LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN (TAHUN 2019) …...Pengadilan Negeri Sumedang pada tahun yang akan...
Transcript of LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN (TAHUN 2019) …...Pengadilan Negeri Sumedang pada tahun yang akan...
-
KANTOR PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B
Jl. Raya Sumedang-Cirebon km. 04 No. 52
Telp. 0261 201315 Fax. 0261 2101465 Sumedang-45353
website : www.pn-sumedang.go.id email : [email protected]
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(TAHUN 2019)
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B opentbs1
-
Nomor Lampiran Perihal
: W11.U13/ 59 /OT.01.2 /1/2020 : 1 (satu) Berkas : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B.
Sumedang, 9 Januari 2020
Kepada :
Yth. BAPAK KETUA PENGADILAN
TINGGI BANDUNG
Di-
BANDUNG
Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B.
Demikian kami sampaikan atas perhatian bapak di ucapkan terima
kasih.
Tembusan disampaikan kepada, yth:
1. Sekretaris MA RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI di Jakarta;
3. Pertinggal.
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B
Jln. Raya Sumedang-Cirebon Km. 04 No. 52 Sumedang 45353 Telephon. 0261 201315 – Fax 0261- 210465
Website : http://www.pn-sumedang.go.id E-Mail : [email protected]
KETUA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B
SUDIRA, S.H., M.H. NIP.196408141992121001
http://www.pn-sumedang.go.id/mailto:[email protected]
-
KANTOR PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B
Jl. Raya Sumedang-Cirebon km. 04 No. 52
Telp. 0261 201315 Fax. 0261 2101465 Sumedang-45353
website : www.pn-sumedang.go.id email : [email protected]
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(TAHUN 2019)
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B opentbs1
-
i
PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya lah kami
telah selesai menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B
Tahun 2019.
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini mengacu pada Surat dari
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019
Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 dan surat dari Pengadilan Tinggi
Bandung Nomor : W11.U/24/OT.01.2/2/2020 tanggal 02 Januari 2020 Perihal Penyusunan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 berisikan semua kegiatan-kegiatan yang ada
pada satuan kerja Pengadilan Negeri Sumedang Tahun 2019, Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2019 ini disamping sebagai laporan atasan juga sebagai pedoman evaluasi kinerja kantor
Pengadilan Negeri Sumedang pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan maupun
kekurangan-kekurangan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.
Demikianlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami buat dan semoga dapat bermanfaat
serta dapat menjadi bahan evaluasi pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang akan datang.
Sumedang, 9 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B
SUDIRA, S.H., M.H.
NIP. 196408141992121001
-
ii
DAFTAR ISI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B TAHUN 2019
PENGANTAR .............................................................................................................. i
DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
BAB II A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Sumedang ................................. 7
Keadaan Perkara Tingkat Pertama ...................................................... 7 Keadaan Perkara Banding ................................................................... 7 Keadaan Perkara Kasasi ...................................................................... 8 Keadaan Perkara Peninjauan Kembali ................................................ 8
B. Penyelesaian Perkara ............................................................................... 9
Jumlah Sisa Perkara Yang diputus ...................................................... 9 Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu ....................................... 9 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,
Kasasi, dan PK .................................................................................... 9
Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi ............................. 10 Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi ........................ 10
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi Iso Pengadilan) ....................... 11
Posbakum (Satker Yang Mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran 11 Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu .................................................... 11 Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) ..................................... 11
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA ..................................................................... 12
Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan .......... 12
Mutasi .................................................................................................. 14 Promosi ............................................................................................... 14 Pensiun ................................................................................................ 15 Diklat (Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat) ................... 15
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,
DAN TEKNOLOGI INFORMASI .............................................................. 16
A. Pengelolaan Keuangan ............................................................................. 16
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ........................................................... 17
C. Pengelolaan Teknologi Informasi ............................................................ 22
Implementasi e-court di lingkungan Pengadilan Negeri Sumedang .... 22 Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Negeri Sumedang ...... 22
-
iii
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK .................................................. 25
Akreditasi Penjaminan Mutu .............................................................. 25 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ................................................ 26 Inovasi Pelayanan Publik .................................................................... 28
BAB VI PENGAWASAN ............................................................................................ 31
Internal ................................................................................................ 31 Evaluasi ............................................................................................... 32
BAB VII PENUTUP ..................................................................................................... 33
Kesimpulan ......................................................................................... 33 Rekomendasi ....................................................................................... 33
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijaksanaan Umum Peradilan
Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang salah
satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas
dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.
Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dimana segala
urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi,
administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung . perubahan kebijakan tersebut
membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin
luas dan kompleks.
Setelah diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan Keppres No. 21 tahun 2004,
Pengadilan Negeri Sumedang yang merupakan Pengadilan Tingkat pertama memiliki tugas dan
tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan
pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban
dalam penyelenggaraan administrasi perkara, kepegawaian, keuangan, umum dan lain-lain, tetapi juga
akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri.
Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang telah
dilakukan adalah dengan di sahkannya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan–ketentuan pokok kekuasaan
kehakiman. Sehubungan dengan hal tersebut telah pula di ubah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004
tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Begitu pun Undang-undang Nomor
2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang merupakan salah satu Undang-undang yang mengatur
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, telah pula diubah dengan Undang-
undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986
tentang Peradilan Umum.
Selain adanya pembentukan dan perubahan undang-undang, disamping itu pula sekarang ini
sedang gencar-gencarnya dilakukan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan yang ada di bawahnya. Dengan adanya Reformasi Birokrasi tersebut, maka telah diterbitkan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008
tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus
Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada
dibawahnya.
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 2
Dengan adanya Reformasi Birokrasi tersebut, maka Pengadilan Negeri Sumedang telah
berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, baik dengan menegakkan disiplin kerja, maupun dengan
meningkatkan kualitas institusi Lembaga Peradilan/Pengadilan Negeri Sumedang yang agung serta
dengan meningkatkan kualitas pelayanan hukum secara optimal dan meningkatkan profesionalitas
Sumber Daya Manusia ( SDM ) aparatur pada Pengadilan Negeri Sumedang.
Terkait hal tersebut di atas administrasi pengadilan dapat dibedakan menurut jenisnya dan
dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.
Penyelenggaraan administrasi di bidang Justisial maupun Non-Justisial di Pengadilan Negeri
Sumedang selalu meningkat di setiap tahunnya, hal mana dapat dilihat dalam rincian Tugas
Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
B. VISI DAN MISI
Visi Pengadilan Negeri Sumedang
Terwujudnya Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Kabupaten Sumedang yang Agung.
“Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta
mendapatkan kepercayaan publik, profesional, dan memberikan pelayanan hukum yang
berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat, serta mampu menjawab panggilan
pelayanan publik. ”
Misi Pengadilan Negeri Sumedang
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan ;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan ;
3. Meningkatkan Kualitas dan Kepemimpinan Badan Peradilan ;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.
C. RENCANA DAN STRATEGIS
Mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan
Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis
(Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran yang telah ditetapkan.
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 3
SKEMA PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA
C.1 Tujuan
Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Sumedang
menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Sumedang yang profesional, efektif, efisien, dan
akuntabel.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Sumedang .
4. Meningkatnya pengawasan ekstern dan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum
kepada masyarakat pencari keadilan.
C.2 Sasaran
Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sumedang menetapkan sasaran
strategis sebagai berikut :
NO.
SASARAN INDIKATOR KINERJA
1. Peningkatan penyelesaian Perkara
1. Persentase mediasi yang diselesaikan. 2. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte
perdamaian. 3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 4. Persentase perkara yang diselesaikan. 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan 2. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara
1. Persentase berkas yang diajukan banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap.
2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
4. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 5. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
PLAN
1. Menyusun Renstra, terdiri dari : Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran (berikut indikator
kinerja sasaran) serta strategi
cara mencapai tujuan dan
sasaran (Kebijakan dan Program)
2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan, terdiri dari :
Sasaran dan Indikator
sasaran (berikut target),
program, kegiatan dan
indikator kegiatan (berikut
target)
DO
Melaksanakan dan memantau/ mengukur kinerja
capaian kinerja program/kegiatan
CHEK
Mengevaluasi keberhasilan / kegagalan dalam
pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi
ACTION
Perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan
sumberdaya manusia, akuntabilitas dan pelayanan
public
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 4
NO.
SASARAN INDIKATOR KINERJA
3. Peningkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan
1. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
2. Persentase pelaksanaan kegiatan hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang bht yang ditindaklanjuti
4. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara
zetting plaat. 3. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses
secara on line.
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG TAHUN 2019
No.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DATA
1. Peningkatan penyelesaian Perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
Perbandingan antara mediasi yang proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi.
Hakim Mediasi dan
Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian
Perbandingan antara jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian dengan jumlah mediasi yang diproses.
Hakim Mediasi dan
Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara.
Hakim Mediasi dan
Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
d. Persentase perkara yang diselesaikan.
Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
Hakim Mediasi dan
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan.
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
Hakim Mediasi dan
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian
a. Persentase berkas yang diajukan banding dan
Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding dan Kasasi yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan.
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 5
No.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DATA
perkara kasasi yang disampaikan secara lengkap
jumlah berkas yang diajukan Banding dan Kasasi
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Perbandingan antara berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis dengan berkas perkara yang diterima Kepaniteraan
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan.
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Perbandingan antara relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan berkas putusan
Panitera dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Tahunan
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Perbandingan antara pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan permohonan penyitaan yang diajukan
Panitera dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Tahunan
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.
Majelis Hakim dan
Panitera
Laporan Bulanan dan Tahunan
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Perbandingan antara permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang diajukan
Ketua Pengadilan
dan Panitera dan Jurusita
Laporan bulanan dan tahunan
b. Persentase pelaksanaan kegiatan hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang bht yang ditindaklanjuti
Perbandingan antara putusan pidana yang BHT yang ditindaklanjuti dengan perkara yang telah BHT melalui pelaksanaan kegiatan Kimwasmat.
Ketua Pengadilan
dan Kimwasmat
Laporan bulanan dan tahunan.
4. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum yang diajukan terhadap jumlah putusan yang dapat diajukan upaya Hokum
Hakim Majelis
Laporan bulanan dan tahunan
5. Peningkatan a. Persentase Perbandingan perkara predeo Majelis Laporan
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 6
No.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DATA
aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
perkara prodeo yang diselesaikan
yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk
Hakim dan Panitera
bulanan dan tahunan.
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat dengan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat
Majelis Hakim dan
Panitera
Laporan bulanan dan tahunan.
c. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line
Perbandingan amar putusan perkara yang dipublikasikan di wibe site dengan jumlah putusan perkara pada tahun berjalan
Kepaniteraan dan
Kesekretariatan
Laporan bulanan dan tahunan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan
dan Panitera
Laporan Tahunan dan Bulanan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan oleh emeriksa eksternal.
Ketua Pengadilan
dan Panitera dan
Sekretaris
Laporan Tahuanan dan Bulanan
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 7
BAB II A. KEADAAN PERKARA
Keadaan perkara 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 pada Pengadilan
Negeri Sumedang adalah sebagai berikut :
Perkara Pidana No Jenis Perkara
Sisa Tahun
2018
Masuk Tahun
2019
Putus Tahun
2019
Sisa Tahun
2019
1
2
3
4
5
6
Pidana Biasa
Pidana Singkat
Pidana Cepat/Ringan
Pidana Lalu lintas Jalan Raya
Pra Peradilan
Pidana Anak
43
0
0
0
0
0
253
0
7
18.641
1
6
256
0
7
18.641
1
2
40
0
0
0
0
4
Perkara Pidana Banding Sisa Tahun 2018 : - perkara Banding Tahun 2019 : 3 perkara Telah di kirim : 3 perkara Cabut : - perkara Putus : 3 perkara Sisa : - perkara
Perkara Pidana Kasasi Sisa Tahun 2018 : 6 perkara Kasasi Tahun 2019 : - perkara Telah di kirim : 6 perkara Cabut : - perkara Putus : - perkara Sisa : 6 perkara
Perkara Pidana Peninjauan Kembali Sisa Tahun 2018 : 1 perkara PK Tahun 2019 : - perkara Telah di kirim : 1 perkara Cabut : - perkara Putus : 1 perkara Sisa : - perkara
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 8
Perkara Perdata No Jenis Perkara
Sisa Tahun
2018
Masuk
Tahun 2019
Putus
Tahun 2019
Sisa Tahun
2019
1
2
3
Perdata Gugatan/Bantahan
Perdata Gugatan Sederhana
Perdata Permohonan
5
21
2
19
158
87
19
179
89
5
0
0
Perkara Perdata Banding Sisa Tahun 2018 : - perkara Banding Tahun 2019 : 2 perkara Telah di kirim : 2 perkara Cabut : - perkara Putus : 1 perkara Sisa : 1 perkara
Perkara Perdata Kasasi Sisa Tahun 2018 : - perkara Kasasi Tahun 2019 : - perkara Telah di kirim : - perkara Cabut : - perkara Putus : - perkara Sisa : - perkara
Perkara Perdata Peninjauan Kembali Sisa Tahun 2018 : - perkara PK Tahun 2019 : - perkara Telah di kirim : - perkara Cabut : - perkara Putus : - perkara Sisa : - perkara
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 9
B. PENYELESAIAN PERKARA
1. Jumlah Sisa Perkara Yang di Putus Tahun 2019
No Jenis Perkara Sisa Tahun
2018
Putus Tahun
2019
Sisa Tahun
2019
1 a. Pidana Biasa
b. Pidana Singkat
c. Pidana Cepat/Ringan
d. Pidana Lalu lintas Jalan Raya
e. Pra Peradilan
f. Pidana Anak
43
0
0
0
0
0
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 a. Perdata Gugatan/Bantahan
b. Perdata Gugatan Sederhana
c. Perdata Permohonan
5
21
2
5
21
2
0
0
0
2. Jumlah Perkara Yang di Putus Tepat Waktu
No Jenis Perkara Sisa Tahun
2018
Masuk Tahun
2019
Putus Tahun
2019 Tepat
Waktu
1 a. Pidana Biasa
b. Pidana Singkat
c. Pidana Cepat/Ringan
d. Pidana Lalu lintas Jalan Raya
e. Pra Peradilan
f. Pidana Anak
43
0
0
0
0
0
253
0
7
18.641
1
6
256
0
7
18.641
1
2
Jumlah 43 18.906 18.907
2 a. Perdata Gugatan/Bantahan
b. Perdata Gugatan Sederhana
c. Perdata Permohonan
5
21
2
19
158
87
18
179
89
Jumlah 28 264 286
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
No Jenis Perkara Sisa
Tahun
2018
Masuk
Tahun
2019
Putus
Tahun
2019
Jumlah Perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
Banding Kasasi PK
1 Pidana 43 18.906 18.907 18.904 18.907 18.907
2 Perdata 28 264 287 285 287 287
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 10
4. Jumlah Perkara Yang Berhasil Mediasi
No Jenis Perkara Jumlah Perkara Mediasi Berhasil Mediasi
1 Perdata 19 0
5. Jumlah Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diversi
No Jenis Perkara Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi Berhasil Diversi
1 Pidana Anak 0 0
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 11
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (ISO PENGADILAN)
1. Akreditasi Penjaminan Mutu
APM atau Akreditasi Penjaminan Mutu Merupakan Serangkaian proses yang saling
berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data mengenai kinerja
dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara
berkelanjutan. Tujuan dari APM adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan
Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent –ICPE). Kantor
Pengadilan Negeri Sumedang mendapat Nilai A dari Audit Tim Akreditasi Penjaminan
Mutu Pengadilan Tinggi Bandung.
2. Posbakum
Posbakum merupakan Pos Bantuan Hukum yang disediakan oleh Negara dan ada di
setiap pengadilan untuk para pencari keadilan dari masyarakat yang kurang mampu. Di
Kantor Pengadilan Negeri Sumedang untuk tahun anggaran 2019 mendapat Rp.
31.200.000 dengan penyerapan anggaran 100%
3. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu
Selama Tahun 2019, pada Pengadilan Negeri Sumedang tidak terdapat melayani proses
pelaksanaan Sidang Keliling (zitting plat)
4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Selama Tahun 2019, pada Pengadilan Negeri Sumedang tidak terdapat perkara Prodeo
(pembebasan biaya perkara)
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 12
BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA
A. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA
Keadaan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Kantor Pengadilan Negeri
Sumedang mulai dari Ketua, Wakil, Hakim dan Pegawai pada periode 2 Januari 2019 sampai 31
Desember 2019 adalah 42 orang dan tenaga honorer 9 orang
Matrik Sumber Daya yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumedang
No Nama Jabatan Keterangan 1 Pengadilan Negeri Sumedang Ketua Sudira, S.H. Wakil Ketua Flowerry Yulidas, S.H. Hakim 1. Vivi Meike Tampi, S,H.,M.H
2. Tofan Husma Pattimura, S.H 3. Arri Djami, S.H.,M.H 4. Happy T. Sulistiyono,
S.H.,M.H 5. Josca Jane Ririhena, S.H.,M.H 6. Noema Dia Anggraini,
S.H.,M.H Panitera Hadi Riyanto, S.H Panmud Perdata Windi Adam, S.IP Panmud Hukum Rian Aburisman, S.H. Panmud Pidana Git Git Garnita, S.H Panitera Pengganti 1. Dalwidis Akbar, S.H
2. Elih Sopyan, S.H 3. Ahmad Syafei 4. Suparja 5. Sukiran, S.H. 6. Dede Jamhur, S.H 7. I’ah Robiah 8. Nana Sukardi 9. Enceng Agus Wiharja, S.H 10. M. Iwan Gunawan 11. Ade Sajidin, S.H. 12. Hadi Hadratulloh, S.H. 13. Ariyeni Fitri, S.H.,M.H. 14. Lisnawati Pakpahan, S.H 15. Seravina Apriliany, S.H.
Juru Sita 1. Ute Tuningsih
2. Nana Juru Sita Pengganti 1. Imas Maryati
2. Dudi Hermawan 3. Dadang Sapuloh
Sekretaris R. Syuman Auliaurohman,
S.H.,M.H Kasubbag Umum
dan Keuangan
Cucum Sumiati
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 13
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Edi Kurniadi, S.Sy
Kasubbag
Perencanaan, TI dan Pelaporan
Deden M. Ramdan, S.H.
Staf Yeti Ningsih, S.H Yuli Ariani, A.md Nur Prista Alshabira, S.Psi Rahmilinda Uzlifatul. A. C, S.H Kurnianingsih, A.md
Honorer Jaja Ja’i Rahmat Hidayat Iyan Sujana Deny Romansyah, S.Kom Taufik Ramdan Isnaedi, S.T M. Jafar Himawan Deni Hanggara Jaya Triyanto Engkus Kusnadi
- Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Berikut jumlah Pegawai Teknis pada Pengadilan Negeri Sumedang :
1. Ketua : 1 orang
2. Wakil Ketua : 1 orang
3. Hakim : 6 orang
4. Panitera : 1 orang
5. Panitera Muda : 3 orang
6. Panitera Pengganti : 16 orang
7. Jurusita : 2 orang
8. Jurusita Pengganti : 3 orang
Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial adalah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sekretaris
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata
Laksana
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi,
dan Pelaporan
Staf
honorer
: 1 orang
: 1 orang
: 1 orang
: 1 orang
: 5 orang
: 9 orang
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 14
Berdasarkan Pendidikan, Pegawai Kantor Pengadilan Negeri Sumedang terdiri dari :
Magister (S2) : 9 orang Sarjana (S1) : 20 orang Program Diploma (D3) : 2 orang SLTA : 11 orang SLTP : - orang
Dan berdasarkan golongan terdiri :
1. Golongan IV : 3 orang
2. Golongan III : 36 orang
3. Golongan II : 3 orang
4. Golongan I : - orang
B. MUTASI, PROMOSI, PENSIUN DAN DIKLAT
MUTASI Berikut daftar pegawai yang mutasi baik itu mutasi masuk ataupun mutasi keluar pada
Pengadilan Negeri Sumedang periode 2 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019
1. FLOWERRY YULIDAS, S.H, Jabatan Semula Ketua PN Muara Bungo Mutasi
Masuk ke PN Sumedang Kelas I B sebagai Wakil Ketua. TMT Tanggal 21-06-2019
2. RIDWAN NURDIN, S.H, Jabatan Semula Panitera PN Sumedang Kelas I B Mutasi
Keluar ke PN Sleman Kelas I A sebagai Panitera. TMT Tanggal 31-08-2019
3. ANISA NARESTASARI, S.H. Jabatan Semula Panitera Pengganti PN Sumedang
Kelas I B Mutasi keluar ke PN Balebandung Kelas I A sebagai Panitera Pengganti.
TMT. Tanggal 26-08-2019
4. ARIYENI FITRI, S.H.,M.H. Jabatan semula Panitera Pengganti PN Painan Mutasi
masuk ke PN Sumedang Kelas I B sebagai Panitera Pengganti. TMT. Tanggal 30-08-
2019
5. SERAVINA APRILIANY, Jabatan semula Panitera Pengganti PN Subang Kelas I B
mutasi masuk ke PN Sumedang Kelas I B sebagai Panitera Pengganti. TMT. Tanggal
2-09-2019
PROMOSI Berikut daftar pegawai yang pindah dengan promosi pada Pengadilan Negeri Sumedang
periode 2 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019
NANA, Jabatan semula Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas
I B mendapat promosi sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumedang. TMT,
Tanggal 06-08-2019
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 15
PENSIUN Berikut daftar pegawai yang telah menjalani masa pensiun pada Pengadilan Negeri
Sumedang periode 2 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019
1. SUHARMA, Jabatan Jurusita Pada PN Sumedang Kelas I B. TMT Tanggal 01-07-
2019
2. AGUS HERMAWAN, Jabatan Jabatan Pada PN Sumedang Kelas I B. TMT
Tanggal 01-08-2019
DIKLAT Selama periode 2 Januari 2019 – 31 Desember 2019, tidak ada hakim atau pegawai pada
Pengadilan Negeri Sumedang yang telah mengikuti Diklat, baik diklat teknis maupun
diklat non teknis
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 16
BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASANA, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
A. PENGELOLAAN KEUANGAN
DIPA BUA No. SP DIPA-005.01.2.097521/2019 BULAN DESEMBER 2019
1. Pelaksanaan Pengelolaan anggaran rutin bulan ini sebagai berikut : Pagu dalam DIPA BUA sebesar Realisasi sampai bulan lalu ...................................................... Realisasi bulan DESEMBER 2019........................................ Realisasi sampai bulan ini ........................................................ Sisa Pagu ..................................................................................
Rp. 5.700.136.000,- Rp. 5.191.161.873,- Rp. 443.850.610,- Rp. 5.635.012.483,- Rp 65.123.517,-
2. Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) ( BUA ) BULAN DESEMBER 2019 Penerimaan s/d bulan lalu ..................................................... Rp 14.346.328,- Penerimaan Bulan ini ............................................................. Rp 3.063.476,- Jumlah Penerimaan ............................................................. Rp. 17.409.804,-
Setoran s/d bulan lalu.............................................................. Rp 14.346.328,- Setoran bulan ini .................................................................... Rp 3.063.476,- Jumlah setoran...................................................................... Rp. 17.409.804,- Sisa pada akhir Bulan ini...................................................... Rp. 0
BELANJA PEGAWAI / GAJI BULAN DESEMBER 2019 Pagu dalam DIPA ................................................................. Rp. 4.642.208.000,- Realisasi sampai dengan bulan lalu........................................... Rp. 4.218.913.505,-
Realisasi bulan ini ............................................................... Rp. 378.492.818,- Realisasi sampai dengan bulan ini ........................................... Rp 4.597.406.323,- Sisa Pagu ................................................................................. Rp. 44.801.677,-
BELANJA PEGAWAI / TUNJANGAN REMUNERASI Penerimaan s/d bulan lalu ................................................... Rp. 1.880.557.543,- Penerimaan bulan ini .............................................................. Rp . 183.335.132,- Jumlah Penerimaan ......................................................... Rp 2.063.892.675,- Sisa pada akhir bulan ini ........................................................ Rp. 0,-
BELANJA BARANG BULAN DESEMBER 2019 Pagu dalam DIPA ................................................................. Rp. 1.005.428.000,- Realisasi sampai dengan bulan lalu........................................ Rp 978.770.368,- Realisasi bulan DESEMBER 2019 ............................. Rp. 6.535.792,- Realisasi sampai dengan bulan ini ......................................... Rp 985.306.160,- Sisa Pagu .............................................................................. Rp. 20.121.840,-
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 17
BELANJA MODAL Pagu dalam DIPA ................................................................. Rp. 52.500.000,-
Realisasi sampai dengan bulan lalu........................................ Rp. 52.300.000,- Realisasi bulan DESEMBER 2019 ........................... Rp. 0,- Realisasi sampai dengan bulan ini ......................................... Rp 52.300.000 Sisa Pagu .............................................................................. Rp. 200.000,-
1. DIPA BADILUM NO : SP DIPA-005.03.2.099069/2019
Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Rutin bulan ini sebagai berikut : Pagu dalam DIPA BADILUM sebesar.................................. Rp. 164.700.000,-
Realisasi sampai dengan bulan lalu........................................ Rp 140.672.900,- Realisasi bulan DESEMBER 2019 ............................ Rp 18.384.000,- Realisasi sampai dengan bulan ini ......................................... Sisa Pagu …………………………………………………
Rp. 159.056.900,-
Rp. 5.643.100,-
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) ( Badilum ) Penerimaan s/d bulan lalu ……………………………………. Rp. 34.687.900,- Penerimaan bulan ini ………………………………………….. Rp. 4.424.000,- Jumlah penerimaan ……………………………………………. Rp. 39.111.900,- Setoran s/d bulan lalu …………………………………………. Rp. 34.687.900,- Setoran bulan ini ………………………………………………. Rp. 4.424.000,- Jumlah setoran …………………………………………………. Rp. 39.111.900,- Sisa pada akhir bulan ini ……………………………………… Rp. 0,-
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SARANA DAN PRASARANA GEDUNG Pengelolaan Surat Tahun 2019
a. Surat Masuk : 1.405 Surat b. Surat Keluar : 2.176 Surat
Inventaris Kantor a. Gedung Kantor Gedung kantor Baru
Alamat Kantor Luas Bangunan kantor Luas Tanah Status Kepemilikan Sertipikat Nomor dan A.n.
: : : : : :
Jalan Raya Sumedang - Cirebon Km 04 No. 52 Telepon (0261) 201315 dan Fax (0261) 210465. Website: www.pn-sumedang.go.id dan Email: info@ pn-sumedang.go.id 2.386 m2 ( 2 lantai ) 4.386 m2
Hak Pakai No 06 Desa Serang Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI
Alamat Kantor
:
Jalan Raya Sumedang - Cirebon Km 04 No. 52 Telepon (0261) 201315 dan Fax (0261) 210465. Website: www.pn-sumedang.go.id dan Email : info@ pn-sumedang.go.id
http://www.pn-sumedang.go.id/http://www.pn-sumedang.go.id/http://www.pn-sumedang.go.id/http://www.pn-sumedang.go.id/
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 18
Luas Bangunan Ruang sidang anak Luas Tanah Status Kepemilikan Sertipikat Nomor dan A.n.
: : : : :
84 m2 ( 2 lantai ) 1.379 m2 Hak Pakai No 5 Desa Serang Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI
Gedung Kantor Lama
Alamat Kantor Lama Luas Bangunan Luas Tanah Status Kepemilikan Sertipikat Nomor dan A.n.
: Jl. Pangeran Geusan Ulun No. 42 Sumedang : 624 m2 ( 1 lantai ) : 1.230 m2 : Rumah Dinas (Mess) untuk para karyawan Pengadilan Negeri Sumedang. : No. 25 Regol wetan Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI
b. Rumah Dinas
No
Alamat Kondisi Luas/ m2 Penghuni Nomor Sertifikat a.n.
Tanah Bangunan
1 Jl. Piala No. 44A. Kel. Regolwetan Kab. Sumedang.
Baik 235 105 Ketua No. 3 Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI
2 Ling Angkrek Teladan No. 09 Kel. Situ Kab. Sumedang.
Baik 305 78 Hakim No. 6 Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI
3. Jl. Pangeran Kornel No. 303 Kel. Pasanggrahan Kab. Sumedang.
Rusak Ringan
200 85 Hakim No. 13 Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI
4. Ling Angkrek Teladan Kel. Situ Kab. Sumedang.
Rusak Ringan
300 92 Hakim No. 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI
5 Ling Angkrek Teladan No. 23 Kel. Situ Kab. Sumedang.
Baik 1000 48 Hakim No. 18 Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI
6 Ling Angkrek Teladan No. 25 Kel. Situ Kab. Sumedang.
Baik 48 Hakim No. 18 Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI
7 Ling Angkrek Teladan No. 27 Kel. Situ Kab. Sumedang.
Baik 54 Hakim No. 18 Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI
8 Ling Angkrek Teladan No. 27 Kel. Situ Kab. Sumedang.
Baik 48 Hakim No. 18 Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI
9 Jalan Dano Rusak 280 99 Panitera No. 9 Pemerintah Republik
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 19
Kelurahan Kota Kaler Kab. Sumedang
Ringan Indonesia Cq Mahkamah Agung RI
c. Kendaran Dinas
No. Jenis/Merk Tahun No.Pol Kondisi Pengguna Asal Perolehan 1. Mitsubishi Pajero
Sport 2019 Z 1559 A Baik Ketua Pinjam pakai
dari pemda Kabupaten
2. NISAN X TRAIL 2.5 2 WD CVT ST A/T hitam 2013
2013 Z.1225.A Baik Wakil Ketua Pinjam pakai dari pemda Kabupaten
3. Toyota Kijang Standard KF 50
1994 Z 8060 A Baik Operasional Kantor
Hibah Pemda Sumedang
4. Toyota Kijang KF 83 Long Bensin
2003 Z 237 A Baik Pansek Dep Kehakiman RI.
5. Toyota/Mini bus 2009
2008
Z 5 A Baik
Sekretaris Pinjam pakai dari Pemda Kab Sumedang
6. Toyota Kijang Inova E Standard
2008 Z 45 A Baik ketua Mahkamah Agung RI.
7. Honda / NF 125 D ( Karisma )
2003 Z 2747 A Rusak Ringan
Panmud Perdata
Pembelian
8. Honda / NF 125 ( Karisma )
2004 Z 2906 A Rusak Berat
Ketua Pembelian
9. Honda / GLP 3 ( Mega Pro)
2005 Z 3832 A Baik Panmud Hukum
Pengadilan Tinggi Bandung
10. Honda / GLP 3 ( Mega Pro)
2006 Z 3831 A Baik Wapan Pengadilan Tinggi Bandung
11. Honda GL 160 D 2007 Z 3649 A Baik Kaur Kepegawaian
Pembelian
12. Suzuki/FL 125 RCD.SHOGUN
2008 Z 3724.A Baik Panmud Pidana
Pembelian
13. Honda / NF11A1CM/T/ BLADE
2009 Z 3829 A Baik Jurusita Pembelian
14. Honda GL 160 D 2009 Z 3830 A Baik Kepala Urusan Keuangan
Pembelian
15. Honda NF 12A1CFM/T
2011 Z.3174.B Baik Kepala Urusan Umum
Pembelian
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 20
d. Matrik Sarana dan Prasarana
Sarana/Prasarana I Sarana/Prasarana Gedung
No Nama Jumlah Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
Ruang Ketua 1 Ruang Wakil Ketua 1 Ruang Hakim 2 Ruang Panitera 1 Ruang Sekretaris 1 Ruang Sidang Umum 3 Ruang Kepaniteraan 6 Ruang Kesekretariatan 5 Ruang Tunggu Sidang 1 Ruang Arsip Hukum 2 Ruang Arsip Umum/Gudang 1 Ruang Bantuan Hukum 1 Ruang Gudang II 1 Ruang Brankas 1 Ruang Jaksa 1 Ruang Barang Bukti 1 Ruang Menyusui dan Kesehatan 1 Ruang Pengacara 1 Ruang Perpustakaan 1 Ruang Mediasi 1 Ruang Tunggu Piket 1 Toilet 11
II Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran No Nama Jumlah Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A.C. Split Bangku Panjang Kayu Brandkas Kamera Digital CCTV CPU (Peralatan Personal Komputer) Digital LED Running Text Faximile Filing Cabinet Besi Focusing Screen/Layar LCD Projector Internet LCD Projector/Infocus Kursi Besi/Metal Kursi Kayu Kursi Fiber Glas/Plastik Jam Elektronik Kipas Angin Lap Top Mesin Fotocopy Lemari Besi/Metal Lemari Kayu Mesin Absensi Meja Kerja Kayu Meja Rapat
16 10 3 1 2 6 1 1
11 1 2 2
27 26 32 2
13 16 1
29 12 1
50 7
Set 2 line Telepon
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 21
No Nama Jumlah Keterangan
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Meja Komputer Meja Resepsionis Mimbar/Podium Meja Potong Microphone/Wireless MIC P.C Unit Rak Besi Rak Kayu Papan Visual/Papan Nama Sice Partisi Televisi Professional Sound System Uninterruptible Power Supply (UPS) Telephone (PABX) Pesawat Telephone Printer (Peralatan Personal Komputer) Scanner (Peralatan Personal Komputer) Server Router
5 1 1
16 2
23 5 3 2
11 2 3 1 6 1
13 12 2 2 1
Telephon tiap ruangan
45 Rak Server 2
Transfer Masuk dari BUA (Pendukung e-Court)
No Nama Peralatan Jumlah Asal
Perolehan Keterangan
1 P.C. Unit 4 unit Pembelian Transfer Masuk Dari BUA 2 UPS P.C. Unit 4 unit Pembelian Transfer Masuk Dari BUA 3 Server 1 unit Pembelian Transfer Masuk Dari BUA 4 Rak Server 1 unit Pembelian Transfer Masuk Dari BUA 5 Kiosk Touchscreen 1 unit Pembelian Transfer Masuk Dari BUA
Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP Tahun 2019
No Nama Peralatan Jumlah Asal
Perolehan Keterangan
1 Laptop untuk Hakim 1 unit Pembelian DIPA (01) 2 Rak Server 1 unit Pembelian DIPA (01) 3 Pengadaan Laptop Hakim 2 unit Pembelian BA. BUN
e. Perpustakaan Pengadilan Negeri Sumedang
Jumlah Buku : 8.900 Eksemplar Buku Hukum : 4.263 Eksemplar Buku Sosiologi : 55 Eksemplar Buku Umum Penerimaan bulan ini
: 4.582 : -
Eksemplar Eksemplar
f. Pemeliharaan dan Pengamanan Kantor
Telah ditunjuk 4 orang Tenaga Satpam untuk Pengamanan / Jaga malam dan Siang, 2 orang Pengemudi dan 3 orang Tenaga Pramubakti untuk Kebersihan lingkungan kantor.
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 22
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
- Implementasi e-court di Pengadilan Negeri Sumedang
Untuk mendorong para pencari keadilan mendaftarkan perkara melalui e-court, Pengadilan
Negeri Sumedang menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan e-
court, diantaranya :
Pojok ecourt
Pojok e-court berfungsi sebagai
sarana untuk membantu para pencari
keadilan untuk mendaftarkan perkara
secara elektronik. Di pojok e-court
terdapat petugas dari pegawai Pengadilan
Negeri Sumedang untuk membantu para
pencari keadilan dalam mendaftarkan
perkara secara elektronik. Untuk perkara
yang terdaftar di Aplikasi e-court
Pengadilan Negeri Sumedang periode 2 Januari 2019 – 31 Desember 2019 sebanyak 15
perkara Perdata Permohonan dan 4 perkara perdata Gugatan Sederhana. Aplikasi e-court
pada Pengadilan Negeri Sumedang sebagian besar di gunakan oleh Pengguna lain dengan
jumlah 18 perkara dan Pengguna Terdaftar/advokat sebanyak 1 perkara.
- Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Sumedang
Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan
Negeri Sumedang menempatkan pembenahan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu
prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 23
menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi keuangan
dimana publikasi perkara dapat di akses secara cepat (one day one publish) dengan
menggunakan :
1. Website Pengadilan Negeri Sumedang
Website : http://pn-sumedang.go.id berisi profil, transparansi laporan, kegiatan, berita
pengadilan, info perkara dan pengumuman pada Pengadilan Negeri Sumedang.
2. Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP
- Website : http://sipp.pn-sumedang.go.id
Untuk masyarakat umum dan pencari keadilan.
- Local pada ip. 193.165.70.123
Manajemen administrasi di internal Pengadilan Negeri Sumedang, di
jalankan oleh seluruh bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang beserta
Panitera Pengganti. Sampai saat ini Pengadilan Negeri Sumedang telah
menerapkan SIPP versi 3.3.0-1 dengan rasio penangan perkara di atas 90% yang
terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah
Agung. Selain terintegrasi dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
versi 3.3.0-1 sudah mengakomodir untuk delegasi online, terintegrasi dengan
direktori putusan untuk proses upload putusan ke Mahkamah Agung dan e-court.
Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara yang sebenarnya.
3. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional)
http://komdanas.mahkamahagung.go.id
Laporan Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Sub Bagian
Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana, Sub Bagian Umum dan Keuangan serta
keuangan perkara.
4. Aplikasi SAIBA, SILABI, GPP, POK
Aplikasi yang di gunakan pada bagian keuangan.
5. Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara)
Aplikasi Laporan BMN
6. Aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian)
Aplikasi Manajemen untuk Subbagian Kepegawaian
7. Aplikasi RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga)
Aplikasi yang digunakan untuk melakukan perencanaan anggaran dan revisi
anggaran
8. Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan)
https://siwas.mahkamahagung.go.id
SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan untuk melaporkan suatu
http://pn-sumedang.go.id/http://sipp.pn-sumedang.go.id/http://komdanas.mahkamahagung.go.id/https://siwas.mahkamahagung.go.id/
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 24
perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung
Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
9. Aplikasi SIMAN
Aplikasi yang di gunakan bagian umum untuk manajemen asset milik Negara
yang terintegrasi dengan kementerian keuangan.
10. Aplikasi Persediaan
Aplikasi yang di gunakan bagian umum untuk stock opname barang persedian.
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 25
BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
Pengadilan merupakan salah
satu pelaksana dalam penegak
hukum harus terus menerus
memperbaiki dan memberikan
pembaruan atau inovasi dalam
sistem Pengadilan guna
meningkatkan kepercayaan publik,
dimana salah satu wujud dari Badan
Peradilan yang Agung adalah
Pengadilan yang berorientasi pada
pelayanan publik yang prima.
Sesuai dengan SK yang telah
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung
yaitu SK KMA 1-144 tentang
Pedoman Pelayanan informasi di
pengadilan dan SK KMA 026
Tahun 2012 tentang Standar
Pelayanan Paradilan dimana
pelayanan prima harus terus
ditingkatkan terutama pada
pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik, antara lain jadwal sidang, layanan informasi di
Pengadilan. Pengadilan Negeri Sumedang dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan
dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan sistem
manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam
memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada. Di dalam memenuhi dan mencapai
standar pelayanan yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi Penjaminan
Mutu yang nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di Pengadilan Negeri Sumedang sudah
sesuai standar atau belum. Melalui proses sertifikasi, Pengadilan Negeri Sumedang sendiri telah
mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dari Mahkamah
Agung pada tanggal 27 Juli 2018 dengan Predikat “A”.
Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Sumedang memiliki visi
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sumedang yang Agung” dan mengemban misi :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sumedang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 26
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sumedang
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sumedang
Pengadilan Negeri Negara didalam menjalankan tupoksinya juga memiliki motto “ TAHU” yakni :
“Tangguh, Akuntabel, Humoris, Unggul”
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Surat Keputusan KMA No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan,
Keputusan Direktur Jenderal Badilum Nomor 77 /DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Surat
Edaran Dirjen Badilum No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Dasar hukum tersebut yang melatar belakangi Lahirnya
Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Sumedang. Dengan lahirnya PTSP setiap
kegiatan proses permohonan layanan pada pengadilan dapat di proses lebih efisien. Petugas PTSP
pada Pengadilan Negeri Sumedang merupakan Pegawai Pengadilan Negeri Sumedang yang piawai
di bidangnya. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Negeri Sumedang terdiri dari 4 bagian
utama, yaitu Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Subbagian
Umum. Untuk menunjang PTSP Pengadilan Negeri Sumedang menyediakan Sarana dan Prasana
baik dari pengadaan DIPA atau Transfer masuk dari Mahkamah Agung. Diantaranya 4 Unit P.C.,
Scaner, Kios K Touchsreen, Printer.
Para Petugas PTSP Pengadilan Negeri Sumedang
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 27
Salah satu bentuk Pelayanan PTSP pada Pencari Keadilan
Ruang PTSP pada Pengadilan Negeri Sumedang
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 28
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai
respon atas hal tersebut maka Pengadilan Negeri Sumedang juga telah melakukan upaya – upaya
perbaikan di segala unit. Pengadilan Negeri Sumedang terus giat melakukan pembenahan perbaikan
sistem kerja yang nantinya akan berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta
produktifitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang
sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga
mempermudah dan memperlancar pelayanan prima.
Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan
langkah pembaruan atau inovasi – inovasi pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan
dengan metode yang taktis dan sistematis. Dan Inovaasi yang telah di lakukan Pengadilan Negeri
Sumedang di antaranya :
1. Aplikasi Antrian
Aplikasi yang terdapat dalam mesin antrian memudahkan manajemen antrian pada layanan
masyarakat agar mempermudah para pencari keadilan atau tamu merasa nyaman dan mudah
dalam memperoleh haknya untuk dilayani, serta memberikan kemudahan pada petugas
pelayanan dalam melayani pelanggan sehingga tercapainya service excellent dan mempermudah
pengelolaan sehingga ada efisiensi dan efektifitas waktu sehingga tercipta kelancaran dalam
pelayanan. Sehingga seorang petugas pelayanan akan lebih bisa fokus pada pekerjaannya tanpa
ada gangguan selain seseorang yang ada di depannya saja, tanpa ada interupsi dari para pencari
keadilan lain yang belum terlayani.
Kios dan Aplikasi Antrian Pada Pengadilan Negeri Sumedang
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 29
2. Video grafis pengenalan e-court pada masyarakat secara daring/online.
Untuk Vidoe grafis dapat di akses pada link
https://www.youtube.com/watch?v=TP32pgEmSsM
3. Brosur tata cara pendafataran e-court
Selain Video grafis, inovasi yang ada pada Pengadilan Negeri Sumedang adanya Brosur tata
cara pendaftaran perkara secara e-court sehingga memudahkan para pencari keadilan dalam
memahami pendaftaran e-court bagi yang tidak memiliki ponsel pintar.
Salah satu contoh brosur tata cara pendaftaran e-court.
https://www.youtube.com/watch?v=TP32pgEmSsM
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 30
4. Video Podcast tentang e-court
Inovasi Pengadilan Negeri Sumedang untuk para pencari keadilan dalam hal pemberian
informasi dari pihak yang berkompeten dengan metode Tanya jawab dalam bentuk video dan
bisa di akses secara daring sehingga para pencari keadilan lebih memahami tentang aplikasi
e-court. Video podcast ini dapa di akses di laman : https://www.youtube.com/watch?v=Q-
eTgbWT_KA
5. Komputer Pojok e-court
Komputer Pojok e-court merupakan komputer khusus yang di sediakan Pengadilan Negeri
Sumedang bagi para pencari Keadilan yang ingin melakukan pendaftaran perkara secara
elektronik di Kantor Pengadilan Negeri Sumedang. Sehingga dengan adanya komputer pojok
e-court pendaftaran perkara secara elektronik akan lebih efisien dan cepat. Komputer pojok
e-court di lengkapi dengan scanner dan printer untuk memudahkan para pencari keadilan.
Komputer pojok e-court yang di gunakan pada Pengadilan Negeri Sumedang
https://www.youtube.com/watch?v=Q-eTgbWT_KAhttps://www.youtube.com/watch?v=Q-eTgbWT_KA
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 31
BAB VI
PENGAWASAN
A. INTERNAL
Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri Sumedang berpedoman pada Keputusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Di Pengadilan Negeri Sumedang
pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Panitera
dan Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan
Negeri Sumedang, untuk pejabat Kepaniteraan, dilakukan pengawasan oleh Panitera. Sedangkan
pejabat struktural dilakukan oleh Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat
kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya. Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk
Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang.
Hakim Pengawas Bidang ini telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan
pengawasan setiap 1 (satu) bulan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Sumedang. Untuk Pengawasan Keuangan sesuai dengan pedoman pengawasan
telah dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan pemeriksaan atas laporan realisasi APBN
dan Neraca. Dalam melaksanakan pengawasan ini Ketua Pengadilan Negeri Sumedang menunjuk
hakim untuk melakukan pengawasan di setiap bidang kerja, yaitu dengan mengeluarkan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor: W11.U13/151/KP.00.3/7/2019 tanggal 16
Juli 2019 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Sumedang. Hakim
yang ditunjuk dan bidang yang diawasi adalah sebagai berikut:
No Nama Jabatan Hakim Pengawas Bidang
1 Flowerry Yulidas, S.H.
Wakil Ketua
Hakim Madya Muda
Koordinator Pengawas Bidang
2 Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H. Hakim Madya Pratama Hakim Pengawas Bagian Umum
dan Keuangan
3 Tofan Husma Pattimura, S.H. Hakim Pratama Utama Hakim Pengawas Bidang
Perdata dan Hubungan
Masyarakat (HUMAS)
4 Arri Djami, S.H.,M.H. Hakim Pratama Utama Hakim Pengawas Bidang
Hukum dan Hakim Pengawas
dan Pengamat Pelaksanaan
Putusan Pengadilan
5 Happy Tri Sulistiyono, S.H.,M.H Hakim Pratama Utama Hakim Pengawas Bidang Pidana
6 Josca Jane Ririhena, S.H.,M.H. Hakim Pratama Utama Hakim Pengawas Bagian
Kepegawaian dan Ortala
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2019 32
7 Noema Dia Anggraini, S.H. Hakim Pratama Madya Hakim Pengawas Bagian
Perencanaan, Pelaporan dan TI.
B. EVALUASI
Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri Sumedang telah berjalan dengan baik,
karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat yang
bertanggung jawab. Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang pun telah berjalan dengan
baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan pengawasan dan
arahan-arahan, selanjutnya membuat laporan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang
setiap 1 bulan sekali.
-
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelasi I B Tahun 2019 33
BAB VII
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Tahun 2019 ini memuat uraian
lengkap mengenai Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri secara umum, Kebijakan
Strategis Pengadilan Negeri, Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2019 serta Realisasi Program
Tahun 2019.
Kami menyadari bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sumedang masih perlu ditingkatkan
untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan. Kami juga menyadari bahwa
pembangunan sektor tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat, untuk itu kami mengajak
partisipasi aktif dari seluruh masyarakat maupun pencari keadilan dan siapa saja yang mempunyai
kepedulian terhadap kemajuan Pengadilan Negeri Sumedang secara bersama-sama membangun
secara terencana dan komprehensif.
Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang tahun 2019 ini kami
susun, semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya dalam Pembangunan di bidang hukum,
sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.
B. REKOMENDASI
Perlunya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap Sumber Daya Manusia yang ada dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan yang berkualitas secara
berkelanjutan kepada personil Teknis dan Non Teknis guna menghasilkan tenaga yang terampil
dan profesional dalam bidangnya.
Perlunya penambahan pegawai di sekretariatan dan kepaniteraan karena pegawai yang ada saat ini masih belum memadai.
cover luarsurat Pengantarcover dalampengantardaftar isiBAB I NEW PN SmdBAB IIa PN SmdBAB III PN SmdBAB IV PN SmdBAB V PN SmdBAB VI PN SmdBAB VII PN Smd