BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangAnak merupakan komponen dalam masyarakat yang sangat rentan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Apalagi mereka berada dalam lingkungan yang kurang mendukung. Kita tahu tindak pidana itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Jika saja tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak-anak maka anak itu disebut Anak PidanaAnak yang melakukan tindak kejahatan tentu juga menjadi perhatian pemerintah. Bentuk perhatiannya adalah dengan membuat sistem rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Anak pidana akan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Hal ini selain untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, tujuan utamanya adalah untuk memberikan pembinaan mental-spiritual bagi pelaku kejahatan untuk bisa mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan secara baik dan sasaran utamanya adalah agar warga binaan tidak lagi melakukan tindak kejahatan di waktu yang akan datang.Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/ Obat berbahanya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Menurut laporan United Nations Office Drugs and Crime pada tahun 2009 menyatakan 149 sampai 272 juta penduduk dunia usia 15-64 tahun yang menyalahgunakan obat setidaknya satu kali dalam 12 bulan terakhir. Dari semua jenis obat terlarang ganja merupakan zat yang paling banyak digunakan di seluruh dunia yaitu 125 juta sampai dengan 203 juta penduduk dunia dengan prevalensi 2,8%-4,5% (UNODC, 2011). Berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) memperkirakan prevalensi penyalahgunaan NAPZA pada tahun 2009 adalah 1,99% dari penduduk Indonesia berumur 10-59 tahun. Pada tahun 2010, prevalensi penyalahgunaan NAPZA meningkat menjadi 2,21%. Jika tidak dilakukan upaya penanggulangan diproyeksikan kenaikan penyalahgunaan NAPZA dengan prevalensi 2,8% pada tahun 2015 (BNN, 2011). Berdasarkan data Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) cabang DKI Jaya dari sekitar 2 juta orang pengguna NAPZA di Indonesia, mayoritas pengguna berumur 20-25 tahun dan pengguna adalah pria dengan proporsi 90%. Usia pertama kali menggunakan NAPZA rata-rata 19 tahun. Kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar menjadi daerah tujuan pasar narkotika Internasional. Target utama pasar narkotika adalah remaja (BKKBN, 2002). Survei Nasional BNN Tahun 2006 tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 33 Propinsi di Indonesia diperoleh hasil bahwa dari 100 pelajar dan mahasiswa rata-rata 8 orang pernah pakai dan 5 orang dalam setahun terakhir pakai NAPZA.

1.2 Tujuan1.2.1 Tujuan UmumMengetahui bagaimana program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatn Anak Klas II A Medan1.2.2 Tujuan Khusus1. Untuk mengetahui program pembinaan kepribadian dan kemandirian2. Untuk mengetahui program rehabilitasi3. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan pembinaan

BAB 2TINJAUAN PUSTAKA

2.1Lembaga Pemasyarakatan2.1.1Pengertian Lembaga PemasyarakatanLembaga Pemasyarakatanyang selanjutnya disebut LAPASadalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilahpenjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakanUnit Pelaksana Teknisdi bawahDirektorat Jenderal PemasyarakatanKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(dahulu Departemen Kehakiman).

2.1.2Tujuan Lembaga PemasyarakatanMembentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilanMemberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

2.1.3Fungsi Lembaga PemsyarakatanMenyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. ( Pasal 3 UUD No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan ).

2.2Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan2.2.1 Macam-macam Anak DidikDalam konteks pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan dapat dikategorikan kedalam beberapa hal berikut ini:1. Anak pidana adalah anak yang telah melakukan tindakan melanggar hukum, oleh hakim diputus dengan pidana penjara. Besarnya pidana penjara setengah dari pidana orang dewasa. Menurut pasal 1 ayat 8 huruf a Undang-Undang Pemsyarakatan Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 2. Anak negara adalah anak yang telah melakukan tindak melanggar hukum oleh hakim ditetapkan untuk diserahkan pada Negara untuk dididik sampai umur 18 tahun tanpa dijatuhi pidana. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 8 huruf b Undang-Undang Pemasyarakatan Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 3. Anak sipil, adalah anak yang tingkat kenakalannya masih ditingkat keluarga, dimana orang tuanya sudah tidak mampu mendidik, maka orang tuanya mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri setempat, agar anak tersebut dibina di Lembaga Pemsyarakatan Anak dengan biaya perawatan ditanggung orang tuanya. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 8 huruf c Undang-Undang Pemsayarakatan Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

2.2.2Hak-Hak Anak PidanaHak asasi merupakan sesuatu yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau merupakan hak dasar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak dapat dipisahkan dari hakikat karena bersifat luhur dan suci.Hal ini berarti tanpa ada pengecualian bahwa anak pidana juga mempunyai hak-hak, meskipun mereka berada di Lembaga Pemsayarakatan yang mana oleh hakim diputus pidana penjara. Anak nakal yang dijatuhi pidana penjara tetap mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perwujudan hak anak pidana didalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bukti bahwa Negara Indonesia mengakui hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak anak pidana tersebut diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pemsyarakatan terdiri atas:a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannyab. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmanic. Mendapat pendidikan dan pengajarand. Mendapatkan kesehatan dan makanan yang layake. Menyampaikan keluhanf. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarangg. Mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnyah. Mendapatkan pengurangan masa pidana / remisii. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluargaj. Mendapatkan pembebsana bersyaratk. Mendapatkan cuti menjelang bebasl. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3Sistem PemasyarakatanLembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan pada warga pemasyarakatan menggunakan sistem pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.Dengan sistem pemasyarakatan diharapkan narapidana atau anak didik pemasyarakatan dapat kembali diterima masyarakat tempat narapidana atau anak didik pemasyarakatan tinggal, maupun masyarakat tempat narapidana atau anak didik pemasyarakatan kemudian tinggalsetelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu diharapkan hubungan antara narapidana atau anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat termasuk korban akan menjadi baik. Dengan demikian pemasyarakatan dapat berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna.Dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tidak dipandang sebagai seorang penjahat yang seolah-olah bukan manusia lagi. Narapidana adalah manusia biasa yang karena kesalahannya melanggar hukum oleh hakim dijatuhi pidana. Selain itu dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat. Menurut Suhardjo untuk memperlakukan narapidana diperlakukan landasan sistem pemasyarakatan karena bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.Dari gagasan Suhardjo, terbentuklah 10 Prinsip Pemasyarakatan yang terdiri atas: 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat. 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan penyiksaan. 4) Negara tidak berhak membuat seseorang terpidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara. 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila. 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia penjahat.9) Narapidana itu tidak hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. 10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.Dari sepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut pada dasarnya terdapat tiga pokok pikiran pemasyarakatan yang terdiri atas: 1. Sebagai satu tujuan Sebagai suatu tujuan pemasyarakatan mempunyai tujuan secara alternatif yang disebut dalam prinsip nomor 2,3,4,8 dan 9 2. Sistem Proses Sistem pemasyarakatan melihat unsur masyarakat dan potensi yang ada pada setiap individu yang bersangkutan, sehingga mengandung unsur-unsur didalam prinsip nomor 1,5,6 dan10 3. Metode untuk melaksanakan pidana penjara di Indonesia. Metode untuk membimbing dan membina narapidana yang dimaksudkan ialah mencari jalan keluar dengan berbagai pilihan upaya baru pelaksanaan pidana penjara, sebagaimana sudah dijelaskan dalam cara-cara memberikan kelonggaran atau penangguhan pidana penjara. Bimbingan dan pembinaan tersebut sesuai dengan dasar kegiatan dalam prinsisp-prinsip nomor 3 dan 7.

2.4Asas-Asas Pembinaan Pembinaan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan pasal 5 UndangUndang Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1. Asas Pengayoman Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Juga memberikan bekal kehidupan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. 2. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia Warga Binaan Pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagi manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.3. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Warga Binaan Pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya. 4. Asas Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapatkan pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketentraman, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah agamanya. 5. Asas Pendidikan Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketentraman, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah agamanya masing-masing. 6. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu ia harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjugi keluarga. 7. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/ penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada Negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain selayaknya manusia.

2.5Proses PemasyarakatanUntuk melaksanakan sistem pemasyarakatan, maka harus ada petunjuk teknis yang dapat berguna sebagai pedoman atau petunjuk pelaksana dalam setiap tindakan dalam penanganan narapidana agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, seperti tertuang dalam Surat Edaran Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. K.P. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana di bawah ini:a).Tahap Orientasi / PengenalanSetiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.b).Tahap Asimilasi dalam Arti SempitJika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaanya ialah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah dalam tahap ini dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggungjawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Pada saat itu dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat.Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.

c).Tahap Asimilasi dalam Arti LuasJika narapidana sudah menjalani kurang dari 1/2 masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.d).Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat.Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi.Bila proses pembinaan dari tahap Observasi, Asimilasi dalam arti sempit, Asimilasi dalam arti luas dan Integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3-nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat. Adapun pelaksanaan lepas bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dan didasarkan kepada ketentuan dari Pasal 15a (1 s/d 6), Pasal 15b (1 s/d 3), Pasal 16 (1 s/d 4) dan Pasal 17 KUHPidana.

BAB 3GAMBARAN UMUM LAPAS ANAK MEDAN3.1 Sejarah Singkat LapasSebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang didirikannya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Medan, narapidana anak bergabung dengan narapida dewasa dan ditempatkan di Lapas Klas I Medan. Karena adanya pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 18 tahun yang disebu kelompok anak, maka pemerintah membangun gedung lapas khusus narapidana anak. Pembangunan gedung Lapas Anak Medan dilakukan secara bertahap dan diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1986 oleh Radjo Harahap, SH Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Utara saat itu. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Tanjung Gusta kapasitas daya tampung sebanyak 250 orang sedangkan isi penghuni sebanyak 583 orang.

3.2 Data Wilayah/ Data GeografisLembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Tanjung Gusta Medan berada di Jalan Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, 20125 20125.Batas wilayahnya yaitu: - Sebelah Utara: Berbatasan dengan Lapas Klas I Medan- Sebelah Selatan:Berbatasan dengan Rumah warga- Sebelah Timur: Berbatasan denganKomplek Lapas- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Lapas Wanita Medan

3.3 Data Kependudukan/ DemografiDilihat dari tingkatan umur warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak II Tanjung Gusta Medan dapat dilihat dari tabel dibawah.Tabel Tingkatan umur warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak II Tanjung Gusta MedanNoTingkat UmurJumlah (jiwa)

1Warga Binaan Anak umur 18-21 tahun

Tahanan Anak60

Narapidana Anak138

2Warga Binaan Remaja umur 18-21 tahun

Tahanan Remaja109

Narapidana Remaja276

Jumlah583

Jumlah penghuni Lapas Anak Klas II A Tanjung Gusta Medan berdasarkan status hukumnya.NoKlasifikasiJumlah

1A 128

2A II27

3A III108

4A IV4

5A 52

6B I337

7B IIa73

8B III3

9Anak Negara1

Total583

Keterangan : - Tahanan A.I : tahanan Kepolisian Tahanan A.II : tahanan Kejaksaan Tahanan A.III : tahanan Pengadilan Negeri Tahanan A.IV : tahanan Pengadilan Tinggi Tahanan A.V : tahanan Mahkamah Agung Narapidana B.I : pidana 1 tahun keatas Narapidana B.IIa : pidana dibawah 1 tahun Narapidana B.III : pidana subsiderAnak NegaraKlasifikasi menurut tindak pidana warga binaan pemasyarakatan anakNoJenis Tindak PidanaJumlah

1Narkoba215

2Pencurian102

3Perlindungan anak93

4Perampokan80

5Pembunuhan17

6Pidana lain76

Jumlah583

3.4 Tenaga Kesehatan LapasJumlah Pegawai yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Tanjung Gusta Medan adalah berjumlah 82 orang. Spesifikasi tugas, dokter spesialis berjumlah 1 orang, dokter umum 2 orang, perawat berjumlah 3 orang.NONamaProfesi

1dr. Adhayani Lubis, Sp.KJDokter Spesialis

2dr. Lela Diyana br TariganDokter Umum

3dr. Monika SimanjuntakDokter Umum

4Ummi KalsumPerawat

5Rudi Hansen DamanikPerawat

6Saut TaruliPerawat

3.5 Struktur OrganisasiLAPAS Anak Klas II ATanjung Gusta Medan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang membina warga binaan (narapidana), kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Utara, bertempat di Jalan Putri Hijau, Medan.Susunan oraganisasi Lapas Anak Klas II A Tanjung Gusta Medan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 01-PR-07.03 tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985, adalah sebagai berikut :1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi Lapas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan dalam Lapas. 2. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian bertugas melakukan urusan kepegawaian b. Kepala Sub Bagian Keuangan, bertugas melakukan urusan keuangan dan; c. Kepala Sub Bagian Umum, bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. 3. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana (Kabid. Pembinaan Narapidana) bertugas melakukan pembinaan narapidana, terdiri atas :a. Kepala Seksi Registrasi, bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana; b. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan bersyarat narapidana. Dalam melaksanakan tugas pembinaan seksi bimbingan pemasyarakatan dibagi menjadi : seksi bimbingan agama Islam, seksi bimbingan agama Kristen, seksi bimbingan kemasyarakatan sosial, seksi bimbingan pengetahuan umum, dan seksi bimbingan olah raga dan kesenian. c. Kepala Seksi Perawatan Narapidana, bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana. 4. Kepala Bidang Kegiatan Kerja (Kabid Kegiatan Kerja), bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan mengelola hasil kerja narapidana, terdiri dari : a. Kepala Seksi Bimbingan Kerja, bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan kerja bagi narapidana; b. Kepala Seksi Sarana Kerja, bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja, dan ; c. Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, bertugas mengelola hasil kerja. 5. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Kabid Administrasi Keamanan dan Tata Tertib), bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporanberkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang administrasi keamanan dan tata tertib terdiri atas : a. Kepala Seksi Keamanan, bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan dan ; b. Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan.6. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka KPLP), bertugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas terdiri atas : a. Komandan Peleton A ; b. Komandan Peletan B ; c. Komandan Peleton C, dan ; d. Komandan Peleton D.

21

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS ANAK KLAS II A MEDAN

KALAPASWinduarto Bc. IP,SH

KABAG TATA USAHAJalaluddin Siregar

KEPALA KPLPJhonson Manurung Amd. IP,SH

KASUBAG KEPEGAWAIANMahyudinKASUBAG UMUMRomi Sinuhaji

Petugas Keamanan

KaSie BINADIKSahduriman Amd. IP.SHKaSie KAMTIBLamarta Amd. IP,SHKaSie KEGIATANJeremia Leonta

KaSub KEAMANANJ.H. PanjaitanKaSub PELAPORANP. Siringo ringo

KaSub REGISTRASIMasudKaSub BIMKEMASWATLeonardo PanjaitanKaSub SARANA KERJAHerri SimatupangKaSub BIMKER & PENGELOLAAN HASIL KERJADaulat Purba

3.6 Fasilitas FisikFasilitas fisik Lembaga Pemasyarakatan Anak II Tanjung Gusta Medan terdiri atas:a. Jumlah Blok: 4 Blok, yang terdiri atas Blok Anyelir, Bougenvile, Cempak dan Dahlia.b. Kamar Narapidana terdiri dari 48 ruang. c. Kamar Tahanan terdiri dari 4 ruang. d. Gedung Kantor terdiri dari 1 ruang. e. Karantina terdiri dari 2 ruang. f. Ruang Keterampilan terdiri dari 1 ruang. g. Dapur terdiri dari 1 ruang. h. Gudang terdiri dari 5 ruang, yaitu BIMPAS, Registrasi, Klinik, KAMTIB, BIMKERi. Ruang pendidikan terdiri dari 1 ruang. j. Ruang Musholla terdiri dari 1 ruang. k. Ruang besuk terdiri dari 1 ruang. l. Ruang Gereja terdiri dari 1 ruangm. Balai pertemuan terdiri dari 1 ruangn. Bengkel Kerja terdiri dari 1ruango. Kantin terdiri dari 1 ruangp. Tempat olahraga terdiri dari 1ruangq. Pos penjagaan terdiri dari 4 unit, pos pengamanan, portil, pos 2, pos 4Kamar terdiri kamar kecil dan kamar besar, dimana tiap kamar kecil terdiri dari 4 orang, sedangkan kamar besar terdiri dari 20 orang.

BAB 4PROGRAM LAPAS ANAK MEDAN

4.1 Program Pembinaan Lapas Anak MedanProgram pembinaan terbagi menjadi dua, yaitu1. Pembinaan Kepribadian2. Pembinaan KemandirianPembinaan Kepribadian dibagi atas 5 kelompok yaitu, a. Pembinaan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan mental spiritual anak didik. Dibina melalui kegiatan keagamaan menurut agama yang dianut. Kegiatannya terdiri dari pembinaan agama Islam, pembinaan agama Kristen dan pembinaan agama Hindub. Pembinaaan Intelektual, adalah kegiatan yang dilakukan paling mudah dan paling murah dengan tujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri pribadi agar mampu menjalani kehidupannya. Kegiatannya berupa pelaksanaan pendidikan di lapas anak melalui pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal terdiri dari SD, SMP, dan SMA/Sederajat. Pendidikan non formal terdiri dari Paket A, Paket B, dan Paket C.c. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, yang bertujuan untuk membentuk kesadaran pada narapidana agar menjadi warga negara yang baik, taat hukum dan berbakti pada bangsa dan negara, diberikan pengarahan tentang tertib hukum bermasyarakat diharapkan narapidana nantinya taaat akan hukum yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan kepramukaan.d. Pembinaan kesadaran hukum, melalui media perpustakaan lapas anak yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan minat baca dan menambah pengetahuan hukum terhadap anak didik.e. Pembinaan menginterasikan diri dalam masyarakat. Pembinaan reintegrasi diri dalam masyarakat dapat dilihat dari program pembinaan berupa asimilasi, pembebasan bersyarat(PB), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB).

Pembinaan Kemandirian terdiri dari 3 bagian, yaitu:a. Pengembangan bakat dan minat, merupaka wadah menampung bakat dan minat anak didik untuk mengembangkan keahlian yang mereka punya, misalnya Band Lapas Anak Medan.b. Kesehatan jasmani, terdiri dari pemeriksaan kesehatan dan kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga merupakan program yang diberikan guna meningkatkan kesehatan bagi anak didik serta sebagai sarana rekreasi.c. Pelatihan bimbingan kerja, yang terdiri dari pembuatan sandal-sepatuLATANTA, pertanian, pembuatan kaligrafi, penjahitan dan pengelasan.

BAB 5LAPORAN KEGIATANNOHARI/TANGGALKEGIATAN

1Senin, 27 Juli 2015 Masuk pukul 07.55 WIB Perkenalan dengan bapak Ka Lapas IIA Anak Tanjung Gusta Medan Melihat kondisi asrama, kamar mandi, dapur bersama bapak Ka Lapas. Membicarakan penyuluhan yang akan dilaksanakan. Perkenalan dengan dr. Adhayani Lubis, Sp.KJ Perkenalan dengan staff Lapas Anak Orientasi Pengarahan dan bimbingan dari dr. Adayani Lubis, Sp.KJ Pulang pukul 15.00 WIB

2Selasa, 28 Juli 2015 Masuk pukul 08.30 WIB Kegiatan di poliklinik (anamnesa, pem. Fisik dan mendiagnosa) Pengumpulan data-data Mendata jumlah pasien sebanyak 14 orang Mendiagnosa (skabiasis : 7 pasien, gonorrhoe : 1 pasien, diare : 6 pasien) Pulang pukul 14.30 WIB

3Rabu, 29 Juli 2015Masuk pukul 08.30 WIBPromkes tentang HIV/AIDSMembuka lapangan konsultasi bagi anak-anak yang mempunyai masalah kesehatanPulang pukul 14.00 WIB

4Kamis, 30 Juli 2015Masuk pukul 08.30 WIBPromkes tentang PHBSMembuka lapangan konsultasi bagi anak-anak yang mempunyai masalah kesehatanPulang pukul 13.30 WIB

5Jumat, 31 Juli 2015Masuk pukul 08.30 WIBMengambil dokumentasiMengambil nilaiSalam perpisahan dengan seluruh anggota lapas beserta pengawasnyaPulang pukul 13.30 WIB melanjutkan ke Dinas Kota Medan untuk melakukan ujian dan pengoreksian hasil dan program kerja

Penyuluhan HIV/AIDS dan PHBS di Lapas Kelas IIA anak Kota Medan bersama para warga binaanBAB 6PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

6.1Kesehatan lingkungan6.1.1DefinisiKESLING DALAM SUATU LEMBAGA PEMASYARAKATANKesadaran masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia telah tiba pada suatu pandangan bahwa semua hak asasi manusia itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini secara ringkas dituangkan dalam doktrin "Indivisibility' clan "Interdependence". Pandangan ini telah berkembang dalam diskursus hak asasi manusia, yang tidak menomorsatukan salah satu kategori hak. Apakah pemenuhan hak-hak dalam kategori sipil dan politik (civil and political rights) atau pun hak-hak dalam kategori ekonomi,sosial dan budaya (economic, social and cultural rights). Kedua hak saling keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena dalam semua hak dalam masing-masing kategori itu salingterkait. Oleh karena itu, pemenuhan dan perlindungannya tidak dapat dipisah kan sedangkan dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya justifikasi internasional menyangkut interaksi hak atas lingkungan dapat ditafsirkan menjadi hak asasi manusia antara lain dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2), Kavenan internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.Tinjauan pustaka mengidentifikasikan bahwa kesehatan lingkungan menyangkut manusia dan masyarakat serta keseimbangan dengan lingkungan agar terjamin kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya.Kusnoputranto (1983) selanjutnya menuturkan bahwa kesehatan lingkungan merupakan salah satu disiplin dalam kesehatan masyarakat dan merupakan perluasan dari prinsip higiene dan sanitasi, Aspek yang tercakup di dalamnya sangat luas yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, ruang lingkup kesehatan lingkungan yaitu : a) Penyediaan air minum, yakni tersedianya air bersih dalam kualitas yang sangat memadai termasuk pengawasan dan pengelolaannya. b) Pengelolaan air buangan, pengendalian pencemaranlimbah rumah tangga. c) Pengelolaan limbah padat, yakni pengumpulan dan pembuangannya d)Pengendalian pencemaran tanah oleh manusia dan unsur lain yang merugikan lingkungan hidup e) Higiene makanan dan minuman f) Pengendalian pencemaran udara, kebisingan dan radiasi g) Perumahan dan pemukiman, terutama ditujukan pada aspek kesehatan masyarakat, perumahan bangunan umum dan keadaan darurat dan bencana alam.Rumah Tahanan mempunyai tujuan : a) membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapatditerima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan tanggung jawab b) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangkamemperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan c) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan 1 para pihak yang berperkara serta kesetamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidangpengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan pulusan pengadilan.Implitkasi dari temuan penelitian, untuk mengoptimalkan a) keadaan ruang tahanan yang ada b) kondisi air untuk keperluan MCK c) kondisi air untuk minum d) kondisi ventilasi ruang tahanan e) mengoptimalkan kondisi tempat tidur di dalam ruang tahanan f) mengoptimalkan kondisi kamar mandi untuk keperluansehari-hari g) pengelolaan limbah cair, padat, limbah buangan h) mengoptimalkan kondisi ruangan darikebisingan i) mengoptimalkan ruangan tahanan dari kepadatan tahanan j) kondisi keamanan di dalamtahanan yang lebih aman, dan dapat menciptakan kondisi keamanan yang bernuansa hak asasi manusia.

KESLING MENURUT WHOPengertian sehat menurut WHO adalah Keadaan yg meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial yg tidak hanya berarti suatu keadaan yg bebas dari penyakit dan kecacatan..Sedangkan menurut UU No 23 / 1992 Tentang kesehatan Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.Pengertian Lingkungan Menurut A.L. Slamet Riyadi (1976) adalah Tempat pemukiman dengan segala sesuatunya dimana organismenya hidup beserta segala keadaan dan kondisi yang secara langsung maupun tidak dpt diduga ikut mempengaruhi tingkat kehidupan maupun kesehatan dari organisme itu.Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian Kesehatan Lingkungan sebagai berikut : Pengertian Kesehatan Lingkungan Menurut World Health Organisation (WHO) pengertian Kesehatan Lingkungan : Those aspects of human health and disease that are determined by factors in the environment. It also refers to the theory and practice of assessing and controlling factors in the environment that can potentially affect health. Atau bila disimpulkan Suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Menurut HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) Suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Jika disimpulkan Pengertian Kesehatan Lingkungan adalah Upaya perlindungan, pengelolaan, dan modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia yang semakin meningkat.Ruang Lingkup Kesehatan LingkunganKontribusi lingkungan dalam mewujudkan derajat kesehatan merupakan hal yang essensial di samping masalah perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Lingkungan memberikan kontribusi terbesar terhadap timbulnya masalah kesehatan masyarakat.Ruang lingkup Kesehatan lingkungan adalah :a. Menurut WHO1. Penyediaan Air Minum2. Pengelolaan air Buangan dan pengendalian pencemaran3. Pembuangan Sampah Padat4. Pengendalian Vektor5. Pencegahan/pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia6. Higiene makanan, termasuk higiene susu7. Pengendalian pencemaran udara8. Pengendalian radiasi9. Kesehatan kerja10. Pengendalian kebisingan11. Perumahan dan pemukiman12. Aspek kesling dan transportasi udara13. Perencanaan daerah dan perkotaan14. Pencegahan kecelakaan15. Rekreasi umum dan pariwisata16. Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi/wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk.17. Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan.b. Menurut UU No 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Pasal 22 ayat 3)Ruang lingkup kesehatan lingkungan sebagai berikut :1. Penyehatan Air dan Udara2. Pengamanan Limbah padat/sampah3. Pengamanan Limbah cair4. Pengamanan limbah gas5. Pengamanan radiasi6. Pengamanan kebisingan7. Pengamanan vektor penyakit8. Penyehatan dan pengamanan lainnya : Misal Pasca bencana.Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat tersebut antara lain mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.Sedangkan syarat lingkungan sehat bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain: limbah cair; limbah padat;limbah gas;sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah; binatang pembawa penyakit;zat kimia yang berbahaya; kebisingan yang melebihi ambang batas; radiasi sinar pengion dan non pengion; air yang tercemar;udara yang tercemar; dan makanan yang terkontaminasi

BAB 7KESIMPULAN DAN SARAN7.1 KesimpulanLembaga Pemasyarakatan Anak merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bertujuan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.Anak didik pemasyarakatan dapat dikategorikan kedalam beberapa hal yaitu : Anak pidana, Anak negara dan Anak sipil.Pembinaan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan pasal 5 UndangUndang Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: Asas Pengayoman,Penghormatan Harkat dan Martabat, Persamaan ,Perlakuan dan Pelayanan, Pembinaan, Asas Pendidikan, Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, Asas Kehilangan Kemerdekaan.Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Tanjung Gusta Medan berada di Jalan Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, 20125. Dari data demografi didapatkan klasifikasi menurut tindak pidana warga binaan pemasyarakatan yaitu untuk kasus narkoba sebanyak 215 orang, pencurian, 102 orang, perlindungan anak 93 orang, perampokan 80 orang, pembunuhan 17 orang dan pidana lain 75%. Narkoba atau NAPZA adalah bahan / zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan / psikologi seseorang ( pikiran, perasaan dan perilaku ) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Yang termasuk dalam NAPZA adalah : Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.Penyebab penyalahgunaan NAPZA sangat kompleks akibat interaksi antara factor yang terkait dengan individu, faktor lingkungan dan faktor tersedianya zat (NAPZA). Tidak terdapat adanya penyebab tunggal (single cause)

7.2 SaranMeningkatkan program pembinaan yang sudah berjalan khususnya program rehabilitasi narkoba terpadu sehingga tidak hanya menghilangkan ketergantungan akan narkoba tetapi dapat memberikan edukasi, pemahaman anak didik mengenai bahayanya narkoba dan menghilangkan niat untuk mencobanya lagi serta berdaya guna di masyarakat nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mangku, Made Pastika, Mudji Waluyo. 2007. Pencegahan narkoba sejak usia dini. Jakarta : Badan Narkotik Nasional Republik Indonesia2. UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan3. www.depkunham.go.id