LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI · 2021. 7. 31. · Daftar hadir, ketertiban penggunaan atribut...
Transcript of LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI · 2021. 7. 31. · Daftar hadir, ketertiban penggunaan atribut...
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJAPEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK)
BULAN APRIL 2021
DI UNIT KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021
HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARIKORUPSI(ZI-WBK)
DI UNIT KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Disahkan oleh: Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tanggal : 24 Mei 2021
Hendri Gunawan, M.T.
NIP 197106262003121001
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kemendikbud telah menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi ke dalam program pendidikan dan
kebudayaan. Dengan mempertimbangkan integritas Kemendikbud tersebut, maka
diterapkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Kemendikbud.
Sebagai bagian dari Kemendikbud, LPMP Kep. Babel selayaknya pula memiliki
komitmen integritas yang tinggi dalam menciptakan wilayah kerja yang bebas dari
korupsi. Guna mendukung sikap tersebut perlu dilakukan upaya-upaya nyata dalam
layanan birokrasi dilingkungan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Reformasi
Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani
masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi pemerintah mengatur tentang
pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga
sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas danakuntabilitas organisasi,
pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi
pemerintah perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit
kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas di
internal lembaga menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh warga lembaga untuk
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga dapat
mencapai sasaran hasil utama reformasi birokrasi.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang ditunjuk sebagai salah satu satuan kerja yang dipilih untuk menjadi
Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah pada tahun
2019. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diadakan monitoring dan evaluasi
LPMP Kepulauan Bangka Belitung dalam menyiapkan diri menghadapi Zona Integritas
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mengetahuisejauh mana persiapan LPMP untuk
ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) berdasarkan 6
(enam) Pengungkit Perubahan.
B. DASAR HUKUM
Laporan ini disusun dengan berlandaskan pada :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. SK Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
009/C7.36/KP/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang pembentukan Tim Persiapan
Reformasi Birokrasi Indonesia (RBI) dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (ZI-WBK) Lembaga penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021.
C. TUJUAN KEGIATAN
Tujuan Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (ZI-WBK) dan untuk memastikan bahwa 6 (enam) pengungkit yaitu manajemen
perubahan,penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan
publik sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan sehingga capaian target periodikpembangunan ZI-WBK dapat terukur beserta
kendala/hambatannya.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup monitoring dan evaluasi adalah hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana kerja enam pengungkitpembangunan ZI-WBKyaitu :
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akutabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
E. HASIL KEGIATAN
1. Adanya Gambaran kelengkapan dokumen dan kesiapan LPMP Kepulauan
Bangka Belitunguntuk ditetapkan menjadi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2021.
2. Adanya bahan perbaikan Rencana Kerja PembangunanZona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2021.
BAB II
PELAKSANAAN DAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integitas menuju WBK/WBBM
di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara periodik setiap bulan.
Monitoring dilakukan terhadap daftar rencana kerja dari enam komponen pengungkit.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi
terhadap rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM bulan April
Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2021.
B. Hasil Monitoring dan Evaluasi Masing-masing pengungkit
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Manajemen Perubahan Ya Tidak
b
Dokumen Rencana Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/WBB
1. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan
membuat media untuk sosialisasi
Januari - Desember
2021
Surat Edaran/Nota Dinas, WAG, Website
V
c
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/WBBM Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala
1. Rapat Evaluasi pembangunan WBK/WBBM minimal setiap 1 bulan sekali untuk Tim Kerja ZI WBK/WBBM
2. rapat evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk seluruh anggota organisasi
Februari - Desember
2021
Undangan rapat, daftar hadir, notulasi rapat, Lembar Monev, hasil tindaklanjut /rekomendasi
V Rapat evaluasi tim
kerja dilakukan
setiap bulan
Penyusunan rencana
tindak lanjut hasil evaluasi dilaksanakan per 3 bulan.
Rencana tindak lanjut
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
sebagai tindak lanjut hasil Monev sebelumnya
3. monitoring mutu layanan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
hasil evaluasi disampaikan kepada tim
d Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Pimpinan memberi teladan dengan mengisi / mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain. Tertib menggunakan atribut lembaga
Januari - Desember
2021
Daftar hadir, ketertiban penggunaan atribut Lembaga
V
Dilaksanakan secara rutin,
pada apel pagi dan
pada setiap kesempatan pertemuan
internal lembaga
2.
3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
1. Pengarahan Kepala LPMP Prov. Kep. Babel untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan mendorong
Januari - Desember
2021
Daftar Hadir Rapat Tinjauan Dokumen; Notulen; Usulan; Nota Dinas, Laporan, Dokumentasi
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
partisipasi pegawai dalam pembangunan ZI melalui rapat, dan Pengarahan saat apel pagi pada setiap hari Senin
2. osialisasi untuk seluruh pegawai
3. Peningkatan Budaya Kerja
4. Semua pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
1.
Dukungan Seluruh Pegawai, Dokumen Kegiatan ZI -WBK
2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan komitmen WBK/WBBM
Februari - Desember
2021
V Seluruh pegawai
berpartisipasi sesuai dengan
bidang tugas masing-masing
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Tata Laksana
Ya Tidak
a
Penyusunan Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama
1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses
1. Identifikasi SOP Tentative/sesuai perubahan peraturan
Dokumen SOP 2019
V
2. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses
2017 , dan menyesuaikan dengan identifikasi kebutuhan perubahan
V
2. Penetapan SOP
1. Penetapan SOP
2. Implementasi SOP di lingkungan Lembaga
2017 s.d. sekarang
V
3. Evaluasi dan Perbaikan SOP
Monitoring dan evaluasi POS serta tindak lanjut perbaikan prosedur. Inovasi yang dilakukan berupa kemudahan pengguna dalam mengakses prosedur di laman website seperti prosedur peminjaman
Februari-April 2021
POS 2019 dan Identifikasi POS 2020
V
fasilitas
b E-office/ E- government
1. Optimalisasi e-office
Memasukkan link SKP, E-Pengadaan, E-persuratandi website. Juga membuat menu pelayanan di website untuk memudahkan pengguna mengakses layanan. Seperti permohonan informasi (form tersedia di website)
Januari- Desember 2021
Laporan/ rekap pelayanan publik secara online (peminjaman fasilitas dan Whatsapp)
V
2. Keterbukaan informasi Publik
Menetapkan Informasi yang dikecualukan dan informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia di sediakan di laman LPMP Babel. Membuat tim PPID dan pengelola informasi
Januari- Desember 2021
SK PPID, tampilan di laman LPMP Babel, SK informasi yang dikecualikan, DIP, Laporan permintaan informasi publik
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Ya Tidak
a
Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi
1. Melakukan perhitungan beban kerja
Penyusunan dokumen analisis kebutuhan pegawai berdasarkan PBK dan evaluasi jabatan
Desember 2020, Maret
2021
Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai
V
c Menetapkan Kinerja Individu
1. Menentukan penilaian kinerja pegawai selaras dengan kinerja satuan kerja
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
SKP Pegawai Perbulan
V
2. Menentukan ukuran kinerja pegawai sesuai dengan ukuran kinerja pegawai pada level di atasnya
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
V
3. pengukuran kinerja
secara berkala
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
Laporan Evaluasi
V
d
Melakukan penegakan aturan disiplin dan kode etik
1. Menegakkan displin pegawai
Daftar penjatuhan displin pegawai
Januari - Desember
2021
Dokumen Disiplin dan Kode Etik Pegawai Daftar Hukuman Displin
V
2. Menegakan kode Sosialisasi Kode Januari - Nota Dinas, V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Ya Tidak
etik etik dan disiplin kepada seluruh pegawai
Desember 2021
Daftar Hadir, dokumentasi
e Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian
1. Tersedianya database daftar riwayat hidup pegawai
Updating data SIMPEG secara berkala
Januari - Desember
2021 data aplikasi SIMPEG
V
2. Memuktahirkan data secara berkala
Januari - Desember
2021
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Ya Tidak
a Keterlibatan Pimpinan
1. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
1. Monitoring laporan kinerja Lembaga secara berkala; Melakukan evaluasi capaian kinerja Lembaga tahun 2021
Jan - Des 2021
Nota Dinas, Daftar Hadir, Notulensi, Dokumentasi
V Pimpinan
memantau pencapaian
kinerja melalui aplikasi MOLK
Pada bulan April
dilaksanakan rapat revisi
POK 2. Monitoring
Revisi Proker Sesuai kebutuhan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Ya Tidak
Tahunan Sesuai dengan Kebutuhan Lembaga
revisi anggaran dan kebijakan kemdikbudristek
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
a Pengendalian gratifikasi
1. Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan
1. Membuat SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Membuat slogan anti gratifikasi dan disebarkan melalui wa grup internal, eksternal dan melalui web; 3. Membuat link gratifikasi ke itjen, no telp dan sms 4. Membuat link google form pelaporan gratifikasi 5. Sosialisasi Eksternal dan internal tentang
Januari-Desember
2021
1. SK UPG; 2. Slogan anti gratifikasi yang di sematkan di Spanduk setiap kegiatan, Banner, persuratan, map LPMP Prov Kep Babel; 3.Link gratifikasi dengan no telp/SMS di WEB 4. Link pelaporan melalui google form yang telah disosialisasikan scara kedinasan
V
V
V
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
pengendalian gratifikasi 6. Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Monev Pengendalian gratifikasi internal 8. Mensosialisasikan video Pengendalian Gratifikasi dari Kemendikbud melalui IG dan Web LPMP
dan melalui WaG 5. Laporan Sosialisasi Eksternal & Internal 6. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Internal 8. Sosialisasi Video di IG & Web LPMP
V
V
V
V
2. Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan
1. Membuat Laporan UPG perbulan
2. Penerapan Surat Pernyataan Komitmen Bebas dari Gratifikasi
Januari-Desember
2021
1. Laporan UPG, Inovasi : Pelaporan Gratifikasi via Website & Google Form
2. Surat Pernyataan Komitmen
V
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
Bebas dari Gratifikasi
b
Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPlP)
1. Pengendalian Internal telah dibangun di lingkungan LPMP Kep. BABEL
Menetapkan TIM SPIP; Tim SPI, Menetapkan instrument sebagai alat pengendalian, menggunakan WA Grup, sebagai media pengendalian Internal
Januari-Desember 2021
SK Organisasi; Dokumentasi WAG, instrument pengendalian
V
2.
3. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
Melaksanakan kegiatan pengendalian
Januari-Desember 2021
1. Program Kerja SPI
2. Instrumen yang telah direviu
3. Rapat dengan Pimpinan
4. Surat Tugas/nota dinas terkait kegiatan pengendalian
5. Laporan Kegiatan Pengendalian
V
V
V
V
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
4. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
1. Membuat SK Tim Pengaduan
2. Membuat Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat
3. Sosialisasi Mekanisme pengaduan kepada pihak eksternal
Januari-Desember
2021
1. SK Tim 2. Pedoman
penanganan pengaduan masyarakat
3. Laporan Sosialisasi Eksternal
V
V
V
5. Hasil penanganan
Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
1. Monev internal terhadap pelaporan pengaduan masyarakat
2. Menyusun Laporan Tindak Lanjut pengaduan
Laporan Pengaduan per bulan
V
6. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
1. Meminta informasi ke Itjen terkait link pengaduan masyarakat dari bulan Jan-Desember 2020
Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
7. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
Tindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat (melalui website*)
V
c Whistle blowing system
1. Whistleblowing system sudah diinternalisasikan
1. Membuat SK Tim WBS
Januari-Desember
2021
1. SK Tim WBS V
2. Membuat mekanisme pelaksanaan Whistleblower
2. Mekanisme pelaksanaan WBS
V
3. Meminta informasi ke Itjen terkait link WBS dari bulan Jan-Des 2020
3. Informasi WBS bulan Jan- Des 2020
V
2. Evaluasi atas penerapan whistle blowing system sudah dilakukan
1. Membuat laporan monev dan tindaklanjut pelaksanaan WBS
1. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS
V
2. Meminta surat keterangan dari itjen bahwa LPMP bebas dari temuan
2. Surat Keterangan bebas temuan
V
3. Hasil evaluasi Menyusun Laporan V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti
program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS
monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS
d Penanganan Benturan Kepentingan
1. Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
Membuat matrik pemetaan benturan kepentingan
Januari-Desember
2021
Matrik pemetaan benturan kepentingan
V
2. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan / internalisasi
3. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di LPMP Kep. BABEL
4. Menerapkan Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan
1. Laporan sosialisasi WBS
2. Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan
V
V
3. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan
Menyusun laporan implementasi penanganan benturan kepentingan (berupa matriks)
Laporan Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan (berbentuk
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
matriks)
4. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan
Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
V
5. Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti
Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan
Laporan tindak lanjut Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia Keterangan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ya Tidak
a Standar pelayanan
1. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan
1. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
Jan - April 2021
Laporan Hasil Reviu SOP (bekerja sama dgn pengungkit
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia Keterangan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ya Tidak
SOP Inovasi pelayanan LPMP
dan SOP
Tata Laksana)
2. Membuat SOP Inovasi Pelayanan LPMP
Jan – April 2021
Adanya SOP Inovasi Pelayanan LPMP ( SOP Jurnal Care, PIntu LPMP, Bekecak dan Besalin)
V
b Budaya pelayanan prima
1.
2. Reviu berkala evalusi pelaksanaan inovasi layanan LPMP
Melakukan review terhadap pelaksanaan Layanan inovasi LPMP secara berkala
Maret - April 2021
Dokumen Kompensasi Layanan LPMP
V
c
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala
Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara daring dan berkala
Februari - Desember
2021
Dokumen hasil survey dan tindak lanjut secara Daring untuk Inovasi Layanan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia Keterangan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ya Tidak
dan Daring melalui Pintu LPMP
melalui Pintu LPMP
Bekecak pada Bulan Feb – April 2021
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya melaksanakan
pembangunan ZI-WBK yang pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai dengan
rencana kerja pembangunan ZI-WBK yang telah disusun sebagaimana tergambarkan
dalam hasil monitoring dan evaluasi bulan April tahun 2021. Dan hasil monitoring dan
evaluasi dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Program/kegiatan pada komponen Manajemen Perubahan sudah terlaksana sesuai
dengan rencana
2. Program/kegiatan pada komponen Penataan tata Laksana sudah terlaksana sesuai
dengan rencana
3. Program/kegiatan pada komponen penataan sistem manajemen SDM aparatur
sudah terlaksana sesuai dengan rencana
4. Program/kegiatan pada komponen Akuntabilitas Kinerja sudah sesuai dengan
rencana dan terdapat penyesuaian penjadwalan
5. Program/kegiatan pada komponen penguatan pengawasan sudah terlaksana sesuai
dengan rencana
6. Program/kegiatan pada komponen peningkatan kualitas pelayanan publik sudah
terlaksana dan terdapat penyesuaian penjadwalan.
B. Saran/Rekomendasi
Saran/rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja
pembangunan Zi menuju WBK/WBBM bulan April tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
1. Penjadwalan dapat dievaluasi kembali oleh masing-masing pengungkit apabila
dipandang perlu untuk memaksimalkan proses dan hasil.
2. Bukti kegiatan didokumentasikan dengan baik.
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJAPEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK)
BULAN FEBRUARI 2021
DI UNIT KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021
HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARIKORUPSI(ZI-WBK)
DI UNIT KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Disahkan oleh: Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tanggal : 9 Maret 2021
Hendri Gunawan, M.T.
NIP 197106262003121001
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kemendikbud telah menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi ke dalam program pendidikan dan
kebudayaan. Dengan mempertimbangkan integritas Kemendikbud tersebut, maka
diterapkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Kemendikbud.
Sebagai bagian dari Kemendikbud, LPMP Kep. Babel selayaknya pula memiliki
komitmen integritas yang tinggi dalam menciptakan wilayah kerja yang bebas dari
korupsi. Guna mendukung sikap tersebut perlu dilakukan upaya-upaya nyata dalam
layanan birokrasi dilingkungan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Reformasi
Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani
masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi pemerintah mengatur tentang
pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga
sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas danakuntabilitas organisasi,
pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi
pemerintah perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit
kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas di
internal lembaga menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh warga lembaga untuk
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga dapat
mencapai sasaran hasil utama reformasi birokrasi.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang ditunjuk sebagai salah satu satuan kerja yang dipilih untuk menjadi
Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah pada tahun
2019. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diadakan monitoring dan evaluasi
LPMP Kepulauan Bangka Belitung dalam menyiapkan diri menghadapi Zona Integritas
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mengetahuisejauh mana persiapan LPMP untuk
ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) berdasarkan 6
(enam) Pengungkit Perubahan.
B. DASAR HUKUM
Laporan ini disusun dengan berlandaskan pada :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. SK Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
009/C7.36/KP/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang pembentukan Tim Persiapan
Reformasi Birokrasi Indonesia (RBI) dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (ZI-WBK) Lembaga penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021.
C. TUJUAN KEGIATAN
Tujuan Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (ZI-WBK) dan untuk memastikan bahwa 6 (enam) pengungkit yaitu manajemen
perubahan,penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan
publik sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan sehingga capaian target periodikpembangunan ZI-WBK dapat terukur beserta
kendala/hambatannya.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup monitoring dan evaluasi adalah hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana kerja enam pengungkitpembangunan ZI-WBKyaitu :
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akutabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
E. HASIL KEGIATAN
1. Adanya Gambaran kelengkapan dokumen dan kesiapan LPMP Kepulauan
Bangka Belitunguntuk ditetapkan menjadi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2021.
2. Adanya bahan perbaikan Rencana Kerja PembangunanZona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2021.
BAB II
PELAKSANAAN DAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integitas menuju WBK/WBBM
di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara periodik setiap bulan.
Monitoring dilakukan terhadap daftar rencana kerja dari enam komponen pengungkit.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi
terhadap rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM bulan
Februari Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2021.
B. Hasil Monitoring dan Evaluasi Masing-masing pengungkit
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Manajemen Perubahan
Ya Tidak
b
Dokumen Rencana Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/WBB
1.
2. Mekanismeatau media untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan
membuat media untuk sosialisasi
Januari - Desember
2021
Surat Edaran/Nota Dinas, WAG,
Website
V
Website, nota dinas
c
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/WBBM Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala
1. Rapat Evaluasi pembangunan WBK/WBBM minimal setiap 1 bulan sekali untuk Tim Kerja ZI WBK/WBBM
2. rapat evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk seluruh anggota organisasi sebagai tindak lanjut hasil Monev
Februari - Desember
2021
Undangan rapat, daftar hadir, notulasi rapat, Lembar Monev, hasil tindaklanjut/rekomendasi
V Terdapat bukti yang
belum terdokume
ntasi dengan
baik, Adanya evaluasi
pelaksanaan ZI-WBK
perbulan, dan
penyusun
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Manajemen Perubahan
Ya Tidak
sebelumnya 3. monitoring mutu
layanan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
an tindak lanjut dari evaluasi tersebut
per triwulan
d Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
1. Pimpinanmenjadi role model dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Pimpinan memberi teladan dengan mengisi / mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain. Tertib menggunakan atribut lembaga
Januari - Desember
2021
Daftar hadir, ketertiban penggunaan atribut Lembaga
V
2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas
3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
1. Pengarahan Kepala LPMP Prov. Kep. Babel untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan mendorong partisipasi
Januari - Desember
2021
Daftar Hadir Rapat Tinjauan Dokumen; Notulen; Usulan; Nota Dinas, Laporan, Dokumentasi
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Manajemen Perubahan
Ya Tidak
pegawai dalam pembangunan ZI melalui rapat, dan Pengarahan saat apel pagi pada setiap hari Senin
2. IHT/CB/ Pegawai LPMP Kep. Babel
3. Sosialisasi untuk seluruh pegawai per 3 bulan
4. Peningkatan Budaya Kerja
5. Semua pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Dokumen Pakta Integritas; Dokumentasi penandatangan naskah komitmen, SK Dukungan Seluruh Pegawai
1. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan komitmen WBK/WBBM
Februari - Desember
2021
V
Pakta Integritas
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Tata Laksana
Ya Tidak
a
Penyusunan Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama
1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses
1. Identifikasi SOP
Tentative/sesuai perubahan peraturan
Dokumen SOP 2019
V
2. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses
2017 , dan menyesuaikan dengan identifikasi kebutuhan perubahan
V
2. Penetapan SOP
1. Penetapan SOP
2. Implementasi SOP di lingkungan Lembaga
2017 s.d. sekarang
V Untuk pelaksanaan Februari-April 2021 ( Sedang dalam proses)
3. Evaluasi dan Perbaikan SOP
Monitoring dan evaluasi POS serta tindak lanjut perbaikan prosedur. Inovasi yang dilakukan berupa kemudahan pengguna dalam mengakses
Februari-FEBRUARI 2021
POS 2019 dan Identifikasi POS 2020
V
PINTU LPMP Babel
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Tata Laksana
Ya Tidak
prosedur di laman website seperti prosedur peminjaman fasilitas
b E-office/ E- government
1. Optimalisasi e-office
Memasukkan link SKP, E-Pengadaan, E-persuratandi website. Juga membuat menu pelayanan di website untuk memudahkan pengguna mengakses layanan. Seperti permohonan informasi (form tersedia di website)
Januari- Desember 2021
Laporan/ rekap pelayanan publik secara online (peminjaman fasilitas dan Whatsapp)
V
2. Keterbukaan informasi Publik
Menetapkan Informasi yang dikecualukan dan informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia di sediakan di laman
Januari- Desember 2021
SK PPID, tampilan di laman LPMP Babel, SK informasi yang dikecualikan, DIP, Laporan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Tata Laksana
Ya Tidak
LPMP Babel. Membuat tim PPID dan pengelola informasi
permintaan informasi publik
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Ya Tidak
a
Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi
1. Perencanaan pegawai sesuai kebutuhan
Penyusunan Bezeting Pegawai berdasarkan kondisi pegawai dan Peta Jabatan
Desember 2020,
Februari 2021
Peta Jabatan V
c Menetapkan Kinerja Individu
1. Menentukan penilaian kinerja pegawai selaras dengan kinerja satuan kerja
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
SKP Pegawai Perbulan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Ya Tidak
2. Menentukan ukuran kinerja pegawai sesuai dengan ukuran kinerja pegawai pada level di atasnya
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
V
3. pengukuran kinerja
secara berkala
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
Laporan Evaluasi
V
d
Melakukan penegakan aturan disiplin dan kode etik
1. Menegakkan displin pegawai
Daftar penjatuhan displin pegawai
Januari - Desember
2021
Dokumen Disiplin dan Kode Etik Pegawai Daftar Hukuman Displin
V
2. Menegakan kode etik
Sosialisasi Kode etik dan disiplin kepada seluruh pegawai
Januari - Desember
2021
Nota Dinas, Daftar Hadir, dokumentasi
V
e
Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian
1. Tersedianya database daftar riwayat hidup pegawai
Updating data SIMPEG secara berkala
Januari - Desember
2021 data aplikasi SIMPEG
V
2. Memuktahirkan data secara berkala
Januari - Desember
2021
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Ya Tidak
a Keterlibatan Pimpinan
1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan
Rapat rutin
Jan - Des 2021
Nota Dinas, Daftar Hadir, Notulensi, Dokumentasi
V
Dokumentasi belum rapi 2. Pimpinan terlibat
secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
Pimpinan mendampingi dalam penyusunan Renstra
V
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
1. Monitoring laporan kinerja Lembaga secara berkala; Melakukan evaluasi capaian kinerja Lembaga tahun 2017
Jan - Des 2021
V
Dokumentasi belum rapi
2. Monitoring Revisi Proker Tahunan Sesuai dengan Kebutuhan Lembaga
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
a Pengendalian gratifikasi
1. Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan
1. Membuat SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Membuat slogan anti gratifikasi dan disebarkan melalui wa grup internal, eksternal dan melalui web; 3. Membuat link gratifikasi ke itjen, no telp dan sms 4. Membuat link google form pelaporan gratifikasi 5. Sosialisasi Eksternal dan internal tentang pengendalian gratifikasi 6. Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Monev Pengendalian
Januari-Desember
2021
1. SK UPG; 2. Slogan anti gratifikasi yang di sematkan di Spanduk setiap kegiatan, Banner, persuratan, map LPMP Prov Kep Babel; 3.Link gratifikasi dengan no telp/SMS di WEB 4. Link pelaporan melalui google form yang telah disosialisasikan scara kedinasan dan melalui WaG 5. Laporan Sosialisasi Eksternal & Internal 6. Laporan Monev
V V
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
gratifikasi internal 8. Mensosialisasikan video Pengendalian Gratifikasi dari Kemendikbud melalui IG dan Web LPMP
Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Internal 8. Sosialisasi Video di IG & Web LPMP
V
V
2. Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan
1. Membuat Laporan UPG perbulan
2. Penerapan Surat Pernyataan Komitmen Bebas dari Gratifikasi
Januari-Desember
2021
1. Laporan UPG, Inovasi : Pelaporan Gratifikasi via Website & Google Form
2. Surat Pernyataan Komitmen Bebas dari Gratifikasi
V
V
b
Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPlP)
1. Pengendalian Internal telah dibangun di lingkungan LPMP Kep. BABEL
Menetapkan TIM SPIP; Tim SPI, Menetapkan instrument sebagai alat pengendalian, menggunakan WA
Januari-Desember 2021
SK Organisasi; Dokumentasi WAG, instrument pengendalian
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
Grup, sebagai media pengendalian Internal
2. Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan
1. Melakukan evaluasi pelaksanaan peta resiko tahun 2020 2. Melakukan penyusunan peta resiko tahun 2021
Februari 2021
1. Laporan Evaluasi Peta Resiko Lembaga 3. Peta resiko Tahun 2021
V
V
3. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
Melaksanakan kegiatan pengendalian
Januari-Desember 2021
1. Program Kerja SPI
2. Instrumen yang telah direviu
3. Rapat dengan Pimpinan
4. Surat Tugas/nota dinas terkait kegiatan pengendalian
5. Laporan Kegiatan Pengendalian
V
V
V
V
V
4. SPI telah diinformasikan
1. Sosialisasi kepada seluruh
Februari-Maret 2021
1. Laporan Kegiatan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
pegawai 2. Membuat
“Pojok SPI” di Web Lembaga
Sosialisasi 2. Pojok SPI di
web yang memuat informasi semua kegiatan SPI
V
5. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
1. Membuat SK Tim Pengaduan
2. Membuat Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat
3. Sosialisasi Mekanisme pengaduan kepada pihak eksternal
Januari-Desember
2021
1. SK Tim 2. Pedoman
penanganan pengaduan masyarakat
3. Laporan Sosialisasi Eksternal
V
V
V
6. Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
1. Monev internal terhadap pelaporan pengaduan masyarakat
2. Menyusun Laporan Tindak Lanjut pengaduan
Laporan Pengaduan per bulan
V
7. Telah dilakukan 1. Meminta Laporan V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
informasi ke Itjen terkait link pengaduan masyarakat dari bulan Jan-Desember 2020
monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
2. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
V
8. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
Tindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat (melalui website*)
c Whistle blowing system
1. Whistleblowing system sudah diinternalisasikan
1. Membuat SK Tim WBS
Januari-Desember
2021
1. SK Tim WBS V
2. Membuat mekanisme pelaksanaan Whistleblower
2. Mekanisme pelaksanaan WBS
V
3. Meminta informasi ke Itjen terkait link WBS dari bulan
3. Informasi WBS bulan Jan- Des 2020
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
Jan-Des 2020
2. Evaluasi atas penerapan whistle blowing system sudah dilakukan
1. Membuat laporan monev dan tindaklanjut pelaksanaan WBS
1. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS
V
2. Meminta surat keterangan dari itjen bahwa LPMP bebas dari temuan
2. Surat Keterangan bebas temuan
3. Hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti
Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS
Januari-Desember
2021
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS
d Penanganan Benturan Kepentingan
1. Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
Membuat matrik pemetaan benturan kepentingan
Januari-Desember
2021
Matrik pemetaan benturan kepentingan
V
2. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan / internalisasi
1. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di LPMP Kep. BABEL
Januari-Desember
2021
1. Laporan sosialisasi WBS
2. Surat Pernyataan Bebas dari
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
2. Menerapkan Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan
Benturan Kepentingan
V
3. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan
Menyusun laporan implementasi penanganan benturan kepentingan (berupa matriks)
Januari-Desember
2021
Laporan Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan (berbentuk matriks)
V
4. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan
Januari-Desember
2021
Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
V
5. Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti
Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan
Januari-Desember
2021
Laporan tindak lanjut Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ya Tidak
a Standar pelayanan
1. Menyusun SOP Inovasi Pelayanan LPMP Kep Babel sesuai dengan karakteristik inovasi yang dilakukan
1. Identifikasi kebutuhan SOP Februari –
Maret 2021
SOP Inovasi Pelayanan LPMP
Sedang dalam
proses penyusunan
2. Penyusunan SOP
V
b Budaya pelayanan prima
1.
2. Reviu berkala evalusi pelaksanaan inovasi layanan LPMP
Melakukan review terhadap pelaksanaan Layanan inovasi LPMP secara berkala
Februari - Desember
2021
Dokumen Penyusunan Kompensasi Layanan
V
Sedang dalam proses
penyusunan
c
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala dan Daring melalui Pintu LPMP
Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara daring dan berkala melalui Pintu LPMP
Februari - Desember
2021
Dokumen hasil survey dan tindak lanjut secara Daring
V
Sedang dipersiapkan
untuk dilaksanakan di
akhir tahun
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya melaksanakan
pembangunan ZI-WBK yang pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai dengan
rencana kerja pembangunan ZI-WBKyang telah disusun sebagaimana tergambarkan
dalam hasil monitoring dan evaluasi bulan Februari tahun 2021 dapat disimpulkan
sebagai berikut.
1. Program/kegiatan pada komponen Manajemen Perubahan sudah terlaksana sesuai
dengan rencana namun masih perlu untuk menyampaikan ide atau upaya
peningkatan partisipasi seluruh pegawai dalam pembangunan ZI-WBK.
2. Program/kegiatan pada komponen Penataan tata Laksana sudah terlaksana dan
terlihat kemajuannya dengan dilaksanakannya monev POS 2020 melalui PINTU
LPMP.
3. Program/kegiatan pada komponen penataan sistem manajemen SDM aparatur
sudah terlaksana sesuai dengan rencana.
4. Program/kegiatan pada komponen Akuntabilitas Kinerja sudah sesuai dengan
rencana tetapi belum terdokumentasi dengan baik.
5. Program/kegiatan pada komponen penguatan pengawasan sudah terlaksana sesuai
dengan rencana dengan bukti dokumentasi yang lengkap.
6. Program/kegiatan pada komponen peningkatan kualitas pelayanan publik belum
seluruhnya terlaksana, karena beberapa dokumen pelaksanaan masih dalam proses
penyelesaian.
B. Saran/Rekomendasi
Saran/rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja
pembangunan Zi menuju WBK/WBBM bulan Februari tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
1. Kegiatan yang dimaksudkan untuk peningkatan pola fikir dan budaya kerja dapat
lebih ditingkatkan.
2. Penjadwalan dapat dievaluasi kembali oleh masing-masing pengungkit apabila
dipandang perlu untuk memaksimalkan proses dan hasil.
3. Bukti kegiatan didokumentasikan dengan baik.
4. Saran/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi bulan Februari dapat segera
ditindaklanjuti masing-masing komponen pengungkit.
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJAPEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK)
BULAN JANUARI 2021
DI UNIT KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021
HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARIKORUPSI(ZI-WBK)
DI UNIT KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Disahkan oleh: Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tanggal : 8 Februari 2021
Hendri Gunawan, M.T.
NIP 197106262003121001
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kemendikbud telah menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi ke dalam program pendidikan dan
kebudayaan. Dengan mempertimbangkan integritas Kemendikbud tersebut, maka
diterapkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Kemendikbud.
Sebagai bagian dari Kemendikbud, LPMP Kep. Babel selayaknya pula memiliki komitmen
integritas yang tinggi dalam menciptakan wilayah kerja yang bebas dari korupsi. Guna
mendukung sikap tersebut perlu dilakukan upaya-upaya nyata dalam layanan birokrasi
dilingkungan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Reformasi Birokrasi
merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani
masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi pemerintah mengatur tentang
pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga
sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas danakuntabilitas organisasi,
pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah
perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui
upaya pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas di internal lembaga
menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh warga lembaga untuk menciptakan tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga dapat mencapai sasaran hasil
utama reformasi birokrasi.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
yang ditunjuk sebagai salah satu satuan kerja yang dipilih untuk menjadi Zona Integritas
Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah pada tahun 2019.
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diadakan monitoring dan evaluasi LPMP
Kepulauan Bangka Belitung dalam menyiapkan diri menghadapi Zona Integritas Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan mengetahuisejauh mana persiapan LPMP untuk ditetapkan
sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) berdasarkan 6 (enam)
Pengungkit Perubahan.
B. DASAR HUKUM
Laporan ini disusun dengan berlandaskan pada :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan
Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. SK Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 009/C7.36/KP/2021
tanggal 4 Januari 2021 tentang pembentukan Tim Persiapan Reformasi Birokrasi
Indonesia (RBI) dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)
Lembaga penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun
2021.
C. TUJUAN KEGIATAN
Tujuan Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (ZI-WBK) dan untuk memastikan bahwa 6 (enam) pengungkit yaitu manajemen
perubahan,penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik
sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
sehingga capaian target periodikpembangunan ZI-WBK dapat terukur beserta
kendala/hambatannya.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup monitoring dan evaluasi adalah hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana kerja enam pengungkitpembangunan ZI-WBKyaitu :
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akutabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
E. HASIL KEGIATAN
1. Adanya Gambaran kelengkapan dokumen dan kesiapan LPMP Kepulauan
Bangka Belitunguntuk ditetapkan menjadi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021.
2. Adanya bahan perbaikan Rencana Kerja PembangunanZona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2021.
BAB II
PELAKSANAAN DAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integitas menuju WBK/WBBM di
LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara periodik setiap bulan.
Monitoring dilakukan terhadap daftar rencana kerja dari enam komponen pengungkit.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi
terhadap rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM bulan Januari
Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2021.
B. Hasil Monitoring dan Evaluasi Masing-masing pengungkit
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Manajemen Perubahan Ya Tidak
B
Dokumen Rencana Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/WBB
1.
2. Mekanismeatau media untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan
membuat media untuk sosialisasi
Januari - Desember
2021
Surat Edaran/Nota Dinas, WAG, Website
V
Disiapkan menu untuk mengakses
ZI-WBK di website LPMP
Babel
C
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/WBBM Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala
1. Rapat Evaluasi pembangunan WBK/WBBM minimal setiap 1 bulan sekali untuk Tim Kerja ZI WBK/WBBM
2. rapat evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk seluruh anggota organisasi
Februari - Desember
2021
Undangan rapat, daftar hadir, notulasi rapat, Lembar Monev, hasil tindaklanjut/rekomendasi
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
sebagai tindak lanjut hasil Monev sebelumnya
3. monitoring mutu layanan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
D Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
1. Pimpinanmenjadi role model dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Pimpinan memberi teladan dengan mengisi / mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain. Tertib menggunakan atribut lembaga
Januari - Desember
2021
Daftar hadir, ketertiban penggunaan atribut Lembaga
V
2.
3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
1. Pengarahan Kepala LPMP Prov. Kep. Babel untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan
Januari - Desember
2021
Daftar Hadir Rapat Tinjauan Dokumen; Notulen; Usulan; Nota Dinas, Laporan, Dokumentasi
V Dilaksanakan oleh pimpinan dalam bentuk
pengarahan pada saat apel pagi di hari senin, dan
kegiatan Capacity Building
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
mendorong partisipasi pegawai dalam pembangunan ZI melalui rapat, dan Pengarahan saat apel pagi pada setiap hari Senin
2. IHT/CB/ Pegawai LPMP Kep. Babel
3. Sosialisasi untuk seluruh pegawai per 3 bulan
4. Peningkatan Budaya Kerja
5. Semua pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
1.
Dokumen Kegiatan ZI -WBK
2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan komitmen WBK/WBBM
Februari - Desember
2021
V Pada bulan November 2020 telah dilakukan
penandatanganan Komitmen Bersama
pembangunan ZI-WBK
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Tata Laksana
Ya Tidak
3. Evaluasi dan Perbaikan SOP
Monitoring dan evaluasi POS serta tindak lanjut perbaikan prosedur. Inovasi yang dilakukan berupa kemudahan pengguna dalam mengakses prosedur di laman website seperti prosedur peminjaman fasilitas
Februari-April 2021
POS 2019 dan Identifikasi POS 2020
b E-office/ E- government
1. Optimalisasi e-office
Memasukkan link SKP, E-Pengadaan, E-persuratandi website. Juga membuat menu pelayanan di website untuk memudahkan pengguna mengakses layanan. Seperti
Januari- Desember 2021
Laporan/ rekap pelayanan publik secara online (peminjaman fasilitas dan Whatsapp)
V
permohonan informasi (form tersedia di website)
2. Keterbukaan informasi Publik
Menetapkan Informasi yang dikecualukan dan informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia di sediakan di laman LPMP Babel. Membuat tim PPID dan pengelola informasi
Januari- Desember 2021
SK PPID, tampilan di laman LPMP Babel, SK informasi yang dikecualikan, DIP, Laporan permintaan informasi publik
V
Menggunakan dokumen 2020
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Ya Tidak
a
Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi
1. Melakukan perhitungan beban kerja
Penyusunan dokumen analisis kebutuhan pegawai berdasarkan PBK dan evaluasi jabatan
Desember 2020, Maret
2021
Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai
V
c Menetapkan Kinerja Individu
1. Menentukan penilaian kinerja pegawai selaras
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
SKP Pegawai Perbulan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Ya Tidak
dengan kinerja satuan kerja
2. Menentukan ukuran kinerja pegawai sesuai dengan ukuran kinerja pegawai pada level di atasnya
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
V
3. pengukuran kinerja
secara berkala
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
Laporan Evaluasi
V
d
Melakukan penegakan aturan disiplin dan kode etik
1. Menegakkan displin pegawai
Daftar penjatuhan displin pegawai
Januari - Desember
2021
Dokumen Disiplin dan Kode Etik Pegawai Daftar Hukuman Displin
V
2. Menegakan kode etik
Sosialisasi Kode etik dan disiplin kepada seluruh pegawai
Januari - Desember
2021
Nota Dinas, Daftar Hadir, dokumentasi
e Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian
1. Tersedianya database daftar riwayat hidup pegawai
Updating data SIMPEG secara berkala
Januari - Desember
2021 data aplikasi SIMPEG
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Ya Tidak
2. Memuktahirkan data secara berkala
Januari - Desember
2021
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Ya Tidak
a Keterlibatan Pimpinan
1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan
Rapat rutin
Jan - Des 2021
Nota Dinas, Daftar Hadir, Notulensi, Dokumentasi
V
Dokumentasi belum rapi 2. Pimpinan terlibat
secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
Pimpinan mendampingi dalam penyusunan Renstra
V
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
1. Monitoring laporan kinerja Lembaga secara berkala; Melakukan evaluasi capaian kinerja Lembaga tahun 2017
Jan - Des 2021
V
Dokumentasi belum rapi
2. Monitoring Revisi Proker Tahunan Sesuai
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Ya Tidak
dengan Kebutuhan Lembaga
b
Pengelolaan Akuntabilitas kinerja
1. Penetapan indikator kinerja utama (lKU)
2. Penyusunan dokumen perencanaan
Maret 2021
2. lndikator kinerja
memiliki kriteria SMART
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
a Pengendalian gratifikasi
1. Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan
1. Membuat SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Membuat slogan anti gratifikasi dan disebarkan melalui wa grup internal, eksternal dan melalui web; 3. Membuat link gratifikasi ke itjen, no telp dan sms
Januari-Desember
2021
1. SK UPG; 2. Slogan anti gratifikasi yang di sematkan di Spanduk setiap kegiatan, Banner, persuratan, map LPMP Prov Kep Babel; 3.Link gratifikasi dengan no telp/SMS di WEB
V V
V
Sudah termasuk
pengaduan yang diterima
di ULT
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
4. Membuat link google form pelaporan gratifikasi 5. Sosialisasi Eksternal dan internal tentang pengendalian gratifikasi 6. Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Monev Pengendalian gratifikasi internal 8. Mensosialisasikan video Pengendalian Gratifikasi dari Kemendikbud melalui IG dan Web LPMP
4. Link pelaporan melalui google form yang telah disosialisasikan scara kedinasan dan melalui WaG 5. Laporan Sosialisasi Eksternal & Internal 6. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Internal 8. Sosialisasi Video di IG & Web LPMP
V
V
V
V
2. Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan
1. Membuat Laporan UPG perbulan
Januari-Desember
2021
1. Laporan UPG, Inovasi : Pelaporan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
2. Penerapan Surat Pernyataan Komitmen Bebas dari Gratifikasi
Gratifikasi via Website & Google Form
2. Surat Pernyataan Komitmen Bebas dari Gratifikasi
V
b
Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPlP)
1. Pengendalian Internal telah dibangun di lingkungan LPMP Kep. BABEL
Menetapkan TIM SPIP; Tim SPI, Menetapkan instrument sebagai alat pengendalian, menggunakan WA Grup, sebagai media pengendalian Internal
Januari-Desember 2021
SK Organisasi; Dokumentasi WAG, instrument pengendalian
V
2.
3. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
Melaksanakan kegiatan pengendalian
Januari-Desember 2021
1. Program Kerja SPI
2. Instrumen yang telah direviu
3. Rapat dengan Pimpinan
4. Surat Tugas/nota dinas terkait
V
V
V
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
kegiatan pengendalian
5. Laporan Kegiatan Pengendalian
V
4. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
1. Sosialisasi kepada seluruh pegawai
2. Membuat “Pojok SPI” di Web Lembaga
Februari-Maret 2021
1. Laporan Kegiatan Sosialisasi
2. Pojok SPI di web yang memuat informasi semua kegiatan SPI
5. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
1. Membuat SK Tim Pengaduan
2. Membuat Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat
3. Sosialisasi Mekanisme pengaduan kepada pihak eksternal
Januari-Desember
2021
1. SK Tim 2. Pedoman
penanganan pengaduan masyarakat
3. Laporan Sosialisasi Eksternal
V
V
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
6. Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
1. Monev internal terhadap pelaporan pengaduan masyarakat
2. Menyusun Laporan Tindak Lanjut pengaduan
Laporan Pengaduan per bulan
V
7. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
1. Meminta informasi ke Itjen terkait link pengaduan masyarakat dari bulan Jan-Desember 2020
Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
2. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
8. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
Tindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat (melalui website*)
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
c Whistle blowing system
1. Whistleblowing system sudah diinternalisasikan
1. Membuat SK Tim WBS
Januari-Desember
2021
1. SK Tim WBS V
Januari-Desember
2021 (belum ada), baru ada yang
tahun 2020, karena
dilakukan setiap enam bulan sekali
2. Membuat mekanisme pelaksanaan Whistleblower
2. Mekanisme pelaksanaan WBS
V
3. Meminta informasi ke Itjen terkait link WBS dari bulan Jan-Des 2020
3. Informasi WBS bulan Jan- Des 2020
V
2. Evaluasi atas penerapan whistle blowing system sudah dilakukan
1. Membuat laporan monev dan tindaklanjut pelaksanaan WBS
1. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS
V
2. Meminta surat keterangan dari itjen bahwa LPMP bebas dari temuan
2. Surat Keterangan bebas temuan
V
3. Hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti
Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS
d Penanganan Benturan Kepentingan
1. Telah terdapat identifikasi / pemetaan
Membuat matrik pemetaan
Januari-Desember
2021
Matrik pemetaan
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
benturan kepentingan
benturan kepentingan
2. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan / internalisasi
1. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di LPMP Kep. BABEL
2. Menerapkan Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan
1. Laporan sosialisasi WBS
2. Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan
3. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan
Menyusun laporan implementasi penanganan benturan kepentingan (berupa matriks)
Laporan Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan (berbentuk matriks)
V
4. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan
Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
benturan kepentingan
5. Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti
Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan
Laporan tindak lanjut Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
V
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program kerja pengungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dimulai pada bulan Februari 2021.
Hasil Monitoring dan Evaluasi untuk bulan Januari : Nihil.
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya melaksanakan
pembangunan ZI-WBK yang pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai dengan
rencana kerja pembangunan ZI-WBKyang telah disusun sebagaimana tergambarkan
dalam hasil monitoring dan evaluasi bulan Januari tahun 2021 dapat disimpulkan
sebagai berikut.
1. Program/kegiatan pada komponen Manajemen Perubahan sudah terlaksana sesuai
dengan rencana.
2. Program/kegiatan pada komponen Penataan tata Laksana masih melanjutkan
penggunaan SOP tahun sebelumnya karena untuk Januari tahun 2021 masih belum
masuk ke kegiatan penyusunan SOP . dan implementasi SOP masih menggunakan
SOP tahun sebelumnya.
3. Program/kegiatan pada komponen penataan sistem manajemen SDM Aparatur
sudah terlaksana sesuai dengan rencana.
4. Program/kegiatan pada komponen Akuntabilitas Kinerja sudah sesuai dengan
rencana tetapi belum terdokumentasi dengan baik.
5. Program/kegiatan pada komponen penguatan pengawasan sudah terlaksana sesuai
dengan rencana dengan bukti dokumentasi yang lengkap..
6. Program/kegiatan pada komponen peningkatan kualitas pelayanan publik tidak ada
yang direncanakan pada bulan Januari 2021.
B. Saran/Rekomendasi
Saran/rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja
pembangunan Zi menuju WBK/WBBM bulan Januari tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
1. Dokumen dari masing-masing pengungkit disiapkan sesuai dengan rencana
aksi yang dijadwalkan.
2. Bukti kegiatan dari masing-masing pengungkit didokumentasikan dengan baik.
3. Saran/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi bulan Januari dapat segera
ditindaklanjuti masing-masing komponen pengungkit.
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJAPEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK)
BULAN JUNI 2021
DI UNIT KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021
HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK)
DI UNIT KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Disahkan oleh: Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tanggal : 5 Juli 2021
Hendri Gunawan, M.T.
NIP 197106262003121001
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kemendikbud telah menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi ke dalam program
pendidikan dan kebudayaan. Dengan mempertimbangkan integritas
Kemendikbud tersebut, maka diterapkan pembangunan Zona Integritas menuju
WBK di lingkungan Kemendikbud.
Sebagai bagian dari Kemendikbud, LPMP Kep. Babel selayaknya pula memiliki
komitmen integritas yang tinggi dalam menciptakan wilayah kerja yang bebas dari
korupsi. Guna mendukung sikap tersebut perlu dilakukan upaya-upaya nyata
dalam layanan birokrasi dilingkungan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan
penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan
efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan
profesional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi pemerintah mengatur tentang pelaksanaan program
reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran
hasil utama yaitu peningkatan kapasitas danakuntabilitas organisasi,
pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi
pemerintah perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada
unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona
Integritas di internal lembaga menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh
warga lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) sehingga dapat mencapai sasaran hasil utama reformasi birokrasi.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang ditunjuk sebagai salah satu satuan kerja yang
dipilih untuk menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah pada tahun 2019. Sehubungan
dengan hal tersebut maka perlu diadakan monitoring dan evaluasi LPMP
Kepulauan Bangka Belitung dalam menyiapkan diri menghadapi Zona Integritas
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mengetahuisejauh mana persiapan
LPMP untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-
WBK) berdasarkan 6 (enam) Pengungkit Perubahan.
B. DASAR HUKUM
Laporan ini disusun dengan berlandaskan pada :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. SK Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
009/C7.36/KP/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang pembentukan Tim
Persiapan Reformasi Birokrasi Indonesia (RBI) dan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Lembaga penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021.
C. TUJUAN KEGIATAN
Tujuan Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan untuk memastikan bahwa 6 (enam)
pengungkit yaitu manajemen perubahan,penataan tatalaksana, penataan sistem
manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja,
dan penguatan kualitas pelayanan publik sudah melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga capaian target
periodikpembangunan ZI-WBK dapat terukur beserta kendala/hambatannya.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup monitoring dan evaluasi adalah hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan rencana kerja enam pengungkitpembangunan ZI-WBKyaitu :
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akutabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
E. HASIL KEGIATAN
1. Adanya Gambaran kelengkapan dokumen dan kesiapan LPMP
Kepulauan Bangka Belitunguntuk ditetapkan menjadi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021.
2. Adanya bahan perbaikan Rencana Kerja PembangunanZona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tahun 2021.
BAB II
PELAKSANAAN DAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integitas menuju
WBK/WBBM di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara
periodik setiap bulan. Monitoring dilakukan terhadap daftar rencana kerja dari
enam komponen pengungkit. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang
dilakukan adalah monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja
pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM bulan Juni Tahun 2021
yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2021.
B. Hasil Monitoring dan Evaluasi Masing-masing pengungkit
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Manajemen Perubahan Ya Tidak
b
Dokumen Rencana Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/WBB
1. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan
membuat media untuk sosialisasi
Januari - Desember
2021
Surat Edaran/Nota Dinas, WAG, Website
V
nota dinas penataan ULT (juni)
c
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/WBBM Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala
1. Rapat Evaluasi pembangunan WBK/WBBM minimal setiap 1 bulan sekali untuk Tim Kerja ZI WBK/WBBM
2. rapat evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk seluruh anggota organisasi
Februari - Desember
2021
Undangan rapat, daftar hadir, notulasi rapat, Lembar Monev, hasil tindaklanjut /rekomendasi
V Rapat evaluasi tim kerja dilakukan setiap bulan Penyusunan rencana tindak lanjut hasil evaluasi dilaksanakan per 3 bulan. Rencana tindak lanjut
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
sebagai tindak lanjut hasil Monev sebelumnya
3. monitoring mutu layanan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
hasil evaluasi disampaikan kepada tim
d Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Pimpinan memberi teladan dengan mengisi / mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain. Tertib menggunakan atribut lembaga
Januari - Desember
2021
Daftar hadir, ketertiban penggunaan atribut Lembaga
V
Dilaksanakan secara rutin, pada apel pagi dan pada setiap kesempatan pertemuan internal lembaga
2.
3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
1. Pengarahan Kepala LPMP Prov. Kep. Babel untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan mendorong
Januari - Desember
2021
Daftar Hadir Rapat Tinjauan Dokumen; Notulen; Usulan; Nota Dinas, Laporan, Dokumentasi
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
partisipasi pegawai dalam pembangunan ZI melalui rapat, dan Pengarahan saat apel pagi pada setiap hari Senin
2. Sosialisasi untuk seluruh pegawai
3. Peningkatan Budaya Kerja
4. Semua pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
1.
Dukungan Seluruh Pegawai, Dokumen Kegiatan ZI -WBK
2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan komitmen WBK/WBBM
Februari - Desember
2021
V Seluruh pegawai berpartisipasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Tata Laksana
Ya Tidak
a
Penyusunan Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama
1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses
1. Identifikasi SOP
Tentative/sesuai perubahan peraturan
Dokumen SOP 2019
V Disesuaikan dengan Kepmendikbud 148/P/2018
2. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses
2017 , dan menyesuaikan dengan identifikasi kebutuhan perubahan
V Terlihat pada identifikasi POS, POS ditetapkan kembali setelah dilakukan monev dan perbaikan 2. Penetapan
SOP
1. Penetapan SOP
2. Implementasi SOP di lingkungan Lembaga
2017 s.d. sekarang
V
b E-office/ E- government
1. Optimalisasi e-office
Memasukkan link SKP, E-Pengadaan, E-persuratandi website. Juga membuat menu pelayanan di website untuk memudahkan pengguna mengakses layanan. Seperti permohonan
Januari- Desember 2021
Laporan/ rekap pelayanan publik secara online (peminjaman fasilitas dan Whatsapp)
V
Sudah disampaikan ke BKHM sampai dengan Juni 2021
informasi (form tersedia di website)
2. Keterbukaan informasi Publik
Menetapkan Informasi yang dikecualukan dan informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia di sediakan di laman LPMP Babel. Membuat tim PPID dan pengelola informasi
Januari- Desember 2021
SK PPID, tampilan di laman LPMP Babel, SK informasi yang dikecualikan, DIP, Laporan permintaan informasi publik
V Sudah diperbaharui pertahunnya. SK PPID ditetapkan sesuai peraturan berlaku (Permenpan dan Permendikbud)
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Ya Tidak
c Menetapkan Kinerja Individu
1. Menentukan penilaian kinerja pegawai selaras dengan kinerja satuan kerja
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
SKP Pegawai Perbulan
V
2. Menentukan ukuran kinerja pegawai sesuai dengan ukuran kinerja pegawai pada level di atasnya
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Ya Tidak
3. pengukuran kinerja
secara berkala
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
Laporan Evaluasi
V
d
Melakukan penegakan aturan disiplin dan kode etik
1. Menegakkan displin pegawai
Daftar penjatuhan displin pegawai
Januari - Desember
2021
Dokumen Disiplin dan Kode Etik Pegawai Daftar Hukuman Displin
V
2. Menegakan kode etik
Sosialisasi Kode etik dan disiplin kepada seluruh pegawai
Januari - Desember
2021
Nota Dinas, Daftar Hadir, dokumentasi
V
e Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian
1. Tersedianya database daftar riwayat hidup pegawai
Updating data SIMPEG secara berkala
Januari - Desember
2021 data aplikasi SIMPEG
V
2. Memuktahirkan data secara berkala
Januari - Desember
2021
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Ya Tidak
a Keterlibatan Pimpinan
1. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
1. Monitoring laporan kinerja Lembaga secara berkala; Melakukan evaluasi capaian kinerja Lembaga tahun 2021
Jan - Des 2021
Nota Dinas, Daftar Hadir, Notulensi, Dokumentasi
V
Pimpinan memantau pencapaian kinerja melalui aplikasi MOLK
2. Monitoring Revisi Proker Tahunan Sesuai dengan Kebutuhan Lembaga
Sesuai kebutuhan revisi anggaran dan kebijakan kemdikbudristek
V
b Pengelolaan Akuntabilitas kinerja
1. Penyusunan dokumen perencanaan
Melakukan Review Renstra LPMP 2020-2024
Juni 2021
Laporan Review
V
Jadwal reviuw renstra akan disesuaikan karena PAUDDIKDASMEN belum melakukan reviuw
2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil
Peningkatan kapasitas SDM
Berkoordinasi dan monitoring
Mei-Desember 2021
Laporan koordinasi
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Ya Tidak
yang menangani akuntabilitas kinerja
dengan bagian Kepegawaian dalam upaya peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam SDM yang menangani akuntabilitas SDM
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
a Pengendalian gratifikasi
1. Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan
1. Membuat SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Membuat slogan anti gratifikasi dan disebarkan melalui wa grup internal, eksternal dan melalui web; 3. Membuat link gratifikasi ke itjen, no telp dan sms
Januari-Desember
2021
1. SK UPG; 2. Slogan anti gratifikasi yang di sematkan di Spanduk setiap kegiatan, Banner, persuratan, map LPMP Prov Kep Babel; 3.Link gratifikasi dengan no
V
V
V
Setiap item kegiatan telah dilaksanakan dan di dokumentasikan
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
4. Membuat link google form pelaporan gratifikasi 5. Sosialisasi Eksternal dan internal tentang pengendalian gratifikasi 6. Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Monev Pengendalian gratifikasi internal 8. Mensosialisasikan video Pengendalian Gratifikasi dari Kemendikbud melalui IG dan Web LPMP
telp/SMS di WEB 4. Link pelaporan melalui google form yang telah disosialisasikan scara kedinasan dan melalui WaG 5. Laporan Sosialisasi Eksternal & Internal 6. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Internal 8. Sosialisasi Video di IG & Web LPMP
V
V
V
V
V
2. Pengendalian 1. Membuat Januari- 1. Laporan 1. Laporan Monev
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
Gratifikasi telah diimplementasikan
Laporan UPG perbulan
2. Penerapan Surat Pernyataan Komitmen Bebas dari Gratifikasi
Desember 2021
UPG, Inovasi : Pelaporan Gratifikasi via Website & Google Form
2. Surat Pernyataan Komitmen Bebas dari Gratifikasi
V
Gratifikasi dibuat secara berkala setiap bulan berdasarkan laporan yang masuk ke tim UPG maupun goggle form
2. Penerapan Surat Komitmen bebas gratifikasi masih sebatas sosialisasi kepada internal
b
Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPlP)
1. Pengendalian Internal telah dibangun di lingkungan LPMP Kep. BABEL
Menetapkan TIM SPIP; Tim SPI, Menetapkan instrument sebagai alat pengendalian, menggunakan WA Grup, sebagai media pengendalian Internal
Januari-Desember 2021
SK Organisasi; Dokumentasi WAG, instrument pengendalian
V
Melakukan pengawasan kegiatan melalui instrument pengendalian google form
2. Telah dilakukan Melaksanakan Januari- 1. Program V Telah dilakukan
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
kegiatan pengendalian
Desember 2021
Kerja SPI 2. Instrumen
yang telah direviu
3. Rapat dengan Pimpinan
4. Surat Tugas/nota dinas terkait kegiatan pengendalian
5. Laporan Kegiatan Pengendalian
V
V
V
V
kegiatan pengendalian berdasarkan program kerja SPI dan di dokumentasikan sesuai program kerja
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
3. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
1. Membuat SK Tim Pengaduan
2. Membuat Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat
3. Sosialisasi Mekanisme pengaduan kepada pihak eksternal
Januari-Desember
2021
1. SK Tim 2. Pedoman
penanganan pengaduan masyarakat
3. Laporan Sosialisasi Eksternal
V
V
V
Telah dilakukan sosialisasi pengaduan masyarakat secara berkala baik melalui medsos maupun tatap muka serta membuat videografi terkait tata cara pengaduan masyarakat yang di sosialisasikan melalui youtube dan web lembaga
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
4. Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
1. Monev internal terhadap pelaporan pengaduan masyarakat
2. Menyusun Laporan Tindak Lanjut pengaduan
Laporan Pengaduan per bulan
V
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan pengaduan masyarakat secara berkala
5. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
1. Meminta informasi ke Itjen terkait link pengaduan masyarakat dari bulan Jan-Desember 2020
Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
V
6. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
Tindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat (melalui website*)
V Hasil Monev telah ditindak lanjuti dan didokumentasikan dalam laporan tindak lanjut
c Whistle blowing system
1. Whistleblowing system sudah diinternalisasikan
1. Membuat SK Tim WBS Januari-
Desember 2021
1. SK Tim WBS
V Telah dilakukan sosialisasi dan monev WBS secara berkala
2. Membuat mekanisme pelaksanaan
2. Mekanisme pelaksanaan WBS
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
Whistleblower
3. Meminta informasi ke Itjen terkait link WBS dari bulan Jan-Des 2020
3. Informasi WBS bulan Jan- Des 2020
V
2. Evaluasi atas penerapan whistle blowing system sudah dilakukan
1. Membuat laporan monev dan tindaklanjut pelaksanaan WBS
1. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS
V
2. Meminta surat keterangan dari itjen bahwa LPMP bebas dari temuan
2. Surat Keterangan bebas temuan
V
3. Hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti
Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS
V Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil monev Implementasi WBS
d Penanganan Benturan Kepentingan
1. Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan
Membuat matrik pemetaan benturan kepentingan
Januari-Desember
2021
Matrik pemetaan benturan kepentingan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
kepentingan dalam tugas fungsi utama
2. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan / internalisasi
3. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di LPMP Kep. BABEL
4. Menerapkan Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan
1. Laporan sosialisasi WBS
2. Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan
V
V
Telah dilakukan internalisasi dan monev benturan kepentingan secara berkala
3. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan
Menyusun laporan implementasi penanganan benturan kepentingan (berupa matriks)
Laporan Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan (berbentuk matriks)
V
4. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan
Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
5. Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti
Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan
Laporan tindak lanjut Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
V Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil monev Implementasi Benturan Kepentingan
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia Keterangan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ya Tidak
b Budaya pelayanan prima
1.
2. Reviu berkala evalusi pelaksanaan inovasi layanan LPMP
Melakukan review terhadap pelaksanaan Layanan inovasi LPMP secara berkala
Februari- Desember
2021
Dokumen reviuw pelaksanaan Layanan inovasi LPMP
V - Melakukan pendampingan sekolah Penggerak Kab Bangka Barat melalui kegiatan IHT dan Workshop
- Melaksanakan Inovasi Bekecak edisi Google, Canva dan PPt Interaktif
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia Keterangan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ya Tidak
di Kab Bangka dan Bangka Selatan
c
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala dan Daring melalui Pintu LPMP
Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara daring dan berkala melalui Pintu LPMP
Februari - Desember
2021
Dokumen hasil survey dan tindak lanjut secara Daring untuk Inovasi Layanan Bekecak dan permintaan informasi
V
Melakukan survey layanan LPMP kepada pihak eksternal
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya melaksanakan
pembangunan ZI-WBK yang pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai
dengan rencana kerja pembangunan ZI-WBK yang telah disusun
sebagaimana tergambarkan dalam hasil monitoring dan evaluasi bulan Juni
tahun 2021. Dan hasil monitoring dan evaluasi dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Program/kegiatan pada komponen Manajemen Perubahan sudah
terlaksana sesuai dengan rencana
2. Program/kegiatan pada komponen Penataan tata Laksana sudah
terlaksana sesuai dengan rencana
3. Program/kegiatan pada komponen penataan sistem manajemen SDM
aparatur sudah terlaksana sesuai dengan rencana
4. Program/kegiatan pada komponen Akuntabilitas Kinerja sudah sesuai
dengan rencana dan untuk jadwal reviuw renstra 2020-2024 akan
disesuaikan karena menunggu reviuw oleh Direktorat PAUDDIKDASMEN
5. Program/kegiatan pada komponen penguatan pengawasan sudah
terlaksana sesuai dengan rencana dan melakukan sosialisasi gratifikasi
dan pengaduan langsung kepada satuan pendidikan
6. Program/kegiatan pada komponen peningkatan kualitas pelayanan publik
sudah terlaksana dan pada kegiatan layanan LPMP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan
Program Sekolah Penggerak dan memfasilitasi Bimbingan Teknis TIK di
kabupaten Bangka dan Bangka Selatan
B. Saran/Rekomendasi
Saran/rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja
pembangunan Zi menuju WBK/WBBM bulan Juni tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
1. Rincian program dapat dievaluasi kembali oleh masing-masing pengungkit
apabila dipandang perlu untuk memaksimalkan proses dan hasil dan guna
menyesuaikan dengan pelaksanaan tugas lembaga serta pemberian
layanan kepada pengguna layanan.
2. Bukti kegiatan didokumentasikan dengan baik.
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJAPEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK)
BULAN MARET 2021
DI UNIT KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021
HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARIKORUPSI(ZI-WBK)
DI UNIT KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Disahkan oleh: Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tanggal : 26 April 2021
Hendri Gunawan, M.T.
NIP 197106262003121001
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kemendikbud telah menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi ke dalam program pendidikan dan
kebudayaan. Dengan mempertimbangkan integritas Kemendikbud tersebut, maka
diterapkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Kemendikbud.
Sebagai bagian dari Kemendikbud, LPMP Kep. Babel selayaknya pula memiliki
komitmen integritas yang tinggi dalam menciptakan wilayah kerja yang bebas dari
korupsi. Guna mendukung sikap tersebut perlu dilakukan upaya-upaya nyata dalam
layanan birokrasi dilingkungan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Reformasi
Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani
masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi pemerintah mengatur tentang
pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga
sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas danakuntabilitas organisasi,
pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi
pemerintah perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit
kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas di
internal lembaga menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh warga lembaga untuk
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga dapat
mencapai sasaran hasil utama reformasi birokrasi.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang ditunjuk sebagai salah satu satuan kerja yang dipilih untuk menjadi
Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah pada tahun
2019. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diadakan monitoring dan evaluasi
LPMP Kepulauan Bangka Belitung dalam menyiapkan diri menghadapi Zona Integritas
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mengetahuisejauh mana persiapan LPMP untuk
ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) berdasarkan 6
(enam) Pengungkit Perubahan.
B. DASAR HUKUM
Laporan ini disusun dengan berlandaskan pada :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. SK Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
009/C7.36/KP/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang pembentukan Tim Persiapan
Reformasi Birokrasi Indonesia (RBI) dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (ZI-WBK) Lembaga penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021.
C. TUJUAN KEGIATAN
Tujuan Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (ZI-WBK) dan untuk memastikan bahwa 6 (enam) pengungkit yaitu manajemen
perubahan,penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan
publik sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan sehingga capaian target periodikpembangunan ZI-WBK dapat terukur beserta
kendala/hambatannya.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup monitoring dan evaluasi adalah hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana kerja enam pengungkitpembangunan ZI-WBKyaitu :
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akutabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
E. HASIL KEGIATAN
1. Adanya Gambaran kelengkapan dokumen dan kesiapan LPMP Kepulauan
Bangka Belitunguntuk ditetapkan menjadi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2021.
2. Adanya bahan perbaikan Rencana Kerja PembangunanZona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2021.
BAB II
PELAKSANAAN DAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integitas menuju WBK/WBBM
di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara periodik setiap bulan.
Monitoring dilakukan terhadap daftar rencana kerja dari enam komponen pengungkit.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi
terhadap rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM bulan Maret
Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2021.
B. Hasil Monitoring dan Evaluasi Masing-masing pengungkit
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Manajemen Perubahan Ya Tidak
B
Dokumen Rencana Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/WBB
1.
2. Mekanismeatau media untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan
membuat media untuk sosialisasi
Januari - Desember
2021
Surat Edaran/Nota Dinas, WAG, Website
V
C
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/WBBM Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala
1. Rapat Evaluasi pembangunan WBK/WBBM minimal setiap 1 bulan sekali untuk Tim Kerja ZI WBK/WBBM
2. rapat evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk seluruh anggota organisasi sebagai tindak lanjut hasil
Februari - Desember
2021
Undangan rapat, daftar hadir, notulasi rapat, Lembar Monev, hasil tindaklanjut/rekomendasi
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Monev sebelumnya
3. monitoring mutu layanan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
D Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
1. Pimpinanmenjadi role model dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Pimpinan memberi teladan dengan mengisi / mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain. Tertib menggunakan atribut lembaga
Januari - Desember
2021
Daftar hadir, ketertiban penggunaan atribut Lembaga
V
2.
3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
1. Pengarahan Kepala LPMP Prov. Kep. Babel untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan mendorong partisipasi pegawai dalam
Januari - Desember
2021
Daftar Hadir Rapat Tinjauan Dokumen; Notulen; Usulan; Nota Dinas, Laporan, Dokumentasi
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
pembangunan ZI melalui rapat, dan Pengarahan saat apel pagi pada setiap hari Senin
2. IHT/CB/ Pegawai LPMP Kep. Babel
3. Sosialisasi untuk seluruh pegawai per 3 bulan
4. Peningkatan Budaya Kerja
5. Semua pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
1.
Dokumen Kegiatan ZI -WBK
2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan komitmen WBK/WBBM
Februari - Desember
2021
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Tata Laksana
Ya Tidak
3. Evaluasi dan Perbaikan SOP
Monitoring dan evaluasi POS serta tindak lanjut perbaikan prosedur. Inovasi yang dilakukan berupa kemudahan pengguna dalam mengakses prosedur di laman website seperti prosedur peminjaman fasilitas
Februari-April 2021
POS 2019 dan Identifikasi POS 2020
V
b E-office/ E- government
1. Optimalisasi e-office
Memasukkan link SKP, E-Pengadaan, E-persuratandi website. Juga membuat menu pelayanan di website untuk memudahkan pengguna mengakses layanan. Seperti permohonan
Januari- Desember 2021
Laporan/ rekap pelayanan publik secara online (peminjaman fasilitas dan Whatsapp)
V
informasi (form tersedia di website)
2. Keterbukaan informasi Publik
Menetapkan Informasi yang dikecualukan dan informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia di sediakan di laman LPMP Babel. Membuat tim PPID dan pengelola informasi
Januari- Desember 2021
SK PPID, tampilan di laman LPMP Babel, SK informasi yang dikecualikan, DIP, Laporan permintaan informasi publik
V
Koordinasi pembuatan DIP
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Ya Tidak
a
Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi
1. Melakukan perhitungan beban kerja
Penyusunan dokumen analisis kebutuhan pegawai berdasarkan PBK dan evaluasi jabatan
Desember 2020, Maret
2021
Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai
V
c Menetapkan Kinerja Individu
1. Menentukan penilaian kinerja pegawai selaras dengan kinerja satuan kerja
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
SKP Pegawai Perbulan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Ya Tidak
2. Menentukan ukuran kinerja pegawai sesuai dengan ukuran kinerja pegawai pada level di atasnya
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
V
3. pengukuran kinerja
secara berkala
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
Laporan Evaluasi
V
d
Melakukan penegakan aturan disiplin dan kode etik
1. Menegakkan displin pegawai
Daftar penjatuhan displin pegawai
Januari - Desember
2021
Dokumen Disiplin dan Kode Etik Pegawai Daftar Hukuman Displin
V
2. Menegakan kode etik
Sosialisasi Kode etik dan disiplin kepada seluruh pegawai
Januari - Desember
2021
Nota Dinas, Daftar Hadir, dokumentasi
V
e Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian
1. Tersedianya database daftar riwayat hidup pegawai
Updating data SIMPEG secara berkala
Januari - Desember
2021 data aplikasi SIMPEG
V
2. Memuktahirkan data secara berkala
Januari - Desember
2021
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Ya Tidak
a Keterlibatan Pimpinan
1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan
Rapat rutin
Jan - Des 2021
V
Dokumentasi belum rapi 2. Pimpinan terlibat
secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
Pimpinan mendampingi dalam penyusunan Renstra
V
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
1. Monitoring laporan kinerja Lembaga secara berkala; Melakukan evaluasi capaian kinerja Lembaga tahun 2017
Jan - Des 2021
V
Dokumentasi belum rapi
2. Monitoring Revisi Proker Tahunan Sesuai dengan Kebutuhan Lembaga
V
b
Pengelolaan Akuntabilitas kinerja
1. Penetapan indikator kinerja utama (lKU)
2. Penyusunan dokumen perencanaan
Maret 2021
2. lndikator kinerja
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Ya Tidak
memiliki kriteria SMART
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
a Pengendalian gratifikasi
1. Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan
1. Membuat SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Membuat slogan anti gratifikasi dan disebarkan melalui wa grup internal, eksternal dan melalui web; 3. Membuat link gratifikasi ke itjen, no telp dan sms 4. Membuat link google form pelaporan gratifikasi 5. Sosialisasi Eksternal dan internal tentang pengendalian
Januari-Desember
2021
1. SK UPG; 2. Slogan anti gratifikasi yang di sematkan di Spanduk setiap kegiatan, Banner, persuratan, map LPMP Prov Kep Babel; 3.Link gratifikasi dengan no telp/SMS di WEB 4. Link pelaporan melalui google form yang telah disosialisasikan scara kedinasan dan melalui
V
V
V
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
gratifikasi 6. Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Monev Pengendalian gratifikasi internal 8. Mensosialisasikan video Pengendalian Gratifikasi dari Kemendikbud melalui IG dan Web LPMP
WaG 5. Laporan Sosialisasi Eksternal & Internal 6. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Internal 8. Sosialisasi Video di IG & Web LPMP
V
V
V
V
2. Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan
1. Membuat Laporan UPG perbulan
2. Penerapan Surat Pernyataan Komitmen Bebas dari Gratifikasi
Januari-Desember
2021
1. Laporan UPG, Inovasi : Pelaporan Gratifikasi via Website & Google Form
2. Surat Pernyataan Komitmen Bebas dari
V
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
Gratifikasi
b
Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPlP)
1. Pengendalian Internal telah dibangun di lingkungan LPMP Kep. BABEL
Menetapkan TIM SPIP; Tim SPI, Menetapkan instrument sebagai alat pengendalian, menggunakan WA Grup, sebagai media pengendalian Internal
Januari-Desember 2021
SK Organisasi; Dokumentasi WAG, instrument pengendalian
V
2.
3. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
Melaksanakan kegiatan pengendalian
Januari-Desember 2021
1. Program Kerja SPI
2. Instrumen yang telah direviu
3. Rapat dengan Pimpinan
4. Surat Tugas/nota dinas terkait kegiatan pengendalian
5. Laporan Kegiatan Pengendalian
V
V
V
V
V
4. SPI telah diinformasikan
1. Sosialisasi kepada seluruh
Februari-Maret 2021
1. Laporan Kegiatan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
pegawai 2. Membuat
“Pojok SPI” di Web Lembaga
Sosialisasi 2. Pojok SPI di
web yang memuat informasi semua kegiatan SPI
V
5. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
1. Membuat SK Tim Pengaduan
2. Membuat Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat
3. Sosialisasi Mekanisme pengaduan kepada pihak eksternal
Januari-Desember
2021
1. SK Tim 2. Pedoman
penanganan pengaduan masyarakat
3. Laporan Sosialisasi Eksternal
V
V
V
6. Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
1. Monev internal terhadap pelaporan pengaduan masyarakat
2. Menyusun Laporan Tindak Lanjut pengaduan
Laporan Pengaduan per bulan
V
7. Telah dilakukan 1. Meminta Laporan V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
informasi ke Itjen terkait link pengaduan masyarakat dari bulan Jan-Desember 2020
monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
2. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
V
8. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
Tindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat (melalui website*)
V
c Whistle blowing system
1. Whistleblowing system sudah diinternalisasikan
1. Membuat SK Tim WBS
Januari-Desember
2021
1. SK Tim WBS V
Januari-Desember
2021
2. Membuat mekanisme pelaksanaan Whistleblower
2. Mekanisme pelaksanaan WBS
V
3. Meminta informasi ke Itjen terkait link WBS dari bulan
3. Informasi WBS bulan Jan- Des 2020
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
Jan-Des 2020
2. Evaluasi atas penerapan whistle blowing system sudah dilakukan
1. Membuat laporan monev dan tindaklanjut pelaksanaan WBS
1. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS
V
2. Meminta surat keterangan dari itjen bahwa LPMP bebas dari temuan
2. Surat Keterangan bebas temuan
V
3. Hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti
Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS
V
d Penanganan Benturan Kepentingan
1. Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
Membuat matrik pemetaan benturan kepentingan
Januari-Desember
2021
Matrik pemetaan benturan kepentingan
V
2. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan / internalisasi
1. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di LPMP Kep. BABEL
1. Laporan sosialisasi WBS
2. Surat Pernyataan Bebas dari
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
2. Menerapkan Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan
Benturan Kepentingan
V
3. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan
Menyusun laporan implementasi penanganan benturan kepentingan (berupa matriks)
Laporan Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan (berbentuk matriks)
V
4. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan
Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
V
5. Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti
Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan
Laporan tindak lanjut Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ya Tidak
a Standar pelayanan
1. Menyusun SOP Inovasi Pelayanan LPMP Kep Babel sesuai dengan karakteristik inovasi yang dilakukan
1. Identifikasi kebutuhan SOP
Februari – Maret 2021
SOP Inovasi Pelayanan LPMP
V Telah dilakukan sosialisasi maklumat
layanan LPMP Babel ke daerah
melalui media sosial dan
website LPMP Babel
2. Penyusunan SOP
b Budaya pelayanan prima
1. Penyusunan Kompensasi Layanan pelaksanaan pelayanan publik
Melakukan Penyusunan Kompensasi layanan Pelaksanaan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh LPMP Kep Bangka Belitung
Maret 2021
Dokumen Penyusunan Kompensasi Layanan
V
ada
2. Reviu berkala evalusi pelaksanaan inovasi layanan LPMP
Melakukan review terhadap pelaksanaan Layanan inovasi LPMP secara berkala
Februari - Desember
2021
Dokumen Penyusunan Kompensasi Layanan
V Belum dilakukan
karena dijadwalkan
pelaksanaannya di bulan April
2021
c Penilaian kepuasan
1. Melakukan survey kepuasan
Melakukan survey kepuasan
Februari - Desember
Dokumen hasil survey dan
V Masih menggunakan
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ya Tidak
terhadap pelayanan
masyarakat terhadap pelayanan secara berkala dan Daring melalui Pintu LPMP
masyarakat terhadap pelayanan secara daring dan berkala melalui Pintu LPMP
2021 tindak lanjut secara Daring
hasil survey dari tahun 2020
(direncanakan pelaksanaannya pada bulan Juni
2021)
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya melaksanakan
pembangunan ZI-WBK yang pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai dengan
rencana kerja pembangunan ZI-WBKyang telah disusun sebagaimana tergambarkan
dalam hasil monitoring dan evaluasi bulan Maret tahun 2021 dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Program/kegiatan pada komponen Manajemen Perubahan sudah terlaksana sesuai
dengan rencana
2. Dokumen pada komponen Penataan tata Laksana belum seluruhnya tersedia,
karena masih ada target capaian yang dalam proses penyelesaian yaitu
penyusunan DIP.
3. Program/kegiatan pada komponen penataan sistem manajemen SDM aparatur
sudah terlaksana sesuai dengan rencana
4. Program/kegiatan pada komponen Akuntabilitas Kinerja sudah sesuai dengan
rencana tetapi belum terdokumentasi dengan baik.
5. Program/kegiatan pada komponen penguatan pengawasan sudah terlaksana sesuai
dengan rencana dengan bukti dokumentasi yang lengkap..
6. Program/kegiatan pada komponen peningkatan kualitas pelayanan publik belum
seluruhnya terlaksana, yaitu target untuk indikator reviu berkala evaluasi
pelaksanaan inovasi layanan LPMP Babel dan pelaksanaan survey kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan secara daring karena masih dalam proses
penyiapan dokumen.
B. Saran/Rekomendasi
Saran/rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja
pembangunan Zi menuju WBK/WBBM bulan Maret tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
1. Penjadwalan dapat dievaluasi kembali oleh masing-masing pengungkit apabila
dipandang perlu untuk memaksimalkan proses dan hasil.
2. Bukti kegiatan didokumentasikan dengan baik.
3. Saran/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi bulan Maret dapat segera
ditindaklanjuti masing-masing komponen pengungkit.
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJAPEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK)
BULAN MEI 2021
DI UNIT KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021
HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK)
DI UNIT KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Disahkan oleh: Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tanggal : 9 Juni 2021
Hendri Gunawan, M.T.
NIP 197106262003121001
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kemendikbud telah menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi ke dalam program
pendidikan dan kebudayaan. Dengan mempertimbangkan integritas
Kemendikbud tersebut, maka diterapkan pembangunan Zona Integritas menuju
WBK di lingkungan Kemendikbud.
Sebagai bagian dari Kemendikbud, LPMP Kep. Babel selayaknya pula memiliki
komitmen integritas yang tinggi dalam menciptakan wilayah kerja yang bebas dari
korupsi. Guna mendukung sikap tersebut perlu dilakukan upaya-upaya nyata
dalam layanan birokrasi dilingkungan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan
penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan
efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan
profesional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi pemerintah mengatur tentang pelaksanaan program
reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran
hasil utama yaitu peningkatan kapasitas danakuntabilitas organisasi,
pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi
pemerintah perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada
unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona
Integritas di internal lembaga menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh
warga lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) sehingga dapat mencapai sasaran hasil utama reformasi birokrasi.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang ditunjuk sebagai salah satu satuan kerja yang
dipilih untuk menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah pada tahun 2019. Sehubungan
dengan hal tersebut maka perlu diadakan monitoring dan evaluasi LPMP
Kepulauan Bangka Belitung dalam menyiapkan diri menghadapi Zona Integritas
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mengetahuisejauh mana persiapan
LPMP untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-
WBK) berdasarkan 6 (enam) Pengungkit Perubahan.
B. DASAR HUKUM
Laporan ini disusun dengan berlandaskan pada :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. SK Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
009/C7.36/KP/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang pembentukan Tim
Persiapan Reformasi Birokrasi Indonesia (RBI) dan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Lembaga penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021.
C. TUJUAN KEGIATAN
Tujuan Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan untuk memastikan bahwa 6 (enam)
pengungkit yaitu manajemen perubahan,penataan tatalaksana, penataan sistem
manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja,
dan penguatan kualitas pelayanan publik sudah melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga capaian target
periodikpembangunan ZI-WBK dapat terukur beserta kendala/hambatannya.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup monitoring dan evaluasi adalah hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan rencana kerja enam pengungkitpembangunan ZI-WBKyaitu :
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akutabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
E. HASIL KEGIATAN
1. Adanya Gambaran kelengkapan dokumen dan kesiapan LPMP
Kepulauan Bangka Belitunguntuk ditetapkan menjadi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021.
2. Adanya bahan perbaikan Rencana Kerja PembangunanZona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tahun 2021.
BAB II
PELAKSANAAN DAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integitas menuju
WBK/WBBM di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara
periodik setiap bulan. Monitoring dilakukan terhadap daftar rencana kerja dari
enam komponen pengungkit. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang
dilakukan adalah monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja
pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM bulan Mei Tahun 2021 yang
dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2021.
B. Hasil Monitoring dan Evaluasi Masing-masing pengungkit
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Manajemen Perubahan Ya Tidak
b
Dokumen Rencana Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/WBB
1. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan
membuat media untuk sosialisasi
Januari - Desember
2021
Surat Edaran/Nota Dinas, WAG, Website
V
nota dinas link pelaporan gratifikasi sosialisasi melalui website
c
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/WBBM Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala
1. Rapat Evaluasi pembangunan WBK/WBBM minimal setiap 1 bulan sekali untuk Tim Kerja ZI WBK/WBBM
2. rapat evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk seluruh anggota organisasi
Februari - Desember
2021
Undangan rapat, daftar hadir, notulasi rapat, Lembar Monev, hasil tindaklanjut /rekomendasi
V Rapat evaluasi tim kerja dilakukan setiap bulan Penyusunan rencana tindak lanjut hasil evaluasi dilaksanakan per 3 bulan. Rencana tindak lanjut
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
sebagai tindak lanjut hasil Monev sebelumnya
3. monitoring mutu layanan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
hasil evaluasi disampaikan kepada tim
d Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Pimpinan memberi teladan dengan mengisi / mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain. Tertib menggunakan atribut lembaga
Januari - Desember
2021
Daftar hadir, ketertiban penggunaan atribut Lembaga
V
Dilaksanakan secara rutin, pada apel pagi dan pada setiap kesempatan pertemuan internal lembaga
2.
3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
1. Pengarahan Kepala LPMP Prov. Kep. Babel untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan mendorong
Januari - Desember
2021
Daftar Hadir Rapat Tinjauan Dokumen; Notulen; Usulan; Nota Dinas, Laporan, Dokumentasi
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
partisipasi pegawai dalam pembangunan ZI melalui rapat, dan Pengarahan saat apel pagi pada setiap hari Senin
2. Sosialisasi untuk seluruh pegawai
3. Peningkatan Budaya Kerja
4. Semua pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
1.
Dukungan Seluruh Pegawai, Dokumen Kegiatan ZI -WBK
2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan komitmen WBK/WBBM
Februari - Desember
2021
V Seluruh pegawai berpartisipasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Tata Laksana
Ya Tidak
a
Penyusunan Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama
1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses
1. Identifikasi SOP
Tentative/sesuai perubahan peraturan
Dokumen SOP 2019
V Disesuaikan dengan Kepmendikbud 148/P/2018
2. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses
2017 , dan menyesuaikan dengan identifikasi kebutuhan perubahan
V Terlihat pada identifikasi POS, POS ditetapkan kembali setelah dilakukan monev dan perbaikan 2. Penetapan
SOP
1. Penetapan SOP
2. Implementasi SOP di lingkungan Lembaga
2017 s.d. sekarang
V
b E-office/ E- government
1. Optimalisasi e-office
Memasukkan link SKP, E-Pengadaan, E-persuratandi website. Juga membuat menu pelayanan di website untuk memudahkan pengguna mengakses layanan. Seperti permohonan
Januari- Desember 2021
Laporan/ rekap pelayanan publik secara online (peminjaman fasilitas dan Whatsapp)
V
Sudah disusun rekap pelayanan publik secara online
informasi (form tersedia di website)
2. Keterbukaan informasi Publik
Menetapkan Informasi yang dikecualukan dan informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia di sediakan di laman LPMP Babel. Membuat tim PPID dan pengelola informasi
Januari- Desember 2021
SK PPID, tampilan di laman LPMP Babel, SK informasi yang dikecualikan, DIP, Laporan permintaan informasi publik
V Sudah diperbaharui pertahunnya. SK PPID ditetapkan sesuai peraturan berlaku (Permenpan dan Permendikbud)
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Ya Tidak
c Menetapkan Kinerja Individu
1. Menentukan penilaian kinerja pegawai selaras dengan kinerja satuan kerja
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
SKP Pegawai Perbulan
V
2. Menentukan ukuran kinerja pegawai sesuai dengan ukuran kinerja pegawai pada level di atasnya
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Ya Tidak
3. pengukuran kinerja
secara berkala
Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan
Januari - Desember
2021
Laporan Evaluasi
V
d
Melakukan penegakan aturan disiplin dan kode etik
1. Menegakkan displin pegawai
Daftar penjatuhan displin pegawai
Januari - Desember
2021
Dokumen Disiplin dan Kode Etik Pegawai Daftar Hukuman Displin
V
2. Menegakan kode etik
Sosialisasi Kode etik dan disiplin kepada seluruh pegawai
Januari - Desember
2021
Nota Dinas, Daftar Hadir, dokumentasi
V
e Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian
1. Tersedianya database daftar riwayat hidup pegawai
Updating data SIMPEG secara berkala
Januari - Desember
2021 data aplikasi SIMPEG
V
2. Memuktahirkan data secara berkala
Januari - Desember
2021
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Ya Tidak
a Keterlibatan Pimpinan
1. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
1. Monitoring laporan kinerja Lembaga secara berkala; Melakukan evaluasi capaian kinerja Lembaga tahun 2021
Jan - Des 2021
Nota Dinas, Daftar Hadir, Notulensi, Dokumentasi
V
Pimpinan memantau pencapaian kinerja melalui aplikasi MOLK
2. Monitoring Revisi Proker Tahunan Sesuai dengan Kebutuhan Lembaga
Sesuai kebutuhan revisi anggaran dan kebijakan kemdikbudristek
V
b Pengelolaan Akuntabilitas kinerja
Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
Berkoordinasi dan monitoring dengan bagian Kepegawaian dalam upaya peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam SDM yang menangani akuntabilitas SDM
Mei-Desember 2021
Laporan koordinasi
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
A Pengendalian gratifikasi
1. Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan
1. Membuat SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Membuat slogan anti gratifikasi dan disebarkan melalui wa grup internal, eksternal dan melalui web; 3. Membuat link gratifikasi ke itjen, no telp dan sms 4. Membuat link google form pelaporan gratifikasi 5. Sosialisasi Eksternal dan internal tentang pengendalian gratifikasi 6. Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Monev Pengendalian
Januari-Desember
2021
1. SK UPG; 2. Slogan anti gratifikasi yang di sematkan di Spanduk setiap kegiatan, Banner, persuratan, map LPMP Prov Kep Babel; 3.Link gratifikasi dengan no telp/SMS di WEB 4. Link pelaporan melalui google form yang telah disosialisasikan scara kedinasan dan melalui WaG 5. Laporan Sosialisasi Eksternal & Internal 6. Laporan
V
V
V
V
V
V
Setiap item kegiatan telah dilaksanakan dan di dokumentasikan
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
gratifikasi internal 8. Mensosialisasikan video Pengendalian Gratifikasi dari Kemendikbud melalui IG dan Web LPMP
Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Internal 8. Sosialisasi Video di IG & Web LPMP
V
V
2. Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan
1. Membuat Laporan UPG perbulan
2. Penerapan Surat Pernyataan Komitmen Bebas dari Gratifikasi
Januari-Desember
2021
1. Laporan UPG, Inovasi : Pelaporan Gratifikasi via Website & Google Form
2. Surat Pernyataan Komitmen Bebas dari Gratifikasi
V
1. Laporan Monev Gratifikasi dibuat secara berkala setiap bulan berdasarkan laporan yang masuk ke tim UPG maupun goggle form
2. Penerapan Surat Komitmen bebas gratifikasi masih sebatas sosialisasi
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
kepada internal
b
Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPlP)
1. Pengendalian Internal telah dibangun di lingkungan LPMP Kep. BABEL
Menetapkan TIM SPIP; Tim SPI, Menetapkan instrument sebagai alat pengendalian, menggunakan WA Grup, sebagai media pengendalian Internal
Januari-Desember 2021
SK Organisasi; Dokumentasi WAG, instrument pengendalian
V
Melakukan pengawasan kegiatan melalui instrument pengendalian google form
2.
3. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
Melaksanakan kegiatan pengendalian
Januari-Desember 2021
1. Program Kerja SPI
2. Instrumen yang telah direviu
3. Rapat dengan Pimpinan
4. Surat Tugas/nota dinas terkait kegiatan pengendalian
5. Laporan Kegiatan Pengendalian
V
V
V
V
V
Telah dilakukan kegiatan pengendalian berdasarkan program kerja SPI dan di dokumentasikan sesuai program kerja
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
4. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
1. Membuat SK Tim Pengaduan
2. Membuat Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat
3. Sosialisasi Mekanisme pengaduan kepada pihak eksternal
Januari-Desember
2021
1. SK Tim 2. Pedoman
penanganan pengaduan masyarakat
3. Laporan Sosialisasi Eksternal
V
V
V
Telah dilakukan sosialisasi pengaduan masyarakat secara berkala baik melalui medsos maupun tatap muka serta membuat videografi terkait tata cara pengaduan masyarakat yang di sosialisasikan melalui youtube dan web lembaga
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
5. Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
1. Monev internal terhadap pelaporan pengaduan masyarakat
2. Menyusun Laporan Tindak Lanjut pengaduan
Laporan Pengaduan per bulan
V
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan pengaduan masyarakat secara berkala
6. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
1. Meminta informasi ke Itjen terkait link pengaduan masyarakat dari bulan Jan-Desember 2020
Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
V
7. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
Tindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat (melalui website*)
V Hasil Monev telah ditindak lanjuti dan didokumentasikan dalam laporan tindak lanjut
c Whistle blowing system
1. Whistleblowing system sudah diinternalisasikan
1. Membuat SK Tim WBS Januari-
Desember 2021
1. SK Tim WBS
V Telah dilakukan sosialisasi dan monev WBS secara berkala
2. Membuat mekanisme pelaksanaan
2. Mekanisme pelaksanaan WBS
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
Whistleblower
3. Meminta informasi ke Itjen terkait link WBS dari bulan Jan-Des 2020
3. Informasi WBS bulan Jan- Des 2020
V
2. Evaluasi atas penerapan whistle blowing system sudah dilakukan
1. Membuat laporan monev dan tindaklanjut pelaksanaan WBS
1. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS
V
2. Meminta surat keterangan dari itjen bahwa LPMP bebas dari temuan
2. Surat Keterangan bebas temuan
V
3. Hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti
Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS
V Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil monev Implementasi WBS
d Penanganan Benturan Kepentingan
1. Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan
Membuat matrik pemetaan benturan kepentingan
Januari-Desember
2021
Matrik pemetaan benturan kepentingan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
kepentingan dalam tugas fungsi utama
2. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan / internalisasi
3. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di LPMP Kep. BABEL
4. Menerapkan Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan
1. Laporan sosialisasi WBS
2. Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan
V
V
Telah dilakukan internalisasi dan monev benturan kepentingan secara berkala
3. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan
Menyusun laporan implementasi penanganan benturan kepentingan (berupa matriks)
Laporan Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan (berbentuk matriks)
V
4. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan
Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
V
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia
Keterangan
Penguatan Pengawasan Ya Tidak
5. Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti
Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan
Laporan tindak lanjut Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
V Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil monev Implementasi Benturan Kepentingan
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia Keterangan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ya Tidak
b Budaya pelayanan prima
1.
2. Reviu berkala evalusi pelaksanaan inovasi layanan LPMP
Melakukan review terhadap pelaksanaan Layanan inovasi LPMP secara berkala
Februari- Desember
2021
Dokumen reviuw pelaksanaan Layanan inovasi LPMP
V - Melakukan Penataan ULT yaitu Ruang Laktasi dan tempat bermain anak
- Melakukan pendampingan sekolah Penggerak Kab Bangka
NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia Keterangan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ya Tidak
Barat - Melaksanakan
Inovasi Bekecak edisi Google, Canva dan PPt Interaktif di Kab Bangka
c
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala dan Daring melalui Pintu LPMP
Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara daring dan berkala melalui Pintu LPMP
Februari - Desember
2021
Dokumen hasil survey dan tindak lanjut secara Daring untuk Inovasi Layanan Bekecak dan permintaan informasi
V
- Melakukan survey layanan LPMP kepada pihak eksternal
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya melaksanakan
pembangunan ZI-WBK yang pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai
dengan rencana kerja pembangunan ZI-WBK yang telah disusun
sebagaimana tergambarkan dalam hasil monitoring dan evaluasi bulan Mei
tahun 2021. Dan hasil monitoring dan evaluasi dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Program/kegiatan pada komponen Manajemen Perubahan sudah
terlaksana sesuai dengan rencana
2. Program/kegiatan pada komponen Penataan tata Laksana sudah
terlaksana sesuai dengan rencana
3. Program/kegiatan pada komponen penataan sistem manajemen SDM
aparatur sudah terlaksana sesuai dengan rencana
4. Program/kegiatan pada komponen Akuntabilitas Kinerja sudah sesuai
dengan rencana
5. Program/kegiatan pada komponen penguatan pengawasan sudah
terlaksana sesuai dengan rencana dan melakukan sosialisasi gratifikasi
dan pengaduan langsung kepada satuan pendidikan serta menangani
benturan kepentingan di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dengan membuat pernyataan bebas benturan kepentingan untuk pegawai
6. Program/kegiatan pada komponen peningkatan kualitas pelayanan publik
sudah terlaksana dan pada kegiatan layanan LPMP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan
Program Sekolah Penggerak dan memfasilitasi Bimbingan Teknis TIK di
kabupaten Bangka.
B. Saran/Rekomendasi
Saran/rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja
pembangunan Zi menuju WBK/WBBM bulan Mei tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
1. Rincian program dapat dievaluasi kembali oleh masing-masing pengungkit
apabila dipandang perlu untuk memaksimalkan proses dan hasil dan guna
menyesuaikan dengan pelaksanaan tugas lembaga serta pemberian
layanan kepada pengguna layanan.
2. Bukti kegiatan didokumentasikan dengan baik.