LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup,...

73
LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG SEMESTER II ( KEDUA ) TAHUN 2015 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG JALAN KRESNA NO. 1 SINGARAJA Telp. (0362) 29554

Transcript of LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup,...

Page 1: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

SEMESTER II ( KEDUA ) TAHUN 2015

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

JALAN KRESNA NO. 1 SINGARAJA

Telp. (0362) 29554

Page 2: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang

Hyang Widhi Wasa Karena Atas berkat dan rahmat-Nya pelaksanaan serta

Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Lingkungan Hidup Semester II ( kedua ) Tahun Anggaran 2015 dapat

dilaksanakan dan disusun dengan baik. Laporan SPM Semester II ( kedua ) ini

merupakan akumulasi atas pelaksanaan SPM pada Semester I ( pertama ) dan

Semester II ( kedua ).

Sesuai amanat Perundang-undangan tentang Standar Pelayanan Mininal

(SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib

melaksanakan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) tersebut dengan harapan

dapat mengetahui sejauh mana kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015. Laporan ini disusun dalam rangka

memenuhi amanah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun

2008 tentang Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang Lingkungan Hidup

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Harapan kami, semoga laporan ini dapat menjadi bahan pembinaan dan

pengawasan serta acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran

penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khususnya Bidang Lingkungan Hidup .

Singaraja, 22 Desember 2015

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

drh. Nyoman Surya Temaja, M.P

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 19591207199003 1 001

Page 3: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

DAFTAR ISI .......……………………………………………………………… ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang…..……………………………………………………. 1

B. Kebijakan Umum ……………………………………………………… 3

C. Visi Dan Misi ..……………………………………………………….

D. Isu – Isu LingkunganHidup ……………………………………….

E. Arah Kebijakan ……………………………………………………….

5

5

6

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG LH

1. JenisPelayananDasar..……………………………………………… 9

BAB III

BAB IV

2. Target Pencapaian SPM dan Realisasinya ……………………….

3. AlokasiAnggaran ………………………………………………………

4. Dukungan Personalia ……………………………………………….

5. Permasalahan dan Solusi …………………………………………

6. Sinkronisasi Pelaksanaan SPM …………………………………..

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Pemantauan dan Pengukuran Kualitas Air …………………..

2. Pemantauan dan Pengukuran Kualitas Udara …………………

3. Identifikasi dan Verifikasi Pengaduan Masyarakat Terhadap

Dugaan Adanya Pencemaran dan / Atau Kerusakan

Lingkungan……..

5. Penegakan Hukum…………………………………………………..

4. Keterkaitan Dengan RPJMD Kabupaten …….......................

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan …………………………………………………………….

B. Saran …………………………………………………………………..

10

12

13

14

15

16

18

18

19

22

23

24

Page 4: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kelembagaan Badan Lingkungan Hidup ( BLH ) Kabupaten Buleleng

terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Buleleng Nomor

: 11 Tahun 2013 dan sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 70

Tahun 2014 , Tanggal 30 Desember 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng , di Tahun 2015 efektif bekerja

sesuai dengan Tupoksi . Dilihat susunan struktur organisasi Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Buleleng di Pimpin oleh Kepala Badan, 1 ( satu ) sekretariat

dengan 3 ( tiga ) kasubag , 4 ( empat ) bidang dengan 8(delapan ) kasubid dan

memiliki 1 ( satu ) UPT Laboratorium Lingkungan. Ditahun sebelumnya BLH

bernama Kantor Lingkungan Hidup ( KLH ) Kabupaten Buleleng yang

kelembagaannya terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 4 tahun

2008tentang Pembentukan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah, dengan tugas pokok dan Fungsi diatur dengan Peraturan Bupati

Buleleng Nomor 62 Tahun 2008 tanggal 8 September 2008.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

lebih populer dengan UU Otonomi Daerah serta diterbitkannyaPP Nomor 41

Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan PP 38 Tahun 2007

Tentang pembagian urusan pemerintahan,antara pemerintahan ,pemerintahan

propinsi dan pemerintahan Kab./kota, kiranya peranan dan tangung jawab

pemerintah daerah dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup akan

semakin menonjol dan memegang peran yang sangt penting.

Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /

kota dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi Daearh Kabupaten / Kota.

Secara yuridis Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam

Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 122 ;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ).

Secara Administratif Kabupaten Buleleng merupakan salah satu dari 9

(Sembilan) kabupaten/kota yang terdapat di Propinsi Bali. Secara geografis

terletak pada posisi 6003’40’’ - 8023’00’’ LS dan 114025’55’’ - 115027’28’’ BT,

Page 5: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

berada di belahan Utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur, dengan

batas-batas wilayah administrasi adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Kabupaten Jembrana

Sebelah Utara : Laut Bali

Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem

Sebelah Selatan : Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli

Wilayah Kabupaten Buleleng mencakup 9

(Sembilan) kecamatan, 129 desa, 29 kelurahan,

dan 166 Desa Pakraman (Desa Adat), dengan

total luas wilayah 1.365,88 km2 atau 24,25%

dari luas Propinsi Bali. Sebagian besar wilayah

Kabupaten Buleleng merupakan daerah

berbukit dan bergunung yang membentang di

bagian selatan.

Gambar I.1. Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Buleleng

Jumlah penduduk 690.409 jiwa pada tahun 2013 (BPS Kab. Buleleng 2013).

Kecamatan Buleleng, tempat dimana ibu kota Kabupaten Buleleng (Singaraja)

berada dan merupakan pusat pemerintahan, pelayanan pendidikan, kesehatan

dan perekonomian memiliki kepadatan penduduk paling tinggi.

Kabupaten Buleleng memiliki pantai sepanjang ± 157,05 Km membentang

dari Barat ke Timur mulai dari Desa Sumber kelampok di Kecamatan Gerokgak

sampai Desa Tembok di Kecamatan Tejakula. Luas perairan laut sejauh 4 mil

laut sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencapai 2.168 Km2 dengan

potensi lestari sumberdaya perikanan tangkap sebesar 12.358 ton/tahun.

Hampir semua kecamatan memiliki pantai, kecuali Kecamatan Busungbiu dan

Sukasada.

Selain memiliki pantai yang cukup panjang, di Kabupaten Buleleng juga

terdapat 17 tanjung dan 20 teluk. Kecamatan Gerokgak merupakan wilayah

kecamatan yang mempunyai tanjung maupun teluk paling banyak, yaitu 10

tanjung dan 14 teluk. Jumlah tanjung dan teluk terbanyak kedua terdapat di

Kecamatan Seririt, yakni 2 tanjung dan 3 teluk.

Kabupaten Buleleng juga mempunyai banyak sungai. Tercatat sebanyak

88 sungai yang mengalir di daerah ini dengan panjang bervariasi. Sebagian

sungai-sungai tersebut merupakan sungai tadah hujan. Tukad Saba

merupakan sungai terpanjang, yakni 28.700 m, sedangkan Tukad Semah

merupakan sungai terpendek, hanya 2.300 m.

Dua buah danau terdapat di daerah ini. Kedua danau tersebut secara

geografis letaknya berdampingan, namun secara administratif berada pada

Page 6: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

wilayah kecamatan yang berbeda. Danau Tamblingan (110 Ha) berada di

wilayah Kecamatan Banjar, sedangkan Danau Buyan (360 Ha) terletak di

Kecamatan Sukasada.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut Pemerintah

Kabupaten Buleleng melalui Badan Lingkungan Hidup melaksanakan

penerapan SPM bidang Lingkungan Hidup. Selain sebagai amanat undang-

undang yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota penerapan SPM di harapkan dapat mengoptimalkan pelayanan

masyarakat khususnya bidang Lingkungan Hidup. Melalui SPM ini juga

diharapkan mempermudah Pemerintah Provinsi dalam mengevaluasi pelayanan

bidang Lingkungan Hidup di daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayan

Provinsi Bali.

1.2 KEBIJAKAN UMUM

Penyusunan Kebijakan umum daerah harus didasarkan pada visi dan misi

kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang dan

kendala serta ancaman yang mungkin timbul. Oleh karena itu kebijakan umum

disusun atas dasar kebutuhan nyata daerah seperti pengentasan kemiskinan,

pemantapan swasembada pangan, peningkatan produksi ekspor nonmigas,

peningkatan penanaman modal, peningkatan partisipasi dan peran serta

masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan

prasaran dasar, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta

pelestarian lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan aspirasi

masyarakat yang selalau berkembang sehingga mampu menjawab semua

persoalan yang dihadapi.

Untuk merumuskan arah dan tujuan pembangunan daerah, maka dalam

penyusunan kebijakan umum daerah dilakukan melalui sinergi top down dan

bottom up planning, sehingga program nasional dan regional tersinergikan

dengan keinginan masyarakat, setidaknya aspirasi masyarakat yang disalurkan

melalui berbagai cara atau system dapat terakomodasi, sehingga dalam

melaksanakan kebijakan umum daerah tidak ada pihak yang dirugikan atau

ditinggalkan kepentingannya. Dengan demikian pembangunan daerah dapat

berjalan lancer dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.

Dalam rangka pencapaian Visi – Misi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng 2012-2017 yang merupakan

penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng 2012-2017

perlu disusun kebijakan umum pembangunan daerah yang berkaitan dengan

program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng sebagai arahan dalam

merumuskan kebijakan setiap SKPD maupun yang bersifat lintas SKPD guna

mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Page 7: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

Untuk itu, Kabupaten Buleleng berkomitmen mengelola dinamika

kependudukan dan kelestarian lingkungan dengan sebaik-baiknya,

Pembangunan Kabupaten Buleleng pada kurun waktu 2012-2017 ditujukan

untuk mewujudkan “BULELENG SMILE”, yaitu Masyarakat Buleleng yang

sejahtera, Mandiri, Terintegrasi dan Lestari. Upaya mewujudkan Visi tersebut

dilakukan melalui implementasi12 Prioritas Agenda Strategis (12 PAS), yaitu

(1) Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah, (2)

Penanggulangan Kemiskinan, (3) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas

Pendidikan, (4) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan , (5)

Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja, (6)

Pembangunan Ekonomi, (7) Pembangunan Infrastruktur, (8) Perbaikan Iklim

Investasi, (9) Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban, (10)

Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan, (11) Peningkatan Kualitas

Penanganan Bencana, dan (12) Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Fungsi

Lingkungan.

A. VISI DAN MISI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

VISI :

“TERCIPTANYA LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI’

MISI :

1. Meningkatkan penanggulangan pencemaran dan kerusakan

lingkungan.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mejaga kelestarian

lingkungan hidup.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengelolaan lingkungan hidup.

4. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan dampak lingkungan.

B. ISU-ISU LINGKUNGAN HIDUP

Isu-Isu Lingkungan Hidup Tingkat Global

1. Pemanasan global merupakan permasalahan internasional yang perlu

penanganan terpadu pada tingkat lokal (kabupaten), regional (provinsi),

nasional maupun internasional.

2. Degradasi lahan merupakan masalah utama lingkungan dan isu penting

dalam Konvensi PBB untuk Desertifikasi, Konvensi Biodiversity dan

Protokol Kyoto.

3. Permasalahan keamanan di wilayah Asia Fasifik.

4. Krisis ekonomi global.

5. Terorisme.

Page 8: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

Isu-Isu Lingkungan Hidup Tingkat Nasional

1. Otonomi daerah/otonomi khusus dan implikasinya

2. Pengembangan kemaritiman/sumber daya kelautan

3. Pengembangan kawasan tertinggal untuk pengentasan kemiskinan dan

krisis ekonomi

4. Penanganan lahan kritis dan kebakaran hutan

5. Daur ulang hidrologi

6. Ketidakpastian iklim dan pemanasan global.

7. Bencana alam

8. Transportasi

9. Sampah

10. Permasalahan tata guna lahan dan ruang

11. Pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, air bersih dan energi

masyarakat

12. Kependudukan (populasi besar, distribusi penduduk belum merata,

urbanisasi, dll.)

13. Terorisme.

14. Lemahnya koordinasi kebijakan, Penaatan Hukum Lingkungan, dan

Good Governance.

Isu-isu Lingkungan Hidup Lokal

1. Rawan bencana alam dan kemiskinan

1.3 ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Buleleng Nomor 4

Tahun 2013 Tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah

(RPJMD)Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2017 menetapkan kebijakan

Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Fungsi Lingkungan( sesuai

dengan 12 Prioritas Agenda Strategis atau 12 PAS ) melalui beberapa

program atau kegiatan yang berkorelasi denngan pelaksanaan penerapan

Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten

Buleleng. Adapun program atau kegiatan tersebut antara lain :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

HidupMelalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan.

Page 9: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah dilakukannya pemantauan

dan pengukuran kualitas air dan udara berdasarkan Peraturan

Gubernur Bali No. 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan

Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Untuk

kegiatan pemantauan kualitas lingkungan maupun pemantauan

kualitas air danau di rencanakan 2 danau, pemantauan kualitas air

sungai di 3 sungai, pemantauan kualitas air laut di 5 titik lokasi laut,

pemantauan kualitas air sumur di 5 titik lokasi sumur dan pemantauan

kualitas udara di 12 titik lokasi udara. Dalam kegiatan ini pada tahun

Anggaran 2015 di alokasikan anggaran setelah berubahan sebesar Rp.

84.000.000,-

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan HukumDalam

Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Kegiatan Penegakan Hukum

Lingkungan

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah inventarisasi dan verifikasi

kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya sosialisasi UU Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup . Target Di tahun 2015 ini adalah tertanganinya 17 kasus-kasus

lingkungan. Pagu anggaran yang di tetapkan setelah perubahan di

tahun 2015 ini sebesar Rp. 72.200.000,-

Dari Isu-isu Lingkungan Hidup maka dapat diagenda pengelolaan

lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng ditujukan untuk :

1. Menurunkan tingkat pencemaran air, udara dan tanah;

2. Tertanganinya daerah abrasi pantai, lahan kritis, kerusakan hutan,

terumbu karang, dan keanekaragaman hayati melalui kegiatan koservasi

;

3. Kembalinya kondisi lingkungan di kawasan danau, daerah rawan banjir

dan longsor;

4. Tertanganinya masalah sampah dengan Program 3 R ( Reduce , Reuse

dan Recycle );

5. Terwujudnya perilaku masyarakat untuk hidup sehat ;

6. Tertanganinya masalah pengaduan masyarakat atas dugaan adanya

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Page 10: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

2.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Dengan semakin berkembangnya perekonomian global maka

pertumbuhan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan pelaku usaha

sudah barang tentu akan berdampak pada peningkatan pencemaran

lingkungan meliputi pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan

dan/atau tanah serta meningkatnya pengaduan masyarakat terkait dugaan

adanya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup, maka

diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal dan menyentuh

masyarakat agar masyarakat menyadari betapa pentingnya hidup dengan

lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Oleh karena itu Pemerintah

Kabupaten Buleleng perlu memberikan pelayanan dasar sesuai dengan

standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat

wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan

secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan Pemerintahan di

bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib

pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar

pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan

lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian penerapan standar pelayanan minimal bidang

lingkungan hidup daerah yang terkait dengan permasalahan lingkungan

hidup di daerah kabupaten/kota terutama dalam pelaksanaan kegiatan

pembinaan teknis dan pengawasan maka jenis pelayanan bidang lingkungan

hidup lebih ditekankan pada penyampaian informasi sebagai mana diatur

dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang

pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi “Setiap orang mempunyai hak

atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam

pengelolaan lingkungan hidup

Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut maka

Kementerian Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti dengan

mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19

Page 11: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis standar

Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan dalam kedua Peraturan Menteri

Negara Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten

mempunyai empat jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yaitu :

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air.

2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.

3. Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau

tanah untuk produksi biomassa.

4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Lingkungan Hidup telah

mengusahakan pelaksanaan jenis-jenis pelayanan dasar bidang Lingkungan

Hidup tersebut diatas. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup Nomor 20 Tahun 2008 terkait Petunjuk Teknis Standar Pelayanan

Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi, Daerah

Kabupaten/Kota.

2.2 TARGET PENCAPAIAN SPM DAN REALISASINYA

Target pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup di

Kabupaten Buleleng belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19tentang

Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup dan Nomor 20 Tahun

2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang

Lingkungan Hidup . Hal ini dikarenakan belum terbangunnya sinkronisasi

antara perencanaan dengan pelaksanaan teknis dilapangan dan mudah –

mudahan ditahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan .

Di tahun 2015 ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan

Hidup sesuai dengan amanah dari Kepmen LH dengan segala keterbatasan

yang ada. Dengan demikian jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup

Kabupaten Buleleng di prioritaskan pada :

1. Pemantauan dan pengukuran kualitas air;

2. Pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien ;

3. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

Page 12: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

Adapun realisasi pencapaian pelaksanaan SPM bidang Lingkungan

Hidup Semester II ( kedua ) tahun 2015 yang merupakan akumulasi dari

pelaksanan SPM di semester I dan semester II dapat di lihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup

Kabupaten Buleleng sampai dengan semester II ( kedua ) Tahun 2015

No Jenis Pelayanan Target

Nasional Target Daerah

Realisasi Keterangan

1 Pemantauan dan

pengukuran kualitas air

100 % 100 % 100 %

2 Pemantauan dan pengukuran kualitas udara

100 % 100 % 100 %

3 Tindak lanjut pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

100 % 100 % 106% Realisasi lebih dari yang di

targetkan

Penjelasan atas tabel di atas :

1. Pelayanan informasi pemantauan dan pengukuran kualias air pada

semester I ( pertama ) dengan realisasi 86,67 % dan di semester II (kedua)

sudah mencapai 100 % . Pada semester I ( pertama ) tahun 2015 pemantauan

dan pengukuran air yang dilaksanakan baru mencapai 13 ( tiga belas )lokasi

air dari 15 lokasi air yang di targetkan, yaitu : 2 air danau ( danau buyan ,

danau tamblingan ), 3 lokasi air sungai ( tukad saba, tukad banyumala ,

tukad buleleng ) , 5 lokasi air laut ( pantai tembok, pantai kampung baru,

pantai lovina, pantai pemuteran dan pelabuhan celukan bawang ) dan 3

lokasi air sumur ( sumur kampung anyar, sumur kampung bugis, sumur

kampung kaliuntu ). Yang belum terealisasi adalah 2 lokasi air sumur dari 5

lokasi air sumur yang ditargetkan yaitu sumur kampung baru I dan sumur

kampung baru II . Sampai dengan semester II ( kedua ) ini pemantauan dan

pengukuran kualitas air sudah terealisasi 100 % dimana dari target 15 lokasi

air sudah terlealisasi semuanya. Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran

kualitas air dari semester I ( pertama ) dan semester II ( kedua ) dapat di lihat

pada tabel dibawah ini :

Page 13: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

No

Uraian

Kegiatan

Target

Realisasi

semester

I

Realisasi

semester

II

Prosentase

Ket.

1. Pemantauan

dan

pengukuran

kualitas air

danau

2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 100 % Dilakukan

2 kali

pengujian

2. Pemantauan

dan

pengukuran

kualitas air

sungai

3

sungai

3 sungai 3 sungai 100 % Dilakukan

2 kali

pengujian

3. Pemantauan

dan

pengukuran

kualitas air

laut

5 lokasi

air laut

5 lokasi

air laut

5 lokasi

air laut

100 % Dilakukan

2 kali

pengujian

4. Pemantauan

dan

pengukuran

kualitas air

sumur

5 lokasi

air

sumur

3 lokasi

air

sumur

5 lokasi

air

sumur

100 % Dilakukan

2 kali

pengujian

2. Pelayanan informasi pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien

pada semester I ( pertama ) dengan realisasi 0 % belum mencapai target

nasional yaitu 100 %. Hal ini dikarenakan pada semester I (pertama ) tahun

2015 tim pelaksana kegiatan belum melaksanakan pemantauan kualitas

udara dari 12 ( dua belas ) titik udara yang ditargetkan, dan akan di

laksanakan pada semester II ( kedua ).Sampai dengan semester II ( kedua )

ini pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien sudah mencapai 100

%. Adapun 12 ( dua belas ) titik lokasi udara ambien dimaksud meliputi :

I. Pertigaan terminal sangket

II. Pertigaan patung tugu Singa Ambara Raja

III. Pertigaan Jln . Gajah Mada ( setra buleleng )

IV. Perempatan Jln. Samaratulangi ( penarukan )

V. Perempatan Jln. Ahmad Yani – Jln . Diponegoro

VI. Depan terminal Banyuasri

VII. Perempatan jalan masuk Segara Penimbangan

VIII. Depan PLTGU Pemaron

IX. Pertigaan traffic light lovina

Page 14: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

X. Perempatan Pasar Seririt

XI. Pertigaan Celukan Bawang

XII. Perempatan Desa Bubunan

Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien dari

semester I ( pertama ) dan semester II ( kedua ) dapat di lihat pada tabel

dibawah ini :

No

Uraian Kegiatan

Target

Realisasi

semester

I

Realisasi

semester

II

Prosentase

1. Pemantauan dan

pengukuran kualitas

udara ambien

12 lokasi

udara

- 12 lokasi

udara

100 %

3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaraan dan / atau perusakan lingkungan hidup pada semester I

( pertama ) telah terealisasi 64,71 % belum mencapai target nasional yaitu

100 %. Hal ini dikarenakan pada semester I ( pertama ) tahun 2015 sesuai

dengan rekapitulasi pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya

pencemaran dan /atau perusakan LH baru 11 ( sebelas ) pengaduan yang

masuk dengan target di tahun 2015 adalah 17 ( tujuh belas ) pengaduan. Dari

11 ( sebelas ) pengaduan semuanya sudah ditindak lanjuti berupa verifikasi,

pengecekan lokasi kelapangan serta pemberian rekomendasi.Pada semester

II ( kedua ) tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaraan dan / atau perusakan lingkungan hidup sesuai dengan

rekapitulasi terdapat 7 ( tujuh ) kasus yang masuk dan semuanya sudah

ditindaklanjuti. Jadi Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup di tahun 2015

sudah mencapai 18 kasus lingkungan atau sudah mencapai 106 %. Tindak

lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau

perusakan lingkungan hidup dari semester I ( pertama ) dan semester II (

kedua ) dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

No

Uraian Kegiatan

Target

Realisasi

semester

I

Realisasi

semester

II

Jumlah

s/d smt

II

Prosentase

1. Tindak lanjut pengaduan

masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan

17

kasus

11

kasus

7 kasus 18 kasus 106 %

Page 15: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

/ atau perusakan

lingkungan hidup

2.3 ALOKASI ANGGARAN

Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan

Lingkungan Hidup mengalokasikan anggaran dari dana APBD untuk

melaksanakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penerapan dan

pencapaian pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut

antara lain pemantauan kualitas air dan udara dan kegiatan untuk

menindaklanjuti atas pengaduan masyarakat yang di duga melakukan

pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang terakomodir dalam

kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan. Alokasi anggaran adalah jumlah

belanja langsung yangditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan

pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Kabupaten

Buleleng.Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Bidang

Lingkungan Hidup di Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2. Alokasi Anggaran Setelah Perubahan Pencapaian SPM Bidang

Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2015

No Jenis Pelayanan Sumber Dana APBD (Rp.)

1. Pemantauan dan pengukuran kualitas Air dan udara

84.000.000,00

2. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup

72.200.000,00

Secara umum alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM bidang

Lingkungan Hidup di Kabupaten Buleleng di Tahun 2015 mengalami

peningkatan dari tahun 2014 sebesar 15 %. Alokasi anggaran dalam rangkaian

pencapaian SPM bidang LH akan terus ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya,

sehingga sesuai dengan target yang direncanakan.

2.4 DUKUNGAN PERSONALIA

Pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Buleleng di

laksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan,Bidang

Penyuluhan dan Penegakan Hukum dan UPT Laboratorium Lingkungan

Hidup BLH. Hal ini dapat dipahami oleh karena pelayanan SPM bidang LH yang

diwajibkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 dan 20

Tahun 2008 dijabarkan dalam program atau kegiatan di 2 bidang tersebut.

Page 16: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

Adapun dukungan personil/pegawai pada Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Buleleng adalah 69 orang, terdiri dari 35 orang PNS , dan 34 orang

Pegawai Tidak Tetap ( tenaga kontrak ).Pejabat struktural 17 orang . Menurut

jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut :

a. Pasca Sarjana (S.2) : 4 orang

b. Sarjana (S.1) : 19 orang

c. Diploma (D.III) : 5 orang

d. SLTA : 38 orang

e. SMP : 2 Orang

f. SD : 1 Orang

Jumlah Tenaga PNS menurut golongan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pegawai golongan IV : 6 Orang

b. Pegawai golongan III : 15 Orang

c. Pegawai golongan II : 13 Orang

d. Pegawai golongan I : 1 Orang

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai BLH

Kabupaten Buleleng didominasi oleh tingkat SLTA (55 %) kemudian tingkat S1

sebanyak 27,5 %, D3 sebanyak 7,2%, S2 sebanyak 5,8%. Dan yang pernah ikut

diklat PPLHD sebanyak 3 orang dan tidak memiliki PPNS.

2.5 Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian

SPM bidang lingkungan hidup antara lain :

a. Tidak ada personil PPNS bidang lingkungan hidup dan belum belum

optimalnya operasional UPTD Loboratorium Lingkungan Hidup

Kabupaten Buleleng.

Solusi

Memberikan kesempatan kepada karyawan/karyawati Badan Lingkungan

Hidup untuk mengikuti pelatihan PPNS , mengoptimalkan kinerja

Laboratorium lingkungan melalui kegiatan peningkatan kapasitas

laboratorium lingkungan beserta anggaranya dan memberdayakan

sumber daya manusia yang ada.

b. Kurangnya sarana dan prasarana teknis pelaksanaan pemantauan dan

pengawasan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Solusi

Mengajukan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam

upayapemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan

laboratorium lingkungan.

c. Belum tersedianya kegiatan dan anggaran untuk melakukan pengujian

kualitas udara dari sumber tak bergerak dan Penyediaan informasi status

kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa.

Solusi

Page 17: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

- Mengusulkan penyusunan peraturan daerah untuk pengujian kualitas

udara sumber tak bergerak serta status kerusakan lahan dan/atau

tanah untuk biomasa.

- Mengusulkan kegiatan dan anggaran melalui APBD Kabupaten

Buleleng untuk kegiatan masing-masing SPM sehingga pelaksanaanya

dapat terwujud.

2.6 Sinkronisasi Pelaksanaan SPM

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam penerapan dan pencapaian

SPM bidang lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng terutama untuk tahun

anggaran 2015, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng berupaya

mensinkronisasi untuk jenis pelayanan pencegahan air dan udara, penanganan

pengaduan dan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak dengan

melibatkan sektor industri/usaha dan kegiatan terkait yang berpotensi

melakukan pencemaran. Pengawasan dan pemantauannya bekerjasama dengan

PPPE Bali Nusra (untuk kegiatan pengawasan) dan BLH Provinsi Bali melalui

kegiatan penilaian peningkatan kinerja perusahaan (PROPER) dan PKPLP

(Peringkat Kinerja Penataan Lingkungan Perusahaan) yang dilakukan minimal

(satu) kali di Kabupaten Buleleng. Untuk tindak lanjut pengaduan masyarakat

atas dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup bekerja sama

dengan pihak terkait, misalnya : Satpol PP, Kepolisian dan Kejaksaan yang

dalam hal ini kasus lingkungan yang ditindaklanjuti pada ranah pidana.

Page 18: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Pemantauan dan Pengukuran Kualitas Air

Adapun tujuan dari kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan ini

adalah :

1. Sebagai amanah dari pelaksanaan Undang - Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

2. Menyediakan data , informasi dan dokumentasi terbaru tentang

kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng;

3. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup kabupaten

buleleng sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai

bentuk dari akuntabilitas publik ;

4. Menyediakan sumber informasi utama bagi rencana pembangunan

tahunan daerah dan kepentingan penanaman modal ( investasi ) ;

Target dari kegiatan pemantauan dan pengukuran kualitas airyang

dilaksanakan di tahun 2015adalah tersedianya data hasil pemantauan dan

pengukuran kualitas air dengan target capaian : 2 air danau ( danau buyan ,

danau tamblingan ), 3 lokasi air sungai ( tukad saba, tukad banyumala , tukad

buleleng ) , 5 lokasi air laut ( pantai tembok, pantai kampung baru, pantai

lovina, pantai pemuteran dan pelabuhan celukan bawang ) dan 3 lokasi air

sumur ( sumur kampung anyar, sumur kampung bugis, sumur kampung

kaliuntu ). Yang belum terealisasi adalah 2 lokasi air sumur dari 5 lokasi air

sumur yang ditargetkan yaitu sumur kampung baru I dan sumur kampung baru

II . Sampai dengan semester II ( kedua ) ini pemantauan dan pengukuran

kualitas air sudah teralisasi 100 % dimana dari target 15 lokasi air sudah

terlealisasi semuanya.

Yang bertindak sebagai pelaksana adalah Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Buleleng dengan Tim dari UPT ( Unit Pelaksana Teknis ) Balai

Peralatan dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali dengan sumber

anggaran dari dana APBD . Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran

kualitas air yang dilaksanakan , diperoleh data yang menggambarkan bahwa :

1. Dari pamantauan dan pengukuran kualitas air danau yang

dilakukan dengan sistem 2 periode dapat disimpulkan bahwa :

- Kualitas air Danau Buyan dan Danau Tamblingan tergolong baik

karena hampir semua parameter mutu yang dipantau

menunjukkan tidak melampaui nilai baku mutu air kelas I sesuai

dengan Pergub Prov. Bali No 8 Tahun 2007, namun perlu

Page 19: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

diperhatikan kecenderungan kemungkinan terjadinya

penurunan kualitas air danau.

- Dari hasil uji kualitas air hanya empat ( 4 ) parameter yang

nilainya melebihi nilai baku mutu yaitu : nilai COD, BOD, DO dan

Total Fosfat.

- Dari 4 parameter yang melampaui baku mutu air kelas I menurut

Pergub. Prov. Bali Nomor 8 Tahun 2007 menunjukkan indikasi

pencemaran yang dominan disebabkan oleh sumber-sumber

pencemar seperti residu pemakaian pupuk organik kegiatan

pertanian di area penyangga danau, laju sedimentasi yang cukup

tinggi di sekitar kawasan danau dan residu pakan dari kegiatan

keramba jaring apung.

- Pada umumnya kualitas air danau buyan dan danau tamblingan

masih cukup baik, namun perlu diperhatikan kencederungan

kenaikan nilai parameter phospat yang pada akhirnya akan

secara langsung meningkatkan BOD. Secara visual kenaikan

phospat ini akan tumbuh alga atau tanaman enceng gondok.

2. Dari pemantauan dan pengukuran kualitas air sungai di lakukan di

3 sungai yaitu : tukad buleleng, tukad saba dan tukad banyuasri.

Pengambilan sampel dilakukan pada 2 titik di masing-masing

sungai yaitu bagian tengah dan hilir sungai, dan dilakukan

pengujian dengan sistem 2 periode dapat disimpulkan bahwa :

- Dari 20 parameter kualitas air yang diuji terpadat 11 parameter

diantara menunjukkan nilai melampaui baku mutu air kelas I

sesuai dengan Pergub. Prov. Bali Nomor 8 Tahun 2007 dengan

perincian : sungai buleleng hilir terpadat 10 parameter yang

melampaui baku mutu, sungai saba tengah dengan 2 parameter

yang melampaui baku mutu, sungai saba hilir dengan 10

parameter melampaui baku mutu, sungai banyuasri hilir

terdapat 8 parameter yang melampaui, sungai buleleng tengah

hanya 1 parameter masih di bawah baku mutu air.

- 11 parameter yang melampaui baku mutu air kelas I adalah : DO,

BOD, COD, Total fosfat, NO2, Minyak lemak, Deterjen, Besi,

Sulfat, Fecal coliform dan Total Coliform

- Secara keseluruhan kualitas air sungai dibagian tengah relatif

lebih baik dibandingkan dengan kualitas air sungai dibagian hilir.

- Dari parameter yang melampaui baku mutu air kelas I

menunjukkan adanya indikasi pencemaran kemungkinan

disebabkan oleh sumber-sumber pencemar seperti residu

pemakaian pupuk organik kegiatan pertanian, pembuangan

limbah cair rumah tangga ( limbah domestik dan limbah dapur ),

Page 20: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

pembuangan sampah dan pembuangan limbah dari kegiatan

peternakan .

3. Dari pemantauan dan pengukuran kualitas air laut di 5 ( lima )

lokasi air laut ( pantai tembok, pantai kampung baru, pantai lovina,

pantai pemuteran dan pelabuhan celukan bawang ) yang

dilaksanakan dengan sistem 2 periode dapat simpulkan bahwa :

- Dari hasil uji yang lakukan pada umumnya kualitas air laut di

Kabupaten Buleleng masih dalam kondisi cukup baik. Walaupun

demikian masih ada beberapa lokasi sudah menunjukkan

paramater yang melebihi persyaratan sesuai dengan peruntukan

air laut sesuai dengan Pergub. Bali Nomor 8 Tahun 2007. Adapun

lokasi tersebut adalah : air laut untuk wisata bahari, air laut

untuk biota laut dan air laut untuk pelabuhan

- Secara keseluruhan terdapat 6 parameter yang nilainya

melampaui baku mutu air laut menutu Pergub, Prov. Bali Nomor

8 Tahun 2007 yaitu : amoniak, phenol, total phospat, NO3,

deterjen dan DO

- Peningkatan nilai parameter tersebut kemungkinan disebabkan

oleh kegiatan industri kecil ( pembuatan tahu ) dan jasa

pariwisata ( hotel dan restoran ) yang berada dikawasan pesisir

yang membuang limbah cairnya langsung menuju laut tanpa

melalui pengolahan limbah terlebih dahulu.

4. Dari pemantauan dan pengukuran kualitas air sumur dengan 5

lokasi air sumur yaitu : sumur kampung baru I, sumur kampung

baru II, sumur kampung anyar, sumur kampung bugis dan sumur

kelurahan kaliuntu dapat disimpulkan bahwa :

- Dari 16 parameter kualitas air yang diuji terdapat 2 parameter

yang nilainya melampaui baku mutu air kelas I sesuai dengan

Pergub. Bali No 8 Tahun 2007

- 2 parameter yang nilainya melampaui baku mutu air kelas I

adalah: DO dan BOD

- Secara keseluruhan parameter yang diujikan nenunjukkan nilai

uji yang masih baik ( dibawah ambang batas )

3.2 Pemantauan dan Pengukuran Kualitas Udara Ambien

Latar Belakang

Lingkungan udara bebas ( atmosfir ) mempunyai komposisi , temperatur dan

tekanan tetap. Adanya suatu perubahan-perubahan kecil terhadap armosfir

akan mempengaruhi kehidupan manusia. Perubahan-perubahan tersebut

karena adanya kontaminasi udara ( pencemar udara ) dalam skala besar seperti

: NO2, SO2, CO , H2S1, NH3, Ox, Pb, Debu total dan lain lain.

Page 21: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

Yang dimaksud dengan baku mutu udara ambien adalah batas kadar

maximum yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terdapat di

udara namun tidak menimbulkan gangguan terhadap mahluk hidup, tumbuh-

tumbuhan atau benda-benda lainnya.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau lingkungan ( road side air

quality ) dalam hal ini kualitas udara di 12 titik lokasi dengan memantau

kadar/kandungan zat-zat pencemar udara . Kegiatan pemantauan dan

pengukuran kualitas udara pada semester I( pertama ) belum bisa

terlaksanakan dan rencananya akan di target pada semester II ( kedua ). Untuk

di ketahui target pemantauan dan pengukuran kualitas udara di tahun 2015 ini

adalah 12 titik lokasi .Sampai dengan semester II ( kedua ) ini pemantauan dan

pengukuran kualitas udara ambien sudah mencapai 100 %.Adapun 12 ( dua

belas ) titik lokasi udara dimaksud meliputi :

I. Pertigaan terminal sangket

II. Pertigaan patung tugu Singa Ambara Raja

III. Pertigaan Jln . Gajah Mada ( setra buleleng )

IV. Perempatan Jln. Samaratulangi ( penarukan )

V. Perempatan Jln. Ahmad Yani – Jln . Diponegoro

VI. Depan terminal Banyuasri

VII. Perempatan jalan masuk Segara Penimbangan

VIII. Depan PLTGU Pemaron

IX. Pertigaan traffic light lovina

X. Perempatan Pasar Seririt

XI. Pertigaan Celukan Bawang

XII. Perempatan Desa Bubunan

Parameter kimia yang diuji meliputi :

1. Nitrogen dioksida

2. Surfur dioksida

3. Karbon monoksida

4. Hydro sulfur

5. Amonia

6. Ozon

7. Timbal

8. Debu total

Parameter – parameter tersebut berupa gas beracun ( toxic ) yang dapat

menyebabkan iritasi terhadap kulit, mata, dan bisa merusak saluran

pernapasan bila terhirup / terpapar dalam keadaan konsentrasi tertentu.

Hasil pemantauan dan pengujian kualitas udara ambien yang dilakukan

dapat disimpulkan bahwa :

Page 22: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

1. Secara keseluruhan hasil pengujian kualitas udara ambien pada 12

lokasi sampling bila dibandingkan dengan baku mutu udara ambien

sesuai dengan Pergub. Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang baku mutu

lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

menunjukkan bahwa semua paramater yang di uji masih dibawah

baku mutu yang di perkenankan dalam artian baik. Parameter tersebut

adalah : Nitogen dioksida, sulfur dioksida, carbon monoksida, Hydro

sulfur, amoniak, Osidan, timbal dan debu total.

2. Hasil pemantauan ini telah menunjukkan kondisi / kualitas

lingkungan kimia dan fisika udara pada umumnya di 12 titik lokasi

3.3 Identifikasi dan Verifikasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan

Adanya Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan

Sesuai dengan amanah dari UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada BAB II : ASAS,

TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian KetigaRuang LingkupPasal 4 yaitu

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidupmeliputi:

a. perencanaan;

b. pemanfaatan;

c. pengendalian;

d. pemeliharaan;

e. pengawasan; dan

f. penegakan hukum.

Dan juga pada BAB X : HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGANBagian KesatuHak

Pasal 65 ayat (5) berbunyi : “ Setiap orang berhak melakukan

pengaduanakibat dugaan pencemaran dan/atauperusakan lingkungan

hidup ” .

Maka kegiatan pada bidang penyuluhan dan penegakan hukum dimana

salah satu keluarannya ( output ) adalah identifikasi dan verifikasi kasus-kasus

lingkungan. Sampai dengan semester II ( kedua )tahun 2015 , Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menerima 18( delapan belas )

pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaraan dan/atau perusakan

lingkungan hidup dan semuanya sudah di tindak lanjuti, dimana pada semester

I ( pertama ) terdapat 11 ( sebelas ) aduan dan di semester II ( kedua ) terpadat

7 ( tujuh ) aduan, totalnya 18 aduan. Jadi Tindak lanjut pengaduan masyarakat

akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup di

tahun 2015 sudah mencapai 18 kasus lingkungan dari target 17 kasus atau

sudah mencapai 106 % Adapun pengaduan tersebut antara lain :

Page 23: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

1. Pengaduan masyarakat terhadap bau ternak babi atas nama ketut

kacong di desa bengkala

2. Pengaduan masyarakat terhadap bau ternak babi dan ayam atas nama

wayan gina di desa bengkala

3. Pengaduan masyarakat terhadap bau ternak babi yang ada di sekitar

desa sambangan

4. Pengaduan masyarakat terhadap bau limbah hotel kinaara di desa

pemuteran

5. Pengaduan masyarakat terhadap adanya aktifitas pengerukan tanah

yang dilakukan oleh salah satu warga di desa anturan

6. Pengaduan masyarakat terhadap adanya aktifitas pengumpul batu

lompeh di Pantai Penaneman Desa Tejakula

7. Pengaduan masyarakat terhadap adanya aktifitas Penyemprotan

Mangga yang mengganggu masyarakat sekitar di desa kalibukbuk

8. Pengaduan masyarakat terhadap Perkiraan Pengerusakan LH

(Pembangunan di sempadan sungai) di desa seririt

9. Pengaduan masyarakat terhadap adanya pencemaran bau limbah

rumah tangga di desa temukus

10. Pengaduan masyarakat terhadap perkiraan Reklamasi di Teluk

Benoa di desa pemuteran

11. Pengaduan masyarakat terhadap Perkiraan Sumber Pencemaran

Bau Ternak Ayam di desa munduk

12. Pengaduan masyarakat terhadap adanya perkiraan pembuangan

limbah wine kesungai di desa kalibukbuk

13. Pengaduan masyarakat terhadap adanya pembukaan lahan di

dusun dasong, desa pancasari, kec. Sukasada sebagai agribisnis

14. Pengaduan masyarakat terhadap adanya kegiatan penggalian lahan

di kawasan lindung yang rentan menimbulkan longsor di desa

munduk , kec. Banjar

15. Pengaduan masyarakat terhadap adanya dugaan kegiatan

penggalian pada 8 dusun di desa banyupoh dan di dusun gondol

desa banyabangan ( sesuai dengan artikel koran bali post tanggal

21 september 2015 )

16. Pengaduan masyarakat yaitu seorang wisatawan yang

mengeluhkan bau dari air sungai di area patung lovina di desa

kalibukbuk

17. Pengaduan masyarakat terkait dampak dari beroperasinya

perusahaan garmen Cakra Batik yang bergerak di bidang

pewarnaan design kain batik di desa kubutambahan, kec.

Kubutambahan

Page 24: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

18. Pengaduan masyarakat terhadap bau ternak babi di kelurahan

sukasada , kec. sukasada

Berdasarkan pengaduan yang masuk dilakukan verifikasi dan klasifikasi

jenis pengaduan. Jenis klasifikasi dari pengaduan diatas termasuk klasifikasi

administrasi.

Pada kasus pengaduan masyarakat adanya bau ternak babi di desa

bengkala dengan kapasitas 10 ekor dan 20 ekor, hasil dari verifikasi ditemukan

bahwa usaha ternak babi tersebut belum memiliki perizinan dari instansi

tertakit. Untuk itu saran dan tindaklanjutnya adalah agar segera mengurus ijin

usahanya, segera membuat septitank tambahan untuk pengolahan limbah dan

melakukan pembersihan kandang secara berkala supaya bau kotoran tidak

menyengat, menambahkan Em-4 pada makanan ternak, menyarankan agar

berkoordinasi dengan dinas pertanian dan peternakan dalam pengeloloan usaha

ternak babi.

Pada kasus pengaduan masyarakat adanya bau ternak ayam di desa

bengkala dan desa munduk dengan kapasitas 12.000 ekor dan 8.000 ekor, hasil

dari verifikasi dilapangan ditemukan bahwa usaha tersebut belum memiliki ijin

usaha dari instansi terkait .Saran dan tindaklanjutnya adalah usaha tersebut

wajib memiliki ijin usaha serta melakukan koordinasi dengan dinas pertanian

dan peternakan.

Pada kasus pengaduan masyarakat adanya bau air limbah hotel kinaaran,

hasil dari verifikasi di lapangan terbukti bahwa keran pembuangan air limbah

hotel di salurkan ke got jalan raya. Saran dan tindaklanjutnya adalah dengan

menutup keran pembuangan air limbah hotel yang disalurkan ke got supaya

tidak mengganggu lingkungan sekitar dana juga pihak hotel dalam pengelolaan

limbahnya di tambah dengan obat Em 4 dengan takaran tertentu.

Pada kasus pengaduan masyarakat tentang adanya aktifitas pengerukan

tanah yang dilakukan oleh ketut loka. Dari hasil verifikasi dilapangan

ditemukan bahwa menang benar terjadi aktifitas pengerukan di desa anturan

yang dilakukan oleh ketut loka. Saran dan tindaklanjutnya adalah

mengarahkan agar permasalahan tersebut segera di fasilitasi oleh aparat desa

untk menghindari kejadian –kejadian yang tidak di inginkan dan sebaiknya

aktifitas pengerukan tanah dihentikan untuk menghindari bahaya erosi pada

saat musim hujan yang bisa membahayakan area perumahan disebelahnya.

Pada kasus pengaduan masyarakat tentang adanya aktifitas

pengumpulan batu lompeh di pantai penaneman desa tejakula, hasil verifikasi

dilapangan memang benar terjadi aktifitas tersebut. Saran dan tindaklanjutnya

adalah agar aparat desa maupun kecamatan secara proaktif melakukan

pengawasan sekaligus pembinaan kepada masyarakat untuk menghentikan

aktifitas pengambilan dan penjualan batu lompeh guna menghindari terjadinya

abrasi pantai dan sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang

Page 25: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

perlindungan dan pengelolaan LH pasal 67 berbunyi : “ setiap orang

berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta

mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pada kasus pengaduan masyarakat tentang adanya penyemprotan

manggadi desa kalibukbuk, hasil verifikasi dilapangan bahwa memang benar

telah terjadi aktifitas penyemprotan mangga, hal ini di rasakan dari bau yang

ditimbulkan . Saran dan tindaklajutnya adalah menyarankan agar

penyemprotan dilakukan secara berkala dan pihak pengelola berkoordinasi

dengan pihak dinas kehutanan dan perkebunan.

Pada kasus perkiraan perusakan lingkungan hidup berupa pembangunan

di sempadan sungai di desa seririt, hasil verifikasi di lapangan memang benar

adanya aktifitas tersebut dan saran tindaklanjutnya adalah agar aparat desa

dan kecamatan secara proaktif melakukan pengawasan dan pembinaan kepada

pihak pengelola untuk tidak melakukan pelanggaran sempadan sungai ( sesuai

dengan ketentuan RT/RW ) .

Pada kasus pengaduan masyarakat terhadap adanya pencemaran bau

limbah rumah tangga di desa temukus, hasil verifikasi dilapangan memang

benar pembuangan air limbah rumah tangganya dibuang ke got. Saran dan

tindaklanjutnya adalah agar segera mengurus ijin IMB, saluran got agar di

bersihkan supaya air limbah RT tidak tersumbat dan mengakibatkan jalanan

tergenang air.

Pada kasus perkiraan reklamasi di desa pemuteran , dari hail verifikasi

dilapangan diperoleh informasi bawah rencana usaha dan/atau kegiatan yang

dilaksanakan di jalan trisakti, bendungan banyuwedang desa pejarakan belum

memiliki ijin lokasi dan ijin lingkungan. Saran dan tindaklanjutnya adalah

pihak penanggungjawab usaha wajib mengurus ijin lokasi dan ijin lingkungan

terhadap rencana usaha yang akan dilaksanakan, puluhan mangrove yang mati

di sekitar lokasi kegiatan di luar lingkup kriteria baku kerusakan LH/ kriteria

baku kerusakan mangrove yang diatur dalam UU nomor 32 Tahun 2009.

Pada kasus pengaduan masyarakat terkait pencemaran bau ternak ayam

di desa munduk , hasil verifikasi di lapangan dengan langsung mendatangi

peternak ayam dan menyarankan agar segera mengurus rekomendasi perizinan

terkait usahanya dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk di carikan

solusi limbah tersebut supaya tidak berbau.

Pada kasus pengaduan masyarakat tentang adanya aktifitas pembuangan

air limbah wine ke sungai di desa kalibukbuk, hasil verifikasi dilapangan dengan

langsung mendatangi pihak perusahaan dan menyarankan agar segera

mengurus perizinan usaha terkait pengelolaan limbah.

Pada kasus pengaduan masyarakat terkait pembukaan lahan di dusun

dasong, desa pancasari, tim segera bergerak kelokasi dan memang benar ada

aktifitas pembukaan lahan pada kemiringan 45 derajat yang rentan akan

Page 26: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

bahaya lonsong dan hasil verifikasi menyarankan agar pihak pengembang

berkoordinasi dengan instansi terkait perizinan.

Pada kasus pengaduan masyarakat terhadap adanya kegiatan penggalian

lahan di kawasan lindung yang rentan terhadap longsor di desa munduk,

setelah mempelajari laporan tim segera bergerak ke lokasi dan hasil verifikasi

menyarankan agar pihak terkait menghentikan kegiatan usahanya mengingat

daerah tersebut rawan bahaya longsor dan segera untuk mengurus ijin sesuai

dengan aturan yang berlaku.

Pada kasus yang di peroleh dari informasi artikel bali post tertanggal 21

september 2015, setelah mempelajari informasi tim segera bergerak ke lokasi

dan memang benar adanya bekas aktifitas penggalian batu karang, dan tim

bergerak ke kantor kecamatan yang mewilayahi daerah tersebut dan langsung

berkordinasi.

Pada kasus pengaduan salah seorang wisatawan yang mengeluhkan bau

yang di timbulkan oleh air sungai yang berada di area patung lovina, hasil

verifikasi di lapangan tim menyarankan agar masyarakat lokal agar peduli

terhadap lingkungan untuk menjaga kebersihan mengingat daerah lovina

daerah pariwisata, menyarankan agar pengusaha hotel dan restoran di

sepanjang area membuat IPAL komunal dan lanjut mengurus ijin terkait

pengelolaan limbah cair.

Pada kasus pengaduan masyarakat terkait akan dampak beroperasinya

perusahaan garmen cakra batik di desa kubutambahan, hasil berifikasi di

lapangan tim menyarankan agar pihak perusahaan sebelum beroperasi terlebih

dahulu mengurus ijin terkait pengelolaan limbah cair .

Pada kasus pengaduan masyarakat terkait bau ternak babi di kelurahan

sukasada, tim bergerak kelokasi dan hasil verifikasi di lapangan menyarankan

agar pihak peternak membuatkan sefty tank untuk pengelolaan limbah

ternaknya dan berkoordinasi dengan instasi terkait perijinan usaha.

Secara umum dari 18 ( delapan ) pengaduan yang masuk seluruhnya

sudah ditindaklanjuti oleh bidang penyuluhan dan penegakan hukum.

Page 27: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

1. KETERKAITAN DENGAN RPJMD KABUPATEN BULELENG

A. RPJMD Kabupaten Buleleng

No

Bidang Usaha Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

Kondisi Kinerja Awal

Tahun Perencanaa

n

Capaian Kinerja Program

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

2013

2014

2015

2016

2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1

Program Perlindungan

dan Konservsi SDA

Meningkatnya

penanganan pengaduan masyarakat

14 kasus

15 kasus

16 kasus

17 kasus

18 kasus

19 kasus

19 kasus

B. Realisasi RPJMD

No

Bidang Usaha

Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD

Tahun 2015

Realisasi RPJMD

Tahun 2015

Prosentase ( % )

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat

17 kasus

18 kasus

106 %

Page 28: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

a. Pembangunan Kabupaten Buleleng pada kurun waktu 2012-2017

ditujukan untuk mewujudkan “BULELENG SMILE”, yaitu

Masyarakat Buleleng yang sejahtera, Mandiri, Terintegrasi dan

Lestari. Upaya mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui

implementasi12 Prioritas Agenda Strategis (12 PAS), yaitu (1)

Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah, (2)

Penanggulangan Kemiskinan, (3) Peningkatan Aksesibilitas dan

Kualitas Pendidikan, (4) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas

Kesehatan , (5) Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan

Lapangan Kerja, (6) Pembangunan Ekonomi, (7) Pembangunan

Infrastruktur, (8) Perbaikan Iklim Investasi, (9) Penegakan Hukum,

Ketentraman dan Ketertiban, (10) Pengembangan dan Pelestarian

Kebudayaan, (11) Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana, dan

(12) Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Fungsi Lingkungan.

b. Sebagai amanah dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor

19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal ( SPM )

Bidang Lingkungan Hidup ada 4 (empat) pelayanan dasar yang di

tetapkan, namun di tahun 2005 Pemerintah Daerah melalui Badan

Lingkungan Hidup belum bisa merealisasikan ke semua 4 ( empat

) pelayanan dasar tersebut.Yang baru bisa di capai dari ke empat

target pelayanan bidang lingkungan hidup tersebut adalah (1)

Pemantauan dan Pengukuran Kualitas Air , (2) Pemantauan dan

Pengukuran Kualitas Udara Ambien, 3)Pelayanan tindak lanjut

pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan perusakan dan

/atau pencemaran lingkungan hidup.

c. Realisasi dari pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 sampai dengan

semester II ( kedua ) yang merupakan akumulasi realisasi di

semester I ( pertama ) dan realisasi di semester II ( kedua ) adalah

(1). 100 % untuk pemantauan dan pengukuran kualitas air, (2).100

% untuk pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien dan

(3).106 % untuk tindak lanjut penangangan pengaduan

masyarakat akibat atas dugaan perusakan dan/ atau pencemaran

lingkungan hidup , karena realisasi sudah melebihi dari target yang

ditetapkan.

Page 29: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

A. SARAN

Agar keempat jenis pelayanan dan indikator yang telah ditetapkan dapat

dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan batas waktu pencapaiannya,

maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup juga

menuntut adanya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan mutu

pelayanan yang diberikan, sesuai dengan target-target kinerja yang telah

ditetapkan hingga akhir tahun.

Untuk efektifitas pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup Pemerintah

diharapkan memberikan perhatian yang lebih untuk pencapaian target SPM.

Perhatian tersebut bisa berupa pengalokasian anggaran kegiatan yang terkait

dengan pelaksanaan SPM dan juga adanya kerjasama dan koordinasi dengan

stakeholder yang terlibat.

Page 30: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

LAPORAN TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL ( SPM )

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

SAMPAI DENGAN SEMESTER II ( KEDUA )

1. Pemantauan dan Pengukuran Kualitas air

A. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor

82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian

Pencemaran Air, bahwa pengendalian pencemaran air didefinisikan

sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta

pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air aga sesuai

dengan ketentuan baku mutu.

Dari definisi diatas, salah satu upaya pengendalian pencemaran air

adalah upaya pencegahan . Pencegahan pencemaran air dapat di

lakukan dengan cara membatasi jumlah air limbah yang dibuang dari

sumber pencemaran. Secara administratif , pembatasan air limbah

yang dibuang dilakukan dengan cara menetapkan baku mutu air

limbah dari masing-masing jenis sumber pencemaran. Setelah baku

mutu air limbah ditetapkan pencegahan dilakukan melalui kegiatan

pengawasan untuk melihat tingkat penaatan penanggung jawab

usaha kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan pengendalian pencemaran air . ( Peraturan

Gubernur Provinsi Bali No.8 Tahun 2007 , Tentang : Baku Mutu

Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan

Hidup )

B. Pengertian

1. Pencegahan adalah suatu tindakan secara manajemen /

administratif dan secara teknik yang dilakukan oleh

penanggungjawab usaha/kegiatan dalam rangka mencegah

terjadinya pencemaran.

2. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk

hidup, zat, energi dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan

manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu

yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan

peruntukannya.

3. Pencegahan pencemaran air adalah tindakan secara

manajemen/administratif dan secara teknik yang dilakukan oleh

penanggungjawab usaha/kegiatan dalam rangka mencegah

masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan

atau komponen lainnya ke dalam air oleh kegiatan manusia.

Page 31: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

4. Usaha/kegiatan adalah setiap jenis usaha / kegiatan yang

berpotensi menghasilkan air limbah yang dapat mencemari air.

C. Hasil Pemantauan dan Pengukuran Kualitas air sampai dengan

semester II ( kedua ) Tahun 2015 :

a. Pengukuran kualitas air danau

Tebel : Hasil Uji Kualitas Air Danau Tahun 2015

Pada Periode I

No Parameter Satua

n

Lokasi Sampling

Kadar

Max

KLS I

Per.Gu

b Bali

No. 8

Th.

2007

Buyan I

Buyan II

Buyan

III

Tambli

ngan I

Tambli

ngan II

Tambli

ngan III

Koordinat LS 08.14,66; 08.14,87; 08.14,

94;

08.15,70; 08.15,60; 08.15,76;

BT 115.08,16 115.07,90 115.07,

59

115.05,

53

115.05,

61

115.05,

61

Waktu 18-5-2015 18-5-2015 18-5-

2015

20-5-

2015

20-5-

2015

20-5-

2015

FISIKA

1 TDS Mg/L 130,7 143 186,3 81,5 77,8 76,8 1000

2 TSS Mg/L 5 9 7 5 6 9 50

KIMIA

1 Ph 7,10 6,79 7,63 8,19 8,25 8,35 6-9

2 DHL U Mos/CM

204 222 294 127,3 121,6 119,7 -

3 BOD Mg/L 3,38 1,52 3,02 1,85 0,75 1,38 2

4 COD Mg/L 11 4 9 6 3 4 10

5 DO Mg/L 6,65 3,32 5,09 5,93 5,4 6,1 6

6 Phosfat Mg/L 0,06 0,41 0,62 0,32 0,16 0,26 0,2

7 Nitrat/NO3 Mg/L 0,92 0,73 0,81 0,87 0,59 0,84 10

8 Nitrit Mg/L 0,0164 0,0152 0,0172 0,0211 0,0136 0,0217 0,06

9 Minyak

lemak

Mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1

10 Detergen Mg/L 0,012 0,011 0,010 <0,01 0,011 0,011 0,02

11 Mangan Mg/L 0,005 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,1

12 Tembaga Mg/L 0,0042 0.0019 0,0022 0,0021 0,0014 0,0028 0,02

13 Sulfat Mg/L 14,2 16,4 15,6 7,62 7,40 7,40 400

14 Besi ( Fe ) Mg/L 0,1115 0,1110 0,1017 0,1116 0,1108 0,1102 0,3

15 Seng Mg/L 0.0008 0,0006 0,0006 0,0006 0,0003 0,0006 0,05

MIKROBIO

LOGI

1 Coli tinja Jml/1

00 ml

70 40 40 30 30 30 100

Page 32: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

2 Total

Koliform

Jml/1

00 ml

210 90 70 90 70 70 1000

Tebel : Hasil Uji Kualitas Air Danau Tahun 2015

Pada Periode II

No Parameter Satua

n

Lokasi Sampling

Kadar

Max

KLS I

Per.Gu

b Bali

No. 8

Th.

2007

Buyan I

Buyan

II

Buyan

III

Tambli

ngan I

Tambli

ngan II

Tambli

ngan III

Koordinat LS 08.14,66; 08.14,87; 08.14,94; 08.15,70; 08.15,60; 08.15,76;

BT 115.08,16 115.07,

90

115.07,

59

115.05,

53

115.05,

61

115.05,

61

Waktu 22-9-2015 22-9-

2015

22-9-

2015

22-9-

2015

22-9-

2015

22-9-

2015

FISIKA

1 TDS Mg/L 213 162,3 155,6 92,1 89,3 90,7 1000

2 TSS Mg/L 11 3 7 5 9 5 50

KIMIA

1 Ph 7,79 6,76 7,64 7,90 8,27 8,47 6-9

2 DHL U Mos/CM

334 252 244 144,9 139,3 142 -

3 BOD Mg/L 3,06 1,89 3,47 2,05 1,67 2,04 2

4 COD Mg/L 10 5 9 6 4 5 10

5 DO Mg/L 5,67 5,88 4,86 6,39 6,41 6,38 6

6 Phosfat Mg/L 0,69 0,47 0,67 0,29 0,12 0,21 0,2

7 Nitrat/NO3 Mg/L 0,97 0,70 0,83 0,89 0,52 0,86 10

8 Nitrit Mg/L 0,00184 0,00146 0,0176 0,0213 0,0131 0,0211 0,06

9 Minyak

lemak

Mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1

10 Detergen Mg/L 0,011 0,011 0,009 <0,01 0,010 0,010 0,02

11 Mangan Mg/L 0,006 0,003 0,004 0,002 0,001 0,002 0,1

12 Tembaga Mg/L 0,0043 0,0017 0,0022 0,0022 0,0019 0,0029 0,02

13 Sulfat Mg/L 18,8 16,9 16,2 7,84 7,62 7,68 400

14 Besi ( Fe ) Mg/L 0,1117 0,1112 0,1016 0,1118 0,1107 0,1104 0,3

15 Seng Mg/L 0,0008 0,0005 0,0007 0,0006 0,0004 0,0006 0,05

MIKROBIO

LOGI

1 Coli tinja Jml/1

00 ml

90 70 40 40 40 70 100

2 Total

Koliform

Jml/1

00 ml

230 110 200 110 90 200 1000

Page 33: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

Tebel : Rekapitulasi Parameter Kualitas Air Danau Yang Melapaui

Baku Mutu

No Parameter Baku Mutu Periode

Pengambilan

Lokasi Sampling

1 BOD 2 Mg/L I dan II Danau buyan dan danau tamblingan

2 COD 10 Mg/L I dan II Danau buyan dan danau tamblingan

3 DO 6 Mg/L I dan II Danau buyan

4 Total fosfat sbg P 0,2 Mg/L I dan II Danau buyan dan danau tamblingan

b. Pengukuran kualitas air sungai

Tebel : Hasil Uji Kualitas Air Sungai Tahun 2015

Pada Periode I

No Parameter Satuan

Lokasi Sampling

Kadar

Max

KLS I

Per.Gu

b Bali

No. 8

Th.

2007

T Bll

Tengah

T Bll

Hilir

T Saba

Tengah

T Saba

Hilir

T B

Mala

Tengah

T B

Mala

Hilir

Koordinat LS 08.08,2; 08.06,3; 08.11,29; 08.08.02; 08.09,9; 08.09,9;

BT 115.06,5 115.05,4 114.68,3 114.55,7 115.04,06 115.04,6

Waktu

FISIKA

1 TDS Mg/L 101,5 422 187,9 223 181,3 196,3 1000

2 TSS Mg/L 13 19 103 23 3 7 50

KIMIA

1 Ph 5,33 7,66 8,19 8,37 8,60 7,47 6-9

2 DHL U Mos/CM

158 663 249 349 283 312 -

3 BOD Mg/L 1,77 4,74 2,35 3,23 2,08 3,01 2

4 COD Mg/L 4 12 6 11 6 9 10

5 DO Mg/L 5,01 4,9 5,85 5,750 6,86 5,75 6

6 Phosfat Mg/L 0,009 0,93 0,14 0,33 0,11 0,93 0,2

7 Nitrat/NO3 Mg/L 0,47 6,92 0,49 2,72 0,28 2,37 10

8 Nitrit Mg/L 0,012 0,126 0,022 0,116 0,013 0,107 0,06

9 Minyak

lemak

Mg/L <0,1 1,5 0,1 1,0 0,1 1,0 1

10 Detergen Mg/L 0,02 0,17 0,07 0,186 0,05 0,21 0,02

11 Mangan Mg/L 0,0063 0,0072 0,0023 0,0083 0,0671 0,0035 0,1

12 Tembaga Mg/L 0,02

13 Sulfat Mg/L 11,4 49,1 8,6 24,8 9,4 10,5 400

14 Besi ( Fe ) Mg/L 0,1223 0,1362 0,4219 0,5951 0,001 0,0892 0,3

Page 34: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

MIKROBIO

LOGI

1 Coli tinja Jml/100

ml

30 1500 70 1500 90 930 100

2 Total

Koliform

Jml/100

ml

150 11000 930 2800 280 2100 1000

Tebel : Hasil Uji Kualitas Air Sungai Tahun 2015

Pada Periode II

No Paramete

r Satuan

Lokasi Sampling

Kadar

Max

KLS I

Per.Gu

b Bali

No. 8

Th.

2007

T Bll

Tengah

T Bll

Hilir

T Saba

Tengah

T Saba

Hilir

T B

Mala

Tengah

T B

Mala

Hilir

Koordinat LS 08.08,2; 08,06,3; 08.11,29; 08.08,02; 08.09,9; 08.09,9;

BT 115.06,5 115.06,4 114.68,3 114.55,7 115.04,06 115.04,6

Waktu

FISIKA

1 TDS Mg/L 136,8 328 181,1 408 129,1 188,5 1000

2 TSS Mg/L 3 14 17 19 5 3 50

KIMIA

1 Ph 8,53 7,88 8,46 8,07 8,43 7,56 6-9

2 DHL U Mos/CM

233 528 282 635 203 296 -

3 BOD Mg/L 1,92 6,83 2,11 4,92 3,12 4,86 2

4 COD Mg/L 5 16 5 12 8 12 10

5 DO Mg/L 6,71 2,19 7,31 4,09 7,16 5,46 6

6 Phosfat Mg/L 0,11 0,98 0,11 0,38 0,12 0,92 0,2

7 Nitrat/NO

3

Mg/L 0,51 7,12 0,42 2,77 0,31 2,40 10

8 Nitrit Mg/L 0,013 0,132 0,029 0,119 0,011 0,115 0,06

9 Minyak

lemak

Mg/L <0,1 1,5 0,1 1,0 0,1 1,0 1

10 Detergen Mg/L 0,031 0,22 0,06 0,193 0,062 0,24 0,02

11 Mangan Mg/L 0,0064 0,0074 0,0024 0,0085 0,0669 0,0035 0,1

12 Tembaga Mg/L 0,02

13 Sulfat Mg/L 12,4 46,8 9,4 38,8 8,4 9,6 400

14 Besi ( Fe ) Mg/L 0,1225 0,1360 0,4221 0,5956 0,0012 0,0895 0,3

MIKROBI

OLOGI

Page 35: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

1 Coli tinja Jml/100

ml

40 2100 90 1100 110 750 100

2 Total

Koliform

Jml/100

ml

200 24000 1100 21000 320 4600 1000

Tabel : Rekapitulasi Parameter Kualitas Air Sungai Yang Melampaui

Baku Mutu

No Parameter Baku Mutu

*)

Periode

Pengambilan

Lokasi Sampel

Periode I

Lokasi Sampel

Periode II

1 DO >6 Mg/L I dan II 1,2,3,4,6 2,4,6

2 BOD 2 Mg/L I dan II 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6

3 COD 10 Mg/L I dan II 2,4,6 2,4,6

4 Total fosfat 0,2 Mg/L I dan II 2,4,6 2,4,6

5 NO 2 0,006 Mg/L I dan II 2,4,6 2,4,6

6 Minyak lemak 0,5 Mg/L I dan II 2,4,6 2,4,6

7 Deterjen 0,1 Mg/L I dan II 2,4,6 2,4,6

8 Besi 0,3 Mg/L I dan II 3,4 3,4

9 Sulfat 13,8 Mg/L I dan II 2,4 2,4

10 Fecal Coliform 100/100 ml I dan II 2,4,6 2,4,5,6

11 Total Coliform 1000/100ml I dan II 2,4,6 2,4,5,6

Keterangan : *) Baku mutu air kelas I ( Pergub.Bali Nomor 8 Tahun 2007 ).

**) 1=bagian tengah tukad buleleng, 2=bagian hilir tukad

buleleng, 3=bagian tengah tukad saba, 4=bagian hilir tukad saba,

5=bagian tengah tukad banyumala,6=bagian hilir tukad banyu

mala.

c. Pengukuran kualitas air laut

Tebel : Hasil Uji Kualitas Air Laut Tahun 2015

Pada Periode I

No Parameter Satua

n

Lokasi Sampling

Kadar

Max KLS

I

Per.Gub

Bali No.

8 Th.

2007

P.Lovina

P.

Pemuter

an

P.

Kmpung

Baru

P.

Tembok

P.Celuka

n

Bawang

Koordinat LS 08.14,66; 08.14,87; 08.14,94; 08.15,70; 08.15,60;

BT 115.08,16 115.07,90 115.07,59 115.05,53 115.05,61

Waktu 7-5-2015 7-5-2015 4-5-2015 4-5-2015 7-5-2015

FISIKA

1 TSS Mg/L 7 5 39 6 5 20

KIMIA

1 Ph 8,09 7,97 7,30 8,04 8,0 7-8,5

Page 36: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

2 Warna PtCO 10 10 20 10 10 30

3 BOD Mg/L 2,02 2,04 21,4 2,16 2,17 10

4 DO Mg/L 5,48 5,44 5,39 5,76 5,62 5

5 Amoniak Mg/L <0,05 <0,05 0,420 <0,05 <0,05 -

7 Phenol Mg/L <0,001 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 -

8 Phosfat Mg/L 0,019 0,013 0,134 0,031 0,026 0,015

9 Nitrit/NO3 Mg/L <0,05 <0,05 0,17 <0,05 <0,05 0,008

10 Minyak

lemak

Mg/L <0,1 <0,1 2,5 0,1 <0,1 1

11 Detergen Mg/L <0,01 <0,01 0,176 0,010 0,010 0,001

12 Tembaga Mg/L 0,0157 0,0199 0,0329 0,0058 0,0231 0,050

13 Besi ( Fe ) Mg/L 0,3629 0,3676 0,3370 0,3081 0,3658 -

MIKROBIO

LOGI

1 Coli tinja Jml/10

0 ml

30 3 450 30 40 200

2 Total

Koliform

Jml/10

0 ml

110 70 1100 210 150 1000

Tebel : Hasil Uji Kualitas Air Laut Tahun 2015

Pada Periode II

No Parameter Satua

n

Lokasi Sampling

Kadar

Max KLS

I

Per.Gub

Bali No.

8 Th.

2007

P.Lovina

P.

Pemuter

an

P.

Kmpung

Baru

P.

Tembok

P.Celuka

n

Bawang

Koordinat LS 08.14,66; 08.14,87; 08.14,94; 08.15,70; 08.15,60;

BT 115.08,16 115.07,90 115.07,59 115.05,53 115.05,61

Waktu 11-9-2015 11-9-2015 9-9-2015 9-9-2015 11-9-2015

FISIKA

1 TSS Mg/L 15 9 28 11 6 20

KIMIA

1 Ph 8,12 7,79 7,88 7,88 8,07 7-8,5

2 Warna PtCO 10 10 20 10 10 30

3 BOD Mg/L 2,27 2,11 19,82 2,27 2,11 10

4 DO Mg/L 6,37 6,19 2,87 2,87 7,47 5

5 Amoniak Mg/L <0,05 <0,05 <0,406 <0,05 <0,05 -

7 Phenol Mg/L <0,001 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 -

8 Phosfat Mg/L 0,022 0,014 0,138 0,003 0,021 0,015

Page 37: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

9 Nitrit/NO3 Mg/L <0,05 <0,05 0,13 <0,05 <0,05 0,008

10 Minyak

lemak

Mg/L <0,1 <0,1 2,0 <0,1 <0,1 1

11 Detergen Mg/L <0,01 <0,01 0,169 0,010 0,011 0,001

12 Tembaga Mg/L 0,0157 0,0198 0,0326 0,0058 0,0230 0,050

13 Besi ( Fe ) Mg/L 0,3627 0,3677 0,3378 0,3082 0,0659 -

MIKROBIO

LOGI

1 Coli tinja Jml/10

0 ml

40 3 430 40 30 200

2 Total

Koliform

Jml/10

0 ml

150 90 930 200 200 1000

Tabel : Rekapitulasi Parameter Kualitas Air Laut Yang Melampaui

Baku Mutu

No Parameter Baku Mutu Periode

Pengambilan

Lokasi Sampling

1 Amoniak 1.BMAL wisata bahari I dan II 1.Pantai lovina

2.BMAL biota laut I dan II 2.Pantai K. Baru

2 Phenol 1.BMAL wisata bahari I dan II 1.Pantai lovina

2.BMAL biota laut I dan II 2.Pantai K. Baru

3 Total phospat BMAL biota laut I Pantai tembok

4 NO3 sebagai N 1.BMAL wisata bahari I dan II 1.Pantai pemuteran

2.BMAL biota laut I dan II 2.Pantai tembok

5 Deterjen 1.BMAL wisata bahari I dan II 1.P lovina dan P.Pemuteran

2.BMAL biota laut I dan II 2.Pantai kampung baru

6 DO BMAL biota laut II 1.Pantai kampung bari

2.Pantai tembok

d. Pengukuran kualitas air sumur

Tebel : Hasil Uji Kualitas Air Sumur Tahun 2015

Pada Periode I

No Parameter Satua

n

Lokasi Sampling

Kadar

Max KLS

I

Per.Gub

Bali No.

8 Th.

2007

Sumur K

Baru I

Sumur K

Baru II

Sumur K

Anyar

Sumur K

Bugis

Sumur

Kel.

Kaliuntu

Koordinat LS 08.08,2; 08.08,2; 08.08,2; 08.08,2; 08.08,2;

BT 115.06,5 115.06,5 115.06,5 115.06,5 115.05,5

Page 38: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

Waktu 22-5-2015 22-5-2015 22-5-2015 22-5-2015 22-5-2015

FISIKA

1 TDS Mg/L 422 261 302 317 791 1000

2 TSS Mg/L 5 2 11 2 3 50

KIMIA

1 BHL µ Mos/cm

657 409 473 487 1238 -

2 BOD Mg/L 2,18 1,51 0,18 1,52 0,99 2

3 DO Mg/L 3,02 6,09 2,27 4,42 2,30 6

4 Nitrat/NO3 Mg/L 2,47 4,11 1,12 2,13 2,21 10

5 Nitrit Mg/L 0,0297 0,0336 0,0119 0,0187 0,0192 0,06

6 Fluorida Mg/L 0,26 0,22 0,12 0,31 0,27 0,5

7 Clorida Mg/L 24,16 16,28 18,78 18,47 48,12 600

8 Mangan Mg/L 0,0083 0,0079 0,0081 0,0106 0,0082 0,1

9 Besi ( FE Mg/L 0,1225 0,1893 0,1821 0,1892 0,1314 0,5

MIKROBIO

LOGI

1 Coli tinja Jml/10

0 ml

40 30 30 3 100 100

2 Total

Koliform

Jml/10

0 ml

210 90 90 70 1000 1000

Tebel : Hasil Uji Kualitas Air Sumur Tahun 2015

Pada Periode II

No Parameter Satua

n

Lokasi Sampling

Kadar

Max KLS

I

Per.Gub

Bali No.

8 Th.

2007

Sumur K

Baru I

Sumur K

Baru II

Sumur K

Anyar

Sumur K

Bugis

Sumur

Kel.

Kaliuntu

Koordinat LS 08.08,2; 08.08,2; 08.08,2; 08.08,2; 08.08,2;

BT 115.06,5 115.06,5 115.06,5 115.06,5 115.06,5

Waktu 2-10-2015 2-10-2015 2-10-2015 2-10-2015 2-10-2015

FISIKA

1 TDS Mg/L 394 257 320 297 828 1000

2 TSS Mg/L 3 2 3 5 5 50

KIMIA

1 BHL µ Mos/cm

610 398 500 446 1286 -

2 BOD Mg/L 2,11 1,82 0,73 1,67 1,12 2

3 DO Mg/L 2,82 4,39 4,55 3,28 3,43 6

4 Nitrat/NO3 Mg/L 3,21 4,19 1,31 2,16 2,36 10

5 Nitrit Mg/L 0,0291 0,0341 0,0121 0,0210 0,0183 0,06

6 Fluorida Mg/L 0,24 0,22 0,13 0,29 0,28 0,5

Page 39: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

7 Clorida Mg/L 19,2 16,4 19,14 18,64 48,82 600

8 Mangan Mg/L 0,0081 0,0078 0,0082 0,0104 0,0084 0,1

9 Besi ( FE Mg/L 0,1227 0,1894 0,1820 0,7893 0,1317 0,5

MIKROBIO

LOGI

1 Coli tinja Jml/10

0 ml

30 40 40 30 40 100

2 Total

Koliform

Jml/10

0 ml

150 110 200 90 150 1000

Tabel : Rekapitulasi Parameter Kualitas Air Sumur Yang Melampaui

Baku Mutu

No Parameter Baku Mutu Periode

Pengambilan

Lokasi Sampling

1 DO >6 Mg/L I dan II 1,2,3,4,5

2 BOD 2 Mg/L I dan II 1

D. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

1. Pengendalian Pencemaran Air Sungai

Sungai – sungai di Kabupaten Buleleng sangat rentan terhadap

pencemaran , hal ini terbuktti sebagai besar air sungai sudah tidak

memenuhi kriteria baku mutu air kelas I, faktor penyebabkan antara

lain :

a. Daya tampung, karakteristik sungai di Kabupaten Buleleng yang

merupakan sungai kecil dengan debit air yang kecil menyebabkan

daya tampung beban pencemarannya juga rendah.

b. Kondisi hulu sungai, exploitasi daerah hulu sungai oleh kegiatan

pertanian sawah intensif, pembuangan limbah ternak, perumahan,

aktivitas MCK

c. Limbah cair domistik, belum adanya sistem pembuangan air limbah

yang terpisah dari saluran air hujan dan belum efektifnya IPAL

domistik terpadu.

d. Limbah cair usaha/kegiatan, belum efektifnya pengelolaan limbah

dari kegiatan usaha / kegiatan

e. Sampah, rendahnhya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan

sampah rumah tangga

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengurangi pencemaran air

sungai antara lain :

a. Menggerakkan program kali bersih

Page 40: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

b. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat, guna mengubah

perilaku masyarakat bahwa sungai bukan tempah pembuangan

sampah atau air limbah, misalnya dengan mengadakan sosialisasi

penerapan 3 R dll.

2. Pengendalian Pencemaran Air Limbah Usaha dan /atau Kegiatan

Dalam upaya pengendalian pencemaran air limbah dari

usaha/kegiatan, usaha-usaha yng perlu dilakukan adalah :

a. Membuat sistem perancangan pengolahan air limbah yang benar-

benar memenuhi baku mutu yang ditetapkan

b. Melakukan pengecekan kualitas air limbah secara rutin minimal satu

bulan sekali ke laboratorium rujukan/ terakreditasi

c. Setiap usaha / kegaiatan seharusnya menempatkan sumber daya

manusia (SDM) / staf ahli dalam kegiatan pengelolaan limbah

usaha/kegiatan.

2. Pemantauan dan Pengukuran Kualitas Udara Ambien

Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien dengan target sasaran di 12 (

duabelas) titik lokasi,adapun 12 ( dua belas ) titik lokasi udara dimaksud

meliputi :

I. Pertigaan terminal sangket

II. Pertigaan patung tugu Singa Ambara Raja

III. Pertigaan Jln . Gajah Mada ( setra buleleng )

IV. Perempatan Jln. Samaratulangi ( penarukan )

V. Perempatan Jln. Ahmad Yani – Jln . Diponegoro

VI. Depan terminal Banyuasri

VII. Perempatan jalan masuk Segara Penimbangan

VIII. Depan PLTGU Pemaron

IX. Pertigaan traffic light lovina

X. Perempatan Pasar Seririt

XI. Pertigaan Celukan Bawang

XII. Perempatan Desa Bubunan

No

Parameter

Satua

n

Metedo Analisa

Hasil Pegujian

Baku

Mutu *)

I

II

1 Nitrogen dioksida µg/m³ Saltzman 16,000 12,000 400

2 Sulfur dioksida µg/m³ Pararosanilin 18,667 22,222 900

3 Carbon monoksida(CO) µg/m³ Lodium Pentoksida 622,220 561,780 30.000

4 Hidrogen sulfida ppm Methylene blue 0,0009 0,0005 0,02

Page 41: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

5 Amoniak ppm Nessler-collorimeter 0,0037 0,0027 2,0

6 Ozon ( Ox ) µg/m³ Alkali Potasium lodida 29,333 25,333 235

7 Timbal ( Pb) µg/m³ Ditizon Extraktion 0,027 0,184 2

8 Debu total ( TSP) µg/m³ Gravimetri 34,222 30,444 230

No

Parameter

Satua

n

Metedo Analisa

Hasil Pegujian

Baku

Mutu *)

III

IV

1 Nitrogen dioksida µg/m³ Saltzman 14,667 27,111 400

2 Sulfur dioksida µg/m³ Pararosanilin 21,333 20,000 900

3 Carbon monoksida(CO) µg/m³ Lodium Pentoksida 625,780 668,440 30.000

4 Hidrogen sulfida ppm Methylene blue 0,0002 0,0005 0,02

5 Amoniak ppm Nessler-collorimeter 0,0023 0,0025 2,0

6 Ozon ( Ox ) µg/m³ Alkali Potasium lodida 30,222 31,556 235

7 Timbal ( Pb) µg/m³ Ditizon Extraktion 0,202 0,047 2

8 Debu total ( TSP) µg/m³ Gravimetri 38,444 35,333 230

No

Parameter

Satua

n

Metedo Analisa

Hasil Pegujian

Baku

Mutu *)

V

VI

1 Nitrogen dioksida µg/m³ Saltzman 15,111 29,333 400

2 Sulfur dioksida µg/m³ Pararosanilin 23,556 14,222 900

3 Carbon monoksida(CO) µg/m³ Lodium Pentoksida 455,110 4.792,890 30.000

4 Hidrogen sulfida ppm Methylene blue 0,0006 0,0010 0,02

5 Amoniak ppm Nessler-collorimeter 0,0020 0,0020 2,0

6 Ozon ( Ox ) µg/m³ Alkali Potasium lodida 30,667 51,556 235

7 Timbal ( Pb) µg/m³ Ditizon Extraktion 0,189 0,124 2

8 Debu total ( TSP) µg/m³ Gravimetri 43,111 39,778 230

No

Parameter

Satua

n

Metedo Analisa

Hasil Pegujian

Baku

Mutu *)

VII

VIII

1 Nitrogen dioksida µg/m³ Saltzman 10,222 24,889 400

2 Sulfur dioksida µg/m³ Pararosanilin 25,778 20,889 900

3 Carbon monoksida(CO) µg/m³ Lodium Pentoksida 547,560 760,890 30.000

4 Hidrogen sulfida ppm Methylene blue 0,0002 0,0010 0,02

5 Amoniak ppm Nessler-collorimeter 0,0019 0,0026 2,0

6 Ozon ( Ox ) µg/m³ Alkali Potasium lodida 43,556 25,333 235

7 Timbal ( Pb) µg/m³ Ditizon Extraktion 0,249 0,229 2

8 Debu total ( TSP) µg/m³ Gravimetri - 47,556 230

No

Parameter

Satua

n

Metedo Analisa

Hasil Pegujian

Baku

Mutu *)

IX

X

1 Nitrogen dioksida µg/m³ Saltzman 11,111 29,333 400

Page 42: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

2 Sulfur dioksida µg/m³ Pararosanilin 11,556 22,667 900

3 Carbon monoksida(CO) µg/m³ Lodium Pentoksida 782,220 5.781,330 30.000

4 Hidrogen sulfida ppm Methylene blue 0,0005 0,0003 0,02

5 Amoniak ppm Nessler-collorimeter 0,0016 0,0012 2,0

6 Ozon ( Ox ) µg/m³ Alkali Potasium lodida 43,111 36,444 235

7 Timbal ( Pb) µg/m³ Ditizon Extraktion 0,227 0,040 2

8 Debu total ( TSP) µg/m³ Gravimetri - 30,444 230

No

Parameter

Satua

n

Metedo Analisa

Hasil Pegujian

Baku

Mutu *)

XI

XII

1 Nitrogen dioksida µg/m³ Saltzman 23,222 21,333 400

2 Sulfur dioksida µg/m³ Pararosanilin 13,452 15,337 900

3 Carbon monoksida(CO) µg/m³ Lodium Pentoksida 562,470 654,820 30.000

4 Hidrogen sulfida ppm Methylene blue 0,0012 0,0009 0,02

5 Amoniak ppm Nessler-collorimeter 0,0022 0,0025 2,0

6 Ozon ( Ox ) µg/m³ Alkali Potasium lodida 43,556 32,889 235

7 Timbal ( Pb) µg/m³ Ditizon Extraktion 0,018 0,016 2

8 Debu total ( TSP) µg/m³ Gravimetri 41,333 39,422 230

*) Pergub.Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria

baku kerusakan lingkunga hidup

Penjelasan :

1. Nitrogen dioksida : Pada 12 ( duabelas ) titik lokasi pengambilan

sample pengujian yang berbeda didapat hasil

antara 10,222 – 29,333 µg/M3 dan jika

dibandingkan dengan standar baku mutu

udara ambien maka hasil tersebut masih

berada dibawah standar baku mutu ( 400

µg/m3 )

2. Sulfur dioksida : Hasil yang di dapat berkisar antara 11,556 –

25,778 µg/m3 pada 12 (duabelas) titik lokasi

sampling pengujian yang berbeda, hasil yang

didapat semuanya masih berada dibawah

standar baku mutu udara ambien ( 900

µg/m3)

3. Carbon monoksida : Hasil yang didapat berkisar antara 455,110

– 5.781,330 µg/m3 pada 12 ( duabelas ) titik

lokasi sampling pengujian yang berbeda,

hasil yang diperoleh semuanya masih berada

dibawah standar baku mutu udara ambien (

30.000 µg/m3 )

Page 43: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

4. Hydro sulfur : Hasil yang didapat berkisar antara 0,0002 –

0,0012 ppm pada 12 (duabelas ) titik lokasi

sampling pengujian yang berbeda, hasil

yang diperoleh menyatakan bahwa

semuanya dibawah standar baku mutu

udara ambien ( 0,02 ppm )

5. Amoniak : Hasil yang didapat berkisar antara 0,0012 –

0,0037 ppm pada 12 (duabelas) titik lokasi

sampling pengujian yang berbeda, hasl yang

didapat menyatakan bahwa semuanya

masih dibawah standar baku mutu udara

ambien (2 ppm )

6. Osidan : Hasil yang didapat berkisar antara 25,333 –

51,556 µg/m3 pada 12 (duabelas ) titik

lokasi sampling pengujian yang berbeda,

hasil yang di dapat semuanya masih berada

dibawah standar baku mutu udara ambien (

235 µg/m3 )

7. Timbal : Hasil yang didapat berkisar antara 0,016 –

0,249 µg/m3 pada 12 (duabelas) titik lokasi

sampling pengujian yang berbeda, hasil yang

di dapat bahwa semuanya masih berada di

bawah standar baku mutu udara ambien ( 2

µg/m3 )

8. Debu total : Hasil yang di dapat berkisar antara 30,444 –

47,556 µg/m3 pada 10 ( sepuluh ) titik

lokasisampling pengujian yang berbeda,

hasil yang didapat menyatakan bahwa

semuanya masih berada dibawah standar

baku mutu udara ambien ( 230 µg/m3)

3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan

Pencemaran Dan / Atau Perusakan Lingkungan Hidup

A. Gambaran Umum

Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah

mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut di

dorong oleh meningkatnya kesadaran untuk mendapatkan haknya

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan makin

meningkatnya pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini terbukti dari

Page 44: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang masuk instansi

pemerintah dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten

Buleleng. Salah satu upaya pemerintah kabupaten untuk menyikapi

kondisi tersebut dengan peningkatan efektifitas pengelolaan

pengaduan masyarakat. Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan

pengaduan masyarakat Kantor Lingkungan Hidup telah membentuk

pos pengaduan lingkungan . Pos pengaduan ini berfungsi sebagai

unit kerja yang mengkoordinir pengelolaan pengaduan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup.Pengadaun masyarakat

tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

meliputi :

- Usaha/kegiatan yang berpotensi menyebabkan

pencemaran/perusakan lingkungan hidup

- Usaha/kegiatan yang telah melakukan pencemaran lingkungan

melalui aktifitas kegiatan usahanya , dalam hal ini ada laporan

dari masyarakat.

B. Pengertian

1. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis dan/atau lisan

mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor

Lingkungan Hidup.

2. Pengelolaan pengaduan adalah upaya terpadu untuk menerima,

menelaah, mengklasifikasi dan mengajukan usulan tindak lanjut

hasil verifikasi serta menginformasikan proses dan hasil

pengelolaan kepada pengadu.

3. Mengklasifikasi pengaduan adalah mengelompokkan pengaduan

berdasarkan aspek pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup serta aspek kewenangannya.

4. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa

kebenaran pengaduan

5. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau

dimasukkannya mahluk hidup, zat energi, dan / atau komponen

lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia

sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu.

Pencemaran lingkungan mencakup pencemaran air, laut, tanah

dan udara.

6. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan

perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik

dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak

berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Page 45: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

Perusakan lingkungan hidup mencakup perusakan tanah, lahan

dan hutan

C. Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang DiterimaSampai Dengan Semester

IIYang Merupakan Akumulasi Dari Semester I dan semester II Tahun

2015

No Tgl

Pengaduan Tgl Verifikasi

Sumber pencemaran &

perusakan Lingkungan

Alamat pencemaran &

perusakan Lingkungan

1

15 Januari 2015

22 Januari 2015

1.Bau ternak babi atas nama

KT.Kacong

Desa Bengkala

2 15 Januari

2015

22 Januari

2015

1. Bau ternak

babi atas nama Wayan

Gina

2. Bau ternak ayam atas

nama Wayan Gina

3. Bau ternak

ayam atas nama Wayan

Gina

Desa Bengkala

(Utara desa Bengkala,

kapasitas kurang lebih 20 ekor.

Desa Bengkala (Utara desa Bengkala,

kapasitas kurang lebih

12.000ekor. Desa Bengkala (Sebelah

Selatan perbatasanDesa

Bengkala, kapasitas kurang lebih

8.000 ekor.

3 20 Januari 2015

26 Januari 2015

Bau ternak babi atas nama Dewa Putu

Satriawan

Gg. Manas Bali, Desa Sambangan

4 29 Januari

2015

30 Januari

2015

Bau air limbah

Hotel Kinaara

Desa

Pemuteran, Kec. Gerokgak

5 24 Pebruari 2015

24 Pebruari 2015

Pengerukan Tanah

dilakukan oleh Ketut Loka

Desa Anturan

Page 46: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

6 02 Maret

2015

06 Maret 2015 Pengumpul

batu lompeh di Pantai Penaneman

Desa Tejakula

Desa Tejakula

7 24 Maret

2015

24 Maret 2015 Penyemprotan

Mangga

Desa

Kalibukbuk

8 17 April 2015 17 April 2015 Perkiraan

Pengerusakan LH (Pembangunan

di sempadan sungai)

Desa Seririt

9 15 Mei 2015 18 Mei 2015 Perkiraan Pencemaran bau limbah

rumah tangga

Desa Temukus

10 17 Mei 2015 22 Mei 2015 Perkiraan

Reklamasi di Teluk Benoa

Desa

Pemuteran

11 27 Mei 2015 1 Juni 2015 Perkiraan

Sumber Pencemaran

Bau Ternak Ayam

Desa Munduk

12 1 Juni 2015 8 Juni 2015 Perkiraan

Pembuangan limbah wine ke

sungai

Desa

Kalibukbuk

13 1 September

2015

1 September

2015

Pembukaan

lahan yang berlokasi di dusun dasong,

desa pancasari

Dusun dasong,

ds.pancasari

14 9 September

2015

9 September

2015

Kegiatan

penggalian lahan di kawasan

lindung yang rentan

menimbulkan longsor

Dusun

tamblingan, desa munduk

15 21 September

2015

21 September

2015

Dugaan

kegiatan penggalian pada

8 dusun di desa panyupoh dan dusun gondol

desa penyabangan

Dusun

banyupoh dan dusun gondol

ds. Penyabangan

16 29 September 2015

31 September 2015

Pengaduan wisatawan berkaitan

dengan bau dari air sungai di

area patung lovina

Desa kalibukbuk – lovina

Page 47: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

17 12 Oktober

2015

2 Nopember

2015

Pengaduan desa

pakraman kubutambahan terkait dampak

dari beroperasinya perusahaan

garmen cakra batik yang

bergerak di bidang pewarnaan

design kain batik

Banjar dinas

kuta banding desa kubutambahan

18 16 Nopember 2015

24 Nopember 2015

Pengaduan bau ternak babi oleh masyarakat di

kelurahan sksd

Kelurahan sukasada, kec. Sukasada

D. Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Di Tindaklanjuti Sampai Dengan

Semester II Yang Merupakan Akumulasi Dari Semester I dan Semester

II Tahun 2015

No Tgl

Pengaduan

Tgl

Verifikasi

Sumber pencemaran &

perusakan Lingkungan

Alamat pencemaran &

perusakan Lingkungan

Saran dan Tindak lanjut

1

15 Januari

2015

22 Januari

2015

1.Bau ternak

babi atas nama KT.Kacong

Desa Bengkala

a. Wajib segera

mengurus rekomendasi dan perizinan terkait

usaha yang dimiliki melalui kepala desa

setempat dan instansi teknis

terkait. b. Segera membuat

septik tank

tambahan untuk pengolahan

limbah dan melakukan pembersihan

kandang secara berkala dengan baik untuk

menghindari bau kotoran yang

menyengat. c. Menambahkan

Em4 pada

makanan ternak d. Berkordinasi

dengan dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Buleleng

Page 48: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

2 15 Januari

2015

22 Januari

2015

1.Bau ternak

babi atas nama Wayan Gina

2.Bau ternak ayam atas nama Wayan

Gina

Desa bengkala,

usaha penggemukan babi kapasitas

kurang lebih 20 ekor

Desa Bengkala (Utara desa Bengkala,

kapasitas kurang lebih

12.000 ekor.

a. Wajib segera

mengurus surat rekomendasi dan perizinan

maupun surat keterangan usaha.

b. Berkoordinasi

dengan Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Buleleng agar usaha yang di

kelola tidak menimbulkan

dampak penting pada lingkungan sekitar dan

memenuhi prosedur sesuai

ketentuan yang berlaku.

c. Membuat septik

tank untuk menampung kotoran babi

agar kotoran babi tidak

meluber atau berserakan, yang nantinya akan

menebar bau tak sedap.

a. Wajib mengurus

rekomendasi dan perizinan terkait usaha yang di

miliki melalui kepala desa

setempat dan instansi teknis terkait.

b. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan

Peternakan

Page 49: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

3.Bau ternak ayam atas

nama Wayan Gina

Desa Bengkala (Sebelah

Selatan perbatasan

Desa Bengkala, kapasitas kurang lebih

8.000 ekor.

Kabupaten

Buleleng agar usaha yang di kelola tidak

menimbulkan dampak penting terhadap

lingkungan sekitar.

a. Wajib mengurus

rekomendasi dan

perizinan terkait usaha yang di

miliki melalui kepala desa setempat dan

instansi teknis terkait.

b. Berkoordinasi

dengan Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Buleleng agar

usaha yang di kelola tidak

menimbulkan dampak penting terhadap

lingkungan sekitar.

3 20 Januari 2015

26 Januari 2015

Bau ternak babi atas nama Dewa Putu

Satriawan

Gg. Manas Bali, Desa

Sambangan

a. Wajib segera mengurus rekomendasi dan

perizinan terkait usaha yang di

miliki. b. Segera menbuat

septik tank untuk

kotoran maupun air kotorannya

untuk menghindari bau kotoran yang

sangat menyengat.

c. Menambahkan

Em 4 pada makanan ternak.

d. Segara berkoordinasi dengan Dinas

Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Buleleng agar usaha yang di

Page 50: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

kelola tidak

menimbulkan dampak penting terhadap

lingkungan sekitar.

4 29 Januari 2015

30 Januari 2015

Bau air limbah Hotel Kinaara

Desa Pemuteran, Kec. Gerokgak

a. Agar kran pembuangan air limbah yang di

alirkan ke got jalan raya di

tutup sehingga tidak mengganggu

dengan bau tidak sedap ke lingkungan

sekitar. b. Agar air limbah

yang di kelola di tambah obat (Em 4) sesuai dengan

ketentuan untuk menghilangkan

bau yang tidak sedap.

5 24

Pebruari 2015

24

Pebruari 2015

Pengerukan

Tanah dilakukan oleh

Ketut Loka

Desa Anturan a. Permasalan yang

muncul tahap pertama agar

segera di fasilitasi oleh aparat desa guna

menghindari masalah-masalah

yang tidak di inginkan

b. Solusi untuk

menghindari adanya bahaya erosi yang bisa

membahayakan area perumahan

di sebelahnya adalah dengan membuat

senderan tera sering.

6 02 Maret 2015

06 Maret 2015

Pengumpul batu lompeh di Pntai

Penaneman Desa Tejakula

Desa Tejakula a. Agar aparat desa maupun kecamatan

proaktif untuk melakukan

pengawasan sekaligus melakukan

pembinaan kepada masyarakat

untuk tidak melakukan

pengambilan dan

Page 51: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

penjualan batu

lompeh guna menghindari terjadi abrasi

pantai. b. Sesuai Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor

32 tahun 2009 tenteng perlindungan dan

pengelolaan Lingkungan

Hidup Pasal 67 “(Setiap orang berkewajiban

memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup

serta mengendalikan

pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup.)

7 24 Maret 2015

24 Maret 2015

Penyemprotan Mangga

Desa Kalibukbuk

a. Agar penyemprotan di lakukan secara

berkala (perpohon) dalam

kurun waktu tertentu sehingga bau yang

ditebarkan tidak terlalu menusuk dan

Mengakibatkan Pencemaran

udara. b. Agar segera

berkoordinasi

dengan Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Buleleng supaya

tidak menimbulkan dampak penting

terhadap lingkungan

sekitar.

8 17 April

2015

17 April

2015

Perkiraan

Pengerusakan LH (Pembangunan

di sempadan sungai)

Desa Seririt a. Agar aparat desa

dan kecamatan proaktif untuk melakukan

pengarahan dan sekaligus pembinaan

Page 52: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

kepada

masyarakat untuk tidak melakukan

pelanggaran sempadan sungai (Sesuai

ketentuan RT/RW) yang

berlaku.

9 15 Mei

2015

18 Mei

2015

Perkiraan

Pencemaran bau limbah rumah tangga

Desa Temukus a. Agar segera

mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Agar got yang

dibuat di sesuaikan

dengan pipa air pembuangan limbah, supaya

jatuhnya air pembuangan

tidak mengalir di jalan raya.

c. Agar diusahakan

pembuatan perpanjangan gotjalan dengan

memasang pipa di bawah tanah,

supaya air limbah tidak membanjiri jalan

raya. d. Agar dinding

tower air di buat

lebih tinggi, bila air tower penuh

tidak jatuh ke areal tetangga.

10 17 Mei 2015

22 Mei 2015

Perkiraan Reklamasi di Teluk Benoa

Desa Pemuteran

a. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang

dilaksanakan di JL. Trisakti, Bd. Banyuwedang,

Desa Pejarakan, Kecamatan

Gerokgak belum memiliki izin lokasi dan izin

lapangan. b. Puluhan

mangrove yang mati di sekitar lokasi

kegiatan/lahan hak milik diluar lingkup Kriteria

Page 53: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

Baku Kerusakan

Lingkungan Hidup/Kriteria Baku Kerusakan

Mangrove yang di atur dalam UU No 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun

dalam Keputusa Menteri Negara

Lingkungan Hidup No. 201 Tahun 2004

tentang Kriteria Baku dan Pedoman

Penentuan Kerusakan

Mangrove. c.

Penanggungjawab

usaha dan/atau kegiatan wajib

mengurus izinlokasi dan izin lingkungan

terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang

dilaksanakan.

11 27 Mei

2015

1 Juni

2015

Perkiraan

Sumber Pencemaran Bau Ternak

Ayam

Desa Munduk a. Agar segera

mengurus rekomendasi dan perizinan terkait

usaha yang di miliki.

b. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten

Buleleng agar usaha yang di kelolatidak

menimbulkan dampak penting terhadap

lingkungan sekitar.

12. 1 Juni 2015

8 Juni 2015

Perkiraan Pembuangan

limbah wine ke sungai

Desa Kalibukbuk

a. Agar segera mengurus

rekomendasi dan perizinan terkait dengan

pengolahan limbah.

Page 54: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

b. Agar saudara

segera melakukan koordinasi

dengan CV. Kedas selaku pihak ketiga

supaya tidak lagi melakukan

pembuangan limbah kesungai ataupun

ketempat lainnya sehingga tidak

mencemari lingkungan.

13 1

September 2015

1

September 2015

Pembukaan

lahan di dusun dasong , desa

pancasari

Dusun dasong,

ds pancasari

a. Memang benar

adanya kegiatan pembukaan lahan

di kemiringan 45 derajat yang rawan bahan longsor

14 9 September

2015

9 September

2015

Kegiatan penggalian

lahan di kawasan lindung ynag

rentan bahaya longsor

Dusun munduk, ds

tamblingan

a.Agar segera menhentikan

kegiatan galian mengingat kegiatan tersebut rentan

akan bahaya longsor dan

pencemaran udara b. Agar segera mengurus perijinan

sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku

15 21

September 2015

21

September 2015

Dugaan

kegiatan penggalian

pada 8 dusun di desa banyupos dan

di dusun gondol

Desa

banyupoh dan dusun gondol ,

ds. penyabangan

a.Memang benar

adanya bekas kegiatan penggalian

batu karang sesuai dengan artikel koran bali post

tanggal 21-9-2015

16 29 September 2015

31 September 2015

Pengaduan wisatawan berkaitan

dengan bau dari air sungai

di sekitar area patung lovina

Desa kalibukbuk

a.Agar masyarakat lokal dan para stakeholder terkait

bekerjasama dan ikut berpartisipasi

aktif menjaga kebersihan di sekitar area patung

dolpin, mengingat kawasan pariwisata

b. Agar para pengusaha hotel dan restoran di

sepanjang area tersebut membuat IPAL untuk

Page 55: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

pengelolaan air

limbah c. Para pengusaha hotel dan restoran

agar segera mengurus ijin pengelolaan limbah

cair ke instansi terkait

17 12 Oktober 2015

2 November

2015

Pengaduan masyarakat

desa pakraman kubutumbahan terkait dampak

dari beroperasinya perusahaan

garmen cakra batik yang

bergerak di bidang pewarnaan

design kain batik

Banjar dinas kuta , ds

kubutambahan

a. Agar segera mengurus perijinan

lingkungan terkait pengelolaan limbah cair sesuai dengan

peraturan yang persyaratkan

18 16 November 2015

24 November 2015

Pengaduan bau ternak babi oleh

masyarakat di kelurahan

sukasada

Kelurahan sukasada, kec. sukasada

a. Wajib segera mengurus surat rekomendasi dan

perizinan maupun surat

keterangan usaha.

b. Berkoordinasi

dengan Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Buleleng agar

usaha yang di kelola tidak menimbulkan

dampak penting pada lingkungan

sekitar dan memenuhi prosedur sesuai

ketentuan yang berlaku.

c. Membuat septik

tank untuk menampung

kotoran babi agar kotoran babi tidak

meluber atau berserakan, yang

nantinya akan menebar bau tak sedap.

Page 56: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

E. Pencapaian Target

No

Tahun

Pelaksanaan

Jumlah

Pengaduan

Yang Diterima

Jumlah

Pengaduan

Yang

Ditindak

Lanjuti

Prosentase

Jumlah

Pengaduan

Yang

Ditindak

Lanjuti (4/3

X 100 % )

(1) (2) (3) (4) (5)

1. 2009 2 2 100 %

2. 2010 2 2 100 %

3. 2011 3 3 100 %

4. 2012 3 3 100 %

5. 2013 6 6 100 %

6. 2014 14 14 100 %

7. 2015 18 18 100 %

F. Jumlah PPNS DAN PPLH

Personil PPNS : -

Personil PPLH : Di Tahun 2015 dikeluarkan Surat Keputusan Bupati

Buleleng Nomor : 660.1/96/HK/2015 , tentang Penetapan Pejabat

Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah Kabupaten Buleleng ,tertanggal

11 Februari 2015 ( Surat Keputusan Terlampir ). Berdasarkan Surat

Keputusan tersebut menetapkan 3 ( tiga ) orang Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah Kabupaten Buleleng yaitu :

1. Dra. Ketut Suseni Indrawati, MAP

2. Achmadi, ST

3. Luh Putu Desy Udayani, S.Si

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH ) Daerah Kabupaten Buleleng

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Page 57: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan

peraturan perudang-undangan ;

2. Melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggungjawab

usaha/kegiatan sesuai kewenangan sebagai berikut :

a. Melakukan pemantauan ;

b. Meminta keterangan ;

c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang

diperlukan ;

d. Memasuki tempat tertentu ;

e. Memotret ;

f. Membuat rekaman audio visual ;

g. Mengambil sampel ;

h. Memeriksa peralatan ;

i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan /atau ;

j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Page 58: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

FOTO KEGIATAN ATAS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT

ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN / ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

TERNAK BABI

TERNAK AYAM

AKTIVITAS PENGERUKAN TANAH PENGUMPULAN BATU LOMPEH

DI PANTAI

Page 59: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

PENCEMARAN AIR LIMBAH RT REKLAMASI TELUK

PEMBUKAAN LAHAN DI DAERAH

RAWAN LONGSOR

AKTIVITAS PENGAMBILAN BATU

KAPUR

AKTIFITAS PENYEMPROTAN

MANGGA

PENGERUKAN TANAH DI

BANTARAN SUNGAI

Page 60: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

DOKUMENTASI PELAKSANAAN

PEKERJAAN PENGUKURAN KUALITAS AIR

PADA

KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN

TAHUN 2015

PERIODE I : TANGGAL 4 MEI 2015 SAMPAI DENGAN 22 MEI 2015

A. PANTAI

1. Pantai Tembok

2. Pantai Kampung Baru

3. Pantai Celukan Bawang

Page 61: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

4. Pantai Pemuteran

5. Pantai Lovina

B. SUNGAI

1. Sungai Buleleng

Page 62: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

2. Sungai Banyumala

3. Sungai Saba

C. DANAU

1. Danau Tamblingan

2. Danau Buyan

Page 63: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

D. SUMUR

1. Kampung Baru I

2. Kampung Baru II

3. Kampung Anyar

4. Kampung Bugis

Page 64: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

5. Kelurahan Kaliuntu

Page 65: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

PERIODE II : TANGGAL 9 SEPTEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 2 OKTOBER 2015

A. PANTAI

1. Pantai Tembok

2. Pantai Kampung Baru

3. Pantai Celukan Bawang

Page 66: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

4. Pantai Pemuteran

5. Pantai Lovina

B. SUNGAI

1. Sungai Buleleng

Page 67: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

2. Sungai Banyumala

3. Sungai Saba

C. DANAU

1. Danau Tamblingan

2. Danau Buyan

Page 68: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

D. SUMUR

1. Kampung Baru I

2. Kampung Baru II

3. Kampung Anyar

Page 69: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

4. Kampung Bugis

5. Kelurahan Kaliuntu

Page 70: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENGUKURAN KUALITAS UDARA

PADA KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN

TAHUN 2015

1. Depan Terminal Sangket

2. Pertigaaan Jl. Veteran – Jl.Pahlawan – Jl. Ngurah Rai

3. Pertigaan Jl. Gajah Mada – Jl. Gempol

Page 71: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

4. Perempatan Jl. WR. Supratman – Jl. Natuna – Jl. Sam Ratulangi

5. Perempatan Jl. Diponegoro – Jl.A.Yani – Jl. Dr. Sutomo – Jl. Pramuka

6. Depan Terminal Banyuasri

Page 72: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

7. Perempatan Jl. A. Yani – Jl. Serma Karma – Jl. Pantai Penimbangan

8. Pertigaan Jl. Singaraja-Seririt-Jl. Pantai Baruna (Depan PLTGU Desa Pemaron)

9.Traffic Light Lovina

Page 73: LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR … Standar Pelayanan... · (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib ... kasus-kasus lingkungan , serta dilaksanakannya

10. Perempatan Pasar Seririt

11. Pertigaan Desa Bubunan-Jl. Seririt-Bubunan

12. Depan Pintu masuk Pelabuhan Celukan Bawang