LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS 2018 - dpmppt.slemankab.go.id fileLaporan Pelaksanaan Tugas DPMPPT Tahun...

Laporan Pelaksanaan Tugas DPMPPT Tahun 2018

ii

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

DPMPPT 2018

LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS

2018

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN SLEMAN


ii


DPMPPT 2018

Kata Pengantar

uji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan

Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Sleman Tahun 2018 dapat tersusun. Laporan ini terdiri dari lima bagian yaitu

bagian pertama Pendahuluan, bagian kedua Pelaksanaan Tugas Desentralisasi , bagian ketiga

Pelaksanaan Tugas Pembantuan, bagian keempat Prestasi, dan bagian kelima adalah Penutup.

Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018 maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman telah menyelesaikan

kegiatannya untuk tahun yang kedua dalam pelaksanaan Renstra 2017-2021. Selama tahun 2018

sasaran capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Strategis telah berhasil dicapai.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk Tahun 2018

ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2016, tentang Laporan

Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua

instansi untuk menyiapkan laporan tahunan instansi pemerintah sebagai bagian integral dari

siklus tahunan .

Penyampaian Laporan ini merupakan bentuk kinerja kami, baik capaian yang memenuhi

sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan

kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun mendatang, dan akan dimanfaatkan sepenuhnya

untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Sleman.

Atas bantuan dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini diucapkan terimakasih dan

semoga laporan ini dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja serta

peningkatan kinerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Sleman.

P


iii


DPMPPT 2018

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Maksud dan Tujuan Laporan 1

B. Ringkasan Organisasi 1

1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi 1

2. Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2018 3

3. Sarana Prasarana 4

4. Anggaran dan Realisasi 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

A. Urusan Wajib 13

B. Urusan Pilihan 21

BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 22

BAB IV PRESTASI TAHUN 2018 23

BAB V PENUTUP 24

A. Permasalahan 24

B. Kesimpulan 25

LAMPIRAN 26

Lampiran 1 MATRIK PENGUKURAN KINERJA

Lampiran 2 DATA PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN TAHUN 2014 S.D. 2018

Lampiran 3 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Lampiran 4 DOKUMEN PENDUKUNG DATA IKK


1


DPMPPT 2018

BAB I

Pendahuluan

A. Maksud dan Tujuan Laporan

Laporan pelaksanaan tugas tahunan merupakan suatu sarana informasi yang

memuat perkembangan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun.

Sedangkan tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai salah satu bahan

data untuk meningkatkan kinerja organisasi dan aparat agar lebih berdaya guna dan

berhasil guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. Ringkasan Organisasi

1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dijabarkan secara lengkap di dalam

Peraturan Bupati Sleman No. 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu

Tugas :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu

satu pintu.

Fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu;

b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman

modal dan perizinan terpadu satu pintu;

c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan

pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu

satu pintu ;

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang

penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

e. pelaksanaan kesekertariatan dinas; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


2


DPMPPT 2018

Susunan organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Sleman mengacu kepada Peraturan Bupati Sleman No. 90

tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Rincian

struktur organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Subbagian Keuangan; dan

c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

3. Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan terdiri dari :

a. Seksi Pendaftaran;

b. Seksi Data dn Informasi; dan

c. Seksi Pelayanan Pengaduan.

4. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;

b. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal; dan

c. Seksi Peninjaun dan Penelitian Lokasi.

5. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang terdiri dari :

a. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha;

b. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha; dan

c. Seksi Izin Bangunan Gedung.

6. Bidang Perizinan Usaha terdiri dari :

a. Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi;

b. Seksi Izin Gangguan; dan

c. Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

7. Unit Pelaksana Teknis; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.


3


DPMPPT 2018

BAGAN ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

2. Sumber Daya Manusia PER 31 Desember 2018

a. Ringkasan jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menurut golongan adalah sebagai

berikut :

NO UNIT KERJA GOLONGAN

JUMLAH IV III II I

1 2 3 4 5 6 7

1 Kepala Dinas 1 - - - 1

2 Sekretariat 1 12 4 - 17

3 Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan

1 6 1 - 8

4 Bidang Penanaman Modal 3 6 1 - 10

5 Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang 2 6 - - 8

6 Bidang Perizinan Usaha 1 6 - - 7

JUMLAH 9 36 6 - 51

KEPALA DINAS

Unit Pelaksana Teknis

Kelompok Jabatan

Fungsional

Seksi

Pendaftaran

Seksi

Data dan Informasi

Seksi

Pelayanan Pengaduan

Seksi

Izin Prinsip dan Izin

Lokasi

Seksi

Izin Gangguan

Seksi

Izin Usaha Perindustrian

dan Perdagangan

Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan

Tanah Non Usaha

Seksi

Izin Penggunaan

Pemanfaatan Tanah Usaha

Seksi

Izin Bangunan Gedung

Bidang

Penanaman Modal

Bidang

Perizinan Pemanfaatan Ruang

Bidang

Pendaftaran, Informasi, dan

Pengaduan

Bidang

Perizinan Usaha

Seksi Pengembangan dan Promosi

Penanaman Modal

Seksi Pengendalian dan Evaluasi

Penanaman Modal

Seksi

Peninjauan dan Penelitian

Lokasi

SEKRETARIAT

Subbagian

Umum

dan Kepegawaian

Subbagian

Keuangan

Subbagian

Perencanaan dan

Evaluasi


4


DPMPPT 2018

b. Ringkasan jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menurut tingkat pendidikan adalah

sebagai berikut:

NO UNIT KERJA PENDIDIKAN

JUMLAH S-2 S-1 Diplm SLTA SLTP SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Kepala Dinas 1 1

2 Sekretariat 1 8 2 5 1 - 17

3 Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan

2 3 1 1 1 - 8

4 Bidang Penanaman Modal

3 4 - 3 - - 10

5 Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang

4 3 1 - - - 8

6 Bidang Perizinan Usaha 1 4 1 1 - - 7

JUMLAH 12 22 5 10 2 - 51

c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat

eselon IIIA, 4 orang pejabat eselon IIIB dan 15 orang pejabat eselon IVA.

d. Jumlah pejabat fungsional sebanyak 1 orang yaitu Arsiparis.

3. Sarana Prasarana

Data nilai sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman adalah

sebagai berikut :

No Uraian 31 Des 2017

(Rp)

Bertambah

(Rp)

Berkurang

(Rp)

31 Des 2018

(Rp)

1 2 3 4 5 6

A Tanah

B Peralatan Dan

Mesin

4.094.875.162,25 361.445.843,00 182.884.400,00 4.273.436.605,25

1 Alat Besar 330.990.000,00 - - 330.990.000,00

2 Alat Angkut 1.352.117.500,00 215.748.000,00 150.000.000,00 1.417.865.500,00

3 Alat Bengkel

& Alat Ukur

37.740.000,00 11.720.000,00 11.100.000,00 38.360.000,00

4 Alat Pertanian/

Peternakan

- - - -

5 Alat Kantor &

Rumah Tangga

2.293.342.266,25 132.546.843,00 21.784.400,00 2.404.104.709,25

6 Alat Studio &

Komunikasi

80.685.396,00 - - 80.685.396,00

7 Alat

Kedokteran

- 1.431.000,00 - 1.431.000,00

8 Alat

Laboratorium

- - - -

9 Alat Keamanan - - - -


5


DPMPPT 2018

No Uraian 31 Des 2017

(Rp)

Bertambah

(Rp)

Berkurang

(Rp)

31 Des 2018

(Rp)

1 2 3 4 5 6

C Gedung dan

Bangunan

4.933.477.096,31 49.875.000,00 - 4.983.352.096,31

1 Bangunan

Gedung

4.933.477.096,31 49.875.000,00 - 4.983.352.096,31

2 Bangunan

Monumen

- - - -

D Jalan, Irigasi dan

Jariungan

- - - -

1 Jalan dan

Jembatan

- - - -

2 Bangunan

Air/Irigasi

- - - -

3 Instalasi - - - -

4 Jaringan - - - -

E Aset Tetap

Lainnya

6.070.150,00 - - 6.070.150,00

1 Buku

Perpustakaan

6.070.150,00 - - 6.070.150,00

2 Barang

bercorak

kesenian/kebud

ayaan

- - - -

3 Hewan ternak

dan tumbuhan

- - - -

4 Konstruksi

dalam

pengerjaan

- - - -

Jumlah 9.034.422.408,56 411.320.843,00 182.884.400,00 9.262.858.851,56

F Aset Tak

Berwujud

85.000.000,00 - - 85.000.000,00

1 Software

komputer

85.000.000,00 - - 85.000.000,00

2 Lisensi/Franchi

se

- - - -

3 Hak Paten/Hak

Cipta

-

-

-

-

4 Hasil Kajian

-

-

-

-

5 DED

-

-

-

-

6 Aset Tak

Berwujud

dalam

Pengerjaan

- - - -

7 Aset Tak

Berwujud

Lainnya

- - - -

G Aset Kemitraan - - - -

1 Aset

Kemitraan

- - - -

H Aset lain-lain 23.088.000,00 32.884.400,00 23.088.000,00 32.884.400,00

Jumlah 108.088.000,00 32.884.400,00 23.088.000,00 117.884.400,00

Jumlah Total 9.142.510.408,56 444.205.243,00 205.972.400,00 9.380.743.251,56


6


DPMPPT 2018

4. Angaran dan Realisasi

Rincian anggaran dan realisasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

No Jenis Anggaran Realisasi %

1 2 3 4 5

A Belanja Tidak Langsung 4.970.529.028,00 4.198.227.326,00 84,46

B Belanja Langsung 6.319.837.150,00 5.757.573.511,88 91,10

1 Pelayanan Perijinan IMB 746.955.000,00 652.123.226,00 87,30

a. Belanja pegawai 430.265.000,00 381.305.000,00

b. Belanja barang/jasa 316.690.000,00 270.818.226,00

c. Belanja pemeliharaan - -

d. Belanja modal - -

2 Pelayanan Perizinan Prasarana Bangunan Gedung

154.817.000,00 137.000.400,00 88,49





3 Pelayanan Izin Usaha Peternakan

29.566.000,00 28.563.500,00 96,61





4 Plotting peta izin pemanfaatan ruang

184.294.000,00 177.183.400,00 96,14





5 Monitoring dan evaluasi perizinan pertanahan

24.545.000,00 20.196.500,00 82,28





6 Pelayanan izin prinsip dan izin lokasi

126.835.000,00 122.907.600,00 96,90



7


DPMPPT 2018


1 2 3 4 5




7 Pelayanan izin penggunaan pemanfaatan tanah Non Usaha

207.560.000,00 185.556.550,00 89,40





8 Pelayanan izin penggunaan pemanfaatan tanah usaha

246.335.000,00 223.446.839,00 90,71





9 Pemeliharaan sistem informasi 147.874.000,00 142.433.100,00 96,32



c. Belanja pemeliharaan 20.000.000,00 20.000.000,00


10 Pengelolaan Website 25.672.500,00 25.672.500,00 100,00





11 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

191.354.000,00 190.342.400,00 99,47





12 Penyediaan jasa administrasi keuangan

63.120.000,00 61.720.000,00 97,78


b. Belanja barang/jasa - -


8


DPMPPT 2018


1 2 3 4 5



13 Penunjang pelayanan administrasi perkantoran

875.581.000,00 806.789.282,00 92,14




d. Belanja modal 195.000.000,00 180.305.885,00

14 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor

311.102.250,00 296.970.200,00 95,46





15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

524.418.000,00 359.374.918,00 68,53

a. Belanja pegawai - -




16 Pengelolaan kepegawaian dan penningkatan kapasitas pegawai

39.472.500,00 38.394.300,00 97,27





17 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

46.088.000,00 43.237.500,00 93,82





18 Penyusunan perencanaan kerja SKPD

34.455.000,00 34.052.300,00 98,83



9


DPMPPT 2018


1 2 3 4 5




19 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

60.352.000,00 58.247.220,00 96,51





20 Promosi investasi 400.569.000,00 374.531.140,00 93,50





21 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah

43.066.000,00 32.728.000,00 75,99





22 Peningkatan kerjasama di bidang penanaman modal instansi pemerintah dan dunia usaha

205.269.000,00 196.505.000,00 95,73





23 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

15.385.000,00 15.385.000,00 100,00






10


DPMPPT 2018


1 2 3 4 5

24 Kajian Kebijakan penanaman modal

106.615.000,00 96.512.500,00 90,52





25 Pengelolaan Dokumen SKPD 325.357.500,00 307.041.862,00 94,37





26 Penyelenggaraan penyusutan arsip

47.484.100,00 42.855.238,00 90,25





27 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

42.240.000,00 40.988.500,00 97,04





28 Pelayanan Perijinan Perdagangan

79.871.800,00 70.669.800,00 88,48





29 Pelayanan Perijinan Perindustrian

39.383.000,00 39.038.500,00 99,13






11


DPMPPT 2018


1 2 3 4 5

30 Pelayanan Ijin gangguan 87.331.000,00 85.094.500,00 97,44





31 Pelayanan Informasi dan Pengaduan

44.675.000,00 44.536.000,00 99,69





32 Pelayanan perizinan 365.278.500,00 346.381.100,00 94,83





33 Pengelolaan Perijinan 274.180.000,00 268.330.936,88 97,87





34 Pengendalian perijinan 41.815.000,00 41.682.500,00 99,68





35 Pembinaan kinerja pelayanan publik

87.527.000,00 81.779.700,00 93,43





36 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

20.282.000,00 17.785.800,00 87,69



12


DPMPPT 2018


1 2 3 4 5




37 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

22.267.000,00 20.990.300,00 94,27





38 Pelayanan permohonan keringanan retribusi daerah

30.845.000,00 30.525.400,00 98,96






13


DPMPPT 2018

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program dan Kegiatan

1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a) Pelayanan Perijinan IMB

b) Pelayanan Perijinan Prasarana Bangunan Gedung

c) Plotting Peta Izin Pemanfaatan Ruang

b. Capaian Kegiatan

1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a) Pelayanan Perijinan IMB

SK Izin Mendirikan Bangunan 2.403 izin, SK Dispensasi Izin Mendirikan

Bangunan 49 izin, SK Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan 1.122 izin, dan

Sosialisasi Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan 1 kali (88,49%)

d) Pelayanan Perijinan Prasarana Bangunan Gedung

SK ijin prasarana bangunan jenis reklame 162 izin dan menara seluler

21 izin (88,49%)

b) Ploting Peta Izin Pemanfaatan Ruang

Layout peta IPPT 2.626 bidang, Peta bahan tinjau IPPT 2.365 bidang, Ploting

lokasi IPPT 2.365 buah, Ploting IMB 2.403 buah, Lampiran Peta siteplan 118

lampiran, Lampiran peta SKRK 3.083 lampiran (89%)

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan


1) Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

a) Monitoring dan evaluasi Perizinan Pertanahan

b) Pelayanan Izin Prinsip dan Izin Lokasi

c) Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha

d) Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha

e) Pelayanan Izin Usaha Peternakan

2) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

a) Pemeliharaan Sistem Informasi

b. Capaian Kegiatan

1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah


14


DPMPPT 2018

a) Monitoring dan Evaluasi Perizinan Pertanahan

Laporan evaluasi penyelenggaraan perizinan IPR dan IMB 1 dokumen,

Sosialisasi intern Perbup tentang Bangunan Gedung dan IMB (100%)

b) Pelayanan Izin Prinsip dan Izin Lokasi

Permohonan masuk Izin Prinsip sejumlah 58 izin, proses jadi 32 izin, proses

bidang 21 izin, proses BKPRD 23 izin; Permohonan masuk Izin Lokasi

sejumlah 25 izin, proses jadi 21 izin, proses bidang 2 izin, proses menunggu

IP 5 izin (331,25%)

c) Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha

Permohonan masuk IPPT Non usaha sejumlah 2.332 izin, diijinkan 2.075

izin, ditolak 94 izin, tanggapan 32 izin, Penerbitan SKRK 2.075 (198,61%)

d) Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha

Permohonan masuk IPPT Usaha sejumlah 1.255 izin, diijinkan 1.008 izin,

ditolak 87 izin, tanggapan 10 izin, Penerbitan SKRK/RTB 337 (97,38%)

e) Pelayanan Izin Usaha Peternakan

Pengoreksian blangko izin peternakan, Pengoreksian ceklist syarat izin

peternakan, Pemantapan ceklist syarat izin peternakan, Pembuatan draft

konsep SK Peternakan, Finalisasi SK Peternakan, Finalisasi SK SIUPKAN,

Koordinasi OSS, Pendampingan sistem OSS, Rapat permohonan

peternakan, Berkas masuk 1 izin, Tanggapan 1 izin, Berkas masuk lewat

OSS 13 izin (100%)

2) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

a) Pemeliharaan Sistem Informasi

Bimtek siCantik cloud ke Kominfo, OSS, Pelayanan Loket Informasi sampai

dengan bulan Desember 2018 sebanyak 13.531, Dispensasi IMB sebanyak

938 (225,52%)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika


1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a) Pengelolaan Website

2) Program kerjasama informasi dan media massa

a) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

b. Capaian Kegiatan

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a) Pengelolaan Website

Penyusunan SK Tim Pelaksana kegiatan, rapat koordinasi, dan Pembenahan

tampilan website 1 kali (100%)


15


DPMPPT 2018

2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

a) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyusunan materi untuk sosialisasi dan pembinaan pelayanan perizinan

serta pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan tahap I dan II, sosialisasi

penanaman modal di tingkat kabupaten, Penyebarluasan leaflet dan booklet

melalui pameran dan sosialisasi dispensasi IMB, Iklan layanan masyarakat

lewat TVRI (100%)

4. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal


1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

b) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan

c) Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan rutin/berkala, gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan

meubelair

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a) Pengelolaan kepagawaian dan peningkatan kapasitas pegawai

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD

5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal

b) Promosi Investasi

c) Peningkatan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi

Pemerintah dan Dunia Usaha

6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

a) Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan

Penanaman Modal

b) Kajian Kebijakan Penanaman Modal

b. Capaian Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Usulan SK Bendahara ke Badan Keangan dan Aset Daerah, Pembayaran

bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, bendahara

penerima, pembantu bendahara penerima, pembuku, pengelola gaji,

pembantu pengelola gaji, pembuku, PPK, verfikator, pejabat penatausahaan

barang, pengelola barang dan pengelola barang pembantu 16 orang 12

bulan (100%)


16


DPMPPT 2018

b) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor

Keamanan 6 orang, kebersihan 3 orang, dan pembelian alat kebersihan dan

bahan pembersih 12 bulan (100%)

c) Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya makan minum rapat 868 orang/kali, Tersedianya makan minum

tamu 486 orang/kali, Fasilitasi perjalanan dinas 61 kali, Surat Masuk 1713

surat, Surat Keluar 3.965 surat, Surat Keputusan IMB 2.398 surat, Surat

Keputusan SKTBL 2.412 surat, Surat Keputusan IPPT 3.264 surat, Surat

Keputusan Izin Kesehatan 67 surat, Surat Keputusan SIUP 71 surat, Surat

Keputusan TDP 1366 surat, Surat Keputusan TDUP 229 surat, Penyediaan

barang cetak & penggandaan 10 paket, Penyediaan ATK 6 paket,

Penyediaan peralatan Rumah Tangga 6 jenis, pemenuhan jasa listrik,

telepon dan air, media nasional dan media lokal 12 bulan (100%)

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a) Pemeliharaan rutin/berkala, gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan

meubelair

Pemeliharaan Gedung Kantor 5293 m2; Pemeliharaan/ operasional

kendaraan: Pemeliharaan Roda dua 49 unit, Pemeliharaan Roda empat 23

unit, Penyediaan BBM 22600 liter, Perpanjangan STNK 25 unit;

Pemeliharaan peralatan mesin dan mebelair: Pemeliharaan meja 8 buah,

Pemeliharaan lemari 0 buah, Pemeliharaan meubel 9 buah, Pemeliharaan

kursi 20 buah, Pemeliharaan peralatan mesin komputer 34 unit, Pembelian

peralatan listrik 6 macam, Pemeliharaan jaringan listrik 1 jaringan (92%)

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pengelolaan kepagawaian dan peningkatan kapasitas pegawai

Bintek/workshop/seminar/lokakarya 4 kali, Pembinaan Pegawai 4 kali,

Penjagaan kenaikan gaji berkala 1 dok, Penjagaan kenaikan pangkat 1 dok,

Penjagaan pensiun 1 dok, Penyusunan SKP 1 dok, Penyusunan DUK 12

dok, Penyusunan Daftar Nominatif 12 dok, Penyusunan KP4 3 dok,

Pelayanan usulan satya lencana 1 dok, Pelayanan kenaikan gaji 31 orang,

Pelayanan kenaikan pangkat 23 orang (100%)

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan bulanan 12 dok, Laporan Tahunan 2 dok,Laporan capaian kinerja

organisasi 2 dok, LAKIP 2 dok, Laporan Tapkin Per Semester 2 dok, LPPD 6

dok, Monitoring dan evaluasi kegiatan 52 keg, Laporan RFK Kegiatan

12 bulan, Pengendalian Renja SKPD 8 dok, Pengendalian Renstra SKPD 2

dok, Pengendalian Kebijakan Renja SKPD 2 dok, Pengendalian Hasil Renja

SKPD 4 dok (100%)


17


DPMPPT 2018

b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD

Program Kerja Tahunan 2 dok, Rencana Kerja Tahunan 2 dok, Rencana

Target Kinerja 2 dok, Tapkin 2 dok, RKA, DPA Perubahan 15 dok, RKA,

DPA 15 dok, Perubahan Renja 2 dok (100%)

5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal

Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

78 PMA/PMDN, 1 kali rapat (195%)

b) Promosi Investasi

Rakor Pelaksanaan dan Evaluasi Pameran APKASI di Tangerang,

Pelaksanaan PPD, Pelaksanaan Pembuatan Materi, Promosi melalui Media

cetak (100%)

c) Peningkatan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi

Pemerintah dan Dunia Usaha

Rakor persiapan temu kemitraan 2018 dan evaluasi temu kemitraan 2017

Pelaksanaan pengembangan dan promosi penanaman modal di BKPM RI 3

kali, Prov 8 kali, Pelaksanaan Kegiatan investor Gathering, Melaksanakan

kegiatan kerjasama Forkom, Temu Kemitraan PMA/PMDN 2018 (100%)

6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

a) Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan

Penanaman Modal

Pendaftaran Penanaman Modal melalui SPIPISE, Koordinasi OSS,

Pendampingan sistem OSS, Berkas masuk 5 izin, Berkas jadi 4 izin (100%)

b) Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Pelaksanaan pemetaan potensi 4 kecamatan, analisa investasi baru, Rakor

draft Perbup RUPM Pelayanan Publik SP OSS, melaksanakan tinjau lokasi

Investasi di Prambanan, Ngempak, Kalasan dan Sleman (100%)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

1. Program dan Kegiatan

a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

a) Pengelolaan Dokumen SKPD

b) Penyelenggaraan Penyusutan Arsip

2. Capaian Kegiatan

1) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


18


DPMPPT 2018

a) Pengelolaan Dokumen SKPD

Surat masuk 1713 eks, Surat Keluar 3965 eks, Jumlah arsip in aktif yang

dikelola 22098 eks, Persyaratan IPPT lengkap dan benar 3.264 berkas,

Dokumen berkas pelayanan IPPT yang tertata 3.264 dok, Data pemohon

perizinan, jadwal tinjau lokasi, kekurangan persyaratan dan hasil

perizinan/SK 8388 berkas, Pengolahan dokumen perizinan kesehatan,

Usaha dan Jasa 67 izin, Dokumen laporan arsip 1 dok, Pengarsipan berkas

tahun 2015 1 dok (100%)

b) Penyelenggaraan Penyusutan Arsip

Kegiatan penyusustan arsip 7691 berkas (128,18%),

6. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata


1) Program Pengembangan Pemasaran pariwisata

a) Pelayanan Perijinan Pariwisata

b. Capaian Kegiatan

1) Program Pengembangan Pemasaran pariwisata

a) Pelayanan Perijinan Pariwisata

TDUP: Koordinasi OSS , Pendampingan sistem OSS , Berkas masuk 192

izin, Proses jadi 195 izin, Berkas masuk lewat OSS 7 izin, Tanggapan

1 izin; PEMONDOKAN: Berkas masuk 29 izin, Proses jadi (termasuk

permohn th 2017) 34 izin, Tanggapan 0 izin, Rapat 8 kali, Berkas masuk

lewat OSS 116 kali (114,50%)

7. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan


1) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

a) Pelayanan perizinan perdagangan

b. Capaian Kegiatan

1) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

a) Pelayanan perizinan perdagangan

Izin SIUP/TBL/Minol: 725 izin, SIUP 683 izin, TBL 37 izin, MINOL 5 izin;

IUTM/IUPP 71 izin, IUTM 70 izin, IUPP 1 izin; TDP 1366 izin; TDG 20 izin

(236,87%)

8. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian


1) Program Pengembangan industri kecil dan menengah

a) Pelayanan perizinan perindustrian

b. Capaian Kegiatan

1) Program Pengembangan industri kecil dan menengah

a. Pelayanan perizinan perindustrian

Pelayanan perizinan perindustrian IUI 76 izin dan TDI 3 izin (260,83%)


19


DPMPPT 2018

9. Urusan Sekretariat Daerah


1) Program peningkatan kualitas pelayanan publik

a) Pelayanan Ijin gangguan

b) Pelayanan Informasi dan Pengaduan

c) Pelayanan Perizinan

d) Pengelolaan Perijinan

e) Pengendalian perijinan

f) Pembinaan kinerja pelayanan publik

b. Capaian Kegiatan

1) Program peningkatan kualitas pelayanan publik

a) Pelayanan Ijin gangguan

Izin kesehatan: Berkas masuk 67 izin, Proses jadi 67 izin, terdiri dari izin

apotek 42, izin optikal 2, izin toko obat 2, izin mendirikan klinik 16, izin toko

alat kesehatan 5, Tanggapan 0 izin, Rapat koordinasi 5 kali, Pengoreksian

blangko dan ceklist Izin Mendirikan Klinik, Pembuatan draft sertifikat izin

mendirikan klinik, Koordinasi OSS, Pendampingan sistem OSS, Berkas

masuk lewat OSS 61 izin (100%)

b) Pelayanan Informasi dan Pengaduan

Terselenggaranya tanggapan penyelesaian pengaduan melalui: Surat warga

24 aduan, Website 54 aduan, Telepon 1 aduan, Kotak Saran 16

aduan Datang Langsung 13 aduan, Terselenggaranya rapat koordinasi

pembahasan aduan, dan permasalahan 35 jenis perizinan, Terkirimnya data

permohonan personil dalam rangka penyusunan SK Tim pelaksanaan

kegiatan, Pembuatan SK Tim Pelaksana (216%)

c) Pelayanan Perizinan

Berkas masuk 8388 izin, Berkas jadi 7768 izin, Pelayanan Perizinan

34 jenis (310,72%)

d) Pengelolaan Perijinan

Pengelolaan perizinan 34 jenis perizinan, s.d. Bulan Desember 2018

penerbitan SKRD 2575 SKRD, pembayaran retribusi Rp24.750.995.097

(100%)

e) Pengendalian perijinan

Penyelesaian permasalahan perizinan dan monev penyelenggaraan

pelayanan perizinan 34 jenis izin, izin jadi sebanyak 8.704 dan yang telah

diambil oleh pemohon/kuasa pemohon sebanyak 8.686 izin (99,79%)

f) Pembinaan kinerja pelayanan publik

Rapat koordinasi dengan petugas pengelola perizinan di kecamatan 3 kali,

Rapat Koordinasi persiapan Workshop. Sosialisasi IPPM, rakor dengan

kecamatan (100%)


20


DPMPPT 2018

10. Urusan Inspektorat


1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

a) Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

b. Capaian Kegiatan

1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

a) Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

Draft penyusunan SOP Peminjaman Arsip, Draft penyusunan SOP Izin

Penyelenggaraan Lab. Klinik, Draft penyusunan SOP Izin Usaha Mikro Obat

Tradisional , Draft penyusunan SOP Izin Optikal , Draft penyusunan

SOP Izin Peternakan, Draft penyusunan SOP surat masuk, Draft penyusunan

SOP surat keluar, Draft penyusunan SK Bupati tentang SP, Draft

penyusunan SOP tinjau, Draft penyusunan SOP IPPT dan IMB, Draft

penyusunan SOP pengaduan, Rapat koordinasi 8 kali, SK Kelompok Budaya

Pemerintahan SATRIYA, SK Rencana Aksi Budaya Pemerintahan SATRIYA,

Lampiran SP 33 jenis izin, Laporan evaluasi Budaya Pemerintahan SATRIYA

(100%)

11. Urusan Keuangan


1) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan

kekayaan daerah

a) Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

b) Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a) Pelayanan permohonan keringanan retribusi daerah

b. Capaian Kegiatan

1) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan

kekayaan daerah

a) Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Optimalisasi penerimaan retribusi IMB 501 surat tagihan 12 bulan (100,20%)

b) Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

SPJ bulanan 34 dok, Laporan Keuangan tahun 2018 2 dok, Laporan

semesteran neraca 2 dok, Laporan aset bulanan 34 dok, Laporan aset

semesteran 2 dok, Laporan aset tahun 2017 2 dok, (100%)

2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a) Pelayanan permohonan keringanan retribusi daerah

Rapat tindak lanjut/ penanganan pengurangan keringanan dan pembebasan

retribusi izin mendirikan bangunan 29 surat permohonan dan Koordinasi Tim


21


DPMPPT 2018

sudah dilakukan dengan optimal sesuai regulasi yang berlaku dalam 12

bulan (99,34%)

B. URUSAN PILIHAN

Pada tahun 2018 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Sleman tidak melaksanakan urusan pilihan.


22


DPMPPT 2018

BAB III

Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2018 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Sleman tidak mendapatkan pelaksanaan tugas pembantuan


23


DPMPPT 2018

BAB IV

Prestasi Tahun 2018

Prestasi yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Sleman pada tahun 2018 ini adalah sebagai berikut:

1. mendapat Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2018

2. memperoleh Juara III Lomba Tertib Arsip Perangkat Daerah Tahun 2018

3. mendapatkan Juara I Stand Terbaik dalam Pameran Pariwisata Perdagangan dan Investasi

di Banjarmasin Tourism Trade Investment Expo 2018

4. mendapatkan Juara III Special Design dalam Pameran Trade, Tourism & Investment Apkasi

Otonomi Expo 2018

5. mendapatkan Juara III Komunikatif dalam Pameran Trade, Tourism & Investment Apkasi

Otonomi Expo 2018

6. mendapatkan Juara Umum dalam Pameran Trade, Tourism & Investment Apkasi Otonomi

Expo 2018


24


DPMPPT 2018

BAB V

Penutup

A. Permasalahan

a. Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai.

Solusi yang telah dilakukan mengajukan RKBU;

b. Kurangnya jumlah PNS.

Solusi yang telah dilakukan mengajukan penambahan pegawai ke BKPP dan

mengoptimalkan SDM yang ada melalui peningkatan kapasitas pegawai dengan bintek

dan pembinaan spiritual;

c. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor:

Tidak adanya ruang/depo arsip yang representatif, padahal setiap izin yang masuk harus

diarsip karena harus disusun dalam database perizinan.

Solusi memanfaatkan ruangan yang ada dan memakai ruangan SKB untuk menyimpan

arsip;

d. Masih adanya ketidaksesuaian (ketidaksamaan) antara dokumen RDTR dengan RTRW,

sehingga menyulitkan dalam implementasi pengendalian pertanahan, khususnya dalam

perizinan dan informasi pertanahan.

Solusi melakukan koordinasi dengan DPTR untuk penyesuaian RDTR dengan RTRW

e. Koneksi Internet yang tidak stabil sehingga mengganggu layanan yang berbasis internet.

Solusi melakukan koordinasi dengan kominfo untuk perbaikan dan penambahan

jaringan;

f. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan yang berkaitan dengan

pemanfaatan ruang, sehingga banyak bangunan dalam areal blok persawahan subur

dan irigasi teknis serta pembangunan sebelum ada perizinan.

Solusi melakukan sosialisasi perizinan dan penyebarluasan informasi melalui website,

informasi layanan masyarakat, radio, dan media cetak;

g. Sistem informasi perizinan masih belum terintegrasi dengan instansi terkait secara

sempurna dan kurang user friendly.

Solusi melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi

h. Pengendalian perizinan yang bersifat dinamis dari pusat sehingga daerah mengalami

kesulitan dalam penerapan pelayanan perizinan.

Solusi melakukan koordinasi dengan pusat;

i. Sebagai salah satu dasar pertimbangan perizinan pertanahan, perencanaan tata ruang

yang tersedia adalah perda RTRW, sedangkan RDTR belum tersedia sampai dengan

saat ini.

Solusi menggunakan Perbub 44 tahun 2017;

j. Dalam penerapan pelayanan OSS terdapat beberapa faktor penghambat antara lain:


25


DPMPPT 2018

- Kemampuan pelaku usaha dan SDM Pemerintah Daerah masih kurang terhadap

aplikasi OSS.

Solusi melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pendaftaran

perizinan melalui OSS serta meningkatkan SDM perangkat daerah dengan

mengikutsertakan bintek dan workshop;

- Pelaku usaha masih sering melakukan kesalahan dalam melakukan pendaftaran

melalui OSS.

Solusi melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pendaftaran

perizinan melalui OSS;

- Bagi DPMPPT dengan adanya OSS kesulitan untuk penghitungan realisasi kinerja.

Solusi melakukan koordinasi pada pihak internal maupun eksternal;

- Sistem belum sempurna sehingga dalam aplikasi tidak sesuai yang diinginkan.

Solusi melakukan koordinasi dengan kominfo terkait dengan aplikasi yang

dibutuhkan DPMPPT;

- Pelaku usaha masih menganggap bahwa DPMPPT sebagai penyelenggara

perizinan padahal kewenangan hanya pendampingan.

Solusi melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha;

- Untuk menindaklanjuti penerapan OSS masih ada kementrian yang belum

menyusun NSPK yaitu Kementrian Perindustrian.

Solusi untuk sementara masih menggunakan persyaratan yang ada di OSS;

- SKPD teknis ada yang masih belum memahami Norma Standar Prosedur Kriteria

NSPK dari masing-masing kementrian.

Solusi meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;

- Menu data base dalam OSS tidak lengkap sehingga Pemerintah Daerah kesulitan

dalam penyusunan laporan perkembangan investasi.

Solusi membuat database sendiri dengan basis data dari OSS;

- Belum ada komitmen/kebijakan dari kepala daerah terhadap penerapan OSS.

Solusi meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;

B. Kesimpulan

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Sleman Tahun 2018 dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Dari alokasi

dana yang telah ditetapkan tahun 2018 sebesar Rp6.319.837.150,00. dapat terrealisasi

sebesar Rp5.757.573.511,88 atau sebesar 91,10% dan setor kembali sebesar

Rp562.263.638,12 atau sebesar 8,90%.

Sedangkan realisasi fisik yang dapat dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman pada tahun 2018 adalah sebesar 131,20%. Untuk

selanjutnya perlu peningkatan koordinasi baik internal maupun eksternal dan pemberdayaan

staf lintas bidang dalam menutup kekurangan personil.


26


DPMPPT 2018

Lampiran-lampiran


Lampiran 1

Matrik Pengukuran Kinerja


Lampiran 2

Data Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan

Tahun 2015 s.d. 2018

PMA

NAIK/

TURUN

(%)

PMDN

NAIK/

TURUN

(%)

1 2015 8.592 8.826 233.545.997,32 3.159.444.380.916,00

2 2016 10.167 18,33% 10.017 13,49% 233.587.773,94 0,02% 3.370.880.918.033,00 6,69%

3 2017 7.848 -22,81% 7.395 -26,18% 235.336.555,86 0,75% 3.893.334.058.938,00 15,50%

4 2018 11.424 45,57% 10.525 42,33% 193.830.919,16 -17,64% 5.584.259.954.480,86 43,43%

NILAI INVESTASI

NO TAHUN

JUMLAH

PERMOHONAN

MASUK

NAIK/

TURUN

(%)

JUMLAH

IZIN JADI

NAIK/

TURUN

(%)


Lampiran 3

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1. Indikator Kinerja Kunci (IKK) III.1


Lampiran 4

Dokumen Pendukung Data IKK

A. Prestasi Tahun 2018

7. Mendapat Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2018

8. Memperoleh Juara III Lomba Tertib Arsip Perangkat Daerah

Tahun 2018


9. Mendapatkan Juara I Stand Terbaik dalam Pameran Pariwisata

Perdagangan dan Investasi di Banjarmasin Tourism Trade

Investment Expo 2018

10. Mendapatkan Juara III Special Design dalam Pameran Trade,

Tourism & Investment Apkasi Otonomi Expo 2018


11. Mendapatkan Juara III Komunikatif dalam Pameran Trade,

Tourism & Investment Apkasi Otonomi Expo 2018

12. Mendapatkan Juara Umum dalam Pameran Trade, Tourism &

Investment Apkasi Otonomi Expo 2018


B. Pendukung Data IKK III.1

1) Jumlah Rumah ber-IMB s.d. akhir tahun 2018

(termasuk ruko)


2) Jumlah Realisasi Ijin Investasi dalam Tahun 2018

dan Total Nilai Investasi


C. Pendukung Data IKK III.2

Tataran Pelaksana Kebijakan (8Aspek) Administrasi

Umum dalam rangka EKPPD terhadap LPPD

Tahun 2018


D. Pendukung Data IKK III.3

1) Daftar Rincian Realisasi PMDN Tahun 2017

dan Daftar Rincian Realisasi PMDN

Tahun 2018


2) Jumlah Ijin Lokasi Tahun 2018

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS 2018 - dpmppt.slemankab.go.id fileLaporan Pelaksanaan Tugas DPMPPT Tahun...

Documents

Transcript of LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS 2018 - dpmppt.slemankab.go.id fileLaporan Pelaksanaan Tugas DPMPPT Tahun...