LAPORAN NASKAH AKADEMIK PULAU-PULAU KECIL · 359 kelahiran yang tercatat pada Dinas Kependudukan...
Transcript of LAPORAN NASKAH AKADEMIK PULAU-PULAU KECIL · 359 kelahiran yang tercatat pada Dinas Kependudukan...
1 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
1. PENDAHULUAN
Dalam berbagai data dan informasi dalam dan luar negeri sering disebutkan bahwa
wilayah perairan Indonesia pada masa lalu memiliki peran yang penting dalam arus lalu-
lintas perdagangan baik lokal maupun antar negara. Dengan adanya bukti sejarah tersebut dan
ditambah dengan kenyataan kurang lebih 75% dari luas wilayah Indonesia adalah laut,
memiliki ribuan pulau dan pulau-pulau kecil, kemudian dianggap sebagai benua ke enam
dunia dengan sebutan benua maritim Indonesia (BAPPENAS, 2002).
Pulau-pulau kecil yang secara fisik memiliki sumberdaya alam daratan (terestrial) sangat
terbatas, tetapi sebaliknya memiliki sumberdaya kelautan yang melimpah, merupakan aset
yang strategis untuk dikembangkan dengan basis kegiatan ekonomi pada pemanfaatan
sumberdaya alam dan jasa lingkungan (environmental services) kelautan. Dalam
perkembangan selanjutnya akibat dari pertambahan jumlah penduduk, perluasan permukiman
dan kegiatan industri, pariwisata dan transportasi laut, maka pulau-pulau kecil merupakan
potensi yang perlu dikembangkan secara hati-hati.
Pendekatan secara terpadu antara potensi darat, pantai dan laut serta aktivitas yang sesuai
mutlak diperlukan untuk menghindarkan kerusakan lingkungan akibat mendapat tekanan
berat karena eksploitasi sumberdaya alam yang tidak memperhatikan aspek pelestarian
lingkungan. Atas dasar itu, maka pendekatan secara ekologi-ekonomi dalam pembangunan
pulau-pulau kecil yang berkelanjutan mutlak diperlukan.
1.1. Gambaran Umum
Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2002, dinyatakan bahwa wilayah
Indonesia berbatasan yang secara geografis
terletak antara 6oLU – 11
oLS dan 95
oBT –
141oBT. Indonesia berbatasan baik dengan
sebelah Utara dengan negara Malaysia,
Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan; sebelah
Selatan dengan negara Australia, Samudera
Hindia, sebelah Barat dengan Samudera Hindia;
dan sebelah Timur dengan negara Papua
Nugini, Timor Leste, Samudera Pasifik atau bila
dikelompokkan berdasarkan wilayah darat dan laut, maka perbatasan darat yang berbatasan
langsung dengan Malaysia di pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau papua dan
2 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
dengan Timor Leste di pulau Timor, sedangkan perbatasan laut berbatasan dengan 10 (
Sepuluh ) Negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau,
Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Wilayah Indonesia membentang dari barat ke timur
sepanjang 5.110 km dan membujur dari utara ke selatan sepanjang 1.888 km, dengan luas
wilayah seluruhnya mencapai 5.193.252 km2, terdiri atas 1.890.754 km2 luas daratan dan
3.302.498 km2 (70%) luas lautan dengan panjang garis pantai sekitar 108.000 km.
A. Pulau Weh
Sejarah Singkat Kota Sabang
Sabang telah dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama Kolen Station oleh
pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1881. Pada tahun 1887, Firma Delange dibantu
Sabang Haven memperoleh kewenangan menambah, membangun fasilitas dan sarana
penunjang pelabuhan.
Era pelabuhan bebas di Sabang dimulai pada tahun 1895, dikenal dengan istilah vrij
haven dan dikelola Maatschaappij Zeehaven en Kolen Station yang selanjutnya dikenal
dengan nama Sabang Maatschaappij. Perang Dunia IIikut mempengaruhi kondisi Sabang
dimana pada tahun 1942 Sabang diduduki pasukan Jepang, kemudian dibombardir pesawat
Sekutu dan mengalami kerusakan fisik hingga kemudian terpaksa ditutup.
Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Sabang menjadi pusat Pertahanan Angkatan
Laut Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan wewenang penuh dari pemerintah melalui
Keputusan Menteri Pertahanan RIS Nomor 9/MP/50. Semua aset Pelabuhan Sabang
Maatschaappij dibeli Pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 1965 dibentuk
pemerintahan Kotapraja Sabang berdasarkan UU No 10/1965 dan dirintisnya gagasan awal
untuk membuka kembali sebagai Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas.
Gagasan itu kemudian diwujudkan dan diperkuat dengan terbitnya UU No 3/1970
tentang Perdagangan Bebas Sabang dan UU No 4/1970 tentang ditetapkannya Sabang
sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dan atas alasan pembukaan Pulau
Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sabang terpaksa
dimatikan berdasarkan UU No 10/1985. Kemudian pada tahun 1993 dibentuk Kerja Sama
Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang membuat
Sabang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi di kawasan Asia Selatan.
Pada tahun 1997 di Pantai Gapang, Sabang, berlangsung Jambore Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi (Iptek) yang diprakarsai BPPT dengan focus kajian ingin mengembangkan
kembali Sabang. Disusul kemudian pada tahun 1998 Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh
3 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bersama-sama
KAPET lainnya.diresmikan oleh Presiden BJ Habibie dengan Keppes No. 171 tanggal 28
September 1998.
Era baru untuk Sabang, ketika pada tahun 2000 terjadi Pencanangan Sabang sebagai
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid
di Sabang dengan diterbitkannya Inpres No. 2 tahun 2000 pada tanggal 22 Januari2000. Dan
kemudian diterbitkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang No. 2 tahun 2000
tanggal 1 September 2000 selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
Aktifitas Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang pada tahun 2002 mulai
berdenyut dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke Kawasan Sabang. Tetapi pada
tahun 2004 aktifitas ini terhenti karena Aceh ditetapkan sebagai Daerah Darurat Militer.
Sabang juga mengalami Gempa dan Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, namun
karena palung-palung di Teluk Sabang yang sangat dalam mengakibatkan Sabang selamat
dari tsunami. Sehingga kemudian Sabang dijadikan sebagai tempat transit Udara dan Laut
yang membawa bantuan untuk korban tsunami di daratan Aceh. Badan Rekontruksi dan
Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias menetapkan Sabang sebagai tempat transit untuk pengiriman
material kontruksi dan lainnya yang akan dipergunakan di daratan Aceh.
PETA SABANG
4 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
I. GEOGRAFI
Kota Sabang terletak antara 5°46‘28‖ hingga 5°54‘28‖ Lintang Utara dan 95°13‘12‖
hingga 95°22‘36‖ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 28 meter diatas permukaan laut.
Wilayahnya terdiri dari lima pulau, yaitu pulau Weh (Sabang), Pulau Rondo, Pulau Rubiah,
Pulau Ceulako dan Pulau Klah. Adapun batas-batas wilayahnya, sebelah utara dan timur
berbatasan dengan selat Malaka, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Laut Andaman.
Wilayah Kota Sabang merupakan daerah kepulauan, maka secara geologis hampir seluruh
daratannya (yaitu 98,57 persen) berupa batuan, baik berupa batuan vulkanis dan batuan
alluvial.
Lahan di Kota Sabang didominasi oleh hutan yang luasnya mencapai 6.814,78 hektar,
dengan luas secara keseluruhan 122,14 Km2, Kota Sabang dibagi dalam 2 kecamatan dengan
18 Gampong secara keseluruhan, dan 7 mukim ,karena wilayahnya merupakan pulau kecil,
pada tahun 2013, tekanan udara di Kota Sabang mencapai 1011,4 mb pada bulan September
dan suhu udara 27,8ºC pada bulan Juni dan Juli. Selama TAHUN 2013 terjadi 54 kejadian
bencana alam di Sabang dengan rincian 3 kejadian kebakaran, 51 kali angin kencang.
II. PEMERINTAHAN
Saat ini Kota Sabang dipimpin oleh seorang walikota yang dipilih secara langsung
oleh masyarakatnya pada tahun 2013. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang (DPRK
Sabang) terdiri dari 3 fraksi, yaitu fraksi partai Aceh (9 orang), Golongan Karya (4 orang)
dan sisanya adalah Aliansi Rakyat dengan jumlah keterwakilan anggota dewan 7 orang.
Secara komisioner, DPRK Sabang terdiri dari 4 komisi, yaitu komisi A, B, C,dan D yang
masing-masing membidangi pemerintahan (3 orang), perekonomian (4 orang), keuangan (4
orang) serta pembangunan dan kesejahteraan rakyat (4 orang)
Kota Sabang memiliki jumlahPegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2.688 dengan
komposisi sebanyak 1.264 berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebnayak 1.424 berjenis
kelamin perempuan.
III. PENDUDUK DAN TENAGA KERJA
Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Sabang tahun 2013 sebesar 1,29 persen yaitu
dari 31.782 jiwa pada tahun 2012 menjadi 32.191 jiwa pada 2013 dengan kepadatan
penduduk sekitar 264 jiwa/km².
Penduduk Kota Sabang pada tahun 2013 terdiri dari 16.444 lakilaki dan 15.747
perempuan, sehingga rasio jenis kelaminnya adalah sebesar 104. Jika dirinci menurut
5 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
kecamatan, sebanyak 16.288 jiwa tinggal di kecamatan Sukajaya dan sisanya (15.903 jiwa)
tinggal dikecamatan Sukakarya.
Persebaran penduduk ini tidak merata setiap kecamatannya. Terjadi pergeseran
pertumbuhan penduduk dari kecamatan Sukakarya ke kecamatan Sukajaya beberapa tahun
terakhir.
Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk adalah kelahiran,
kematian dan migrasi/perpindahan penduduk itu sendiri. Tahun 2013 di Kota Sabang terdapat
359 kelahiran yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kota Sabang. Sedangkan jumlah kematian yang tercatat sebanyak 249 jiwa. Bukan hanya
pribumi, di Sabang banyak terdapat warga asing yang menetap atau tinggal sementara.
Terbukti sebanyak 80 warga asing memperpanjang visanya.
IV. SOSIAL
Berhasil tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat
pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai
pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang pendidikan. Pada tahun 2013, di Kota
Sabang terdapat 25 sekolah dasar(SD)/sederajat termasuk 1 sekolah dasar biasa(SDLB) yang
menampung 4.593 murid dengan guru sebanyak 469 orang. Sekolah menengah pertama
(SMP)/sederajat terdapat 9 sekolah yang menampung 1.554 murid dengan guru sebanyak
240, dan 4 sekolah menengah atas (SMA)/sederajat yang menampung 1.326 murid dengan
178 guru. Sedangkan untuk taman kanakkanak (TK) ada sebanyak 16 sekolah dengan 1.050
murid.
Kemajuan bidang pendidikan yang dicapai suatu daerah juga dapat dilihat melalui
minta baca penduduknya. Kota Sabang terdapat sebuah perpustakaan umum yang
diperuntukkan bagi penduduknya dengan berbagai fasilitas yang sudah disediakan. Tercatat,
pada tahun 2013 ada sebanyak 3.296 orang mengunjungi perpustakaan umum dan sebanyak
1.381 orang diantaranya melakukan peminjaman buku. Perpustakaan ini sendiri memiliki
koleksi 27.054 judul buku, 269 majalah, 702 CD, 40 Foto, 60 peta dan berlangganan 1.095
surat kabar
Penduduk Sabang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan budaya yang hidup
berdampingan dengan rukun. Mayoritas penduduk Sabang beragama islam, oleh karena itu
dapat ditemui 93 masjid dan meunasah yang digunakan untuk beribadah ummat islam.
Sedangkan gereja untuk umat katolik ada 1 buah, begitu juga gereja protestan dan klenteng,
masing-masing ada 1 buah.
6 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Ada 5 buah pesantren di Kota Sabang yang dihuni oleh sekitar 426 santri dan pengajar
84 orang. Salah satu kewajiban umat Islam adalah menunaikan haji bagi yang mampu, di
Kota Sabang sendiri pada tahun 2013 ada sebanyak 21 orang yang menunaikannya, 8
diantaranya lakilaki dan sisanya sebanyak 13 orang perempuan. Sedangkan jumlah pasangan
menikah, yang juga anjuran Islam berjalan baik di Sabang, terlihat pada tahun 2013 sebanyak
156 pasangan yang melangsungkan pernikahan.
Menurut Dinas Sosial, tenaga kerja dan mobilitas penduduk Kota Sabang, pada tahun
2013 terdapat fakir miskin sebanyak 3.568 jiwa, sebanyak 652 penderita cacat dan jumlah
penduduk lanjut usia sebanyak 1054 di kota Sabang.
Pada tahun 2013 di Kota Sabang, terdapat 2 buah rumah sakit (RS), 6 puskesmas dan
12 puskesmas pembantu, selain juga beberapa tempat dokter praktek. Sedangkan fasilitas
posyandu ada sebanyak 36 tempat. Sarana dan prasarana yang dimiliki masingmasing RS di
Kota Sabang dapat dilihat di Tabel IV.31. Selain sarana dan prasarana, tenaga medis juga
sangat mempengaruhi tingkat pembangunan kesehatan. Jika dilihat pada tabel IV.32,
diketahui ada sebanyak 22 dokter umum, 4 dokter spesialis dan 5 dokter gigi yang melayani
pasien di Kota Sabang. Sedangkan bidan ada sebanyak 69 orang dan perawat sebanyak 125
orang. Sedangkan untuk angka kunjungan ke rumah sakit dan puskesmas, selama 2013
terdapat 3.489 kunjungan pasien ke rumah sakit angkatan laut (RSAL), 15.805 kunjungan ke
RSU dan 5.885 kunjungan ke puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Sabang.
Kota Sabang selain terkenal dengan julukan Nol Kilometer Indonesia juga dikenal
memiliki pemandangan yang indah dan taman laut yang mengundang decak kagum. Oleh
karena itu tidak mengherankan jika pada tahun 2013 tak kurang dari 4.648 wisatawan asing
dan 401.224 wisatawan domestik berkunjung ke Sabang.
V. PENDAPATAN REGIONAL
Secara umum PDRB Kota Sabang Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2011 sampai
dengan 2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 PDRB Kota Sabang sebesar
567,61 milyar rupiah dan nilai ini terus meningkat hingga mencapai 663,13 milyar rupiah
pada tahun 2013.
Perkembangan PDRB apabila ditinjau berdasarkan harga konstan tahun 2000, untuk
periode 2011 sampai dengan 2013 juga menunjukan perkembangan yang positif, dimana
pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 256,81 milyar rupiah
dengan pertumbuhan 4,48 persen pada tahun 2013.
Sumber: Sabang Dalam Angka 2014
7 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
B. Mentawai
GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Geografis, Administratif dan Kondisi fisik
Kondisi Geografis
1. Letak Geografis
Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera
Barat dengan posisi geografis yang terletak diantara 0°55‘00‘‘ – 3°21‘00‘‘ Lintang Selatan
dan 98°35‘00‘‘ – 100°32‘00‘‘ Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 6.011,35
km2 dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km. Secara geografis, daratan Kabupaten
Kepulauan Mentawai ini terpisahkan dari Propinsi Sumatera Barat oleh laut, yaitu dengan
batas sebelah utara adalah Selat Siberut, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera
Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Mentawai, serta sebelah barat berbatasan
dengan Samudera Hindia.
Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas 4 pulau besar ditambah pulau-pulau kecil
sebanyak (93 buah). Keempat pulau besar ini adalah Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau
Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan. Sesuai dengan peraturan Bupati no 14 tahun 2013 (19
Februari 2013) Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas 10 kecamatan, 43 desa dan 341
dusun. Kesepuluh kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :
Secara Administratif Wilayah, Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2003, telah menetapkan Pemekaran Kecamatan, dari 4 (empat)
kecamatan sebelumnya menjadi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu:
Di Pulau Siberut meliputi 5 (lima) kecamatan terdiri dari:
- Kecamatan Siberut Barat
- Kecamatan Siberut Utara
- Kecamatan Siberut Tengah
- Kecamatan Siberut Selatan
- Kecamatan Siberut Barat Daya.
8 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Di Pulau Sipora meliputi 2 (dua) kecamatan terdiri dari
- Kecamatan Sipora Utara
- Kecamatan Sipora Selatan.
Di Pulau Pagai Utara meliputi 2 (dua) kecamatan terdiri dari
- Kecamatan Pagai Utara
- Kecamatan Sikakap.
Di Pulau Pagai Selatan meliputi 1 (Satu) kecamatan terdiri dari
- Kecamatan Pagai Selatan
Kondisi geografis dan alam Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini sebagian besar
merupakan kawasan hutan. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara
keseluruhan adalah 6.011,35 Km² atau 601.135 Ha. Total kawasan hutan (terdiri dari
hutan lebat, hutan sejenis, semak belukar) memiliki persentase terbesar yaitu
mencapai 80,45 % dari luas wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai atau sebesar
498.980 hektar dan sebagian berpotensi sebagai lahan tidur, meliputi 456.300 hektar
berupa hutan lebat (72,63%),42.680 hektar berupa semak belukar (7,82%).
Sementara itu komposisi luas lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya sektor pertanian
adalah sebesar 86.501 hektar atau 16,36 persen dari total luas wilayah, meliputi 740
hektar luas lahan untuk sawah ( 0,18% ), 133 hektar luas lahan untuk tegalan (0,03%),
68.506 hektar luas lahan untuk kebun (12.57%), dan 17.124 hektar luas lahan untuk
perkebunan (3.58%). Luas lahan untuk pemukiman atau rumah hanya sebesar 3.096 hektar
atau 0,72 % dari total luas wilayah.
2. Topografis
Secara topografi, keadaan geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai bervariasi
antara dataran, sungai, dan berbukit-bukit, dimana rata-rata ketinggian daerah seluruh
ibukota kecamatan dari permukaan laut (DPL) adalah 2 meter. Kabupaten Kepulauan
Mentawai beribukota di Tuapejat yang terletak di Kecamatan Sipora Utara dengan jarak
tempuh ke kota Padang sepanjang 153 km.
Untuk mencapai ibukota Propinsi Sumatera Barat ini harus ditempuh melalui jalan
laut. Begitu pula halnya transportasi dari masing-masing ibukota kecamatan ke kota
Padang ataupun ke ibukota Kabupaten juga harus ditempuh melalui jalur laut.
Batas daerah kabupaten kepulauan Mentawai berbatasan dengan :
9 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Nias Sumatera Utara
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Pesisir Selatan
Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Padang Pariaman
Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia
Kondisi Fisik
10 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Peta: Peta DAS Kabupaten Kepulauan Mentawai
11 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Administratif.
Sejak tahun 2013 kabupaten kepulauan mentawai memiliki 10 kecamatan dan 43 desa serta
341 dusun, kesepuluh kecamatan tersebut merupakan hasil pemekaran dari empat kecamatan
lama, dengan penjelasan sebagai berikut kecamatan pagai utara selatan mengalami
pemekaran menjadi tiga kecamatan yaitu kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Utara
dan kecamatan Sikakap, Kecamatan Sipora menjadi dua kecamatan yaitu sipora selatan dan
sipora utara, Kecamatan Siberut selatan menjadi tiga kecamatan yaitu Siberut selatan, Siberut
barat daya, dan Siberut tengah untuk Kecamatan Siberut Utara menjadi dua kecamatan yaitu
siberut utara dan siberut barat.
total Jumlah penduduk di daerah perkotaan adalah sebesar 6.980 jiwa (9% dari total
penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai), daerahnya adalah Tuapejat dan Muara Siberut.
Tabel Nama Kecamatan, luas wilayah per Kecamatan dan Jumlah Desa
N
o Kecamatan
Jumla
h Desa
Luas
(km2)
Luas Wilayah
Administrasi Terbangun
(Ha) % thd
total (Ha)
% thd
total
1 Pagai selatan 4 901,08
90.108
15
304
0,34
2 Sikakap 3 278,45
27.845
5
453
1,63
3 Pagai Utara 3 342,02
34.202
6
171
0,50
4 Sipora
Selatan 7 268,47
26.847
4
478
1,78
5 Sipora Utara 6 383,08
38.308
6
424
1,11
6 Siberut
Selatan 5 508,33
50.833
8
326
0,64
7 Siberut Barat
Daya 3 649,08
64.908
11
240
0,37
8 Siberut
Tengah 3 739,87
73.987
12
142
0,19
9 Siberut Utara 6 816,11
81.611
14
414
0,51
1
0 Siberut Barat 3
1124,8
6
112.486
19
144
0,13
Jumlah 43 6.011,3
5 601.135 100 3.096 7,19
Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, tahun 2014
12 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
1. Kondisi Klimatologi
Kepulauan Mentawai yang dikelilingi oleh Samudera Indonesia dan terletak di daerah
khatulistiwa mempunyai iklim dengan udara yang panas dan lembab dengan curah hujan
yang tinggi. Iklimnya dipengaruhi oleh sirkulasi musim mansoon dan pergerakan
konvergensi inter tropis. Musim penghujan terjadi antara bulan Nopember hingga maret,
musim kemarau mulai bulan Mei hingga Oktober.
Curah hujan berkisar antara 2500 – 4700 mm/tahun dengan jumlah hari hujan antara 132 –
267 hari hujan per tahun. Perbedaan pada saat bulan-bulan basah dan kering yang terjadi
tidak begitu jelas, karena hujan lebat dengan durasi pendek dapat terjadi pada musim
kemarau atau selama musim peralihan. Hal ini disebabkan oleh cuaca yang sering terganggu
dengan terjadinya angin taufan dari Samudera Indonesia yang bertiup menuju daratan
Sumatera.
13 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Peta Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai
14 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Demografis
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai m e n u r u t K a b u p a t e n
D a l a m a n g k a 2 0 1 4 y a i t u p a d a tahun 2013 s e b a n y a k 81.848 jiwa,
yang terdiri dari 42.503 laki – laki dan 39,337 perempuan, Tingkat kepadatan
penduduk pada tahun 2013 ini terhitung sebanyak 18 jiwa/Km2
. Jumlah penduduk
terbanyak berada di Kecamatan Sikakap yakni 10.312 jiwa yg distribusinya
sebesar 12,36% dari total penduduk Kepulauan Mentawai sedangkan jumlah
penduduk terendah berada di Kecamatan Pagai Utara yakni 5.530 jiwa hanya
menyumbang 6.67% dari total Penduduk kepulauan Mentawai (lihat tabel 2,3)
15 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 Pagai Selatan 8.782 8.888 9101 9.320 9.503 2.196 2.222 2.275 2.330 2.376 6,5% 1,2% 2,4% 2,4% 2,0% 10 10 10 10 11
2 Sikakap 9.531 9.644 9875 10.112 10.312 2.383 2.411 2.469 2.528 2.578 9,4% 1,2% 2,4% 2,4% 2,0% 34 35 35 36 37
3 Pagai Utara 5.514 5.274 5401 5.530 5.639 1.379 1.319 1.350 1.383 1.410 17,6% -4,4% 2,4% 2,4% 2,0% 16 15 16 16 16
4 Sipora Selatan 9.092 9.070 9288 9.511 9.698 2.273 2.268 2.322 2.378 2.425 -1,2% -0,2% 2,4% 2,4% 2,0% 34 34 35 35 36
5 Sipora Utara 9.092 9.511 9739 9.973 10.170 2.273 2.378 2.435 2.493 2.542 -1,2% 4,6% 2,4% 2,4% 2,0% 24 25 25 26 27
6 Siberut Selatan 8.446 8.546 8751 8.961 9.138 2.112 2.137 2.188 2.240 2.284 9,1% 1,2% 2,4% 2,4% 2,0% 17 17 17 18 18
7 Siberut Barat Daya 6.069 6.141 6288 6.439 6.566 1.517 1.535 1.572 1.610 1.642 9,3% 1,2% 2,4% 2,4% 2,0% 9 9 10 10 10
8 Siberut Tengah 6.069 6.144 6291 6.442 6.569 1.517 1.536 1.573 1.611 1.642 8,6% 1,2% 2,4% 2,4% 2,0% 8 8 9 9 9
9 Siberut Utara 7.343 8.025 8218 8.415 8.581 1.836 2.006 2.054 2.104 2.145 -8,5% 9,3% 2,4% 2,4% 2,0% 9 10 10 10 11
10 Siberut Barat 6.733 6.813 6977 7.144 7.285 1.683 1.703 1.744 1.786 1.821 -13,9% 1,2% 2,4% 2,4% 2,0% 6 6 6 6 6
76.671 78.056 79.929 81.848 83.461 19.168 19.514 19.982 20.462 20.865 36% 16% 24% 24% 20% 17 17 17 18 18
Kepadatan (jiwa/Km2)
Tahun
Jumlah
No Kecamatan
Jumlah Penduduk Jumlah KK Tingkat Pertumbuhan
Tahun Tahun Tahun
Tabel
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai
Sumber : Kecamatan dalam Angka Kab. Kepulauan Mentawai 2014
Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 sd 2014 mengalami penurunan yang
mana angkanya dari 0,36% pada tahun 2010 menjadi 0,25% pada tahun 2014.
Adapun rumus untuk laju pertumbuhan penduduk adalah : (n-n-1)/n)*100% ‗= r.
yang mana n= jumlah penduduk saat ini, n-1= Jumlah penduduk tahun sebelumnya,
Jadi untuk Jumlah Penduduk tahun n+1 dan seterusnya = jlh penduduk n-1 x (1+r)^1,
untuk tahun berikutnya atau n+2 tinggal dirubah pangkat saja dan begitu
seterusnya.(lihat tabel 2.4)
Tabel
Jumlah dan kepadatan penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1 Pagai Selatan 9691 10077 10478 10895 11328 2.423 2.519 2.619 2.724 2.832 1,97% 1,97% 3,98% 3,98% 3,98% 11 11 12 12 13
2 Sikakap 10515 10934 11230 11540 11865 2.629 2.733 2.807 2.885 2.966 1,97% 1,97% 3% 3% 3% 38 39 40 41 43
3 Pagai Utara 5750 5979 6141 6311 6489 1.438 1.495 1.535 1.578 1.622 1,97% 1,97% 3% 3% 3% 17 17 18 18 19
4 Sipora Selatan 9889 10283 10561 10853 11159 2.472 2.571 2.640 2.713 2.790 1,97% 1,97% 3% 3% 3% 37 38 39 40 42
5 Sipora Utara 10370 10783 11075 11381 11702 2.593 2.696 2.769 2.845 2.925 1,97% 1,97% 3% 3% 3% 27 28 29 30 31
6 Siberut Selatan 9318 9689 9951 10226 10515 2.329 2.422 2.488 2.556 2.629 1,97% 1,97% 3% 3% 3% 18 19 20 20 21
7 Siberut Barat Daya 6696 6962 7151 7348 7556 1.674 1.741 1.788 1.837 1.889 1,97% 1,97% 3% 3% 3% 10 11 11 11 12
8 Siberut Tengah 6699 6966 7154 7352 7559 1.675 1.741 1.789 1.838 1.890 1,97% 1,97% 3% 3% 3% 9 9 10 10 10
9 Siberut Utara 8750 9098 9344 9602 9873 2.187 2.275 2.336 2.401 2.468 1,97% 1,97% 3% 3% 3% 11 11 11 12 12
10 Siberut Barat 7428 7724 7933 8152 8382 1.857 1.931 1.983 2.038 2.096 1,97% 1,97% 3% 3% 3% 7 7 7 7 7
85.106 88.494 91.018 93.659 96.429 21.276 22.123 22.754 23.415 24.107 19,7% 20% 28% 29% 29% 184 192 197 203 208
Jumlah Penduduk
TahunNo Kecamatan
Tingkat Pertumbuhan
Jumlah
Kepadatan (jiwa/Km2)
TahunTahun
Jumlah KK
Tahun
Sumber : Analisa POKJA Kepulauan Mentawai 2014
16 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
C. Pulau Karimun Jawa
INFORMASI UMUM
Taman Nasional Karimunjawa merupakan gugusan 27 buah pulau yang memiliki tipe
ekosistem hutan hujan dataran rendah, padang lamun, algae, hutan pantai, hutan mangrove,
dan terumbu karang. Lokasi kepualauan Karimunjawa sekitar 45 mil laut atau sekitar 83
kilometer dari kotaJepara.
Keanekaragaman satwa darat di taman nasional ini tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan
satwa perairan. Satwa darat yang umum dijumpai antara lain rusa , kera ekor panjang ; 40
jenis burung seperti pergam hijau (Duculaaenea), elang laut perut putih ,
trocokan/merbahcerukcuk (Pycnonotusgoiavier), betet (Psittaculaalexandri), penyu sisik
(Eretmochelysimbricata), penyu hijau (Cheloniamydas), danu laredhor. Burung elang laut
perut putih merupakan satwa yang terancam punah di dunia.
Nama Karimunjawa berasal dari zaman Sunan Muria yaitu salah satu tokoh penyebar Agama
Islam. Sunan Muria melihat pulau-pulau di Karimunjawa sangat samar dari PulauJawa
(kremun-kremunsokoJowo). Peninggalan-peninggalan Sunan Nyamplungan/Amir Hasan
(anak dari Sunan Muria) seperti ikan lele (Clariasmeladerma) tanpa patil, makam
Nyamplungan, kayu dewodaru, sentigi, kalimosodo, danularedhor, dikeramatkan oleh
penduduk Karimunjawa.
AKSESIBILTAS
Laut : Pelabuhan Kartini (Jepara) menuju Kep. Karimunjawa dengan lama perjalanan ± 6
jam, berikut jadwal pelayaran kapal fery kekepulauan Karimunjawa, KMP Muria
keberangkatan Jepara-Karimunjawa tersedia di hari Senin, Rabu, danSabtu.
Keberangkatan Karimunjawa-Jepara di hari Selasa, Kamis, dan Minggu.Sedangkan
untuk Kapal Motor Cepat tersedia KMC Kartini dengan kapasitas 168 penumpang
dengan jarak tempuh 2,5 jam perjalanan sedangkan dari kota Semarang selama 3,5
jam perjalanan. KMC Cantika memakan waktu perjalanan 1,5 jam dengan jadwal
keberangkatan senin,selasa, jumat, dan sabtu.
17 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
KEGIATAN DI KARIMUNJAWA
Perairan disini sangat bagus untuk mereka yang memiliki hobi snorkeling atau diving
walaupun tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang hobi swimming dan fishing.Tidak
perlu repot-repot untuk membawa peralatan snorkeling and diving, karena di karimunjawa
kita bisa menyewa alat-alat tersebut. Alat senorkeling disewakan mulai Rp. 35.000,00 per
hari. Jika menginginkan tempat yang sangat bagus untuk snorkeling, saya menyarankan
untuk menyewa kapal nelayan (+ Rp. 350.000,00 per kapal per hari, kapasitas maksimal 15
penumpang termasuk abk) untuk menuju pulau menjangan kecil, kurang lebih 30 menit
perjalanan dari Pulau Karimun.
Untuk snorkeling, Anda tidak harus bisa berenang. Tidak perlu takut tidak bisa menikmati
keindahan terumbukarang. Guide di karimunjawa sangat terlatih dalam menemani wisatawan
baik yang bisa berenang atau pun tidak. Bagi yang tidak bisa berenang diwajibkan untuk
menggunakan life fest, bagi yang bisa berenang, disarankan menggunakannya juga, agar
lebih safe. Atau jika anda dan keluarga tidak berani mengambil resiko, bisa menyewa perahu
kaca (Glass Bottom Boat), yaitu sebuah perahu yang memiliki lantai/dasar dari bahan kaca
tembus pandang, sehingga anda bisa menikmati keindahan terumbu karang dari dalam kapal.
Harga bervariasi mulai Rp. 350.000. Harga biasanya disesuaikan dengan jarak tempuh lokasi.
untuk diving, Karimun jawa memiliki spot-spot diving asli (bukanbuatan) yang sangat bagus
untuk diving. Bagi pemula, bisa memanfaatkan jasa pemandu untuk melihat-lihat
pemandangan di dalam air dengan fee antara Rp. 150.000 – 200.000 per hari untuk maksimal
2 orang per pemandu selam. Satu set alat selam disewakan dengan hargaRp. 280.000,00
dengan satu tabung oksigen. Sedangka nuntuk tabungnya saja, disewakan dengan hargaRp.
75.000,00 per tabung. Diwajibkan bisa berenang.
D. Saumlaki
Sesuai Surat Keputusan Gubernur No. 1475 Tahun 2004 tentang Penetapan Jumlah,
Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Maluku tahun 2004,
secara administratif, Provinsi Maluku terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten dan 1 (satu) kotamadya,
yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku
Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat,
Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kotamadya Ambon. Dan terdiri dari 64 Kecamatan,
886 Desa/Kelurahan.
18 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Luas wilayah Provinsi Maluku secara keseluruhan adalah 581.376 km persegi, terdiri dari
luas lautan 527.191 km persegi dan luas daratan 54.185 km persegi. Dengan kata lain sekitar
90% wilayah Provinsi Maluku adalah lautan.
Provinsi Maluku terletak antara 2 derajat dan 30 menit sampai 9 derajat Lintang Selatan dan
124 - 136 derajat Bujur Timur Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan yang terdiri
dari 559 pulau, dan dari jumlah pulau tersebut terdapat beberapa pulau yang tergolong pulau
besar. Saumlaki, terletak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mencakup seluruh
kepulauan Tanimbar merupakan benteng di sebelah Tenggara NKRI yang langsung
berbatasan dengan Australia.
E. Alor
Alor adalah sebuah pulau yang terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara.
Luas wilayahnya 2.119 km², dan titik tertingginya 1.839 m. Pulau ini dibatasi oleh Laut
Flores dan Laut Banda di sebelah utara, Selat Ombai di selatan (memisahkan dengan Pulau
Timor), serta Selat Pantar di barat (memisahkan dengan Pulau Pantar. Pulau Alor adalah satu
dari 92 pulau terluar Indonesia karena berbatasan langsung dengan Timor Leste di sebelah
selatan.
Pulau Alor merupakan salah satu dari dua pulau utama di Kabupaten Alor, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Di pulau ini terdapat Kota Kalabahi, ibukota Kabupaten
Alor. Letak Pulau Alor berada di sebelah selatan Khatulistiwa. Hal ini menyebabkan Alor
beriklim Semiarid (Kering). Suhu di Alor dapat mencapai 22,2 C sampai 32,2 C.
Pulau Alor memiliki potensi wisata khususnya bahari yang sangat bagus. Pulau Alor
selain memiliki keindahan Alam yang dapat dilihat secara langsung di daratan dan di pantai,
juga memiliki keindahan Alam di bawah laut berupa ikan-ikan langka nan indah serta karang
dan tumbuhan-tumbuhan laut yang begitu mempesona.
Beberapa titik selam yang memiliki keindahan alam Memiliki 18 titik selam yang
disebut ―Baruna‘s Dive Sites at Alor‖ : 1. Baruna‘s Point 2. Never – Never wall 3. Cave Point
4. Barrel Sponge Wall 5. Mola – mola Point 6. Night Snacks 7. Alor Expree / Alor Dreaming
8. Rocky Point 9. Three Coconuts 10. Moving Pictures 11. Eagle Ray Point 12. Rahim‘s
Point 13. Tuna Channel 14. Anemone Country 15. Sharks Reeway 16. Octopus Garden 17.
Captain‘s Choice 18. The Refrigerator.
Selain wisata bahari, Alor juga menyimpan sejumlah objek wisata yang memiliki
daya tarik secara kultural dan historis yang jarang dijamah dan dikunjungi baik oleh
penduduk setempat maupun oleh wisatawan. Meski memiliki aksebilitas amat terbatas, tapi
19 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
bagi para pencinta petualangan alam justru menjadi tantangan dan keunikan. Salah satunya,
Al-Quran tua dari kulit kayu yang ditulis dengan tinta ramuan tradisional yang diperkirakan
berusia lebih dari 800 tahun, sebuah bukti sejarah tentang keberadaan Islam di Alor. Daya
pemikat lainnya yaitu kampung Takpala, sebuah desa tradisional yang dihuni oleh suku Abui
dengan pola perkampungan linear dengan deretan rumah adat.
Masyarakatnya yang masih memegang teguh adat dan tradisi akan mempertontonkan
atraksi budayanya yang khas dalam menyambut para pelancong, membuat nama desa ini
melambung sampai ke mancanegara. Bagi pendaki gunung yang menggilai tantangan di
tempat yang masih perawan, Gunung Delaki Sirung di Pulau Pantar dan Gunung Koya-Koya
di Pulau Alor, adalah tempatnya. Kepenatan yang melelahkan itu segera sirna membawa
kesejukan dan kesegaran jiwa setelah menyaksikan fenomena geologi vulkanik di Desa Air
Panas dan Air Terjun di Pulau Pantar, taman wisata alam Tuti Adagae di Pulau Alor.
Di Alor juga terdapat ranch mini peternakan rusa (terbaik di Kawasan Timur
Indonesia) dan Hutan Nostalgia. Sebelum beranjak kembali pulang, jangan lupa menanam
pohon di Hutan Nostalgia sebagai tanda Anda pernah mengunjungi Pulau Alor. Nama dan
alamat Anda akan diabadikan pada pohon yang ditanam dan dikenang sepanjang masa.
Akses Menuju Lokasi Wisatawan bisa datang dari Kupang dengan naik kapal feri
dengan waktu tempuh 18 jam menuju Larantuka. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan
naik kapal kayu menuju pelabuhan laut Kalabahi dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Di
depan pelabuhan Kalabahi yang berada di Kepulauan Alor, terbentang Taman Laut Selat
Pantar. Selain itu, dari Kupang ada penerbangan lanjutan selama kurang lebih 4 jam.
Akomodasi Di Kepulauan Alor tersedia rumah makan, penginapan, pemandu wisata, dan
perdagangan souvenir khas Pulau Pantar.
Sebagai negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan kenyataan kurang lebih
75% dari luas wilayah Indonesia adalah laut, dan Indonesia dianggap sebagai benua ke enam
dunia dengan sebutan benua maritim Indonesia. Dengan potensi sekitar 17.508 pulau, sebagai
negara kepulauan terbesar di dunia, serta memiliki garis pantainya yang terpanjang kedua di
dunia, Indonesia memiliki prospek untuk dikenal sebagai negara utama yang memiliki
potensi sumber daya kelautan. Indonesia dilihat dari kondisi wilayahnya merupakan negara
maritim yang memiliki ciri khas keaneka ragaman alam, flora dan fauna serta tanaman laut
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Indroyono, 2000).Dari jumlah pulau tersebut,
lebih dari 10.000 pulau yang merupakan pulau-pulau kecil tidak berpenghuni, belum bernama
dan 67 pulau dari kurang lebih 100 pulau terluar berbatasan langsung dengan 10 negara
tetangga (Bapenas, 2002).
20 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Sebagai bagian yang letaknya terpencil, pemanfaatan dan pengelolaan pulau-pulau
kecil memerlukan perlakuan yang berbeda dengan wilayah lain terutama karena sifat pulau
yang sensitif terhadap karakteristik khusus baik dari segi sumberdaya alam, aspek
lingkungan, dan budaya masyarakatnya.
1.2. Maksud dan Tujuan
Pembuatan Naskah Akademik (NA) ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi
logis bagi arah pengelolaan pulau-pulau kecil yang dilandasi kerangka berpikir yang bersifat
kontekstual, konseptual dan yuridis formal bagi pusat maupun daerah dalam memanfaatkan
pulau-pulau kecil secara bijak. Disamping itu juga untuk menyatukan persepsi/kesatuan
pandang acuan dan arah pengelolaan pulau-pulau kecil dari segi pengertian,definisi, sampai
dengan kewajiban dan larangan terhadap pemanfaatan pulau-pulau kecil.Sedangkan tujuan
strategis dari penyusunan NA ini akan fokus pada nilai-nilai penting yang mencakup yaitu:
1. Konservasi
a. Melestarikan biodiversitas pesisir dan pulau pulau kecil sebagai kawasan yang
dilindungi.
b. Menjaga proses ekologis yang menunjang sistem kehidupan disekitarnya.
2. Edukasi dan Ilmu Pengetahuan
a. Meningkatkan pengetahuan ekologi, biologi, geologi di pesisir dan pulau pulau kecil
sebagai kawasan yang dilindungi
b. Memperkuat apresiasi dan kepedulian terhadap nilai nilai lingkungan ekologi dan
budaya di kawasan pesisir dan pulau pulau kecil
3. Rekreasi
a. Memanfaatkan pesisir dan pulau pulau kecil sebagai daerah tujuan wisata yang
memiliki daya tarik keanekaragaman sumberdaya alam dan budaya yang ada di
kawasan pesisir dan pulau pulau kecil
b. Mengembangkan konsep pariwisata berbasis pelestarian sebagai alat dalam
memanfatakan daya tarik sumberdaya alam dan budaya secara terpadu dan
berkelanjutan
4. Wawasan Nusantara
a. Mengembangkan pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil sebagai bagian dari
ekosistem bahari secara nasional
b. Memperkuat pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil khususnya yang terluar
sebagai bagian dari kedaulatan negara Indonesia.
21 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Masalah
Salah satu ciri dari kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (P3K) adalah lokasi yang
pada umumnya terpencil dan terisolir. Kondisi inilah yang sering menimbulkan masalah
terhadap pengelolaan dan pemanfaatan P3K. Berbagai krisis sumberdaya dan konflik
pemanfaatan kerap terjadi di wilayah P3K yang berakar dari ketidakjelasan aturan sampai
penegakan hukum (Solihin, 2008). Namun kebanyakan di antaranya disebabkan oleh
ketiadaan informasi tentang karakteristik fisik dan sosial di tingkat perencana baik regional
maupun nasional, serta ketidakjelasan aturan daerah yang biasanya karena adanya persoalan
yang tidak terpecahkan karena kebijakan yang ada tidak memiliki kejelasan.
Dari adanya permasalahan yang komplek tersebut, dibutuhkan adanya kajian atau
penelitian yang dapat memberikan masukan bagi penyusunan pedoman bagi semua pihak
yang berkepentingan terhadap upaya pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara
terpadu dan berkelanjutan. Dari penjelasan tersebut dapat dirangkum permasalahan Kawasan
Pesisir dan pulau-pulau Kecil meliputi antara lain:
1. Kurangnya dukungan prasarana dan sarana (kelautan dan perikanan) serta keberadaan
pusat-pusat kegiatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi pesisir.
2. Definisi operasional pulau-pulau kecil yang belum jelas. Definisi yang digunakan
mengacu pada definisi internasional dengan pendekatannya negara benua, sehingga pilihan
kegiatan di kawasan pulau-pulau kecil menjadi terbatas.
3. Minimnya data dan informasi tentang pulau-pulau Kecil. Data dan Informasi tentang
pulau-pulau kecil di Indonesia masih sangat terbatas, terlihat dari masih banyaknya pulau-
pulau kecil di Indonesia yang belum terinventarisir dan belum memiliki nama.
4. Konflik pemanfaatan dan kewenangan. Tidak adanya aturan yang jelas tentang penataan
ruang kawasan P3K, menyebabkan terjadinya perbedaan tujuan, target dan rencana untuk
mengeksploitasi sumberdaya pesisir (Briguglio, 1995).
5. Kerusakan dan pencemaran lingkungan pesisir. Umumnya degradasi disebabkan oleh
kegiatan perikanan yang bersifat destruktif, penambatan jangkar, pelayaran/perkapalan,
dan tumpahan minyak.
6. Kerusakan akibat pemanfaatan berlebih (over exploitation) pada sebagian jenis
sumberdaya pesisir (khususnya sumberdaya perikanan tangkap). Beberapa stok
sumberdaya ikan telah mengalami kondisi tangkap lebih (over fishing).
7. Rendahnya sumberdaya manusia (SDM) masyarakat dan aparat dalam merealisasikan
proses (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) kerjasama antar kawasan dalam
pemanfaatan sumberdaya pesisir laut dan pulau-pulau kecil.
22 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
8. Pencurian ikan oleh nelayan asing yang banyak terjadi pada perairan pada wilayah
perbatasan.
1.3. Manfaat
Adapun manfaat dari naskah akademis ini dapat menjadi arah:
1. penyusunan pedoman ini pada akhirnya menjadi kerangka acuan bagi pihak terkait dalam
konteks melembagakan strategi dan kebijakan pengelolaan pemanfatan potensi pulau-
pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Perumusan pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan,
ruang lingkup dan materi muatan rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan
pulau-pulau kecil.
2.1. Keluaran
Keluaran naskah akademik ini berupa dokumen Naskah Akademik yang berisi tentang
pengembangan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.
23 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
I. LANDASAN TEORI
Agar diperoleh kesamaan pandang terkait dengan hubungan kelembagaan dalam
penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan, maka perlu dijabarkan beberapa aspek penting
sebagai landasan teori yang diharapkan dapat mempermudah penggambaran selanjutnya
meliputi:
2.1. Terminologi dan Konsep
Dalam upaya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil (P3K) sebagai salah satu
inovasi produk pariwisata, maka perlu adanya pemahaman terlebih dahulu terkait dengan
pengertian dan konsep tentang P3K dan kepariwisataan (pariwisata berkelanjutan).
2.1.1. Pulau-pulau kecil
Kita ketahui bahwa berbicara masalah pulau maka akan berhubungan dengan masalah
teritori, kedaulatan, batas wilayah atau koloni dan lain sebagainya, terkait suatu negara.
Menurut Gjetnes (2001), dijelaskan bahwa pengertian pulau sudah di wacanakan sejak tahun
1930 oleh League of Nations Conference for the Codification of International law. Gjetnes
menjelaskan pulau adalah ‖an area of land, which is permanently above high water mark”.
Selanjutnya dalam konvensi UNCLOS pertama di Geneva tahun 1958, pengertian tersebut
dimodifikasi melalui pro kontra menjadi ‖a naturally formed area of land, surrounded by
water, which is above water at high tide”.
Terlepas dari pro dan kontra, berikut salah satu acuan yang umum digunakan adalah
pengertian pulau yang dikeluarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, pasal 121
yang menyebutkan ‖an island is a naturally formed area of land surrounded by water, which
is above water at high tide”. Artinya pulau adalah daratan yang terbentuk secara alami,
dikelilingi air, dan ada di atas permukaan air saat pasang.
Beberapa ahli menyatakan bahwa pulau kecil adalah pulau yang berukuran kecil, yang
secara ekologis terpisah dari pulau induknya dan memiliki batas yang pasti, terisolasi dari
habitat lain, sehingga mempunyai sifat insular. Daratan yang pada saat pasang tertinggi
permukaannya ditutupi air tidak termasuk kategori pulau kecil (Dahuri, 1998, dan Bengen,
2001). Stratford, (2003) menambahkan bahwa pulau (kecil atau sangat kecil) peka terhadap
perubahan budaya dan lingkungan eksternal. Beberapa batasan lain menyebutkan bahwa
pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang atau sama dengan 10 000 km2 (UNESCO, 1994
dalam Sugandhy, 1999), atau dengan luas 5 000 km2 dan 2 000 km2 (Falkland, 1995).
UNESCO (1991) dalam Bengen (2006) juga menjelaskan bahwa pulau sangat kecil luasnya
tidak lebih besar dari 100 km 2 dan lebarnya tidak lebih besar dari 3 km. Sedangkan UU
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil mendefinisikan bahwa pulau kecil adalah
24 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2 000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya.
Pulau kecil merupakan habitat yang terisolasi dari habitat lain sehingga membentuk
kehidupan yang unik di pulau tersebut. Selain itu pulau kecil mempunyai lingkungan yang
khusus dengan proporsi spesies endemik bila dibandingkan dengan pulau kontinen (Dahuri,
1998).
Demikian juga halnya dengan pengertian pulau-pulau kecil yang cukup banyak.
Sebagai kata jamak, P3K adalah sekelompok pulau dengan luas kurang dari 2.000 km2 atau
pulau yang memiliki lebar kurang dari 10 km (UNESCO, 1993). Pulau Kecil adalah pulau
dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta
kesatuan ekosistemnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa pengertian pulau kecil adalah
pulau yang berukuran kecil, yang secara ekologis terpisah dari pulau induknya dan memiliki
batas yang pasti, terisolasi dari habitat lain, sehingga mempunyai sifat insular (Dahuri, 1998,
dan Bengen, 2001). Dalam hal batasan cukup bervariatif yaitu ukuran pulau kecil dengan luas
2 000 km2 atau luas 5 000 km2 atau tidak lebih luas dari 10 000 km2, dan lebar kurang dari 3
km. Pengertian tersebut kemudian dimodifikasi oleh beberapa ahli yang menjelaskan bahwa
bahwa pulau (kecil atau sangat kecil) peka terhadap perubahan budaya dan lingkungan
eksternal (Stratford, 2003).
Sedangkan menurut UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau Pulau Kecil pada pasal 1 angka 3 mendefinisikan bahwa pulau kecil adalah pulau
dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2 000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta
kesatuan ekosistemnya. Daratan yang pada saat pasang tertinggi permukaannya ditutupi air
tidak termasuk kategori pulau kecil. Sementara definisi pulau-pulau kecil adalah: ―Kumpulan
pulau dengan luas kurang dari 2.000 Km2 atau lebar kurang dari 10 Km beserta kesatuan
ekosistem di sekitarnya yang terpisah dari pulau induk‖
Terkait dengan P3K, juga perlu dijelaskan pengertian mengenai P3K terluar, yang
tentunya juga akan berhubungan erat dengan aturan tentang batas wilayah laut. Menurut
Peraturan Presiden No 78 tahun 2005 tentang pengelolaan P3K terluar, menjelaskan bahwa
definisi pulau kecil terluar adalah : ―Pulau dengan luas kurang atau sama dengan 2000 km2
yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut
kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional‖.
Pada hakekatnya yang dimaksud dengan pulau kecil adalah pulau yang berukuran
kecil yang secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland) dan memiliki batas yang
pasti, terisolasi dari habitat lain, sehingga mempunyai sifat insuler. Keterisolasian suatu pulau
akan menambah keanekaragaman organisme yang hidup dan dapat membentuk kehidupan
25 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
yang unik di pulau tersebut (Dahuri, 1998). Profil pulau-pulau kecil pada dasarnya dapat
dilihat dari beberapa ciri:
1. Dilihat dari jaraknya yang terpencil baik yang berpenghuni maupun yang tidak
berpenghuni.
2. Dilihat dari potensi. Antara lain batasan fisik yang memperhatikan luas pulau, batasan
ekologis; serta batasan keunikan budaya;
3. Dilihat dari pembentukannya. Menurut Retraubun (2002), jenis pulau dapat
dikelompokkan menjadi Pulau Benua (Continental Islands) yang merupakan pulau bagian
dari benua misalnya pulau Sumatra, Jawa, Pulau Papua dan Kalimantan. Pulau vulkanik
(Volcanic Islands), merupakan pulau yang terbentuk dari kegiatan gunung api di dasar
laut dan timbul secara perlahan seperti pulau Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, dan pulau
Flores. Pulau Karang Timbul (Raised Coral Islands), merupakan pulau yang terbentuk
karena terangkatnya terumbu karang ke atas permukaan laut, dan banyak ditemukan di
perairan timur Indonesia, seperti di Laut Banda. Kemudian pulau daratan rendah (Low
Islands) seperti di Kepulauan Seribu Jakarta, dan Pulau Atol (Atols), seperti pulau atol di
Pulau-pulau Tukang Besi.
2.1.2. Pesisir
Pengertian wilayah pesisir masih belum ada yang dapat diterima secara universal,
mengingat sudut pandang yang berbeda dari pihak-pihak yang berkepentingan. Robert Kay
(1999) mengelompokkan pengertian wilayah pesisir dari dua sudut pandang yaitu dari sudut
akademik keilmuan dan dari sudut kebijakan pengelolaan. Lebih lanjut disebutkan bahwa
wilayah pesisir adalah sabuk daratan yang berbatasan dengan lautan dimana proses dan
penggunaan lahan di darat secara langsung dipengaruhi oleh proses lautan dan sebaliknya.
Definisi wilayah pesisir dari sudut pandang kebijakan pengelolaan meliputi jarak tertentu dari
garis pantai ke arah daratan dan jarak tertentu ke arah lautan. Definisi ini tergantung dari isu
yang diangkat dan faktor geografis yang relevan dengan karakteristik bentang alam pantai
(Hildebrand and Norrena, 1992 dalam Kay,1999).
Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2003
tentang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan
sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke
arah laut 12 mil dari garis pantai dan sepertiga dari wilayah laut untuk Kabupaten/Kota dan
ke arah darat hingga batas administrasi Kabupaten/Kota. Wilayah pesisir merupakan
interface antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama
26 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
lainnya, baik secara biogeofisik maupun sosial ekonomi, wilayah pesisir mempunyai
karakteristik yang khusus sebagai akibat interaksi antara proses-proses yang terjadi di daratan
dan di lautan. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun
terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan
perembesan air asin; sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang
masih dipengaruhi oleh prosesproses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran
air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan
hutan dan pencemaran (Hartanto, 2003). Dengan memperhatikan aspek kewenangan daerah
di wilayah laut, dapat disimpulkan bahwa pesisir masuk ke dalam wilayah administrasi
daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Hal tersebut di atas sama dengan apa yang dinyatakan oleh Bengen (2002), wilayah
pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke arah darat meliputi
bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat
laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut (intrusi) yang dicirikan oleh
vegetasinya yang khas. Sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut mencakup bagian atau
batas terluar daripada daerah paparan benua (continental shelf), dimana ciri-ciri perairan ini
masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti penggundulan hutan dan
pencemaran. Beberapa rujukan dalam pembentukan Perda pengelolaan wilayah pesisir dalam
penataan kembali pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir tidak mudah, bahkan sangat
kompleks, antara lain:
1. Banyaknya inisiatif untuk melakukan pencabutan atau perubahan peraturan perundang-
undangan,
2. Sumberdaya pesisir, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak memerlukan
pengkajian yang mendalam.
3. Minimnya pemahaman sumberdaya pesisir sebagai salah satu faktor pendukung
penguatan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejehateraan masyarakat
khususnya di kawasan pesisir.
Dengan kata lain wilayah pesisir adalah wilayah peralihan (interface) antara daratan
dan laut. Oleh karena itu, wilayah pesisir merupakan ekosisitem khas yang kaya akan
sumberdaya alam baik sumberdaya alam dapat pulih (renewable resources) seperti ikan,
terumbu karang, hutan mangrove, dan sumberdaya tak dapat pulih (non-renewable resources)
seperti minyak dan gas bumi, bahan tambang dan mineral lainnya (Dahuri, 1998).
27 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
2.1.3. Pembangunan berkelanjutan
Sejak tahun 1990-an isu pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
diartikan sebagai proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam,
budaya dan manusia. Dari UUD 1945, UU No. 10 tahun 2008 tentang penyelenggaraan
kepariwisataan, UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistem (SDHE), serta deklarasi pembangunan berkelanjutan disebutkan bahwa dalam
pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya dapat dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian
dan memperhatikan prinsip keberlanjutan yang didasarkan azas manfaat dan lestari,
kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.
Menurut Emil Salim
(1992:4-5), untuk mewujudkan
pola pembangunan
berkelanjutan diperlukan tiga
langkah kebijakan yaitu
pengelolaan sumberdaya alam (resources management) dengan menekankan pada
pengelolaan hutan, tanah, dan air. Kemudian pengelolaan dampak pembangunan terhadap
lingkungan, yang mencakup penerapan analisis dampak pembangunan terhadap lingkungan,
pengendalian pencemaran, khususnya bahan berbahaya dan beracun; maupun pengelolaan
lingkungan budaya dan binaan manusia (man made environment), seperti kota, waduk, dan
lain sebagainya. Terakhir adalah berkenaan dengan pembangunan sumberdaya manusia,
human resources development, yang mencakup pengendalian jumlah penduduk atau kuantitas
(tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat kesakitan); pengelolaan mobilitas
perpindahan penduduk ke daerah dan ke kota; pengembangan kualitas penduduk, serta
ketahanan akar budaya penduduk.
Dari kesepakatan antar negara yang tertuang dalam KTT Bumi di Rio de Jainero,
menunjukkan kesungguhan bahwa pemanfaatan sumberdaya lingkungan alam dan budaya
yang bijak hanya dapat diwujudkan melalui program pembangunan yang berkelanjutan.
Kesepakatan tersebut menjadi satu acuan pokok setiap negara dalam merumuskan kebijakan
makro nasional dan regional di berbagai sektor, termasuk pariwisata. Di dalam kebijakan
makro pengembangan pariwisata nasional tertuang beberapa hal antara lain:
1. Pembangunan yang memperhatikan konservasi lingkungan alam dan pelestarian nilai
budaya dan adat istiadat setempat,
2. Pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya penegakan kebhinekaan dan
sekaligus sebagai alat pemersatu kekuatan ekonomi dan jati diri budaya bangsa.
sustainable development is defined as ”a dynamic process which enables all people to realize their
potential and improve their quality of life in ways that simultaneously protect and enhance the Earth’s life support systems” (Forum For the
Future).
28 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
3. Pembangunan berbasis pelibatan masyarakat secara nyata, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan dan monitoring melalui LSM, dan masyarakat.
2.1.4. Pariwisata Berkelanjutan
Pariwisata dalam penyelenggaraannya tergantug pada pemanfaatan dua sumberdaya
utama yaitu sumber daya alam dan sumber daya budaya.
1. Sumber daya alam (SDA). Adalah sesuatu yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita
yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar
hidup lebih sejahtera. Pada dasarnya sumber daya alam (SDA) dapat dipilah berdasarkan
sifatnya menjadi dua jenis.
a. Pertama SDA yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) dan SDA yang dapat
diperbaharui (renewable). SDA yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang
dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan, seperti air, keanekaragaman
hayati mencakup tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain-lain.
b. Sedangkan SDA yang tidak dapat diperbaharui (non renewable) ialah sumber daya alam
yang tidak dapat didaur ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali saja atau tidak
dapat dilestarikan serta dapat punah. SDA jenis ini jumlahnya sangat terbatas dan
umumnya terdapat di dalam bumi sehingga disebut dengan barang tambang atau bahan
galian.
Di dalam pelaksanaannya terutama pada pulau-pulau kecil, banyak pihak dalam
memanfaatkan sumberdayanya tidak bersungguh sungguh menerapkan konsep
keberlanjutan. Dalam banyak kasus, eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya yang ada
malah menunjukkan bentuk-bentuk aktivitas perusakan dan tidak berorientasi jangka
panjang.
2. Sumber daya budaya (SDB). Kebudayaan merupakan hasil karya manusia dalam
mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup dan sebagai proses adaptasi dengan
lingkungan. Sebagai sebuah sistem, kebudayaan perlu dilihat dari perwujudan kehidupan
manusia yang terkait dengan ide, perilaku dan material.
Budaya manusia pada dasarnya memiliki ciri-ciri bawaan yang dapat dikelompokkan
secara terstruktur, meliputi komponen living culture (sosial, ekonomi, politik, bahasa,
religi, estetika dan mata pencaharian), wisdom and technology (mata pencaharian,
kedamaian, kesenangan, bahasa, pendidikan, pengetahuan,dan teknologi), serta culture
heritage (artifak, monumen, manuskrip, tradisi, dan seni). SDB pada dasarnya mengacu
pada beberapa ciri khas suatu masyarakat dan ini mengarah pada bentuk-bentuk:
29 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
“Sustainable tourism development to provide for
intergenerational equity. Equitable distribution of costs and
benefits of tourism development must take place among
present and future generation. To be fair to future
generations of tourists and travel industry, sodety shoulds
strive to leave a resource base no less than on we have
inherited. Sustainable tourism must therefore avoid resource
allocation actions that are irreversible” (WTO, 1997: 34).
a. Pola hidup (peradaban/civilization). SDB bentuk ini akan menyangkut lingkungan alam,
sosial dan binaan, yang terintegrasi secara menyeluruh sebagai satuan pola hidup beserta
isinya. Gambaran ini akan diperoleh pada pola hidup masyarakat pesisir, pedalaman
(Kubu, Mentawai, Sakai, Dani, Memberamo), atau bentuk masyarakat yang spesifik
(Badui, Naga, Samin, Tengger, Toraja).
b. Benda-benda budaya (artifact). Pada SDB bentuk ini, adalah peninggalan sejarah
(bangunan kuno, kompleks bangunan kuno, kota tua, candi yang sudah tidak
dimanfaatkan untuk ibadah, kereta api, museum dsb.) yang ada pada masyarakat.
Termasuk juga obyek yang masih menjadi tertentu pada kompleks keyakinan (makam
yang dikeramatkan, candi, gereja, mesjid, wihara, klenteng dsb.), serta barang kerajinan
pada art shop (pasar seni, pusat kerajinan, miniatur kompleks bangunan budaya, pasar
tradisional, industri tradisional, dan sebagainya)
c. Kesukubangsaan dan tradisi (custom and ethnic group). Pada bentuk SDB ini, adalah
kebudayaan masyarakat yang pada dasarnya sudah menjadi bagian dari pranata seni.
Seperti Upacara berkaitan dengan keagamaan tertentu (patrol, rangda, penguburan,
melabuh, khitanan, tabut, perkawinan, peresean, dsb). Pementasan (tari-tarian, pantun,
rebana, didong, rebana ketimpring, sambrah, sandiwara dsb.). Dan adanya atraksi
permainan anak
Sementara itu dalam rumusan UNESCO, termasuk dalam warisan budaya adalah
merupakan warisan budaya intangible seperti tradisi oral, bahasa proses kreasi kemampuan
dan pengetahuan, Seni pertunjukkan, festival religi dan kepercayaan, kosmologi, sistem
pembelajaran dan kepercayaan serta praktek-praktek kepercayaan yang terkait dengan alam.
Perkembangan pemahaman akan obyek ini perlu diikuti dengan pengembangan pengelolaan
aset ―alam-budaya‖. Apalagi Indonesia dengan keanekaragaman yang sangat kaya yang bisa
jadi, klasifikasinya melebihi apa yang tercantum dalam rumusan UNESCO. Bagaimanapun
bentuk aset bernilai yang beranekaragam tersebut merupakan modal budaya yang masing-
masing perlu dikelola sesuai
dengan kondisi masing-
masing.
Salah satu langkah
implementasi kebijakan
pembangunan pariwisata
berkelanjutan, yaitu program
30 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
pengembangan produk pariwisata diprioritaskan pada konsep pengembangan ekowisata dan
wisata budaya dengan harapan dapat berperan dalam upaya pemerintah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh lagi dapat berperan dalam upaya konservasi
lingkungan dan meningkatkan appresiasi masyarakat terhadap warisan budaya yang mereka
miliki.
Salah satu kritik atas konsep pariwisata konvensional telah diajukan Cherem (1988)
dengan mengajukan konsep ―pariwisata yang tepat‖. Menurutnya ―pariwisata yang tepat
adalah pariwisata yang secara aktif membantu dalam menjaga keberlangsungan suatu daerah
kebudayaan, sejarah dan alam.
1. Tourism’s contribution to mutual understanding and respect between peoples and societies 2. Tourism as a vehicle for individual and collective fulfilment 3. Tourism, a factor of sustainable development 4. Tourism, a user of the cultural heritage of mankind and a contributor to its enhancement 5. Tourism, a beneficial activity for host countries and communities 6. Obligations of stakeholders in tourism development 7. Right to tourism 8. Liberty of tourist movements 9. Rights of the workers and entrepreneurs in the tourism industry 10. Implementation of the principles of the Global Code of Ethics for Tourism
Paradigma pariwisata sekarang ini lebih mementingkan fleksibilitas, segmentasi, dan
integrasi diagonal sebagai bentuk inovasi dari kecenderungan special interest dan ecotourism
yang menghendaki pengendalian motif ekonomi ke arah konservasi sumberdaya alam dan
pelestarian social budaya. Dengan kelemahan konsep sebelumnya, dirumuskan pendekatan
new tourism yaitu melalui deklarasi Piagam Pariwisata berkelanjutan yang berbunyi :
―Pengembangan pariwisata didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang secara ekologis harus
dikelola dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, etika dan sosial
masyarakat.‖ (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995).Definisi dari Asia-Pasific Ministers‟
Conference on Tourism and Environment di Maldives kemudian dipertajam oleh keputusan
bersama anggota WTO yang menetapkan bahwa pariwisata berkelanjutan:
"meets the needs of the present tourists and host regions while protecting and enhancing the
opportunity for the future. It is envisaged as leading to management of all resources in such a
way that economic, social and aesthetic needs can be fulfilled, while maintaining cultural
integrity, essential ecological processes, biological diversity and life support systems"
(WTO).
Pemahaman yang menempatkan pariwisata sebagai alat eksploitasi harus berubah
pada tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai keberlanjutan. Pemahaman nilai keberlanjutan
31 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
merupakan langkah pertama yang menentukan konsistensi pelaksanaan. Dengan sifatnya
yang multisektoral dan multi disiplin, pariwisata berkelanjutan merupakan wadah yang
memberikan kesempatan besar untuk mendorong usaha-usaha peletarian ke tingkat global.
Hal ini menyebabkan peluang pariwisata menjadi terbuka lebar, sebagai jembatan untuk
menciptakan bisnis, peluang kerja bagi masyarakat dan sekaligus upaya pelestarian sumber
daya alam (Roby, 2005). Menurut Frans Mardi Hartanto (2003), beberapa pemahaman yang
perlu diinternalisasikan kepada semua stakeholder antara lain:
1. pariwisata berkelanjutan mengandung semangat konservatif, bukan eksploitatif
(mencegah komersialisasi alam dan budaya);
2. kegiatan pariwisata adalah suatu proses ekonomisasi pengalaman, dimana terkait dengan
pemuasan kebutuhan manusia yang mampu memberi melebihi ekspektasi;
3. pariwisata berkelanjutan diarahkan agar berkembang dengan adil bersama masyarakat,
dimana mereka diperankan sebagai pelaku utama dalam kegiatan kepariwisataan;
4. Pariwisata berkelanjutan tumbuh secara alamiah yang berbasis masyarakat, lingkungan
alam dan sosial-budaya; masyarakat harus menjadi bagian integral dari kegiatan
pariwisata, karena inti kegiatan pariwisata adalah masyarakat itu sendiri;
UU No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan menyebutkan kawasan pariwisata adalah
kawasan dengan luas tertentu yang dibangun
atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan
pariwisata.Demikian juga dengan organisasi
pariwisata dunia yang mendefinisikan
kawasan adalah “a physical space in which a
visitor spends at least one overnight. It
includes tourism products such as support
services and attractions, and tourism
resources within one day‟s return travel time.
It has physical and administrative boundaries
defining its management and images and
perceptions defining its market
competitiveness.”(WTO, 2008)
To enable the Destination achieve a long-term sustainable and competitive development, eight main goals (Ramm, 200) have been identified are as below; 1. Ensure Local organisation and co-
operation and common strategy 2. Capacity building towards sustainable
development 3. Promotion of Destination 21 philosophy
and practice 4. Management and accessibility of natura
and cultural heritage assets 5. Strengthen and increase local culture and
authenticity visibility 6. Reduction of resource use and pollution 7. Create employment and enhance
employment within the local economy 8. Promote the development of new
sustainable tourism products
32 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
2.2. Telaah Teoritis
Salah satu unsur penting yang perlu dijabarkan dalam menyusun sebuah naskah
akademis terkait tentang kebijakan pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil adalah
argumentasi, alasan, rasionalitas, atau relevansi dari kebijakan pemanfaatan dan
pengembangan itu sendiri mencakup:
2.1.1. Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (P3K)
a. Aspek Filosofis. Landasan yang termuat dalam kajian filosofis mencerminkan hakikat
yang terdalam dari nilai-nilai moralitas di dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan di mana dalam hal ini terdapat suatu paradigma bahwa pembangunan pulau-
pulau kecil yang disandarkan pada tiga aktor yakni pemerintah, swasta dan masyarakat
tidak dapat terlepas dari nilai falsafah ―keberlanjutan‖ antara pemanfaatan alam dan
konservasinya untuk mencapai hakikat tujuan bernegara paling mendasar yakni
terciptanya masyarakat sejahtera adil dan makmur, baik lahiriah maupun batiniah.
Kebijakan pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil beserta kawasan pesisirnya
harus didasari landasan filosofis Pancasila dan mengacu pada prinsip-prinsip kebenaran
dan keadilan, termasuk pengakuan dan jaminan perlindungan atas hak-hak hukum adat
serta jaminan atas kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekosistemmya.Dalam
refleksi filosofis, maka terpenuhinya kesejahteraan melalui pengelolaan plau-pulau kecil
dengan penyeimbangan keterjaminan kelestarian lingkunagan hidup merupakan
cerminan pemuliaan kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan ideologi, falsafah dan cita
hukum Pancasila khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan penyelenggaraan pulau-pulau
kecil maka ideologi, falsafah dan cita hukum Pancasila di atas harus meresepsi dan dapat
dioperasionalisasikan di dalam peraturan perundang-undangan. Peresepsian dimaksud
harus mencerminkan bahwa di dalam penyelenggaraan dan penanganan pulau-pulau
kecil harus dilandasi semangat keadilan, pelibatan masyarakat dan akses yang merata
bagi semua pihak untuk turut berupaya menciptakan kesejahteraan baik lahir maupun
batin dengan dilandasi keterjaminan kelestarian lingkungan hidup.
2. Aspek sosiologis. kebudayaan Masyarakat Indonesia sejak awal terbentuk dengan ciri
kebudayaan yang sangat beragam yang muncul karena pengaruh ruang hidup berupa
kepulauan ciri alamiah tiap-tiap pulau berbeda-beda. Jika dilihat dari segi budaya,
masyarakat pulau kecil mempunyai budaya yang umumnya berbeda dari masyarakat
pulau kontinen dan daratan (Dahuri, 1998). Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil adalah nelayan yang pada saat-saat tertentu juga berkerja sebagai
33 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
petani di persawahan pasang surut yang menggantung kehidupan pada sumberdaya
wilayah P3K khususnya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya. Kesulitan
menangkap ikan diperairan dekat pantai akhir-kahir ini menjadikan masyarakat tersebut
harus mencari ikan lebih jauh, dengan dibuatnya sistem pengelolaan sumber daya
wilayah P3K terpadu yang diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat,
pemerintah dan pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umumnya di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Yudhohusodo, 1998).
Oleh karena itu kebijakan pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil beserta
kawasan pesisirnya harus disesuaikan dengan aspirasi tuntutan dan harapan masyarakat yang
telah terkrisitalisasi dalam akar budaya yang berbasis pada kebersamaan, karakteristik,
kebutuhan, dan kemampuan masyarakat setempat (pesisir) dalam mengelola pemanfaatan dan
pengembangan potensi sumberdaya yang ada, guna meningkatkan ekonomi masyarakat
secara berkelanjutan. Disamping itu, kebijakan pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau
kecil beserta kawasan pesisirnya harus mampu menghindari tumpang tindih aturan,
memperkuat sinergi peran antar sektor, serta memperhatikan daya dukung lingkungan yang
berorientasi dari eksploitasi menjadi rehabilitasi yang berkelanjutan (Catton, 1986).
3. Aspek ekologis. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang
cukup besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, maupun
pertahanan dan keamanan serta adanya beberapa ekosistem yang saling berinteraksi
khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi yaitu terumbu karang (coral reef),
padang lamun (seagrass), dan hutan bakau (mangrove). Oleh karenanya pembangunan
pulau-pulau kecil harus memprioritaskan pada keseimbangan antara aspek ekonomi
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Briguglio, 1995). Prinsip keseimbangan
ini terelaborasi di dalam kebijakan pembangunan pulau-pulau kecil yang bertumpu
pada tiga stake holders mendasar yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan
demikian, terdapat pola yang senantiasa sinergis antara pemanfaatan potensi-potensi
ekonomi dengan aspek lingkungan hidup. Dalam menjaga fungsi ekologi pesisir dan
pulau-pulau kecil, perlu dipahami beberapa aspek mendasar terkait pengelolaan pesisir
dan pulau-pulau kecil yaitu:
a. Setiap aktor yang terlibat tersebut, dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang bersifat
rentan harus berbasis pada kepedulian atau kesadaran terhadap lingkungan.
b. Sistem pengelolaan pulau-pulau kecil terpadudan berkelanjutan.
c. Indikator keberhasilan pengelolaan pulau-pulau kecil salah satunya dari faktor kualitas
lingkungan yang berkelanjutan.
34 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Prinsip konservasi dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil mengandung implikasi
bahwa keberadaan berbagai pihak turut mendukung terbentuknya sistem yang menjamin
perlindungan terhadap kesinambungan kualitas lingkungan hidup dan memastikan kegiatan
usaha dan jasa di pesisir dan pulau-pulau kecil yang ramah lingkungan (Yudhohusodo, 1998).
Hal ini dilakukan antara lain melalui kegiatan pengelolaan dengan memperhatikan kaidah
ekologi dan peka terhadap nilai sosial budaya masyarakat. Selain itu, menentukan ambang
batas (carrying capacity), baik secara sosial maupun ekologis dalam rangka meminimalisasi
akibat negatif yang ditimbulkan kegiatan pembangunan.
Mengingat P3K berfungsi salah satunya sebagai pengatur iklim global,habitat dan ekosistem
lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, maka dapat dikatakan P3K sebenarnya
merupakan kawasan yang sangat sensitiv terhadap perubahan. Oleh karenanya, pemanfaatan
potensi sumberdaya keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta nilai kekhasan dan
keaslianya yang ada di P3K harus dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu yang berbasis
pada perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan terhadap (Adrianto, Luky.
2004). Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan apresiasi, pemahaman
dan kesadaran akan ekosistem yang menjadi tatanan unsur keseimbangan lingkungan hidup
kawasan P3K. Dengan pendekatan ekologis, pengelolaan lingkungan di pulau-pulau kecil
menjadi penting sebagai upaya terpadu untuk melestarikan (perlindungan, pengembangan dan
pemanfaatan) fungsi lingkungan hidup, dan sekaligus menjadi rambu pembangunan
berkelanjutan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa
kini dan generasi masa depan.
4. Aspek politis. Tersebarnya ribuan pulau-pulau kecil yang terbentang dari Sabang
sampai Merauke, di satu sisi merupakan cerminan kekayaan sumber daya yang dimiliki
bangsa Indonesia. Namun di sisi lain dengan kurang tersedianya prasarana dan sarana
yang memadai antara lain di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan, dan
kesehatan, menimbulkan kendala pertahanan dan keamanan bagi keutuhan negara
kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama pulau-pulau kecil yang berada di
wilayah perbatasan. Hal ini berkaitan dengan batas wilayah antar negara. Dari sudut
politis pertahanan dan keamanan, pulau-pulau kecil terutama di perbatasan memiliki
arti penting sebagai pintu gerbang keluar masuknya aliran orang dan barang misalnya
di Sabang, Sebatik dan Batam yang juga rawan terhadap penyelundupan barang-barang
ilegal, narkotika, senjata, dan obat-obatan terlarang. Indonesia memiliki 92 buah pulau
kecil yang terletak di perbatasan dengan negara lain, berarti bahwa pulau-pulau kecil
35 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
tersebut memiliki arti penting sebagai garda depan dalam menjaga dan melindungi
keutuhan NKRI dari intervensi negara lain.
Dilihat dari sudut pertahanan dan keamanan, pada dasarnya pulau-pulau kecil terutama di
perbatasan memiliki arti penting sebagai pintu gerbang keluar masuknya aliran orang dan
barang, yang juga rawan terhadap kegiatan kriminal seperti penyelundupan, penjualan
narkotikadan obat-obatan terlarang, serta senjata ilegal. Kekhawatiran terhadap keberadaan
pulau kecil terluar tidak terbatas pada lepasnya pulau ke negara lain yang letaknya
berhadapan langsung dengan 10 negara tetangga (Singapura, Malaysia, Thailand, India,
Vietnam, Palau, Papua Nugini, Australia, Philipina, dan Timor Leste), tetapi juga potensi
rawan intervensi negara lain terhadap ideologi, ekonomi, politik, sosial-budaya, dan
pertahanan keamanan. Dengan adanya Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang adanya upaya
pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau terluar, paling tidak menjadi upaya perhatian
dan sinergi antar berbagai departemen dan lembaga non departemen dalam mengelola
terutama pulau-pulau kecil khususnya yang letaknya terluar (Tribunnews, 2010).
5. Aspek yuridis. Di dalam pengelolaan dan pemanfaatan P3K, perlu ditelaah perspektif
kebijakan yuridis secara nasional bagaimana komitmen dan politik hukum berkenaan
dengan arah kebijakan P3K nasional.Kebijakan pemanfaatan dan pengembangan pulau-
pulau kecil beserta kawasan pesisirnya harus mampu menghindari tumpang tindih
aturan, memperkuat sinergi peran antar sektor, serta memperhatikan daya dukung
lingkungan yang berorientasi dari eksploitasi menjadi rehabilitasi yang berkelanjutan (
Teridoyo, 2004). Prinsip konservasi meletakkan arti penting terhadap kualitas
lingkungan hidup yang terpelihara dari ancaman perusakan dan pencemaran
lingkungan.
Wilayah Indonesia pada saat proklamasi kemerdekaan RI 17 agustus 1945 masih
mengikuti territoriale Zee En Maritieme Kringe Ordonantie 1939, dimana lebar laut wilayah
Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pantai pulau
Indonesia. Penetapan lebar wilayah laut 3 mil tersebut tidak menjamin kesatuan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Etty R, 2003). Deklarasi ini menyatakan bahwa bentuk
geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil
dengan sifat dan corak tersendiri. Untuk mengukuhkan asas Negara kepulauan ini,
ditetapkanlah Undang-undang Nomor : 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Maka
sejak itu Negara Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan (Negara maritim). Sedangkan
yang 35% lagi adalah daratan yang terdiri dari 17.508 buah kepulauan yang antara lain
36 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
berupa 5 (buah) pulau besar, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Irian Jaya
(Papua) dan + 11.808 pulau-pulau kecil yang belum diberi nama.
Sebagai negara kepulauan, tidak terlepas dari berbagai aturan dari batas suatu negara.
Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS
1982 tersebut melalui undang-undang nomor 17 tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985.
Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km2 yang terdiri dari
perairan kepulauan seluas 2,9 juta km2 dan laut teritorial seluas 0,3 juta km2. Selain itu
Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan
berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 km2 pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari
garis pangkal). Lebih jauh dijelaskan bahwa negara Kepulauan berhak menarik garis pangkal
kepulauan (archipelagic baseline), sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-
titik terluar dari pulau-pulau terluarnya. Hal ini menunjukkan nilai strategis pulau-pulau kecil
pada kawasan perbatasan negara sebagai „gatekeeper‟ wilayah kedaulatan RI. Sejak tahun
1993, UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara dan menjadi hukum positif sejak 16
November 1994.
Disamping itu dengan pemberlakuan UU 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, maka
sistem dan mekanisme pemerintahan menegaskan bahwa salah satu urusan wajib dari 16
kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota adalah
perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Hal ini sejalan juga dengan UU 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUTR) yang merincikan kewenangan pemerintah
daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi meliputi ruang darat,
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.
Sementara itu ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang -undang
tersendiri. Penataan ruang laut disusun dengan mengacu dari UU No 27 tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP-P3K) terkait rencana zonasi,
yang selanjutnya secara teknis di atur dalamPermen DKP No. 16/Men/2008 tentang
perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta SK Dirjen KP3K No.
31/KP3K/IX/2008 tentang strategi penataan ruang dan rencana zonasi pulau -pulau kecil.
Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas -
batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses
ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem P3K (Sjafii, 2000). Dalam
UU tersebut dijelaskan bahwa penyusunan perencanaan zonasi menghasilkan pengalokasian
ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional
tertentu, dan dan alur laut.
37 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
2.1.2. Pariwisata Berkelanjutan
1. Apek Filosofis. Secara teoritik, pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan yang
didalamnya terjaminnya kesinambungan kelestarian lingkungan hidup harus berbasis
manusia (people-centered development), pemenuhan hak-hak dasar yang berkeadilan
serta berkelanjutan. Secara historis, dari konferensi PBB tahun 1972 dan KTT tahun
1992, masyarakat dunia digugah untuk melakukan komitmen politik yakni membangun
tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, sebagai refleksi komitmen terhadap
berbagai prinsip yang menunjang konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable
development). Berdasarkan konteks tersebut, pariwisata berkelanjutan merupakan
pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan dengan tetap memperhatikan
kelestarian dan memberi peluang-peluang generasi di masa depan, melalui prinsip-
prinsip keberlanjutan yang diimplementasikan dalam mekanisme pemanfaatan dan
pengembangan lingkungan P3K sebagai destinasi pariwisata yang berbasis pada
lingkungan (Budpar, 2003). Semangat kebijakan pembangunan berkelanjutan tersebut
ditemukan sebagai bagian dari produk hukum UU No. 10/2008. Terakhir, dengan
terbitnya Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004-2009, mendapat penegasan bahwa seluruh
penyelenggaraan pembangunan, termasuk pariwisata nasional, dituntut untuk
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Walaupun paradigma pembangunan berkelanjutan belum menjadi wacana publik,
namun nilai-nilainya dalam UU No.10/2008 sudah ditemukan di beberapa pasal tentang nilai-
nilai keberlanjutan yang tersirat dari pernyataan keseimbangan dan keterpaduan ekologi,
pendidikan, kesetaraan dalam ekonomi, dan keberlanjutan. Nilai keberlanjutan terlihat pula
dalam penjelasan bahwa pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan
memperhatikan kelestarian dan mutu lingkungan. Demikian juga dengan partisipasi
masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengambilan keputusan.
Kebijakan ini diletakkan pada tiga gagasan kunci : kepariwisataan berpijak pada kebudayaan
tradisional dan kepariwisataan sebagai wahana persahabatan antar bangsa (Wiyasa Putra,
dkk, 2003), serta juga mendorong ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan konteks pembangunan berkelanjutan tersebut, Cooper dan kawan-kawan (1996)
menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan pembangunan yang sesuai dengan
kebutuhan wisatawan dengan tetap memperhatikan kelestarian dan memberi peluang-peluang
generasi di masa depan, memanfaatkan dan mengembangkan prinsip-prinsip keberlanjutan
yang harus diimplementasikan dalam mekanisme pemanfaatan dan pengembangan
38 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
lingkungan termasuk pesisir dan P3K sebagai destinasi pariwisata yang berbasis pada
lingkungan pulau.
2. Aspek Sosiologis. Kegiatan pariwisata merupakan satu rangkaian-rangkaian kegiatan
yang saling mengkait, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun
masyarakan, serta tidak terlepas dari konsep-konsep yang cenderung berlaku dalam
konteks ekonomi. Suatu aktivitas perekonomian akan berkesinambungan bila
terpelihara antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) secara berimbang. Di
dalam konteks pariwisata, karakteristik dari perekonomian di sektor pariwisata harus
pula dikenali sehingga dapat merespon perkembangan (Inskeep, 1998). Karakteristik
utama adalah sifat aktivitas wisata yang musiman (seasonal) dan fluktuatif, sehingga
aktivitas di ranah pariwisata tidak dapat dijadikan sebagai kegiatan utama. Sebab, pada
saat jumlah wisatawan mengalami penurunan, praktis sektor perekonomian pariwisata
juga menurun.
Selain berdampak ekonomi, aktivitas pariwisata juga membawa implikasi budaya (culture)
dan lingkungan hidup (Gun, 1996). Hal ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
a. Interaksi antara wisatawan dan penduduk lokal akan membawa pemahaman antar
budaya, pertukaran nilai-nilai budaya dan saling mencoba memahami sikap dan
kebiasaan baik yang dibawa oleh wisatawan maupun yang dilakukan penduduk lokal.
b. pergeseran nilai-nilai budaya setempat. Meningkatnya pengaruh budaya wisatawan dan
pendapatan ekonomi masyarakat setempat, bukan mustahil mendorong budaya
konsumerisme yang turut terpengaruh dari perilaku wisatawan hanya untuk memenuhi
keinginan wisatawan tanpa mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat sesungguhnya.
c. Gangguan pada lingkungan akibat aktivitas pariwisata, dapat berupa transportasi yang
bila tidak tertata mengalami kemacetan, gangguan kebisingan, meningkatnya potensi
pencemaran limbah dan sebagainya.
Serrano Sianturi (2008) kemudian merekomendasikan perlunya pendekatan melalui
pengkajian terhadap faktor keuntungan (benefit) dan kerugian (cost) dalam melakukan
kebijakan di sektor pariwisata sehingga tepat sasaran. Pada dasarnya pariwisata dapat
menjadi wahana dalam meningkatkan kontribusi menyeimbangkan implikasi budaya
(culture) dan lingkungan hidup akibat aktivitas pariwisata. Disamping itu pariwisata juga
dapat menjadi alat strategis (strategic weapon) dalam memperkuat pemahaman dan apresiasi
terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya beserta nilai-nilainya. Untuk itu diperlukan
kebijakan pariwisata yang tepat sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memberikan
arahan, pedoman, kontrol dan pengaruh agar aktivitas terkait yang dilakukan tidak
39 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
berdampak negatif terhadap upaya pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil beserta
kawasan pesisirnya.
3. Aspek Yuridis. Di dalam pengembangan pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau
kecil beserta kawasan pesisirnya sebagai destinasi pariwisata, kebijakan nasional
pariwisata di Indonesia telah termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan. Implikasi yang diharapkan dari
pariwisata sebenarnya adalah kegiatan tersebut lebih berorientasi pada pelestarian dan
pengelolaan lingkungan alam, sosial dan budaya P3K.
Di dalam perspektif yuridis, ketentuan paling primer berkaitan dengan kegiatan
kepariwisataan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Kepariwisataan. Di dalam konsiderans dinyatakan adanya dua hal mendasar yang harus
diperhatikan. Pertama, keadaan alam, flora dan fauna, seni budaya, peninggalan sejarah dan
purbakala merupakan modal besar bagi usaha pengembangan dan peningkatan pariwisata.
Kedua, adanya kebutuhan untuk pengaturan dalam konteks keterpaduan kegiatan
penyelenggaraan kepariwisataan sekaligus memelihara kelestarian dan mendorong upaya
mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata. Dengan kedua hal di atas maka
paradigma pengembangan dan peningkatan pariwisata ditempatkan di dalam konteks
kesadaran berkenaan dengan kekayaan yang dimiliki bangsa dan strategi pemanfaatan
kekayaan dimaksud dengan komitmen keterpaduan dari aspek kelestarian lingkungan hidup.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
tentang Pembagian Urusan, maka berkenaan dengan pengelolaan kepariwisataan adalah
termasuk kewenangan pilihan yang dapat dikelola oleh pemerintahan daerah berdasarkan
potensi yang dimilikinya. Namun demikian, di dalam ketentuan di atas juga dirumuskan
bahwa Menteri dalam hal kepariwisataan dibawah wewenang Menteri Pariwisata dapat
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan pilihan
dimaksud. Untuk itu, maka Menteri Pariwisata dimungkinkan membuat norma, standar,
prosedur dan kriteria berkaitan dengan pengembangan destinasi pariwisata berwawasan
lingkungan.
2.3. Isu Strategis
Wilayah P3K beserta sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi
pembangunan nasional, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.
Disamping itu, fakta-fakta yang telah dikemukakan beberapa ahli, juga mengindikasikan
40 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
bahwa wilayah P3K di Indonesia memiliki keanekaragaman potensi, mulai dari potensi
perikanan, pariwisata, transportasi, dan energi. Potensi tersebut tersebar di kawasan P3K
dengan keanekaragaman ekosistem dan produktivitas hayatinya yang cukup tinggi seperti
terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Namun pemanfaatan potensi
sumberdaya pulau-pulau kecil tersebut belum dikelola secara optimal dan berkelanjutan,
sehingga selain tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan P3Kyang sebagian besar adalah
nelayan masih hidup dibawah garis kemiskinan, juga terjadi peningkatan degradasi
lingkungan akibat over exploitasi. Hal ini tentu saja menyebabkan wilayah pesisir yang juga
menyimpan potensi bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia,
menjadi semakin rentan (Arifin, 2001).
Dari kondisi keunikan dan kerentanan yang dimilikinya, terdapat berbagai isu utama
terkait dengan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi antara lain:
1. Degradasi sumber daya P3K; disebabkan cara memanfaatkan sumber daya P3K tanpa
menerapkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.
2. Kemiskinan masyarakat pesisir; Pembangunan ekonomi melalui eksploitasi sumberdaya
secara berlebihan dilakukan tanpa mempedulikan peran dan keterlibatan masyarakat
hingga menyebabkan pemiskinan masyarakat setempat.
3. konflik pemanfaatan dan kewenangan. Masalah konflik pemanfaatan ruang (zonasi dan
tata ruang wilayah) merupakan masalah yang sering mengemuka (Dahyar, 1999).
Konflik disebabkan perbedaan rencana peruntukkan dan pemanfaatan kawasan P3K
untuk konservasi dan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesesuaian dan
daya dukung ruang.
4. rawan bencana alam dan/atau bencana akibat tindakan manusia; Potensi tersebut dapat
berupa tsunami, gempa bumi, abrasi, rob, banjir, pencemaran dan salah satu isu yang
terjadi diseluruh dunia adalah pemanasan global (Global Warming) yang mengakibatkan
kenaikan paras muka air laut (Sea Level Rise). Kemudian gempa tektonik, tsunami,
pemanasan global (global warming), dan sebagainya.
5. ketidakpastian hukum; Banyak wilayah pesisir dihuni penduduk yang bermigrasi dari
wilayah lain tanpa memproses kepemilikan tanah dan bangunan pemukimannya. Ketika
pembangunan ekonomi berkembang, mereka sering tersingkir atau tidak memiliki hak
akses (access rights) terhadap sumber daya secara baik.
6. Kedaulatan dan wawasan nusantara. Indonesia memiliki 92 buah pulau kecil yang
terletak di perbatasan dengan negara lain, berarti bahwa pulau-pulau kecil tersebut
41 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
memiliki arti penting sebagai garda depan dalam menjaga dan melindungi keutuhan
NKRI dari intervensi negara lain.
7. Sosial, ekonomi, dan budaya. pembangunan yang dilakukan lebih sering jauh dari apa
yang di butuhkan oleh masyarakat, tidak sesuai dengan budaya setempat, dan bahkan
diskriminatif lebih mendahulukan pihak luar atau bahkan asing untuk berperan. Disisi
lain, masyarakat masih perlu pemahaman dan kepedulian terhadap lingkungan di
kawasan P3K dalam menjalankan kehidupannya di kawasan sensitif.
42 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
III. STUDI KEPUSTAKAAN
Kata ‗archipelago‘ dan ‗archipelagic‘ berasal dari kata Italia yakni ‗archipelagos‘.
Akar katanya adalah ‗archi‘ yang berarti terpenting, terutama dan ‗pelagos‘ berarti laut atau
wilayah lautan. Lahirnya archipelago mengandung pengertian bahwa pulau–pulau tersebut
dalam kesatuan utuh dalam wilayah perairan atau lautan antara pulau tersebut berfungsi
sebagai unsur penghubung. Jadi negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri
darisatu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau- pulau yang lain (Teridoyo, 2004).
Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya. Dalam
perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsep mengenai kepemilikan dan
penggunaan wilayah laut antara lain yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang
memilikinya, bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena tidak dapat dimiliki oleh
masing–masing negara, bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa, bahwa hanya
laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara, serta asas negara kepulauan
(Archipelagic State Principles) menjadi dasar dalam konvensi PBB tentang hukum laut.
3.1. Landasan
Terkait dengan pembangunan pulau-pulau kecil, perlu diperhatikan beberapa
kebijakan yang menjadi landasan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan P3K yang
memiliki nilai strategis antara lain mencakup:
3.2. Potensi
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan panjang garis pantai 81.000 km
merupakan kawasan pesisir dan lautan yang memiliki berbagai sumberdaya hayati yang
sangat besar dan beragam. Berbagai sumberdaya hayati tersebut merupakan potensi
INTERNASIONAL NASIONAL DAERAH
1. UNESCO:
• Safeguarding Traditional and Popular Culture of 1989 dan 2003
• UNWTO 1999, kesepakatanmempromosikan pelestarianwarisan budaya melaluipariwisata berkelanjutan.
• Universal Declaration on Cultural Diversity of 2001,
• UNESCO Convention on Culture Tourism
2. World Summit 1992 dan 2002 tentang Pembangunan berkelanjutan
3. Charter For Parwisata berkelanjutan1995
4. The Hue Declaration on Cultural Tourism and Poverty Alleviation 2004;
5. ICOMOS 1999 International Cultural Tourism Charter
6. WTO Tourism Code Of Conduct
7. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982
• Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32
• UU No 10 Th. 2008 tentangKepariwisataan
• UU No. 5 Th. 1992 tentang Benda CagarBuda
• Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentangPerairan Indonesia
• UU No. 23 Th. 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup
• UU No 32 Th. 2004 tentang PemerintahanDaerah
• UU 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (UUTR)
• UU No 27 tahun 2007 tentang PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
• Instruksi Presiden RI No. 16 Th. 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
• Keputusan Menteri Negara LingkunganHidup No. Kep-45/MENLH/11/1996 tertanggal 19 Nopember 1996 tentangProgram Pantai Lestari.
1. PERDA
• PengusahaanPariwisata
• Investasi
• Lembaga Pengelola
2. RIPPDA
3. Hukum adat (local Lisence) dari adatIstiadat dan KearifanLokal
43 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
pembangunan yang sangat penting sebagai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru
(Dahuri 2000). Potensi sumberdaya pesisir dan lautan tersebut tersebar di 18.110 pulau, dan
beberapa diantaranya merupakan pulau-pulau besar seperti Pulau Sumatera, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua (LIPI, 2007). Sedangkan lainnya sebagian besar
merupakan pulau pulau yang kecil yang sangat rentan terhadap pengaruh pemanasan
global,sehingga naiknya permukaan laut dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil tersebut
(DKP, 2007).
Namun pemanfaatan potensi sumberdaya pulau-pulau kecil belum dikelola secara
optimal sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan P3K masih banyak tergolong
miskin, dimana sebagian besar nelayan (khususnya penduduk di wilayah pesisir pulau-pulau
kecil) di Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan. Pengembangan pulau-pulau kecil
melalui eksplorasi sumber daya alam dengan kepemilikan oleh suatu pengusaha atau
perorangan saat ini banyak dilakukan, terutama oleh warga negara asing (WNA), bersifat
parsial karena memanfaatkan keunikannya, dan kurang melibatkan masyarakat setempat.
Akibatnya ketidakterpaduan pengelolaan diantara pulau-pulau tersebut berpengaruh pada
ketidakseimbangan ekosistem antar pulau. Di samping itu pembangunan pesisir dan pulau-
pulau kecil masih terabaikan dibandingkan pulau besar, mengingat kendala infrastrukturnya
dan aksesibilitas yang kurang lengkap (Manafi, 2010).
3.3. Karakteristik
Pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil pada dasarnya terkait dengan
masalah tata ruang antar pulau, sementara itu, pembangunan pulau-pulau kecil dihadapkan
pada permasalahan akibat karakteristik pulau tersebut (Ministry of Tourism and Civil
Aviation, 2005). Oleh karenanya pengaturan tata ruang pulau-pulau kecil perlu mendapat
perhatian serius, termasuk pengadaan data dasar berupa data sosial, ekonomi, kependudukan,
dan juga data fisik lahan. Beberapa permasalahan pembangunan pulau-pulau kecil
(Kusumastanto, 2004), yaitu:
1. Ukuran yang kecil dan terisolasi (keterasingan) menyebabkan penyediaan prasarana dan
sarana menjadi sangat mahal.
2. Kesukaran atau ketidakmampuan untuk mencapai skala ekonomi yang optimal dan
menguntungkan dalam hal administrasi, usaha produksi, dan transportasi. Hal ini turut
menghambat pembangunan hampir semua pulau kecil di dunia.
44 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
3. Ketersediaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan, seperti air tawar, vegetasi,
tanah, ekosistem pesisir, dan satwa liar yang pada gilirannya menentukan daya dukung
(carrying capacity) sistem pulau kecil dalamn menopang kehidupan manusia.
4. Produktivitas sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (seperti pengendalian erosi)
yang terdapat di setiap unit ruang (lokasi) di dalam pulau dan yang terdapat di sekitar
pulau (seperti ekosistem terumbu karang dan perairan pesisir) saling terkait satu sama
lain secara erat.
5. Pembangunan P3K sering bertentangan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat lokal,
hal ini disebabkan pendekatan budaya dalam pembangunan diabaikan. Contohnya, di
beberapa pulau kecil budaya yang dibawa oleh wisatawan (asing) dianggap tidak sesuai
dengan adat atau agama setempat. Ini menjadi kendala tersendiri.
3.4. Pengembangan
Isu pengembangan wilayah pesisir sangat banyak dan saling terkait, sehingga sulit
ditangani sekaligus secara serentak. Isu kendala pengelolaan P3Kdihadapkan antara lain,
pada keterpencilan; kepekaan terhadap bencana alam; keterbatasan kapasitas kelembagaan
sektor publik; keterbatasan diversifikasi produksi dan ekspor; rentan dari guncangan ekonomi
dan lingkungan eksternal; keterbatasan akses terhadap modal eksternal; dan kemiskinan.
Upaya pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk
mengatasi isu-isu tersebut. Namun dengan sifatnyayang sangat sensitiv terhadap perubahan,
rawan bencana dan terisolir,menyebabkan biaya penyediaan sarana dan prasarana di kawasan
P3K menjadi sangat besar, dan kompetensi sumber daya manusia yang andal menjadi langka.
Walaupun Luas pulau yang kecil itu sendiri bukanlah suatu kelemahan jika barang dan jasa
yang diproduksi dan dikonsumsi oleh penghuninya hanya terdapat dipulau tersebut. Namun
manakala populasi jumlah penduduk meningkat secara drastis, maka akan menjadi kesulitan
dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Kondisi tersebut umumnya terjadi pada pulau-
pulau kecil diperbatasan yang memiliki sumber daya alam yang banyak, perkebunan, dan laut
yang cukup luas, dan memiliki kearifan lokal. Misalanya produk setempat seperti hasil kebun
dan tangkapan ikan dijual kenegara tetangga Malaysia, dan begitu juga kebutuhan sehari-hari
banyak didatangkan dari negara tetangga Malaysia.
Dalam upaya pemecahan masalah-masalah tersebut, maka salah satu pendekatan yang
digunakan, adalah melalui pendekatan pengembangan dan pengelolaan wilayah P3K secara
terpadu. Dengan keterpaduan, diharapkan Indonesia memiliki kemampuan tidak saja
45 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
memanfaatkan keanekaragaman potensi sumberdaya secara berkelanjutan, tetapi sekaligus
juga mampu menjaga teritorial batas wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
IV. KONDISI LAPANGAN
Wilayah laut Indonesia diketahui memiliki sumber daya yang sangat menjanjikan untuk
mendukung kepentingan pembangunan nasional. Potensi ini adalah kekayaan yang
terkandung di dalamnya, antara lain meliputi kehidupan sekitar 28.000 spesies flora, 350
spesies fauna, serta 110.000 spesies mikroba dan 600 spesies terumbu karang (BRKP, 2001).
Disamping itu, sejarah membuktikan bahwa posisi geografis Kepulauan Indonesia merupakan
―perempatan‖ jalur peláyaran internasional memberikan lagi satu potensi kelautan yang
diperkirakan banyak tersebar di wilayah perairan Indonesia, yaitu benda tinggalan budaya
bawah air atau biasa disebut benda berharga asal temuan kapal tenggelam (Indroyono, 2000).
4.1. Perlindungan
Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan merupakan satu-satunya opsi
yang harus dilakukan untuk mempertahankan status keberadaan kawasan P3K sebagai aset
bangsa di wilayah perairan Indonesia. Namun hingga saat ini upaya perlindungan terhadap
aset yang berupa kawasan P3K belum banyak disentuh oleh pemerintah serta belum optimal
dikembangkan, sehingga peran strategis dari P3K itupun belum dapat berfungsi dengan baik,
antara lain mencakup:
4.1.1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan P3K. Masalah perbatasan di wilayah perairan
Indonesia semakin berkembang, dan bahkan menyebabkan hubungan bilateral
dengan negara tetangga terganggu. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki
kurang lebih 70 pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara lain. Pada
dasarnya kawasan P3K terluar memiliki peran sebagai garda depan yang berfungsi
menjaga pertahanan dan keamanan kedaulatan negara. Namun perhatian dan
prioritas pembangunan belum menyentuh dengan baik terhadap P3K terluar.
Terbukti fakta lapangan memperlihatkan upaya untuk mengelola P3K terluar masih
sangat jauh dari memadai akibat keterbatasan kemampuan yang dimiliki pemerintah.
Akibatnya tidak saja beberapa pulau beralih status kepemilikan, tetapi juga
masyarakat di beberapa pulau terluar, lebih mudah dan sering berhubungan untuk
memenuhi kebutuhannya dengan negara-negara tetangga, dan bahkan hingga
prasaranapun disediakan oleh negara tetangga tersebut.
4.1.2. Fungsi Ekosistem P3K . Semakin meningkatnya kesadaran dan pengetahuan tentang
arti penting sumberdaya yang ada di wilayah pesisir dan lautan sebagai alternatif
46 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
sumberdaya semakin menambah tekanan terhadap sumberdaya P3K itu sendiri.
Pemanfaatan secara Langsung seperti penangkapan ikan, ekspLoitasi ekosistem
mangrove, maupun pengambilan karang, sering dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Akibatnya, banyak terjadi kerusakan sumberdaya yang diakibatkan
oleh tingkat pemanfaatan berlebihan (over eksploitasi) yang bersifat sektoral
dilakukan melebihi daya dukung kawasan P3K itu sendiri (Rustam, 2005).Artinya
pemanfaatan sumberdaya yang berlebih dan tidak ramah lingkungan tersebut,akar
permasalahannya antara lain karena lemahnya penegakan hukum, tidak jelasnya
kebijakan terintegrasi antar sektor sektor, disamping rendahnya kesejahteraan
masyarakat setempat.
4.1.3. Fungsi Ekonomi P3K . Bila dilihat dari sisi potensi sumberdaya alamnya, kawasan
P3K memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis
potensial seperti industri perikanan, pariwisata, jasa transportasi, industri olahan dan
industri-industri lainnya yang ramah lingkungan. Akan tetapi bila dilihat dari
sifatnya yang sensitiv terhadap perubahan dan rawan bencana, kawasan P3K
menjadi penting untuk dilindungi dn dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.
Hingga saat ini perlindungan fungsi ekonomi kawasan P3K belum dikembangkan.
Konsep yang jelas dan lengkap dalam memanfaatkan kawasan P3K sebagai daerah
pertumbuhan ekonomi yang berbasis lingkungan belum ada. Akibatnya masih
banyak kawasan P3K tidak memiliki sarana dan prasara dasar yang diperlukan
dalam mempermudah aktivitas ekonomi berjalan. Kalaupun ada, aktivitas dan
pertumbuhan ekonomi yang dilakukan masih berdampak tidak saja pada ekosistem
lingkungan alamnya, tetapi juga pada lingkungan budayanya di masyarakat pesisir.
4.2. Pengembangan
Pembangunan nasional selama ini masih terkonsentrasi pada daratan di pulau besar
dengan infrastruktur yang lebih lengkap dan mudah dicapai, sedangkan pesisir dan pulau-
pulau kecil masih terabaikan. Padahal kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi
pembangunan yang cukup besar dan memiliki arti penting secara ekonomi dapat menjadi
sumber pertumbuhan ekonomi baru, secara sosial dapat mengurangi kesenjangan
pembangunan antar wilayah, secara geopolitik dapat menjamin keamanan dan ketahanan
wilayah NKRI, sedangkan secara ekologis dapat menjaga ancaman terhadap kerusakan
ekosistem, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia (Ditjen Kelautan Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil, 2006).
47 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Namun dengan tingginya tingkat degradasi lingkungan, menunjukkan bahwa
pengembangan kawasan P3K hingga saat ini belum berjalan dengan baik. Eksploitasi yang
dilakukan ternyata telah menjadikan defisit sumberdaya yang serius dan berdampak pada
rusaknya lingkungan di kawasan P3K. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak jelasnya
sistem pengembangan wilayah, pesatnya pertumbuhan penduduk, tidak sinkronnya
pengembangan antar sektor, serta implementasi otonomi daerah yang kurang serasi. Oleh
karena itu sudah sepatutnya kalau pemerintah dan semua pihak berkepentingan mulai
memperhatikan pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil secara terpadu dan
berkelanjutan.
4.3. Pemanfaatan
Pada dasarnya kawasan P3K dengan potensi sumberdaya seperti mangrove, padang
lamun dan terumbu karang di satu sisi memiliki keanekaragaman nilai ekosistem, namun
disisi lain potensi tersebut juga memiliki nilai ekonomi sebagai komoditas yang dibutuhkan.
Artinya pulau kecil dengan kekhasan dan keterbatasannya sesungguhnya harus dilihat sebagai
satu areal dengan potensi komiditasnya yang berada dalam ke khasan ekosistem tersendiri.
Dalam memanfaatkan potensi kawasan P3K sering timbul konflik pemanfaatan dan
kewenangan berbagai pihak berkepentingan yang mempunyai perbedaan tujuan
mengeksploitasi sumberdaya di kawasan P3K. Misalanya pemanfatan dan pengelolaan
kawasan P3K yang dilakukan oleh berbagai pihak lintas sektor saat ini, sebagian belum
memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
Tentunya kondisi ini akan berpengaruh terhadap kelestarian kawasan P3K dan
lingkungannya. Selain itu kebijakan reklamasi yang tidak berdasarkan kepada analisa dampak
lingkungan pada beberapa daerah juga berpengaruh terhadap ekosistem di kawasan P3K.
Kondisi pemanfaatan saat ini adalah bahwa pemanfaatan P3K masih belum mengikuti
prinsip-prinsip berkelanjutan yang mencakup antara lain aspek daya dukung, aspek
pemilahan zonasi, pelestarian lingkungan, aspek pemberdayaan masyarakat, dan aspek
keterpaduan.
Dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan
kawasan P3K, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan yang cendrung
bersifat sektoral belum diatur dengan peraturan perundang-ungan yang jelas, seingga daerah
mengalami kesulitan dalam menetapkan sesuatu kebijakan (OSR. 1998). Bahkan sering
terdapat kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain serta konflik kepentingan antar daerah
dalam memanfatkan dan mengelola kawasan P3K, yang pada dasarnya belum melihat bahwa
48 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
kawasan P3K adalah sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah
administratif pemerintahan,
Hal lain yang menyebabkan upaya pemanfaatan kawasan P3K belum berjalan adalah konsep
otonomi daerah yang belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders, sehingga
pada setiap daerah dan setiap sektor timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang
berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir.
49 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. SAUMLAKI
Saumlaki adalah nama Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Matengba) yang
merupakan sebuah kepulauan di Provinsi Maluku, Indonesia. Kabupaten ini baru berdiri
setelah berpisah dengan Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2002. Wilayah tersebut
mempunyai pemerintahan sesuai surat keputusan Gubernur No. 1475 Tahun 2004 tentang
penetapan jumlah, nama dan nomor kode wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi
Maluku tahun 2004.
Secara administratif, Provinsi Maluku terdiri dari sembilan kabupaten, yaitu
Kabupaten Buru (pusat penerintahan/ibu kota Namlea), kabupaten Buru Selatan (pusat
pemerintahan/ibu kota Namrole), kabupaten Kepulauan Aru (pusat pemerintahan/ibu kota
Dobo), kabupaten Maluku Barat Daya (pusat pemerintahan/ibu kota Tiakur), kabupaten
Maluku Tengah (pusat pemerintahan/ibu kota Masohi), Kabupaten Maluku Tenggara (pusat
pemerintahan/ibu kota Langgur), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (pusat pemerintahan/ibu
kota Saumlaki), Kabupaten Seram Bagian Barat (pusat pemerintahan/ibu kota Piru, dan
Kabupaten Seram Bagian Timur (pusat pemerintahan/ibu kota Bula). Terdiri dari 64
Kecamatan, 886 Desa/Kelurahan.
Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini yang dikenal dengan gugusan pulau-
pulau kecil, Saumlaki mempunyai potensi alam laut yang melimpah, namun kota ini relatif
tidak mempunyai industri barang apapun untuk kehidupan sehari-hari, sehingga semua
barang didatangkan dari luar kota, pada umumnya didatangkan dari Surabaya. Geliat
perekonomian belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan. Ada beberapa toko,
hotel, penginapan, restoran di dekat pelabuhan. Kota Saumlaki disandari oleh kapal-kapal
dari Australia, terutama ketika ada kegiatan Sail Darwin-Saumlaki dilakukan sekali dalam
setiap tahun. Pada kegiatan tersebut para peserta mengunjungi pantai dan desa-desa di sekitar
Saumlaki.
50 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Geografis Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Sumber: Peta 367.TNI Angkatan Laut. Dinas Hidro-Oseanografi. 2004
Bentuk lahan makro di wilayah tersebut adalah dataran, berbukit, dan bergunung.
Kepulauan ini terdiri dari pulau-pulau lime-stone dan karang yang umumnya tidak lebih dari
150-250 meter di atas permukaan laut, walaupun Pulau Labobar memiliki gunung setinggi
400 meter (Bezemer in McKinnon. 1983). Pulau-pulau kecil terhampar di bagian Barat dan
Utara, dengan ketinggian kurang dari 100 meter. Pulau-pulau ini terpisah oleh selat dengan
kedalaman tidak lebih dari 20 meter. Yamdena Utara umumnya datar dengan ketinggian
kurang dari 50 meter, sedangkan daerah perbukitan di bagian Selatan dengan ketinggian
melebihi 200 meter (BPS Kabupaten MTB. 2010).
Pada pesisir Timur Pulau Yamdena yang berhadapan langsung dengan Laut Arafura, tekanan
gelombang dan angin musim timur sangat dominan, sehingga deposisi pasir terjadi dan
tingkat abrasi cukup signifikan pada beberapa tempat. Wilayah pasang surut cukup luas di
beberapa wilayah, nampak pada musim Barat, terutama bulan Oktober, terjadi ―meti kei‖
yang besar. Hutan bakau sebagai salah satu habitat dari ekosistem pesisir dan laut Kepulauan
Tanimbar tersebar di pesisir Barat dan Timur. Seperti umumnya Kepulauan Maluku,
Kepulauan Tanimbar mengalami musim Timur dan musim Barat yang diselingi oleh musim
pancaroba. Musim Timur berlangsung dari bulan April sampai September, dan merupakan
51 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
musim kemarau. Musim Barat berlangsung pada bulan Oktober sampai Maret, dan memiliki
banyak hari hujan. Curah hujan cukup tinggi terjadi pada bulan Desember-Maret. Musim
pancaroba terjadi pada bulan Maret/April dan Oktober/November. Suhu rata-rata di MTB
adalah 27,6 0 Celcius, dengan suhu minimum 22,40 C dan maximum 33,10 C (BPS Kabupaten
MTB. 2010).
Infrastruktur
Terbukanya akses wilayah kepulauan sangat tergantung pada dukungan infrastruktur
perhubungan dan komunikasi, dan yang menjadi permasalahan di wilayah kepulauan Maluku,
termasuk MTB, adalah permasalahan ketersediaan infrastruktur dan pelayanannya.
Keterbatasan infrastuktur bidang tersebut diperlemah dengan keterbatasan distribusi
infrastruktur ekonomi dan sosial (misalnya pasar, sarana kesehatan dan pendidikan), terutama
di wilayah-wilayah desa yang jauh dari pusat-pusat ekonomi dan
pemerintahan. Hal tersebut sangat mempengaruhi pembangunan dan perkembangan ekonomi
dan sosial di wilayah-wilayah MTB. Pemekaran kabupaten-kabupaten dan kecamatan-
kecamatan di wilayah Maluku salah satu tujuan utamanya untuk mengatasi masalah ini.
Transportasi publik yang difasilitasi Pemerintah ke luar Kabupaten MTB dilayani dari
Saumlaki (di bagian Selatan) dan Larat (di bagian Utara), baik melalui udara maupun laut
transportasi udara dari dan ke Saumlaki -melalui bandara Saumlaki yang memiliki fasilitas
runway sepanjang 900 meter dan lebar 30 meter- dilayani oleh tiga maskapai penerbangan,
untuk menuju Saumlaki dapat ditempuh dengan pesawat dari Jakarta dalam waktu tempuh
kurang lebih 3 jam, selanjutnya via Ambon menuju Saumlaki dalam waktu tempuh kurang
lebih 1,5 jam.
Luas wilayah Provinsi Maluku secara keseluruhan adalah 581.376 km persegi, terdiri
dari luas lautan 527.191 km persegi dan luas daratan 54.185 km persegi, dan sekitar 90%
wilayah Provinsi Maluku adalah lautan. Provinsi Maluku terletak antara 2 derajat sampai 9
derajat Lintang Selatan dan 124 - 136 derajat Bujur Timur. Provinsi Maluku merupakan
daerah kepulauan yang terdiri dari 559 pulau, dan dari jumlah pulau tersebut terdapat
beberapa pulau yang tergolong pulau besar.
Luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah 52.995,20 km persegi yang terdiri
dari wilayah daratan seluas 10.102.92 km persegi (19,06%) dan wilayah perairan seluas
52 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
42.892.28 km persegi (80,94%). Secara geografis, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
Utara : Laut Banda
Selatan : Laut Timor dan Laut Arafura
Barat : Gugus Pulau Babar Sermata
Timur : Laut Arafura
Saumlaki merupakan kota terbesar yang sekaligus menjadi ibukota Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Sedangkan luas Saumlaki adalah 124,1 km persegi dan letak Saumlaki
tepatnya berada di Pulau Yamdena yang merupakan bagian dari Kepulauan Tanimbar.
Terdapat dua lapangan terbang di sekitar Saumlaki, yaitu Olilit (lapangan terbang lama) dan
Bandara Mathilda Batlayeri (lapangan terbang baru). Saumlaki memiliki posisi yang strategis
karena merupakan kawasan perbatasan antara Negara, yaitu dengan Australia. Oleh karena
itu akan menjadi peluang investasi yang dapat dikembangkan terlebih dengan terdapatnya
beragam potensi yang ada di kabupaten tersebut. Potensi seperti di sektor perikanan,
kehutanan dan perkebunan juga peternakan tanaman pangan, serta adanya pemandangan
alam yang menyimpan keindahan alam yang dapat dikembangkan menjadi salahsatu daerah
tujuan wisata yang menjadi unggulan di Indonesia.
Iklim
Keadaan iklim di Kabupaten Maluku Tengan Barat sangatlah dipengaruhi oleh adanya
sirkulasi angin musim yang perjalanannya bergerak dari dan menuju equator, sehingga pola
iklim di Maluku Tenggara Barat adalah pola ekuatorial yang berciri dari bentuk pola hujan
yang mempunyai sifat bimodial yaitu pada bulan Desember/Januari dan April/Mei.
Berdarakan peta zona Agroklimat bahwa di Provinsi Maluku (LTA-72, 1986) dan klasifikasi
iklim Oldeman (1980) bahwa iklim di sekitar Kabupaten Maluku Tenggara Barat masuk
kepada zona II3 bahwa curah hujan tahun 1.500—1.800 mm tercakup di dalam zona D3
menurut Oldeman, dengan bulan basah 3-4 bulan dan bulan kering 4-6 bulan. Curah hujan di
suatu tempat dapat dipengaruhi oleh keadaan perputaran arus dan iklim. Jumlah curah hujan
beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamatan.
53 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Iklim dan curah hujan di Maluku tidak merata. Besarnya curah hujan tahunan rata-
rata sekitar 1500 mm/tahun, sehingga secara umum iklim bertipe tropik kering. Curah hujan
tertinggi terdapat di pegunungan yang mempunyai ketinggian di atas 1000 meter di atas
permukaan laut, sedangkan curah hujan pada daerah-daerah lain relatif rendah. Secara umum
curah hujan di Maluku relatif rendah, musim kemarau panjang dan tidak merata sepanjang
tahun, sehingga mengakibatkan produktivitas lahan rendah, penutupan vegetasi kurang, tanah
mudah erosi dan bahan organik untuk menyuburkan tanah masih kurang.
2. Tujuan Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Saumlaki merupakan kegiatan pengumpulan data untuk
menunjang penelitian wisata bahari yang bertujuan untuk:
Penilaian potensi sumber daya pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan
pesisir dan pulau-pulau kecil (P3K) sebagai daya tarik wisata;
Menemukenali isu-isu strategis yang terkait dengan permasalahan dan peluang
pengembangan P3K sebagai salah satu produk wisata bahari;
Dapat merumuskan strategi langkah-langkah tindak lanjut pengembngan P3K
yang berbasiskan pada pemanfaatan potensi bahari yang terpadu dan
berkelanjutan.
3. Lingkup Kajian
Sebagai kerangka atau arahan mendasar pada pelaksanaan operasionalnya, maka ruang lingkup
penelitian strategi pengembangan wisata bahari dikaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Menemukenali isu-isu strategis yang terkait dengan permasalahan dan peluang percepatan
pembangunan khususnya Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui assessment potensi
sumberdaya kepariwisataan yang dimiliki Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Langkah-langkah tindak lanjut pemanfaatan sumber daya alam, meliputi flora-fauna,
gejala alam baik di darat maupun laut, serta sumber daya budaya, meliputi tinggalan
budaya di darat maupun laut, secara terpadu dan berkelanjutan.
54 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
4. Lingkup Kegiatan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud, maka dengan menyesuaikan pada
dana, waktu dan luas wilayah pengamatan, kegiatan mencakup:
identifikasi potensi sumber kepariwisataan di Kecamatan Selaru, Kecamatan
Wertamariam, Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara
Barat. Tahap ini mencakup:
Tahapan mencakup pengumpulan data primer dan sekunder, analisis data
potensi sumber daya kepariwisataan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Penyusunan kerangka konsep pengembangan wisata bahari sebagai arahan ke
depan dalam perumusan rencana aksi percepatan pembangunan sektor
pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Wilayah Kajian
Penelitian dilakukan di Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat terletak di
antara Pulau Aru dan Kepulauan Kei yang menjadi batas Timur. Kepulauan Tanimbar
memiliki 65 pulau ukuran kecil juga merupakan bagian Pulau Maluku. Terdapat beberapa
pulau yang dikenal di kepulauan tersebut termasuk Pulau Yamdena yang merupakan pulau
terbesar, dengan beberapa daerah yang menjadi lokasi pengamatan yang memiliki
keanekaragaman potensi sumberdaya pariwisata antara lain :
Desa Olilit Timur, desa Tumbur Kecamatan Wertamrian, desa Sangliat Dol dan Atubul Da.
Kecamatan Wertamrian, desa Sangliat Dol dan Arui Bab, desa Amdasa Kecamatan
Wertamrian, dan di Saumlaki. Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dibentuk
berdasarkan UU No. 46 tahun 1999 memiliki atas gugusan pulau-pulau. Daerah tersebut
memilik i wilayah seluas 125.442,4 Km2 yang terdiri dari lautan seluas 110.838, 4 Km2
(88,37%) dan daratan seluas 14.584 Km2 (11,63 %). Oleh karena itu pembangunan di
Maluku Tenggara Barat (Matengba) diarahkan/dibangun dari laut ke darat dan bertumpu
55 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
didarat, yang berbatasan langsung dengan Laut Banda, Laut Timor dan Lautan Arafura.
Topografi wilayahnya sangat bervariasi mulai dataran rendah, berbukit dan bergunung.
Di utara Pulau Yamdena terdapat sederet pulau-pulau kecil. Deretan pulau-pulau
tersebut terpisah oleh selat yang cukup dangkal dengan kedalaman kurang lebih 20 meter,
Apabila terjadi pasang surut dapat terbentuk daratan kering yang luasnya bisa mencapai
setengah kilometer dari tepi pantai Yamdena. Sedangkan di Yamdena Utara pada umumnya
datar dengan ketinggian kurang dari 50 meter, untuk daerah perbukitan di bagian Selatan
tinggi melebihi 200 meter. Secara morphologi daerah tersebut yaitu daerah perbukitan, dan
dataran rendah.
Kenyataan bahwa yang menjadikan kabupaten Maluku Tenggara Barat ini menjadi
potensial, khususnya untuk Maluku dan Indonesia di masa yang akan datang, karena
kabupaten Maluku Tenggara Barat berbatasan langsung dengan 3 negara yaitu Australia,
Timor Leste di sebelah selatan dan Papua New Guinea sebelah Timur. Profil Pariwisata
Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan kenyataan yang sangat menjanjikan terutama
bagi para wisatawan karena dapat mengunjungi obyek wisata dengan keindahan alamnya.
Adanya ketersediaan daya tarik yang sesuai dengan kataristik wilayah Maluku sebagai
daerah kepulauan yang bukan saja memiliki banyak obyek wisata tapi memiliki
keramahtamahan masyarakat yang tentunya sudah dikenal sejak dahulu kala, sehingga
dikenal pula dengan tradisi masyarakat yang selalu menganggap bahwa wisatawan itu adalah
Raja.
Masyarakat Maluku Tenggara Barat dikenal dengan masyarakat yang heterogen karena
ditempati dengan bermacam-macam suku : suku wesleta, latdala, jebory sebagai suku asli
serta suku-suku lainnya seperti Bali, Jawa dan lain-lain. Kekayaan alam yang melimpah
membuat pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menempatkan sektor pariwisata ini
sebagai sektor unggulan.
Dengan kekayaan sumber daya alam yang terdapat di Saumlaki dapat mendukung
keberhasilan pengelolaan kepariwisataan sehingga dapat dapat menopang Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dengan melibatkan Sumber Daya Manusia dapat menuju ke pertumbuhan
perekonomian rakyat dan tentunya tercapainya kesejahteraan masyarakat.
56 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Maluku Tenggara Barat yang memiliki keindahan alam dan juga memiliki kesuburan serta
kekayaan seni budaya. Sementara Obyek wisata saumlaki dengan bentangan pantai di warnai
pasir putih dan air laut serta dilengkapi dengan biota laut.
Keamanan
Keamanan di daerah perbatasan merupakan hal yang sangat penting, di desa Eliasa
memiliki sejumlah unit pengamanan seperti Polisi dengan satuan Polisi Perairan, dan TNI AL
memiliki armada laut untuk mengamankan Kepulauan di wilayah Maluku Tenggara Barat.
5. Hasil Yang Dicapai
Secara umum, Kadisparekraf Kabupaten MTB menjelaskan bahwa pariwisata MTB
bukan merupakan mata pencaharian utama masyarakat meskipun terdapat beberapa potensi
wisata yang dapat dikembangkan termasuk di Saumlaki. Dari sisi aksesibilitas, maskapai
penerbangan nasional dan lokal dapat terbang ke Saumlaki melalui bandara International
Pattimura Ambon, namun belum ada direct flight ke Saumlaki. Selain itu juga terdapat akses
angkutan laut (kapal ferry) namun perjalanan kapal ditempuh dalam satu hari. Pengembangan
pariwisata MTB mengalami sejumlah kendala antara lain infrastruktur, SDM, sarana
prasarana pariwisata, dan sinkronisasi antar instansi yang kurang berjalan dengan baik.
Kadisparekraf menyambut baik dan mendukung penelitian tersebut dilaksanakan, diharapkan
hasilnya dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak terkait. (Batlolona. 2015)
Obyek Wisata
a. Obyek Wisata Bahari
Pantai Weluan dengan pesisir pantai sepanjang 2
km yang letaknya kurang lebih 4 km sebelah
Tenggara Saumlaki, dengan pemandangan air
yang jernih dan berada di desa Olilit terdapat
bangunan gazebo, shelter, toilet dan ruang
57 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
meeting room yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Usaha Ekonomi Kreatif sebagai tempat
istirahat. Saat ini keadaan bangunan tersebut sudah rusak kiranya perlu adanya perbaikan,
pemanfaatan tempat oleh penduduk dengan terdapatnya warung-warung yang berjualan
makanan dan minuman serta penyewaan tikar, ban untuk berenang di pantai. Pantai Weluan
di Desa Olilit ini terdapat beberapa pulau kecil yang berdekatan dengan pantai. Perjalanan
menuju pantai Weluan sudah dengan mudah dapat dicapai karena sudah menggunakan aspal.
Dengan menggunakan kendaraan dapat ditempuh dari kota Saumlaki berjarak kurang lebih
30 Km, keadaan pantai cukup bersih untuk dapat digunakan kegiatan wisata bahari. Lokasi
pantai Weluan yaitu di desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan. (Mayabubun. 2015)
Pulau Yamdena terdapat pantai untuk kegiatan wisata bahari, terdapat
penghasil kerajinan masyarakat setempat, pencapaian menggunakan speed
boat.
Taman Laut Pulau Nustabun Terletak di Kisaran Matakus Kecamatan
Tanimbar Selatan dekat desa Larmatan, pencapaian menggunakan speed boat.
Pulau Matakus dengan gapura bertuliskan ‗Selamat
Datang‘ untuk menyambut wisatawan yang
berkunjung ke pulau tersebut, keadaan pantai landai
sehingga speed boat yang akan berlabuh harus
mempertimbangkan air laut pada saat surut, pulau
Matakus dengan pasir halus berwarna putih,
disekitar pantai ditumbuhi pohon-pohon bakau dan
pohon kelapa. Pembangunan gedung pertemuan dan
resort sedang dilakukan, dalam perencanaan kedepan pulau Matakus akan dipergunakan
untuk kegiatan tahun 2016 even pesta teluk Saumlaki dan sebagai titik labuh untuk pelabuhan
wisata terdapat resort binaan Dinas Pariwisata dan Usaha Ekonomi Kreatif Maluku Tenggara
Barat saat ini kondisi resort masih dalam tahap penyelesaian. Pulau Matakus merupakan
wisata tanaman laut yang terletak di sebelah selatan Pulau Tambur, perjalanan sekitar kurang
lebih 20 menit dari pelabuhan Saumlaki, dapat dicapai dengan menggunakan spreed boad.
Pulau yang berpasir dengan tanaman yang dapat tumbuh dan hidup di dalam pasir seperti
58 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
tanaman kacang-kacangan. Pulau ini memiliki keindahan alam, wisatawan yang berkunjung
akan disambut oleh penduduk setempat.
Pulau Selaru keadaan pantai terjal sehingga memudahlan speed boat untuk
berlabuh mempunyai dermaga yang cukup baik, terdapat perkebunan Nyafar
sebagai tempat kearifan lokal dan Gereja peninggalan Belanda yaitu GPM
Imanuel di desa Adaut sehingga menjadikan tempat kegiatan religi yang
dilakukan oleh penduduk pulau-pulau disekitar pulau Matakus atau penduduk
dari kota Saumlaki.
Pulau Tanimbar dengan pemandangan pantai dan alam setiap tahun
menyelenggarakan atraksi wisata Talikor dengan tema ―festival Bahari‖ serta
menyenggarakan serangkaian upacara adat.
menangkap ikan hiu dengan menggunakan janur kelapa keadaan pantai landai
terdapat tanaman pohon kelapa dan tanaman perdu lainnya, pencapaian ke
pulau tanimbar dengan menggunakan speed boat dengan waktu tempuh dua
jam dari kota Saumlaki.
Obyek wisata bahari terdapat Pulau Dua dan
pulau Nusmese keadaan pantai landai dengan
pasir halus berwarna putih disekitar pulau
terdapat tanaman bakau dan pohon kelapa,
sedangkan pulau Nusmese merupakan daratan
yang ditumbuhi tanaman laut dan kerang laut
sehingga kedua pulau tersebut dapat digunakan
untuk kegiatan wisata bahari. Atraksi wisata
dilakukan oleh penduduk mencari ikan dengan menggunakan tombak, perjalanan dapat
dicapai dengan menggunakan perahu Ketinting dengan waktu tempuh 30 menit berangkat
dari desa Lorulun. Obyek wisata religi terdapat Gereja Tua dan Rumah Adat kuno di desa
tersebut. Sedangkan obyek wisata sejarah terdapat Meriam di desa Lauran merupakan
meriam kuno pada monument meriam tertulis Aleb Sianaman Limdityar nir Matoran ain,
perjalanan dapat menggunakan kendaraan.
59 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Pulau Selaru terdapat desa Eliasa merupakan
pulau terdepan dari wilayah Republik Indonesia,
terdapat 145 KK dengan jumlah penduduk 645
orang, terdapat Gereja Tua ‗Eben Heiser‘
sehingga menjadikan tempat kegiatan religi yang
dilakukan oleh penduduk setempat dan dari pulau-
pulau disekitar pulau Eliasa ataupun penduduk
dari luar pulau. Penduduk bekerja sebagai nelayan
dan bertani padi ladang, adat istiadat masih dilakukan di pulau tersebut seperti pengunjung
menemui ketua adat. Menurut ketua adat Bapak. Silfianus Matalagit pengunjung melakukan
senobak / adat menerima tamu. Ketua adat desa akan membacakan Doa agar kegiatan dapat
berjalan lancar dengan menyediakan sebotol Sopi (minuman tradisional beralkohol)
masyarakat desa percaya apabila ritual dilaksanakan, maka tidak akan terjadi sesuatu bagi
para pengunjung.
Selain Gereja tua terdapat bunker tempat
persembunyian tentara Jepang gua ini dinamakan
―Gua Jepang‘ berjarak 500 meter terdapat
peninggalan senjata tentara Jepang. Menurut
Kepala Desa Bapak Rudi Amarduan desa Eliasa
belum mempergunakan listrik untuk saat ini
mempergunakan jenset. Di desa Eliasa terdapat
menara mercusuar untuk pengamanan daerah
perbatasan desa dengan kota Darwin, patroli dilakukan oleh petugas dari TNI-AL.
Pulau MAN merupakan Pulau segitiga yang terdiri dari Pulau Matakus, Pulau
Angswarmase, Pulau Nustabun. Ketiga pulau ini merupakan taman laut yang
terletak di sebelah Selatan Pulau Tambur sekitar 3 km dari Saumlaki. Dapat
dicapai menggunakan speed boad. Dari ke tiga pulau tersebut mempunyai
keindahan dan keunikan masing-masing.
60 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
b. Obyek Wisata Rohani
Terdapat obyek wisata rohani yaitu patung
Kristus Raja ―finduar matan dan kompleks
finduar― di desa Olilit Timur yang diresmikan
oleh duta besar Vatikan untuk Republik Indonesia
Mgr. A. M Ranjith Patabindige, jarak dari kota
Saumlaki +/- 30 km dapat dicapai dengan
angkutan darat. Monumen ini mempunyai
ketinggian setinggi +/- 6 meter yang terletak di Desa Olilit, dapat dicapai dengan
transportasi umum dari terminal Saumlaki ditempuh kurang lebih 25 menit.
Salahsatu tradisi gereja Katolik yaitu umat Katolik mengadakan perayaan iman yaitu
perayaan Kristus Raja Semesta Alam yang dirayakan pada saat setiap hari Raya Kristus Raja
Semesta Alam. Ribuan umat Katolik berkumpul di lokasi wisata rohani tersebut untuk
mengikuti kegiatan wisata rohani.
c. Obyek Wisata Budaya
Desa Sangliat Dol erdapat peninggalan situs
sejak zaman dahulu kala berupa bangunan atau
benda prasejarah seperti batu berbentuk perahu
terletak di tengah Desa Sangliat Dol, Kecamatan
Wertamrian. Benda berbentuk Perahu batu
tersebut sudah sejak purbakala dijadikan sebagai
cagar budaya Kabupaten Maluku Tenggara Barat
yang menjadi obyek wisata daerah dalam bentuk
situs budaya. Dalam bahasa Yamdena nama perahu tersebut adalah ―Fampompar‖ yang
dianggap sakral karena peninggalan dari leluhur. Dari Saumlaki ke obyek wisata dapat
tempuh sekitar 60 menit dengan kendaraan. Perahu batu Fampompar yang letaknya sekitar
25 km sebelah timur Saumlaki di Desa Sangliat Dol ini merupakan tempat pertemuan para
tua-tua adat desa setempat untuk membicarakan masalah yang terjadi di Desa Sangliat Dol.
61 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Tempat ini dijadikan obyek wisata budaya yang diperkirakan ada pada zaman Megalitikum
(abad ke-14). Lokasi berada di Desa Sangliat Dol Kecamatan Wertamrian, dengan
ketinggian sekitar 50 meter dari permukaan laut. Lebar perahu sekitar 9,8 meter dan panjang
perahu 18 meter.(Dinasparekraf, 2015).
Perahu batu sudah ada sebelum penduduk pertama desa ini datang. Ketika menempati desa
mereka membangun rumah menurut arah dari setiap elemen yang ada di bangunan perahu
batu. Setiap warga di desa mewakili setiap tiang yang ada di sekeliling bangunan. Benda batu
berbentuk perahu di Desa Sangliat Dol tersebut dijadikan tempat sebagai pusat dari pola
pembangunan desa yang dijadikan cagar budaya.
Hasil wawancara dengan kepala urusan pemeliharaan benda perahu batu tersebut, Bapak.
Thomas Lamere situs ini dianggap sangat penting bagi masyarakat desa, karena tidak semua
orang dapat menaiki bangunan ini. Setiap pengunjung yang datang melapor kepada Ketua
Adat desa untuk dibacakan doa terlebih dahulu, supaya kunjungan dapat berjalan lancar,
masyarakat desa percaya apabila ritual tidak dilaksanakan, maka tidak akan terjadi sesuatu
bagi para pengunjung.
Goa Maria
Goa Maria merupakan tempat obyek wisata ziarah khususnya bagi penganut beragama
Katolik. Pada umumnya pengunjung datang dari Saumlaki dan berada di sebelah desa Olilit
lama. Pada obyek wisata ziarah ini terdapat patung Bunda Maria yang tingginya sekitar dua
meter. Dibangun diatas tebing yang tingginya sekitar 19 meter. Perjalanan ke Goa Maria
dapat dicapai menggunakan kendaraan atau menggunakan tranportasi umum.
Tari-tarian Adat
Terdapatnya berbagai macam tari-tarian adat seperti tarian Cakalele, dan tarian lainnya yang
dilakukan ketika menyambut adanya kehadiran tamu asing atau pejabat daerah dengan
iringan lagu-lagu adat dengan menggunakan alat musik Tifa. Hal ini dilakukan sebagai
penghormatan kepada tamu-tamu yang berkunjung ke desa-desa di Kabupaten Maluku
Tenggara Barat
62 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Upacara Adat
Untuk sambut tamu dengan cara menandai tanah pada dahi seorang tamu atau pejabat yang
menandakan tanda selamat datang Lolat dan Duan: Lolat adalah perkawinan kedudukan adat
yang bertanggung jawab atas anak perempuan. Bukan orang tua tapi saudara laki kandung
dari pihak Ibu atau paman. Yang berhak menerima emas kawin adalah Paman. Saudara
kandung dari pihak Ibu dapat kedudukan menjadi lebih tinggi secara adat dinamakan Duan.
Patung Batardity
Patung Batardity merupkaan penghargaan yang ditujukan bagi wanita Tanimbar. Patung ini
mengenakan pakaian tradisional lengkap dengan asesories sambil memegang alat musik Tifa.
Patung Batardity dibangun di atas batu karang yang memiliki ukuran kurang lebih. 3 x 4
meter dengan ketinggian kurang lebih 2,5 meter, perjalanan menggunakan kendaraan
dengan waktu tempuh kurang lebih lima belas menit dari pelabuhan Larat.
d. Kerajinan
Kerajinan gerabah dan anyaman bambu ―Sanggar
Budaya Terun‖ di desa Lauran Kote Kecamatan
Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat. Sanggar yang dikelola oleh penduduk
setempat saat ini menghasilkan berbagai macam
bentuk gerabah seperti periuk, vas bunga, tempat
air dan tempat perhiasan. Hasil wawancara dengan
pengrajin Bapak. Hedi Masela, kendala yang
dihadapi pengrajin adalah untuk memasarkan produk dari hasil sanggar tersebut, kiranya
pengrajin memerlukan binaan dari unsur-unsur terkait.
Pusat pelatihan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat) ‗Fajar‘ terdapat di Jalan Oryoin RT
002/ RW 001 desa Alusi Krawain pasar Omele
Saumlaki, merupakan pusat kegiatan bagi
masyarakat pengrajin pembuatan souvenir seperti
kain tenun, pengrajin patung kayu, gerabah, dan
anyaman bambu. Di galery fajar juga menjual
hasil souvenir tersebut. (Aormudi. 2015)
63 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Tenun ikat sudah dikenal di kalangan masyarakat
Maluku Tenggara Barat ratusan tahun tahun lalu
di saat orang mulai beralih dari menggunakan
kulit kayu dan binatang sebagai pembungkus
badan. Kegiatan menenun berkembang di seluruh
wilayah Kecamatan, motif masing-masing
kecamatan berbeda satu dengan yang lain, dan
mempunyai ciri khas tersendiri. Tenun ikat
digunakan sebagai busana dalam acara perkawinan, upacara adat dan kini menjadi
cinderamata bagi tamu resmi yang datang ke daerah, bahkan sudah dipromosikan sampai ke
mancanegara. Pada masa lampau, untuk menenun mereka memintal benang dari kapas dan
memberi warna dari tumbuh-tumbuhan. Kini pengrajin lebih cenderung menggunakan
benang untuk menenun.
Motif dan ciri kain Tenun antara lain:
- Swan/Cabang: Biasanya dipakai untuk tenun;
- Sair/Bendera: Motif yang menggambarkan kemenangan biasanya dipakai pada waktu
berperang;
- Snienar: Daun kelapa/janur yang biasanya diikat pada kaki dan tangan orang laki-laki yang
akan
berperang;
- Ul/Ular/Ulat: Motif ular/ulat;
- Lolohisi: Motif lipan;
- Engke: Motif Kura-kura menggambarkan kura-kura besar yang pernah hidup di desa
Kandar pulau
Selaru ratusan tahun lalu.
Unit Usaha, kelompok sanggar tenun dengan pengrajin berkisar antara 10 s.d 15 orang
perkelompok yang berlokasi hampir di seluruh wilayah Kecamatan/sampai pedesaan.
Terbuat dari bahan baku, serat selulosa, serat protein, serat synthetic, dan pewarna.
64 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Sedangkan peralatan yang dipergunakan, yaitu alat tradisional (gedogan). Untuk tahapan
proses produksi yaitu: mulai dengan pencucian benang, pemintalan, pembuatan motif,
pewarnaan, pengeringan, menenun, dan siap dipasarkan.
Hasil produksi, produksi utama berupa kain tenun berbagai ukuran dan aneka motif khas
Maluku Tenggara Barat dengan aneka produk yang diolah menjadi berupa: pakaian pria,
pakaian wanita, syal, taplak meja, dasi, dompet, kopiah, tas, sepatu dan lain-lain.
Untuk pemasarannya, dipasarkan baik berskala lokal, regional sampai ke mancanegara
dalam bentuk pesanan. (Dinasparekraf MTB. 2015)
Kerajinan Kain Tenun ‗Ebshia‖ pengunjung dapat menyaksikan pembuatan
kain tenun dengan mengunakan alat tenun tradisional dan dapat mencoba alat
tenun tersebut, lokasi kerajinan kain tenun mudah dijangkau karena berada di
jalan utama yaitu jalan Bhineka Saumlaki
Pengrajin kain tenun dengan variasi motif-motif modern dibuat oleh kaum Ibu
dan gadis remaja salah satu pengrajin terdapat di desa Kandar Saumlaki lokasi
dapat dijangkau dengan kendaraan.
Desa Tumbur dengan pesisir pantai landai
penduduk setempat mempunyai usaha kerajinan
ukir kayu dari kayu jati. Di desa Tumbur ini pun
terdapat sanggar ukir patung kayu ‗Nata Sere‘ dan
pengrajin tenun ikat modern ‗Kapas Mele‘ yang
memiliki nilai-nilai adat istiadat yang sangat
sakral. Sanggar tersebut dibina oleh bapak Elias
Malindar. Tenun ikat dan patung Tumbur tersebar
sampai hampir di seluruh wilayah Maluku Tengara Barat.
Kelompok pengrajin patung kayu ‗Faduk Dekut‘ memahat dengan beberapa motif ukiran
kayu yang dipahat menyerupai sebuah kapal ataupun miniatur kapal layar, patung miniatur
manusia dipergunakan untuk upacara adat. perjalanan ke desa Tumbur Kecamatan
Wertamrian dapat mempergunakan kendaraan dengan jarak tempuh kurang lebih 12 Km dari
kota Saumlaki saat ini dibeberpa ruas jalan dalam keadaan rusak.
65 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
KSU (Koperasi Serba Usaha) Pengrajin kain
tenun, menurut ketua pengrajin kain tenun Ibu
Ana di Sangliat Dol pembuatan kain tenun
dilakukan oleh Ibu-ibu lanjut usia karena
pekerjaan memerlukan ketelitian, sedangkan
untuk penjualan kain agak sulit karena minimnya
pengunjung ke daerah tersebut. Lokasi pengrajin
KSU ‗Cinta Damai‘ terdapat di desa Sangliat
Dol.
Kelompok Anyam-anyaman ‗Tamon‘ di desa Eliasa, penjualan anyaman sulit
dipasarkan kecuali menunggu pengunjung yang datang pada saat tertentu,
lokasi dapat dicapai dengan menggunakan speed boat, perjalanan dari kota
Saumlaki kurang lebih dua jam
POTENSI SEKTOR PARIWISATA
No Jenis Wisata Obyek Wisata
1 Wisata Pantai Kawasan pantai Weluan, Tanjung delapan, Tutu, serta
segitiga MAN (Pulau Matakus, Angwarmas dan Nustabun)
2 Wisata Agro Desa Bomaki, Kisar, Seira, Fordata, dan Otimmer
3 Wisata Sejarah
Finduar, Tumbur, Sangliat Dol, Arui Bad, Lingat,
Lermatan, Lamdesar Timur, Otimmer, Rumean, Adaut,
dan Lat-Dalam
4 Wisata Buru Hutan Yamdena dam Hutan Moa
5 Wisata Budaya
Berbagai jenis tari-tarian adat Tanimbar, taman wisata
patung Kristus Raja, serta berbagai cerita dan peninggalan
budayawan dan rokhaniawan
66 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
6. Sarana dan Prasarana
Saumlaki adalah ibukota Kabupaten MTB (Maluku Tenggara Barat) mencakup
seluruh kepulauan Tanimbar. Kabupaten ini tergolong baru berdiri, setelah berpisah dengan
Kabupaten Maluku Geliat perekonomian sudah nampak terlihat. Di Saumlaki terdapat Hotel
Beringin Dua, Hotel Harapan Indah, Hotel Incla,
Hotel Galaxy, Hotel Pantai Indah, Restoran,
pusat pembelanjaan ‗Satos‘, pertokoan, Bank,
Rumah sakit, Kantor Polisi, Pom bensin dan
pasar-pasar tradisional.
Untuk mencapai Saumlaki dapat menggunakan
dua alternatif, yaitu menggunakan kapal laut dan
menggunakan pesawat udara, dapat dicapai
dengan melalui kota Ambon ataupun kota
Kupang, NTT.
Pelabuhan Saumlaki pada waktu-waktu tertentu disandari oleh kapal-kapal dari Australia.
Terutama pada kegiatan sail Darwin-Ambon yang diadakan setiap setahun sekali. Saat ini
pihak pengelola berkeinginan agar dikembalikan ke kegiatan awal yaitu Sail Darwin-
Saumlaki seiring dengan perkembangan kota Saumlaki, para peserta acara tersebut turun dan
berkunjung ke pantai dan desa-desa di sekitar Saumlaki. Salah satu desa yang menjadi tujuan
utama adalah desa Tumbur, desa ini terkenal kerajinan patung kayu.
Dengan jarak 18 km dari pusat kota Saumlaki ke arah Utara terdapat desa Tumbur
yang berada dipesisir Timur. Kerajinan patung di desa tersebut merupakan industri rumah
tangga. Di beberapa rumah terlihat kegiatan penduduk membuat patung, yang dilakukan baik
oleh orang-orang tua maupun para pemuda. Bahan yang mereka gunakan untuk pembuatan
patung ini adalah kayu hitam yang mereka ambil di hutan. Hasil kerajinan patung dari desa
Tumbur menemui kesulitan dalam menjual dan mendistribusikan karya mereka ke daerah
lain. Mereka menjual kepada wisatawan yang datang ke desa. desa Tumbur, juga desa ini
yang terkenal dengan peninggalan budaya.
Pusat perekonomian Saumlaki berpusat di pasar Saumlaki yang terletak di wilayah
Pengeringan Pelabuhan Saumlaki, namun dengan perkembangan daerah, sudah ada
pembangunan pasar di desa Sifnana dengan nama pasar Omele. Ada juga kompleks
pertokoan yaitu Satos dan Pertokoan lama. Sebagian para pengusaha di Saumlaki adalah
keturunan Tionghoa yang sudah sejak dahulu tinggal menetap di Saumlaki.
67 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Adanya ketersediaan beberapa Bank yang beroperasi untuk melayani masyarakat
dan pendatang di Kabupaten Maluku Tenggara Barat seperti : BRI, Bank Pembangunan
Daerah Maluku, Bank Simpan Pinjam Danamon telah mendukung kegiatan masyarakat
setempat dan pendatang bertransaksi. Demikian juga dengan telah adanya ketersediaan
fasilitas akomodasi berupa hotel/penginapan.
Kebutuhan listrik di Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah dipenuhi oleh PT PLN
(Persero) Wilayah IX Cabang Tual yang mempunyai satu ranting dan tiga sub ranting yang
juga sangat mendukung keberadaan Saumlaki.
Untuk pengelolaan air bersih di Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah dilakukan
oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Diperkirakan persediaan air masih mencukupi
hingga puluhan tahun mendatang, mengingat masih ada sumber-sumber air yang belum
dikelola oleh PDAM.
Jaringan telekomunikasi di Saumlaki telah dilayani oleh Telkom, Telkomsel dan
Indosat, sedangkan untuk jaringan 3G belum tersedia.
7. Sosial Ekonomi dan Budaya
Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam kehidupan sehari-hari
hidupnya dalam naungan adat istiadat Duan Lolat yang merupakan suatu hukum adat
tertinggi. Lahir dan hidup berdasarkan hak dan tanggung jawab timbal balik antara keluarga
pemberi dan keluarga penerima dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat warga Maluku
Tenggara Barat. Terdapat budaya SASI pada masyarakat warga Maluku Tenggara Barat
yang telah menjadi norma pada potensi alam yang ada di desa mereka. Budaya SASI adalah
adanya pengaturan masa ketika panen dari sumber daya alamnya pada hak-hak dari masing-
masing desa. Dengan adanya norma yang merupakan kearifan masyarakat setempat. Hal ini
dapat mendukung adanya kelestarian alam.
Di beberapa desa kecamatan lain memiliki keunikan dalam kebiasaan menangkap ikan di laut
yang dinamakan Tarik Talia tau Talikoor. Tarik
tali hanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu
dan di lokasi tertentu juga yang diawali dengan
upacara adat. Proses Talikoor dilakukan dengan
menggunakan janur kelapa untuk menjerat ikan
dengan digiring ke tepian laut untuk kemudian
dapat mudah ditangkap.
68 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Suku bangsa Maluku didominasi oleh ras suku bangsa Melanesia Pasifik yang masih berkerabat
dengan Fiji, Tonga dan beberapa bangsa kepulauan yang tersebar di kepulauan Samudra Pasifik.
Terdapat bukti kuat yang merujuk bahwa Maluku memiliki ikatan tradisi dengan bangsa bangsa
kepulauan pasifik, seperti bahasa, lagu-lagu daerah, makanan, serta perangkat peralatan rumah tangga
dan alat musik khas, contoh: Ukulele (yang terdapat pula dalam tradisi budaya Hawai).
Mereka umumnya memiliki kulit gelap, rambut ikal, kerangka tulang besar dan kuat serta profil tubuh
yang lebih atletis dibanding dengan suku-suku lain di Indonesia, dikarenakan mereka adalah suku
kepulauan dengan aktivitas laut seperti berlayar dan mencari ikan merupakan kegiatan utama bagi
kaum pria.
Sejak zaman dahulu, banyak diantara mereka yang sudah memiliki darah campuran dengan suku lain,
perkawinan dengan suku Minahasa, Sumatera, Jawa, Madura, bahkan kebanyakan dengan bangsa
Eropa (umumnya Belanda dan Portugal) kemudian bangsa Arab, India sudah sangat lazim mengingat
daerah tersebut telah dikuasai bangsa asing selama 2300 tahun dan melahirkan keturunan keturunan
baru, yang sudah bukan ras Melanesia murni lagi. Karena adanya percampuran kebudayaan dan ras
dengan orang Eropa maka Maluku merupakan satu-satunya wilayah Indonesia yang digolongkan
sebagai daerah Mestizo. Lapangan pekerjaan masyarakat Saumlaki pada umumnya PNS,buruh
pelabuhan, buruh toko, nelayan dan petani. Saumlaki merupakan tempat yang pernah dikunjungi
mantan Presiden RI pertama, Bung Karno.
Ditinjau dari sudut bahasa yang digunakan di Provinsi Maluku adalah bahasa melayu Ambon,
yang merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Sebelum bangsa Portugis datang di Ternate (1512),
bahasa Melayu telah ada di Maluku dan dipergunakan sebagai bahasa perdagangan. Bahasa Indonesia,
seperti di wilayah Republik Indonesia lainnya, digunakan dalam kegiatan-kegiatan publik yang resmi
seperti di sekolah-sekolah dan di kantor-kantor pemerintah. Bahasa sehari-hari telah bercampur juga
dengan menggunakan bahasa Belanda pada beberapa kata tertentu. Maluku merupakan wilayah
kepulauan terbesar di seluruh Indonesia. Banyaknya pulau yang saling terpisah satu dengan yang
lainnya, juga mengakibatkan semakin beragamnya bahasa yang dipergunakan di Provinsi tersebut.
Jika diakumulasikan, secara keseluruhan, terdapat 132 bahasa di kepulauan Maluku. Sebelum
bangsa-bangsa asing (Arab, Cina, Portugis, Belanda dan Inggris) datang di Maluku (termasuk Maluku
Utara), bahasa-bahasa tersebut sudah hidup ribuan tahun. Bahasa Indonesia, seperti di wilayah
Republik Indonesia lainnya, digunakan dalam kegiatan-kegiatan publik yang resmi seperti di sekolah-
sekolah dan di kantor-kantor pemerintah, sejak 1980-an berdatangan 5000 KK transmigran dari Pulau
Jawa. Dengan banyaknya penduduk dari pulau lain tersebut, maka khazanah bahasa di Pulau Seram
(dan Maluku) juga bertambah, yaitu kini terdapat pemakai bahasa-bahasa Jawa, Bali dan sebagainya.
69 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Mayoritas penduduk di Maluku memeluk agama Kristen dan Islam. Hal ini disebabkan
adanya pengaruh penjajahan Portugis dan Spanyol sebelum Belanda yang telah menyebarkan
kekristenan dan pengaruh Kesultanan Ternate dan Tidore yang menyebarkan Islam di wilayah
Maluku serta pedagang Arab di pesisir Pulau Ambon dan sekitarnya. Sektor pariwisata di Maluku
Tenggara Barat menjadi salah satu lokomotif penggerak ekonomi lokal untuk membuka lapangan
kerja bagi masyarakat di daerah tersebut. Potensi obyek wisata yang terdapat di Maluku Tenggara
Barat menjadi komoditas yang dapat menjadi tumpuan masyarakat.
KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA KE KABUPATEN MTB TAHUN 2010-
2015
NO TAHUN TARGET
REALISASI % (RENSTRA)
1 2010 2025 918 45,33
2 2011 2000 2860 143
3 2012 2000 2053 102,65
4 2013 2000 1551 77,55
5 2014 5000 2546 50,92
6 2015 5000 485 9,7
Sumber : Dinas Pariwisata dan Usaha Ekonomi Kreatif Kabupaten. Maluku Tenggara Barat
2015
Kunjungan wisatawan nusantara ke MTB tahun 2015 dibanding tahun 2010 selama
kurun waktu 5 tahun terakhir ada penurunan dan jumlah yang ditargetkan sesuai Renstra
2000 orang pada tahun 2010 kenyataan yang berkunjung hanya 918 orang, sedangkan pada
tahun 2015 ditargetkan 5000 orang yang berkunjung hanya 485 orang. Pada tahun 2011,
wisatawan yang berkunjung melebihi target dari 2000 menjadi 2860 orang. Sedangkan pada
tahun 2012 terjadi penurunan kunjungan wisatawan sekalipun masih melebihi target dari
2000 orang menjadi 2053 orang. Pada tahun 2013 kembali terjadi penurunan dari 2000
orang yang ditargetkan yang berkunjung hanya 1551 orang. Pada tahun 2014 adanya
70 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
kenaikan target menjadi 5000 orang yang diharapkan akan berkunjung, sementara yang
berkunjung hanya 2546 orang. Pada tahun 2015 merupakan tahun yang paling terendah
selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu dari target 5000 orang sedangkan yang
berkunjung hanya 485 orang.
Sedangkan Kunjungan wisatawan mancanegara ke MTB pada tahun di tahun 2015
dibanding tahun 2014 selama kurun waktu dua tahun terakhir ada penurunan yang sangat
signifikan dari jumlah yang ditargetkan Pada tahun 2014 adanya kenaikan target menjadi
5000 orang yang diharapkan akan berkunjung, sementara yang berkunjung hanya 372 orang.
Pada tahun 2015 merupakan tahun yang paling terendah selama kurun waktu dua tahun
terakhir yaitu dari target 5000 orang yang berkunjung hanya 100 orang.
Kelompok Kerja Penelitian Wisata Bahari Saumlaki
Nama Unit Kerja Tugas
Drs. Robby Binarwan, MM Puslitbang pariwisata Penanggung Jawab
Drs. Roby Ardiwidjaja, MBIT Puslitbang Pariwisata Pariwisata dan Informasi
Teknologi
Drs. Harwan Ekoncahyo, MM Puslitbang Pariwisata Destinasi Pariwisata
Danang Rahadian Puslitbang Pariwisata Destinasi Pariwisata
Drs. Renalmon Hutahaean, MM Puslitbang Pariwisata Pariwisata
Rekomendasi
Saumlaki, sebagai ibukota dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang letaknya berbatasan
dengan Negara Australia dan Timor Leste memiliki peluang industri yang dapat
dikembangkan. Adanya perhatian dari beberapa pihak, baik swasta maupun pemerintah
ataupun dinas-dinas terkait sangat berpengaruh terhadap berkembangnya kepariwisataan di
Saumlaki. Perlunya keseriusan dalam mendukung berkembangnya obyek-obyek wisata di
setiap Kecamatan agar dapat menjadikan Saumlaki menjadi kota tujuan wisata unggulan.
Oleh sebab itu, Saumlaki masih perlu dikembangkan antara lain dengan membuat paket-paket
wisata ke daerah Maluku, karena masing-masing tempat wisata di daerah Maluku memiliki
potensi yang amat beragam dan saling melengkapi. Terdapatnya tempat yang dapat dijadikan
obyek wisata unggulan karena daerahnya memiliki keindahan alam, budaya dan sejarah.
71 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Perlunya membuat langkah-langkah strategis yang terencana dan terukur agar dapat
menambah daya tarik obyek wisata dengan melakukan penambahan fasilitas-fasilitas yang
dibutuhkan para wisatawan, agar pihak-pihak yang kompeten dapat memaksimalkan jumlah
kunjungan wisatawan, karena pada tahun 2015 terjadi penurunan yang yang sangat drastis
wisatawan yang berkunjung ke MTB baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.
Perlunya diadakan pelatihan-pelatihan ataupun pembinaan bagi para pegawai hotel atau
penginapan ataupun bagi masyarakat setempat agar dapat berkompetisi dan memiliki
pengetahuan sekurangnya mengetahui standar pelayanan bagi wisatawan sehingga dapat
memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Pelatihan untuk peningkatan sumberdaya
manusia perlu diberikan termasuk pelatihan untuk dapat bercakap dengan menggunakan
bahasa asing umumnya bahsa Inggris, terutama untuk masyarakat yang berhadapan
langsung dengan para wisatawan.
Kurang tersedianya investor untuk pengembangan kepariwisataan sehingga kurangnya
peminat untuk melakukan usaha travel agent ataupun untuk mengatur perjalanan wisatawan.
Kendala dalam bidang transportasi yaitu penyewaan speed boat dan kendaraan menjadi sulit
karena masih minimnya usaha yang bergerak dalam bidang tersebut kiranya kedepan agar
dapat dikelola lebih optimal lagi.
Selain adanya situs budaya, masih diperlukan informasi-informasi tentang berwisata ke
Saumlaki. Agar dibuka dan ditambah jalur transportasi menuju Saumlaki. Oleh karena itu
perlunya perhatian pemerintah untuk meningkatkan atau membina para pengrajin dalam hal
membuat cinderamata agar dapat membuat cinderamata dengan baik dan berkualitas.
Dihimbau juga agar masyarakat setempat dapat melestarikan warisan kebudayaan para
leluhur mereka.
Perlu perhatian dinas-dinas terkait/pemerintah dalam hal kunjungan-kunjungan ke para
pengrajin agar mereka diberi pelatihan/dukungan bahkan diberi bantuan dana untuk
pengembangan usahanya. Misalnya diadakan lomba-lomba berkreasi untuk melakukan
kerajinan tangan dan diberikan apresiasi bagi yang menghasilkan kerajinan terbaik, karena
kegiatan yang dilakukan pengrajin merupakan kegiatan yang mendukung pengembangan
daerah Saumlaki.
72 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Pemerintah telah mencanangkan bahwa di wilayah-wilayah tertinggal akan mendorong
pengembangan pariwisata untuk mengejar target wisatawan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah, dengan demikian diharapkan pengembangan pariwisata di Saumlaki -
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat terwujud sehingga pemerintah daerah mampu
mengatasi masalah-masalah dengan adanya penambahan devisa atau pendapatan daerah
setempat. Maluku sebagai kota yang masih dianggap daerah tertinggal justru mempunyai
potensi untuk menarik wisatawan nusantara ataupun wisatawan mancanegara. Diharapkan
pemerintah melalui Badan-badan Promosi Pariwisata atau lembaga-lembaga yang kompeten
harus mempunyai program-program seperti untuk sektor pariwisata dengan eco tourism, yang
pada akhirnya selain Saumlaki menjadi pilihan destinasi wisata juga dapat memberikan
pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Destinasi wisata laut atau pun pantai
banyak diminati wisatawan nusantara ataupun mancanegara, dan di daerah Indonesia bagian
Timur ini justru mempunyai potensi untuk menyediakan kebutuhan tersebut, karena di
daerah ini terdapat beberapa beberapa obyek wisata bahari yang tentunya potensi yang ada
dapat ditawarkan. Melihat potensi-potensi di Saumlaki dan sekitarnya itu dapat dijadikan
ikon wisata nasional.
Pengelolaan pada sektor pariwisata hendaknya bekerjasama dengan berbagai pihak. Sumber
Daya Manusia yang diperlukan untuk mengelola pariwisata, oleh karena itu Sumber Daya
Alam yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk dikelola secara baik dan tentunya harus
dibekali dengan ketrampilan, pendidikan SDM yang tersedia di bidang kepariwisataan.
Kawasan obyek wisata di Saumlaki memiliki potensi yang luar biasa yang dapat
mendongkrak perekonomian setempat. Keterbatasan fasilitas di Saumlaki agar dapat
ditindaklanjuti dengan baik agar target pemerintah untuk mendatangkan wisatawan
nusantara maupun wisatawan mancanegara dapat terealisasi.
73 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
2. SABANG
AMENITAS
1. Prasarana Umum
1.1. Listrik
Dalam kegiatan FGD terungkap bahwa listrik masih merupakan masalah klasik yang
dikeluhkan oleh pengelola destinasi wisata dan pelaku usaha wisata. Dalam sehari
terkadang mereka mengalami 2 bahkan hingga 3 kali pemadaman listrik dan tentu saja
sangat menggangu aktivitas mereka baik dalam hal operasional maupun dalam
memenuhi kebutuhan wisatawan. Berdasarkan infomrasi yang tim peroleh langsung
dari General manager PLN Sabang menjelaskan bahwa secara umum kebutuhan
listrik di Sabang cukup bahkan surplus, hal yang menyebabkan terjadinya pemadaman
di wilayah Sabang adalah faktor alam tepatnya angin.
Posisi pulau Weh yang terletak ditengah laut mengakibatkan angin laut yang
berhembus ke arah pulau Weh cukup kencang apalagi bila disertai dengan hujan.
Selain itu letak tiang-tiang listrik sangat berdekatan dengan kawasan hutan lindung
sehingga terkadang terjadi gesekan antara kabel listrik dengan ranting pohon yang
mengakibatkan korsletingsehingga secara otomatis listrik akan padam. Pihak PLN
mencoba mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara menebang pohon atau ranting yang
dekat dengan kabel listrik namun hal ini ternyata mendapat teguran keras dari pihak
pengelola Hutan lindung dikarenakan pohon atau ranting tersebut berada dalam
kawasan konservasi sehingga tindakan seperti menebang atau memotong ranting tidak
diperbolehkan.
Ke depan pihak PLN akan
mengupayakan untuk
mengganti seluruh kabel
listrik di pulau Weh
dengan kabel bawah tanah
sehingga diharapkan
masalah pemadaman
akibat factor ala mini dapat
teratasi namun ditegaskan
kembali hal ini tergantung dengan alokasi dana yang diperoleh PLN Sabang.
Foto 1
Wawancara tim dengan GM PLN cabang Sabang
74 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
1.2. Air
Secara umum kebutuhan air masyarakat di pulau Weh terpenuhi namun di beberapa
daerah yaitu di dataran tinggi dan sekitar kawasan Ibboh masih ditemui kekurangan
debit air. Pihak pengusaha destinasi sering mendapat keluhan dari wisatawan yang
membutuhkan air bersih
khususnya di kawasan Ibboh
dikarenakan Ibboh
merupakan destinasi favorit
liburan untuk kegiatan wisata
bahari, kebutuhan seperti
memasak atau membersihkan
badan setelah melakukan
aktifitas wisata seperti
snorkeling, berenang dan
diving. Hal ini karena di
daerah tersebut sumber mata air masih kurang sehingga pihak PDAM Kota Sabang
menempuh jalur alternative yaitu dengan mengirim mobil tanki air ke daerah-daerah
tersebut. Menurut selaku direktur
PDAM kota Sabang, idealnya 3 truk
tanki air cukup untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat serta
wisatawan di daerah tersebut namun
hanya 2 unit mobil tanki air yang
dapat dioperasikan sedangkan 1 unit
sudah rusak sehingga tidak dapat
dioperasionalkan.
1.3. Telekomunikasi
Unsur penting dalam pembangunan sebuah kawasan adalah adanya sarana
telekomunikasi. Selain TELKOM yang memberikan layanan akses internet dan
telepon rumah/kantor, beberapa provider komunikasi selular telah hadir seperti
telkomsel, indosat, dan xl. Kendala yang dikeluhkan oleh pengusaha wisata adalah
akses internet yang dirasakan lambat dan hal ini merugikan pihak pengusaha wisata
Foto 2 Wawancara dengan Direktur Umum PDAM Kota Sabang
Foto 3
Unit Kendaraan PDAM yang rusak
75 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
dikarenakan mereka dalam memasarkan produk wisata menggunakan media social
yang membutuhkan kecepatan akses kemudian beberapa tamu asing yang ingin
berkomunikasi dengan kerabat atau berbagi informasi kegiatan melalui media sosial
pun mengeluhkan hal yang sama.
Pihak TELKOM sendiri ketika
kami wawancarai, di tahun 2015
telah melakukan revitalisasi
kabel optik dengan fiber optik
sehingga masalah seperti angin
serta hujan tidak menjadi
masalah kedepannya.
1.4. Pengelolaan Limbah
Pengelolaan sampah di pulau Weh secara garis besar dapat dikatakan cukup baik hal
ini dikarenakan dibeberapa daerah khususnya di kawasan wisata Ibboh ini masih
menjadi kendala. Beberapa tong sampah memang sudah disediakan di kawasan ini
hanya saja untuk mengangkut
sampah dari TPA yang tidak
konsisten menyebabkan
penumpukan dan baunya sangat
menggangu aktifitas wisatawan
dan pengelola destinasi wisata.
Dari hasil penelusuran tim maka
ditemui bahwa faktor ketersediaan
truk pengangkut sampah yang kurang mengakibatkan pengangkutan sampah di daerah
ini tidak maksimal. Idealnya dalam dua hari 1 unit truk mengangkut sampah dan
khusus di liburan 1 unit truk sampah siaga di kawasan wisata namun di lapangan
terkdang dalam 5 hari sampah masih belum diangkut dan di akhir pecan atau liburan
tidak ada truk sampah yang datang atau menggantikan truk sampah yang sudah siaga
sebelumnya. Selain itu kesadaran wisatawan yang berkunjung pun masih membuang
sampah tidak pada tempatnya. Penempatan tempat sampah pun tidak ditata dengan
rapih dan banyak yang membuat wisatawan susah untuk membuang sampah
dikarenakan tempat sampah tersebut sangat sulit diakses dikarenakan terttutup
kendaraan atau kios jualan masyarakat lokal.
Foto 4
Wawancara dengan Manager TELKOM Kota
Sabang
Foto 6
Tempat Sampah yang tertutupi oleh parkiran
kendaraan
76 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
2. Fasilitas Umum
Kota Sabang sebagai ibukota pemerintahan dari pulau Weh telah memiliki fasilitas
umum yang mendukung kegiatan masyarakat lokal maupun wisatawan yang datang ke
pulau Weh namun beberapa fasilitas masih belum ditemui sarana bagi penyandang cacat
dan manula.
2.1. Keamanan
Masalah keamanan dari pantauan tim selama mengadakan penelitian telah dinilai
cukup, beberapa pos kepolisian tersebar di beberapa sektor termasuk di weh
kepulauan. Keberadaan markas TNI turut memberikan rasa aman baik bagi
masyrakat pulau Weh serta wisatawan yang datang. Tim menggaris bawahi bahwa
satuan polisi pariwisata belum ada di pulau Weh sehingga untuk keluhan keamanan
oleh wisatawan asing ditangani langsung oleh polisi setempat.
2.2. Keuangan perbankan
Fasilitas perbankan seperti ATM dapat ditemui di kota Sabang, beberapa bank
BUMN telah hadir seperti
Bank Mandiri, BNI, dan BRI
sedangkan bank swasta Bank
BCA. Selain di pusat kota
beberapa ATM dapat
ditemukan di dermaga
penyeberangan dan di destinasi
wisata Ibboh seperti Bank
BNI, BRI dan Mandiri.
2.3. Bisnis
Kota Sabang merupakan pusat bisnis dari pulau Weh, kantor kantor pemerintahan
tersebar di kota Sabang ini baik kantor Walikota maupun Gedung DPRD. Beberapa
instansi seperti PDAM, TELKOM berada di pusat kota Sabang ini.
2.4. Kesehatan
Terdapat 2 buah rumah sakit di pulau Weh yaitu rumah sakit umum daerah (RSUD)
serta rumah sakit yang dikelola oleh
TNI AL. Namun untuk beberapa
Foto 7
Anjungan Tunai Mandiri beberapa Bank di
dermaga
Foto 8
Rumah Sakit TNI AL
77 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
penyakit kronis, pasien biasanya akan dirujuk ke Aceh daratan.
2.5. Ruang Publik
Taman Kuliner merupakan salah satu area ruang publik yang berada di kota Sabang.
Beragam aktivitas dapat
ditemui disini mulai dari
jajanan kaki lima, warung
makan atau tenda makan,
playground untuk anak-
anak atau tempat
berkumpulnya beragam
komunitas seperti
komunitas sepeda,
fotografi.
2.6. Tempat Ibadah
Mayoritas penduduk di pulau Weh ini adalah beragama islam sehingga bagi muslim
yang mengadakan perjalanan wisata disini tidak menemui kendala berarti. Terdapat 1
buah
mesjid agung yang merupakan pusat kegiatan keagamaan khususnya agama islam di
kota Sabang dan puau Weh secara umum.
Foto 9
Taman Kuliner sebagai ruang publik kota Sabang
Foto 10
Mesjid Raya di kota Sabang
78 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
3. Fasilitas Pariwisata
3.1. Akomodasi
Beberapa jenis akomodasi telah hadir di pulau Weh, mulai dari tipe guest house
hingga standar hotel berbintang. Untuk jenis guest house banyak tersebar di kawasan
tengah kota sedangkan untuk di sekitar pesisi pantai banyak terdapat syandar hotel
atau resort. Beberapa fasilitas tambahan yang disediakan hotel adalah shower, air
panas serta akses internet.
3.2. Rumah Makan / Restoran
Rumah makan dan restoran di pulau Weh umumnya menyajikan masakan dengan
menu seafood seperti udang, ikan, kepiting dan cumi cumi. Salah satu masakan khas
dari pulau weh adalah sate Gurita. Untuk wisatawan yang menyukai ayam dapat
menemui menu ayam bakar dan ayam goring namun khusus sate ayam tidak ditemui
di daerah ini.
3.3. TIC
Kebutuhan wisatawan
akan informasi wisata
dapat ditemukan di
kantor dinas
kebudayaan dan
pariwisata kota
Sabang karena
Tourist Information
Center (TIC) berada
disana dan pelayanan
dimulai dari hari senin
hingga jumat dengan jam operasional pukul 08.00 – 14.00 wib.
3.4. Toko Cinderamata
Bagi wisatawan yang ingin membeli kenang-kenangan dari pulau Weh, telah
tersedia berbagai macam cinderamata khas seperti gantungan kunci, baju (batik dan
kaos), miniatur tugu kilometer 0, gelang serta beragam aksesoris lainnya.
Foto 11
TIC di kantor Disbudpar Kota Sabang
79 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
3.5. Papan informasi wisata-Rambu lalu lintas wisata
Untuk membantu wisatawan yang berkunjung ke sebuah destinasi, papan informasi
sangat penting hal ini selain sebagai penunjuk jalan juga memberikan kemudahan
bagi wisatawan untuk
mengatur
perjalanannya.
Informasi yang tertera
seperti waktu
keberangkatan sebuah
transportasi, kebiasaan
yang boleh atau tidak
boleh dilakukan selama
di destinasi
memberikan
kemudahan untuk beradaptasi.
Sama seperti di Aceh
daratan yang menganut
system syariah dalam
pola kehidupan
masyarakatnya, rambu
untuk berpakaian
tertutup dan sopan akan
kita temui di beberapa
titik seperti tempat
ibadah dan pusat bisnis
di Sabang. Untuk di
kawasan Ibboh (taman laut) tanda atau seruan untuk tidak menginjak terumbu
karang akan selalu kita lihat begitu pula dengan seruan agar wisatawan tidak
membuang sampah sembarangan.
Foto 12
Himbauan di kawasan Iboih
Foto 13
Himbauan menutup Aurat bagi warga Sabang
80 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
4. Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata
Standardisasi serta sertifikasi usaha pariwisata menjadi hal mutlak agar adanya
keseragaman baik dari sisi pelayanan maupun kualitas. Dari hasil wawancara tim dengan
pengelola usaha pariwisata di Iboih menuturkan bahwa saat ini para diver lokal belum
memiliki sertifikat, hal ini menjadi polemic
dikarenakan para diver lokal ini hanya
menjadi penonton. Para wisatawan yang
datang ketika mereka melakukan aktifitas
wisata seperti snorkeling dan diving lebih
menyukai menyewa instruktur yang telah
memiliki license. Untuk itu diharapkan
kementerian pariwisata atau lembaga terkait
dapat memfasilitasi agar para diver lokal
bisa memperoleh license.
Aksesibilitas di Pulau Sabang
1. Sarana (moda transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan
laut dan kereta api)
Sarana transportasi dari Banda Aceh menuju Sabang adalah dengan kapal cepat dan
dengan kapal lambat.
Kapal Cepat yang beroperasi pada tahun 2013 adalah sebanyak 4 unit, dengan kapasitas
penumpang sebanyak 250 orang/kapal, dan diasumsikan 30% atau (73 Orang) dari
penumpang adalah warga Sabang, maka 250 – 73 = 167 orang setiap kapal adalah
wisatawan, untuk 4 kapal cepat adalah 4 unit x 167 orang/ hari = 668 orang/hari.
Gbr. Suasana di kapal lambat dari Sabang menuju ke Aceh, 19 September 2015
Foto 14 Wawancara dengan Pengelola Iboih Dive Resort
81 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Kapal Lambat yang beroperasi setiap hari adalah KM.BRR mengangkut penumpang 300
orang dan 30 % atau (90 Orang) adalah penduduk Sabang, bearti dari BRR menyumbang
210 orang setiap hari.
Gbr. Suasana Loket Pembelian tiket di Pelabuhan Feri Ulee Lheue, Banda Aceh.
Tarif untuk kapal lambat adalah Rp. 25.000 per orang, sedangkan tarif untuk kapal cepat
untuk tiket eksekutif adalah Rp 85.000 per orang, sedangkan untuk tiket VIP Rp 105.000
per orang.
Kapal Pesiar juga menyumbang angka yang signifikan untuk jumlah kunjungan
Wisatawan Luar Negeri Sabang, sebenarnya potensi Kapal Pesiar cukup besar untuk
masuk ke Sabang, setiap tahun tercatat 200 cruise melintasi selat Malaka
Dari pusat kota Sabang, akses transportasi menuju tempat-tempat wisata tergolong sulit
dan mahal. Hal tersebut dikarenakan angkutan umum yang biasa dinamakan labi-labi
tidak memiliki rute khusus. Angkutan tersebut hanya mengangkut dan mengantarkan
penumpang ke tempat tujuan. Selain itu, angkutan jenis itu hanya ada sampai pukul 19.00
WIB. Untuk melayani rute dari Sabang ke Balohan tersedia angkutan kota jenis L300 dan
taksi Kijang yang melayani rute Sabang Balohan hingga kota Sabang maupun ke
sejumlah tempat tujuan wisata seperti Iboih dan tugu nol kilometer. Untuk wisatawan
yang ingin berkeliling dan menjelajahi Pulau Weh, umumnya tempat penginapan/ hotel
dan penduduk menyediakan mobil sewaan dengan harga yang bisa dinegoisasi lengkap
dengan pengemudinya.
2. Prasarana (pelabuhan laut, bandara,)
Pelabuhan Laut
Pelabuhan Sabang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 70 dan dikukuhkan
oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 1970 ditetapkan sebagai Pelabuhan bebas,
82 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
masyarakat Sabang merupakan masyarakat yang makmur, dan pemerintahan Kotamadya
Sabang merupakan pemerintahan yang maju, karena dengan dibukanya pelabuhan Sabang
sebagai pelabuhan bebas, hilir mudik pelayaran yang keluar masuk Pelabuhan Sabang,
membawa dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
cukup besar bagi pemerintah Kota Sabang, disamping itu barang-barang dari Singapura,
Thailand dan Malaysia dapat masuk dengan bebas, aktifitas perdagangan bebas di
Sabang, telah membuka pasar-pasar baru di kota-kota seperti Banda Aceh dan Medan
yang banyak memasok barang-barang kebutuhannya dari Sabang.
Pada tahun 1985 Pelabuhan Sabang ditutup, sehingga Sabang menjadi kota yang mati dan
tanpa lalu lintas perdagangan yang masuk ke Pelabuhan Sabang, keadaan tersebut
memaksa masyarakat merubah kembali pola hidup menjadi petani dan nelayan tradisonal,
disamping itu ada beberapa orang mulai menemani pendatang yang masih datang ke
Sabang sebagai guide.
Dukungan Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2000
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang mengamanahkan
pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan, seiring dengan itu Pemerintah membentuk
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang dengan Peraturan Daerah Nomor XX
Tahun 2000.
Pertumbuhan jumlah wisatawan yang datang ke Sabang terus meningkat dari tahun ke
tahun, namun pada tahun 2004 Pemerintah Pusat memberlakukan Darurat Militer di
provinsi Aceh sehingga semua orang asing tidak boleh masuk ke Sabang mengakibatkan
pariwisata Sabang terpuruk, namun pada tahun yang sama 26 Desember 2004 terjadi
musibah maha dasyat yang telah memporak-porandakan Aceh, dari semua itu datang
berbagai bantuan dunia untuk membangun Aceh bukan hanya bantuan finansial namun
juga personal, sebagian besar pekerja kemanusiaan yang datang untuk membantu
recovery Aceh akan datang ke Sabang untuk berlibur, informasi Sabang sebagai daerah
tempat berlibur telah menarik minat orang untuk berwisata ke Sabang.
Perjanjian damai RI-GAM di Helsinki juga salah satu dorongan untuk kemajuan
Pariwisata Sabang, dimana orang-orang Aceh yang telah menetap di Luar Negeri
(Diaspora) Seperti Denmark, Swedia dan Norwegia pulang ke Aceh untuk menikmati
83 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
perdamaian dan berwisata ke Sabang, seiring dengan itu Diaspora Aceh ini akan
mempromosikan Sabang ke rekan-rekan mereka.
Bandara
Bandar Udara Maimun Saleh adalah bandar udara yang terletak di Kota Sabang,
provinsi Aceh. Sama seperti Lapangan Udara Angkatan Laut Juanda Surabaya dan
Lapangan Udara Angkatan Laut Eltari Kupang, lapangan terbang ini merupakan fasilitas
militer TNI Angkatan Laut TNI-AL.
Gbr. Bandara Maimun Saleh Sabang
Data Bandar Udara Maimun Saleh
Panjang : 1.850 m
Lebar : 30 m
Kapasitas apron mampu menampung 4 pesawat foker 27 sekaligus, dan kondisi landasan
mulus dengan aspal hotmix. Gedung terminal cukup luas dengan 3 blok gedung yang
masing-masing berfumgsi sebagai terminal kedatangan, terminal keberangkatan dan
ruang check in. Fasilitas terminal dilengkapi dengan musholla, toilet dan sarana
pendukung lainnya.
Garuda Indonesia telah membuka penerbangan dari Medan ke daerah tujuan wisata
Sabang, Aceh. Penerbangan perdana telah dilakukan pada Jumat, 6 Februari 2015.
Dengan menggunakan pesawat jenis ATR 72 600 kapasitas 70 penumpang, Garuda
84 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
melayani rute pulang pergi Medan-Sabang tiga kali sepekan: hari Rabu, Jumat, dan
Minggu.
Dari bandara Kuala Namu-Medan, pesawat berangkat pukul 08.50 WIB dan tiba di
Sabang pukul 10.10 WIB, dengan waktu tempuh 1 jam 20 menit. Sementara dari Sabang
ke Medan, pesawat berangkat pukul 10.40 WIB dan tiba di Medan pukul 12.10.
Garuda Indonesia juga membuka rute baru ke Kualanamu – Meulaboh – Lhokseumawe –
Sabang. Garuda Indonesia adalah pesawat komersil pertama yang terbang ke Sabang.
Sebelumnya, pemerintah setempat sempat menjajakinya dengan Grup Lion, Wings Air.
Namun tidak tercapai kesepakatan mengenai subsidi seat apabila jumlah penumpang
minim.
3. Sistem transportasi (informasi rute dan jadwal, ICT)
Pada saat tim peneliti berkunjung ke Sabang dari Aceh kami menaiki kapal cepat dengan
waktu tempuh hanya 45 menit, akan tetapi ketika hendak kembali ke Banda Aceh, kapal
cepat yang dari Sabang mengalami gangguan sehingga kami mencoba naik kapal lambat
dengan jarak tempuh selama 2 jam.
Gbr. Pengumuman jadwal di loket Pelabuhan
Berikut adalah jadwal kapal cepat dan kapal lambat dari Sabang ke Aceh dan sebaliknya.
85 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Sumber BPKS, 2015
Untuk jadwal penerbangan Garuda dari Bandara Kualanamu, Medan menuju Bandara
Maimun Saleh, Sabang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
JADWAL PENERBANGAN GARUDA KE SABANG
RUTE JADWAL HARI
Medan- Sabang 08.50-10.10 WIB Rabu-Jumat-Minggu
Sabang - Medan 10.40-12.10 WIB
Sumber: Garuda Indonesia
86 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Gbr. Spanduk Jadwal Penerbangan Garuda di Pantai Iboih
Information and Communication Technologies/ ICT di Sabang
Untuk jaringan internet di Sabang masih mengandalkan Telkom sebagai pemasok, sayangnya
kondisi daerah Sabang yang berada di kawasan hutan lindung mengakibatkan jaringan intenet
sangat rentan mengalami gangguan apabila ada gangguan alam seperti angin, hujan deras
dan petir. Gangguan jaringan Telkom ini apabila terjadi terus menerus dapat berimbas kepada
pelaku sektor pariwisata.
Gbr. Kantor Telkom di Sabang
Ke depannya diharapkan janji Presiden untuk membangun jaringan serat optic di dua Pulau di
Aceh yakni Sabang dan Simeulue dapat terealisasi sehingga permasalahan jaringan yang
masih menggunakan kabel dapat diminimalisir. Hal itu disampaikan Presiden saat
meresmikan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung pitalebar serat
optik Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) di Manokwari, Papua Barat, pada 10
Mei 2015 yang lalu. Beliau berjanji maksimal dalam waktu satu tahun ke depan pengerjaan
pembangunan jaringan internet ini akan selesai dikerjakan oleh PT Telkom Indonesia
87 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
ATRAKSI KOTA SABANG
1. DIVERSIFIKASI WISATA
Kota sabang merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Aceh, Indonesia. Kota
yang terletak di paling utara pulau sumatera ini terdiri dari 5 pulau yaitu
1. Pulau Weh, pulau terbesar yang juga merupakan tempat bermukim mayoritas 32,191
penduduk kota sabang (http://aceh.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/36) dan pusat
pemerintahan kota Sabang, Pulau Rubiah yang sudah terkenal sebagai spot snorkeling
dan diving terumbu karang,
2. Pulau Seulako, digunakan juga sebagai spot diving,
3. Pulau Klah,terdapat mercusuar untuk memandu kapal yang berlabuh saat malam hari
dan juga salah satu spot snorkeling dan diving,
4. Pulau Rondo, merupakan pulau terluar dari kota Sabang yang biasa digunakan sebagai
spot memancing/ mancing mania area.
Kota Sabang memang terkenal sebagai daerah kawasan wisata bahari. Penawaran paket
wisata bahkan sudah ada di Pelabuhan Feri Ulee Lheue Aceh, yaitu tempat penyeberangan ke
Pelabuhan Balohan Pulau Weh, seperti pada gambar dibawah :
Di Pulau Weh terdapat daerah bernama Iboih, Gapang dan Anoi Itam yang biasa digunakan
wisatawan untuk berenang atau hanya menikmati keindahan pantai. Jika ingin mencoba
snorkeling dan diving sudah tersedia dive center di Teupin Layeuh, Iboih. Dive center ini
menawarkan paket-paket diving baik untuk penyelam bersertifikat maupun pemula. Pilihan
88 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
lainnya wisatawan juga bisa menyewa kapal dengan kaca agar bisa melihat ikan dan terumbu
karang langsung diatas kapal.
Selain wisata bahari sebenarnya masih banyak wisata lain yang bisa dijelajahi di Kota
Sabang. Potensi wisata alam cukup besar seperti Gunung Berapi Jaboi, gunung berapi aktif
dan dijadikan geothermal spot, selain itu ada Air Terjun Pria Laot. Kedua destinasi ini bisa
dijadikan tujuan tracking untuk wisata alam.
Di Sabang terdapat benteng-benteng peninggalan Jepang, tujuh meriam peninggalan Portugis,
makam 44 Aulia dan bangunan-bangunan tua seperti rumah sakit, kafe maupun rumah Ulee
Balang/ pemimpin masyarakat. Beberapa peninggalan tersebut sudah diberikan sejarah
singkat menjelaskan kegunaan bangunan atau benda tersebut. Namun sayangnya perawatan
makam 44 Aulia baru sebatas membuat pagar pembatas dan belum tersedia penunjuk jalan
maupun keterangan nama dan sejarah singkatnya.
2. MANAJEMEN PENGUNJUNG
Pada saat weekend dan libur nasional, daerah wisata Iboih dan Gapang sangat padat
pengunjung sehingga menyebabkan jalan masuk macet oleh kendaraan bermotor. Belum ada
managemen wisata seperti memberlakukan sistem booking sebelum berkunjung atau
membatasi kuota pengunjung sehingga tidak membludak. Pembatasan ini tidak hanya
89 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
membuat wisatawan nyaman tetapi juga menjaga kelestarian terumbu karang dan lingkungan
pantai.
Keberadaan tiket masuk juga belum tersedia disebagian besar objek wisata. Seperti contoh,
saat mengunjungi Iboih akan diminta tiket parkir kemudian saat akan menaiki perahu baru
akan ada karcis perahu per orang. Belum ada sistem ticketing menyebabkan tidak ada
pendataan mengenai banyak pengunjung yang datang per harinya.
Pengumpulan data pengunjung bisa juga dikumpulkan melalui dive center seperti Rubiah
Tirta, dive center tertua yang sudah menjalankan usahanya 45 tahun, memberikan gambaran
jumlah wisatawan yang menggunakan jasa diving-nya yang menunjukkan tidak ada musim
khusus untuk melakukan diving di Sabang.
Pengumpulan data kunjungan yang sistematis bisa memberikan gambaran bagaimana profil
dari wisatawan yang datang seperti asal negara bisa memudahkan pemilihan negara tujuan
promosi.Selain itu bisa menunjukkan adanya kenaikan atau penurunan jumlah wisatawan
yang datang ke objek wisata tertentu.
SADAR WISATA
Keramahan masyarakat dan keamanan berwisata menjadi salah satu nilai tambah kota
Sabang. Masyarakat sudah memiliki kesadaran wisata, yang berarti mereka sudah menerima
kedatangan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara yang berkunjung. Walaupun
masyarakat sudah memiliki sadar wisata, mereka tetap memberikan himbauan di tempat
90 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
wisata seperti tidak diperbolehkan menggunakan bikini, berjudi, minum minuman keras dan
berbuat mesum untuk menjaga nilai religi yang melekat kuat di Sabang Aceh.
3. ALOR
1. Gambaran Umum Lokasi
Pulau Alor merupakan salah satu dari dua pulau utama di Kabupaten Alor, NTT.
Kabupaten Alor memiliki luas wilayah 13.638,26 km², terdiri dari luas daratan mencapai
2.928,88 km², dan perairan seluas 10.773,62 km² dengan panjang garis pantai sepanjang
287,10 km.
Secara administratif, Kabupaten Alor dibatasi oleh Laut Flores (Utara), Selat Ombai
(Selatan), Selat Wetar dan Perairan Republik Demokrat Timor Leste (Timur) dan Selat Alor
(Barat). Sedangkan secara astronomis, Kabupaten Alor terletak pada bagian Utara dan
sebelah Timur dari Wilayah Propinsi NTT yaitu pada 806‘-8036‘ LS dan 123048‘-125048‘
BT.
Pulau Alor terletak di sebelah selatan Katulistiwa yang menyebabkan Alor beriklim
Semiarid (kering), suhu di Alor dapat mencapai 22,20C hingga 32,2
0C. Iklim yang tidak
menentu di Kabupaten Alor merupakan masalah yang cukup klasik. Dalam setahun musim
penghujan relatif lebih pendek dari pada musim kemarau.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Alor merupakan salah satu dari 112 Kabupaten/Kota
perbatasan, salah satu dari 183 Kabupaten Tertinggal, salah satu dari 92 Pulau-pulau kecil,
terpencil, terluar, terdepan, salah satu dari Kabupaten yang rawan gempa tektonik kategori
bahaya 2 dan salah satu dari 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional.
Sedangkan menurut Pasal-2 Perda Kabupaten Alor No.2 tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Alor tahun 2013-2033, Wilayah perencanaan
RTRW Daerah Alor terdiri dari 15 (lima belas) pulau, 9 (sembilan) pulau berpenduduk yakni
Pulau Alor, Pantar, Pura, Ternate, Buaya, Tereweng, Kangge, Kura dan Pulau Kepa; dan 6
(enam) pulau belum berpenduduk yakni Pulau Sika, Kapas, Batang, Lapang, Rusa dan Pulau
Kambing dengan luas wilayah daratan seluas kurang lebih 2.928,87 (dua ribu sembilan ratus
dua puluh delapan koma delapan puluh tujuh) Km2 dan Luas Wilayah Laut seluas kurang
lebih 10.773,62 (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh dua) Km2
dengan panjang garis pantai 287,1 (dua ratus delapan puluh tujuh dari wilayah administrasi
sebanyak 17 (tujuh belas) Kecamatan (hlm 11).
91 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Berdasarkan data BPS Kabupaten Alor, pada tahun 2014, penduduk berjumlah
198.200 orang dengan angka kepadatan penduduk 68 orang/km2. Teluk Mutiara merupakan
daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak (50.490 orang).1 Di daerah ini juga
terdapat Kota Kalabahi yang merupakan ibu kota Kabupaten Alor. Seluruh aktivitas
komersial dan administratif utama berlangsung di kota ini.
Sebagian besar penduduk Alor bermata pencaharian sebagai petani, selain itu ada juga
yang berprofesi sebagai PNS, bidang pertambangan, industri, konstruksi dan bangunan,
angkutan dan komunikasi, jasa, TNI, listrik, air dan gas.2
Pulau Alor selain memiliki keindahan alam yang dapat dilihat secara langsung di
daratan dan pantai, juga memiliki keindahan taman laut berupa ikan-ikan langka, terumbu
karang dan tumbuhan-tumbuhan laut yang begitu mempesona. Selain wisata bahari,
Kepulauan Alor memiliki daya tarik wisata wisata alam, budaya, dan kerajinan.
Dari Kupang, wisatawan dapat menggunakan kapal feri menuju Larantuka dengan
waktu tempuh 12-13 jam. Kemudian melanjutkan perjalanan naik kapal kayu menuju
Pelabuhan Laut Kalabahi dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Di depan Pelabuhan Laut
Kalabahi yang berada di Kepulauan Alor, terbentang Taman Laut Selat Pantar. Sedangkan
Perusahaan penerbangan yang melayani rute Kupang (Bandar Udara El-Tari)-Kabupaten
Alor (Bandar Udara Mali) adalah Wings Air dan Trans Nusa dengan jarak tempuh 55 menit.
Di Kabupaten Alor terdapat rumah makan, hotel, pemandu wisata, dan toko souvenir.
Menurut data BPS, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2011-2014) hotel di Alor masih
berjumlah 6.
2. Tujuan Penelitian
Kegiatan yang dilaksanakan di Pulau Alor ini merupakan kegiatan pengumpulan data
untuk menunjang penelitian Wisata Bahari yang bertujuan untuk:
a. Pemetaan dan penilaian potensi sumber daya Pemeliharaan, Pemanfaatan dan
Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K) sebagai daya tarik wisata;
b. Menemukenali isu-isu strategis yang terkait dengan permasalahan dan peluang percepatan
pengembangan daya tarik P3K sebagai salah satu produk wisata berbasis bahari;
c. Dapat merumuskan konsep dan strategi langkah-langkah tindak lanjut pengembangan
P3K yang berbasiskan pada pemanfaatan potensi bahari yang terpadu dan berkelanjutan.
1 http://alorkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/7 diunduh tanggal 14 Oktober 2015
2 http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/327 diakses 14 Oktober 2015
92 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
3. Ruang Lingkup
a. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Alor dan sekitarnya, antara lain Pulau Kepa, Pantai
Sebanjar, Pantai Mali, Air Mancur Panas, dan Perkampungan Tradisional Takpala.
b. Pengumpulan data dan informasi berdasarkan aspek Atraksi wisata, Aksesibilitas,
Amenitas, lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan carrying capacity dilakukan
melalui metode wawancara mendalam, observasi lapangan dan FGD.
c. Selain itu digali lebih mendalam mengenai potensi, kelemahan, hambatan dan ancaman
dalam pengembangan wisata bahari di Alor, yang semuanya dikemas dalam laporan ini.
B. MATERI LAPORAN
Penelitian ―Strategi Pengembangan Wisata Bahari: Daya Tarik Daerah Pulau Kecil
sebagai Destinasi Wisata Bahari‖ merupakan salah satu kegiatan penelitian yang
dilaksanakan di Asdep Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan Tahun
Anggaran 2015. Kegiatan dilaksanakan di lima lokasi yakni Pulau Weh, Pulau Mentawai,
Pulau Karimun Jawa, Pulau Alor dan Pulau Saumlaki.
Laporan ini terdiri dari Pendahuluan yang menyajikan gambaran umum lokasi, tujuan,
dan ruang lingkup, dilanjutkan Hasil-Hasil yang dicapai dari rangkaian kegiatan yang
dilakukan di Alor yakni koordinasi dengan Dinas Parekraf Propinsi NTT di Kupang dan
Dinas Parekraf Kabupaten Alor di Kota Kalabahi; wawancara dengan informan dari instansi
Dinas Parekraf Propinsi NTT, Bappeda Kabupaten Alor, Kepala BPS Kabupaten Alor, Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Alor, dan WWF Kabupaten Alor; Focus Group
Discussion (FGD) yang dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2015 di Hotel Nusa Kenari, Kota
Kalabahi; dan observasi lapangan dilaksanakan di Pulau Alor dan sekitarnya.
C. HASIL YANG DICAPAI
Secara umum, Kadisparekraf Propinsi NTT menjelaskan bahwa pariwisata NTT
bukan merupakan mata pencarian utama masyarakat meskipun banyak potensi wisata yang
dapat dikembangkan termasuk di Alor. Dari sisi aksesibilitas, sejumlah maskapai
penerbangan nasional dan lokal dapat terbang ke NTT melalui Bandar Udara El-Tari, namun
belum ada direct flight ke NTT. Selain itu juga ada akses angkutan laut (Kapal Feri). Namun
pengembangan pariwisata di NTT mengalami sejumlah kendala antara lain infrastruktur,
sarana dan prasarana pariwisata, SDM, sinkronisasi antar instansi yang belum berjalan
dengan baik, dan mahalnya jaringan pemasaran produk. Kadisparekraf Propinsi NTT
93 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
menyambut baik dan mendukung penelitian dilaksanakan di Pulau Alor. Diharapkan hasilnya
dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak terkait.
1. Atraksi Wisata
Kabupaten Alor memiliki banyak obyek wisata namun perkembangan sektor
pariwisata tidak terlalu mencolok. Berdasarkan statistik kunjungan wisatawan dari Dinas
Parekraf Kabupaten Alor, pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Alor
sebanyak 8.899 orang dan wisatawan manca negara sebanyak 2.102 orang. Perkembangan
sektor pariwisata berkaitan dengan infrastruktur utama jalan dan transportasi serta
ketersediaan fasilitas hotel yang memadai. Hal ini dapat menjadi acuan untuk terus
melakukan perbaikan dalam bidang pariwisata.
Alam Alor yang indah merupakan potensi yang sangat besar dikembangkan namun
perlu didukung oleh kesiapan masyarakat lokal menerima wisatawan dan peran Pemerintah
untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata di Alor. Berdasarkan wawancara dengan
WWF, Pulau Alor memiliki potensi di bidang pariwisata karena termasuk Kabupaten yang
berdiri sendiri, KSPN, Pulau-pulau kecil terluar, namun masih merupakan daerah tertinggal.
Beberapa event pariwisata telah dilaksanakan antara lain Festival Adventure Indonesia (FAI)
dan Festival Bahari Indonesia, namun belum memberi makna yang signifikan bagi
perkembangan pariwisata dan masyarakat.
Pengelolaan kepariwisataan yang belum baik juga terlihat saat observasi ke Pantai
Sebanjar dan Air Mancur Panas. Obyek wisata Pantai Sebanjar yang dilengkapi dengan
homestay bukan merupakan sarana dari Dinas Parekraf melainkan dari Dinas Kelautan dan
Perikanan untuk keperluan penelitian. Pada obyek wisata Air Mancur Panas pun ditemui
bangunan rusak peninggalan Dinas Kehutanan dan masyarakat lokal masih mengelola
kawasan ini secara sederhana dan belum menerapkan visitor management dengan baik.
Masyarakat pada umumnya juga tidak memiliki kemampuan berbahasa asing dan
belum memiliki Sadar Wisata.
94 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Gambar-1
Obyek wisata di Alor
Sumber: Dokumentasi Pribadi
2. Aksesibilitas
Menurut data BPS, Transportasi merupakan kebutuhan vital dalam mobilisasi dan
aktivitas manusia. Jalan merupakan salah satu penunjang transportasi. Pembangunan sarana
infrastruktur dalam menunjang transportasi darat dilakukan Pemerintah pada tahun 2014
untuk pemeliharaan jalan Kabupaten. Untuk panjang jalan selain jalan negara (143,45 km),
propinsi (62,13 km), dan kabupaten (1.174,79 km) secara umum tidak ada perubahan, masih
tercatat sepanjang 456.00 km sama seperti tahun 2010.
Kendaraan roda dua mendominasi angkutan darat di Kabupaten Alor pada tahun 2014
dengan jumlah 13.611 unit, kendaraan roda empat 224 unit, bus 22 unit, speedboat 6 dan
perahu motor 997. Jumlah yang terbatas dan jam operasi yang singkat menambah
keterbatasan angkutan umum di Alor. Sarana transportasi ke luar pulau Alor ada dua
alternatif yaitu melalui laut atau udara.
95 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Gambar-2
Suasana Pelabuhan Kalabahi
Sumber: Dokumentasi Pribadi
Gambar-3
Bandar Udara Mali
Sumber: Dokumentasi Pribadi
3. Amenitas
Amenitas Wisata merupakan segala sesuatu yang memberikan kemudahan bagi
wisatawan untuk memenuhi kebutuhannya selama berwisata, antara lain mencakup:
a. Listrik
Masyarakat Kabupaten Alor sebagian besar masih menggunakan pelita sebagai
sumber penerangannya. Kecilnya persentase rumah tangga yang memakai PLN dapat
dijadikan acuan pemerintah untuk melakukan perluasan jangkauan atau penambahan meteran
agar dapat menjangkau daerah-daerah yang masih sedikit akses listriknya sehingga jumlah
pengguna listrik bertambah. Listrik Non PLN dapat dijadikan sebagai alternatif sumber
penerangan, hal ini juga sangat membantu, mengingat masih seringnya diberlakukan
pemadaman bergilir oleh PLN setempat (BPS Kabupaten Alor)
96 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Pada saat di Alor tidak ditemui pemadaman listrik ini sehingga kenyamanan
wisatawan masih terjaga.
b. Air Minum
Sebanyak 44,54% rumah tangga di Alor menggunakan mata air terlindung, 20,68%
menggunakan sumur terlindung, dan 9,41 persen menggunakan ledeng meteran. Masih ada
2,73% rumah tangga yang menggunakan air sungai sebagai sumber air minum di Kabupaten
Alor pada tahun 2014 (BPS Kabupaten Alor).
c. Hotel
Jumlah hotel dalam kurun 4 tahun (2011-2014) terakhir tidak mengalami perubahan
yakni 6 hotel dengan pengelolaan sederhana yakni: Adi Dharma, Melati, Marlina, Nur Fitrah,
Nusa Kenari, dan Pelangi Indah.
Menurut Sekdis Parekraf, Pemerintah belum menetapkan standar pengelolaan hotel
dan restoran karena di Alor tidak ada kantor perwakilan PHRI dan ASITA yang melakukan
pembinaan. Selain itu, dengan kondisi perekonomian masyarakat, penetapan standar ini dapat
menimbulkan kesan ‗memaksa‘ yang justru dapat memberi image negatif pada Pemerintah.
Pihak Pengelola hotel pun belum memahami arti penting hospitality dalam
memberikan pelayanan yang baik kepada tamu. Hal ini terlihat saat tamu datang dan
menginap di hotel. Namun pihak Hotel berupaya memenuhi kebutuhan tamu sesuai dengan
kemampuan mereka. Hotel di Pulau Kepa memiliki kultur yang berbeda dengan Hotel di
Kabupaten Alor karena dikelola oleh suami istri asal Perancis, Mr. Cedrik dan Mrs. Anne.
Pengelolaannya pun sangat memperhatikan aspek lingkungan.
Gambar-4
Hotel Nusa Kenari Indah di Kabupaten
Alor
Gambar-5
Hotel di Pulau Kepa
Sumber: Dokumentasi Pribadi
97 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
d. Komunikasi
Jaringan telekomunikasi yang tersedia hanya dari provider Telkomsel dan provider
lainnya, tidak dapat digunakan. Selain itu jaringan internet pun terbatas.
e. Fasilitas Kesehatan
Kualitas kesehatan masyarakat kabupaten Alor ditentukan oleh ketersediaan fasilitas
kesehatan publik yang dapat dijangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Hingga
tahun 2011 di Kabupaten Alor terdapat 2 buah rumah sakit yang berada di kecamatan Teluk
Mutiara. Terdapat 70 Puskesmas dan Puskesmas pembantu. Berikut rincian fasilitas
kesehatan: Tenaga medis yang ada di Kabupaten Alor sangatlah terbatas, khususnya tenaga
Dokter. Ada 4 Kecamatan yang belum memiliki dokter (BPS Kabupaten Alor).
Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap proses pelayanan kesehatan bagi
masyarakat setempat. Untuk meningkatkan mutu pelayanan maka keberadaan bidan dan
perawat perlu dimaksimalkan mengingat keberadaannya yang tersebar hampir di seluruh
kecamatan.
Gambar-6
Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi
Sumber: Dokumentasi Pribadi
f. Bank dan ATM
Di Alor, terdapat 3 (tiga) perusahaan perbankan yakni Bank BRI, Bank NTT dan
Bank BNI dengan fasilitas Bank dan ATM.
g. Keamanan
Keamanan di daerah perbatasan merupakan hal yang sangat penting. Alor memiliki
sejumlah satuan unit pengamanan yang cukup beragam. Polisi dengan satuan Polisi Perairan,
98 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
dan TNI AL yang memiliki beberapa armada laut untuk mengamankan daerah Kepulauan
Alor baik dari ancaman di dalam maupun luar.
h. Souvenir
Di Alor terdapat Dekranasda yang mengakomodir kreativitas masyarakat lokal
membuat suvenir khas daerah antara lain tenun dan gelang. Meskipun tidak banyak, namun
Alor tetap menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Usaha suvenir ini
juga dilakukan oleh masyarakat di Kampung Tradisional Takpala.
Gambar-7
Usaha Tenun dan Suvenir di Kampung Tradisional Takpala
Sumber: Dokumentasi Pribadi
i. Restauran dan Rumah Makan
Sejumlah rumah makan dan restoran tersedia di Kota Kalabahi dan sekitarnya yang
menyediakan menu halal dengan harga relatif terjangkau.
Gambar-8
Restoran Mama
Sumber: Dokumentasi Pribadi
99 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
4. Focus Group Discussion (FGD)
FGD yang dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2015 di Hotel Nusa Kenari Indah
merupakan inti kegiatan pengumpulan data di Alor. Baik narasumber maupun peserta sangat
antusias mengikuti acara dan menyampaikan pemikiran mereka. Berikut rangkuman pokok-
pokok hasil FGD :
a. FGD dibuka oleh Bapak Ahmad Maro, Asisten I Sekda Kabupaten Alor. Dalam
sambutannya beliau menyampaikan potensi pariwisata di Alor yang belum tereksplor dan
membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk menyukseskannya. Selain itu, beliau
juga menghimbau agar peserta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam
penelitian ini.
b. FGD dihadiri oleh perwakilan dari Disparekraf, BPS, Dinas Perikanan dan Kelautan,
Bappeda, Polisi Perairan, PDAM, LSM Katulistiwa, Hotel Nur Fitria, Pers, Dekranasda,
Tour Guide dan Divers.
c. Hadir sebagai Narasumber, Ibu Euis Arnesah, Sekretaris Dinas Parekraf Kabupaten Alor
yang menyampaikan paparan mengenai Pengembangan Pariwisata Kabupaten Alor.
Sebelumnya, kami menyampaikan paparan pendahuluan terkait penelitian ini.
d. Diskusi:
1) Isu kedaulatan NKRI:
Menurut perwakilan dari Polisi Perairan, Alor sangat berpotensi di wisata bahari.
Sinergi dan tanggung jawab bersama untuk menjaga perairan dari ancaman pihak
luar sangat diperlukan. Namun hal ini terkendala oleh kurangnya armada patroli.
Masalah yang sering dihadapi adalah sistem penyuntikan dan pemboman ikan
sehingga terumbu karang hancur. Belum ada sosialisasi penanganan masalah ini.
2) Pengelolaan wisata bahari di Kabupaten Alor:
a) Menurut perwakilan dari LSM Kathulistiwa, belum ada baseline data dan
icon wisata Alor termasuk wisata bahari dan minat khusus lainnya. Spot
diving juga belum tereksplore dengan baik. Namun aktivitas pariwisata
yang dilakukan dapat juga merusak terumbu karang, oleh karena itu
sebelum mengembangkan suatu kawasan perlu dilakukan kajian. Selain
itu, koordinasi antar pemerintah wajib dilakukan.
100 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
b) Menurut perwakilan PDAM, kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten
Alor sudah tercukupi namun karena kekurangan pipa untuk distribusi air
maka pelayanan PDAM belum dapat menjangkau wilayah sekitar.
Infrastruktur di Alor juga kurang memadai. Dari sisi Kebijakan, perlu ada
pemetaan sehingga tidak ada miskomunikasi dengan instansi lain dan
koordinasi dapat berjalan dengan baik.
c) Di Alor belum ada perwakilan PHRI dan ASITA sehingga pengelolaan
hotel dan restoran belum terstandar dan mengandalkan fasilitas seadanya.
Perijinan hotel sangat sulit karena dari pusat (Jakarta). Selain itu ada
permintaan pembatasan ijin usaha asing di Alor.
d) Belum ada Tourism Information Centre dan tourist signs di obyek-obyek
wisata di Alor.
3) Carrying Capacity
Isu ini terkait dengan arah pariwisata Alor kedepannya apakah akan menjadi mass
tourism atau special interest tourism. Menjawab pertanyaan ini, semua peserta
secara implisit menginginkan Alor sebagai tujuan wisata minat khusus sehingga
kearifan lokal, budaya dan alam Alor dapat terjaga dan dimanfaatkan dengan baik.
Namun hal ini perlu dukungan pemerintah dan stakeholder terkait untuk
memberikan pelatihan wisata, bahasa Inggris, dll.
4) Pemberdayaan Masyarakat
a) Masyarakat Alor dapat berbahasa Indonesia dengan baik namun kesadaran
masyarakat mengenai pariwisata masih rendah dan masyarakat masih
fokus pada pemenuhan hidup sehari-hari. Masyarakat masih menjadi
penonton dalam event-event pariwisata di Alor dan belum banyak terlibat
langsung.
b) Masyarakat membuat tenun dengan menggunakan biota laut untuk
pewarnaannya. Masing-masing daerah memiliki kekhasan dalam motif
tenunnya. Selain tenun, masyarakat juga membuat anyaman.
c) Belum ada sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat karena alokasi dana
terbatas. Hal ini sangat disayangkan karena kreativitas masyarakat tidak
diakomodir.
101 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Gambar-8
Suasana FGD
Sumber: Dokumentasi Pribadi
D. SIMPULAN DAN SARAN
1. SIMPULAN:
Alor mempunyai potensi dikembangkan sebagai wisata bahari, namun mengalami
sejumlah kendala dalam pengelolaan pariwisata antara lain dari atraksi, aksesibilitas, dan
amenitas.
2. SARAN:
a) Amenitas untuk wisatawan yang berkunjung ke Alor seperti penginapan yang terstandar,
transportasi yang memadai, jaringan internet yang mudah didapat, pelayanan yang
berkualitas dan penataan kawasan wisata yang ada di Alor merupakan elemen-elemen
yang menjadi fokus pertama dalam pengembangan kepariwisataan di Alor.
b) Setelah amenitas terpenuhi selanjutnya dapat diarahkan pada promosi dan penguatan
jaringan pemasaran produk wisata Alor. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah visitor
management agar keberadaaan mereka tidak merusak lingkungan bahkan dapat
membantu kelestarian alam dan budaya Alor.
c) Masyarakat perlu diberikan pelatihan sadar wisata. Selain itu, personil hotel dan restoran
perlu dibekali pelatihan bagaimana standar pelayanan yang baik. Hal ini dapat dilakukan
oleh Pemkab Alor sendiri maupun bekerjasama dengan pemerintah pusat dengan
mendatangkan praktisi yang berpengalaman di bidangnya.
102 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
d) Pelatihan Bahasa Inggris juga harus diberikan terutama untuk masyarakat yang
berinteraksi langsung dengan wisatawan. Sosialisasi logo ―Pesona Indonesia‖ dan
―Wonderful Indonesia‖ juga dapat dilakukan untuk menarik minat pengunjung dan
wisatawan ke Alor. Logo-logo ini dapat dipasang di tempat-tempat yang mudah terlihat di
Alor dan sekitarnya.
Mentawai
Gambaran Umum Mentawai
1. Kondisi Geografis
Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Propinsi
Sumatera Barat dengan posisi geografis yang terletak diantara 0°55‘00‘‘ – 3°21‘00‘‘
Lintang Selatan dan 98°35‘00‘‘ – 100°32‘00‘‘ Bujur Timur dengan luas wilayah
sebesar 6.011,35 km2 dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km. Secara geografis,
daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini terpisahkan dari Propinsi Sumatera Barat
oleh laut, yaitu dengan batas sebelah utara adalah Selat Siberut, sebelah selatan
berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat
Mentawai, serta sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas 4 pulau besar ditambah pulau-
pulau kecil sebanyak (93 buah). Keempat pulau besar ini adalah Pulau Siberut, Pulau
Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan. Sesuai dengan peraturan Bupati
no 14 tahun 2013 (19 Februari 2013) Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas 10
kecamatan, 43 desa dan 341 dusun. Kesepuluh kecamatan tersebut adalah sebagai
berikut :
Secara Administratif Wilayah, Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003, telah menetapkan Pemekaran Kecamatan,
dari 4 (empat) kecamatan sebelumnya menjadi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu:
Di Pulau Siberut meliputi 5 (lima) kecamatan terdiri dari:
Kecamatan Siberut Barat
Kecamatan Siberut Utara
Kecamatan Siberut Tengah
Kecamatan Siberut Selatan
Kecamatan Siberut Barat Daya.
Di Pulau Sipora meliputi 2 (dua) kecamatan terdiri dari
Kecamatan Sipora Utara
103 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Kecamatan Sipora Selatan.
Di Pulau Pagai Utara meliputi 2 (dua) kecamatan terdiri dari
Kecamatan Pagai Utara
Kecamatan Sikakap.
Di Pulau Pagai Selatan meliputi 1 (Satu) kecamatan terdiri dari
Kecamatan Pagai Selatan
Kondisi geografis dan alam Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini sebagian
besar merupakan kawasan hutan. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai
secara keseluruhan adalah 6.011,35 Km² atau 601.135 Ha. Total kawasan hutan
(terdiri dari hutan lebat, hutan sejenis, semak belukar) memiliki persentase
terbesar yaitu mencapai 80,45 % dari luas wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai
atau sebesar 498.980 hektar dan sebagian berpotensi sebagai lahan tidur, meliputi
456.300 hektar berupa hutan lebat (72,63%),42.680 hektar berupa semak belukar
(7,82%). Sementara itu komposisi luas lahan yang dimanfaatkan untuk
budidaya sektor pertanian adalah sebesar 86.501 hektar atau 16,36 persen dari total
luas wilayah, meliputi 740 hektar luas lahan untuk sawah ( 0,18% ), 133 hektar luas
lahan untuk tegalan (0,03%), 68.506 hektar luas lahan untuk kebun (12.57%), dan
17.124 hektar luas lahan untuk perkebunan (3.58%). Luas lahan untuk pemukiman
atau rumah hanya sebesar 3.096 hektar atau 0,72 % dari total luas wilayah.
Secara topografi, keadaan geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai
bervariasi antara dataran, sungai, dan berbukit-bukit, dimana rata-rata ketinggian
daerah seluruh ibukota kecamatan dari permukaan laut (DPL) adalah 2 meter.
Kabupaten Kepulauan Mentawai beribukota di Tuapejat yang terletak di Kecamatan
Sipora Utara dengan jarak tempuh ke kota Padang sepanjang 153 km.Untuk mencapai
ibukota Propinsi Sumatera Barat ini harus ditempuh melalui jalan laut. Begitu pula
halnya transportasi dari masing-masing ibukota kecamatan ke kota Padang ataupun
ke ibukota Kabupaten juga harus ditempuh melalui jalur laut. Batas daerah
kabupaten kepulauan Mentawai berbatasan dengan :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Nias Sumatera Utara
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Pesisir Selatan
Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Padang Pariaman
Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia
104 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
2. Kondisi Administratif
Sejak tahun 2013 kabupaten kepulauan mentawai memiliki 10 kecamatan dan
43 desa serta 341 dusun, kesepuluh kecamatan tersebut merupakan hasil pemekaran
dari empat kecamatan lama, dengan penjelasan sebagai berikut kecamatan pagai utara
selatan mengalami pemekaran menjadi tiga kecamatan yaitu kecamatan Pagai Selatan,
Kecamatan Pagai Utara dan kecamatan Sikakap, Kecamatan Sipora menjadi dua
kecamatan yaitu sipora selatan dan sipora utara, Kecamatan Siberut selatan menjadi
tiga kecamatan yaitu Siberut selatan, Siberut barat daya, dan Siberut tengah untuk
Kecamatan Siberut Utara menjadi dua kecamatan yaitu siberut utara dan siberut barat.
total Jumlah penduduk di daerah perkotaan adalah sebesar 6.980 jiwa (9% dari
total penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai), daerahnya adalah Tuapejat dan
Muara Siberut.
Nama Kecamatan, luas wilayah per Kecamatan dan Jumlah Desa
No Kecamatan Jumlah
Desa
Luas
(km2)
Luas Wilayah
Administrasi Terbangun
(Ha) % thd total (Ha) % thd total
1 Pagai selatan 4 901,08 90.108 15 304 0,34
2 Sikakap 3 278,45 27.845 5 453 1,63
3 Pagai Utara 3 342,02 34.202 6 171 0,50
4 Sipora Selatan 7 268,47 26.847 4 478 1,78
5 Sipora Utara 6 383,08 38.308 6 424 1,11
6 Siberut Selatan 5 508,33 50.833 8 326 0,64
7 Siberut Barat Daya 3 649,08 64.908 11 240 0,37
8 Siberut Tengah 3 739,87 73.987 12 142 0,19
9 Siberut Utara 6 816,11 81.611 14 414 0,51
10 Siberut Barat 3 1124,86 112.486 19 144 0,13
Jumlah 43 6.011,35 601.135 100 3.096 7,19
Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, tahun 2014
105 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Kondisi Demografis
Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Kabupaten Dalam
angka 2014 yaitu pada tahun 2013 sebanyak 81.848 jiwa, yang terdiri dari 42.503
laki – laki dan 39,337 perempuan, Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2013 ini
terhitung sebanyak 18 jiwa/Km2. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan
Sikakap yakni 10.312 jiwa yg distribusinya sebesar 12,36% dari total penduduk
Kepulauan Mentawai sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan
Pagai Utara yakni 5.530 jiwa hanya menyumbang 6.67% dari total Penduduk
kepulauan Mentawai.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawa
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 Pagai Selatan 8.782 8.888 9101 9.320 9.503 2.196 2.222 2.275 2.330 2.376 6,5% 1,2% 2,4% 2,4% 2,0% 10 10 10 10 11
2 Sikakap 9.531 9.644 9875 10.112 10.312 2.383 2.411 2.469 2.528 2.578 9,4% 1,2% 2,4% 2,4% 2,0% 34 35 35 36 37
3 Pagai Utara 5.514 5.274 5401 5.530 5.639 1.379 1.319 1.350 1.383 1.410 17,6% -4,4% 2,4% 2,4% 2,0% 16 15 16 16 16
4 Sipora Selatan 9.092 9.070 9288 9.511 9.698 2.273 2.268 2.322 2.378 2.425 -1,2% -0,2% 2,4% 2,4% 2,0% 34 34 35 35 36
5 Sipora Utara 9.092 9.511 9739 9.973 10.170 2.273 2.378 2.435 2.493 2.542 -1,2% 4,6% 2,4% 2,4% 2,0% 24 25 25 26 27
6 Siberut Selatan 8.446 8.546 8751 8.961 9.138 2.112 2.137 2.188 2.240 2.284 9,1% 1,2% 2,4% 2,4% 2,0% 17 17 17 18 18
7 Siberut Barat Daya 6.069 6.141 6288 6.439 6.566 1.517 1.535 1.572 1.610 1.642 9,3% 1,2% 2,4% 2,4% 2,0% 9 9 10 10 10
8 Siberut Tengah 6.069 6.144 6291 6.442 6.569 1.517 1.536 1.573 1.611 1.642 8,6% 1,2% 2,4% 2,4% 2,0% 8 8 9 9 9
9 Siberut Utara 7.343 8.025 8218 8.415 8.581 1.836 2.006 2.054 2.104 2.145 -8,5% 9,3% 2,4% 2,4% 2,0% 9 10 10 10 11
10 Siberut Barat 6.733 6.813 6977 7.144 7.285 1.683 1.703 1.744 1.786 1.821 -13,9% 1,2% 2,4% 2,4% 2,0% 6 6 6 6 6
76.671 78.056 79.929 81.848 83.461 19.168 19.514 19.982 20.462 20.865 36% 16% 24% 24% 20% 17 17 17 18 18
Kepadatan (jiwa/Km2)
Tahun
Jumlah
No Kecamatan
Jumlah Penduduk Jumlah KK Tingkat Pertumbuhan
Tahun Tahun Tahun
Sumber : Kecamatan dalam Angka Kab. Kepulauan Mentawai 2014
106 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
4. Kondisi Perekonomian
Berdasarkan pengelompokan lapangan usaha, Sektor Tersier (meliputi sektor
perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real
estate dan jasa perusahaan serta jasa-jasa) memiliki rata-rata laju pertumbuhan tahun
2009-2013 paling tinggi yakni sebesar 6,07% per tahun, Trend laju pertumbuhan
sektor tersier berfluktuasi. Sementara sektor sekunder (meliputi industri pengolahan,
listrik, air dan gas serta bangunan) dan primer (meliputi pertanian dan penggalian)
mengalami laju pertumbuhan masing-masing sebesar 3,73% dan 4,48% per tahun.
Laju pertumbuhan sektor sekunder memperlihatkan kecenderungan penurunaan,
sebaliknya trend laju pertumbuhan sektor primer mengalami peningkatan.
LajuPertumbuhanEkonomiPer kelompok Lapangan Usaha(%),Tahun 2009-2013
Sumber : Diolah dari data Kabupaten dalam angka tahun 2013
PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Jutaan
Rupiah)
Sumber : Diolah dari data Kabupaten dalam angka tahun 2013
No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pertanian 274.694,39 287.603,69 301.590,45 315.622,47 331.758,03 302.253,81
2 Pertambangan & Penggalian 1.978,98 2.080,08 2.189,22 2.313,06 2.444,94 2.201,26
3 Industri Pengolahan 44.201,05 45.313,30 46.491,44 47.664,60 48.880,05 46.510,09
4 Listrik dan Air Bersih 626,36 656,40 695,75 748,59 831,62 711,74
5 Bangunan 13.360,38 14.398,62 15.478,51 16.560,29 17.643,97 15.488,35
6 Perdag, Hotel dan Restoran 112.928,88 117.773,60 122.938,73 131.529,71 140.746,01 125.183,39
7 Pengangkutan dan Komunikasi 30.996,71 33.537,33 36.193,59 38.569,36 41.105,18 36.080,43
8 Keuangan Jasa Bangunan dan Jasa Perusahaan 5.561,07 5.925,21 6.359,30 6.837,34 7.214,66 6.379,52
9 Jasa-jasa 25.048,51 26.944,11 28.599,50 30.126,15 31.854,62 28.514,58
Jumlah 509.396,33 534.232,34 560.536,49 589.971,57 622.479,08 563.323,16
107 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Tabel Peta Perekonomian Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2014
No D e s k r i p s i Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
1 PDRB harga konstan (struktur perekonomian) (Rp.) 509.396 560.536 589.971 - -
2 Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota (Rp.) 19,060.000 20,900.000 23,370.000 - -
-- 3 Pertumbuhan Ekonomi (%) - 4,94 5,25 - -
Sumber : Profil Daerah Kabupaten Mentawai Tahun 2012 – 2013
Secara nyata, pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk yang tertinggi di
tahun 2012 yaitu sebesar 4,53% atau terjadi peningkatan dari Rp. 7,19 juta di tahun
2011 menjadi Rp. 7,51 juta di tahun 2012. Cukup tingginya peningkatan PDRB per
kapita atas dasar harga konstan ini tidak terlepas dari meningkatnya rata-rata
pendapatan masyarakat pasca gempa tahun 2010. Berbagai bantuan baik secara
langsung maupun tidak langsung diterima oleh masyarakat dalam hal bantuan
pembangunan rumah. Bantuan tersebut berupa bantuan bagi korban gempa yang
mengalami kerusakan rumah parah atau menengah.
Berdasarkan tabel diatas dapat dikemukakan juga bahwa pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2011 dan 2012 telah relatif lebih
baik dan mengalami masa ―recovery‖ pasca Tsunami tahun 2010. Kondisi ini tidak
terlepas dari kerjasama pemerintah, bersama masyarakat dan dunia usaha sehingga
pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai tumbuh sebesar 4,94 persen dan ditahun 2012
kembali tumbuh hingga dapat mencapai 5,25 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun
terakhir ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi selama satu dasawarsa
terakhir.
5. Pola Ruang
Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola
ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif
wilayah, dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan
rencana pola ruang untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dipaparkan
di bawah ini :
Kawasan Lindung
Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan
108 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
sumberdaya buatan. Pengelolaan kawasan lindung secara baik dan benar, dapat
megurangi tingkat bahaya bencana alam yang ditimbulkan seperti banjir, longsor,
pendangkalan waduk, kekeringan, dan sebagainya. Selain bencana alam kerusakan
kawasan lindung juga menimbulkan bencana sosial akibat hilangnya aset hidup yang
seharusnya diperoleh masyarakat. Untuk pola ruang kawasan lindung dibedakan
antara kawasan lindung berdasarkan status dan karena faktor kelerengan, ketinggian,
sempadan dan kerawanan terhadap berbagai bencana alam maupun geologi.
kawasan lindung di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan seluas 21.529
ha atau 3.58% dari keseluruhan kawasan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Keseluruhan kawasan lindung yang ditetapkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai di
atas, dibagi menjadi beberapa bentuk perlindungan, yaitu :
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap kawasan Bawahannya
Yang termasuk dalam kawasan ini adalah sebagai berikut :
Kawasan Hutan Lindung
Kawasan hutan lindung di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan seluas
5.784 ha, yang tersebar antara lain di Kecamatan Siberut Utara (1.171 ha), Siberut
Barat (775 ha), Siberut Selatan (1.152 ha), Siberut Tengah (1.488 ha) dan Siberut
Barat Daya 1.199 Ha.
Kawasan Resapan Air
Rencana untuk kawasan resapan air di Kabupaten Kepulauan Mentawai
diarahkan pada kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai penyangga kawasan
bawahannya sehingga dapat menjaga fungsi hidrologis, melindungi bahaya erosi,
longsor dan untuk fungsi kelestarian lingkungan. Alokasi lahan yang difungsikan
sebagai kawasan resapan air diarahkan di sekitar Taman Nasional yaitu di Kecamatan
Siberut Tengah yang membatasi kawasan lindung dan budidaya.
Kawasan perlindungan setempat
Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan-kawasan khusus setempat seperti sungai, danau dan
pantai. Kawasan ini ditetapkan seluas 3.657 ha. Pengelolaan kawasan perlindungan
setempat diuraikan di bawah:
Garis Sempadan Sungai
Garis sempadan sungai, berdasarkan pengertian sebagaimana diuraikan dalam
PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai,
ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan.
109 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat 17 sungai, yaitu Sungai Taikako,
Silabu, Makalo, Saumanganyak, Talopulai, Saureinuk, Pogari, Berimanua,
Betumonga, Sikabaluan, Simalegi, Simatalu, Beresigep, Siberut, Saibi, Taileleu dan
Sagulubbek. Di areal sepanjang sempadan sungai ini harus ditetapkan sebagai
kawasan lindung, sehingga kelestarian sungai sebagai sebuah DAS dapat terjaga.
Tujuan pengelolaan kawasan sempadan sungai adalah untuk mencegah
timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan melestarikan fungsi kawasan lindung serta
mencegah terjadinya pendangkalan sungai. Langkah yang harus ditempuh adalah
menjaga sempadan sungai dari kegiatan manusia yang dapat merusak kualitas air dan
kondisi fisik sekitar pinggiran sungai.
Sempadan Pantai
Kriteria kawasan sempadan pantai adalah sebagai berikut; Kriteria kawasan
lindung untuk sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik
pasang tertinggi ke arah darat.
Di seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat pantai sepanjang 1.402,7
km, yang tersebar dalam 256 pulau. Seluruh kawasan sepanjang ini harus ditetapkan
sebagai kawasan lindung, baik kawasan yang berupa hutan bakau maupun kawasan
pantai berpasir. Tujuan penetapan kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung
adalah untuk meminimalisir terjadinya abrasi pantai serta untuk melindungi kawasan
pantai dari bahaya tsunami. Langkah yang harus ditempuh adalah dengan menjaga
eksitensi seluruh hutan mangrove yang ada serta membangun tanggul-tanggul
pemecah gelombang pada kawasan pantai berpasir yang rawan abrasi.
Kawasan Sekitar Mata Air
Jenis kawasan lindung (mata air) di Kabupaten Kepulauan Mentawai
umumnya terdapat di pulau-pulau kecil, pada saat ini yang dapat dikenali adalah
sumber mata air terdapat di Pulau Pitojat yaitu di perairan Barat Kecamatan Sipora
Utara serta di Pulau Nyang Nyang Kecamatan Siberut Barat Daya.
Keberadaan sumber mata air tersebut saat ini merupakan salah satu objek
wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk menjaga kelestariannya maka
disekitar mata air tersebut direncanakan untuk diberi perlindungan (preservasi) dari
berbagai kegiatan penduduk yang dapat mengganggu kerusakan lingkungan di
sekitarnya, kawasan perlindungan di sekitar mata air sekurang-kurangnya berdiameter
400 meter di sekitar mata air.
110 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Kawasan Terbuka Hijau dan Taman Kota
Jenis kawasan lindung setempat berupa kawasan terbuka hijau dan taman kota
di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada saat ini masih memanfaatkan kawasan
terbuka hijau alami. Kabupaten Kepulauan Mentawai yang subur dengan pola
vegetasi dan beraneka ragam jenis tanaman mulai dari jenis rumput-rumputan hingga
jenis tanaman keras, sudah melebihi kebutuhan untuk ruang terbuka hijau, namun
demikian untuk taman kota masih belum memiliki taman yang tertata. Sehingga
kebutuhannya perlu dialokasikan keberadaannya.
Kawasan Pelestarian Alam
Taman Nasional
Yang termasuk dalam kawasan pelestarian alam di Kabupaten Kepulauan
Mentawai adalah Taman Nasional Siberut dengan luas 168.986 ha dan Suaka
Margasatwa Pagai Selatan dengan luas 5.627 ha.
Sasaran yang ditetapkan dalam pengembangan kawasan pelestarian alam
adalah meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim serta menjaga
keanekaragaman hayati, biota, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam bagi
kepentingan plasma nutfah. Secara keseluruhan luas kawasan suaka alam di
Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan seluas 109.500 ha.
Taman Wisata Alam
Rencana pengembangan wisata alam di Kabupaten Kepulauan Mentawai
ditujukan pada kawasan Taman Nasional. Taman Nasional selain difungsikan sebagai
perlindungan terhadap plasma nutfah, juga berpotensi guna utuk pengembangan
wisata alam. Keindahan alam yang terkandung di dalam Taman Nasional Siberut
dapat dikembangkan untuk pengembangan ekowisata sekaligus sebagai hutan
penelitian.
Kawasan Rawan Bencana
Kawasan rawan bencana merupakan kawasan-kawasan yang diindikasikan
menyimpan potensi bahaya, khususnya bersumber dari fenomena alam. Pada
kawasan ini perlu dilindungi dengan membuat buffer zone, sehingga bahaya yang ada
tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat. Kawasan bencana alam yang ada
di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain :
111 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Rawan Longsor, dijumpai pada daerah dengan kemiringan lereng 25 % keatas,
lokasi tersebut terdapat di sekitar Pulau Sipora, Tuapejat dan sekitar Pulau
Siberut.
Rawan banjir dan Genangan terdapat di seluruh kecamatan, pada umumnya
mempunyai drainase kurang baik dan daerah dengan ketinggian rendah diatas
permukaan laut
Rawan Gempa, beberapa jenis rawan gempa yang berpeluang terjadi.
Gempa Bumi, untuk posisi Pulau Sipora berada pada mintakat gempa
tektonik yang memanjang ke barat laut- tenggara di bagian Barat
Sumatera.
Abrasi dan Tsunami berpeluang di seluruh Kabupaten Kepulauan
Mentawai.
Hadirnya lumpur gunung berapi di Pulau Siruamata di Bagian Selatan Pulau
Sipora, merupakan bukti bahwa tektonik/dinamika bumi di daerah ini masih
berlangsung.
Kawasan Lindung Lainnya
Kawasan lindung lainnya adalah jenis kawasan yang diindikasikan perlu untuk
dilindungi karena berbagai kepentingan, jenis kawasan lindung ini meliputi antara
lain; taman buru, cagar biosfer, perlindungan plasma nutfah, pengungsian satwa,
pantai berhutan bakau dan sebagainya.
Jenis-jenis kawasan seperti di atas di Kabupaten Kepulauan Mentawai
umumnya tersedia, keberadaan Taman Nasional dapat berfungsi dan berperan dari
sebagian kriteria kawasan di atas, seperti cagar biosfer, sebagai perlindungan plasma
nutfah dan pengungsian satwa. Sementara taman buru direncanakan tersebar di tiap
kecamatan dengan tanpa mengganggu fungsi-fungsi yang dilindungi baik flora
maupun paunanya. Termasuk perlindungan terhadap hutan bakau yang hampir
tersebar di perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai, pelestarian hutan bakau
ditujukan untuk kepentingan penelitian dan berfungsi sebagai buffer zone penahan
angin laut.
Secara keseluruhan luas kawasan lindung, baik kawasan yang memberikan
perlindungan bawahannya, perlindungan setempat , suaka alam, pelestarian
lingkungan, kawasan rawan bencana serta fungsi lindung lainnya dialokasikan sekitar
205.078 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan,
112 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya adalah kawasan yang diperuntukan bagi penduduk untuk
melakukan kegiatan baik permukiman, usaha dan sebagainya. Jenis kawasan budidaya
secara garis besar terbagi 2 (dua) bagian yaitu; Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)
dan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)
Kawasan budidaya kehutanan terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu hutan
produksi dan hutan produksi konversi. Berdasarkan RTRW tahun 2005-2015 luas
yang dialokasikan untuk hutan produksi di Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi
areal seluas 266.251,00 Ha, lokasi kawasan ini tersebar di seluruh Kabupaten
Kepulauan Mentawai, diantaranya di Kepulauan Pagai Utara Selatan seluas
110.345,14 Ha, Kepulauan Sipora 3.915,71 Ha dan Kepulauan Siberut seluas
151.990,15 Ha.
Sedangkan hutan produksi konversi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, saat
ini memiliki luas areal 35.540 Ha, sebagian besar tersebar di Pulau Siberut. Selain
difungsikan sebagai kawasan perlindungan setempat juga sebagian dikonversi
menjadi lahan perkebunan, guna mengganti/mengantisipasi kegiatan penduduk yang
ada di kawasan lindung seperti di kawasan taman nasional.
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)
Kawasan budidaya non kehutanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri
dari kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan
pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan industri.
Berdasarkan fakta sejarah bahwa sejak ratusan tahun yang lalu, Kepulauan
Mentawai terpisah dari pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Benua Asia yang
sebelumnya merupakan satu daratan, dan mengakibatkan Kepulauan Mentawai
membentuk pulau-pulau yang hingga saat ini masih asli, baik flora dan faunanya yang
khas, dimana keadzaman. tersebut masih terpelihara dari perubahan-perubahan
evolusiPenduduk asli Kepulauan Mentawai telah menetap beberapa ratus tahun yang
lalu, yang merupakan suku bangsa yang kuno dengan adat istiadat yang pernah ada
dan umum terdapat di Indonesia, adat istiadat tersebut tetap dipertahankan sampai saat
ini. Adat istiadat masih bertahan sampai saat ini dan disisi lain masyarakat masih
sangat konsisten dengan adat istiadat tersebut. Adat istiadat tersebut merupakan
potensi wisata yang dapat dijadikan sebagai objek wisata budaya. Untuk mewujudkan
113 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
hal tersebut beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menjadikan adat istiadat
tersebut menjadi komoditi pariwisata.
Objek Wisata, Lokasi dan Potensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai
No Objek Wisata Desa Kecamatan Potensial
1 Lobajau Labuan Bajau Siberut Utara Bahari, Panorama,
Flora&Fauna
2 Teluk Pokai Pokai Siberut Utara Flora, Bahari
3 Simatalu
Lubaga Simatalu Siberut Barat Budaya
4 Teluk Sarabua Saliguma Siberut Tengah Flora & Fauna,
Bahari
5 Muntei Muntei Siberut Selatan Budaya
6 Mas ilok Katurei Siberut Barat
Daya
Panorama Alam,
Bahari
7 Tanjung
Malilimok Katurei
Siberut Barat
Daya
Panorama Alam,
Bahari, Budaya
8 Pulau Botik Katurei Siberut Barat
Daya Bahari
9 Pulau Karang
Bajat Katurei
Siberut Barat
Daya
Bahari, Panorama
A lam
10
Pulau Nyang-
Nyang
Katurei
Siberut Barat
Daya
Bahari, Sumber
Mata Air
11 Pulau Mainuk Katurei Siberut Barat
Daya Bahari
12 Pulau Roniki Katurei Siberut Barat
Daya
Panorama Alam,
Bahari
13 Madobag Madobag Siberut Barat
Daya Bahari
14 Mapadegat Mapadegat Sipora Utara Bahari
15 Pulau Awera Tuapejat Sipora Utara Bahari
16 Pulau Pitojat Berimanua Sipora Utara Sumber Mata Air,
Panorama Alam
17 Pulau
Siruamata Berimanua Sipora Utara Bahari
18 Katiet Katiet Sipora Selatan Bahari
19 Ombak Silabu Silabu Pagai Utara Bahari
20 Ombak Sibigau Sibigau Pagai Selatan Bahari
21 Tanjung Sinaka Sinaka Pagai Selatan Bahari, Panorama
Alam
Sumber : Dinas Pariwis ata Kabupaten Kepulauan Mentawai
114 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Kawasan Permukiman
kawasan permukiman dibedakan menjadi kawasan permukiman berciri urban
(Perkotaan) dan yang berciri rural (Perdesaan). Pada umumnya kawasan permukiman
berciri urban adalah ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, dan diluar pusat
kegiatan tersebut umumnya merupakan kawasan perdesaan. Baik kawasan
permukiman perkotaan maupun perdesaan pada umumnya bertumbuh dengan pola
yang relatif sama, yaitu mengikuti perkembangan pembangunan jalan. Polalinier
seperti tersebut pada masa mendatang akan menimbulkan persoalan, setidak-tidaknya
menyebabkan kemacetan dan kekumuhan. Oleh karena itu untuk pusat-pusat kegiatan
dikembangkan pola permukiman yang tidak linier, namun sudah mengarah pada pola
grid (papan catur), yang menjamin mengalirnya pergerakan lalu lintas serta
terbangunnya pola ruang perkotaan yang lebih berimbang.
Berdasarkan rencana pola ruang sektoral di atas, maka rencana pola ruang
Kabupaten Kepulauan Mentawai secara keseluruhan dapat dilihat pada Peta 2.4 di
bawah ini.
115 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai
Pariwisata Pesisir Mentawai
1. Daya Tarik Utama Pariwisata Mentawai
Sebagai daerah kepulauan, Mentawai terdiri dari 4 kelompok pulau besar
yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan.
Karakter geografis Mentawai tersebut yang menjadikannya mempunyai potensi
sangat besar dalam bidang wisata bahari. Surfing atau selancar merupakan potensi
wisata bahari terbesar di Mentawai. Pada keseluruhan daerah Kepulauan
Mentawai terdapat 73 spot (lokasi) surfing yang selalu dikunjungi wisatawan
terutama mancanegara.
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai
Beberapa titik ombak yang mendunia di Mentawai
Sumber: seabournsurf.com
Wisata lainnya yang dapat ditemukan di Mentawai selain Surfing adalah
snorkling dan diving, juga wisata budaya yang masih kental dengan nuansa
masyarakat sederhana. Untuk masyarakat sederhana hanya dapat ditemui di
beberapa pulau saja, terutama di pulau terbesar, yakni Pulau Siberut. Beberapa
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
titik snorkiling dan diving dapat di temui di sekitar peraiiran mentawai, namun
alam laut yang ditemui di mentawai tidak menjadi daya tarik utama wisatawan
yang datang berkunjung ke Mentawai.
2. Amenitas dan Aksesibilitas
Sebagai daerah kepualauan transportasi dan infrakstruktur menjadi salah
satu hal yang harus dibenahi di Mentawai. Kondisi infrastruktur seperti jalan
penghubung antar daerah (kecamatan) menjadi hal yang paling banyak dikeluhkan
oleh masyarakat Mentawai. Kondisi jalan yang belum semuanya layak dan baik
membuat pergerakan sosial masyarakat membutuhkan biaya yang lebih mahal.
Misalnya untuk mencapai daerah lain yang masih dalam satu pulau (contoh dari
Tuapejat menuju Katiet) harus ditempuh dengan speedboat melaui jalur laut
karena jalan darat sangat sulit untuk dilalui. Hal ini tentu saja membutuhkan biaya
yang lebih mahal karena harus menyewa speedboat. Kesulitan pengembangan
jalur darat diantaranya daratan wilayah Mentawai yang masih banyak berupa
hutan lindung sehingga tidak dapat dibuka dengan alasan pelestarian. Hal tersebut
sebenarnya membawa keuntungan tersendiri untuk membatasi pembukaan lahan
untuk bangunan sehingga keaslian alam wialayah Mentawai masih terjaga.
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Fastboat yang menyediakan penyebrangan Padang-Tuapejat
Dari aspek amenitas, karena aksesibilitas yang masih belum baik
menyebabkan belum banyak amenitas untuk mendukung aktivitas pariwisata
seperti hotel. Tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan peran
masyarakat yang menjadikan tempat tinggak mereka sebagai ―homestay‖ bagi
para wisatawan yang membutuhkan jasa akomodasi.
3. Sumbangan Terhadap PAD Pariwisata
Sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan sumbangan yang
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Kepulauan
Mentawai. permasalahan selama ini, pendapatan daerah dari sektor pariwisata
hanya diperoleh dari pajak restoran dan jasa akomodasi (resort). Surfing atau
selancar diharapkan menjadi ―tambang emas‖ bagi pariwisata Mentawai.
Pengelolaan daya tarik surfing di Mentawai selama ini belum terlaksana dengan
baik. Mentawai belum mendapat manfaat ekonomi langsung secara maksimal dari
aktivitas surfing yang dilakukan para wisatawan. Sebagaian besar wisatawan yang
melakukan aktivitas surfing di Mentawai menyewa kapal pesiar dari Kota Padang.
Kemudian melakukan aktivitas surfing tanpa perlu bersandar ke pulau-pulau yang
berdekatan dengan spot untuk surfing. Hal ini tentu merugikan karena manfaat
ekonominya hanya dirasakan oleh penyedia jasa kapal pesiar, sedangkan
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
pemerintah daerah sebagai pemilik spot-spot tersebut tidak merasakan
manfaatnya. Untuk mengantisipasi hal terebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan
Mentawai melalui Dinas Pariwisata sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda)
tentang kepariwisataan. Dalam perda terebut akan diatur bagaimana aktivitas
surfing tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi PAD Mentawai melalui
mekanisme retribusi.
Surfing Sebagai Identitas Mentawai
1. Spot Surfing
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat yang memiliki laut
seluas 30.018,43 kilometer persegi menawarkan 72 titik selancar. Olahraga ini
disebut sebagai andalan destinasi wisata daerah tersebut. Tiga di antaranya masuk
dalam 10 besar ombak terbaik di dunia. 72 titik selancar itu tersebar di perairan
Pagai Selatan, Pagai Utara, Siberut, dan Sipora. Sementara yang terbaik adalah
ombak Lance's Righ di Katiet (Sipora Selatan), Makaronis (Pagai utara) dan
Siberut.
Meski di daerah yang memiliki garis pantai sepanjang 1.402,7 kilometer itu rawan
bencana, namun para wisatawan asing yang memiliki minat khusus berselancar
tidak terpengaruh. Dari kunjungan wisatawan asing, 80 persen di antaranya adalah
tamu untuk berselancar.
Selain selancar, Kepulauan Mentawai juga menawarkan 40 spot
penyelaman dan 43 titik wisata memancing. Lokasi andalan untuk para penyelam
terdapat di Pulau Setan (Pulau Batutongga) di Sipora Utara.
2. Pengelolaan Surfing
Permasalahan lain adalah aktivitas wisata yang harus memperhatikan
kelestarian lingkungan (sustainable tourism). Sebagai salah satu surga wisata
bahari di Indonesia, Mentawai menyajikan keindahan pesona laut yang luar biasa.
Selain spot surfing, daya tarik lain adalah keindahan terumbu karang yang bisa
dinikmati dengan aktivitas diving atau snorkling. Banyaknya kapal pesiar yang
bersandar di lokasi surfing dikhawatirkan dapat merusak terumbu karang karena
peletakan jangkar yang tidak memperhatikan yang dapat merusak terumbu karang.
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Untuk setiap spot harus dipasang mooring buoy supaya dapat miminimalisir
kerusakan ekosistem terumbu karang.
Mooring buoy menjadi salah satu alternatif mengurangi dampak terumbu
karang selain transplantasi terumbu karang. Mooring buoy merupakan pelampung
(buoy) yang ditambatkan pada dasar perairan. Pelampung dihubungkan pada
pemberat (konkrit) dengan menggunakan tali tambang. Tujuannya, sebagai
penanda titik tertentu di perairan dan menambatkan kapal, boat, dan perahu agar
tidak merusak terumbu karang karena penggunaan jangkar. Pemasangan mooring
buoy tentunya memerlukan biaya yang besar, mengingat banyaknya spot surfing
di kepulauan mentawai, sehingga pelaksanaannya memerlukan koordinasi yang
baik antar dinas yang berkepentingan.
Sebagai tuan rumah yang baik seharusnya Pemerintah Daerah Mentawai
dapat menjamin keamanan wisatawan yang melakukan aktivitas surfing. Kendala
terbesar adalah terbatasnya jumlah personel pengamanan yang terdiri dari unsur
Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, POLAIR dan POSAL. Selain
minimnya jumlah personel, kurangnya sarana patrol juga menjadi salah satu
kendala dalam pelaksanaan pengamanan daerah perairan Kep. Mentawai. Sebagai
contoh, POSAL Tuapejat sebagai salah satu elemen dalam menjaga keamanan
perariran Mentawai tidak dilengkapi dengan sarana patroli seperti speedboat.
Padahal idealnya untuk patroli di wilayah Tuapejat saja POSAL membutuhkan 2
unit speedboat dengan kapasitas 40 PK.
3. Carrying Capacity
Sebagai sebuah aktivitas wisata minat khusus, surfing membutuhkan
kenyamanan tersendiri dibanding aktivitas wisata yang lebih bersifat mass
tourism. Untuk itu perlu diatur mengenai kuota wisman yang melakukan aktivitas
surfing pada suatu spot. Hal tersebut untuk mengantisipasi waktu menunggu yang
terlalu lama sehingga dapat menimbulkan konflik antar wisatawan. Jumlah antrian
yang terlalu banyak pada satu spot juga berpotensi merusak ekosistem bawah laut
di spot tersebut karena akan lebih banyaknya kapal yang bersandar. Tidak hanya
berkaitan dengan aktivitas surfing, substansi dari carrying capacity dalam
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
pengelolaan kepariwisataan Mentawai berkaitan dengan pengelolaan secara umum
dan proyeksi ke depan pengeolaan pariwisata di Mentawai.
Strategi yang harus dikembangkan adalah bagaimana Mentawai
mendapatkan manfaat ekonomi yang besar dari pariwisata, tetapi kelestarian alam
dan budaya lokal tetap terjaga. Pengembangan pariwisata Mentawai lebih
mengedepankan eksklusif tourism ketimbang mass tourism (wisata massal).
Eksklusif tourism tidak semata mendatangkan banyak orang ke Mentawai tetapi
lebih menekankan pada sedikit orang dengan kualitas pengeluaran yang besar.
Pembangunan amenitas seperti hotel dan restoran juga harus dibatasi, karena
semakin banyak bangunan maka tanah akan semakin sempit. Mass tourism juga
dapat membawa dampak negatif dari sisi sosial budaya.
4. Analisis SWOT
Ada beberapa isu utama yang melingkupi permasalahan pengembangan
pariwisata di Mentawai, di antaranya Pemerintah Daerah yang mengharapkan
pengembangan wisata minat khusus, bukan mass tourism seperti yang
dikembangan di daerah lainnya. Kedua, kekhawatiran rusaknya ekosistem hutan
dan laut akibat pembangunan pariwisata yang tidak terkendali. Ketiga, minimnya
pilihan dan ketersediaan transportasi penyeberangan dari Padang ke Mentawai.
Dengan melihat isu yang ada, melalui metode SWOT penggalian masalah
dan pengidentifikasi kelemahan diuraikan, tidak luput pula penjabaran kelebihan
dan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh stakeholder, berikut analisisnya:
Strengths Weaknesses
• Ombak level Internasional
• Spot Surfing yang tersebar hampir di
seluruh wilayah
• Pantai perawan yang alami
• Kearifan lokal yang tetap terjaga
• Pembentukan Perda yang menangani
khusus tentang Surfing
• Keterbatasan Transportasi
• Rendahnya kesadaran wisata pada
mayoritas masyarakat
• Minimnya keterlibatan masyarakat
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Oportunities Threats
• Belum ada penanganan surfing di
Indonesia yang lebih serius daripada
Mentawai
• Ombak yang mendapat pengakuan
Internasional
• Kurangnya kontrol administrasi
wisman
• Pengelola jasa & penginapan milik
asing
• Mass tourim merusak ekosistem laut
Analisis SWOT yang dihasilkan adalah:
Perlu adanya regulasi yang mengatur kegiatan Surfing di Mentawai
Segala bentuk perusakan alam akan menghancurkan kegiatan kepariwisataan di
Mentawai (carrying capacity)
Mentawai sebagai leading wisata minat khusus (surfing) di Indonesia
Kurangnya keterlibatan masyrakat akan menimbulkan kecemburuan sosial
Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
a) Sebagai salah satu daerah kepulauan di Indonesia, Kep. Mentawai mempunyai
potensi untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Daya tarik wisata
utama Mentawai sebagai daerah pesisir dan pulau-pulau kecil (P3K) adalah
aktivitas selancar atau surfing.
b) Berbeda dengan beberapa daerah di Indonesia seperti Bali, pengelolaan
aktivitas surfing di Mentawai dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Hal
ini disebabkan karena surfing diproyeksikan memberikan sumbangan besar
terhadap PAD Mentawai sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan oleh
pemerintah daerah.
c) Pengembangan kepariwisataan di Mentawai harus di dorong untuk menjadi
responsible tourism atau quality tourism. Mass tourism cenderung
mementingkan jumlah wisman yang berkunjung tanpa memperhitungkan
kualitasnya spending dan kelestarian lingkungan. Mentawai tidak harus
menjadikan destinasi lain di Indonesia seperti Bali sebagai best practice, tetapi
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
dapat mengembangkan pariwisata Mentawai sesuai dengan karakteristik dan
kebutuhan daerahnya.
d) Untuk mengembangkan kepariwisataan Mentawai dengan pendekatan quality
tourism, perlu dilakukan kajian akademis yang komprhensif. Kajian tersebut
dapat melibatkan pemerintah daerah mentawai dan kalangan akademisi. Kajian
akademis yang komprehensif bisa menjadi dasar yang bagi penyusunan
kebijakan yang berkaitan dengan kepariwisataan Mentawai.
e) Sebagai langkah awal pengembangan pariwisata Mentawai, Pemerintah
Kabupaten Mentawai telah menyusun peraturan daerah tentang kepariwisataan
Mentawai. beberapa hal yang diatur dalam perda berkaitan dengan pengelolaan
aktivitas surfing.
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Lampiran Foto:
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
GAMBARAN UMUM KEPULAUAN KARIMUNJAWA
INFORMASI UMUM
Taman Nasional Karimunjawa merupakan gugusan 27 buah pulau yang memiliki tipe
ekosistem hutan hujan dataran rendah, padang lamun, algae, hutan pantai, hutan
mangrove, dan terumbu karang. Lokasi kepualauan Karimunjawa sekitar 45 mil laut atau
sekitar 83 kilometer dari kota Jepara.
Keanekaragaman satwa darat di taman nasional ini tidak terlalu tinggi dibandingkan
dengan satwa perairan. Satwa darat yang umum dijumpai antara lain rusa , kera ekor
panjang , 40 jenis burung seperti pergam hijau (Duculaaenea), elang laut perut putih
(satwa yang terancam punah) , trocokan/merbah cerukcuk (Pycnonotusgoiavier), betet
(Psittaculaalexandri), penyu sisik (Eretmochelysimbricata), penyu hijau (Cheloniamydas),
danu laredhor.
Nama Karimunjawa berasal dari zaman Sunan Muria yaitu salah satu tokoh penyebar
Agama Islam. Sunan Muria melihat pulau-pulau di Karimunjawa sangat samar dari
PulauJawa (kremun-kremun soko jowo). Peninggalan-peninggalan Sunan Nyamplungan
/Amir Hasan (anak dari Sunan Muria) seperti ikan lele (Clariasmeladerma) tanpa patil,
makam Nyamplungan, kayu dewodaru, kayu sentigi, kayu kalimosodo, kayu
danularedhor, dikeramatkan oleh penduduk Karimunjawa bahkan ada mitos setempat
yang mengatakan apabila salah satu dari kayu-kayu tersebut dibawa keluar dari
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Karimunjawa maka kapal yang mengangkutnya akan rusak dikarenakan kayu-kayu
tersebut tidak bisa dipisahkan dan harus dibawa lengkap unsure dari kayu-kayu yang
dikeramatkan itu.
AKSESIBILTAS
Laut : Pelabuhan Kartini (Jepara) menuju Kep. Karimunjawa dengan lama perjalanan ±
6 jam, berikut jadwal pelayaran kapal fery kekepulauan Karimunjawa, KMP
Muria keberangkatan Jepara-Karimunjawa tersedia di hari Senin, Rabu,
danSabtu. Keberangkatan Karimunjawa-Jepara di hari Selasa, Kamis, dan
Minggu.Sedangkan untuk Kapal Motor Cepat tersedia KMC Kartini dengan
kapasitas 168 penumpang dengan jarak tempuh 2,5 jam perjalanan sedangkan
dari kota Semarang selama 3,5 jam perjalanan. KMC Cantika memakan waktu
perjalanan 1,5 jam dengan jadwal keberangkatan senin,selasa, jumat, dan sabtu.
KEGIATAN DI KARIMUNJAWA
Perairan Karimunjawa disini sangat bagus untuk wisatawan yang memiliki hobi
snorkeling atau diving walaupun tidak menutup kemungkinan bagi wisatawan yang
memiliki hobi berenang dan memancing. Bagi wisatawan yang datang ke Karimunjawa
tidak perlu repot-repot untuk membawa peralatan snorkeling and diving, karena di
Karimunjawa kita bisa menyewa alat-alat tersebut. Alat untuk kegiatan snorkeling
disewakan mulai Rp. 35.000,00 per hari. Jika menginginkan tempat yang sangat bagus
untuk snorkeling, kita bisa menyewa kapal nelayan dengan harga Rp. 350.000,00 per
kapal per hari, kapasitas maksimal 15 penumpang termasuk sudah termasuk ABK. Untuk
menuju pulau menjangan kecil, kurang lebih 30 menit perjalanan dari Pulau Karimun. Di
pulau Menjangan kecil ini terkenal dengan penangkaran ikan Hiu dan wisatawan dapat
berfoto ditengah kerumunan hiu-hiu tersebut.
Untuk kegiatan snorkeling, Anda tidak harus bisa berenang. Tidak perlu takut tidak bisa
menikmati keindahan Terumbu karang. Pemandu wisata di Karimunjawa sangat terlatih
dalam menemani wisatawan baik yang bisa berenang atau pun tidak. Bagi yang tidak bisa
berenang diwajibkan untuk menggunakan life fest atau pelampung.
Untuk diving, Karimunjawa memiliki spot-spot diving alami yang sangat bagus untuk
diving. Bagi pemula, bisa memanfaatkan jasa pemandu untuk melihat-lihat pemandangan
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
di dalam air dengan fee antara Rp. 150.000 – 200.000 per hari untuk maksimal 2 orang
per pemandu selam. Satu set alat selam disewakan dengan hargaRp. 280.000,00 dengan
satu tabung oksigen. Sedangka nuntuk tabungnya saja, disewakan dengan hargaRp.
75.000,00 per tabung. Diwajibkan bisa berenang.
1. Diversifikasi Wisata
Karimunjawa kaya akan sumberdaya laut berupa karang laut dan beragam ikan hias.
Hamparan pasir putih disepanjang gugusan pulau memikat siapa saja yang
berkunjung. Pemda setempat berusaha memberikan wisata alternatif agar wisatawan
tidak merasakan bosan. Salah satu yang ditempuh yaitu dengan mendirikan taman
hutan bakau. Di kawasan hutan bakau ini wisatawan akan diajak berkeliling untuk
melihat dan mendapat informasi pengetahuan seputar hutan bakau. Kedepan pemda
setempat akan mencoba untuk menarik investor untuk mengembangkan taman hiburan
sederhana yang terletak di tengah pulau Karimunjawa. Pemda Pariwisata sadar bahwa
dengan adanya hiburan akan membuat wisatawan merasa betah atau setidaknya
memperpanjang waktu tinggalnya.
2. Aksesibilitas Wisata
2.1 Sarana
Moda transportasi di kepulauan Karimunjawa sama dengan di daratan, akses
menuju kepulauan Karimunjawa bisa ditempuh melalui laut dan udara. Dengan
menggunakan ferry dari pelabuhan Kartini di kota Jepara, kita akan menempuh
lama perjalanan sekitar 3 jam sedangkan apabila menggunakan fastboat jarak
tempuh lebih cepat sekitar 1,5 jam. Selain dari kota Jepara akses laut untuk
menuju Karimunjawa dapat ditempuh dari kota Semarang. Baik ferry maupun
fastboat beroperasi setiap hari, namun apabila ombak sedang tinggi apalagi di
musim hujan otoritas setempat biasanya melarang adanya penyeberangan ke
kepulauan Karimunjawa.
Akses lain ke kepulauan Karimunjawa adalah melalui udara, lama terbang dari
kota Semarang menuju Karimunjawa sekitar 1,5 jam dengan menggunakan
pesawat dari maskapai Susi Air.
Di Karimunjawa daratan, moda transportasi yang digunakan kendaraan roda 2
(dua) dan roda 4 (empat) namun dikarenakan kondisi jalan yang masih banyak
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
yang belum beraspal kebanyakan penduduk lebih memilih kendaraan roda 2 (dua).
Untuk menuju ke pulau-pulau sekitar masyarakat menggunakan perahu kecil dan
perahu besar bermesin diesel.
2.2 Prasarana
Pelabuhan laut di Karimunjawa sudah baik, hanya perlu penataan khususnya para
pedagang kaki lima. Disaat jam kedatangan dan keberangkatan pelabuhan akan
ramai baik dari penumpang maupun kendaraan yang dating. Kios-kios kaki lima
yang tidak tertata rapih memperparah kemacetan baik kendaraan yang akan keluar
dari kapal ferry maupun yang akan masuk ke pelabuhan. Selain pedagang kaki
lima, kebersihan pelabuhan menjadi catatan tersendiri bagi tim ketika melakukan
kunjungan kesana. Aula tempat penumpang menunggu kapal tiba sangat kotor,
masih ditemui sampah yang berserakan yang tentu saja akan mengganggu
kenyamanan tamu yang berada di ruang keberangkatan. Selain itu toilet yang jauh
dari nilai higienis dan sanitasi yang buruk turut memberikan kesan pelabuhan yang
kumuh.
Letak dari pelabuhan ke jantung kota Karimunjawa sangat dekat kurang lebih
sekitar 5-10 menit sehingga para wisatawan yang dating dapat langsung
beristirahat di penginapan setempat.
Banda udara Karimunjawa terletak sekitar
2.3 Sistem Transportasi
Untuk informasi rute dan jadwal dari kedua moda tranportasi missal seperti
tersebut diatas yaitu kapal ferry dan fastboat sebenarnya sudah bagus hanya saja
belum terintegrasi dengan layanan online. Untuk melihatnya meskipun ada di
internet namun wisatawan harus memastikan kembali yaitu dengan menghubungi
pihak otoritas setempat apakah ada keberangkatan kapal atau tidak. Hal ini tentu
saja akan menyulitkan dan akan menjadi masalah tersendiri ketika wisatawan akan
menentukan atau membuat rencana perjalanannya. Ketika wisatawan tiba di Jepara
ternyata kapal tidak berangkat dikarenakan beberapa faktor seperti angin kencang
disertai ombak tinggi atau kapal saat itu sedang rusak maka wisatawan harus
bermalam di kota Jepara.
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
2. Prasarana Umum
2.1. Air
Kebutuhan air sangat tinggi, hal ini diakui oleh Bapak Muchlis, salah satu
pengelola penginapan. Selain digunakan oleh masyarakat Karimunjawa untuk
memasak air, mencuci pakaian juga bagi wisatawan yang berkunjung air digunakan
untuk membilas sehabis mereka melakukan aktivitas wisata seperti berenang dan
menyelam. Berdasarkan kunjungan tim ke lapangan, ketersediaan air di Karimunjawa
pada umumnya cukup namun beberapa tempat masih sulit ditemui air sehingga
masyarakat sekitar membangun pipa-pipa pembantu yang akan mengantarkan air dari
sumber mata air ke rumah-rumah mereka.
2.2. Telekomunikasi
Telekomunikasi di kepulauan Karimunjawa sama seperti di wilayah kepulauan
lainnya memiliki kendala yang sama, hanya beberapa operator telepon yang bisa
terkoneksi disini yaitu telkomsel dan xl. Untuk sambungan internet khusus di
Karimunjawa telah terkoneksi dengan internet. Sesuai hasil observasi tim selama di
Karimunjawa, layanan fiber optic dari Telkom sudah dapat kita nikmati. Beberapa
penginapan memanfaatkan layanan internet dalam bisnis mereka, selain cepat juga
karena kestabilan dan beberapa wisatawan biasanya akan menanyakan kepada pemilik
hotel apakah hotel tersebut memiliki koneksifitas layanan wifi maka ketika kita akan
mengadakan perjalanan ke Karimunjawa semua informasi akan ditemukan di internet.
2.3. Pengelolaan Limbah
Isu global yaitu pengelolaan sampah juga dialami oleh masyarakat di kepulauan
Karimunjawa, belum adanya tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang
representatif membuat pengelolaan limbah disana tidak berjalan maksimal. Sistem
tradisional digunakan oleh masyarakat yaitu dengan membakar sampah-sampah.
Himbauan untuk menggugah kesadaran masyarakat serta wisatawan yang datang ke
Karimunjawa selain dengan menyediakan beberapa kotak sampah di jalanan utama
juga dengan menggalakkan program kelompok sadar wisata. Pokdarwis ini terbukti
mampu menekan angka pembuangan limbah, masyarakat paham akan pentingnya
kebersihan sekitar baik dirumah maupun di laut atau sekitar area destinasi menyelam.
Di pulau-pulau masyarakat menyediakan kantong sampah dimana setelah aktifitas
wisatawan seperti memasak di pulau mereka dapat membuang sisa memasak dan
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
makanannya di kantong tersebut dan mereka secara sukarela apabila kantong tersebut
sudah penuh mereka akan menggantikannya dengan yang baru seperti ketika observasi
tim selesai menyelam dan singgah di salah satu pulau dan memasak disana, sehabis
memasak guide local (pemandu wisata) telah membawa kantong sampah di kapalnya
sehingga ketika kita selesai memasak dan makan sisa limbah mereka kumpulkan dan
dibawa ke daratan untuk dibuang di tempat sampah besar pelabuhan.
3. Fasilitas Umum
3.1. Keamanan
Pada umumnya keamanan di Karimunjawa dirasa cukup aman, pos kepolisian
dapat ditemui disana. Selain itu polisis air pun selalu siaga berpatroli mengelilingi
kepualauan Karimunjawa. Sistem siskamling masih mereka pertahankan.
3.2. Keuangan dan Perbankan
Untuk kegiatan transaksi bisnis hamper semua penginapan sudah memiliki
pembayaran dengan menggunakan kartu debit yaitu Mandiri dan Bank Rakyat
Indonesia (BRI) sehingga wisatawan asing tidak harus membawa uang tunai dalam
jumlah besar selain itu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) telah tersedia meskipun untuk
saat ini hanya BRI yang tersedia kemudian BRI pun membawa kantor cabang di
Karimunjawa untuk melayani kebutuhan masyarakat yang ingin membuka tabungan
atau transaksi lainnya.
3.3. Kesehatan
Bagi wisatawan yang mengalami masalah kesehatan, keberadaan rumah sakit
sangat dibutuhkan atau setidaknya klinik, saat ini hanya ada puskesmas itupun dengan
fasilitas yang masih sangat kurang untuk melayani kebutuhan masyarakat dan
wisatawan. Beberapa tenaga medis masih belum fasih berbahasa asing khususnya
inggris.
3.4. Sanitasi
Sanitasi pun menjadi perhatian tim ketika melakukan observasi lapangan, di
beberapa pulau yang memiliki penginapan dan kamar mandi umum, sanitasi masih
kurang diperhatikan seperti pintu kamar mandi yang telah rusak, sampah yang tidak
terurus dan dekat dengan tempat wisatawan menginap.
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
3.5. Fasilitas Khusus Difable dan Lansia.
Karimunjawa merupakan destinasi khusus karena hanya menjual bahari sebagai
asset pariwisata dan hanya wisatawan dengan minat tertentu pula yang berkunjung
kesini. Khusus untuk fasilitas difable dan lansia belum menjadi prioritas saat ini. Di
angkutan penyeberangan pun fasilitas seperti jalan khusus kursi roda tidak ada. Begitu
pula di beberapa penginapan yang tim kunjungi.
4. Fasilitas Pariwisata
4.1. Akomodasi
Akomodasi di Karimunjawa umumnya berupa cottage belum ada hotel berbintang.
Fasilitas yang disediakan adalah akses internet. Bagi wisatawan akses internet sudah
merupakan ―kebutuhan‖ karena di era digital gaya hidup masyarakat selalu ingin
menyampaikan informasi kegiatan yang telah mereka lakukan. Selain akses internet
kebutuhan lain adalah air seperti yang telah diuraikan diatas.
4.2. Restoran
Restoran di Karimunjawa menjual hasil laut sebagai bahan baku dan saat tim
mengadakan wawancara singkat umumnya wisatawan asing tidak menemui kendala,
mereka bisa menerima sajian rasa masakan tersebut.
4.3. Toko Cinderamata
Tidak adanya kawasan cinderamata di Karimunjawa sehingga sulit bagi wisatawan
yang ingin mencari souvenir khas Karimunjawa. Pasar malam biasanya dihelat pada
malam hari namun dagangan yang ditawarkan berupa kaos bertuliskan Karimunjawa.
2. Isu-Isu Strategis
Kepulauan Karimunjawa, selain memiliki potensi alam yang dapat dikembangkan
menjadi destinasi yang potensial, ternyata memiliki permasalahanan yang cukup
kompleks. Permasalahan tersebut merupakan isu faktual strategis yang memerlukan solusi
secara bersama.
Isu Strategis tersebut antara lain pada :
- Masalah Atraksi
- Masalah Aksesibilitas
- Masalah Amenitis
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
2.1. Masalah Atraksi
Keanekaragaman Atraksi Wisata di Karimunjawa, merupakan daya tarik bagi
wisatawan. Baik atraksi yang terkaitan dengan alam, maupun atraksi yang terkait dengan
budaya. Secara umum atraksi yang berhubungan dengan alam diKarimunjawa pada
masalah-masalah pemeliharaan dan konservasi.
Menurut keterangan dari informan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten jepara ,
bahwa untuk pengembangan Pariwisata berbasis pada kearifan lokal, antara lain kearipan
lokal yang terkait lingkungan alam, sosial serta budaya.
Lebih lanjut lagi dikatakan, bahwa kearifan lokal terkait dengan alam yaitu yang
berhubungan dengan kebaharian. Seperti gugusan pulau 2 kecil, panorama pantai/air laut
serta biata laut. ini Pemanfaatan kearipan lokal merupakan atraksi wisata yang menjadi
daya tarik bagi wisatawan, informan dari Bappeda Kabupaten Jepara menambahkan,
untuk isu strategis terkait dengan atraksi wisata alam, lebih memfokus kan pada
pengembangan berbasis ekowisata, namun menurutnya hingga sekarang belum ada master
plan, untuk pengembangan daera ini.
Konsekuensinya pengembangan di Karimunjawa terkesan apa adanya, tanpa target
pasar,belum dikemas secara menarik. Fakta ini mengundang keprihatinan berbabagai
pihak baik dari pihak instansi pemerintah, institusi swasta, LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat) serta masyarakat. Menanggapi masalah ini informan dari dinas Kebudayaan
dan Pariwisata memberikan pemikiran bahwa pengembangan pariwisata diKarimunjawa
harus melakukan secara bersama. Baik dari proses perencanaanya, hingga tahap
pelaksanaannya.
Terkait dengan atraksi Budaya, selama kami melakukan observasi tidak menjumpai
kegiatan-kegiatan seperti tari2an kesenian atau budaya.
Telah dikonfirmasikan kepada selaku pelaku usaha wisata diKarimunjawa Bapak Muklis
memang benar, karena kecendrungan masyarakat disini untuk menampilkan atraksi wisata
tidak memiliki jadwal atau agenda yang pasti. Mereka cenderung akan menunjukan
ketrampilan dibidang seni ketika banyak wisatawan yang datang ke Karimunjawa.
Menurutnya terkait dengan budaya di Karimunjawa cukup unik antara lain terkait dengan
souvenir yang terbuat daru kayu lokal, seperti kayu kalimasodo (kewibawaan), kayu sigi
dipercaya oleh masyarakat setempat untuk penangkal racun, kayu dewa daru berhasiat
sebagai penangkal racun, dan bisa ular.
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Keunikan dalam sosial budaya di Karimunjawa terdapat suku dari jawa, madura serta
suku bugis demikian pembuatan rumah berorentansi pada bangunan bangunan rumah adat
daerah masing masing suku tersebut.
Terkait dengan jumlah adat menurut bapak Muklis sekarang ini banyak yang bergeser
menjadi bangunan bangunan rumah modern. Pasalnya untuk membangun rumah adat
memerlukan biaya yang lebih mahal,utamanya material kayu yang harus mendatangkan
dari kalimantan. Sekarang masyarakat tidak bisa mengambil kayu di areal hutan di pulau
Karimunjawa, karena kawasan hutan tersebut telah ditetapkan menjadi kawasan hutan
lindung oleh BTN.
Konsekwensinya masyarakat tidak bisa membangun rumah adat lagi karena kesulitan
bahan dasar seperti material kayu dan fenomena sekarang berlanjut hingga sekarang
sehingga nampak bangunan bangunan semi modern.
Sisi lain keunikan budaya belum banyak terungkap utamanya belum menjadi informasi
yang berharga yang harus diketahui oleh wisatawan. Terbukti informasi ini tidak terdapat
pada liflet liflet, brosur serta bentuk bentuk promosi lain yang dilakukan oleh Pemda
setempat. Demikian juga para gaet kita mengaktualisasikan keunikan keunikan budaya
kepada wisatawan.
III. Konsep Pengembangan Wisata Bahari
Secara Faktual untuk pengembangan wisata bahari banyak memiliki permasahan-
permasahan. Baik yang menyangkut tata ruang, aspek alam, aspek budaya serta aspek dari
masyarakat, yang mayoritas berbpropesi sebagai nelayan.
Oleh sebab itu kedepan membutuhkan langkah kehati-hatian dalam pengertian dengan
proses pengembangannya harus melibatkan propesi, harus melibatkan berbagai pihak
sehingga memanfaatkan Karimunjawa sebagai Destinasi Priwisata.
Hubungan ekonomi, juga harus memperhatikan aspek-aspek pelestarian pemeliharaan
serta memperhatikan lingkungan sosial budaya.
Kecendrungan Karimunjawa dari informasi Balai Taman Nasional mengarah pada
hubungan dengan pariwisata, sedangkan yang diinginkan dari Dinas Pariwisata lebih
sepesipik lagi yaitu pada arah pengembangan yg berbasis kearipan lokal.
Sarana pengundang Pariwisata, antara lain dilakukannya kajian-kajian seperti listrik, Air
bersih, penyediaan kesehatan, serta kajian yg berkaitan dengan penambahan jadwal
keberangkatan kapal, penambahan jadwal pesawat terbang dan penambahan kapasitas seat
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
pesawat, rangka ini masih dalam proses, memerlukan kordinasi dengan pihak-pihak yang
terkait.
Langkah-langkah lain direncanakan area pablik di kabupaten jepara, pembangunan
dipelabuhan pantai Kartini dikarenakan daerah lain seperti Rembang dan kendal tidak
memungkinkan untuk dibangunnya pelabuhan tersbut. Hal ini sangat menguntungkan
utamannya pada sektor pariwisata Karena dengan memiliki pelabuhan besar secara
otomatis menjadi sentral.
Berlabuhnya kapal-kapal besar setelah pelabuhan Sumenep dan pelabuhan Semarang.
Yang menjadi kekawatiran dari pihak Bappeda apabila kepariwisataan Karimunjawa
berkembang pesat, maka akan memiliki dampak perusakan lingkungan, serta dampak
sosial budaya. Oleh sebab itu perlu dipikirkan pengembangan dengan pendekatan
coonersip. Artinya pendekatan ini oleh semua pihak harus bisa menjaga /mencegah
terhadap dampak-dampak negatif. Pendekatan ini semua pihak harus merasa memiliki,
memelihara serta
Melestarikan kawasan Karimunjawa.
Statement ini mendapat tanggapan yang lebih serius pada kegiata FGD Penelitian Strategi
wisata Bahari : Daya Tarik daerah pulau kecil sebagai Destinasi Wisata Bahari pada
tanggal 9 Oktober 2015 di Hotel Kalingga Jepara Jawa Tengah terbukti nelayan menjaga
kebersihan lingkungan laut, melarang membuang sampah.
Berkait dengan berpatisipasi dengan masyarakat menurut Haji Ipong selaku nelayan di
Karimunjawa pihaknya telah ikut serta .memajukan potensi wisata yang ada. Kegiatan
partisipasi yang dilakukan antar lain dengan tidak melakukan pengeboman untuk
menangkap ikan.
Menurut tokoh nelayan ini pendekatan pemilikan untuk pengembangan wisata bahari di
Karimunjawa sangat relevan, namun pada kenyataannya ditemui pelaksanaan
pengembangan yang berjalan tdk terorganisir contohnya pada masalah retrebusi yang
dilakukan oleh pihak BTN (balai taman nasional) cukup memberatkan bagi nelayan.
Untuk saat ini ketersediaan area republik menjadi organ untuk menunjang kepariwisataan
di karimun. Haji ipong telah memperjuangkan penyedian area publik ini pada tingkat
bupati , bahkan sampai ke gubernur namun hingga saat ini belum ada kejelasan atau
kepastian yang diusulkannya.perasaan memiliki masyarakat terhadap masa depan
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
pariwisata Karimunjawa para nelayan juga kritis dan tidak menghendaki fasilitas
pariwisata yang tidak sesuai dengan arah pengembangan yang berbasis ekowisata.
Saat ini para nelayan memerlukan bantuan seperti pelatihan pelatihan menyelam
,snorkeling.
Menarik juga pada FGD ini diinformasikan dari ASITA ,bahwa ternyata para tamu yang
menggunakan jasa angkutan laut disukai oleh wisatawan mancanegara asal Cina,
kecenderungan wisatawan mancanegara Cina usia remaja lebih senang berpetualang oleh
sebab itu Karimunjawa memiliki peluang yang akurat bagi wisatawan mancanegara
cinayang menyenangi pariwisata minat khusus.namun informasi yang diketemukan oleh
wisatawan mancanegara asal cina melalui asita bahwa terumbuh karang sebagian besar
telah mati seperti yang ada dipulau nyamplungan .dijumpai juga kecurangan –kecurangan
sdm di Karimunjawa, khususnya para pemilik kapal yang menjual paket-paket wisata
dengan harga dibawah standar asita.masalah ini sudah lama berjalan dan belum
menemukan kesamaan harga antara asita dengan pemilik kapal kedepannya diperlukan
pihak ke 3 untuk memberikan solusi, sehingga bias meminiminalkan kecurigaan,
prasangka serta betrok secara pisik.
Dari dinas kelautan pada acara Focus Group Discussion (FGD) ini juga peduli dan merasa
memiliki terhadap pengembangan pariwisata di Karimunjawa, dikatakan masterplan harus
terintergrasi dengan masyarakat, sehingga tidak ada pesan jor-joran atau melakukan
berbagai cara hanya untuk menarik keuntungan sepihak tetapi tidak perduli terhadap
masalah-masalah kultur, lingkungan sera kearifan lokal.
Sementara masalah pendekatan pemilikan sudah ditetapkan oleh btn khususnya yang
terkait dengan aspek pelestarian taman nasional Karimunjawa, dengan menetapkan zonasi
–zonasi . antara lain zonasi pemukiman , zona yang diperuntukan pemukiman selas
2,571,546 hektar.zona rehabilitasi seluas 122,514 hektar yaitu perairan sebelah timur
pulau parang, sebelah timur pulau nyamuk sebelah barat pulau Karimunjawa dan sebelah
barat pulau kemujen.zona budi daya seluas 788,213 hektar yaitu peralihan pulau
Karimunjawa, pulau kemojan, pulau menjangan besar, pulau parang, dan pulau nyamuk.
Zona pemanfaatan perikanan tradisional seluas 103,883,862 hektar yaitu seluruh perairan
diluar zona yang telah ditetapkan yang berada didalam kawasan taman nasional. Zona inti
seluas 444,629 hektar yaitu sebagian perairan pulau kumbang, taka menyawakan , taka
malam dan tanjung bomang.zona perlindungan seluas 2,587,771 hektar yaitu hutan hujan
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
tropis dataran rendah di pulau Karimunjawa dan hutan mangroveh di pulau
kemujan,perairan pulau gellean, pulau burung, tanjung gelam, pulau sintok, pulau cemara
kecil, pulau katan, gosong selikur, gosong tengah .zona pemanfatan pariwisata seluas
1,226,525 hektar yaitu perairan pulau menjangan besar, menjangan kecil, pulau
menyawakan , pulau kembar, pulau tengah,sebelah timur pulau kumbang, pulau
bangkauang, indonor dan karang kapal.
penentuan zona si tersebut sangat diperlukan agar tidak terjadi benturan kepentingan
antara zona pertumbuhan pemukiman dengan zonasi kawasan pariwisata bahari.
saat ini zona yang dikembangkan untuk kepentingan wisata alam bahari di Karimunjawa ramah
lingkungan .pada kawasan tersebut dapat dikembangkan segala asfek yang berkaiatan dengan
pariwisata melalui izin khusus dari btn.
Menarik juga pada FGD ini muncul permasalahan terkait dengan promosi dan segmegtansi pasar
informasi dari dinas kebudayaan dan pariwisata kab. Jepara dalam melakukan promosi secara
maksimal, yaitu dengan promosi melalui internet , brosurserta melalui pameran . langkah ini
dilakukan untuk mengenakan potensi dan keunikan kepariwisataan di Karimunjawa serta
bertujuan agar kunjungan wisatawan meningkat. Terkait dengan segmen pasar, memang
kepulauan Karimunjawa memiliki posionil sebagai kawasan konsetrasi . oleh sebab itu pangsa
pasar yang akurat yaitu jenis wisatawan yang senang berpetualangan.
Akurasi promosi yang ada memang sulit dicari tolak ukurnya untuk keberhasilan , hal ini karena
sifat promosi tidak memiliki dampak jangka pendek secara langsung, melainkan untuk
mengetahui keberhasilan promosi harus diukur ( waktu ) yang cukup panjang.
Dari aspek wisatawan, melalui pendekatan kepemilikan juga menarik dalam pembahasan kegiatan
fgd ini, informasi yang diperoleh bahwa wisatawan dapat berpatisipasi dengan kegiatan
rehabilitasiterumbuh karang, baik secara langsung maupun tidak secara langsung.partisipasi
secara langsung yaitu ikut melakukan penyelaman dan penyimpanan karang yang diapdopsi ,
secara tidak langsung yaitu dengan member bantuan dana untuk pengadaan negia rehabilitasi
terubukan .
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
4. Kesimpulan dan Rekomendasi
4.1 Kesimpulan
Pengembangan wusata bahari di Karimunjawa, memiliki lokal spesifik pengembangan pariwisata
berbasis ekowisata.
Penelitian ini berhasil mengindentifikasi antara lain :
- Isu-isu strategis dikepulauan Karimunjawa terkait dengan atraksi aksesibilitas serta
aminitas
- Isu-isu strategis yang terkait dengan arah pengembangan berbasis kearifan local .
- Isu-isu strategis yang terkait dengan langkah-langkah alternative yang dilakukan oleh
pemda setempat, untuk kemajuan pengembangan wisata bahari di Karimunjawa.
- Konsep-konsep pengembangan ke pemilikan bersama .
- Konsep keterlibatan masyarakat.
- Konsep partisipasi wisarawan untuk pemulihan biota laut.
4.2. Saran / rekomendasi
- Pelibatan masyarakat untuk pengembangan wisata bahari, harus lebih sering dilakukan
dan harus menjadi oerhatian pemda setempat. Baik dari mulai proses perencanaanya
hingga pada tahap pelaksanaannya.
- Penetapan peruntukan zonasi kawasan, harus selalu dievaluasi agar tidak terjadi benturan
kepentingan pemanfaatan masing-masing zonatis tersebut.
- Adanya regolasi yang jelas , terkait pemilikan pulau.
- Perlu ditindak lanjuti program-program sarana pariwisata seperti penyedian air
bersih,sumber daya lisyrik, public area, pembangunan pelabuhan, penambahan jadwal
pemberangkatan kapal laut, penambahan jalut penerbangan dan penambahan seate
pesawat, seta program-program yang terkait dengan peralatan bawah air nyang bias untuk
melihat biodata laut.
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
KEPUSTAKAAN
Agenda 21 Sektoral. 2000. ‖Agenda Pariwisata Untuk Pengembangan Kualitas
Hidup
Secara Berkelanjutan‖ Jakarta: Kantor Menteri Negara LH dan UNDP.
Profil Pariwisata Maluku Tenggara Barat. 2015. Dinas Pariwisata dan Usaha Ekonomi
Kreatif
Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Saumlaki:
Binarwan Robby. Dkk. 2013. Hubungan Kelembagaan Dalam Pembangunan Pariwisata
Berkelanjutan.
Kepel. Yogyakarta:
Survei Preferensi Wisatawan Terhadap Pengembangan Pariwisata. 2010. Pusat Penelitian
dan
Pengembangan Usaha Mandiri (P3UM) Universitas Mataram.
Studi Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan. 2003. Pusat Penelitian dan Pengembangan.
Jakarta:
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1990 Pasal 3.Tentang Penyelengaraan Kepariwisataan
Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
www.malukutenggarakab.go.id/index.php/pariwisata/49-pariwisatataart (diakses 31
maret)
2015).
http://marketplus.co.id/2015/01/wisata-saumlaki-yang-penuh-potensi-investasi/
http://u.msn.com/id-id/travel/berita/pesimis-capai-target-turis-asing-2015-bencana-alam-
jadi-
http://www.tourismmaluku.org/maincontent/?page_id=448(diakses November.2015)
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
http://www.atsea-program.org/publication-1/masyarakat-pesisir-di-kabupaten-maluku-
tenggara-barat
http://infopublik.id/read/126124/kembangkan-saumlaki-dalam-paket-wisata.html
http://monicaroline.blogspot.co.id/2010/04/daya-tarik-wisata-kabupaten-maluku.html
http://www.dharapos.com/2014/12/ribuan-umat-katolik-hadiri-perayaan.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Saumlaki,_Tanimbar_Selatan,_Maluku_Tenggara_Barat
https://konsen.wordpress.com/2013/09/04/mengenal-lebih-dekat-saumlaki-maluku-
tenggara-barat/
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Saumlaki,_Tanimbar_Selatan,_Maluku_Tenggara_Barat
http://www.tourismmaluku.org/maincontent/?page_id=448(diakses Novemper. 2015)
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
KEPUSTAKAAN
Adrianto, Luky. 2004. Pembangunan dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang
Berkelanjutan. Makalah disampaikan pada Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan
Wilayah Pesisir secara Terpadu, Bogor, 23 Agustus – 25 September 2004.
BAPPENAS, 2002. Pengelolaan Sumberdaya Alam Dengan Strategi Kemitraan, Naskah
Bengen DG, Retraubun ASW. 2006. Menguak Realitas dan Urgensi Pengelolaan Berbasis
Eko-sosio Sistem Pulau-Pulau Kecil. Bogor: Pusat Pembelajaran dan Pengembangan
Pesisir dan Laut (P4L).
Cabrini Luigi, 2004. Trend of International Tourism, 13th Central European Trade Fair,
WTO,
Clare A. Gunn, 1998. Tourism Planning, Basic Concepts Cases.
Dahuri R. 1998. Pendekatan Ekonomi-Ekologis Pembangunan Pulau-Pulau Kecil
Berkelanjutan. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di
Indonesia. Jakarta: Dit. Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Kawasan, TPSA BPPT,
CRMP USAID.
Dahuri R. 2002. The Of carrying Capacity Concept for Sustainable Coastal Resources
Development in Indonesia. Jurnal Pesisir Edisi September 2002. Bogor: Center for
Coastal and Marine Resources Studies (CCMRS) IPB.
Etty R. Agoes, 2003. ―Eksplorasi, Pengelolaanserta Pemanfaatan Tinggalan Arkeologis
Kapal Karam dan Muatannya di Indonesia: dikaitkan dengan hokum laut‖, Lokakarya:
Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam. Museum Nasional, Jakarta,
Hartanto, Frans Mardi, 2003. ―Pariwisata Berkelanjutan: Paradigma dan Prakteknya‖,
Makalah pada Diskusi Panel Riset Pariwisata Berkelanjutan, Gedung Sapta Pesona 23-28
Agustus
http://www.google.co.id/webhp sourceid=chrome instantion (diakses 2 september 2015)
http://www.unep.ch/islands/siem.htm (24 Agustus 2008) .
Inskeep, Edward. 1991. Tourism Planning. An Integrated and Sustainable Development
Approach,
Ongkosongo OSR. 1998. Permasalahan dalam Pengelolaan Pulau -Pulau Kecil. Didalam:
Edyanto CBH, Ridlo R, Putro CJ, Naryanto HS, Setiadi B, editor. Prosiding Seminar dan
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Lokakarya Pengelolaan Pulau -pulau di Indonesia. Jakarta: Kerjasama Depdagri, Dir.
Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Kawasan, TPSA, BPPT dan Coastal Resources
Management Project, USAID.
Peraturan Menteri DKP No. 16/Men/2008 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil.
Peraturan Pemerintah No.18/1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona
Pemanfaatan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.
Retraubun ASW. 2001. Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan P3K Yang
Berkelanjutan. Jakarta: Departemen Perikanan dan Kelautan.
Robert Kay and Jackie Alder, 1999. Coastal Planning and Management, E & FN SPON,
An Inprint of Routhledge, New York
Roby Ardiwidjaja, 2005, Pariwisata Berkelanjutan ―dari Derawan dan Sekitarnya untuk‖
Ekowisata
Roby Ardiwidjaja, 2006. Pengembangan Pariwisata Budaya: ―Satu Upaya Menggapai-
Indonesia Ultimate Diversity‖. Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Pariwisata
Sabang Dalam Angka 2014
Soemarwoto, O. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Djembatan.
Jakarta.
TRIBUNNEWS.COM, TALAUD, 2010. Pulau Terluar Harus jadi Daerah Terdepan
UNESCO, 2005. FIRST MEETING OF THE UNESCO/UNITWIN NETWORK, “Culture,
tourism, development”, Paris, , 18 Mart
Agenda 21 Sektoral. 2000. ‖Agenda Pariwisata Untuk Pengembangan Kualitas
Hidup
Secara Berkelanjutan‖ Jakarta: Kantor Menteri Negara LH dan UNDP.
Profil Pariwisata Maluku Tenggara Barat. 2015. Dinas Pariwisata dan Usaha Ekonomi
Kreatif
Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Saumlaki:
Binarwan Robby. Dkk. 2013. Hubungan Kelembagaan Dalam Pembangunan Pariwisata
Berkelanjutan. Kepel. Yogyakarta:
Survei Preferensi Wisatawan Terhadap Pengembangan Pariwisata. 2010. Pusat
Penelitian dan
Pengembangan Usaha Mandiri (P3UM) Universitas Mataram.
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i
Studi Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan. 2003. Pusat Penelitian dan Pengembangan.
Jakarta:
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1990 Pasal 3.Tentang Penyelengaraan Kepariwisataan
Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
www.malukutenggarakab.go.id/index.php/pariwisata/49-pariwisatataart (diakses 31
maret)
2015).
http://marketplus.co.id/2015/01/wisata-saumlaki-yang-penuh-potensi-investasi/
http://u.msn.com/id-id/travel/berita/pesimis-capai-target-turis-asing-2015-bencana-alam-
jadi-
http://www.tourismmaluku.org/maincontent/?page_id=448(diakses November.2015)
http://www.atsea-program.org/publication-1/masyarakat-pesisir-di-kabupaten-maluku-
tenggara-barat
http://infopublik.id/read/126124/kembangkan-saumlaki-dalam-paket-wisata.html
http://monicaroline.blogspot.co.id/2010/04/daya-tarik-wisata-kabupaten-maluku.html
http://www.dharapos.com/2014/12/ribuan-umat-katolik-hadiri-perayaan.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Saumlaki,_Tanimbar_Selatan,_Maluku_Tenggara_Barat
https://konsen.wordpress.com/2013/09/04/mengenal-lebih-dekat-saumlaki-maluku-
tenggara-barat/
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Saumlaki,_Tanimbar_Selatan,_Maluku_Tenggara_Barat
http://www.tourismmaluku.org/maincontent/?page_id=448(diakses Novemper. 2015)
147 | S t r a t e g i P e n g e m b a n g a n W i s a t a B a h a r i