LAPORAN TAHUNAN...Laporan tahunan ini, selain memuat gambaran secara global realisasi pelaksanaan...

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI

2015

PENGADILAN AGAMA POLEWALI JL. BUDI UTOMO NO 23. POLEWALI MANDAR – SULAWESI BARAT

Telp.(0428) 23234, Fax. (0428) 21334,

Email:[email protected]


TAHUN 2015 EWALI TAHUN 2015

i

Kata Pengantar

الرهح نالرهحيـــبس مــمالله

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga

laporan tahunan Pengadilan Agama Polewali tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik.

Salam dan salawat senantiasa dicurahkan kepada manusia termulia Muhammad saw.

keluarga, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Islam.

Laporan tahunan ini, selain memuat gambaran secara global realisasi pelaksanaan program

kerja tahun 2015 dan kegiatan yang telah dapat dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan

Desember 2015 dibidang teknis yusticial maupun administrasi umum serta tugas-tugas lain yang telah

diprogramkan, juga program yang masih harus dilaksanakan lebih lanjut. Hal ini untuk meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas di Lingkungan Badan Peradilan pada umumnya dan Pengadilan Agama

Polewali pada khususnya.

Kami dalam pembuatan laporan ini telah berusaha menyajikan data seobyektif mungkin, akan

tetapi kami menyadari masih banyak kekurangan oleh karena itu kami mengharapkan saran/kritik dan

koreksi dari semua pihak yang terkait guna kesempurnaan laporan yang akan datang dan peningkatan

kinerja kami.

Demikian, semoga laporan ini bermanfaat dan berguna, dan kepada semua pihak yang telah

banyak membantu penyusunan laporan ini kami sampaikan penghargaan atas kerja kerasnya.

Polewali, 31 Desember 2015

Pengadilan Agama Polewali

Ketua,

Dra. Hj. NURLINAH K., S.H., M.H.

NIP. 19671231 199403 2 020


TAHUN 2015 EWALI TAHUN 2015

ii

Daftar Isi Pengantar ……………………………………………..…………………..................................................................i

Daftar Isi …………………………………………….....…………………..................................................................ii

Bab I Pendahuluan ....................................................................................................................... 1

A. Kebijakan Umum Peradilan ………………………………...................................................... 1

B. Visi dan Misi ……………………………………………….............................................................. 5

C. Rencana Strategis.……………………………………………........................................................ 5

Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi)..........…………………………….................................................... 10

A. Standard Operational Procedures(SOP)....................................................................... 15

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ........................................................................... 17

Bab III Pembinaan dan Pengelolaan ............................................................................................ 22

A. Sumber Daya Manusia ………………………………..…………………………………………………………… 22

B. Keadaan Perkara ……………………………………………........................................................... 28

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………………..…...................................................... 35

D. Pengelolaan Keuangan ..……………………………………........................................................ 40

E. Dukungan Tehnologi Informasi..................................................................................... 44

F. Regulasi Tahun 2015..................................................................................................... 47

Bab IV Pengawasan...............................................................................................................51

A. Internal ………………………………………..….......................................................................... 51

B. Evaluasi ........................................................................................................................ 60

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi …………………………………......................................................... 62

Lampiran:

1. SK Tim Penyusun Laporan Tahunan

2. Struktur Organisasi

3. SKP Tahun 2015

4. Matriks Keadaan Perkara Pengadilan Agama Polewali Tahun 2015

5. Matriks Upaya Hukum Pengadilan Agama Polewali Tahun 2015

6. Alur/Diagram Proses Kepaniteraan

7. Alur/Diagram Proses Kesekretariatan

8. SOP Kepaniteraan

9. SOP Kesekretariatan

10. Rekapitulasi dan realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2015

11. Sisa Perkara Tahun 2015

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI TAHUN 2015

Halaman 1 dari 65

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran

Pengadilan Agama Polewali dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang

administrasi, organisasi dan keuangan. Salah satu reformasi sistem peradilan adalah

Reformasi birokrasi yang dipahami sebagai manifestasi dari beberapa ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku yang bertujuan untuk penataan kelembagaan dan pelayanan

prima terhadap masyarakat/publik. Pengadilan Agama Polewali sebagai sebuah lembaga

peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki fungsi pelayanan publik di bidang

hukum,telah berusaha mengupayakan secara maksimal untuk melaksanakan 8 (delapan)

area perubahan reformasi birokrasi yang terdiri dari (1) Pola Pikir dan Budaya Kerja

(Manajemen Perubahan); (2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Penataan

dan Penguatan Organisasi; (4)Penataan Tatalaksana; (5)Penataan Sistem Manajemen

SDM Aparatur; (6) Penguatan Pengawasan; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan

(8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pengadilan Agama Polewali merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama Polewali sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang

masuk di tingkat pertama.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tugas penegakan hukum

dan keadilan merupakan suatu hal yang amat penting. Perihal ini ditegaskan oleh Allah SWT.

dalam al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 58 :

النهاسأنت كموا تمبي لهاوإذاحكم أنتؤدوا الأمانتإلأه لإنهإنهاللهي مركم بل عد يعابصيرا﴿ كانس نعمهايعظكمبهإنهالله ﴾٨٥الله

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang


Halaman 2 dari 65

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Mengingat dalam setiap kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk Negara

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, keadilan kebenaran,

ketertiban dan kepastian hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha

mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tentram dan tertib.

Mengingat pada setiap kehidupan masyarakat di dunia ini, termasuk pada masyarakat

Indonesia sebagai komunitas perkumpulan hidup, yang anggota-anggotanya satu sama lain

memiliki sifat, watak dan tingkah laku yang berbeda-beda, maka sudah barang tentu masing-

masing anggotanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Kepentingan-kepentingan

mana harus saling dijaga supaya tidak terjadi benturan kepentingan, sehingga kepentingan

dari satu anggota masyarakat, tidak mengganggu dan merugikan kepentingan anggota

masyarakat yang lain.

Untuk terciptanya keadaan tersebut, maka masyarakat dalam kehidupannya selalu

berbarengan dengan hukum sebagai kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan dasar manusia sebagai anggota masyarakat dan warga Negara pada semua

tingkatan guna terciptanya ketertiban dan kedamaian. Dengan kata lain, antara masyarakat

dan hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Hukum dalam kehidupan masyarakat

merupakan dasar legalisasi dan legislasi berbagai gejala sosial seperti perkawinan, keluarga,

kewarisan, hibah, wakaf dan lain-lain.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa setiap manusia sebagai anggota masyarakat

dan warga negara, mempunyai watak dan sifat yang berbeda-beda, dan apalagi sifat dasar

manusia cenderung senang terhadap hawa nafsu dan cenderung berpotensi untuk saling

bermusuhan. Selain itu manusia juga mempunyai kecenderungan saling berlawanan antara

kecenderungan menuju ke arah keburukan dan kecenderungan menuju ke arah kebaikan.

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum yang berakibat timbulnya kerugian pada

kepentingan orang lain, maka pihak yang kepetingannya dirugikan apabila tidak dapat

menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan pihak yang telah merugikan kepentingannya

tersebut, ia tidak dibenarkan menyelesaikannya dengan cara main Hakim sendiri, melainkan

dia harus menyelesaikannya melalui jalur hukum. Karena perbuatan main Hakim sendiri akan


Halaman 3 dari 65

menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang berakibat timbulnya kerugian kepentingan

pada pihak lain. Untuk itulah, guna terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat,

penyelesaian hal tersebut diberikan kepada penguasa/kekuasaan Negara.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,

kekuasaan negara yang menyelenggarakan tugas tersebut di atas adalah Kekuasaan

Kehakiman. Kekuasaan dimaksud adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

demi terselenggarakan Negara Hukum Republik Indonesia. Dan dalam prakteknya

penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dimaksud dilakukan oleh Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan

Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan

oleh Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia

merupakan peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara

tertentu yang berhubungan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

shodaqoh dan ekonomi syari’ah.

Pelaksanaannya untuk tingkat pertama meliputi kabupaten yang dilaksanakan oleh

Pengadilan Agama dan untuk tingkat banding meliputi wilayah provinsi yang dilakukan oleh

Pengadilan Tinggi Agama.

Sesuai uraian di atas, maka Pengadilan Agama Polewali sebagai salah satu peradilan

tingkat pertama dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar, telah berusaha

semaksimal mungkin dalam mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan bagi masyarakat

pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali.

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali Kelas II meliputi 2 (dua)

Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yakni Kabupaten Polewali Mandar dengan ibu kota

Polewali yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, dan Kabupaten Mamasa dengan ibu

kota Mamasa yang terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan.

Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan dikalangan masyarakat pencari

keadilan yang beragama Islam diwilayah Hukum Pengadilan Agama Polewali, maka perlu

diambil kebijakan-kebijakan untuk terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya

ringan. Kebijakan-kebijakan dimaksud tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat teknis

peradilan, akan tetapi juga mencakup hal-hal yang berhubungan dengan nonteknis, misalnya


Halaman 4 dari 65

masalah sarana dan prasarana dan lain-lain sebagai penunjang yang sangat penting demi

terwujudnya cita-cita luhur yang harus dicapai oleh Pengadilan Agama Polewali.

Dengan masuknya Peradilan Agama dalam naungan Mahkahmah Agung, maka

Peradilan Agama dipacu untuk lebih menselaraskan dengan empat lingkungan peradilan

lainnya baik dari segi administrasi, organisasi dan sumber daya manusia, termasuk sumber

daya Hakim. Oleh karena Peradilan Agama dalam mengemban tugas pokok dan fungsi

peradilan merumuskan kebijakan umum sebagai berikut:

1. Bidang Administrasi

Senantiasa meningkatkan kualitas administrasi yang berbasis teknologi informasi,

terutama melalui aplikasi SIADPA plus, SIMPEG dan secara bertahap meninggalkan cara-cara

manual untuk menuju perdailan yang modern. Meningkatkan sarana dan prasarana yang

langsung berhubungan dengan pelayanan kepada pencari keadilan.

2. Bidang Yustisial

Berusaha mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta

meningkatkan pelayanan hukum pada masyarakat. Meningkatkan transparansi publik

terhadap proses berperkara dan kebijakan lainnya, antara lain melalui Website Pengadilan

Agama Polewali, SMS Gateway, layanan informasi dan pengaduan, serta yang lainnya.

3. Bidang Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitas sumberdaya peradilan dan meningkatkan evaluasi kinerja

pelayanan hukum pada masyarakat, baik para pegawai maupun para Hakim.

Adanya kenaikan tunjangan Hakim serta kenaikan remunerasi/tunjangan kinerja

pegawai sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Di samping itu adanya sosialisasi,

bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Makassar maupun

Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Rencana strategis Pengadilan Agama Polewali Tahun 2015-2019 merupakan komitmen

bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian,

pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai

efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Polewali diselaraskan dengan arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang


Halaman 5 dari 65

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang ( RPNJP) 2005-2025

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai

Visi Misi serta Tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

B. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk

mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Polewali. Berisikan cita

atau bahkan tujuan hukum yang ingin diwujudkan sehingga dengan visi tersebut akan dapat

diketahui kemana Peradilan Agama akan dibawa dan diarahkan, dapat bekerja secara

konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Visi Pengadilan Agama Polewali mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI Yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA POLEWALI YANG LUHUR, BERMARTABAT

DAN BERWIBAWA“

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi

yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Polewali adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kredibilitas aparat Peradilan Agama Polewali sebagai penegak hukum

yang profesional, bermoral dan berdedikasi tinggi yang didukung sarana dan

prasarana yang memadai.

2. Meningkatkan kualitas aparatur Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya.

3. Meningkatkan manajemen Peradilan Agama yang modern dalam memberikan

pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

C. RENCANA STRATEGIS

Pada dasarnya pelaksanaan pemerintahan dewasa ini menghendaki terwujudnya

pemerintahan yang baik (good governance), demikian pula lembaga peradilan sebagai

lembaga mitra pemerintah untuk penegakan hukum, tentunya pula menghendaki


Halaman 6 dari 65

peradilan yang baik, dan peradilan yang baik hanya akan terwujud apabila di tata dalam

suatu sistem perencanaan di sertai dengan terwujudnya sistem akuntabilitas, sehingga

perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penguasaan

Rencana Strategi (renstra) dengan berbasis kinerja merupakan pedoman pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sehingga segala bentuk kegiatan dapat dilaksanakan

secara terencana dan terukur.

Pengadilan Agama merupakan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman sehingga

dalam pelaksanaan tersebut diperlukan rencana strategi, khusus Pengadilan Agama

Polewali rencana strategi disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum dan

masyarakat dalam wilayah Pengadilan Agama Polewali, dan memperhatikan

perkembangan hukum secara nasional dan diharapkan terdapat keselerasan dengan

peraturan perkembangan dibidang hukum.

Rencana Strategi Peradilan Agama disusun dengan harapan sebagai penjabaran visi

dan misi Peradilan Agama sehingga dalam pelaksanaannya mencapai suatu tujuan. Tujuan

yang hendak dicapai Pengadilan Agama Polewali adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan Agama Polewali sebagai lembaga penegak hukum yang

bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana,

cepat, transparan dan akuntabel.

2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari

keadilan.

3. Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi

independensi, integritas dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Polewali.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015-2019, sasaran

strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Polewali adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Polewali.

2. Peningkatan tertib administrasi perkara pada Pengadilan Agama Polewali.

3. Peningkatan kualitas pengawasan pada Peradilan Agama Polewali.


Halaman 7 dari 65

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan Agama Polewali (acces

to justice).

5. Peningkatan kualitas SDM pada Pengadilan Agama Polewali.

6. Peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama

Polewali.

7. Peningkatan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi Pengadilan

Agama Polewali.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan

diperlukan adanya indikator kinerja utama.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama

dapat digambarkan sebagai berikut:

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mewujudkan Pengadilan Agama Polewali sebagai lembaga penegak hukum yang Bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel

Peningkatan kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Polewali

1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan menjadi meningkat.

2. Prosentase perkara yang diselesaikan menjadi meningkat.

3. Prosentase perkara yang diputus tingkat pertama

4. kurang dari 6(enam) bulan menjadi menurun.

5. Prosentase perkara yang diminutasi menjadi meningkat

6. Prosentase putusan tingkat pertama yang tidak banding menjadi meningkat.


Halaman 8 dari 65

Peningkatan tertib administrasi perkara pada Pengadilan Agama Polewali

1. Prosentase berkas yang diajukan secara lengkap dapat terpenuhi.

2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis dapat terpenuhi.

3. Prosentase pengiriman berkas banding, kasasi dan PK yang dikirim ke PengadilanTingkat Banding dan Kasasi tepat waktu.

4. Prosentase ketepatan laporan perkara yang dibuat tepat waktu.

5. Prosentase berkas perkara yang masuk box arsip.

Peningkatan kualitas pengawasan pada Peradilan Agama Polewali.

1. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dapat meningkat.

2. Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan.

3. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti tepat waktu.

4. Prosentase pelaksanaan sistem pengendalian internal dapat dilaksanakan.

Mewujudkan peningkatan Kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat Pencari keadilan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan Agama Polewali (accestojustice)

Prosentase putusan tingkat pertama yang dipublikasikan menjadi meningkat.

Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi

Peningkatan kualitas SDM pada Pengadilan Agama Polewali.

1. Prosentase Pembinaan Teknis Yustisial.

2. Prosentase Pembinaan Teknis NonYustisial.


Halaman 9 dari 65

independensi, integritas dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Polewali

Peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Polewali

1. Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran layanan perkantoran dalam satu tahun anggaran.

2. Prosentase ketepatan penyelesaian laporan keuangan.

3. Prosentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan.

4. Prosentase ketepatan penyelesaian laporan BMN.

Peningkatan sarana prasarana Dalam menunjang pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Polewali.

Prosentase realisasi pelaksanaana nggaran pengadaan dalam satu tahun anggaran.


Halaman 10 dari 65

BAB II STRUKTUR ORGANISASI(TUPOKSI)

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan

Agama Polewali dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang administrasi,

organisasi keuangan. Pengadilan Agama Polewali merupakan lingkungan Peradilan Agama di

bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan

Agama Polewali sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat

pertama.

Visualisasi Struktur Organisasi Pengadilan Agama Polewali sebagai berikut:

Setelah Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Visualisasi Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Polewali sebagai berikut:

KETUA

WAKIL KETUA

KETUAKETUALL

KETUA PANITERA/SEKRETARIS

HAKIM

WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS

KAUR

KEUANGAN

KAUR

UMUM

KAUR

KEPEGAWAIAN

PANMUD

GUGATAN

PANMUD

PERMOHONAN

PANMUD

HUKUM

JURUSITA

PANITERA

PENGGANTI JURUSITA

PENGGANTI


Halaman 11 dari 65

Tugas pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Pengadilan Agama Polewali antara lain:

1. Ketua Pengadilan Agama Polewali

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam

mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas

menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bertugas dan bertanggungjawab atas

terselenggaranya peradilan dengan baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan

Agama, serta bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi umum Pengadilan Agama

dengan tertib, melakukan dan menjaga terpeliharanya hubungan antar instansi, baik sektoral

maupun lintas sektoral.

2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali

Tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Ketua Pengadilan Agama Polewali dalam hal

merencanakan dan melaksanakan tugas pokok peradilan serta mengkoordinir dan melaporkan

tugas pengawasan.

KETUA

WAKIL KETUA

KEKETUAETUAKETU

AKETUALL KETUA

PANITERA

HAKIM

SEKRETARIS

WAKILPANITERA

PANMUD GUGATAN

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD HUKUM

KASUB PERANCANAAN,

IT & PELAPORAN KASUB

KEPEGAWAIAN,

ORTALA

KASUB UMUM

DAN KEUANGAN

PANITERA

PENGGANTI

JURUSITA/JURUSITA

PENGGANTI


Halaman 12 dari 65

3. Hakim

Tugas pokok dan fungsinya adalah memeriksa dan mengadili perkara yang yang telah

diberikan oleh Ketua Pengadilan kepadanya, mulai proses penerimaan,membuat instrument

sidang, mengetik putusan dan penetapan perkara, sampai memaraf minutasi. Berkoordinasi

dengan Ketua Pengadilan Agama dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka

pendek serta pelaksanaan dan pengorganisasiannya, melaksanakan tugas lain atas perintah

Ketua Pengadilan serta melaksanakan pengawasan bidang bindalmin atas perintah Ketua.

4. Panitera

Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam

merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi kepaniteraan

perkara dan administrasi perkara serta administrasi peradilan lainnya yang berkaitan

dengan penyiapan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan

pelaksanaan tugas kegiatan kepaniteraan.

5. Sekretaris

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di

kesekretariatan, bertanggungjawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/penanggung

jawab kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang

muncul di bidang kesekretariatan.

6. Wakil Panitera

Membantu Panitera Pengadilan Agama dalam melaksanakan, membina dan mengawasi

pelaksanaan tugas-tugas pelayanan teknis di bidang administrasi kepaniteraan perkara dan

administrasi perkara serta administrasi peradilan lainnya, serta bertanggung jawab dalam

mengawasi tugas Meja I, Meja II, Meja III. Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Panitera Muda Gugatan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh


Halaman 13 dari 65

aktivitas pada bagian Gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

kegiatan, mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera. Bertugas

dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan

perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan

dengan masalah perkara gugatan.

8. Panitera Muda Permohonan


aktivitas pada Bagian Permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam

pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

Bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan

perkara, berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah

perkara permohonan.

9. Panitera Muda Hukum


aktivitas pada Bagian Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

kegiatan, mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera,

Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara, menyajikan statistik data

perkara,menyusun/membuat laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan melakukan

pengurusan administrasi pembinaan hukum agama, (nasehat tentang hukum Islam kepada

instansi pemerintah apabila diminta) dan mengkoordinir memasukkan data perkara baik

panggilan ghoib, jadwal persidangan, pengaburan perkara putus yang sudah berkekuatan hukum

tetap serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Panitera Pengganti

Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim, mengikuti

sidang, membuat berita acara, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada Panitera

Muda Hukum/meja III melalui Panitera serta bertanggungjawab kepada Panitera.


Halaman 14 dari 65

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan

perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Tugas pokok dan fungsinya adalah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

13. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat

menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta

pengelolaan keuangan.

14. Jurusita dan Jurusita Pengganti

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan, Mengantar Surat

Panggilan Sidang, Melaksanakan Sita dan bertanggungjawab kepada Panitera.

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggarana kekuasaan kehakiman yang

memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara

perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang

Nomor 50 tahun 2009.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama

dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan

Negara Tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan

organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan

memutus perkara-perkara ditingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi


Halaman 15 dari 65

syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nommor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Polewali Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut:

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi Tingkat

Pertama serta Penyitaan dan Ekseskusi.

2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan

Kembali serta administrasi Peradilan lainnya.

3. Memberikan administrasi pelayanan umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan

Agama.

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi

pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar

sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan

deposito/tabungan dan sebagainya.

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan

pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian pengawasan terhadap

advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Tugas Pokok Pengadilan Agama Polewali adalah sebagai berikut:

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan

kepadanya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970

2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah

Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan

Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum

Republik Indonesia.

3. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 5 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Perkara di Tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

perkawinan, waris, hibah, zakat, infaq, dan ekonomi syariah serta pengangkatan anak.


Halaman 16 dari 65

4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal

dan Penentuan Awal Bulan pada Tahun Hijriyah.

A. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (S.O.P)

Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel,

pemerintah telah mencanangkan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata kelola

kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) melalui

penerapan reformasi birokrasi, yang secara umum ditunjukan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat.

Secara operasional wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah

berupa perbaikan dan penyempurnaan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan

sehingga lebih mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pelayanan umum yang

berkualitas, memuaskan, transparan, dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan berkualitas tersebut diperlukan ketersediaan

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur dalam

melaksanakan tugas pelayanan dan bagi masyarakat pengguna pelayanan untuk

mengetahui/memahami akan suatu prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Dengan

demikian dapat dihindarkan tumpang tindih tanggung jawab dan kesalahan prosedur dalam

melaksanakan tugas.

Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur tetap (Protap) adalah serangkaian

instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang

dilakukan oleh suatu organisasi. Secara singkat pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)

adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan

oleh siapa. Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat untuk menghindari terjadinya variasi

dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi

secara keseluruhan.

Standar Operational Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas

pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah bersadarkan

indikator-indikator teknis, administrasif dan procedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan

sistem kerja pada unit kerja bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai

apa yang dikerjakan oleh suatu unit instansi pemerintah untuk mewujudkan good governance.


Halaman 17 dari 65

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP

selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan

program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat

berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengadilan Agama Polewali sebagai satuan unit kerja pelayanan publik dalam rangka

pelayanan kepada pencari keadilan telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) sebagai

acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan

terukur. Untuk lebih jelasnya standar operasional prosedur (SOP) bagian kepaniteraan dan

standar operasional prosedur (SOP) bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Polewali, kami

uraikan sebagaimana terlampir.

B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (S.K.P)

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang

kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian bahwa

Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai aparatur negara, tentunya

pegawai negeri sipil mempunyai tugas yaitu tugas pemerintahan dan pembangunan. Atas dasar

tersebut setiap pegawai negeri sipil dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-

baiknya kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan

dengan baik maka dibutuhkan pegawai negeri sipil yang profesional, jujur, adil dan bertanggung

jawab.

1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) PNS

Pegawai negeri sipil sebagai abdi negara mengemban tanggung jawab yang besar demi

kelancaran pembangunan bangsa. Untuk menghasilkan pegawai yang profesional, jujur, adil dan

bertanggung jawab seperti yang diamanatkan oleh undang-undang diperlukan adanya pembinaan

PNS. Sebagai langkah awal dalam melakukan pembinaan diperlukan adanya penilaian terhadap

kinerja PNS. Penilaian ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan

pembinaan PNS, antara lain dalam hal mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam

jabatan, pemindahan, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain. Sejauh ini,


Halaman 18 dari 65

untuk menilai kinerja seorang pegawai negeri sipil dibuat dalam bentuk Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil merupakan suatu kegiatan yang

dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai. Penilaian

pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil ini dituangkan dalam bentuk Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atau yang lebih dikenal dengan DP3 PNS dan

selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979. Pada kenyataannya, DP3

PNS yang notabene adalah daftar penilaian yang dalam penilaiannya menggunakan azas tertutup

sering dipertanyakan objektivitasnya, karena penilaiannya yang bersifat rahasia dan si penilai

mempunyai otoritas yang mutlak dalam menilai kinerja seseorang. Dengan penilaian yang bersifat

rahasia tersebut, mungkin saja pegawai yang dinilai kurang puas terhadap hasil penilaian karena

tidak adanya indikator yang digunakan secara jelas. Untuk kondisi saat ini, ada banyak hal yang

membuat DP3 tidak sesuai untuk dilaksanakan dalam menilai kinerja PNS. Salah satunya adalah

DP3 cenderung menilai kinerja PNS hanya dari sudut pandang si penilai bukan atas dasar prestasi

kerja. Bahwa di dalam melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan metode daftar DP3 ini,

kadang-kadang terjadi penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh penilai seperti:

1. The hallo effect merupakan kesan sesaat yang dapat menyesatkan dalam memberikan

penilaian.

2. The error of central tendency merupakan kecenderungan untuk membuat penilaian rata-

rata.

3. The leniency and swictness biases, terjadi apabila standar penilaiannya sendiri tidak jelas.

4. Personal prejudice merupakan ketidaksenangan penilai terhadap seseorang yang dapat

mempengaruhi penilaian.

Secara garis besar, DP3 tidak dapat digunakan dalam menilai dan mengukur seberapa besar

produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi. Hal ini disebabkan penilaian prestasi kerja

pegawai dengan menggunakan metode DP3 tidak didasarkan pada target tertentu. Karena

pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada suatu target tertentu, maka proses

penilaian cenderung bersifat subyektif. Dalam hal atasan langsung pun sebagai pejabat penilai, ia

hanya sekedar menilai dan belum tentu memberi klarifikasi dari hasil penilaian serta tindak lanjut

penilaian terhadap pegawai yang dinilai.


Halaman 19 dari 65

2. Sasaran Kerja Pegawai

Melihat banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem penilaian PNS dalam

bentuk DP3 tersebut, sekaligus sebagai pengejawantahan pasal 12 dan pasal 20 UU Nomor 43

Tahun 1999, maka pemerintah mencoba membuat cara baru dalam menilai prestasi kerja PNS

yaitu dengan menggunakan pendekatan metode Penilaian Prestasi Kerja. Pasal 20 UU Nomor 43

Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian mengamanatkan bahwa tujuan dari penilaian

prestasi kerja adalah untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan

dalam jabatan dan kenaikan pangkat. Pemerintah sendiri, dalam hal ini Presiden Republik

Indonesia sudah mengeluarkan aturan mengenai Sasaran Kerja Pegawai yaitu Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Negeri Sipil. Penilaian prestasi kerja PNS merupakan suatu proses penilaian secara sistematis yang

dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS (Pasal 1

ayat 2 PP No. 46 Tahun 2011). Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja PNS, yang dapat

memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja

organisasi secara keseluruhan. Penilaian prestasi kerja PNS menggabungkan antara penilaian

Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Penilaian Perilaku Kerja. Penilaian prestasi kerja

tersebut terdiri dari dua unsur yaitu SKP (sasaran kerja pegawai) dan Perilaku Kerja dengan bobot

penilaian masing-masing unsur SKP sebesar 60 % dan Perilaku Kerja sebesar 40 %. Hasil penilaian

prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan.

Secara umum, penilaian prestasi kerja PNS dibagi dalam 2 (dua) unsur yaitu:

1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS dan dilakukan berdasarkan kurun waktu tertentu. Sasaran kerja pegawai meliputi

unsur:

a. Kuantitas merupakan ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai oleh seorang

pegawai.

b. Kualitas merupakan ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai.

c. Waktu merupakan ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai oleh seorang

pegawai.

d. Biaya merupakan besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja oleh seorang

pegawai.


Halaman 20 dari 65

2. Perilaku kerja merupakan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seorang

PNS yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Adapun unsur perilaku kerja meliputi:

a. Orientasi pelayanan merupakan sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan

kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja

terkait, dan/atau instansi lain.

b. Integritas merupakan kemampuan seorang PNS untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma

dan etika dalam organisasi.

c. Komitmen merupakan kemauan dan kemampuan seorang PNS untuk dapat

menyeimbangkan antara sikap dan tindakan untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan

mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau

golongan.

d. Disiplin merupakan kesanggupan seorang PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari

larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan

yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi sanksi.

e. Kerja sama merupakan kemauan dan kemampuan seorang PNS untuk bekerja sama dengan

rekan sekerja, atasan, bawahan baik dalam unit kerjanya maupun instansi lain dalam

menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

f. Kepemimpinan merupakan kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan

mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi

tercapainya tujuan organisasi.

Di samping melakukan Kegiatan Tugas Jabatan yang sudah menjadi tugas dan fungsi

pokoknya, apabila seorang pegawai memiliki tugas tambahan terkait dengan jabatannya, maka

dapat dinilai dan ditetapkan menjadi tugas tambahan. Tugas tambahan pada dasarnya merupakan

kegiatan pendukung tugas pokok yang dibebankan kepada pegawai untuk dilaksanakan. Seorang

PNS yang melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan/pejabat penilai yang

berkaitan dengan tugas pokok jabatannya, maka hasilnya dapat dinilai sebagai bagian dari SKP

(sasaran kerja pegawai). Dalam Penjelasan PP Nomor 46 Tahun 2011 Pasal (10) yang dimaksud

dengan tugas tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas

jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang telah ditetapkan. Selain tugas

tambahan, PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam


Halaman 21 dari 65

melaksanakan tugas pokok jabatan, hasilnya juga dapat dinilai sebagai bagian dari capaian SKP

(sasaran kerja pegawai). Pengertian kreativitas di sini maksudnya adalah kemampuan individu

atau organisasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mempunyai nilai manfaat bagi

keberlangsungan organisasi.

Secara umum, penilaian dengan menggunakan metode SKP jika dilihat dari sistem

penilaiannya akan lebih efektif dibanding dengan metode DP3. Target yang akan dicapai secara

jelas menggambarkan betapa SKP merupakan penilaian yang benar-benar didasarkan pada

prestasi/kemampuan individu untuk mencapai tujuan organisasi sesuai kompetensi yang

dimilikinya.

Pengadilan Agama Polewali telah mensosialisasikan SKP kepada semua pegawai sejak

awal tahun 2014, 2015 dan telah mengimplementasikan pada tahun ini juga, meskipun masih

banyak kekurangan karena merupakan instrumen baru bagi PNS.

Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja untuk 5 orang Hakimd an 24 PNS non

Hakim telah dibuat sesuai dengan petunjuk Badilag dan PTA Makassar.


Halaman 22 dari 65

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka usaha pelaksanaan pembangunan dibidang hukum secara berdayaguna

dan berkelanjutan dipandang perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi satuan-satuan

organisasi badan-badan Peradilan khususnya di Pengadilan Agama Polewali.

Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia harus didasarkan pada

struktur organisasi, klasifikasi pengadilan, sifat, jenis pekerjaan, beban kerja, jumlah pangkat

dan jumlah jabatan serta peralatan yang tersedia. Hal ini berdasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang menetapkan bahwa setiap Pengadilan Tingkat Pertama harus

terdapat seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, MajelisHakim, dibantu beberapa Panitera

Pengganti. Seorang Panitera yang membawahi beberapa Panitera Muda dan seorang

Sekretaris membawahi beberapa Sub. Bagian atau Urusan. Di samping itu terdapat Jurusita dan

Jurusita Pengganti.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial di Pengadilan Agama Polewali saat ini dari segi

kuantitas memang masih sangat kurang. Hal ini berbanding terbalik dengan beban kerja yang

terus meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah perkara yang harus diselesaikan setiap

tahunnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

di Pengadilan Agama Polewali harus terus ditingkatkan yang pada akhirnya dapat menunjang

pelaksanaan program Aplikasi Perkara (SIADPA).

Adapun keadaan Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial di Pengadilan Agama Polewali

terurai sebagai berikut:

A.1. Hakim

Jumlah keseluruhan Hakim yang bertugas selama tahun 2015 adalah 7 orang (2 orang

di antaranya telah dimutasi pada pertengahan tahun) sehingga total jumlah Hakim yang

bertugas sampai akhir tahun 2015 ini adalah 5 orang (2 orang di antaranya menduduki jabatan


Halaman 23 dari 65

struktural Ketua dan Wakil Ketua). Dari 5 orang Hakim tersebut, 1 orang di antaranya bergelar

Doktor, 3 orang berpendidikan S2 dan 1 orang berpendidikan S1.

Daftar Nama dan Jenjang Pendidikan Hakim Tahun 2015:

NO. NAMA/NIP GOLONGAN (TERAKHIR)

PENDIDIKAN (TERAKHIR)

JABATAN

1 Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.

NIP. 19671231 199403 2 020 IV/b

S.2

Ilmu Hukum Ketua

2 H. A. Zahri, S.H., M.HI

NIP. 19630510 198903 1 004 IV/a

S.2

Hukum Islam Wakil Ketua

3. Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

NIP. 19820713 200704 1 001 III/c

S.3

Hukum Islam Hakim

4. Siti Zainab Pelupessy, S.HI. M.H.

NIP. 19771117 200704 2 001 III/c

S.2

Ilmu Hukum Hakim

5. Rajiman, S.HI

NIP. 19821010 200704 1 001 III/c

S.1

Hukum Islam Hakim

A.2. Panitera dan Panitera Pengganti

Jumlah Panitera dan Panitera Pengganti yang bertugas selama tahun 2015 adalah 7

orang (5 orang di antaranya menduduki jabatan struktural yakni Panitera, Wakil Panitera,

Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Gugatan). Dari jumlah

tersebut, satu orang berpendidikan S2 dan enam orang lainnya berpendidikan S1.

Daftar Nama Panitera/Panitera Pengganti:



JABATAN

1 Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

NIP. 19651231 199203 1 066 IV/a

S.2

Ilmu Hukum Penitera

2 Salahuddin Saleh, S.H.

NIP. 19701221 199403 1 005 III/d

S.1

Ilmu Hukum Wakil Panitera

3 Hj. Najmah Najamuddin, S.HI.

NIP. 19561231 197803 2 003 III/d

S.1

Hukum Islam

Panitera Muda

Permohonan

4 Drs. M. As’ad

NIP. 19600601 199403 1 003 III/d

S.1

Syariah

Panitera Muda

Hukum

5 Drs. Sayadi

NIP. 19631231 199303 1 040 III/d

S.1

Syariah

Panitera Muda

Gugatan

6 Dra. Hasnawiyah

NIP. 19631231 199203 2 021 III/d

S.1

Syariah

Panitera

Pengganti

7 Dra. Hj. Rukiah

NIP. 19620930 199303 2 001 III/d

S.1

Syariah

Panitera

Pengganti


Halaman 24 dari 65

A.3. Jurusita/Jurusita Pengganti

Jurusita berjumlah 2 orang, dan kedua-duanya berpendidikan S1. Sementara Jurusita

Pengganti berjumlah 4 orang.2 orang diantaranya berpendidikan S1, dan 2 orang lainnya

berpendidikan SMU namun telah mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah diakhir tahun.

Daftar Nama Jurusita/Jurusita Pengganti:

NO. NAMA/NIP GOLONGAN

(TERAKHIR)

PENDIDIKAN

(TERAKHIR) JABATAN

1 Maskun, S.H.

NIP. 19691231 199303 2 001 III/b

S.1

Ilmu Hukum Jurusita

2 H. Musni HM., S.Ag.

NIP. 19591201 199303 004 III/d

S.1

Syari’ah Jurusita

3 Muallim M., S.HI.

NIP. 19710531 199402 1 001 III/c

S.1

Syari’ah

Jurusita

Pengganti

4 Candra Wardana, S.H.

NIP. 19850331 201212 1 005 III/a

S.1

Ilmu Hukum

Jurusita

Pengganti

5 Dian Eko Nugroho I., S.H.

NIP. 19850720 200604 1 002 III/a

S.1

Ilmu Hukum

Jurusita

Pengganti

6 Sarinah S., S.H.

NIP. 19850605 200604 2 002 III/a

S.1

Ilmu Hukum

Jurusita

Pengganti

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial di Pengadilan Agama Polewali atau Bagian

Kesekretariatan saat ini Alhamdulillah telah terisi. Hanya saja jumlahnya sangat minim. Sebagai

gambaran, dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Kasubag. Umum dan Keuangan, Kasubag.

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan serta Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan

tata Laksana tidak mempunyai staf. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian sebagai bahan

kajian rasionalisasi pegawai khususnya di Pengadilan Agama Polewali.

Pegawai non Teknis Yudisial atau bagian Sekretariat di Pengadilan Agama Polewali saat

ini berjumlah 4 orang dan kesemuanya berpendidikan S1.

Daftar Nama Pegawai non Teknis Yudisial atau bagian Sekretariat dan jenjang Pendidikan

Pejabat Kesektariatan:


Halaman 25 dari 65



JABATAN

1 Hj. Farida, S.H. NIP. 19711231 200212 2 004

III/c S.1 Ilmu Hukum

Sekretaris

2 Misna Surya AS., S.H. NIP. 19810517 201001 2 023

III/b S.1 Ilmu Hukum

Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata

Laksaana

3 Abd. Samad, S.H. NIP. 19681231 199203 1 015

III/b S.1 Ilmu Hukum

Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan

4 Moh. Anshari, S.Kom. NIP. 19840909 200912 1 006

III/a S.1

Komputer Kasubag. Umum dan

Keuangan

Upaya Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Pembinaan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Polewali juga dilaksanakan

secara berkelanjutan baik melalui DIPA Pengadilan Agama Polewali maupun bekerjasama

dengan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, serta lembaga pendidikan lainnya, pelatihan bidang

kepaniteraan dan kesekretariatan adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan mutu bidang

kepaniteraan dan kesekretariatan.

Selain melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan juga tersedia buku-buku jurnal

berpengaruh terhadap kelancaran administrasi perkara dan kesekretariatan yang akhirnya juga

akan berpengaruh kepada keprofesionalan Karyawan/Karyawati Pengadilan AgamaPolewali.

Tersedianya sumber daya manusia di bidang kepaniteraan maupun di bidang

kesekretariatan yang keduanya tidak dapat terpisah kandang memegang peranan yang sangat

penting. Tersedianya sumber daya manusia yang cakap, kreatif, terampil, berintegritas dan

berkepribadian sangat diperlukan di Pengadilan Agama Polewali.

Kedudukan dan peranan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Polewali

sangatlah penting, karena sumber daya manusia tersebut sebagai roda penggerak sistem yang

telah dikembangkan di Pengadilan Agama Polewali, untuk menggerakan sistem yang telah ada

perlu sumber daya manusianya punya kemampuan spesifik.

Untuk peningkatan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Polewali telah mengirim

dan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan, baik Hakim maupun non Hakim:


Halaman 26 dari 65

NO. NAMA PELATIHAN NAMA PESERTA WAKTU TEMPAT

1

Diklat Ekonomi

Syariah, Riyad Arab

Saudi

H. A. Zahri, S.H., M.HI

10/04/2015 s.d 14/05

2015 di Sekolah Tinggi

Peradilan, Riyadh, Saudi

Arabia

2 Bimtek Ekonomi

Syari’ah Angktatan I

- Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,

M.HI

- Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H

6 s.d 8 Mei 2015 di

Quality Plaza Hotel,

Makassar

3

Diklat Bendahara

Angkatan VI Tahun

2015

Dian Eko Nughroho I S.H.

30 Agustus s.d 15 September 2015 di kampus Balitbang Diklatkumdil MA-RI

Jakarta

4

Diklat Sistem

Akutansi Instansi

Pemerintah

Berbasis Akrual

Moh. Anshari, S.Kom.

5 s.d. 10 Oktober 2015

LPMP Sul-Sel Makassar

5 Bimtek SIADPA

Redesain

- Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H.

- Sulfadli, S.IP

23 s.d 25 November

2015 di UIN Alauddin

Training Centre,

Makassar

Promosi dan Mutasi

Dalam menentukan promosi dan mutasi perlu adanya pertimbangan sebagaimana

yang tertuang dalam ketentuan undang-undang demi terwujudnya Peradilan yang sederhana,

tegas dan biaya ringan, yang mana diperlukan Pegawai atau Pejabat baik Fungsional maupun

Struktural yang cakap dan jujur serta mempunyai kualitas yang tinggi. Untuk itu perlu

ditentukan prinsip-prinsip dan tata cara Promosi dan Mutasi yang meliputi sistem, syarat

administrasi, pelaksanaan dan penyelesaian yang semuanya melalui Baperjakat dari Pengadilan

Agama tersebut diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan Tingkat Banding)

selanjutnya ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta.

Selama tahun 2015, di Pengadilan Agama Polewali telah terjadi pengangkatan dan

pemindahan Hakim serta jabatan struktural dan kepaniteraan, yaitu:


Halaman 27 dari 65

A. MUTASI

NO NAMA GOL JABATAN Tanggal

Pelantikan LAMA BARU

1. Salahuddin Saleh, S.H. III/d Panmud Gugatan

PA. Takalar Wakil Panitera

PA. Polewali 05-06-2015

2. Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H IV/b Ketua PA. Tondano

Ketua PA. Polewali

30-09-2015

3. Rajiman, S.HI. III/c Hakim

PA. Ruteng

Hakim PA. Polewali

PA. Polewali

15-09-2015

4. Drs. Kamsin, M.H. IV/b Ketua

PA. Polewali Hakim

PA. Bekasi IB 28-08-2015

5. Zulkifli, S.EI III/c Hakim

PA. Polewali Hakim

PA. Banjarbaru 15-09-2015

B. PROMOSI

NO NAMA GOL JABATAN Tanggal

Pelantikan LAMA BARU

1. Rahmawati II/a CPNS PNS 01-08-2015

2. Hj. Farida, S.H. III/c Wakil Sekretaris Sekretaris 29-12-2015

3. Misna Surya AS., S.H. III/b Kaur Kepegawaian

Kasubag.

Kepegawaian,

Organisasi dan

Tata Laksana

29-12-2015

4. Abd. Samad, S.H. III/b Kaur Umum

Kasubag.

Perencanaan,

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan

29-12-2015

5. Moh. Anshari, S.Kom. III/a Kaur keuangan

Kasubag.

Keuangan dan

Umum

29-12-2015


Halaman 28 dari 65

Pengisian Jabatan Struktural

Jabatan Struktural pada Pengadilan Agama Polewali sampai akhir tahun 2015 sesuai

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 07 Tahun 2015 mengalami perubahan yaitu

Wakil Sekretaris (berubah menjadi Sekretaris), Kepala Urusan Keuangan (berubah menjadi

Kasubag. Umum dan Keuangan), Kepala Urusan Kepegawaian (berubah menjadi Kasubag.

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana) dan Kepala Urusan Umum (berubah menjadi

Kasubag. Perencanaan, Teknologi dan Informasi dan Pelaporan), dan semua jabatan tersebut

telah terisi.

B. KEADAAN PERKARA

Keadaan perkara Pengadilan Agama Polewali pada tahun 2015 sebagai berikut:

1. Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 43 perkara dan semuanya telah putus pada tahun

2015.

2. Perkara yang diterima mulai Januari s/d tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 769

perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Cerai talak : 158 perkara

Cerai gugat : 332 perkara

Harta bersama : 6 perkara

Penguasaan anak : 0 perkara

Perwalian : 3 perkara

Itsbat nikah : 152 perkara

Wali adhal : 4 perkara

Kewarisan : 9 perkara

PAW : 17 perkara

Hibah : 0 perkara

Dispensasi : 83 perkara

IzinPoligami : 3 perkara

Lain-lain : 2 perkara

Jumlah : 769 perkara


Halaman 29 dari 65

3. Perkara yang diselesaikan selama tahun 2015 (Januari s/d Desember)

NO JENISPERKARA DICABUT

P U T U S A N

JML KABUL DITOLAK

TIDAK

DITERIMA

( NO )

GUGUR

DICORET

DARI

REGISTER

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

Izin Poligami

Cerai Talak

Cerai Gugat

Harta Bersama

Penguasaan Anak

Itsbat Nikah

Wali Adhal

Kewarisan

Perwalian

PAW

Dispensasi kawin

Hibah

Lain-lain

2

6

15

2

-

6

1

3

1

5

1

-

-

1

118

286

4

1

129

2

4

2

6

74

-

1

-

-5

3

-

-

7

1

-

-

-

-

-

-

4

2

2

-

4

1

2

-

2

-

-

-

-

3

7

-

-

2

1

-

-

1

6

-

-

-

1

7

-

-

4

0

-

-

1

-

-

-

3

137

320

8

1

152

6

9

3

15

81

-

1

J U M L A H 42 628 16 17 20 13 736

4. Sisa perkara tahun 2015 yang selanjutnya akan diproses dan diselesaikan pada tahun

2016 adalah 76 perkara, dengan perincian sebagai berikut:

Cerai talak : 28 perkara

Cerai gugat : 34 perkara

Harta bersama : - perkara

Kewarisan : 3 perkara

Itsbat Nikah : 5 perkara

Wali Adhal : - perkara

Dispensasi Nikah : 4 perkara

PAW : 2 perkara

Perwalian : - perkara

J u m l a h : 76 perkara

5. Semua perkara tersebut yang terdaftar pada tahun 2015 telah dibagi kepada 5 (lima)

Majelis Hakim (Majelis A, B, C1, C2, dan C3), dan selama tahun 2015 telah terjadi 4

(empat) kali perubahan Majelis Hakim yang disebabkan adanya mutasi Ketua Pengadilan


Halaman 30 dari 65

Agama Polewali dan dilantiknya Wakil Panitera Pengadilan Agama Polewali. Adapun

perubahan Majelis Hakim tersebut berdasarkan:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-

A22/06/SK/KP.04.6/I/2015, Tanggal 2 Januari 2015.

b. Dengan dilantiknya Wakil Panitera Ketua Pengadilan Agama Polewali, Maka Susunan

Majelis Hakim dan Panitera Sidang berubah dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Agama Polewali Nomor W20- A22/41/SK/KP.04.6/VI/2015, Tanggal 15 Juni 2015.

c. Dengan dimutasinya Ketua Pengadilan Agama Polewali ke Pengadilan Agama Bekasi

dan seorang hakim ke Pengadilan Agama Banjarbaru, selanjutnya setelah dilantik

seorang hakim yang dimutasi dari Pengadilan Agama Ruteng, Maka Susunan Majelis

Hakim berubah dengan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali

Nomor W20- A22/45/SK/KP.04.6/IX/2015, Tanggal 16 September 2015.

d. Dengan dilantiknya Ketua Pengadilan Agama Polewali yang baru, Maka Susunan

Majelis Hakim Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-

A22/46/SK/KP.04.6/X/2015, Tanggal 5 Oktober 2015.

Pembagian perkara yang diterima pada tahun 2015 berdasarkan Majelis Hakim sebagai

berikut:

Majelis Hakim Perkara yang Ditangani

Jumlah Persentasi

Beban Perkara Gugatan Permohonan

Majelis A Lama 24 12 36 4,68

Majelis A Baru (Sejak 5 Oktober 2015)

4 26 30 3,90

Majelis B 82 36 118 15,34

Majelis C.1 133 57 190 24,71

Majelis C.2 148 52 200 26,01

Majelis C.3 Lama 80 33 113 14,70

Majelis C.3 Baru

(Sejak 16 September 2015) 51 30 81 10,53

Dicabut sebelum PMH 1 0 1 0,13

JUMLAH 523 246 769 100


Halaman 31 dari 65

Pembagian perkara yang diterima pada tahun 2015 berdasarkan Panitera Sidang sebagai

berikut:

NAMA PANITERA SIDANG Perkara yang Ditangani

Jumlah Persentasi

Beban Perkara Gugatan Permohonan

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

1

23 24

3,12

Salahuddin Saleh, S.H. (sejak Juni)

42

18 60 7,80

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI. 82 37 119 15,47

Drs. M. As’ad

148

52 200

26,00

Drs. Sayadi

114

52 166

21,59

Dra. Hasnawiyah

91

39 130

16,91

Dra. Hj. St. Rukiyah

44

25 69 8,97

Dicabut sebelum PMH 1 0 1

0,13

JUMLAH 523 246 769 100

Dari 769 perkara yang diterima tahun 2015, diputus 693 perkara berdasarkan Majelis

Hakim sebagai berikut:

Majelis Hakim Jumlah Perkara yang Ditangani

Perkara Yang Diputus

Persentasi Peyelesaian Perkara

Per Majelis

Majelis A 66

61 92,42

Majelis B 118 102 86,44

Majelis C.1 190 173 91,05

Majelis C.2 200 177 88,50

Majelis C.3 194 179 92,26

Dicabut sebelum PMH 1 1 100

JUMLAH 769 693 91.78

Sisa Perkara sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 76 perkara. Penyebab

sehingga masih ada sisa perkara sampai dengan 31 Desember 2015 adalah karena

perkara tersebut terdaftar pada akhir tahun, sebagian perkara gaib dan digaibkan,

perkara tabayun, perkara perceraian yang diiringi dengan gugatan rekonvensi, serta


Halaman 32 dari 65

Pegawai Negeri Sipil yang belum ada izin perceraian (nomor perkara dan penyebab

belum putus perkara-tersebut dapat dilihat dalam lampiran).

Perkara yang belum putus berdasarkan Majelis Hakim sebagai berikut:

MAJELIS SUSUNAN MAJELIS PERKARA BELUM PUTUS

JUMLAH Gugatan Permohonan

A Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. Rajiman, S.HI

3 2 5

B H. A. Zahri, S.H., M.HI Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI Rajiman, S.HI

10 6 16

C1 Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. Rajiman, S.HI

16 1 17

C2 Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI Rajiman, S.HI

22 1 23

C3 Rajiman, S.HI Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

14 1 15

JUMLAH 65 11 76

6. Kemampuan Pengadilan Agama Polewali menyelesaikan perkara yaitu:

Sisa perkara tahun lalu (2014) : 43 perkara

Perkara yang diterima s.d. 31 Desember 2015 : 769 perkara

Jumlah yang diputus s.d. 31 Desember 2015 : 736 perkara

Sisa perkara sampai sekarang/bulan ini : 76 perkara

Kemampuan tingkat penyelesaian perkara : 90.6 %

7. Jumlah berkas perkara yang diputus sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 736

perkara, yang belum diminutasi sebanyak 5 berkas perkara Penyebab perkara yang tersebut

di atas belum diminutasi adalah karena putusnya pada akhir Bulan Desember 2015.

8. Berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang belum

dikirim sampai tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 1 perkara. Penyebabnya sehingga

belum dikirim adalah karena pihak yang berperkara baru menyatakan banding pada tanggal

29 Desember 2015 sehingga berkas bandingnya belum terkirim.

9. Berkas perkara yang dimohonkan banding:

Yang belum diputus Tahun 2015 : 5 perkara


Halaman 33 dari 65

Dimohonkan banding s.d. 31 Desember 2015 : 10 perkara

Yang diputus s.d. 31 Desember 2015 : 5 perkara

Yang belum diputus s.d. 31 Desember 2015 : 5 perkara

10. Berkas perkara yang dimohonkan kasasi:

Yang belum diputus tahun 2015 : 3 perkara

Dimohonkan kasasi s.d. 31 Desember 2015 : 3 perkara

Yang diputus s.d. 31 Desember 2015 : - perkara

Yang belum diputus s.d. 31 Desember 2015 : 3 perkara

11. Berkas perkara yang dimohonkan peninjauan kembali:

Yang belum diputus tahun 2015 : - perkara

Dimohonkan PK s.d. 31 Desember 2015 : - perkara

Yang diputus s.d. 31 Desember 2015 : - perkara

Yang belum diputus s.d. 31 Desember 2015 : - perkara

12. Penyitaan

Selama periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 Pengadilan Agama Polewali

melakukan penyitaan sebanyak 1 perkara yaitu nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 1

Oktober 2015.

13. Pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Polewali tergambar sebagai berikut:

Tunggakkan perkara 2014 ada 7 permohonan eksekusi: 1. 261/Pdt.G/2009/PA.Pwl,

2. 04/Pdt.G/2012/PA.Pwl, 3. 418/Pdt.G/2013/PA.Pwl, 4. 252/Pdt.G/2013/PA. Pwl,

5. 155/Pdt.G/2008/PA. Pwl - 18/Pdt.G/2009/PTA.Mks - 44K/AG/2009,

6. 300/Pdt.G/2014/PA. Pwl, dan 7. 215/Pdt.G/2013/PA. Pwl

Permohonan eksekusi tahun 2015 ada 4 perkara: 1. 59/Pdt.G/2014/PA. Pwl,

2. 267/Pdt.G/2013/PA. Pwl - 91/Pdt.G/2014/PTA. Mks, 3. 60/Pdt.G/2013/PA. Pwl, dan

172/Pdt.G/2015/PA. Pwl.

Permohonan eksekusi yang telah dilaksanakan ada 4 perkara: 261/Pdt.G/2009/PA.Pwl

pada tanggal 11 Juni 2015, 04/Pdt.G/2012/PA.Pwl pada tanggal 9 September 2015,

418/Pdt.G/2013/PA.Pwl pada tanggal 12-06-2015, dan 59/Pdt.G/2014/PA. Pwl pada

tanggal 11 September 2015.

Permohonan eksekusi yang belum dilaksanakan pada tahun 2015 dan penyebabnya

sebagai berikut:


Halaman 34 dari 65

NO. NOMOR PERKARA T A N G G A L

PENYEBAB TIDAK DIEKSEKUSI

PERMOHONAN EKSEKUSI

PENETAPAN TEGURAN

1. 252/Pdt.G/2013/PA. Pwl 28-01-2014 25-02-2014 Faktor keamanan

2. 155/Pdt.G/2008/PA. Pwl

29-04-2014 05-05-2014 Faktor keamanan 18/Pdt.G/2009/PTA.Mks

44 K/ AG / 2009



5 267/Pdt.G/2013/PA. Pwl

23-11-2015 04-12-2015 Baru diamaning 91/Pdt.G/2014/PTA. Mks

6 60/Pdt.G/2013/PA. Pwl 24-11-2015 03-12-2015 Baru diamaning

7. 172/Pdt.G/2015/PA. Pwl 17-12-2015 -- Belum diamaning

14. Akta Cerai

Sebagai bukti otentik kepada para pihak atas terjadinya perceraian berdasarkan putusan

Pengadilan Agama Polewali yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), Penitera

Pengadilan Agama Polewali, telah mengeluarkan akta cerai sebanyak 395 pasang yang

terdiri dari:

a) Akta cerai talak sebanyak : 118 lembar

b) Akta cerai gugat sebanyak : 270 lembar

c) Akta Cerai Rusak : 7 lembar

Akta Cerai rusak disebabkan karena Akta Cerai tersebut cacat/tidak bisa dipakai (3 Akta),

salah cetak/eror (2 Akta), rusak dalam pengetikan (1 Akta), dan salah penulisan nomor

Akta Ceria (1 Akta).

15. Keadaan Keuangan Pihak Ketiga

Ketua Pengadilan Agama melakukan pengawasan rutin setiap akhir bulan dan pengawasan

insidentil rata-rata 3 bulan sekali pada pertengahan bulan. Uang pihak ketiga sebagian

besar disimpan di Bank dengan rekening Nomor: 5034-01-000026-30-3 pada BRI Unit

Polewali atas nama Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dan sebagian kecil disimpan

dalam brankas yang mempunyai 2 buah kunci, 1 kunci dipegang kasir dan 1 dipegang

Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Polewali.

a. Keadaan Keuangan Induk

Penerimaan : Rp 531.594.000,00

Pengeluaran : Rp 477.800.000,00


Halaman 35 dari 65

Sisa : Rp 53.794.000,00

b. Keadaan Keuangan Eksekusi


Pengeluaran : Rp 11.156.000,00

Sisa : Rp 10.751.000,00

c. Keadaan Keuangan Konsinyasi


Pengeluaran : Rp 0

Sisa : Rp 17.108.000,00

d. Sisa panjar yang belum diambil sampai bulan Desember sebanyak Rp 10.994.000,00

(sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Pengadilan Agama Polewali dengan luas bangunan 624 M2 dan luas tanah

seluruhnya 2.363 M2, terletak di Jl. Budi Utomo No. 23 Polewali Sulawesi Barat telah

direnovasi pada tahun 2011 s.d. 2012. Namun renovasi tersebut belum sempurna atau masih

ada bagian-bagian tertentu yang perlu pembenahan dan tidak terselesaikan pada Tahun

Anggaran 2012 karena keterbatasan dana yang dialokasikan untuk Pengadilan Agama Polewali.

Sarana dan prasarana yang masih perlu mendapat perhatian dan merupakan

kebutuhkan Pengadilan Agama Polewali untuk mendukung kegiatan pelayanan kepada

masyarakat pencari keadilan, di antaranya:

1. Reling tangga depan dan reling tangga belakang belum ada.

2. Gorden untuk jendela belum ada

3. Pos satpam belum ada

4. Paving Blok untuk halaman kantor.

5. Taman di tengah-tengah gedung kantor belum selesai.

6. Kondisi Meubelair yang sudah sangat tidak layak lagi pasca renovasi/rehabilitasi

gedung kantor.

7. Air Conditioning ( AC ) baru 5 unit sementara ruangan berjumlah 24 Komputer/laptop


Halaman 36 dari 65

dan printer masih sangat kurang.

a. Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Polewali mendapat alokasi

anggaran untuk pengadaan (Belanja Modal) yang tertuang dalam DIPA Awal

Pengadilan Agama Polewali Nomor: 055.01.2.307630/2015 tanggal 14 Januari 2015

dan revisi Nomor: 055.01.2.307630/2015 tanggal 17 November 2015, Pagu sebesar Rp

240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Dan realisasi anggaran tersebut

sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan kontrak

Nomor W20-A22/640/PL.05/VIII/2015 tanggal10 Agustus 2015 yaitu pengadaan

meubelar serta Nomor W20-A22/1058/PL.04/XI/2015 yaitu peralatan dan mesin

berupa meja informasi dan pengaduan, meja rapat, meja dan kursi pada ruangan

mediasi, kursi tunggu, perlengkapan ruang sidang, Laptop serta personal komputer

untuk perlengkapan pengolah data pada meja informasi dan pengaduan.

Demiakian pula diharapkan pada tahun-tahun mendatang anggaran untuk

pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di

Pengadilan Agama Polewali sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dapat

terpenuhi.

Data inventaris tanah, gedung dan rumah dinas

1. Gedung Kantor

a. Gedung kantor baru:

- Luas bangunan : 624 M2

- Luas Tanah : 2.363 M2

- Bertingkat : Dua

Mengenai sertifikat Gedung Kantor Baru, masih menunggu proses hibah

dari Pemerintah Daerah Polewali Mandar.

b. Gedung kantor lama yang dialih fungsikan menjadi rumah dinas:

- Luas Bangunan : 150 M2

- Luas Tanah : 1.500 M2

Mengenai sertifikat tanah dan gedung Kantor lama, saat ini masih 1


Halaman 37 dari 65

sertifikat dengan Kantor Kementrian Agama Polewali. Sejak Pemisahan

kelembagaan Antara Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Polewali,

sertifikat tersebut masih dipegang oleh Kementrian Agama Polewali dan

belum bersedia menyerahkan sertifikat tersebut.

Pengadilan Agama Polewali sudah berupaya untuk bernegosiasi kepada

seluruh pihak mulai dari pihak Kementrian Agama, Pemerintah Daerah

untuk menerbitkan Sertifikat khusus untuk tanah dan gedung kantor lama

Pengadilan Agama Polewali. Bahkan permasalahan ini sudah menjadi

temuan BPK pada tahun 2014.

2. Rumah dinas

- Type/Luas Bangunan : 70

- Luas : 300 M2

- Sertifikat : Ada

b. Pemeliharaan

Pengadilan Agama Polewali untuk Tahun Anggaran 2015 juga mendapat biaya

pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp 42.202.000,00 (empat puluh dua

juta dua ratus dua ribu rupiah) dana tersebut telah digunakan untuk pemeliharaan

gedung kantor dan Rp 42.202.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus dua ribu

rupiah) dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas

Pengadilan Agama Polewali.

c. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan penghapus barang milik Negara dari daftar

barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk

membebaskan Pengguna Barang/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola

Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaanya. Dalam hal ini jika di Pengadilan Agama dilakukan oleh

Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang. Pada

Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015 tidak ada penghapusan barang milik

negara. Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Polewali akan mengusulkan kembali


Halaman 38 dari 65

penghapusan ±80 item barang untuk dihapuskan karena kondisinya sudah rusak berat.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Polewali pada TA.2015 telah melaksanakan pengadaan

sarana dan prasarana Belanja Modal Peralatan Mesin Sebesar Rp 240.000.000,00 (dua

ratus empat puluh juta rupiah) berupa meja informasi dan pengaduan, meja piket,

meja rapat, perlengkapan ruang mediasi, perlengkapan ruang sidang, laptop dan

personal komputer.

Pengelolaan administrasi sarana dan prasarana gedung dilakukan dengan

Sistim Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dan telah di output dalam bentuk:

1. Buku Inventaris Intrakomptabel.

2. Buku Inventaris Ekstrakomptabel.

3. Kartu Inventaris Barang.

4. Daftar Inventaris Ruangan.

5. Daftar Inventaris Lainnya.

6. Laporan Barang Milik Negara.

7. Laporan Kondisi Barang.

8. Catan Atas Laporan BMN.

b. Pemeliharaan

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Agama Polewali untuk Tahun Anggaran 2015 juga mendapat biaya

pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung yaitu:

1. Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer/AC Rp 10.000.000,00/Tahun

2. Pemeliharaan Inventaris Rp 52.000.000,00/Tahun

3. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Rp 46.000.000,00/Tahun

4. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Rp 6.000.000,00/Tahun

2. Surat Masuk dan Keluar

Pengadilan Agama Polewali telah memiliki data jumlah surat masuk dan keluar


Halaman 39 dari 65

berdasarkan buku agenda surat masuk dan keluar tahun 2015 sebagai berikut:

1. Jumlah Surat Masuk sebanyak : 780 eksamplar

2. Jumlah surat keluar : 1181 eksamplar

Dengan rincian sebagai berikut:

BULAN PERKARA UMUM KEPEGAWAIAN KEUANGAN JUMLAH

Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar

Januari 38 46 15 4 5 40 7 20 65 110

Februari 35 38 22 1 7 16 3 41 67 96

Maret 43 96 34 3 8 11 3 18 88 128

April 32 39 17 1 4 5 7 57 60 102

Mei 35 35 14 14 4 7 3 29 56 88

Juni 43 30 11 5 3 14 3 37 60 86

Juli 35 23 13 3 8 7 3 34 59 67

Agustus 48 43 14 0 12 13 4 24 78 80

September 33 88 7 2 6 11 2 39 48 140

Oktober 35 48 14 5 13 10 3 26 65 89

November 35 52 18 6 8 11 2 27 63 96

Desember 33 43 22 5 10 40 6 11 71 99

JUMLAH 780 1181

c. Penghapusan

Pada Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015 tidak ada penghapusan

sarana dan prasaran fasilitas gedung.Pengadaan sarana dan prasana fasilitas gedung

untuk Tahun Anggaran 2015 di Pengadilan Agama Polewali pada dasarnya tidak

mengalami kendala. Akan tetapi alokasi anggaran untuk pengadaan sangat minim dan

jauh dari cukup. Sebagai gambaran adalah biaya pengadaan printer yang sangat tidak

mencukupi kebutuhan, Demikian pula halnya dengan pengadaan sarana gedung yang

lain. Harapan kami kiranya anggaran belanja modal dapat ditingkatkan agar dapat

memenuhi kebutuhan pada Pengadilan Agama Polewali.


Halaman 40 dari 65

D. PENGELOLA KEUANGAN

a. Belanja Pegawai

i. Pagu Anggaran (RKA-KL)

Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Polewali Tahun

Anggaran 2015 sebesar Rp 2.505.841.000,00 (dua milyar lima ratus lima juta delapan

ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN BELANJA PEGAWAI PAGU

Beban Gaji Pokok PNS 1.069.087.000

Beban Pembulatan Gaji PNS 21.000

Beban Tunj. Suami/Istri PNS 81.751.000

Beban Tunj. Anak PNS 24.486.000

Beban Tunj. Struktural PNS 20.730.000

Beban Tunj. Fungsional PNS 919.235.000

Beban Tunj. PPh PNS 135.695.000

Beban Tunj. Beras PNS 68.838.000

Beban Uang Makan PNS 171.600.000

Beban Tunjangan Umum PNS 14.398.000

Total Pagu 2.505.841.000

ii. Realisasi

Bahwa Realisasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Polewali

Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 2.292.595.895,00 (dua milyar dua ratus sembilan

puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima

rupiah) atau sebesar 97.12 % dari pagu anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN BELANJA PEGAWAI REALISASI

Beban Gaji Pokok PNS 997.324.640




Beban Tunj. Struktural PNS 20.410.000





Halaman 41 dari 65



Total Belanja 2.292.595.895

iii. Sisa Anggaran

Bahwa Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Polewali Tahun

Anggaran 2015 tersisa sebesar Rp 213.245.105,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus

empat puluh lima ribu seratus lima pupiah) atau dalam persentase sebesar 2,88%.

Adapun rincian sebagai berikut:

URAIAN BELANJA PEGAWAI SISA ANGGARAN

Beban Gaji Pokok PNS 71.762.360




Beban Tunj. Struktural PNS 320.000






Total Sisa Anggaran 213.245.105

b. Belanja Barang

i. Pagu Anggaran

Belanja Barang pada Satker Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp 484.998.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ratus juta sembilan ratus delapan ribu

rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN BELANJA BARANG PAGU

Belanja Bahan 28.980.000

Belanja Jasa Lainnya 750.000

Belanja Perjalanan Biasa 117.602.000

Belanja Keperluan Perkantoran 93.289.000

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 4.800.000

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 48.000.000

Belanja Barang Operasional Lainnya 7.240.000

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 18.595.000

Belanja Langganan Listrik 36.510.307


Halaman 42 dari 65

Belanja Langganan Telepon 17.640.000

Belanja Langganan Air 2.400.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 42.202.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 62.340.000

Total Pagu 484.998.000

ii. Realisasi Anggaran

Belanja Barang pada Satker Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp 464.094.685,00 (empat ratus enam puluh empat ratus juta sembilan puluh empat ribu

enam ratus delapan puluh lima rupiah) atau 97% dari anggaran belanja barang, dengan rincian

sebagai berikut:

URAIAN BELANJA BARANG REALISASI

Belanja Bahan 28.979.500

Belanja Jasa Lainnya 750.000

Belanja Perjalanan Biasa 117.602.000




Belanja Barang Operasional Lainnya 7.240.000

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 18.594.400



Belanja Langganan Air 1.471.800

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 42.201.900


Total Realisasi 464.094.685

iii. Sisa Anggaran

Sisa Anggaran Belanja Barang pada Satker Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran

2015 sebesar Rp 20.903.315,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus lima belas

rupiah) atau terbilang 3 % dari anggaran belanja barang Tahun Anggaran 2015, adapun

rinciannya sebagai berikut:

URAIAN BELANJA BARANG SISA

Belanja Bahan 500

Belanja Jasa Lainnya 0

Belanja Perjalanan Biasa 0





Halaman 43 dari 65

Belanja Barang Operasional Lainnya 0

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 600



Belanja Langganan Air 928.200

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100


Total Sisa 20.903.315

c. Belanja Modal

i. Pagu Anggaran

Belanja Modal pada Satker Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN BELANJA MODAL PAGU

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 239.000.000

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 1.000.000

Total PAGU 240.000.000

ii. Realisasi Anggaran

Realisasi belanja modal pada Satker Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015

sebesar Rp 240.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) atau 100 % dari pagu

anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN BELANJA MODAL REALISASI

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 239.000.000

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 1.000.000

Total REALISASI 240.000.000

iii. Sisa Anggaran

Sisa anggaran belanja modal pada Satker Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran

2015 sebesar Rp 0,00 (nihil) atau persen 0 % dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2015,

dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN BELANJA MODAL REALISASI


Halaman 44 dari 65

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola 0

Total SISA 0

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam era globalisasi dewasa ini, tuntutan hadirnya teknologi informasi yang

mendukung sistem informasi dan komunikasi untuk memperlancar dan memudahkan kegiatan

manusia, tentunya sudah menjadi suatu kewajiban.

Kedudukan perangkat teknologi informasi dan komunikasi menduduki peran sangat

penting dalam pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam suatu instansi atau

lingkungan kerja yang semakin mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi baru.

Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan telah melakukan

beberapa agenda reformasinya, dan dari sedemikian banyak agenda tersebut, yang sangat

urgen adalah dibidang teknologi informasi ini. Mengapa demikian? secara umum, Peradilan

Agama sebagai public server (pelayan publik) dalam penegakan hukum berperan membantu

masyarakat umum agar mudah memperoleh informasi secara terbuka (dari mulai proses

beracara sampai dengan pemberitahuan putusan, bahkan bagi internal aparat pengadilan

Agama sendiri dapat mempermudah untuk mengakses informasi-informasi yang up to date

(dari segi administrasi sampai dengan internal rule seperti: Perma, SEMA, keputusan atau

aturan kebijakan pejabat dan lain-lain) terutama yang berada di Pengadilan Tinggi Agama atau

dari Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung RI dan secara khusus dapat membantu penerapan

asas peradilan yang sederhana dan biaya ringan.

a. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras teknologi informasi adalah alat pengolah data yang bekerja

secara elektronis dan otomatis. Perangkat keras dapat bekerja apabila ada unsur

manusia yang mengerti tentang alat itu dan dapat bekerja dengan alat tersebut.

Pengadilan Agama Polewali telah memiliki perangkat keras teknologi informasi

yang diperoleh melalui proses pengadaan berupa 1 Unit Server IBM dengan Prosessor

Quad Core, yang mampu berjalan 24 jam non-stop, sehingga segala kebutuhan

pengolahan data bisa dilakukan kapan saja.


Halaman 45 dari 65

b. Perangkat Lunak (Software)

Kecanggihan suatu perangkat teknologi informasi tidak akan berarti apa-apa tanpa

dukungan software (perangkat lunak) sistem operasi dan aplikasi yang memenuhi

spesifikasi. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan software (perangkat

lunak) sangat dibutuhkan dalam penggunaan perangkat Teknologi Informasi baik yang

berhubungan dengan pengolahan informasi maupun aplikasi dan jaringan internet.

Sofware (perangkat lunak) adalah program-program computer yang melengkapi

hardware (perangkat keras). Perangkat lunak secara mutu dibedakan menjadi dua bagian

yaitu:

1. Perangkat lunak sistem:

Perangkat lunak sistem dibedakan menjadi 3 macam yaitu bahasa pemograman,

sistem operasi dan utility.

2. Perangkat lunak aplikasi:

Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat atau pemograman yang dibuat untuk

menangani berbagai aplikaikasi. program itu diciptakan dengan keragaman

dengan tingkat dan kemampuan sesuai dengan kualif.

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Pengadilan Agama Polewali

memprioritaskan reformasi manajemen di bidang aparatur peradilan, manajemen perkara,

transparansi, akuntabilitas dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan.

- Manajemen Aparatur Pengadilan Agama Polewali

Manajemen aparatur Pengadilan Agama Polewali telah menggunakan Aplikasi

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), yaitu program aplikasi yang dipergunakan untuk

membantu manajemen kepegawaian dalam mengolah data dan dokumen kepegawaian.

- Manajemen Keuangan Pengadilan Agama Polewali

Manajemen keuangan Pengadilan Agama Polewali telah mempergunakan aplikasi

SAKPA, aplikasi SPM, aplikasi SPP, Aplikasi Komdanas, untuk membantu manajemen

keuangan dan mengolah data dan dokumen keuangan. Arah dan fungsi aplikasi

sisteminformasi keuangan pada prinsipnya membantu dalam pengolahan data-data,


Halaman 46 dari 65

pencetakan lapora-laporan keuangan. Demikian pula halnya dalam perencanaan keuangan

mengunakan aplikasi RKA-KL.

- Sistem SMS untuk Pelaporan Keuangan Perkara

Pada Pengadilan Agama Polewali telah menggunakan pelaporan keuangan perkara

dengan menggunakan sistem SMS, karena dengan sistem ini memberikan kemudahan,

cepat dan murah.

- Manajemen Pengelolaan Barang

Manajemen pengelolaan barang milik Negara di Pengadilan Agama Polewali

telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK

BMN). Sistem ini merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk membantu manajemen

pengelolaan barang dalam mengolah data dan dokumen barang milik Negara.

- Manajemen Perkara Pengadilan Agama Polewali

Penyelenggaraan administrasi perkara dilingkungan Pengadilan Agama Polewali

telah menggunakan Aplikasi Sistem Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama ( SIADPA).

Sistem ini sesungguhnya merupakan pengembangan dari sytem administrasi kepaniteraan

berdasarkan Pola Bindalmin (KMA/001/SK/1991). Fungsi aplikasi SIADPA adalah membantu

dengan cepat penyalinan, pembuatan dan pencetakan surat-surat dan dokumen-dokumen

perkara. Membantu petugas meja satu dalam penyalinan dan pembuatan

suratgugatan/permohonan, SKUM dan yang berkaitan dengan jenis surat kuasa. Membantu

petugas meja dua, meja tiga dan para Hakim dalam pembuatan dan pencetakan PMH, P4,

PHS, relaas, pemberitahuan, surat pengantar dan dokumen lainnya. Membantu panitera

pengganti, Hakim dan petugas yang diberi wewenang dalam pembuatan dan pencetakan

Berita Acara Persidangan, Putusan, Penetapan dan Akta Cerai.

Pengadilan Agama Polewali telah meningkatkan transparansi peradilan dengan

menyediakan website yang mampu menyampaikan informasi mengenai SOP bidang

kepaniteraan dan kesekretariatan, serta informasi lainnya yang dengan mudahnya dapat

diakses oleh publik dan atau masyarakat pencari keadilan.

c. Inovasi Pengadilan Agama

Di jaman perkembangan teknologi sekarang ini, ada beberapa inovasi yang

dikembangkan sesuai kebutuhan di Pengadilan Agama Polewali untuk membantu


Halaman 47 dari 65

pengolahan data ataupun mempercepat layanan publik, antara Lain:

1. Arsip Digital Plus

Pengelolaan data yang terpadu dan teratur menjadi suatu keharusan yang wajib

dimiliki untuk mewujudkan layanan informasi yang cepat dan akurat kepada

pihak/masyarakat. Aplikasi ini mampu dengan cepat memberikan seluruh informasi

keperkaraan mulai dari informasi pendaftaran hingga informasi Akta Cerai.

Masyarakat/pihak bisa mendapatkan layanan ini pada Meja Informasi dan Loket

Pengambilan Akta Cerai.

2. Antrian Sidang

Untuk pihak yang berperkara, diperlukan satu system yang mengatur antrian

persidangan sehingga proses persidangan dapat berjalan tertib dan teratur. Sampai

laporan ini ditulis, layanan ini belum bisa digunakan karena masih dalam proses

pengerjaan.

3. Redisign Website

Untuk penyajian informasi yang cepat dan mampu diakses dimana saja, perbaikan

website Pengadilan Agama Polewali terus dilakukan. Perbaikan ini meliputi adanya

layanan untuk memvalidasi keaslian Akta Cerai, Jadwal Sidang, Laporan Keuangan

sampai realisasi pembangunan terkait pertanggung jawaban anggaran APBN.

Layanan ini dapat diakses pada www.pa-polewali.net, sampai saat ini website

tersebut dalam proses pengembangan dan perbaikan data.

F. REGULASI TAHUN 2015

Pengadilan Agama Polewali berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama

Makassar yang meliputi dua provinsi, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sedangkan

untuk letak geografis wilayah, Pengadilan Agama Polewali berada di Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk merealisasikan misi Pengadilan Agama Polewali sebagai inflementasi dari

reformasi birokrasi serta untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dalam mewujudkan

good government, Pengadilan Agama Polewali telah mengeluarkan regulasi serta kebijakan

dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali serta Surat Keputusan

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Polewali yang menjadi payung hukum dan

panduan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pada Pengadilan Agama Polewali Tahun


Halaman 48 dari 65

Anggaran 2015. Regulasi tersebut adalah:

1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-

A22/04/SK/KU.03/I/2015 (02-01-2015) tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan

Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015.

2. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-A22/09/OT/SK/I/2015 (05-

01-2015) tentang Rencana Strategis Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran

2015-2019.


A22/09/SK/KP.00.2/I/2015 (05-01-2014) tentang Pengangkatan Supir/Pengemudi

pada Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015.


A22/08/SK/KP.00.2/I/2015 (05-01-2014) tentang Pengangkatan Pramubakti pada



A22/33.a/SK/KP.00.2/III/2015 (10-03-2015) tentang Pengangkatan Satpam pada



A22/11/SK/PL.06/I/2015 (05-01-2015) tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa pada Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015.


A22/07/SK/PL.06/I/2015 (05-01-2015) tentang Penunjukan Pejabat Penerima

Barang/Jasa pada Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015.

8. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-A22/014/SK/HM.00/I/2015

(05-01-2014) tentang Penunjukan Petugas Kehumasan pada Pengadilan Agama

Polewali Tahun Anggaran 2015.


A22/01/SK/KU.01/I/2015 (02-01-2015) tentang Penunjukan Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) pada Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015.


A22/03/SK/KU.01/I/2015 (02-01-2015) tentang Penunjukan Pejabat Penguji dan

Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Pengadilan Agama Polewali


Halaman 49 dari 65

Tahun Anggaran 2015.

11. Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-

A22/02/SK/KU.03/I/2015 (02-01-2015) tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran


12. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-

A22/010/SK/OT.01.3/I/2015 (05-01-2015) tentang Uraian Tugas Pegawai pada



A22/014/SK/OT.01.1/II/2014 (20-02-2014) tentang Pembentukan Tim Validator

SIADPA PLUS pada Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2014.


A22/019/SK/OT.01.3/I/2015 (05-01-2015) tentang Penunjukan Petugas Meja I, II dan

III pada Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015.


A22/017/SK/OT.01.3/II/2014 (20-02-2014) tentang Penunjukan Petugas Register pada



A22/016/SK/KP.04.6/XI/2015 (05-01-2015) tentang Penunjukan Mediator pada



A22/050/SK/OT.01.2/XI/2015 (18-11-2015) tentang Tim Penyusunan Laporan

Tahunan pada Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015.

18. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Penggugana Barang Pengadilan Agama Polewali

Nomor W20-A22/04/SK/KU.03/I//2015 (02-01-2015) tentang Penunjukan Tim

Pengelola Keuangan pada Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015.

19. Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-

A22/02/SK/KU.03/I/2015 (18-11-2015) tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran



A22/018/SK/KU.02.3/I/2015 (05-01-2015) tentang Biaya ATK Perkara dan

Pengelolaannya pada Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015.


Halaman 50 dari 65

21. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-A22/020/SK/HM.00/I/2015

(05-01-2015) tentang Tim Pengelola Meja Informasi pada Pengadilan Agama Polewali

Tahun Anggaran 2015.


A22/013/SK/KP.00.2/I/2015 (05-01-2015) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer

Sukarela pada Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015.


A22/011/SK/KP.00.2/I/2015 (05-01-2015) tentang Pembentukan Tim Pengawas

Absensi kehadiran Pegawai pada Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015.


A22/012/SK/KP.04.6/I/2015 (05-01-2015) tentang Pembentukan Badan Pertimbangan

Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) pada Pengadilan Agama Polewali Tahun

Anggaran 2015.

25. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-A22/04/SK/PS.00/I/2015

(05-01-2015) tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tahun Anggaran 2015



A22/017/SK/KP.04.6/I/2015 (05-01-2015) tentang Penunjukan Tim Pengelola Biaya

Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2015.


A22/35/SK/HK.00.8/III/2015 (30-03-2015) tentang Panjar Biaya Perkara pada



Halaman 51 dari 65

BAB IV PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan

mengendalilkan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya

sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

1. Gambaran Umum

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang

mencakup 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian

yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif

dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien

sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan rutin/reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama

Polewali secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan

masing-masing.

Pengawasan internal yang harus sering dilakukan seperti halnya pengawasan terhadap

penyelenggaraan DIPA serta dana pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau

yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit), pengawasan seperti dapat berupa Audit

Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan

menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan

APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif).

Pengawasan internal yang tidak kala pentingnya yang harus juga dilakukan adalah

penanganan pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah

laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau

konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan

benar tidaknya hal yang diadukan tersebut.


Halaman 52 dari 65

2. Dasar Hukum Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 tahun 2009.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/013/SK/III/1988 tanggal 18 Maret

1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama.

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April

2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor . KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober

2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.

8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali tanggal 20Oktober 2015 Nomor: W

20-A22/04/SK/PS.00/X/2015 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

3. Maksud, Tujuan dan Fungsi Pengawasan

3. 1. Maksud Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk:

a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan

administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan

sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-


Halaman 53 dari 65

tugas peradilan. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan

ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.

c. Menilai kinerja.

3. 2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai

masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau

pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan

menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja

pelayanan publik pengadilan.

3. 3. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan meliputi:

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana

mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang

meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya

berperkara yang murah.

4. Prinsip Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip- prinsip:

1. Independensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan semata-mata untuk

kepentingan lembaga peradilan, tanpa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya.

2. Objektivitas, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan

kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang antara lain adalah: hukum acara,

peraturan perundang-undangan yang terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung, kode

etik dan Code of Conduct Hakim.

3. Kompetensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang

ditunjuk untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang jelas.


Halaman 54 dari 65

4. Formalistik, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan

mekanisme yang telah ditentukan.

5. Koordinasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan

pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya Over-Lapping.

6. Integrasi dan Sinkronisasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan

melibatkan pihak-pihak yang terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam

melakukan pengawasan.

7. Efisien, Efektif dan Ekonomis dalam pengertian bahwa pengawasan harus dilakukan

dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat secara

maksimal.

5. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Hakim pengawas bidang tingkat

pertama adalah terhadap organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan terhadap objek-objek

pemeriksaan yang meliputi:

1. Manajemen Peradilan:

a. Program kerja.

b. Pelaksanaan/pencapaian target.

c. Pengawasan dan pembinaan.

d. Kendala dan hambatan.

e. Faktor-faktor yang mendukung.

f. Evaluasi kegiatan.

2. Administrasi Perkara:

a. Prosedur penerimaan perkara.

b. Prosedur penerimaan permohonan banding.

c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi.

d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.

e. Keuangan perkara.

g. Pemberkasan perkara dan kearsipan.

h. Pelaporan.

3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:


Halaman 55 dari 65

a. Sistem pembagian perkara dan penentuan MajelisHakim.

b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

c. Minutasi perkara.

d. Pelaksanaan putusan (eksekusi).

4. Administrasi Umum:

a. Kepegawaian.

b. Keuangan.

c. Inventaris.

d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.

5. Kinerja pelayanan publik:

a. Pengelolaan manajemen.

b. Mekanisme pengawasan.

c. Kepemimpinan.

d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.

e. Pemeliharaan/perawatan inventaris.

f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan.

g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.

h. Tingkat pengaduan masyarakat.

6. Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan, dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pertemuan awal dengan objek pemeriksaan.

2. Mempelajari data-data dan melakukan prosedur pemeriksaan dengan analisa-

analisa/tehnik-tehnik pemeriksaan.

3. Evaluasi pengendalian intern/sistem manajemen objek pemeriksaan.

4. Pengujian lapangan tentang validitas (keabsahan), keakuratan nilai/data dari kegiatan-

kegiatan objek pemeriksaan.

5. Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme

pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara


Halaman 56 dari 65

sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan

menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

6. Pembuatan Lembar Temuan dan Penandatanganan Kontrak Kinerja.

7. Seluruh temuan dituangkan pada lembar temuan.

8. Lembar temuan berisi kondisi, kriteria, akibat, sebab dan tanggapan objek pemeriksaan

atas temuan.

9. Dalam hal adanya perbaikan-perbaikan yang memerlukan jangka waktu tertentu, maka

pejabat obyek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa ia

bersedia untuk melakukan perbaikan dalam waktu tertentu. Kontrak kinerja tersebut

akan digunakan apabila diadakan kembali pengawasan rutin.

10. Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13

Maret 2015dengan susunan Tim Pengawas Bidang sebagai berikut:

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI (Pengawas Bidang Administrasi Perkara dan

Administrasi Persidangan).

Zulkifli, S.HI (Pengawas Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik)

Siti Zaenab Pelupessy, S.HI, M.H (Pengawas Bidang Administrasi Umum).

dan tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan 18 Desember 2014 dengan susunan Tim

Pengawas Bidang sebagai berikut:

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI (Pengawas Bidang Administrasi Perkara dan

Administrasi Persidangan).

Rajiman, S.HI (Pengawas Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik)

Siti Zaenab Pelupessy, S.HI, M.H (Pengawas Bidang Administrasi Umum).

7. Temuan hasil Pengawasan

A. Bidang Manajemen Peradilan

1. Sub Bidang Pelaksanaan dan Pencapaian Target

a. Fakta: Papan Mediator belum di update sesuai dengan mutasi hakim


Halaman 57 dari 65

b. Kreteria: Seharusnya diupdate sesuai keadaan riil.

c. Sebab: Kurang fokus dari pejabat terkait/sekretariat.

d. Akibat: Mediator namanya tidak cocok dengan yang tertulis di papan.

2. Sub Bidang Kendala dan Hambatan

a. Fakta:

- Beban hakim dalam menangani perkara terlalu berat.

- Kurangnya sarana dan prasana antara lain: ruang mediasi tidak representatif,

sarana pengolah data (laptop) kerang memadai.

b. Kriteria: Ruang mediasi harus representatif dan nyaman, setiap Panitera

Pengganti seharusnya tersedia laptop, jumlah tenaga Hakim dan Pegawai belum

memenuhi ketentuan Buku I yang dibuat Mahkamah Agung RI.

c. Sebab: Kebijakan penentuan pagu anggaran dan wewenang rekrutmen pegawai,

menempatan hakim dan sebagainya menjadi wewenang Mahkamah Agung RI.

d. Akibat: Banyak sarana dan prasarana yang kurang dan beban pegawai yang

melebihi ketentuan.

B. Bidang Kinerja Pelayanan Publik

1. Sub Bidang Pengembangan SDM

a. Fakta: Belum semua hakim mendapat pembinaan dari Pengadilan Tingkat

Banding dan Mahkamah Agung serta dampak dari hasil pembinaan belum

optimal.

b. Kreteria: Seharusnya semua hakim mendapat pembinaan secara bergiliran dan

berjenjang dan manfaat pembinaan bisa dirasakan maksimal.

c. Sebab: Anggaran Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung terbatas.

d. Akibat: Belum terbangun persepsi yang sama antara hakim satu dengan yang

lainnya dalam kasus-kasus tertentu.

2. Sub Bidang Kebersihan dan Kedisiplinan

a. Fakta: kebersihan belum terjaga secara berkesinambungan dan masih ada

pekerjaan yang belum dilaksanakan tepat waktu sesuai SOP, misalnya: Jurusita

lambat menyerahkan relaas/PBT, Panitera Pengganti lambat menyelesaikan BAS

dan sebagainya.

b. Kreteria: Kebersihan harus selalu terjaga setiap waktu, pengawasan melekat dari


Halaman 58 dari 65

atasan langsung harus terus menerus dan optimal, pekerjaan harus diselesaikan

sesuai SOP.

c. Sebab: Petugas kebersihan merengkap tugas lain, atasan kurang fokus

mengawasi bawahan, SOP kurang tersosialisasi.

d. Akibat: Keadaan kantor sering terlihat koror, Penerbitan Akta Cerai tertunda dan

Berita Acara Sidang banyak yang tidak selesai tepat waktu.

C. Bidang Administrasi Perkara

1. Sub Bidang Pemberkasan Perkara dan Kearsipan.

a. Fakta: Banyak perkara yang telah diputus belum masuk box arsip berkas perkara.

b. Kreteria:Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

KMA/013/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Pembinaan dan

Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama dan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

berkas yang telah diminutasi harus disimpan di box arsip berkas perkara.

c. Sebab: Berkas perkara belum ditemukan dikarenakan pada tahun 2011-2013

pindah kantor.

d. Akibat: Berkas perkara belum semua masuk arsip.

D. Bidang Administrasi Persidangan

1. Sub Bidang Sistem Pembagian Perkara dan Penentuan Majelis Hakim

a. Fakta: Masih ada pembagian perkara yang belum diketahui anggota majelis

karena salinan gugatan tidak diberikan kepadanya.

b. Kreteria: Seharusnya salinan gugatan/permohonan diserahkan kepada anggota

majelis sebelum persidangan.

c. Sebab: Petugas khusus yang ditunjuk tidak ada/ada tapi tidak melaksanakan

tugas dengan benar.

d. Akibat: Angggota majelis yang akan sidang tidak tahu ada perkara baru yang

ditangani atau belum sempat membaca gugatan/permohonan sebelum sidang.

2. Sub Bidang Ketepatan Waktu Pemeriksaan dan Penyelesaian perkara

a. Fakta:

- Masih ada/sering perkara yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu karena


Halaman 59 dari 65

relaas panggilan belum masuk berkas pada waktu hari persidangan, terutama

relaas panggilan tabayun.

- Belum tersedia intrumen amar putusan.

b. Kreteria: petunjuk Buku II relaas panggilan harus masuk berkas sehari sebelum

persidangan dilaksanakan dan instrumen persidangan harus tersedia di ruang

sidang.

c. Sebab: Di PA yang bersangkutan belum ditunjuk petugas khusus menangani

tabayun atau sistem Bindalmin tidak jalan.

d. Akibat:

- Perkara tidak bisa selesai tepat waktu dan hakim sering menghadapi komplain

dari para pihak dan menjelekkan citra pengadilan.

- Karena ketiadaaan instrumen tindak lanjut penyelesaian perkara tidak tepat

waktu dan akurat mis. pencacatan di buku register, panggilan dan sebagainya.

3. Sub Bidang Minutasi Perkara

a. Fakta: Masih banyak perkara yang minutasi tidak tepat waktu.

b. Kreteria: petunjuk Buku II halaman 34 minutasi paling lambat 14 hari sejak

putusan diucapkan dan kriterianya disamping perkara sudah masuk box juga

sudah diupload didirektori putusan Mahkamah Agung.

c. Sebab: Panitera Pengganti lambat membuat berita acara atau perbaikan berita

acara sidang, Panitera Pengganti dibebani menjahit berkas perkara.

d. Akibat: Laporang minutasi ke PTA dan Badilag tidak sama dengan yang riil.

E. Bidang Administrasi Umum

1. Sub Bidang Pengelolaan Surat Menyurat

a. Fakta: Tidak semua surat masuk dalam pengawasan administrasi umum.

b. Kriteria: Seharusnya semua surat keluar diregister, surat masuk harus dibaca

dengan teliti kemudian diparaf unit pengelola, surat penting disimpan di tempat

yang aman dan terkunci.

c. Sebab: Pejabat yang berwenang dalam mengelola surat kurang serius dan fokus

dalam tugasnya.

d. Akibat: Nomor surat keluar tidak berurutan bahkan ada yang kosong, kalau

dibutuhakn sulit ditemukan kembali.


Halaman 60 dari 65

2. Sub Bidang Iventaris

a. Fakta:

- Barang iventaris yang ada di ruangan tidak sesuai lagi dengan DIR (Daftar

Iventaris Ruangan).

- Barang inventaris yang yang tercantum dalam KIB tidak sesuai dengan

kenyataan (barang iventaris tidak diberi kode, nomor dan sebagainya).

- Mutasi barang hanya tercatat di laptop tidak punya registrasi khusus.

- Laporan iventaris barang dibuat ketika ada permintaan saja tidak dibuat

berkala.

b. Kreteria: DIR harus sesuai dengan barang yang ada, KIB harus ditindaklanjuti

dengan pemberian kode barang, mutasi barang harus tercatat dalam catatan

khusus, laporan barang iventaris harus berkala.

c. Sebab: Menejemen pengeloloaan barang iventaris belum berjalan baik,

kurangnya pemahaman petugas terkait dalam pengelolaan barang iventaris.

d. Akibat: Barang iventaris tidak terurus dengan baik sehingga bisa rusak, hilang

dan sebagainya.

3. Sub Bidang Perpustakaan

a. Fakta: Perpustakaan dikelola Kaur Umum, tidak ada petugas khusus

perpustakaan (pustakawan), tidak ada buku register perpustakaan.

b. Kriteria: Seharusnya ada petugas khusus yang menangani perpustakaan, ada

register perpustakaan, katalog, buku peminjaman dan sebagainya.

c. Sebab: Tidak ada tenaga yang diberi tugas mengurus perpustakaan.

d. Akibat: Perpustakaan tidak terurus, buku hilang, rusak dan sebagainya.

B. EVALUASI

Hasil temuan dari pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim

Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Polewali terhadap pelaksanaan tugas pokok di

lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan

managemen peradilan, kinerja peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam

bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang


Halaman 61 dari 65

sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan setiap enam bulan kepada koordinator Hakim

pengawas.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang yang

memerlukan tindak lanjut, maka kordinator Hakim Pengawas Bidang merekomendasikan

kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali atau para pejabat yang berkompeten untuk segera

menindak lanjuti hasil temuan dimaksud.

Dari hasil temuan pengawasan ada beberapa rekomendasi yang perlu ditinndaklanjuti

oleh pemangku kepentingan/stakeholder untuk perbaikan jalannya peradilan sesuai dengan

aturan main yang berlaku demi menggapai visi dan misinya, yaitu:

1. Bahwa untuk penyelesaian temuan kearsipan perkara diserahkan kepada majelis hakim

masing-masing, terutama kepada ketua majelis dan Panitera Penggantinya di bawah

pengawasan Pimpinan dan Panitera dan untuk berkas perkara yang ketua majelisnya dan

atau Panitera Penggantinya sudah tidak ada diambil alih Panitera Muda Hukum dan

Panitera.

2. Bahwa dipandang mendesak untuk dibuat SK penunjukan pengelola perpustakaan.

3. Bahwa perlu dilakukan pembenahan pengelolaan barang iventaris, terutama klasifikasi

barang: baik, rusak dan rusak berat untuk dilanjutkan dengan penghapusan.

4. Bahwa perlu mengiventerisir hakim dan tenaga teknis lainnya yang belum mengikuti

pelatihan dan pembinaan di Pegadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung RI untuk

diusulkan kepada Pegadilan Tinggi Agama untuk diprioritaskan dalam pembinaan dan

pelatihan.

5. Bahwa perlu menunjuk pertugas khusus menangani kebersihan, atau mengoptimalkan

petugas yang ada.

Mengacu pada indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal di

lingkungan Pengadilan Agama Polewali telah tercapai dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya, tanpa masalah yang berarti.


Halaman 62 dari 65

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan tugas dan pelayanan di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2015 dapat berjalan

dengan baik, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya masih terdapat

kendala (teknis maupun non teknis) terutama dalam hal keterbatasan SDM dan anggaran

untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan kepada publik atau

pencari keadilan.

2. Pelaksanaan tugas dan pelayanan di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2015 beberapa

bidang mengalami kemajuan dibanding tahun 2014. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil

monitoring kinerja yang dilakukan oleh PTA Makassar. Misalnya: kinerja umum penilaian

website yang pada tahun 2014 pada urutan 8 dari 24 PA, di akhir tahun 2015 pada bulan

September menempati urutan 3 dengan nilai 79 namun pada akhir Tahun 2015 karena

terjadi redesign website peringkat turun diperingkat 9, tingkat penyelesaian perkara

menempati urutan 10 dengan prosentasi 40 %,penyerapan anggaran bertahan pada tempat

ke 8 dengan prosentasi 92,78 %, upload putusan di tahun 2014urutan ke 23 di akhir tahun

2015 naik ke urutan 15 dengan prosentasi 40 %, Simpeg pada urutan 19 dengan nilai 96,428

%.

3. Pelayanan prima belum dapat berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan mengingat

masih kekurangan sarana Seperti komputer, laptop, printer, meubelair, AC, Gorden dan

kurangnya jumlah pegawai dan Hakim.

B. REKOMENDASI

1. Harapan dan rekomendasi dari Pengadilan Agama Polewali agar usulan yang diajukan

setiap tahun dapat diakomodir karena itu telah sesuai kebutuhan dengan skala prioritas

pada satker kami.

2. Pada Pengadilan Agama Polewali, perlu pengadaan sarana dan prasana gedung, karena

sarana yang ada sudah banyak yang tidak layak pakai. Sarana yang dibutuhkan adalah

meubelair, gorden, Air conditioning (AC), computer, laptop dan lain-lain.


Halaman 63 dari 65

3. Tenaga Hakim saat ini tinggal 3 orang, perlu segera diusulkan ke Mahkamah Agung RI untuk

segera mendapat tambahan tenaga Hakim, demikian di kepaniteraan dan kesekretariatan

masih perlu tambahan pegawai, apalagi setiap kasubag belum mempunyai staf.

4. Bahwa Pengadilan Agama Polewali belum memiliki pos satpam dan rumah dinas untuk

para Hakim. Kiranya ini dapat menjadi perhatian pada Tahun Anggaran berikutnya. Terima

kasih.

LAPORAN TAHUNAN...Laporan tahunan ini, selain memuat gambaran secara global realisasi pelaksanaan...

Documents

Transcript of LAPORAN TAHUNAN...Laporan tahunan ini, selain memuat gambaran secara global realisasi pelaksanaan...