LAPORAN PEMBENTUKAN -...

LAPORAN PEMBENTUKAN

ASOSIASI FARMAKOLOGI DAN FARMASI VETERINER INDONESIA(AFFAVETI)

SURABAYA, 9 SEPTEMBER 2009

ii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puja dan Puji Syukur kehadirat Tuhan YME, atas

selesainya pembuatan Laporan Pembentukan Organisasi Asosiasi Farmakologi

dan Farmasi Veteriner Indonesia (AFFAVETI), maka selesailah sudah rangkaian

proses pembentukan Organisasi Non Teritori (ONT) di bawah Pengurus Besar

Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Proses yang panjang d alam pembuatan

ONT tersebut patut disyukuri bersama mengingat hingga saat ini proses

pembentukan ONT AFFAVETI berjalan sangat lancar.

Pada pembentukan AFFAVETI ini kami merasakan banyak sejawat sejawat

Dokter Hewan maupun Apoteker serta Sarjana Lain yang s ecara individu

membantu secara ichlas. Oleh sebab itu, kami menghaturkan banyak terima

kasih kepada semua individu -individu yang tak mungkin disebutkan satu persatu

dalam upaya memperlancar terbentuknya organisasi AFFAVETI.

Akhir kata, kami juga tidak lupa meminta maaf pada semua fihak bila

selama proses pembentukan organisasi AFFAVETI terdapat hal -hal yang kurang

berkenan. Semoga kekurangan tersebut sekaligus dapat kita gunakan sebagai

cambuk untuk penyempurnaan gerak organisasi dikemudian hari.

Surabaya, 9 September 2009

Dr. Moch. Lazuardi, Drh., MSi

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... …………………………………………………... ii

DAFTAR ISI…………………………………………………………… ……. iii

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………. iv

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………… ………….. v

BAB I. PENDAHULUAN…………………………………………………… 1

1. Latar belakang….………………………………………………... 12. Persiapan pembentukan………………………………………… 33. Penyusunan kepengurusan sementara……………………….. 6

BAB II KEPENGURUSAN TETAP………………………………………… 8

BAB III. VISI DAN MISI ORGANISASI…………………………………… 101. Visi organisasi…………………………………………………. 102. Misi organisasi………………………………………………… 113. Tujuan organisasi............................................................... 114. Kebijakan organisasi........................................................... 12

BAB IV. KEANGGOTAAN………… ………………………………………. 13

BAB V. PROGRAM KERJA………………………………………………... 151. Tiap tahun……………………………………………………….. 152. Akhir tahun……………………………………………………... 15

BAB VI. PENUTUP…………………………………………………………. 17

LAMPIRAN

iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Saat dilakukan pembentukan AFFAVETI tanggal 6 -8-2009 di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi ObatHewan, Gn. Sindur BOGOR…………………………………. 4

Gambar 2. Tim Kepengurusan sementara ASOSIASIFARMAKOLOGI DAN FARMASI VETERINERINDONESIA tanggal 6-8-2009, di Balai Besar PengujianMutu Dan Sertifikasi Obat Hewan , Gunung Sindur -BOGOR………………………………………………………… 7

Gambar 3. LOGO ASOSIASI FARMAKOLOGI DAN FARMASIVETERINER INDONESIA……………………………………. 84

v

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. PERSETUJUAN PEMBENTUKAN……………………….............. 19

Lampiran 2. KODE ETIK PROFESI ANGGOTA ASOSIASI FARMAKOLOGIDAN FARMASI VETERINER INDONESIA (AFFAVETI................. 24

Lampiran 3. ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI FARMAKOLOGIDAN FARMASI VETERINER IND ONESIA (AFFAVETI).............. 29

Lampiran 4. PERATURAN KETUA UMUM TENTANG PEDOMAN TATANASKAH DINAS DI LINGKUNGAN AFFAVETI............................. 41

Lampiran 5. SURAT KEPUTUSAN AFFAVETI TENTANG LOGO …………… 82

vi

I PENDAHULUAN

I. 1. Latar belakang

Seiring dengan makin pesatnya perkembangan sain dan teknologi

menjelang masa binemium, maka makin dirasakan oleh semua fihak akan

arti pentingnya suatu bentuk aktivitas kolaborasi. Aktivitas tersebut semata -

mata bertujuan untuk saling mengukur kemampuan masing -masing (self

assessment) sembari melakukan peningkatan kemampuan agar saling

sejajar (equal empowering). Kinerja kolaborasi akan makin menguat

manakala dilakukan oleh komponen dari banyak personal yang saling

berkorelasi serta ber visi dan misi selinier mungkin, kendati tidak menjamin

adanya penyelesaian persoalan. Namun demikian minimal telah mampu

diketahui masing-masing nilai observasi ketidakpastian dari kinerja personal

partisipan kerja kolaborasi.

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara

besar yang memiliki kekayaan hayati terbesar ke tiga setelah Brazil, dan

amat berpotensi diesplorasi menjadi sediaan obat untuk kemaslahatan

manusia. Demikian pula kekayaan mineral, dimana mampu dimanfaatkan

sebagai sumber bahan obat yang tak habis -habisnya. Sebagai upaya

eksplorasi kekayaan alam Indonesia keperluan obat vs., pengobatan

(termasuk alat-alat kesehatan), membutuhkan pengetahuan yang amat

beragam. Dengan demikian membutuhkan sekumpulan personal dengan

visi dan misi linier namun memiliki keragaman kompetensi. Persoalan

1

vii

tersebut akan terjawab manakala terbentuk suatu organisasi profesi yang

khusus mengkaji masalah-masalah sesuai persoalan.

Dokter hewan sebagai salah satu organisasi profesi tertua, selalu

membutuhkan pengetahuan obat vs., pengobatan sesuai perkembangan

zaman. Hal tersebut amat dirasakan mengingat dari tahun ke tahun makin

beragamnya kasus klinik yang muncul, dengan demikian secara otomatis

akan membutuhkan pengetahuan terkini masalah obat vs., pengobatan.

Kebutuhan pengetahuan tersebut akan cepat terpenuhi, manakala terjadi

akumulasi intensif antar profesi seminat. Persoalan tersebut dirasakan

semua fihak secara regional maupun global. Pernyataan tersebut tersebut

dapat dibuktikan manakala ditemui organisasi-organisasi seminat tingkat

dunia saling berhimpun seperti Europa Association Veterinary

Pharmacology and Toxicology (EAVPT) di Eropa, Veterinary Hospital

Pharmacy Association di Amerika, British Veterinary Pharmacy Association

di Inggris. Kemanfaatan organisasi seminat tersebut dalam perjalanan

waktu makin ganda sehingga mampu digunakan sebagai barometer menilai

mutu pengelolaan obat vs., pengobatan untuk hewan di suatu Negara.

Di latarbelakangi dari uraian tersebut di atas maka dilakuka n upaya

pembentukan ikatan profesi seminat di Indonesia yang mengkaji masalah

obat hewan dan alat-alat kesehatan. Upaya tersebut dilandasi alasan

bahwa hingga saat ini organisasi profesi yang mengkaji masalah obat

hewan dan alat-alat kesehatan di Indonesia, masih belum ada.

2

viii

I. 2. Persiapan pembentukan

Awal Maret 2009, mulai dilakukan pembicaraan informal antara staf

pengajar dari Ilmu Farmasi-Veteriner diketuai oleh dengan Dr. Moch.

Lazuardi, Drh., MSi dengan sejawat dari Balai Besar Pengujian Mutu dan

Sertifikasi Obat Hewan (BBMSOH) yang terdiri dari Drh Agus Heri yanto,

M.Phil., Drh. Ketut Karni, N. Natih., MSi dan Drh. Ida Lestari Sudijar., MSc., di

UNAIR untuk berencana membentuk Ikatan Farmasi -Veteriner Indonesia.

Dalam pembicaraan tersebut disepak ati dilakukan di BBMSOH pada tanggal

6 Agustus 2009 di saat perayaan Hari Ulang tahun BBPMSOH. Modal dasar

pembentukan tersebut adalah telah terbentuknya Badan Kerjasama Nasional

(BKN) Farmasi-Veteriner oleh staf pengajar pengampu mata kuliah Ilmu

Farmasi Veteriner di lima Fakultas Kedokteran Hewan (FKH UNSYIAH, FKH

IPB, FKH UGM, FKH UNAIR dan FKH UNUD), pada Maret 2007.

Dalam rentang bulan Maret hingga 6 Agustus 2009, disusun langkah -

langkah strategis persiapan pembentukan melalui jaringan internet antar a

Tim UNAIR dengan BBPMSOH, PB PDHI serta dari BKN Farmasi-Veteriner

seluruh Indonesia.

Tepat tanggal 6 Agustus 2009, dilakukan rapat terbatas dengan

melibatkan beberapa personal seperti Drh. Tjiptardjo SE dari unsur ASOHI,

Drh. Wiwik Bagja dari PB PDHI, Drh. Abadi Sutisna dari Farmakologi serta

staf dari BBPMSOH. Dalam pembicaraan terebut akhirnya disepakati

organisasi berkiprah tidak hanya bidang Farmasi Veteriner namun juga

bidang Farmakologi. Dengan demikian ditetapkanlah nama organisasi

3

ix

tersebut menjadi; ASOSIASI FARMAKOLOGI DAN FARMASI VETERINER

INDONESIA disingkat AFFAVETI, di bawah PB PDHI sebagai organisasi non

teritorial sesuai peraturan No. 03/PP/PB PDHI/2007. Dengan demikian

anggaran dasar organisasi tersebut mengikuti PB PDHI sedangkan anggara n

rumah tangga disusun sesuai kebutuhan organisasi. Dengan demikian

anggota non dokter hewan kelak akan dimasukan sebagai anggota luar

biasa yang diusulkan untuk di angkat oleh organisasi profesi kepada PB

PDHI.

Dalam persiapan pembentukan tersebut, dil akukan penyusunan formatur

pembentukan dari semua unsur yang hadir dengan jumlah ganjil, dan

dilakukan voting untuk menetapkan Ketua Umum (Gambar 1).

Gambar 1. Saat dilakukan pembentukan AFFAVETI tanggal6-8-2009 di Balai Besar Pengujian Mutu danSertifikasi Obat Hewan, Gn. Sindur BOGOR

4

x

Lebih lanjut hasil voting pemilihan ketua umum adalah sebagai berikut:

Vote Ketua Umum

1. Dr. Lazuardi (Staf Farmasi-Vet dari FKH UNAIR) : IIIII : 52. Dr. Ni Made Ria (Staf dari BPMSOH) :3. Dr. Ietje Wientarsih, Apt (Staf dari Farmasi -Vet. FKH IPB) :4. Dr. Fadjar (Staf dari BBPMSOH) : III : 35. Drh. Abadi Sutisna, MS (Staf dari Farmakologi FKH IPB : III : 36. Dr. Hardijanto (Perwakilan dokter hewan praktisi) :7. Drh. Doni Gagak (Perwakilan dari Farmakologi FKH UGM :8. Drh. Agus Heriyanto (Mantan Ka BBPMSOH) :II : 29. Dr. Andrianto (staf Farmakologi FKH IPB ) :10.Dr. Bayu Febram (Staf dari Farmasi-Vet. FKH IPB) :11.Dr. Lilik M (Staf Farmasi-Vet dari FKH UNAIR) :12.Dr. Sukmanadi (Staf Farmasi-Vet dari FKH UNAIR) :13. Dr. Unang P(Staf dari BPMSOH) :

5

xi

I. 3. Penyusunan kepengurusan sementara

Nama Organisasi :ASOSIASI FARMAKOLOGI DAN FARMASI VETER INER INDONESIA(AFFAVETI)

Dengan Tim kepengurusan sementara pada Gambar 2.

Alamat sekretariat : Departemen Ilmu Kedokteran Dasar Veteriner, FKH -UNAIR Surabaya

Penasehat :1. Drh. Tjiptarjo, SE2. Drh. Agus Heriyanto, MPhil3. Drs. Soeryadi, Apt, MM4. Drh. Abadi Soetisna, MSi5. Kepala BBPMSOH (ex-officio)6. Kasubdit POH (ex-officio)7. Ketua Umum ASOHI (ex-officio)

Ketua umum : Dr. Drh. Mochamad Lazuardi, M SiKetua I : Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Ph.DKetua II : Dr. Hj. Ietje Wientarsih, Apt, MScKetua III : Drh. Ketut Budiarsa, MPBendahara I : Yuni Priyandani, Apt, Sp.FRSBendahara I : Rini Madiastuti, Ssi, AptSekretaris I : Drh. Lilik Maslachah, M.KesSekretaris II : Drh. Ni Made Ria Isriyanthi, Ph.DKomisariat I dengan wilayah kerja Seluruh Suma tera : Frangki, SSi, AptKomisariat II dengan wilayah kerja JABODETABEK - JABAR: Drh. Andriyanto dan Bayu Febram, SSi,Apt, MSiKomisariat III dengan wilayah kerja JATENG dan DIY : Drh. R. Gagak. D. Satria, MP dan Dr. Drh.Agustina Dwi Wijayanti, MPKomisariat IV dengan Wilayah Kerja JATIM -Kalimantan : Drh. Moh. Sukmanadi, M.KesKomisariat V dengan wilayah kerja Bali -Sulawesi-Papua, kep NTT-NTB : Drh. Made Merdana

6

xii

Gambar 2.Tim Kepengurusan sementara ASOSIASI FARMAKOLOGI DAN FARMASIVETERINER INDONESIA tanggal 6-8-2009, di Balai Besar Pengujian MutuDan Sertifikasi Obat Hewan , Gunung Sindur -BOGOR

7

xiii

II. KEPENGURUSAN TETAP

II.1. Persiapan kepengurusan tetap

Menjelang persiapan penetapan kepengurusan tetap, dilakukan

langkah-langkah yaitu memberikan tenggang waktu 1 bulan pasca 6

Agustus untuk menerima masukan keberadaan organisasi AFFAVETI.

Tepat tanggal 7 September 2007, telah terkumpul masukan konkrit

mengenai persetujuan mendirikan organisasi AFFAVETI (Lampiran 1).

Dengan demikian di susun langkah -langkah lanjutan yaitu :

1. Menyusun sementara aturan etik profesi (Lampiran 2)

2. Munyusun sementara anggaran rumah tangga (Lampiran 3)

3. Menyusunan pedoman surat menyurat dinas (Lampiran 4)

4. Menetapkan logo organisasi (Lampiran 5)

5. Mengeluarkan Surat Keputusan Ketua umum tentang kepengurusan

tetap sebagai berikut :

Penasehat :1. Drh. Tjiptarjo, SE2. Drh. Agus Heriyanto, M.Phil3. Drs. Soeryadi, Apt, MM4. Drh. Abadi Soetisna, MSi5. Kepala BBPMSOH (ex-officio)6. Kepala Pusat Veterinaria Farma (ex -officio)7. Kasubdit POH (ex-officio)8. Ketua Umum ASOHI (ex-officio)

Ketua umum : Dr. Drh. Mochamad Lazuardi, M SiKetua I : Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Ph.DKetua II : Dr. Hj. Ietje Wientarsih, Apt, MScKetua III : Drh. Ketut Budiarsa, MPBendahara I : Drh. Lilik Maslachah, M.KesBendahara II : Rini Madiastuti, SSi, AptSekretaris I : Yuni Priyandani, Apt, Sp.FRSSekretaris II : Drh. Ni Made Ria Isriyanthi, Ph.D

8

xiv

Pimpinan Komisariat Wilayah, sebagai berikut :

Pimpinankomisariat wilayah

Wilayah Kerja Alamatsekretariat

Komisariat IKetua : Bayu Febram, SSi,. Apt MSiWk. Ketua : Drh. AndriyantoSekretaris : Drh. Huda DarusmanBendahara : Lina Noviyanti, SSi., Apt

JABODETABEKJAWA BARAT, Seluruh

Sumatera

Bag FarmasiFKH IPB

Komisariat IIKetua : Drh. R. Gagak D. Satria, MPWk. Ketua : Dr. Drh. Agustina Dwi Wijayanti, MPSekretaris : Drh. Antasiswa Wendraningtyas, MScBendahara : Drh. Puspa Wikan Sari, SU

JATENG danDaerah Istimewa

Yogyakarta

Bag FarmakologiFKH UGM

Komisariat IIIKetua : Drh. Moh. Sukmanadi, M.KesWk. Ketua : Drh. SupriyantoSekretaris : Drh. Rahmi Sugihartuti, M.Kes .Bendahara : Drh. Rochmah Kurnijasanti M.Si

JATIM danKALIMANTAN

Ex. Lab Farmasi danFarmakologi,DepartemenKedokteran DasarVeterinerFKH UNAIR

Komisariat IVKetua : Drh. Wayan Sudira, M SiWk. Ketua : Drh. A.A. Arjana, M.KesSekretaris : Drh. Samsuri, M.KesBendahara : Drh. Made Merdane

Bali-Sulawesi-Papua,kep NTT-NTB

Bag. Farmakologi FKHUNUD

9

xv

III. VISI DAN MISI ORGANISASI

III. 1. Visi organisasi

a. Menjadikan jatidiri sebagai organisasi kepro fesian bidang Farmakologi

dan Farmasi Veteriner yang mandiri, kreatif, inovatif, terkemuka,

mutakhir serta berorientasi Internasional

b. Menjadikan jati diri sebagai organisasi ilmiah bidang Farmakologi dan

Farmasi Veteriner Indonesia yang kelak dijadikan pusat rujukan dunia

tentang pengelolaan obat hewan dan alat-alat kesehatan hewan

keperluan pencegahan dan pengobatan penyakit hewan

c. Menjadikan jatidiri sebagai organisasi profesi ilmiah bidang

Farmakologi dan Farmasi Veteriner di tingkat nasional yang kelak

digunakan sebagai pusat rujukan oleh berbagai kalangan.

d. Menjadikan jati diri sebagai organisasi profesi ilmiah bidang

Farmakologi dan Farmasi Veteriner yang melindungi sekaligus

mengeksplorasi secara bertanggung jawab plasma nuftah alam

Indonesia keperluan penemuan obat hewan baru dan alat-alat

kesehatan hewan

III. 2. Misi organisasi

a. Menyelenggarakan aktivitas organisasi keprofesian bidang

Farmakologi dan Farmasi Veteriner tingkat dunia yang kelak mampu

10

xvi

bermitra dengan organisasi profesi sejenis dari l uar negeri dalam

mengkaji masalah obat hewan dan alat -alat kesehatan hewan

b. Menyelenggarakan aktivitas organisasi keprofesian nasional yang

bertanggungjawab memutakhirkan ilmu pegetahuan bidang

Farmakologi dan Farmasi Veteriner bagi anggota organisasi serta

masyarakat Indonesia pemerhati persoalan obat hewan dan alat -alat

kesehatan hewan

c. Menyelenggarakan aktivitas organisasi keprofesian nasional yang

mampu bermitra dengan berbagai kalangan di Indonesia dalam

mengkaji masalah obat hewan dan alat -alat kesehatan hewan

kepentingan nasional

III. 3. Tujuan organisasi

1. Mewujudkan penguasaan mutakhir Ilmu Pengetahuan Farmakologi dan

Farmasi Veteriner bagi anggota organisasi sehingga mampu

berinteraksi secara linier dengan organisasi sejenis di berbagai negara

2. Mewujudkan peran serta nyata dalam aplikasi pengetahuan bidang

Farmakologi dan Farmasi Veteriner kepada seluruh bangsa Indonesia

agar berfungsi sebagai organisasi pelindung terhadap semua hal terkait

dengan bidang ilmu profesi

3. Menghasilkan temuan-temuan inovatif, kreatif dan bermutu berupa

produk-produk obat dan alat-alat kesehatan serta hal -hal terkait dengan

bidang Ilmu Farmakologi dan Farmasi Veteriner Indonesia

11

xvii

III.4. Kebijakan organisasi

Kebijakan organisasi AFFAVETI adalah suatu keputusan -keputusan

mengikat yang umumnya diambil oleh suatu organisasi untuk mengatur

pelaksanaan dan proses aktivitas organisasi. Keputusan tersebut akan

dilaksanakan terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.

Kebijakan organisasi secara melembaga akan disusun ol eh Badan

Pengurus Pusat berupa STATUTA AFFAVETI dengan muatan ketentuan

ketentuan umum AFFAVETI terkait dengan dasar, kelembagaan, pedoman

serta pelaksanaan aktivitas organisasi. Disebutkan STATUTA AFFAVETI

adalah ketentuan atau aturan dasar penyelenggaraan k egiatan untuk (1)

merencanakan, (2) mengembangkan program dan (3) penyelenggaraan

kegiatan fungsional sesuai tujuan organisasi dan dipergunakan sebagai

rujukan pengembangan aturan umum dan prosedur operasional yang

berlaku pada organisasi AFFAVETI.

PRINSIP DASAR STATUTA AFFAVETI :

DALAM UPAYA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

FARMAKOLOGI DAN FARMASI VETERINER HARUS BERPOLA

RELEVAN, DENGAN PENUH KETERPADUAN DAN KESEIMBANGAN

PERKEMBANGAN PENGETAHUAN SERTA TERIKAT ETIKA DAN

MORAL UMUM SERTA AGAMA, DIMANA SEMUA ITU DIMAKSUDKAN

UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA.

12

xviii

IV. KEANGGOTAAN

IV. 1. Keanggotaan dengan latarbelakang pendidikan dokter hewan

Sesuai dengan anggaran dasar PB PDHI maka keanggotaan

organisasi bersifat aktif yaitu harus melalui pendaftaran resmi oleh yang

berkeinginan dan dilakukan klarifikasi dokumen -dokumen oleh panitia

penerimaan. Panitia penerimaan dimaksudkan oleh Badan pengurus Pusat

tingkat Komisariat Wilayah setelah mendapat mandat dari pimpinan

organisasi.

Keanggotaan dengan latar belaka ng dokter hewan secara otomatis

masuk sebagai anggota biasa dengan segala hak -hak melekat seperti

aturan anggaran rumah tangga organisasi.

Peserta anggota dengan latar dokter hewan, dapat berasal dari warga

asing setelah mendapatkan persetujuan dari Pengu rus Pusat Organisasi

dengan hak-hak dan kewajibannya yang diatur tersendiri oleh Pengurus

Pusat Organisasi

IV. 2. Keanggotaan dengan latarbelakang non -dokter hewan

Keanggotaan dengan latarbelakang non -dokter hewan sesuai

anggaran dasar PB PDHI, akan d iusulkan oleh Ketua Umum organisasi

profesi untuk dimintakan persetujuan menjadi anggota kepada PB PDHI.

Dengan demikian keanggotaan non dokter hewan akan bersifat sebagai

13

xix

anggota luar biasa dengan hak -haknya yang melekat seperti diatur pada

anggaran rumah tangga.

Keanggotaan non-dokter hewan dapat berasal dari warga asing

setelah mendapatkan persetujuan dari Pengurus Pusat Organisasi, dengan

hak-hak dan kewajibannya yang diatur tersendiri oleh Pengurus Pusat

Organisasi

14

xx

V. PROGRAM KERJA

V. 1. Tiap tahun

Program kerja organisasi AFFAVETI periode kepengurusan 2009 -2013

diorientasikan ke arah penguatan terbentuknya organisasi profesi baru,

seperti :

1. Melakukan pemantapan kelengkapan administrasi organisasi termasuk

lambang organisasi serta organ kepengurusan baik ditingkat pusat

maupun tingkat komisariat wilayah

2. Mensosialisasikan keberadaan organisasi disetiap wilayah pro pinsi di

Indonesia.

3. Melakukan penambahan keanggotaan organisasi yang dilakukan secara

aktif serta memperbaiki aturan-aturan dasar organisasi profesi

AFFAVETI

4. Melakukan kegiatan anual scientific meeting

5. Merencanakan berdirinya program studi pascasarjana tingkat

spesialisasi

V. 2. Akhir tahun

Program kerja organisasi di akhir masa bakti, memiliki program kerja

yaitu :

15

xxi

1. Mengembangkan tiap komisariat wilayah dengan perangkat

administrasi yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kinerja

wilayah komisariat

2. Mempersiapkan Musyawarah Nasional I untuk membentuk

kepengurusan baru masa bakti 2013 – 2017.

3. Mempersiapkan pusat pengelola an Jurnal Ilmiah tingkat

Internasional bidang Farmakologi dan Farmasi Veteriner

16

xxii

VI. PENUTUP

Pengembangan organisasi AFFAVETI lebih lanjut dapat berkolaborasi

dengan organisasi profesi selinier di dalam negeri seperti IKATAN AHLI

FARMAKOLOGI INDONESIA (IKAFI), PERHIMPUNAN FARMASI -

KEDOKTERAN INDONESIA (PEFARDI), PERHIMPUNAN KIMIA BAHAN ALAM

(PERHIBA) dsb,. Sedangkan orientasi pegembangan di luar negeri dapat dirintis

dengan organisasi seperti Europa Association Pharmacology and Toxicology

(EAVPT), Veterinary Hospital Pharmacy Association , atau Britsh Veterinary

Pharmacy Association , dsb. Perkembangan ke depan amat dirasakan akan

terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan seperti biologi, medical

enthomology dsb., oleh karena itu perlu peninjauan kembali tata aturan

anggaran dasar anggota AFFAVETI non-dokter hewan agar tidak termasuk

dalam kelompok anggota luar biasa. Dengan demikian tidak akan menjadi

persoalan hubungan interpersonal antara dokter hewan dengan non -dokter

hewan dalam satu wadah organisasi AFFAVETI. Beberapa kemungkinan yang

dapat dilakukan terkait dengan pemecahan perbedaan keanggotaan AFFAVETI

antara dokter hewan dan non -dokter hewan, diantaranya adalah:

1. Melakukan perubahan aturan te ntang keanggotaan organisasi sepert i yang di

atur dalam anggaran dasar organisasi

2. Membuat sendiri anggaran dasar bagi organisasi secara independent dimana

mampu mengakomodasi persoalan keanggotaan

17

xxiii

Dengan melakukan re-arrangement ulang tentang keanggotaan

maka kemungkinan ke depan hubungan interpersonal dala satu wadah

AFFAVETI tidak akan memiliki ganjalan yang cukup berarti.

.

18

24

Lampiran 1 PERRSETUJUAN PEMBENTUKAN

19

Lampiran 2KODE ETIK PROFESI ANGGOTA


PENDAHULUAN

Profesi dokter hewan dan profesi lain yang menekuni bidang Ilmu Farmakolgi

dan Farmasi-Veteriner adalah insan cendekia luhur di masyarakat ilmu

pengetahuan dan menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari rumpun ilmu

kedokteran hewan.

Menyadari bahwa dunia Ilmu Pengetahuan sangat me mbutuhkan sumbangan

pemikiran dan karya nyata para cendekia yang menekuni cabang I lmu

Farmakologi dan Farmasi-Veteriner, maka perlu dirumuskan etik a atau

sekumpulan norma-norma dan nilai-nilai tinggi yang dapat dijadikan pedoman,

cara berfikir atau bertindak oleh perorangan atau golongan untuk mencegah hal -

hal yang oleh mayarakat Ilmu Pengetahuan dianggap tidak layak dan

mewajibkan diri menjalankan hal-hal yang dinilai patut oleh masyarakat Ilmu

pengetahuan.

Sekumpulan norma-norma dan nilai-nilai tinggi itu disebut KODE ETIK

PROFESI ANGGOTA ASOSIASI FARMAKOLOGI DAN FARMASI VETERINER

INDONESIA berbunyi :

Pasal 1.

Setiap anggota AFFAVETI dengan segala potensi yang dimilikinya wajibmenjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan profesi cabang Ilmu Farmakologidan Farmasi-Veteriner. Dalam menunaikan profesi, setiap anggota AFFAVETIharus menjadi warga Negara yang baik dengan menampilkan diri, menunjukkansikap budi pekerti luhur guna memperluas ruang lingkup manfaat, menghargaidan menghormati kedudukan dan mengembangkan ilmu sebagai seorang yangberkecimpung dalam bidang Farmakologi dan Farmasi Veteriner.

Pasal 2

Tidak seorang anggotapun dapat melepas h ak dan tanggungjawabnyasebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang Farmakologi dan Farmasi-Veteriner selama menjadi anggota AFFAVETI

24

2

Pasal 3

Setiap anggota AFFAVETI diwajibkan saling menghormati dan menghargaisatu sama lain dan tidak diperkenankan m encemarkan nama baik sesamaanggota.

Pasal 4

Dalam hal berkonsultasi maka anggota AFFAVETI dapat berhubungansesama anggota yang dianggap memiliki kompetensi yang dibutuhkan ataudengan profesi lain yang dianggap menguasai hal yang dibutuhkan.

SIKAP UMUMayat 1.

Setiap anggota AFFAVETI harus bersikap sopan dan santun.

ayat 2.

Setiap anggota AFFAVETI dalam berinteraksi secara sosial, wajibmenjunjung tinggi makna kode etik.

ayat 3.

Kode etik ini tidak dimaksudkan meliputi seluruh etika bidang IlmuPengetahuan, sebab kehidupan sebagai seorang Ilmuwan sangat komplek untukdapat dimasukkan ke dalam suatu aturan tertentu yang mencakup segalakewajiban dan tanggung jawab terhadap teman sejawat dan masyarakat ilmupengetahuan.

ayat 4.

Setiap anggota AFFAVETI tidak dibenarkan mencantumkan gelar keahlianIlmu Farmakologi dan Farmasi Veteriner tanpa melalui suatu proses legal dansah sesuai aturan pemerintah Republik Indonesia dan telah disepakati bersamadengan Pengurus AFFAVETI.

ayat 5.

Setiap anggota AFFAVETI tidak dibenarkan merugikan profesi sesam aanggota dan atau profesi nya sendiri maupun profesi orang lain.

25

3

ayat 6.

Setiap anggota AFFAVETI diwajibkan mematuhi peraturan perundang -undangan yang berlaku di suatu Negara

KONSULTASIayat 7.

a. Semua anggota AFFAVETI diwajibkan memberikan spirit dan semangatberkarya yang bermoral bagi fihak masyarakat lain yang memintapendapat/saran.

b. Setiap anggota AFFAVETI wajib mengadakan kerjasama untuk dapatmemberikan pelayanan konsultasi yang lebih bermut u

c. Anggota AFFAVETI dilarang melakukan tindakan saling membuka aibsejawat didepan fihak-fihak yang ingin menapatkan sumber informasiberkaitan dengan cabang ilmu Farmakologi maupun cabang Ilmu Farmasi -Veteriner

d. Anggota AFFAVETI diizinkan memberikan mate ri informasi diluar cabangIlmu Farmakologi dan Ilmu Farmasi Veteriner bila dirasakan mampu dan tidakmenyesatkan.

PERIKLANANayat 8

Periklanan yang berlebihan sebagai suatu cara untuk mendapatkan simpatimasyarakat industri obat -obatan dan alat-alat kesehatan hewan dan atau badanasosiasi lain yang membutuhkan tanpa disertai bukti nyata, pada umumnyaadalah cara-cara yang kurang disetujui oleh Pengurus AFFAVETI

ayat 9

Periklanan yang kurang disetuju i adalah:a. Periklanan pribadi yang menonjolkan kelebihan diri dan memojokkan profesi

orang lainb. Periklanan yang menyesatkan dan semata -mata hanya bertujuan menarik

masac. Periklanan yang menonjolkan golongan dari suatu Institusi tertentu dan atau

etnik tertentu

26

4

PERIKLANAN DALAM DUNIA MAYA, SURAT KABAR, KARTU NAMA DANKOP SURAT

ayat 10

Periklanan dalam dunia maya, diizinkan sebatas tidak melang gar norma-norma hukum Internasional dan tatanan Ilmu Pengetahuan berdimensiInternational.

ayat 11

Setiap anggota AFFAVETI dianjurkan untuk menulis artikel di media (suratkabar, majalah, dsb) nasional maupun Internasional tentang segala hal cabangIlmu Farmakologi dan Farmasi Veteriner yang bertujuan untuk memberikaninformasi temuan dan perkembangan mutakhir cabang Ilmu Farmakologi danFarmasi-Veteriner.

ayat 12

Kartu nama dan kop surat yang diedarkan diizinkan mencantumlkan profesicabang ilmu dan bila dalam perjalanan waktu seseorang, telah mencapai tingkatkeahlian tertentu secara sah dalam cabang Ilmu Farmakologi dan FarmasiVeteriner maka diizinkan untuk ditambahkan dalam kartu nama dan kop surat.

PERNYATAAN –PERNYATAANayat 13

Anggota AFFAVETI tidak diperkenankan menulis pernyataan tentangkebaikan suatu produk Farmasetik, Premik dan Biologi maupun A lat-alatKesehatan hewan tanpa terlebih dahulu dilakukan serangkaian uji yang sah dandiakui validitasnya

ayat 14

Setiap anggota AFFAVETI tak boleh memberikan jaminan bahwa hasil sarandan pemikirannya akan dapat berhasil secara nyata

ayat 15

Setiap anggota AFFAVETI harus menghindarkan cara-cara yang tidak patutuntuk menarik perhatian pengguna jasa atau membanggakan diri memiliki

27

5

pengetahuan atau keahlian yang lebih dari pada teman sejawat mengenaicabang Ilmu Farmakologi dan Ilmu Farmasi-Veteriner.

PRAKTEK ILEGALayat 16

Setiap anggota AFFAVETI tidak diperkenankan membantu praktek illegaldibidang Farmakologi dan kefarmasiaan bidang kesehatan dan kesehatanhewan seperti membantu pembuatan obat tak berizin dan atau alat-alatkesehatan ilegal untuk kesehatan manusia maupun hewan

ayat 17

Setiap anggota AFFAVETI wajib melaporkan adanya praktek illegalpembuatan obat palsu dan alat-alat kesehatan baik untuk keselamatan manusiamaupun hewan kepada pihak yang berwenang dan melaporkan hal demikiankepada Pengurus AFFAVETI .

PENGGUNAAN NAMA ASOSIASIFARMAKOLOGI DAN FARMASI VETERINER INDONESIA

ayat 18

Setiap anggota AfFAVETI tidak diperkenankan menggunakan namaAfFAVETI untuk keperluan promosi suatu produk komersial baik obat maupunalat kesehatan untuk pelayanan keseahatan maupun kesehatan hewan,sedemikian rupa sehingga timbul kesan seolah -olah profesi AfFAVETI telahmemberikan persetujuan

28

6

Lampiran 3ANGGARAN RUMAH TANGGA


BAB ITERBENTUKNYA ORGANISASI PROFESI AFFAVETI

Pasal I

Asosiasi Farmakologi dan Farmasi Veteriner Indonesia , adalah sebagaibentuk Organisasi Non Teritorial di bawah Perhimpunan Dokter HewanIndonesia yang terdiri dari para peneliti dan pengguna obat hewan serta alat-alat kesehatan hewan, pemerhati dan pengajar Ilmu Farmakologi danFarmasi Veteriner di FKH seluruh Indonesia , dokter hewan dan atau apotekerataupu sarjana lain yang bukan pengajar Ilmu Farmakologi dan FarmasiVeeriner di Fakultas Kedokteran Hewan namun bekerja di bidang obat hewandan alat-alat kesehatan hewan.

BAB IIAZAZ DAN TUJUAN

Pasal 2

AFFAVETI bertujuan membina kepentingan para anggota dalam bentuk :

a. Meningkatkan karya professionalb. Membina pengetahuan cabang Ilmu Farmakologi d an Farmasi Veterinerc. Meningkatkan martabat dan kepentingan para anggotad. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan fihak swasta

dan lembaga di lingkungan ke pemerintahan baik dalam maupun luarnegeri yang sesuai dengan tujuan kerja AFFAVETI.

BAB IIIKEGIATAN

AFFAVETI melakukan kegiatan sebagai berikut :

A. Ke dalam :1. Pembinaan profesi serta peningkatan kemampuan anggota2. Intensifikasi Pembentukan Pendidikan Pascasarjana3. Intensifikasi pendidikan, penelitian dan pengembangan cabang Ilmu

Farmakologi dan Farmasi Veteriner (termasuk penerbitan buku ilmiah)4. Mengusahakan terciptanya kesempatan yang dapat membantu baik

secara langsung maupun tak langsung kesejahteraan para anggota

29

7

5. Menerbitkan majalah bersifat ilmiah sebagai media pembinaan ilmudan media komunikasi antar anggota, yang pelaksanaanya akan diaturdalam program kerja AFFAVETI

B. Ke luar :

1. Membantu sektor Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan, dengansumbangan-sumbangan pemikiran untuk peningkatan mutu IlmuPengetahuan dan Pendidikan

2. Merangsang kegiatan rumpun ilmu lain untuk melakukan kolaborasi3. Menjalin kerjasama dengan Organisasi dan Lembaga/badan yang

berkaitan dengan profesi AFFAVETI

BAB IV.KEANGGOTAAN

Pasal 4ayat 1

Anggota biasa adalah :

Seseorang yang dianggap lolos seleksi hasil pemeri ksaan dokumenpendaftaran dan pengujian dengan cara lain dari salahsatu atau ketentuankeseluruhan di bawah :1. Pemeriksaan Ijazah dokter hewan yang diakui Pemerintah Republik

Indonesia2. Pengalaman kerja dibidang obat -obatan atau obat hewan yang

direkomendasikan oleh ahli dibidang obat -obatan atau obat hewan ataualat-alat kesehatan hewan

3. Pemeriksaan dokumen jenis -jenis penataran yang telah dikuti namunterkait erat dengan masalah penggunaan obat hewan dan atau alat -alatkesehatan seperti ketentuan pemeriksa (termasuk publikasi ilmiah 3 tahunterakhir)

4. Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan individu tersebut, akan atautelah banyak menekuni bidang kerja Farmakologi dan Farmasi -Veteriner

Pasal 4ayat 2

Anggota luar biasa adalah

Seseorang yang dianggap l olos seleksi hasil pemeriksaan dokumenpendaftaran dan pengujian dengan cara lain dari ketentuan keseluruhan dibawah :

30

8

1. Pemeriksaan Ijazah asli dokter hewan dan atau apoteker, atau sarjanalain

2. Pengalaman kerja dibidang obat -obatan atau obat hewan yangdirekomendasikan oleh ahli dibidang obat -obatan atau obat hewan(termasuk pengalaman sebagai konsultan obat -obatan atau obat hewan)

3. Pemeriksaan dokumen jenis -jenis penataran yang telah dikuti namunterkait erat dengan masalah penggunaan obat hewan dan atau alat-alatkesehatan seperti ketentuan pemeriksa

4. Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan individu tersebut, ahli dibidang Farmakologi dan Farmasi Veteriner atau dokumen lain yangmenyatakan individu tersebut dianggap telah banyak menekuni bidangIlmu Farmakologi dan Farmasi Veteriner

5. Berkeinginan untuk memajukan Ilmu Pengetahuan Farmakologi danFarmasi Veteriner yang ditunjukkan melalui bukti rekomendasi ahli

Pasal 4ayat 3

Anggota kehormatan adalah:

Seseorang ditunjuk oleh pimpinan Pengurus Besar AF FAVETI dari dalam danluar negeri dan atau anggota AFFAVETI yang dianggap mempunyai reputasiluar biasa untuk memberikan sumbangan pengembangan ilmu Farmakologidan Farmasi Veteriner

Pasal 5

Meskipun keanggotaan biasa bersifat automatis, namun untuk menj adianggota AFFAVETI dilakukan dengan cara:a. Mengisi Formulir keanggotaanb. Menerima pengesahan sebagai anggota dari pimpinan AFFAVETI

Pasal 6

Dokter hewan dan Apoteker warga Negara asing dan atau sarjana lain yangberminat, dapat menjadi angota Luar Biasa AFFAVETI dengan cara :a. Mengisi formulir permohonan menjadi anggotab. Yang bersangkutan disponsori sekurang -kurangnya 2 (dua) anggota biasac. Setelah melalui prosedur a. dan atau b., Pengurus komisariat dan atau

Pengurus Besar AFFAVETI memberikan pengesahannya .

31

9

Pasal 7

Anggota kehormatan pada pasal 4, diangkat oleh Pimpinan AFFAVETIsetelah mendengar saran dari kelengkapan organisasi yaitu Komite IlmuPengetahuan Ilmu Farmakologi dan Farmasi Veteriner dan Dewan PelindungKode Etik dan Pertimbangan AFFAVE TI

Pasal 8

Dalam Pengurus Besar AFFAVETI terdapat unit kecil yang terdiri dari paraahli disebut Komite Ilmu Pengetahuan Farmakologi dan Farmasi -Veterinerdan Dewan Pelindung Kode Etik dan Pertimbangan AFFAVETI

Pasal 9ayat 1

Keanggotaan Komite Ilmu Pengetahuan Farmakologi dan Farmasi -Veterineratau Dewan Pakar Ilmu Farmakologi dan Farmasi -Veteriner dapat dirangkapoleh Pimpinan AFFAVETI atau terpisah dari ketua AFFAVETI dan dipilih dariperwakilan di tiap-tiap wilayah dengan memenuhi kriteria salah satu di bawahini :

1. Memiliki kepangkatan yang dapat digunakan secara sah untukmembimbing calon mahasiswa strata 3 di bidang obat -obatan atau obathewan dan alat-alat kesehatan hewan

2. Memiliki tingkat kompetensi (pendidikan akdemik) yang dapat digunakansecara sah untuk membimbing calon mahasiswa strata 3 di bidang obat-obatan atau obat hewan dan alat -alat kesehatan hewan

3. Individu yang dianggap paling senior dalam masa kerja atau yangdianggap telah mumpuni dalam persoalan Ilmu Farmakologi dan Farmasi-veteriner dimasing-masing wilayah. Adapun kriteria rinci mengenai butir 3pada pasal ini setidaknya setingkat Asosiate Guru Besar atau Ahli PenelitiUtama (APU) atau sederajat

ayat 2

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Ilmu Pengetahuan Farmakologi danFarmasi Veteriner :

Tugas:1. Memberikan pertimbangan ilmiah kepada Pengurus Besar A FFAVETI

32

10

2. Merintis berdirinya pendidikan pascasarjana bidang Farmakologi danFarmasi Veteriner dalam rumpun ilmu kedokteran hewan

3. Membangun jejaring kerja dengan asosiasi sejenis dalam Pendidikan danpelatihan, pelayanan jasa, penelitian, pengabdian kepada masyarakatdengan fihak-fihak di dalam negeri dan di luar negeri

4. Memberikan sumbangan nyata untuk peningkatan keprofesionalananggota AFFAVETI

5. Membantu kesulitan-kesulitan untuk memecahkan persoalan -persoalanterkait dengan bidang Farmakologi dan Farmasi-Veteriner disetiap wilayah

6. Memberikan sumbangan langsung maupun tak langsung untukmembangun tingkat keprofesionalan di tiap -tiap wilayah baik perangkatlunak maupun perangkat keras.

7. Memberikan pengarahan peningkatan mutu sumber daya manusia di tiap -tiap wilayah.

Tanggung jawab :Komite Ilmu Pengetahuan Farmakologi dan Farmasi Veterinerbertanggungjawab langsung kepada Pengurus Besar AFFAVETI

ayat 3

Keanggotaan Dewan Pelindung Kode Etik dan Pertimbangan AFFAVETIdapat dirangkap oleh Komite Ilmu Pengetahuan Farmakologi dan FarmasiVeteriner atau Pimpinan A FFAVETI atau terpisah dari Komite IlmuPengetahuan Farmakologi dan Farmasi Veteriner atau Pimpinan AFFAVETI,dan dipilih dari perwakilan di tiap -tiap wilayah dengan memenuhi kriteriasalah satu di bawah ini :

1. Berpikir bijak dan berwawasan luas2. Termasuk salah individu yang memiliki kiprah terlama dalam bidang Ilmu

Farmakologi dan Farmasi-Veteriner3. Individu yang dianggap paling senior dalam masa kerja atau yang

dianggap telah mumpuni dalam persoalan Ilmu Farmakologi dan FarmasiVeteriner dimasing-masing wilayah. Adapun kriteria rinci mengenai butir 3pada pasal ini setidaknya setingkat Asosiat Guru Besar atau Ahli Pe nelitiUtama (APU) atau sederajat

ayat 4

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Dewan Pelindung Kode Etik danPertimbangan AFFAVETI :

Tugas :1. Memberikan pembinaan tentang pertimbangan etik dan moral kepada

anggota AFFAVETI melalui Pengurus Besar AFFAVETI

33

11

2. Memberikan pertimbangan mengenai persoalan hukum yang menimpaanggota AFFAVETI melalui Pengurus Besar AFFAVETI

Tanggung jawab :Dewan Pelindung Kode Etik dan Pertimbangan AFFAVETI bertanggungjawabmeningkatkan moral dan etika anggota AFFAVETI agar tetap menjagaketentuan etik profesi melalui Pengurus Besar AFFAVETI

Pasal 10

1. Hak anggota biasa adalah :a. Hak bicara dan hak suarab. Hak memilih dan dipilihc. Hak membela diri dan dibela

2. Hak anggota Luar Biasa adalah :a. Hak bicarab. Hak membela diri dan dibela

3. Hak anggota kehormatan adalah :a. Hak bicara dan memberi saranb. Hak memberi nasehatc. Hak membela diri dan dibela

Pasal 11

1. Anggota biasa, anggota Luar Biasa dan anggota Kehormatan berhentikarena:

a. Atas permintaan sendirib. Meninggal duniac. Diberhentikan karena melanggar ketentuan organisasi AFFAVETI

2. Anggota yang diberhentikan dapat naik banding kepada rapat -rapat yangakan menentukan keputusan terakhir

34

12

BAB V.KEPENGURUSAN

Pasal 12

1. Pengurus Besar AFFAVETI sekurang-kurangnya terdiri dari :a. 1 (satu) orang ketua umumb. 3 (tiga) orang ketua, yaitu :

Ketua I : Membawahi bidang kompetensi Ilmu Farmakologi dan Farmasi -

VeterinerKetua II : Membawahi bidang sumber daya manusia

Ketua III Membawahi bidang kerjasama

c. 2 (dua) orang Sekretarisd. 2 (orang) Bendaharae. Koordinator wilayah sebanyak 5 (lima) orang

2. Pengurus Besar dipilih oleh Kongres dan berkedudukan di tempatPengurus Harian dari Pengurus Besar AFFAVETI

3. Untuk kelancaran tugas sehari -hari Pengurus Besar menunjuk Pengur usHarian

4. Pengurus Harian sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris danBendahara

5. Masa kerja Pengurus Besar adalah selama 4 (empat) tahun, dan dapatdipilih kembali bila masih memungkinkan selama 2 (dua) kali masaJabatan

6. Pengurus Besar bertanggungjawab kepada kongres .

Pasal 13Komisariat Wilayah

1. Apabila ada 10 (sepuluh) orang berkumpul di suatu wilayah Propinsi makadapat mendirikan sebuah cabang komisariat

2. Apabila di suatu wilayah Propinsi anggotanya kurang dari sepuluh orangmaka sebagai perkecualian dapat dibentuk sebuah komisariat denganpersetujuan Pengurus Besar

35

13

3. Pengurus Besar mengatur lebih lanjut wilayah keanggotaan cabang -cabang AFFAVETI yang berada dalam suatu wilayah propinsi

Pasal 14

1. Pengurus komisariat dipilih dan dit etapkan oleh rapat anggota wilayahmasing-masing dan disahkan oleh Pengurus besar, sedang komposisidan jumlahnya disesuaikan dengan wilayah -wilayah bersangkutan

2. Masa Jabatan pengurus komisariat wilayah disesuaikan dengan masajabatan Pengurus Besar

BAB VI.KELENGKAPAN ORGANISASI AFFAVETI

Pasal 15ayat 1

Kongres adalah kelengkapan organisasi yang memegang kekuasaan tertinggidari AFFAVETI

ayat 2

Kongres dihadiri oleh:a. Komite Ilmu Pengetahuan Farmakologi dan Farmasi -Veterinerb. Dewan Pelindung Kode Etik dan Pertimbanan AFFAVETIc. Pengurus Besard. Anggota

ayat 3

Kongres diadakan 4 tahun sekali, dengan tugas :

1 Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus B esar2 Merumuskan Program Kerja AFFAVETI untuk masa jabatan berikutnya3 Memilih Pengurus Besar dan Komite Ilmu Pengetahuan Cabang Ilmu

farmakologi dan Farmasi-Veteriner4 Memberikan mandat kepada Pengurus Besar untuk mengan gkat

anggota-angghota Dewan Pelindung Kode Etik dan pertimbanganAFFAVETI yang memenuhi syarat lebih lanjut

5 Membuat keputusan untuk pertimbangan dan kemajuan AFFAVETI6 Mengangkat anggota-anggotapada Komite Ilmu Pengetahuan

Farmakologi dan Farmasi -Veteriner yang terdiri dari sedikitnya 5 orang

36

14

pakar atau sebanyaknya 11 orang pakar (dengan catatan harusberjumlah ganjil)

Pasal 15ayat 1

Komite Ilmu Pengetahuan Farmakologi dan Farmasi Veteriner menjabatselama masa kepengurusan Pengurus Besar AFFAVETI dan dapat dipilihkembali maksimum dua kali masa jabatan

ayat 2

Bentuk organisasi Komite Ilmu Pengetahuan Farmakologi dan Fa rmasiVeteriner ditentukan oleh antar anggota terdiri dari :1. Ketua2. Wk. Ketua3. Sekretaris4. Anggota

Pasal 16ayat 1

Dewan Pelindung Kode Etik dan pertimbangan AFFAVETI menjabat selamamasa kepengurusan Pengurus Besar AFFAVETI dan dapat dipilih kembalimaksimum dua kali masa jabatan

ayat 2

Bentuk organisasi Dewan Pelindung Kode Etik dan Pertimbangan ditetapkansesuai musyafarah dan mufakat antar anggota yang terdiri dari 5 hingga 11orang (dengan catatan harus berjumlah ganjil)

BAB VII.JENIS-JENIS RAPAT

Pasal 17ayat 1

Kongres dianggap sah apabila yang hadir lebih dari 2/3 dari suara anggota

ayat 2

Jumlah suara anggota yang dimaksud ayat (1) Pasal 17 adalah jumlah suaraanggota yang termasuk dalam keanggotaan AFFAVETI

37

15

Ayat 3

Pengambilan keputusan-keputusan di dalam kongres pada dasarnyadilaksanakan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabilahal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyakyang diatur lebih lanjut dalam peraturan AFFAVETI

Ayat 4

Apabila kongres tidak mencapai quorum seperti ayat (1) Pasal 17 maka tidakdiambil keputusan-keputusan penting dan strategis. Kongres hanya dapatmengambil kesimpulan-kesimpulan yang harus diusahakan keputusannyasecara referendum.

Pasal 18

Rapat Dewa Kode Etik dan Pertimbangan AFFAVETI dengan PimpinanAFFAVETI diadakaan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun

Pasal 19Ayat 1

Rapat Pengurus Harian dari Pengurus Besar dilakukan sekurang-kurangnyadilakukan sekali dalam dua bulan

Ayat 2

Rapat Pengurus Besar lengkap dilakukan sekurang-kurangya sekali dalamsetahun, sekurang-kuranya dihadiri 2/3 jumlah pengurus

Ayat 3

Rapat pengurus wilayah dilakukan sekurang -kurangnya sekali dalam 2 bulan,sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 jumlah pengurus

38

16

Ayat 4

Rapat pleno anggota wilayah diadakan sedikitnya 1 tahun sekali yang dihadirisekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota

ayat 5

Apabila rapat-rapat ayat (1) dan (2) pada Pasal 19 tak mencapai quorumsesudah tenggang waktu 14 hari, maka diadakan rapat ulangan ma sih,apabila masih juga belum tercapai quorum, maka rapat dianggap sah.

ayat 6

Hasil-hasil rapat pengurus komisariat akan dipertanggungjawabkan kepadakomisariat wilayah lain dan Pengurus Besar

Pasal 20ayat 1

Kongres luar biasa dapat diadakan untuk m embahas hal-hal khusus dengansyarat di usulkan sekurang-kurangnya 3 wilayah komisariat yang mewakilipaling sedikit 50% dari seluruh jumlah suara

ayat 2

Kongres mengenai pembahasan perubahan anggaran dasar danpembubaran AFFAVETI dapat dilakukan dengan syarat sekurang-kurangnyadiusulkan oleh wilayah-wilayah yang mewakili sejumlah 2/3 seluruh anggota

BAB. VIII.KEUANGAN

Pasal 21ayat 1

Setiap anggota wajib membayar uang iuran AFFAVETI yang besarnyaditentukan oleh Pengurus Besar atau rekomendasi k ongres

ayat 2

Anggota kehormatan dibebaskan dari uang iuran

ayat 3

39

17

Wilayah-wilayah komisariat wajib mengirimkan 50% dari uang iuran anggotakepada Pengurus Besar

BAB. IX.KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah ta ngga ini akan ditentukanlebih lanjut dalam Peraturan AFFAVETI yang dibuat bersama-sama PengurusBesar

Di tetapkan di Jakarta, September 2009Ketua Umum


40

18

Lampiran 4BADAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI FARMAKOLOGI DAN

FARMASI VETERINER INDONESIA (AFFAFETI)

PERATURAN

KETUA UMUM (AFFAFETI)

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN AFFAVETI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM AFFAVETI

Menimbang : a. bahwa dengan penetapan AFFAVETI sebagai organisasi

non-teritorial di bawah Perhimpunan Dokter Hewan

Indonesia (PDHI), maka diperlukan penataan tertib

administrasi persuratan;

b. bahwa dengan terbentuknya struktur organisasi pada

AFFAVETI, perlu dilakukan pengaturan kembali tata

persuratan menuju tertib administrasi di lingkungan

AFFAVETI

c. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi sebagai -

mana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan

Peraturan Ketua Umum tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas Di lingkungan AFFAVETI.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan

dan Kesehatan Hewan.

2. Undang-Undang No. 8 tahun 1985 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan

41

19

3. Keputusan PB PDHI No.03/PP/PB PDHI/2009 Tentang

Tata Cara Pendirian Organisasi Non Teritorial di bawah PB

PDHI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KETUA UMUM TENTANG PEDOMAN TATA

NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN ASOSIASI

FARMAKOLOGI DAN FARMASI VETERINER INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Organisasi Profesi Non Teritorial AFFAVETI adalah organisasi seminat yang

beranggotakan dokter hewan serta non -dokter hewan pemerhati hal -hal yang

terkait dengan obat hewan dengan segala dampakn ya dan alat-alat

kesehatan serta hal-hal lain terkait dengan aplikasi klinik menggunakan obat

hewan dan alat-alat kesehatan hewan

2. Pengurus Besar AFFAVETI adalah Organ tertinggi di lingkungan AFFAVETI

yang berfungsi mewakili organisasi berhubungan dengan P emerintah

Republik Indonsia dan Pemerintah Asing, Masyarakat di Dalam Negeri dan

warga asing, Organisasi resmi di Dalam Negeri maupun dari luar negeri.

3. Dewan Pelindung Kode Etik dan Pertmbangan AFFAVETI adalah badan

normatif AFFAVETI di bidang pengawasan d an pembinaan di bidang Etik dan

Moral anggota AFFAVETI

4. Komite Ilmu Pengetahuan AFFAVETI adalah badan normative AFFAVETI di

bidang kompetensi

5. Pimpinan AFFAVETI adalah Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum AFFAVETI

6. Pimpinan komisariat AFFAVETI adalah ketua komis ariat dan wakil ketua

komisariat wilayah yang telah di sahkan oleh Pimpinan AFFAVETI.

42

20

BAB II

SISTEM PENOMORAN SURAT DINAS RESMI

Pasal 2

(1) Sebutan nomor surat, tidak boleh disingkat serta di letakkan pada bawah

nama Organisasi AFFAVETI dengan posisi di teng ah, menggunakan huruf

kapital berukuran font 12 jenis huruf Ariel. Adapun surat -surat dinas yang

dimaksud adalah seperti pada Lampiran peraturan ini, yaitu ;

1. Surat Keputusan,

2. Surat Peraturan,

3. Nota Dinas

4. Surat Pengantar

5. Surat Edaran

6. Surat Tugas/ Surat Rekomendasi

7. Surat Kuasa

8. Surat Pengumuman atau Surat Dinas lain sejenis

9. Surat Keterangan

10.Berita Acara

(2) Diluar jenis-jenis surat yang tercantum pada Pasal 1 ayat 1 seperti pada

lampiran peraturan ini, maka sebutan nomor surat, tidak boleh disingkat

serta diletakkan pada kiri atas di bawah nama Organisasi AFFAVETI diawali

huruf besar, disusul huruf kecil, dengan ukuran font 12, jenis huruf Ariel.

(3) Pemberian kode surat dinas diatur seperti pada lampiran peraturan ini

BENTUK DAN FORMAT TATA NASKAH DINAS

Pasal 3

(1) Naskah dinas di lingkungan AFFAVETI dirumuskan dalam bentuk produk

hukum dan surat

(2) Naskah dinas dalam bentuk produk hukum sebagaimana dimaksudkan pada

ayat (1) terdiri atas peraturan dan keputusan

(3) Naskah dinas dalam bentuk surat terdiri atas :

43

21

a. surat dinas;

b. nota dinas;

c. memo;

d. surat pengantar;

e. surat edaran;

f. undangan;

g. surat tugas;

h. surat kuasa;

i. pengumuman;

j. surat pernyataan;

k. surat keterangan dan;

l. berita acara.

Pasal 4

Peraturan:

(1) Peraturan adalah dokumen hukum yang dibentuk oleh pejabat yang

berwenang bersifat mengatur secara umum/menata/mengendalikan tugas

pokok dan fungsi kelembagaan, berdasarkan uraian tugasnya.

(2) Bentuk dan format Peraturan dibuat menggunakan contoh sebagaimana

tercantum pada lampiran nomor 1.

Pasal 5

Keputusan:

(1) Keputusan adalah dokumen hu kum yang bersifat menetapkan seseorang

atau sekelompok orang tertentu atau badan organisasi tertentu untuk

melaksanakan tugas dan kewenangan tertentu, atas perintah pimpinan

lembaga yang berwenang mengeluarkan keputusan.

(2) Bentuk dan format keputusan dibuat menggunakan contoh sebagaimana

tercantum pada lampiran nomor 2

44

22

Pasal 6

Surat dinas;

1. Surat dinas adalah surat yang berisi hal penting kelembagaan berkenaan

dengan administrasi persuratan di lingkungan AFFAVETI / instansi terkait

lainnya.

2. Pada kepala surat dinas AFFAVETI dicantumkan logo AFFAVETI dengan

ukuran diameter 2 cm diletakkan di tepi kiri atas, nama unit kerja sesuai

dengan struktur organisasi, alamat lengkap unit kerja yang besangkutan,

serta garis penutup.

3. Kop surat dinas mencantumkan pada baris pertama nama unit kerja

AFFAVETI ukuran font 18 huruf Ariel, baris ke dua nama unit kerja yang

lebih rendah atau unit kerja bersangkutan.

4. Nama unit kerja di lingkungan AFFAVETI, antara lain nama Badan

Pertimbangan dan Kode etik AFFAVETI, nama Komite Ilmu Pengetahuan

AFFAVETI, nama komisarat wilayah, satuan unitkerja yang bersangkutan

yang dicetak tebal dengan ukuran 1 6 huruf Ariel, dengan wilayah kerja

ukuran 12 huruf Ariel dicetak tebal

5. Alamat lengkap unit kerja ditulis lengkap tanpa singkatan, nomor tele fon,

nama fax, kode pos, nomor e -mail dan web site AFFAVETI / unit kerja yang

berangkutan dengan ukuran font 10 huruf Ariel

6. warna logo AFFAVETI maupun tulisan pada kepala surat dinas berwarna

hitam

7. Bentuk dan format surat dinas dibuat menggunakan contoh se bagaimana

tercantum dalam lampiran No. 3

Pasal 7

Nota Dinas:

(1) Nota dinas adalah sarana komunikasi tertulis internal organisasi yang dibuat

oleh atasan kepada bawahan atau sebaliknya atau yang jabatan setara

/setingkat, berisakan catatan/pesan singkat tent ang pokok persoalan

kedinasan yang segera untuk diketahui dan mendapat tanggapan;

45

23

(2) Bentuk Nota Dinas dibuat menggunakan contoh sebagaimana tercantum

pada lampiran nomor 4

Pasal 8

Memo:

(1) Memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan

kepada bawahan atau sebaliknya atau yang jabatan setara/setingkat

tentang pokok persoalan teknis kedinasan untuk kelancaran administrasi ;

(2) Bentukmemo dibuat denganmenggunakan contoh pada lampiran no. 5

Pasal 9

Surat pengantar;

(1) Surat pengantar adalah sura t yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat

yang berfungsi untuk mengantarkan surat/dokumen/barang, dan / atau

bahan lain yang dikirim kepada yang bersangkutan ;

(2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk surat

biasa atau surat berbentuk kolom ;

(3) Bentuk surat pengantar dibuat dengan menggunakan contoh pada lampiran

6 atau nomor 7.

Pasal 10

Surat edaran:

(1) Surat edaran adalah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk teknis

tentangcara pelaksanaan suatu peraturan perundang -undangan dan / atau

perintah dan instruksi kelembagaan ;

(2) Bentuk dan format surat edaran menggunakan contoh pada lampiran nomor

8.

Pasal 11

Undangan:

(1) Undangan adalah pemberitahuan kepadaseseorang untuk menghadiri suatu

acara pada waktu, jenis acara dan tempat yang te lah ditentukan dan

tercantum jelas dalam lembar tersebut;

(2) Undangan dapat berbentuk lembaran surat atau kartu cetak atau e -mail;

46

24

(3) Bentuk undangan menggunakan contoh pada lampiran nonor 9 sampai

dengan nomor 11

Pasal 12

Surat Tugas:

(1) Surat Tugas adalah surat yang berisikan penugasan dari pejabat yang

berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan yang

tercantum dalam surat tersebut dan bersifat spesifik untuk suatu hal tertentu ;

(2) Bentuk surat tugas menggunakan contoh pada lampiran nomor 12

Pasal 13

Surat Kuasa:

(1) Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan kewenangan kepada

penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan suatu kegiatan untuk dan

atas nama pemberi kuasa ;

(2) Bentuk surat kuasa menggunakan contoh pada lampiran nomor 13.

Pasal 14

Pengumuman:

(1) Pengumuman adalah pemberitahuan dari pejabat yang berwenang mengenai

suatu hal yang ditujukan kepada para pegawai atau masyarakat umum;

(2) Bentuk pengumuman menggunakan contoh pada lampiran nomor 14

Pasal 15

Surat pernyataan:

(1) Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan atas kebenaran suatu hal

disertai pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut ;

(2) Surat pernyataan harus ditanmdatangani yang bersangkutan dengan nama /

identitas diri yang jelas ;

(3) Bentuk surat pernyataan menggunakan contoh pada lampi ran 16

47

25

Pasal 16

Surat keterangan:

(1) Surat keterangan adalah keterangan bersifat teknis yang menjelaskan status

kedinasan/kelembagaan dari nama yang bersangkutan, serta tujuan dan

maksud dikeluarkan surat ini ;

(2) Bentuk surat keterangan menggunakan contoh pa da lampiran nomor 16

Pasal 17

Berita acara:

(1) Berita acara adalah dokumen yang berisi laporan tentang suatu kejadian atau

peristiwa yang berisi waktu kejadian, tempat kejadian, keterangan, dan

petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tertentu , dan

ditandatangani oleh yang menyusun dan saksinya ;

(2) Bentuk Berita Acara menggunakan contoh pada lampiran nonor 17.

BAB III

SIFAT DAN DERAJAT SURAT

Pasal 18

(1) Sifat surat terdiri atas :

a. surat sangat rahasia

b. surat rahasia

c. surat terbatas

d. surat biasa

(2) Surat sangat rahasia adalah surat yang informasinya membutuhkan tingkat

pengamanan tertinggi dan mempunyai hubungan erat dengan keamanan dan

keselamatan Negara serta hanya diketahui oleh pejabat yang berhak

menerimanya

(3) Surat rahasia adalah surat yang informasiny a membutuhkan pengamanan

khusus dan mempunyai hubungan erat dengan keamanan serta hanya

diketahui oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk

48

26

(4) Surat terbatas adalah surat yang informasinya membutuhkan pengamanan

dan mempunyai hubungan erat dengan tugas k husus kedinasan serta hanya

diketahui oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk

(5) Surat biasa merupakan surat yang tidak memerlukan pengamanan khusus

Pasal 19

(1) Derajat surat terdiri atas :

a. kilat atau sangat segera

b. segera

c. biasa

(2) Kilat atau sangat segera adalah derajat surat yang isinya harus segera

diketahui penerima surat dan penyelesaiannya harus dilakukan pada

kesempatan pertama (dengan batas waktu penyampaian 1 x 24 jam )

(3) Segera adalah derajat surat yang isinya harus segera diketahui ditanggapi

oleh penerima surat (dengan batas waktu penyampaian 2 x 24 jam )

(4) Biasa adalah derajat surat yang penyampaiannya tidak seperti kilat dan

segera (dengan batas waktu penyampaian 5 hari )

BAB IV

PENGGUNAAN KERTAS SURAT

Pasal 20

(1) Surat dinas atau surat menyurat lainnya menggunakan kertas berukuran A4

yang berukuran 297 x 210 mm.

(2) Makalah/paper/pidato/laporan dan lain -lain dapat menggunakan kertas folio

berukuran 210 x 330 mm

49

27

BAB V

PENCANTUMAN ALAMAT SURAT

Pasal 21

(1) Alamat surat dicantumkan pada :

a. sampul surat; dan

b. surat

(2) Alamat pada sampul surat terdiri atas :

a. singkatan Yth.

b. nama jabatan

c. unit kerja

d. alamat lengkap

(3) Alamat pada surat terdiri atas :

a. singkatan Yth

b. nama jabatan

c. unit kerja

(4) Didepan nama jabatan atau gelar pada sampul surat dan / atau surat tidak

dicantumkan kata penyapa seperti Bapak, Ibu atau Saudara

BAB VI

KODE SURAT

Pasal 22

Kode surat dinas terdiri atas:

(1) Kode jabatan, kode unit, kode hal.

(2) Surat dinas yang bersifat rahasia diberi kode RHS.

(3) Kode nomor urut surat dimulai dari nomor 1 setiap awal tahun untu k setiap

jenis surat resmi.

(4) Kode jabatan merupakan tanda jabatan dari pejabat yang menandatangani

surat

(5) Kode unit merupakan tanda dari unit organisasi / unit kerja yang membuat /

mengeluarkan surat

(6) Kode hal merupakan tanda dari hal atau subyek surat

50

28

Pasal 23

Kode unit kerja di lingkungan AFFAVETI, adalah:

(1) Pimpinan AFFAVETI (Ketua Umum dan wakil Ketua Umum), sekretaris

AFFAVETI,

(2) Pimpinan Dewan Pelindung Kode Etik dan Pertimbangan AFFAVET,

(3) Pimpinan Komite Ilmu Pengetahuan AFFAVETI,

(4) Pimpinan komisariat wilayah,

(5) Pimpinan unit kerja lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum AFFAVETI

BAB VII

PENANDATANGANAN SURAT

Pasal 24

(1) Surat pimpinan unit kerja utama dalam struktur organisasi AFFAVETI yang

ditujukan kepada pimpinan instansi di luar lingkungan AFFAVETI dapat

ditandatangani oleh unit kerja yang bersangkutan, dengan tembusan kepada

Ketua Umum AFFAVETI sebagai laporan

(2) Apabila pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat tersebut

berhalangan, penandatanganan dapat didelegasikan kepada pejabat yang

setingkat di bawahnya dengan penyebutan u.b setelah pencantuman a.n.

(3) Pejabat yang berwenang menandatangai surat resmi / dinas secara

kelembagaan adalah :

a. Ketua umum dan Wakil ketua serta Sekretaris AFFAVETI

b. Ketua dan wakil ketua serta sekretaris Dewan Pelindung Kode etik dan

Pertimbangan AFFAVETI

c. Ketua dan wakil ketua serta sekretaris Komite Ilmu Pengetahuan

AFFAVETI

d. Ketua dan wakil ketua serta sekretaris komisariat wilayah AFFAVETI

e. Unsur pelaksana lain yang ditunjuk oleh BP AFFAVETI atau Pimpinan

di tingkat komisariat wi layah

f. Unsur penunjang kegiatan AFFAVETI, terdiridari :

51

29

1. Ketua kelompok kerja dan sejenisnya

2. Ketua panitia konferensi ilmiah tahunan atau sejenisnya

3. Pimpinan redaksi Majalah ilmiah

4. Penanggungjawab kegiatan tak terjadwal maupun terjadwal

5. Hal-hal lain yang belum disebutkan di atas namun termasuk dalam

katagori penanggungjawab.

Pasal 25

Penulisan dan pencantuman a.n (atas nama beliau), u.b (untuk beliau), a.p (atas

perintah), apb (atas perintah beliau), plh (pelaksana harian), wks (wakil

sementara), dan u.p (untuk perhatian beliau) ditentukan sebagai berikut :

a. a.n. ditulis dengan huruf kecil masing -masing diakhiri titik, dipergunakan

hanya jika yang berwenang menandatangani surat mendelegasikan

penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya.

b. anb. ditulis dengan huruf kecil, diakhiri titik, dan dipergunakan jika pimpinan

menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat dibawahnya

atau pejabat unit utama.

c. u.b. ditulis dengan huruf kecil, masing -masing diakhiri titik, dipergunakan jika

pejabat yang diberi kuasa menandatangani surat memberikan kuasa lagi

kepada pejabat setingkat dibawahnya.

d. a.p. ditulis dengan huruf kecil, masing -masing diakhiri titik, dipergunakan jika

pejbat yang berwenang menandatangi surat memberikan kuasa kepada

bawahannya

e. apb. ditulis dengan huruf kecil, masing -masing diakhiri titik, dipergunakan jika

pimpinan menguasakan penandatanganan surat kepada bawahannya

f. plh. ditulis dengan huruf kecil, diakhiri titik, dipergunakan jika pejabat yang

berwenang menandatangani surat berhalangan untuk waktu tertentu karena

tugas dinas, menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat

dibawahnya selama pejabat tersebut tidak berada ditempat

g. wks. ditulis dengan huruf kecil, diakhiri titik, dipergunakan jika seseorang

pejabat yang belum ditunjuk penggantinya atau berhalangan karena tugas,

52

30

untuk sementara penandatanganan surat dilakukan oleh pejabat yang

setingkat dengan uraian tugas kerjanya.

h. u.p. ditulis dengan huruf kecil, masing -masing diakhiri titik, dipergunakan atau

ditujukan kepada seseorang atau pejabat teknis yang menandatangani suatu

kegiatan atau suatu pekerjaan tanpa memerlukan kebijakan langsung dari

pimpinan yang bersangkutan

BAB VIII

CAP JABATAN DAN CAP DINAS

Pasal 26

(1) Cap jabatan adalah cap/stempel yang dipergunak an oleh pejabat ataiu

seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas dan

jabatannya

(2) Cap dinas adalah cap / stempel yang dipergunakan oleh setiap pejabat atau

seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugasnya

untuk memenuhi keabsahan suatu surat pada unit organisasi dan unit kerja

pada tingkat yang lebih bawah sesuai wewenangnya.

Pasal 27

(1) Cap jabatan pimpinan, cap dinas unit organisasi, dan cap dinas unit

pelaksana lainnya, dibuat dengan bentuk segi lima sama sisi dan ukuran

yang sama, sebagaimana contoh terlampir.

(2) Kerangka cap jabatan dan cap dinas yang berbentuk segi lima sama sisi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai garis lingkar atas nama

unit kerja utama AFFAVETI, serta dilingkaran dalam berisi logo / lambing

AFFAVETI

(3) Kerangka cap jabatan dan cap dinas yang berbentuk segi lima sama sisi

sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mempunyai garis lingkar atas

nama unit kerja utama AFFAVETI, serta dilingkaran dalam berisi logo /

lambang AFFAVETI.

53

31

Sedangkan garis lingkar bawah bertuliskan nama organ AFFAVETI atau

komisariat atau unit pelaksana lainya.

(4) Warna cap jabatan/cap dinas berwarna biru

(5) Bentuk kerangka cap dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 28

Surat resmi organ AFFAVETI maupun unit perlaksana lainnya, menggunakan

kop surat nama organisasi dengan nomor surat, cap/stempel serta

ditandatangani oleh pejabat yang sesuai dengan nama jabatan yang

bersangkutan, yaitu :

a. Surat resmi Badan Pengurus Pusat menggunakan kop surat dengan nama

organisasi AFFAVETI pada baris pertama dan pada baris ke dua nama

Badan Pengurus Pusat disertai dengan nama jabatan yang bersangkutan.

b. Surat resmi Dewan Pelindung Kode Etik dan Pertimbangan AFFAVETI

menggunakan kop surat dengan nama organisasi AFFAVETI pada baris

pertama dan pada baris ke dua nama Dewan Pelindung Kode Etik dan

Pertimbangan AFFAVETI dengan pencantuman nomor surat, cap/stempel

serta ditandatangani oleh pejabat yang sesuai dengan nama jabatan yang

bersangkutan

c. Surat resmi Komite Ilmu Pengetahuan AFFAVETI menggunakan k op surat

dengan nama organisasi AFFAVETI pada baris pertama dan pada baris ke

dua nama Komite Ilmu Pengetahuan AFFAVETI disertai dengan

pencantuman nomor surat, cap/stempel serta ditandatangani oleh pejabat

yang sesuai dengan nama jabatan yang bersangkutan

d. Surat resmi Pimpinan Organisasi Tingkat Pusat menggunakan kop surat

dengan nama organisasi AFFAVETI dengan pencantuman nomor surat,

cap/stempel serta ditandatangani oleh pimpinan sesuai dengan nama

pimpinan yang bersangkutan

54

32

e. Surat resmi Pimpinan Organ isasi Tingkat Komisariat Wilayah menggunakan

kop surat dengan nama organisasi AFFAVETI pada baris pertama dan pada

baris ke dua nama Komisariat Wilayah disertai dengan pencantuman nomor

surat, cap/stempel serta ditandatangani oleh pejabat yang sesuai deng an

nama jabatan yang bersangkutan

f. Surat resmi Unsur Pelaksana lain menggunakan kop surat dengan nama


Unsur Pelaksana disertai dengan pencantuman nomor surat, cap/stempel

serta ditandatangani oleh pejabat yang sesuai dengan nama jabatanyang

bersangkutan

g. Surat resmi Unsur Penunjang menggunakan kop surat dengan nama


unsure Penunjang disertai dengan pencantuman nomor surat, cap/ste mpel

serta ditandatangani oleh pejabat yang sesuai dengan nama jabatan yang

bersangkutran

Pasal 29

(1) Surat resmi kelembagaan yang dikeluarkan oleh unit kerja utama, menjadi

tangung jawab pejabat yang menandatangani surat tersebut, sesuai

prosedur persuratan dinas

(2) Surat resmi kelembagaan diberi tanggal surat yang lengkap, sesuai dengan

saat pejabat yang bersangkutan menandatangani surat tersebut

(3) Pengiriman surat resmi harus dilakukan sesegera mungkin, dan

pemberitahuan atas terkirimnya syrat tersebut dapat di kirim melalui faksimil

dan/atau e-mail

55

33

BAB IX

PEMBUBUHAN PARAF

Pasal 30

Pembubuhan paraf secara hirarkhis:

(1) Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus

diparaf terlebih dahulu oleh yang memproses sampai pada pejabat structu ral

yang paling tinggi.

(2) Pembubuhan paraf tersebut terletak pada sebelah kanan pemroses atau

pejabat structural yang sudah ada dalam stempel paraf

(3) Pembubuhan stempel paraf secara hirarkhis tersebut diletakkan pada

lembar terakhir atau lembar yang ada tanda tangan pejabat yang berwenang

BAB X

KEARSIPAN

Pasal 31

(1) Arsip surat disusun dan didokumentasikan berdasarkan atas waktu (tanggal,

bulan, tahun, surat diterbitkan) dan pokok perihal atas substansi surat

tersebut

(2) Surat asli tentang peraturan dan / atau Kepu tusan Pimpinan Organisasi

AFFAVETI maupun Organ Kelembagaan lain di bawah Organisasi

AFFAVETI, disimpan atau didokumentasikan oleh Sekretaris, dan salinan

surat tersebut di edarkan kepada pihak yang terkait

(3) Surat asli dibuat rangkap 2 (dua), surat asli p ertama yang disampaikan

kepada pihak lain / lembaga yang membutuhkan, dan surat asli ke dua

disimpan oleh Sekretaris

(4) Salinan peraturan dan / atau keputusan, dapat diedarkan oleh Sekretaris

Organisasi AFFAVETI, maupun Sekretaris Organ Kelembagaan lain di

bawah AFFAVETI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana

(5) Penyimpanan arsip surat resmi ke lembaga dilakukan secara tersentralisasi

di bidang administrasi dan atau dibidang hukum, sesuai dengan substansi

56

34

surat. Unit kerja yang berkepeningan dap at menyimpan salinan atau fotokopi

surat dimaksudkan

(6) Dokumen cetak / kumpulan arsip dapat disimpan pada lembaga lain untuk

keamanan dan penyimpanan file dilokasi lain.

BAB XI

TINDASAN

Pasal 32

(1) Setiap unit kerja harus memberikan tindasan surat resmi kepada pimpinan di

atasnya, dan / atau kepada Ketua Umum sebagai laporan untuk

pengendalian terpusat atas terbitnya surat resmi atas nama kelembagaan

(2) Surat tindasan disampaikan pada nama lembaga dan / atau nama

perorangan yang dituju, dalam bentuk fotokopi denga n dilengkapi stempel

/cap resmi asli

(3) Surat tindasan disusun sesuai hirarkhi tingkat jabatan dan sifat kepentingan

surat tersebut, sedangkan nama perorangan ditulis pada urutan paling

bawah

(4) Surat tindasan harus disampaikan kepada nama lembaga / perorangan a tau

yang bersangkutan, bersamaan waktunya dengan surat asli tersebut

disampaikan kepada yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

(1) Hal-hal teknis persuratan dan kearsipan di kantor administrasi dan Badan

Pengurus Pusat AFFAVETI, di atur lebih lanjut dengan pedoman prosedur

yang dikendalikan oleh Sekretaris BPP AFFAVETI

(2) Hal-hal teknis persuratan dan kearsipan organ kelembagaan AFFAVETI

lain, dikendalikan oleh Pimpinan atau penanggungjawab unit pelaksana

57

35

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Ketua Umum ini, maka ketentuan yang mengatur

Tata Persuratan dan Kearsipan dilingkungan AFFAVETI sebagaimana

ditetapkan dalam keputusan Ketua Umum AFFAVETI, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Se ptember 2009

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 9 September 2009

Ketua Umum,

Dr. Mochamad Lazuardi, Drh., MSi

58

36

Lampiran 1. Peraturan

PERATURAN(PEJABAT PEMBUAT PERATURAN)

ASOSIASI FARMAKOLOGI DAN FARMASI VETERINER INDONESIA

NOMOR……………

TENTANG……………………………….

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA(PEJABAT PEMBUAT PERATURAN)


Menimbang : a. bahwa……………………….b. bahwa……………………….c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Mengingat : 1……………….2………………3……………….dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN (PEJABAT PEMBUAT PERATURAN) ASOSIASIFARMAKOLOGI DAN FARMASI VETERINER INDONESIATENTANG

Pasal 1…………………………………………………………………………

dst

Ditetapkan di…………pada tanggal…………

(PEJABAT PEMBUAT)NAMA (huruf kapital tanpa gelar)

LOGOASOSIASI FARMAKOLOGI DAN

FARMASI VETERINER INDONESIASekretariat: Exlab. Farmasi-Veteriner, Departemen Kedokteran DasarVeteriner, FKH UNAIR, Jl. Mulyorejo Kampus C UNAIR Lt 3. Surabaya60115, Telp : (031) 5992785; 5993016, Fax : (031) 5993015.e-mail : [email protected], website : http://www.

59

[email protected]

37

Lampiran 2. Salinan Peraturan

SALINANPERATURAN

(PEJABAT PEMBUAT PERATURAN)UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR ……………….

TENTANG……………………………….



Menimbang : a. bahwa……………………….b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Mengingat : 1……………….2………… dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN (PEJABAT PEMBUAT PERATURAN) ASOSIASIFARMAKOLOGI DAN FARMASI VETERINER……………………..

Pasal 1……………………………………………………………dst


(PEJABAT PEMBUAT)NAMA (huruf kapital dengan gelar)

SALINAN disampaikan Yth.- Sesuai dengan kebutuhan/keterkaitan Salinan sesuai dengan aslinya

Peraturan Perundang-undangan dibuat (Pejabat pembuat salinan)


FARMASI VETERINER INDONESIASekretariat: Exlab. Farmasi-Veteriner, Departemen Kedokteran DasarVeteriner, FKH UNAIR, Jl. Mulyorejo Kampus C UNAIR L t 3. Surabaya60115, Telp : (031) 5992785; 5993016, Fax : (031) 5993015.e-mail : [email protected], website : http://www.

60

[email protected]

38

Lampiran 3. Salinan keputusan

SALINANPERATURAN

(PEJABAT PEMBUAT PERATURAN)UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR ……………….

TENTANG……………………………….



Menimbang : a. bahwa……………………….b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Mengingat : 1……………….2………… dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERTAMA :…………………………………….

K E DUA :…………………………………….dst


(PEJABAT PEMBUAT)NAMA (huruf kapital dengan gelar)

SALINAN disampaikan Yth .- Sesuai dengan kebutuhan/keterkaitan Salinan sesuai dengan aslinya

Peraturan Perundang-undangan dibuat (Pejabat pembuat salinan)NAMA (huruf normal dengan gelar)



61

[email protected]

39

Lampiran 4. Nota Dinas

NOTA DINASNOMOR ……………….

Yth :…………..Dari :…………..Hal :…………..

Tanggal surat

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

Nama jabatanTanda tangan

Nama pejabat

Tembusan :



62

[email protected]

40

Lampiran 5. Memo

MEMO

Yth :…………..Dari :…………..

Tanggal surat

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….


Nama pejabat

Tembusan :


FARMASI VETERINER INDONESIASekretariat: Exlab. Farmasi-Veteriner, Departemen Kedokteran DasarVeteriner, FKH UNAIR, Jl. Mulyorejo Kampus C UNAIR Lt 3. S urabaya60115, Telp : (031) 5992785; 5993016, Fax : (031) 5993015.e-mail : [email protected], website : http://www.

63

[email protected]

41

Lampiran 6. Surat Pengantar (berbentuk surat biasa)

Kota, tanggalNomor :Lampiran :Hal :

Yth :…………..………………….…………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….


Nama pejabat

Tembusan :



64

[email protected]

42

Lampiran 7. Surat Pengantar (berbentuk kolom)

SURAT PENGANTARNomor :………………

:

Tanggal surat

Yth :…………..………………….…………………


Nama pejabat

Tembusan :

No Isi surat/ barang Jumlah Keterangan



65

[email protected]

43

Lampiran 8. Surat Edaran

SURAT EDARANNomor :………………

Lampiran :Hal : tanggal surat

Yth. ………………….………………………..……………………….


Nama pejabat

Tembusan :



66

[email protected]

44

Lampiran 9. Undangan

Kota, tanggalNomor :Lampiran :Hal :

Yth. ………………….………………………..……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hari :Tanggal :Pukul :Tempat :Acara :

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………


Nama pejabat

Tembusan :



67

[email protected]

45

Lampiran 10. Undangan (Format resmi/kartu cetak)

KETUA UMUM ASOSIASI FARMAKOLOGI DAN FARMASIVETERINERINDONESIA

Mengharapkan dengan hormat kehadiran saudara pada…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yang akan diselenggarakan pada………………………………………………………………… ………………..

………………………………………………………………………………………

Catatan :

Bila berhalangan :Telp :



68

[email protected]

46

Lampiran 11. E-mail :

To

Cc

Bcc

Subject

Priority Receipt On Read On Delivery

Signature Address Save Draft Send Compose In HTML Cheeck Spelling

KETUA UMUM ASOSIASI ………………………………………….

Mengharapkan dengan hormat kehadiran saudara pada…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yang akan diselenggarakan pada…………………………………………………………………………………..

…………………………………………… …………………………………………

Catatan :

Bila berhalangan :Telp :

Normal

69

47

Lampiran 12 Surat Tugas

SURAT TUGASNomor :………………

Ketua Badan Pertimbangan dan Kode E tik AFFAVETI memberi tugas kepada :

Nama :Jabatan :Alamat :

Untuk………………………Tanggal…………………..Di…………………………..

Setelah melaksanakan tugas, harap saudara menyampaikan laporan secaratertulis.

Tanggal surat


Nama pejabat

Tembusan :



70

[email protected]

48

Lampiran 13 Surat Kuasa

SURAT KUASANomor :………………

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Dengan ini memberi kuasa kepada :


Untuk ………………………

Tanggal surat

Pemberi kuasaPenerima Kuasa,

Tanda tanganTanda tangan

Nama pemberi kuasaNama Penerima Kuasa



71

[email protected]

49

Lampiran 14 Pengumuman

PENGUMUMANNOMOR:………………

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Tanggal surat

Nama Jabatan

Tanda Tangan

Nama pejabat



72

[email protected]

50

Lampiran 15 Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAANNomor :………………

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Jabatan :Alamat :……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Tanggal surat

Nama Jabatan

Tanda Tangan

Nama pejabat



73

[email protected]

51

Lampiran 16 Surat Keterangan

SURAT KETERANGANNomor :………………

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Tanggal surat

Nama Jabatan

Tanda Tangan

Nama pejabat



74

[email protected]

52

Lampiran 17 Surat Keterangan

BERITA ACARANomor :………………

Pada hari ini ….., tanggal…, bulan…., tahun…, bertempat di ………………….Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ……………………………………..Selanjutnya disebut pihak yang ……………………………………………………..

2. Nama :Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ……………………………………..Selanjutnya disebut pihak yang ……………………………………………………..

Menyatakan …………………………………..

Pihak yang ………………… Pihak yang……

Tanda tangandi atasmaterai

NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT



75

[email protected]

53

Lampiran 18

KODE AFFAVETI KEPENGURUSAN …………….……FV- Kode AFFAVETI Kepengurusan perdana ………………….FV1- Kode AFFAVETI Kepengurusan ke dua …………………..FV2- dst

AFFAVETI kepengurusan perdana …………………..….................. FV1A. Organisasi AFFAVETI

1. Ketua Umum dan Wakil……………………………………..FV12. Sekretaris Badan Pengurus Pusat……….…………………FV1.13. Ketua dan Wakil ketua Komite Wilayah….………………...FV1.KW

- Ketua dan wakil ketua komite wilayah 1………………….FV1.KW1- Ketua dan wakil ketua komite wilayah 2.…….…………..FV1.KW2- Ketua dan wakil ketua komite wilayah 3……..…………..FV1.KW3- Ketua dan wakil ketua komite wilayah 4……..…………..FV1.KW4dst…….

4. Pimpinan Dewan Pelindung Kode Etik…..…………………..FV1. BPE5. Pimpinan Komite Ilmu Pengetahuan……………….………...FV1.KI6. Ketua dan wakil ketua kegiatan BPP .…………………........FV1

- Kegiatan Bidang Kerjasama terjadwal……………………..FV1/KS1.- Kegiatan Bidang Kerjasama tak terjadwal…………………FV1/KS2.- Kegiatan Bidang Kerjasama terjadwal dalam negeri……FV1/KS1.1- Kegiatan Bidang Kerjasama tak terjadwal dalam negeri.FV1/KS2.1- Kegiatan Bidang Kerjasama terjadwal luar negeri………FV1/KS1.2- Kegiatan Bidang Kerjasama tak terjadwal luar negeri…..FV1/KS2.2- Kegiatan Bidang Humas terjadwal…………………………FV1/MS1- Kegiatan Bidang Humas tak terjadwal…………………….FV1/MS2- Kegiatan Bidang Protokoler terjadwal……………………..FV1/PR1- Kegiatan Bidang Protokoler tak terjadwal………………….FV1/PR2- Kegiatan Bidang Hukum terjadwal………………………….FV1/HK1- Kegiatan Bidang Hukum tak terjadwal………………………FV1/HK2- Kegiatan Bidang Ilmiah terjadwal…………………………… FV1/IL1- Kegiatan Bidang Ilmiah tak terjadwal……………………….FV1/IL2- Kegiatan Bidang Etika dan Moral terjadwal………………..FV1/EM1- Kegiatan Bidang Etika dan Moral tak terjadwal……………FV1/EM2- Kegiatan Bidang Jasa dan Pelayanan terjadwal…………..FV1/JP1- Kegiatan Bidang Jasa dan Pelayanan tak terjadwal……….FV1/JP2- Kegiatan Bidang Sosial terjadwal……………………………FV1/SS1- Kegiatan Bidang Sosial tak terjadwa l………………………..FV1/SS2- Kegiatan Bidang Ekonomi terjadwal………………………….FV1/EK1- Kegiatan Bidang Ekonomi tak terjadwal……………………...FV1/EK2- Kegiatan Bidang Infra struktur terjadwal………………………FV1/FR1- Kegiatan Bidang Infra struktur tak terjadwal…………………..FV1/FR2- Kegiatan Bidang Teknologi Informasi terjadwal……………….FV1/TI1- Kegiatan Bidang Teknologi Informasi tak terjadwal…………...FV1/TI2- Kegatan bidang lain-lain…………………………………………..FV1/LL

76

54

7. Sekretaris Komite Wilayah 1…………………………………..FV1.KW1.18. Sekretaris Komite Wilayah 2…………………………………..FV1.KW2.19. Sekretaris Komite Wilayah 3…………………………………...F V1.KW3.

dst10. Penanggungjawab program unsur penunjang komisariat wilayah……FV1.KW.P

Penanggungjawab program unsure penunjang komisariat wilayah 5..FV1.KW5.P- Ketua seminar ilmiah tak terjadwal di komisariat wilayah 2….. ……FV1.KW2.P/IL2

11a. Kegiatan di komisariat wilayah oleh pimpinan komisariatKomisariat wilayah 1- Kegiatan Bidang Kerjasama terjadwal……………………..FV1.KW1/KS1.- Kegiatan Bidang Kerjasama tak terjadwal…………………FV1.KW1/KS2.

Komisariat wilayah 2- Kegiatan Bidang Kerjasama terjadwal dalam negeri……..FV1.KW2/KS1.1- Kegiatan Bidang Kerjasama tak terjadwal dalam negeri… FV1.KW2/KS2.1- Kegiatan Bidang Kerjasama terjadwal luar negeri………...FV1.KW2/KS1.2- Kegiatan Bidang Kerjasama tak terjadwal luar negeri…….FV1.KW2/KS2.2- Kegiatan Bidang Humas terjadwal…………………………..FV1.KW2 /MS1- Kegiatan Bidang Humas tak terjadwal…………………….. FV1.KW2/MS2

11b. Kegiatan di komisariat wilayah yang ditandangani oleh sekretaris wilayah 2- Kegiatan Bidang Protokoler terjadwal……………………….FV1.KW2.1/PR1- Kegiatan Bidang Protokoler tak terjadwal……………………FV1.KW2.1/PR2- Kegiatan Bidang Hukum terjadwal……………………………FV1.KW2.1/HK1- Kegiatan Bidang Hukum tak terjadwal………………………..FV1.KW2.1/HK2

12. Komisariat wilayah 3- Kegiatan Bidang Ilmiah terjadwal…………………………….FV1.KW3/IL1- Kegiatan Bidang Ilmiah tak terjadwal………………………...FV1.KW3/IL2- Kegiatan Bidang Etika dan Moral terjadwal………………….FV1.KW3/EM1- Kegiatan Bidang Etika dan Moral tak terjadwal……………..FV1.KW3/EM2- Kegiatan Bidang Jasa dan Pelayanan terjadwal……………FV1.KW3/JP1- Kegiatan Bidang Jasa dan Pelayanan tak terjadwal………..FV1.KW3/JP2- Kegiatan Bidang Sosial terjadwal…………………………….FV1.KW3/SS1- Kegiatan Bidang Sosial tak terjadwal…………………………FV1.KW3/SS2- Kegiatan Bidang Ekonomi terjadwal…………………………..FV1.KW3/EK1- Kegiatan Bidang Ekonomi tak terjadwal………………………FV1.KW3/EK2- Kegiatan Bidang Infra struktur terjadwal………………………FV1.KW3/FR1- Kegiatan Bidang Infra struktur tak terjadwal………………….FV1.KW3/FR2- Kegiatan Bidang Teknologi Informasi terjadwal…… …………FV1.KW3/TI1- Kegiatan Bidang Teknologi Informasi tak terjadwal…………..FV1.KW3/TI2- Kegatan bidang lain-lain………………………………………….FV1.KW3/LL

77

55

Lampiran 19.Contoh pemberian kode surat dinas oleh Badan Pengur us Pusat (BPP)

1. Surat dinas yang ditandatangani oleh PIMPINAN BPP AFFAVETI

100/FV1/KS.1.1/2009

2. Surat Dinas yang ditandatangani oleh SEKRETARIS BPP

100/FV1.1/KS.2.1/2009

Nomor surat keluar masukPimpinan BPP

Program terjadwal Kerjasama dalam negeri

Tahun pembuatan surat

Nomor surat keluar masukSekretaris BPP

Kerjasama dalam negeri tak terjadwal

Tahun pembuatan surat

78

56

Lampiran 20. Bentuk dan ukuran logo pada kertas kop

2,5 cm2,2 cm

79

57

Lampiran 21. Bentuk Kepala Surat

Contoh 1 : Kepala Surat Unit Kerja Utama BPP

Contoh 2 : Kepala Surat di bawah organ PB PDHI seperti Komisariat Wilayah

ASOSIASI FARMAKOLOGI DANFARMASI VETERINER INDONESIA

Sekretariat: Exlab. Farmasi-Veteriner, Departemen Kedokteran DasarVeteriner, FKH UNAIR, Jl. Mulyorejo Kampus C UNAIR Lt 3. Surabaya60115, Telp : (031) 5992785; 5993016, Fax : (031) 5993015.e-mail : [email protected], website : http://www.

ASOSIASI FARMAKOLOGI DANFARMASI VETERINER INDONESIA

Sekretariat: Exlab. Farmasi-Veteriner, Departemen Kedokteran DasarVeteriner, FKH UNAIR, Jl. Mulyorejo Kampus C UNAIR Lt 3. Surabaya60115, Telp : (031) 5992785; 5993016, Fax : (031) 5993015.e-mail : [email protected], website : http://www.

KOMISARIAT WILAYAH IV(Bali-Sulawesi-Papua, kep NTT-NTB)

80

[email protected]

[email protected]

58

Lampiran 22. Cap Dinas / Jabatan :

- Segi lima dengan logo di tengah,

- Ukuran dengan diameter logo 1,8 cm

Cap derajad surat

1. Sangat segera

2. Segera

Cap sifat surat

1. Sangat rahasia

2. Rahasia

3. Terbatas

Pembubuhan paraf

Persetujuan / Koreksi

Pejabat Paraf Tgl

Ketua umum

Wakil ketua

Sekretaris

dst

Surabaya, 9 September 2009

KETUA UMUM,


Sangat segera

Segera

Sangat rahasia

Rahasia

Terbatas

81

59

Lampiran 5SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM


NOMOR: 01/FV1/HK1/2009

TENTANG LOGOASOSIASI FARMAKOLOGI DAN FARMASI VETERINER INDONESIA

(AFFAVETI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM AFFAVETI

Menimbang: a. bahwa dengan terbentuknya organisasi non teritorial di bawahPerhimpunan Dokter Hewan Indonesia pada tanggal 6 Agustus2009 di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat HewanIndonesia.

b. bahwa sesuai dengan aturan kelengkapan organisasi nonteritorial di bawah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia

c. bahwa sesuai dengan arahan Penasehat Asosiasi Farmakologidan Farmasi Veteriner Indonesia

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a., b danc, maka perlu di tetapkan bentuk logo organisasi

Mengingat: 1. Tuntutan Undang -Undang No. 18 tahun 2009 mengenaiPeternakan dan Kesehatan Hewan yaitu perlunya bentukprofesionalitas dalam mengelola persoalan kesehatan vete rinerdi bawah ororitas veteriner.

2. Persyaratan pada Undang Undang No. 8 tahun 1985 mengenaiOrganisasi Kemasyarakatan di Indonesia terkait perlunya logoatau simbol organisasi

2. Persyaratan Anggaran Dasar Pengurus Besar PerhimpunanDokter Hewan Indonesia tentang simbol organisasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KETUA UMUM AFFAVETI TENTANG

Pasal 1

82

60

Bentuk logo organisasi adalah sebagai berikut ;

Lingkar luar berupa dua cincin lingkar ganda yang terdiri dari lingkar ganda besar

dan kecil yang merupakan lingkar terdalam dan lingkar ganda kecil dan besar

yang merupakan lingkar terluar. Lingkaran tersebut berwarna hitam dengan

dasar warna putih. Didalam lingkaran terdalam terdapat satuan isi dengan latar

belakang warna putih. Adapun satuan isi lingkar terdalam adalah sebagai

berikut;

a. Huruf R di susul garis miring yang berukuran sama berw arna hitam

b. Letak garis miring menumpang di atas kaki terakhir dari huruf R namun masih

tersisa sedikit kaki terakhir huruf R

c. Kemiringan garis miring sekitar 45 0

d. Ujung kaki R terakhir yang tersisa menyentuh ujung kaki pertama huruf V

e. Huruf huruf V berukuran sama dengan huruf R namun berwarna ungu.

f. Kedudukan huruf R dan garis miring berada di atas huruf V

g. Di atas celah huruf V terdapat siring atau injektor dengan skala 6 garis.

h. Gambar siring dan skala menggunakan warna hitam

i. Dalam siring terdapat warna merah dan putih, dengan bentuk empat persegi

panjang dimana ukuran ke dua luas warna merah dan putih dibuat sama

j. Pada siring dilingkari ular berwarna coklat dengan titik mata berwarna putih

berbentuk huruf 8.

k. Tubuh ular di bagian kepala melebar dan demikian pula bagian badan,

namun makin mengarah ke ekor akan makin menyempit

l. Gerakan ular melingkar menutupi bagian badan siring, terdapat pada bagian

ujung atas dari badan siring yang berwarna merah dan melingkar ke dalam

pada bagian ujung bawah dari badan sirin g yang berwarna putih

m. Gerakan liuk ular pada badan siring atau injektor tidak menutupi skala siring

atau injektor

n. Kepala ular menghadap ke kiri dan berkedudukan di atas siring atau injektor

o. Tinggi kepala ular sama dengan tinggi huruf R

83

61

p. Ujung jarum siring atau injektor tepat mengarah ke tengah belahan huruf V

dan hanya lebih kurang 0,35 mm masuk ke dalam huruf V

q. Letak kesatuan isi berupa (1) huruf R serta (2) garis miring dan (3) huruf V

serta (4) siring atau injektor dan (5) ular, berada ditengah lingkar an dalam

Pasal 2

Arti logo organisasi adalah sebagai berikut :

a. Lingkar ganda hitam pertama menggambarkan satuan organisasi seminat

Farmasi Veteriner

b. Lingkar ganda hitam ke dua menggambarkan satuan organisasi seminat

Farmakologi

c. Makna lingkar ganda baik lingkar dalam maupun lingkar luar adalah

merupakan dua organisasi saling isi dan berkaitan

84

Gambar 3. LOGO ASOSIASI FARMAKOLOGI DAN FARMASI VETERINERINDONESIA

62

d. Keterkaitan warna antara dasar warna lingkaran terdalam dan terluar

berwarna putih dengan garis lingkaran berwarna hitam adalah

menggambarkan suatu organisasi yang berkiprah sangat spesifik dengan

tidak ada keragu-raguan (pasti)

e. Arti huruf R dengan ditumpangi garis miring pada bagian kaki terakhir berasal

dari bahasa Yunani (Recipe) yang menggambarkan pekerjaan kefarmasian.

Makna lain dari huruf R dengan ditumpangi garis miring pada bagian kaki

terakhir adalah suatu pekerjaan profesi dokter, dokter gigi, dan dokter hewan

terkait dengan permintaan obat dan alat -alat kesehatan

f. Huruf V berwarna ungu merupakan simbol profesi kedokteran hewan

g. Lambang siring atau injektor merupakan gambaran salahsatu perangkat kerja

seorang dokter, dokter gigi dan dokter hewan berupa obat dan alat -alat

kesehatan yang perlu pengaturan ket at sebab mengandung bahan injeksi

berwarna merah putih. Perangkat siring atau injektor merupakan hasil karya

ahli yang membutuhkan kemampuan kompetensi baku tertentu baik di

Indonesia maupun di luar Indonesia

h. Skala pada siring atau injektor sebanyak enam g aris menunjukkan tanggal 6

dimana mulai terbentuk organisasi Asosiasi Farmakologi dan Farmasi

Veteriner Indonesia

i. Isi siring atau injektor berupa merah dan putih melambangkan suatu

organisasi yang mengembangkan dan mengamankan seluruh potensi Negara

Indonesia

j. Ular berwarna coklat melambangkan suatu bahan yang dapat digunakan

sebagai pengobatan dengan mengarah ke kiri yang melambangkan bentuk

kesopanan dan berahklak mulia serta bijak dan bertanggungjawab dalam

suatu tindakan pengobatan ataupun upaya pengemba ngan potensi obat baru

k. Lingkaran ular berbentuk delapan menggambarkan bulan ke delapan atau

bulan Agustus dimana merupakan bulan terbentuknya organisasi Asosiasi

Farmakologi dan Farmasi Veteriner Indonesia. Tahun terbentuknya

organisasi, tidak digambarkan dalam logo ini namun dalam fakta sejarah

harus tetap diingat bahwa tahun terbentuknya organisasi Asosiasi

85

63

Farmakologi dan Farmasi Veteriner Indonesia adalah tahun 2009 di saat

ulang tahun berdirinya Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat

Hewan Gn. Sindur BOGOR.

l. Keterkaitan warna dasar isi satuan lingkaran berwarna putih dengan

komponen isi satuan lingkaran yang berwarna hitam, ungu, putih dan merah,

melambangkan suatu kerja organisasi seminat yang sangat spesifik serta

tidak ragu-ragu (pasti).

Pasal 3

Penggunaan logo organisasi hanya diperbolehkan sesuai dengan aturan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi serta terikat dengan

ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh produk hukum organisasi

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2009, dan apabila dalam

perjalanan waktu terdapat hal -hal yang perlu diperbaiki maka akan disusulkan

peraturan perbaikan sesuai produk hukum yang telah ditetapkan oleh Ketua

Umum AFFAVETI.

Ditetapkan di SurabayaPada tanggal 6 Oktober 2009

KETUA UMUM

Dr. Mochamad Lazuardi, Drh., MSi

86

LAPORAN PEMBENTUKAN -...

Documents

Transcript of LAPORAN PEMBENTUKAN -...