LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI …anri.go.id/assets/download/Laporan_Akses_Informasi... ·...
Transcript of LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI …anri.go.id/assets/download/Laporan_Akses_Informasi... ·...
LAPORAN
PENGELOLAAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2015
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BAB I
KEBIJAKAN
A. Latar Belakang
Pusat Pelayanan Informasi Arsip Nasional Republik Indonesia dibentuk berdasarkan
SK No: HK.01/141/2010 merupakan salah satu unit layanan ANRI yang dilaksanakan oleh
Bagian Hubungan Masyarakat. Pembentukan unit ini merupakan implementasi dari
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam
rangka menjamin pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh akses informasi publik
dan mewujudkan tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi. Unit ini melaksanakan
tugas menyajikan informasi publik dan melayani permohonan informasi dibawah
koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh unit ini merupakan bagian dari
pengelolaan informasi publik ANRI berdasarkan peraturan perundangan kearsipan yang
telah ditetapkan seiring dengan adanya peraturan keterbukaan informasi publik baik
peraturan yang berskala nasional maupun internal. Peraturan Nasional No. 26 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis sebagai Informasi Publik merupakan
panduan tidak saja bagi ANRI tetapi juga bagi seluruh badan publik dalam mengelola dan
menyediakan informasi yang bersumber dari arsip dinamis sebagai bahan akuntabilitas
kinerja badan publik. Sedangkan peraturan No. 11 Tahun 2010 mengenai Mekanisme
Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI merupakan panduan teknis dalam
dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik.
Peraturan kearsipan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik di
ANRI adalah Perka No.40 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan ANRI. Peraturan ini juga merupakan
pedoman teknis yang digunakan dalam memberikan layanan akses atas suatu informasi
yang bersumber dari arsip dinamis terutama dalam mengatur kewenangan pengguna dalam
mengakses suatu informasi sesuai dengan tingkat klasifikasi keamanannya.
Pengelolaan informasi publik dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) dan didukung oleh unit terkait seperti Bagian Arsip sebagai
penanggung jawab penyedia informasi publik yang bersumber dari arsip dinamis ANRI,
Bagian Hubungan Masyarakat sebagai penangung jawab penyajian dan pemberian layanan
informasi kepada masyarakat serta Biro Hukum & Kepegawaian dan Inspektorat ANRI
sebagai penanggung jawab atas penyelesaian sengketa informasi jika terjadi sengketa
dalam pelaksanaan pelayanan pengajuan keberatan.
Diharapkan ANRI sebagai badan publik dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masayarakat melalui pemberian
layanan akses keterbukaan informasi publik yang bersumber dari arsip dinamis dengan
sebaik-baiknya.
B. Dasar
1) Peraturan Kepala ANRI Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI
sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor
05 Tahun 2010.
1) Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pengelolaan
Informasi Publik di Lingkungan Arsip Nasional RI.
2) Peraturan Kepala ANRI Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Arsip
Dinamis Sebagai Informasi Publik.
3) Peraturan Kepala ANRI Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Klasifikasi Keamanan
Dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional RI.
4) Program Kerja Biro Perencanaan dan Humas Tahun 2016;
C. Tujuan dan Sasaran
Laporan ini merupakan pertanggung jawaban kegiatan dan sarana pengawasan serta
pengendalian atas pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik yang
dilakukan oleh PPID di lingkungan ANRI. Laporan ini dibuat untuk mengukur tingkat
keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di ANRI pada tahun 2015.
D. Ruang Lingkup
Penyelenggaraan pelayanan informasi publik ANRI melingkupi penyediaan dan
penyajian informasi publik ANRI berdasarkan dengan jenis keterbukaan informasi publik,
pelayanan permohonan informasi dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh
informasi publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
dalam pengelolaan informasi publik yang bersumber dari arsip dinamis ANRI,
pendokumentasian pelayanan informasi publik serta pembuatan laporan penyelenggaraan
informasi publik di lingkungan ANRI pada setiap tahun pelaksanaan.
BAB II
PELAKSANAAN
A. Kondisi Saat Ini
Kegiatan pelayanan informasi publik ditujukan untuk memenuhi hak masyarakat
terhadap informasi yang terkait dengan fungsi ANRI sebagai badan publik yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sebagai upaya mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat
melalui keterbukaan informasi serta sebagai salah satu upaya mendorong masyarakat
untuk berperan aktif dalam proses pembangunan melalui pengawalan, pengawasan dan
pengendalian seperti memberikan kritik, sumbang saran dan masukan dalam pembuatan
kebijakan publik di bidang kearsipan.
Upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik dilaksanakan oleh PPID
melalui beberapa kegiatan yang dimulai dari penyediaan informasi yang bersumber dari
arsip dinamis, penyimpanan, pendokumentasian, pengujian konsekuensi atas informasi
yang dikecualikan, dan pengklasifikasian informasi, serta pelayananan permohonan
informasi. Target pencapaian pelayanan informasi diantaranya tersedianya informasi
publik ANRI berdasarkan dengan jenis keterbukaan informasi publik, teraksesnya
informasi publik sesuai jenis keterbukaannya, terpenuhinya hak masyarakat dalam
memperoleh informasi, serta terkelolanya penyimpanan dan pendokumentasian informasi
publik ANRI berdasarkan peraturan kearsipan.
Pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID ANRI pada tahun 2015 masih
berpedoman pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme
Pengelolaan Informasi Publik Di lingkungan ANRI, akan tetapi hanya memberikan
layanan informasi yang bersumber dari arsip dinamis karena untuk layanan informasi yang
bersumber dari arsip statis telah dilaksanakan oleh unit tersendiri sesuai dengan prosedur
layanan arsip statis yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karenanya, sejak tahun 2012
Peraturan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2010 telah diusulkan dan dibuat naskah
akademik untuk dilakukan revisi.
Sesuai dengan Keputusam Kepala ANRI Nomor 222 Tahun 2015 tentang Program
Legislasi ANRI Tahun 2015, perubahan Peraturan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2010
termasuk pada peraturan yang diprioritaskan untuk dilakukann finalisasi. Adapun pada
Desember 2015, draft peraturan tersebut sudah diserahkan kepada Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan. Namun sampai tahun 2015 berjalan drat Perka tersebut belum ada
pembahasan kembali. Demikian pula halnya dengan perubahan Keputusan Kepala ANRI
tentang Organisasi PPID masih belum dilakukan perubahan, masih mengacu kepada
Keputusan Kepala ANRI Nomor HK.01/141/2010. Hal ini menjadi penting untuk dibahas
dan disepakati pada level pengambil kebijakan.
Fasilitas penunjang pelaksanaan pelayanan informasi ANRI pada unit PPID telah
dilengkapi dengan sarana layanan informasi antara lain tersedianya ruang layanan dan
meja layanan lengkap dengan 3(tiga) buah komputer untuk mengakses informasi publik
melalui situs internet dan intranet PPID ANRI, papan pengumuman informasi manual
maupun elektronik, mesin foto copy, scanner yang ditunjang dengan pengadaan bahan
berupa toner untuk mesin foto kopi, printer, CD/VCD serta kertas yang digunakan untuk
menggandakan salinan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon.
Sarana pendukung lainnya berupa penyediaan kotak saran yang berfungsi pula
sebagai media pengawasan dan pengaduan masyarakat terhadap layanan yang diberikan
oleh PPID ANRI dan pada tahun 2015 ini layanan yang berikan PPID ANRI tanpa
pengaduan. Hanya ada masukan agar keterkaitan arsip dan PPID lebih digemakan ke
daerah-daerah.
Sarana administrasi layanan berupa formulir pengajuan permohonan, tanda bukti
pengajuan, tanda terima informasi, formulir pengajuan keberatan serta buku registrasi
yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan pelayanan. Seluruh fasilitas yang
disediakan dalam keadaan baik dan dapat digunakan oleh petugas maupun pemohon
informasi.
Sumber Daya Manusia yang menangani pengelolaan dan pelayanan informasi
selalu berusaha dalam mengembangkan kemampuannya demi mewujudkan pelayanan
yang prima kepada publik. Peran dan tugas yang dilakukan oleh SDM pengelola informasi
publik sesuai dengan jabatannya yaitu Arsiparis dalam penyediaan dan pelayanan
informasi publik serta Pranata Komputer dalam pengolahan data dan penyajian informasi
publik pada media yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
B. Upaya yang telah dilaksanakan
Upaya peningkatan kualitas layanan publik pun telah dilakukan PPID ANRI
antara lain dengan berpartisipasi aktif dalam mengikuti berbagai forum diskusi mengenai
Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan badan publik lainnya guna
memperdalam materi yang terkait dengan pelayanan informasi publik. Upaya tersebut
dilakukan dengan mengikuti berbagai forum pengembangaan kapasitas SDM pengelola
informasi publik seperti mengikuti bimbingan teknis uji konsekuensi yang
diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.
Partisipasi PPID ANRI dalam kegiatan ini selain merupakan motivasi dalam
memperluas wawasan juga menjadi inspirasi bagi PPID ANRI untuk meningkatkan
kualitas layanan yang lebih baik kepada publik. Pada tahun 2015 ini PPID ANRI aktif
dalam Forum Koordinasi PPID di Lingkungan Badan Publik tingkat nasional maupun
forum diskusi lainnya yang terkait layanan masyarakat.
Adapun dalam Forum Koordinasi PPID di lingkungan Badan Publik, sesuai
dengan Keputusan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian
Komunikasi dan Informatikan Nomor37 Tahun 2015, ANRI berperan sebagai Anggita
Bidang Pengembangan.
Pada tahun 2015, peran unit-unit kerja sebagai penyedia informasi publik beserta
unit kearsipan sebagai penanggung jawab kegiatan penyediaan informasi publik harus
terus dioptimalkan agar dapat memudahkan dalam penyusunan dan penyediaan Daftar
Informasi Publik. Upaya ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan unit kearsipan dan
unit kerja lainnya dalam penyediaan, pendokumentasian serta penyimpanan informasi
publik termasuk pelayanan informasi melalui media elektronik yang dikekola bagian arsip
ANRI.
Kegiatan pelayanan yang juga telah dilaksanakan berupa pengadaaan sarana
pendukung berupa penyediaan kotak saran di ruang layanan yang akan digunakan sebagai
sarana komunikasi antar publik dengan PPID ANRI sebagai badan publik terutama dalam
menampung aspirasi, kritik dan saran yang membangun.
Layanan yang diberikan PPID ANRI pada tahun 2015 ini meliputi penyediaan
informasi publik sesuai dengan jenis keterbukaan informasi publik pada situs resmi
(www.anri.go.id) yang dapat diakses publik serta melalui papan pengumuman elektronik
(touch screen) yang disediakan di luar ruang layanan. Penyediaan Informasi publik
dilaksanakan sesuai dengan jenis keterbukaan informasi ; informasi publik yang wajib
disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat.
Pengembangan sistem informasi dan dokumentasi juga telah dilakukan oleh PPID
ANRI dengan memanfaatkan TIK. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu publikasi
informasi yang bersumber dari arsip dinamis aktif yang berasal dari unit pencipta arsip
ANRI melalui layanan online pada situs www.jikn.go.id. Situs ini selain menyajikan
informasi arsip statis juga menampilkan informasi publik yang bersumber dari arsip
dinamis, dengan demikian masyarakat dapat mengakses informasi publik yang berasal dari
seluruh badan publik yang terjaring dan terhubung dengan situs ini.
Selain itu, pada tahun 2015 PPID ANRI turut aktif dalam kegiatan Pemeringkatan
Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik yang diinisiasikan oleh Komisi
Informasi Pusat. Kegiatan pemeringkatan ini merupakan salah satu bentuk monitoring dan
evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat.
Tahun 2014 ANRI berada pada peringkat I kategori Lembaga Negara
dengan nilai keterbukaan 94,6. Jika diurutkan secara keseluruhan dari seluruh kategori
Badan Publik, ANRI berada pada peringkat keenam dengan peringkat kesatu Kementerian
Keuangan. Pada tahun 2015 ANRI berada pada peringkat I kategori Lembaga
Pemerintah Non Kementerian dengan nilai keterbukaan 98,056 dan berada pada
peringkat II dari seluruh kategori Badan Publik dengan peringkat I masih dipegang oleh
Kementerian Keuangan.
Partisipasi aktif PPID ANRI dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik
tersebut juga menjadi salah satu bahan evalusi terhadap hal-hal pa saja yang masih belum
terpenuhi ANRI dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.
Pelayanan informasi publik oleh PPID ANRI pada tahun 2015 secara umum
berlangsung sesuai dengan rencana. Target pelaksanaan penyajian informasi publik telah
dilaksanakan antara lain tersedianya informasi publik berdasarkan jenis keterbukaan pada
situs resmi ANRI. Dalam hal pelayanan permohonan informasi oleh publik yang datang
secara langsung dan tidak langsung telah dilaksanakan dengan baik. Waktu layanan yang
diberikan kepada pemohon informasi dapat dipenuhi, yang disesuaikan dengan kondisi
informasi yang diminta dan informasi tersebut adalah informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan, tidak menyesatkan, benar dan akurat. Dalam usaha pemenuhan
hak-hak publik atas informasi publik PPID telah melayani seluruh lapisan masyarakat
dengan baik sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.
BAB III
RINCIAN
Rekapitulasi Pemohon Informasi Publik Tahun 2015 pada unit layanan PPID :
Bulan Januari 2015
1. Permohonan informasi secara langsung a.n Nuri S, Hilwijaya,Rr , Harifah mengenai
Koordinasi dengan Humas ANRI pada tanggal 6 Januari 2015.
2. Permohonan informasi melalui email a.n Ulqiyatus Zahrah mengenai Jam kunjungan
ANRI pelaksanaan KKL mahasiswa Pend.Sejarah, Jurusan Sejarah, Fak. Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang pada tanggal 17 Januari 2015
3. Permohonan informasi secara langsung a.n Rini Fajarwati mengenai Penelusuran
arsip PU (lampiran dan berita acara) Tahun 2000 (sebagai tembusan ke Ka.ANRI)
pada tanggal 27 Januari 2015.
4. Permohonan informasi secara langsung a.n Liyana mengenai Surat izin penayangan
video Bung Karno pada tanggal 30 Januari 2015.
Bulan Februari 2015
5. Permohonan informasi secara langsung a.n Fauzan Anyasfika mengenai Wawancara
sejarah lisan Mayjend (Purn) Saurip Kadi pada tanggal 6 Februari 2015.
6. Permohonan informasi secara langsung a.n Juhairiah mengenai Prosedur kunjungan,
penelitian, magang dan riset bagi mahasiswa sejarah pada tanggal 11 Februari 2015.
7. Permohonan informasi secara langsung a.n Sandi Gustomo mengenai Peraturan
Bersama kepala ANRI dan kepala BKN tentang pedoman JRA Kepegawaian pada
tanggal 17 Februari 2015.
8. Permohonan informasi secara langsung a.n Aulia Citra mengenai Peraturan-peraturan
yang terkait dengan kearsipan pada tanggal 17 Februari 2015.
9. Permohonan informasi secara langsung a.n Adi Candra mengenai Prosedur dan sistem
magang Mahasiswa jurusan sejarah pada tanggal 18 Februari 2015.
10. Permohonan informasi secara langsung a.n Ahmad Arif Cahyono mengenai Sarana
dan Prasarana serta struktur bangunan Depo Arsip sesuai standar kearsipan di ANRI
pada tanggal 18 Februari 2015.
11. Permohonan informasi secara langsung a.n Saharudin Karsan mengenai Informasi
keterbukaan informasi publik di ANRI
12. Permohonan informasi secara langsung a.n Egananda Pratama Ramadhan mengenai
magang
13. Permohonan informasi secara langsung a.n Marviana Dewi mengenai foto rakoor
bidakara
14. Permohonan informasi secara langsung a.n Avestiva Iriyati mengenai mencari
dokumentasi alm.Tino Sida
15. Permohonan informasi secara langsung a.n Swandy Sitohang mengenai Persyaratan
pelaksanaan magang kearsipan beserta jadwal magang yang telah terlaksana pada
tanggal 18 Februari 2015.
16. Permohonan informasi secara langsung a.n Sumaryanto mengenai prosedur
pelaksanaan PKL bagi SMK Jurusan Akuntansi pada tanggal 23 Februari 2015.
17. Permohonan informasi secara langsung a.n Gustiyarini mengenai PERKA pada
tanggal 24 Februari 2015.
18. Permohonan informasi secara langsung a.n Achmad Yusuf mengenai Prosedur alih
media arsip digital (kaset,video,dll) pada tanggal 24 Februari 2015.
19. Permohonan informasi secara langsung a.n Asep Restu Jaya mengenai Prosedur
kunjungan SMK Jurusan Administrasi Perkantoran pada tanggal 24 Februari 2015.
20. Permohonan informasi secara langsung a.n Eman Ati Ayumi mengenai Prosedur
pelaksanaan prakerin di ANRI pada tanggal 24 Februari 2015.
21. Permohonan informasi secara langsung a.n Indah Kurniasari mengenai SOP
keterbukaan informasi publik dan daftar berkas dan isi berkas pada tanggal 25
Februari 2015.
22. Permohonan informasi secara langsung a.n Heni Oktiandawati mengenai SOP
Prakerin di ANRI pada tanggal 27 Februari 2015.
23. Permohonan informasi secara langsung a.n Dini Sofiyani mengenai Pelaksanaan
prakerin administrasi perkantoran di ANRI pada tanggal 27 Februari 2015.
Bulan Maret 2015
24. Permohonan informasi secara langsung a.n Aryani mengenai Tahapan kunjungan ke
ANRI pada tanggal 2 Maret 2015.
25. Permohonan informasi secara langsung a.n Sugiyono mengenai Praktek Kerja Industri
di ANRI pada tanggal 2 Maret 2015.
26. Permohonan informasi secara langsung a.n Luluk Masruroh,S.Pd mengenai Sumber
belajar sejarah yang otentik pada tanggal 2 Maret 2015.
27. Permohonan informasi secara langsung a.n Drs.Suyud mengenai Arsip tentang
Kepulauan Bangka Belitung,Arsip layanan (CD) tentang layanan arsip yang terkena
bencana pada tanggal 3 Maret 2015.
28. Permohonan informasi secara langsung a.n Slamet Priyadi mengenai Event ANRI
(seminar/workshop) pada tanggal 10 Maret 2015.
29. Permohonan informasi secara langsung a.n Tjoki Aprianda Siregar (Aa.Dir. Timur
Tengah Kemenlu RI) mengenai Data Mr.Abdurrauf Bin Muhammed Sholeh As-
Shobban selaku kuasa usaha Ad Interim (KUA) pertama Kadubes Kerajaan Arab
Saudi pada tanggal 17 Maret 2015.
30. Permohonan informasi melalui email a.n Aulia Citra mengenai Data-data mengenai
dokumen elektronik pada tanggal 13 Maret 2015.
31. Permohonan informasi secara langsung a.n Henny D.S Onibala mengenai Permintaan
data Kearsipan dan Pemberkasan pada tanggal 13 Maret 2015.
32. Permohonan informasi secara langsung a.n Musdalifah Zaenuddin,S.Sos mengenai
Restorasi dan ruangan depo pada tanggal 13 Maret 2015.
33. Permohonan informasi secara langsung dan email a.n Widi Hafidi (SMKN 1 Cipanas)
mengenai surat tanggapan kesediaan kunjungan industri untuk tanggal 7 Mei 2015
pada tanggal 17 Maret 2015.
34. Permohonan informasi secara langsung a.n Ramadhany Firmansyah mengenai
prosedur magang, penelitian dan penelusuran arsip statis atau arsip bersejarah pada
tanggal 17 Maret 2015.
35. Permohonan informasi secara langsung a.n Nadhila Adelina menganai Prosedur
layanan perbaikan arsip pada tanggal 17 Maret 2015.
36. Permohonan informasi secara langsung a.n Nabiella Hamdania mengenai Prosedur
pengajuan penelitian skripsi pada tanggal 18 Maret 2015.
37. Permohonan informasi melalui email a.n Yudi Indonesia Travel mengenai
permohonan prosedur dan izin kunjungan ke ANRI pada tanggal 24 Maret 2015.
38. Permohonan informasi secara langsung a.n Egga Sumarna Anas mengenai Laporan
prakerin (Konsep) pada tanggal 24 Maret 2015.
39. Permohonan informasi melalui email a.n Hayrunnisa Mutya mengenai Informasi
permohonan PKL pada tanggal 24 Maret 2015.
40. Permohonan informasi melalui email a.n Manda mengenai Informasi kunjungan pada
tanggal 24 Maret 2015.
41. Permohonan informasi secara langsung dan email a.n Dr. Tamara Adriani
Susetyo,S.S,M.A mengenai Prosedur tetap pelaksanaan kegiatan di ruang
penyimpanan arsip statis pada tanggal 25 Maret 2015.
42. Permohonan informasi secara langsung a.n Mohammad Sabila Rusydi mengenai
Buku tentang ANRI pada tanggal 25 Maret 2015.
43. Permohonan informasi secara langsung a.n Diny Albayyinah mengenai mengetahui
informasi lebih detail tentang profil ANRI dan untuk bahan laporan observasi pada
tanggal 25 maret 2015.
44. Permohonan informasi secara langsung a.n Diana Suryadi mengenai pelaksanaan
kunjungan mahasiswa UNINDRA pada tanggal 25 Maret 2015.
45. Permohonan informasi secara langsung a.n Niken Aditya mengenai Daftar absensi
prakerin pada tanggal 25 Maret 2015.
46. Permohonan informasi secara langsung a.n M.Sabila Rusydi mengenai dokumen
peraturan tentang perawatan arsip pada tanggal 26 Maret 2015.
47. Permohonan informasi secara langsung a.n Fauzan Anyasfika mengenai Konsep Surat
Edaran pada tanggal 27 Maret 2015.
48. Permohonan informasi secara langsung a.n Fitriyan mengenai Film Bung Hatta pada
tanggal 31 Maret 2015.
49. Permohonan informasi secara langsung a.n Nani Herawati,SH mengenai Peraturan
kearsipan, layanan arsip pada tanggal 31 Maret 2015.
50. Permohonan informasi secara langsung a.n Windi Rachmisyah mengenai Acara
Observasi Keprotokolan pada tanggal 31 Maret 2015.
51. Permohonan informasi secara langsung a.n Chandra Wahyu Utama mengenai konsep
proposal magang pada tanggal 31 Maret 2015.
52. Permohonan informasi secara langsung a.n Deni mengenai Dokumen Pendukung
kearsipan pada tanggal 31 Maret 2015.
Bulan April 2015
53. Permohonan informasi secara langsung a.n Desi Dwi Sugianti mengenai Jadwal
kunjungan diorama pada tanggal 1 April 2015.
54. Permohonan informasi melalui email dari Perpustakaan di Banyumas mengenai
Sambutan Mempan RB RI dalam acara Rakor Penyelenggaraan Kearsipan tanggal 31
Maret 2015 pada tanggal 2 April 2015.
55. Permohonan informasi melalui surat a.n Frans Julius Wenas mengenai Informasi
nama, Jabatan, alamat dan telp.kantor kepala ANRI dan Pejabat Eselon I & II pada
tanggal 6 April 2015.
56. Permohonan informasi secara langsung a.n Ardy Pratama mengenai Soft copy
peraturan kepala ANRI 31 tahun 2012, 32 tahun 2012, UU 43 2009, PP 28 tahun 2012
pada tanggal 7 April 2015.
57. Permohonan informasi secara langsung a.n Vicky Verry Angga mengenai Prosedur
pelaksanaan magang di ANRI pada tanggal 8 April 2015.
58. Permohonan informasi secara langsung a.n Raka Prima Santosa mengenai Peraturan
tentang Kearsipan UU ataupun Peraturan Pemerintah pada tanggal 8 April 2015.
59. Permohonan informasi secara langsung a.n Baharuddin Usudullah mengenai
informasi jadwal kunjungan untuk SMK di ANRI pada tanggal 9 April 2015.
60. Permohonan informasi secara langsung a.n Padhyni Ashridhona mengenai Peraturan
tentang perawatan Arsip di ANRI pada tanggal 13 April 2015.
61. Permohonan informasi secara langsung a.n Bpk.Purwanto mengenai kunjungan
mahasiswa program Vokasi pada tanggal 13 April 2015.
62. Permohonan informasi secara langsung a.n Patriot M. Mengenai Standar
penyimpanan arsip statis pada tanggal 14 April 2015.
63. Permohonan informasi secara langsung a.n Bahagio Rahardjo mengenai prosedur
penelitian di ANRI pada tanggal 14 April 2015.
64. Permohonan informasi secara langsung a.n Nida Tsaura mengenai Prosedur magang
jurusan Antropologi
65. Permohonan informasi secara langsung a.n Djodi Setiawan mengenai Fungsi dan tigas
ANRI pada tanggal 20 April 2015.
66. Permohonan informasi secara langsung a.n Prima Putri mengenai koleksi layanan
publik ANRI (di ruang baca) anggota untuk akses arsip pada tanggal 24 April 2015.
67. Permohonan informasi secara langsung a.n Puji Puspita Sari mengenai a. Sistem
penomoran/pengkodean/labeling arsip yang ada di ANRI, b. Kegiatan konservasi, c.
Member, d. Persyaratan suatu arsip dapat diserahkan ke ANRI pada tanggal 24 April
2015.
68. Permohonan informasi secara langsung a.n Esti Indah P.L mengenai Magang untuk
mahasiswa pada tanggal 27 April 2015.
69. Permohonan informasi melalui email dari KPAD Raja Empat mengenai Pelaksanaan
rakornas kearsipan tahun 2015 pada tanggal 28 April 2015.
70. Permohonan informasi secara langsung a.n Yanuar Kurniawan mengenai SOP PPID
pada tanggal 29 April 2015
71. Permohonan informasi secara langsung a.n Desriani Eka Putri mengenai kontak
penyewaan Gd.ANRI di Jl.Gajah Mada pada tanggal 30 April 2015.
Bulan Mei 2015
72. Permohonan informasi secara langsung a.n Adham mengenai publikasi melalui radio
pada tanggal 4 Mei 2015.
73. Permohonan informasi secara langsung a.n M.Afif Nikmatullah mengenai cara
mencari data skripsi tentang klasifikasi di ANRI pada tanggal 6 Mei 2015.
74. Permohonan informasi secara langsung a.n Susilowati mengenai mobil sedan arsip
pada tanggal 6 Mei 2015.
75. Permohonan informasi secara langsung a.n Tantyo Hamami mengenai Profil ANRI
pada tanggal 7 Mei 2015.
76. Permohonan informasi secara langsung a.n Ahmad Faisal mengenai pelaksanaan
magang mahasiswa di ANRI pada tanggal 8 Mei 2015.
77. Permohonan informasi secara langsung a.n Crist Forend mengenai Profil diorama
sejarah bangsa indonesia pada tanggal 11 Mei 2015.
78. Permohonan informasi secara langsung a.n Fauzan mengenai Contoh formulir
penilaian dewan juri lomba paduan suara pada tanggal 13 Mei 2015.
79. Permohonan informasi secara langsung a.n dr. Lely Eliana,SPM mengenai legalisir
dan surat keterangan juara tingkat pada tanggal 25 Mei 2015.
80. Permohonan informasi secara langsung a.n M.Hafizh Asysyafa mengenai legalisir
serfitikat pada tanggal 27 Mei 2015.
81. Permohonan informasi secara langsung a.n Kurnia Pertiwi,S.H mengenai dokumentasi
kegiatan sosialisasi SIKD JIKN tanggal 28 Mei 2015 pada tanggal 28 Mei 2015.
Bulan Juni 2015
82. Permohonan informasi secara langsung a.n Nurul Fatmi mengenai peraturan
perundang-undangan tentang kearsipan pada tanggal 10 Juni 2015.
83. Permohonan informasi secara langsung a.n Idham Cholid mengenai JRA substansif
dan informasi diklat teknis kearsipan pada tanggal 11 juni 2015.
Bulan Juli 2015
84. Permohonan informasi secara langsung a.n Windhu Jatmiko mengenai Pengajuan
magang pada tanggal 2 Juli 2015.
85. Permohonan informasi secara langsung a.n SM Hasan Saman mengenai arsip surat-
surat pemerintah / BUMN terkait dengan pengosongan dan pengadaan lahan
pemukiman Koja Utara – Jakut pada tanggal 30 Juli 2015.
Bulan Agustus 2015
86. Permohonan informasi secara langsung a.n Hj.Ratna Rauf mengenai film-fil
dokumenter di bagan Humas pada tanggal 12 Agustur 2015.
87. Permohonan informasi secara langsung a.n Dra. Hj. Sri Rahmawati MH mengenai
film dokumenter soekarno dan rev.mental pada tanggal 12 Agustus 2015.
88. Permohonan informasi secara langsung a.n Lulu Tantikurrahman,S.Sos mengenai Fil
Kesejarahan pada tanggal 13 Agustus 2015.
89. Permohonan informasi secara langsung a.n Pebiyani Jayanti S.Ip mengenai
Kelembagaan PPID di ANRI pada tanggal 25 Agustus 2015.
90. Permohonan informasi secara langsung a.n Nico Indra Sakti,SH,Mkn mengenai
Keputusan Pensiun Badan Administrasi Kepegawaian Negara a.n Ny.RA.Rukiyah
Jd.Alm Soekarjo pada tanggal 31 Agustus 2015.
Bulan September 2015
91. Permohonan informasi melalui email a.n Ratna Fitria Utami mengenai nomor kontak
untuk mewawancarai Tim Task Force pada tanggal 1 September 2015.
92. Permohonan informasi secara langsung a.n Dra Ismiyati Gay mengenai Dokumentasi
wawancara kepala daerah (Bentuk contoh buku , vidio, dll) pada tanggal 1 september
2015.
93. Permohonan informasi secara langsung a.n Herry Sudjatmiko mengenai Peraturan-
peraturan yang berhubungan dengan proses akreditasi perusahaan pada tanggal 10
September 2015.
94. Permohonan informasi secara langsung Nunik Pujiyati (Peserta diklat pengelolaan
arsip berbasis TIK) mengenai Seputar PPID pada tanggal 10 September 2015.
95. Permohonan informasi secara langsung a.n Puji Indradi mengenai dukungan surat
edaran kegiatan magang, surat dukungan kegiatan alih media pada tanggal 22
September 2015.
Bulan Oktober 2015
96. Permohonan informasi secara langsung a.n Siska Handayani,S.Sos mengenai Tentang
kearsipan pada tanggal 5 Oktober 2015.
Bulan November 2015
97. Permohonan informasi melalui email a.n Asih Rahayu mengenai Restorasi Arsip
Statis pada tanggal 2 November 2015.
98. Permohonan informasi melalui email a.n Blasius Mengkaka mengenai Penankan
karya tulis pada tanggal 4 November 2015.
99. Permohonan informasi melalui email a.n Budiarto Eko Kusumo mengenai Sejarah
Hotel Tonjes di Pasuruan pada tanggal 11 November 2015.
100. Permohonan informasi secara langsung a.n Julaeha mengenai SK Pensiun
D.Harahap no 1236320 tanggal 1 juli 1964;Gol II/b pada tanggal 5 November
2015.
101. Permohonan informasi secara langsung a.n Rasiman mengenai bukti arsip
koferensi asia afrika dan film pada tanggal 10 November 2015.
102. Permohonan informasi secara langsung a.n Dra. Ika Rukasih mengenai Penataan/
pengelolaan informasi dan dokumentasi pada tanggal 12 November 2015.
103. Permohonan informasi secara langsung a.n Hamidullah mengenai Memperoleh
informasi tentang asosiasi arsiparis indonesia pada tanggal 16 November 2015.
104. Permohonan informasi secara langsung dari Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Bogor mengenai Informasi masalah kearsipan dalam tahun kedepan
pada tanggal 18 November 2015.
105. Permohonan informasi secara langsung a.n Richo Prafitra Avianto mengenai
Permohonan magang bidang pranata humas pada tanggal 19 November 2015.
106. Permohonan informasi secara langsung a.n Lisa Nursafitri mengenai Permohonan
madang bidang kesekertarisan pada tanggal 19 November 2015.
107. Permohonan informasi secara langsung a.n Aa Firmansyah mengenai Kunjungan
Lapangan pada tanggal 19 November 2015.
108. Permohonan informasi secara langsung a.n Ferdia Reza Armanda mengenai
Struktur organisasi, Job Base unit kerja pada tanggal 23 November 2015.
109. Permohonan informasi secara langsung a.n Andi Supiandi mengenai Struktur
Organisasi pada tanggal 23 November 2015.
110. Permohonan informasi secara langsungKunjungan bahan informasi Non Buku pada
tanggal 23 November 2015.
111. Permohonan informasi secara langsung a.n Ani Setijawati mengenai
Pemarsyarakatan Kearsipan,meliputi pameran, lomba & penerbitan Buletin warta
arsip pada tanggal 24 November 2015.
112. Permohonan informasi secara langsung a.n Johana sari mengenai Standar gedung
arsip dan depo arsip pada tanggal 27 November 2015.
113. Permohonan informasi secara langsung a.n Miyati Dwi Martitin mengenai yang
berkaitan dengan kearsipan pada tanggal 24 November 2015.
114. Permohonan informasi secara langsung dari SMK Bumi Putera / Abdul Hapid
mengenai Permohonan kunjungan kearsipan pada tanggal 27 November 2015.
Bulan Desember 2015
115. Permohonan informasi secara langsung a.n M.Zaenal Mutaqin dkk mengenai Tata
kelola arsip di pusat layanan informasi pada tanggal 1 Desember 2015.
116. Permohonan informasi secara langsung a.n Tapi Lanniarni mengenai Magang /pkl
pada tanggal 2 Desember 2015.
117. Permohonan informasi secara langsung a.n Rilla Putri Oktavia mengenai informasi
tentang kearsipan pada tanggal 2 Desember 2015.
118. Permohonan informasi secara langsung a.n Haznam Fahriza mengenai observasi
lapangan manajemen lembaga informasi pada tanggal 2 Desember 2015.
119. Permohonan informasi secara langsung a.n M.Dwison Alizah mengenai
implementasi tanda tangan elektronik di ANRI pada tanggal 8 Desember 2015.
120. Permohonan informasi secara langsung a.n Miftahudin,SE mengenai Konfirmasi
tanggal pada tanggal 10 Desember 2015
121. Permohonan informasi secara langsung a.n Wahyudin mengenai Pedoman
pelestarian arsip pada tanggal 14 Desember 2015.
Selama tahun 2015 tidak terdapat keberatan informasi dari masyarakat terhadap
layanan informsi publik yang dilaksanakan oleh unit layanan PPID ANRI, dengan
demikian, tidak pula terjadi sengketa informasi karena, sesuai dengan mekanismenya,
sengketa informasi akan muncul jika keberatan informasi tidak terselesaikan di badan
publik.
Namun untuk penolakan informasi terjadi pada permohonan informasi:
1. a.n. Rini Fajarwati mengenai Penelusuran arsip PU (lampiran dan berita acara) Tahun
2000 (sebagai tembusan ke Ka.ANRI) pada tanggal 27 Januari 2015;
2. a.n Nico Indra Sakti,SH,Mkn mengenai Keputusan Pensiun Badan Administrasi
Kepegawaian Negara a.n Ny.RA.Rukiyah Jd.Alm Soekarjo pada tanggal 31 Agustus
2015;
3. a.n Julaeha mengenai SK Pensiun D.Harahap no 1236320 tanggal 1 juli 1964;Gol II/b
pada tanggal 5 November 2015
Penolakan ini dilakukan karena informasi yang dimohon tidak didokumentasikan di
ANRI, seperti halnya terdapat pada Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Alasan tersebut juga diperoleh
berdasarkan keterangan tertulis dengan unit kerja terkait.
BAB IV
EVALUASI
Pelaksanaan penyelenggaraan layanan publik di ANRI tentu saja tidak terlepas dari
berbagai masalah yang menjadi kendala dalam mengupayakan pencapaian target-target yang
telah direncanakan. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi catatan dan evaluasi dalam
pengelolaan pelayanan informasi publik:
1) Kebijakan mengenai pengelolaan informasi publik di lingkungan ANRI hingga saat ini
masih dalam proses revisi sehingga aturan tata kelola informasi publik yang menjadi
dasar dari pelaksanaan pelayanan informasi publik ANRI perlu untuk segera ditetapkan
mengingat peraturan tersebut juga merupakan panduan teknis bagi PPID ANRI dan
unit-unit kerja terkait. Selain itu, penetapan peraturan tersebut juga dapat
mempertimbangkan masukan-masukan dari tiap unit eselon I dan hasilnya disemakati,
sehingga dalam implementasi dapat bersama-sama konsisten dan komitmen untuk
mendukung implementasi keterbukaan informasi publik;
2) Penyajian dan pemutakhiran informasi publik pada website resmi PPID ANRI
terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang disebabkan oleh
kurangnya koordinasi dengan unit kerja penyedia informasi dalam menyampaikan
informasi publik ke PPID ANRI. Perlu adanya komitmen dan kesepakatan untuk selalu
berkoordinasi dengan unit kerja terkait demi terpenuhinya hak-hak publik berdasarkan
peraturan yang ditetapkan. (Perka Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme
Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan ANRI) Tidak harus selalu PPID yang
meminta, namun unit kerja terkait seharusnya memahami informasi publik apa saja
yang dimilikinya, terutama untuk jenis informasi publik yang wajib diumumkan secara
berkala;
3) Penyajian informasi publik melalui website resmi PPID ANRI yang pada tahun 2015
dilakukan melalui situs resmi ANRI dan pada tahun 2015 ini masyarakat telah dapat
mengakses informasi publik ANRI melalui webiste www.anri.go.id. Kendala yang
dihadapi seperti ketidakstabilan koneksi website ANRI sehingga jaminan terhadap
publik dalam mengakses informasi publik secara online tidak optimal;
4) Sistem Informasi dan Dokumentasi yang telah dikembangkan dan diimplementasikan di
ANRI seperti aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) telah terintegrasi
dengan pengelolaan informasi publik ANRI. Namun tetap memerlukan konsistensi
dukungan dari seluruh pegawai ANRI demi terwujudnya pelayanan yang baik yang
cepat, tepat, mudah dan murah mengingat TIK telah menjadi kebutuhan dan tuntutan
dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik;
5) Penyempurnaan Keputusan PPID ANRI terhadap hasil Uji Konsekuensi harus
dilakukan. Uji konsekuensi juga dikomunikan kepada unit kerja pemilik informasi serta
dikoordinasikan kepada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan. Pada tahun 2015
hasil Uji Konsekuensi baru dituangkan ke dalam berita acara pelaksanaan Uji
Konsekuensi;
6) Pelaksana tugas-tugas pelayanan informasi publik di PPID ANRI masih membutuhkan
peningkatan secara kualitas dan kuantitas. Sejatinya dalam pelaksanaan tugas PPID
dibantu oleh Pejabat Fungsional PPID (PFPID) yang terdiri dari pranata humas, pranata
komputer dan arsiparis. Namun pada tahun 2015, PFPID juga merangkap penugasan di
Bagian Humas dan Tata Usaha Pimpinan yang terdiri dari pranata humas dan arsiparis.
Sedangkan untuk pranata komputer, hanya diperbantukan sehingga tidak dapat serta-
merta langsung menindaklanjuti penugasan. Selain itu, sdm pun dibutuhkan tambahan
pengetahuan dan wawasan yang lebih melalui pendidikan dan pelatihan yang terkait
dengan pelayanan sehingga lebih prima dalam memberikan layanan kepada publik.
Setidaknya turut aktif dalam forum diskusi mengenai pelayanan informasi publik yang
diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantar Staf Presiden,
Komisi Informasi Pusat, Badan Publik pemerintah lainnya;
7) Diperlukan penyusunan electronic PPID e-PPID untuk semakin memudahkan pemohon
informasi memperoleh informasi publik ANRI yang tepat, cepat, murah dan sederhana;
8) Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dilengkapi, mengingat saat ini baru ada SOP
pelayanan informasi publik dan penyajian informasi publik. Adapun SOP yang harus
dilengkapi yaitu: Penggandaan Informasi Publik, Pengajuan Keberatan/Ketidakpuasan
Permohonan Informasi Publik, Pengajuan Keberatan terhadap Permohonan Informasi
Publik, dan Tata Cara Uji Konsekuensi.
BAB V
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
1) Rekomendasi
Pelayanan informasi publik oleh PPID ANRI terus diupayakan agar sesuai dengan
rencana sehingga dapat mencapai target pada setiap tahapan pelaksanaan. Tersajinya dan
informasi publik ANRI berdasarkan jenis-jenis keterbukan informasi publik pada situs
resmi ANRI, telah menunjukkan adanya upaya dan usaha PPID dalam meningkatkan
penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Ketersediaan informasi publik sangat
bergantung pada cara pengelolaan informasi di unit-unit kerja yang mengolah informasi.
Selain sdm pengelola arsip menjadi informasi yang harus lebih menjadi perhatian PPID
juga dibutuhkan dukungan dari pejabat di tiap unit kerja (central file) agar pengelolaan
informasi di Unit Kerja tepat dan efektif.
Bberapa hal yang menjadi evaluasi dan catatan diperlukan tindak lanjut oleh para
pemegang kebijakan. Mengingat melalui implementasi Keterbukaan Informasi Publik
sebenarnya momentum bagi ANRI untuk menjadikan role model peran arsip dalam
akuntabilitas kinerja organisasi, khususnya dalam penyediaan informasi publik yang
akurat yang bersumber dari arsip.
Penyelengaraan keterbukaan informasi publik ANRI oleh PPID sesuai dengan UU
KIP yang diberlakukan. PPID ANRI selalu berusaha untuk menunaikan kewajiban-
kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam UU KIP. Kendala yang yang dihadapi PPID
dalam implementasi UU KIP harus diselesaikan dengan baik, sehingga tidak menjadi
hambatan dalam mengimplementasikan UU KIP secara menyeluruh di Badan Publik
ANRI. Adanya dukungan dari seluruh pegawai ANRI adalah faktor penentu keberhasilan
pelayanan informasi publik oleh PPID ANRI.
2) Tindak Lajut
1. Perlu terus diupayakan peningkatan kualitas layanan untuk mengantisipasi tuntutan
masyarakat yang semakin meningkat melalui kualitas SDM yang didukung dengan
sarana dan prasarana yang memadai.
2. Komunikasi dan koordinasi antar unit kerja (pengolah) sebagai pemilik informasi
dengan unit kearsipan sebagai koordinator dan unit layanan PPID sebagai penyaji
informasi publik perlu terus terjalin untuk memperlancar kegiatan layanan informasi
yang dibutuhkan oleh masyarakat
3. PPID ANRI telah dua tahun berturut-turut memperoleh peringkat I, dibutuhkan
keseriusan dalam peningkatan kulalitas dan kuantitas SDM.
4. Forum komunikasi antar PPID dari seluruh badan publik perlu terus terjalin dalam
upaya menyamakan persepsi dan bertukar pikiran mengenai keterbukaan informasi
guna mensukseskan amanat undang-undang.
Demikian penyampaian informasi mengenai pelayanan informasi publik oleh PPID
ANRI agar dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.
Jakarta, 31 Desember 2015
Kepala Biro Perencanaan dan Humas
Selaku PPID ANRI
Dra. Multi Siswati, MM
INDIVIDUBADAN HUKUM
KELOMPOK ORANG
DATANG LANGSUNG
ELEKTRONIKNON
ELEKTRONIKLAPORAN
KEUANGANLAPORAN TAHUNAN
KONTRAK KERJA
LAIN-LAIN
SEBAGIAN SELURUHNYA DIKECUALIKAN TIDAK DIKUASAI
JANUARI 2 0 2 4 0 0 0 0 0 4 0 3 0 1 0FEBRUARI 15 0 1 16 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0MARET 23 1 5 22 6 1 0 0 0 29 0 29 0 0 0APRIL 17 2 0 14 4 1 0 0 0 19 0 19 0 0 0MEI 11 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0JUNI 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0JULI 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0
AGUSTUS 4 0 1 4 0 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0SEPTEMBER 4 0 1 4 0 1 0 0 0 5 0 4 0 1 0OKTOBER 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0NOVEMBER 16 0 2 0 3 0 0 0 0 18 0 17 0 1 0DESEMBER 8 0 1 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0JUMLAH 107 3 13 90 13 5 0 0 0 123 0 120 0 3 0
JENIS INFORMASI YANG DIMINTADIBERIKAN DITOLAK
LAPORANLAYANAN INFORMASI PUBLIK ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015
BULANSENGKETA INFORMASI
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASIPEMOHON MEKANISME PERMOHONAN
2
15
23
17
11
3 2
4 4
2
16
8
0 0 1
2
0 0 0 0 0 0 0 0
2 1
5
0 0 0 0 1 1
0
2 1
Jumlah Pemohon Informasi Publik
PEMOHON INDIVIDU PEMOHON BADAN HUKUM PEMOHON KELOMPOK ORANG