LAPORAN SUB KELOMPOK KERJAPENGARUSUTAMAAN GENDER

DIREKTORAT JENDERAL

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KataPengantar

BedasarkanInstruksiPresidenNomor9tahun2000tentangPengarusutamaanGender(PUG)

dalamPembangunanNasional,DirektoratJenderalPenegakanHukumLingkunganHidupdan

Kehutanan perlu mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan

pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

monitoringdanevaliasu.

Berkenaandenganhaltersebut,DirektoratJenderalPenegakanHukumLingkunganHidupdan

Kehutanan,KLHKdalampelaksanaanPengarusutamaanGenderakanmelakukanpengawasan

terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan gender di lingkup Direktorat Jenderal

PengenegakanHukumLingkunganHidupdanKehutanan.

Strategi Pengarusutamaan Gender untuk menghilangkan atau mengurangi kesenjangan

gender di bidang pembangunan tertulis di Inpress no.9/2000, UU nomor 25 tahun 2004,

peraturan presiden nomor 2 tahun 2015, prepress nomor 2 tahun 2015,

PMK/No.130/PM.02/2014.

Strategi Nasional percepatan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan

penganggaranyang responsivegender (PPRG),banyakprogress tetapimasihbanyak yang

harus di capai (PUG) yang belum di implementasikan dengan baik; belum melembaga.

Dikeluarkan Surat Edaran Strategis Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)

melaluiPerencanaandanPenganggaranyangresponsivegender(PPRG)yangditandatangani

4menteri(BAPPENAS,KemKeu,KPP&PA,danKemendagri).PPRGadalahPUGdiperencanaan

agar responsive gender melalui analisa gender. Tahun 2000 BAPPENAS dan KPP&PA

mengembangkanpirantianalisauntukperencanaanyangresponsivegender(GAP&POP),ada

dua komponen(1) GAP adalah piranti PPRG adalah PUG di penganggaran agar Responsif

Gender;kegiatan-kegiatanhasilanalisagenderyangdianggarkan.

MelembagakanPUG,PelembagaanPUGMemerlukandukunganpolitisdaripimpinan,yang

diterjemahkan kedalam kebijakan, berada dalam struktur birokrasi dan mekanisma yang

strategis,adaSDMyangmemilikikesadaran,kepekaan,respon,ketrampilandanmotivasi

kuat dalam melaksanakan PUG di unitnya da nada dana untuk melaksanakan (PUG)

(KelompokKerja,Forum,dst).Tersediadataterpilahmenurutjeniskelamindalambaseline

yangdiupdatedandipergunakan,dilengkapipiranti analisauntukPPRG,Pemantauandan

Evaluasi, Ruang untuk masyarakat madani partisipasi dalam dialog/forum publik, studi

kebijakandst.

DAFTARISI

KataPengantar

DaftarIsi

BABI Pendahuluan

A. LatarBelakang

B. PeraturanPerundan-undangandankebijakanterkait

C. LatarbelakangPUGlingkupDitjenPHLHK

D. TujuanPUGLingkupDitjenPHLHK

E. SasaranPUGlingkupDitjenPHLHK

BABII PerencanaandanPenganggaranyangResponsifGender

A. PerencanaandanPenganggaranyangresponsivegender

B. InstrumenPerencanaandanPenganggaranyangresponsivegender

BABIII LaporanPelaksanaanPengarusutamaanGender

A. KegiatanPUGlingkupDitjenPHLHK

B. PermasalahandanTantanganPUGditahun2016

C. RencanaPerbaikanTahun2017

BABIV Penutup

Lampiran-Lampiran

• KerangkaAcuanKerja

• IsuIsuGenderdanSebabKesenjangan

• MatriksRencanaKegiatanterkaitPengarusutamaanGender

• MatriksIndentifikasiIsuIsuProgramdanKegiatan

• GenderBudgetStatement

• GenderAnalysisPathway

• InfografisDataTerpilahTahun2016

• EvaluasiKementerianPP&PAtingkatKementerian/LembagaperiodeTahun2016

BABI

PENDAHULUAN

Pengarusutamaan gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup dan Kehutanan merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender

menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan

evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG Direktorat

Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan ke dalam siklus perencanaan dan

penganggaranbaikditingkatpusatmaupundaerahdiharapkandapatmendorongpengalokasian

sumberdayapembangunanmenjadilebihefektif,dapatdipertanggungjawabkan,danadildalam

memberikanmanfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-lakimaupun

perempuan.

A.LatarBelakang

Pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan harus

terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk

menjaminagarperencanaandanpenganggaranyangdibuatolehseluruhlembagapemerintah

baikpusatmaupundaerah,organisasiprofesi,masyarakatdanyanglainnyasudahresponsif

gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan

perencanaanyangdisusundenganmempertimbangkanempataspekyaitu:akses,partisipasi,

kontrol,danmanfaatyangdilakukansecarasetaraantaraperempuandanlaki-laki.Artinya

perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan

permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannyamaupun

dalampelaksanaankegiatan.

PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula

penyusunanrencanadananggarankhususuntukperempuanyangterpisahdari laki-laki.Di

samping itupenyusunanPerencanaandanPenganggaranyangResponsifGenderbukanlah

tujuanakhir,melainkanmerupakansebuahkerangkakerjaataualatanalisa.

PUG telah menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi nasional yang dimuat dalam Rencana

PembangunanJangkaMenengahNasional(RPJMN)2010-2014padaBukuIIBabI.RPJMNini

juga telah memuat kebijakan PUG dalam sistem perencanaan dan penganggaran,

menggunakandataterpilahdalamanalisis,memuatindikatorgender,danmenyusunsasaran

pembangunanyangresponsifgender.

Pelaksanaan PPRG telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan

Anggaran KementerianNegara/Lembaga Tahun2010. Terakhir, ketentuanmengenai PPRG

diaturdalamPMKNomor112/PMK.02/2012mengenaiPetunjukPenyusunandanPenelaahan

RencanaKerjadanAnggaranKementerianNegara/Lembaga.

Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis

Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia, di mana

pengelolaananggaranmenggunakananalisagenderpadainput,output,danoutcomepada

perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan aspek keadilan (equity) sebagai

indikatorkinerja,setelahpertimbanganekonomi,efisiensi,danefektivitas.Dengandemikian,

Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran

berbasis kinerja menjadi lebih ber keadilan. Dalam rangka melakukan percepatan

pelaksanaanPPRGini,PemerintahdalamhaliniBadanPerencanaanPembangunanNasional

(Bappenas),KementerianDalamNegeri (Kemendagri),KementerianKeuangan(Kemenkeu),

dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah

mengeluarkan Surat Edaran Bersamamengenai Strategi Nasional Percepatan PUGmelalui

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Strategi nasional ini

ditindaklanjutidenganPeraturanBersamaBappenas,Kemendagri,Kemenkeu,danKPP&PA

tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Kementerian/Lembaga dan menjadi

acuanuntukSubKelompokKerjaDirektorat JenderalPenegakanHukumLingkunganHidup

danKehutanan,KementerianLingkunganHidupdanKehutanan.

Beberapakebijakanatauperaturanperundang-undanganyangterkaitdenganPPRGadalah

sebagaiberikut:

B.PeraturanPerundang-undangandanKebijakanTerkait

1. Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor7Tahun1984TentangPengesahanKonvensi

MengenaiPenghapusanSegalaBentukDiskiriminasiTerhadapWanita(ConventiononThe

EliminationofAllFormsofDiscriminationAgainstWomen);

2. Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuanganNegara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. Undang-UndangNomor39Tahun2008tentangKementerianNegara(LembaranNegara

RITahun2008Nomor166,TambahanLembaranNegaraRINomor4916);

5. Peraturan PemerintahNomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara PenyusunanRencana

PembangunanNasional;

6. PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentangPembagianUrusanPemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

7. Peraturan PemerintahNomor 90 Tahun 2010 tentang PenyusunanRencana Kerja dan

AnggaranKementerianNegara/Lembaga;

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

MenengahNasional(RPJMN)2010-2014;

9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam

PembangunanNasional;

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas

PembangunanNasionalTahun2010;

11.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang

Berkeadilan;

12. Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.

30/M.PPN/HK/03/2009tentangPembentukanTimPengarahdanTimTeknisPerencanaan

13.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2012 tentang Petunjuk

PenyusunandanPenelaahanRencanaKerjadanAnggaranKementerianNegara/Lembaga

C. LatarBelakangPengarusutamaanGenderLingkupDirektoratJenderalPenegakanHukum

LingkunganHidupdanKehutanan;

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang

OrganisasidanTataKerjaKementerianLingkunganHidupdanKehutanan;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.

496/MenLHK-Setjen/Rocan/2016 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

(PUG)tingkatKementerianLingkunganHidupdanKehutnan;

3. KeputusanDirekturJenderalPenegakanHukumLingkunganHidupdanKehutananNomor

SK.12/PHLHK/SET/SET.1/6/2016 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

(PUG)lingkupDirektoratJenderalPenegakanHukumLingkunganHidupdanKehutanan.

D.Tujuan Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

LingkunganHidupdanKehutanan

1.SebagairujukanuntukpelaksanaanPercepatanPUGmelaluiPPRGdiDirektoratJenderal

PenegakanHukumLingkunganHidupdanKehutananagar lebih terarah, sistematis,dan

sinergisdilingkupDirektoratJenderalPenegakanHukumLingkunganHidupdanKehutanan

2.SebagaiLaporanPelaksanaanKegiatan,untukKelompokKerjaPengarusutamaanGender

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPP dan PA, Bappenas dan Kemenkeu

dalampemantauandanevaluasipelaksanaanPPRGdiKementerian/Lembaga,khususnya

pelaksanaan PUG di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

E. Sasaran Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

LingkunganHidupdanKehutanan

1.Pembentukan Sub Kelompok Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

LingkunganHidupdanKehutanan;

2.Terlaksananya Koordinasi Sub Kelompok Kerja lingkup Direktorat Jenderal Penegakan

HukumLingkunganHidupdanKehutanan;

3.Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) mulai dari

PembuatanDataTerpilahgenderdanKelompokUsia,PelatihanIndentifikasiProgramdan

KegiatanyangResponsiveGender,PelatihanPenyusunanAnggaranResponsifGender;

4. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Penegakan

HukumLingkunganHidupdanKehutanan;

BABII

PERENCANAANDANPENGANGGARANYANGRESPONSIF

GENDER

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PUG adalah pengambil

keputusan tidak menyadari bahwa keputusan/ kebijakan yang diambil dan/atau proses

pengambilankeputusan/kebijakanseringkalibersifatnetralgender,yaituhanyamemperhatikan

darisudutpandangtugasdanfungsidariinstansitersebutatauprioritasnasionalsemata,tanpa

melihat adanya kelompok yang terlibat dan pengguna manfaat (kelompok sasaran) yang

berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan

pemanfaatanhasilpembangunanantaraperempuandanlaki-laki,yaitudenganmelaksanakan

PerencanaandanPenganggaranyangResponsifGender(PPRG).

A.PerencanaandanPenganggaranyangResponsifGender

PerencanaanResponsifGender(PRG)dilakukanuntukmenjaminkeadilandankesetaraanbagi

laki-lakidanperempuandalamaspekakses,partisipasi,kontrol,danmanfaatpembangunan.

Perencanaaninidibuatdenganmempertimbangkanaspirasi,kebutuhan,permasalahandan

pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam

pelaksanaan kegiatan. Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan

AnggaranResponsifGender(ARG),dimanakebijakanpengalokasiananggarandisusununtuk

mengakomodasikebutuhanyangberbedaantaraperempuandanlaki-laki.

Dalampenerapannya,ARGdibagidalam3kategori,yaitu:

1. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna

memenuhi kebutuhandasar khususperempuanatau kebutuhandasar khusus laki-laki

berdasarkanhasilanalisisgender;

2. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah

kesenjangan gender. Berdasarkan analisis aki-laki dan perempuan dalam akses,

partisipasi,manfaatdankontrolterhadapsumberdaya;

3. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan

pelembagaanpengarusutamaangender,baikdalamhalpendataanmaupunpeningkatan

kapasitassumberdayamanusia.

MelaluipenerapanPRGdanARG,diharapkanperencanaandanpenganggaranakan:

a. Lebihefektifdanefisien.

Padaanalisissituasi/analisisgenderdilakukanpemetaanperanperempuandanlaki-laki,

kondisiperempuandanlaki-laki,kebutuhanperempuandanlaki-lakisertapermasalahan

perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisis gender akanmelihat,meneliti dan

memberikanjawabanyanglebihtepatuntukmemenuhikebutuhanperempuandanlaki-

lakimelaluipenetapanprogram/kegiatandananggaran,menetapkankegiatanapayang

perludilakukanuntukmengatasikesenjangangender,dansiapayangsebaiknyadijadikan

targetsasarandarisebuahprogram/kegiatan,kapandanbagaimanaprogram/kegiatan

akandi-lakukan.

b. Mengurangikesenjangantingkatpenerimamanfaatpembangunan.

Dengan analisis situasi/analisis gender dapat diidentifikasi adanya perbedaan

permasalahandankebutuhanantaraperempuandanlaki-laki,sehinggadapatmembantu

para perencanamaupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat

untukmenjawabpermasalahandankebutuhanyangberbedatersebut.

Sehingga denganmenerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan

penganggaranpembangunan,diharapkankesenjangangenderyangterjadipadatingkat

penerimamanfaatpembangunandapatdiminimalisir/dihilangkan.

ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap

perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran

tersebut telahmenjawabkebutuhanperempuansertakebutuhan laki-laki.Oleh

karenaituARGmelekatpadastrukturanggaran(program,kegiatan,danoutput)

yang ada dalam RKA-K/L. Suatu output yang dihasilkan oleh kegiatan akan

mendukung pencapaian hasil (outcome) program. Hanya saja muatan

substansi/materi output yang dihasilkan tersebut dilihat dari sudut pandang

(perspektif ) gender. Dalammenerapkan ARG, hal-hal yang harus diperhatikan

adalah:

1).PenerapanARGdalamsistempenganggarandiletakkanpadaoutput.

Relevansikomponeninputdenganoutputyangakandihasilkanharusjelas.

2).PenerapanARGdifokuskanpadakegiatandanoutputkegiatandalamrangka:

a) PenugasanprioritaspembangunannasionaldanpencapaianMDGs;

b) Pelayanankepadamasyarakat(servicedelivery);dan/atau

c) Pelembagaanpengarusutamaangender/PUG(termasukdidalamnyacapacity

building, advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi dan/atau

pengumpulandataterpilah).

3).ARGmerupakanpenyusunananggarangunamenjawabsecaraadilkebutuhan

setiapwarganegara,baikperempuanmaupunlaki-laki(keadilandan

kesetaraangender).

4).ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk

pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran dapat

memberikanmanfaatyangadiluntukperempuandanlaki-laki.Prinsiptersebut

mempunyaiartisebagaiberikut:

a) ARGbukanlahanggaranyangterpisahuntukperempuandanlaki-laki;

b) ARGsebagaipolaanggaranyangakanmenjembatanikesenjanganstatus,

perandantanggungjawabantaraperempuandanlaki-laki;

c) ARGbukanlahdasaruntukmemintatambahanalokasianggaran;

d) AdanyaARGtidakselaluberartipenambahandanayangdikhususkanuntuk

programperempuan;

e) Alokasi ARG bukan berarti hanya terdapat dalam program khusus

pemberdayaanperempuan;

f) ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% untuk laki-laki 50% untuk

perempuandalamsetiapkegiatan;danatau

g) Tidaksemuaprogram/kegiatan/outputharusdilakukananalisisgender.

K/L yang diwajibkan menerapkan ARG adalah K/L yang telah mendapatkan

pendampingan PPRG oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

PerlindunganAnak(KPP&PA).

Pengintegrasianaspekgenderkedalamperencanaandanpenganggaranyang

berbasis kinerja merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Aspek

genderbisadiintegrasikandidalamsetiaptahapanperencanaan.Secaraumum,

aspekgenderterintegrasidalambentuk:

a) Padatahapidentifikasipotensidankebutuhan,aspekgendermasukdalam

bentukanalisissituasi/analisisgender.

b) Padaperencanaananggaran,maka formulasi kebijakandilakukandengan

memperhatikangender.

c) Pada implementasi anggaran dilaksanakan dengan memperhati- kan

partisipasiperempuandanlaki-laki.

d) Padakegiatanpemantauandanevaluasimenggunakanberbagai indikator

yangsensitifgender.

Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran yangmerupakan satu kesatuan

takterpisahkan.Analisissituasi/analisisgenderdilakukanpadasetiaptahapan

perencanaan dan penganggaran. Dokumen perencanaan meliputi RPJMN,

RenstraK/L,RKP,danRenjaK/L,sedangkandokumenpenganggaranmeliputi

RKA-K/LbesertadatadukungnyayangmerupakanRKA-K/Ldisusunberdasarkan

Renja-K/L, RKP, dan Pagu Anggaran K/L yangmemuat informasi kinerja dan

rinciananggaran.SedangkanInformasiKinerjapalingsedikitmemuatprogram,

kegiatan,dansasarankinerja.Sehinggairisandaridokumenperencanaandan

penganggaranterletakpadaprogramdankegiatan.

Alur pikir dan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran

tersebutdapatdilihatpadadiagramberikutini:

B.InstrumenPerencanaandanPenganggaranyangResponsifGender

Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsif gender dapat

dilakukanmelalui2(dua)tahap,yaitu:(1)Analisisgender;dan(2)penyusunanGBS.

1.AnalisisGender

Analisisgenderdilakukandenganmengkajiisu/kesenjangangenderdalammoutput

kegiatan.Padaprosesinidiperlukanpiranti/alatuntukmenganalisisgender,seperti

model:Harvard,Moser,SWOT,PROBA,GAP,danlainsebagainya.Dalammelakukan

tahap analisis gender ini, pendampingan yang dilakukan oleh KPP & PA

menggunakan alat analisis Gender Analysis Pathway (GAP). Dengan telah

teridentifikasinya isu/ kesenjangan gender yang ada pada level output kegiatan

melaluianalisisgenderyangadapadaleveloutputkegiatanmelaluianalisisgender,

makainformasiyangadakemudiandimasukankedalamdokumenGBS.Analisisyang

digunakansebagaicontohdalampedomaniniadalahGenderAnalysisPathway(GAP)yang

meliputiSembilanlangkahsebagaiberikut:

a.Langkah1:Melaksanakananalisistujuandanprogramdankegiatan/sub-kegiatanyang

ada.

b.Langkah2:Menyajikandataterpilahmenurutjeniskelamindanusiasebagaipembuka

wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif atau

kuantitatif).Jikadataterpilahtidaktersedia,dapatmenggunakandata-dataproksidari

sumberlainnya.

c. Langkah 3: Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses,

partisipasi,kontroldanmanfaat.Cantumkanisuyangrelevan.

1) Akses,yaituidentifikasiapakahkebijakan/programpembangunantelahmemberikan

ruangdankesempatanyangadilbagiperempuandanlaki-laki;

2) Partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan

melibatkansecaraadilbagiperempuandanlaki-lakidalammenyuarakankebutuhan,

kendala,termasukdalampengambilankeputusan;

3) Kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan

penguasaan yang sama ke pada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol

sumberdayapembangunan;

4) Manfaat,yaitu indentifikasiapakahkebijakan/programmemberikanmanfaatyang

adilbagiperempuandanlaki-laki;

d.Langkah4:Menemukenalisebabkesenjangandiinternallembaga(budayadankapasitas

organisasi)yangmenyebabkanterjadinyaisugender.

e. Langkah 5: Menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses

pelaksanaanprogramdankegiatan/subkegiatan.

f. Langkah 6: Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/ sub-kegiatan

pembangunanmenjadiresponsifgender(bilatujuanyangadasaatinibelumresponsif

gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang

diidentifikasidilangkah3,4,dan5.

g. Langkah7:Menyusun rencana aksi dan sasarannyadenganmerujuk isu gender yang

telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/sub-kegiatan untuk mengatasi

kesenjangangender.

h.Langkah8:Menetapkanbase-linesebagaidasaruntukmengukurkemajuanyangdapat

diambilpadadatapembukawawasanyangrelevandanstrategisuntukmenjadiukuran.

i.Langkah :Menetapkanindikatorkinerja(baikcapaianoutputmaupunoutcome)yang

mengatasikesenjangangenderdilangkah3,4dan5.

IntegrasiGAPdalampenyusunandokumenRenjaK/Lsepertitercantumdalamtabelberikut:

2.GenderBudgetStatement

GenderBudgetStatement(GBS)adalahPernyataanAnggaranGenderdisebutjugadengan

Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) yang merupakan dokumen

akuntabilitas-spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk

menginformasikanbahwasuatukegiatantelahresponsifterhadapisugenderyangada,dan

apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani

permasalahan gender tersebut. GBS diartikan pula sebagai dokumen yangmenyatakan

tentangadanyakesetaraangenderdalamperencanaandanpenganggaransuatukegiatan.

Mengacupadapengertiandiatas,maka telahdilakukananalisis gender.Dalampraktek

penganggaranK/L,GBSdisusunpadasaatmengajukanRKA-K/LkeKementerianKeuangan

c.q.DitjenAnggaran.

Padaintinya,GBSterdiriataskomponensebagaiberikut:

a) Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan output yang rumusannya

sesuaidenganhasilrestrukturisasiprogram/kegiatan;

b) Tujuanoutputkegiatan;merupakanrumusandicapainyaoutput;

c) Analisis situasi; berisi tentang uraian ringkas yangmenggambarkan persoalan yang

akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yangmenghasilkan output, berupa data

pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab kesenjangan gender baik

internal maupun eksternal, serta menerangkan bahwa output/sub-output kegiatan

yangakandihasilkanmempunyaipengaruhkepadakelompoksasarantertentu.Pada

analisis situasi ini juga dijelaskan isu gender pada sub-output/komponen yang

merupakan bagian/ tahapan dalam pencapaian output. Isu gender dapat dilihat

denganmenggunakan4(empat)aspekyaitu:akses,partisipasi,kontroldanmanfaat

padalevelsub-output/komponen;

d) Rencana aksi; terdiri atas sub-output/komponen input. Tidak semua sub-

output/komponen input yang ada dicantumkan, tetapi dipilih hanya sub-

output/komponeninputyangsecaralangsungmengubahkondisikearahkesetaraan

gender.Jikaoutputtersebutmempunyaisub-output,bagianinimenerangkantentang

sub-outputyangterdapat isugendernya.Namunjikatidakmempunyaisub-output,

makabagianinimenerangkankomponenyangterdapatisugendernya;

e) Besaralokasidanauntukpencapaianoutput;

f) Dampak/hasil output kegiatan; merupakan dampak/hasil dari pencapaian output

kegiatan secara luas, dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah

kesetaraangenderyangtelahdiidentifikasipadabagiananalisissituasi;

g) Penanda tanganGBSadalahpenanggungjawabKegiatanyangdijelaskandalamGBS

tersebut.

BABIII

LAPORANPELAKSANAANPENGARUSUTAMAANGENDER

A. Kegiatan Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

LingkunganHidupdanKehutanan;

Dalam kurunwaktu 2 (dua) tahun,Direktorat Jenderal PenegakanHukum Lingkungan

Hidup turut berpartisipasi di dalam Pengarusutamaan Gender, baik dalam bentuk

sosialisasi yang di adakan oleh Kelompok Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan maupun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak.

AdaperubahansignifikanterhadappolapemahamanterhadapPengarusutamaanGender

didalamDirektoratJenderalPenegakanHukumdanKehutananselama2(dua)tahunini,

sepertiterteradidalamtabel,

Kegiatan 2015 2016 Verifier

IndentifikasiKegiatan

GAKKUMygresponsif

Gender

Sudah Sudah GAPdanGBStahun2015dan

2016

PembentukanFasilitator

LingkupUKEIolehPokja

PUGKLHK

Belum Sudah 2OrangFasilitatorPHLHKoleh

POKJAKLHK

MonitoringdanEvaluasi

PUGPOKJAKLHK

Sudah Sudah POKJAPUGKLHK

PembentukanSubPOKJA

PUGlingkupDitjenGAKKUM

Belum Sudah SK.12/PHLHK/SET/SET.1/6/2016

SosialisasidanAdvokasiSub

PokjaPUGlingkupDitjen

PHLHK,

Belum Sudah 1Kegiatan

TentunyaperluadatindaklanjutatasSosialisasidanAdvokasiPengarusutamaanGender,

sehingga pemahaman tidak sekedar Administrasi, namun hingga Implementasi

PengarusutamaanGenderdidalamProgramPenegakanHukumLingkunganHidupdan

Kehutanan.

B. PermasalahandanTantanganPengarusutamaanGenderditahun2016

a. BelumadanyaDataTerpilahFinal,dikarenakanmasihberkelanjutanprosesdatabase

lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

mulai dari tahunAgustus 2015hinggaDesember 2016, dimanaproses nyabelum

finalisasi, sehingga data pemaparan Data Terpilah cenderung akan mengalami

perubahan;

b. Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender lingkup Penegakan Hukum

LingkunganHidupdanKehutananbelumsampaiUnitPelaksanaTeknisdiDaerah;

c. Belum adanya Pilot Project Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal

PenegakanHukumLingkunganHidupdanKehutanan;

C. RencanaPerbaikanTahun2017

Berdasarkan permasalahan/tantangan di tahun 2015-2016, maka Direktorat Jenderal

PenegakanHukumakanmelaksanakanterobosan-terobosanyangdapatmempercepat

PengarusutamaanGenderataumengurangiberbagaihambatandantantanganyangada,

antaralainberupa:

a. KeberhasilanDirektoratJenderalPenegakanHukumLingkunganHidupdanKehutanan

bergantungpadaintegritas,Profesionalitas,Care/Responsivenes,nilai-nilaiinilahyang

haruskitabangunbersama;

b. PercepatanSosialisasidanAdvokasiPengarusutamaanGenderhinggaUnitPelaksana

TeknisdiDaerahlingkupDirektoratJenderalPenegakanHukumLingkunganHidupdan

Kehutanan;

c. Percepatan penentuan Pilot Project Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat

JenderalPenegakanHukumLingkunganHidupdanKehutanan;

BABIV

PENUTUP

MengingatbahwakesinambunganPerencanaandanPenganggaranyangresponsivegender

sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, maka analisis gender

dalamberbagaikebijakan,programdankegiatan,perludilakukandanditingkatkan.Berbagai

kendalayangdihadapidalampelaksanaanPerencanaandanPenganggaranyangResponsive

Gender seperti lemahnya komitmenpara penentu kebijakan baik di lingkungan eksekutif,

legislative dan yudikatif, mimimnya pakar analisis gender karena kurangnya alokasi dana

untuk peningkatan kapasitas, dan terbatasnya informasi dan data terpilah berdasar jenis

kelamin, perlu mendapat perhatian secara seksama agar pelaksanaan strategi PG dapat

berjalansecaraefektifdanberkesinambungandimasayangakandatang.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive

Gender oleh BAPPENAS, menjelaskan metode yang dilakukan dengan analisis gender,

penyusunan GBS, dan pengintegrasian hasil analisis gender dalam RKA-K?L. Pelaksanaan

Juklan dapat disesuaikan dengan perkembangan setiap Kementerian/Lembaga. Sehingga

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup

danKehutanandiharapkandapatmelakukaninovasidanmengembangkanJuklaktersebut

sesuaidenganperkembanganmasing-masingKementerian/Lembaga.

Dengan Petunjuak Pelaksanaan ini diharapkan dapat mempermudah dan membantu

perencana di Kementerian/Lembaga untukmenyusun anggaran responsive gender dalam

konteks anggaran berbasis kinerja. Seluruh Kementerian/Lembaga dapat menggunakan

PetunjukPelaksanaansebagaiacuankerjadalammenyusunkebijakan/program/kegiatandan

pelaporanakuntabilitaskinerjayangresponsivegender.

Lampiran-Lampiran

GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK IV LANTAI 4

JALAN GATOT SUBROTO, SENAYAN, DKI JAKARTA