
SISA MATI/TIDAK
TERSERAPBASTB SP2DNO Jenis Sarana
Pagu Setelah Revisi
DIPA 13 Nov 2015
Target
Revisi
NILAI KONTRAK
Ket : Posisi s/d 31 Desember 2015
Realisasi fisik dan keuangan dukungan sarana pascapanen sumber APBN
dan APBN-P per jenis alat per Provinsi, selengkapnya disajikan pada Tabel
Lampiran 1-12.
Realisasi penyerapan anggaran Dukungan sarana Pascpanen APBN dan
APBN-P tidak mencapai target (100%) karena beberapa kegiatan tidak
dilaksanakan, selengkapnya disajikan pada tabel berikut :
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 32
Tabel 13 : Kegiatan Sarana Pascapanen APBN dan APBN-P Tahun 2015
Yang Tidak Dilaksanakan
NO PROVINSI BANTUAN YANG TIDAK DIREALISASI JUMLAH (UNIT) NILAI (Rp) PERMASALAHAN TINDAKLANJUT
a. APBN
1. Sumatera Barat a. Flat Bed Dryer 1 359,000,000
b. Corn Combine Harvester 1 500,000,000
2. Kalimantan Utara Flat Bed Dryer 1 359,000,000
3. Nusa Tenggara Timur Vertical Dryer Jagung +
Bangunan
4 3,214,470,000 Provinsi Nusa Tenggara Timur sarana
pascapanen tidak terserap karena
kesalahan KPPN menginformasikan batas
akhir pembayaran
Pada tahun 2016 akan dialokasikan
anggaran
b. APBN-P
1. Aceh Vertical Dryer Jagung +
Bangunan
2 1,870,000,000
2. Sumatera Selatan Vertical Dryer Padi +
Bangunan
1 815,000,000
3. Kalimantan Selatan Bangunan Vertical Dryer
Jagung
1 162,110,700 Provinsi Kalimantan Selatan tidak
semuanya terserap (1 bangunan) karena
wanprestasi
Tidak dialokasikan anggaran bangunan
pada 2016
(hanya realisasi 30% senilai Rp.70.650.900.
dari pagu kontrak bangunan per unit
Rp.232.761.600 ), tidak realisasi sebesar
Rp.162.110.700,-
3. Nusa Tenggara Timur Bangunan Vertical Dryer
Jagung
6 1,367,862,857 Provinsi NTT tidak semuanya terserap (6
bangunan) karena wanprestasi
Dinas Prov NTT akan mengakomodir
melalui APBD
4. Sulawesi Selatan Power Thresher Multiguna 148 4,440,000,000
5. Kalimantan Utara Power Thresher Multiguna 42 896,137,000
Provinsi Sumatera Barat, provinsi
Kalimantan Utara sarana pascapanen tidak
terserap karena dengan alasan bukan sentra
Jagung dan tidak sesuai kebutuhan
poktan/gapoktan
Sumatera Barat dan kalimantan Utara
pada tahun 2016 tidak dialokasikan
alat sarana pascapanen
Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera selatan
sarana pascapanen tidak terserap karena
ada kesalahan operator Ditjen PSP pada
saat revisi dalam menginput data
Tidak dialokasikan anggaran pada
tahun 2016
Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kaltara
sarana pascapanen (PTM) tidak terserap
Pusat telah berupaya mendorong
daerah menyerap bantuan namun
daerah tidak sanggup dengan alasan
keterbatasan waktu
D. Bahan Informasi Bidang Pascapanen
1. Updating Database Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
Kondisi penanganan pascapanen tanaman pangan yang terjadi saat ini
antara lain belum memadainya sarana dan teknologi pascapanen,
pengetahuan dan keterampilan petani, serta kepedulian dan kesadaran
dalam penanganan pascapanen belum optimal, oleh sebab itu,
penyusunan database pascapanen dianggap perlu dilaksanakan untuk
memberikan gambaran tentang aspek ketersedian sarana pascapanen,
kelembagaan dan sistem operasional serta permasalahan- permasalahan
yang dihadapi dalam penanganan pascapanen tanaman pangan.
Database sarana pascapanen tanaman pangan merupakan bagian dari
sistem informasi pertanian, dan merupakan dasar bagi pemakai data
untuk mengambil suatu kesimpulan. Buku database sarana pascapanen
berisikan data sebaran sarana pascapanen tanaman pangan.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 33
Penyusunan buku Updating Database Sarana Pascapanen Tanaman
Pangan Tahun 2015 merupakan penyusunan tahun ketiga yang
bersumber dari data skunder yang diperoleh melalui pengumpulan data
dari tahun 2013 sampai tahun 2015.
Tujuan Updating database sarana pascapanen adalah
a. Menyediakan database sarana pascapanen tanaman pangan.
b. Memberikan informasi sebaran sarana pascapanen kepada petugas
dan pemangku kepentingan.
c. Sebagai informasi dasar untuk menentukan wilayah pertanian yang
berbasis mekanisasi.
Metode pelaksanaan pengumpulan database sarana pascapanen
dilakukan melalui:
a. Pengumpulan data primer melalui konsultasi ke instansi terkait dan
wawancara kepada petugas dan petani.
b. Pengumpulan data skunder, instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota
dan instansi terkait
c. Literature/Pustaka
Pelaksanaan pengumpulan database sarana pascapanen dilakukan di 9
(sembilan) Provinsi antara lain Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara
Timur (NTT), dan Kalimantan Tengah.
Kendala yang ditemukan adalah data yang ada bukan merupakan data
terbaru, data pada umumnya tidak tersimpan dalam satu unit kerja, dan
sistem database Dinas Petanian dan Provinsi yang kurang baik
menyebabkan data sulit diperoleh.
Updating Database Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015
selanjutnya disusun agara dapat memberikan gambaran sebaran sarana
pascapanen jagung dan kedelai yang disertai dengan peta sebaran untuk
memudahkan dalam melihat data sebaran pada setiap Kabupaten dan
Provinsi.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 34
2. Bahan Informasi Pascapanen
Penanganan pascapanen tanaman pangan, umumnya masih ditangani
secara tradisional dan relatif tertinggal, yang ditandai oleh penggunaan
sarana pascapanen yang sederhana dan kurang optimal. Permasalahan
yang mendasar dalam hal penanganan pascapanen tanaman pangan
antara lain besarnya susut hasil yang terjadi, terbatasnya sumber daya
manusia dan terbatasnya penerapan teknologi, keterbatasan modal, serta
pelaksanaan penanganan pascapanen yang masih tradisional dan turun-
temurun.
Buku data dan informasi teknologi penanganan pascapanen tanaman
pangan dapat sebagai bahan informasi bagi petugas Dinas Provinsi dan
Kabupaten/Kota, petugas lapang/penyuluh serta petani dalam melakukan
penanganan pascapanen yang baik dan benar.
Tujuan dari pembuatan bahan informasi adalah meningkatkan akses
petugas dan petani dalam rangka penerapan teknologi pascapanen
tanaman pangan, sehingga kesadaran dan pemahaman petani terhadap
penanganan pascapanen menjadi lebih baik. Dengan demikian susut hasil
(losses) yang tinggi dan rendahnya mutu komoditas yang dihasilkan akan
dapat diperbaiki.
Penyusunan bahan data dan informasi penanganan pascapanen tanaman
pangan diharapkan memberikan manfaat kepada petugas dan petani,
sehingga dapat memperoleh informasi yang terkini perkembangan
teknologi penanganan pascapanen tanaman pangan.
Bahan Informasi Pascapanen meliputi :
a. Bahan Informasi Pascapanen Padi
Bahan Informasi Subdit Padi meliputi perbanyakan Booklet, leafleat,
DVD Visualisasi Penanganan Pascapanen Padi dan Buku
Penanganan Pascapanen Padi Yang baik dan Benar.
Bahan informasi penanganan pascapanen padi yang dihasilkan
sebagai berikut :
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 35
1. Booklet, leafleat dan DVD Visualisasi Penanganan Pascapanen
Padi berisi tentang informasi teknologi penanganan pascapanen
padi dari mulai tahap pemanenan, pengumpulan, perontokan,
pengangkutan, pengeringan, penggilingan, pengemasan dan
penyimpanan.
Tujuan kegiatan tersebut memberikan panduan kepada para
petani, petugas lapangan dan pelaku pascapanen lainnya,
sehingga dapat menerapkan teknologi penanganan pascapanen
padi dalam upaya menurunkan tingkat kehilangan hasil padi dan
mempertahankan mutu gabah/beras.
2. Buku GHP berisi panduan bagi petani, pelaku usaha
pascapanen, dan pemangku kepentingan dalam penerapan cara-
cara penanganan pascapanen yang baik, khususnya untuk
komoditas padi. Buku GHP menguraikan Teknologi penanganan
pascapanen padi yang baik dan benar (Good Handling Practices)
yang diterjemahkan ke dalam langkah-langkah operasional/
Standar Operasional Prosedur (SOP) secara terperinci tentang
penanganan dalam masing-masing tahapan penanganan
pascpanen padi yang baik dan benar. Kegiatan tersebut
diharapkan dapat meningkatkan daya simpan dan daya guna
hasil panen padi agar dapat menunjang usaha penyediaan
pangan masyarakat. Penanganan pascapanen padi tidak hanya
menurunkan susut hasil secara kuantitatif, namun juga menjaga
atau memperbaiki kualitas padi
b. Bahan Informasi Pascapanen Jagung dan Serealia Lain.
Kegiatan Penyusunan Bahan Informasi Bidang Pascapanen Jagung
dan Serealia Lain dalam bentuk booklet, leaflet dan bulletin. Bahan
Penyusunan informasi diperoleh dari hasil kunjungan ke daerah,
konsultasi ke instansi terkait, perguruan tinggi dan balai penelitian.
Pengumpulan bahan informasi pascapanen jagung dan serealia lain
dilaksanakan di 2 (dua) Provinsi yaitu : Jawa Barat dan Jawa Timur
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 36
Bahan informasi penanganan pascapanen jagung dan serealia lain
yang dihasilkan sebagai berikut :
1) Booklet
Booklet pertama berisikan informasi tentang jagung dan
prospeknya, dan Booklet kedua berisikan informasi tentang pola
tanam dan pengeringan jagung
2) Leaflet
Leaflet pertama berisikan informasi tentang sekilas aflatoksin,
dan Leaflet kedua berisikan informasi tentang pengeringan
jagung.
3) Buletin
Buletin pertama berisikan informasi penanganan pascapanen
sorgum, dan Buletin kedua berisikan informasi tentang saat
kualitas hasil panen jagung menjadi penentu.
Seluruh bahan informasi ini disusun dengan harapan dapat
memberikan tambahan informasi yang menjelaskan tentang
penanganan pascapanen secara baik dan benar sehingga dapat
menjadi acuan bagi petugas dinas provinsi/kabupaten/ kota dan
petani dalam menjawab permasalahan di lapangan.
c. Bahan Informasi Pascapanen Kedelai.
Bahan informasi pascapanen kedelai dan aneka kacang diperoleh
melalui konsultasi ke instansi terkait dan kunjungan lapangan ke
Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Informasi penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang
disajikan dalam bentuk booklet dan leaflet Teknologi Penanganan
Pascapanen Kedelai dan Kacang Hijau.
Booklet dan leaflet teknologi penanganan pascapanen kedelai dan
kacang hijau disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi
kepada masyarakat tentang teknologi penanganan pascapanen
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 37
kedelai dan kacang hijau yang baik dan benar, dalam hal ini memuat
pemanenan, pengeringan, pembijian/perontokan polong, sortasi dan
penyimpanan untuk mengurangi tingkat susut hasil dan meningkatkan
mutu/kualitas komoditi kedelai dan kacang hijau.
Booklet dan leaflet memuat informasi sebagai berikut :
1) Pemanenan
Pemanenan merupakan hal penting untuk diperhatikan agar
diperoleh mutu produk yang baik serta tingkat susut hasil yang
rendah. Tahap pemanenan yang perlu diperhatikan antara lain
umur panen yang tepat dan cara panen yang benar. Umur panen
yang tepat biasanya tergantung varietas, umunya dilakukan
antara 90-100 hst. Cara panen kedelai yang benar yaitu dengan
cara disabit, sedangkan untuk kacang hijau umumnya dengan
cara dipetik.
2) Pengeringan
Pengeringan kacang hijau dapat berupa pengeringan polong,
pengeringan brangkasan maupun pengeringan biji. Pengeringan
brangkasan maupun pengeringan polong biasanya dilakukan di
lahan selama 1 – 2 hari dengan bantuan sinar matahari dan
dialasi terpal, sedangkan pengeringan biji dilakukan apabila
polong maupun brangkasan sudah dirontokkan.
Pengeringan kedelai dapat berupa pengeringan brangkasan
maupun pengeringan biji. Pengeringan brangkasan biasanya
dilakukan di lahan selama 2-4 hari dengan bantuan sinar
matahari dan dialasi terpal.Sedangkan pengeringan biji biasanya
dijemur selama 1 hari dan umumnya digunakan untuk benih.
3) Perontokan
Perontokkan polong dilakukan setelah melakukan penjemuran.
Polong yang telah kering dirontokkan untuk mendapatkan biji.
Perontokan dapat dilakukan secara manual dengan dipukul
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 38
menggunakan alat pemukul dari kayu atau dirontokkan dengan
mesin perontok. Setelah biji terlepas dari polong kemudian
ditampi untuk memisahkan biji dari kulitnya, atau dapat digunakan
alat pembersih yang terdiri dari satu ayakan/blower maupun
dengan cara ditampi,selanjutnya dikeringkan untuk mendapatkan
kadar air yang sesuai untuk penyimpanan.
4) Penyimpanan
Penyimpanan merupakan salah satu tahapan penanganan
pascapanen yang perlu diperhatikan untuk menjaga
mutu/kualitas. Setelah melakukan perontokkan dan sortasi, biji
ditampung ke dalam wadah yang ditutup rapat, bersih dan kering.
Sirkulasi udaranya harus baik dan bebas dari hama dan penyakit.
Untuk keperluan benih, biji yang telah disortir disimpan dalam
blek benih. Sebelum blek ditutup, dianjurkan diberi abu dapur
kering atau insektisida sebagai penolak hama bubuk. Setelah itu
blek harus ditutup rapat sehingga udara tidak dapat masuk.
Kadar air benih yang aman untuk disimpan yaitu 11-12%.
3. Visualisasi Penanganan Pascapanen Jagung.
Visualisasi penanganan pascapanen jagung adalah rangkaian kegiatan
tahapan penanganan pascapanen jagung yang dirangkum dalam rekaman
video yang bertujuan untuk mempermudah dalam sosialisasi penanganan
pascapanen jagung yang baik dan benar.
Dalam kegiatan visualisasi dipersiapkan tahapan penanganan pascapanen
mulai dari panen hingga pengangkutan. Pada tahap pemanenan
diperlukan 5 orang pembantu lapang untuk memperagakan cara – cara
panen mulai dari panen tegakan yaitu panen dengan cara di potong batang
atas terlebih dahulu, panen yang direbahkan dengan cara memotong
batang bawah terlebih dahulu dan panen yang langsung memetik tongkol
jagung.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 39
Tahap pemipilan menggunakan Corn Sheller menampilkan cara
penggunaan yang baik dan benar sehingga memperkecil kehilangan susut.
Tahap pengeringan menggunakan 2 cara yaitu pengeringan manual pada
lantai jemur dan pengeringan mekanis menggunakan Flat Bed Dryer.
Visualisasi penanganan pascapanen jagung dilakukan diProvinsi Sumatera
Utara Kabupaten Deli Serdang pada Kelompok Tani Marjanji, di Dusun V,
Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Rawa dan Kabupaten Langkat
pada Gapoktan Oryza, Desa Pasar VI, Kwala Mencirim, Kecamatan Sie
Bingai. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Purworejo
pada Gapoktan Bagelen Makmur Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen.
Pengambilan gambar pada hamparan tanaman jagung untuk menunjukkan
bahwa tanaman jagung ditanam pada lahan sawah dan lahan kering pada
Kecamatan Nggrabag Desa Harjobinangun dan Ketawang. Pada tahap
panen jagung yang tepat ditunjukkan penampakan fisiologis batang, daun,
kelobot berwarna coklat, tahap pemipilan dilakukan dengan cara mekanis
menggunakan Corn Sheller dengan ayakan untuk memilah kotoran dan
jagung sehingga jagung yang dihasilkan bersih dan baik, pengangkutan
dilakukan dengan motor roda tiga dari lahan ke tempat pemipilan jagung.
Penjelasan dari narasumber mencakup pentingnya penanganan
pascapanen jagung dan resiko yang dihadapi petani ketika penanganan
pascapanen tersebut salah. Penanganan pascapanen yang tidak tepat
akan berdampak pada hasil dan menurunnya nilai ekonomis. Tiap tahapan
pascapanen dijelaskan oleh narasumber sehingga petani mudah mengerti
dalam melakukan penanganan pascapanen yang baik dan benar
4. Vademikum Penanganan Pascapanen Ubikayu.
Vademikum Pascapanen Ubikayu merupakan kumpulan data pascapanen
ubikayu yang dihimpun dari hasil penelitian dan berbagai sumber lain
seperti internet yang terkait dengan masalah pascapanen ubikayu.
Vademikum Pascapanen Ubikayu memuat data Karakteristik Fisikokimia
Ubikayu, Pohon Industri Ubikayu, Sebaran Alat dan Mesin Pascapanen
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 40
Ubikayu, Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO-900- 2008) Pada
Industri Chips dan Tepung, Model Pengembangan Industri Mocaf, Standar
Mutu Gaplek, Tepung Singkong dan Tepung Mocaf serta Analisis
Ekonomis Sarana Produksi Chips dan Mocaf.
Vademikum Pascapanen Ubikayu memuat informasi berikut :
a. Karakteristik Fisikokimia Ubikayu
Sifat fisik ubikayu segar antara lain kadar air yang tinggi (60%), sifat
mekanis terjadinya luka akibat terpangkas, tergores, memar, sifatkimia
ubikayu antara lain terjadinya oksidasi bila kontak dengan udara
setelah ubi dikupas yang menyebabkan warna coklat (browning),sifat
fisiologi tumbuhnya akar sehingga menyebabkan meningkatnya kadar
serat (berkayu), dan sifat biologi terjadinya ubi yang lunak (poyo) dan
busuk oleh mikroba.
Faktor – Faktor Penyebab Kerusakan ubikayu segar antara lain
kerusakan umbi ubikayu dimulai dari akibat faktor mekanis
(terpangkas,terpotong, tergores, retak bagian dalam, memar),
kerusakan fisiologis karena air, enzim dan prosesrespirasi, serta
kerusakan pathogenis oleh cendawan dan bakteri.
b. Pohon Industri Ubikayu
Pohon industri digunakan untuk pengembangan usaha dari bahan
baku ubikayu. Hasil turunan produk olahan ubikayu memberikannilai
tambah bagi pelaku usaha baik untuk produk industri pangan dan non
pangan.
c. Sebaran Alat dan Mesin Pascapanen Ubikayu
Pemilihan jenis peralatan pascapanen ubikayu akan menentukan
efisiensi dalam proses produksi. Data sebaran jenis sarana
pascapanen ubikayu spesifik alat, dan alur proses sangat perlu
diketahui sebagai basis data informasi pengembangan sarana
pascapanen ubikayu ke depan.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 41
d. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO-900- 2008) Pada Industri
Chips dan Tepung.
Penerapan sistem manajemen mutu pada produksi chips dan tepung
ubikayu bertujuan untuk memberi jaminan mutu produk olahan bagi
konsumen. Empat aspek dalam sistem mutu yang harus diperhatikan
antara lain : 1) Komitmen adalah kesepakatan melaksanakan SOP
bagi seluruh anggota ; 2) Konsisten adalah mutu dan kontinuitas
produk tersedia secara konsisten ; 3) Jaminan mutu adalah mutu
produk terjaga secara konsisten : 4) Kepuasan pelanggan adalah yaitu
merupakan tujuan akhir dari penerapan sistem mutu, Oleh karena itu
perlu dokumen mutu (Panduan mutu/ kebijakan perusahaan, instruksi
kerja/SOP/Standar Operational Prosedur) sehingga produk chips dan
tepung yang dihasilkan terjamin mutunya
e. Model Pengembangan Industri Mocaf.
Pengembangan Bioindustri Ubikayu dilakukan melalui kemitraan
antara petani ubikayu dengan petani pengolah chips dan petani chips
dengan Rumah Produksi Mocaf. Tepung mocaf yang diproduksi
disalurkan ke industri Usaha Kecil Menengah (UKM)/ Kelompok
Wanita Tani (KWT) yang memproduksi aneka jenis olahan makanan.
Model kemitraan antara petani sebagai produsen chips/tepung dan
pemasok bahan baku dengan manufaktur atau pasar dilakukan
dengan Pola Inti-Plasma melalui perjanjian atau kontrak. Kemitraan
Pola Inti-Plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil (UK)
dan Usaha Menengah (UM) dengan usaha besar (UB) yang bertindak
sebagai inti dan petani sebagai plasma. Perusahaan inti harus
membantu, membina dan mengembangkan usaha plasma dalam hal
penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi,
pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi,
perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan,
pembiayaan, dan pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi
peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Sebaliknya petani
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 42
plasma bersedia bekerja sama dengan inti di bawah bimbingan
pemerintah.
f. Standar Mutu Gaplek, Tepung Singkong dan Tepung Mocaf.
Untuk mengetahui hasil produk yang berkualitas dapat dibandingkan
dengan standar mutu produk yang ada di SNI. Kelas mutu produk
bermanfaat untuk menentukan harga produk itu sendiri. Pengkelasan
mutu ubikayu di tingkat petani dapat dilakukan melalui pengukuran
kadar pati ubikayu. Untuk menghasilkan produk akhir yang bermutu
harus menggunakan bahan baku yang bermutu juga.
g. Analisis Ekonomis Sarana Produksi Chips dan Mocaf Panduan Teknis
Teknologi Chips.
Untuk menghitung kelayakan ekonomi pabrik mini mocaf ini digunakan
asumsi bahwa bunga modal adalah 15%, dengan nilai investasi mesin
penyawut adalah Rp 25.000.000; mesin pengepres Rp 25.000.000;
mesin penepung Rp 38.000.000 dan mesin pengayak Rp.40.000.000.
Diperlukan dua orang operator untuk masingmasing mesin tersebut,
yang seorang bertugas menyiapkan bahan untuk diumpankan ke
mesin dan seorang lagi mengumpankan bahan ke mesin. Umur
ekonomi adalah lima tahun. Dari perhitungan, maka biaya pokok
masing-masing mesin tersebut adalah Rp 30/kg untuk mesin
penyawut; Rp 27/kg untuk mesin pengepres; Rp 108/kg untuk mesin
penepung dan Rp 136/kg untuk mesin pengayak. Komponen biaya
yang sangat dominan adalah harga bahan baku, dalam hal ini harga
ubi kayu segar yang harganya berfluktuasi sepanjang tahun yaitu
berkisar Rp 500/kg s.d Rp 1000/kg. Pada saat harga ubikayu tertinggi
yaitu Rp 1.000/kg maka biaya produksi chip ubikayu kering adalah Rp
3.700/kg di tingkat petani, jika menggunakan mesin pengepres akan
menurunkan kadar air ubikayu setelah fermentasi sehingga proses
pengeringan dapat dipersingkat
menjadi 1-2 hari, yang akan berpengaruh terhadap biaya tenaga kerja,
maka biaya produksi chip kering akan turun menjadi Rp 3.692/kg atau
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 43
turun 0,22%. Dengan tingkat harga ubikayu segar Rp 650/kg maka,
biaya produksi tepung mocaf kapasitas input 10 ton/hari adalah Rp
8.068.000.
5. Panduan Teknis Teknologi Chips.
Ubikayu merupakan komoditas pertanian yang mudah rusak karena faktor
fisiologis (tumbuh akar), mekanis (umbi luka terpotong,tergores, retak dan
memar), biokimiawi (poyo) dan mikrobiologis (lunak). Agar masa simpan
ubikayu lebih lama, maka perlu diolah menjadi produk setengah jadi
(intermediate products) seperti chips (rajangan) kering.
Bentuk chips kering ubikayu menjadi lebih fleksibel untuk bahan baku
industri lanjutan, aman dan mudah dalam distribusi serta menghemat
ruang dan biaya penyimpanan.
Kendala yang dihadapi oleh petani ubikayu adalah kurang pahamnya
terhadap teknologi produksi chips yang baik dan benar sehingga chips
yang dihasilkan memiliki kualitas beragam. Selain itu kemampuan petani
dalam mengelola usaha chips masih terbatas sehingga produksi chips
tidak berlangsung secara berkelanjutan.
Panduan Teknis Teknologi chips memuat informasi mulai dari
pemilihan/persyaratan bahan baku, Teknologi Produksi, Manajemen
pengelolaan usaha, dan analisa kelayakan usaha produksi chips mocaf.
Panduan Teknis Teknologi Chips diharapkan menjadi acuan bagi petani,
kelompok tani (Poktan/Gapoktan), petugas lapangan dan pelaku usaha
untuk produksi chips ubikayu yang memenuhi mutu sesuai permintaan
pasar.
Panduan Teknis Teknologi Chips dilengkapi dengan tabel dan gambar
penting sebagai referensi dalam memproduksi chips agar memiliki kualitas
baik.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 44
E. Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan.
1. Pembinaan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan.
Pembinaan penanganan pascapanen merupakan pengarahan dan
pembinaan kepada petugas Provinsi/Kabupaten/Kota dan poktan/
gapoktan penerima bantuan sarana pascapanen agar dapat menambah
pengetahuan, kapasitas dan kemampuan petugas lapangan di Provinsi/
Kabupaten/Kota ataupun di tingkat poktan/gapoktan.
Pembinaan penanganan pascapanen dilakukan oleh petugas pusat untuk
meningkatkan penerapan penanganan pascapanen terutama di wilayah
sentra produksi komoditas padi, jagung, kedelai, ubikayu dan ubijalar,
meningkatkan pemahaman petugas daerah mengenai kebijakan dan
program pemerintah pusat dalam pengembangan penanganan
pascapanen sehingga dapat diperoleh kesamaan visi, misi dan strategi
penanganan pascapanen.
Kegiatan pembinaan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada
dinas provinsi/ kabupaten/kota dalam melaksanakan program kegiatan
penanganan pascapanen sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan
Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2014.
Pembinaan penanganan pascapanen meliputi :
a. Pembinaan Penanganan Pascapanen Padi.
Pembinaan penanganan pascapanen padi dilaksanakan di 8 (delapan)
provinsi yaitu Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Bali,
Sulawesi Selatan, DI. Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur.
Hasil pembinaan penanganan pascapanen padi adalah sebagai
berikut :
1) Peningkatan produksi padi harus diikuti dengan Penanganan
pascapanen yang baik dan benar untuk menyelamatkan hasil,
mempertahankan mutu, efisiensi dan memberi nilai tambah serta
daya saing bagi petani. Untuk mendukung hal tersebut, maka
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 45
pemerintah pusat memberikan bantuan sarana pascapanen,
salah satunya adalah sarana pascapanen padi dan penerima
bantuan sarana tersebut harus memanfaatkan secara optimal.
2) Kemampuan pemerintah pusat dalam membantu memfasilitasi
petani dalam kegiatan pascapanen sangat terbatas, adanya
perhatian pemerintah daerah sangat penting dalam memenuhi
kebutuhan kelompok tani sesuai dengan potensi dan kebutuhan
masing-masing daerah.
3) Adanya pendampingan dari seluruh stakeholders terkait dalam
kegiatan penanganan pascapanen yang baik dan benar
diharapkan dapat membantu petani dalam upaya
mempertahankan mutu produk dan menurunkan nilai susut baik
4) Jumlah maupun mutu.
5) Koordinasi yang baik antara petugas provinsi dan dinas
kabupaten sangat diperlukan agar program dan kegiatan di
bidang penanganan pascapanen dapat berjalan dengan baik,
selain itu perlu dorongan yang simultan dan terintegrasi dari para
pihak yang ada agar petani menjadi tertarik untuk
membudidayakan komoditi kedelai dan aneka kacang.
b. Pembinaan Penanganan Pascapanen Jagung dan Serealia Lain.
Pembinaan pascapanen jagung dan serealia lain dilaksanakan di 6
(enam) Provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan,
Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Maluku.
Kegiatan pembinaan pascapanen jagung dan serealia lain difokuskan
pada cara penanganan pascapanen yang baik dan benar agar
kegiatan penanganan pascapanen berjalan dengan baik, benar dan
lancar sehingga mutu produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah
dan berdaya saing yang nantinya akan memberikan peningkatan
pendapatan bagi petani.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 46
Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan harus dijadikan
perhatian dalam pembinaan penanganan pascapanen jagung dan
serealia di lapangan sebagai berikut :
1) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani
dalam penanganan pasapanen jagung, baik dalam penerapan
teknologi maupun penggunaan sarana alsintan pascapanen.
2) Masih tingginya susut hasil pada setiap tahapan pascapanen
jagung baik kuantitatif maupun kualitatif, disebabkan kurangnya
pemahaman pelaku pascapanen dalam penanganan pascapanen
jagung yang baik dan benar.
3) Kurangnya permodalan pada gapoktan untuk pembelian jagung,
baik jagungtongkolan kering, basah, maupun pipil kering,
sehingga hanya dapat menampung sebagian kecildari hasil
panen petani dan poktan/gapoktan belum memiliki gudang serta
lantai jemur.
4) Fluktuasi harga jagung pipilan kering dipasaran menyebabkan
petani sering merugi/keuntungan sedikit, sehingga petani
menjadi kurang berminat dalam membudidayakan tanaman
jagung.
5) Kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara petugas terkait dan
pihak penyedia barang sehingga titik bagi sarana pascapanen
tanaman pangan selain mesin pengering (dryer) tidak sampai ke
wilayah kerja atau lokasi poktan/gapoktan seperti di provinsi NTT,
dan poktan/gapoktan masih harus menyediakan dana anggaran
tersendiri untuk pengambilan dan pengangkutan sarana
pascapanen ke daerahnya masing-masing.
Sebagai tindak lanjut diarahkan beberapa hal sebagai berikut :
1) Peningkatan SDM petugas/petani maupun kelompoktani dan
penerapan teknologi pascapanen melalui sosialisasi penerapan
teknologi pascapanen, apresiasi dan penyebarluasan informasi
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 47
penanganan pascapanen, bimbingan teknis serta monitoring
evaluasi penanganan pascapanen secara rutin.
2) Koordinasi antar petugas pusat maupun daerah sampai tingkat
lapang.
c. Pembinaan Penanganan Pascapanen Kedelai dan Aneka Kacang.
Kegiatan pembinaan penanganan pascapanen kedelai dan aneka
kacang dilaksanakan di 3 (tiga) provinsi yaitu Jawa Barat, Sumatera
Selatan, Kalimantan Barat.
Hasil pembinaan penanganan pascapanen Kedelai dan Aneka Kacang
sebagai berikut :
1) Pembinaan penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang
dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pembinaan kepada
petugas dinas pertanian provinsi/kabupaten dan instansi terkait
atau kelompok pelaku kegiatan pascapanen agar memahami dan
mampu melaksanakan program dan kegiatan di bidang
penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang serta dapat
mengatasi permasalahan dan mengambil kebijakan pada tahun
yang akan datang.
2) Peningkatan produksi kedelai dan aneka kacang harus diikuti
dengan Penanganan pascapanen yang baik dan benar perlu
diikuti dengan baik guna menyelamatkan hasil, mempertahankan
mutu, efisien dan memberi nilai tambah serta daya saing bagi
petani. Upaya untuk mendukung hal tersebut, maka pemerintah
pusat memberikan bantuan sarana pascapanen, salah satunya
yaitu sarana pascapanen kedelai dan penerima bantuan sarana
tersebut harus memanfaatkan secara optimal.
3) Kemampuan pemerintah pusat dalam membantu memfasilitasi
petani dalam kegiatan pascapanen sangat terbatas, adanya
perhatian pemerintah daerah sangat penting dalam memenuhi
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 48
kebutuhan kelompok tani sesuai dengan potensi dan kebutuhan
masing-masing daerah.
4) Adanya pendampingan dari seluruh stakeholders terkait dalam
kegiatan penanganan pascapanen yang baik dan benar
diharapkan dapat membantu petani dalam upaya
mempertahankan mutu produk dan menurunkan nilai susut baik
jumlah maupun mutu.
5) Koordinasi yang baik antara petugas provinsi dan dinas
kabupaten sangat diperlukan agar program dan kegiatan di
bidang penanganan pascapanen dapat berjalan dengan baik,
selain itu perludorongan yang simultan dan terintegrasi dari para
pihak yang ada agar petani menjadi tertarik untuk
membudidayakan komoditi kedelai dan aneka kacang.
d. Pembinaan Penanganan Pascapanen Aneka Umbi.
Pembinaan penanganan pascapanen Aneka Umbi dilaksanakan di 7
(tujuh) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Banten,
DI.Yogyakarta, Jawa Timur, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Barat.
Hasil Pembinaan Penanganan Pascapanen Aneka Umbi sebagai
berikut:
1) Pembinaan pascapanen ubikayu diarahkan pada pengembangan
wilayah produksi umbi yang dilakukan secara terintegrasi dengan
industri pangan dan pasar. Dengan pengembangan sistem
manajemen pascapanen di wilayah tersebut diharapkan akan
dihasilkan bahan baku yang kontiniu dan berkualitas sehingga
dapat dihasilkan produk olahan pangan dengan kualitas yang
memenuhi standar.
2) Pentingnya penggunaan sarana pascapanen seperti pengungkit
saat panen untuk menghindari umbi yang tertinggal di dalam
tanah, penggunaan alat pengupas secara baik agar tidak banyak
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 49
daging umbi yang terbuang, penggunaan alat perajang/penyawut
untuk mendapatkan ketebalan yang seragam.
3) Penanganan pascapanen aneka umbi yang tidak dilakukan
secara baik akan menyebabkan banyaknya kehilangan hasil
(losses). Umumnya petani belum menyadari bahwa kegiatan
panen dan pascapanen yang dilakukan akan berpengaruh
terhadap jumlah produksi yang dihasilkan. Penanganan
Pascapanen yang baik dan benar akan meningkatan hasil yang
diperoleh dan pendapatan petani jadi meningkat.
4) Hasil panen disarankan tidak dijual segar akan tetapi perlu
dilakukan proses lanjutan agar diperoleh nilai tambah, seperti
pembuatan chips/sawut, gaplek, tepung singkong, mocaf, tapioca.
5) Dimintakan kepada poktan/Gapoktan penerima bantuan sarana
pascapanen aneka umbi agar bantuan sarana yang telah diterima
dimanfaatkan seoptimal mungkin.
6) Perlu perbaikan manajemen pengelolaan pascapanen oleh
poktan, pembentukan organisasi secara rapi, pembagian tugas
yang jelas serta tertib administrasi.
7) Poktan harus mempunyai buku khusus (log book) untuk mencatat
penyewaan setiap alat sehingga dapat diketahui pendapatan dari
sewa alat dan penyebaran alat dapat terpantau dengan baik.
2. Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan.
Kegiatan bimbingan teknis diharapkan adanya transfer informasi dan
teknologi tentang penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik
dan benar sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, sikap, dan
keterampilan petani dan petugas sejalan dengan pesatnya perkembangan
teknologi di bidang pascapanen. Tantangan yang dihadapi di masa
mendatang sangat kompleks, adanya perdagangan bebas masyarakat
ekonomi ASEAN, terbatasnya sumberdaya, dan iklim yang fluktuatif.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 50
Bimbingan teknis merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan secara
sistematis oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dan Dinas
Pertanian Tanaman Pangan kepada petugas/petani/poktan/gapoktan.
Prosedur dan teknologi yang digunakan dalam penanganan pascapanen
beragam karena pengaruh internal (tanaman/komoditas) dan eksternal
(manusia/konsumen, teknologi, lingkungan). Dengan bimbingan teknis
diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM (petugas dinas pertanian,
petani/kelompoktani) yang menangani kegiatan pascapanen.
Bimbingan teknis penanganan pascapanen tanaman pangan yang telah
dilaksanakan sebagai berikut :
a. Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen Padi
Bimbingan Teknis penanganan pascapanen padi dilakukan di 11
(sebelas) Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi
Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa
Tenggara Timur, Jawa Tengah, Bangka Belitung dan Sumatera Utara.
Hasil Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen Padi sebagai
berikut:
1) Kegiatan bimbingan teknis penanganan pascapanen padi
dilakukan kepada petani dan petugas yang menangani
pascapanen padi. Materi yang disampaikan meliputi penanganan
pascapanen padi yang baik dan benar antara lain : Penentuan
waktu/umur panen, panen, pengeringan, perontokan dan
penyimpanan.
2) Hasil bimbingan teknis diketahui bahwa penanganan pascapanen
padi pada beberapa daerah belum dilaksanakan secara optimal.
Perlakuan pascapanen padi masih dilakukan secara tradisional.
Titik kritis dari perlakukan pascapanen padi adalah perontokan
namun kebanyakan petani melakukan perontokan tidak
mengunakan alas terpal yang sesuai anjuran sehingga banyak
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 51
gabah yang terpelanting keluar terpal hal ini mengakibatkan susut
hasil yang terjadi masih tinggi.
3) Petani menyadari adanya losses/susut hasil padi pada perlakuan
pascapanen, tetapi karena petani masih sulit mengadopsi
teknologi penanganan pascapanen padi yang tepat dan benar
serta keterbatasan kemampuan, tenaga kerja, dan permodalan,
mereka belum mampu melakukan penanganan pascapanen
yang baik dan benar.
4) Fasilitasi sarana pascapanen padi yang diberikan kepetani
bertujuan untuk menurunkan nilai susut, namun belum
berdampak secara optimal hal ini disebabkan antara lain :
spesifikasi sarana yang diberikan tidak berdasarkan spesifik
lokasi sehingga tidak sesuai dengan keadaan lahan kelompok
tani. Keterampilan petani dalam mengoperasionalkan sarana
belum terampil sehingga sarana menjadi mudah aus dan rusak.
5) Kurangnya intensitas dalam kegiatan bimbingan teknis
penanganan pascapanen padi menyebabkan sasaran program
tidak dapat tercapai dengan baik.
b. Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen Jagung dan Serealia
Lain.
Prosedur dan teknologi yang digunakan dalam penanganan
pascapanen jagung dan serealia lain akan beragam dikarenakan
pengaruh dari faktor internal (tanaman/komoditas) dan faktor eksternal
(manusia/konsumen, teknologi, lingkungan). Dengan melakukan
bimbingan teknis di tingkat lapangan diharapkan dapat meningkatkan
kualitas SDM (petugas dinas pertanian, petani/kelompoktani) yang
menangani kegiatan pascapanen jagung dan serealia lain.
Bimbingan teknis penanganan pascapanen jagung dilaksanakan di 14
(empat belas) Provinsi yaitu Bengkulu, Jambi, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 52
Maluku Utara, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan
Barat.
Hasil evaluasi kegiatan bimbingan teknis penangananan pascapanen
jagung dan serealia lain diidentifikasikan permasalahan sebagai
berikut :
1) Penanganan pascapanen belum dirasakan penting oleh petani
dikarenakan tidak memberikan nilai tambah yang signifikan.
2) Penanganan pascapanen jagung masih dilakukan secara manual
dikarenakan keterbatasan kepemilikan sarana pascapanen,
harga sarana yang tidak terjangkau, dan teknologi yang sulit.
3) Keterbatasan informasi petani menyebabkan sarana yang dibeli
tidak mempertimbangkan aspek penurunan susut dan kualitas
hasil.
4) Kurangnya pengetahuan operator dalam mengoperasionalkan
alat pascapanen jagung terutama sarana pemipilan dengan
Corn Sheller dan sarana pengeringan dengan Dryer, dan belum
memiliki buku kerja Operator sehingga tidak melakukan
pencatatan hasil operasional alat.
Upaya pemecahan masalah sebagai berikut :
1) Pembinaan dan bimbingan teknis harus terus dilakukan oleh
petugas provinsi/kabupaten/kota terhadap petugas dan petani di
lapangan sehingga petani dapat memahami dan melakukan
penanganan pascapanen jagung secara baik dan benar.
2) Penanganan pascapanen harus dilakukan dan ditunjang dengan
teknologi sesuai anjuran dan didukung dengan sarana
pascapanen jagung yang sesuai spesifik lokasi.
3) Perlunya pendampingan dan pengawalan dinas provinsi
/kabupaten /kota agar petani dapat mengerti dalam penentuan
sarana pascapanen jagung sesuai kebutuhan.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 53
4) Perlunya peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM
melalui pelatihan terhadap operator dalam peningkatan
kemampuan kerja dalam mengoperasionalkan sarana
pascapanen yang ada, ditunjang dengan buku kerja operator.
c. Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen Kedelai dan Aneka
Kacang.
Kegiatan Bimbingan Teknis penanganan pascapanen kedelai dan
aneka kacang dilaksanakan di 9 (sembilan) provinsi yaitu Provinsi
Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Banten,
Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Utara.
Hasil Bimbingan Teknis Penangananan Pascapanen Kedelai dan
Aneka Kacang, diperoleh hasil sebagai berikut :
1) Kegiatan bimbingan teknis penanganan pascapanen kedelai dan
aneka kacang dilakukan kepada petani dan petugas yang
menangani pascapanen kedelai. Materi yang disampaikan
meliputi penanganan pascapanen kedelai yang baik dan benar
antara lain Penentuan waktu/umur panen, panen, pengeringan,
perontokan dan penyimpanan.
2) Hasil bimbingan teknis diketahui bahwa penanganan pascapanen
kedelai dan aneka kacang pada beberapa daerah belum
dilaksanakan secara optimal. Perlakuan pascapanen kedelai dan
aneka kacang masih dilakukan secara tradisional.
Titik kritis dari perlakukan pascapanen kedelai adalah perontokan
namun kebanyakan petani melakukan perontokan tidak
mengunakan alas terpal yang sesuai anjuran sehingga banyak
biji kedelai yang terpelanting keluar terpal hal ini mengakibatkan
susut hasil yang terjadi masih tinggi.
3) Petani menyadari adanya losses/susut hasil kedelai pada
perlakuan pascapanen, tetapi karena petani masih sulit
mengadopsi teknologi penanganan pascapanen kedelai yang
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 54
tepat dan benar serta keterbatasan kemampuan, tenaga kerja,
dan permodalan, mereka belum mampu melakukan penanganan
pascapanen yang baik dan benar.
4) Fasilitasi sarana pascapanen kedelai yang diberikan kepetani
bertujuan untuk menurunkan nilai susut, namun belum
berdampak secara optimal hal ini disebabkan antara lain :
spesifikasi sarana yang diberikan tidak berdasarkan spesifik
lokasi sehingga tidak sesuai dengan keadaan lahan kelompok
tani. Keterampilan petani dalam mengoperasionalkan sarana
belum terampil sehingga sarana menjadi mudah aus dan rusak.
5) Kurangnya intensitas dalam kegiatan bimbingan teknis
penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang
menyebabkan sasaran program tidak dapat tercapai dengan baik.
d. Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen Aneka Umbi.
Bimbingan teknis penanganan pascapanen aneka umbi dilaksanakan
di 8 (delapan) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat,
Kalimantan Tengah, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa
Timur dan Banten.
Bimbingan Teknis penanganan pascapanen aneka umbi bertujuan
untuk memberikan informasi penangan pascapanen aneka umbi yang
baik dan benar serta pengenalan dan pemanfaatan sarana (alsintan)
pascapanen yang dapat mempermudah penanganan pascapanen
aneka umbi
Hal-hal yang disampaikan dalam bimbingan teknis pascapanen aneka
umbi mencakup dua hal yaitu cara penanganan pascapanen aneka
umbi yang baik dan benar serta pengenalan operasional sarana
(alsintan) yang dapat membantu mempermudah penanganan
pascapanen aneka umbi.
Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari kegiatan
bimbingan teknis sebagai berikut :
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 55
1) Aspek Teknis
1) Kelompok tani belum memahami penggunaan oven dryer
dan sarana lainnya seperti perajang, penyawut, pengepres
karena barang hanya diantar penyedia barang tanpa disertai
running test dan pelatihan di lokasi.
2) Sarana yang diterima kelompok tidak disimpan dalam 1
tempat dengan alasan belum tersedia tempat yang cukup
luas untuk menyimpannya.
3) Panen masih dilakukan secara manual, terjadi susut karena
banyaknya umbi yang tertinggal di lahan. Umbi yang
tertinggal di lahan diambil saat proses pengolahan lahan
(bajak) untuk tanam selajutnya. Susut panen mencapai 12
karung/ha.
4) Kurangnya sarana pascapanen yang mendukung kegiatan
pascapanen terutama pengepres dan pemarut. Alat
pengepres yang digunakan masih sederhana dengan
menggunakan belahan kayu. Bahkan menggunakan pohon
sebagai pengungkit, sehingga pati terkandung melalui air
dari proses pengepresan terbuang.
2) Aspek Manajerial
1) Pengaturan tugas pada gapoktan belum jelas, ketua
gapoktan merupakan sekretaris desa sekaligus pemilik
lahan ubikayu yang dikelola oleh petani anggota sehingga
pengelolaan usaha tani lebih banyak dilakukan oleh Ketua
Gapoktan.
2) Kelompok tani masih harus terus dibimbing dan tergantung
pada pemerintah dalam mengembangkan usahanya (kurang
mandiri). Petani cenderung bersikap pasif, hanya
menunggu pelatihan dari pemerintah setempat tanpa ada
upaya untuk meningkatkan kemampuan secara swadaya.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 56
3) Kelompok tani kurang memiliki kemauan untuk mengelola
bantuan karena pemanfaatan bantuan yang belum didukung
informasi pasar
4) Petugas penyuluh agar memberikan sosialisasi penanganan
pascapanen ubikayu secara intensif kepada petani ubikayu
dan KWT lainnya agar gaplek yang dihasilkan memiliki
kualitas sesuai standar mutu sehingga dihasilkan tiwul
dengan kualitas yang baik.
3. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan.
Kegiatan monitoring dan evaluasi program pascapanen tanaman pangan
dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka mengamati
perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pascapanen tanaman
pangan, agar berhasil dan berjalan dengan baik.
Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai
dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanganan pascapanen
tanaman pangan tahun 2014 serta perkembangan bantuan sarana
pascapanen agar dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan
rencana program dan penyempurnaan kebijakan di tahun berikutnya.
Monitoring dan evaluasi penanganan pascapanen tanaman pangan
dilaksanakan melalui surat, telephon, email, diskusi, kunjungan lapang ke
beberapa provinsi/kabupaten/ hingga kunjungan ke gapoktan/poktan.
Indikator keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah :
a) Terlaksananya kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan
b) Termanfaatkannya bantuan sarana pascapanen tanaman pangan
tahun 2011 – 2014
c) Adanya nilai tambah pendapatkan kelompok tani penerima bantuan
alat pascapanen
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 57
Monitoring dan evaluasi penanganan pascapanen tanaman pangan
meliputi :
a. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Padi.
Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Padi dilaksanakan
di 8 (delapan) Provinsi yaitu Provinsi Riau, Jawa Timur, Bangka
Belitung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, kalimantan Selatan,
Bengkulu, Jambi.
Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Padi,
diperoleh hasil sebagai berikut :
1) Hasil Monitoring Bantuan sarana Tahun 2011-2014 penerima
bantuan paket pilihan sarana pascapanen padi, bahwa
Gapoktan/poktan penerima sudah membeli sarana pascapanen
tersebut dengan memprioritaskan kebutuhan dalam menekan
susut hasil padi. Sebagian besar sarana yang diterima sudah
dimanfaatkan oleh petani penerima.
2) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sarana Pascapanen Padi dari
Kegiatan APBN Kontigensi Tahun 2012 berupa bantuan Combine
Harvester sebanyak 25 unit ; Flat Bed Dryer kapasitas 3 – 3,5 ton
sebanyak 80 unit ; Vertical Dryer kapasitas 3,5 – 6 ton sebanyak
70 unit ; Vertical Dryer kapasitas 9 – 10 ton sebanyak 22 unit.
Kegiatan APBN-P Bantuan sarana pascapanen Tahun 2012
berupa Combine Harvester sejumlah 330 unit, Power Thresher
Padi sejumlah 300 unit, sebagian besar sudah dimanfaatkan
dengan baik kecuali Flat Bed Dryer pemakaiannya masih belum
optimal karena hanya dipakai pada saat musim hujan dan biaya
operasionalnya lebih tinggi jika dibandingan dengan lantai jemur.
Bantuan sarana Vertical Dryer sebagian besar sudah
dimanfaatkan namun masih ada beberapa kelompok tani yang
hanya memanfaatkan jika panen dimusim penghujan saja.
Bantuan combine harvester sebagian besar sudah dimanfaatkan
secara optimal dan ada beberapa kelompok tani yang sudah
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 58
memanfaatkan hasil dari sewa jasa alsin tersebut untuk dibelikan
sarana pascapanen yang sama atau sarana penunjang yang lain
seperti traktor, transplanter dan sarana angkut.
3) Perkembangan pemanfaatan bantuan Paket Model/ Percontohan
Sarana Pascapanen Padi Tahun 2013, bahwa dari 19 Gapoktan
penerima model paket padi, 8 Gapoktan termasuk dalam kategori
baik, 10 gapoktan termasuk dalam kategori sedang dan 1
gapoktan termasuk dalam kategori kurang baik.
Gapoktan dalam Kategori baik apabila adanya pendampingan
dari petugas berjalan dengan baik, sarana tersebut optimal
dioperasionalkan, sudah terorganisir dan semua sarana sudah
dimanfaatkan dengan baik.
Kategori sedang apabila pendampingan kurang berjalan dengan
baik, sarana kurang optimal dioperasionalkan, hanya sebagian
sarana yang dimanfaatkan dengan optimal, kurang terorganisir.
Kategori kurang baik apabila pendampingan tidak ada, belum
dioperasionalkan, tidak terorganisir
4) Berkaitan dengan kategori kurang baik pada Gapoktan Mekartani
Desa Lulang, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat Direktur Pascapanen Tanaman
Pangan sudah menurunkan tim untuk melakukan monitoring
evaluasi dan pembinaan. Sesuai dengan kesepakatan tentang
kesanggupan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang pada
Tahun 2014 tentang penyediaan dana sharing dari APBD Tahun
2015 untuk pembangunan dinding bangunan sarana, ternyata
tidak dialokasikan dana tersebut. Sebagai tindak lanjut, maka
Direktur Pascapanen Tanaman Pangan membuat teguran kepada
Dinas Pertanian provinsi Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti
hasil kunjungan monev tersebut.
5) Dengan adanya bantuan fasilitasi sarana pascapanen padi mulai
dari tahun 2011-2014 dapat memberikan kontribusi penyelamatan
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 59
hasil. Bantuan sarana APBN dan APBNP Tahun 2011
memberikan kontribusi penyelamatan hasil 125,922 ton. Bantuan
sarana APBN , Kontegensi dan APBNP memberikan kontribusi
penyelamatan hasil 117,112 ton. Bantuan sarana APBN Model
dan APBN Reguler Tahun 2013 memberikan kontribusi
penyelamatan hasil 263,716 ton. Bantuan sarana APBN 2014
memberikan kontribusi penyelamatan hasil 42,220 ton.
6) Untuk bansos Dukungan sarana pascapanen padi APBN-P
Tahun 2015 ada beberapa Provinsi yang melakukan revisi POK
antara lain : a) Provinsi Jawa Tengah merevisi 1 paket dryer padi
dan bangunan menjadi 7 unit Combine Harvester Kecil,
b) Provinsi Sumatera Selatan merevisi 5 Vertical Dryer Padi dan
bangunan, serta 2 paket Vertical Dryer jagung dan bangunan
menjadi 6 unit Corn Combine Harvester, 98 unit Combine
Harvester Besar, 81 unit Combine Harvester Kecil, 90 unit Power
Thresher Multiguna dan 118 Corn Sheller, c) Provinsi Jambi
mendapatkan alokasi revisi anggaran 11 unit Combine Harvester
Kecil, d) Provinsi Papua untuk mendukung cetak sawah
mendapatkan alokasi revisi anggaran 200 unit Combine
Harvester Kecil, 6 paket Flat Bed Dryer dan bangunan serta 22
unit Combine Harvester Besar.
Sehubungan dengan adanya Revisi DIPA PSP, maka jumlah
bantuan Combine Harvester Kecil semula 2.790 unit menjadi
3.060 unit, Vertical Dryer Padi yang semula 170 unit dan
bangunan/rehab bangunan 170 paket menjadi 166 unit dan
bangunan/rehab bangunan 166 paket.
b. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Jagung dan
Serealia Lain.
Kegiatan monitoring dan evaluasi Penanganan Pascapanen Jagung
dan Serealia Lain dilaksanakan secara berkesinambungan pada
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 60
kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang menerima bantuan
sarana pascapanen jagung tahun 2015.
Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Jagung dan
Serealia Lain dilaksanakan ke 10 (sepuluh) provinsi yaitu Gorontalo,
Lampung, D.I. Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara
Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur.
Hasil Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Penangananan Pascapanen
Jagung dan Serealia lain, maka diidentifikasikan permasalahan yang
terjadi di tingkat Dinas Pertanian Provinsi maupun tingkat
Gapoktan/Poktan sebagai berikut :
1) Permasalahan Fasilitasi Sarana
a) Lambatnya pengusulan CPCL dari beberapa Kabupaten
sehingga Provinsi lambat untuk pengajuan CPCL Ke Pusat.
Hal ini memperlambat proses pengadaan bantuan sarana
pascapanen jagung
b) Koordinasi yang kurang antara petugas pada satker bidang
PSP dengan petugas penanganan pascapanen di daerah,
sehingga menyebabkan lambatnya realisasi keuangan di
daerah.Hal ini disebabkan karena bantuan APBN-P
merupakan fasilitasi bantuan DIPA PSP dimana pembinaan
masih dilakukan oleh Tanaman pangan.
c) Petugas tidak sepenuhnya memahami isi pedoman teknis,
sehingga masih ada CPCL penerima bantuan yang tidak
sesuai dengan pedoman teknis.
d) Sebagian besar bangunan Dryer terlambat realisasi karena
banyaknya proses yang harus dilalui mulai dari surat hibah
lahan hingga proses pengerjaan bangunan yang sangat
lambat.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 61
e) Beberapa provinsi belum mengetahui sosialisasi
penggunaan aplikasi e-factur pajak dalam proses
pembayaran barang.
f) Proses pencairan uang dari BASTB menjadi SP2D
memerlukan waktu lama (kurang lebih 2 minggu-1 bulan).
g) Kurangnya petugas yang dapat bekerja dilapangan.
h) Bantuan sampai ke poktan/gapoktan pada saat telah selesai
panen, sehingga pemanfaatan alat tidak optimal.
i) Kurangnya tenaga provesional yang dapat mengoperasikan
alat bantuan sarana pascapanen jagung.
j) Administrasi yang belum tersusun baik di beberapa
kelompok tani.
k) Beberapa alat bermasalah dan tidak sesuai dengan spesifik
lokasi. Permasalahan tersebut tidak di laporkan kepusat
sehingga pusat menjadi sulit mengidentifikasi setiap
permasalahan di daerah.
2) Permasalahan penangan pascapanen jagung
a) Masih kurangnya pengetahuan petani saat melakukan
penanganan pascapanen jagung, seperti pentingnya
penangan pascapanen jagung yang tepat untuk dapat
meminimalkan kehilangan hasil jagung ditingkat petani.
b) Kurang pedulinya petani dengan pengaruh kadar air
terhadap keamanan simpan jagung. Dimana petani tidak
terlalu memperhatikan kadar air (13%-14%) jagung yang
tepat untuk penyimpanan jagung.
c) Kurangnya pengetahuan petani untuk dapat mengadopsi
peralatan terbaru untuk penanganan pascapanen yang lebih
baik.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 62
Upaya penanganan masalah sebagai berikut :
1) Permasalahan Fasilitasi Sarana
a) Pengajuan CPCL hendaknya lebih dipercepat dan akan
lebih baik bila telah memiliki database untuk CPCL ditahun
berikut berdasarkan pengajuan proposal dari kelompok tani.
b) Koordinasi yang baik antara petugas pascapanen dengan
petugas satker yang bertugas sehingga dapat mempercepat
proses realisasi alat.
c) Pedoman teknis harus lebih disosialisasikan petugas
Provinsi ke petugas Kabupaten agar tidak terjadi kesalahan
dalam verifikasi kelompok penerima bantuan sarana
pascapanen jagung
d) Dinas membuat jadwal palang penyelesaian banguanan.
e) Adanya sosialisasi e-factur kepada petugas di daerah
f) Koordinasi yang baik antara petugas daerah dengan
penyelia barang
g) Penambahan petugas lapang di daerah
h) Pengaturan jadwal palang yang tepat agar alat sampai ke
poktan/gapoktan saat panen atau menjelang panen di
petani.
i) Pelatihan untuk petani yang ditunjuk sebagai operator
sehingga dapat menggunakan alat dengan benar, bila perlu
dapat pelatihan khusus dari teknisi alat.
j) Sosialisasi ke daerah dan petugas lapang untuk membantu
poktan/gapoktan menyusun administrasi yang baik
sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
k) Peninjauan yang lebih baik dari petugas daerah agar alat
yang diberikan spesifik lokasi.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 63
2) Permasalahan penangan pascapanen jagung
a). Sosialisasi ditingkatkan dari daerah ke petani tentang
penerapan teknologi terbaru untuk penanganan pascapanen
tanaman pangan, khususnya jagung.
b). Pelatihan dan pemberian informasi yang tepat ke petani
tentang kadar air yang tepat untuk penyimpanan jagung.
c). Sosialisasi dari daerah cara penggunaan alat yang tepat.
c. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Kedelai dan Aneka
Kacang.
Monitoring dan evaluasi penanganan pascapanen kedelai dan aneka
kacang dilaksanakan di 10 (sepuluh) Provinsi penerima bantuan Paket
Reguler yaitu Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,
Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Papua Barat ; serta 5 (lima) Provinsi penerima Paket
Model yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jambi, Sulawesi Selatan, Nusa
Tenggara Barat, Jawa Timur.
Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Kedelai dan
Aneka Kacang, diperoleh hasil sebagai berikut :
1) Bantuan dalam bentuk Unit
a) Bantuan sarana pascapanen kedelai tahun 2012- 2014
sudah seluruhnya diterima oleh poktan/gapoktan sesuai
Surat Keputusan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang
sudah diterbitkan.
b) Dari beberapa CPCL yang ada masih terdapat ketidak
tepatan dalam pemilihan CPCL, sehingga sarana yang di
berikan tidak termanfaatkan dengan baik
c) Kemampuan petani dalam penguasaan teknologi sarana
pascapanen masih rendah. Petani masih kurang
terampildalam penerapan operasional alat dan mesin
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 64
perontok, sehingga pemanfaatan paket bantuan sarana
penanganan pascapanen belum optimal.
2) Bantuan dalam bentuk BLM
a) Pelaksanaan pembelian bantuan sarana pascapanen
kedelai di beberapa kabupaten masih dijumpai adanya
kesalahan dalam realisasi pembelian paket bantuan, dimana
alat yang dibeli oleh poktan/gapoktan penerima bantuan
tidak sesuai dengan paket yang telah ditentukan.
b) Berdasarkan realisasi pembelian paket sarana penanganan
pascapanen kedelai dibeberapa daerah, poktan/gapoktan
penerima bantuan lebih berminat untuk membeli sarana
perontok berupa Power Thresher dan Pedal Thresher.
3) Bantuan dalam bentuk Paket Model
a) Bantuan sarana pengering kedelai (Dryer) masih kurang
dimanfaatkan petani untuk melakukan pengeringan kedelai.
Hal ini disebabkan waktu panen kedelai umumnya pada
musim kemarau sehingga petani lebih memilih
menggunakan sinar matahari dalam proses pengeringan.
Pada beberapa Kelompok Tani alat tersebut sudah
dimanfaatkan untuk melakukan pengeringan padi dan
sampai saat ini dryer masih beroperasi dengan baik.
b) Bantuan sarana perontok Power Threser masih ada yang
belum dimanfaatkan secara maksimal. Ukuran threser yang
besar dan bobot yang berat menyulitkan petani untuk
membawa threser ke lahan. Petani menginginkan bantuan
sarana sesuai dengan keadaan lokasi (spesifik lokasi).
4) Sumber Daya Petani dan Dukungan
a) Petani masih kurang dalam memanfaatkan sarana
pascapanen yang ada, karena kemampuan petani untuk
mengakses teknologi sarana pascapanen masih terbatas.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 65
Sementara tuntutan penggunaan alsintan juga dibutuhkan
ditengah kurangnya tenaga kerja pedesaan.
b) Petani masih sulit mengadopsi teknologi penanganan
pascapanen kedelai dan aneka kacang yang tepat dan
benar. Umumnya dalam penanganan pascapanen kedelai
dan aneka kacang masih dilakukan secara tradisional
sehingga susut hasil yang terjadi selama proses
penanganan pascapanen masih tinggi dan mutunya juga
masih rendah.
c) Manajemen administrasi poktan/gapoktan masih sangat
lemah sehingga pengelolaan pemanfaatan sarana
pascapanen melalui sistem penyewaan belum berjalan
sebagaimana yang diharapkan.
d. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Aneka Umbi.
Monitoring dan evaluasi penanganan pascapanen aneka Umbi
dilaksanakan di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat,
Banten, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan
Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.
Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Aneka
Umbi, diperoleh hasil sebagai berikut :
1) Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui kunjungan lapang dan
wawancara menggunakan kuesioner. selain itu, karena
keterbatasan waktu dan anggaran, pengumpulan data juga
dilakukan melalui wawancara menggunakan telepon dan email
untuk memonitor perkembangan pemanfaatan bantuan.
Hasil pengumpulan data yang telah dilakukan baik melalui
kunjungan langsung, via telepon/email/surat diperoleh hasil
sebagai berikut :
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 66
a) Evaluasi Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Aneka
Umbi Tahun 2012, 2013 dan 2014
Pengelolaan bantuan sarana pascapanen ubikayu dan
ubijalar pada tahun 2012, 2013 di 22 poktan/ gapoktan tetap
dikelola dengan baik dan memberikan nilai tambah melalui
menurunnya nilai susut sedangkan bantuan sarana
pascapanen ubikayu tahun 2914 di Kabupaten Cianjur
sudah mulai digunakan untuk memproduksi chips.
b) Monitoring dan Evaluasi Kontribusi Bantuan Sarana
Pascapanen di Daerah.
Pada tahun 2014, kegiatan fasilitasi sarana pascapanen
aneka umbi dialokasikan sebesar Rp 600 juta di Kabupaten
Cianjur, Provinsi Jawa Barat untuk mendukung kegiatan
Pilot Project Strategi Induk Pembangunan Pertanian Tahun
2015 – 2045. sedangkan untuk daerah lain tidak ada
bantuan sarana pascapanen.
2) Menghadiri Rapat/Koordinasi dengan Instansi Terkait
Dalam rangka mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi, dan
untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan
pemahaman petugas pusat dalam pelaksanaan monitoring dan
evaluasi kegiatan, dilakukan kegiatan menghadiri rapat/koordinasi
ke instansi terkait. Rapat/Koordinasi tersebut antara lain :
a) Pertemuan Koordinasi Penanganan Pascapanen Tanaman
Pangan Tahun 2015 di kantor BB Pascapanen di Karawang,
Jawa Barat.
b) Rapat Koordinasi tentang Teknologi Produksi Chips ke
kampus IPB di Bogor, Jawa Barat.
c) Rapat Koordinasi (Sistem Pengendalian Intern) Penanganan
Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 Cipayung,
Bogor
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 67
3) Perjalanan Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Tanaman
Pangan
Perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan tanaman pangan
dilaksanakan ke Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan dan
Daerah Istimewa Yogyakarta. Perjalanan dalam rangka
mendukung kegiatan tanaman pangan dilakukan sebagai bagian
dari kegiatan monitoring dan evaluasi karena penanganan
pascapanen terkait dengan pengamanan produksi dari
kehilangan hasil (susut hasil) yang berpengaruh terhadap
peningkatan produksi tanaman pangan khususnya aneka umbi,
Hasil Monitoring dan Evaluasi penanganan pascapanen dapat
digunakan sebagai bahan kebijakan tanaman pangan untuk
tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi bersama tim provinsi dan
kabupaten sebagai berikut :
a) Bantuan sarana pascapanen yang dialokasikan pada tahun
2012 dan 2013 di provinsi/kabupaten rata-rata masih
digunakan dengan baik.
b) Penggunaan teknologi pascapanen sudah berjalan dengan
baik, di antaranya penggunaan mesin perajang dan alat
pengering berupa oven.
c) Contoh penggunaan bantuan sarana pascapanen ubijalar
yang diterima oleh Poktan Baddoka berupa alat panen dan
kupas, perajang, penyawut, pengepres, pengering, dan
pengangkut, dan saat dilakukan kegiatan monitoring
menunjukkan bahwa pemanfaatan alat belum dipergunakan
secara maksimal. Alat perajang dan penyawut terlihat sama
sekali belum dimanfaatkan dan hanya disimpan dalam
gudang ketua poktan.
d. Pemanenan ubikayu dengan cara manual masih dilakukan
didaerah yang mempunyai sifat tanah gembur, yaitu
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 68
mencabut dengan tangan. Pertanaman ubikayu dilakukan
dengan cara digulud sehingga mudah untuk dicabut. Setelah
pemanenan, umbi diangkut ke lokasi pengupasan,
perendaman, perajangan, pengeringan dan penepungan.
e. Umumnya limbah dari umbi khususnya ubikayu dan ubi jalar
dijadikan pakan ternak dengan melakukan pengeringan.
Untuk mengatasi harga jatuh umumnya petani melakukan
tunda jual dengan pembuatan gaplek agar dapat disimpan
dalam waktu tertentu.
f. Di beberapa provinsi sudah melakukan penanganan
pascapanen ubikayu menjadi tepung tepung mocaf, gaplek
(makanan), gaplek sebagai pakan ternak, opak, condok,
keripik. Khusus keripik pemasaran sampai Korea (ekspor
Korea). (di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera
Utara).
4. Pendampingan Gerakan Pascapanen tanaman pangan
Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi tanaman
pangan disamping aspek budidaya seperti ketersediaan air irigasi, akses
terhadap pupuk dan sarana produksi lainnya, juga dihadapkan pada masih
tingginya angka susut hasil sebagai akibat penanganan panen dan
pascapanen yang masih belum memadai. Untuk itu, maka sesuai dengan
Catur Strategi Pembangunan Tanaman Pangan, dimana pengamanan
produksi dari susut hasil (losses) melalui penanganan pascapanen harus
menjadi perhatian dan diterapkan dengan baik.
Peran teknologi penanganan pascapanen tanaman pangan dengan
berbagai tingkat teknologinya menjadi sangat strategis dalam rangka
mengamankan produksi tanaman pangan, sehingga dapat menekan susut
hasil (losses) dan mempertahankan mutu yang dihasilkan. Oleh karena itu,
adopsi teknologi penanganan pascapanen tanaman pangan yang selalu
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 69
mengalami perkembangan sudah menjadi kebutuhan mutlak pada proses
produksi tanaman pangan secara efektif dan efisien.
Gerakan penanganan pascapanen tanaman pangan bertujuan untuk : (a)
Mendorong dan Menggerakan seluruh pemangku kepentingan
(stakeholder) untuk melaksanakan penanganan pascapanen secara baik
dan benar (good handling practices); (b) Mendorong terciptanya kesadaran
dari seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya usaha untuk
menurunkan tingkat susut hasil ; dan (c) Meningkatkan manajemen
kelembagaan poktan/gapoktan dalam usaha pascapanen tanaman, dan (d)
Mengoptimalkan pemanfaatan alat mesin pertanian dalam usaha tani.
Dalam upaya penerapan penanganan pascapanen tanaman pangan yang
baik dan benar (Good Handling Practice/GHP) perlu disinergikan teknologi
dan sarana pascapanen dalam bentuk Gerakan Penanganan Pascapanen
Tanaman Pangan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2015
dilakukan gerakan pascapanen untuk 3 (tiga) komoditas dengan lokasi
masing-masing yaitu Padi (Provinsi Lampung, Jawa Barat, Sulawesi
Selatan); Jagung (Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan,
Gorontalo) dan Kedelai (Provinsi Aceh, Sulawesi Tengah dan Sulawesi
Tenggara).
Gerakan penanganan pascapanen yang dilaksanakan pada tahun 2015
sebagai berikut :
a. Gerakan Penanganan Pascapanen Padi.
Gerakan Penanganan Pascapanen padi dilaksanakan di 3 (tiga)
provinsi antara lain :
1) Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 22 April 2015 di Desa Mariuk
Kecamatan Tambak dahan, Kabupaten Subang, pada hamparan
padi seluas 125 ha, menggunakan varietas IR-42, hasil ubinan
sebesar 5 ton/ha.
2) Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 27 April 2015 di
Percontohan Pertanian Modern Kelurahan Appanang,
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 70
Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.
3) Provinsi Lampung, pada tanggal 8 September 2015 di Pekon
Sumber Agung Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.
Tujuan Gerakan Penanganan Pascapanen Padi :
1) Mendorong dan menggerakkan seluruh pemangku kepentingan
(stakeholder) untuk melaksanakan penanganan pascapanen
secara baik dan benar (good handling practices).
2) Mendorong terciptanya kesadaran dari seluruh pemangku
kepentingan mengenai pentingnya usaha untuk menurunkan
tingkat susut hasil padi.
3) Meningkatkan manajemen kelembagaan poktan/gapoktan dalam
usaha pascapanen padi.
Sasaran Gerakan Penanganan Pascapanen Padi sebagai berikut :
1) Terlaksananya Gerakan Penanganan Pascapanen padi yang
baik dan benar dalam rangka menginisiasi penerapan
penanganan pascapanen padi yang baik dan benar dalam
rangka menurunkan kehilangan hasil padi dan mempertahankan
mutu.
2) Meningkatkan kesadaran petani dan pemangku kepentingan
untuk menyadari arti pentingnya kehilangan hasil meningkatkan
mutu gabah .
3) Meningkatkan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi-
teknologi sarana pascapanen padi dan mengelola sarana
teknologi tersebut dengan baik sehingga dapat meningkatkan
pendapatan petani.
Hasil Pelaksanaan gerakan penanganan pascapanen padi sebagai
berikut :
1) Sesi sambutan, pengarahan, temu wicara dari Pemda dengan
petani/ poktan/gapoktan dan masyarakat setempat.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 71
2) Sesi materi berupa pembekalan materi kepada para peserta oleh
narasumber gerakan penanganan pascapanen padi yang terdiri
dari pemateri dari Dinas Pertanian Prov/Kab, peneliti dari Badan
Litbang Kementan, Peneliti dari Perguruan Tinggi, Direktur
Jenderal Tanaman Pangan, dan kegiatan diskusi dengan petani.
3) Sesi lapangan berupa gerakan panen/pascapanen bersama
Pejabat Pemerintah Daerah setempat, Direktur Jenderal
Tanaman Pangan, petani, stakeholder dan instansi terkait.
Kegiatan Sesi lapangan terdiri dari :
a) Kegiatan panen di hamparan sawah yang siap panen
dengan luas ± 100 ha. Gerakan ini merupakan kegiatan
panen dengan menggunakan sarana teknologi pascapanen
padi dengan berbagai tingkat teknologi yang tersedia seperti
sabit bergerigi, paddy mower, reaper, power thresher,
combine harvester kecil dan combine harvester besar.
Gerakan ini merupakan kegiatan panen yang dilakukan
secara serentak dan bersama dalam satu hamparan sawah.
b) Kegiatan pascapanen padi dilakukan dengan meninjau dan
mempraktek sarana pengeringan gabah dengan mekanik
yaitu menggunakan sarana Vertical Dryer dan penggilingan
gabah dengan menggunakan sarana Rice Milling Unit
(RMU), Kegiatan ini sebagai bagian dari pembekalan teknis
dan bentuk penerapan
b. Gerakan Penanganan Pascapanen Jagung
Gerakan Penanganan Pascapanen jagung dilaksanakan di 3 (tiga)
provinsi antara lain :
1) Provinsi Gorontalo pada tanggal 4 September 2015 di Desa
Dunggala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo
2) Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 Oktober 2015 di Desa
Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 72
3) Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Oktober 2015 di
Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin.
Hasil Pelaksanaan gerakan penanganan pascapanen jagung sebagai
berikut :
1) Gerakan pascapanen jagung bertujuan : (a) Mendorong dan
menggerakkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
untuk melaksanakan penanganan pascapanen secara baik dan
benar (good handling practices); (b) Mendorong terciptanya
kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan mengenai
pentingnya usaha untuk menurunkan tingkat susut hasil jagung;
(c) Meningkatkan manajemen kelembagaan poktan/gapoktan
dalam usaha pascapanen jagung; dan (d) Mengoptimalkan
pemanfaatan alat mesin pertanian dalam usaha tani jagung.
2) Pembekalan materi oleh narasumber kepada para
peserta/kelompok tani dan panen secara simbolik oleh
Gubernur, Dirjen Tanaman Pangan, Bupati dan Direktur
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, pada
hamparan jagung.
3) Demonstrasi pemanenan jagung menggunakan Corn Combine
Harvester pipilan, demonstrasi pemipilan jagung Corn Sheller
dengan kelobot, melihat Transplanter dan beberapa alat
pascapanen lainnya yang dibarengi dengan penjelasan inovasi
teknologi pascapanen jagung oleh Kepala Balai Besar
Pascapanen, Balitbang Kementerian Pertanian.
4) Penyerahan bantuan secara simbolis kepada poktan/gapoktan
oleh Gubernur, Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
5) Pada Gerakan Penanganan Pascapanen Jagung terdapat stand
Pameran dari Produsen dan Distributor Benih dari PT Syngenta,
PT Pertiwi dan PT Asia dengan beberapa produk benih jagung
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 73
unggulan seperti NK 212, NK 6326, Asia 92, Pak Tiwi 1, dan
varietas Pertiwi 3.
c. Gerakan Penanganan Pascapanen Kedelai
Gerakan Penanganan Pascapanen kedelai dilaksanakan di 3 (tiga)
provinsi antara lain :
1) Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 3 – 5 Juni 2015 di Desa
Nipa Kalimoan, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai.
2) Provinsi Aceh pada tanggal 26 - 28 Agustus 2015, di Desa
Beurandang, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh
Timur.
3) Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Oktober 2015 di
Desa Wonuakoa Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe
Selatan.
Hasil Pelaksanaan gerakan penanganan pascapanen kedelai sebagai
berikut :
1) Pembekalan materi kepada para peserta oleh narasumber
gerakan penanganan pascapanen kedelai dan diskusi dengan
peserta gerakan.
2) Panen kedelai dan demonstrasi alat perontok menggunakan
Power Thresher Multiguna
3) Kegiatan gerakan penanganan pascapanen kedelai diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para
petugas daerah, penyuluh, Babinsa, serta petani sebagai
pengelola usahatani terhadap penanganan pascapanen kedelai
yang baik dan benar ; penerapan materi pembekalan di masing-
masing kelompok ; mendorong dan menggerakkan seluruh
pemangku kepentingan untuk melaksanakan penanganan
pascapanen kedelai yang baik dan benar ; mendorong
terciptanya kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 74
mengenai pentingnya usaha untuk menurunkan tingkat susut
hasil panen kedelai.
4) Pelaksanaan gerakan diharapkan juga berdampak terhadap
introduksi penggunaan sarana pascapanen mekanis kepada
petani serta peningkatan manajemen kelembagaan
poktan/gapoktan dalam usaha pascapanen kedelai.
5. Koordinasi dan Integrasi Kegiatan Terkait Bidang Pertanian.
Koordinasi dan integrasi dalam mendukung kegiatan pascapanen
dilaksanakan dalam bentuk kunjungan lapangan ataupun dalam rangka
menghadiri rapat yang berkaitan dalam mendukung pascapanen tanaman
pangan.
Tujuan pelaksanaan koordinasi dan integrasi yaitu :
a) Koordinasi dengan petugas pertanian dan petani dalam
pengembangan penanganan pascapanen secara baik dan benar
(Good Handling Practice)
b) Memberikan gambaran terkait kegiatan koordinasi dan integrasi
kegiatan bidang tanaman pangan yang dilaksanakan.
c) Sebagai pertangungjawaban kegiatan koordinasi dan integrasi terkait
pembangunan bidang tanaman pangan yang sudah dilaksanakan.
Sasaran kegiatan koordinasi dan integrasi bidang tanaman pangan adalah
adanya keselarasan, kesepahaman, dan kesamaan langkah dalam
pelaksanaan program baik internal kementerian/lembaga atau antar
kementerian/lembaga.
Koordinasi dan Integrasi Kegiatan Terkait Bidang Pertanian sebagai berikut
a. Koordinasi dan Integrasi Kegiatan Terkait Bidang Pertanian (Padi)
Koordinasi dan integrasi dalam mendukung kegiatan pascapanen
dilaksanakan dalam rangka menghadiri rapat yang berkaitan
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 75
mendukung pascapanen tanaman pangan dan perjalanan
dinas/kunjungan ke lapangan.
Koordinasi dan integrasi dalam mendukung kegiatan pascapanen padi
terdiri dari :
1) Mengahadiri Rapat
Rapat yang dihadiri antara lain : 1) Rapat di BAPETAN ; 2) Rapat
di MPR/DPR RI membahas Keputusan Badan Anggaran DPR RI
Nomor AG/15679/DPRRI/IX/2015, dan Surat Menteri Keuangan
Nomor S-814/MK.02/2015 atas pembahasan penundaan Pagu
Anggaran Tahun 2016; 3) Rapat di BKPM ; 4) Rapat di BPS RI
membahas Kuisioner SP-Lahan dan SP- Alsintan) ; 5) Rapat
Evaluasi Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa di
Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa ; 6) Rapat di
Kementerian Perindustrian membahas Penyusunan RSNI Alsintan
; 7) Rapat di Kementerian Bidang Perekonomian membahas
alokasi impor Jagung dan kedelai ; 8) Rapat Persiapan Kunker
Komisi IV DPR RI ; 9) Festival Beras Nusantara di Epicentrum
Walk ; 10) Rapat di Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu tentang
KUR ; 11) Rapat Umum Kemitraan Pertanian Berkelanjutan
Indonesia (PISAgro) ; 12) Rapat Laporan Akhir Kegiatan Survey
dan Verifikasi Kinerja Industri Berbasis Bahan Beras Pecah 100%
dan Beras Ketan Pecah 100% di Kementerian Perindustrian ;
13) Rapat Kementan Dengan LKPP tentang Pembahasan
Persiapan E-Catalog Untuk Kegiatan 2015 ; 14) Rapat
Koordinasi Lanjutan Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa di
BAPPENAS
2) Perjalanan Dinas/Kunjungan Lapang
Perjalanan Dinas yang dilaksanakan adalah perjalanan dalam
rangka mendukung kegiatan Tanaman Pangan dan
pendampingan kegiatan terkait bidang pertanian.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 76
Perjalanan Dinas meliputi : 1) Pertemuan di Gedung Executive
Development Training Center (EDTC), PKSPL-Institut Pertanian
Bogor ; 2) Pelaksanaan pembinaan penanganan pascapanen padi
di Provinsi Sumatera Selatan, NTT, Balai Besar Pengembangan
Mekanisasi Pertanian Serpong ; 3) Pengawalan dan Monev
Pelaksanaan Dukungan Sarana Pascapanen TP di Provinsi
Sumatera Selatan ; 4) Menghadiri Rapat Kerjasama Bidang
Pertanian Indonesia - Jepang) di Bogor Provinsi Jawa Barat ; 5)
Menghadiri Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan Ketatausahaan
Lingkup Ditjen TP di Lembang Provinsi Jawa Barat ;
6) Pendampingan kegiatan pada Pertemuan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Ditjen. Tanaman
Pangan TA. 2016 di Provinsi D.I. Yogyakarta ; 7) Mengikuti acara
kunjungan kerja Menteri Pertanian di Provinsi Jawa Tengah ;
8) Menghadiri Undangan Diskusi Kritis Teknologi Budidaya Padi
(Hazton, SRI, Salibu dan PTT) dalam rangka mendukung
Swasembada Pangan Nasional di Bogor ; 9) Seminar Hasil Studi
Kelayakan Model Penerapan Teknologi Pascapanen di Tingkat
Kelompoktani oleh JICA dan Sizhuoka Seiki Co Ltd di Balai Besar
Litbang Pascapanen Pertanian ; 10) Menghadiri pembahasan
reorganisasi lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2015 di Bogor.
Koordinasi dan integrasi dalam mendukung kegiatan pascapanen padi
yang telah dilaksanakan menghasilkan informasi dan data yang
bermanfaat bagi petugas, pemangku kepentingan dan masyarakat yang
bergerak di bidang pertanian dalam mengambil keputusan.
b. Koordinasi dan Integrasi Kegiatan Terkait Bidang Pertanian (Jasela).
Koordinasi integrasi terkait dalam bidang pertanian merupakan bentuk
kegiatan yang merangkum semua kegiatan yang telah diikuti dan
dihadiri oleh subdit jagung dan serealia lain. Pelaksanaan usaha
pertanian yang saling terintegrasi akan menciptakan suatu konsep
usaha yang akan saling mendukung dan melengkapi.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 77
Koordinasi dan integrasi dalam mendukung kegiatan pascapanen
Jagung dilaksanakan melalui :
1) Menghadiri Rapat
Rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti Rapat Business
Matching P3DN Sektor Pertanian, Rapat di Kementerian
Perdagangan, Audit Kinerja dan Evaluasi AKIP TA 2014/2015 di
Provinsi Banten dan DI. Yogyakarta, Sosialisasi Tata Naskah
dinas dan Ketatausahaan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan T.A. 2015, Konsultasi Balai Besar Pengembangan
Mekanisasi.
2) Perjalanan Dinas/Kunjungan Lapang
Kunjungan lapang ke Provinsi dan Kabupaten pelaksana kegiatan
pascapanen yang salah satunya dalam mendukung program
UPSUS seperti Provinsi Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat
dan Sulawesi Selatan
Koordinasi integrasi dalam bidang pertanian yang dilaksanakan
tentunya akan menghasilkan data dan informasi – informasi yang
bermanfaat bagi para petugas, pemangku kepentingan dan masyarakat
yang bergerak di bidang pertanian. Data dan informasi yang
bermanfaat ini diharapkan akan dapat mengintegrasikan usaha
pertanian yang akan diterapkan di tingkat – tingkat lapang.
c. Koordinasi dan Integrasi Kegiatan Terkait Bidang Pertanian (Kedelai)
Koordinasi dan Integrasi Kegiatan Terkait Bidang Pertanian (kedelai)
dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke 5 (lima) provinsi yaitu
Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Jawa Barat dan
Bali.
Hasil Koordinasi dan integrasi dalam mendukung kegiatan pascapanen
kedelai sebagai berikut :
1) Koordinasi antar instansi terkait baik ditingkat pusat maupun
daerah dalam penanganan pascapanen perlu ditingkatkan.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 78
Penanganan pascapanen tidak dapat dilakukan secara parsial,
oleh karena itu pendekatan koordinasi antar lembaga terkait perlu
ditingkatkan baik pusat maupun daerah.
2) Untuk memantapkan perkembangan penanganan pascapanen
termasuk usaha jasa pascapanen, diperlukan dukungan
kelembagaan serta mendorong tumbuh kembangnya
perbengkelan/pengrajin alat mesin pascapanen, kemitraan usaha
jasa alsin pascapanen antara petani/kelompok tani sebagai
pengguna dan Unit Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA) sebagai
unit usaha pelayanan jasa alsintan yang diantaranya alsin
pascapanen tanaman pangan.
3) Perlu kesepahaman yang jelas dari awal tentang apa yang akan
diintegrasikan sehingga kontribusi masing kementerina/lembaga
menjadi jelas dan terpadu.
4) Penerapan teknologi penanganan pasca panen yang baik dan
benar akan memberikan dampak yang lebih baik untuk
mengurangi tingkat kehilangan hasil dan mempertahankan mutu
kedelai terutama pada saat proses perontokan dan pengeringan.
Perlunya teknologi dan sarana alat pasca panen yang memenuhi
persyaratan teknis, ekonomis dan mudah di adopsi oleh petani,
menjadikan teknologi dan alat yang di berikan dapat di aplikasikan
dan di manfaatkan oleh kelompok tani. Hal tersebut pada akhirnya
dapat meningkatkan pendapatan petani dan secara nasional
dapat meningkatkan produksi kedelai.
5) Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha pasca panen kedelai
dan mendorong serta memfasilitasi kelompok tani dalam
menerapkan alsin pasca panen secara optimal. Di dalam
pengembangan pasca panen kedelai ke depan diarahkan menjalin
kemitraan antara petani dengan stake holder terkait/industri.
6) Perlunya pelatihan penanganan pascapanen kedelai secara rutin
untuk meningkatkan kemampuan/pengetahuan dan keterampilan
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 79
sumber daya manusia dalam menangani pascapanen yang baik
dan benar.
7) Di tingkat kabupaten, diharapkan memiliki analisa kebutuhan
sarana pasca panen untuk mengetahui ketersediaan dan
kebutuhan, sehingga penyebaran sarana pascapanen dapat
efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan lapang guna
menghindari terjadinya sarana pascapanen yang tidak
bermanfaat.
d. Koordinasi dan Integrasi Kegiatan Terkait Bidang Pertanian
(Aneka Umbi)
Koordinasi dan integrasi dalam mendukung kegiatan pascapanen
dilaksanakan dalam bentuk kunjungan lapangan ataupun dalam rangka
menghadiri rapat yang berkaitan dalam mendukung pascapanen
tanaman pangan dan diarahkan pada pengembangan wilayah produksi
umbi yang dilakukan secara terintegrasi dengan industri pangan dan
pasar. Pengembangan sistem manajemen pascapanen di wilayah
produksi umbi diharapkan akan dihasilkan bahan baku yang kontinyu
dan berkualitas sehingga dapat dihasilkan produk olahan pangan
dengan kualitas yang memenuhi standar.
Koordinasi dan integrasi dalam mendukung kegiatan pascapanen
aneka umbi terdiri dari :
1) Menghadiri Rapat/Pertemuan/Workshop
Pertemuan yang dihadiri meliputi : a) Rapat Kerja Komisi IV DPR-
RI dengan Menteri Pertanian dalam rangka pembahasan RKA-K/L
Tahun 2015 dan RKP Kementerian Pertanian Tahun 2016 ;
b) Workshop kerjasama ASEAN bidang pangan dan Kehutanan ;
c) Menghadiri Rapat Pra Aram di DI.Yogyakarta.
2) Perjalanan Dinas
Perjalanan Dinas meliputi : a) Mengahadiri Gelar Teknologi
Pertanian Modern di Desa Meriuk, Kecamatan Tambak Dahan,
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 80
Kabupaten Subang dalam rangka memperingati Kinerja satu tahun
Pembagunan Pertanian ; b) Koordinasi ke Instansi Terkait ; c)
Kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa
barat,
Hasil koordinasi dan integrasi bidang pascapanen tanaman pangan
yang telah dilakukan ke beberapa provinsi, diketahui berbagai
permasalahan pengembangan pascapanen aneka umbi di lapang
terkait aspek SDM, permodalan, teknologi, pasar dan sarana
prasarana. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan disesuaikan
dengan kondisi di lapang agar integrasinya dapat berjalan efektif, dan
efisien.
6. Sosialisasi Penerapan Penanganan Pascapanen Ubikayu (GHP).
Sosialisasi Penerapan Penanganan Pascapanen Ubikayu (Good Handling
Practices) bertujuan memberikan informasi dan penjelasan mengenai cara
penurunan susut/kehilangan hasil dan peningkatan mutu hasil panen
dalam rangka pengamanan produksi ubikayu dan peningkatan daya saing
ubikayu. Diharapkan melalui Sosialisasi Penerapan Penanganan
Pascapanen Ubikayu petugas dan petani dapat memahami pentingnya
melakukan penanganan pascapanen ubikayu secara baik dan benar untuk
meningkatkan mutu ubikayu yang dihasilkan serta memperpanjang masa
simpan ubikayu melalui pengolahan ubikayu sampai menjadi chips dan
tepungmocaf.
Sosialisasi Penerapan Penanganan Pascapanen Ubikayu (GHP)
dilaksanakan di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa
Tengah, dihadiri peserta dari Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan
Umbi, BB Pascapanen, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati,
petugas lapang (penyuluh/THL) Kabupaten Pati dan petani ubikayu di
Kabupaten Pati. Narasumber dari Balai Besar Pascapanen- Litbang
Kementerian Pertanian.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 81
Hasil Kegiatan Sosialisasi Penerapan Penanganan Pascapanen Ubikayu
(GHP) sebagai berikut :
a. Kebijakan Pengembangan Pascapanen dalam Mendukung Industri
Olahan Ubikayu
1) Upaya untuk mengurangi kehilangan hasil produksi tanaman
pangan dilakukan dengan menerapkan Good Handling Practices
(GHP) berupa penerapan teknologi pascapanen, fasilitasi
bantuan sarana pascapanen, serta pengembangan, pembinaan
dan pengawalan terus dilakukan oleh Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan.
2) Penanganan proses pascapanen yang baik dan benar memiliki
peranan dalam menurunkan susut hasil, mempertahankan mutu
hasil panen, meningkatkan nilai tambah, daya saing serta pada
akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani.
3) Penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling
Practices (GHP) merupakan hal yang penting dilakukan dalam
rangka penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk
industri yang berkualitas.
4) Posisi penanganan pascapanen dalam rantai agribisnis sangat
strategis yaitu sebagai jembatan antara sektor hulu dan hilir,
sehingga pendayagunaan sarana pascapanen perlu diikuti oleh
pasokan bahan baku secara kontinyu di sektor hulu dan jaminan
pasar di sektor hilir
5) Petani Ubikayu dan Petugas setempat agar terus meningkatkan
kapasitas diri dan bersama-sama meningkatkan nilai tambah
ubikayu melalui kerjasama antar kelompok sehingga hasilnya
nanti dapat secara luas dirasakan oleh petani dan masyarakat
pada umumnya.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 82
6) Pengembangan mocaf di Kabupaten Pati memerlukan dukungan
Pemda setempat untuk pendampingan dan informasi pasar
sehingga minat petani untuk mengolah ubikayu dapat meningkat
7) Diperlukan transparansi penentuan harga ubikayu sehingga
kedua belah pihak (petani dan pengusaha) tidak ada yang
dirugikan.
b. Penentuan Waktu Panen yang Tepat serta Pengenalan Metode
Rafaksi
1) Umur panen tiap varietas ubikayu berbeda. Penentuan umur
panen ubikayu ditentukan oleh faktor produktivitas hasil,
kandungan kadar pati, berat kering dan densitas umbi. Kadar pati
meningkat sejalan dengan meningkatnya umur panen sampai
umur panen optimum (kadar pati tertinggi). Bila ubikayu dipanen
pada lewat umur optimum akan menurunkan kadar pati dan diikuti
meningkatnya kadar serat menjadi berkayu.
2) Kandungan kadar pati pada ubikayu segar menjadi dasar
penentuan harga dan rafaksi ubikayu terutama bagi petani
ubikayu dan pengusaha/pabrik tapioka dalam transaksi
pembelian ubikayu.
3) Metode rafaksi berguna untuk menentukan kadar pati dan chips
dari umbi yang dipanen sehingga akan diketahui nilai dari ubikayu
tersebut. Diperlukan standar harga ubikayu antara petani dan
pengusana untuk dijadikan acuan pada penetapan harga ubikayu
sesuai kualitas umbi yang dipanen.
4) Perlu disosialisasikan Metode Pengukuran Kadar Pati Ubikayu
Secara Cepat(Tomado de CIAT, 1978) sebagai berikut :
a) Sampel ubikayu segar ditimbang 3 – 5 kg --- (A)
b) Sampel tersebut ditimbang pada kondisi terendam air -- (B)
c) Densitas ubikayu tersebut kemudian dihitung :
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 83
A Densitas = ----------- A + B d) Besar kadar pati dihitung dengan melihat tabel konversi
hubungandensitas, berat kering, kadar pati dan harga
ubikayu.
c. Penerapan Penanganan Pascapanen Ubikayu Secara Baik dan Benar
1) Sifat ubikayu segar memiliki kadar air tinggi (60%), adanya getah
tandanya licin mengandung enzim linamarin (warna biru) dan
enzim phenolasre (warna coklat (browning), kadar racun sianida
(HCN) ditandai rasa pahit.
2) Dalam bentuk tepung (baik umbi rajang/ chip bahan baku tepung
kasava, tepung kasava maupun tapioka) akan lebih awet dan
mudah difortifikasi menjadi berbagai produk olahan pangan dan
non pangan. Tepung kasava dapat dibuat melalui proses tanpa
fermentasi (tepung gaplek) dan melalui proses fermentasi
(Tepung Mocaf).
3) Petani perlu memahami faktor-faktor yang menurunkan harga
ubikayu diantaranya adalah:
a) Adanya kerusakan pada umbi akibat pemotongan tidak pada
tangkai atau terkena umbi sehingga menjadi sumber infeksi.
b) Panen pada umur yang tidak tepat sehingga kadar pati
kurang optimal
4) Penggunaan pengungkit pada saat panen bertujuan untuk
mengurangi jumlah umbi yang tertinggal/patah di dalam lahan.
Diharapkan petani ubikayu di Kabupaten Pati dapat menerapkan
penggunaan pengungkit pada saat panen.
5) Pada proses perajangan ubikayu yang telah dikupas bersih, perlu
diperhatikan putaran alat perajang dan ketebalan pisau
pemotong. Hasil rajangan diusahakan seragam dengan
ketebalan 1-1,5 mm agar pengeringan merata.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 84
6) Percepatan penerapan penanganan pascapanen ubikayu dalam
bentuk chips dipengaruhi oleh pengetahuan petani dan petugas
mengenai teknologi produksi chips, industri yang berkembang di
daerah tersebut dan permintaan pasar.
7. Pengukuran Susut Hasil Pascapanen Tanaman Pangan.
Pengukuran kehilangan pascapanen hasil pertanian tanaman pangan
masih sebatas pada komoditas padi, sedangkan pengukuran dan
perhitungan susut pascapanen jagung, kedelai dan ubikayu dilapangan
belum ada acuan yang baku.
Kegiatan pengukuran Susut Hasil Penanganan pascapanen sebelumnya
telah pernah dilaksanakan pada tahun 2012, 2014 dan pada tahun 2015
kembali dilakukan pengukuran susut hasil untuk komoditas jagung,
kedelai dan ubikayu. Pengukuran diharapkan dapat menggambarkan
besarnya kehilangan hasil pada setiap tahapan kegiatan penanganan
pascapanen.
Kegiatan pengukuran susut hasil pascapanen tanaman pangan meliputi
a. Pengukuran Susut Hasil Jagung
Pengukuran susut hasil jagung dilaksanakan di 2 (dua) Provinsi yaitu
Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli
Serdang ; Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Purworejo dan
Kabupaten Grobogan
Pengukuran susut penanganan pascapanen jagung meliputi tahap
panen, pemipilan dan pengeringan. Melalui kegiatan pengukuran
susut hasil pascapanen jagung diharapkan para pelaku pascapanen
memahami penanganan pascapanen yang baik sehingga terjadi
peningkatan efisiensi produksi melalui penurunan susut hasil
pascapanen yang pada akhirnya menambah nilai tambah dan daya
saing.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 85
Hasil pelaksanaan perhitungan pengukuran susut hasil pascapanen
jagung di 2 (dua) provinsi, diperoleh hasil sebagai berikut :
1) Tahap Panen
Pemanenan di Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan cara
petik buka kelobot menggunakan tangan atau semacam alat
pengungkit dari kayu, dimasukkan ke dalam karung dan ada pula
yang petik dengan kelobot lalu dilakukan pengupasan diluar
petak, setelah itu dimasukkan ke dalam karung untuk
selanjutnya dilakukan pemipilan. Kebiasaan petani di Kabupaten
Langkat adalah panen yang dilakukan dalam luasan besar maka
panen jagung biasanya dilakukan dengan cara dibakar,
membutuhkan waktu 3 hari,(hari pertama batang jagung
direbahkan, hari ke dua dibakar dan pada hari ketiga dilakukan
pemetikan tongkol jagung, dikumpulkan dan dilakuan
penumpukan sementara di lapang).
Untuk Provinsi Jawa Tengah pemanenan dilakukan dengan cara
petik kelobot, buka kelobot lalu dimasukkan ke dalam karung,
dan ada pula yang dipetik buka kelobot. Kebiasaan pemanenan
di Kabupaten Grobogan yaitu 2 minggu sebelum panen jagung
dilakukan pemangkasan pucuk tanaman jagung, selanjutnya
panen jagung dengan cara petik buka kelobot jagung dan
dimasukkan ke dalam karung sebelum dilakukan pemipilan.
2) Tahap Pemipilan.
Pemipilan jagung dilakukan sesuai dengan kebiasaan petani
yaitu menggunakan mesin pemipil jagung (Corn Sheller)
berkapasitas 3 ton/jam, berbahan bakar solar.
3) Tahap Pengeringan
Pengeringan dengan memenafaatkan sinar matahari,
menggunakan alas terpal/lantai jemur hingga mendapatkan KA <
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 86
17% atau mencapai 14%. Setelah dijemur dikumpulkan dan
dimasukkan ke dalam karung.
Hasil pengukuran susut jagung 2 (dua) Provinsi sebagai berikut :
1) Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,664%
Tahap pemanenan sebesar 1,197 %, tahap pemipilan sebesar
0,066 % dan tahap pengeringan sebesar 0,400 %.
2) Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,965%
Tahap pemanenan sebesar 1,695%, tahap pemipilan sebesar
0,275% dan tahap pengeringan sebesar 2,995%.
Hasil pengukuran susut hasil pascapanen jagung tahun 2015
selengkapnya disajikan pada tabel berikut :
Tabel 14 : Hasil Pengukuran Susut Hasil Pascapanen Jagung
Tahun 2015
Pemanenan Pemipilan Pengeringan Jumlah
a Kab. Langkat 0.005 0.042 0.74 0.787
b Kab. Deli Serdang 2.39 0.09 0.06 2.540
a Kab. Purwerejo 1.41 0.33 4.55 6.29
b Kab. Grobogan 1.98 0.22 1.44 3.64
5.79 0.68 6.79 13.26
1.45 0.17 1.70 3.31
Sumatera Utara
Jawa Tengah
Provinsi/ Kabupaten/KotaSusut Hasil (%)
Rata-Rata
Jumlah
Kesimpulan perhitungan pengukuran susut hasil pascapanen jagung
sebagai berikut :
1) Susut pascapanen jagung yang terjadi di Provinsi Sumatera
Utara sebesar 1,664% sedangkan di Jawa Tengah sebesar
4,965%. Secara keseluruhan nilai susut pascapanen jagung
tersebut menunjukkan angka yang tidak terlalu besar apabila
dibandingkan dengan nilai susut yang dikeluarkan IPB tahun
2003 yaitu sebesar 5,2 %.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 87
2) Susut hasil di Provinsi Jawa Tengah (4,965%) lebih besar
dibandingkan dengan susut hasil di Provinsi Sumatera Utara
(1,664%), Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perilaku petani di
Provinsi Sumatera Utara yang lebih memperhatikan kaidah
penanganan pascapanen jagung khususnya pada tahap
pengeringan.
3) Susut pemipilan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,066% dan
di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,275%. Kondisi tersebut
ditentukan oleh sarana pemipil (Corn Sheller) yang digunakan
oleh petani. Corn Sheller yang digunakan petani di Sumatera
Utara merupakan buatan bengkel lokal yang spesifikasi lokasi
sedangkan di Provinsi Jawa Tengah merupakan bantuan
pemerintah yang kurang memperhatikan spesifikasi lokasi.
Saran penanganan pascapanen jagung yang lebih baik sebagai
berikut :
1) Setelah proses panen, pemipilan dan pengeringan diharapkan
petani memeriksa kembali apakah terdapat jagung yang
tertinggal di lapangan, di dalam mesin pemipil ataukah di tempat
pengeringan. Selalu menggunakan alas yang memenuhi syarat
untuk meminimalkan susut yang terjadi.
2) Perlu dilakukan pembinaan dan pengawalan berkelanjutan oleh
Petugas Dinas Pertanian baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten
dalam penanganan pascapanen jagung yang lebih baik seiring
dukungan sarana dan teknolodi pascapanen.
3) Teknologi penanganan pascapanen perlu diinformasikan kepada
petani serta pelatihan kepada para operator yang menggunakan
mesin terutama untuk mesin yang multiguna.
4) Perlu dilakukan survey ke pedagang pengumpul jagung untuk
mengetahui apakah terdapat proses lanjutan seperti
pengeringan ulang ataupun sortasi ulang.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 88
b. Pengukuran Susut Hasil Kedelai
Pengukuran dan perhitungan susut hasil pascapanen kedelai
dilaksanakan di 2 (dua) Provinsi sentra produksi kedelai yaitu
Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten
Tasikmalaya ; Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Jeneponto
dan Kabupaten Maros.
Uji coba pengukuran dan perhitungan susut hasil pascapanen
kedelai bertujuan untuk memperoleh data/informasi mengenai:
1) Besaran Susut Panen Kedelai,
2) Besaran Susut Pengangkutan Brangkasan Kedelai,
3) Besaran Susut Penjemuran Brangkasan Kedelai,
4) Besaran Susut Perontokan Polong dan Biji Kedelai
5) Metodologi Pengukuran Dan Perhitungan Susut Hasil Kedelai
Yang Lebih Sempurna.
Pemilihan lokasi untuk pelaksanaan pengukuran dan perhitungan
susut hasil pascapanen kedelai berdasarkan keterwakilan daerah
sentra produksi kedelai. Pengambilan sampel, setiap Provinsi dipilih
2 (dua) Kabupaten/Kota. Pada setiap Kabupaten/Kota dipilih 1 (satu)
Kecamatan. Jumlah responden pada setiap lokasi masing-masing
dipilih 2 (dua) orang petani dengan 2 (dua) sampling petak ubinan
Hasil pelaksanaan perhitungan pengukuran susut hasil pascapanen
kedelai di 2 (dua) provinsi, diperoleh hasil sebagai berikut :
1) Susut Panen
Pengukuran susut pemanenan kedelai dilakukan dengan
sampel ubinan 5m x 5 m. Pemanenan dilakukan dengan cara
disabit atau dicabut batang tanaman kedelai, tergantung
kebiasaan petani setempat. Susut hasil tercecer panen dihitung
berdasarkan banyaknya polong dan biji kedelai yang tercecer,
karena goncangan pada saat panen, dan yang tertinggal di
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 89
batang tanaman kedelai yang tidak terpotong/tercabut ketika
panen atau tanaman kedelai yang tertinggal di lahan/ladang
setelah panen. Pengukuran dan perhitungan susut hasil panen
secara rata-rata, selengkapnya disajikan pada tabel berikut :
Tabel 15 : Kisaran Persentase Susut Hasil Panen Kedelai
Tahun 2015
Umur Panen Susut Panen
(hst) %
a Kab. Indramayu Argomulyo 90 - 113 Sabit 1.84
b Kab. Tasikmalaya Anjasmoro 90 Sabit 0.66
a Kab. Jeneponto Anjasmoro 100 - 111 Sangko 1.87
b Kab. Maros - Anjasmoro 90 Sabit/cabut 0.73
- Kaba
- Mutiara
0.66-1.87
Provinsi/
Kabupaten/Kota
Kisaran
Jawa Barat
Sulawesi Selatan
Varietas Cara Panen
Tabel 15 menunjukkan bahwa besaran susut hasil panen
berkisar 0,66 – 1,87 %. Susut hasil panen tercecer tertinggi di
Kabupaten Jeneponto sebesar 1,87 % dan terendah di
Kabupaten Tasikmalaya sebesar 0,66%.
Susut hasil panen diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa
faktor antara lain varietas, umur layak panen, cara panen oleh
petani dan sarana panen yang digunakan serta budaya petani
dalam melakukan panen kedelai sehingga banyak batang
tanaman kedelai (polong terikut) yang masih tertinggal di lahan.
2) Susut Pengangkutan Brangkasan Kedelai
Petani responden pada susut hasil pascapanen kedelai
sebagian besar tidak melakukan pengangkutan brangkasan
kedelai. Petani memanen kedelai dan dikeringkan langsung di
lahan sehingga tidak ada pengangkutan brangkasan
kedelai.cAdapun pengangkutan brangkasan kedelai yang
dilakukan responden lainnya sudah cukup baik yaitu dengan
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 90
memasukan brangkasan ke dalam karung, sehingga pada
tahap pengangkutan tidak terjadi susut tercecer.
Tabel 16 : Kisaran Persentase Susut Hasil Pengangkutan
Brangkasan Kedelai Tahun 2015
Susut Pengangkutan
%
a Kab. Indramayu - Kering dilahan 0
- Diikat dan dimasukkan ke
karung diangkut dengan motor
b Kab. Tasikmalaya - Tidak diangkut 0
a Kab. Jeneponto - Kering di lahan 0
b Kab. Maros - Tidak diangkut 0
0Kisaran
Jawa Barat
Sulawesi Selatan
Cara PengangkutanProvinsi/
Kabupaten/Kota
3) Susut Penjemuran Brangkasan
Penjemuran brangkasan kedelai dilakukan di lahan kedelai
dengan menggunakan alas terpal. Susut hasil penjemuran
brangkasan kedelai dihitung berdasarkan banyaknya biji kedelai
tercecer selama penjemuran brangkasan kedelai, antara lain
karena biji kedelai tercecer/terlempar di luar alas penjemuran,
atau tercecer di lahan apabila penjemuran tanpa menggunakan
alas.
Tabel 17 : Kisaran Persentase Susut Hasil Penjemuran
Kedelai Tahun 2015
Susut Penjemuran
%
a Kab. Indramayu - Langsung di rontokkan 0.02
- 3 sampai 4 hari
b Kab. Tasikmalaya - 2 sampai 3 hari 0.10
a Kab. Jeneponto - Langsung di rontokkan 0
b Kab. Maros - 2 sampai 3 hari 0.10
0 - 0.10Kisaran
Jawa Barat
Sulawesi Selatan
Lama PenjemuranProvinsi/
Kabupaten/Kota
Tabel 17 menunjukkan bahwa kisaran susut hasil penjemuran
antara 0 – 0,10 %. Susut penjemuran 0% karena responden
tidak melakukan penjemuran, kedelai di panen pada kondisi
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 91
batang dan daun sudah kering. Setelah pemanenan dilanjutkan
proses perontokkan.
Susut penjemuran di Kabupaten Tasikmalaya dan Maros
sebesar 0,10 %. Penjemuran brangkasan menggunakan alas
terpal atau waring (alas seperti paranet yang mempunyai pori-
pori kecil) dengan ukuran 8 x 8 m. Penggunaan alas waring
lebih efektif daripada menggunakan alas terpal sebab
brangkasan lebih cepat kering .
4) Susut Perontokan
Perontokan brangkasan kedelai oleh responden yang dilakukan
secara manual umumnya dilakukan dengan dipukul
menggunakan tongkat kayu/pelepah kelapa (panjang + 80cm
dan diameter 5cm) di atas rak kayu atau terpal.Tempat untuk
perontokan brangkasan kedelai kering dilakukan langsung di
lahan budidaya kedelai milik petani yang bersangkutan, namun
ada juga perontokan yang dilakukan di halaman
rumah.Ketebalan tumpukan brangkasan yang dirontok secara
manual diatas alas terpal umumnya 30-50 cm dengan frekuensi
pembalikan 3-4 kali. Penggunaan mesin perontok (power
threser) belum banyak dilakukan petani, hal ini disebabkan
karena petani belum memiliki alat tersebut dan apabila akan
menggunakan power thresher maka petani harus menyewa.
Tabel 18 : Kisaran Persentase Susut Hasil Perontokan Kedelai
Tahun 2015
Manual Mekanis
a Kab. Indramayu 5.86 4.71
b Kab. Tasikmalaya 3.31 2.23
a Kab.Jeneponto 8.56 2.73
b Kab. Maros 4.88 1.45
3.31 - 8.56 1.45 - 4.71Kisaran
Susut Perontokan (%)
Jawa Barat
Sulawesi Selatan
Provinsi/
Kabupaten/Kota
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 92
Tabel 18 menunjukkan bahwa kisaran susut hasil perontokan
dibagi menjadi 2, yaitu susut perontokan secara manual
(di pukul) dan susut perontokan secara mekanis (Power
Threser). Susut perontokan secara manual tertinggi di
Kabupaten Jeneponto sebesar 8,56 % dan terendah di
Kabupaten Tasikmalaya sebesar 3,31%.
Tingginya susut perontokan secara manual di Kabupaten
Jeneponto karena kurang terampil dan telitinya petani dalam
merontok brangkasan kedelai dengan menggunakan tongkat
pemukul mengakibatkan masih banyaknya biji kedelai yang
tidak terontok dan terpelanting keluaralas perontokan.
Susut perontokan secara mekanis tertinggi di Kabupaten
Indramayu sebesar 4,71% dan terendah di Kabupaten Maros
sebesar 1,45 %. Susut perontokan secara mekanis yang tinggi
di Kabupaten Indramayu dikarenakan petani kurang terampil
dalam mengoperasikan Power Threser sehingga sampah
brangkasan yang tidak terontok masih banyak.
Kisaran susut hasil perontokan manual sekitar 3,31 – 8,56 %
lebih tinggi dibandingkan kisaran susut hasil perontokan
mekanis sekitar 1,45 – 4,71 %. Penggunaan alat Power Threser
lebih efektif dalam mengurangi susut hasil perontokan dan
efisien dari segi waktu menyelesaikan perontokan brangkasan
kedelai kering. Penggunaan alas terpal yang sesuai untuk
perontokan brangkasan (ukuran 8 x 8 m) juga mempengaruhi
susut hasil perontokan. Alas terpal yang luas dapat
meminimalisir biji kedelai terpelanting jauh dan bercampur
dengan tanah.
5) Kisaran Susut Hasil Pascapanen Kedelai Tahun 2015
Susut hasil pascapanen kedelai tahun 2015 dibedakan menjadi
dua cara, yaitu secara manual dan secara mekanis. Kisaran
susut hasil pascapanen kedelai tahun 2015 secara manual
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 93
berkisar antara 3,97 – 10,53 % dan mekanis berkisar antara
2,11 – 6,68 %.
Tabel 19 : Kisaran Susut Hasil Selama Penanganan
Pascapanen Kedelai Tahun 2015
a Panen 0.66 - 1.87 0.66 - 1.87
b Pengangkutan 0 0
c Pengeringan 0 - 0.10 0 - 0.10
d Perontokan
- Manual 3.31 - 8.56 0
- Mekanis 0 1.45 - 4.71
Manual Mekanis Manual Mekanis Manual Mekanis Manual Mekanis
7.72 6.57 4.07 2.99 10.43 4.60 5.71 2.28
Kab. Indramayu Kab. Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat Provinsi Sulawesi Selatan
Kab. Jeneponto Kab. Maros
Kisaran
Tahap Penanganan
Pascpanen
Kisaran (%)Susut Hasil (%)
Manual Mekanis
3.97 - 10.53 2.11 - 6.68
1.84
0
0.02
5.86
4.71
0.66
0
0.1
3.31
2.23 2.73
0.73
0
0.1
4.88
1.45
1.87
0
0
8.56
Tabel 19 menunjukkan bahwa susut hasil pascapanen kedelai
secara manual terbesar di Kabupaten Jeneponto (10,43%) dan
terendah di Kabupaten Tasikmalaya (4,07%). Susut hasil
pascapanen kedelai secara mekanis terbesar di Kabupaten
Indramayu (6,57 %) dan terendah di Kabupaten Tasikmalaya
(2,28%). Susut hasil pascapanen kedelai terbesar pada tahap
perontokan brangkasan kedelai, dimana banyak biji kedelai
yang terpelanting dan tidak terontok. Kisaran susut perontokan
secara manual sebesar 3,31 – 8,56 % lebih tinggi dibandingkan
dengan kisaran susut perontokan secara mekanis 1,45 –
4,71 %. Besarnya susut hasil perontokan manual karena
tercecer terutama terjadi pada saat pemukulan brangkasan
kedelai kering, dimana banyak biji kedelai yang terlempar keluar
alas perontokkan dan terdapat biji yang masih tertinggal dalam
polong akibat tidak meratanya pemukulan brangkasan kedelai
kering. Susut hasil perontokkan juga banyak terjadi pada saat
pembersihan biji kedelai dengan cara penampian, serta sampah
sisa pemukulan brangkasan.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 94
c. Pengukuran Susut Hasil Ubikayu.
Pengukuran susut hasil pascapanen ubikayu dilaksanakan di 2 (dua)
Provinsi yaitu Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang dan
Serdang Bedagai ; Provinsi DI.Yogyakarta di Kabupaten Bantul dan
Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan daerah sentra produksi
ubikayu di Indonesia.
Cakupan kegiatan pengukuran susut hasil ubikayu adalah
pengamatan terhadap susut saat panen, susut pengupasan, susut
perajangan, susut pengeringan dan susut penyimpanan.
Pemilihan lokasi pengukuran susut hasil pascapanen ubikayu
dilakukan berdasarkan pertimbangan keterwakilan agroekosistem
(lahan sawah/tadah hujan, lahan kering/tegal, dataran tinggi, dataran
rendah, beriklim basah atau beriklim kering), sentra produksi ubikayu
dan adanya proses penanganan pascapanen lanjutan.
Hasil pelaksanaan perhitungan pengukuran susut hasil pascapanen
ubikayu sebagai berikut :
1. Susut Panen
Susut panen adalah susut yang terjadi selama proses panen.
Susut saat panen dihitung berdasarkan pada banyaknya umbi
yang tertinggal dalam tanah (tercecer 1) ; umbi yang tertinggal
pada pangkal batang sewaktu dilakukan pemotongan umbi
(tercecer 2) ; serta umbi yang tertinggal di lahan (tidak dipungut)
setelah proses panen sampai pengangkutan (tercecer 3). Hasil
Pengukuran dan perhitungan susut hasil panen secara rata-rata
disajikan pada tabel berikut :
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 95
Tabel 20 : Rata - Rata Persentase Susut Panen Ubikayu
Tahun 2015
Varietas Susut Panen (%)
a Kab. Deli Serdang Manggu (lokal) 2.35
b Kab. Serdang Bedagai Samareta, Lampung 1.73
a Kab. Bantul Uncek, Mentega 2.41
b Kab. Gn.KidulAdhira 4, UJ 5, Gatot
Koco1.87
2.09
Sumatera Utara
D.I.Yogyakarta
Rata-Rata
Provinsi/
Kabupaten/Kota
Besaran susut panen rata-rata sebesar 2,09 %, susut tertinggi di
Kabupaten Bantul sebesar 2,41 %. Faktor susut panen
diperkirakan dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kebiasaan
cara panen petani, cuaca, kondisi tanah waktu panen (kering
atau lembab) dan sarana yang digunakan untuk panen.
2. Susut Pengupasan
Susut pengupasan adalah susut tercecer saat pengupasan.
Penghitungan berdasarkan pada banyaknya umbi yang masih
melekat dibagian kulit atau umbi terbuang bersama kulit
(tercecer 1). Potongan umbi berasal dari pangkal dan ujung umbi
sebelum atau setelah dikupas (tercecer 2). Pengupasan
dilakukan secara tradisional dengan menggunakan pisau.
Hasil Pengukuran dan perhitungan susut hasil pengupasan
secara rata-rata disajikan pada tabel berikut :
Tabel 21 : Rata-Rata Persentase Susut Pengupasan Ubikayu
Tahun 2015
VarietasSusut Pengupasan
(%)
a Kab. Deli Serdang Manggu (lokal) 4.11
b Kab. Serdang Bedagai Samareta, Lampung 4.63
a Kab. Bantul Uncek, Mentega 2.14
b Kab. Gn.KidulAdhira 4, UJ 5, Gatot
Koco1.80
3.24
Sumatera Utara
D.I.Yogyakarta
Rata-Rata
Provinsi/
Kabupaten/Kota
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 96
Besaran susut pengupasan rata-rata sebesar 3,24 %, susut
tertinggi pada Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 4,63 % dan
susut terendah pada Kabupaten Gunung Kidul sebesar 1,80 %.
Angka susut pengupasan dipengaruhi oleh berbagai faktor,
antara lain cara mengupas, varietas (mudah tidaknya dikupas),
umur panen, alat yang digunakan untuk mengupas dan ukuran
umbi. Ukuran umbi menentukan susut pengupasan karena umbi
yang berukuran besar cepat dan mudah dikupas, sedang yang
berukuran kecil sulit dan lama dikupas sehingga yang berukuran
kecil cenderung tidak dikupas dan di tinggalkan untuk pakan
ternak.
3. Susut Perajangan
Susut perajangan adalah umbi yang tercecer diluar alas
perajang saat pembuatan chips. Hasil Pengukuran dan
perhitungan susut hasil perajangan secara rata-rata disajikan
pada tabel berikut :
Tabel 22 : Rata-Rata Persentase Susut Perajangan Ubikayu
Tahun 2015
VarietasSusut Perajangan
(%)
a Kab. Deli Serdang *) Manggu (lokal) 0
b Kab. Serdang Bedagai Samareta, Lampung 1.11
a Kab. Bantul Uncek, Mentega 5.06
b Kab. Gn.Kidul *) Adhira 4, UJ 5, Gatot Koco 0
3.08
Ket : *) Umbi Gaplek
Provinsi/
Kabupaten/Kota
Rata-Rata
Sumatera Utara
D.I.Yogyakarta
Besaran susut perajangan rata-rata sebesar 3,08 %. Susut
perajangan di Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 1,11 % dan
Kabupaten Bantul sebesar 5,06 %. Rendahnya susut
perajangan di Kabupaten Serdang Bedagai karena perajangan
dilakukan dengan menggunakan alat perajang dan alas terpal
yang sesuai standar. Jika terjadi umbi terlempar keluar dari alas
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 97
segera di pungut kembali oleh petani. Bentuk umbi hasil
perajangan adalah dalam bentuk cacah (tidak beraturan).
Sedangkan pada Kabupaten Bantul sarana perajang yang
digunakan tidak sesuai dengan standar putaran (rpm) alat
perajang lambat, pisau kurang tajam, luas alas perajang sempit,
dan kurang terampilnya operator. Bentuk rajangan beraturan
(chips), karena menggunakan sarana perajang umpan satu
persatu).
4. Susut Pengeringan
Proses pengeringan adalah proses untuk menurunkan kadar air
umbi, baik bentuk chips maupun gaplek gelondong sampai kadar
air tertentu dan siap untuk disimpan. Susut pengeringan dihitung
berdasarkan selisih bobot (kehilangan massa umbi yang
tercecer) selama pengeringan umbi.
Hasil Pengukuran dan perhitungan susut hasil pengeringan
secara rata-rata disajikan pada tabel berikut :
Tabel 23 : Rata-Rata Persentase Susut Pengeringan Ubikayu
Tahun 2015
VarietasSusut Pengeringan
(%)
a Kab. Deli Serdang *) Manggu (lokal) 7.35
b Kab. Serdang Bedagai Samareta, Lampung 7.06
a Kab. Bantul Uncek, Mentega 3.76
b Kab. Gn.Kidul *) Adhira 4, UJ 5, Gatot Koco 4.80
5.74
Ket : *) Umbi Gaplek
Sumatera Utara
D.I.Yogyakarta
Provinsi/
Kabupaten/Kota
Rata-Rata
Besaran susut pengeringan rata-rata 5,74 %. Perhitungan susut
pengeringan menggunakan rumus konversi kadar air konstan
(14 %). Kabupaten Deli Serdang mempunyai angka besaran
susut pengeringan tertinggi 7,35 %, Kabupaten Serdang
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 98
Bedagai 7,06 %. Kabupaten Bantul 3,76 % dan Kabupaten
Gn.Kidul 4,80 %
Pengeringan menggunakan alas terpal saat proses pengeringan,
namun pada saat penjemuran kurang terkontrol (banyak
dimakan ternak peliharaan antara lain ayam dan bebek) serta
pada saat pembalikan chips/gaplek banyak yang terlempar/
keluar dari terpal dan tidak dipungut kembali
5. Susut Penyimpanan
Susut penyimpanan adalah besarnya umbi yang tercecer selama
proses penyimpanan berupa chips/ gaplek. Hasil Pengukuran
dan perhitungan susut hasil penyimpanan secara rata-rata
disajikan pada tabel berikut :
Tabel 24 : Rata-Rata Persentase Susut Penyimpanan Ubikayu
Tahun 2015
VarietasSusut
Penyimpanan (%)
a Kab. Deli Serdang Manggu (lokal) 0.51
b Kab. Serdang Bedagai Samareta, Lampung 1.06
a Kab. Bantul **) Uncek, Mentega -
b Kab. Gn.Kidul **) Adhira 4, UJ 5, Gatot Koco -
0.79
Ket : **) dalam proses penyimpanan 3-4 bulan
Sumatera Utara
D.I.Yogyakarta
Provinsi/
Kabupaten/Kota
Rata-Rata
Besaran susut penyimpanan sementara rata-rata sebesar
0,79%. Pengukuran susut penyimpanan chips diukur
berdasarkan berat sebelum dan sesudah penyimpanan.
Penyimpanan gaplek dihitung berdasarkan berat gaplek sebelum
dan sesudah penyimpanan dilakukan. Susut penyimpanan
disebabkan karena dimakan hama gudang, sistem curah dan
pengemasan yang tidak benar serta kondisi tempat
penyimpanan yang tidak kering.
Rekapitulasi Susut Pascapanen Ubikayu disajikan pada tabel
berikut :
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 99
Tabel 25 : Rekapitulasi Susut Pascapanen Ubikayu tahun
2015.
Kab. Deli Serdang Kab. Serdang Bedagai Kab. Bantul Kab. Gn.Kidul
(gaplek) (chips) (chips) (gaplek) (%)
a Panen 2.36 1.73 2.41 1.17 1.92
b Pengupasan 4.11 4.63 2.14 1.80 3.17
c Perajangan * 1.11 5.06 * 3.08
d Pengeringan 7.35 7.05 3.76 4.80 5.74
e Penyimpanan 0.51 1.06 ** ** 0.39
14.30
Ket : *) Tidak tersedia data karena tidak ada proses perajangan (berupa gaplek glondong)
**) Dalam proses penyimpanan 3 - 4 bulan
Tahap Penanganan
Pascpanen
Rata-Rata
Total
Susut Hasil (%)
Provinsi Sumatera Utara Provinsi D.I. Yogyakarta
Susut pascapanen ubikayu mulai dari tahap panen,
pengupasan, perajangan/pembelahan, pengeringan dan
penyimpanan sebesar 14,30 %. Susut terbesar pada tahap
pengeringan/penjemuran sebesar 5,74 % dan pada tahap
panen sebesar 3,17 %. Tingginya susut pada saat pengeringan/
penjemuran disebabkan saat melakukan pembalikan chips
banyak yang terjatuh dan tidak dipungut kembali, banyaknya
hewan peliharaan (ayam dan bebek) dalam lokasi penjemuran
sehingga saat chips dijemur banyak yang dimakan hewan,
sementara tingginya susut tercecer pengupasan disebabkan
bukan karena proses pengupasan yang kurang baik dan benar,
tetapi lebih karena cara pemotongan ke dua ujung umbi yang
kurang benar sehingga banyak daging umbi ikut terbuang/
terpotong.
Untuk menekan susut pemanenan, perlu dilengkapi/dibantu
sarana panen (pengungkit). Untuk perajangan sarana perajang
yang digunakan sudah baik hanya saja pelaku perajangan belum
berpengalaman serta putaran alat perajangan (RPM) terlalu
rendah, sehingga menghasilkan susut perajangan yang rendah
sebesar 1,54 %.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 100
8. Pembinaan Pilot Project SIPP Ubikayu Kabupaten Cianjur Provinsi
Jawa Barat.
Pengembangan tepung mocaf dengan sistem cluster untuk meningkatkan
kesejahteraan petani ubikayu di kawasan sentra produksi ubikayu mulai
dirintis pemerintah untuk mendukung pertanian bioindustri. Pada tahun
2014, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah memberikan
bantuan berupa fasilitasi sarana paket produksi chips dan tepung pada 3
lokasi berbeda di Kabupaten Cianjur yaitu paket produksi chips di
Kecamatan Sindangbarang dan Kecamatan Cibinong, serta paket
produksi tepung di Kecamatan Cidaun.
Fasilitasi Pengembangan Ubikayu merupakan salah satu Pilot Project
Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) yang dilakukan melalui
bentuk Dukungan Manajemen Peningkatan Kapasitas SDM Gabungan
Kelompok Tani/Kelompok Tani Penerima Bantuan Program SIPP di
Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBN TA
2015.
Sistem cluster yang direncanakan akan diterapkan pada kegiatan SIPP
2015–2045 memerlukan sistem kerjasama yang baik antar cluster chips
dan pusat produksi tepung. Dukungan pendampingan dari Pusat, dinas
pertanian provinsi sampai BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) setempat
menjadi hal yang sangat penting. Dibutuhkan SDM yang memahami cara
produksi chips dan tepung secara baik dan benar, cara mengelola usaha,
opersionalisasi sarana yang ada, pemasaran, dan penanganan limbah
produksi.
Sebagai program daerah yang tentunya akan didukung oleh pemerintah
daerah setempat, maka berbagai dukungan infrastruktur juga berpotensi
untuk diakses. Pemerintah daerah memiliki asset berupa lahan dan
prasarana yang bisa dipinjam atau dihibahkan. Dukungan infrastruktur
yang dibutuhkan mulai dari lahan untuk pembangunan gudang dan rumah
produksi, serta sekretariat/perkantoran dan kendaraan. Selain itu,
dukungan riset juga bisa diperoleh dari Badan Penelitian dan
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 101
Pengembangan Daerah setempat yang ada di setiap level provinsi. Oleh
sebab itu, dilakukan pembinaan yang terus menerus dari tingkat Pusat
maupun Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar
dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat tani disekitarnya.
Diharapkan dengan adanya fasilitasi tersebut, kelompok tani dapat
bekerja sama dengan semua instansi terkait di daerah termasuk dengan
pedagang, perusahaan, maupun swasta lainnya pada bidang usaha
seperti pembelian, pemrosesan, pengolahan dan penjualan komoditi
ubikayu yang diproduksi di wilayah setempat maupun diwilayah plasma
dengan mempertimbangkan analisa kelayakan usaha sehingga
menguntungkan dan berkelanjutan.
Pendekatan kegiatan dalam upaya mewujudkan gapokan/poktan sebagai
“pemilik-pelaku-penentu” dalam pengelolaan agribisnis khususnya
pengelolaan komoditi ubikayu memerlukan suatu tahapan kegiatan,
sehingga petani berproses sesuai dengan sosial budaya lokal.
Pendekatan program dan/atau kegiatan dengan mengutamakan
petani/sumberdaya lokal akan memberikan jaminan terjadinya perubahan
pola perilaku seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan skill
kelompok tani melalui kegiatan pendampingan, sehingga pelaksanaan
program dapat keberlanjutan.
Tahap kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok dilakukan
di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota antara lain dengan fokus
perencanaan produksi berupa penetapan/pemilihan varietas yang akan
dibudidayakan, konsolidasi blok produksi dalam kawasan (Kecamatan
Cidaun, Kecamatan Cibinong, dan Kecamatan Sindangbarang) untuk
menjamin kesinambungan pasokan bahan baku tepung, peningkatan
produktivitas, kemampuan penanganan pascapanen ubikayu,
pengembangan pemanfaatan mocaf dan kerjasama usaha, serta
pengembangan produk samping lainnya (pakan, pupuk organik dan
bioenergi). Tahapan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan
kelompok sebagai berikut:
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 102
a. Pusat
1) Penyusunan Pedoman Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Gabungan Kelompok Tani/ Kelompok Tani di lokasi
Pilot Project SIPP 2015 - 2045.
2) Penyusunan Panduan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Gabungan Kelompok Tani/ Kelompok Tani di lokasi
Pilot Project SIPP 2015 - 2045.
3) Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Gabungan Kelompok Tani/ Kelompok Tani di lokasi
Pilot Project SIPP 2015 – 2045.
4) Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilot Project SIPP Tahun 2015.
b. Provinsi
1) Sosialisasi Penerapan Penanganan Pascapanen Ubikayu
Sesuai GHP di lokasi Pilot Project SIPP 2015 – 2045.
2) Pembinaan dan Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan.
3) Temu Usaha dan Kemitraan.
c. Kabupaten
1) Pembinaan dan Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan.
2) Pembekalan Teknis/Apresiasi Petugas dan Gabungan
Kelompok Tani/Kelompok Tani :
a) Apresiasi Perencanaan Produksi
b) Apresiasi Produksi Chips dan Tepung
c) Apresiasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok
3) Pendampingan Produksi Chips dan Tepung.
Pada proses pelaksanan Pembinaan Pilot Project SIPP Ubikayu
Kabupaten Cianjur terdapat kendala sebagai berikut :
1) Kelompok tani masih memerlukan pendampingan dalam proses
pengolahan agar mutu hasil produksinya dapat sesuai standar mutu
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 103
yang telah ditetapkan dalam SNI karena petani penerima bantuan
belum pernah melakukan proses produksi sebelumnya.
2) Kegiatan usaha produksi chips dan tepung umumnya masih
terkendala oleh terbatasnya bahan baku di lokasi SIPP, tingginya
harga bahan baku saat ini, dan terbatasnya permodalan.
3) Masih terkendala proses pengeringan terutama saat ini memasuki
musim hujan. Alat pengering yang diberikan belum mampu bekerja
optimal.
4) Pengelolaan usaha belum dilaksanakan secara bersama (Cibinong),
administrasi poktan belum tertib dan perangkat organisasi poktan
yang terbentuk belum sepenuhnya berfungsi optimal.
5) Kendala pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Cidaun disebabkan
pengunduran diri Gapoktan Mitra Usaha. Hal ini mengakibatkan
proses produksi berhenti dan alat tidak dimanfaatkan. Gapoktan lain
di Cidaun menyatakan berminat untuk mengelola alat-alat tersebut.
Upaya Tindak Lanjut yang dilakukan sebagai berikut :
1) Diperlukan rancangan pembinaan secara berkelanjutan kepada
Poktan untuk menguatkan kapasitas SDM kelompok tani dari aspek
manajemen pengelolaan usaha dan peningkatan pengetahuan
pengolahan berbasis ubikayu sehingga poktan dapat melakukan
derivasi produk.
2) Akan dikirimkan surat kepada BPTP dan Disperindag Provinsi Jawa
Barat untuk melakukan pembinaan kelompok tani di Lokasi SIPP.
3) Perlu dialokasikan anggaran untuk kegiatan apresiasi perencanaan
produksi, penanganan pascapanen dan pengolahan serta
penguatan kelembagaan, selain itu alokasi dana pendampingan
kelompok tani untuk petugas penyuluh.
4) Poktan/gapoktan agar berupaya secara mandiri dan menguatkan/
mendorong peran serta anggota kelompok lainnya dalam
pengelolaan usaha.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 104
5) Pemerintah akan terus mendukung pengembangan usaha
poktan/gapoktan dan pemasaran produk yang dihasilkan serta
mengoptimalkan peran serta instansi terkait seperti BPTP dan
Disperindag dalam membina poktan/gapoktan.
6) Telah disampaikan kepada BP3K Cidaun agar permasalahan yang
terjadi diselesaikan secara intern antara BP3K Cidaun dan
poktan/gapoktan setempat.
7) Hasil musyawarah agar segera dilaporkan ke Dinas Pertanian
Kabupaten dan secara berjenjang ke Provinsi dan Pusat.
8) Permasalahan harus segera diselesaikan karena akan berpengaruh
terhadap arus investasi dan keberlanjutan program lainnya
9. Pendampingan Fasilitasi Pascapanen Dalam Mendukung Kawasan.
Dalam mendukung kegiatan pengembangan kawasan tanaman pangan
tahun 2015, Direktorat Budidaya Serealia telah menetapkan kawasan
jagung di 7 provinsi, pada 7 kabupaten. Fasilitasi Gerakan Penerapan
Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) adalah 1.500 Ha. Kawasan
jagung ini diharapkan akan menghasilkan produksi yang memenuhi skala
ekonomis, produksi sekali panen minimum 3.000 ton dan terkonsentrasi
pada satu kawasan, untuk memudahkan penanganan dan pemasaran.
Kabupatentersebut diharapkan akan menjadi stimulasi perkembangan
kawasan baru produksi jagung.
Dukungan Sarana Pascapanen yang diberikan untuk mendukung
kawasan sebagai berikut :
1) Corn Sheller per unit senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta
rupiah) sebanyak 42 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten.
2) Vertical Dryer Jagung + Crusher + bangunan per unit senilai
Rp. 958.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah)
sebanyak 29 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten. Vertical
Dryer sehargaRp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 105
juta rupiah) dan Crusher seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga
juta rupiah) serta bangunan seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus
lima puluh juta rupiah) termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan.
3) Corn Combine Harvester per unit senilai Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) sebanyak 8 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7
Kabupaten.
Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan harus dijadikan perhatian
dalam kegiatan pencapaian pengembangan kawasan tanaman pangan
sebagai berikut :
1) Komoditas tanaman pangan selalu dihadapkan dengan harga hasil
produksi yang murah di saat panen dan harga tinggi di saat musim
paceklik. Demikian juga halnya yang terjadi pada komoditas jagung
sehingga dibutuhkan adanya jaminan kepastian harga pada saat
panen. Harga yang kompetitif akan menguntungkan petani dan
menstimulan petani untuk terus meningkatkan produksi dan
mempertahankan kualitas hasil panen.
2) Harga jagung pipilan yang memenuhi standar pabrikan atau standar
nasional tidak memberikan pendapatan lebih bagi petani. Petani
jagung cenderung untuk tidak memperhatikan kualitas produknya
sehingga kualitas jagung pipilan kering masih belum optimal dalam
memenuhi standar kebutuhan industri pakan ternak.
3) Pemasaran hasil produk juga merupakan kendala bagi petani. Hasil
panen langsung dijual ke tengkulak dikarenakan lokasi industri
pakan ternak yang umumnya relatif cukup jauh. Harga ditentukan
oleh tengkulak dan tidak ada posisi tawar yang menguntungkan bagi
petani. Kondisi tersebut di atas telah menyebabkan pendapatan
usahatani Jagung belum mampu memberikan pengaruh yang berarti
terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan para petani jagung.
4) Pemberian sarana pascapanen jagung memberikan dampak positif
bagi petani, terutama dalam hal kelangkaan tenaga kerja. Namun,
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 106
pemanfaatannya tidak dalam kurun waktu yang panjang. Hal ini
disebabkan petani belum mampu mengadopsi tenologi sarana
pascapanen tersebut. Pelatihan dan kursus bagi petani sangat
dibutuhkan. Selain itu, spesifikasi sarana pascapanen harus
menyesuaikan dengan tipologi lahan dan keadaan wilayah
setempat.
Tindak Lanjut Hasil kunjungan sebagai berikut:
1) Peningkatan produksi terutama di daerah kawasan jagung tidak
hanya didukung dengan sarana pascapanen tetapi juga disertai
dengan dukungan pasar dan jaminan harga yang kompetitif.
2) Pemberian sarana pascapanen jagung harus disertai dengan
pelatihan selain pelatihan yang dilakukan oleh pabrikan/produsen.
3) Sarana pascapanen jagung yang diberikan mempunyai spesifikasi
yang sesuai dengan keadaan wilayah.
4) Kampanye peningkatan kualitas hasil produksi harus terus
dilakukan karena persaingan produk tidak hanya dengan produsen
dalam negeri namun juga produsen luar negeri.
10. Pembinaan dalam Rangka UPSUS Peningkatan PJK Tahun 2015.
Permasalahan substantif yang dihadapi dalam percepatan pencapaian
swasembada pangan antara lain: (1) alih fungsi dan fragmentasi lahan
pertanian; (2) rusaknya infrastruktur/ jaringan irigasi; (3) semakin
berkurangnya dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian serta
kurangnya peralatan mekanisasi Pertanian (alat dan mesin pertanian);
(4) masih tingginya susut hasil (losses); (5) belum terpenuhinya
kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta
belum memenuhi enam tepat (tepat waktu, jumlah,kualitas, jenis, harga,
dan lokasi; (6) lemahnya permodalan petani, (7) harga komoditas pangan
jatuh dan sulit memasarkan hasil pada saat panen raya.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 107
Presiden RI melalui Program Nawacita telah menetapkan target
swasembada padi, jagung dan kedelai pada Tahun 2017. Program
Upaya Khusus (Upsus) peningkatan produksi padi jagung kedelai tahun
2015 telah digulirkan oleh Kementerian Pertanian sebagai dukungan
terhadap program Nawacita bidang Kedaulatan Pangan. Program Upsus
diwujudkan dalam dukungan beberapa program kegiatan yang
dialokasikan bagi kawasan dan non kawasan sentra tanaman pangan di
seluruh Indonesia. Adapun target produksi yang harus dicapai pada
tahun 2015 adalah produksi padi 73,40 juta ton dengan pertumbuhan
2,21%/tahun, jagung 20,33 juta ton dengan pertumbuhan 5,57
persen/tahun, dan kedelai 1,50 juta ton dengan pertumbuhan 60,81
persen/tahun.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.
1243/Kpts/OT.160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus
Peningkatan Produksi Padi Jagung Kedelai Melalui Program Perbaikan
Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya, Direktur Pascapanen telah
ditunjuk menjadi Koordinator Kelompok Kerja Upaya Khusus
Peningkatan Produksi Padi Jagung Kedelai Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam dinamika pembangunan Provinsi Sumatera Selatan semakin maju
dan berkembang, tantangan pembangunan dalam lima tahun mendatang
(2013-2018) adalah melakukan transformasi dan akselerasi
pembangunan agar dapat mengatasi berbagai masalah terutama belum
optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik; belum terpadunya
pengelolaan prasarana dan sarana transportasi, sanitasi dan energi;
belum optimalnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
belum tuntasnya penanganan kemiskinan dan pengangguran; serta
belum meratanya pembangunan antara daerah kabupaten/kota. Berbagai
tantangan tersebut perlu dipecahkan secara dini, terpadu, terencana dan
berkelanjutan sesuai dengan potensi dan prioritas pembangunan di
setiap wilayah kabupaten/kota.
Cakupan kegiatan pertanian yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
terdiri atas beberapa jenis kegiatan yang dikelompokkan dalam beberapa
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 108
sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan,
peternakan dan perikanan. Untuk sektor tanaman pangan, Sumatera
Selatan memiliki lawan sawah seluas 781.595 ha yang terdiri dari lahan
sawah yang ditanami padi seluas 612.424 dan lahan sawah yang tidak
ditanami padi seluas 169.171 ha. Lahan sawah yang ditanami padi terdiri
dari lahan sawah irigasi seluas 107.656 ha, lahan sawah tadah hujan
seluas 90.970 ha, lahan sawah pasang surut seluas 217.166, dan lahan
sawah rawa lebak seluas 196.632 ha. Saat ini lahan sawah abadi di
Sumatera Selatan seluas 752.150 ha, terdiri atas 399.521 ha atau 55
persen lahan sawah irigasi 113.655 ha atau 15 persen lahan sawah
pasang surut, sawah lebak dan sawah tadah hujan dan sisanya 238.974
ha atau 30 persen adalah lahan sawah yang belum ditanami.
PembinaanUPSUS Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai kami
lakukan di Provinsi Sumatera Selatan dan telah menempatkan Sumatera
Selatan sebagai Provinsi peringkat ke 2 dengan peningkatan produksi
padi terbesar setelah Provinsi Aceh. Sedangkan produksi jagung dan
kedelai mengalami peningkatan terbesar se Indonesia. Berikut
perkembangan program UPSUS PJK Provinsi Sumatera Selatan:
a. Padi
1) Luas Tanam Padi Periode Oktober 2014 - Maret 2015 seluas
457.060 ha, atau 89,94 persen dari target seluas 508.211 ha,
dengan sisa luas tanam seluas 51.151 ha.
2) Luas Tanam Padi Periode April - September 2015 seluas
437.160 ha, atau 71,79 persen dari target seluas 608.933 ha,
dengan sisa luas tanam seluas 171.773 ha.
3) Total Luas Tanam Padi Periode Oktober 2014 - September
2015 seluas 894.220 ha atau 80,05 persen dari target seluas
1.117.144 ha dengan sisa luas tanam seluas 222.924 ha.
4) Luas Tanam Padi Periode Oktober 2015 - Maret 2016 seluas
38.523 ha, atau 7,25 persen dari target seluas 531.588 ha,
dengan sisa luas tanam seluas 493.065 ha.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 109
5) Luas Panen Padi Periode Januari - Desember 2015 hingga
minggu ke II November 2015 seluas 831.706 ha atau 102,56
persen dari luas panen tahun 2014 seluas 810.900 ha.
6) Produksi Padi Periode Januari - Desember 2015 hingga minggu
ke II November 2015 sebesar 3.979.901 ton atau 85,05 persen
dari target sebesar 4.679.387 ton.
7) Total Produksi Padi Periode Januari - Desember 2015
diperkirakan sebesar 4.259.104 ton (ARAM II) atau 116,04
persen dari produksi tahun 2014 sebesar 3.670.435 ton.
b. Jagung
1) Luas Tanam Jagung Periode Oktober 2014 -Maret 2015 seluas
13.214 ha, atau 70,53 persen dari target seluas 18.374 ha,
dengan sisa luas tanam seluas 5.520 ha.
2) Luas Tanam Jagung Periode April - September 2015 seluas
38.214 ha, atau 67,32 persen dari target seluas 56.768 ha,
dengan sisa luas tanam seluas 18.554 ha.
3) Total Luas Tanam Jagung Periode Oktober 2014 - September
2015 seluas 51.428 ha atau 68,11 persen dari target seluas
75.502 ha dengan sisa luas tanam seluas 24.075 ha.
4) Luas Tanam Jagung Periode Oktober 2015 - Maret 2016 seluas
452 ha, atau 2,49 persen dari target seluas 18.181 ha, dengan
sisa luas tanam seluas 17.729 ha.
5) Luas Panen Jagung Periode Januari - Desember 2015 hingga
minggu ke II November 2015 seluas 43.957 ha atau 137,63
persen dari luas panen tahun 2014 seluas 31.939 ha.
6) Produksi Jagung Periode Januari - Desember 2015 hingga
minggu ke II November 2015 sebesar 277.030 ton atau 67,95
persen dari target sebesar 407.671 ton.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 110
7) Total Produksi Jagung Periode Januari - Desember 2015
diperkirakan sebesar 314.605 ton (ARAM II) atau 163,88 persen
dari produksi tahun 2014 sebesar 191.974 ton.
c. Kedelai
1) Luas Tanam Kedelai Periode Oktober 2014 -Maret 2015 seluas
1.998 ha, atau 57,36 persen dari target seluas 3.483 ha,
dengan sisa luas tanam seluas 1.485 ha.
2) Luas Tanam Kedelai Periode April - September 2015 seluas
10.439 ha, atau 57,30 persen dari target seluas 18.219 ha,
dengan sisa luas tanam seluas 7.780 ha.
3) Total Luas Tanam Kedelai Periode Oktober 2014 - September
2015 seluas 12.437 ha atau 57,31 persen dari target seluas
21.702 ha, dengan sisa luas tanam seluas 9.205 ha.
4) Luas Tanam Kedelai Periode Oktober 2015 - Maret 2016 seluas
110 ha, atau 3,44 persen dari target seluas 3.194 ha, dengan
sisa luas tanam seluas 3.084 ha.
5) Luas Panen Kedelai Periode Januari - Desember 2015 hingga
minggu ke II Nopember 2015 seluas 9.769 ha atau 134,99
persen dari luas panen tahun 2014 seluas 7.237 ha.
6) Produksi Kedelai Periode Januari - Desember 2015 hingga
minggu ke II Nopember 2015 sebesar 17.002,98 ton atau 72,05
persen dari target sebesar 23.598 ton.
7) Total Produksi Kedelai Periode Januari - Desember 2015
diperkirakan sebesar 19.197 ton (ARAM II) atau 152,96 persen
dari produksi tahun 2014 sebesar 12.550 ton.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 111
11. Pengawalan Dukungan Sarana Pascapanen TP (APBN-P)
Dalam rangka mendukung upaya khusus pencapaian swasembada
berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai, maka
Pemerintah memberikan dukungan fasilitasi bantuan sarana pascapanen
tanaman pangan dari dana APBN-P TA 2015 dalam bentuk sarana
pascapanen tanaman pangan berupa penyediaan sarana Combine
Harvester Kecil sebanyak 3.056, Vertical Dryer padi kapasitas 3,5 – 6 ton
+ bangunan/rehap sebanyak 166 unit, Corn Sheller sebanyak 2.088 unit,
vertical dryer jagung kapasitas 3,5 – 6 ton + bangunan/rehab sebanyak
207 unit dan Power Thresher Multiguna sebanyak 1.836 unit, Combine
Harvester Besar sebanyak 125 unit, flat bad dryer sebanyak 6 unit dan
Corn Combine Harvester sebanyak 11 unit. Diharapkan dengan bantuan
sarana pascapanen tersebut akan dapat membantu petani pada proses
penanganan panen, mengamankan produksi, meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan petani
Pengawalan dan monev pelaksanaan dukungan sarana pascapanen
tanaman pangan (APBN-P) tahun 2015 antara lain:
1. Melakukan pengawalan dan monitoring bantuan sarana pascapanen
tanaman pangan tahun 2015 yang bersumber dari APBN-P 2015.
2. Memperoleh informasi mengenai permasalahan dalam kegiatan
pascapanen tanaman pangan.
3. Melakukan evaluasi sebagai bahan untuk perencanaan program
dan kegiatan pada tahun 2016.
Pengawalan dan monitoring sarana pascapanen tanaman pangan pada
dana APBN-P 2015 diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Pengawalan dan monev bantuan sarana pascapanen tanaman
pangan pada dana APBN-P 2015 dilaksanakan pada 27 (dua puluh
tujuh) provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera
Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Barat, Bengkulu, Gorontalo,
Bangka Belitung, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 112
Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi
Selatan, Maluku, Papua Barat, Papua.
2. Jumlah bantuan sarana pascapanen APBN-P 2015 setelah revisi
DIPA 13 November 2015 sebanyak 7.499 unit, terdiri dari combine
harvester kecil sebanyak 3.060 unit, vertical dryer padi kapasitas 3,5
– 6 ton + bangunan/rehab sebanyak 166 unit, corn sheller sebanyak
2.088 unit, vertical dryer jagung kapasitas 3,5 – 6 ton +
bangunan/rehab sebanyak 207 unit, power thresher multiguna
sebanyak 1.836 unit, combine harvester besar sebanyak 125 unit,
flat bed dryer sebanyak 6 unit dan corn combine harvester sebanyak
11 unit.
3. Bantuan sarana pascapanen Combine Harvester kecil sebanyak
3.060 unit dialokasikan di 32 provinsi, realisasi Berita Acara Serah
Terima Barang (BASTB) 3.060 unit (100%), dan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.345.821.132.634,- (87,32%),
penghematan/efisiensi Rp. 50.227.089.366,-.
4. Bantuan sarana pascapanen Vertical Dryer Padi (kap. 3,5-6 ton) +
bangunan/rehab bangunan dryer sebanyak 166 unit dialokasikan di
22 provinsi, realisasi BASTB 165 unit (99,40%), Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.129.572.289.570,- (87,71%),
penghematan /efisiensi Rp. 24.401.411.430,-, sisa mati/tidak
terserap Rp. 815.000.000,-.
5. Bantuan sarana pascapanen Vertical Dryer Jagung (kap. 3,5-6 ton)
+ bangunan/rehab bangunan dryer sebanyak 207 unit dialokasikan
di 21 provinsi, realisasi BASTB 205 unit (99,03%), dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.163.442.909.522,-
(85,61 %), penghematan /efisiensi Rp. 24.077.455.921,- dan sisa
mati/tidak terserap Rp. 3.399.973.557,-.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 113
6. Bantuan sarana pascapanen Corn Sheller sebanyak 2.088 unit
dialokasikan di 31 provinsi, realisasi BASTB 2.088 unit (100%),
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar
Rp.50.392.031.768,- (81,49%), penghematan/efisiensi
Rp. 11.448.991.232,-.
7. Bantuan sarana pascapanen Power Thresher Multiguna sebanyak
1.836 unit dialokasikan di 30 provinsi. Realisasi BASTB 1.646 unit
(89,65%), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar
Rp.38.963.462.015,- (73,18%), penghematan/efisiensi Rp.
8.945.487.985,- dan sisa mati/tidak terserap Rp. 5.336.137.000,-.
8. Bantuan sarana pascapanen Combine Harvester Besar sebanyak
125 unit dialokasikan di 3 provinsi, realisasi BASTB 70 unit, dan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar
Rp.47.149.820.000,- (93,78%), penghematan/efisiensi
Rp. 3.128.160.000,-.
9. Bantuan sarana pascapanen Flat Bed Dryer sebanyak 6 unit
dialokasikan di 1 provinsi realisasi BASTB 6 unit (100%), Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.4.146.040.000,-
(97,79 %), penghematan/efisiensi Rp. 93.860.000,-.
10. Bantuan sarana pascapanen Corn Combine Harvester sebanyak 11
unit dialokasikan di 2 provinsi, realisasi BASTB 11 unit (100%),
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.3.746.750.000,-
(98,41 %), penghematan /efisiensi Rp. 60.400.000,-.
11. Berdasarkan revisi sisa hasil penghematan tanggal 13 November
2015 terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan dukungan
sarana pascapanen tanaman pangan sumber dana APBN-P
sebesar Rp. 83.160.802.000,- sehingga total anggaran Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan sumber APBN-P menjadi
Rp. 927.836.427.000,- (semula Rp. 844.675.625.000,- naik 9,85%)
yang terdiri dari anggaran kegiatan dukungan fasilitasi bantuan
sarana pascapanen sebesar Rp. 915.168.402.000,- (semula
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 114
Rp. 832.350.000.000,- naik 8,28%) dan pembinaan/monev sebesar
Rp. 12.668.025.000,- (semula Rp. 12.325.625.000,- naik 2,78%).
Realisasi fisik dukungan fasilitasi bantuan sarana pascapanen
tanaman pangan sebesar 7.306 unit (97,43%) dari target 7.449 unit,
sedangkan realisasi keuangan (SP2D) sebesar
Rp.783.234.435.509 (85,58%) terhadap pagu
Rp. 915.168.402.000,- dan 99,81% terhadap nilai kontrak
Rp. 784.764.409.066,-. Dari realisasi tersebut terdapat
penghematan/efisiensi sebesar Rp. 122.382.855.934,- (13,37%) dari
pagu dan terdapat sisa mati/tidak terserap sebesar
Rp. 9.551.110.557 (1,04)% terhadap pagu.
Seiring berjalannya kegiatan, dari penghematan anggaran yang ada
terdapat revisi anggaran penghematan sehingga terdapat realisasi
penambahan alat berupa 6 unit Combine Harvester Kecil (Provinsi
Lampung), 44 unit Combine Harvester Besar (Provinsi Lampung 25
unit dan Provinsi Sulawesi Tengah 19 unit). Dengan adanya revisi
anggaran penghematan, maka realisasi fisiknya sebesar 7.356 unit
(98,09%) dari target 7.499 unit. Sedangkan realisasi keuangan
(SP2D) sebesar Rp. 798.494.198.941 (87,25%) terhadap pagu,
99,81% terhadap nilai kontrak Rp. 800.024.172.498,-, dan sisa
penghematan/efisiensi sebesar Rp. 115.144.229.502,- (12,58)
terhadap pagu dan terdapat sisa mati/tidak terserap sebesar Rp.
9.551.110.557 (1,04%) terhadap pagu.
F. Rapat Koordinasi Pascapanen
1. Rapat Koordinasi Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan
a) Rapat Koordinasi Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan
(APBN Refocusing Jagung) Tahun 2015.
Rapat koordinasi pascapanen merupakan media untuk menyamakan
persepsi antara pusat dan daerah terhadap kebijakan dan program
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 115
dari Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. Dengan adanya
kesamaan persepsi ini diharapkan akan menimbulkan sinergi
pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan pada tanggal 25-27 Februari 2015
menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Penanganan Pascapanen
Tanaman Pangan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku,
BadanPenyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kabupaten
Gowa – Provinsi Sulawesi Selatan.
Pertemuan diawali dengan sambutan selamat datang oleh Kepala
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Selatan, dilanjutkan Sambutan Direktur Jenderal Tanaman
Pangan yang diwakili oleh Direktur Pascapanen Tanaman Pangan,
dan sekaligus membuka Acara Pertemuan.
Narasumber pertemuan berasal dari Biro Perencanaan Sekretariat
Jenderal Kementerian Pertanian; Sekretariat Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan; Sekretaris Executive Asosiasi Gabungan
Pengusaha Makanan Ternak (GPMT); Direktorat Budidaya Serealia
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan Kelompok Tani Tani
Karya pengguna Corn Combine Harvester dari Kabupaten Kediri
Provinsi Jawa Timur. Peserta pertemuan berasal dari Eselon II
Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; Kepala Bidang,
Kepala Seksi dan staf yang menangani kegiatan pascapanen dan
produksi tanaman pangan pada Dinas Pertanian Provinsi di 32
Provinsi dan 20 Kabupaten/Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan; 1
Kabupaten dari Provinsi Riau(Kabupaten Indragiri Hulu); 1
Kabupaten dari Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten OKI); 1
Kabupaten dari Sulawesi Tengah (Kabupaten Toli-toli); 3 Kabupaten
dari Provinsi Papua Barat (Kabupaten Nabire, Manokwari, Sorong);
12 produsen/pabrikan sarana pascapanen tanaman pangan;serta
staf lingkup Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 116
Berdasarkan materi dan hasil diskusi pada Pertemuan Koordinasi
diperoleh poin-poin penting sebagai berikut :
1) Salah satu strategi dalam upaya mencapai target produksi
tanaman pangan tahun 2015, dilakukan melalui pengamanan
produksi tanaman pangan khususnya penanganan pascapanen
yang baik dan benar di tingkat petani. Kegiatan ini penting
karena mempunyai peranan yang besar dalam mendukung
ketahanan pangan nasional (National Food Security).
2) Penanganan pascapanen memiliki peranan secara langsung
dalam menurunkan susut hasil, mempertahankan mutu hasil
dan meningkatkan nilai tambah, daya saing serta pendapatan
petani. Sedangkan secara tidak langsung, untuk masa yang
akan datang memberikan dukungan terhadap pangan nasional.
3) Dalam rangka mengupayakan pencapaian swasembada
pangan maka tahun 2015 ini kegiatan bantuan sosial
pascapanen difokuskan pada sarana pascapanen jagung yang
dialokasikan pada daerah kawasan jagung dan non kawasan
(reguler). Sarana bansos jagung untuk kawasan terdiri : 1) Corn
Sheller (pemipil jagung) sebanyak 42 unit dialokasikan di 7
provinsi, 7 kabupaten; 2) Vertical dryer jagung + bangunan
sebanyak 29 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten; Corn
combine harvester (mesin pemanen jagung) sebanyak 8 unit
dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten. Sarana bansos jagung
untuk regular terdiri : 1) Corn sheller (pemipil jagung)
sebanyak 90 unit dialokasikan di 28 Provinsi, 80 Kabupaten; 2)
Flat bed dryer + bangunan sebanyak 35 unit dialokasikan di 21
Provinsi, 35 Kabupaten; 3) Corn combine harvester (mesin
pemanen jagung) sebanyak 7 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7
Kabupaten; 4) Power thresher multiguna (mesin perontok
serbaguna) sebanyak 1 unit dialokasikan di 1 Provinsi, 1
kabupaten. Bantuan sarana pascapanen tersebut merupakan
belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer barang kepada
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 117
Gapoktan/Poktan dengan sistem pengadaan oleh Tim
Pengadaan Barang/Jasa dimasing-masing Dinas Pertanian
Provinsi.
4) Pelaksanaan kegiatan pascapanen tanaman pangan khususnya
jagung tahun 2015 perlu diatur dalam Pedoman Teknis
Pengelolaan Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2015
sehingga proses penetapan CPCL kelompoktani penerima
bantuan sesuai kebutuhan kelompok sasaran untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
5) Pedoman Teknis Pengelolaan Bantuan Sarana Pascapanen
Jagung yang diterbitkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
segera dijabarkan menjadi Petunjuk Pelaksanaan ditingkat
Provinsi dengan menjabarkan spesifikasi teknis minimal yang
diperlukan dan ketentuan teknis disesuaikan dengan kondisi
setempat.
6) Pada saat proses pengadaan barang perlu diperhatikan prinsip-
prinsip dasar terhadap akuntabel, efisien, efektif, transparan,
terbuka, dan tidak diskiminatif dan sesuai dengan ketentuan
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012
tanggal 1 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada
Kementerian Negara/Lembaga dan Permentan Nomor
137/Permentan/ OT.140/12/2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian
Tahun Anggaran 2015 sedangkan proses pengadaan akan
diupayakan melalui e-catalog, maka bantuan sosial sarana
pascapanen tanaman pangan pada tahun 2015 berupa transfer
barang yang ketentuan pengadaannya sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 118
7) Tim Pengadaan Barang/Jasa ditingkat Provinsi agar
memperhatikan spesifikasi teknis minimal (SNI/test report) yang
ada di Pedoman Teknis dan materi/keaslian dalam pengadaan,
juga memperhatikan jaminan pelayanan purna jual, jaminan
pelayanan suku cadang barang minimal 1 - 2 tahun, dan
sertifikat pelatihan operator sarana pascapanen dari
produsen/pabrikan.
8) Setiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan agar
dalam pengembangkan sistem pengelolaan pascapanen dapat
melakukan pemetaan dan kondisi pascapanen dalam rangka
penerapan konsep penanganan pascapanen yang baik dan
benar, sehingga akan diperoleh sasaran program penanganan
pascapanen yang tepat.
9) Bansos dan pemberdayaan sosial Ditjen Tanaman Pangan
dialokasikan kepada kelompok tani dengan akun 57 dalam
bentuk transfer barang.
10) Tahapan kegiatan pengadaan perlu dilakukan pembobotan
untuk kegiatan sosialisasi, pembuatan pedoman/petunjuk
teknis, pengadaan, penetapan pemenang, penyaluran dan
pemanfaatan bansos.
11) Penerima bantuan sarana pascapanen tanaman pangan pada
APBN-P tahun 2015 wajib dilengkapi dengan e-proposal. Waktu
pembukaan e-proposal sampai dengan tanggal 28 Februari
2015. Mengingat waktu yang sangat sempit, daerah meminta
perpanjangan waktu pengajuan e-proposal.
12) Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan
bantuan sarana pascapanen sebagai berikut :
(a) Bantuan sarana yang telah diterima tahun 2011 – 2014
agar dimanfaatkan secara optimal karena menjadi salah
satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan
agar disiapkan kegiatan tahun 2015 dengan baik.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 119
(b) Identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan harus
dilakukan dengan cermat agar bantuan yang diterima
benar-benar dimanfaatkan.
(c) Melakukan pengawalan dan evaluasi terhadap bantuan
yang telah diterima serta melaporkan secara berkala dan
berjenjang kepada Direktorat Pascapanen Tanaman
Pangan.
b) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan (APBN-P) Tahun 2015.
Dalam rangka mengkoordinasikan, mengintegrasikan, serta
mensinergikan pemahaman kegiatan penanganan pascapanen
tanaman pangan tahun 2015 antara Pusat dan Daerah, Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan
Dukungan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan daritanggal 6- 8
April 2015 di Hotel Bahtera PT.Pelni, Cipayung Bogor.
Pertemuan diawali dengan pembukaan oleh Direktur Pascapanen
Tanaman Pangan yang diwakili oleh Kasubdit Padi, dilanjutkan
dengan workshop perkembangan persiapan pelaksanaan bantuan
sosial sarana pascapanen tanaman pangan APBN-P tahun 2015.
Pengarahan dan penyampaian kebijakan penanganan pascapanen
tanaman pangan tahun 2015 disampaikan oleh Direktur Pascapanen
Tanaman Pangan dan pengarahan tentang kebijakan pengadaan
sarana pascapanen tanaman pangan APBN-P tahun 2015 dalam
mendukung Upsus Padi Jagung dan Kedelai oleh Sekretaris
Jenderal Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian.
Sedangkan narasumber pertemuan lainnya berasal dari perwakilan
Direktur E-Procurement, Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan
Pengembangan Informasi, LKPP; Inspektur Jenderal II Kementan;
dan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah. Peserta pertemuan
berasal dari Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf yang menangani
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 120
kegiatan pascapanen dan produksi tanaman pangan pada Dinas
Pertanian Provinsi di 32 Provinsi dan 7 Kabupaten dari 4 Provinsi ;
yaitu Kabupaten Sungai Penuh dari Provinsi Jambi; Kabupaten
Jembrana, Klungkung dan Buleleng dari Provinsi Bali; Kabupaten
Barito Timur dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Gorontalo
dan Boalemo dari Gorontalo; 16 produsen/pabrikan sarana
pascapanen tanaman pangan; serta staf lingkup Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan.
Berdasarkan materi dan hasil diskusi pada Pertemuan Koordinasi
diperoleh poin-poin penting sebagai berikut :
1) Pemerintahan Kabinet Kerja telah menetapkan target
pencapaian swasembada berkelanjutan padi, dan jagung serta
pencapaian swasembada kedelai dapat dicapai pada tahun
2017. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Kementerian
Pertanian telah menetapkan upaya khusus pencapaian
swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada
kedelai melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan
kegiatan pendukung lainnya yang dialokasikan tahun 2015.
2) Dalam rangka mendukung upaya khusus pencapaian
swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada
kedelai tersebut, maka Pemerintah memberikan salah satu
dukungan fasilitasi bantuan sarana pascapanen tanaman
pangan berupa penyediaan bantuan social sarana pascapanen
tanaman pangan melalui transfer barang yang bersumber dana
APBN-P tahun 2015 pada DIPA Tugas Pembantuan Provinsi
pada masing-masing Satker Dinas Pertanian Provinsi sebagai
berikut:
(a) Combine Harvester Kecil senilai Rp. 130.000.000,-
dialokasikan di 32 provinsi 338 kabupaten;
(b) Vertical Dryer Padi senilai Rp. 935.000.000,- dengan
rincian : paket sarana dryer senilai Rp. 685.000.000,- dan
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 121
bangunan/rehab bangunan dryer senilai
Rp. 250.000.000,- termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan yang dialokasikan di 22 provinsi 112
kabupaten;
(c) Corn Sheller senilai Rp. 30.000.000,- dialokasikan di 31
provinsi 250 kabupaten;
(d) Vertical Dryer Jagung senilai Rp. 935.000.000,- dengan
rincian : paket sarana dryer senilai Rp. 685.000.000,- dan
bangunan/rehab bangunan dryer senilai
Rp. 250.000.000,- termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan yang dialokasikan di 21 provinsi 109
kabupaten; Sarana pengering/dryer sebelum
didistribusikan terlebih dahulu disiapkan
bangunan/rehabilitasi bangunan dryer sesuai dengan
anggaran yang tersedia.
(e) Power Thresher Multiguna senilai Rp. 30.000.000,-
dialokasikan di 30 provinsi 232 kabupaten;
Diharapkan dengan bantuan sarana pascapanen tersebut
akan dapat membantu petani pada proses penanganan
panen, mengamankan produksi, meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan petani.
3) Proses pengadaan barang/sarana pascapanen tanaman
pangan melalui system e-purchasing/e-katalog, kecuali
bangunan/rehab bangunan vertical dryer melalui pelelangan
umum. Ketentuan teknis, mekanisme dan spesifikasi teknis
sarana dijabarkan dalam Pedoman Teknis Pengelolaan
Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (APBN-P)
tahun 2015 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan. Sedangkan ketentuan pengadaan barang mematuhi
ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 122
Presiden Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden
Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga dan Nomor 4
tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan
Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dan Permentan
Nomor 137/Permentan/ OT.140/12/2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian
Tahun Anggaran 2015.
4) Tim Pengadaan Barang/Jasa ditingkat Provinsi agar
memperhatikan spesifikasi teknis minimal (SNI/test report) yang
ada di Pedoman Teknis dan materi/keaslian dokumen dalam
pengadaan, juga memperhatikan jaminan pelayanan purna jual,
jaminan pelayanan suku cadang barang minimal 1 - 2 tahun,
dan sertifikat pelatihan operator sarana pascapanen dari
produsen/pabrikan.
5) Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan
bantuan sarana pascapanen :
(a) Penerima bantuan sarana pascapanen tanaman pangan
pada APBN-P tahun 2015 wajib dilengkapi dengan
e-proposal dan didukung dengan proposal manual.
Bantuan sosial ini merupakan pendorong/treager bagi
membantu petani dalam upaya pemberdayaan petani
dalam rangka mendukung meningkatkan produktivitas
padi, jagung dan kedelai.
(b) Pengadaan sarana pascapanen tanaman pangan melalui
e-purchasing dengan pertimbangan volume kebutuhan
sarana yang tinggi, barang diproduksi oleh pabrikan dan
harga barang/pasar kompetitif.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 123
(c) E-purchasing/e-katalog memberi kemudahan kepada
K/L/D dalam melaksanakan barang/jasa pemerintah untuk
kebutuhan instansinya. E-purchasing memberi kepastian
spesifikasi teknis dan harga produk seragam. Negosiasi
antara pejabat pengadaan dan produsen dimungkinkan
berdasarkan hasil survey dan jumlah pemesanan barang
banyak. Pemilihan jenis produk dalam e-katalog
berdasarkan kebutuhan, anggaran dan preferensi.
(d) Identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan harus
dilakukan dengan cermat pada kelompoktani penerima
bantuan kegiatan rehablilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT)
dalam program upaya khusus pencapaian swasembada
berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai,
agar bantuan yang diterima benar-benar dimanfaatkan
terutama pemanfaatan vertical dryer.
(e) Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk
mengejar luas panen dan produksi April – September
terutama di 13 provinsi sentra produksi padi, sehingga
perlu dilakukan pengawalan dan evaluasi terhadap
bantuan yang telah diterima serta melaporkan secara
berkala dan berjenjang kepada Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan. Pengadaan sarana pascapanen juga
harus memperhatikan mekanisme dan penyaluran sampai
dengan titik bagi.
(f) Dalam proses pengadaan dan penyaluran bantuan sarana
pascapanen tanaman pangan harus memperhatikan titik
kritis dari setiap tahap kegiatan untuk dapat diantisipasi,
sehingga kegiatan dapat berjalan lancer dan bantuan
dapat dimanfaatkan secara optimal.
(g) Apabila daerah mengusulkan realokasi dengan
argumentasi yang kuat, maka realokasi antar provinsi
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 124
maka perlu di pengawalan dan evaluasi terhadap bantuan
yang telah diterima serta melaporkan secara berkala dan
berjenjang kepada Direktorat Pascapanen Tanaman
Pangan.
(h) Pelaksana kegiatan dan POK di provinsi agar mengikuti
eselon I Kementan.
(i) Pemecahan dan penggabungan paket pengadaan dilarang
apabila menghindari pelelangan. Pemecahan dan
penggabungan paket pengadaan diperbolehkan apabila
pertimbangan efisiensi dalam hal jarak antar lokasi
penerima bantuan sangat jauh, transportasi dan biaya
material yang mahal.
(j) Agar Dinas Pertanian Provinsi segera melakukan
pengadaan melalui sistem e-catalog, kecuali pengadaan
bangunan melalui pelelangan umum.
(k) Dimintakan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKKP) agar segera memproses
penayangan e-katalog untuk produk sarana pascapanen
yang belum ditayangkan dalam e-katalog.
(l) Jika terdapat masalah agar dapat dikonsultasikan ke
auditor.
2. Rapat Focus Group Discussion (FGD) Pascapanen.
Dalam rangka Pengembangan Sistem dan Kelembagaan Operasional
Pascapanen Pada Kawasan Tanaman Pangan dan sebagai tindaklanjut
Focus Group Discussion (FGD) di Tahun 2013 dan 2014, Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan pada Tahun 2015 melanjutkan topik
manajemen pascapanen tanaman pangan melalui Focus Group
Discussion (FGD) dengan tema ”Keterpaduan Aspek Pascapanen,
Pengolahan dan Pemasaran di Kawasan Tanaman Pangan Menuju
Agroindustri.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 125
Hasil Focus Group Discussion (FGD) Pascapanen, sebagai berikut :
a. Pola Kemitraan dan Peran Bulog Dalam Mendukung Keberlanjutan
Usaha Pascapanen dan Pengolahan Hasil
1) Bulog berperan dalam penugasan stabilisasi harga beberapa
komoditas melalui : a) Menjaga stabilitas harga tingkat produsen,
b) Menjaga stablitas harga tingkat konsumen, c) Menjaga stok
pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar pada
saat dibutuhkan oleh pasar.
2) Penugasan Bulog untuk Ketahanan Pangan (Inpres No 5 Tahun
2015).
a) Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam
negeri dengan ketentuan HPP (Mendukung Pilar
Ketersediaan).
b) Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi
kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Mendukung
Pilar Keterjangkauan).
c) Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga
stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat,
bencana, dan rawan pangan (Mendukung Pilar Stabilitas)
3) Penyerapan gabah/beras dilakukan melalui pembelian dari
Petani/Poktan/Gapoktan dan Mitra Kerja Pengadaan (MKP)
untuk disalurkan melalui mekanisme PSO dan pasar komersil.
4) Alternatif kebijakan dalam stabilisasi harga dan manajemen
cadangan beras yaitu dengan sistem resi gudang dan
perdagangan berjangka.
5) Kebijakan Bulog dengan fungsi sebagai Jaminan pasar yaitu
Bulog membutuhkan jaminan pasokan, dengan mekanisme HPP
selama ini, Bulog terkendala tidak adanya jaminan pasokan.
Pasokan yang diperoleh melalui poktan/gapoktan hanya bersifat
jangka pendek. Pola bisnis kedepan diharapkan pasokan
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 126
diperoleh dengan pola kemitraan melalui sinergi dengan BUMN,
rice estate company, kemitraan on farm sehingga pasokan lebih
terjamin.
6) Dengan adanya ketentuan bahwa untuk mendapatkan kuota
impor maka importir harus menyerap produksi dalam negeri,
diharapkan dapat mengoptimalkan serapan beras dalam negeri.
7) Pola kemitraan yang telah dibangun oleh Bulog melalui
penyerapan gabah/beras dari poktan/gapoktan dengan
mekanisme HPP belum dapat menjamin pasokan secara
berkelanjutan, sehingga Bulog menyusun pola bisnis agar
pasokan gabah/beras ke Bulog lebih terjamin.
8) Pola kemitraan yang dibangun Poktan/Gapoktan dalam
penjualan hasilnya yaitu dengan menjalin kemitraan dengan
Bulog dengan perjanjian kontrak. Keuntungan dari kemitraan ini
adalah poktan/gapoktan tidak memerlukan modal yang besar
karena Bulog langsung membayar gabah/beras poktan/gapoktan
(Cash and Carry) dan Poktan/Gapoktan memperoleh jaminan
pasar yang lebih baik dibandingkan menjual sendiri ke pasar
komersil.
9) Pola kemitraan kedepan dapat mengikuti pola yang diterapkan
Kementan/BKP mulai 2015 yaitu mengembangkan Toko Tani
Indonesia yang bertujuan untuk memotong rantai pasar (menjadi
lebih pendek); membuka outlet-outlet pasar/ memperluas aspek
pemasaran (produk segar dan olahan); dan stabilisasi harga.
b. Bentuk Pendampingan Penguatan Kelembagaan Poktan/ Gapoktan
Dalam Pengelolaan Usaha Pascapanen dan Pengolahan.
Dalam upaya mewujudkan Agrobisnis/agroindustri komoditi
Tanaman Pangan berbasis Gapoktan perlu diperhatikan
pendampingan pada pemilihan Calon Petani-Calon Lokasi yang
tepat yaitu gapoktan/memenuhi skala ekonomi usaha, penyusunan
RUKK yang sesuai rencana usaha, pengelola Usaha yang
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 127
profesional (site manager dan asisten), uji Coba Komersial dan pola
kerjasama ABCG (Academic, Business, Community, Government).
c. Pola Hubungan Kelembagaan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok
Tani Dengan Kelembagaan Lain Yang Mendukung Usaha Agribisnis
Petani Menjadi Berkembang dan Menguntungkan.
1) Poktan/Gapoktan bekerja sama dengan poktan/gapoktan di luar
bidang tanaman pangan sehingga terbentuk integrasi lintas
sektor bidang pertanian dalam suatu kawasan yang ideal secara
ekonomi.
2) Poktan/Gapoktan menjalin kerjasama dengan kelompok lain
dalam penyediaan sarana pertanian misalnya pompa air dengan
sistem bagi hasil sehingga memberikan keuntungan bagi kedua
belah pihak.
d. Sistem Kerjasama Poktan/Gapoktan dengan Pelaku Usaha Untuk
Menjamin Kualitas dan Kuantitas Produksi
Kendala yang dihadapi Poktan/Gapoktan dalam memasuki pasar
komersial selain dengan Bulog yaitu kualitas beras yang dihasilkan
hanya mencapai grade Medium. Hal ini disebabkan belum
tertatanya sistem produksi dalam suatu skala kawasan produksi
yang menguntungkan usaha ekonomi dengan memperhatikan
pasar, sehingga satuan produksi yang dihasilkan sesuai dengan
kebutuhan pasar. Disamping itu untuk memenuhi kualitas yang
diinginkan pasar masih harus dipenuhi sesuai dengan permintaan
konsumen di pasar tujuan, hal ini karena keterbatasan sarana
pengolahan sehingga diharapkan Pemerintah melalui Ditjen
Tanaman Pangan dapat memfasilitasi sarana pengolahan yang
lebih baik untuk meningkatkan kualitas berasnya.
e. Kondisi Agroindustri Tanaman Pangan
1) Saat ini kondisi Agroindustri Tanaman Pangan diantaranya a)
Agribisnis di tingkat petani tidak menjamin masa depan dan
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 128
belum terencana dengan baik, b) Usaha Agribisnis skala
ekonomi belum dimiliki petani, hanya dimiliki pemilik modal, c)
Potensi dan informasi pasar belum dioptimalkan dan
dimanfaatkan oleh petani dan pemilik modal.
2) Permasalahan yang menjadi kendala pengembangan
agroindustri adalah Alih fungsi lahan, kesenjangan
(pertumbuhan ekonomi vs peningkatan kemiskinan), skala
usaha pertanian, kebijakan perdagangan berkeadilan belum
ada, implementasi kebijakan yang ada belum berjalan baik ,
koordinasi antar K/L – antar eselon 1 – antar pusat dan daerah
belum optimal.
f. Agroindustri Tanaman Pangan ke Depan
1) Manajemen kawasan pascapanen ideal berbasis agroindustri
yang diharapkan ke depan adalah mampu menghadapi
tuntutan terhadap efisiensi persaingan di pasar global, dimana
proses produksi harus bercirikan : a) Bermuatan inovasi
teknologi maju sehingga proses produksi berlangsung efisien;
b). Menghasilkan produk yang berkualitas dan bernilai tambah;
c). Mempunyai daya saing; d). Penguasaan pasar yang luas;
e). Meningkatnya peran stakeholder dan swasta; f). Adanya
dukungan pemerintah daerah dan pusat yang kondusif dan
tepat sasaran.
2) Sistem usaha yang diarahkan untuk menghasilkan produk
akhir yang bernilai tambah tinggi harus didukung dengan
teknologi, sumberdaya manusia berketrampilan tinggi dan
modal finansial serta sosio-budaya setempat yang memadai.
3) Pengembangan pasar perlu dibarengi dengan pembenahan
manajemen rantai pasok (supply chain management),
sehingga produk yang dipasarkan dapat diterima di tangan
konsumen dengan kualitas yang baik dan keuntungan yang
terdistribusi secara proporsional pada setiap pelaku usaha
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 129
serta adanya jaminan pasokan. Potensi pasar yang ada perlu
dieksplorasi secara optimal, antara lain melalui upaya kajian
pasar (tujuan, kontinuitas permintaan, kualitas, jumlah dll),
penyediaan informasi pasar, pengembangan jaringan pasar
dan promosi.
4) Para pelaku usaha di setiap mata rantai dari produksi sampai
pasar diberdayakan untuk mendorong keberhasilan
agroindustri tanaman pangan yang berbasis bisnis, didukung
kemitraan antara kelembagaan usaha di tingkat petani
dengan perusahaan/swasta berakses pasar.
3. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sarana Pascapanen
Penanganan pascapanen perlu dilaksanakan secara baik dan benar
dalam rangka untuk mencapai tujuan pascapanen antaranya
penyelamatan hasil, menurunkan susut hasil, mempertahankan mutu dan
meningkatkan daya saing. Sehubungan dengan itu maka keterampilan
petugas perlu ditingkatkan dan juga diperlukan fasilitasi bantuan sarana.
Sejak tahun 2011, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan telah
mengalokasikan bantuan sarana yang diterima oleh poktan maupun
gapoktan. Untuk mengetahui pemanfaatan bantuan tersebut perlu
dilaksanakan evaluasi bantuan sarana pascapanen tanaman pangan
tahun 2011-2014. Hasil evaluasi ini diharapkan akan dapat menjadi acuan
untuk kebijakan di masa yang akan datang.
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Dukungan Sarana Pascapanen Tanaman
Pangan dilaksanakan pada tanggal 4 - 6 November 2015 di Yogyakarta.
Pertemuan dihadiri oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Kepala
Dinas Pertanian D.I Yogyakarta, perwakilan Direktorat Aneka Kacang dan
Umbi, Kepala Bidang/Kepala Seksi Tanaman Pangan/ Bidang PPHP yang
menangani kegiatan pascapanen tanaman pangan, PPK dan Bendahara
dari 31 provinsi (minus Provinsi Kalimantan Utara), stake holders terkait
dan peserta pusat.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 130
Narasumber Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Pengolahan
dan Pengolahan Tanaman Pangan, Sekretaris Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan, Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian, Direktur Perbendaharan Kementerian Keuangan dan Kasubdit
lingkup Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.
Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Dukungan Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan sebagai berikut :
a. Workshop evaluasi dari laporan pelaksanaan bantuan sarana
pascapanen tahun 2015 (posisi 6 November 2015) sebagai berikut
1) Pagu APBN 2015 sebesar Rp. 52.231.554.000,- terealisasi
penyerapan keuangan sebesar Rp. 23.203.891.084,- (44,43%)
sebelum workshop hanya 38,62% dengan realisasi fisik
(BASTB) mencapai 85,85%.
2) Pagu APBN-P 2015 sebesar Rp. 832.350.000.000,- terealisasi
penyerapan keuangan sebesar Rp. 286.868.154.676,- (42,36%)
sebelum workshop hanya 34,46% dengan realisasi fisik
(BASTB) mencapai 88,29%.
b. Dalam upaya mempercepat penyerapan pelaksanaan pengadaan
sarana APBN dan APBNP 2015 serta mengingat waktu tersedia
semakin terbatas (1,5 bulan) maka hal-hal untuk mendapat perhatian
antara lain:
1) Dinas Pertanian sebagai penanggungjawab pelaksanaan Tugas
Pembantuan Pascapanen untuk mendorong seluruh perangkat
satker bekerja menyelesaikan Dokumen Teknis dan
Administratif terkait pengadaan Bansos Sarana Pascapanen,
serta aktif mengawal proses di ULP sehingga tidak terjadi
keterlambatan, untuk mencegah terjadinya pemborosan
keuangan negara maka pelaksanaan penyaluran bantuan
mengacu pada Permenkeu No.18/PERMENTAN/ PMK.05/2012
tanggal 1 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada
Kementerian Negara/Lembaga; dan Permentan
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 131
No.137/PERMENTAN/OT.140/12/2012 tanggal 22 Desember
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial
Kementerian TA. 2015.
2) PPK menyampaikan dokumen kontrak ke KPPN paling lambat 5
hari kerja setelah penandatangan kontrak sedangkan SPM
disampaikan ke KPPN paling lambat 2 hari kerja setelah SPM
terbit. Untuk proses penyelesaian tagihan maksimal 17 hari
kerja. Apabila melewati batas waktu masa kontrak maka KPA
menyampaikan permohonan dispensasi kepada KPPN.
Adapun Adendum kontrak maksimal 50 hari dalam tahun
berjalan. Sebagian besar kesalahan dalam SPM yang diajukan
ke KPPN disebabkan tidak sesuai dengan ADK supplier, untuk
itu KPA agar memperhatikan batas pengajuan SPM khusunya
pada batas akhit tahun.
c. Bantuan sarana pascapanen yang telah diterima oleh kelompok
tani/gabungan kelompoktani segera dimanfaatkan dengan dilakkan
secara professional dan terkoordinir. Selama ini, penanganannya
masih dilakukan secara parsial dan belum ada pengorganisasian
pada Kelompoktani/Gapoktan penerima. Untuk lebih optimal
pemanfaatan dan pengelolaan bantuan sarana pascapanen di
daerah maka perlu memperhatikan titik kritis penyaluran dan
pemanfaatan (critical point), sehingga perlu dukungan
provinsi/kabupaten berupa pendampingan bimbingan teknis,
penguatan manajemen, komunikasi dengan sector hilir untuk
meningkatkan jaminan pembelian hasil produk pascapanen serta
pelaporan pemanfaatan bantuan sehingga dampak bantuan dan
kontribusi bantuan sarana yang diberikan terhadap pengurangan
susut panen.
d. Dengan memperhatikan pengalaman selama ini pada proses
pelaksanaan kegiatan bantuan sarana pascapanen tanaman pangan
untuk perbaikan pada tahun yang akan dating maka perlu
memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 132
1) Seleksi poktan/gapoktan penerima dilakukan lebih cermat serta
disesuaikan dengan kondisi lahan dan sosial budaya setempat
2) Titik kritis pelaksanaan bantuan perlu diantisipasi sesuai hasil
analisa yang telah dilakukan agar temuan permasalahan tidak
selalu berulang
3) Apabila bantuan tidak dapat dimanfaatkan oleh
poktan/gapoktan dalam satu tahun, Dinas Pertanian
Provinsi/Kabupaten segera melakukan realokasi dengan
memperhatikan potensi dan kemampuan calon poktan/gapoktan
penerima selanjutnya melaporkan ke Pusat.
e. Dengan terbitnya Permentan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pertanian Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan ke depan tidak hanya menangani Aspek Hulu
namun terintegrasi juga dengan Aspek Hilir yaitu pengolahan dan
pamasaran hasil tanaman pangan.
f. Apabila terjadi peningkatan produksi beras dalam negeri, diupayakan
daerah dapat merintis ekspor seperti yang telah dilakukan oleh
Provinsi Jawa Barat berupa ekspor beras organic dan beras ketan
hitam. Persyaratan izin ekspornya lebih mudah dibandingkan beras
premium. Kelompoktani penghasil produk ekspor akan difasilitasi
oleh Permerintah dalam bentuk bantuan sarana dan sertifikasi
produk. Hasil informasi yang dikumpulkan Gapoktan/poktan dan
pelaku usaha padi organic yang telah tersertifikasi saat ini tersebar di
provinsi antara lain: Provinsi DI. Yogyakarta, Jawa timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 133
III. ORGANISASI DAN KETATAUSAHAAN
A. Organisasi
1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pascapanen Tanaman Pangan.
Agar pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian tersebut diatas dapat
operasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
53/Permentan/OT.140/9/2011 tanggal 28 September 2011 tentang
Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung
dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan
serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria standar, norma,
pedoman, kriteria, di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia
lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen
padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta
aneka umbi; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen Tanaman
Pangan.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 134
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pascapanen Tanaman
Pangan terdiri dari Sub Direktorat Padi, Sub Direktorat Jagung dan
Serealia Lain, Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang, Sub Direktorat
Aneka Umbi, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat/Sub
Bagian adalah sebagai berikut :
a. Sub Direktorat Padi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi dibidang pascapanen padi.
Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Padi menyelenggarakan
fungsi
1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen padi
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan
sarana pascapanen padi
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang teknologi dan sarana pascapanen padi dan
4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
teknologi dan sarana pascapanen padi.
b. Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen jagung dan
serealia lain.
Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain
menyelenggarakan fungsi :
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 135
1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen jagung dan serealia lain
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan
sarana pascapanen jagung dan serealia lain
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia
lain dan
4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain.
c. Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen kedelai dan
aneka kacang.
Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Kedelai dan Aneka
Kacang menyelenggarakan fungsi :
1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan
sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan
sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka
kacang dan
4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang
d. Sub Direktorat Aneka Umbi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pascapanen aneka umbi.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 136
Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Aneka Umbi
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan
sarana pascapanen aneka umbi.
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan
sarana pascapanen aneka umbi.
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan, kriteria
dibidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi dan
4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi.
e. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat
menyurat serta kearsipan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada setiap atau masing-masing Sub Direktorat (Subdit) terdapat 2 (dua)
Seksi, sebagai berikut :
(a) Sub Direktorat Padi terdiri dari :
(1) Seksi Teknologi
(2) Seksi Sarana
(b) Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain terdiri dari :
(1) Seksi Teknologi
(2) Seksi Sarana
(c) Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang terdiri dari :
(1) Seksi Teknologi
(2) Seksi Sarana
(d) Sub Direktorat Aneka Umbi terdiri dari :
(1) Seksi Teknologi
(2) Seksi Sarana
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 137
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian terdapat perubahan nomenklatur Unit Kerja
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menjadi Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan berdasarkan Keputusan
Menteri Pertanian Nomor : 495/Kpts/KP.230/8/2015 tanggal 6 Agustus
2015, telah dilantik Ir. Tri Agustin Satriani, M.M. dari Jabatan Kasubdit
Padi menjadi Pj. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan sekaligus sebagai Penanggungjawab Teknis kegiatan Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan TA. 2015, guna menyelesaikan kegiatan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan sampai dengan diangkatnya
seluruh Pemangku Jabatan sesuai Struktur Organisasi baru.
B. Ketatausahaan
Sebagai fungsi pelayanan, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan pelayanan dalam bidang sebagai berikut :
1. Administrasi Umum
a) Surat Menyurat
Surat masuk dan surat keluar dibukukan dalam buku agenda dan
diarsipkan menurut kodefikasi surat. Surat yang sifatnya penting dan
mendesak dikirim via e-mail, faksimili, kilat khusus. Selama tahun
2015 realisasi surat masuk sebanyak 880 pucuk surat sedangkan
surat keluar sebanyak 805 pucuk surat.
b) Perpustakaan
Perpustakaan diharapkan dapat memberi informasi literatur, buku
dan informasi lainnya. Buku-buku yang tersedia di perpustakaan
sebagian besar berupa laporan dari Direktorat lingkup Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan, sedangkan buku-buku yang berupa
literatur, Lembaran Negara dan lain-lain masih sangat kurang.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 138
Buku/laporan pusat yang dihasilkan pada tahun 2015 sebanyak
1.171 buku.
2. Kepegawaian
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan didukung oleh 64 orang pegawai, yang terdiri dari 1
orang Direktur, 4 orang Kepala Sub Direktorat, 8 orang Kepala Seksi dan
1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta 50 orang Staf.
a. Komposisi Pegawai
1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat
Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat adalah sebagai
berikut :
a) Golongan IV b / Pembina Tingkat I : 4 orang
b) Golongan IV a / Pembina : 4 orang
c) Golongan III d / Penata Tingkat I : 7 orang
d) Golongan III c / Penata : 5 orang
e) Golongan III b / Penata Muda Tingkat I :18 orang
f) Golongan III a / Penata Muda :12 orang
g) Golongan II d / Pengatur Tingkat I : 5 orang
h) Golongan II c / Pengatur : 4 orang
i) Golongan II b / Pengatur Muda Tingkat I : 2 orang
j) Golongan II a / Pengatur Muda : 3 orang
2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
a) S2 : 16 orang
b) S1 : 25 orang
c) D3 : 7 orang
d) SLTA : 15 orang
e) SD : 1 orang
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 139
Susunan kepegawaian Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
masing-masing Sub Direktorat dan Tata Usaha selengkapnya
disajikan pada Tabel Lampiran 13 - 14.
3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
a) Laki-laki : 32 orang
b) Perempuan : 32 orang
b. Mutasi, Pelimpahan, Pensiun, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan
Pangkat, Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),
Penerima Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)
dan Kartu-kartu.
Selama periode Januari s/d Desember 2015 telah terjadi mutasi alih
tugas/melimpah, pensiun, penyematan tanda kehormatan Satya
Lencana Karya Satya dan pembuatan kartu-kartu dengan rincian
sebagai berikut :
1) Mutasi
Dalam tahun 2015 pegawai yang promosi, mutasi dan alih tugas
ke Unit kerja lain sebanyak 7 orang yaitu :
a) Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev. Direktur Pascapanen
Tanaman Pangan, mutasi Promosi menjadi Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian.
b) Ir. Tri Agustin Satriani, M.M. Kepala Subdit Padi, promosi
menjadi Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
c) Muhammad Yusuf, S.TP. Kepala Seksi Sarana pada Subdit
Kedelai dan Aneka Kacang mutasi ke Sekretariat Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan.
d) Betty Mailina, S.P. Staf Seksi Teknologi Subdit Kedelai dan
Aneka Kacang mutasi pindah ke Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Lampung.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 140
e) Andiko Eko Pramono, S.P. Staf Seksi Teknologi Subdit
Kedelai dan Aneka Kacang mutasi pindah ke Pemkab Bantul
D.I. Yogyakarta.
f) Kholifatul Arifa, S.TP. Staf Seksi Sarana Subdit Padi mutasi
pindah ke Pemkot Kediri Jawa Timur.
g) Yuni Alfika, A.Md. Staf seksi Sarana Subdit Aneka Umbi
mutasi pindah ke Balai Pembibitan Ternak Unggul dan
Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas Sumatera Barat.
2) Pelimpahan.
Dalam tahun 2015 terdapat Pelimpahan pegawai dari instansi lain
ke Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan sebanyak 4 orang
yaitu :
a) Ir. Dhanny Permadi, M.M. Mutasi Jabatan dari Direktorat
Perbenihan Tanaman Pangan sebagai Kepala Seksi Sarana
Subdit Kedelai dan Aneka Kacang.
b) Ir. Nur Sulistiati, mutasi alih tugas dari Badan Ketahanan
Pangan.
c) Ruth Teratai Mekar Beata Virgo Kaluti, S.TP, M.P. mutasi
alih tugas dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
Poso, Sulawesi Tengah.
d) Warsan mutasi alih tugas dari Direktorat Budidaya Serealia.
3) Pensiun
Dalam tahun 2015 pegawai an. Ir. Sri Hartati, M.Si. Kepala Seksi
Teknologi Subdit Jagung dan Serealia Lain yang mengajukan
pensiun dini terhitung mulai 1 September 2015.
4) Kenaikan gaji berkala
Selama tahun 2015 (Januari s/d Desember 2015) kenaikan gaji
berkala sebanyak 32 (Tiga puluh dua) orang. Surat Keputusan
sudah terbit 100%.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 141
5) Kenaikan pangkat
Pada tahun 2015 realisasi kenaikan pangkat sebanyak 16 (Enam
belas) orang, terdiri dari :
a) Periode April 2015 : 13 orang
b) Periode Oktober 2015 : 3 orang
Surat Keputusan sudah terbit 100%.
6) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (Capeg)
Dalam tahun 2015 terdapat pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil sebanyak 4 orang yaitu :
a) Dwi Rizkyanto Utomo, A.Md.
b) Catur Parah Gumantri Putri, A.Md.
c) Indah Pratiwi, A.Md.
d) Reny Kartika Asmara, A.Md
7) Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)
Sampai dengan tahun 2015 telah diberikan tanda kehormatan
Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai yang berhak dan
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a) Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun : 4 orang
b) Satya Lencana Karya Satya XX Tahun : 8 orang
c) Satya Lencana Karya Satya X Tahun : 19 orang
8) Kartu-kartu
Selama tahun 2015 (Januari s/d Desember 2015) pengurusan
Kartu Pegawai (Karpeg / Karsu / Karis, Taspen, Askes, KORPRI
dan NPWP) disajikan pada tabel berikut :
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 142
Tabel 26 : Karpeg/Karsu/Karis, Taspen, Askes, KORPRI dan
NPWP Tahun 2015
Macam SedangKartu Proses
1 Karpeg 60 - 4 CPNS
2 Karis/Karsu 49 - 5 Belum Berkeluarga
3 Askes/BPJS 64 - -
4 Taspen 60 - 4 CPNS
5 KORPRI 51 13 -
6 NPWP 64 - -
No KeteranganBelumSelesai
c. Rumah Tangga dan Perlengkapan
Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan melaksanakan tugas-
tugas pokok antara lain penyediaan Alat Tulis Kantor, Blangko-
blangko/Kop Surat, kebersihan/pemeliharaan gedung/halaman
kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan dan
inventarisasi barang milik Negara, keamanan kantor, serta
melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
1) Membukukan barang-barang inventaris dari hasil pengadaan
barang tahun 2015 seperti :
a) Pengadaan Alat pengolahan Data seperti Ms. Office 8 unit
(Subdit Padi), Kamera Digital 1 unit (Subdit Padi), Printer 2
unit (Subdit Padi), Desktop PC 2 unit (Subdit Jagung), Printer
Warna 2 unit (Perencanaan + Subdit Jagung), Eksternal
Hardisk 12 unit (4 unit Perencanaan), Printer 2 unit, Notebook
1 unit, Ultrabook 1 unit.
b) Pengadaan Peralatan Perkantoran seperti Meja Kantor 1 unit,
Kursi Kantor 8 unit, Digital voice recorder 5 unit, Televisi LCD
42” 1 unit, Whiteboard 1 unit, Camera Digital 1 unit,
Dispenser 1 unit, mesin penghancur kertas 1 unit, Gerobak
sampah 2 unit, mesin pemotong rumput 1 unit.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 143
2) Melakukan opname fisik barang inventaris, baik barang yang
bergerak (kendaraan dinas) maupun yang tidak bergerak (meja,
kursi, lemari, komputer, printer, laptop, desktop PC, notebook,
proyektor, mesin tik manual, AC, camera DSLR, handycam,
camera digital, televisi LCD, mic wireless, mesin potong rumput,
mesin penghancur kertas) dan membuat data inventaris barang
tahun 2015.
3) Pemeliharaan Gedung/Halaman Kantor
a) Telah dilakukan pemeliharaan perbaikan/rehab gedung
kantor, meliputi ruang kerja Direktur, toilet, ruang rapat,
pengecatan dinding depan dan samping serta perbaikan
saluran air, pemasangan paving block halaman dan
pengecatan trotoar.
b) Telah dilakukan peningkatan penerangan halaman gedung
kantor dengan menambah dan mengganti lampu
penerangan halaman dan gedung kantor.
c) Setiap 2 (dua) minggu sekali dilakukan penataan lingkungan
dengan melakukan pemangkasan tanaman pagar dan
rumput halaman.
d) Telah dilakukan pemeliharaan instalasi listrik, air dan
pengadaan sarana sound system ruang rapat sarana
jaringan internet WIFI.
4) Pelaksanaan pengamanan kantor dilaksanakan oleh delapan (8)
orang tenaga security dengan cara bergilir setiap hari 2 orang, 1
hari jaga malam 1 hari jaga siang dan 1 hari libur.
Fasilitas perlengkapan kantor/barang inventaris kantor sampai
dengan tahun 2015 yang dimiliki Direktorat Pascapanen Tanaman
Pangan, selengkapanya dapat dilihat pada Tabel Lampiran 15.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 144
C. Keuangan
Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, menuntut adanya perubahan Manajemen
Keuangan Negara. Perubahan tersebut diantaranya berupa pendekatan
baru dalam sistem penganggaran yaitu sistem anggaran terpadu Berbasis
Kinerja dalam kerangka Pembangunan Jangka Menengah. Anggaran
terpadu artinya anggaran rutin dan anggaran pembangunan dipadukan
sebagai satu kesatuan.
Anggaran berbasis kinerja berarti kegiatan tidak lagi berdasarkan pada
input, tetapi berorientasi pada output dan outcome. Anggaran dalam
kerangka jangka menengah berarti penganggaran pada tahun sekarang
memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan kebutuhan
anggaran tahun mendatang. Perubahan ini mencakup perubahan
mendasar dalam proses perencanaan, penyusunan anggaran,
pengelolaan maupun pelaporannya sebagai penyelenggaraan akuntansi
atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana dalam pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan negara secara transparan dan
akuntable.
Sejak tahun 2005 penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara telah menggunakan sistim anggaran belanja terpadu atau
Unified Budget yang pelaksanaannya dikelola oleh Satuan Kerja di Unit
Eselon I atau Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang dikelola oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal ini dilaksanakan Direktur
Jenderal Tanaman Pangan, yang telah ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Pertanian Nomor : 49/Kpts/OT.160/I/2015 tentang Perubahan
Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
5171/Kpts/KU.410/12/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 145
Penerimaan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian
Pertanian Tahun Anggaran 2015.
Urusan keuangan pada Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan di dalam
pengelolaannya dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
dalam hal ini selaku atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :
1/KPA/SK.310/C/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat
Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah
Membayar Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
Kementerian Pertanian dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman
Pangan Nomor : 22/KPA/SK.310/C/6/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang
Perubahan atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1/KPA/SK.310/C/6/2015
Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan.
Sesuai penetapan KPA, sebagai pembantu PPK telah ditetapkan
Petugas/Staf Pengelola Keuangan, yang terdiri dari Pemegang Uang
Muka (PUM) selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran, Petugas Verifikasi
Dokumen Tagihan dan Petugas Pengelola Belanja Pegawai (Pembuat
Daftar Gaji) serta Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan/Pengurus Barang. Satuan Kerja Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2015, guna untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan di tingkat PPK dalam proses penyelesaian
administrasi pertanggungjawaban.
Untuk melaksanakan kegiatan pascapanen tanaman pangan tahun 2015,
maka berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-
018.03.1.238251/2015 tanggal 14 November 2014, Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar
Rp.71.498.554.000,- dengan rincian a) anggaran Pusat
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 146
Rp.6.548.500.000,- b) Dekonsentrasi Rp. 6.990.500.000,- c) Tugas
Pembantuan (provinsi) Rp. 57.959.554.000,- meliputi kegiatan
dukungan sarana pascapanen jagung Rp. 52.231.554.000,- dan
pembinaa/monev Rp. 5.728.000.000,-
Berdasarkan revisi ke-2 DIPA tanggal 6 Maret 2015 dan Revisi ke-2 POK
(APBN-P) tanggal 9 Maret 2015 terdapat penambahan anggaran untuk
kegiatan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (alokasi
dana APBN-P) sebesar Rp. 5.400.000.000, pembinaan dan pengawalan
UPSUS (Sumsel) Rp.1.600.000.000,-sehingga total anggaran Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan menjadi Rp.78.498.554.000,- (semula
Rp.71.498.554.000, naik 9,79%) yang terdiri dari anggaran Pusat sebesar
Rp.11.948.500.000,-(semula Rp. 6.548.500.000, naik 82,46 %)
Dekonsentrasi sebesar Rp.8.590.500.000,- (semula Rp.6.990.500.000,-
naik 22,89%) dan Tugas Pembantuan Provinsi sebesar
Rp.57.959.554.000,- (tidak mengalami perubahan) meliputi kegiatan
dukungan sarana pascapanen jagung sebesar Rp.52.231.554.000,- dan
pembinaan/monev sebesar Rp.5.728.000.000.
Anggaran Pusat sebesar Rp.11.948.500.000 diprediksi tidak dapat
direalisasikan sampai dengan bulan Desember 2015, untuk itu dilakukan
usulan rancangan penghematan untuk penanggulangan kekeringan
sebesar Rp.2.380.965.000,- namun usulan revisi tersebut tidak mendapat
persetujuan Dirjen Anggaran dan dikembalikan pada unit unit kerja
masing-masing, tidak terserap karena jumlah anggaran yang dialokasikan
sangat besar melebihi jumlah personil, dan waktu pelaksanaan yaitu
kegiatan Perjalanan dinas Tim UPSUS dan LO dalam rangka pembinaan.
Realisasi serapan Anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
menurut satuan kerja tahun 2015, selengkapanya disajikan pada tabel
berikut :
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 147
Tabel 27 : Realisasi Serapan Anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman
Pangan Menurut Satuan Kerja Tahun 2015.
(Rp) (Rp) %
I. DIPA TANAMAN PANGAN
1 Pusat
- Ditjen TP Pusat 11,948,500,000 8,155,144,178 68.25
2 Dekonsentrasi
- Dinas Prop 8,590,500,000 6,981,015,692 81.26
3 Tugas Pembantuan
- Dinas Prop 57,959,554,000 45,312,559,855 78.18
78,498,554,000 60,448,719,725 77.01
Ket :
Jumlah
Realisasi *)
Posisi s/d 31 Des (update posisi tgl 08 Januari)
No Satuan KerjaPagu
Sesuai revisi ke-5 POK tanggal 29 Mei 2015, Rincian alokasi anggaran
kegiatan disajikan pada tabel berikut :
Tabel 28 : Jumlah Anggaran per Kegiatan atau per MAK
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015.
(Rp) %
1765 Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan 11,948,500,000 100.00
1765.001 Rancangan Kebijakan Pascapanen 329,840,000 2.76
1765.002 Pedoman Bidang Pascapanen 597,357,000 5.00
1765.003 Bahan Informasi Bidang Pascapanen 748,048,000 6.26
1765.005 Laporan Kegiatan Penanganan Pascapanen TP. 8,900,439,000 74.49
1,765,009 Rapat koordinasi pasca panen 542,339,000 4.54
1765.994 Layanan Perkantoran 357,820,000 2.99
1765.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 182,353,000 1.53
1765.997 Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 91,892,000 0.77
1765.998 Gedung/Bangunan 198,412,000 1.66
Jumlah Anggaran Kode Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan/Akun
Rincian jumlah anggaran berdasarkan Jenis Belanja/Pengeluaran disajikan
pada tabel berikut :
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 148
Tabel 29 : Jumlah Anggran Per Jenis Belanja/Pengeluaran Tahun 2015
Rp %
1Belanja uang honor yang terkait
kegiatan16,450,000 0.14
2 Belanja bahan 1,163,871,000 9.74
3 Belanja barang persediaan 285,500,000 2.39
4 Belanja jasa lainnya 30,750,000 0.26
5 Belanja jasa profesi 232,680,000 1.95
6 Belanja perjalanan dinas 9,620,830,000 80.52
7 Belanja modal 454,657,000 3.81
8 Belanja jasa sewa 97,548,000 0.82
9 Belanja pengiriman surat 46,214,000 0.39
11,948,500,000 100
Jumlah AnggaranNo Jenis Belanja
Jumlah
1. Realisasi Fisik.
Dari anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2015, realisasi
fisik kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan sampai
dengan bulan Desember 2015 telah mencapai 100%. Realisasi fisik
tersebut dihitung berdasarkan bobot pekerjaan dan pencapaian
penyelesaian pekerjaan, yaitu seberapa jauh pekerjaan tersebut
dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai. Walaupun di dalam
pelaksanaannya ada beberapa kegiatan yang tidak dapat
dilaksanakan karena adanya hambatan teknis dan waktu pelaksanaan
kegiatan yang tidak memungkinkan lagi untuk di realisasikan.
2. Anggaran.
Anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan Tahun Anggran 2015 sebesar Rp.11.948.500.000,-
dan Realisasi anggaran berdasarkan SPM yang terbit sampai dengan
bulan Desember 2015 sebesar Rp. 8.155.144.178,- atau sebesar
68.25%. Sisa anggaran sebesar Rp. 3.793.355.822,- atau sebesar
31.75% diantaranya perjalanan dinas Tim UPSUS dan LO dalam
rangka pembinaan sebesar Rp.2.098.905.018,-. atau sebesar 17.57%
dan dari sisa pengadaan serta sisa kegiatan yang tidak direalisasikan.
Realisasi anggaran per sub kegiatan atau per MAK dan Realisasi
anggaran per jenis/pengeluaran disajikan pada tabel berikut :
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 149
Tabel 30 : Realisasi Anggaran per Sub Kegiatan atau per MAK
Tahun 2015
(Rp) (Rp) % (Rp) %
1765 Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan 11,948,500,000 8,155,144,178 68.25 3,793,355,822 31.75
1765.001 Rancangan Kebijakan Pascapanen 329,840,000 268,092,283 81.28 61,747,717 18.72
1765.002 Pedoman Bidang Pascapanen 597,357,000 458,419,290 76.74 138,937,710 23.26
1765.003 Bahan Informasi Bidang Pascapanen 748,048,000 593,090,390 79.29 154,957,610 20.71
1765.005 Laporan Kegiatan Penanganan Pascapanen TP. 8,900,439,000 5,597,008,456 62.88 3,303,430,544 37.12
1,765,009 Rapat Koordinasi Pascapanen 542,339,000 474,932,650 87.57 67,406,350 12.43
1765.994 Layanan Perkantoran 357,820,000 317,005,994 88.59 40,814,006 11.41
1765.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 182,353,000 165,885,115 90.97 16,467,885 9.03
1765.997 Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 91,892,000 86,130,000 93.73 5,762,000 6.27
1765.998 Gedung/Bangunan 198,412,000 194,580,000 98.07 3,832,000 1.93
Sisa Anggaran Jumlah Anggaran Kode Uraian Kegiatan/Sub Kegiata/Akun
Realisasi Anggaran
Tabel 31 : Realisasi Anggaran per Jenis Belanja/Pengeluaran
Tahun 2015
Jumlah
Anggaran
(Rp.) (Rp.) % (Rp) %
1.Belanja uang honor yang terkait
kegiatan16,450,000 13,800,000 83.89 2,650,000 16.11
2. Belanja bahan 1,163,871,000 843,013,875 72.43 320,857,125 27.57
3. Belanja barang persediaan 285,500,000 259,865,700 91.02 25,634,300 8.98
4. Belanja jasa lainnya 30,750,000 27,383,115 89.05 3,366,885 10.95
5. Belanja jasa profesi 232,680,000 202,005,000 86.82 30,675,000 13.18
6. Belanja perjalanan dinas 9,620,830,000 6,286,014,698 65.34 3,334,815,302 34.66
7. Belanja modal 454,657,000 428,962,000 94.35 25,695,000 5.65
8. Belanja jasa sewa 97,548,000 77,276,500 79.22 20,271,500 20.78
9. Belanja pengiriman surat 46,214,000 16,823,290 36.40 29,390,710 63.60
JUMLAH 11,948,500,000 8,155,144,178 68.25 3,793,355,822 31.75
No. Jenis BelanjaRealisasi Anggaran Sisa Anggaran
Sebagai gambaran dari realisasi anggaran per bulan disajikan pada tabel
berikut :
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 150
Tabel 32 : Target dan Realisasi Anggaran per Bulan Tahun 2015
(Rp.) % (Rp.) %
1. Januari - -
2. Pebruari 160,401,500 1.34 257,365,164 2.15
3. Maret 246,897,500 2.07 1,042,746,833 8.73
4. April 1,419,959,000 11.88 1,718,201,709 14.38
5. Mei 2,309,035,500 19.32 2,554,048,191 21.38
6. Juni 3,125,811,500 26.16 3,152,966,441 26.39
7. Juli 3,747,436,000 31.36 3,558,856,898 29.78
8. Agustus 4,297,458,500 35.97 4,012,118,503 33.58
9. September 4,759,399,500 39.83 5,101,013,028 42.69
10. Oktober 5,827,816,500 48.77 5,812,304,670 48.64
11. Nopember 6,589,261,500 55.15 7,417,239,788 62.08
11. Desember 8,265,424,500 69.18 8,155,144,178 68.25
No. Bulan Target ROK Realisasi
Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa realisasi pada bulan Januari
2015 masih kosong hal ini disebabkan karena belum adanya dana untuk
kegiatan yang dapat direalisasikan pada bulan Januari tersebut.
Sedangkan pencapaian realisasi keuangan sampai dengan bulan
Desember 2015 tidak sesuai target 100 % karena adanya sisa mati dan
penghematan dari beberapa kegiatan yang tidak terealisasikan
diantaranya Perjalanan Tim UPSUS dan LO, Rapat Koordinasi serta
Pengadaan Alat Pengolahan Data dan beberapa kegiatan yang tidak
dapat direalisasikan.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 151
IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT
A. Permasalahan
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat pascapanen meliputi
aspek administrasi, teknis, SDM, kelembagaan, dan pembiayaan, antara lain :
1. Aspek Administrasi
a) Penetapan CP/CL tidak sesuai Pedoman Teknis (Penetapan PPK
dan Pengesahan KPA).
b) SK CPCL belum siap atau seringkali berubah pada saat barang akan
dikirimkan ke titik bagi.
c) Sebagian sarana Pascapanen masih import sehingga butuh waktu
dalam penyediaannya (corn combine harvester & combine harvester
kecil).
d) Produsen sarana pascapanen sebagian produsen kecil/menengah,
sehingga pembelian melalui pesanan/perlu dirakit dulu.
e) Menunggu antrian di ULP karena prioritas kegiatan APBD &
terbatasnya SDM di Pokja Daerah.
f) Proses lelang bangunan menunggu proses hibah/hak guna pakai
lahan dari pemilik lahan ke poktan/gapoktan (Dinamis).
g) Tidak semua perusahan memproses uang muka/DP (+ 30%) karena
proses pencairan lebih lama dalam penyiapan dokumen. Produsen
lebih memilih percepatan distribusi barang secara langsung
h) Kurang koordinasi di Dinas Pertanian Provinsi (satker APBN-P di
Bidang PSP dengan Bidang Tanaman Pangan/ Pelaksana Kegiatan)
i) Proses pencairan uang muka dari BASTB menjadi SP2D
memerlukan waktu cukup lama (> 3 minggu), karena administrasi
secara on line dari satker daerah ke KPPN ternyata tidak mudah.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 152
j) Belum tersosialisasinya penggunaan aplikasi e-faktur pajak dalam
proses pembayaran (diberlakukannya Peraturan Dirjen Pajak
No.Per-16/PJ/2014 tgl 20 Juni 2014 tentang Tata Cara Pembuatan
dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yang diberlakukan
mulai 1 Juli 2015 untuk wilayah Jawa-Bali-Madura).
2. Aspek Teknis
a) Sosialisasi kepada kelompok penerima bantuan belum optimal
dirasakan masih kurang, sehingga kelompok penerima bantuan
belum memahami bantuan sarana pascapanen karena minimnya
dana sosialisasi dan kurangnya koordinasi Kabupaten dengan
provinsi disebabkan jarak yang terlalu jauh.
b) Calon penerima bantuan belum memenuhi syarat sesuai ketentuan
pada pedoman teknis dan adanya intervensi dari banyak pihak yang
menyebabkan CPCL sering berubah-ubah.
c) Tim teknis memerlukan waktu melakukan survey ke produsen yang
memiliki spesifikasi sesuai dengan Pedoman Teknis dan memiliki
test report.
d) Masih terbatasnya ketersediaan bengkel alsin dan suku cadang di
lokasi penerima bantuan sehingga petani kesulitan saat alsin
mengalami kerusakan.
e) Kapasitas bantuan belum disesuaikan dengan ketersediaan bahan
baku di lokasi bantuan dan kemampuan poktan/gapoktan.
f) Pemberian bantuan belum disertai bimbingan teknis dari petugas
lapang
g) Petugas pengelola data tingkat Kabupaten belum tertib mengirim
data ke provinsi sehingga petugas mengalami kesulitan dan
keterlambatan dalam merekap data.
3. Aspek SDM, Kelembagaan, dan Pembiayaan
a) Terbatasnya SDM dan pengetahuan SDM yang menangani seleksi
CPCL.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 153
b) Gapoktan/Poktan penerima bantuan sarana pascapanen belum
memahami dalam penyusunan RUKK, sehingga diperlukan
pendampingan dari petugas Kabupaten
c) Masih ada Kabupaten/Kota yang terlambat dalam melakukan CPCL
disebabkan tidak adanya dana pendampingan dari APBD
d) Sering terjadi mutasi/alih tugas pegawai yang menangani program
pascapanen di daerah yang berpengaruh pada kinerja satker.
e) Dinas Provinsi kurang aktif memantau pelaksanaan kegiatan
pengadaan sarana di ULP dan pencairan anggaran di bendahara
f) Kurangnya koordinasi antara pemegang anggaran (satker) dengan
pelaksana kegiatan karena dana kegiatan berada pada satker bidang
Tanaman Pangan, sedangkan pelaksanaan kegiatan pascapanen
ditangani pada bidang Binus/P2HP.
g) Masih minimnya dukungan APBD, baik dari Pemerintah Daerah
Provinsi maupun Kabupaten terhadap upaya penanganan
pascapanen tanaman pangan, sehingga masih tergantung dari
dukungan dan bantuan dari Pemerintah Pusat.
h) Lemahnya manajemen administrasi poktan/ gapoktan, sehingga
pengelolaan sarana tersebut melalui sistem penyewaan sarana
pascapanen belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
i) Ketersediaan tenaga teknisi dan operator yang cukup profesional
dalam mengoperasikan sarana pascapanen belum mencukupi.
j) Minimnya pengetahuan petugas bengkel dalam memperbaiki sarana
pascapanen yang rusak.
k) Poktan penerima bantuan belum memahami cara penggunaan
sarana yang diterimanya sehingga menyebabkan losses saat proses
penanganan pascapanen.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 154
B. Upaya Tindak Lanjut
1. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi (melalui surat, telepon,
SMS/ WA, Email, Kunjungan lapang ke Provinsi/Kabupaten) dalam
rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan segera menindaklanjuti
kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan.
2. Dinas perlu melakukan pendataan kebutuhan dan ketersediaan alsin serta
mempunyai basisdata informasi jenis sarana pascapanen yang sesuai
dengan kondisi di wilayahnya masing-masing.
3. Dalam pengadaan bantuan sarana pascapanen di tahun yang akan
datang harus disertai dengan biaya pengadaan/lelang yang dialokasikan
pada Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.
4. Dinas Pertanian Provinsi berkoordinasi dengan Kabupaten/kota dan
menyarankan agar Pedoman Teknis lebih dipahami oleh petugas yang
identifikasi CPCL.
5. Dinas Pertanian Provinsi harus segera mempersiapkan kelengkapan
administrasi dan teknis kegiatan pengadaan sarana pascapanen, serta
harus aktif berkoordinasi dengan pihak ULP, untuk memastikan
terselenggara tepat waktu.
6. Kepala Dinas Pertanian Provinsi harus memastikan, mengawal dan
menjembatani koordinasi antara pemegang anggaran (satker) dan
pelaksana kegiatan.
7. Pengajuan kelengkapan lelang ke ULP diharapkan dilakukan di awal
tahun anggaran, sehingga jika terjadi gagal lelang atau permasalahan
dalam pelelangan, sehingga masih tersedia waktu yang cukup untuk
proses lelang ulang.
8. Aparat Dinas Pertanian Provinsi pelaksana kegiatan bantuan sarana
pascapanen harus memahami dengan baik semua petunjuk yang terdapat
dalam buku pedoman teknis penanganan pascapanen tanaman pangan
Tahun 2015.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 155
9. Alat/sarana pascapanen yang akan dibeli harus memiliki SNI atau minimal
test report yang dikeluarkan oleh lembaga uji yang tersebar di 15 provinsi.
10. Perlu dukungan APBD Prov/Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan
kegiatan pusat dan menunjang upaya perbaikan dan peningkatan
penanganan pascapanen tanaman pangan.
11. Melakukan teguran secara tertulis kepada pelaksana di daerah yang tidak
memenuhi Pedoman Teknis Pascapanen.
12. Pelatihan pengoperasian perawatan dan perbaikan sarana perlu
difasilitasi oleh produsen/pabrikan tempat pembelian sarana tersebut dan
dilakukan saat droping sarana, saat panen dan pascapanen atau
mengirimkan teknisi dan operator ke produsen/pabrikan untuk mengikuti
pelatihan dan adanya jaminan purna jual untuk pembelian alsin tersebut.
13. Mengintensifkan koordinasi baik melalui telpon, sms dan e-mail ke tingkat
kabupaten/provinsi dalam percepatan pengiriman laporan.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 156
V. PENUTUP
1. Kegiatan pascapanen merupakan kegiatan strategis sebagai faktor pendukung
dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi pertanian.
2. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pascapanen ke depan, diperlukan
penguatan SDM baik di pusat maupun di daerah, database yang akurat dan
mekanisme pelaporan yang sistematis
3. Agar pelaksanaan kegiatan pascapanen dapat diimplementasikan dengan baik,
sangat diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara pusat dengan
daerah maupun instansi terkait lintas sektor.
4. Kegiatan Direktorat Pascapanen yang belum mencapai target akan dijadikan
bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan Direktorat Pascapanen Tanaman
Pangan di tahun berikutnya.
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 157
BANTUAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2015
A. APBN
Lampiran 1 : Realisasi Corn Sheller APBN Tahun 2015
Jumlah
Corn Sheller
(unit) (Rp) (unit) % Rp. %
1 8 264,000,000 217,600,000 8 100 217,600,000 82.42 46,400,000 -
2 2 66,000,000 47,380,930 2 100 47,380,930 71.79 18,619,070 -
3 6 198,000,000 145,582,000 6 100 145,582,000 73.53 52,418,000 -
4 2 66,000,000 48,353,800 2 100 48,353,800 73.26 17,646,200 -
5 2 66,000,000 42,607,400 2 100 42,607,400 64.56 23,392,600 -
6 8 264,000,000 183,840,000 8 100 183,840,000 69.64 80,160,000 -
7 2 66,000,000 45,080,930 2 100 45,080,930 68.30 20,919,070 -
8 4 132,000,000 90,349,860 4 100 90,349,860 68.45 41,650,140 -
9 4 132,000,000 78,682,000 4 100 78,682,000 59.61 53,318,000 -
10 3 99,000,000 66,600,000 3 100 66,600,000 67.27 32,400,000 -
11 3 99,000,000 68,400,000 3 100 68,400,000 69.09 30,600,000 -
12 4 132,000,000 98,288,000 4 100 98,288,000 74.46 33,712,000 -
13 2 66,000,000 51,650,000 2 100 51,650,000 78.26 14,350,000 -
14 2 66,000,000 52,000,000 2 100 52,000,000 78.79 14,000,000 -
15 2 66,000,000 52,600,000 2 100 52,600,000 79.70 13,400,000 -
16 6 198,000,000 165,000,000 6 100 165,000,000 83.33 33,000,000 -
17 4 132,000,000 74,050,000 4 100 74,050,000 56.10 57,950,000 -
18 12 396,000,000 322,188,000 12 100 322,188,000 81.36 73,812,000 -
19 8 264,000,000 206,690,000 8 100 206,690,000 78.29 57,310,000 -
20 9 297,000,000 234,387,000 9 100 234,387,000 78.92 62,613,000 -
21 1 33,000,000 23,000,000 1 100 23,000,000 69.70 10,000,000 -
22 10 330,000,000 237,508,335 10 100 237,508,335 71.97 92,491,665 -
23 10 330,000,000 235,970,000 10 100 235,970,000 71.51 94,030,000 -
24 3 99,000,000 89,743,750 3 100 89,743,750 90.65 9,256,250 -
25 3 99,000,000 98,550,000 3 100 98,550,000 99.55 450,000 -
26 4 132,000,000 132,000,000 4 100 132,000,000 100.00 - -
27 3 99,000,000 79,900,000 3 100 79,900,000 80.71 19,100,000 -
28 3 99,000,000 77,400,000 3 100 77,400,000 78.18 21,600,000 -
29 2 66,000,000 46,000,000 2 100 46,000,000 69.70 20,000,000 -
132 4,356,000,000 3,311,402,005 132 100 3,311,402,005 76.02 1,044,597,995 - TOTAL I
GORONTALO
SULAWESI BARAT
KALIMANTAN UTARA
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA
BALI
NUSA TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI UTARA
KALIMANTAN TENGAH
DI. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN BARAT
LAMPUNG
SUMATERA SELATAN
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAMBI
BENGKULU
RIAU
BASTB Nilai Kontrak
SUMATERA BARAT
SP2D Penghematan/
efisiensi
Sisa mati/Tidak
Terserap
SUMATERA UTARA
Pagu Anggaran
Realisasi Fisik dan Keuangan
No Prov/kab/Kota
ACEH
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 158
Lampiran 2 : Realisasi Flat Bed Dryer + Bangunan APBN Tahun 2015
Jumlah
FBD Jagung
+ Bangunan (unit) (Rp) (unit) % Rp. %
1 1 359,000,000 345,550,000 1 100 345,550,000 96.25 13,450,000 -
2 3 1,077,000,000 649,210,000 2 66.67 649,210,000 60.28 68,790,000 359,000,000
3 2 718,000,000 686,700,000 2 100 686,700,000 95.64 31,300,000 -
4 1 359,000,000 344,630,000 1 100 344,630,000 96.00 14,370,000 -
5 2 718,000,000 697,422,000 2 100 697,422,000 97.13 20,578,000 -
6 3 1,077,000,000 1,016,120,000 3 100 1,016,120,000 94.35 60,880,000 -
7 2 718,000,000 679,837,660 2 100 679,837,660 94.68 38,162,340 -
8 1 359,000,000 346,894,000 1 100 346,894,000 96.63 12,106,000 -
9 1 359,000,000 358,380,000 1 100 358,380,000 99.83 620,000 -
10 1 359,000,000 354,000,000 1 100 354,000,000 98.61 5,000,000 -
11 1 359,000,000 358,789,000 1 100 358,789,000 99.94 211,000 -
12 3 1,077,000,000 979,000,000 3 100 979,000,000 90.90 98,000,000 -
13 2 718,000,000 711,554,000 2 100 711,554,000 99.10 6,446,000 -
14 3 1,077,000,000 1,071,750,000 3 100 1,071,750,000 99.51 5,250,000 -
15 1 359,000,000 332,300,000 1 100 332,300,000 92.56 26,700,000 -
16 1 359,000,000 331,750,000 1 100 331,750,000 92.41 27,250,000 -
17 2 718,000,000 690,961,000 2 100 690,961,000 96.23 27,039,000 -
18 1 359,000,000 339,100,000 1 100 339,100,000 94.46 19,900,000 -
19 1 359,000,000 358,750,000 1 100 358,750,000 99.93 250,000 -
20 2 718,000,000 715,915,000 2 100 715,915,000 99.71 2,085,000 -
21 1 359,000,000 - - 359,000,000
35 12,565,000,000 11,368,612,660 33 94.29 11,368,612,660 90.48 478,387,340 718,000,000 TOTAL II
LAMPUNG
NUSA TENGGARA TIMUR
GORONTALO
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
JAWA BARAT
JAMBI
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
Penghematan/
efisiensi
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
Sisa mati/Tidak
Terserap Prov/kab/Kota SP2D
ACEH
Nilai Kontrak No
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
SUMATERA BARAT
Pagu Anggaran
SULAWESI BARAT
Realisasi Fisik dan Keuangan
BASTB
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 159
Lampiran 3 : Realisasi Corn Combine Harvester APBN Tahun 2015
Jumlah
Corn Combine
Harvester (unit) (Rp) (unit) % Rp. %
1 1 500,000,000 342,175,000 1 100 342,175,000 68.44 157,825,000 -
2 1 500,000,000 337,000,000 1 100 337,000,000 67.40 163,000,000 -
3 2 1,000,000,000 880,000,000 2 100 880,000,000 88.00 120,000,000 -
4 1 500,000,000 - - 500,000,000
5 1 500,000,000 342,650,000 1 100 342,650,000 68.53 157,350,000 -
6 2 1,000,000,000 679,600,000 2 100 679,600,000 67.96 320,400,000 -
7 2 1,000,000,000 684,350,000 2 100 684,350,000 68.44 315,650,000 -
8 2 1,000,000,000 672,950,000 2 100 672,950,000 67.30 327,050,000 -
9 1 500,000,000 440,000,000 1 100 440,000,000 88.00 60,000,000 -
10 1 500,000,000 341,430,000 1 100 341,430,000 68.29 158,570,000 -
11 1 500,000,000 341,650,000 1 100 341,650,000 68.33 158,350,000 -
15 7,500,000,000 5,061,805,000 14 93.33 5,061,805,000 67.49 1,938,195,000 500,000,000
ACEH
SUMATERA SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
SULAWESI TENGGARA
GORONTALO
BASTB SP2DNo Prov/kab/Kota Pagu Anggaran
Realisasi Fisik dan Keuangan
TOTAL III
SUMATERA BARAT
SULAWESI UTARA
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
SULAWESI TENGAH
SULAWESI BARAT
Nilai Kontrak Penghematan/
efisiensi
sisa mati/Tidak
Terserap
Lampiran 4 : Realisasi Vertical Dryer Jagung + Bangunan APBN Tahun 2015
(Rp) (unit) % Rp. %
1 4 3,832,000,000 3,102,000,000 4 100 3,102,000,000 80.95 730,000,000 -
2 4 3,832,000,000 3,240,164,000 4 100 3,240,164,000 84.56 591,836,000 -
3 5 4,790,000,000 4,378,600,000 5 100 4,378,600,000 91.41 411,400,000 -
4 4 3,832,000,000 3,266,743,000 4 100 3,266,743,000 85.25 565,257,000 -
5 4 3,832,000,000 3,500,000,000 4 100 3,500,000,000 91.34 332,000,000 -
6 4 3,832,000,000 3,166,558,000 4 100 3,166,558,000 82.63 665,442,000 -
7 4 3,832,000,000 3,214,470,000 - - - 617,530,000 3,214,470,000
29 27,782,000,000 23,868,535,000 25 86.21 20,654,065,000 74.34 3,913,465,000 3,214,470,000
SULTRA
NTB
NTT
TOTAL IV
Pagu Anggaran
Realisasi Fisik dan Keuangan
BASTB SP2DProv/kab/Kota
ACEH
SUMSEL
KALTENG
SULTENG
No Jumlah VDj (unit) Penghematan/
efisiensi
sisa mati/Tidak
Terserap
nilai kontrak
Ket : realisasi s/d 31 Desember 2015
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 160
B. APBN-P
Lampiran 5 : Realisasi Combine Harvester Kecil APBN-P Tahun 2015
Jumlah
Revisi
(unit) (Rp) (Unit) % Rp% terhdp
Pagu
% terhdp
kontrak
1 ACEH 60 60 7,800,000,000 7,800,000,000 60 100 7,800,000,000 100.00 100.00 - -
2 SUMUT 119 119 15,470,000,000 11,533,670,000 119 100 11,533,670,000 74.56 100.00 3,936,330,000 -
3 SUMBAR 40 30 3,900,000,000 3,783,792,000 30 100 3,783,792,000 97.02 100.00 116,208,000 -
4 RIAU 37 37 4,290,000,000 4,133,500,000 37 100 4,133,500,000 96.35 100.00 156,500,000 -
5 JAMBI 47 -
Tambahan (10) 57 -
6 SUMSEL 121 -
Tambahan (63) 184 -
7 BENGKULU 42 42 5,460,000,000 5,342,400,000 42 100 5,342,400,000 97.85 100.00 117,600,000 -
8 LAMPUNG*) 168 168 21,840,000,000 16,556,412,000 168 100 16,556,412,000 75.81 100.00 5,283,588,000 -
9 JAWA BARAT 315 315 40,950,000,000 40,824,700,000 315 100 40,824,700,000 99.69 100.00 125,300,000 -
10 JAWA TENGAH 473 473 61,490,000,000 50,393,678,000 473 100 50,393,678,000 81.95 100.00 11,096,322,000 -
11 D.I.YOGYAKARTA 24 24 3,120,000,000 2,551,824,000 24 100 2,551,824,000 81.79 100.00 568,176,000 -
12 JAWA TIMUR 450 450 58,500,000,000 46,013,504,000 450 100 46,013,504,000 78.66 100.00 12,486,496,000 -
13 KALBAR 37 37 4,810,000,000 3,734,200,000 37 100 3,734,200,000 77.63 100.00 1,075,800,000 -
14 KALTENG 50 50 6,500,000,000 4,956,000,000 50 100 4,956,000,000 76.25 100.00 1,544,000,000 -
15 KALSEL 50 50 6,500,000,000 6,240,000,000 50 100 6,240,000,000 96.00 100.00 260,000,000 -
16 KALTIM 20 20 2,600,000,000 2,598,000,000 20 100 2,598,000,000 99.92 100.00 2,000,000 -
17 SULUT 32 32 4,160,000,000 3,242,200,000 32 100 3,242,200,000 77.94 100.00 917,800,000 -
18 SULTENG 62 62 8,060,000,000 7,058,800,000 62 100 7,058,800,000 87.58 100.00 1,001,200,000 -
19 SULSEL 267 267 34,710,000,000 28,849,500,000 267 100 28,849,500,000 83.12 100.00 5,860,500,000 -
20 SULTRA 42 42 5,460,000,000 5,460,000,000 42 100 5,460,000,000 100.00 100.00 - -
21 BALI 48 48 6,240,000,000 4,904,950,000 48 100 4,904,950,000 78.60 100.00 1,335,050,000 -
22 NTB 53 53 6,890,000,000 5,878,100,000 53 100 5,878,100,000 85.31 100.00 1,011,900,000 -
23 NTT 42 42 5,460,000,000 5,430,600,000 42 100 5,430,600,000 99.46 100.00 29,400,000 -
24 MALUKU 25 25 3,250,000,000 3,016,875,000 25 100 3,016,875,000 92.83 100.00 233,125,000 -
25 PAPUA 28 -
Tambahan (200) 228 -
26 MALUT 25 25 3,250,000,000 3,250,000,000 25 100 3,250,000,000 100.00 100.00 - -
27 BANTEN 26 26 3,380,000,000 3,172,000,000 26 100 3,172,000,000 93.85 100.00 208,000,000 -
28 BABEL 17 17 2,210,000,000 2,210,000,000 17 100 2,210,000,000 100.00 100.00 - -
29 GORONTALO 25 25 3,250,000,000 3,247,500,000 25 100 3,247,500,000 99.92 100.00 2,500,000 -
30 PAPUA BARAT 16 16 2,080,000,000 2,050,550,000 16 100 2,050,550,000 98.58 100.00 29,450,000 -
31 SULBAR 24 24 2,344,122,000 2,344,127,634 24 100 2,344,127,634 100.00 100.00 (5,634) -
32 KALTARA 12 12 1,560,000,000 1,560,000,000 12 100 1,560,000,000 100.00 100.00 - -
2,797 3,060 396,048,222,000 345,821,132,634 3,060 100.00 345,821,132,634 87.32 100.00 50,227,089,366 -
Prov/kab/Kota
Jumlah
Sarana
(unit)
184 100
99.89 7,550,000
BASTBNo
Realisasi
(SP2D) Sisa mati/Tidak
Terserap
Penghematan/
efisiensi
TOTAL I
23,380,800,000
6,976,550,000
29,610,000,000 27,326,900,000 228
23,920,000,000 97.75
Pagu Revisi
Nilai kontrak
6,984,100,000 6,976,550,000 57 100
23,380,800,000
100.00 27,326,900,000 92.29 2,283,100,000
539,200,000
100.00
100.00
100.00
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 161
Lampiran 6 : Realisasi Vertical Dryer Padi + Bangunan APBN-P Tahun 2015
Jumlah
Revisi
(unit) (Rp) (Unit) % Rp% terhdp
Pagu
% terhdp
kontrak
1 ACEH 5 5 4,675,000,000 3,973,950,000 5 100 3,973,950,000 85.00 100.00 701,050,000
2 SUMUT 11 11 10,285,000,000 8,608,310,000 11 100 8,608,310,000 83.70 100.00 1,676,690,000
3 SUMSEL 25 21 19,635,000,000 15,877,024,700 20 95 15,877,024,700 80.86 100.00 2,942,975,300 815,000,000
4 BENGKULU 6 6 5,610,000,000 4,661,701,000 6 100 4,661,701,000 83.10 100.00 948,299,000
5 LAMPUNG 7 7 6,545,000,000 5,468,912,347 7 100 5,468,912,347 83.56 100.00 1,076,087,653
6 JAWA BARAT 4 4 3,740,000,000 2,935,240,000 4 100 2,935,240,000 78.48 100.00 804,760,000
7 JAWA TENGAH 4 4 3,740,000,000 3,056,093,000 4 100 3,056,093,000 81.71 100.00 683,907,000
8 JAWA TIMUR 4 4 3,740,000,000 3,148,423,273 4 100 3,148,423,273 84.18 100.00 591,576,727
9 KALBAR 6 6 5,610,000,000 4,694,285,250 6 100 4,694,285,250 83.68 100.00 915,714,750
10 KALTENG 6 6 5,610,000,000 4,836,736,000 6 100 4,836,736,000 86.22 100.00 773,264,000
11 KALSEL 3 3 2,805,000,000 2,403,060,000 3 100 2,403,060,000 85.67 100.00 401,940,000
12 KALTIM 4 4 3,740,000,000 3,182,370,000 4 100 3,182,370,000 85.09 100.00 557,630,000
13 SULUT 3 3 2,805,000,000 2,257,833,000 3 100 2,257,833,000 80.49 100.00 547,167,000
14 SULTENG 20 20 18,700,000,000 15,739,173,000 20 100 15,739,173,000 84.17 100.00 2,960,827,000
15 SULSEL 28 28 26,180,000,000 22,563,704,000 28 100 22,563,704,000 86.19 100.00 3,616,296,000
16 SULTRA 14 14 13,090,000,000 10,710,000,000 14 100 10,710,000,000 81.82 100.00 2,380,000,000
17 BALI 4 4 3,740,000,000 3,058,291,000 4 100 3,058,291,000 81.77 100.00 681,709,000
18 NTB 7 7 6,545,000,000 5,403,475,000 7 100 5,403,475,000 82.56 100.00 1,141,525,000
19 BANTEN 1 1 935,000,000 772,694,000 1 100 772,694,000 82.64 100.00 162,306,000
20 BABEL 3 3 2,805,000,000 2,261,634,000 3 100 2,261,634,000 80.63 100.00 543,366,000
21 SULBAR 3 3 2,383,701,000 2,383,703,000 3 100 2,383,703,000 100.00 100.00
22 KALTARA 2 2 1,870,000,000 1,575,677,000 2 100 1,575,677,000 84.26 100.00 294,323,000
170 166 154,788,701,000 129,572,289,570 165 99.40 129,572,289,570 83.71 100.00 24,401,411,430 815,000,000
Realisasi
(SP2D) Sisa mati/Tidak
Terserap
Nilai Kontrak
No Prov/kab/Kota
Jumlah
Sarana
(unit)
TOTAL II
Pagu Revisi Penghematan/
efisiensi
BASTB
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 162
Lampiran 7 : Realisasi Corn Sheller APBN-P Tahun 2015
Jumlah
Revisi
(unit) (Rp) (Unit) % Rp% terhdp
Pagu
% terhdp
kontrak
1 ACEH 66 66 1,980,000,000 1,796,700,000 66 100 1,796,700,000 90.74 100.00 183,300,000 -
2 SUMUT 95 95 2,850,000,000 2,303,506,500 95 100 2,303,506,500 80.82 100.00 546,493,500 -
3 SUMBAR 65 35 1,050,000,000 854,134,000 35 100 854,134,000 81.35 100.00 195,866,000 -
4 RIAU 19 19 570,000,000 404,585,500 19 100 404,585,500 70.98 100.00 165,414,500 -
5 JAMBI 45 45 962,325,000 957,622,500 45 100 957,622,500 99.51 100.00 4,702,500 -
6 SUMSEL 80 100.00
Tambahan (118) 198 #DIV/0!
7 BENGKULU 60 60 1,800,000,000 1,421,842,000 60 100 1,421,842,000 78.99 100.00 378,158,000 -
8 LAMPUNG 130 130 3,900,000,000 2,935,520,000 130 100 2,935,520,000 75.27 100.00 964,480,000 -
9 JAWA BARAT 140 140 4,200,000,000 3,604,300,000 140 100 3,604,300,000 85.82 100.00 595,700,000 -
10 JAWA TENGAH 175 175 5,250,000,000 3,861,100,000 175 100 3,861,100,000 73.54 100.00 1,388,900,000 -
11 D.I.YOGYAKARTA 14 14 420,000,000 319,200,000 14 100 319,200,000 76.00 100.00 100,800,000 -
12 JAWA TIMUR 230 230 6,900,000,000 4,987,040,000 230 100 4,987,040,000 72.28 100.00 1,912,960,000 -
13 KALBAR 60 60 1,800,000,000 1,529,220,000 60 100 1,529,220,000 84.96 100.00 270,780,000 -
14 KALTENG 8 8 240,000,000 196,800,000 8 100 196,800,000 82.00 100.00 43,200,000 -
15 KALSEL 57 57 1,710,000,000 1,453,560,575 57 100 1,453,560,575 85.00 100.00 256,439,425 -
16 KALTIM 25 25 750,000,000 622,295,000 25 100 622,295,000 82.97 100.00 127,705,000 -
17 SULUT 83 83 2,490,000,000 1,640,150,000 83 100 1,640,150,000 65.87 100.00 849,850,000 -
18 SULTENG 75 75 2,250,000,000 2,010,945,668 75 100 2,010,945,668 89.38 100.00 239,054,332 -
19 SULSEL 158 158 4,740,000,000 4,161,319,470 158 100 4,161,319,470 87.79 100.00 578,680,530 -
20 SULTRA 35 35 1,050,000,000 897,054,000 35 100 897,054,000 85.43 100.00 152,946,000 -
21 BALI 30 30 900,000,000 732,525,000 30 100 732,525,000 81.39 100.00 167,475,000 -
22 NTB 110 110 3,300,000,000 2,841,000,000 110 100 2,841,000,000 86.09 100.00 459,000,000 -
23 NTT 86 86 2,580,000,000 2,068,152,000 86 100 2,068,152,000 80.16 100.00 511,848,000 -
24 MALUKU 8 8 240,000,000 223,532,720 8 100 223,532,720 93.14 100.00 16,467,280 -
25 PAPUA 6 6 180,000,000 180,000,000 6 100 180,000,000 100.00 100.00 - -
26 MALUT 5 5 150,000,000 150,000,000 5 100 150,000,000 100.00 100.00 - -
27 BANTEN 14 14 420,000,000 302,724,510 14 100 302,724,510 72.08 100.00 117,275,490 -
28 GORONTALO 80 80 2,132,698,000 2,132,700,000 80 100 2,132,700,000 100.00 100.00 (2,000) -
29 PAPUA BARAT 5 5 150,000,000 140,702,325 5 100 140,702,325 93.80 100.00 9,297,675 -
30 SULBAR 30 30 756,000,000 756,000,000 30 100 756,000,000 100.00 100.00 - -
31 KALTARA 6 6 180,000,000 180,000,000 6 100 180,000,000 100.00 100.00 - -
2,000 2,088 61,841,023,000 50,392,031,768 2,088 100.00 50,392,031,768 81.49 100.00 11,448,991,232 -
Sisa mati/Tidak
Terserap
79.59
Penghematan/
efisiensi
1,212,200,000 - 198 100.00 4,727,800,000
Nilai Kontrak Realisasi
(SP2D)BASTB
TOTAL III
No Prov/kab/Kota
Jumlah
Sarana
(unit)
Pagu Revisi
5,940,000,000 4,727,800,000
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 163
Lampiran 8 : Realisasi Vertical Dryer Jagung + Bangunan APBN-P Tahun 2015
Jumlah
Revisi
(unit) (Rp) (Unit) % Rp% terhdp
Pagu
% terhdp
kontrak
1 ACEH 13 13 12,155,000,000 9,010,500,000 1,870,000,000 11 84.62 9,010,500,000 74.13 100.00 1,274,500,000 1,870,000,000
2 SUMUT 15 15 14,025,000,000 12,027,762,000 15 100 12,027,762,000 85.76 100.00 1,997,238,000
3 SUMBAR 10 0 - - - - - -
4 RIAU - - - - #DIV/0! -
5 JAMBI 3 3 2,462,575,000 2,362,575,000 3 100 2,362,575,000 95.94 100.00 100,000,000
6 SUMSEL 6 4 3,740,000,000 3,254,030,500 - 4 100 3,254,030,500 87.01 100.00 485,969,500
7 BENGKULU 6 6 5,610,000,000 4,775,227,000 6 100 4,775,227,000 85.12 100.00 834,773,000
8 LAMPUNG 16 16 14,960,000,000 12,955,700,352 16 100 12,955,700,352 86.60 100.00 2,004,299,648
9 JAWA BARAT 13 13 12,155,000,000 11,317,646,000 13 100 11,317,646,000 93.11 100.00 837,354,000
10 JAWA TENGAH 17 17 15,895,000,000 13,117,618,000 17 100 13,117,618,000 82.53 100.00 2,777,382,000
11 D.I.YOGYAKARTA - -
11 JAWA TIMUR 18 18 16,830,000,000 14,371,904,727 18 100 14,371,904,727 85.39 100.00 2,458,095,273
12 KALBAR 2 2 1,870,000,000 1,616,282,000 2 100 1,616,282,000 86.43 100.00 253,718,000
13 KALSEL 5 5 4,675,000,000 4,061,645,000 162,110,700 5 100 3,899,534,300 83.41 96.01 613,355,000 162,110,700
14 SULUT 14 14 13,090,000,000 10,501,010,000 14 100 10,501,010,000 80.22 100.00 2,588,990,000
15 SULTENG 13 13 12,155,000,000 10,557,988,500 13 100 10,557,988,500 86.86 100.00 1,597,011,500
16 SULSEL 25 25 23,375,000,000 20,625,705,500 25 100 20,625,705,500 88.24 100.00 2,749,294,500
17 SULTRA 4 4 3,740,000,000 3,500,000,000 4 100 3,500,000,000 93.58 100.00 240,000,000
18 NTB 13 13 12,155,000,000 10,232,052,000 13 100 10,232,052,000 84.18 100.00 1,922,948,000
19 NTT 7 7 6,545,000,000 5,732,213,000 1,367,862,857 7 100 4,364,350,143 66.68 76.14 812,787,000 1,367,862,857
20 BANTEN 3 3 2,805,000,000 2,375,256,500 3 100 2,375,256,500 84.68 100.00 429,743,500
21 GORONTALO 9 9 7,012,273,000 6,912,274,000 9 100 6,912,274,000 98.57 100.00 99,999,000
22 SULBAR 7 7 5,665,491,000 5,665,493,000 7 100 5,665,493,000 100.00 100.00 (2,000)
219 207 190,920,339,000 164,972,883,079 3,399,973,557 205 99.03 163,442,909,522 85.61 99.07 24,077,455,921 3,399,973,557
(SP2D) Sisa mati/Tidak
Terserap
Penghematan/
efisiensi
Nilai kontrak
TOTAL IV
No Prov/kab/Kota
Jumlah
Sarana
(unit)
BASTBPagu Revisi
Tidak
Terserap/sisa mati
Realisasi
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 164
Lampiran 9 : Realsiasi Power Thresher Multiguna APBN-P Tahun 2015
Jumlah
Revisi
(unit) (Rp) (Unit) % Rp% terhdp
Pagu
% terhdp
kontrak
1 ACEH 50 50 1,500,000,000 1,218,500,000 50 100 1,218,500,000 81.23 100.00 281,500,000
2 SUMUT 51 51 1,530,000,000 1,185,368,883 51 100 1,185,368,883 77.48 100.00 344,631,117
3 SUMBAR 15 0 - - - - -
4 RIAU 15 15 450,000,000 372,784,500 15 100 372,784,500 82.84 100.00 77,215,500
5 JAMBI
Tambahan (37) 132
6 SUMSEL
Tambahan (90) 127
7 BENGKULU 20 20 600,000,000 479,750,000 20 100 479,750,000 79.96 100.00 120,250,000
8 LAMPUNG 40 40 1,200,000,000 884,160,000 40 100 884,160,000 73.68 100.00 315,840,000
9 JAWA BARAT 206 206 6,180,000,000 4,695,770,000 206 100 4,695,770,000 75.98 100.00 1,484,230,000
10 JAWA TENGAH 160 160 4,800,000,000 3,688,300,000 160 100 3,688,300,000 76.84 100.00 1,111,700,000
11 D.I.YOGYAKARTA 16 16 480,000,000 318,248,000 16 100 318,248,000 66.30 100.00 161,752,000
12 JAWA TIMUR 205 205 6,150,000,000 4,294,162,500 205 100 4,294,162,500 69.82 100.00 1,855,837,500
13 KALBAR 17 17 510,000,000 425,918,000 17 100 425,918,000 83.51 100.00 84,082,000
14 KALTENG 13 13 390,000,000 336,690,000 13 100 336,690,000 86.33 100.00 53,310,000
15 KALSEL 20 20 600,000,000 419,252,941 20 100 419,252,941 69.88 100.00 180,747,059
16 KALTIM 13 13 390,000,000 343,250,000 13 100 343,250,000 88.01 100.00 46,750,000
17 SULUT 40 40 1,200,000,000 1,051,500,000 40 100 1,051,500,000 87.63 100.00 148,500,000
18 SULTENG 94 94 2,820,000,000 2,371,348,400 94 100 2,371,348,400 84.09 100.00 448,651,600
19 SULSEL 79 79 2,370,000,000 1,926,650,000 79 100 1,926,650,000 81.29 100.00 443,350,000
Tambahan di LUAR MAK 148 4,440,000,000 - - - 4,440,000,000
20 SULTRA 44 44 1,320,000,000 1,096,477,000 44 100 1,096,477,000 83.07 100.00 223,523,000
21 BALI 23 23 690,000,000 525,865,000 23 100 525,865,000 76.21 100.00 164,135,000
22 NTB 54 54 1,620,000,000 1,297,470,000 54 100 1,297,470,000 80.09 100.00 322,530,000
23 NTT 30 30 900,000,000 812,250,000 30 100 812,250,000 90.25 100.00 87,750,000
Tambahan di LUAR MAK 34 1,020,000,000 1,020,000,000 34 100 1,020,000,000 100.00 100.00 -
24 MALUKU 12 12 360,000,000 328,536,796 12 100 328,536,796 91.26 100.00 31,463,204
25 PAPUA 52 52 1,560,000,000 1,560,000,000 52 100 1,560,000,000 100.00 100.00 -
26 MALUT 19 19 570,000,000 570,000,000 19 100 570,000,000 100.00 100.00 -
27 BANTEN 15 15 450,000,000 309,108,495 15 100 309,108,495 68.69 100.00 140,891,505
28 GORONTALO 15 15 375,450,000 375,450,000 15 100 375,450,000 100.00 100.00 -
29 PAPUA BARAT 20 20 600,000,000 539,100,000 20 100 539,100,000 89.85 100.00 60,900,000
30 SULBAR 30 30 757,500,000 757,500,000 30 100 757,500,000 100.00 100.00 -
31KALTARA (Tambahan di luar
MAK)42 896,137,000 - - - - 896,137,000
1,500 1,836 53,245,087,000 38,963,462,015 1,646 89.65 38,963,462,015 73.18 100.00 8,945,487,985 5,336,137,000
Sisa mati/Tidak
Terserap
100.00
100.00
Penghematan/
efisiensi
Realisasi
(SP2D)
2,706,000,000 2,698,751,500 132 100 2,698,751,500 7,248,500 99.73
3,061,300,000 127 100.00 3,061,300,000 80.35 748,700,000 3,810,000,000 37
TOTAL V
No Prov/kab/Kota
Jumlah
Sarana
(unit)
Pagu Revisi
Nilai Kontrak BASTB
95
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 165
Lampiran 10 : Realisasi Flat Bed Dryer + Bangunan APBN-P Tahun 2015
Jumlah
Revisi
(unit) (Rp) (Unit) % Rp% terhdp
Pagu
% terhdp
kontrak
PAPUA 6 4,239,900,000 4,146,040,000 6 100 4,146,040,000 97.79 100.00 93,860,000
a. alat 1,630,290,000 1,630,290,000
b. bangunan 2,515,750,000 2,515,750,000
- 6 4,239,900,000 4,146,040,000 6 100 4,146,040,000 97.79 100.00 93,860,000 -
Realisasi
(SP2D) Sisa mati/Tidak
Terserap
Jumlah
Sarana
(unit)
No Prov/kab/Kota Pagu RevisiBASTB
Nilai Kontrak Penghematan/
efisiensi
TOTAL VI
Lampiran 11 : Realisasi Combine Harvester Besar APBN-P Tahun 2015
Jumlah
Revisi
(unit) (Rp) (Unit) % Rp% terhdp
Pagu
% terhdp
kontrak
1 SUMATERA SELATAN 98 39,900,000,000 37,271,020,000 98 100 37,271,020,000 93.41 100.00 2,628,980,000 -
2 PAPUA 22 8,690,000,000 8,190,820,000 22 100 8,190,820,000 94.26 100.00 499,180,000 -
3 SULBAR (Diluar MAK) 5 1,687,980,000 1,687,980,000 5 100 1,687,980,000 100.00 100.00 - -
- 125 50,277,980,000 47,149,820,000 125 100 47,149,820,000 93.78 100 3,128,160,000 -
(SP2D)Pagu Revisi Sisa mati/Tidak
Terserap
Penghematan/
efisiensi BASTB
Realisasi Nilai Kontrak
No Prov/kab/Kota
Jumlah
Sarana
(unit)
TOTAL VII
Lampiran 12 : Realisasi Corn Combine Harvester APBN-P Tahun 2015
Jumlah
Revisi
(unit) (Rp) (Unit) % Rp% terhdp
Pagu
% terhdp
kontrak
1 SUMATERA SELATAN 6 2,100,000,000 2,039,600,000 6 100 2,039,600,000 60,400,000 -
2 GORONTALO 5 1,707,150,000 1,707,150,000 5 100 1,707,150,000 100.00 100.00 - -
- 11 3,807,150,000 3,746,750,000 11 100.00 3,746,750,000 98.41 100.00 60,400,000 -
- 7,499 915,168,402,000 784,764,409,066 7,306 97.43 783,234,435,509 85.58 99.81 122,382,855,934 9,551,110,557
CHK Lampung 690,400,000 6 690,400,000
CHB Lampung 8,619,500,000 25 8,619,500,000
CHB Sulteng 5,949,863,432 19 5,949,863,432
7,499 915,168,402,000 7,356 98.09 798,494,198,941 87.25 99.81 115,144,229,502
Penghematan/
efisiensi
Revisi anggaran penghematan
Prov/kab/Kota
Jumlah
Sarana
(unit)
Pagu Revisi
TOTAL V
(SP2D)
TOTAL VIII
TOTAL I - VIII
Realisasi
Sisa mati/Tidak
Terserap
800,024,172,498 9,551,110,557
BASTBNo
Nilai Kontrak
Ket : realisasi s/d 31 Desember 2015
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 166
Lampiran 13 : Nama Pejabat Eselon II, III dan IV Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.
NO NAMA/ NIP GOLONGAN JABATAN
1 Ir. Tri Agustin Satriani, MM IV/b Direktur Pengolahan dan Pemasaran 19590827 198303 2 010 Hasil Tanaman Pangan
2 Ir. Bambang Jaya, M.Eng IV/b Kasubdit Jagung dan Serealia Lain19580504 198503 1 002
4 Ir. Suhartini, M.Si IV/b Kasubdit Kedelai dan Aneka Kacang19600119 198603 2 001
3 Ir. Setya Prakosa, MM IV/b Kasubdit Aneka Umbi19610212 198603 1 001
5 Ir. Dian Handayani, M.Si IV/a Kasi Sarana pada Subdit Padi19650814 198903 2 001
6 Ir. Dhany Permadi, MM IV/a Kasi Sarana pada 19620219 199103 1 001 Subdit Kedelai dan Aneka Kacang
11 Amirruddin, SP.MP IV/a Kasi Teknologi pada Subdit Padi19721116 200212 1 001
7 Ir. Dwi Elisya Apriana III/d Kasi Teknologi pada 19610424 198910 2 001 Subdit Kedelai dan Aneka Kacang
8 Djatmiko, S.Sos III/d Kasubbag Tata Usaha19610115 198103 1001
10 Lilis Suryani, SP.Msi III/d Kasi Teknologi pada Subdit Aneka Umbi19710223 200112 2 001
12 Tiurmauli Silalahi, SP.MM III/d Kasi Sarana pada 19740227 200212 2 001 Subdit Jagung dan Serealia Lain
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Djatmiko, S.Sos19610115.198103 .1.001
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 167
Lampiran 14 : Daftar Nominatif Pegawai Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015
Nama NIP Pangkat Pendidikan Jabatan Penugasan T / NT
Tempat / Tgl Lahir Gol. Ruang Jurusan, Tahun Ijazah Pada Bidang L / P
1 2 3 4 5 6 7
I. Golongan IV/d
1.1 Ir. Tri Agustin Satriani, MM Pembina Tk. I 1. IPB Jur. Ilmu Tanah Th. 1982 Direktur Pengolahan dan Pemasaran T
19590827 198303 2 010 IV/b 2. Pasca Sarjana (S2) Univ. Wijaya Putra Hasil Tanaman Pangan P
Jakarta, 27 - 8 - 1959 1 - 4 - 2001 Jur. SDM Th. 2001
II. Golongan IV/b
2.1 Ir. Bambang Jaya, M.Eng Pembina Tk. I 1. Fak. Pertanian UNAND Jur Mekanisasi Kasubdit Jagung dan Serealia T
19580504 198503 1 002 IV/b Pertanian Th. 1981 Lain L
Bayur (Maninjau), 04 - 05 - 1958 1 - 4 - 2008 2. Pasca Sarjana (S2) AIT Jur Post
Harvest Teknologi Th. 1991
3.2 Ir. Setya Prakosa, MM Pembina Tk. I 1. Fak. Pert UNS Jur Agronomi Th 84 Kasubdit Aneka Umbi T
19610212 198603 1 001 IV/b 2. STIE IPWIJA Jur Pemasaran Th 04 L
Surakarta, 12 - 2 - 1961 1 - 10 - 2009
4.3 Ir. Suhartini, M.Si Pembina Tk. I 1. Sarjana Pertanian IPB. Sosek Th. 83 Kasubdit Kedelai dan Aneka T
196001191986032001 IV/b 2. S2. STIA YAPPANN Th.08 Jur Kacang P
Surabaya, 19 - 01 - 1960 1 - 10 - 2013 Administrasi Publik
III. Golongan IV/a
5.1 Ir. Dian Handayani, M.Si Pembina 1. Fak. Pertanian UNILA Jur Budidaya Kasi Sarana pada Subdit Padi T
19650814.198903.2.001 IV/a Pertanian Th. 1988 P
Kotabumi, 14 - 08 - 1965 1 - 10 - 2007 2. Pasca Sarjana (S2), IPB Jur Teknologi
Industri Pertanian Th. 2007
6.2 Ir. Dhanny Permadi, MM Pembina 1. Sarjana Pertanian UNSIL Jur. Budidaya Kasi Sarana pada Subdit Kedelai T
196202191991031001 IV/a Pertanian Th. 1988 dan Aneka Kacang L
Jakarta, 19 - 02 - 1962 1 - 4 - 2007 2. S2 STIE IPWIJA Jur Manajemen Th 01
7.3 Erlina, S.P, M.Si Pembina 1. Fak. Pertanian UNAND Jur. Ilmu Tanah Staf Seksi Sarana Subdit Aneka T
19691006 199803 2 006 IV/a Th. 1993 Umbi P
Sipirok, 6 - 10 - 1969 1 - 4 - 2015 2. S2 Univ Andalas Jur Pembangunan
Wilayah Pedesaan Th. 2014
8.4 Amirruddin, SP, MP Pembina 1. Fak. Pert. USU Jur. Ilmu Tanah Kasi Teknologi pada Subdit Padi T
19721116.200212.1.001 IV/a Th. 1995 L
Medan, 16 - 11 - 1972 1 - 4 - 2015 2. Pasca Sarjana (S2) USU Jur.
Ilmu Tanah Th. 2002
IV. Golongan III/d
9.1 Ir. Dwi Elisya Apriana Penata Tk. I Fak. Pertanian USU Th. 1986 Kasi Teknologi pada Subdit T
19610424.198910.2.001 III/d Kedelai dan Aneka Kacang P
Medan, 24 - 04 - 1961 1 - 4 - 2004
10.2 Djatmiko, S.Sos Penata Tk. I STIA Menarasiswa Jur. Administrasi Kasubbag Tata Usaha NT
19610115.198103 .1.001 III/d Negara Th. 2001 L
Jakarta, 15 - 1 - 1961 1 - 4 - 2009
11.3 Suparni, SP Penata Tk. I 1. SMA IPS Th. 1980 Staf Seksi Sarana pada Subdit T
19610803 198303 2 002 III/d 2. Sarjana Pertanian SATYAGAMA Aneka Umbi P
Surakarta, 3 - 8 - 1961 1 - 4 - 2011 Jur. Sosek Th. 04
No Ket
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 168
Nama NIP Pangkat Pendidikan Jabatan Penugasan T / NT
Tempat / Tgl Lahir Gol. Ruang Jurusan, Tahun Ijazah Pada Bidang L / P
1 2 3 4 5 6 7
12.4 Ricky Nelson, SH Penata Tk. I Fak. Hukum, UNKRIS Th. 1990 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19630514 199903 1 001 III/d L
Jakarta, 14 Mei 1963 1 - 4 - 2011
13.5 Lilis Suryani, SP. M.Si Penata Tk. I 1. Fak. Pertanian (UNAS) Jur Agronomi Kasi Teknologi pada Subdit Aneka T
197102232001122001 III/d Th. 1996 Umbi P
Cidaun, 23 Pebruari 1971 1 - 4 - 2014 2. Pasca Sarjana (S2) STIA YAPPANN Jur
Administrasi Publik Th. 2004
14.6 Nur Indriastuti, SE Penata Tk. I Fak. Ekonomi Univ. Tunas Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19751010.200112.2.001 III/d Pembangunan Solo Th. 1999 P
Klaten, 10 - 10 - 1975 1 - 4 - 2014
15.7 Tiurmauli Silalahi, SP, MM Penata Tk. I 1. Fak Pertanian Univ. Borobudur Jurusan Kasi Sarana pada Subdit T
19740227.200212.2.001 III/d Sosek Th. 1996 Jagung dan Serealia Lain P
Pematangsiantar, 27 - 2 - 1974 1 - 4 - 2015 2. Pasca Sarjana (S2) Mercubuana Jur
SDM Th. 2009
V. Golongan III/c
16.1
Ruth Teratai Mekar Beata Virgo
Kaluti, S.TP,M.P Penata 1. Fak. Pertanian Univ. UNSRAT ManadoStaf Seksi Teknologi Subdit Padi T
197205022010012002 III/c Jurusan Pengolahan Hasil Pertanian P
Sangele, 02 - 05 - 1972 1 - 4 - 2012 2. Pasca Sarjana (S2) Univ. UGM Yogya
Jurusan Ilmu & Teknologi Pangan
17.2 Jane Carolina Ch Haumahu, SP, M.Si Penata 1. Fak. Pertanian UNPATI Jur Ilmu Tanah Staf Seksi Teknologi Subdit T
19730117.200312.2.001 III/c Th. 98 Jagung dan Serealia Lain P
Allang, 17 - 01 - 1973 1 - 4 - 2012 2. S2 Univ Respati Indonesia (URINDO) Jur
Ilmu Administrasi Niaga Th. 2014
18.3 Pandu Tri Kurniawan, SP Penata Fak. Pertanian UNB Jur. Agronomi Staf Seksi Teknologi Subdit T
19680309 200003 1 001 III/c Th. 2003 Aneka Umbi L
Serang, 9 - 3 - 1968 1 - 10 - 2012
19.4 Nurihyatun Sardjono, SP, MP Penata 1. Fak. Pertanian IPB Jur. Budidaya Staf Seksi Teknologi pd Subdit T
19811213.200604.2.001 III/c Pertanian Th. 2005 Aneka Umbi P
Bogor, 13 - 12 - 1981 1 - 4 - 2014 2. Pasca Sarjana (S2) Univ. Brawijaya
Jur. Teknologi Industri Pertanian Th.2012
20.5 Fatriwati, SP Penata Fak. Pertanian UNAND Th. 1998 Staf Seksi Teknologi Subdit Padi T
19730924 200604 2 016 III/c P
Padang, 24 - 09 - 1973 1 - 4 - 2014
VI. Golongan III/b
21.1 Suparmo Penata Muda Tk. I STM Bangunan Th. 1979 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19590918.198803.1.001 III/b L
Kebumen, 18 - 9 - 1959 1 - 4 - 2008
22.2 Raden. Wahyono Penata Muda Tk. I SMA Jur. Sosial Th. 1981 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19591019.199203.1.001 III/b L
Jakarta, 19 - 10 - 1959 1 - 4 - 2012
23.3 Ir. Nur Sulistiati Penata Muda Tk. I Fak. Pertanian Univ. UPN Veteran Th 2006Staf Seksi Sarana pd Subdit T
196507102008122001 III/b Aneka Umbi P
Jakarta, 10-07-1965 1 - 4 - 2013
24.4 Aris Puji Sunarso, S.TP, M.Eng Penata Muda Tk. I 1. Fak. Pertanian IPB Jur Industri PertanianStaf Seksi Teknologi pada T
19780202 200901 1 008 III/b Th. 2001 Subdit Padi L
Pati, 2 - 2 - 1978 1 - 4 - 2013 2. S2 Univ. Gajamadah Jur. Perencanaan
Kota dan Daerah Th.2014
25.5 Deasy Fitriati, S.TP, M.Si Penata Muda Tk. I 1. Fak. Pertanian UGM Jur Mekanisasi PertStaf Seksi Sarana pada T
19800807 200901 2 009 III/b Th. 03 Subdit Jagung dan Serealia Lain P
Pontianak, 7 - 8 - 1980 1 - 4 - 2013 2. S2 Institut Pertanian Bogor Thn. 2015
26.6 Restu Widianti Penata Muda Tk. I SMA Th. 1990 Staf Seksi Teknologi Subdit NT
19710228.199303.2.001 III/b Aneka Umbi P
Jakarta, 28 - 2 - 1971 1 - 4 - 2013
No Ket
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 169
Nama NIP Pangkat Pendidikan Jabatan Penugasan T / NT
Tempat / Tgl Lahir Gol. Ruang Jurusan, Tahun Ijazah Pada Bidang L / P
1 2 3 4 5 6 7
27.7 Ratna Dwi Astuti, SP Penata Muda Tk. I UNMUH Malang Jur, Budidaya Pertanian Staf Seksi Sarana Subdit T
19760118 200912 2 001 III/b Th. 1999 Kedelai dan Aneka Kacang P
Madiun, 18 Januari 1976 1 - 4 - 2014
28.8 Diyah Puji Astuti, SP Penata Muda Tk. I UNSOED Jur. Agrobisnis Th. 2004 Staf Seksi Teknologi pada Subdit T
19800309 200912 2 002 III/b Kedelai dan Aneka Kacang P
Banjarnegara, 9 Maret 1980 1 - 4 - 2014
29.9 Ririkumaladewi, SP Penata Muda Tk. I UNHAS Jur. Agronomi Th. 2005 Staf Seksi Teknologi pada Subdit T
19811008 200912 2 004 III/b Aneka Umbi P
Rappang, 8 - 10 - 1981 1 - 4 - 2014
30.10 Bubun Muhammad Hasbulloh, S.TP Penata Muda Tk. I IPB Jur. Teknik Pertanian Th. 2009 Staf Seksi Sarana pada Subdit T
19850922 200912 1 002 III/b Aneka Umbi L
Kuningan, 22 September 1985 1 - 4 - 2014
31.11 Dede Risanda, SP Penata Muda Tk. I Fak. Pertanian IPB Jur. HPT Th. 2008 Staf Seksi Sarana Subdit Jagung T
19840713 200912 1 002 III/b dan Serealia Lain L
Tebingtinggi, 13 - 07 - 1984 1 - 4 - 2014
32.12 Anita Retnawati, SP, M.Si Penata Muda TK. I 1. SMA Jur. IPA Th. 1997 Staf Seksi Sarana pada Subdit T
19790328.200701.2.002 III/b 2. Univ. Satyagama Jur. Agrobisnis Kedelai dan Aneka Kacang P
Jakarta, 28 - 03 - 1979 1 - 10 - 2014 Th. 1999
3. S2 Pasca Sarjana STIA Yappan
Jur. Administrasi Publik th. 2013
33.13 Sri Rosmayanti, SE Penata Muda TK. I S-1 Agribisnis IPB Th. 2010 Staf Seksi Sarana Subdit T
19861018 201101 2 015 III/b Jagung dan Serealia Lain P
Jakarta, 18 - 10 - 1986 1 - 04 - 2015
34.14 Maya Puspita Sari, SE Penata Muda TK. I S-1 Agribisnis IPB Th. 2010 Staf Seksi Sarana Subdit Kedelai T
19880509 201101 2 018 III/b dan Aneka Kacang P
Jakarta, 9 - 05 - 1988 1 - 04 - 2015
35.15 Kirtana Aska Brata, SP Penata Muda TK. I Fak. Pertanian UPN Veteran Jur. Sosial Staf Seksi Teknologi Subdit T
19830623 201101 1 007 III/b Ekonomi Pertanian Th. 2008 Jagung dan Serealia Lain L
Yogyakarta, 23 - 06 - 1983 1 - 04 - 2015
36.16 Ermi Herawati, S.Sos Penata Muda TK. I 1. SMA IPS Th. 1985 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19760517.200212.2.002 III/b 2. Sarjana Ilmu Administrasi Negara STIA P
Brebes, 17 - 5 - 1976 1 - 10 - 2015 YAPPANN jur Adm. Negara Thn. 2010
37.17 Angga Wijaya, SP Penata Muda TK. I 1. SMA IPS Th. 1999 Staf Seksi Sarana pada Subdit T
19810511.200003.1.002 III/b 2. Sarjana Pertanian Univ. Satyagama Jagung dan Serealia Lain L
Jakarta, 11 - 5 - 1981 1 - 10 - 2015 Jur. Agrobisnis Thn. 2011
38.18 Miftakhul Jannah, SP Penata Muda TK. I 1. SMA IPA Th.1997 Staf Seksi Sarana pada Subdit T
19780711.200312.2.001 III/b 2. Sarjana Pertanian Univ. Respati IndonesiaPadi P
Boyolali, 11 - 07 - 1978 1 - 10 - 2015 Jur. Agroteknologi Thn. 2010
VII. Golongan III/a
39.1 Isandi, S.Kom Penata Muda S-1 Sistem Informasi Univ. Gunadarma Staf Seksi Sarana Subdit Padi T
19831015 201101 1 008 III/a Th. 2010 L
Air Putih (Palembang), 15-10-1983 1 - 1 - 2011
40.2 Franciscus Xaverius Surwiyanto,SE Penata Muda 1. SMA IPA Th. 1990 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19710121 200812 1 001 III/a 2. S-1 Univ. Tama Jagakarsa Jur Manajemen L
Semarang, 21 - 01 - 1971 1 - 04 - 2012 Th. 2005
41.3 Evie Rahayu Tugiyanto Penata Muda SMEA Jur. Tata Buku Th. 1984 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19641030.199703.2.001 III/a P
Magetan, 30 - 10 - 1964 1 - 04 - 2013
No Ket
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 170
Nama NIP Pangkat Pendidikan Jabatan Penugasan T / NT
Tempat / Tgl Lahir Gol. Ruang Jurusan, Tahun Ijazah Pada Bidang L / P
1 2 3 4 5 6 7
42.4 Yuliadi Penata Muda SMA Jur. IPS Th. 1989 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19640701.199703.1.001 III/a SATPAM L
Jakarta, 1 - 7 - 1964 1 - 04 - 2013
43.5 Ridwan Husin, SE Penata Muda 1. SMA Jur. IPS Th. 1988 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19680810.200604.1.017 III/a 2. Sarjana Ekonomi Univ. Pamulang Jur L
Palembang, 10 - 8 -1968 1 - 10 - 2013 Manajemen Th. 2012
44.6 Agung Prabowo, SP Penata Muda 1. SMEA Tata Buku Th. 19981 Staf Sub Bagian Tata Usaha T
19780826.200212.1.002 III/a 2. Sarjana Pertanian Univ. Satyagama L
Jakarta, 26 - 8 - 1978 1 - 10 - 2013 Jur. Agrobisnis Thn. 2012
45.7 Ariyati Penata Muda SMA Jur. Biologi Th. 1987 Staf Seksi Teknologi pada Subdit NT
19661003.199803.2.001 III/a Padi P
Salatiga, 3 - 10 - 1966 1 - 4 - 2014
46.8 Rodearni Purba, S.P Penata Muda 1. SMA Biologi Thn 1995 Staf Seksi Teknologi pd Subdit NT
19760110 200312 2 002 III/a 2. (D3 Akubank Swadaya Jurusan Jagung dan Serealia Lain P
Marubun Lokkung, 10 - 01 - 1976 1 - 4 - 2014 Pertanian Thn 1998
3. S1 Sarjana Pertanian Univ. Satyagama
Jur. Agribisnis Thn 2013
47.9 Lina, S.P. Penata Muda 1. SMEA Tata Buku Th. 2002 Staf Sub Bagian Tata Usaha T
19841030.200312.2.005 III/a 2. Sarjana Pertanian Univ. Satyagama P
Jakarta, 30 - 10 - 1984 1 - 10 - 2014 Jur. Agrobisnis Thn. 2012
48.10 Ahmad Naseh Penata Muda SMEA Jur. Tata Buku Th. 1981 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19600909.199903.1.001 III/a L
Jakarta, 9 - 9 - 1960 1 - 4 - 2015
49.11 Sayuti Penata Muda MAN Th. 1986 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19630411.199903.1.001 III/a L
Jakarta, 11 - 4 - 1963 1 - 4 - 2015
50.12 Rohim Penata Muda STM Th, 1991 Staf Sub Bagian Tata Usaha T
19720403 199903 1 001 III/a L
Jakarta, 3 - 04 - 1972 1 - 4 - 2015
VIII. Golongan II/d
51.1 Ade Kosasih Pengatur Tk I SMEA Perdagangan Th. 1992 Staf Seksi Teknologi Subdit NT
19721007.200003.1.001 II/d Jagung dan Serealia Lain L
Jakarta, 7 - 10 - 1972 1 - 4 - 2012
52.2 Opik Ahmad Ropik, A.Md Pengatur Tk I (D3) IPB Jur, Budidaya Pertanian Th. 2001 Staf Seksi Teknologi pada Subdit T
19791017 200912 1 001 II/d Kedelai dan Aneka Kacang L
Tasikmalaya, 17 Oktober 1979 1 - 4- 2014
53.3 Riskiria Putri, A.Md Pengatur Tk I D-III Manajemen Informasi UGM Th. 2008 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19861003 200912 2 008 II/d P
Muaradua Ogan Komering Ulu, 1 - 4- 2014
3 - 10 - 1986
54.4 Nitam Kasim, A.Md Pengatur Tk I D-III Pertanian UNG Th. 2007 Staf Seksi Sarana Subdit Padi T
19831010 201101 1 019 II/d L
Marisa, 10 - 10 - 1983 1 - 4- 2015
55.5 Lukman Pengatur Tk I SMA IPS Th, 1993 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19721221 200212 1 001 II/d L
Tanjung Karang, 21 - 12 - 1972 1 - 4- 2015
IX. Golongan II/c
56.1 Dwi Rizkyyanto Utomo, A.Md Pengatur D-III Budidaya Pertanian IPB Th. 2004 Staf Seksi Teknologi Subdit T
198208032015031001 II/c Kedelai dan Aneka Kacang L
Bogor, 3 - 08 - 1982 1 - 3- 2015
No Ket
Laporan Tahunan
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | 171
Nama NIP Pangkat Pendidikan Jabatan Penugasan T / NT
Tempat / Tgl Lahir Gol. Ruang Jurusan, Tahun Ijazah Pada Bidang L / P
1 2 3 4 5 6 7
57.2 Reny Kartika Asmara, A.Md Pengatur D-III Agroindustri UGM Th. 2013 Staf Seksi Sarana Subdit Padi T
199205252015032001 II/c P
Karanganyar, 25 - 05 - 1992 1 - 3- 2015
58.3 Catur Parah Gumantri Putri, A.Md Pengatur D-III Budidaya Pertanian UNAND Th. 2009 Staf Seksi Sarana Subdit T
198808252015032005 II/c Jagung & Serealia Lain P
Bengkalis, 25 - 08 - 1988 1 - 3- 2015
T
59.4 Indah Pratiwi, A.Md Pengatur D-III Agronomi Pertanian IPB Th. 2013 Staf Seksi Teknologi Subdit Padi P
199211242015032001 II/c
Pematang Siantar, 24 - 11 - 1992 1 - 3- 2015
X. Golongan II/b
60.1 Rudy Pengatur Muda Tk. I SMA IPS Th. 1999 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19800721 200910 1 002 II/b L
Jakarta, 21 - 07 - 1980 1 - 10 - 2013
61.2 Iip Miftahudin Pengatur Muda Tk. I SMK Teknik Mesin Thn 2002 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19821231.200910.1.004 II/b (SATPAM) L
Subang, 31 Desember 1982 1 - 10 - 2013
XI. Golongan II/a
62.1 Mahmud Pengatur Muda SD Th. 1967 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19600420.198403.1.002 II/a SATPAM L
Jakarta, 20 - 4 - 1960 1 - 4 - 2001
63.2 Aman Pengatur Muda SMA IPS Th. 2004 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
19820406 200812 1 002 II/a L
Depok, 6 - 4 - 1982 1 - 04 - 2012
64.3 Warsan Pengatur Muda SMA Th. 2005 Staf Sub Bagian Tata Usaha NT
197107221998031001 II/a L
Tambak Negara, 22-07-1971 1 - 10 - 2013
Jakarta, Oktober 2015
yang diperbantukan Dit. Pascapanen T.P. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Djatmiko, S.Sos
19610115.198103 .1.001
No Ket