Laporan Monev Roadmap Reformasi Birokrasi...Laporan Monev Road Map Reformasi Birokrasi Kota...
Transcript of Laporan Monev Roadmap Reformasi Birokrasi...Laporan Monev Road Map Reformasi Birokrasi Kota...
Laporan Monev Roadmap Reformasi Birokrasi
Kota Surakarta
2019
Kata Pengantar i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt atas selesainya penyusunan
laporan Monitoring Evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota Surakarta Tahun 2019-2021. Sejalan dengan kebijakan nasional, Pemerintah Kota
Surakarta telah menetapkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi
prioritas utama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 A
tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun
2019-2021.
Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
yang dituangkan dalam laporan ini meliputi 8 (delapan) program area perubahan, yaitu
1) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), 2) Penguatan Pengawasan, 3)
Penguatan Akuntabilitas, 4) Penataan dan Penguatan Organisasi, 5) Penataan dan
Penguatan Tata Laksana, 6) Penguatan Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur, 7)
Penataan Peraturan PerUndang-Undangan, 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan untuk meninjau kembali road map
reformasi birokrasi Pemerintah Kota Surakarta dengan situasi terkini serta memberikan
rekomendasi perbaikan terhadap Road Map RB Pemerintah Kota Surakarta. Terdapat
tiga fokus sasaran utama yang dikaji dalam monitoring dan evaluasi road map
Pemerintah Kota Surakarta 2019-2021 ini. Hal pertama yang dimonitoring dan evaluasi
adalah isu strategis, yang kedua ialah rencana aksi, dan yang terakhir adalah quick
wins.
Akhir kata semoga penyusunan Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019-2021 ini akan
bermanfaat dalam penyusunan kebijakan reformasi birokrasi di masa mendatang dan
dapat menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota Surakarta ke depannya dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penyusunan laporan ini.
Laporan Monev Roadmap Reformasi Birokrasi
Kota Surakarta
2019
Kata Pengantar i
Laporan Monev Roadmap Reformasi Birokrasi
Kota Surakarta
2019
Daftar Isi ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .......................................................................................................... i
Daftar Isi .................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
A. Latar Belakang................................................................................................. 1
B. Tujuan ............................................................................................................ 3
C. Ruang Lingkup ................................................................................................ 4
D. Landasan Hukum ............................................................................................. 4
BAB II HASIL REVIU MONITORING dan EVALUASI PELAKSANAAN ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI ................................................................................ 6
A. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Kota Surakarta 2016 – 2021 ............................ 6
B. Evaluasi Pelaksanaan Komponen Reformasi Birokrasi ......................................... 9
C. Evaluasi Pelaksanaan Quick Wins .................................................................... 38
BAB III REKOMENDASI ........................................................................................... 41
A. Kesimpulan.................................................................................................... 41
B. Rencana Tindak dan Kegiatan Prioritas Pendukung RB ..................................... 46
BAB IV Penutup ..................................................................................................... 56
Laporan Monev Roadmap Reformasi Birokrasi
Kota Surakarta
2019
Bab I Pendahuluan I- 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi birokrasi pada keniscayaannya merupakan usaha untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia
aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) merupakan program pemerintah
yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
sumber daya manusia aparatur yang cakap.
Road Map Reformasi Birokrasi merupakan peta jalan pelaksanaan program
RB yang dibuat untuk jangka waktu lima tahunan. Sebagai wujud komitmen dari
Pemerintah Kota Surakarta untuk menyukseskan program RB, sejumlah upaya
telah dilakukan dengan memedomani ketentuan yang sudah ditetapkan secara
nasional. Sejalan dengan kebijakan nasional, Pemerintah Kota Surakarta yang
telah menetapkan RB dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 A tahun
2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun
2019-2021.
Laporan Monev Roadmap Reformasi Birokrasi
Kota Surakarta
2019
Bab I Pendahuluan I- 2
Sekalipun penyusunan Road Map tersebut telah melibakan para
stakeholders, seiring perubahan lingkungan strategis maka perlu dilakukan reviu
terhadap Road Map yang telah ditetapkan tersebut. Laporan monitoring evaluasi
pelaksanaan RB Kota Surakarta disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri
PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015, menyebutkan bahwa pelaksanaan RB
mempunyai 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai yaitu: (1) Birokrasi yang bersih dan
akuntabel; (2). Birokrasi yang efektif dan efisien; dan (3) Birokrasi yang memiliki
pelayanan publik berkualitas.
Reviu ini dimaksudkan untuk meninjau kembali Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta dengan situasi terkini serta memberikan rekomendasi
perbaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan
informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan RB di Kota
Surakarta. Melalui monitoring dan evaluasi diharapkan dapat diketahui tingkat
pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan
reformasi birokrasi, untuk selanjutnya dijadikan masukan dalam perbaikan
pelaksanaan RB berikutnya.
Laporan Monev Roadmap Reformasi Birokrasi
Kota Surakarta
2019
Bab I Pendahuluan I- 3
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB ini memuat
perkembangan dan pencapaian pelaksanaan RB terkait 8 (delapan) area
perubahan, yakni (i) manajemen perubahan, (ii) penataan peraturan perundang-
undangan, (iii) penataan dan penguatan organisasi, (iv) penataan tata laksana,
(v) penataan sistem manajemen SDM aparatur, (vi) penguatan pengawasan, (vii)
penguatan akuntabilitas kinerja, dan (viii) peningkatan kualitas pelayanan publik.
Terdapat tiga fokus utama yang dikaji dalam reviu Road Map Reformasi Birokrasi
Kota Surakarta Tahun 2019-2021 ini: (i) evaluasi relevansi isu strategis
pembangunan RB; (ii) rencana aksi; (iii) quick wins. Dari hasil kajian dianalisis
permasalahan, dan disusun rencana aksi serta kegiatan prioritas untuk
mengimplementasikan rencana aksi.
B. Tujuan
Maksud dari pembuatan reviu laporan monitoring dan evaluasi ini adalah
untuk melaporkan perkembangan kemajuan pelaksanaan Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta, agar dapat dijadikan bahan masukan bagi masing-
masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam melanjutkan
pelaksanaan program reformasi birokrasi.
Laporan Monev Roadmap Reformasi Birokrasi
Kota Surakarta
2019
Bab I Pendahuluan I- 4
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup reviu monitoring dan evaluasi Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta Tahun 2019-2021 ini meliputi:
1. Reviu pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Surakarta di tahun 2016-2019.
2. Reviu pelaksanaan quick wins.
D. Landasan Hukum
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 25);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
985);
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);
Laporan Monev Roadmap Reformasi Birokrasi
Kota Surakarta
2019
Bab I Pendahuluan I- 5
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 56);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1).
6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 A tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019-2021.
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 6
BAB II
HASIL REVIU MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
Bab ini akan menyajikan reviu Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 A
tahun 2018 tentang road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta
Tahun 2019-2021 yang disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan RB di tahun 2018. Reviu ini menggunakan metode: (i) Analisis
lembar kerja evaluasi dari Inspektorat perihal capaian kinerja, proses, dan
kinerja hasil dari implementasi RB; (ii) Focus Group Discussion dengan tim RB
dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi subyek pelaku RB pilot
project. Hasil monev dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:
1. Reviu isu strategis reformasi birokrasi.
2. Evaluasi pelaksanaan 8 area beformasi birokrasi.
3. Evaluasi pelaksanaan quickwin.
A. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Kota Surakarta 2016-2021
Langkah pertama reviu road map RB ini dilakukan dengan reviu kecocokan
isu strategis dengan dinamika perubahan yang dihadapi Kota Surakarta. Isu
strategis menjadi penunjuk arah perihal rencana tindak lanjut yang perlu
dilakukan untuk pelaksanaan RB. Isu strategis yang diidentifikasi dalam road
map Birokrasi Kota Surakarta dan analisis relevansinya pada saat monitoring
evaluasi dilakukan tersaji dalam tabel 1 berikut ini.
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 7
Tabel 1. Reviu Isu Strategis Reformasi Birokrasi
No Area Isu Pokok Catatan Reviu Monev
1.
Manajemen
perubahan
Peningkatan kepuasan
masyarakat/publik atas
pelayanan ASN
Isu masih relevan, dan perlu fokus
penekanan pada penguatan budaya
integritas, budaya kinerja dan budaya
melayani
2. Penataan
peraturan
perundang-
undangan
Peningkatan kualitas
peraturan perundang-
undangan.
Isu masih relevan, dan perlu fokus
penekanan pada penguatan kebijakan untuk
mendorong pembentukan Forum Konsultasi
Publik dalam perumusan kebijakan;
3. Penataan
dan
penguatan
organisasi
Pengembangan
kelembagaan
pemerintahan yang tepat
ukuran, tepat fungsi, tidak
tumpang tindih dan
bersinergi antar instansi.
Isu masih relevan, dan perlu fokus
penekanan pada pengembangan instrumen
evaluasi kelembagaan dan instrumen audit
kelembagaan
4. Penataan
tata laksana
Peningkatan
ketatalaksanaan yang
berbasis elektronik yang
menyeluruh dan terpadu
Isu masih relevan, dan perlu fokus
penekanan pada penguatan kebijakan
ketatalaksanaan untuk mendorong proses
bisnis birokrasi yang sederhana, cepat, dan
terintegrasi berbasis e-Government
5. Penataan
sistem
manajemen
SDM
Peningkatan
profesionalisme SDM
aparatur
Isu masih relevan, dan perlu fokus
penekanan pada penjaminan pelaksanaan
merit system dalam manajemen ASN
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 8
6. Penguatan
Akuntabilitas
Peningkatan indeks kinerja
instansi pemerintah.
Isu masih relevan, dan perlu fokus
penekanan pada Penerapan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
berbasis data terpadu dan keterbukaan
akses berbsis Teknologi Informasi
7. Penguatan
pengawasan
Peningkatan penerapan
sistem pengawasan yang
independen, profesional,
dan sinergis
Isu masih relevan, dan perlu fokus
penekanan pada perumusan kebijakan
yang mendukung upaya- upaya pencegahan
KKN, seperti whistleblowing system,
penanganan gratifikasi, pengaturan konflik
kepentingan
8. Peningkatan
kapasitas
pelayanan
publik
1. Peningkatan kualitas
pelayanan publik;
2. Peningkatan kapasitas
manajemen
penyelenggaraan
pelayanan publik.
Isu masih relevan, dan perlu fokus
penekanan pada:
1) Penguatan kebijakan untuk mendorong
forum konsultasi publik dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik,
pengembangan sistem publikasi
informasi proaktif yang dapat diakses
dengan bahasa yang mudah dipahami
2) Penguatan kebijakan untuk mendorong
pengaduan berbasis teknologi informasi
Sumber: Analisis, 2019
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 9
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam tabel 1 di atas,
isu strategis pembangunan RB Kota Surakarta secara umum dikategorikan pada:
1. Manajemen SDM dan penguatan integritas aparatur.
2. Sistem manajemen kebijakan dan tata kelola pemerintahan:
a. Tata laksana organisasi dan tata laksana.
b. Kerangka regulasi.
c. Sistem pengendalian kinerja pembangunan dan akuntabilitas.
d. Sistem pengawasan pembangunan.
3. Sistem manajemen penyelenggaraan pelayanan publik.
B. Evaluasi Pelaksanaan Komponen Reformasi Birokrasi
Fokus pembangunan 8 pilar reformasi birokrasi Kota Surakarta di tahun
2016-2021 direncanakan sebagai berikut:
1. Manajemen Perubahan
Beberapa hal yang harus dipelihara dan dikembangkan dalam area ini yaitu:
a. Internalisasi penerapan budaya kerja aparatur, disertai konsistensi
monitoring dan evaluasi di Kota Surakarta memiliki budaya kerja LURIK
yaitu Lurus dalam Bekerja dan Ikhlas dalam Pengabdian. Aparatur Sipil
Negara di Kota Surakarta harus mampu menginternalisasikan lima mantap
dengan menjadikannya sebagai nilai dalam bekerja, yaitu mantap
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 10
kejujuran, mantap pelayanan, mantap kedisiplinan, mantap organisasi dan
mantap gotong royong.
b. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan reformasi birokrasi (tim
reformasi birokrasi) melalui kegiatan rapat koordinasi tim pelaksana
maupun kelompok kerja (Pokja) reformasi birokrasi.
c. Koordinasi forum-forum ad hoc lain yang terkait dengan pelaksanaan
manajemen perubahan reformasi birokrasi, antara lain tim kerja zona
integritas dan evaluasi reformasi birokrasi.
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk
menghindarkan adanya duplikasi atau tumpang tindih peraturan
perundangan, serta menyusun peraturan perundangan yang mendukung
pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada ranah praktik, Kota Surakarta perlu
melakukan:
a. Peningkatan partisipasi publik dalam rangkaian proses legislasi rancangan
peraturan perundang-undangan (Rancangan Peraturan Daerah), melalui
penyusunan naskah akademis Raperda, Propemperda, Public Hearing,
yang mengarusutamakan HAM;
b. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH).
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 11
c. Fasilitasi penyusunan regulasi daerah yang berkaitan dengan 8
program prioritas RB.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Isu krusial terkait penataan kelembagaan antara lain sebagai berikut:
(1) Identifikasi/diagnosis terhadap permasalahan tumpang tindih
kewenangan susunan organisasi Pemerintah; (ii) Melaksanakan evaluasi
uraian tugas secara berkelanjutan, agar tidak terjadi tumpang tindih dan
agar uraian tugas dapat lebih fokus dan terukur.
4. Penataan Tata Laksana
Prioritas area penataan proses bisnis penyelenggaraan pelayanan dan
tata administrasi di lingkup pemerintahan Kota Surakarta yaitu: (i)
Optimalisasi fungsi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); (ii) Implementasi E-
Government yang terintegrasi; (iii) Penataan dan pendampingan dalam
implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM); (iv) Implementasi teknologi informasi berbasis elektronik
dalam manajemen pelayanan administrasi.
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 12
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
Prioritas Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Aparatur yang harus
dilaksanakan pada tahun 2018-2021. Kota Surakarta perlu meningkatkan:
a. Implementasi sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis
kompetensi dengan menguatkan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Mengembangkan mekanisme seleksi jabatan dengan kebijakan
pemanfaatan assessment center/assestment program.
c. Implementasi kebijakan penilaian kinerja pegawai;
d. Penerapan standar kompetensi jabatan dan syarat jabatan sebagai dasar
dalam penetapan kebijakan rotasi, mutasi, dan promosi aparatur.
6. Penguatan Akuntabilitas
Prioritas pembenahan akuntabilitas Kota Surakarta kurun 2019-2021 yaitu:
a. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP pada penandatanganan Pakta
Integritas dan Perjajian Kinerja;
b. Keterbukaan Informasi Publik dalam bentuk publikasi proses
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran ke dalam
website;
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 13
c. Pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja untuk
meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari Instansi
Pemerintah.
7. Penguatan Pengawasan
Beberapa hal terkait dengan penataan dan penguatan pengawasan, yaitu:
(i) Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju
WBK/WBBM di tiap OPD; (ii) Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di
masing-masing OPD; (iii) Pelaksanaan Whistle Blower System; (iv)
Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di OPD; (v) Pembangunan
SPIP di OPD; (vi) Penanganan pengaduan masyarakat di masing-masing
OPD.
8. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
Sasaran utamanya adalah pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan
harapan masyarakat. Oleh karena itu prioritas diarahkan pada:
a. Indeks Kepuasan Masyarakat (Survei Kepuasan Masyarakat) atas
pelayanan pemerintah;
b. Indeks Integritas Pelayanan;
c. Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan;
d. Tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik.
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 14
Berdasarkan evaluasi mandiri pelaksanaan komponen reformasi birokrasi
dari lembar LKE Reformasi Birokrasi Kota Surakarta tahun 2019 diperoleh data
bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dengan reformulasi kegiatan
sehingga dapat meningkatkan ketercapaian sasaran Reformasi Birokrasi. LKE
mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat kota yang dengan
koordinator Bagian Organisasi Sekeretariat Daerah Kota Surakarrta, dan 10 OPD
lainnya yaitu:
1) Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD);
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3) Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD);
4) Dinas Perhubungan;
5) Dinas Pertanian;
6) Dinas Kesehatan;
7) Kecamatan Jebres;
8) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda);
9) Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian;
10) Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 15
Deskripsi hasil penilaian disajikan dalam tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Deskripsi Kebutuhan Perbaikan Pelaksanaan Komponen
Reformasi Birokrasi dari Aspek Proses
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
1. Manajemen
perubahan
1. Tim Reformasi Birokrasi
1.a Tim reformasi
birokrasi /
penanggungjawab
reformasi birokrasi
unit kerja telah
dibentuk
BKPPD Belum terdapat
penanggung jawab
reformasi birokrasi
Tim belum
mendapat
penguatan
kapasitas
1.b Tim reformasi
birokrasi /
penanggung
jawab reformasi
birokrasi telah
melaksanakan
tugas sesuai
rencana kerja Tim
Reformasi
Birokrasi
Setda Belum semua
melaksanakan
tugas sesuai
rencana kerja Tim
Reformasi Birokrasi
Belum semua
Tim
mendapatkan
penguatan
kapasitas
pelaksanaan
program kerja
RB, karena
pergantian tim
mutasi
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 16
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
BKPPD Seluruh tugas
belum
dilaksanakan oleh
tim reformasi
birokrasi/penanggu
ng jawab reformasi
birokrasi sesuai
dengan rencana
kerja
Kurang
penggerakan
dari Tim RB
pusat /Kota
Surakarta
Dishub Seluruh tugas
belum
dilaksanakan oleh
tim reformasi
birokrasi/penanggu
ng jawab reformasi
birokrasi sesuai
dengan rencana
kerja
Kurang
penggerakan
dari Tim RB
pusat /Kota
Surakarta
1.c Tim reformasi
birokrasi /
penanggungjawab
reformasi birokrasi
telah melakukan
monitoring dan
evaluasi rencana
kerja, dan hasil
Setda Seluruh rencana
kerja belum
dimonitoring dan di
evaluasi
Kendala
kekurangan
SDM untuk
melaksanakan
monev tepat
waktu
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 17
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
evaluasi telah
ditindaklanjuti
BKPPD Seluruh rencana
kerja belum
dimonitoring dan di
evaluasi
Kurang
penggerakan
dari Tim RB
pusat /Kota
Surakarta
Dishub Seluruh rencana
kerja belum
dimonitoring dan di
evaluasi
Kurang
penggerakan
dari Tim RB
pusat / Kota
Surakarta
2. Road map Reformasi Birokrasi
2.a Road map telah
mencakup "quick
win"
Setda Quick win ada tapi
tidak sesuai
dengan ekspektasi
atau tidak dapat
diselesaikan dalam
waktu cepat
Kendala waktu
dalam
penyiapan
komponen
lingkungan
mitra aplikasi
quick win
menghadapi
kendala teknis
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 18
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
2.b Penyusunan road
map telah
melibatkan seluruh
unit organisasi
Setda Sebagian besar
unit organisasi
telah dilibatkan
dalam penyusunan
road map
Keterbatasan
sumber daya
membuat
belum semua
OPD dilibatkan
2.c Telah terdapat
sosialisasi/internali
sasi road
map/rencana kerja
reformasi birokrasi
unit kerja kepada
anggota organisasi
Setda Sebagian kecil
anggota organisasi
telah mendapatkan
sosialisasi dan
internalisasi road
map
Keterbatasan
sumber daya
dan strategi
perencanaan
BKPPD Seluruh anggota
unit kerja belum
mendapatkan
sosialisasi dan
internalisasi
rencana kerja
Belum
mendapat
penguatan
kapasitas dari
Tim RB Pusat
/Kota Surakarta
Dishub Seluruh anggota
unit kerja belum
mendapatkan
sosialisasi dan
internalisasi
rencana kerja
Belum
mendapat
penguatan
kapasitas dari
Tim RB Pusat
/Kota Surakarta
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 19
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
2.d Rencana Kerja
Reformasi
Birokrasi unit kerja
selaras dengan
road map
BKPPD Rencana Kerja
belum menyajikan
prioritas perbaikan,
target waktu, dan
penanggungjawab
Tidak ada
disinsentif atau
punishment
karna tidak
menindaklanjuti
Dishub Rencana Kerja
belum menyajikan
prioritas perbaikan,
target waktu, dan
penanggungjawab
Tidak ada
disinsentif atau
punishment
karna tidak
menindaklanjuti
3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
3.a Rencana aksi
tindak lanjut
(RATL) telah
dikomunikasikan
dan dilaksanakan
Dishub Rencana kerja
belum menyajikan
prioritas perbaikan,
target waktu, dan
penanggungjawab
3.b Penanggungjawab
RB internal unit
kerja telah
melakukan
pemantauan dan
evaluasi
pelaksanaan
rencana kerja.
Dishub Sebagian kecil
rencana kerja telah
dimonitoring dan di
evaluasi, dan hasil
evaluasi telah
ditindaklanjuti
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 20
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
4. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja
4.a Terdapat
keterlibatan
pimpinan
tertinggi/pimpinan
unit kerja secara
aktif dan
berkelanjutan
dalam
pelaksanaan
reformasi birokrasi
Dishub Sebagian kecil
pimpinan unit
terlibat secara aktif
dan berkelanjutan
dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi
4.b Terdapat media
komunikasi secara
reguler untuk
mensosialisasikan
tentang reformasi
birokrasi yang
sedang dan akan
dilakukan
Setda Ada media
komunikasi yang
cakupannya
menjangkau
seluruh pegawai
dan pemangku
kepentingan
terkait, (tapi belum
dilaksanakan
secara berkala)
Kelemahan
Sumber daya
untuk
konsistensi
sosialisasi
reformasi
birokrasi
2. 2 Penataan
Peraturan
perundang-
undangan
1. Harmonisasi
1.a Telah dilakukan
revisi peraturan
perundang-
undangan yang
tidak harmonis /
Setda Upaya revisi atas
peraturan
perundang-
undangan yang
tidak harmonis /
tidak sinkron telah
Keterikatan
waktu
perencanaan
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 21
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
tidak sinkron dilakukan, namun
belum selesai
3. 3 Penataan
dan
Penguatan
Organisasi
1. Evaluasi
1.a Telah dilakukan
evaluasi yang
menganalisis
kesesuaian
struktur
organisasi/unit
kerja dengan
kinerja yang akan
dihasilkan
BKPPD Belum dilakukan
evaluasi yang
menganalisis
kesesuaian struktur
organisasi dengan
kinerja yang akan
dihasilkan unit
kerja
Belum ada
instrumen
monev
kesesuaian
struktur
organisasi/unit
kerja dengan
kinerja yang
akan dihasilkan
1.b Hasil assesment
telah direviu oleh
bagian organisasi
BKPPD Tidak
4. 4 Penataan
Tata
Laksana
1. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama
1.a Telah memiliki
peta proses bisnis
yang sesuai
dengan tugas dan
fungsi
Setda Seluruh unit
organisasi belum
memiliki peta
proses bisnis yang
sesuai dengan
tugas dan fungsi
Kurangnya
penguatan
kapasitas OPD
untuk
penyusunan
peta proses
bisnis
1.b Peta proses bisnis
sudah dijabarkan
Setda Sebagian besar
peta proses bisnis
Kurangnya
penguatan
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 22
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
ke dalam prosedur
operasional tetap
(SOP)
telah dijabarkan
dalam SOP
kapasitas OPD
untuk
penjabaran
peta proses
bisnis ke dalam
SOP
1.c Prosedur
operasional tetap
(SOP) telah
diterapkan
Setda Sebagian besar
unit organisasi
telah menerapkan
Prosedur
operasional tetap
(SOP) (belum
seluruh unit)
Kurangnya
penguatan
kapasitas OPD
untuk
penjabaran
peta proses
bisnis ke dalam
SOP
1.d Peta proses bisnis
dan Prosedur
operasional telah
dievaluasi dan
disesuaikan
dengan
perkembangan
tuntutan efisiensi,
dan efektivitas
birokrasi
Setda Belum ada evaluasi
terhadap efisiensi
dan efektifitas peta
proses bisnis dan
prosedur
operasional
Belum memiliki
instrumen
untuk evaluasi
Dishub Belum ada evaluasi
terhadap efisiensi
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 23
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
dan efektifitas peta
proses bisnis dan
prosedur
operasional
1.e Telah memiliki
peta proses bisnis
yang sesuai
dengan tugas dan
fungsi dan selaras
dengan Kinerja
Organisasi secara
berjenjang.
Setda Belum memiliki
peta proses bisnis
yang sesuai
dengan tugas dan
fungsi.
Keterbatasan
sumber daya
dengan
kapasitas yang
sesuai untuk
menyusun peta
proses bisnis.
2. Kualitas Pengelolaan Arsip
1.a Hasil Pengawasan
Kearsipan.
Penilaian
menggunakan
Hasil Pengawasan
Kearsipan (Perka
ANRI Nomor
38/2015). Indeks
0-100
Dinas
Arpusda
71 Kekurangan
sumber daya
dengan
kecakapan
teknis arsiparis.
5. 5 Penataan 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 24
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
Sistem
Manajemen
SDM
1.a Proyeksi
kebutuhan 5 tahun
telah disusun dan
diformalkan
BKPPD Tidak punya Batasan waktu
tahapan
prioritas
perencanaan
2. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
2.a Telah dilakukan
assessment
pegawai
BKPPD Telah dilakukan
assessment kepada
sebagian besar
pegawai (belum
seluruhnya)
Kendala
kecukuan
tenaga dan
durasi waktu
assessment
2.b Telah disusun
rencana
pengembangan
kompetensi
dengan dukungan
anggaran yang
mencukupi
BKPPD Telah disusun
rencana
pengembangan
kompetensi
sebagian besar
pegawai dengan
dukungan
anggaran yang
mencukupi
Keterbatasan
anggaran
2.c Telah dilakukan
pengembangan
pegawai berbasis
kompetensi sesuai
BKPPD Telah dilakukan
pengembangan
berbasis
kompetensi kepada
Kesempatan
diklat
kompetensi
sangat terbatas
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 25
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
dengan rencana
dan kebutuhan
pengembangan
kompetensi
sebagian besar
pegawai sesuai
dengan rencana
dan kebutuhan
pengembangan
kompetensi
dari sisi waktu
2.d Telah dilakukan
monitoring dan
evaluasi
pengembangan
pegawai berbasis
kompetensi secara
berkala
BKPPD Telah dilakukan
monitoring dan
evaluasi
pengembangan
pegawai berbasis
kompetensi secara
tidak berkala
Keterbatasan
waktu
3. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka
3.a Promosi terbuka
pengisian jabatan
pimpinan tinggi
telah dilaksanakan
BKPPD Promosi terbuka
jabatan pimpinan
tinggi terbatas
pada posisi jabatan
pimpinan tinggi
pratama
Kendala
koordinasi
kebijakan
makro
4. Penetapan kinerja individu
4.a Hasil penilaian
kinerja individu
telah dijadikan
BKPPD Hasil penilaian
kinerja individu
telah dijadikan
Kendala
ketersedaiaan
instrumen yang
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 26
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
dasar untuk
pengembangan
karir individu
pemberian reward
and punishment
lainnya
dasar untuk
pengembangan
karir individu
terhadap sebagian
besar pegawai
implementatif
untuk semua
jabatan
4.b Capaian kinerja
individu telah
dijadikan dasar
untuk pemberian
tunjangan kinerja
BKPPD Capaian kinerja
individu telah
dijadikan dasar
untuk pemberian
tunjangan kinerja
kepada sebagian
besar pegawai
Kendala
ketersedaiaan
instrumen yang
implementatif
untuk semua
jabatan
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
5.a Adanya monitoring
dan evaluasi atas
pelaksanaan
aturan
disiplin/kode
etik/kode perilaku
instansi
Setda Adanya monev atas
pelaksanaan aturan
disiplin/kode
etik/kode perilaku
instansi tidak
berkala
Pergeseran
prioritas
kegiatan
dikarenakan
keterbatasan
sumberdaya
5.b Adanya monitoring
dan evaluasi atas
Dishub Belum ada monev
atas pelaksanaan
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 27
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
pelaksanaan
aturan
disiplin/kode
etik/kode perilaku
instansi
aturan
disiplin/kode
etik/kode perilaku
instansi
6. Pelaksanaan evaluasi jabatan
6.a Unit kerja telah
mengimplementasi
kan Standar
Kompetensi
Jabatan (SKJ)
BPPKAD Unit kerja hanya
mengimplementasi
kan SKJ pada
sebagian jabatan
BKPPD SKJ belum
diimplementasi
Dishub SKJ belum
diimplementasi
6.b Unit kerja telah
melaksanakan
evaluasi jabatan
berdasarkan SKJ
Setda/
pusat
Evaluasi Jabatan
belum
dilaksanakan
Keterbatasan
sumber daya
dan belum
menemukan
strategii yang
efisien untuk
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 28
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
menjamin
kesahihan
evaluasi
jabatan
berdasarkan
SKJ di semua
unit kerja
BKPPD Evaluasi Jabatan
belum
dilaksanakan
Dishub Evaluasi Jabatan
belum
dilaksanakan
6. 6 Penguatan
Akuntabilitas
1. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
1.a Sistem
pengukuran
kinerja telah
dirancang berbasis
elektronik
Setda Sistem pengukuran
kinerja berbasis
elektronik dalam
pengembangan
tapi belum
implementasi
a. Keterbatasan
SDM dan
waktu untuk
pengembang
an sistem
pengukuran
Kinerja
berbasis
elektronik 1.b Sistem Setda Sistem pengukuran
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 29
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
Pengukuran
Kinerja dapat
diakses oleh
seluruh unit
kinerja belum
dapat diakses oleh
unit organisasi
b. Keterbatasn
anggaran
bintek
aplikasi
untuk ASN
7. 7 Penguatan
Pengawasan
1. Gratifikasi
1.a Penanganan
gratifikasi telah
diimplementasikan
Dishub UPG tidak
melaporkan secara
berkala tentang
praktik gratifikasi
1.b Telah dilakukan
evaluasi atas
kebijakan
penanganan
gratifikasi
Setda Belum terdapat
evaluasi atas
kebijakan
penanganan
gratifikasi
Tidak pernah
ada kasus
Dishub Belum ada evaluasi
atas kebijakan
penanganan
gratifikasi
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 30
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
1.c Hasil evaluasi atas
penanganan
gratifikasi telah
ditindaklanjuti
Setda Belum terdapat
laporan tindak
lanjut
Tidak pernah
ada kasus
Dishub Belum terdapat
laporan tindak
lanjut
2. Penerapan SPIP
3.a Maturitas SPIP,
Penilaian
menggunakan
instrumen tentang
Pedoman Penilaian
dan Strategi
Peningkatan
Maturitas SPIP
(Perka BPKP
Nomor 4/2016)
skala 5
Setda 3.125 Keterbatasan
kapasitas OPD
untuk
pengendalian
implementasi
SPIP sesuai
standar
3. Whistle-Blowing System
3.a Whistle Blowing
System telah
Dishub WBS belum
disosialisasikan
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 31
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
disosialisasikan
3.b Telah dilakukan
evaluasi atas
Whistle Blowing
System
Setda Belum ada
monitoring dan
evaluasi Whistle
Blowing System
Ketersediaan
instrumen dan
tidak adanya
kasus sehingga
hal ini kurang
masuk dalam
radar prioritas
3.c Hasil evaluasi atas
Whistle Blowing
System telah
ditindaklanjuti
Setda Seluruh hasil
evaluasi atas
Whistle Blowing
System belum
ditindaklanjuti
Ketersediaan
instrumen dan
tidak adanya
kasus sehingga
hal ini kurang
masuk dalam
radar prioritas
4. Penanggulangan Benturan Kepentingan
4.a Penanganan
benturan
kepentingan telah
disosialisasikan
Inspekto
rat
Penanganan
benturan
kepentingan belum
disosialiasikan ke
seluruh unit
organisasi
Instrumen
penilaian
benturan
kepentingan
belum siap
disosialisasikan
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 32
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
4.b Penanganan
benturan
kepentingan telah
diimplementasikan
Inspekto
rat
Penanganan
benturan
kepentingan belum
diimplementasikan
4.c Telah dilakukan
evaluasi atas
penanganan
benturan
kepentingan
Inspekto
rat
Penanganan
benturan
kepentingan belum
di monitoring dan
evaluasi
4.d Hasil evaluasi atas
penanganan
benturan
kepentingan telah
ditindaklanjuti
Inspekto
rat
Seluruh Hasil
evaluasi atas
penanganan
benturan
kepentingan belum
ditindaklanjuti
5. Pembangunan Zona Integritas
5.a Telah dilakukan
pembangunan
zona integritas
Inspekto
rat
Belum ada
pembangunan
zona integritas
Instrumen
perencanaan,
pelaksanaan,
dan monev
pengembangan
ona integritas
belum dipahami
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 33
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
oleh seluruh tin
RB OPD
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
6.a Indeks Internal
Audit Capability
Model (IACM).
Penilaian
menggunakan
instrumen tentang
Pedoman Teknis
Peningkatan
Kapabilitas APIP
(Perka BPKP
Nomor 16/2015)
skala 5
Setda 3 Keterbatasan
kesempatan
diklat dan
anggaran
8. 8 Peningkatan 1. Standar Pelayanan
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 34
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
Kapasitas
Pelayanan
Publik
1.a Dilakukan reviu
dan perbaikan atas
standar pelayanan
Dishub Belum dilakukan
reviu dan
perbaikan atas
standar pelayanan
Instrumen
monev dan
evaluasi
standar
pelayanan
belum
diterapkan di
semua OPD
1.b Dilakukan reviu
dan perbaikan atas
SOP
Dishub Belum ada reviu
dan perbaikan SOP
2. Budaya Pelayanan Prima
3.c Telah terdapat
sistem
punishment(sanksi
)/reward bagi
pelaksana layanan
serta pemberian
kompensasi
kepada penerima
layanan bila
layanan tidak
sesuai standar
BKPPD Belum terdapat
sistem
sanksi/reward bagi
pelaksana layanan
serta pemberian
kompensasi kepada
penerima layanan
bila layanan tidak
sesuai standar
Belum terdapat
sistem
sanksi/reward
bagi pelaksana
layanan serta
pemberian
kompensasi
kepada
penerima
layanan bila
layanan tidak
sesuai standar
Dishub Belum terdapat
sistem
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 35
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
sanksi/reward bagi
pelaksana layanan
serta pemberian
kompensasi kepada
penerima layanan
bila layanan tidak
sesuai standar
3.d Telah terdapat
sarana layanan
terpadu
/terintegrasi
Tidak ada
pelayanan yang
dilakukan secara
terpadu
3. Pengelolaan Pengaduan
3.a Terdapat SOP
pengaduan
pelayanan
Dishub Belum ada SOP
pengaduan
pelayanan
Belum semua
OPD memiliki:
a. SOP
pengaduan
b. unit
pengelola
pengaduan
c. mekansime
evaluasi
penanganan
keluhan /
masukan
3.b Terdapat unit yang
mengelola
pengaduan
pelayanan
Dishub Belum ditetapkan
unit pengelola
pengaduan
3.c Telah dilakukan
evaluasi atas
penanganan
keluhan / masukan
Dishub Belum ada evaluasi
penanganan
keluhan / masukan
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 36
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
4.a Hasil survey
kepuasan
masyarakat dapat
diakses secara
terbuka
BKPPD Belum tersedia
media untuk
mengakses data
hasil survey
dengan mudah
Belum semua
OPD memiliki:
a. Publikasi
Data hasil
survey
kepuasan
pengguna
layanan
yang dapat
diakses
secara
terbuka dan
mudah
b. Mendokume
ntasikan
respon
tindak lanjut
atas hasil
survey
kepuasan
masyarakat
Dishub Belum tersedia
media untuk
mengakses data
hasil survey
dengan mudah
4.b Dilakukan tindak
lanjut atas hasil
survey kepuasan
masyarakat
Dishub Belum dilakukan
tindak lanjut atas
hasil survey
kepuasan
masyarakat
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi
5.a Telah menerapkan
teknologi informasi
dalam
memberikan
Setda Sebagian besar
pelayanan telah
menerapkan
teknologi informasi
Keterbatasan
kemampuan
SDM dan
kecukupan
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 37
No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan
pelayanan dalam memberikan
pelayanan
perangkat TIK
Keberhasilan dari proses reformasi birokrasi diasumsikan menghasilkan
dampak kinerja birokrasi yang mencerminkan perbaikan dalam hal: (i) Kapasitas
dan akuntabilitas kinerja organisasi; (ii) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
(iii) kualitas pelayanan publik yang baik. Variabel hasil RB kota Surakarta
disajikan dalam Tabel 3. berikut ini
Tabel 3. Deskripsi Kebutuhan Perbaikan Pelaksanaan Komponen
Reformasi Birokrasi Kota dari Aspek Hasil
No Area Komponen Catatan Evaluasi
Permasalahan
1. Kapasitas Dan Akuntabilitas
Kinerja Organisasi
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Standar 0-100
66.70 Konsistensi dan ekserasian antar dokumen renja OPD dengan RKPD dan Renstra
kurang kuat
2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) skala 0-5
3,23 Kendala penentuan struktur dan fungsi organisasi berkaitan dengan kewenangan banyak
pihak dan akomodasi berbagai aspek kepentingan sehingga sulit koordinasi
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 38
No Area Komponen Catatan
Evaluasi
Permasalahan
2. Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN
1. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) Skala 0-4
Tidak diperoleh informasi
Tidak bisa melakukan survey internal karena sudah menjadi metode baku yang dilakukan eksternal
2. Opini BPK WTP/WTP-DPP/WDP/TMP/TW/Tidak Ada Laporan
WTP
3. Kualitas Pelayanan
Publik
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan
(Survei Eksternal), Skala 0-4
Tidak diperoleh
informasi
Kekurangan SDM dan instrumen
Penilaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kota Surakarta tahun 2018-
2019 mengindikasikan perlunya beberapa kebutuhan prioritas untuk menangani
kelemahan yang ditemukan saat ini. Hasil reviu kebutuhan prioritas ini menjadi
bahan usulan rencana aksi RB tahun berikutnya yang diintegrasikan dalam RKPD
dan Renja OPD di tahun perencanaan berkenaan.
C. Evaluasi Pelaksanaan Quick Wins
Penetapan quick wins dipandang memiliki arti yang sangat penting bagi
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di kota Surakarta.
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 39
Tabel 4. Quick Wins RB tahun 2018-2019
No Sektor Quick Wins PIC OPD Terkait
Evaluasi
1 Lintas Sektor semua urusan
pemerintahan
Untuk mendukung
pilar RB:
Pelayanan Publik
Transparansi
Akuntabilitas
Aplikasi Solo Destination yang selama ini menjadi
aplikasi yang menunjukkan wajah Kota Surakarta
dikembangkan lebih jauh demi kenyamanan
wisatawan domestik maupun internasional.
Bidang Data
Diskominfo SP
Semua OPD
Sudah dilansir ke masyarakat
2 Untuk mendukung pilar RB:
Pelayanan publik
Transparansi
Akuntabilitas
Pembayaran Retribusi Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan non Tunai (e-RPP/K)
Dinas Perdagangan
BPPKAD Sudah terlaksana di area pilot project, dan masih dilakukan
tahap teknis pengadaan
kartu dan alat mPOS, dan kerjasama
dengan pihak bank
3 s.d.a. SIPANGKUR ABAH BPPKAD DPMPTSP Masih dalam tahap
pengembangan
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 40
No Sektor Quick Wins PIC OPD
Terkait
Evaluasi
sistem.
Sumber: Olah Data Primer, 2018
Aplikasi Solo Destination dilansir Walikota Surakarta pada tanggal 25
November 2018, dengan asumsi 95% warga kota Surakarta sudah melek
teknologi. Aplikasi berbasis android ini sudah dapat diunduh di Google Play
Store. Aplikasi Solo Destination memiliki sejumlah fitur layanan dan fitur
informasi. Fitur layanan publik tersebut adalah e-ticketing, e-retribusi, e-
kelurahan, e-uji, info lalu-lintas Solo yang merupakan pantuan CCTV lalu lintas
dan lain-lain. Selain itu, di dalam aplikasi tersebut juga tersedia berbagai macam
informasi lainnya termasuk informasi wisata, kuliner dan sebagainya. Aplikasi ini
bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi publik dan memajukan
branding kota. Aplikasi ini salah satu instrumen pendukung pembangunan Smart
City.
Pembayaran Retribusi Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan non Tunai
(e-RPP/K) sebagai quickwin dilansir Walikota Surakarta pada tanggal 18 Oktober
2018, meskipun pengembangannya masih terus dilakukan. Terobosan ini untuk
meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkann kenyamanan lingkungan.
Penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (RPP/K) di Kota Solo
tidak mudah dilakukan Pemkot Surakarta. Keterbatasan personel pemungut
retribusi merupakan tantangan terbesar yang harus dicarikan solusi.
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 41
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta, jumlah petugas
pemungut retribusi itu hanya 15 orang. Padahal wajib retribusi se-Kota
Bengawan lebih dari 70.000 orang, Hal ini mengakibatkan coverage retribusi
berpotensi tidak maksimal. Oleh karena itu layanan e-RPP/K ini dimaksudkan
untuk mengoptimalkan retribusi daerah dari pasar. Quickwin tersebut saat ini
masih dikembangkan teknis pengadaan kartu dan alat mPOS, berupa kartu yang
diberikan ke warga.
Kartu e-retribusi dan dipersilakan mengisi saldo kartu tersebut, melalui
layanan mobil keliling Bank Jateng. Selanjutnya, sebulan sekali wajib retribusi
tinggal membayar RPP/K melalui alat mobile Point of Sale (mPOS). Caranya
cukup mengetukkan (tapping) kartu e-retribusi dan mengikuti petunjuk yang
tertera dalam mPOS. Untuk sementara, kartu dan alat dibagikan kepada wajib
retribusi yang menjadi pilot project.
Pengadaan kartu dan alat lainnya akan dibahas lebih lanjut bersama pihak
bank. Data terakhir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)
adalah 186.000 KK. Tapi untuk penerbitan e-RPP/K baru divalidasi terhadap
70.000 KK, karena prosesnya tidak mudah.
Pembayaran RPP/K non tunai ini, mampu mendukung transparansi
pengelolaan retribusi. Sebab seluruh data pembayaran dan tunggakan akan
tercatat. Program ini juga bertujuan membangun kembali kepercayaan
masyarakat kepada Pemkot. Bahwa tidak ada lagi retribusi yang tercecer atau
pungli. PP/K non tunai juga diharapkan mampu mendukung terwujudnya Solo
sebagai smart city.
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 42
SIPANGKUR ABAH, aplikasi untuk pembayaran pajak air tanah saat ini masih
dalam tahap pengembangan. Hal ini dikarenakan koordinasi dengan stakeholder
eksternal yaitu masyarakat luas, sehingga potensial dengan hambatan-hambatan
yang terlewat dari prediksi kebijakan.
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 41
BAB III
REKOMENDASI
Bagian ini akan menyajikan rekomendasi berdasarkan hasil reviu yang
dilakukan. Rekomendasi mengarah kepada usulan rencana aksi yang perlu dilakukan
untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi.
A. Kesimpulan
Berpijak pada data LKE, persoalan implementasi RB di Kota Surakarta
ditemukan beberapa poin yang menunjukan keterhubungan:
Gambar 1. Keterkaitan Komponen Impementasi dan Monev RB
Komiten: a. Prioritas
kebijakan b. Aktivasi
Tim Pokja RB
c. Anggaran
Konsistensi Aksi
Kapasitas pelaksana RB
Instrumen RB: Perencanaan/
penyusunan Pengawasan Monev &
penilaian
Dokumen
hasil
Insentif
DisInsentif
Monev Berkala
Rekomendasi Feedback:
Tindak lanjut rekomendasi
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 42
Secara umum rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti Tim RB Kota sebagai
berikut.
1. Komitmen dari Tim Pokja Utama level Kota untuk
Tingkat komitmen pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan RB
direpresentasikan melalui tindakan aksi berikut:
a. Menjadikan agenda RB masuk dalam prioritas RKPD dan Renja OPD;
b. Memperluas cakupan OPD yang memahami yang mampu melaksanakan
program RB (bertahap hingga semua OPD);
c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi rutin diantara tim RB untuk menjaga
kesatuan gerak dan semangat RB;
d. Melakukan advokasi kepada TAPD supaya kegiatan-kegiatan penguatan RB
mendapatkan proporsi yang rasional (berbasis target kinerja) supaya dapat
dilaksanakan.
2. Kapasitas pelaksana
Melakukan bimbingan teknis berkala untuk tim pokja RB supaya diperlengkapi
pengetahuan dan kecakapan teknis mengimplementasikan program RB dan
mendokumentasikan hasil. Rencana kerja dan indikator kinerja RB perlu
disosialisasikan dan dievaluasi apakah sudah terintegrasi dalam Renja OPD.
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 43
3. Ketersediaan Instrumen RB
Menyusun instrumen pendukung pelaksanaan RB. Merujuk pada Tabel 2.
Deskripsi Kebutuhan Perbaikan Pelaksanaan Komponen Reformasi Birokrasi dari
Aspek Proses sebagaimana disajikan di Bab II, teridentifikasi kebutuhan
instrumen yang harus disediakan yaitu:
a. Peta proses bisnis dan prosedur operasional untuk semua untit kerja;
b. Instrumen evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan
prosedur operasional;
c. Instrumen Evaluasi Kelembagaan dan Tata Laksana organisasi;
d. Instrumen penilaian kinerja individu supaya dapat dijadikan dasar untuk
pengembangan karir individu;
e. Instrumen penilaian kinerja individu supaya dapat dijadikan dasar untuk
penentuan tunjangan kinerja;
f. Instrumen monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System
4. Sistem Kebijakan insentif dan disinsentif
Pemberian insentif bagi OPD yang berkomitmen tinggi aktif mengimplentasikan
dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan RB, dan pemberian disinsentif
/sangsi bagi OPD yang kurang berkomitmen.
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 44
5. Konsistensi aksi
OPD leading sector pelaksana program RB perlu mengagendakan dalam
Rencana Kerja (Renja) kegiatan prioritas pelaksanaan RB, antara lain:
a. Meningkatkan sosialisasi pengawalan implementasi RB di semua OPD;
b. Penyusunan instrumen-instrumen pendukung area RB sebagaimana
disebutkan dalam point 2 di atas (Ketersediaan Instrumen RB);
c. Melakukan bimbingan teknis untuk penguatan kapasitas pelaksana tim
pokja RB;
d. Melakukan bimbingan teknis untuk tim pokja RB terkait penyusunan
instrumen-intrumen pelaksanaan, monev, penilaian dan penyusunan
dokumen hasil RB;
e. Menyusun agenda kerja pengawalan pelaksanaan RB supaya termonitor
dengan baik.
6. Dokumentasi hasil
Dokumentasi hasil pelaksanaan RB diperlukan untuk bahan monev dan evaluasi
kinerja. Oleh karena itu tim pokja RB perlu memasukkan dalam tugas rutinnya
aktivitas berikut:
a. Memastikan pengumpulan data dan analisis data pelaksanaan RB
terdokumentasi dalam dokumen laporan secara tertib;
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 45
b. Pengumpulan data direkam dalam sistem basis data terpadu;
c. Analisis data disajikan secara terstruktur sebagai input pengambilan
keputusan kebijakan tata kelola pemerintahan dan manajemen pelayanan
publik;
d. Hasil analisis dipublikasikan secara terbuka dalam media online dan off line
kepada stakeholder terkait untuk peningkatan aspek akuntabilitas
pemerintah.
7. Monitoring dan evaluasi berkala
Tim RB perlu menjaga keteraturan agenda monev supaya mendapatkan data
dan fakta pembangunan RB secara substantif, bukan hanya formalitas.
8. Penyusunan rekomendasi
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut oleh tim monev RB perlu dibuat
executive summary bagi pengambil kebijakan sebagai bagian dari proses
sosialisasi dna penguatan kapasitas pelembagaan RB di kalangan pengambil
kebijakan (eselon II).
9. Tindak lanjut rekomendasi
Hasil rekomendasi ditindaklanjuti sebagai feedback untuuk perbaikan komitmen
Pemerintah Kota Surakarta untuk perbaikan reformasi birorasi.
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 46
B. Rencana Tindak dan Kegiatan Prioritas Pendukung RB
Rencana tindak dan rencana kegiatan prioritas pendukung RB ini disusun
berdasarkan analisis Tabel 2. Deskripsi Kebutuhan Perbaikan Pelaksanaan
Komponen Reformasi Birokrasi dari Aspek Proses. Sebagaimana disajikan di Bab
II, matrik rencana ini perlu dikawal untuk diintegrasikan dalam Renja OPD
terkait untuk percepatan pembanguan RB di Kota Surakarta. Berikut ini disajikan
rekomendasi rencana aksi dengan kegiatan prioritas.
Tabel 5. Rencana Aksi dan Kegiatan Prioritas RB Kota Surakarta tahun
2020-2021
No Komponen Permasalahan Rencana Aksi Kegiatan Prioritas
1. Manajemen Perubahan
1. Tim Reformasi
Birokrasi
Belum semua Tim
mendapatkan
penguatan kapasitas
pelaksanaan
program kerja RB,
karena pergantian
tim (mutasi)
Menyelenggarakan
penguatan kasitas
supaya Tim Reformasi
Birokrasi
Melaksanakan seluruh
tugas sesuai dengan
rencana kerja
Rapat kerja dan
fasilitasi asistensi
perencanaan dan
monev RB
2. Road Map
Reformasi
Keterbatasan
sumber daya
Pengawalan progres
pelaksanaan rencana
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 47
No Komponen Permasalahan Rencana Aksi Kegiatan Prioritas
Birokrasi sehingga belum
semua OPD terlibat
dalam perencanaan,
implementasi
strategi pelaksanaan
dan monev RB
tindak dalam road
map RB
3. Pemantauan
dan Evaluasi
Reformasi
Birokrasi
Belum dilembagakan
sistem peringatan
awal jadwal
monitoring dan
evaluasi atas
rencana kerja
Penyusunan sistem
peringatan awal
jadwal monitoring dan
evaluasi atas rencana
kerja RB
Workshop
penyusunan sistem
peringatan awal
jadwal monitoring
dan evaluasi atas
rencana kerja RB
4. Perubahan Pola
Pikir dan
Budaya Kinerja
Tidak ada disinsentif
atau punishment
karna tidak
menindaklanjuti
a. Publikasi untuk
internalisasi nilai-
nilai RB di seluruh
website OPD dan
website kota,
b. Pemberian
penghargaan
(insentif) untuk
OPD yang paling
update tentang
perwujudan RB
dalam OPD dan
layanan publiknya
c. Pemberlakuan
disinsentif bagi OPD
1) Kegiatan
diseminasi
/sosialisasi
2) Kegiatan
evaluasi dan
penilaian
(Penilaian
Lomba RB antar
OPD)
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 48
No Komponen Permasalahan Rencana Aksi Kegiatan Prioritas
yang ada untuk
melaksanakan
program RB
2. 2 Penataan Peraturan perundang-undangan
1. Harmonisasi Keterbatasan
sumber daya,
sehingga upaya
reviu atas peraturan
daerah yang perlu di
evaluasi belum
semuanya dapat
dilakukan
Mengusulkan dalam
program
pembentukan
peraturan daerah
Melaksanakan
kegiatan
Pengkajian /
Evaluasi Peraturan
Daerah
2. Legislasi Pengendalian
terhadap
pembentukan
produk hukum
daerah belum
berjalan optimal
sesuai standar
operasional prosedur
(SOP) yang di
tetapkan
Sosialisasi dan bintek
operasionalisasi
sistem pengendalian
pembentukan produk
hukum daerah.
Monitoring dan
evaluasi proses
pembentukan
produk hukum
daerah guna
menyelaraskan
dengan standar
operasional
prosedur (SOP)
yang telah di
tetapkan.
3. Publikasi Belum diperolehnya
model
Mewujudkan inovasi
dalam penyebarluasan
Sosialisasi
peraturan
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 49
No Komponen Permasalahan Rencana Aksi Kegiatan Prioritas
penyebarluasan
produk hukum
daerah yang efektif
dan efisien guna
mengukur tingkat
pemahaman /
kesadaran hukum
masyarakat terhadap
suatu peraturan
produk hukum daerah
sehingga dapat
mewujudkan
kesadaran /
pemahaman hukum
masyarakat.
perundang-
undangan
3. 3 Penataan dan Penguatan Organisasi
1. Evaluasi Belum ada
instrumen monev
kesesuaian struktur
organisasi/unit kerja
dengan kinerja yang
akan dihasilkan
Bintek dan
workshop
penyusunan
instrumen monev
kesesuaian
struktur
organisasi/unit
kerja dengan
kinerja yang akan
dihasilkan
4. 4 Penataan Tata Laksana
1. Proses bisnis
dan prosedur
operasional
tetap (SOP)
kegiatan utama
Kurangnya
penguatan kapasitas
OPD untuk
penyusunan peta
proses bisnis dan
Melaksanakan
sosialisasi penyusunan
peta proses bisnis
Pembentukan tim
penyusunan peta
Bintek dan
Workshop
penyusunan peta
proses bisnis dan
SOP yang selaras
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 50
No Komponen Permasalahan Rencana Aksi Kegiatan Prioritas
penjabaran ke SOP proses bisnis
Penyusunan peta
proses bisnis dan
dokumen
perencanaan eksisting
dengan kinerja
organisasi
Belum memiliki
instrumen untuk
evaluasi kesesuaian
Peta proses bisnis
dan SOP
Penyusunan
instrumen monev peta
proses bisnis dan SOP
yang selaras dengan
kinerja organisasi
2. Kualitas
Pengelolaan
Arsip
Kekurangan sumber
daya dengan
kecakapan teknis
arsiparis
Penguatan kapasitas
arsiparis melalui
bintek untuk
meningkatkan nilai
hasil pengawasan
kearsipan
Bintek kecakapan
teknis arsiparis
dari semua staf
perencanaan dan
evaluasi OPD
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
1. Pengembangan
pegawai
berbasis
kompetensi
a. Standar
kompetensi
jabatan belum
tersedia
b. Metode
pengukuran
kompetensi ASN
belum tersusun
a. Pengembangan
Standar Kompetensi
Jabatan
b. Penentuan Metode
Pengukuran
c. Pengembangan
dokumentasi
kompetensi
a. Melakukan
Proses
Penempatan
Pegawai
(Rotasi/Mutasi/D
emosi)
berdasarkan
standar
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 51
No Komponen Permasalahan Rencana Aksi Kegiatan Prioritas
c. Dokumentasi hasil
pengukuran
kompetensi belum
tersedia
d. Pola
pengembangan
Kompetensi
belum
berdasarkan
kebutuhan riil.
berbasis teknologi
informasi
d. Penentuan pola
penempatan
berdasarkan hasil
pengukuran
e. Penentuan pola
peningkatan
kapasitas
f. Menyusun kamus
Kompetensi
kompetensi dan
hasil
pengukuran
b. Melaksanakan
diklat
berdasarkan
kebutuhan.
2. Promosi jabatan
dilakukan
secara terbuka
a. Kendala
koordinasi
kebijakan makro
b. Kendala
ketersedaiaan
instrumen yang
implementatif
untuk semua
jabatan
c. Keterbatasan
sumberdaya dan
hambatan kultur
untuk monev
kode etik pegawai
a. Perluasan lelang
jabatan dilakukan
melalui promosi
terbuka untuk
pengisian jabatan
pimpinan tinggi
(utama, madya dan
pratama)
b. Melakukan
sosialisasi intrumen
Hasil penilaian
kinerja individu
dijadikan dasar
untuk
pengembangan
a. Pengadaan
lelang Jabatan
pimpinan tinggi
(utama, madya
dan pratama)
b. Sosialisasi
intrumen Hasil
penilaian kinerja
individu
dijadikan dasar
untuk
pengembangan
karir
c. Bintek Pengisian
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 52
No Komponen Permasalahan Rencana Aksi Kegiatan Prioritas
d. Keterbatasan
sumber daya dan
belum
menemukan
strategi yang
efisien untuk
menjamin
kesahihan
evaluasi jabatan
berdasarkan SKJ
di semua unit
kerja
karir individu
terhadap seluruh
pegawai;
c. Pengisian e-kinerja
dijadikan dasar
untuk pemberian
tunjangan kinerja
kepada seluruh
pegawai
d. Pengisian e-kinerja
dijadikan dasar
untuk pemberian
tunjangan kinerja
kepada seluruh
pegawai
e-kinerja
6. 6 Penguatan Akuntabilitas
1. Pengelolaan
Akuntabilitas
Kinerja
Penyesuaian ASN
pelaku Sistem
Pengukuran Kinerja
berbasis elektronik
dalam
pengembangan tp
belum implementasi
Penerapan SIMDA
INTEGRASI
Bintek pengisian
data di SIMDA
INTEGRASI
7. 7 Penguatan Pengawasan
1. Gratifikasi a. Belum terdapat
evaluasi atas
a. Sosialisasi tentang
gratifikasi
Workshop evaluasi
kebijakan
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 53
No Komponen Permasalahan Rencana Aksi Kegiatan Prioritas
kebijakan
penanganan
gratifikasi
b. Tidak pernah ada
kasus
b. Laporan secara
berkala kepada KPK
tentang
pelaksanaan UPG
dari unit pengendali
gratifikasi
c. Evaluasi atas
penanganan
gratifikasi
penanganan
gratifikasi supaya
efektif diterapkan
2. Penerapan SPIP Keterbatasan
kapasitas OPD untuk
pengendalian
implememtasi SPIP
sesuai standar
Pengajuan Self
Assesment pada
aplikasi e-SPIP ke
BPKP
3. Whistle-Blowing
System
Belum ada
monitoring dan
evaluasi Whistle
Blowing System
a. Pembuatan aplikasi
e-Whistleblowing
pada tahun 2020
b. Sosialisasi e-
Whistleblowing
a. Workshop
penyusunan
sistem
Monitoring dan
evaluasi Whistle
Blowing
b. Kegiatan
fasilitasi monev
laporan hasil
tindaklanjut
Hasil evaluasi
atas Whistle
Blowing System
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 54
No Komponen Permasalahan Rencana Aksi Kegiatan Prioritas
4. Penanggulanga
n Benturan
Kepentingan
Instrumen penilaian
benturan
kepentingan belum
siap disosialisasikan
a. Sosialisasi terkait
penanganan
benturan
kepentingan
a. Workshop
penyusunan
Instrumen
penilaian
benturan
kepentingan
b. Bintek
penerapan
Instrumen
penilaian
benturan
kepentingan di
semua OPD
5. Pembangunan
Zona Integritas
Instrumen
perencanaan,
pelaksanaan, dan
monev
pengembangan Zona
integritas belum
dipahami oleh
seluruh tim RB OPD
a. Mengajukan
kandidat OPD
untuk menuju WBK
2019
b. Melakukan
pendampingan
pada OPD menuju
WBK 2019
Bintek penerapan
Instrumen
perencanaan,
pelaksanaan, dan
monev
pengembangan
zona integritas
6. Aparat
Pengawasan
Intern
Keterbatasan
kesempatan diklat
dan anggaran
Advokasi anggaran
peningkatan kapasitas
APIP
Pengiriman diklat
APIP
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 55
No Komponen Permasalahan Rencana Aksi Kegiatan Prioritas
Pemerintah
(APIP)
8. 8 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
1. Standar
Pelayanan
Instrumen monev
dan evaluasi standar
pelayanan belum
diterapkan di semua
OPD
Penguatan kapasitas
Tim RB untuk
memahami penerapan
Instrumen monev dan
evaluasi standar
pelayanan
Bintek penerapan
Instrumen monev
dan evaluasi
standar pelayanan
2. Budaya
Pelayanan
Prima
Belum terdapat
sistem sanksi/reward
bagi pelaksana
layanan serta
pemberian
kompensasi kepada
penerima layanan
bila layanan tidak
sesuai standar
Penyusunan
instrumen sistem
sanksi/reward bagi
OPD pelaksana
layanan
a. Workshop
Penyusunan
instrumen
sistem
sanksi/reward
bagi OPD
pelaksana
layanan
b. Sosalisasi
instrumen
sistem
sanksi/reward
bagi OPD
pelaksana
layanan
3. Pengelolaan
Pengaduan
Belum semua OPD
memiliki:
a. SOP pengaduan
Penguatan kapasitas
Tm RB untuk
menyusun, dan
memahami penerapan
Workshop untuk
menyusun, dan
memahami
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 56
No Komponen Permasalahan Rencana Aksi Kegiatan Prioritas
b. unit pengelola
pengaduan
c. mekansime
evaluasi
penanganan
keluhan /
masukan
:
a. SOP pengaduan
b. unit pengelola
pengaduan
c. mekansime evaluasi
penanganan
keluhan / masukan
penerapan :
a. SOP
pengaduan
b. unit pengelola
pengaduan
c. mekanisme
evaluasi
penanganan
keluhan
4. Penilaian
kepuasan
terhadap
pelayanan
Belum semua OPD
memiliki:
a. Publikasi Data
hasil survey
kepuasan
pengguna
layanan yang
dapat diakses
secara terbuka
dan mudah
b. Mendokumentasi
kan respon
tindak lanjut atas
hasil survey
kepuasan
masyarakat
Penguatan kapasitas
Tim RB untuk
menyusun dan
melaksanakan :
a. Publikasi Data hasil
survey kepuasan
pengguna layanan
yang dapat diakses
secara terbuka dan
mudah
b. Mendokumentasika
n respon tindak
lanjut atas hasil
survey kepuasan
masyarakat
Workshop untuk:
a. Publikasi Data
hasil survey
kepuasan
pengguna
layanan yang
dapat diakses
secara terbuka
dan mudah
b. Mendokumentas
ikan respon
tindak lanjut
atas hasil
survey
kepuasan
masyarakat
5. Pemanfaatan Keterbatasan Penguatan kapasitas Bintek atau
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab III Rekomendasi III- 57
No Komponen Permasalahan Rencana Aksi Kegiatan Prioritas
Teknologi
Informasi
kemampuan SDM
dan kecukupan
perangkat TIK
Tm RB untuk
menguasi TIK dalam
rangka peningkatan
kepuasan pengguna
layanan publik
pelatihan
penggunaan TIK
dalam rangka
peningkatan
kepuasan
pengguna layanan
publik
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab IV Penutup IV- 56
BAB IV
PENUTUP
Dokumen laporan hasil reviu monitoring dan evaluasi road map reformasi
birokrasi Pemerintah Kota Surakarta periode 2019-2021 merupakan hasil analisis dari
pelaksanaan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh OPD
terkait.
Sajian dalam laporan ini berisi catatan area RB yang masih memerlukan
perbaikan berdasar penilaian LKE pelaksanaan RB tahun 2019, disajikan dalam bab
II dokumen ini. Area pelaksanaan RB yang mendapakan penilaian kurang dari
standar menurut identifikasi LKE ini direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dengan
rencana aksi. Sejumlah rencana aksi ini dituangkan dalam bab III dokumen ini.
Dokumen ini akan berfungsi dan bermanfaat jika didukung oleh komitmen pimpinan.
Oleh karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan OPD untuk
melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai
dengan tanggungjawab masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan
sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.
Penyusunan rencana aksi dalam dokumen reviu monitoring dan evaluasi road
map reformasi birokrasi Pemerintah Kota Surakarta 2019-2021 dilakukan dengan
memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang disampaikan pada
saat Focus Group Discussion dan kemampuan Pemerintah Kota Surakarta dalam
merespon harapan tersebut.
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab IV Penutup IV- 57
Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan rencana tindak reformasi
birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan
penambahan inovasi untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus
dipecahkan.
Dalam hal demikian fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam
upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual
pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus
menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka
mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.
Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan
penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus
dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
kota Surakarta harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang
baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta telah berkomitmen untuk
melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.
Selanjutnya terdapat beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam
implementasi road map reformasi birokrasi Pemerintah Kota Surakarta 2019-2021,
yaitu:
1. Hasil reviu monitoring dan evaluasi road map reformasi birokrasi ini harus
ditindaklanjuti dengan kegiatan yang diintegrasikan dalam dokumen
perencanaan pembangunan daerah baik RKPD maupun Renja OPD, tidak
Laporan Monev Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Surakarta
2019
Bab IV Penutup IV- 58
selalu harus menambah kegiatan baru.
2. Tindak lanjut rekomendasi dari hasil reviu monitoring dan evaluasi pelaksanaan
road map reformasi birokrasi ini, perlu dilakukan pemantauan dengan
berbagai instrumen dan format kegiatan yang sudah direncanakan dalam
renja.