laporan ppid th 2015ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5cd808af37560.pdf3hqhudsdq 6,$3 kduxv glgxnxqj...
Transcript of laporan ppid th 2015ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5cd808af37560.pdf3hqhudsdq 6,$3 kduxv glgxnxqj...
LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2015
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
© 2016
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2015
I. Gambaran Umum
Kesehatan merupakan hak dasar/hak fundamental warga negara
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) sebagai motor penggerak pembangunan kesehatan dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat memiliki visi yaitu
Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan. Untuk mewujudkan
visi Kemenkes, dilaksanakan empat misi antara lain :
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani;
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya
kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan;
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan;
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik dan berkeadilan.
Sektor kesehatan dianggap memiliki posisi yang strategis karena
bersentuhan langsung dengan publik serta memiliki anggaran yang cukup
besar, selain sektor pendidikan, sehingga membuat Kementerian Kesehatan
banyak disorot masyarakat. Tuntutan tersebut menyadarkan institusi ini
untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dengan menjalankan transparansi dan akuntablitas pelayanan
publik.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan good
governance berkonsekuensi logis bagi badan publik berkewajiban
membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan
amanat tersebut, Kementerian Kesehatan sebagai badan publik memiliki
obligasi untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi
secara cepat, tepat, murah, dan mudah.
Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Bab VII Pasal 36 nomor 1
disebutkan bahwa “Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan
layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat
3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir”. Ditambah lagi
pada ayat 2 disebutkan “Salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi
Informasi Pusat.”
II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Di Kemenkes
a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kemenkes mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di
bidang kesehatan dalam pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas
dan fungsi Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan.
Dukungan Kemenkes dalam menerapkan UU KIP tersebut telah
diregulasikan melalui peraturan dan keputusan Menteri Kesehatan yaitu :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2166/Menkes/Per/X/2011
tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan,
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1625/Menkes/SK/VIII/2011
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
Lingkungan Kementerian Kesehatan yang merupakan revisi
Kepmenkes Nomor 708/Menkes/SK/VIII/2010,
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2015 tentang Daftar
Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
b. Akses layanan informasi publik
Fasilitas yang tersedia dalam pemberian layanan informasi publik di
Kemenkes, yaitu :
1) Pojok Informasi
Pojok Informasi merupakan fasilitas layanan infomasi bagi publik
melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan
informasi yang dibutuhkan.
Pojok informasi berlokasi di Lobi, Lantai 1 Gedung Prof. Dr. Sujudi
Kementerian Kesehatan yang berukuran 5m x 5m terdiri dari 1 meja front
desk dengan 2 kursi petugas serta sofa untuk tamu. Ruangan ini
dilengkapi dengan 1 unit Plasma TV, 2 unit PC untuk akses internet, 1
telepon, 1 unit Laptop serta instrumen untuk pelayanan informasi berupa
formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik,
tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan
keberatan.
Jam operasional:
Setiap hari kerja (Senin – Jum’at) mulai pukul 09.00 – 15.00 WIB.
2) Halo Kemkes
Di era information technology saat ini untuk mendukung
layanan informasi publik secara mudah, murah, cepat, dan akurat,
Kemenkes telah membangun akses informasi bagi publik melalui
telepon : (kode lokal) -1500567.
Jam operasional:
Per 1 Januari 2014, layanan informasi melalui Telepon Halo Kemkes
beroperasi selama 24 jam setiap hari.
Saluran komunikasi lain:
Faksimili : (021) 52921669
SMS : 081281562620
Email : [email protected]
Surat : Halo Kemkes
Pusat Komunikasi Publik
(Puskom Publik) Kemenkes
Jl. Rasuna Said Kav. 4-9 Blok X5
Jakarta Selatan 12750
Situs Pusat Komunikasi Publik : www.sehatnegeriku.com
Media sosial : twitter, flicker, dan facebook.
3) Laman PPID Kemenkes melalui situs : www.ppid.kemkes.go.id
Situs PPID diluncurkan pada bulan Oktober 2011. Situs tersebut
terdiri dari kanal Beranda, Profil, Layanan Informasi Publik, Pelayanan
Publik, Kontak Kami, dan Unduhan. Publik dapat mengajukan
permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi
yang tersedia di situs tersebut.
c. Sumber daya manusia
Penanggung jawab pelayanan informasi publik di PPID Kemenkes
adalah Bidang Pelayanan Informasi Publik, Puskom Publik melibatkan
sumber daya manusia sebanyak 15 orang.
Sebanyak 9 orang bertugas secara shift di Halo Kemkes, dua
orang pengelola Pojok Info, satu orang pengelola Email, satu orang
pengelola PPID, dan satu orang pengelola akun Facebook.
d. Jumlah layanan informasi publik
1) Jumlah layanan informasi publik tahun 2015 dengan rincian
sebagai berikut :
a. Pojok Informasi
Pada tahun 2015, sebanyak 52 pelayanan informasi masuk melalui
Pojok Info dan status pelayanan selesai.
b. Halo Kemkes
Tahun 2015, total pelayanan informasi yang masuk sebanyak 10.149
dengan rincian SMS sebanyak 1.585, email sebanyak 2.704 dan
telepon Halo Kemkes sebanyak 5.860.
c. Situs PPID
Tahun 2015, total pelayanan informasi yang masuk sebanyak 378 dan
status pelayanan selesai (closed)
Dengan demikian total pelayanan informasi yang masuk di tahun 2015
sebanyak 10.579.
Berdasarkan jenisnya, layanan informasi publik terbagi menjadi
dua yaitu: permintaan informasi dan permohonan informasi.
A. Permintaan informasi yaitu badan publik (Kemenkes) memberi
informasi kepada pemohon tanpa mengisi formulir permohonan
informasi. Contoh: permintaan leaflet, brosur, pertanyaan seputar
kepesertaan JKN dan lain-lain.
B. Permohonan informasi yaitu badan publik (Kemenkes) memberi
informasi kepada pemohon didahului dengan mengisi formulir
permohonan informasi. Informasi yang dibutuhkan tersebut
memerlukan identitas pemohon berupa nama, alamat, nomor
telepon, tujuan permohonan dan jenis informasi yang diperlukan.
Data total layanan informasi publik sebanyak 10.579 layanan,
terbagi menjadi dua jenis yaitu permintaan informasi sebanyak
10.578 layanan dan permohonan informasi sebanyak 1 layanan.
Tabel 2 di bawah ini merincikan permintaan informasi tahun 2015
per bulan melalui akses email, telepon Halo Kemkes, Pojok Informasi,
laman PPID, dan SMS dengan jumlah permintaan informasi terbanyak
melalui Halo Kemkes yaitu sebanyak 5.860 layanan,.
Tabel 2. Permintaan Informasi
Email Halo Kemkes
Pojok Info
Laman PPID
SMS
Januari 210 670 50 27 156 Februari 222 562 0 25 146 Maret 225 556 0 38 128 April 243 472 1 34 127 Mei 295 463 0 27 335 Juni 222 454 0 34 75 Juli 252 371 0 30 83 Agustus 238 408 0 34 19 September 251 629 0 29 141 Oktober 310 454 0 54 185 November 158 422 0 31 106 Desember 78 399 1 15 84
Jumlah 2704 5860 52 378 1585
Sumber: SIAP, 2015
Tabel 3 di bawah ini merincikan permohonan informasi tahun 2015
per bulan melalui akses email, telepon Halo Kemkes, pojok informasi,
surat, situs PPID, dan SMS dengan jumlah permohonan informasi
terbanyak melalui Pojok Informasi yaitu sebanyak 12 layanan,
sedangkan yang terkeci l adalah surat dengan 2 layanan.
Tabel 3. Permohonan Informasi
Email Halo
Kemkes Pojok Info Laman
PPID SMS
Januari 0 0 0 0 0 Februari 0 0 0 0 0 Maret 0 0 0 0 0 April 0 0 0 0 0 Mei 0 0 0 0 0 Juni 0 0 0 0 0 Juli 0 0 0 0 0 Agustus 0 0 0 0 0 September 0 0 0 0 0 Oktober 0 0 0 0 0 November 0 0 0 0 0 Desember 0 0 1 0 0
Jumlah 0 0 1 0 0
Sumber: SIAP, 2015
Tabel 2 dan 3 memperlihatkan tingginya layanan permintaan
informasi dibandingkan layanan permohonan informasi. Keadaan tersebut
bisa diartikan bahwa masyarakat cenderung lebih memilih saluran
informasi atau teknologi informasi yang lebih mudah, murah, dan cepat di
dalam pemenuhan kebutuhan informasi daripada metode konvensional
dengan mendatangi tempat pelayanan informasi.
2) Sengketa Informasi Publik
Selama kurun waktu 2015, terjadi satu sengketa informasi
publik antara Mudzamil M.F Suadu di Jakarta sebagai Pemohon dengan
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sebagai Termohon di
Jakarta. Sengketa diselesaikan dengan kesepakatan mediasi atas
putusan Komisi Informasi Pusat No.469/VIII/KIP-PS-A-M/2014
tanggal 17 Februari 2015 sebagaimana terlampir.
e. Perbandingan Layanan Informasi Publik
Perbandingan Layanan Informasi 2011 - 2015
Sumber: SIAP, 2015
Gambar tersebut memperlihatkan layanan informasi selama periode
2011 – 2015. Kenaikan kebutuhan layanan informasi yang tinggi tahun 2014
disebabkan adanya implementasi Program JKN untuk dapat diberikan
melalui berbagai saluran informasi di Kemenkes.
f. Terobosan
Kemenkes terus berupaya memperbaiki kinerja layanan informasi dengan
berbagai terobosan di antaranya penerapan aplikasi SIAP (Saluran informasi,
aspirasi dan pengaduan) Kemenkes yang bertujuan memberikan kemudahan
kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan
pengaduan layanan kesehatan kepada Kementerian Kesehatan RI secara
online selama 24 Jam.
938 1095
4234
16720
10579
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2011 2012 2013 2014 2015
Keunggulan SIAP dibanding sebelumnya adalah lebih cepat memberi
pelayanan kepada masyarakat, baik permintaan informasi ataupun pengaduan.
Demikian pula dalam penyusunan laporannya. Kecepatan ini tentu sangat
bergantung kepada respon cepat unit terkait yang harus menyediakan informasi
atau menindaklanjuti laporan pengaduan. Sofware SIAP hanya alat bantu yang
memudahkan dan memperpendek waktu pelayanan.
Tahun 2015, SIAP dikembangkan dengan memberi pelayanan
informasi melalui sosial media (Twitter dan facebook) dan dapat diakses oleh
Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemenkes yang terintegrasi dalam satu sistem.
Melalui SIAP ini mekanisme pelaporan dan operasional dapat lebih cepat dan
terintegrasi.
Selain upaya perbaikan, Kementerian Kesehatan masuk dalam
peringkat 5 besar Keterbukaan Informasi Publik kategori Kementerian dari
Komisi Informasi Pusat (KIP)
Sumber: http://www.depkes.go.id/article/view/15121700002/kemenkes-masuk-
5-besar-penganugerahan-keterbukaan-informasi-publik.html,
http://www.komisiinformasi.go.id/uploads/files/Laporan%20Pemeringkatan%20K
IP%20Tahun%202015oke.pdf
g . Anggaran Layanan Informasi Publik
Anggaran pelayanan informasi publik merupakan satu-kesatuan
dalam Rencana Kerja Anggaran Kemenkes, melalui DIPA Pusat
Komunikasi Publik Kemenkes tahun anggaran 2015.
h. Kendala Layanan Informasi Publik
1) Dalam memenuhi permohonan informasi diperlukan koordinasi dan
kerja sama dengan satuan kerja yang terkait permohonan informasi
tersebut sehingga Pelaksana PPID Utama Kementerian Kesehatan,
dalam hal ini Pusat Komunikasi Publik harus pro aktif untuk
mendapatkan jawaban terhadap permohonan informasi dari satuan
kerja yang terkait.
2) Daftar informasi publik sebagian Unit Utama belum diperbaharui.
III. Rekomendasi dan Rencana Tindak
Lanjut
1) Pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan meningkatkan
jejaring layanan informasi di lingkungan PPID Kementerian Kesehatan.
2) Dukungan anggaran melalui APBN Kemenkes dan akses internet cepat
melalui Pusdatin untuk pengembangan aplikasi SIAP running well
sehingga dapat digunakan disetiap satuan kerja dan UPT Kemenkes.
3) Penerapan SIAP harus didukung dengan pelatihan pendampingan dan
sosialisasi SIAP di setiap satuan kerja dan UPT Kemenkes.
IV. Prestasi
1. Peringkat 5 Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori
Kementerian
(http://www.komisiinformasi.go.id/uploads/files/Laporan%20Pemeringkatan
%20KIP%20Tahun%202015oke.pdf)
2. ISO 9001: 2008 Manajemen Mutu Pelayanan
V. Penutup
Demikian laporan layanan informasi tahun 2015 disusun sebagai bahan
koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Kesehatan.
Jakarta, Januari 2016 a.n. PPID Utama Kementerian Kesehatan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat drg. Oscar Primadi, MPH NIP. 196110201988031013