LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD ......Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Hitamajaya...
Transcript of LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD ......Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Hitamajaya...
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2018 Halaman │1
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BPR HITAMAJAYA ARGAMANDIRI
TAHUN 2018
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai
penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah
menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015
tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR
menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
Transparansi,
Adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam
proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat,
dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip
keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai
Undang-Undang yang berlaku
Akuntabilitas,
Adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya
berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang
konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas
Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ
organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan
terdapatnya check and balance dalam pengelolaan Bank.
Pertanggungjawaban,
Adalah kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait
dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur
prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga
kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking
practices) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai good
corporate citizen (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan
melaksanakan tanggung jawab sosial.
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2018 Halaman │2
Independensi
Adalah pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank
menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh
kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Setiap keputusan
berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
Kewajaran.
Adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh
stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta
memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi
sesuai dengan prinsip keterbukaan.
Manajemen PT BPR Hitamajaya Argamandiri berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip
tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan
struktur dan infrastrukturnya.
Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Hitamajaya Argamandiri disusun selaras dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2018:
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan
Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota
Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
I. Frekuensi Rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
J. Jumlah Penyimpangan Intern
K. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2018 Halaman │3
L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
M. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana
N. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.
A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
PT. BPR Hitamajaya Argamandiri dipimpin oleh 2 (dua) orang Direksi, seorang diantaranya diangkat
sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Direksi berjumlah 2 (dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Direksi berdasarkan Akta yang telah
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan
Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR Hitamajaya Argamandiri Nomor AHU-AH.01.03-
0031135 tanggal 18 Januari 2018. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dan untuk periode ini
akan berakhir pada tahun 2023.
Pada tahun 2019 tidak ada perubahan susunan Direksi, sehingga susunan Direksi selengkapnya adalah
sebagai berikut :
No Nama Jabatan Masa Jabatan
1 UDIN SAMSUDIN, SE Direktur Utama 18/01/2018 –18/01/2023
2 MINAR M. PARDEDE, A.Md Direktur 18/01/2018 – 18/01/2023
Seluruh Anggota Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Direktur BPR yang diterbitkan oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.
Sdri. Minar M. Pardede, A.Md merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran
Dasar BPR, antara lain :
Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2018 Halaman │4
Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
o Fungsi audit intern;
o Fungsi manajemen risiko; dan
o Fungsi kepatuhan
Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris,
Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
o pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani
pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
o penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan
independen terhadap unit kerja lain.
Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum
Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2(dua) orang Anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya
diangkat sebagai Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.
Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2(dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Dewan Komisaris
berdasarkan Akta Pernyataan NO. 20 TANGGAL 05 APRIL 2018, Pengangkatan Komisaris BARU TANGGAL 18
MARET 2018 berdasarkan Akta yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik
Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR
Hitamajaya Argamandiri Nomor AHU-AH.01.03-0140945 tanggal 10 April 2018.
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2018 Halaman │5
Susunan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada Bank lain.
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam
Anggaran Dasar BPR, antara lain :
Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh
tingkatan atau jenjang organisasi.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta
memberikan nasihat kepada Direksi.
Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan
keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
o penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai
batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
o hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau
pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil
pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
No Nama Jabatan Masa Jabatan
1 NURPADJA SORTA BERLIANA. S Komisaris Utama 18/01/2018 –18/01/2023
2 EDI KRISTIAWAN Komisaris 18/03/2018 – 18/03/2023
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2018 Halaman │6
C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI
Nama Anggota Direksi
Kepemilikan Saham
PT BPR Hitamajaya Argamandiri Perusahaan Lain
UDIN SAMSUDDIN, SE
nihil
nihil
MINAR M. PARDEDE A.Md
nihil
nihil
D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR
Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan
Komisaris, dan Pemegang Saham.
E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
Nama Anggota Dewan
Komisaris
Kepemilikan Saham
PT BPR Hitamajaya
Argamandiri BPR Lain Perusahaan Lain
NURPADJA SORTA
BERLIANA. S 85% nihil
nihil
EDI KRISTIAWAN nihil nihil nihil
F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan
Komisaris lainnya, anggota Direksi.
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2018 Halaman │7
G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi selama tahun 2018.
Jenis Remunerasi dan
Fasilitas lain
Jumlah diterima dalam 1 tahun
Dewan Komisaris Direksi
orang Jutaan
Rp Orang
Jutaan
Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan
rutin, tantiem dan fasilitas lainnya
dalam bentuk non natura)
2
750
2 1.000
Fasilitas lain dalam bentuk natura
(transportasi) :*)
Dapat dimiliki
2 50 2 84
Total 4 800 4 1.084
*) dinilai dalam ekivalen rupiah
a) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi
Jumlah remunerasi per orang
dalam 1 tahun
Jumlah Direksi
(orang)
Jumlah Dewan
Komisaris
(orang)
Dibawah Rp 25 juta - 1
Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta 2 1
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta - -
Diatas Rp 100 juta - -
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2018 Halaman │8
b) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Rasio gaji tertinggi dan terendah BPR HITAMAJAYA ARGAMANDIRI pada tahun 2018
adalah sebagai berikut :
Keterangan Gaji tertinggi
(jutaan rupiah)
Gaji Terendah
( jutaan rupiah)
Skala
perbandingan
(jutaan rupiah)
Dewan Komisaris >30 >24<25 1,25 : 1
Direksi >45<50 >40<45 1,1 : 1
Pegawai >20 < 2,5 10 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan
Dewan Komisaris tertinggi >45<50>30 - 1,5 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan
Pegawai tertinggi >45 >20 - 2,25 : 1
H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI
Rapat-rapat Dewan Direksi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
No Materi Tanggal Peserta
Rapat
1 1. Pelaksanaan RAKER Th 2018
2. Evaluasi Kerja Bagian Marketing
3. Target Kerja Tahun 2018
04 Januari
2018
2 org
2 1. Evaluasi Target Kredit
2. Evaluasi Penagihan
3. Penempatan Karyawan
4. Promosi / Sebar Brosur
05 Februari
2018
2 org
3 1. Target Kredit Triwulan 1
2. Rencana Pengadaan Inventaris
3. Pergantian Seragam Karyawan
4. Perbaikan Kantor Kas
5. Rekrutmen Karyawan
06 Maret
2018
2 org
4 1. Laporan TataKelola Bank
2. Pemantauan BMPK
3. Penerapan APU dan PPT
4. Evaluasi Pencapaian Target Triwulan 1 tahun 2018
5. Peningkatan Kinerja Bank
09 April
2018
2 org
5 1. Target Kredit Bulan April tahun 2018
2. Evaluasi Tunggakan Kredit
08 Mei 2 org
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2018 Halaman │9
3. Kinerja setiap karyawan 2018
6 1. Antisipasi tunggakan kredit
2. Persiapan hari BPR-BPRS
3. Pencairan Kredit Bulan Juni 2018
4. Evaluasi atas Target RBB semester 1 tahun 2018
04 Juni
2018
2 org
7 1. Pemantauan BMPK
2. Evaluasi Pencapaian Target Juni 2018
3. RBB Juni 2018
2 Juli 2018 2 org
8 1. Pemantauan BMPK
2. Evaluasi Pencapaian Target Juni 2018
Pencapaian
6 Agustus
2018
2 org
9 1. Pelaksanaan Pendidikan Karyawan
2. Evaluasi Kredit Setiap Bulan
3. Pelatihan RBB
3 September
2018
2 org
10 1. Pelaksanaan Literasi Edukasi
2. Target Penagihan Kredit Menuju Akhir Tahun
3. Hasil Kinerja Oktober menjadi awal Penyusunan
RBB
4 Oktober
2018
2 org
11 1. Evaluasi Kredit yang dicapai
2. Penyusunan RBB
3. Penyusunan KPI
4. Pembahasan Hasil exit meeting yg belum
disampaikan ke OJK
1 Nopember
2018
2 org
12 1. Pengiriman Laporan RBB
2. Pemenuhan Temuan Hasil Exit Meeting
3. Pelatihan dan Pendidikan Karyawan
4. Target Kredit kepada setiap masing masing unit
5. RAKER tahun 2019
3 Desember
2018
2 org
Jumlah rapat
12
2 org
Data Kehadiran Anggota Dewan Direksi pada Rapat Dewan Direksi:
Nama Anggota Dewan Direksi Jumlah Kehadiran Persentase Kehadiran
UDIN SAMSUDIN 12 100 %
MINAR M. PARDEDE 12 100 %
Total rapat per tahun 12 100 %
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2018 Halaman │10
Rapat-rapat Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
No Materi Tanggal Peserta
Rapat
1 1. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR
2. Penerapan APU /PPT dan Tata Kelola
3. Gambaran Kondisi Ekonomi Makro
Senin, 26
Maret 2018
2 org
2 1. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR
2. Penerapan APU /PPT dan Tata Kelola
3. Gambaran Kondisi Ekonomi Makro
Senin, 25
Juni 2018
2 org
3 1. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR
2. Pengawasan Kinerja Direksi
3. Penerapan APU /PPT dan Tata Kelola
Gambaran Kondisi Ekonomi Makro
Senin, 17
September
2018
2 org
4 1. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR
2. Pengawasan Kinerja Direksi
3. Penerapan APU /PPT dan Tata Kelola
Gambaran Kondisi Ekonomi Makro
Senin, 17
Desember
2018
2 org
Jumlah rapat
4
2 org
Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:
Nama Anggota Dewan Komisaris Jumlah Kehadiran Persentase Kehadiran
NURPADJA SORTA BERLIANA. S 2 100 %
EDI KRISTIAWAN 2 100 %
Total rapat per tahun 4 100 %
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2018 Halaman │11
I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR
Pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada penyimpangan intern.
J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR
Permasalahan Hukum
Jumlah
Perdata Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) - -
Dalam proses penyelesaian - -
Total - -
Pada tahun 2018 tidak terdapat permasalahan hukum.
Internal Fraud dalam 1 tahun
Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Direksi Dewan
Komisaris Pegawai Tetap
Pegawai Tidak
Tetap
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Total Fraud - - - - - - - -
Telah Diselesaikan - - - -
Dalam proses penyelesaian internal
BPR - - - - - - - -
Belum diupayakan penyelesaiannya - - - - - - - -
Telah ditindaklanjuti melalui proses
hukum - - - -
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2018 Halaman │12
K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:
No
Nama dan Jabatan
Pihak yang Memiliki
Benturan Kepentingan
Nama dan Jabatan
Pengambil Keputusan
Jenis
Transaksi
Nilai Transaksi
(Juta Rupiah) Keterangan
- - - - - -
Pada tahun 2018 tidak terdapat benturan kepentingan.
L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN
PENERIMA DANA
No Nama Penerima Jumlah (Juta Rp) Tanggal
- - - -
Pada tahun 2018 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2018 Halaman │13
M. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)
Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank
Perkreditan Rakyat, PT. BPR Hitamajaya Argamandiri melakukan self assessment pertama kalinya untuk
periode yang berakhir pada 31 Des 2018. Kertas kerja dan kesimpulan self assessment dilampirkan dalam
laporan ini.
Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit self assessment untuk periode 2018:
No Faktor yang dinilai Bobot (B) Peringkat Nilai
1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 20% 2.00 0.44
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
Komisaris
15% 2.00 0.33
3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp.
80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
0% 0.00 -
4 Penanganan Benturan Kepentingan 10% 2.00 0.22
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan 10% 2.00 0.22
6 Penerapan Fungsi Audit Intern 10% 2.03 0.23
7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total
aset paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah)
2,5% 2.00 0.06
8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem
Pengendalian Intern*)
0% 0.00 -
9 Batas Maksimum Pemberian Kredit 7,5% 2.00 0.17
10 Rencana Bisnis BPR 7,5% 2.00 0.17
11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 7,5% 2.00 0.17
Nilai Komposit 90% 2.00
Peringkat Komposit Baik