Laporan renstra kumkm provinsi jawa tengah

BAB II

ISI

II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1 Konsep Perencanaan Strategis

Terkait rencana strategis, Depdagri, LAN RI, BAPPENAS dan BPKP

(2001:44) mengemukakan1:

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan

strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya

manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal

merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan

(strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats)

yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan

dasar bagai perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah.

Perencanaan strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus

mencakup menurut Depdagri, LAN RI, BAPPENAS dan BPKP: (1) Pernyataan

visi, misi strategis, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, (2) Rumusan tentang

tujuan, sasaran dan uraian aktivitas organisasi, dan (3) Uraian tentang cara

mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas

maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi,

peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama dengan

1Tesis Disertasi, 2010, Pengertian Perencanaan Strategis, dalam http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/pengertian-perencanaan-strategis.html, tertanggal 26 April 2014, pukul 12:21.

Laporan Analisis Renstra KUMKM Provinsi Jawa Tengah| 1

http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/pengertian-perencanaan-strategis.html

pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas

kinerja yang penting.

Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan pada pasal 7 ayat (1) menjelaskan, Renstra SKPD memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta

berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Perencanaan strategis diperlukan karena memiliki manfaat yang sangat

menguntungkan organisasi. Beberapa manfaat perencanaan strategis adalah

sebagai berikut:2

1. Berguna bagi perencanaan untuk perubahan dalam lingkungan yang

kompleks.

2. Berguna untuk pengelolaan hasil-hasil.

3. Perencanaan strategis merupakan alat manajerial yang penting.

4. Perencanaan strategis berorientasi masa depan, mampu beradaptasi.

5. Perencanaan strategis penting untuk mendukung masyarakat dan alat

komunikasi.

6. Perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam mana semua

bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.

7. Pemahaman terhadap perencanaan strategik akan mempermudah

pemahaman bentuk-bentuk perencaaan lainnya.

8. Pemahaman terhadap perencanaan strategik akan mempermudah

pemahaman bentuk-bentuk perencaaan lainnya.

Proses perencanaan strategis atau manajemen strategis merupakan proses

pengarahan usaha perencanaan strategis dan menjamin strategi tersebut

dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka

2 Ahmad Khoeri, Rencana Strategis SKPD, dalam http://ahmadkhoeri77.blogspot.com/2013/05/rencana-strategis-skpd.html tertanggal 25 April 2014, pukul 17.37.


http://ahmadkhoeri77.blogspot.com/2013/05/rencana-strategis-skpd.html

panjang. Manajemen strategi meliputi formulasi dan implementasi strategi sebagai

berikut:

1. Formulasi Misi dan Tujuan

Pertanyaan mendasar dalam formulasi misi dan tujuan adalah “Apa usaha

kita?” dan “Apa usaha kita yang seharusnya?”.

2. Analisis Tujuan dan Strategi Saat ini

Dalam perjalanan waktu, manajer suatu organisasi barangkali akan

kehilangan “minat” terhadap misi yang pertama kali mereka perjuangkan.

Manajer harus diingatkan kembali pada misi awalnya.

3. Analisis Lingkungan

Bertujuan melihat perubahan-perubahan dalam lingkungan, demografis,

politik, sosial, ekonomi, yang akan mempengaruhi organisasi. Perubahan dalam

lingkungan eksternal organisasi dapat menghasilkan kesempatan maupun

ancaman, tergantung bagaimana reaksi organisasi. Untuk memperoleh informasi

perubahan lingkungan, perlu dikembangkan system informasi strategis,

pengembangan bisnis data, keluhan atau komentar dari pihak luar (masyarakat).

4. Analisis Sumberdaya

Dilakukan bersamaan dengan analisis lingkungan, melalui analisis kekuatan

dan kelemahan organisasi.

5. Identifikasi Kesempatan Strategis

Kesempatan strategis merupakan gap antara situasi apabila organisasi

menggunakan tujuan dan strategi yang dirumuskan dalam proses penentuan tujuan

dengan situasi apabila organisasi menggunakan strategi sekarang ini (tanpa

perubahan). Kesempatan strategis muncul apabila organisasi menetapkan tujuan

baru yang lebih sulit, atau apabila ada persaingan yang ketat dan mengakibatkan

organisasi tidak berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.


6. Pengambilan Keputusan Strategis

Organisasi dapat mengembangkan sejumlah altrnatif strategis untuk

memanfaatkan kesempatan strategis.

7. Pelaksanaan Strategi

Perencanaan strategi harus dijalankan untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.

8. Evaluasi dan Pengendalian Strategis

Manajer harus selalu mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis.

Pengendalian strategis merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana

strategis.3

Sementara menurut Osborne dan Gaebler perencanaan strategis adalah salah

satu cara untuk mengantisipasi masa depan dan merupakan tindakan yang

antisipatif dengan langkah umum sebagai berikut:

1. Analisis situasi internal dan eksternal

2. Diagnosis atau mengidentifikasikan isu-isu yang dihadapi organisasi

3. Definisi misi sebagai dasar tujuan organisasi

4. Sasaran dasar organisasi

5. Penciptaan visi: seperti apa keberhasilan itu

6. Pengembangan strategi untuk mewujudkan visi dan sasaran

7. Mengembangkan jadwal dari sasaran

8. Pengukuran evaluasi dari hasil yang didapat

Dalam pemerintahan, langkah ini memerlukan satu unsur penting, yakni: 9.

Konsensus dengan stakeholder.4

3Gunadarma, Materi 1 Arti Penting Perencanaan Strategis, dalam http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modulrencanastrategis/materi1_artipentingperencanaanstrategis.pdf tertanggal 26 April 2014, pukul 12:21.

4 David Osborne dan Ted Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi: Mentransformasi Semangat Wirausaha dalam Sektor Publik (rev.ed.; Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 2000), hal. 263-264.


II.1.2 Landasan Hukum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dalam Menyusun Renstra

Dalam menyusun Renstranya, Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah

berpedoman kepada beberapa peraturan yang berlaku agar dalam prosesnya

berjalan sesuai jalur perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut pedoman yang digunakan Dinas KUMKM dalam menyusun Renstranya:

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2008

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan

Menengah.

4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan.

8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.


9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi JawaTengah.


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun

2005-2025.

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.


Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029.

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan

Koperasi.

16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah.

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2008 Tentang

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.


19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengelolaan Koperasi.

21. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 518/23546 Tahun 2011 tentang

Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perdesaan melalui Pendekatan One

Village One Product (OVOP) Berbasis Koperasi di Provinsi Jawa Tengah.

II. 2 Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Provinsi Jawa Tengah

II.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Pergub Nomor 67 tahun 2008 Bab II, Bagian Pertama tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, pasal 2 disebutkan bahwa Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok dalam

melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang KUMKM berdasarkan asas

otonomi daerah, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas KUMKM mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang KUMKM.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

KUMKM .

3. Pembinaan dan fasilitasi bidang KUMKM lingkup Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

4. Pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan KUMKM, pemberdayaan

KUMKM serta pemberdayaan koperasi simpan pinjam lingkup Provinsi

dan Kabupaten/Kota.


5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang KUMKM lingkup Provinsi

dan Kabupaten/Kota.

6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas menurut pasal 5

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 tahun 2008;

1. Kepala Dinas membawahkan:

a. Sekretariat

b. Bidang Kelembagaan KUMKM

c. Bidang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

d. Bidang Pemberdayaan Koperasi

e. Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam

f. UPTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional,

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi.

5. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua

kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dari penjelasan diatas, dapat diuraikan tugas dan fungsi masing bagian

sebagai berikut :

a. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas


secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program,

keuangan, umum dan kepegawaian.

2. Sekretariat mempunyai fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan

administrasi dan pelaksanaan di bidang program.

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,


administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan.

c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,


administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

b. Bidang Kelembagaan KUMKM.

1. Bidang Kelembagaan KUMKM mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang organisasi dan badan hukum, dan pengawasan.

2. Bidang Kelembagaan KUMKM mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang organisasi dan badan hukum;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang pengawasan;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan



c. Bidang Pemberdayaan KUMKM.

1. Bidang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang produksi, pemasaran dan jaringan usaha.

2. Bidang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mempunyai

fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang produksi;

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang pemasaran dan jaringan usaha;

c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


d. Bidang Pemberdayaan Koperasi.

1. Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang koperasi pertanian dan koperasi non pertanian.

2. Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi:


pelaksanaan di bidang koperasi pertanian;


pelaksanaan di bidang koperasi non pertanian;




e. Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam.

1. Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan dibidang jaringan dan permodalan, dan pengembangan dan

kesehatan.

2. Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai fungsi:


pelaksanaan di bidang jaringan dan permodalan;


pelaksanaan di bidang pengembangan dan kesehatan;



f. UPTD Balai Pelatihan KUMKM

Berdasarkan Pergub Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah Provinsi Jawa Tengah terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai

Pelatihan Koperasi dan UMKM (UPTD Balatkop dan UMKM) yang mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan KUMKM. Untuk melaksanakan tugas

pokok dimaksud, UPTD Balatkop dan UMKM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengkajian,

pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan.

2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengkajian,

pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan.

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan koperasi dan

usaha mikro kecil dan menengah.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


Adapun Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Balai

Pelatihan KUMKM adalah sebagai berikut :

1. Kepala Balai

2. Subbagian Tata Usaha

3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan

4. Seksi Penyelenggara

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok

dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM.

Dari penjelasan diatas dapat diuraikan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi.

2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan

perlengkapan.

3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan

pelatihan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

4. Seksi Penyelenggara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan koperasi dan usaha

mikro kecil dan menengah.

5. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

6. Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional

dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan

oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai

dengan bidang keahliannya.


8. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja.

9. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

10. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah Provinsi Jawa Tengah

a. Sumber Daya Pegawai

Jumlah pegawai/personil Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah sebanyak

148 orang terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil: 145 orang, b. Pekerja Harian

Lepas: 3 orang

Tabel 2.1. Kekuatan Personil PNS Menurut Golongan

GOLONGAN PRIA WANITA JUMLAH

Golongan I 7 orang - 7 orang

Golongan II 18 orang 5 orang 23 orang

Golongan III 58 orang 44 orang 102 orang

Golongan IV 6 orang 7 orang 13 orang

JUMLAH 89 orang 56 orang 145 orang

Tabel 2.2. Kekuatan Personil PNS Menurut Pendidikan

PENDIDIKAN PRIA WANITA JUMLAH

SD 8 orang 1 orang 9 orang

SMP 7 orang 1 orang 8 orang

SMA 23 orang 13 orang 36 orang


D III 4 orang 3 orang 7 orang

S1 34 orang 27 orang 61 orang

S2 13 orang 11 orang 26 orang


Tabel 2.3. Struktur Esselon PNS Menurut Jenis Kelamin

PENDIDIKAN PRIA WANITA JUMLAH

Esselon II 1 orang - 1 orang

Esselon III 3 orang 3 orang 6 orang

Esselon IV 8 orang 6 orang 14 orang


Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi 1 (satu) orang

widyaiswara yang ditempatkan pada UPTD Balaktop untuk mendukung

pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat KUMKM.

Selain itu untuk meningkatkan kenyamanan dan mendukung pelayanan

perkantoran, Dinas KUMKM menggunakan jasa dari penyedia jasa (outsourcing)

untuk tenaga kebersihan sebanyak 9 orang serta tenaga keamanan sebanyak 14

orang.

b. Aset Tetap

Sedangkan untuk aset tetap yang dimiliki Dinas KUMKM Provinsi Jawa

Tengah ditampilkan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4. Tanah dan Gedung Yang Dimiliki

NO URAIAN LUAS

1 Tanah 6 (enam) bidang terdiri dari

a. Tanah Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah

b. Tanah UPTD Balatkop 1

c. Tanah UMKM Center

d. Tanah UPTD Balatkop 2

e. Tanah PLUT KUMKM di Ds Dukuh Waluh

3.243 M²

5.500 M²

2.617 M²

2.320 M²

927 M²


2

Kec. Kembaran Kab. Banyumas

f. Tanah di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas

Bangunan Gedung 5 unit terdiri dari:

a. Bangunan Dinas KUMKM Provinsi Jawa

Tengah

b. Bangunan Balatkop

c. Bangunan UMKM Center

d. Bangunan PLUT KUMKM di Ds. Dukuh

Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas

e. Bangunan di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas

480 M²

1.486 M²

3.367 M²

1.650 M²

654 M²

120 M²

c. Aset Bergerak

Untuk aset bergerak pada Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah

ditampilkan dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5. Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki

NO URAIAN JUMLAH

1 Kendaraan Bermotor Roda 4 sejumlah 10 unit terdiri

dari:

a. Honda Civic VTI Tahun 2001 (H 54)

b. Toyota Kijang LGX Tahun 2004 (H 9504 VR)

c. Toyota Innova G Diesel Tahun 2005 (H 9501 GR)

d. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 HG)

e. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 FR)

f. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 CG)

g. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 KG)

h. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 PR)

i. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 GZ)

j. Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 (H 9529 ZR)

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit


2

3

Kendaraan Bermotor Roda 2 sejumlah 50 unit terdiri

dari:

a. Di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

b. Di Kota / Kabupaten Se Jateng

Kendaraan Bermotor Roda 3 di Kabupaten / Kota Se-

Jawa Tengah

9 unit

41 unit

25 unit

d. Aset Lainnya

Selain aset tetap dan bergerak, guna memperlancar pelaksanaan tugas dan

pelayanan bagi masyarakat KUMKM, Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah

juga memiliki berbagai aset pendukung lainnya seperti yang tercantum dalam

Buku Aset Dinas.

II.2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2009

Terkait sektor Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, perkembangan jumlah

koperasi di Jawa Tengah selama periode 2008-2013 mengalami pertumbuhan

positif. Pada 2008 Jumlah Koperasi sebanyak 17.617 unit dan meningkat 9.598

unit (54,48%) menjadi 27.215 unit pada 2013 dengan jumlah koperasi aktif

mencapai 21.832 unit atau meningkat sebanyak 9.406 unit (75,70%), dengan

proporsi koperasi tidak aktif semula 29,47% turun menjadi 19,78% pada akhir

tahun 2013. Berikut disajikan perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif, dan

koperasi tidak aktif dalam gambar 2.3.


Gambar 2.3.

Perkembangan Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif

Pertumbuhan jumlah koperasi ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah

anggota koperasi, dimana semula 4.576.355 orang pada 2008, menjadi 6.471.928

orang pada akhir tahun 2013, meningkat 41,42%, atau sebanyak 1.895.573 orang.

Gambar 2.4. menyajikan perkembangan jumlah anggota koperasi dari 2008-2013.

Gambar 2.4.

Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi

Peningkatan jumlah koperasi ini juga turut menyerap tenaga kerja, terutama

pada sektor manajerial dan jasa. Bila pada tahun 2008 jumlah tenaga kerja


koperasi baru sebanyak 51.048 orang, maka per Desember 2013 koperasi mampu

menyerap tenaga kerja sebanyak 119.657 orang, meningkat 134,40% atau 68.609

orang. Berikut disajikan perkembangan penyerapan tenaga kerja oleh koperasi

pada gambar 2.5.

Gambar 2.5.

Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Koperasi

Sedangkan untuk omzet dan aset Koperasi juga mengalami pertumbuhan

yang cukup signifikan. Apabila omzet Koperasi pada 2008 baru sebesar

Rp.11.179 trilyun maka tahun 2013 telah tumbuh 2 kali lipat lebih atau 235,27%,

sebesar Rp.37.480 trilyun. Demikian juga aset Koperasi juga mengalami

pertumbuhan yang mengagumkan, bila pada 2008 baru sebesar Rp. 8.320 trilyun,

maka pada September 2013 menjadi Rp.33.501 trilyun atau tumbuh sebesar

302,66%. Gambar 2.6. menyajikan perkembangan omzet dan aset Koperasi

selama 2008-2013.


Gambar 2.6.

Perkembangan Aset dan Omzet Koperasi

Sedangkan jumlah UMKM yang telah dibina juga mengalami

peningkatan. Pada 2008 jumlah UMKM sebanyak 64.294 UMKM dan meningkat

sebanyak 26.045 UMKM (40,51%) menjadi 90.339 UMKM pada akhir 2013,

dengan penyerapan tenaga kerja pada 2008 sebesar 264.762 orang menjadi

480.508 orang atau meningkat 215.746 orang (81,49%). Aset UMKM mengalami

pertumbuhan yang signifikan, pada 2008 Aset UMKM sebesar Rp. 3,976 trilyun,

dan pada 2013 sebesar Rp. 9,634 trilyun atau meningkat Rp. 5,658 trilyun

(142,30%), dengan Omset semula Rp. 9,572 trilyun menjadi Rp. 20,345 trilyun

pada 2013, atau meningkat sebanyak Rp 10,773 trilyun (112,55%). Berikut

disajikan dalam gambar 2.7. data UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM

Provinsi Jawa Tengah.


Gambar 2.7.Perkembangan UMKM Binaan Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2008-2013, pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

terdapat 19 indikator RPJMD dimana hingga akhir 2013 telah tercapai seluruhnya.

Berikut disajikan secara lengkap capaian indikator RPJMD 2008-2013 pada Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dalam tabel 2.6.


TABEL 2.6.CAPAIAN INDIKATOR RPJMD DINAS KUMKM PROV. JATENG

Dari tabel 2.6 dapat dilihat terdapat beberapa indikator yang capaiannya

jauh melebihi target, yaitu :

1. Indikator KSP/USP Koperasi yang sehat di tiap kecamatan 1 KSP/USP

dengan target 573 KSP/USP, hingga akhir 2013 telah tercapai sebanyak 6.711

KSP/USP. Tingginya capaian ini disebabkan adanya dukungan dari Pemerintah

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan penilaian kesehatan

KSP/USP.

2. Indikator Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah, dimana target sebesar 1.750

Sertifikat, hingga akhir 2013 telah tercapai 6.085 Sertifikat. Tingginya capaian ini

disebabkan adanya dukungan dari Kementerian KUKM RI, Kementerian Dalam


Negeri, dan Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk kesepakatan bersama

sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Percepatan

Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program sertifikasi Hak

Atas Tanah ditujukan untuk meningkatkan nilai jaminan yang dimiliki oleh

KUMKM ketika akan mengakses permodalan dari lembaga keuangan Bank/Non-

Bank.

3. Indikator Peningkatan pengetahuan kemampuan dan ketrampilan SDM

KUMKM dengan target 8.700 orang, hingga akhir 2013 telah tercapai sebanyak

12.490 orang. Tingginya capaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan

pengurus/pengelola KUMKM untuk meningkatkan produktivitasnya.

Alokasi anggaran pemberdayaan Koperasi dan UMKM selama periode

2008-2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan

komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ter-hadap

pemberdayaan KUMKM. Berikut ditampilkan alokasi anggaran APBD Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2013 dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7.Alokasi APBD Dinas KUMKM Prov. Jateng 2008-2013

No Tahun Anggaran Pertumbuhan

1 2008 18.074.316.000 -

2 2009 30.055.057.000 66,29%

3 2010 38.286.295.000 27,39%

4 2011 57.770.067.000 50,89%

5 2012 52.740.688.000 (8,71)

6 2013 63.904.681.000 21,17%

II.3 Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan



Penyusunan Renstra dapat menjawab arah Dinas KUMKM; Dimana Dinas

Dinas KUMKM saat ini berada dan akan kemana arahan KUMKM; Kemana

tujuan Dinas KUMKM; Bagaimana atau dengan apa Dinas KUMKM pergi atau

mencapai tujuan tersebut. Analisa SWOT adalah analisa yang dipilih dan

digunakan oleh Dinas KUMKM dalam menyusun jawaban tersebut. Dalam alat

analisis ini, Dinas KUMKM harus memperhatikan empat aspek penting yaitu

masa depan dan peramalanya, aspek lingkungan baik internal atau eksternal,

target kedepan dan terakhir strategi untuk pencapaian target, dan cara memadukan

faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dalam penyusunan strategi.

Analisa SWOT adalah pola evaluasi yang mengklasifikasikan kondisi Dinas

KUMKM dengan SWOT yaitu Streght (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan)

yang merupakan faktor internal Dinas KUMKM, Oportunity (Peluang) dan Threat

(Ancaman) yang merupakan faktor eksternal Dinas KUMKM. Berikut hasil

analisa SWOT dari Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018:

A. Kekuatan (Strength)

1. Komitmen dan kebijakan terkait pemberdayaan Dinas KUMKM sangat kuat.

2. Koperasi sebagai entitas yang berbadan hukum.

3. Proses pendirian koperasi mudah.

4. Tingginya keanekaragaman potensi sumber daya daerah.

B. Kelemahan (Weakness)

1. Rendahnya kewirausahaan dan kompensi SDM Dinas KUMKM.

2. Keterbatasan sarana produksi, rendahnya pemanfaatan teknologi, dan

terbatasnya permodalan.

3. Masih terbatasanya jejaring usaha dan pemasaran Dinas KUMKM.

C. Peluang (Opportunity)


1. Perundang-undangan tentang KUMKM (UU tentang KUMKM, PP tentang

KUMKM) memberikan kesempatan yang luas untuk pengembangan usaha

Dinas KUMKM.

2. Alokasi pembiyaan dari kementrian Dinas KUKM RI melalui LPDB, KUR,

dan pembiyaan dari CSR dan PKBL.

D. Ancaman (Threts)

1. Tantangan pasar global melaui ACFTA pada 2010 dan adanya kesepakatan

masyarakat ekonomi ASEAN 2015.

2. Pengembangan IPTEK dan TI, serta tuntutan daya saing dari persaingan global.

Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap pemberdayaan KUMKM

dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung

pengembangan KUMKM, diantaranya adalah UU No. 20/2008 tentang UMKM,

UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian, UU No. 1/2013 tentang Lembaga

Keuangan Mikro, PP no. 17/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 20/2008.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan berbagai kebijakan

guna mendukung pengembangan pemberdayaan KUMKM, yaitu:

1. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan

Koperasi.

2. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah.

3. Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengelolaan Koperasi.

4. Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 518/23546 Tahun 2011 tentang

Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perdesaan melalui Pendekatan

One Village One Product(OVOP) berbasis Koperasi di Provinsi Jawa

Tengah.


5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 518/06544 tanggal 31 Maret

2011 tentang Memperkuat Lembaga Keuangan Mikro dan Kelompok

Usaha Bersama dengan memfasilitasi Pembentukan Koperasi

6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. No.518/15158 tanggal 5

Agustus 2011 tentang Penanganan Koperasi tidak aktif secara

komprehensif dengan Kabupaten/Kota.

7. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 518/17567 tanggal 21

September 2011 tentang Pusat Belanja Souvenir dan Makanan Khas Jawa

Tengah di setiap Kabupaten/Kota.

8. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 518/016736/2013 tanggal 25

September 2013 tentang Pengembangan Koperasi sebagai Gerakan

Ekonomi Kerakyatan.

Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya memberikan

kepastian hukum sekaligus peluang bagi para pemangku kebijakan, gerakan Dinas

KUMKM, serta masyarakat luas untuk turut serta membina dan mengembangkan

Dinas KUMKM.

Selain dalam bentuk paket kebijakan, dukungan Pemerintah terhadap

pemberdayaan Dinas KUMKM juga dilaksanakan dalam bentuk perkuatan modal

melalui skema dana bergulir oleh Kementerian Dinas KUKM RI, hingga bulan

Agustus 2013 nilai realisasi dana bergulir untuk Jawa Tengah sebesar Rp.

619.480.153.925 bagi 472 KUMKM. Selain melalui dana bergulir, Pemerintah

juga memberikan kemudahan bagi KUMKM yang sudah feasible tetapi belum

bankable untuk mengakses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat

(KUR). Per Agustus 2013, realisasi KUR di Jawa Tengah mencapai

Rp.19.412.883.000.000 bagi 2.174.768 debitur KUMKM dan menempati nilai

tertinggi secara nasional.

Seiring dengan dilaksanakannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA) pada tahun 2015 serta adanya perjanjian ASEAN China Free Trade Area


(ACFTA), tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM semakin

kompleks. Perpindahan arus barang dan jasa, serta teknologi yang semakin

meningkat akibat dari keterbukaan ekonomi Indonesia pada umumnya, serta Jawa

tengah pada khususnya, untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN perlu

disikapi dengan penuh kehatihatian. Pada satu sisi, keterbukaan ekonomi ini

memberikan kesempatan bagi para pelaku Dinas KUMKM untuk

mengembangkan jaringan pasar serta distribusi produk mereka, tetapi di lain sisi

hal ini juga dapat menjadi tantangan bagi Dinas KUMKM untuk meningkatkan

daya saingnya guna berhadapan secara langsung dengan pelaku usaha dari

mancanegara.

Sementara beberapa kelemahan Dinas KUMKM yang masih harus menjadi

perhatian dalam periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang manfaat dan

keunggulan Koperasi sebagai sarana perekonomian.

2. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk KUMKM

karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya pemanfaatan teknologi,

dan terbatasnya permodalan.

3. Perlunya peningkatan kualitas SDM KUMKM untuk menghadapi

perkembangan IPTEK dan TI.

Selain menggunakan analisa SWOT dalam penyusunan Renstranya, Dinas

KUMKM juga melakukakan telaah terhadap permasalahan terkait pelayanan

Dinas KUMKM, visi dan misi Gubernur Jawa Tengah dan Renstra Kementerian

Koperasi and UKM RI, serta isu-isu strategis pemberdayaan KUMKM di Jawa

Tengah. Berikut penjelasan dari telaah tersebut:

A. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Koperasi Dan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah

Sesuai dengan penjelasan mengenai susunan organisasi dan tata

kepegawaian, serta tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa


Tengah diatas, berikut disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pada Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng pada tabel 3.1

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Fungsi

SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng

Aspek

Kajian

Kondisi Saat

Ini

Faktor yang Mempengaruhi Pemasalahan

Pelayanan

SKPDInternal Eksternal

Evaluasi

Kinerja

SKPD

Masih

lemahnya

kualitas

administrasi

usaha

koperasi

Terbatasnya

jumlah mana-

jer Koperasi

yang memiliki

kompetensi

terkait

Rendahnya

rasio antara

jumlah penga-

was koperasi

dengan jumlah

koperasi

Banyak koperasi

belum melaksa-

nakan adminis-

trasi usaha

sesuai dengan

Peraturan

Perundangan

Mayoritas

KSP di Jawa

Tengah masih

berkategori

cukup sehat

Kurangnya

pemahaman

pengelola KSP

tentang peni-

laian kesehatan

Banyaknya ca-

lon anggota

KSP sehingga

mempengaruhi

kesehatannya.

KSP belum me-

mahami aturan

tentang Penilai-

an Kesehatan

Koperasi

Banyak UM-

KM yang be-

lum mengak-

ses permoda-

lan dari

Lembaga

Tidak adanya

sistem

administrasi

usaha

Kurangnya

sosialisasi

mengenai tata

cara akses

kredit dari

lembaga

Kurangnya

pemahaman

UMKM terha-

dap aturan me-

ngakses permo-

dalan dari Lem-


Keuangan keuangan baga Keuangan

Pemasaran

produk

KUMKM

masih sebatas

pasar lokal

Keterbatasan

anggaran

KUMKM

untuk promosi

produknya

Keterbatasan

modal menga-

kibatkan

KUMKM

tidak dapat

menerapkan

sistem

konsinyasi

Jangkauan

pemasaran

produk

KUMKM masih

terbatas

Sistem

produksi

KUMKM

masih

sederhana

Keterbatasan

pengetahuan

KUMKM da-

lam pemanfaa-

tan teknologi

Dukungan dari

stakeholders

masih bersifat

parsial

KUMKM belum

memanfaatkan

sarana teknologi

dalam proses

produksinya

Banyak

KUMKM

yang belum

memiliki

kompetensi

serta pengeta-

huan dalam

menghadapi

IPTEK

Rendahnya

kesadaran

untuk

mengikuti

diklat yang

diadakan

SKPD teknis

Belum

tersedianya

database

peserta

pelatihan

KUMKM

Rendahnya

kualitas SDM

KUMKM dalam

menghadapi

perkembangan

IPTEK.

B. Telaah Visi, Misi dan Program Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa

Tengah 2013-2018, ditetapkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah

“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”. Dari visi

Jawa Tengah tersebut, dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai

berikut :


1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di

Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di

Bidang Kebudayaan

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan,

Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan

Persatuan dan Kesatuan

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan

Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan

Dasar Masyarakat

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa

Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-2 yaitu Mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan

dan Pengangguran.

Dalam tabel 3.2 berikut disajikan Faktor Penghambat dan Pendorong

Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Provinsi Jawa

Tengah pada Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program


Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI

No

Misi dan

Program

KDH

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Misi ke-2 “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan,

Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran”

Program

Mewujudka

n

Desa

Mandiri

Banyak koperasi

belum melaksana-

kan administrasi

usaha sesuai Pera-

turan Perundangan

yang berlaku

Adanya ego

sektoral dalam

pelaksanaan

kebijakan

pemberdayaan

KUMKM

Tingginya komit-

men Pemprov.

Jateng terkait pem-

berdayaan KUM-

KM yang dibukti-

kan melalui berba-

gai kebijakan yang

telah dikeluarkan

KSP belum

memahami secara

jelas aturan

tentang Penilaian

Kesehatan

Koperasi.

Belum terpadu-

nya berbagai ke-

bijakan pember-

dayaan KUM-

KM sehingga

program atau

kegiatan masih

bersifat parsial

Dukungan Peme-

rintah Pusat, Kabu-

paten / Kota, serta

stakeholders dalam

pemberdayaan

KUMKM cukup

tinggi.

Kurangnya pema-

haman UMKM

terhadap aturan

mengakses permo-

dalan dari Lemba-

ga Keuangan

Masih rendah-

nya Kualitas

SDM Aparatur

Pembina

KUMKM di

Kabupaten/Kota

dalam Jangkauan pema-


saran produk KU-

MKM masih

terbatas

pembinaan dan

pengawasan

KUMKM

KUMKM belum

memanfaatkan

sarana teknologi

dalam proses

produksinya

Rendahnya

kualitas SDM

KUMKM dlm

menghadapi

perkembangan

IPTEK.

C. Telaah Renstra Kementerian Koperasi Dan UKM RI

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2010-2014,

upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan melalui visi “Menjadi

Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang

Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional” dengan

misi terdiri atas:

1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan

yang baik).

2. Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi dan

UMKM.

3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.

4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan

UMKM.

5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran

berkoperasi.


Dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin

dicapai dalam pemberdayaan KUMKM periode 2013-2018 yang meliputi:

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM.

2. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.

3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM.

4. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM.

5. Penguatan kelembagaan Koperasi.

Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM,

Kementerian Koperasi dan UKM RI juga mengeluarkan 7 Key Development

Milestones yang terdiri atas:

1. Peningkatan nilai ekspor sebesar 20%.

2. Koperasi berkualitas bertumbuh sebanyak 5.000 unit per tahun.

3. Tersedianya sistem informasi KUKM online.

4. Kredit Usaha Rakyat terdistribusi sebesar 13 triliun per tahun.

5. 1.000 Sarjana Calon Wirausaha Baru.

6. 100 Program OVOP berhasil.

7. 3 Koperasi berskala besar di setiap provinsi.

Selain program kebijakan diatas, Kementerian Koperasi dan UKM RI juga

menginisiasi program Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah (PLUT-KUKM) pada 2013 di daerah melalui APBN

Tugas Pembantuan. PLUT-KUKM ditujukan untuk memberikan layanan

konsultasi dan manajemen bisnis secara komprehensif bagi KUMKM selain juga

sebagai pusat pemasaran dan promosi produk unggulan daerah.

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-

2029 yang menjelaskan mengenai pemanfaatan rencana struktur ruang wilayah


Provinsi serta penetapan kawasan strategis Provinsi maka dalam kebijakan

pembangunan koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa

Tengah senantiasa memperhatikan faktor konektivitas serta potensi daerah yang

ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat koperasi

dan UMKM. Penumbuhan usaha-usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber

daya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan

memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber-

sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan

UMKM akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif.

Pengembangan Koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya

keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan

strategis, hal ini tentunya selaras dengan strategi dan arah kebijakan

pengembangan wilayah pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018.

Selain itu pembangunan sektor Koperasi dan UMKM 2013-2018 juga

diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, melakukan

pengolahan limbah secara terpadu, menekan penggunaan bahan kimia berbahaya,

serta meningkatkan jumlah produk-produk makanan organik. Hal tersebut perlu

dilakukan guna mempersiapkan koperasi dan UMKM dalam memasuki tataran

ekonomi hijau (green economic) yang kompetitif dan adanya perubahan selera

masyarakat yang semakin ingin kembali ke alam.

E. Isu Strategis

Dari penjelasan diatas terdapat tiga isu strategis yang menjadi prioritas

pemberdayaan Koperasi dan UMKM 2013-2018, yaitu :

1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang manfaat dan

keunggulan Koperasi sebagai sarana perekonomian

2. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk KUMKM

karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya pemanfaatan teknologi,

dan terbatasnya permodalan.


3. Perlunya peningkatan kualitas SDM KUMKM untuk menghadapi

perkembangan IPTEK dan TI.

II.4 Isi Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Provinsi Jawa Tengah

Secara garis besar Renstra Dinas KUMKM memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, dan sasaran yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya dengan melihat visi, misi, dan program Kepala Daerah, Renstra

Kementerian KUMKM RI, serta isu-isu strategis Dinas KUMKM Jawa Tengah,

dan memperhatikan keinginan masyarakat dan stakeholder terkait. Berikut

penjabarannya:

A. VISI

Dari penjelasan mengenai permasalahan terkait pelayanan Dinas KUMKM,

telaah visi dan misi Gubernur Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Koperasi

and UKM RI, serta isu-isu strategis pemberdayaan KUMKM di Jawa Tengah

maka visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 adalah

“SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM”.

Visi diatas diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat KUMKM

serta stakeholders terkait. Makna yang terkandung dari visi diatas adalah:

1. SEJAHTERA

Sejahtera merupakan suatu kondisi dimana segala macam kebutuhan

masyarakat terpenuhi, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam

konteks pembangunan KUMKM, sejahtera berarti tercukupinya kebutuhan

masyarakat KUMKM baik lahir maupun batin, dimana hal sesuai dengan amanat

UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Mengingat bahwa kondisi sejahtera

dinamis sesuai dengan tuntutan dan aspirasi yang berkembang, maka diperlukan

upaya terus-menerus dalam penyempurnaan paket kebijakan, strategi program

kegiatan serta pembinaan guna mewujudkan kondisi tersebut.

2. BERSAMA


Bersama merupakan suatu ikatan yang terbentuk atas dasar kesamaan tujuan

maupun rasa kekeluargaan, dimana salah satu ciri utamanya adalah rasa saling

memiliki dan kepedulian antar anggota terhadap kondisi dan arah hubungan yang

terjalin. Dalam konteks pembangunan KUMKM, bersama berarti suatu hubungan

yang harmonis antara Pemerintah, Gerakan KUMKM, serta masyarakat dan para

pemangku kebijakan lainnya dalam mensinergikan upaya pembangunan KUMKM

guna memperoleh hasil yang optimal.

Dengan demikian visi “SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN

UMKM” dapat didefinisikan sebagai upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat

KUMKM melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat serta segenap

pemangku kepentingan lainnya.

B. MISI

Sebagai upaya mewujudkan visi diatas, maka diperlukan misi sebagai arah

dan memberikan batasan bagi tujuan pencapaian pembangunan KUMKM. Misi

Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 adalah :

1. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.

Misi ini diarahkan pada kebijakan yang sistematis dalam rangka

peningkatan kapasitas kelembagaan KUMKM. Afirmatif dari misi ini

dilaksanakan melalui mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat

menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif,

meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta

meningkatkan citra koperasi.

2. Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang

berdaya saing.

Fokus pada misi ini adalah pengembangan produk unggulan daerah Jawa

Tengah melalui peningkatan daya saing produk KUMKM. Afirmatif dari misi ini

dilaksanakan melalui pengembangan.


Produk unggulan Daerah, peningkatan akses permodalan bagi KUMKM,

perluasan jaringan pemasaran dan distribusi usaha, serta peningkatan kualitas

sumber daya manusia KUMKM.

3. Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.

Misi ini diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru serta perluasan

kesempatan kerja guna mendukung pengurangan jumlah pengangguran di Jawa

Tengah. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui peningkatan kualitas sumber

daya manusia KUMKM.

4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola KUMKM yang

kompeten.

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dari

pengurus/pengelola KUMKM yang kompeten serta profesional. Afirmatif dari

misi ini melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.

5. Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan

berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan

KUMKM.

Fokus misi ini adalah pada peningkatan kualitas SDM Aparatur untuk

mewujudkan aparatur Pembina KUMKM yang profesional serta peningkatan

kualitas perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari misi untuk

mewujudkan visi pembangunan KUMKM selama kurun waktu 2013-2018.

Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :


Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah.


Sasaran : Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah.


berdaya saing.

Tujuan :

a. Meningkatkan Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa

Tengah.

b. Meningkatkan daya saing KUMKM di Jawa Tengah.

Sasaran :

a. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah.

b. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah.


Tujuan :

a. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah.

b. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM.

Sasaran :

a. Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah.

b. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM.


kompeten

Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM Pengelola KUMKM.

Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM Pengelola KUMKM.




KUMKM.

Tujuan :

a. Meningkatkan kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM.

b. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur.

Sasaran :

a. Meningkatnya kualitas serta integrasi, sinkronisasi dan sinergitas

perencanaan pemberdayaan KUMKM antara Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

b. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN UMUM

Strategi dan kebijakan umum merupakan rumusan perencanaan

komprehensif dalam mencapai tujuan dari Renstra Dinas KUMKM Provinsi Jawa

Tengah. Berikut disajikan strategi dan kebijakan umum untuk tiap misi

pembangunan :


Strategi :

a) Mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi

koperasi.

b) Pembinaan terhadap Koperasi Tidak aktif menjadi Koperasi Aktif.

c) Meningkatkan kualitas Koperasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

d) Meningkatkan citra Koperasi


Kebijakan :

a) Fasilitasi pelayanan pendirian Koperasi, perubahan BH/AD Koperasi

dan Pembubaran Koperasi.

b) Pembinaan Pengawasan dan Penyehatan Koperasi.

c) Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi.

d) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Koperasi.


berdaya saing.

Strategi :

a) Pengembangan Program OVOP di Jawa Tengah, melalui

pengembangan Desa Mandiri OVOP melalui sistem demplot, fasilitasi

peningkatan sarana produksi OVOP, serta pengembangan ketrampilan

teknis melalui magang dan bimbingan teknis.

b) Peningkatan permodalan KUMKM di Jawa Tengah, melalui fasilitasi

temu pembiayaan, pendampingan penyusunan studi kelayakan usaha, serta

mendorong pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah.

c) Peningkatan jaringan pemasaran dan distribusi produk KUMKM,

melalui pameran dan promosi dengan memanfaatkan UMKM Center serta

PLUT-KUMKM, penyediaan layanan klinik usaha, peningkatan kualitas

desain produk KUMKM.

Kebijakan :

a) Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota dalam pengembangan

produk OVOP melalui sistem demplot, fasilitasi peningkatan sarana

produksi OVOP, serta pengembangan ketrampilan teknis melalui magang

dan bimbingan teknis.


b) Meningkatkan akses permodalan KUMKM kepada Lembaga Keuangan

melalui fasilitasi temu pembiayaan, pendampingan penyusunan studi

kelayakan usaha, serta mendorong pembentukan Perusahaan Penjaminan

Kredit Daerah.

c) Meningkatkan jaringan pemasaran dan usaha Produk KUMKM dengan

memanfaatkan UMKM Center serta PLUT-KUMKM, penyediaan layanan

klinik usaha, peningkatan kualitas desain produk KUMKM.


Strategi : Peningkatan kualitas SDM KUMKM guna mendorong wirausaha

baru dengan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Kebijakan : Peningkatan keahlian dan ketrampilan Pengurus/Pengelola

KUMKM.


kompeten

Strategi : Peningkatan kualitas SDM KUMKM.

Kebijakan : Peningkatan keahlian dan ketrampilan Pengurus/Pengelola

KUMKM melalui pelatihan berbasis manajerial, vokasional, serta

kompetensi.



KUMKM.

Strategi :

a) Peningkatan Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan

pemberdayaan KUMKM.

b) Peningkatan kualitas SDM Aparatur.


Kebijakan :

a) Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan

KUMKM.

b) Peningkatan kualitas SDM Aparatur.

Untuk mewujudkan visi dan misi, tentunya harus dilengkapi dengan ukuran-

ukuran mengenai faktor-faktor apa saja yang hendak diubah atau dicapai. Berikut

disajikan data mengenai tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Dinas Koperasi dan

UMKM Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2013-2018 dalam tabel 4.2.5

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan KUMKM perlu

ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan

indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program,

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dalam tabel 5.1.6

Sementara indikator kinerja sasaran menjadi tujuan dan upaya Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah untuk diwujudkan dalam kurun

waktu 5 tahun Indikator tersebut dapat dicapai bila sumber daya organisasi dan

asumsi-asumsi yang digunakan dapat dipenuhi. Pencapaian indikator dinas akan

memberi kontribusi bagi pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Jawa Tengah yang diproyeksikan setiap tahunnya sebagai pada

tabel 6.1.

Tabel 6.1.

5 Lihat “Lampiran”.

6 Ibid


MATRIK INDIKATOR KINERJA RPJMD

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH

II.5 Analisis Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan


Dalam pembuatan Renstra, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa

Tengah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan dalam penyusunan sistematikanya berpedoman pada Peraturan

Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sehingga

penyusunannya dapat dikatakan baik mengingat Dinas KUMKM telah

melaksanakan tahap demi tahap penyusunan Renstra Dinas KUMKM dan

menyusunnya sesuai dengan sistematika yang tertera dalam peraturan dan

perundang-undangan.

Berpedoman terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan pada pasal 7 ayat (1) menjelaskan Renstra SKPD

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif

dimana dalam tahapan penyusunannya adalah:


Melihat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah Menurut Bagian Ketiga Sistematika Rencana Pembangunan Daerah dalam

Pasal 40 ayat (4) yang menjelaskan mengenai sistematika penulisan Renstra

SKPD yang paling sedikit mencakup: a. pendahuluan; b. gambaran pelayanan

SKPD; c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; d. visi, misi,

tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; e. rencana program, kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan f. indikator kinerja SKPD

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Mengacu pada sistematika

penyusunan Renstra tersebut, Dinas KUMKM menyusun Renstra dengan

sistematika:

a. BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai latar belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematikan penulisan.

b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD, menjelaskan mengenai

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisaasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja

Pelayanan SKPD, serta Tantangan dan Peluang Pembangunan KUMKM.

c. BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI, menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan pelayanan SKPD,

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Telaah Renstra Kementerian

Koperasi dan UKM RI, serta penentuan isu strategis.

d. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN, menjelaskan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran

Jangka menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD, dan Telaah Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF,

menjelaskan mengenai program kegiatan SKPD, indikator kinerja, kelompok

sasaran, serta pendanaan indikatif.


f. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD, menjelaskan mengenai indikator kinerja SKPD yang

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD lima tahun mendatang untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

g. BAB VII PENUTUP

Sementara pada Pasal 4 ayat (2) Rencana Pembangunan Daerah, disusun

dengan tahapan: a. penyusunan rancangan awal; b. pelaksanaan Musrenbang; c.

perumusan rancangan akhir; dan d. penetapan rencana. Berikut penjelasannya:

1) Tahap Persiapan:

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Ir. Sujarwanto

Dwiatmoko, M.Si, menerima secara resmi rancangan awal RPJM Daerah dari

Kepala Bappeda, Herru Setiadhie, SH, M.Si. Setelah menerima RPJMD tersebut,

Kepala Dinas KUMKM mempelajari visi, misi, dan program Kepala Daerah

terpilih, H. Ganjar Pranowo, SH. Kemudian, Dinas KUMKM akan mengkaji,

memilah dan memilih diantara visi dan misi tersebut yang sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan UMKM, yaitu fokus terhadap

penanggulangangan kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah. Berdasarkan

tugas pokok dan fungsi tersebut maka Dinas KUMKM mendukung pencapaian

target pembangunan dari misi Kepala Daerah yang ke-2, yaitu “Mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan

Pengangguran”.

Kemudian, Kepala Dinas KUMKM membentuk tim yang dikhususkan

untuk menyusun Renstra. Mereka akan menyusun rencana kerja untuk

menyiapkan dokumen Renstra sebagai meteri pembuatan visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas KUMKM yang bersifat indikatif

dan sebagai bahan yang akan dibahas dalam forum SKPD. Terkait masalah forum

SKPD, tim penyusun Renstra akan melakukan identifikasi dan menentukan

stakeholder yang dianggap berkompeten, cakap, dan amanah.


2) Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD dan

Pelaksanaan Musrenbang:

Setelah tahap pertama telah dilakukan, tim penyusun Renstra akan

mengumpulkan data dan informasi mengenai gambaran pelayanan SKPD yang

berisi tugas, fungsi dan struktur organisaasi Dinas KUMKM, sumber daya Dinas

KUMKM, kinerja pelayanan Dinas KUMKM, serta tantangan dan peluang

pembangunan Dinas KUMKM dengan menggunakan metode analisis SWOT,

yakni Streght (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) yang merupakan faktor

internal Dinas KUMKM, Oportunity (Peluang) dan Threat (Ancaman) yang

merupakan faktor eksternal Dinas KUMKM.

Tim penyusun Renstra menjabarkan profil pelayanan Dinas KUMKM

dan prediksi jangka menengah atau disebut dengan isu strategis berdasarkan tugas

pokok dan fungsi yang berisi mengenai: Identifikasi permasalahan pelayanan

Dinas KUMKM; Telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih (H.

Ganjar Pranowo, SH); Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI;

Telaah RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis dimana dalam

penyusunannya diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan,

melakukan pengolahan limbah secara terpadu, menekan penggunaan bahan kimia

berbahaya, serta meningkatkan jumlah produk-produk makanan organik; dan

Penentuan isu strategis. Tahapan ini kemudian diikuti dengan menyusun rumusan

visi dan misi Dinas KUMKM untuk periode 2013-2018 yang sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya sehingga didapat perumusan strategi dan kebijakan umum,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja

yang mengacu pada tujuan dan sasaran SKPD yang dibumbuhi dengan SPM,

serta program dan kegiatan Dinas UMKM.

Perumusan strategi dan kebijakan umum, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan

sasaran SKPD, serta program dan kegiatan yang dibumbuhi dengan SPM Dinas

UMKM akan dijadikan sebagai bahan untuk dimusyawarahkan di Forum SKPD.


3) Tahapan Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD dan

Penetapan

Kesepakatan hasil Forum SKPD kemudian dituangkan dalam Berita Acara

Hasil Kesepakatan Forum SKPD dan menjadi bahan bahan musrenbang RPJMD

tahun 2013-2018. Musrenbang ini dilaksanakan pada7:

Hari Pertama

Tempat : Gedung Gradika Bhakti Praja

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang

Hari/Tanggal : Selasa, 12 November 2013

Pukul : 09.00-Selesai

Hari Kedua

Tempat : Kantor Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Jalan Pemuda No. 127-133 Semarang

Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2013

Pukul : 09.00-Selesai

Hasil musrenbang RPJMD tahun 2013-2018 ini dituangkan ke dalam

Naskah Kesepakatan Hasil Jangka Menengah Daerah sebagai acuan Bappeda

dalam menyusun dokumen rancangan akhir RPJMD yang kemudian diberikan

kepada Dinas KUMKM sebagai acuan penyusunan dokumen Renstra Dinas

KUMKM yang diikuti penyusunan rancangan Peraturan Kepala SKPD (Perka

SKPD).

Setelah seluruh tahapan satu sampai tiga telah terlaksana maka penyusunan

dokumen Renstra Dinas KUMKM akan menjadi dokumen Renstra Dinas

KUMKM yang disahkan oleh Peraturan Kepala SKPD (Perka SKPD).

7 Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Musrenbang RPJMD Jawa Tengah 2013-2018, 2013, dalam http://bappeda.jatengprov.go.id/berita-dan-info/aktivitas-bappeda/24-undangan-rembugan-musrenbang-rpjmd-2013-2018.html tertanggal 27 April 2014, pukul 23:02.


http://bappeda.jatengprov.go.id/berita-dan-info/aktivitas-bappeda/24-undangan-rembugan-musrenbang-rpjmd-2013-2018.html


Selain itu, menurut penulis Renstra Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah

sudah berjalan dengan baik sesuai dengan visi, misi, dan program Dinas KUMKM

Provinsi Jawa Tengah. Mengingat Renstra periode terbaru, 2013-2018, belum

dapat diukur kinerjanya maka kinerja sesungguhnya dapat dilihat melalui periode

sebelumnya, 2008-2013. Hal ini tercermin dari tabel 2.6, yaitu:

TABEL 2.6.CAPAIAN INDIKATOR RPJMD DINAS KUMKM PROV. JATENG

Dari tabel di atas terdapat beberapa indikator yang capaiannya jauh melebihi

target, yakni:

1. Indikator KSP/USP Koperasi yang sehat di tiap kecamatan 1 KSP/USP

dengan target 573 KSP/USP, hingga akhir 2013 telah tercapai sebanyak 6.711

KSP/USP. Tingginya capaian ini disebabkan adanya dukungan dari Pemerintah

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan penilaian kesehatan

KSP/USP.


2. Indikator Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah, dimana target sebesar

1.750 Sertifikat, hingga akhir 2013 telah tercapai 6.085 Sertifikat. Tingginya

capaian ini disebabkan adanya dukungan dari Kementerian KUKM RI,

Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk

kesepakatan bersama sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun

2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.

Program sertifikasi Hak Atas Tanah ditujukan untuk meningkatkan nilai jaminan

yang dimiliki oleh KUMKM ketika akan mengakses permodalan dari lembaga

keuangan Bank/Non-Bank.

3. Indikator Peningkatan pengetahuan kemampuan dan ketrampilan SDM

KUMKM dengan target 8.700 orang, hingga akhir 2013 telah tercapai sebanyak

12.490 orang. Tingginya capaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan

pengurus/pengelola KUMKM untuk meningkatkan produktivitasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, alokasi anggaran pemberdayaan Koperasi dan

UMKM selama periode 2008-2013 mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah ter-hadap pemberdayaan KUMKM. Berikut ditampilkan alokasi

anggaran APBD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah periode

2008-2013 dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7.Alokasi APBD Dinas KUMKM Prov. Jateng 2008-2013

No Tahun Anggaran Pertumbuhan

1 2008 18.074.316.000 -

2 2009 30.055.057.000 66,29%

3 2010 38.286.295.000 27,39%


4 2011 57.770.067.000 50,89%

5 2012 52.740.688.000 (8,71)

6 2013 63.904.681.000 21,17%

BAB III

PENUTUP

III. 3 Kesimpulan


Nawawi menjelaskan bahwa perencanaan strategis merupakan

perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategi) yang berorientasi pada

jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi), dan ditetapkan sebagai keputusan

pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil) agar

memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi) dalam usaha

menghasilkan sesuatu (perencanaan operaional untuk menghasilkan barang

dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas dengan diarahkan pada

optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis) dan berbagai sasaran

(tujuan operasional) organsasi.

Dalam pembuatan Renstra, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa

Tengah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan pada pasal 7 ayat (1) menjelaskan Renstra SKPD memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta

berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah Menurut Bagian Ketiga Sistematika Rencana Pembangunan Daerah dalam

Pasal 40 ayat (4) yang menjelaskan mengenai sistematika penulisan Renstra

SKPD yang paling sedikit mencakup: a. pendahuluan; b. gambaran pelayanan

SKPD; c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; d. visi, misi,

tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; e. rencana program, kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan f. indikator kinerja SKPD

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Selain itu, Renstra Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan

dengan baik sesuai dengan visi, misi, dan program Dinas KUMKM Provinsi Jawa

Tengah. Mengingat Renstra periode terbaru, 2013-2018, belum dapat diukur


kinerjanya maka kinerja sesungguhnya dapat dilihat melalui periode sebelumnya,

2008-2013.8

DAFTAR PUSTAKA

Osborne, David dan Ted Gaebler. 2000. Mewirausahakan

Birokrasi: Mentransformasi Semangat Wirausaha dalam

Sektor Publik. Edisi Revisi Keenam. Diterjemahkan oleh:

Abdul Rosyid. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.8 Lihat halaman 50-52.


Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 104. Deputi

Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-

undangan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Lembaran Negara RI, No. 21.

Menteri Hukum dan HAM RI. Jakarta.

Ahmad Khoeri, Rencana Strategis SKPD (Online)

(http://ahmadkhoeri77.blogspot.com/2013/05/rencana-

strategis-skpd.html, diakses tanggal 25 April 2014, pukul

17.37).

Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Musrenbang RPJMD Jawa Tengah

2013-2018, 2013 (Online)

(http://bappeda.jatengprov.go.id/berita-dan-info/aktivitas-

bappeda/24-undangan-rembugan-musrenbang-rpjmd-2013-

2018.html, diakses tanggal 27 April 2014, pukul 23:02).

Gunadarma, Materi 1 Arti Penting Perencanaan Strategis

(Online).

(

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/modulrencanas

trategis/materi1_artipentingperencanaanstrategis.pdf,

diakses tanggal 26 April 2014, pukul 12:21).

Tesis Disertasi, 2010, Pengertian Perencanaan Strategis (Online).

(http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/pengertian-








perencanaan-strategis.html, diakses tanggal 26 April 2014,

pukul 12:21).



Laporan renstra kumkm provinsi jawa tengah

Documents

Transcript of Laporan renstra kumkm provinsi jawa tengah