LAPORAN TAHUNAN 2016 TAHUNAN 2018 PENGADILAN NEGERI …pn-magelang.go.id/images/file/LAPORAN TAHUNAN...
Transcript of LAPORAN TAHUNAN 2016 TAHUNAN 2018 PENGADILAN NEGERI …pn-magelang.go.id/images/file/LAPORAN TAHUNAN...
LAPORAN TAHUNAN 2016
PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS IB
2016
PENGADILAN NEGERI MAGELANG Jl. Veteran No. 1 Magelang
Telp. (0293) 362242 fax(0293) 362242 MAGELANG 56117
Email : [email protected] Website : www.pn_magelang.go.id
LAPORAN TAHUNAN 2018
PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS IB
2018
PENGADILAN NEGERI MAGELANG Jl. Veteran No. 1 Magelang
Telp. (0293) 362242 fax(0293) 362242 MAGELANG 56117
Email : [email protected] Website : www.pn_magelang.go.id
2
PENGANTAR
Pertama-tama kami panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang atas
Ridho-Nya kami dapat menyusun Laporan Tahunan Tahun 2018 sebagaimana yang diminta
oleh Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang.
Laporan tahunan ini adalah sebagai gambaran kegiatan – kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Magelang dalam tahun 2018, dan sekaligus merupakan
gambaran hasil kerja atau pencapaian hasil kerja yang dapat diselesaikan dan dilakukan
Pengadilan Negeri Magelang pada tahun 2018 dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi
Visi dan Misi dari Mahkamah Agung RI.
Penyusunan Laporan Tahunan ini telah diupayakan sesuai petunjuk yang
disampaikan, akan tetapi mengingat keterbatasan waktu dan pengalaman, maka bilamana
dirasakan masih banyak kekurangannya, kami mohon kritik dan saran-saran guna perbaikan
seperlunya.
Semoga Laporan Tahunan Tahun 2018 ini bermanfaat dan kepada semua jajaran
Pengadilan Negeri Magelang, yang terkait dalam penyusunan Laporan Tahunan ini kami
ucapkan terima kasih.
Magelang, 31 Desember 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG,
( M. DJOHAN ARIFIN, SH. )
NIP. 19681016 199212 1 001
3
DAFTAR ISI
PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : Pendahuluan
BAB II : A. Struktur Organisasi ( Tupoksi )
- Standar Operasional Prosedur (SOP)….……………………...…….
- Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP )…………………………………….
B. Pelayanan Publik Yang Prima
- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan )………..
- Posbakum ……………………………………………………………...
- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu …………………………….…..
- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) ……………….….
BAB III : Pembinaan dan Pengelolaan
A. Sumber Daya Manusia
- Mutasi …………………………………………………………………..
- Promosi …………………………………………………………………
- Pensiun ………………….……………………………………………..
- Diklat ……………………………………………………………………
B. Penyelesaian Perkara
- Jumlah sisa perkara yang diputus …………………………………...
- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu ………………………….
- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi
dan PK …………………………………………………………
- Jumlah Perkara perdata yang berhasil dimediasi ………………….
- Jumlah Perkara yang berhasil melalui diversi ……………………..
C. Pengelolaaan Sarana dan Prasarana……………………….……….
D. Pengelolaan Keuangan………………….…………………………….
E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP
- Publikasi perkara (one day one publish) ……………………………
F. Regulasi Tahun 2018……………………………………………………
2
3
5
10
12
28
41
41
54
54
59
63
63
71
71
72
72
73
74
74
75
75
75
81
89
89
91
4
BAB IV : Pengawasan
A. Internal…………………………………………………………………
B. Evaluasi………………………………………………………….…
BAB V : Penutup
A. Kesimpulan……………………………………………………..
B. Saran………..…………………………………………………..
101
104
107
108
5
BAB I
PENDAHULUAN
Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Pengadilan Negeri Magelang, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama. Efektifitas pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Magelang
adalah merupakan implementasi dari kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Arah dan kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri
Magelang adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki
dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat,
Independensi dan akuntabel/transparansi maka ditempuh kebijakan penyelenggaraan
peradilan di Pengadilan Negeri Magelang sebagai langkah - langkah strategis yang
dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengendalian manajemen peradilan umum, dengan program :
a. Peningkatan sumber daya manusia (aparatur pegawai)
b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sumber dana dalam DIPA
c. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana
d. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
2. Meningkatkan pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara, dengan
program :
a. Meningkatkan mutu pelayanan penerimaan perkara
b. Meningkatkan penertiban penerimaan perkara dan register
c. Meningkatkan pengendalian perkara sesuai pola Bindalmin
d. Penertiban berkas perkara ke dalam boks dan kearsipan
3. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dengan program :
a. Mewujudkan putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian
hukum
b. Mewujudkan penyelesaian perkara yang inkracht ( Minutasi Perkara )
Sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri
Magelang dalam penyelenggaraan peradilan melaksanakan tugas dan kinerja dengan
memberikan pelayanan, yang disesuaikan dengan misi Mahkamah Agung RI yaitu “
Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta
6
memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mewujudkan peradilan yang mandiri
dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain, memperbaiki akses pelayanan
dibidang peradilan pada masyarakat, memperbaiki kualitas input internal pada proses
peradilan, demi terwujudnya institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat
serta dihormati. Hal tersebut sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI, yaitu “
Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif
dan efisien, mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberikan
pelayanan hukum : yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi
masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik ”.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap unsur satuan kerja di Pengadilan
Negeri Magelang, melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan
administrasi teknis yudisial dan non teknis yudisial, dengan memanfaatkan sumber daya,
sumber dana dan perangkat teknologi, guna pencapaian pelayanan hukum bagi pencari
keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, demi terpenuhinya rasa keadilan dan
kepastian hukum. Pengelolaan berbagai potensi yang ada di Pengadilan Negeri Magelang
oleh masing-masing unit kerja, didasarkan pada perencanaan strategis Pengadilan Negeri
Magelang yang telah ditetapkan, yang kesemuanya dijabarkan dalam uraian tugas (Job
Description).
Implementasi rencana strategis Pengadilan Negeri Magelang dipertanggung-
jawabkan melalui mekanisme pelaporan setiap bulan dan laporan tahunan. Pola
pertanggung jawaban dilakukan melalui pelaporan tentang yang diperoleh setelah
pelaksanaan program kerja.
Visi dan Misi
V i s i :
Sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri
Magelang dalam penyelenggaraan peradilan melaksanakan tugas dan kinerja dengan
memberikan pelayanan, yang disesuaikan dengan Visi Mahkamah Agung RI yaitu :
“ Mewujudkan Pengadilan Negeri Magelang Yang Agung”
M i s i :
Untuk mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Magelang sebagai Badan Peradilan yang
Agung maka diimplementasikanlah melalui misi, yaitu :
Misi Pengadilan Negeri Magelang, adalah sebagai berikut :
7
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan
efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Rencana Strategis
Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
di capai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan.
Dalam sistem SAKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah), Rencana
Strategis ( Restra ) merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan nantinya menjadi
dasar pengukuran dan evaluasi capaian kinerja serta menjadi acuan untuk mengetahui
keberhasilan dan kegagalan kinerja yang meliputi area :
Organisasi dan kepemimpinan
Kebijakan
Proses berperkara
Sumber Daya Manusia ( SDM )
Keuangan
Infrastruktur
Kepuasan pencari keadilan, keterjangkauan dan kepercayaan publik.
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Magelang terdiri dari tujuan, sasaran dan
cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tercapainya penataan sistem
manajemen kelembagaan dan pengawasan, dengan sasaran terwujudnya
pengendalian manajemen dengan baik dan terwujudnya Peradilan yang bersih,
berwibawa, bermartabat dan dihormati melalui pelayanan secara sederhana, cepat,
tepat waktu dan biaya ringan sehingga terwujudnya kepastian hukum dan
kepercayaan pencari keadilan terhadap Pengadilan.
8
Rencana Strategis 2018
Rencana strategis tahun 2018 merupakan implementasi dari Rencana Strategis
tahun 2015 – 2019, yang uraian lengkapnya sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Tolak ukur keberhasilan dari implementasi rencana strategis tahun 2018 di atas,
Pengadilan Negeri Magelang menetapkan target untuk masing-masing sasaran
yang harus dicapai sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja tahun 2018. Target ditetapkan untuk setiap indikator sasaran maupun indikator kinerja
kegiatan (input, output dan outcomes) yang dijabarkan sebagai berikut :
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel
a. Persentasi sisa perkara yang
diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
100 %
100 %
b. Persentasi perkara yang diselesaikan :
- Perdata
- Pidana
Yang diselesaikan tepat waktu
90 %
100 %
c. Persentasi penurunan sisa perkara :
- Perdata
- Pidana
90 %
100 %
d. Persentasi perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK
90 %
90 %
100 %
e. Persentasi perkara pidana anak yang
diselesaikan dengan Diversi
10 %
f. Index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan
Pengadilan
90 %
2 Peningkatan
efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara
a. P
Persentasi isi Putusan yang diterima
oleh para pihak tepat waktu
80 %
b. P
Persentasi perkara yang diselasaikan
melalu mediasi
10 %
9
c. P
Persentasi berkas perkara yang
diajukan Banding, Kasasi, PK secara
lengkap dan tepat waktu
95 %
d. P
Persentasi putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah diputus
90 %
3 Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan
a. Persentasi Perkara Prodeo yang
diselesaikan
0 %
b. Persentasi perkara yang diselesaikan
di luar Gedung pengadilan
1 %
c. Persentasi Pencari keadilan Golongan
tertentu yang mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
80 %
4 Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.
Persentasi putusan Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti (Dieksekusi)
100 %
10
BAB II
A. STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )
Pada tanggal 8 Oktober 2015 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah
menandatangani Peraturan Mahkamah Agung Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Perma bernomor 7 Tahun 2015 ini mengatur
pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan.
Perma Nomor 7 Tahun 2015 yang terdiri dari 463 ayat ini menghapuskan jabatan Wakil
Panitera dan Wakil Sekretaris. Terkait dengan pejabat Wakil Panitera yang ada saat ini,
diberlakukan masa tenggang sampai 5 (lima) tahun ke depan.
Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan
Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan
Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS
ABRI), Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 Tentang Bagan Susunan
Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
M.06.PR.07.02, Tahun 1992 tentang Bagan Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.02.Tahun 1999
Tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi, Keputusan Menteri
Kehakiman RI Nomor M.09.PR.07.02 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.02.Tahun 1999 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dinyatakan
tidak berlaku lagi.
Berikut susunan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Magelang yang baru
berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tersebut adalah :
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Pidana
7. Panitera Muda Perdata 8. Panitera Muda Hukum
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
11
12. Panitera Pengganti
13. Jurusita
14. Jurusita Pengganti
Secara hirarkis garis komando dan koordinasi dapat dilihat pada Struktur Organisasi
Pengadilan Negeri Magelang, sebagaimana bagan berikut ini :
12
1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Dalam pelaksanaan sistem birokrasi administrasi peradilan, umumnya masyarakat
pencari keadilan membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, dan biaya ringan, sehingga
setiap instansi pemerintah dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik tersebut di atas, setiap instansi
pemerintah menyusun / membuat Standar Operational Prosedur (SOP) berbasis kinerja
sebagai pedoman atau tata cara yang harus dilakukan atau harus dilalui untuk
menyelesaikan proses administrasi pengadilan.
SOP disusun untuk meniadakan/mengurangi resiko/kesalahan yang ditimbulkan
dan mempercepat proses pelayanan administrasi pengadilan. Agar setiap pelayanan
publik di Pengadilan tepat sasaran dan kredibel hasilnya, untuk itu disusun sebuah
prosedur pelayanan publik yang dibuat secara rinci, tahap demi tahap, dan sistematis.
SOP merupakan salah satu perwujudan tekad untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung
untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat.
Penyusunan SOP pada Pengadilan Negeri Magelang telah dilaksanakan, dimana
SOP ini disesuaikan dengan SOP yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah tentang SOP Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah. SOP yang telah disusun ini merupakan hasil pembahasan pada
rapat koordinasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Tim Perumus SOP Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah, dimana prosedur standar ini merupakan program jangka pendek
yang akan dilaksanakan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Jawa Tengah.
Dengan penerapan SOP ini maka output yang dihasilkan dititik beratkan pada percepatan
penyelesaian administrasi peradilan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada
pencari keadilan dengan baik dan tepat waktu, akuntabel, serta transparan. Disamping itu
SOP ini dapat pula mengawasi dan meningkatkan disiplin dan kinerja aparat peradilan,
sehingga dapat mengefektifkan pengawasan secara teratur. Dalam pelaksanaannya,
dengan adanya kesepakatan SOP ini pelaksanaan program menjadikan
unifikasi/keseragaman dengan lebih terarah dan terukur, sehingga dapat diketahui dengan
jelas pelaksanaan dan keberhasilanya untuk melanjutkan program-program selanjutnya.
13
Matrik Standar Operasional Prosedur ( SOP )
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
Pengadilan Negeri
Magelang
1 Ketua 6 1. Membuat program kerja
jangka pendek dan
jangka panjang,
pelaksanaannya serta
pengorganisasiannya.
2. Membuat penetapan
tentang penunjukan
susunan majelis Hakim
untuk memeriksa dan
mengadili perkara.
3. Melakukan pengawasan
secara rutin terhadap
pelaksanaan tugas dan
memberi petunjuk serta
bimbingan yang
diperlukan baik bagi para
Hakim maupun seluruh
pegawai.
4. Sebagai kawal depan
Mahkamah Agung, yaitu
dalam melakukan
pengawasan atas
Penyelenggaraan
peradilan dan
pelaksanaan tugas;
para Hakim, pejabat
Kepaniteraan,
Sekretaris, dan
Jurusita di daerah
hukumnya.
Masalah-masalah yang
timbul.
Masalah tingkah laku /
perbuatan Hakim,
pejabat Kepaniteraan
Sekretaris, dan
Jurusita di daerah
hukumnya.
Masalah eksekusi
yang berada di
wilayah hukumnya
untuk diselesaikan dan
dilaporkan kepada
Mahkamah Agung.
Belum
dievaluasi
14
5. Memberikan izin
berdasarkan ketentuan
undang-undang untuk
membawa keluar dari
ruang Kepaniteraan:
daftar, catatan, risalah,
berita acara serta berkas
perkara.
6. Menetapkan panjar biaya
perkara (dalam hal
penggugat atau tergugat
tidak mampu, Ketua
dapat mengizinkan untuk
beracara secara prodeo
atau tanpa membayar
biaya perkara).
2 Wakil Ketua 4 1. Membantu Ketua dalam
membuat program kerja
jangka pendek dan
jangka panjang,
pelaksanaannya serta
pengorganisasiannya.
2. Mewakili dan
melaksanakan tugas
Ketua, apabila Ketua
berhalangan.
3. Melaksanakan tugas yang
didelegasikan oleh Ketua
kepadanya.
4. Melaksanakan tugas
sebagai Koordinator
Pengawasan, yakni
melakukan pengawasan
intern untuk mengamati
apakah pelaksanaan tugas
telah dikerjakan sesuai
dengan rencana kerja dan
ketentuan yang berlaku
serta melaporkan hasil
pengawasan tersebut
kepada Ketua.
Belum
dievaluasi
3 Hakim 6 1. Menerima, memeriksa
dan mengadili serta
menyelesaikan semua
perkara yang diajukan
kepadanya.
2. Bertanggung jawab atas
berita acara persidangan.
3. Mengemukakan pendapat
dalam musyawarah.
Belum
dievaluasi
15
4. Mengambil putusan
berdasarkan musyawarah.
5. Wajib menandatangani
putusan yang diucapkan
dalam persidangan.
6. Melaksanakan
pengawasan yang
ditugaskan oleh Ketua.
4 Panitera 6 1. Membantu pimpinan
Pengadilan dalam
membuat program kerja
jangka pendek dan
jangka panjang,
pelaksanaannya serta
pengorganisasiannya.
2. Panitera dengan dibantu
oleh Wakil Panitera dan
Panitera Muda harus
menyelenggarakan
administrasi secara
cermat mengenai
jalannya perkara perdata
dan pidana maupun
situasi keuangan.
3. Bertanggung-jawab atas
pengurusan administrasi
Kepaniteraan, seperti
berkas perkara, putusan,
dokumen, akta, buku
daftar, biaya perkara,
uang titipan pihak ketiga,
surat-surat bukti dan
surat-surat lainnya yang
disimpan di
Kepaniteraan.
4. Membuat salinan
putusan.
5. Menerima dan
mengirimkan berkas
perkara.
6. Melaksanakan eksekusi
putusan perkara perdata
yang diperintahkan oleh
Ketua Pengadilan dalam
jangka waktu yang
ditentukan.
Belum
dievaluasi
5 Panitera Muda Pidana 6 1. Membimbing para staf
dalam menjalankan tugas
masing-masing.
Sudah
dievaluasi
tanggal 9
April 2018
16
2. Melengkapi formulir
Penetapan Majelis Hakim
dan Formulir penunjukan
Panitera Pengganti yang
akan disampaikan kepada
Wakil Panitera,
selanjutnya segera
diserahkan kepada Ketua
Pengadilan melalui
Panitera.
3. Menyerahkan kepada
Majelis Hakim yang
ditunjuk, setelah
dilengkapi dengan
Formulir Penetapan Hari
Sidang dan pembagian
perkara dicatat dengan
tertib.
4. Mengatur urutan dan
pembagian tugas Jurusita
Penganti perkara pidana
5. Mencatat Register Izin /
Persetujuan Penyitaan
dan Penggeledahan.
6. Memberikan Surat
Penetapan Izin /
Persetujuan Penyitaan
dan Penggeledahan
kepada polisi.
6 Panitera Muda Perdata 4 1. Membimbing para staf
dalam menjalankan tugas
masing-masing.
2. Menetapkan rencana
biaya perkara yang
dituangkan dalam
SKUM.
3. Mengatur urutan dan
giliran tugas Jurusita /
Jurusita Pengganti.
4. Melaksanakan tugas meja
I :
Menerima Gugatan,
Permohonan Banding,
Permohonan Kasasi,
Permohonan
Peninjauan Kembali,
Permohonan Eksekusi
dan Permohonan
Somasi.
Sudah
dievaluasi
tanggal 9
April 2018
17
Membuat SKUM dan
menyerahkan SKUM
tersebut kepada calon
Penggugat / Pemohon.
Menyerahkan kembali
Surat Gugatan kepada
calon Penggugat /
Pemohon.
7 Panitera Muda Hukum 3 1. Mengumpulkan data,
mengelola dan mengkaji
data, menyajikan pada
statistik perkara,
menyusun laporan
perkara, menyiapkan
arsip / berkas perkara /
permohonan grasi dan
tugas lainnya yang
diberikan berdasarkan
peraturan perundang-
undangan.
2. Legalisasi Akte Notaris.
3. Membuat / membagi
tugas-tugas Staf
Kepaniteraan Hukum.
Sudah
dievaluasi
tanggal 9
April 2018
8 Panitera Pengganti 4 1. Membantu Majelis
Hakim dalam membuat
penetapan hari
pemeriksaan dan
persiapan sidang,
menyelesaikan berita
acara persidangan
sebelum sidang
berikutnya dan mengetik
putusan.
2. Membantu Hakim dalam
persidangan perkara
perdata dan pidana serta
melaporkan kegiatan
persidangan tersebut
kepada Panitera Muda
yang bersangkutan.
3. Melaporkan kepada
Panitera Muda Perkara
tentang penundaan hari
sidang dan berkas
perkara yang sudah
diputus berikut amar
putusannya.
4. Menyerahkan berkas
perkara kepada Panitera
Muda Perkara bila telah
selesai diminutasi.
Belum
dievaluasi
18
9 Jurusita / Jurusita
Pengganti
4 1. Melaksanakan panggilan
sidang terhadap para
pihak berperkara.
2. Melaksanakan
pemberitahuan putusan
Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung RI
kepada para pihak
berperkara.
3. Melaksanakan
penyerahan risalah-
risalah kepada para pihak
berperkara.
4. Melaksanakan
pemanggilan Aanmaning
kepada pihak Termohon
Sita, Termohon Eksekusi.
Belum
dievaluasi
10 Sekretaris 1 1. Sekretaris Pengadilan
bertugas melaksanakan
sebagian tugas-tugas
Pengadilan yaitu
menyelenggarakan
Administrasi Umum
Pengadilan, yang
meliputi kepegawaian,
Organisasi dan Tata
Laksana, Bagian Umum
dan Keuangan, Bagian
Perencanaan, TI dan
pelaporan dengan
dibantu oleh, Kepala Sub
Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata
Laksana, Kepala Sub
Bagian Urusan Umum
dan Keuangan dan
Kepala Sub Bagian
Perencanaan, TI dan
Pelaporan.
Belum
dievaluasi
11 Kasubag Umum dan
keuangan
11 1. Menyusun Rencana kerja
Sub. Umum dan
Keuangan.
2. Mengkoordinasi
pengelolaan daftar
usulan kegiatan sebagai
bahan penyediaan dana
kegiatan.
Belum
dievaluasi
19
3. Meneliti kelengkapan
dan kebenaran konsep
register penutupan kas
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
4. Melakukan pembinaan
pegawai dalam
lingkungan Sub. Umum
dan Keuangan.
5. Menyiapkan dan
menyusun laporan Sub.
Keuangan Laporan
bulanan, triwulan dan
RKA-KL.
6. Membuat perencanaan
belanja ATK.
7. Mendayagunakan staf
umum menurut tugas-
tugasnya.
8. Membebani kearsipan
inventaris barang
bergerak dan barang
tidak bergerak.
9. Membuat laporan
bulanan, triwulan, enam
bulanan, tahunan.
10. Menyelesaikan
Penjadwalan atau
penyusunan buku-buku
perpustakaan.
11.Memantau pengiriman
surat-surat.
12 Kasubag Perencanaan, TI
dan Pelaporan
4 1. Membuat perencanaan
anggaran.
2. Membuat dan Menyusun
RKAKL.
3. Membuat Laporan
bulanan dan Tahunan
4. Membuat LKJIP, Restra,
IKU, PKT, PKT setiap
tahunnya
Belum
dievaluasi
13 Kasubag Kepegawaian,
Organisasi dan Tata
Laksana
4 1. Menyusun rencana
pelaksanaan tugas
dibidang Kepegawaian
dengan berpedoman
kepada Rencana Kerja
Kesekretariatan.
Sudah
dievaluasi 2
Januari
2018
20
2. Membuat konsep surat
yang berkaitan dengan
urusan kepegawaian dan
pengetikannya.
3. Membuat Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan
bawahan / Staf.
4. Mengkoordinasi, meneliti
segala surat-surat yang
dikerjakan para staf
bagian kepegawaian.
14 Staf Kepaniteraa Pidana 24 1. Mengerjakan berkas
perkara pidana biasa,
singkat ringan dan
mendaftarkannya dalam
Buku Register Induk.
2. Mencatat penetapan hari
sidang pertama dan
penundaan sidang yang
dilaporkan oleh Panitera
Pengganti.
3. Mencatat pembagian
perkara dalam Buku
Bantu.
4. Menerima berkas perkara
yang diminutasi dan
mencatatnya didalam
buku register.
5. Menyusun, menjahit,
mempersiapkan berkas
perkara pidana yang akan
dikirim ke Bidang
Hukum.
6. Menutup buku register
pidana biasa, singkat,
ringan setiap bulannya.
7. Mengerjakan Legalisasi
Surat Kuasa.
8. Mencatat dengan cermat
Register Penahanan.
9. Membuat laporan perkara
putus, laporan perkara
masuk ke Bidang Hukum
setiap bulannya.
Sudah
dievaluasi
tanggal 9
April 2018
21
10. Menyiapkan dan
menyerahkan salinan-
salinan putusan
pengadilan, apabila ada
permintaan dari pihak
yang bersangkutan.
11. Mengerjakan pernyataan
kasasi.
12. Mendaftarkan perkara
tindak pidana Lalu Lintas
setelah perkara diputus
Hakim.
13. Mengerjakan tanda
terima atas Memori
Kasasi, Kontra Memori
Kasasi.
14. Mengerjakan tanda
terima atas jawaban /
tanggapan Peninjauan
Kembali, alasan
Peninjauan Kembali.
15. Menyusun, menjahit,
mempersiapkan berkas
Kasasi yang akan
dikirim.
16. Menutup buku Register
perkara pidana lalu lintas
setiap bulannya.
17. Mengerjakan pernyataan
banding.
18. Menyerahkan tanda
terima memori banding,
kontra memori banding.
19. Membuat Akta tidak
mengajukan permohonan
banding.
20. Menyusun, menjahit,
mempersiapkan berkas
perkara banding yang
akan dikirim ke
Pengadilan Tinggi Jambi.
21. Menerima serta
menyimpan barang bukti
yang telah diserahkan
dari jaksa.
22. Mencatat kedalam Buku
Register Banding tentang
upaya hukum banding.
22
23. Mencatat kedalam Buku
Register Kasasi tentang
upaya hukum kasasi.
24. Mencatat kedalam Buku
Register Pidana banding,
kasasi, biasa, singkat,
cepat, pra peradilan,
setelah putus dicatat
dalam Register tersebut.
15 Staf Kepaniteraan Perdata 5 1. Melaksanakan tugas
Kasir :
Mencatat setiap
penerimaan dan
pengeluaran uang
perkara baik dalam
Buku Jurnal maupun
Buku Bantu.
Melaporkan setiap
penerimaan dan
pengeluaran dan
penerimaan setiap hari
kepada Panitera untuk
mencatat dalam Buku
Induk Keuangan yang
bersangkutan.
Menerima dan
membukukan uang
panjar biaya perkara
sesuai dalam SKUM
dan buku jurnal
keuangan perkara
yang bersangkutan.
2. Melaksanakan tugas
Meja III :
Menyiapkan dan
menyerahkan salinan
putusan PN / PT / MA
kepada yang
bersangkutan.
Menyerahkan salinan
penetapan PN kepada
yang bersangkutan.
Menerima dan
memberikan tanda
terima atas memori
banding, Kontra
Memori Banding,
Memori Kasasi,
Kontra Memori
Kasasi, Jawaban /
Sudah
dievaluasi
tanggal 9
April 2018
23
Tanggapan atas alasan
peninjauan kembali.
Menyusun, menjahit,
mempersiapkan berkas
banding, kasasi dan
PK.
Mengirimkan berkas
perkara tersebut.
3. Mendaftarkan perkara
yang masuk kedalam
Register Induk perkara
perdata sesuai dengan
nomor yang tercantum
dalam SKUM / Surat
Gugatan / Permohonan.
4. Surat Gugatan /
Permohonan dengan
melampirkan tindasan
SKUM dan suratsurat
yang berhubungan
dengan gugatan di
sampaikan kepada Ketua
Pengadilan Negeri
melalui Panitera dan
kemudian diserahkan
kepada Majelis Hakim.
5. Meregister Perkara
Permohonan.
16 Staf kepaniteraan Hukum 9 1. Membuat laporan
bulanan perdata.
2. Membuat laporan per
Empat Bulanan Perdata.
3. Membuat laporan per
Enam Bulanan Perdata.
4. Membuat Laporan
Pidana.
5. Membuat laporan per
Empat Bulanan pidana
dan perdata.
6. Membuat laporan per
Enam Bulanan pidana
dan perdata.
7. Menerima berkas yang
telah diminutasi dari
bidang pidana dan
perdata.
Sudah
dievaluasi
tanggal 9
April 2018
24
8. Memeriksa dan membuat
daftar lembaran berkas
yang telah diminutasi.
9. Menyusun dan
menyimpan serta menata
berkas pidana dan
perdata di gudang arsip.
17 Staf Bagian Umum dan
Keuangan
5 1. Bendahara Pengeluaran
Melakukan pencairan
berdasarkan SPM yang
diterima.
Melakukan
pembayaran belanja
rutin atas tagihan
beban anggaran.
Melaksanakan
pemotongan pajak
pada setiap
pengeluaran sesuai
ketentuan yang
berlaku.
Meneliti kelengkapan
dan kebenaran konsep
SPP beban sementara
dan beban tetap dan
SPP Belanja Pegawai
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku.
Menyelenggarakan
pembukuan atas SPJ
kedalam Buku Kas
Umum atau Buku-
Buku Pembantu
lainnya untuk
dilakukan perhitungan
dan verivikasi dengan
mengetahui
perkembangan
realisasi anggaran yang
telah tersedia.
2. Petugas Pengelola
Administrasi Belanja
Pegawai (PPABP)
Membuat daftar gaji /
lembur / uang makan /
remunerasi dan Rapel
Pegawai sebagai bahan
untuk melakukan
pembayaran gaji/
lembur dan rapel.
Belum
dievaluasi
25
Melakukan
pembayaran gaji
pegawai sesuai daftar
gaji.
3. Bedahara Penerimaan &
Operator SAKPA
Melakukan Penyetoran
Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).
Membukukan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP)
dalam BKU, Buku
Pembantu dan Karwas
MAP.
Membuat Berita Acara
Pemeriksaan Kas dan
LPJ Bendahara
Penerimaan.
Membuat Laporan
Bulanan dan
Triwulanan PNBP.
Menginput setiap
transaksi baik
Penerimaan maupun
SPM ke dalam aplikasi
SAKPA.
Melakukan
Rekonsiliasi Internal
dengan UAKPB.
Melakukan
Rekonsiliasi dengan
KPPN dan UAKPA-
W.
Membuat Laporan
Keuangan Semester I
dan Tahunan.
Menginput data
penyerapan pada
aplikasi komdanas, e-
monev Bapennas PP
39,
Admin IT.
4. Petugas perpustakaan.
Meregister / mendata
buku-buku yang baru
masuk.
26
Meregister barang /
buku bersejarah.
Mengklasifikasi
penomoran buku.
Membuat catalog
buku.
Membuat laporan.
5. Staf Kesekretariatan
Umum
Membuat laporan
barang milik Negara.
Membuat laporan
Administrasi umum.
Membuat Buku Daftar
Inventaris Barang
Milik Negara.
Membuat daftar
Inventaris Ruangan
(DIR).
Membuat Kartu
Inventaris Banrang
(KIB) Gedung/
Bangunan/ tanah.
Mendata barang
inventaris kantor.
Menerima surat masuk
dari pengantar surat
Mengirimkan surat-
surat kekantor pos
Mengagendakan surat-
surat masuk dan surat
keluar.
Membuat laporan
bulanan dan laporan
triwulan barang milik
Negara
Meregister barang
bersejarah
Mengkoordinasikan
barang-barang ATK
masuk dan keluar
Mendata barang-
barang ATK masuk
dan keluar
27
Mendata barang-
barang inventaris
kantor.
18 Staf Bagian Perencanaan,
TI dan Pelaporan
4 1. Membuat perencanaan
anggaran.
2. Membuat dan Menyusun
RKAKL.
3. Membuat Laporan
bulanan dan Tahunan
4. Membuat LKJIP, Restra,
IKU, PKT, PKT setiap
tahunnya
Belum
dievaluasi
19 Staf Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata
Laksana
14 1. Bertanggung-jawab atas
SK Pegawai.
2. Mengarsipakan surat
masuk dan keluar.
3. Membuat DP3.
4. Mengerjakan usulan
Kenaikan Pangkat
Pegawai.
5. Mengerjakan SK
Kenaikan Gaji Berkala
Pegawai.
6. Mengerjakan Usulan
Pensiun.
7. Mengerjakan Surat
Pernyataan menduduki
Jabatan setiap awal
tahun. 9
8. Membuat Berita Acara
Sumpah, Pelantikan
Jabatan.
9. Membuat DUK per
Desember dan Bezetting
per April dan Oktober.
10. Membuat dan
mengerjakan absen
Hakim dan Pegawai
setiap Triwulan ke
Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah
11. Membuat buku Cuti dan
Izin Cuti.
12. Membuat KP 4.
13. Membuat impasing.
Sudah
dievaluasi
tanggal 2
Januari
2018
28
14. Membuat Buku Daftar
Induk Pegawai.
Adapun Jumlah Eselon pada Pengadilan Negeri Magelang sebagai berikut :
1. Eselon II
Bahwa di Pengadilan Negeri Magelang tidak ada Eselon II.
2. Eselon III
Bahwa di Pengadilan Negeri Magelang untuk eselon III terdiri dari 2 orang yaitu 1
orang Sekretaris dan 1 orang Panitera, dan Sekretaris dan Panitera tersebut masing-
masing memiliki Standart Operational Prosedur (SOP).
3. Eselon IV
Bahwa di Pengadilan Negeri Magelang memiliki 3 orang eselon IV yaitu Kasub Bag
Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasub Bag Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan, Kasub Bag Umum dan Keuangan, yang masing-masing
memiliki SOP.
4. Fungsional
Bahwa di Pengadilan Negeri Magelang memiliki 9 pejabat fungsional yang terdiri
dari : Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, Panitera,
Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Panitera
Pengganti, dan Jurusita, yang masing-masing pejabat fungsional tersebut memiliki
SOP
2. Sasaran Kerja Pegawai ( SKP )
Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
perubahan Atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian ditentukan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan
dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung
jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi
kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya dalam
pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, ditentukan bahwa untuk lebih
menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan
kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.
29
Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 12 ayat (2) dan Pasal 20 Undang-
Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri
Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang dapat
memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kinerja
unit dan organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan
sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan, karier Pegawai
Negeri Sipil, yang berkaitan dengan:
a. Bidang Pekerjaan
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar
pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia Pegawai Negeri Sipil, serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil dalam suatu organisasi.
b. Bidang Pengangkatan dan Penempatan
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar
pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya
c. Bidang Pengembangan
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar
pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta
keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pola karier dan program
pendidikan dan pelatihan dalam organisasi.
d. Bidang Penghargaan
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar
pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan
pangkat, kenaikan gaji, tunjangan prestasi kerja, promosi, atau kompensasi dan lain-
lain.
e. Bidang Disiplin
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan
kinerja Pegawai Negeri Sipil dan kewajiban pegawai mematuhi peraturan perundang-
undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara sistematis yang
penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja
yang telah disusun dan disepakati bersama antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat
Penilai. Secara strategis Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil ini diarahkan
sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil
30
kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang Pegawai Negeri
Sipil. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus
relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan
setiap Pegawai Negeri sipil yang dinilai. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil ini
pula bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang
dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada
sistem prestasi kerja, yang penilaiannya dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil
terdiri atas unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja, dimana penyusunan
SKP oleh setiap Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan rencana kerja tahunan. SKP
memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu
penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan
dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan
uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam stuktur organisasi dan tata
kerja. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada penetapan
Kinerja / RKT, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil secara nyata
dan terukur. Pengadilan Negeri Magelang sebagai salah satu entitas penyelenggaraan
fungsi peradilan, pengukuran sasaran kinerja bersumber dari Rencana Kerja Tahunan
(RKT) Pengadilan Negeri Magelang yang bermuara pada penanganan perkara. Dalam
melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat
jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hierarki, yang
dijabarkan sebagai berikut :
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Eselon II.
Pengadilan Negeri Magelang tidak memiliki Pejabat Eselon II sehingga otomatos SKP
juga tidak ada.
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Eselon III
Jabatan Eselon III di Pengadilan Negeri Magelang Kelas I B adalah Sekretaris yang
menempati posisi eselon III.b, karena pada dasarnya Panitera adalah jabatan Fungsional.
Posisi Sekretaris saat ini adalah jabatan struktural yang mempunyai peranan fungsi
Managerial, sehingga secara tidak langsung penyusunan SKP Sekretaris hanya
membawahi ruang lingkup tanggung jawab administrasi Pengadilan/Kesekretariatan.
31
Sasaran Kinerja Pegawai : Sekretaris adalah sebagai berikut :
1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek
dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya
2. Menyusun Rencana Strategis ( Restra )
3. Menyusun Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP )
4. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas bagian Umum dan Keuangan
5. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas bagian Kepegawaian, Tata
Laksana dan Organisasi
6. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas bagian Perencanaan,
Teknologi Informasi, dan Pelaporan
7. Melaksanakan tugas sebagai pejabat Pembuat Komitmen
8. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan
9. Membuat dan menandatangani kontrak / Surat Perintah Kerja. Berita Acara Serah
Terima dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang / jasa
10. Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang
dikirimkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan diteruskan kepada Pejabat
Penguji dan Penandatangan SPM
11. Membuat dan menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan
pengeluaran uang
12. Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan secara periodik
13. Mendisposisikan surat masuk kesekretariatan
14. Menandatangani laporan bulanan bagian Kesekretariatan
15. Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga ( RKAKL ) yang
dilengkapi Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta Kerangka Acuan ( TOR ) untuk
anggaran tahun berikutnya
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Eselon IV
Jabatan Eselon IV di Pengadilan Negeri Magelang Kelas I B sampai dengan tanggal 31
Desember 2018 sudah memakai struktur yang baru yaitu Kepala Sub Bagian yang
menempati posisi eselon IV. Terdapat pula kelompok jabatan Fungsional yang setara
pejabat eselon yaitu para Panitera Muda setara Kepala Sub bagian eselon IV.b.
Penyusunan SKP pejabat eselon IV di Pengadilan Negeri Magelang merupakan
penjabaran SKP pejabat eselon III.
Sedangkan penyusunan SKP para Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda juga
merupakan penjabaran SKP Sekretaris dan Panitera namun dalam skala yang lebih
eksplisit kearah pelaksanaan.
32
Sasaran Kerja Pegawai : Panitera Muda Perdata, yaitu sebagai berikut :
1. Membantu Hakim dengan mengikuti jalannya persidangan
2. Memasukkan data penundaan sidang, amar putusan perkara pidana dan perdata ke
CTS
3. Melaksanakan tugas pada meja I
4. Memonitor perkara perdata melalui SIPP/CTS
5. Mengkoordinasi pelaksanaan pengisiian register induk perdata
6. Mengkoordinasi pelaksanaan kelengkapan berkas perkara perdata untuk diserahkan
kepada Majelis Hakim
7. Mengkoordinasi pelaksanaan pembuatan penetapan majelis hakim dan panitera
sidang
8. Memantau pelaksanaan pengisiian papan data perkara perdata banding
9. Memantau sirkulasi surat-surat masuk dan surat-surat keluar pada Kepaniteraan
Perdata
10. Mengkoordinasi pelaksanaan penyerahan berkas perkara perdata pada Kepaniteraan
Hukum
11. Memantau pengisian buku induk dan jurnal keuangan perkara perdata
12. Memparaf dan meneliti kelengkapan berkas perkara banding, kasasi, dan PK
sebelum dikirm ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung
Sasaran Kerja Pegawai : Panitera Muda Pidana, yaitu sebagai berikut :
1. Menerima berkas perkara dan barang bukti
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,
menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan
dengan masalah perkara pidana
3. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas pada Kepaniteraan Pidana
4. Membantu panitera dalam pengawasan cts
5. Mengirim upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Praperadilan
6. Mempersiapkan sidang tilang
7. Membuat laporan bulanan
8. Menyimpan dan menyerahkan barang bukti kepada eksekutor (Jaksa Penuntut
Umum)
9. Menyerahkan petikan putusan kepada jaksa,terdakwa / kuasanya serta LP
10. Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi ke bagian Kepaniteraan Hukum
/ Arsip Perkara
33
Sasaran Kerja Pegawai : Panitera Muda Hukum, yaitu sebagai berikut :
1. Membuat laporan bulanan SIPP/CTS
2. Membuat laporan catur wulan SIPP/CTS
3. Membuat laporan semester SIPP/CTS
4. Membuat laporan tahunan SIPP/CTS
5. Membuat laporan tahunan
6. Membuat laporan tentang pengaduan
7. Menerima dan mendaftar akta pendirian badan hukum/akta notaris dan surat kuasa,
memungut PNBP
8. Menngupload putusan ke Direktori Putusan MARI perkara perdata dan pidana
9. Membantu Hakim dalam sidang perkara perdata dan pidana
10. Menerima pengarsipan perkara perdata dan pidana dan menyusun sesuai klasifikasi
Sasaran Kerja Pegawai : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana, yaitu sebagai berikut :
1. Mengkoordinir semua aktifitas yang ada di sub bagian Kepegawaian
2. Mendistribusikan disposisi surat kepada seluruh staf agar ditindaklanjuti
3. Memberi paraf untuk setiap surat yang di buat sub bagian Kepegawaian
4. Bertanggung jawab atas proses usulan kenaikan pangkat di lingkungan Pengadilan
Negeri Magelang
5. Bertanggung jawab atas proses usulan Promosi Mutasi di lingkungan Pengadilan
Negeri Magelang
6. Bertanggung jawab atas proses usulan pensiun di lingkungan Pengadilan Negeri
Magelang
7. Meneliti Daftar Hadir dan Pulang Pegawai
8. Melaporkan Hasil Rekapan Absen ke Pimpinan
9. Menyiapkan Penyumpahan dan Pelantikan Jabatan
Sasaran Kerja Pegawai : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, yaitu sebagai
berikut :
1. Membuat Laporan Keuangan ( LK ) Bulanan
2. Membuat Laporan Keuangan ( LK ) Semesteran
3. Membuat Laporan Keuangan ( LK ) Triwulan
4. Membuat Laporan Keuangan ( LK ) Tahunan
5. Membuat Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )
6. Melaksanakan revisi DIPA/RKA-KL
7. Mengisi aplikasi monev anggaran / Monev Bappenas
34
8. Mengisi aplikasi komdanas
9. Pengelolaan administrasi belanja pegawai
10. Membuat laporan pajak
11. Membuat SPT tahunan
12. Membuat SPP
13. Membuat SPM
Sasaran Kerja Pegawai : Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, yaitu
sebagai berikut :
1. Mengkoordinir tugas-tugas bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2. Mengkoordinir penyusunan RKAKL
3. Mengkoordinir rencana kerja
4. Membuat Laporan Bulanan
5. Membuat Laporan Tahunan
6. Membuat Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJiP )
7. Memberi paraf, meneliti kelengkapan laporan-laporan
8. Melaksanakan revisi RKAKL
9. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan program dan anggaran
10. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan dokumentasi
11. Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi ( TI )
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) : Pejabat Fungsional
Bahwa di Pengadilan Negeri Magelang memiliki 9 Pejabat Fungsional yang terdiri
dari : Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, Panitera,
Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Panitera
Pengganti, dan Jurusita.
Sasaran Kinerja Pegawai : Panitera adalah sebagai berikut :
1. Penerimaan berkas perkara perdata pidana dan meneliti, meregister dalam buku
induk perkara dan penomoran perkara, mencatat ke dalam buku keuangan perkara.
2. Menyiapkan formulir penetapan majelis hakim untuk ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Magelang
3. Menunjuk Panitera Pengganti
4. Menandatangani legalisasi surat bukti, surat kuasa, dan pendaftaran CV
5. Mengeluarkan salinan putusan/penetapan Pengadilan Negeri
6. Melaksanakan eksekusi
7. Menandatangani akta-akta yang berhubungan dengan pengajuan Banding, Kasasi,
dan Peninjauan Kembali
35
8. Meneliti dan menandatangani laporan Bulanan, Catur Wulan, Semester dan
Tahunan
9. Menerima dan mendisposisi surat masuk
10. Mengisi Aplikasi SIPP
Sasaran Kerja Pegawai : Panitera Pengganti, yaitu sebagai berikut :
1. Menerima, membaca berkas perkara dan menyerahkan ke Majelis Hakim
2. Membuat penetapan hari sidang
3. Membuat penetapan perpanjangan penahanan
4. Mengikuti persidangan
5. Membuat berita acara persidangan
6. Proses pengetikan putusan sampai dengan penandatanganan Majelis Hakim
7. Proses penyerahan berkas perkara ke perdata dan pidana (selesai minutasi)
8. Mengisi Aplikasi CTS
9. Mengisi Aplikasi SIPP
Sasaran Kerja Pegawai : Juru Sita, yaitu sebagai berikut :
1. Membuat Penetapan
2. Mengetik Surat Panggilan, Pemberitahuan, Berita Acara
3. Menjalankan Relas Relas panggilan dan pemberitahuan
4. Mengadakan Mediasi para Pihak yang akan di eksekusi
5. Menjalankan Sita
6. Menjalankan pengangkatan Sita
7. Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Pembongkaran
8. Mengirim Surat Pemberitahuan pelaksanaan penafsiran
9. Penafsiran Obyek yang akan dilelang bersama instansi terkait
10. Mengirim Surat Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi
11. Mengisi Aplikasi SIPP
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Staf Pengadilan Negeri Magelang
Setiap staf di Pengadilan Negeri Magelang memiliki SKP sesuai dengan bidang dan
pekerjaan masing masing.
Sasaran Kerja Pegawai : Staf Kepaniteraan Perdata, yaitu sebagai berikut :
1. Mengisi buku bantu keuangan pihak ke 3
2. Mengisi buku jurnal permohonan
3. Mengisi buku jurnal perkara gugatan
4. Mengisi buku jurnal banding
36
5. Mengisi buku jurnal kasasi
6. Mengisi buku jurnal peninjauan kembali
7. Mengisi buku jurnal eksekusi
8. Mengisi buku induk keuangan, buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan, buku
keuangan eksekusi, buku keuangan consnatie
9. Melaksanakan tugas kejurusitaan
10. Melaksanakan piket/ jaga sidang
11. Mengisi buku register induk perkara perdata gugatan
12. Mengisi buku register induk perkara perdata permohonan
13. Mengisi buku register induk upaya hukum banding
14. Mengisi buku register induk upaya hukum kasasi
15. Mengisi buku register induk peninjauan kembali
16. Mengisi buku register induk eksekusi
17. Melaksanakan tugas kejurusitaan
18. Mencatat jadwal dan penundaan hari sidang
Sasaran Kerja Pegawai : Staf Kepaniteraan Pidana, yaitu sebagai berikut :
1. Meregister Perkara-Perkara Kasasi, Grasi, Peninjauan Kembali dan Pra Peradilan
2. Membuat akta permohonan Pra Peradilan dari pemohon Pra Peradilan
3. Membuat relas dan memberitahukan kepada termohon Pra Peradilan dan pemohon
Pra Peradilan
4. Menyerahkan berkas Pra Peradilan kepada panitera pengganti
5. Turut berpartisipasi di lapangan dengan instansi lain untuk melakukan operasi
penertiban
6. Membuat surat-surat keterangan sesuai dengan permohonan masyarakat dan
memintakan pengesahan atasan/pimpinan
7. Pengiriman Ikhtisar Putusan dan Penetapan-penetapan Hari Sidang, Penahanan dan
Perpanjangan Tahanan ke Rutan dan Kejaksaan.
8. Mengisi Buku Klaper
9. Menerima, mencatat, Perkara lalu Lintas dari Kepolisian
10. Menerima, Mencatat dan Meregister Perkara Tindak Pidana Ringan
11. Membuat dan Menyusun Labul Triwulan, Semester dan Tahunan
12. Menerima, mencatat, meregister dan Menyelesaikan Perkara lalu Lintas dari
Kepolisian
13. Pengelolaan Barang Bukti dari Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian
14. Meregister Perkara Biasa
15. Pengarsipan Perkara Pidana ( Minutasi )
37
16. Meregister Penahanan Perkara Biasa, Mengarsip Surat Penahanan Perkara Biasa
17. Meregister dan Mengarsip Induk Perkara Singkat
18. Membuat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
19. Pengarsipan penunjukan hari sidang pertama
20. Membuat Penetapa Ijin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan dari
Kepolisian/Kejaksaan
21. Membuat Perpanjangan Penahanan
22. Mengelola Barang Bukti
23. Menerima, mencatat, Perkara lalu Lintas dari Kepolisian
Sasaran Kerja Pegawai : Staf Kepaniteraan Hukum, yaitu sebagai berikut :
1. Melayani Riset
2. Mengelola Arsip Perkara Perdata Permohonan
3. Melegalisasi Surat Kuasa dan Meregister
4. Membuat Surat Keterangan Bantuan Hukum serta meregister
5. Membuat Laporan Catur Wulan L1-B4
6. Membuat Data Statistik dan Dokumentasi
7. Mengelola Arsip Perdata gugatan
8. Melayani Legalisasi
9. Meregiter Surat Keluar
10. Membuat Laporan Bulanan L1-A6
11. Meregister Arsip Somasi
12. Mengelola Arsip Perkara Pidana
13. Membuat Laporan Bulanan L1-B1
14. .Meregister CV, UD, FIRMA , Umum
15. Meregister Surat Masuk dari Notaris
16. Membuat Laporan Bulanan L1-B1
17. Meregister Arsip Perkara perdata
18. Membuat Laporan Catur Wulan L1-A6 dan L1-B2
19. Melayani Legalisasi
20. Menerima Pendaftaran CV, Umum, UD, Firma
21. Membuat Laporan Bulanan L1-A1
22. Meregister Arsip Somasi
38
Sasaran Kerja Pegawai : Staf Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana,
yaitu sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab atas usulan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS / pensiun di
Pengadilan Negeri Magelang
2. Membuat Laporan Bulanan Kepegawaian
3. Mengetik dan merekap absensi
4. Surat Menyurat dan Tugas Kepegawaian lainnya
5. Mengisi Aplikasi Komdanas dan SIKEP
6. Merekap Absensi untuk Remunerasi
7. Membuat KP 4
8. Membuat Usulan Kenaikan Gaji Berkala ( KGB) Hakim dan Pegawai Pengadilan
Negeri Magelang
9. Penataan arsip-arsip, surat-surat dan File Kepegawaian
10. Membantu Membuat Data Kepegawaian
11. Membantu membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan melaksanakan Tugas
Pegawai Pengadilan Negeri Magelang
12. Merekap, Mengirim, Menata Dalam File Absensi Hakim dan Pegawai Pengadilan
Negeri Magelang
13. Membuat Bagan Struktur Organisasi, Bagan Daftar Uraian Tugas Sub Kepegawaian
Pengadilan Negeri Magelang
14. Membantu Membuat Data-data Kepegawaian Pengadilan Negeri Magelang
15. Menata Arsip, Surat dan File Kepegawaian Pengadilan Negeri Magelang
16. Bertanggung jawab atas Permohonan Penilaian dan pengesahan DP3
17. Mengetik Data Kepegawaian
18. Membuat Laporan Daftar Urut Kepangkatanaian (DUK) Dan Bezzeting Hakim
dan Pegawai Pengadilan Negeri Magelang
17. Membantu Mempersiapkan Daftar Hadir / Pulang Pegawai Pengadilan Negeri
Magelang
20. Membuat Permohonan Askes
Sasaran Kerja Pegawai : Staf Bagian Umum dan Keuangan, yaitu sebagai berikut :
1. Membuat laporan keuangan Bulanan, Triwulan, Tahunan
2. Membuat laporan realisasi anggaran
3. Melaksanakan revisi DIPA/RKA-KL
39
4. Mengisi aplikasi Monev Anggaran / Monev Bappenas
5. Mengisi aplikasi Komdanas
6. Pengelolaan administrasi belanja pegawai
7. Membuat laporan pajak
8. Membuat SPT tahunan
9. Membuat SPP
10. Melaksanakan tugas-tugas bendahara pengeluaran
11. Membuat usulan tunjangan remunerasi
12. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)
13. Melaksanakan pembukuan (buku kas umum, buku kas, buku pajak, buku bank)
14. Membuat laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
15. Membuat DRPP
16. Pengambilan SP2D
17. Membuat SSBP setoran penerimaan dan menginput hasil ke aplikasi
18. Pengiriman ADK konfirmasi dan SAS ke KPPN
19. Menginput SPM dan SP2D ke aplikasi SAKPA/SAIBA dan melakukan
rekonsiliasi
20. Mengirim Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengambil SP2D
21. Mengagendakan, mendisposisikan surat masuk dan membagikan ke bagian yang
dituju
22. Melaksanakan program persediaan ATK pada komputer
23. Membantu pelaksanaan tugas kerumahtanggaan kantor
24. Melayani bon ATK
Sasaran Kerja Pegawai : Staf Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, yaitu sebagai
berikut :
1. Penyusunan RKAKL
2. Penyusunan Rencana Kerja ( Rencana Strategis )
3. Membuat Laporan Bulanan, Tahunan
4. Melaksanakan revisi RKAKL
5. Membuat Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) yang
meliputi LKJIP, Restra, IKU, PKT dan PKT tiap tahunnya
6. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan program dan anggaran
7. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan dokumentasi
Matrik Sasaran Kerja Pegawai ( SKP )
40
No
Sasaran Kerja Pegawai
Jumlah
Kegiatan
Tahun 2018
Keterangan
1 Ketua 9
2 Wakil Ketua 6
3 Hakim 40
4 Panitera 9
5 Panitera Muda Pidana 10
6 Panitera Muda Perdata 12
7 Panitera Muda Hukum 10
8 Panitera pengganti 9
9 Jurusita / Jurusita Pengganti 11
10 Sekretaris 13
11 Kasubag Umum dan Keuangan 12
12 Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan 7
13 Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana 9
14 Staf Kepaniteraan Pidana 23
15 Staf kepaniteraan Perdata 18
16 Staf Kepaniteraan Hukum 25
17 Staf Bagian Umum dan Keuangan 24
18 Staf Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan 7
19 Staf Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 20
41
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
1. Akreditasi Penjaminan Mutu ( Sertifikasi ISO Pengadilan )
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya
senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan
pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (Court of Excellence).
Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang
Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan
Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak
Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam
mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini
dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (The Framework
of Courts Excellence). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung”
yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: pengarah/pengendali (driver), sistem dan
penggerak (system and enabler), dan hasil (result).
Fungsi pengarah adalah area :
1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan
Fungsi sistem dan penggerak dalam area :
2. Kebijakan – kebijakan Pengadilan
3. Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana dan Keuangan
4. Penyelenggaraan Persidangan
Fungsi hasil dalam area :
5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan
6. Pelayanan Pengadilan yang terjangkau
7. Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat pada Pengadilan
Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung (court
excellence framework) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan yang
ingin meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara
internasional.
Cetak Biru itu dipetakan bahwa permasalahan yang dihadapi Badan Peradilan
antara lain: visi dan misi yang kurang dipahami sepenuhnya oleh seluruh personil
peradilan. Oleh karenanya, diperlukan perumusan visi dan misi yang baru beserta
proses sosialisasi yang komprehensif dan terstruktur.
42
Dalam pelaksanaan fungsi teknis, masalah yang dihadapi badan-badan
peradilan yang harus mendapat perhatian khusus, adalah:
Kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan
Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang
diperlukan di pengadilan menjadi sulit untuk diprediksi.
Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai
prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Sedangkan permasalahan dalam fungsi pendukung antara lain:
Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, distribusi Hakim dan Aparatur
Peradilan yang belum merata.
Dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan, antara lain adalah belum adanya
Standar Pelayanan yang baku terkait dengan penerimaan dan belanja negara, dan
adanya perangkapan jabatan antara jabatan Struktural dengan jabatan Pengelola
Keuangan.
Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:
a. Gedung Pengadilan yang masih perlu ditingkatkan kelayakannya dari sisi
keamanan maupun kenyamanan.
b. Kemampuan untuk mengelola prasarana dan sarana Pengadilan belum
memadai sehingga berpengaruh terhadap prestasi kerja Hakim dan Aparatur
Peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan Pengadilan.
c. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset negara, yang
perlu terus diupayakan perbaikannya.
d. Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dibuat
secara baik.
Dalam hal pengelolaan teknologi informasi,
a. Upaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang
diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna
Pengadilan, dimana perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang
komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat
proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian
dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada
masyarakat.
43
b. Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat
perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya
mengakses informasi dari Pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya
pemahaman pejabat Peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi
publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi
juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon
permintaan informasi.
Fungsi lain yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring dan evaluasi
serta fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan
kepercayaan publik kepada Pengadilan.
Pengadilan Negeri Magelang juga tidak lepas dari adanya kritikan atas
pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut
Pengadilan Negeri Magelang telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit.
Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Magelang terus giat melakukan
pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efek-
tivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah
memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang
dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan
prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh
diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.
Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan
Negeri Magelang, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru
Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama,
dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda
nasional di tingkat Pengadilan Negeri Magelang.
Pengadilan Negeri Magelang dituntut untuk menyediakan pelayanan standar
peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan
kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan
Negeri Magelang perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar
yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan
pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang
perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah
manual mutu. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem
Manajemen Mutu STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Magelang.
44
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDARD
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE untuk
Pengadilan Negeri Magelang meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas
pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Magelang, meliputi:
Manajemen peradilan.
Administrasi perkara.
Administrasi persidangan.
Administrasi umum.
Pelayanan publik.
Pengelolaan Kas
Pengadaan barang dan jasa
Pengawasan
Penanganan Pengaduan
Adapun unit unit di Pengadilan Negeri Magelang yang melaksanakan kegiatan
pelayanan adalah :
1. Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
2. Hakim / Majelis Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Kepaniteraan, yang terdiri:
a. Panitera Muda Perdata
b. Panitera Muda Pidana
c. Panitera Muda Hukum
6. Panitera Pengganti
7. Jurusita
8. Kesekretariatan, yang terdiri:
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
c. Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN
Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan.
Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan
dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan
membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah :
45
1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)
a. Kemandirian Institusional :
Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh
pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
b. Kemandirian Fungsional :
Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan
fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara
harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas
dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung,
dari manapun dan dengan alasan apapun juga.
2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 ; Pasal 5 ayat (2)
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim
yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan
kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya.
Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas sebagai Aparatur
Peradilan.
3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman)
Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman
dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan
dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat
putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk
selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula
halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.
4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman)
Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta
berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.
46
5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di
hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah
dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi.
Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan
mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.
6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman)
Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan
yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan
pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak
berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.
7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ; Pasal
4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan
yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.
BUDAYA KERJA
Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam
penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Magelang berdasarkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERADILAN, dimana segenap Pelaksana dalam
menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:
1. Adil dan tidak diskriminatif ;
2. Cermat ;
3. Santun dan ramah ;
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut ;
5. Profesional ;
6. Tidak mempersulit ;
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar ;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan
Negeri Magelang ;
47
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai
dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku ;
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan
kepentingan ;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik ;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi
permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat ;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang
dimiliki ;
14. Sesuai dengan kepantasan dan ;
15. Tidak menyimpang dari prosedur ;
MOTTO
Motto Pengadilan Negeri Magelang :
“ Pengadilan Negeri Magelang CITERA ( Cepat, Inovatif, Informatif,
Transparan, Efisien, Ramah , Akuntabel ) ”
KOMITMEN BERSAMA
KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG, SELURUH HAKIM
DAN SEGENAP JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN MELAKSANAKAN
PELAYANAN BERSTANDAR STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN
MUTU PERADILAN UMUM – INDONESIA COURT PERFORMANCE
EXCELLENCE SECARA :
ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF ;
CERMAT ;
SANTUN DAN RAMAH ;
TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG
BERLARUT-LARUT ;
PROFESIONAL ;
TIDAK MEMPERSULIT ;
PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR ;
48
MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN
INTEGRITAS INSTITUSI PENYELENGGARA ;
TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG
WAJIB DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERADILAN
DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;
TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK
MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN ;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA
FASILITAS PELAYANAN PUBLIK ;
TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU
MENYESATKAN DALAM MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI
SERTA PROAKTIF DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN
MASYARAKAT ;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU
KEWENANGAN YANG DIMILIKI ;
SESUAI DENGAN KEPANTASAN ; DAN
TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.
RINCIAN TUGAS STRUKTUR PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI
Tugas Top Manager adalah:
1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali.
2. Menetapkan Kebijakan serta Sasaran Mutu di Pengadilan Negeri Magelang
3. Memastikan Kebijakan dan Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan di seluruh
bagian.
4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Magelang
mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun
peraturan yang berlaku.
5. Memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan.
6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan
tujuan pencapaian kepuasan pelanggan
7. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh
bagian kepegawaian.
49
8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.
9. Top Manager Pengadilan Negeri Magelang memfasilitasi dilakukannya Rapat
Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian,
kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem
manajemen mutu STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PERADILAN UMUM - ICPE.
10. Top Manager mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris
unitminimal 2 (dua) kali dalam sebulan.
Tugas Management Representative ( MR ) adalah:
1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standart.
2. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.
3. Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.
4. Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.
5. Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen mutu kepada Top Manager.
6. Mengupayakan peningkatkan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem
manajemen mutu ;
7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan
dengan sistem manajemen mutu ;
8. Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu
keseluruh hakim/pegawai ;
9. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh hakim/pegawai ;
10. Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitera dan Sekretaris, pegawai
yang berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu ;
11. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai ;
12. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pelanggan ;
Tugas Tim Audit Internal adalah:
1. Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu
diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah
direncanakan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta
mengedepankan integritas dan independensi.
50
2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan
kekritisan unit yang akan diaudit
3. Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu 6
bulan sekali.
4. Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu.
5. Melaporkan hasil audit internal kepada Management Representative.
Tugas Tim Survei Kepuasan Pelanggan adalah:
1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap
pelanggan.
2. Tim survey kepuasan pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan
kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan.
3. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik.
4. Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan melaporkannya kepada
Top Manager dan Management Representative.
Tugas Document Control adalah:
1. Document Control ( DC ) bertanggung jawab mengendalikan seluruh Dokumen
(Internal dan Eksternal) mulai dari Pengesahan, Penggandaan, Distribusi ke
bagian yang terkait dan Penarikan serta Penghapusan Dokumen;
2. MR dibantu DC harus memastikan Dokumen yang berlaku di Lingkungan Kerja
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredarannya;
3. MR harus memastikan bahwa dokumen luar (Eksternal) yang masuk ke Tim
Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
dikenali dan pendistribusiannya terkendali ;
4. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses bertanggung jawab dan
mempunyai kewenangan membantu melaksanakan Implementasi Pengendalian
Dokumen di Unitnya ;
5. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses membantu memastikan hanya
Dokumen terbaru (revisi terkini) dan Dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya,
terdapat di bagiannya ;
51
Inovasi Pengadilan Negeri Magelang
a. One Day Service
1. Salinan / Petikan Putusan
2. Pengurusan surat ijin / Persetujuan Penyitaan . Penggeledahan
3. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan
4. Surat Keterangan belum pernah dihukum
5. Pendaftaran Badan Hukum dan Surat Kuasa
6. Pendaftaran gugatan online
b. 5 All in One
1. INFO
Adalah kode untuk menampilkan informasi perkara yang membuat jenis
perkara, status proses perkara dan dll
Format Penulisan : INFO#NO_REGISTER_PERKARA
2. JADWAL
Adalah kode untuk menampilkan informasi melalui SMS tanggal sidang
mendatang dari sebuah nomor perkara
Format Penulisan : JADWAL#NO_REGISTER_PERKARA
3. BIAYA
Adalah kode untuk menampilkan informasi melalui SMS mengenai panjar
perkasra serta tanggal transaksi
Format Penulisan : BIAYA#123_Pdt.P_2016_PN MGG
4. DENDA TILANG
Menampilkan besarnya denda tilang yang diputud
Format Penulisan : DENDA#NOMOR_SERI_SURAT_TILANG
5. PENGADUAN
Adalah menu untuk menyampaikan Pengaduan. Keluhan Pelanggan dan hal-hal
lain
Format Penulisan : PENGADUAN#ISI PENGADUAN
c. Program Inovasi Desk Informasi Perkara Digital
Yaitu suatu inovasi dalam bentuk penyajian desk informasi perkara baik perdata
maupun pidana yang ditampilkan pada layar monitor yang terdapat pada tiap loket
52
pada ruangan kepaniteraan pidana dan kepaniteraan perdata. Dengan adanya
inovasi ini maka para pengguna pengadilan akan dengan mudah mengakses
mengenai semua informasi perkara baik perdata maupun pidana, para
pengguna pengadilan bisa memilih sendiri informasi perkara yang diinginkan
secara mandiri melalui menu informasi perkara yang tersaji dilayar monitor tanpa
harus berhubungan dengan petugas dari kepaniteraan pidana maupun kepaniteraan
perdata. Adapun bentuk dari Program Inovasi Desk Informasi Perkara Digital
adalah:
1. Desk Informasi Perkara pidana meliputi :
- Monitoring persidangan perkara pidana
- Penahanan
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
- Grasi
2. Desk Informasi Perkara perdata meliputi :
- Monitoring persidangan perkara perdata
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
- Eksekusi
- Eksekusi Hak Tanggungan
- Delegasi masuk
- Delegasi keluar
d. Program Inovasi Perpustakaan Digital
Yaitu suatu inovasi dalam bentuk penyajian informasi katalog publik daring yang
berisi koleksi buku yang ada di Perpustakaan Pengadilan Negeri Magelang terdiri
dari kumpulan buku bertemakan hukum secara umum maupun secara khusus.
Para pengguna pengadilan dapat mengakses perpustakaan digital ini melalui web
site Pengadilan Negeri Kota Magelang. Dengan perpustakaan digital ini para
pengguna pengadilan dapat melihat koleksi buku-buku yang terdapat
diperpustakaan di Pengadilan Negeri Magelang, dan apabila tertarik dengan
koleksi buku-buku tersebut para pengguna pengadilan dapat melakukan
peminjaman buku dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai anggota
perpustakaan di Pengadilan Negeri Magelang.
53
e. Program Inovasi Pendaftaran Perkara Online
Yaitu suatu inovasi dalam bentuk penyajian pendaftaran perkara online melaui
aplikasi system pendaftaran perkara online yang terdapat pada beranda web site
Pengadilan Negeri Magelang. Melaui inovasi ini para pengguna pengadilan dapat
melakukan pendaftaran perkara perdata secara online dengan membuka beranda
aplikasi system pendaftaran perkara online tanpa harus datang langsung ke kantor
Pengadilan Negeri Magelang. Adapun bentuk dari Program Inovasi Pendaftaran
Perkara Online yaitu:
1. Pendaftaran perkara perdata gugatan
2. Pendaftaran perkara perdata gugatan sederhana
3. Pendaftaran perkara perdata permohonan
f. Program Inovasi Pendidikan Hukum Gratis Berkelanjutan Berbasis Kurikulum
Melalui Lembaga Penyiaran Publik.
Yaitu suatu inovasi dalam bentuk pendidikan hukum bagi masyarakat kota
magelang secara gratis yang dilakukan secara berkelanjutan berbasis kurikulum.
Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Magelang
melalui Dinas Perhubungan, Komuniksai dan Informasi yang menaungi lembaga
penyiaran publik daerah di Kota Magelang. Program inovasi pendidikan hukum
gratis berkelanjutan berbasis kurikulum melalui lembaga penyiaran publik ini
dikemas dalam program acara Nasi Tumpeng Magelang ( Nanya Sana Sini
Tentang Hukum Persama Pengadilan Negeri Magelang ) yang disiarkan melaui
Radio Magelang FM 103.5 setiap hari Rabu pukul 09.00 WIB s/d 10.00 WIB.
Melalui program ini diharapkan dapat lebih mendekatkan lagi hubungan antara
Pengadilan Negeri Magelang dengan warga masyarakat yang berada di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Magelang yang pada akhirnya diharapkan lembaga
peradilan akan kembali merebut kepercayaan publik. Program ini dikemas dalam
penyajian materi-materi hukum yang telah disusun dalam jeda waktu 3 (tiga)
semester.
Bahwa berdasarkan penilaian Audit Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan
Negeri Magelang yang dilakukan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM)
Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 Oktober
2016, Pengadilan Negeri Magelang mendapat Nilai Akreditasi dengan nilai “ A “ (
Excellent ) dan sekaligus mendapat ISO 9001 : 2015 ;
54
2. Posbakum
Pengadilan Negeri Magelang pada tahun anggaran 2018 mendapatkan anggaran
dalam DIPA 03 (099110) alokasi Posbakum berjumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh
empat juta rupiah) dan sampai saat ini telah menjalin kerja sama dalam memberikan
bantuan hukum tersebut dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah
Magelang (LBH UMM). Kerja sama antara Pengadilan Negeri Magelang dengan
Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang tertuang dalam nota
kesepakatan.
3. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu
a. Untuk sidang keliling di Pengadilan Negeri Magelang tidak ada anggaranya dalam
DIPA Tahun 2018.
b. Untuk Pelayanan Terpadu di Pengadilan Negeri Magelang, sesuai dengan Visi Misi
Mahkamah Agung Republik Indonesia point ke 2 (“ Memberikan Pelayanan Hukum
yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan yang di break down menjadi Visi Misi
Pengadilan Negeri Magelang“, sehingga diperlukan komitmen untuk memberikan
pelayanan prima yakni Peradilan Cepat, Inovatif, Tranparan, Efisen, Ramah dan
Akuntabel atau CITERA yang merupakan motto dari Pengadilan Negeri Magelang
dan adanya masukan serta saran dari publik terhadap pelayanan Pengadilan Negeri
Magelang agar tidak ada interaksi langsung yang kurang transparan antara pencari
keadilan dengan aparat pengadilan yang berpotensi munculnya KKN;
b. Untuk merespon berbagai permasalahan tersebut, maka Pengadilan Negeri Magelang
melalui evaluasi dan monitoring yang dilakukan setiap bulan dalam rapat bulanan
maka tercetus pemikiran melakukan terobosan dengan menerapkan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (one gate integrated service) yang transparan dan akuntabel
yang didukung dengan aplikasi E-Persuratan sebagai salah satu solusi, yang meliputi
semua jenis layanan administrasi baik teknis maupun nonteknis.
c. Bahwa Penggunaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) pada Pengadilan Negeri
Magelang telah dimulai tanggal 9 Nopember 2017 bersamaan dengan diresmikannya
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) di Pengadilan Negeri Magelang.
Jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanannya dilakukan secara terpadu di
PTSP ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu )
Jenis-jenis layanan peradilan yang masuk ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (One Gate Integrated Service) tersebut, meliputi :
55
a. Kepaniteraan Perdata
1) Pendaftaran perkara gugatan biasa ;
2) Pendaftaran perkara gugatan sederhana ;
3) Pendaftaran verset atas putusan verstek ;
4) Pendaftaran pekara perlawanan/bantahan ;
5) Pendaftaran perkara permohonan ;
6) Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali ;
7) Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali ;
8) Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam
permohonan peninjauan kembali ;
9) Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara ;
10) Permohonan dan pengambilan turunan putusan ;
11) Pendaftaran permohonan eksekusi ;
12) Pendaftaran permohonan konsinyasi ;
13) Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi ;
14) Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan
kembali dan eksekusi serta konsinyasi ;
15) Permohonan pendaftaran putusan arbitrase ;
16) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi
penyelesaian perkara perdata ;
b. Kepaniteraan Pidana
1) Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan
ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
2) Pendaftaran permohonan praperadilan;
3) Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan
grasi ;
4) Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan
peninjauan kembali ;
5) Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan
peninjauan kembali ;
6) Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan ;
7) Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan ;
8) Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau
pelelangan barang bukti ;
9) Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan ;
10) Penerimaan permohonan pembantaran ;
56
11) Penerimaan permohonan izin besuk ;
12) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi
penyelesaian perkara pidana ;
c. Kepaniteraan Hukum
1) Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
2) Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;
3) Permohonan pendaftaran penolakan waris;
4) Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
5) Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;
6) Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah
berkekuatan hukum tetap ;
7) Permohonan pendaftaran surat kuasa ;
8) Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran ;
9) Permohonan legalisasi surat ;
10) Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;
11) Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;
12) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum
lainnya;
d. Sub Bagian Umum dan Keuangan
1) Penerimaan surat masuk ;
Prinsip Tata Kerja Penyelengaraan Layanan Terpadu
Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanannya dilakukan secara
terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan administrasi baik teknis
maupun administrasi di Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB, dilaksanakan melalui
sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service).
Untuk memudahkan pelayanan, maka pelaksanaannya dibagi ke dalam 5 (lima) meja
pelayanan, yaitu :
1) Meja 1 pelayanan Kepaniteraan Hukum : melayani semua jenis layanan bidang
hukum seperti pendaftaran CV, melayani Informasi dan pengaduan dari
masyarakat baik dari para pencari keadilan atau pihak yang berperkara maupun
dari customer focus lainnya ;
2) Meja 2 pelayanan Kepaniteraan Perdata : melayani semua jenis pelayanan yang
berhubungan dan berkaitan dengan perkara perdata;
3) Meja 3 pelayanan Kepaniteraan Pidana: melayani semua jenis pelayanan yang
berhubungan dan berkaitan dengan perkara perkara pidana;
4) Meja 4 pelayanan Umum : melayani penerimaan surat masuk ;
57
Karena itu, supaya pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu dapat
berjalan optimal dan efektif serta dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat
pencari keadilan dalam mengakses layanan pengadilan secara sederhana cepat, murah,
mudah, transparan, akuntabel, tepat, pasti dan terukur jangka waktunya (direct
service) serta efektif, efisien dan ekonomis, maka telah ditetapkan kebijakan untuk
mengutamakan proses yang dilakukan satu pintu secara sekaligus untuk semua urusan
layanan peradilan dengan memperhatikan seluruh tugas dan wewenang pelayanan
utama di bidang teknis administrasi peradilan dan bidang kesekretariatan ;
Dengan demikian, dalam waktu bersamaan akan diperoleh hasil akhir berupa
terselesaikannya permohonan pelayanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan
dalam Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur ;
Dalam hal ini penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate
Integrated Service) tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh semua Panitera
Muda dan Kepala Sub Bagian yang ada di Pengadilan Negeri Magelang dalam waktu
dan tempat yang bersamaan (front office), dengan menunjuk petugas khusus untuk
bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara bersamaan dan dalam menjalankan
tugas, petugas tersebut akan diawasi dan dipimpin oleh para Panitera Muda dan
Kepala Sub Bagian secara bergantian;
Segala tindakan administrasi baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat
non teknis yang dilaksanakan di unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan
dengan cara sederhana dan mudah diakses oleh para pencari keadilan dan
dilaksanakan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai
penyelenggara kebijakan pengadilan ;
Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, tentu dibutuhkan
sarana dan prasarana yang memadai dan untuk hal itu Pengadilan Negeri Magelang
Kelas IB telah menyediakan tempat yang cukup representatif yakni ruangan yang
berada di dalam gedung Kantor Pengadilan Negeri Magelang sebagai tempat
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) ;
Tata Kerja Pengajuan Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated
Service)
Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut telah ditetapkan persyaratan-
persyaratan layanan peradilan terpadu satu pintu sesuai ketentuan yang diatur dalam
Standar Operasional Prosedur dan Standar pelayanan Peradilan, di mana Pemohon
wajib memenuhi semua persyaratan layanan peradilan yang dimohonkan dan
merupakan dasar untuk pemrosesan dan penyelesaikan permohonan layanan.
Untuk memudahkan pemohon dalam memenuhi semua yang diperlukan pemohon
terutama syarat-syarat yang harus dipenuhi, tata cara pemrosesan dan jangka waktu
58
penyelesaian pemrosesan, maka petugas pelayanan akan memberi informasi tentang
persyaratan yang harus dipenuhi.
Petugas pelayanan menerima, meneliti segala persyaratan layanan yang
diajukan pemohon serta mencatat identitas pemohon dalam register dan formulir yang
telah disediakan, kemudian setelah semua persyaratan telah dipenuhi pemohon,
petugas pelayanan meneliti dan memilah untuk diproses lebih lanjut. Petugas
pelayanan di masing-masing bidang dapat memberi tahu jangka waktu penyelesaian
kepada pemohon, sehingga pemohon dapat melakukan tugas-tugas lain dan datang
kembali mengambil hasil sesuai waktu yang telah dijanjikan (direct service) ;
Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, masing-masing bagian
(para Panitera Muda) telah menetapkan pekerjaaan yang terukur waktu
penyelesaiannya (terlampir) dengan mengacu kepada Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pengadilan Negeri Magelang.
Selain itu, untuk tertibnya pelayanan, petugas PTSP dimaksimalkan untuk
memberikan layanan yang diperlukan yang terdiri dari 4 (empat) jenis layanan yang
ada ditempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) ;
Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan, maka telah pula disiapkan Sarana
Layanan Informasi Pengadilan Negeri Magelang yakni sistem informasi bagi
masyarakat pencari keadilan yang dapat memberikan informasi di meja informasi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi :
1) Kehadiran Sidang Merupakan sarana informasi untuk melaporkan kedatangan
para pihak baik penggugat atau tergugat, di mana sistem ini terhubung di layar
screen ke ruang panitera pengganti bahwa para pihak sudah hadir.
2) Survey Kepuasan Layanan atau Indeks Kepuasan Publik (IKM) Merupakan
sistem informasi yang berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap layanan
Pengadilan Negeri Magelang, dalam sistem ini, publik yang telah selesai
mendapatkan pelayanan dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan
administrasi baik layanan bidang teknis maupun nonteknis (bukan penilaian
terhadap putusan hakim).
3) Informasi Layanan Dalam sistem informasi ini, publik dapat mengetahui
informasi mengenai syarat-syarat pengajuan perkara untuk bagian Perdata,
Pidana, dan Hukum.
4) Simulasi Biaya Perkara/ e-SKUM Merupakan sistem informasi yang memberikan
simulasi perkiraan biaya atas pengajuan perkara antara lain perkara Perdata
Gugatan, Perdata Permohonan,
5) Informasi Perkara Merupakan sistem informasi / sipp dimana publik dapat
mengetahui sejauh mana proses suatu perkara di Pengadilan Negeri Magelang.
59
6) Denah Ruang Sidang dengan sistem ini para pencari keadilan yang akan
bersidang dapat dengan mudah mencari lokasi ruang sidang.
7) Supaya pelayanan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one gate
integrated service) benar-benar terintegrasi dan memudahkan masyarakat pencari
keadilan, maka Pengadilan Negeri Magelang telah melakukan kerja sama dengan
Bank BRI Cabang Magelang, di mana Bank BRI tersebut telah menempatkan
Perangkat EDC (Elektronik Data Capture) sebagai alat bagi para pencari keadilan
membayar panjar biaya perkara, dll. sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang
letaknya dimeja ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Demikian pula untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada
masyarakat pencari keadilan, maka dalam ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
telah dipasang bagan prosedur alur penanganan perkara, rincian panjar biaya perkara,
prosedur pengaduan, bahkan di meja pelayanan telah disiapkan brosur persyaratan
dari semua jenis layanan dan brosur-brosur pelayanan lainnya yang dapat dibaca di
tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bagi masyarakat yang membutuhkan
pelayanan khusus seperti difabel, disabilitas atau keterbatasan diri, ibu hamil dan
lansia, telah disediakan pula tempat khusus (priority seats) bagi mereka di dalam
ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Perkara Prodeo ( Pembebasan biaya perkara )
Dasar Hukum :
1. Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) R.Bg.
2. Pasal 237 – 241HIR/Pasal 273-277 R.Bg., Pasal 242 – 243 HIR/ Pasal 278 –
281R.Bg, dan Pasal 12- 14 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan
Ulangan.
3. SEMA No. 10 Tahun 2012, tentang Pemberian Layanan Hukum
4. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5. SK Dirjen Badilum No : 52/DJU/SK/HK.006 /5 / Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Syarat-syarat berperkara secara Prodeo :
1. Mengajukan permohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tertulis atau lisan.
2. Permohonan tersebut dilampiri dengan :
60
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang
bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin
(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras
Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan
Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen
lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu
pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk
memberikan keterangan tidak mampu ; atau
c. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan
diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri .
Prosedur Berperkara secara Prodeo dengan biaya DIPA Pengadilan :
Pada dasarnya semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum
( Pengadilan Negeri ) dapat dimohonkan secara prodeo, seperti :
Gugatan cerai.
Gugatan hutang-piutang.
Gugatan tanah.
Permohonan perubahan nama
Permohonan pengangkatan anak, dll
Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma
yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.
Langkah-Langkah Mengajukan Permohonan Prodeo
Diajukan oleh PENGGUGAT atau PEMOHON :
1. Datang ke kantor Pengadilan Negeri setempat. Petugas Meja I setelah meneliti
kelengkapan berkas permohonan pembebasan biaya perkara , dicatat dalam buku
register permohonan pembebasan biaya perkara, diajukan kepada Ketua Pengadilan
Negeri melalui Panitera setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan
biaya perkara ;
Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian pendaftaran perkara.
Membuat surat permohonan / gugatan untuk berperkara yang didalamnya
tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-
alasannya.
Surat permohonan dapat dibuat sendiri dapat pula meminta bantuan kepada
Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan.
61
Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan / gugatan dapat
diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.
Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau jaminan social
lainnya (lihat syarat-syarat diatas)
2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan
pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan
Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal sama dengan diajukannya
surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan
dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing - masing untuk arsip berkas
perkara, Panitera dan pemohon ;
3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di
tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau
Hakim yang ditunjuk ;
4. Ketua Pengadilan Negeri berwenang menetapkan besaran satuan biaya sesuai
dengan kondisi wilayah masing - masing;
5. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk
membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran
anggaran yang dibebankan kepada negara
Diajukan oleh TERGUGAT atau TERMOHON :
1. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan secara tertulis kepada Ketua
Pengadilan Negeri dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di atas, sebelum
Tergugat / Termohon memberikan jawaban, dan Panitera memeriksa ke lengkapan
persyaratan pembebasan biaya perkara ;
2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan
pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan
Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya
surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan
dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas
perkara, Panitera dan pemohon;
3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di
tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau
Hakim yang ditunjuk ;
4. Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat / Termohon dipihak yang kalah,
maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat /Termohon , dengan amar
putusan berbunyi : “ Membebankan biaya perkara kepada Negara ”;
62
Diajukan terhadap perkara dengan upaya hukum banding, kasasi atau PK
Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan.
Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat
harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat
banding atau kasasi.
1. Jika dalam perkara tingkat pertama sudah bebas biaya, maka pengajuan banding,
kasasi maupun pengajuan PK harus disertai surat penetapan pembebasan biaya
perkara yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri ;
2. Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan pertama kali oleh Pemohon pada
tingkat banding maupun kasasi, harus diajukan dalam tenggang waktu
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan permohonan di sampaikan
kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera ;
3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk
membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran
anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara ,
4. Berdasarkan surat keputusan dimaksud bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya
layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah
ditentukan dalam surat keputusan tersebut, dengan bukti kuitansi ;
5. Kasir membukukan biaya dimaksud dalam buku jurnal dan buku induk keuangan
perkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil ;
Perkara Eksekusi
1. Perkara yang dimohonkan Eksekusi Prosedur dan Mekanisme pembebasan biaya
perkara pada dasarnya sama dengan permohonan diatas yaitu diajukan secara
tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di
atas.
2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan
biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera dan mengeluarkan Surat
Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal
yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya
perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-
masing untuk arsip berkas perkara, Panitera dan pemohon;
3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk
membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran
anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara ,
63
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia Profil Sumber Daya Manusia terdiri dari :
Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Magelang, terdiri dari :
- Hakim berjumlah : 9 (sembilan) orang
termasuk Ketua dan Wakil Ketua - Panitera berjumlah : 1 (satu) orang - Sekretaris berjumlah : 1 (satu) orang
- Panitera Muda berjumlah : 3 (tiga) orang
- Kepala Sub Bagian berjumlah : 3 (tiga) orang
- Panitera Pengganti berjumlah : 13 (tiga belas) orang - Jurusita berjumlah : 4 (empat) orang
- Jurusita Pengganti berjumlah : 8 (delapan) orang.
- Staf berjumlah : 4 (empat) orang
No Nama Jabatan
Keterangan
Pengadilan Negeri Magelang
1 M. DJOHAN ARIFIN, SH Ketua
2 SRI HARSIWI, SH.MH Wakil Ketua
3 YUSRIZAL, SH.MH Panitera
4 SUATMADI, SH Sekretaris
5 YAMTI AGUSTINA, SH Hakim
6 ERNILA WIDIKARTIKAWATI,
SH
Hakim
7 FRANCISCA WIDIASTUTI,
SH.MHum
Hakim
8 HENGKY KURNIAWAN, SH.MH Hakim
9 DR. SUPANDRIYO, SH.MH Hakim
10 WAHYU SUDRAJAT, SH.MH.Li Hakim
11 MARIA ANITA C CENGGA, SH Hakim
12 KAMSINO, SH Panitera Muda Pidana
13 SIKAN, S.Sos, SH Panitera Muda
Perdata
14 ROCH SOEPRIJATI, SH Panitera Muda
Hukum
64
15 MUCHAMAD BUCHORI, SH Kasubbag
Perencanaan, TI dan
Pelaporan
16 DEWI SANTI, SE.MH Kasubbag Umum dan
Keuangan
17 SUKAEDI, SE Kasubbag
Kepegawaian,
Organisasi dan Tata
Laksana
18 DIDIK YUNIANTO, SH.MH Panitera Pengganti
19 DIAN ANDAYANI, SH Panitera Pengganti
20 ASIH TRI ESTHI, SH Panitera Pengganti
21 MULYOTO, SH Panitera Pengganti
22 MUSTAFIZAH, SH Panitera Pengganti
23 IKA RESTU DEWATI, SH Panitera Pengganti
24 SUDARISTI Panitera Pengganti
25 DARIYANTI Panitera Pengganti
26 TRI SULAESTI Panitera Pengganti
27 SUPRIYATI, SH Panitera Pengganti
28 WIWIK SUTRISNOWATI Panitera Pengganti
29 RUMISIH, SH Panitera Pengganti
30 M. FAUZAN, SH Panitera Pengganti
31 HARUN, SH Jurusita
32 ENDANG FATMAWATI Jurusita
33 ARYO YUDHANTOKO Jurusita
34 NURMAYA REZEKY AR, AMd Jurusita
35 HASAN SUTRISNO Staf Kepaniteraan
Pidana / JSP
36 AGUS SOEMARDI Staf Kepaniteraan
Perdata / JSP
37 WIWIK UTAMI Staf Kepaniteraan
Perdata / JSP
38 ASNAWI Staf Kepaniteraan
Hukum / JSP
39 RISTANTO Staf Umum dan
Keuangan / JSP
40 YULI PURWATININGSIH Staf Umum dan
Keuangan / JSP
65
41 ACHMAD SOLICHIN Staf Umum dan
Keuangan / JSP
42 HARYONO Staf Bagian
Kepegawaian, Org
dan Tata
Laksana/Jurusita
43 TRIANA MARDIANA Staf Umum dan
Keuangan
44 HASIM ASNAWI Staf Kepaniteraan
Hukum
45 AGUS PURWANTO Staf Kepaniteraan
Hukum
46 EKO SULISTYONO Staf Bagian Umum
dan Keuangan
Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Proses Kebutuhan Sumber Daya Manusia dilaksanakan terpusat pada
Mahkamah Agung RI dalam hal ini wewengan tidak ada pada Pengadilan Negeri
Magelang. Pada tahun anggaran 2018 ini, Pengadilan Negeri Magelang jumlah
seluruh pegawai berjumlah 46 pegawai. Hal ini dipandang masih sangat kurang dan
masih sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk mendukung tugas-tugas
peningkatan manajemen peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang.
Untuk meningkatkan profesionalisme Hakim dan untuk mewujudkan kader
kepemimpinan bagi hakim di Pengadilan Negeri Magelang, dengan tujuan
terpenuhinya Hakim yang professional dalam menjalankan tugasnya dalam rangka
mewujudkan Institusi peradilan yang efektif efisien dan bermartabat, sehubungan
dengan hal tersebut diatas Pengadilan Negeri telah melakukan langkah-dengan
mengirimkan / mengikutsertakan para Hakim antara lain :
1. Memberikan tugas kepada Hakim yang berpangkat sama/sederajat untuk menjadi
Ketua Majelis Hakim dalam persidangan dalam rangka pengkaderan
kepemimpinan.
2. Mengikutsertakan/menugaskan para Hakim untuk mengikuti Pelatihan/Pelatihan
maupun Lokakarya/Diskusi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah maupun Instansi terkait lainnya yang antara lain sebagai
berikut :
66
Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) menghadiri
Rapat Kerja Komisi III DPR RI bertempat di Hotel Patra jasa Semarang pada
tanggal 27 Pebruari 2018 ;
Sdr. DR. Supandriyo, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang)
mengikuti Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional HKI Seluruh
Indonesia yang diselenggarakan oleh Litbang Diklat Kumdil Mahkamah
Agung RI pada tanggal 15 sampai dengan 21 Juli 2018 ;
Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri Magelang)
menghadiri Rapat Pengurus Pusat IKAHI yang diselenggarakan oleh PP.
IKAHI pada tanggal 26 sampai dengan 27 Juli 2018 bertempat di Gedung
Mahkamah Agung RI ;
Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti
Sosialisasi dan Simulasi Aplikasi E-Court, (E-Filling, e-Payment, e-
Summons) yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada
tanggal 7 Agustus 2018 bertenpat di Grand Candi Hotel Semarang ;
Sdr. DR. Supandriyo, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) untuk
menjadi Narasumber dalam Pertemuan dengan para asesor AUN yang
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM Yogyakarta pada tanggal 5
September 2018 bertempat di Fakultas Hukum UGM ;
Sdr. DR. Supandriyo, SH.MH dan Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim
Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti Seminar Nasional Dies Natalis
UAJY ke 53 pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 bertempat di
Kampus Santo Aquinas UAJY Yogyakarta ;
Sdr. Wahyu Sudrajat SH.MH.Li. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang)
menjadi Pemateri Pembekalan Mata Kuliah Pemagangan bertempat di Ruang
Peradilan Semu UII Yogyakarta tanggal 27 September 2018 ;
Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti
Pendidikan dan Latihan Sertifikasi Hakim Niaga HKI Seluruh Indonesia yang
diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah
Agung pada tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan 23 Oktober 2018
bertempat di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung di
Mega Mendung Bogor ;
Sdr. DR. Supandriyo, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) untuk
memberikan Kuliah Program Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan
oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Peradi yang
diselenggarakan di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta pada tanggal 13
Nopember 2018 ;
67
Sdr. M. Djohan Arifin, SH. (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) untuk
mengikuti Kegiatan Pendalaman Materi Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim
Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Wilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Badan
Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung tanggal 14 sampai 17 Nopember
2018 bertempat di Hotel Chanti Semarang ;
Sdr. DR. Supandriyo, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) untuk
memberikan Kuliah Program Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan
oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Peradi yang
diselenggarakan di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta pada tanggal 27
Nopember 2018 ;
Sdr. M. Djohan Arifin, SH. (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) untuk
mengikuti Diskusi Konsolidasi Kelembagaan Komisi Yudisial, Mahkamah
Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka bersinegri untuk
mewujudkan Peradilan yang bersih yang diselenggarakan oleh Komisi
Yudisial bekerjasama dengan Mahkamah Agung bertempat di Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 29 Nopember 2018 ;
Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim pengadilan Negeri Magelang) untuk
mengikuti kegiatan “The Asean Judges Training Program batch 1st yang
diselenggarakan oleh Judicial Training Institute pada tanggal 19 sampai 30
Nopember bertempat di Judicial Training Institute Bangkok Thailand ;
Diskusi Konsolidasi Kelembagaan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka bersinegri untuk mewujudkan
Peradilan yang bersih yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial
bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI bertempat di Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah pada tanggal 29 Nopember 2018 ;
Sedangkan untuk pembinaan bidang Kepemimpinan, Ketua Pengadilan Negeri
Magelang membagi tugas dan kegiatan kepada para Hakim untuk menjadi Hakim
Pengawas Bidang yaitu sebagai berikut :
1. Menugaskan kepada Hakim untuk menjadi Hakim Pengawas Bidang secara
bergantian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang
Nomor : W12.U6/18/KP.04.05/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 dengan susunan
sebagai berikut :
M. Djohan Arifin, SH. sebagai Koordinator Pengawas Bidang.
Ernila Widikartikawati, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan
Pidana
68
Wahyuni Prasetyaningsih, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kenapteraan
Hukum
Yamti Agustina, SH.. sebagai Hakim Pengawas Bidang Bagian Kepaniteraan
Perdata dan Panggilan Delegasi.
Maria Anita C Cengga, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Bagian
Perencanaan, TI dan Pelaporan.
Hengky Kurniawan, SH.MH. sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana.
Francisca Widiastuti, SH.MHum. sebagai Hakim Pengawas Bidang Umum
dan Keuangan.
Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li sebagai Hakim Pengawas Bidang Kimwasmat.
Supandriyo, SH.MH. sebagai HUMAS.
2. Menugaskan kepada Hakim untuk menjadi Hakim Pengawas Bidang secara
bergantian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang
Nomor : W12.U6/1351/KP.04.05/12/2018 tanggal 4 Desember 2018 dengan
susunan sebagai berikut :
Sri Harsiwi, SH.MH sebagai Koordinator Hakim Pengawas.
Ernila Widikartikawati, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan
Pidana
Yamti Agustina, SH.. sebagai Hakim Pengawas Bidang Bagian Kepaniteraan
Perdata dan Panggilan Delegasi.
Maria Anita C Cengga, SH. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Bagian Hukum
dan Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
Hengky Kurniawan, SH.MH. sebagai Hakim Pengawas Bidang Perencanaan,
TI dan Pelaporan.
Francisca Widiastuti, SH.MHum. sebagai Hakim Pengawas Bidang Umum
dan Keuangan.
Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li sebagai Hakim Pengawas Bidang Kimwasmat.
DR. Supandriyo, SH.MH. sebagai HUMAS.
3. Menugaskan kepada para Hakim secara Periodik/Insidental untuk mewakili
undangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang atau rapat dinas yang
diselenggarakan oleh Muspida ataupun Forpimda (Forum Pimpinan Daerah)
Kota Magelang.
69
Sumber Daya Manusia Teknis Peradilan :
Menugaskan Sdr. Didik Yunianto, SH.MH., guna mengikuti Acara Analisa
dan Evaluasi tugas Subdit Bingakkum Ditlantas Polda Jateng tahun 2017
berkaitan dengan verifikasi data pelanggaran dan laka lantas pada hari
Selasa tanggal 27 Febrauri 2018 bertempat di Hotel Semesta Semarang ;
Menugaskan Sdr. Didik Yunianto, SH.MH., mengikuti acara Kegiatan
Diseminasi HAM di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang pada tanggal
22 Maret 2018 ;
Menugaskan Didik Yunianto, SH.MH., mengikuti Seminar Perkawinan
Beda Agama Tahun 2018 tanggal 9 Mei 2018 bertempat di Hotel Grasia
Semarang yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Jawa Tengah ;
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH. (Ketua Pengadilan Negeri
Magelang), Yusrizal, SH.MH. (Panitera) dan Suatmadi, SH. (Sekretaris)
mengikuti Pembinaan Pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2018 yang
diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 9 Mei
2018 bertempat di Hotel Sunan Surakarta ;
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri
Magelang), Yusrizal, SH.MH. (Panitera) dan Suatmadi, SH. (Sekretaris)
mengikuti Peresmian PTSP Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah yang
dipusatkan di Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 11 Mei 2018 ;
Menugaskan Sdr. Yusrizal, SH.MH. (Panitera), Agus Soemardi (Kasir
Keuangan Perkara) dan Reni Fitria (Operator IT) mengikuti Sosialisasi
Penggunaan Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya Perkara pada
Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Mahkamah
Agung RI pada tanggal 4 Juni bertempat di Hotel Gets Semarang ;
Menugaskan Sdri. Sri Harsiwi, SH.MH (Wakil Pengadilan Negeri
Magelang), Yamti Agustina, SH. (Hakim Pengawas Bidang), Roch
Soeprijati, SH. (Panmud Hukum) Asnawi (Petugas Pengaduan) dan Reni
Fitria (Operator IT) mengikuti Kegiatan Peluncuran, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Aplikasi SIWAS Versi 3.0 yang diselenggarakan oleh
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 Oktober 2018
bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;
Menugaskan Sdr. Yusrizal, SH. (Panitera), Mulyoto, SH. ( Panitera
Pengganti), dan Nurmaya Rezeky AR, SH (Jurusita) mengikuti Kegiatan
Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Teknis bagi Tenaga
Kepaniteraan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
pada tanggal 25-27 Oktober 2018 bertempat di Hotel Ramada Solo ;
70
Menugaskan Sdri. Sri Harsiwi, SH.MH. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Magelang), Yusrizal, SH.MH. (Panitera), Suatmadi, SH. (Sekretaris) dan
Agus Soemardi (Kasir Keuangan Perkara) mengikuti Kegiatan Consulting
dalam rangka Peningkatan Pengawasan 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se
Wilayah Yogyakarta dan Sebagian Wilayah Jawa Tengah yang
diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tanggal 1-
3 Nopember 2018 bertempat di Hotel Belboutique Yogyakarta ;
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial terdiri dari :
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian
Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan masing-masing berjumlah 1
(satu) orang,
Dalam meningkatkan tercapainya kualitas pegawai yang profesional
dibidang tugas pokok masing-masing, terutama dibidang non tehnis yustisial
dan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM), maka
Pengadilan Negeri Magelang telah melaksanakan/mengirimkan pegawai yaitu
sebagai berikut :
Dalam meningkatkan kemampuan dibidang keuangan maka telah mengirim
Sdr. Suatmadi, SH, ( Kuasa Pengguna Anggaran ) mengikuti Sosialisasi
Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Jabatan
Fungsional Pengelola Perbendaharaan, dan Implementasi Pengarusutamaan
Gender pada KPPN pada tanggal 27 Pebruari 2018 ;
Menugaskan Sdr. Ristanto (Operator SAIBA) dan Eko Sulisyono (Operator
SIMAK) melaksanakan Penyusunan Laporan dan Verifikasi dan Validasi
Hasil Revaluasi BMN pada tanggal 24 Mei 2018 ;
Menugaskan Sdr. Muchamad Buchori, SH mengikuti acara Penyusunan dan
Penyerahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2020 di
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 3 Juli
2018.
Menugaskan Sdr. Ristanto (Operator SAIBA) dan Eko Sulisyono (Operator
SIMAK) mengikuti Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah
Agung Semester I Tahun 2018 di Semarang tanggal 12 Juli 2018 ;
Menugaskan Yusrizal, SH.MH. (Panitera), Suatmadi, SH. (Sekretaris) dan
Muchamad Buchori, SH. (Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan)
mengikuti acara Kegiatan Pelaksanaan Penyempurnaan RKAKL Pagu
Anggaran 2019 di Solo tanggal 3-5 September 2018 ;
71
Menugaskan Sdr. Suatmadi, SH. (Sekretaris), Dewi Santi, SE.MH. (Kasubag
Umum dan Keuangan) dan Eko Sulistyono (Operator SIMAK) menghadiri
Pertemuan tiga pihak antara BPK, Tim Penilai KPKNL Semarang dan Satker
MA di Wilayah Jawa Tengah pada tanggal 29 Nopember 2018 di Semarang ;
Menugaskan Sdr. Ristanto (Operator SAIBA) dan Eko Sulisyono (Operator
SIMAK) mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Asistensi
Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2018
pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember
2018 di Semarang ;
Mutasi
Mutasi Masuk :
Tahun 2018 ada beberapa Hakim / Pegawai yang mutasi masuk di Pengadilan Negeri
Magelang yaitu :
1. Bapak Yusrizal, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II menjadi
Panitera Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB ;
2. Ibu Sri Harsiwi, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA
Khusus menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB ;
3. Bapak Sikan, S.Sos.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid
Kelas IB menjadi Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas
IB ;
4. Ibu Roch Soeprijati, SH. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Mungkid
Kelas IB menjadi Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas
IB ;
Mutasi Keluar :
Tahun 2018 ada beberapa Hakim / Pegawai yang mutasi keluar dari Pengadilan
Negeri Magelang yaitu :
1. Bapak HS. Soegianto, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB
menjadi Panitera Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA ;
2. Ibu Wahyuni Prasetyaningsih, SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri
Magelang Kelas IB menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Kelas IIA ;
3. Bapak Zaenal Masrur, SH. Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri
Magelang Kelas IB menjadi Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri
Kabupaten Semarang di Ungaran Kelas IB ;
Promosi :
Untuk promosi Jabatan dalam tahun 2018 di Pengadilan Negeri Magelang yaitu :
72
1. Bapak HS. Soegianto, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB
menjadi Panitera Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA ;
2. Ibu Wahyuni Prasetyaningsih, SH.M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri
Magelang Kelas IB menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Kelas
IIA ;
3. Bapak Zaenal Masrur, SH. Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri
Magelang Kelas IB menjadi Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri
Kabupaten Semarang di Ungaran Kelas IB ;
4. Sdr. Nurmaya Rezeky AR. Amd Staf Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang menjadi Jurusita
pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB ;
Pensiun :
Pegawai Pengadilan Negeri Magelang yang memasuki pensiun untuk tahun 2018
yaitu :
1. Sdr. Sriyanti Hapsari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang
pensiun TMT ( 1 Juli 2018 ).
2. Sdr. Tambah Suwanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang
pensiun TMT ( 1 Oktober 2018 ).
Dan Pengadilan Negeri Magelang juga telah mengusulkan 2 (dua) orang Pegawai
untuk Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun untuk tahun 2019 yaitu
atas nama :
1. Sdri. Sudaristi. Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang,
Pensiun TMT (1 Februari 2019).
2. Sdr. Kamsino, SH, Jabatan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri
Magelang, Pensiun TMT (1 Agustus 2019).
Diklat ( Pendidikan dan Pelatihan ) :
Untuk Tahun 2018, pegawai Pengadilan Negeri Magelang yang mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan (Diklat) yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI ataupun Instansi
lain adalah :
1. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga HKI di Pudiklat Badan Litbang Diklat
Kumdil MARI pada tanggal 7 sampai 23 Oktober 2018 ;
2. DR. Supandriyo, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti
Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional HKI Seluruh Indonesia
73
yang diselenggarakan oleh Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung pada tanggal
15 sampai dengan 21 Juli 2018 ;
3. M. Djohan Arifin, SH. (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti Kegiatan
Pendalaman Materi Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim Tingkat Banding dan
Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah
Agung tanggal 14 sampai 17 Nopember 2018 bertempat di Hotel Chanti
Semarang ;
Untuk Tahun 2018, Pengadilan Negeri Magelang telah mengusulkan Pegawai untuk
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yaitu :
1. Diklat Pimpinan Tingkat 3 dan Tingkat 4 atas nama : Suatmadi, SH, Muchamad
Buchori, SH, Dewi Santi, SE.MH dan Sukaedi, SE.
2. Diklat Teknis bagi para Hakim atas nama semua Hakim di Pengadilan Negeri
Magelang
3. Diklat Sekretaris atas nama : Suatmadi, SH
4. Diklat Pimpinan Pengadilan Negeri atas nama semua Hakim Pengadilan Negeri
Magelang
5. Diklat Bendahara Penerima atas nama Ristanto.
B. PENYELESAIAN PERKARA
1. Rekapitulasi Perkara
Keadaan perkara di Pengadilan Negeri Magelang dalam tahun 2018 untuk Perkara
Perdata maupun Pidana adalah sebagai berikut :
Kepaniteraan Pidana :
Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Magelang saat ini dijabat oleh :
Nama : KAMSINO, SH.
NIP : 19590704 198003 1 004
Pangkat/ Golongan : Penata Tk I ( III/d)
Jabatan : Panitera Muda Pidana.
Sebagaimana telah disebutkan didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan
Administrasi Pengadilan Buku II, disebutkan bahwa tugas-tugas dari Kepaniteraan
PIDANA dibagi ke dalam meja-meja
74
Kepaniteraan Perdata :
Untuk Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Magelang saat ini dijabat oleh :
Nama : SIKAN, S.Sos. SH.
NIP : 19650427 199203 1 002
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Panitera Muda Perdata.
Sebagaimana telah disebutkan didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan
Administrasi Pengadilan Buku II, disebutkan bahwa tugas-tugas dari Kepaniteraan
Perdata dibagi ke dalam meja-meja.
Keadaan Perkara Pidana dan Perdata
Keadaan perkara Pidana dan Perdata pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Magelang Tahun 2018
a. Jumlah Sisa Perkara yang diputus
No Nama Perkara
Masuk
Perkara
yang
diputus
Sisa
Perkara
Keterangan
Pengadilan Negeri
Magelang
1 Pidana Biasa 127
101 26
2 Pidana Singkat 0
0 0
3 Pidana Tipiring 70
70 0
4 Pidana Lalu Lintas 27.035
27.035 0
5 Perdata Gugatan 55
43 12
6 Perdata Permohonan 80
78 2
b. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
No Nama Perkara
Masuk
Perkara
yang
diputus
Sisa
Perkara
Yang
diputus
tepat
waktu
Pengadilan Negeri
Magelang
1 Pidana Biasa 127
101 26 101
2 Pidana Singkat 0
0 0 0
3 Pidana Tipiring 70
70 0 70
75
4 Pidana Lalu Lintas 27.305
27.305 0 27.305
5 Perdata Gugatan 55
43 12 43
6 Perdata Permohonan 80
78 2 78
c. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK
No Nama Perkara
Masuk
Perkara
yang
diputus
Sisa
Perkara
Yang tidak
mengajukan
banding,
kasasi dan
PK
Pengadilan Negeri
Magelang
1 Pidana Biasa 127
101 26 95
2 Pidana Singkat 0
0 0 0
3 Pidana Tipiring 70
70 0 70
4 Pidana Lalu Lintas 27.305
27.305 0 27.305
5 Perdata Gugatan 55
43 12 40
6 Perdata Permohonan 80
78 2 78
d. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi
No Nama Perkara
Masuk
Perkara
yang
diputus
Sisa
Perkara
Yang
berhasil di
mediasi
Pengadilan Negeri
Magelang
1 Perdata Gugatan 55
43 12 0
e. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi
No Nama Perkara
Masuk
Perkara
yang
diputus
Sisa
Perkara
Keterangan
Pengadilan Negeri
Magelang
1 Pidana Anak 6
6 0
76
f. Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2018
JANUARI 2018
Sisa awal : Rp.33.652.100,-
Panjar Perkara : Rp. 9.432.000,-
PNBP : Rp. 330.000,-
Alat Tulis Kantor : Rp. 550.000,-
Panggilan : Rp. 3.096.000,-
Sita : Rp. -
Pemeriksaan Setempat : Rp. 4.250.000,-
Permberitahuan : Rp. 2.376.000,-
Pengiriman : Rp. 538.000,-
Materai : Rp. 42.000,-
Penterjemah : Rp. -
Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 106.000,-
Sisa Panjar : Rp. 1.385.000,-
Jumlah : Rp.43.084.100,- : Rp.12.673.000,-
Saldo akhir : Rp.30.411.100,-
PEBRUARI 2018
Sisa awal : Rp.30.411.100,-
Panjar Perkara : Rp.12.129.000,-
PNBP : Rp. 380.000,-
Alat Tulis Kantor : Rp. 650.000,-
Panggilan : Rp. 3.692.000,-
Sita : Rp. -
Pemeriksaan Setempat : Rp. 730.000,-
Permberitahuan : Rp. 1.295.000,-
Pengiriman : Rp. 81.000,-
Materai : Rp. 48.000,-
Penterjemah : Rp. –
Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 124.000,-
Sisa Panjar : Rp. 2.195.000,-
Jumlah : Rp.42.540.100,- : Rp. 9.195.000,-
Saldo akhir : Rp.33.345.100,-
MARET 2018
Sisa awal : Rp.33.345.100,-
Panjar Perkara : Rp. 4.309.000,-
PNBP : Rp. 260.000,-
Alat Tulis Kantor : Rp. 450.000,-
Panggilan : Rp. 4.456.000,-
Sita : Rp. -
Pemeriksaan Setempat : Rp. 730.000,-
Permberitahuan : Rp. 1.030.000,-
Pengiriman : Rp. -
Materai : Rp. 96.000,-
Penterjemah : Rp. -
Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 173.000,-
Sisa Panjar : Rp. 4.424.000,-
Jumlah : Rp.37.654.100,- : Rp.11.619.000,-
Saldo akhir : Rp.26.035.100,-
77
APRIL 2018
Sisa awal : Rp.26.035.100,-
Panjar Perkara : Rp.10.607.000,-
PNBP : Rp. 450.000,-
Alat Tulis Kantor : Rp. 750.000,-
Panggilan : Rp. 1.919.000,-
Sita : Rp. -
Pemeriksaan Setempat : Rp. -
Permberitahuan : Rp. 1.575.000,-
Pengiriman : Rp. -
Materai : Rp. 42.000,-
Penterjemah : Rp. 100.000,-
Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 111.000,-
Sisa Panjar : Rp. 3.392.000,-
Jumlah : Rp.36.642.100,- : Rp. 8.339.000,-
Saldo akhir : Rp.28.303.100,-
MEI 2018 Sisa awal : Rp.28.303.100,-
Panjar Perkara : Rp. 8.524.000,-
PNBP : Rp. 390.000,-
Alat Tulis Kantor : Rp. 650.000,-
Panggilan : Rp. 2.002.000,-
Sita : Rp. -
Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.460.000,-
Permberitahuan : Rp. 2.429.000,-
Pengiriman : Rp. 355.000,-
Materai : Rp. 66.000,-
Penterjemah : Rp. 150.000,-
Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 153.000,-
Sisa Panjar : Rp. 1.460.000,-
Jumlah : Rp.36.827.100,- : Rp. 9.115.000,-
Saldo akhir : Rp.27.712.100,-
JUNI 2018
Sisa awal : Rp.27.712.100,-
Panjar Perkara : Rp. 3.865.000,-
PNBP : Rp. 230.000,-
Alat Tulis Kantor : Rp. 400.000,-
Panggilan : Rp. 1.138.000,-
Sita : Rp. -
Pemeriksaan Setempat : Rp. -
Permberitahuan : Rp. 1.378.000,-
Pengiriman : Rp. 33.000,-
Materai : Rp. 48.000,-
Penterjemah : Rp. -
Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 109.000,-
Sisa Panjar : Rp. 1.337.000,-
Jumlah : Rp.31.577.100,- : Rp. 4.673.000,-
Saldo akhir : Rp.26.904.100,-
78
JULI 2018 Sisa awal : Rp.26.904.100,-
Panjar Perkara : Rp. 7.981.000,-
PNBP : Rp. 460.000,-
Alat Tulis Kantor : Rp. 775.000,-
Panggilan : Rp. 2.630.000,-
Sita : Rp. -
Pemeriksaan Setempat : Rp. -
Permberitahuan : Rp. 1.500.000,-
Pengiriman : Rp. -
Materai : Rp. 66.000,-
Penterjemah : Rp. -
Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 158.000,-
Sisa Panjar : Rp. 5.682.000,-
Jumlah : Rp.34.885.100,- : Rp.11.271.000,-
Saldo akhir : Rp.23.614.100,-
AGUSTUS 2018
Sisa awal : Rp.23.614.100,-
Panjar Perkara : Rp.11.965.000,-
PNBP : Rp. 500.000,-
Alat Tulis Kantor : Rp. 850.000,-
Panggilan : Rp. 1.308.000,-
Sita : Rp. -
Pemeriksaan Setempat : Rp. -
Permberitahuan : Rp. 1.192.000,-
Pengiriman : Rp. 251.000,-
Materai : Rp. 120.000,-
Penterjemah : Rp. -
Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 225.000,-
Sisa Panjar : Rp. 2.895.000,-
Jumlah : Rp.35.579.100,- : Rp. 7.341.000,-
Saldo akhir : Rp.28.238.100,-
SEPTEMBER 2018 Sisa awal : Rp.28.238.100,-
Panjar Perkara : Rp.15.898.000,-
PNBP : Rp. 320.000,-
Alat Tulis Kantor : Rp. 650.000,-
Panggilan : Rp. 2.315.000,-
Sita : Rp. -
Pemeriksaan Setempat : Rp. -
Permberitahuan : Rp. 2.584.000,-
Pengiriman : Rp. 85.500,-
Materai : Rp. 42.000,-
Penterjemah : Rp. -
Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 326.000,-
Sisa Panjar : Rp.16.514.000,-
Jumlah : Rp.44.136.100,- : Rp.22.836.500,-
Saldo akhir : Rp.21.299.600,-
79
OKTOBER 2018
Sisa awal : Rp.21.299.600,-
Panjar Perkara : Rp. 9.319.000,-
PNBP : Rp. 380.000,-
Alat Tulis Kantor : Rp. 650.000,-
Panggilan : Rp. 3.620.000,-
Sita : Rp. -
Pemeriksaan Setempat : Rp. -
Permberitahuan : Rp. 1.595.000,-
Pengiriman : Rp. -
Materai : Rp. 78.000,-
Penterjemah : Rp. -
Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 169.000,-
Sisa Panjar : Rp.10.486.000,-
Jumlah : Rp.30.618.600,- : Rp.16.978.000,-
Saldo akhir : Rp.13.640.600,-
NOPEMBER 2018
Sisa awal : Rp.13.640.600,-
Panjar Perkara : Rp. 7.450.000,-
PNBP : Rp. 300.000,-
Alat Tulis Kantor : Rp. 500.000,-
Panggilan : Rp. 2.255.000,-
Sita : Rp. -
Pemeriksaan Setempat : Rp. -
Permberitahuan : Rp. 832.000,-
Pengiriman : Rp. 239.000,-
Materai : Rp. 30.000,-
Penterjemah : Rp. -
Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 75.000,-
Sisa Panjar : Rp 3.453.000,-
Jumlah : Rp.21.090.600,- : Rp. 7.684.000,-
Saldo akhir : Rp.13.406.600,-
DESEMBER 2018 Sisa awal : Rp.13.406.600,-
Panjar Perkara : Rp. 3.523.000,-
PNBP : Rp. 210.000,-
Alat Tulis Kantor : Rp. 350.000,-
Panggilan : Rp. 2.570.000,-
Sita : Rp. -
Pemeriksaan Setempat : Rp. 730.000,-
Permberitahuan : Rp. 746.000,-
Pengiriman : Rp. -
Materai : Rp. 54.000,-
Penterjemah : Rp. -
Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 119.000,-
Sisa Panjar : Rp. 3.516.000,-
Jumlah : Rp.16.929.600,- : Rp. 8.295.000,-
Saldo akhir : Rp. 8.634.600,-
80
Kepaniteraan Hukum
Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Magelang pada saat ini dijabat oleh :
Nama : ROCH SOEPRIJATI, SH.
NIP : 19690528 199203 2 002
Pangkat / Jabatan : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Sebagaimana telah disebutkan didalam Buku Pedoman pelaksanaan Tugas Dan
Administrasi Pengadilan Buku II disebutkan bahwa tugas-tugas dari Kepaniteraan
Hukum adalah sebagaimana SOP dari Kepaniteraan Hukum. Sedangkan tugas lain
yakni Ekstrayudisial yaitu :
Tugas Ekstrayudisial :
Penolakan warisan : -
Penerimaan warisan : -
Pendaftaran badan Hukum : 70
Notulen Rapat Badan Hukum : -
Pembubaran Badan Hukum : -
Kepailitan Badan hukum : -
Kepailitan untuk orang yang berhutang : -
Pendaftaran surat kuasa khusus : 106
Pendaftaran surat kuasa insidentil : 4
Permintaan Surat Keterangan tidak pernah dihukum : 322
Permintaan Surat Keterangan Research : 9
Pengaduan :
Pengaduan yang masuk ke Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Magelang
sepanjang tahun 2018, adalah : NIHIL.
Informasi :
Jumlah Pengunjung yang datang ke Pengadilan Negeri Magelang sepanjang tahun
2018 dan mengisi buku tamu sebanyak : 59 orang pengunjung.
Jumlah tamu yang datang ke Pengadilan Negeri Magelang melalui PTSP
sepanjang tahun 2018 sebanyak : 831 orang tamu.
81
C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
Untuk memperlancar tugas – tugas sebagai pelayan masyarakat dalam mencari
keadilan serta untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak
maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Pengadilan Negeri
Magelang. Baik untuk sarana prasarana gedung dan fasilitas gedung.
Sarana dan Prasarana Gedung.
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau
dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap pakai.
Pembangunan fisik tahun 2009 yaitu rehab ruang kerja, perluasan ruang sidang lantai II,
serta pembuatan ruangan baru, yaitu : Ruang untuk Mediasi, Ruang Tahanan Anak,
Ruang Tahanan Wanita, serta Gudang penyimpanan barang-barang yang sudah tidak
terpakai, telah bisa dirasakan manfaatnya di tahun 2011 hingga sekarang. Diantaranya
menjadikan kerapian dan menambah nilai fungsi manfaat gedung tersebut sehingga
memperlancar proses kegiatan pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang.
a. Pengadaan
Di tahun anggaran 2018, Pengadilan Negeri Magelang melaksanakan Pengadaan
berupa :
1. Pengadaan Jaringan Instalasi berupa tambah daya listrik sebesar Rp. 88.500.000,-
2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa Rak Arsip sebesar Rp.
47.050.000,- dan Almari Arsip Rp. 33.450.000,-
3. Pengadaaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Laptop sebesar Rp.
62.500.000,-
b. Pemeliharaan
Di tahun anggaran 2018, Pengadilan Negeri Magelang melaksanakan pemeliharaan
gedung yang berupa pengecatan pagar halaman dan gedung Kantor Pengadilan
Negeri Magelang serta pembenahan ruang-ruang, sehingga dengan telah
dilaksanakannya pemeliharaan tersebut diharapkan akan mencerminkan keindahan
yang akan menambah semangat kerja Pegawai dalam melayani masyarakat pencari
keadilan.
c. Penghapusan
Penghapusan yang dimaksud dalam hal ini adalah penghapusan Barang Milik Negara
(BMN) yang berada di Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Negeri Magelang, yang
sudah tidak mempunyai nilai dan dalam keadaan rusak berat, jika tidak dilakukan
82
penghapusan akan menjadi beban dalam penyimpanan dimana gudang atau tempat
untuk penyimpanan barang sangat terbatas, sedangkan untuk proses penghapusan
tersebut memerlukan waktu yang cukup lama hingga dapat terlaksananya
penghapusan tersebut.
Untuk Rumah Dinas (Rumdin), Pengadilan Negeri Magelang memiliki Rumah Dinas
(Rumdin) sebanyak : 13 Rumah Dinas, terdiri dari :
Rumah Dinas Type B. 120. Jumlah : 1 (satu) Unit.
Rumah Dinas Type C. 70. Jumlah : 12 (dua belas) Unit.
No
Uraian
Jumlah
Kondisi
Keterangan
Baik Rusak
Ringan
Rusak
berat
Rumah Dinas
1 Rumah Dinas Ketua 1 v - - ada
2 Rumah Dinas Wakil Ketua 1 v - - ada
3 Rumah Dinas Hakim 10 v - v 6 masih
baik yang 4
rusak berat
4 Rumah Dinas Panitera 1 v - - ada
5 Rumah Dinas Sekretaris - - - - Tidak ada
untuk Rehab Rumah Dinas Tahun 2006 dilaksanakan untuk 2 unit, di Tahun 2012
dilaksanakan 1 unit dan di Tahun 2013 dilaksanakan 1 unit, di tahun 2013 1 unit, di
tahun 2016 tidak ada rehab, tahun 2017 dilaksanakan rehab 1 unit. Rumah dinas
Pengadilan Negeri Magelang dalam keadaan 6 unit keadaan baik dan dipakai, 3 unit
keadaan rusak dan dari yang rusak itu 2 yang dipakai dan 4 unit dalam keadaan rusak
berat tidak terpakai sama sekali.
Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.
a. Pengadaan
Pengadaan di tahun anggaran 2018 pada Pengadilan Negeri Magelang :
1. Pengadaan Jaringan Instalasi berupa tambah daya listrik
2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa Rak Arsip dan Almari
Arsip
3. Pengadaaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Laptop
83
b. Pemeliharaan
Pemeliharaan tahun anggaran 2018 untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung
yaitu pemeliharaan halaman kantor seluas 1.179 m2, dan pemeliharaan pagar
halaman telah selesai dikerjakan dari dana DIPA 01.
c. Penghapusan
Sebelum dihapuskan maka harus dilakukan penghentian BMN dari Penggunaan,
yaitu digunakan untuk merekam aset yang sudah dihentikan penggunaannya
secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang.
Sehingga aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca. Untuk tahun 2018 di
Pengadilan Negeri Magelang ini tidak ada sarana prasarana fasilitas gedung yang
dihapuskan.
Kendaraan Dinas :
Kantor Pengadilan Negeri Magelang hanya memiliki Kendaraan Dinas Roda 4
berjumlah 3 (tiga) Unit dengan data sebagai berikut :
1 Unit Kijang Inova Tahun 2008 dalam keadaan baik.
1 Unit Kijang Super Tahun 1996 dalam keadaan Rusak Berat, yang telah
diusulkan untuk Penghapusannya.
1 Unit Suzuki ERTIGA Tahun 2014 dalam keadaan baik.
Untuk kendaraan Roda 2 (dua) Jumlah 8 (delapan) Unit dengan data sebagai
berikut :
5 ( lima ) Kendaraan roda 2 (dua) dalam keadaan baik.
3 ( tiga ) Kendaraan roda 2 (dua) dalam keadaan rusak berat, dan sudah
diusulkan penghapusan sampai saat ini belum turun.
No
Uraian
Jumlah/
Tahun
Perolehan
Kondisi
Keterang
an
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
Jenis Kendaraan Roda 4
1 Sedan Toyota ALTIS 1/2017 V - - Pinjaman
Pemkot
Magelang
2 Minibus Toyota Inova 1/2008 V - -
3 Minibus Suzuki Ertiga 1/2014 V - -
4 Minibus Toyota Kijang 1/1996 - - V Sudah
diusulkan
penghapus
an
Jenis Kendaraan Roda 2
1 Mega Pro 1/2004 V - -
84
2 Bebek Honda Supra X 125 1/2007 V - -
3 Honda Supra X 125 1/2005 V - -
4 Honda Supra X 125 1/2005 V - -
5 Honda Supra Fit 1/2008 V - -
Kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan :
Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang yang beralamat di
Jln. Veteran No. 1 Magelang dalam kegiatan sehari – hari mencakup beberapa kegiatan,
diantaranya :
a. Penyimpanan Arsip Surat dan Buku Perpustakaan
Di Pengadilan Negeri Magelang semua buku – buku yang diterima setelah masuk di
Bagian Umum dan Keuangan maka buku – buku tersebut langsung masuk di
Perpustakaan untuk dicatat dan disimpan sebagai bahan sumber referensi bila ada
yang memerlukan.
Tahun 2018 Pengadilan Negeri Magelang menerima buku sejumlah 24 (dua
puluh empat) buku.
Untuk surat – surat masuk disimpan di file surat masuk dikelompokkan berdasarkan
tingkat urgent dan darimana asal surat tersebut serta disusun urut berdasarkan
tanggal terimanya surat.
Rekapitulasi Jumlah Surat Masuk / Keluar Tahun 2018
Surat masuk berjumlah : 1489 surat
Surat keluar berjumlah : 1423 surat
b. Pencatatan Barang – barang Inventaris Ruangan
Setiap barang – barang yang berada di ruangan selalu didata dan direkam
dalam Aplikasi SIMAK-BMN yaitu dengan terlebih dahulu melakukan set up
ruangan untuk merekam kode, nama penanggung jawab ruangan yang telah
ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pencatatan, identifikasi,
pengelolaan, dan pertanggung jawaban masing – masing ruangan terhadap barang
yang berada di ruangannya. Pengkodean barang – barang ini mengacu kepada PMK
Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Negara. Untuk memberikan identitas, BMN diberikan nomor kode barang
(ditambah nomor urut pendaftarannya) dan kode lokasi (ditambah tahun
perolehannya).
Kondisi BMN dapat dikategorikan dalam 3 kategori yaitu baik, rusak
ringan, dan rusak berat. Kategori baik yaitu apabila kondisi fisik barang tersebut
masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik. Dikatakan rusak ringan
apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi
85
dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak
memerlukan penggantian bagian utama/ komponen pokok. Dan disebut rusak berat
apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan
perbaikan besar/ penggantian bagian utama/ komponen pokok, sehingga tidak
ekonomis untuk perbaikan/ rehabilitasi.
Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2018
No Sarana / Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
1 Ruang Ketua 1 Baik
2 Ruang Wakil Ketua 1 Baik
3 Ruang Hakim 3 Baik
4 Ruang Panitera 1 Baik
5 Ruang Sekretaris 1 Baik
6 Ruang Sidang Garuda 1 Baik
7 Raung Sidang Cakra 1 Baik
8 Ruang Kepaniteraan 5 Baik
9 Ruang Kesekretariatan 3 Baik
10 Ruang Mediasi 1 Baik
11 Ruang Sidang Anak 1 Baik
12 Ruang Tahanan 3 Baik
13 Ruang Arsip 1 Baik
14 Ruang Perpustakaan 1 Baik
15 Ruang Telecoference 1 Baik
16 Ruang Tunggu sidang Anak 1 Baik
17 Ruang Server 1 Baik
18 Toilet 15 Rusak Ringan
19 Gudang Barang Bukti 1 Rusak Ringan
20 Gudang 3 Baik
21 Ruang Posbakum 1 Baik
Sarana dan Prasarana Fasilitas
Perkantoran
22 Lemari Besi / Metal 16 10 Baik
5 Rusak Ringan
1 Rusak Berat
23 Lemari Kayu 39 37 Baik
2 Rusak Ringan
24 Rak Besi 14 7 Baik
7 Rusak Ringan
86
25 Rak Kayu 12 5 baik
7 Rusak Ringan
26 Filling Cabinet Besi 14 5 Baik
8 Rusan Ringan
1 Rusak Berat
27 Brankas 3 Rusak Ringan
28 Sice/ Kursi Tamu 10 7 Baik
1 Rusak Ringan
2 Rusak Berat
29 Meja Kerja Kayu 134 82 Baik
52 Rusak Berat
30 Kursi Besi/ Metal 175 95 Baik
15 Rusak Ringan
65 Rusak Berat
31 Kursi Kayu 104 93 Baik
11 Rusak Berat
32 Bangku Panjang Kayu 40 32 Baik
6 Rusak Ringan
2 Rusak Berat
33 Meja Komputer 4 Baik
34 Bangku panjang Besi/metal 6 Baik
35 Genset 1 Baik
36 Mesin Ketik Manual Portable (11-
13 Inchi)
13 9 Baik
1 Rusak Ringan
3 Rusak Berat
37 Mesin Ketik Manual Standart (14-
16 Inchi)
3 Rusak ringan
38 Mesin Ketik Manual Langenwagen
(18-27 Inchi)
4 2 Baik
2 Rusak Berat
39 Mesin Hitung Listrik 1 Rusak Berat
40 PC Unit 13 Baik
41 Lap Top 6 Baik
42 Note Book 8 Baik
43 CPU 9 8 Baik
1 Rusak Berat
44 Monitor 8 7 Baik
1 Rusak Berat
45 Printer 17 16 Baik
1 Rusak Berat
87
46 Plotter 8 7 Baik
1 Rusak Ringan
47 Keyboard 8 7 Baik
1 Rusak Berat
48 AC Split 22 Baik
49 Kipas Angin 10 6 Baik
2 Rusak Ringan
2 Rusak Berat
50 White Board 1 1 Rusak berat
51 Mesin Absensi 1 Baik
52 Jam Elektronik 13 7 Baik
7 Rusak Berat
53 Mesin Pemotong Rumput 2 1 Baik
1 Rusak Ringan
54 Sound System 1 Baik
55 Megaphone 1 Rusak Ringan
56 Camera Film 1 Rusak Berat
57 Weapon & Metal Detector (Check
Gate)
2 Baik
58 Pesawat Telephone 2 Baik
59 Faximile 2 Baik
60 Internet 1 Baik
61 Pagar Permanen 1 Baik
62 Monografi 23 Baik
63 Tiang Bendera 2 Baik
64 Lambang Instansi 1 Baik
65 Kaca Hias 1 Baik
66 Meja gambar 1 Baik
67 Meja Makan Kayu 1 Baik
68 Sketsel 1 Baik
69 Kasur/Spring bed 2 Baik
70 Meja Recepsionis 1 Baik
71 Tempat tidur kayu 2 Baik
72 Meja Rapat 1 Baik
73 Papan nama/visual 1 Baik
74 Lemari Kataloq 2 Baik
75 Buffet 1 Baik
76 Server 2 Baik
88
77 Router 1 Baik
78 CCTV 2 Baik
c. Pencatatan Barang – barang Inventaris Lainnya
Daftar inventaris lainnya memuat data BMN yang digunakan untuk
mengontrol BMN yang tidak termasuk dalam Kategori KIB dan DIR/ DBR.
Data barang – barang yang ada di Pengadilan Negeri Magelang yang
dimasukkan dalam barang inventaris lainnya yaitu sebagai berikut :
Pagar permanen dalam kondisi baik
AC Split dalam kondisi baik
Note Book 1 buah dalam kondisi rusak
Mobil Kijang 1 (satu ) buah dalam kondisi rusak
d. Pembuatan Laporan Semesteran dan Tahunan Inventaris
Semua barang – barang inventaris yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi
SIMAK BMN selalu dilaporkan setiap bulannya ke Mahkamah Agung RI
melelui Komdanas dan tiap akhir semester dan tahunan. Meliputi proses :
Membukukan data transaksi BMN ke dalam Daftar Barang
Intrakomptabel, Daftar Barang Ekstrakomptabel, Daftar Barang
Bersejarah, Daftar Barang Persediaan, dan Kartu Konstruksi Dalam
Pengerjaan (manual) berdasarkan dokumen sumber ;
Membuat dan atau memutakhirkan KIB, DIR/ DBR, dan DIL/ DBL ;
Membuat Laporan Barang pada akhir semester ;
Meminta pengesahan penanggung jawab UAKPB atas laporan barang ;
Menyampaikan data transaksi BMN ke Unit Akuntansi Keuangan ;
Menyampaikan Laporan Barang Persediaan ;
Menyampaikan Laporan BMN, ADK dan Catatan Ringkas BMN ke
UAPPB-W/UAPPB-E1 ;
Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib ;
89
D. PENGELOLAAN KEUANGAN.
REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI
PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
NO SATKER PAGU REALISASI SISA KET
1 2 3 4 5 6
1
PENGADILAN
NEGERI
MAGELANG
Rp. 5.549.036.000,-
Rp. 5.352.399.327,-
Rp. 196.636.673
96,46%
REKAPITULASI BELANJA MODAL
PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
NO SATKER PAGU REALISASI SISA KET
1 2 3 4 5 6
1
PENGADILAN
NEGERI
MAGELANG
Rp. 231.500.000,-
Rp. 230.482.550,-
Rp.1.017.450,-
99,56 %
REKAPITULASI BELANJA BARANG
PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
NO SATKER PAGU REALISASI SISA KET
1 2 3 4 5 6
1
PENGADILAN
NEGERI
MAGELANG
DIPA : 097890
DIPA : 099110
Rp. 915.170.000,-
Rp. 91.340.000,-
Rp. 913.343.368,-
Rp. 89.339.800,-
Rp. 1.826.632,-
Rp. 2.000.200,-
99,80 %
97,81 %
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP
- Publikasi Perkara ( one day one publish )
Untuk lebih meningkatkan Kinerja di Pengadilan Negeri Magelang, baik itu Bagian
Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.
90
Untuk Kepaniteraan yaitu Kepaniteraan Perdata, Pidana maupun Hukum, saat ini telah
didukung Teknologi Informasi, yaitu dengan telah diterapkannya SIPP / CTS dan
Tranparansi perkara Pengadilan Negeri Magelang melalui website yang dapat diakses
melalui url sipp.pn-magelang.go.id
Sejak perkara baik Perdata maupun Pidana diterima di masing-masing Kepaniteraan,
langsung data-data diinput di aplikasi SIPP / CTS, yang untuk seterusnya sesuai
berjalannya perkara tersebut, tetap diinput ke dalam Aplikasi SIPP / CTS yakni mulai
dari Ketua Pengadilan untuk Penunjukkan Majelis Hakim, kemudian Panitera untuk
Penunjukkan Panitera Pengganti, dan Hakim untuk Penetapan Hari Sidang. Sedangkan
bagi Panitera Pengganti mengimput data-data sesuai berjalannya persidangan perkara
yang bersangkutan.
Dengan diterapkannya SIPP / CTS di Pengadilan Negeri Magelang tiada lain agar
supaya perjalanan setiap perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Magelang dapat
dipantau baik itu oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, demikian juga
masyarakat umum, hal mana itu untuk lebih mendukung program Keterbukaan
Informasi sebagaimana sudah ditegaskan di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, maupun Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor. 14 tahun 2008.
Disamping itu Kesekretariatan untuk lebih meningkatkan kinerjanya telah pula
didukung dengan Teknologi Informasi, yaitu antara lain KOMDANAS dan juga Web
Site Pengadilan Negeri Magelang yaitu : www.pn.magelang.go.id sehingga publik /
masyarakat umum dapat melihat profil dan berita-berita dari Pengadilan Negeri
Magelang, disamping itu bagi para pihak-pihak yang akan berperkara di Pengadilan
Negeri Magelang, telah pula disediakan Layar LCD yang menampilkan Jadwal sidang
pada hari ini baik perkara perdata maupun pidana, begitu juga bagi pihak yang
menginginkan informasi mengenai Keuangan Perkara dalam perkara yang ia menjadi
pihaknya dapat SMS ke SMS Center, dan nantinya SMS Center Pengadilan Negeri
Magelang akan memberikan balasan SMS mengenai posisi keuangan perkara yang
dimintakan.
Sarana dan prasaran IT yang ada di Pengadilan Negeri Magelang:
1. Perangkat Lunak (SOFTWARE)
a. Website Pengadila Negeri Magelang
Website : pn-magelang.go.id/ . berisi profil, transparansi laporan, kegiatan,
berita pengadilan, persyaratan, info perkara, putusan dan pengumuman
Pengadilan Negeri Magelang.
b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Website : http://sipp.pn-
magelang.go.id/ . Untuk masyarakat umum dan pencari keadilan.
91
Local: http://192.168.10.11/SIPP311_Untuk Manajemen administrasi di internal
Pengadilan Negeri Magelang, dijalankan oleh seluruh bagian kepaniteraan
Pengadilan Negeri Magelang beserta Panitera Pengganti. Sampai saat ini
Pengadilan Negeri Magelang telah menerapkan SIPP versi 3.2.0 yang telah
terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun Mahkamah
Agung. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara yang
sebenarnya.
c. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alamat
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-magelang. Aplikasi yang
digunakan untuk mengunggah perkara yang menempuh upaya hukum baik
banding, kasasi maupun pk dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan
hukum tetap.
d. KOMDANAS
http://komdanas.mahkamahagung.go.id. Laporan bagian Kepegawaian,
Keuangan Perkara dan bagian Umum Keuangan dan pambayaran remunerasi e. Aplikasi SAI. Untuk Laporan Keuangan f. Aplikasi SIMAK BMN. Untuk Laporan BMN g. Aplikasi SIKEP. Untuk Laporan Kepegawaian
2. Perangkat Keras (Hardware) Perangkat Keras yang ada pada Pengadilan
Negeri Magelang berupa :
a. Server : 2 buah
b. Modem : 1 buah
c. Switch Hub : 10 buah
d. Komputer : 22 unit
e. Jaringan internet : 1 Jaringan
f. Wifi (acces point) : 5 buah
g. CCTV system : 2 set di Server PN dan 1 set di ruang KPN
h. Router : 1 buah
i. ATR : 1 set
j. ESkum : 1 set
F. REGULASI TAHUN 2018
Tahun 2018 Pengadilan Negeri Magelang mempedomani dan mencoba
mengimplementasikan rencana strategis 2015-2019 Mahkamah Agung R.I. yang
didalamnya ada beberapa program perubahan dicanangkan untuk mendukung perwujudan
visi dan misi. Perubahan merupakan bahan bakar utama dalam mendorong tercapainya
visi dan misi badan peradilan, perubahan harus dilakukan secara terus menerus, dan tidak
boleh berhenti. Tanpa perubahan akan sulit untuk mewujudkan badan peradilan yang
agung yang menjadi visi Mahkamah Agung ke depannya.
92
Pengadilan Negeri Magelang pada tahun 2018 sampai dengan saat ini masih
menggunakan regulasi yang dibuat pada tahun 2017 dan terus melakukan evaluasi.
Pelaksanaan reformasi birokrasi Pada Pengadilan Negeri Magelang meliputi :
1. Manajemen Perubahan.
Pada Area Manajemen Perubahan, Pengadilan Negeri Magelang telah memulai untuk
mewujudkan reformasi birokrasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan yaitu :
1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/17/04.08/1/2018 Tentang Susunan Majelis Hakim dan Panitera pada
Pengadilan Negeri Magelang ;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/18/KP.04.5/1/2018 Tentang Hakim Pengawas Bidang dan
Kehumasan serta Pengawsan Melekat pada Pengadilan Negeri Magelang ;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/89/KP.04.6/01/2018 Tentang Penunjun Tim penilai 5R Pengadilan Negeri
Magelang ;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/89/KP.04.6/01/2018 Tentang Penetapan Jadwal Rapat Berjenjang di
Pengadilan Negeri Magelang ;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/122/KP.04.5/01/2018 Tentang Penjukkan Tim Akreditasi penjaminan
Mutu pada Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2018 ;
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/131/KP.04.6/01/2018 Tentang Penunjukkan Tim Manajemen Resiko
pada Pengadilan Negeri Magelang ;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/286/KP.04.08/03/2018 Tentang Pembentukan Tim Percepatan
Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Pengadilan Negeri Magelang ;
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/303/KP.04.6/3/2018 Tentang Penunjukan sebagai Role Model
Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri
Magelang ;
9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/340/KP.04.06/3/2018 Tentang Penunjukan Notulen Rapat Tehnis
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Magelang ;
10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/345/KP.04.5/03/2018 Tentang Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan
Mutu pada Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2018 ;
93
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/346/KP.04.6/3/2018 Tentang Penunjukan Hakim Mediator pada
Pengadilan Negeri Magelang ;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/346/KP.04.6/3/2018 Tentang Penunjukkan Notulen Rapat Bulanan
pada Pengadilan Negeri Magelang ;
13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/364/KP.04.08/3/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola dan Petugas
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) pada Pengadilan Negeri Magelang ;
14. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/411/KP.04.06/04/2018 Tentang Penyerahan berkas perkara Pidana ke
Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Magelang ;
15. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/411/KP.04.06/04/2018 Tentang Penyerahan berkas perkara Perdata ke
Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Magelang ;
16. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/411/KP.04.06/04/2018 Tentang Tata Tertib Perpustakaan Pengadilan
Negeri Magelang ;
17. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/423/KP.04.06/04/2018 Tentang Peminjaman berkas Perkara Pidana dan
Perdata pada Pengadilan Negeri Magelang ;
18. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor
W12.U6/737/KP.04.06/7/2018 Tentang Penunjukan Tim Petugas Bendera pada
Pengadilan Negeri Magelang ; .
19. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/971/KP.04.08/9/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Penegakan
Disiplin dan Petugas Pengelola Absensi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan
Negeri Magelang ;
20. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/972/KP.04.08/9/2018 Tentang Pembentukan Tim Baparjakat Pengadilan
Negeri Magelang ;
21. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nonor :
W12.U6/973/KP.04.5/9/2018 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang
dan Kehumasan serta Pengawasan melekat pada Pengadilan Negeri Magelang ;
22. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/974/KP.04.04/9/2018 Tentang Pendelegasian Tugas kepada Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Magelang ;
94
23. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/980/KP.04.08/9/2018 Tentang Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan
Negeri Magelang ;
24. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/1019/KP.04.5/09/2018 Tentang Penunjukkan Tim Akreditasi Penjaminan
Mutu pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB ;
25. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/1104/KP.04.08/10/2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Fisik
Pelamar CPNS Disabiltas ;
26. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/1351/KP.04.5/12/2018 Tentang Hakim Pengawas Bidang dan Kehumasan
serta Pengawasan Melekat pada Pengadilan Negeri Magelang ;
27. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/1408/KP.04.08/12/2018 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola dan
Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Magelang
Kelas IB ;
28. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/1409/KP.04.08/12/2018 Tentang Penunjukkan Petugas Absensi Daftar
Hadir dan Daftar Pulang Hakim dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri
Magelang Kelas IB ;
29. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/1410/KP.04.08/12/2018 Tentang Penunjukkan Petugas Meja Pengaduan
pada Pengadilan Negeri Magelang ;
30. Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Putusan dan Penomoran Perkara di
Pengadilan Negeri Magelang. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang pemberlakuan template putusan dan standar
penomoran perkara peradilan umum maka ditetapkan pedoman penyusunan
penomoran perkara ini untuk efektifitas penyusunan putusan serta terciptanya
standarisasi format dan bentuk putusan yang mencakup semua jenis perkara dalam
lingkup peradilan umum.
2. Perundang-Undangan.
Untuk semakin meningkatkan kinerja paratur Pegawai Negeri Sipil maka diperlukan
perubahan untuk mendukung adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area
Perundang – Undangan yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Magelang
diantaranya :
95
Mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara &
Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015 tanggal 25 Juni 2015
Tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( LHKASN ) dilingkungan instanti pemerintah.
Mengacu dari surat edaran tersebut, dikeluarkannya Peraturan SEKMA No. 4
Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara ( LHKASN ) dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
dibawahnya. Surat Edaran Kepala BKN No. K. 26-30/V77-4/99 tanggal 27 Juli 2015 tentang
Implementasi e-PUPNS 2015.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi.
Sesuai dengan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Magelang telah menata sumber
daya manusia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab melalui
penempatan/penugasan pegawai pada kepaniteraan dan kesekretariatan serta
penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) sesuai dengan Struktur Organisasi
Kepaniteraan dan Kesekretarian. Pengadilan Negeri Magelang juga telah membuat
beberapa Surat Keputusan sehubungan dengan Penataan dan Penguatan Organisasi
Pengadilan Negeri Magelang antara lain :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/974/KP.04.04/9/2018 Tentang Pendelegasian Tugas kepada Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Magelang ;
3. Penataan Tata Laksana
Pengadilan Negeri Magelang telah membuat beberapa Surat Keputusan sehubungan
dengan Penataan Tata Laksana Organisasi Pengadilan Negeri Magelang antara lain :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/17/04.08/1/2018 Tentang Susunan Majelis Hakim dan Panitera pada
Pengadilan Negeri Magelang ;
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/972/KP.04.08/9/2018 Tentang Pembentukan Tim Baparjakat Pengadilan
Negeri Magelang ;
96
4. Penataan Sistem Manajemen SDM
Dalam rangka Penataan Sistem Manajemen SDM, di Lingkungan Pengadilan Negeri
Magelang banyak mengirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan diantaranya :
Menugaskan Sdr. Yusrizal, SH.MH (Panitera) dan Suatmadi, SH (Sekretaris)
mengikuti Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah di Hotel Astoon In Pandanaran Semarang hari Kamis tanggal 25 Januari
2018 ;
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang)
mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI Reses Masa Persidangan III
Tahun Sidang 2017-2018 di Hotel Patra Jasa Semarang pada hari Selasa tanggal
27 Februari 2018 ;
Menugaskan Sdr. Didik Yunianto, SH.MH (Wapan) mengikuti acara analisa dan
evaluasi pelaksanaan tugas subdit bingakkum ditlantas Polda Jateng tahun 2017
yang diselenggarakan oleh Polda Jawa Tengah di Hotel Semesta Semarang pada
hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 ;
Menugaskan Sdr. Didik Yunianto, SH.MH (Wapan) mengikuti acara Diseminasi
HAM di Lingkungan Pemkot Magelang yang diselenggarakan oleh Pemkot
Magelang pada Hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 ;
Menugaskan Sdr. Didik Yuniato, SH.MH (Wakil Panitera) mengikuti Seminar
Perkawinan Beda Agama tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi
Jawa Tengah di Hotel Grasia Semarang pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 ;
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (KPN), Yusrizal, SH.MH (Panitera),
Suatmadi, SH (Sekretaris) dan Reny Fitria (Admin IT) mengikuti Pembinaan
Pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah di Hotel The Sunan Surakarta pada hari Rabu tangga 9 Mei
2018 ;
Menugaskan Sdr. Ristanto ( Operator SAIBA ) dan Eko Sulistyono ( Operator
SIMAK ) untuk melaksanakan Penyusunan Laporan dan Verifikasi dan Validasi
Hasil Revaluasi BMN yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa
Tengah di Semarang pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 ;
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang),
Yusrizal, SH.MH (Panitera), dan Suatmadi, SH (Sekretaris) mengikuti Peresmian
PTSP Pengadilan Negeri se Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah di Pengadilan Negeri Klaten pada hari Jumat 11 Mei 2018 ;
Menugaskan Sdr. Yusrizal, SH.MH (Panitera) dan Agus Soemardi (Staf
Perdata/Bendahara Keuangan Perkara) mengikuti Sosialisasi Penggunaan
Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya perkara pada Mahkamah Agung RI
97
yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI di Hotel Gets Semarang pada
hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 ;
Menugaskan Sdr. Muchamad Buchori, SH (Kasubag Perencanaan, TI dan
Pelaporan) mengikuti acara Penyusunan dan Penyerahan Rencana Kebutuhan
Barang Milik Negara Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi
Agama Jawa Tengah di Semarang pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 ;
Menugaskan Sdr. DR. Supandriyo, SH.MH (Hakim Pengadilan Negeri Magelang)
mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Teknis Fungsional HKI yang
diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dari
tanggal 15 Juli s/d 21 Juli 2018 ;
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri), Yusrizal,
SH.MH (Panitera), Suatmadi, SH (Sekretaris) melaksanakan Konsultasi dan
Koordinasi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 6 Juli
2018 ;
Menugaskan Sdr. Ristanto (Operator SAIBA) dan Eko Sulistyono (Operator
SIMAK) untuk melaksanakan Konsolidasi Laporan keuangan Mahkamah Agung
RI Semester I Tahun 2018 di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis
tanggal 12 Juli 2018 ;
Menugaskan Sdr. DR Supandriyo, SH.MH (Hakim Pengadilan Negeri Magelang)
sebagai Dewan Juri Hakim Pelaksanaan Lomba MCC (Perdata) Internal Piala
Wakil Dekan Ke IX Fakultas Hukum UAD di Yogyakarta pada tanggal 27 sampai
28 Juli 2018 ;
Menugaskan Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri
Magelang) menghadiri Rapat Pengurus Pusat IKAHI Mahkamah Agung RI pada
tanggal 26 sampai 27 Juli 2018 ;
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri) menghadiri
Rapat Konsultasi dan Koordinasi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari
Rabu tanggal 1 Agustus 2018 ;
Menugaskan Sdr. DR. Supandriyo, SH.MH (Hakim Pengadilan Negeri Magelang)
mengikuti acara kegiatan Assesment di Lingkungan Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI pada tanggal 6 sampai 8 Agustus 2018 ;
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang) dan
Reni Fitria (Admin TI) mengikuti Sosialisasi dan Simulasi Aplikasi E Court yang
diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Grand Candi Hotel
Semarang pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 ;
Menugaskan Sdr. Yusrizal, SH.MH (Panitera), Suatmadi, SH (Sekretaris) dan
Muchamad Buchori, SH (Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan) mengikuti
kegiaan Penyempurnaan RKAKL Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Pengadilan
98
Tinggi Jawa Tengah di Hotel Loor In Solo pada tanggal 3 sampai 5 September
2018 ;
Menugaskan Sdr. Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li (Hakim Pengadilan Negeri
Magelang) menjadi Pemateri Pembekalan Mata kuliah Pemagangan yang
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII Yogyakarta pada tanggal 27 September
2018 ;
Menugaskan Sdr. DR. Supandriyo, SH.MH dan Wahyu Sudrajat, SH.MH.Li
(Hakim Pengadilan Negeri Magelang) mengikuti Seminar Nasioanl Dies Natalis
UAJY pada tanggal 20 September 2018 ;
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH ( Ketua Pengadilan Negeri Magelang),
Yusrizal, SH.MH (Panitera), Suatmadi, SH (Sekretaris) menghadiri Rapat
Koordinasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Ketua, Panitera dan Sekretaris
Pengadilan Negeri se wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada
tanggal 19 September 2018 ;
Menugaskan Sdr. Sri Harsiwi, SH.MH (Wakil Ketua Pengadilan Negeri)
melaksanakan Konsultasi dan koordinasi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada
tanggal 18 September 2018 ;
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri Magelang)
mengikuti kegiatan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan
Penyerahan Piagam PTSP di Bali pada tanggal 9 sampai 11 September 2018 ;
Menugaskan Sdr. M. Djohan Arifin, SH (Ketua Pengadilan Negeri) mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga HKI di Pudiklat Badan Litbang
Diklat Kumdil MARI pada tanggal 7 sampai 23 Oktober 2018 ;
Menugaskan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang, Panitera, Sekretaris
selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara/Kasir Perkara untuk mengikuti
Consulting Pengawasan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan (Bawas)
Mahkamah Agung RI di Yogyakarta dari tanggal 1 Nopember sampai dengan 3
Nopember 2018 ;
Menugaskan Sdri. Sri Hrsiwi, SH.MH. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Magelang), Yamtin Agustina, SH. (Hakim Pengawas Bidang), PRoch Soeprijati,
SH. (Panitera Muda Hukum), Asnawi (Petugas Pengaduan) dan Reni Fitria
Petugas IT (Operator) untuk mengikuti Acara Peluncuran Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) versi 3.0
yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung RI di
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 23 Oktober 2018 ;
Menugaskan Yusrizal, SH.MH. (Panitera), Mulyoto, SH (Perwakilan Panitera
Pengganti) dan Nurmaya Rezeky AR, SH (Jurusita) untuk mengikuti Bimbingan
Teknis Peningkatan Kemampuan Bagi Tenaga Kepaniteraan yang
99
diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Hotel Ramada Solo pada
tanggal 25 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2018 ;
Menugaskan Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk mengikuti Diskusi Komisi
Yudisal ( KY ) – Mahkamah Agung RI dengan Tema “ Konsolidasi Kelembagaan
Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )
dalam rangka Sinergitas untuk mewujudkan Peradilan Bersih “ yang
diselenggarakan oleh Komisi Yudisial bertempat di Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah pada tanggal 29 November 2018 ;
5. Penguatan Akuntabilitas
Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja maka telah dilakukan
kegiatan. Pada setiap tahun anggaran dibuat dokumen kinerja termasuk
didalamnya perjanjian :
Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja Tahunan dan Restra
Penyajian informasi melalui website Pengadilan Negeri Magelang dan layanan
informasi melalui Meja Informasi dan LCD yang terpasang di ruang tunggu. Pengelolaan keuangan dan aset BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN dan
SAKPA/SAI dari Kementrian Keuangan RI. Menindaklanjuti hasil temuan atau pemeriksaan baik dari Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah maupun dari Mahkamah Agung RI. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai
pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Negeri Magelang. Pada tahun 2018 telah
dibentuk Tim Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2018.
Membuat Laporan Bulanan Kesekretariatan yang dikirim ke Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah setiap bulannya.
Membuat Laporan Tahunan yang merupakan penjabaran segala kegiatan yang
telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Magelang selama tahun 2018.
6. Penguatan Pengawasan
Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Magelang dalam rangka penguatan pengawasan
melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/18/KP.04.5/1/2018 Tentang Hakim Pengawas Bidang dan
Kehumasan serta Pengawasn Melekat pada Pengadilan Negeri Magelang ;
Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/971/KP.04.08/9/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Penegakan
100
Disiplin dan Petugas Pengelola Absensi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan
Negeri Magelang ;
Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/89/KP.04.6/01/2018 Tentang Penetapan Jadwal Rapat Berjenjang di
Pengadilan Negeri Magelang ;
Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/340/KP.04.06/3/2018 Tentang Penunjukan Notulen Rapat Tehnis
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Magelang ;
Mengadakan rapat evaluasi Bulanan seluruh bidang yang diikuti seluruh Hakim,
pegawai dan Honorer di Lingkungan Pengadilan Negeri Magelang.
Mengadakan rapat terbatas untuk jajaran para Hakim, pejabat fungsional maupun
struktural.
Mengadakan rapat Isidentil, untuk mengevaluasi hal-hal yang bersifat penting
untuk segera diselesaikan
Melakukan Pengawasan Absensi untuk meningkatkan disiplin para pegawai di
lingkungan Pengadilan Negeri Magelang.
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Maka Mahkamah Agung RI dalam
hal ini Pengadilan Negeri Magelang, telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
Dibentuknya Pos Pelayanan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Magelang
dengan melaksanakan kerja sama atau MOU antara Pengadilan Negeri Magelang
dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan
Surat Perjanjian Kerja sama tentang Penyediaan Jasa Layanan Hukum di Pos
Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Magelang.
Melakukan MOU dengan Pemerintah Kota Magelang dalam ini dengan Radio
Magelang FM milik Pemerintah Kota Magelang guna menyiarkan acara “ NASI
TUMPENG “ Nanya Sana Sini Tentang Hukum bersama Pengadilan Negeri
Magelang”, acara tersebut disiarkan setiap Hari Rabu pukul 09.00 – 10.00 Wib
dengan materi tentang hukum dan sebagai narasumber adalah Hakim pada
Pengadilan Negeri Magelang.
Meja Pengaduan maupun Meja Informasi.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) pada Pengadilan Negeri Magelang.
101
BAB IV PEGAWASAN INTERNAL
A. PEGAWASAN INTERNAL
Sebagai Pedoman pelaksanaan pengawasan di Pengadilan Negeri Magelang
adalah:
1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung RI; 4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.080/SK/VIII/2006 tanggal 24
Agustus 2006 ; 5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19
Oktober 2006. 6) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang dilakukan
dalam dua hal, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Negeri
Magelang, membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W12.U6/18/KP.04.08/1/2018 Tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang dan
Kehumasan Pengawasan melekat pada Pengadilan Negeri
Magelang.
Hakim Pengawas bidang yakni :
1. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana
2. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata
3. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum.maiany
4. Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan Em
5. Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
6. 6. Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan.
7. 7. Hakim Pengawas Bidang Wasmat
8. 8. Humaswahyu
Pengawasan di Pengadilan Negeri Magelang dilakukan dengan cara pemeriksaan secara
komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan, meliputi :
102
Pengawasan Bidang Teknis Kepaniteraan Pidana :
Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Pidana melaksanakan pengawasan
meliputi:
a. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap :
- Penerimaan dan pendaftaran perkara pidana. - Proses penyelesaian berkas perkara (Minutasi perkara). - Proses penyelesaian putusan dan / atau minutasi
b. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap :
- Pengisian register register perkara pidana secara umum
- Pengawasan proses upaya hokum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta
Grasi yang diajukan oleh Pemohon
c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap :
- Mekanisme penggunaan instrumen sesuai pola bindalmin - Penataan berkas perkara ( Arsip ) - Laporan perkara
Pengawas Bidang Teknis Kepaniteraan Perdata :
Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Perdata melakukan pengawasan
dalam hal :
1. Pendaftaran perkara permohonan
2. Pengisian register perkara permohonan
3. Penyelesaian perkara permohonan ( Pemanggilan )
4. Penyelesaian perkara banding, kasasi, PK, Verzet dan upaya hukum lain.
5. Pengisian register perkara banding kasasi, PK
6. Pendaftaran perkara gugatan
7. Pengisian register gugatan
8. Pengawasan terhadap keuangan perkara
9. Penyelesaian perkara gugatan ( Minutasi dan Eksekusi )
10. Penggunaan instrumen dalam hubungan proses pemeriksaan perkara gugatan (
pemanggilan ditunda )
Pengawas Bidang Teknis Kepaniteraan Hukum :
Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Hukum melakukan pengawasan
dalam hal :
1. Mengawasi pelaksanaan pengarsipan perkara yang sudah selesai di minutasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara yang sudah diputus.
103
3. Mengawasi pelaksanaan pendaftaran CV, PT, dan Badan Hukum lainnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengawasi pelaksanaan pengiriman laporan Bulanan, Laporan Empat Bulanan,
Laporan Semester dan Laporan Tahunan Perkara.
5. Mengawasi pelaksanaan penanganan Pengaduan dan Meja Informasi.
Di Kepaniteraan Hukum, penyediaan Meja Informasi dan Meja Pengaduan adalah
bentuk upaya reformasi pengadilan. Respons terhadap pengaduan masyarakat menjadi
amanat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di
Lingkungan Lembaga Peradilan. Pedoman ini diterbitkan sebagai upaya Mahkamah
Agung untuk menciptakan sistem penanganan pengaduan yang ideal, yang menjanjikan
dampak positif terhadap masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan. Melalui
pedoman ini, masyarakat pencari keadilan merasa terlayani dengan baik, dan aparat
pengadilan yang menjalankan tugas bisa mendengar langsung keluhan masyarakat.
Berbagai perubahan yang terakomodir dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI tersebut diantaranya meliputi transparansi dan akuntabilitas penanganan pengaduan,
terjaminnya hak-hak Pelapor/Terlapor, batasan waktu, serta kemudahan dalam
penyampaian laporan atau pengaduan yang antara lain seperti tersedianya Meja Informasi
yang sekaligus sebagai meja pengaduan, tersedianya sarana pengaduan secara online,
melalui pos, atau secara langsung disampaikan oleh Pelapor/Pengadu, serta tersedianya
brosur tentang prosedur penyampaian dan penanganan pengaduan.
Pengawas Bidang Non Teknis Sub Bagian Umum dan Keuangan :
Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi terhadap administrasi dan tanggung jawab Sub
Bagian Umum dan Keuangan yang meliputi :
1. Mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan surat menyurat, baik surat masuk maupun
surat keluar 2. Mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan kebutuhan sarana dan prasarana kantor 3. Mengawasi penatausahaan administrasi dan pelaporan aset barang milik negara 4. Mengawasi pelaksanaan ketertiban, keamanan dan keindahan dilingkungan kantor
5. Mengawasi pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan
6. Mengawasi perpustakaan
Pengawas Bidang Non Teknis Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan :
1. Mengawasi pelaksanaan kebutuhan anggaran dan usulan RKAKL
2. Mengawasi pelaksanaan sistem Pelaporan Keuangan
104
3. Mengawasi pelaksanaan Pelaporan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan LKJIP
4. Mengawasi pelaksanaan Tehnologi Informatika
Pengawas Bidang Non Teknis Sub Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan
Organisasi :
1. Mengawasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kepegawaian
2. Mengawasi pelaksanaan proses Kenaikan Pangkat / Golongan, Jabatan, Mutasi
Pegawai, dan Kenaikan Gaji Berkala
3. Mengawasi penyelenggaraan laporan kepegawaian seperti DUK, Bezetting Pegawai,
Statistik Pegawai, dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
4. Mengawasi dan mengoptimalkan bagian Kepegawaian, Tata laksana dan Organisasi
dalam pengisian SIKEP sesuai dengan data yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
B. EVALUASI
Salah satu amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Undang Undang Pelayanan Publik) adalah mewajibkan lembaga publik untuk menerbitkan
standar penyelenggaraan pelayanan publik yang selaras dengan undang-undang tersebut.
Tanpa terkecuali, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga
penyelenggara layanan publik wajib menerbitkan aturan standar pelayanan publik tersebut.
Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik di
Pengadilan pada 9 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia (SK KMA) Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan
Peradilan. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pelayanan Publik, Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI ini mengatur 14 poin yang terdapat dalam setiap standar
pelayanan publik, antara lain meliputi : sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu
penyelesaian, biaya/tarif, fasilitas, evaluasi kinerja pelaksana.
Kebijakan ini memerintahkan setiap satuan kerja badan peradilan untuk menyusun
Standar Pelayanan masing-masing dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak
ditetapkannya termasuk memiliki Maklumat Pelayanan masing-masing. Dalam masa transisi
yaitu ketika tiap-tiap satuan kerja dalam tahapan penyusunan, pelayanan publik kepada
masyarakat tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam upaya mencapai standar
sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI ini.
Harapannya, terjadi peningkatan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat sehingga turut meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.
Pengadilan Negeri Magelang merupakan salah satu Satuan Kerja di Mahkamah
Agung telah berusaha melaksanakan amanat tersebut yang tunjukkan dengan beberapa
pembenahan dalam rangka meningkatkan kuaitas layanan. Komitmen lain pembahasan
105
Standar Operasional Prosedur (SOP). Langkah strategis Mahkamah Agung dalam hal waktu
penyelesaian perkara pidana dari 6 Bulan menjadi 5 bulan merupakan salah satu tolak ukur
pembaharuan SOP tersebut. Selain hal itu, pemberlakuan sistem peradilan tindak pidana anak
yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2014 secara tidak langsung mewajibkan
kepada setiap peradilan untuk menyusun SOP tentang penanganan perkara pidana anak.
Pengadilan Negeri Magelang telah memiliki ruang sidang anak dan telah melaksanakan
sistem peradilan anak secara efektif. Terlebih tentang penanganan masalah diversi yang pada
hakekatnya merupakan cara terbaik dan efektif dalam menangani anak yang berhadapan
dengan hukum, dimana sistem ini telah diakui secara internasional tentang efektifitas
penerapannya.
Selain hal tersebut diatas, bentuk pelayanan yang lain juga diamanatkan oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang mengeluarkan Surat
Edaran Nomor : 1/DJU/SE/V/2012 tanggal 18 Mei 2012 yang mewajibkan setiap Pengadilan
Negeri untuk menyediakan Meja Informasi, Meja Pengaduan dan ruang tamu terbuka. Surat
Edaran ini juga untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri
Magelang telah menyediakan Meja Informasi dan Meja Pengaduan serta ruang tamu terbuka
untuk menunjang pelayanan yang maksimal penuh keterbukaan seperti yang diharapkan dan
pada bulan Nopember 2017 telah dilaunching Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP )
Pengadilan Negeri Magelang.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini,
Pengadilan Negeri Magelang berusaha menerapkan sistem yang bisa mendukung efektifitas
pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi
putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga
selama tahun 2018, fokus dan arah kebijakan adalah meningkatkan fungsi pengawasan serta
memastikan bahwa semua sistem tersebut berjalan dengan efektif.
Secara umum agenda pembaruan Pengadilan Negeri Magelang selama tahun 2018, meliputi :
1. Menjaga kesinambungan tunggakan perkara, meliputi :
Monitoring penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap jangka waktu
penanganan perkara ; Pembagian Tim Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam kelompok yang
berbeda untuk memudahkan pendistribusian perkara agar tidak terjadi tumpang tindih
antara Majelis Hakim yang satu dengan yang lain ;
106
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara, melalui :
Membuat laporan minutasi perkara dan dilakukan evaluasi setiap bulannya, sehingga
bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara bagian Kepaniteraan,
Panitera Pengganti dan Majelis Hakim ; Memberdayakan petugas pada Kepaniteraan Hukum untuk menindaklanjuti perkara
sudah putus tetapi belum minutasi ; Penegasan atau keharusan penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan
berkas perkara banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ;
3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi Pengadilan :
Menyempurnakan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan
data) dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;
Mengoptimalkan layanan informasi dalam website Pengadilan Negeri Magelang ;
107
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
1. Kesekretariatan
a. Jumlah pegawai tetap di Pengadilan Negeri Magelang tahun 2018 sebanyak 37
orang, Hakim 9 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dan ditambah dengan
tenaga Honorer sebanyak 8 orang, secara kwantitatif belum memadai jika
disesuaikan dengan kondisi kantor, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya
beberapa pegawai ataupun pegawai Honorer diperbantukan di bagian lain guna
memberikan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara
efektif dan efisien.
b. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan memperoleh hasil yang optimal semua
pegawai Pengadilan Negeri Magelang harus berpedoman pada Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat masing-msing bagian.
c. Pengusulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala bagi pegawai terlaksana
secara cermat dan tepat waktu sesuai dengan rencana program kerja.
d. Pengelolaan dana dalam DIPA 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan tugas yang ada, dan sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 total
Realisasi Belanja Kode Anggaran 005.01 (097890) adalah sejumlah Rp.
6.496.225.245,- ( 97,02 % ) dari total Pagu dalam DIPA 2018 sejumlah Rp.
6.695.706.000,-. Sedangkan untuk Kode Anggaran 005.03 (099110) realisasi
belanja adalah sebesar Rp. 89.339.800,- ( 97,81 % ) dari anggaran sebesar Rp.
91.340.000,-.
e. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar kedalam arsip dinamis telah berjalan
sesuai ketentuan kearsipan.
f. Pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris serta pengadaan alat tulis kantor
(ATK) dan sesuai dengan rencana mengutamakan skala prioritas yang
diselaraskan dengan yang tersedia dalam DIPA.
g. Perlu penambahan pegawai, mengingat akan ada pegawai memasuki masa
pensiun dan adanya pegawai yang dimutasikan ke tempat lain.
h. Dengan keterbatasan SDM yang ahli dibidang IT, Pengadilan Negeri Magelang
perlu penambahan pegawai lulusan Sarjana Komputer atau yang menguasai IT
2. Kepaniteraan
a. Perkara yang diterima dalam kategori Pidana dan Perdata, tahun 2018 sebanyak
27.373 perkara, jumlah ini sudah termasuk perkara pelanggaran lalu lintas.
108
b. Perkara yang diselesaikan sepanjang tahun 2018 sebanyak 27.333 perkara
sehingga sisa perkara untuk tahun 2018 sebanyak 40 perkara.
B. SARAN
1. Untuk meningkatkan kinerja dan disipilin bagi Pegawai Pengadilan Negeri Magelang,
perlu terus ditingkatkan pengawasan, baik secara struktur oleh atasan langsungnya
maupun secara fungsional oleh Hakim Pengawas Bidang.
2. Perlu lebih diadakan penyesuaian beberapa mata anggaran yang dirasakan rendah,
agar realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keadaan/kondisi
perkembangan harga. 3. Perlu penambahan pegawai, mengingat akan ada pegawai memasuki masa pensiun
dan adanya pegawai yang dimutasikan ke tempat lain. 4. Dengan keterbatasan SDM yang ahli dibidang IT, Pengadilan Negeri Magelang perlu
penambahan pegawai lulusan Sarjana Komputer atau yang menguasai IT. 6. Dengan telah bertambahnya fasilitas kantor, perlu disesuaikan anggaran untuk
keperluan pemeliharaan baik gedung maupun fasilitas gedung tersebut.
Demikian Laporan Tahuan Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2018, disusun untuk
menjadi bahan informasi dan telaah bagi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah
Agung RI.
Kami menyadari penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh dari kesempurnaan,
baik materi maupun sistematikanya, untuk itu kami berharap saran dan masukan demi
perbaikan pelaksanaan kinerja di masa-masa mendatang.
Magelang, 31 Desember 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
M. DJOHAN ARIFIN, SH.
NIP. 19681016 199212 1 001