LAPORAN KUNJUNGAN PANITIA KERJA RUU · PDF fileKUNJUNGAN PANITIA KERJA ... Model program...

1

LAPORAN

KUNJUNGAN PANITIA KERJA

RUU TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

KOMISI VIII DPR RI

KE AUSTRALIA

MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2010-2011

TANGGAL 26 APRIL – 2 MEI 2011

2 MEI 2011

2

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................ 3

B. Dasar Hukum ................................................................................. 5

C. Urgensi Kunjungan Kerja ..................................... 6

D. Substansi RUU......................................................... 6

E. Tujuan dan Target Kunjungan Kerja................... 7

F. Objek Kunjungan Kerja..................................................................... 7

G. Bentuk Kegiatan Kunjungan Kerja................................................... 8

H. Jadwal Kegiatan............................................................................. 8

I. Nama Tim Kunjungan.................................................................... 12

BAB II HASIL KUNJUNGAN

A. Pelaksanaan

.Kunjungan............................................................................ 14

B. Data dan Fakta Hasil Kunjungan............................................ 32

BAB III RENCANA TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI ..................... 39

BAB IV PENUTUP........................................................................................... 43

LAMPIRAN ............................................................................................ 44

LAPORAN

3

KUNJUNGAN PANITIA KERJA

RUU TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN(FM)

KOMISI VIII DPR RI

KE AUSTRALIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi VIII DPR RI saat ini sedang melakukan Pembahasan Tingkat I RUU tentang RUU

tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam RUU ada beberapa masalah substantif dan

krusial yang memang perlu mendapat penguatan, antara lain rumusan yang terkait dengan

(1) bentuk intervensi negara dalam penanganan fakir miskin, (2) Sistem Pendataan dan

penetapan Fakir Miskin (3) Cakupan dan indikator kemiskinan dan (4) Model program

pemberdayaan, pelindungan, pelayanan dan peran serta masyarakat dalam penanganan

fakir miskin.

Untuk memformulasikan beberapa materi substansial yang masih krusial tersebut di atas,

ada beberapa langkah yang perlu dilakukan pertama melakukan kajian ulang secara

komprehensif berbagai kebijakan nasional, kedua mencari pengalaman negara lain yang

telah dianggap berhasil dalam pengaturan dan penerapan kebijakan penanganan

kemiskinan.

Langkah pertama telah dilakukan oleh Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI dengan melakukan

berbagai Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum bahkan

melakukan penyerapan aspirasi ke berbagai daerah. Namun demikian dari hasil kerja Panja

tersebut dirasa masih belum lengkap karena yang diatur dalam RUU juga berdimensi

global, dimana isu penanganan kemiskinan dalam hal ini kesejahteraan sosial telah menjadi

isu global yang menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dalam berbagai

resolusinya menyerukan tentang pembangunan sosial yang lebih terintegrasi.Demikian

juga, sebagai negara yang telah berkomitmen mewujudkan target capaian Millenium

Development Goals (MDG’s) tahun 2015, maka Komisi VIII DPR RI bersepakat melakukan

kunjungan luar negeri untuk mendapatkan masukan pengalaman dari negeri Australia

dalam penanganan kemiskinan atau orang-orang yang berpendapatan rendah.

Australia adalah salah satu negara welfare state (Negara sejahtera) yang memiliki

kebijakan sosial (social policy) yang mencakup strategi dan upaya-upaya dalam

4

meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social

protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi

sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets). Selain itu juga Australia

memiliki cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social

services), dan juga sistem pendekatan yang menjadikan bahwa setiap orang harus

memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Sejak didirikannya Australia tahun 1901,

Australia menjalankan sistem jaminan sosialnya melalui program bantuan sosial (pilar

pertama dalam sistem Australia).

Pada tahun 2008, dana untuk jaminan sosial berjumlah enam persen dari GDP Australia

Sampai dengan awal tahun 70-an, penduduk yang memasuki usia pensiun dan memiliki

penghasilan dan aset di bawah jumlah tertentu mendapat uang pensiun otomatis dari

pemerintah. Karena sifatnya bantuan sosial, maka tidak semua penduduk berhak

mendapatkan dana pemerintah yang dikumpulkan dari pajak umum (general tax revenue).

Oleh karenanya pemerintah mengembangkan instrumen seleksi, means test untuk

menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan bantuan sosial hari tua. Sedangkan

jaminan kesehatan sudah menjadi hak setiap penduduk yang pendanaanya dibiayai dari

dana pajak. Baru pada tahun 1973 dirasakan perlunya mengembangkan asuransi

kesehatan wajib dan pada tahun 1983 dirasakan perlunya asuransi hari tua wajib.

Praktek jaminan sosial dengan sistem asuransi wajib atau asuransi sosial baru diterapkan

sepenuhnya sejak tahun 1992 yang pada waktu itu, sekitar 40% pekerja memiliki asuransi

hari tua. Pada tahun 2001, dengan program asuransi sosial, maka sudah 97% pekerja tetap

telah menjadi peserta. Pada tahun 2001, 65% penduduk lansia menerima pensiun (Aged

Pension) dari sistem asuransi wajib yang dikenal dengan superannuation.Tidak hanya

senior citizens yang mendapatkan tunjangan dan pensiun dari Pemerintah, tetapi para

pemuda yang telah lulus sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan juga mendapatkan

tunjangan dari Pemerintah yang disebut dengan New Start Allowance. Meskipun demikian,

mereka diharuskan untuk segera mencari pekerjaan dan Pemerintah Australia mengawasi

mereka agar benar-benar mendapatkan pekerjaan sehingga New Start Allowance mereka

dapat dihentikan. Sistem jaminan sosial di Australia menggunakan subsidi silang, dimana

masyarakat yang mampu membayar lebih dalam bentuk pajak yang dibayarkan kepada

pemerintah, sehingga dapat membiayai masyarakat yang kurang beruntung ataupun yang

masih berada di bawah mereka. Kebijakan Pelayanan Sosial di Negara Australia

menerapkan Model welfare pluralism: peran negara dan masyarakat relatif seimbang.

Tentunya Hal ini juga penting untuk dibandingkan artinya Negara Indonesia yang termasuk

sebagai Negara menengah namun di sisi lain secara konstitusional (misalnya Pembukaan

UUD 1945 beserta pasal 27, 31, 33, dan 34; ) Indonesia sejatinya dapat dikategorikan

sebagai penganut welfare state. Tentunya Indonesia bisa membandingkan bagaimana

5

pengelolan perlindungan sosial di Australia dan menyesuaikannya dengan kemampuan

dan kondisi yang ada di Indonesia.

Di sisi lain juga seiring dengan menguatnya otonomi di daerah, dimana penanganan

kemiskinan atau pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social

services), juga tidak harus terpusat, sehingga tanggungjawab Pemerintah daerah dalam

penanganan kemiskinan dapat menerapkan jenis-jenis pelayanan dan bahkan sistem

pengorganisasiannya bisa dilakukan secara terdesentralisasi sesuai dengan karakteristik

dan keperluan masyarakat setempat, yang terpenting, framework dan substansi dari

pendekatan itu tetap menekankan pentingnya perlindungan sosial sebagai hak warga

negara.

B. Dasar Hukum

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Negara Australia berdasarkan pada:

1. Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki

fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 143 ayat (3),(4), dan

(5) Tahun 2009.

4. Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat

Nomor : PW.01/3314/DPR RI/IV/2011 tanggal 13 April 2011.

C. Urgensi Kunjungan Kerja ke Australia

6

Terkait dengan pembahasan RUU tentang Penanganan Fakir Miskin ada beberapa materi

substantif yang masih perlu disempurnakan, sehingga pengaturannya lebih komprehensif

dan implementatif dari hulu (aspek kebijakan) sampai hilir (pelaksanaan program). Oleh

karena itu perlu mengetahui model yang tepat untuk dijadikan proyeksi penanganan

kemiskinan yang secara intensif sedang melakukan penanganan kemiskinan. Atas dasar

pertimbangan tersebut Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Australia,

dengan memfokuskan pada 3 (tiga) aspek strategis:

1. Dari Aspek Regulasi, hendak memperoleh gambaran langsung bagaimana model

pengaturan penanganan kemiskinan di Australia. Peraturan perundang-undangan

apa saja yang terkait dan mengatur penanganan kemiskinan,

2. Dari Aspek Kebijakan (Policy), Panja RUU Tantang

Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI hendak melakukan pertemuan

langsung dengan Kementerian keluarga, perumahan, pelayananan Komunitas dan

Urusan Adat (Ministry of Familias, Housing, Community Service and Indigenous

Affairs (FaHCSIA),National Manager for Aged and Internasional Program,

Departemen Pelayanan Manusia (Departemen of Human Service ).yang membawahi

Centerlink dan Medicare dan, Departement of Immigration and Citizenship (DIAC).

3. Dari Aspek Implementasi program, Komisi VIII DPR RI hendak mengetahui secara

langsung apa dan bagaimana implementasi pengentasan kemiskinan atau

kebijakan sosial di Australia melalui perlindungan sosial yang menggunakan skema

jaminan sosial.

D. Substansi RUU tentang Penanganan Fakir Miskin

Maksud Kunjungan Kerja ini banding adalah mendorong penggeseran cara pandang

terhadap penanganan kemiskinan di Indonesia, yaitu:

1. Bentuk tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah di tingkat daerah kaitannya

dengan pembagian tugas dan wewenang penanganan kemiskinan.

2. Pola pengalokasian angaran antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mekanisme

pelayanan atau penanganan kemiskinan.

3. Isu-isu sentral yang terkait dengan kesehatan lingkungan, partisipasi masyarakat dan

peran dunia usaha maupun kerjasama internasional.

4. Model penanganan fakir miskin dari yang bersifat respon charity ke model

pemberdayaan, bahwa perlu adanya paradigma baru dalam penanggulangan

kemiskinan rakyat sebagai subyek dan sasaran dengan menerapkan pola atau

7

model yang variatif sesuai dengan kondisi geografis, potensi sumber daya alam, dan

kondisi sosial budaya masyarakat dengan program-program yang memberdayakan.

5. Aspek kelembagaan, peran lembaga yang secara intensif menyusun, merumuskan

dan melaksanakan kebijakan penanganan kemiskinan

E. Tujuan dan Target yang Hendak Dicapai

a. Kunjungan Kerja bertujuan untuk membandingkan :

1. Bagaimana peran parlemen di bidang legislasi, budgeting dan pengawasan di

Australia dalam membangun sistem penanggulangan kemiskinan?

2. Bagaimana subtansi peraturan perundang-undangan yang berpihak pada rakyat

miskin dipakai oleh Australia yang dijadikan landasan hukum untuk

penanggulangan kemiskinan.

3. Bagimana mekanisme kelembagaan, koordinasi dan dukungan pendanaan dalam

penanggulangan kemiskinan di Australia

b. Target

1. Memperoleh alternatif solusi tentang model pembagian tugas dan wewenang

pemerintah pusat dan daerah.

2. Memperoleh alternatif model intervensi pemerintah dalam percepatan

penanganan kemiskinan di pedesaan/perkotaan.

3. Memperoleh alternatif model kelembagaan yang efektif dan koordinasi antar

lembaga yang menangani kemiskinan.

4. Memperoleh bentuk partisipasi masyarakat dan peran dunia usaha dalam

penanganan kemiskinan.

F. Obyek Kunjungan Kerja

Dalam Kunjungan Kerja ke Australia ada beberapa obyek Kunjungan Kerja adalah

mengunjungi beberapa instansi penting antara lain :

8

1. Pertemuan dengan Excellency Mr Tony Issa, Anggota Parlemen dari daerah

Pemilihan New South Wales

2. Pertemuan dan dialog dengan Mr Iqbal, Australian Federation Of Islamic Councils

(AFIC) di Sidney

3. Pertemuan dengan Malik Fahd Islamic School councils di Sidney.

4. Pertemuan dan silaturahim dengan KJRI dan mahiswa Indonesia di Sidney.

5. Pertemuan dengan Mr. Hugh Borrowman, First Assistant Secretary, South East Asia

Division, DFAT di Canberra.

6. Pertemuan dan Diskusi dengan Mr.Arati Waldergrave, Acting Branch Manager Social

House, Kementerian keluarga, perumahan, pelayananan Komunitas dan Urusan

Adat (Ministry of Familias, Housing, Community Service and Indigenous Affairs

(FaHCSIA), di Canberra.

7. Pertemuan dan dialog dengan Dubes RI di Canberra, masyarakat Indonesia dan

PPIA .

8. Pertemuan dan Dialog dengan Mr Stephen Kelly, National Manager for Aged and

Internasional Program, Departemen Pelayanan Manusia (Departemen of Human

Service ).

9. Pertemuan dan Diskusi dengan Mr . Peter Van Vilet, Assistant Secretary,

Multicultural Affairs, Departement of Immigration and Citizenship (DIAC).

10. Pertemuan dengan Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Australia

(AusAID).

11. Pertemuan dan Diskusi dengan Oxfam (NGO penanganan Kemiskinan) di

Melbourne.

12. Pertemuan dengan KJRI, Tokoh Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di

Melborne.

9

G. Bentuk Kegiatan Kunjungan Kerja

Kegiatan Kunjungan Kerja dilaksanakan melalui tiga bentuk kegiatan, yaitu studi

literature dan studi lapangan (diskusi/pertemuan).

1. Studi literature

Studi literature dilakukan melalui penelusuran informasi yang bersumber dari internet,

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Kedutaan Besar Australia, dan

Parlemen.

2. Pertemuan Formal, dilakukan melalui : Pertemuan dan diskusi.

H. Jadwal Kegiatan

JADWAL KUNJUNGAN KERJA

KOMISI VIII DPR RI KE AUSTRALIA

26 APRIL S.D. 2 MEI 2011

1. Selasa, 26 April 2011

Pukul 21.00 Tim berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta

Pukul 23.20 Pesawat lepas landas (GA 712)

2. Rabu, 27 April 2011

Pukul 09.00 Tiba di Sydney International Airport

Pukul 10.30 Pertemuan dan Diskusi dengan Excellency Mr Tony Issa,

Anggota Parlemen Daerah Pemilihan New South Wales, di

Sidney

10

Pukul 11.15 Perjalanan menuju tempat pertemuan dengan Australian

Federation of Islamic Councils (AFIC)

Pukul 11.45 Pertemuan dan diskusi dengan Pengurus AFIC (didahului makan

siang)

Pukul 12.15 Perjalanan menuju Malek Fahd Islamic School (MFIS)

405 Waterloo Road, Greenacre, New South Wales

Pukul 12.35 Pertemuan dan diskusi dengan Pengelola MFIS

Pukul 14.00 Peninjauan MFIS

Pukul 15.30 Menuju hotel, istirahat

Pukul 18.00 Menuju Konsulat Jenderal RI di Sydney

25 Kent Road, Rose Bay, New South Wales 2029

Pukul 19.00 Pertemuan ramah tamah dengan Konsul Jenderal RI di Sydney.

Pukul 21.00 Kembali ke hotel

Pukul 21.20 Pertemuan internal tim, evaluasi pertemuan dengan MFIS,

AFIC, dan Konjen RI.

3. Kamis, 28 April 2011

Pukul 10.00 Tim berangkat menuju Canberra dengan bus.

Pukul 13.30 Tiba di Canberra langsung menuju Department of Foreign

Affairs and Trade (DFAT)

Pukul 14.45 Tiba di DFAT, disambut oleh Mr. Hugh Borrowman, Asisten

Sekretaris Pertama Divisi Asia Tenggara DFAT.

Pukul 15.15 Pertemuan dan diskusi dengan Department of Families,

Housing, Community Services, and Indigenous Affairs

(FaHCSIA).

Pukul 17.15 Menuju hotel, istirahat

Pukul 18.40 Menuju Rumah Dinas Duta Besar RI di 16 Monaro Crescent,

Red Hill, ACT 2600

Pukul 19.00 Pertemuan ramah tamah dengan Duta Besar LBDBP RI untuk

Australia.

Pukul 21.00 Menuju hotel

Pukul 21.30 Pertemuan internal tim, evaluasi pertemuan dengan DFAT,

FaHCSIA, dan Dubes RI.

4. Jumat, 29 April 2011

Pukul 08.40 Menuju Gedung Kedutaan Besar RI di 8 Darwin Avenue,

Yarralumla, ACT 2600

11

Pukul 09.00 Pertemuan dengan Mr. Stephen Kelly, National Manager for

Aged Care and International Programs, Department of Human

Services

Pukul 11.00 Pertemuan dengan Mr. Peter Van Vliet, Assistant Secretary,

Multicultural Affairs, Department of Immigration and

Citizenship (DIAC)

Pukul 13.00 Menuju Canberra Mosque, Empire Circuit, Yarralumla, ACT

2600, sholat jumat.

Pukul 14.00 Menuju Gedung Parlemen, dilanjutkan perjalanan ke Gedung

AusAID di 255 London Circuit.

Pukul 15.00 Pertemuan dengan AusAID

Pukul 16.30 Kembali ke hotel, istirahat.

Pukul 20.00 Pertemuan internal tim, evaluasi pertemuan dengan

Department of Human Services, Department of Immigration

and Citizenship (DIAC), dan AusAID.

5. Sabtu, 30 April 2011

Pukul 08.30 Menuju Bandara Canberra

Pukul 10.05 Pesawat takeoff menuju Melbourne dengan penerbangan

domestik Virgin Blue.

Pukul 11.15 Tiba di Melbourne

Pukul 13.30 Menuju Oxfam, NGO yang bergerak dalam penanganan

kemiskinan, Keadilan Gender, Bencana, dan Pelayanan

Kebutuhan Dasar

Pukul 14.00 Pertemuan dengan Oxfam

Pukul 18.30 Menuju KJRI

Pukul 19.00 Pertemuan dengan KUAI Konjen RI di Melbourne beserta

masyarakat dan PPIA.

Pukul 21.00 Kembali ke hotel

Pukul 22.00 Pertemuan internal tim, evaluasi terhadap pertemuan dengan

Oxfam dan PPIA.

6. Minggu, 1 Mei 2011

Pukul 10.00 Pertemuan internal tim, evaluasi terhadap keseluruhan

pertemuan dengan pihak-pihak terkait di Australia.

Pukul 14.00 Persiapan kembali ke Jakarta

7. Senin, 2 Mei 2011

12

Pukul 06.30 Menuju Bandara Internasional Melbourne

Pukul 09.55 Pesawat takeoff menuju Jakarta dengan GA 717.

Pukul 14.05 Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI PANJA

RUU TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

KOMISI VIII DPR RI

KE AUSTRALIA

13

BAB II

HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Pelaksanaan Kunjungan

1. Delegasi tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin ke Australia

berangkat pada hari Selasa, 26 April 2011. Delegasi Panja RUU tentang Penanganan

NO. NO NAMA KETERANGAN

1. Abdul Kadir Karding, MP Ketua

2. Chairun Nisa Radhi, MP Wk. Ketua

3. Ahmad Zainuddin, MP Wk. Ketua

4. Adji Farida Padmo, MP Anggota

5. Muhammad Syaiful Anwar, MP Anggota

6. Ratu Siti Romlah, MP Anggota

7.

Zulkarnaen Djabar Abdul

Djabar, MP

Anggota

8. Rukmini Buchori Kastoebi, MP Anggota

9. Ina Ammania Syuhul, MP Anggota

10. Jazuli Juwaini Sabag, MP Anggota

11. Abdul Rozaq Rais, MP Anggota

12.

Soemientarsih Moentoro

Selamet, MP

Anggota

14

Fakir Miskin, Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.

Abdul Kadir Karding SPi MSi dan telah menyelesaikan kunjungan Pada hari Senin, 2

Mei 2011, sesuai yang direncanakan. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka

menggali informasi yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di Australia

sebagai bahan masukan untuk menyusun RUU tentang penanganan fakir miskin di

Indonesia.

2. Kegiatan Pertama, Pertemuan dan Diskusi dengan Excellency Mr Tony Issa, Anggota

Parlemen Daerah Pemilihan New South Wales dan mantan menteri sosial di salah

satu negara bagian di Sidney, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011

Dalam pertemuan ini bertukar pikiran dan berdiskusi permasalahan tugas

keparlemenan dan kebijakan sosial terkait dengan penanganan kemiskinan.

3. Kegiatan Kedua, Pertemuan dengan AFIC dilaksanakan hari Rabu, tanggal 27 April

2011. Ada beberapa yang dapat dicatat dari pertemuan ini yakni:

a. Federasi Dewan Islam Australia (AFIC) didirikan pada tahun 1964 sebagai

payung berbagai kelompok Islam atau dewan, dan merupakan organisasi Islam

yang paling penting.

b. Misi AFIC adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara

yang sesuai dengan ajaran Islam dan dalam kerangka undang-undang Australia,

melakukan advokasi atas nama komunitas Muslim pada semua hal-hal tersebut

yang akan mempengaruhi relevansi masyarakat, pemukiman dan integrasi dalam

masyarakat Australia.

c. Peran utama AFIC adalah untuk mewakili Islam dan umat Islam Australia sebagai

salah satu "umat" kepada badan pemerintah dan lainnya nasional dan

internasional.

d. AFIC mengkoordinasikan dan menyediakan sumber daya untuk kegiatan

perusahaan Dewan Islam Negara dan masyarakat Islam anggota.

e. Ruanglingkup kegiatan AFIC adalah bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

f. Salah satu contoh dalam bidang Pendidikan adalah mendirikan Malik Fahd

Islamic School ( MFIS). MFIS merupakan salah satu sekolah swasta yang terbaik

di Sidney, ini dibuktikan bahwa betapa sulit dan ketatnya untuk masuk ke sekolah

ini. Lulusannya diterima di sekolah swasta. Dana yang di dapat untuk

kelangsungan sekolah tersebut berasal sebagian besar dari pemerintah,

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhUJ7p7AZlb_HvIkbJlQj3FYLHYoA

15

sehingga para siswa yang bersekolah tidak dipungut biaya, termasuk juga

untuk kegiatan ekstrakulikuler.

g. Dalam pertemuan ini juga membahas masalah produk halal yang ada di

Australia. Menurut AFIC, sertifikasi produk halal di Australia, terutama untuk

yang diekspor ke Indonesia ternayata mengalami hambatan, yang dikeluhkan

pihak AFIC sendiri ternyata adalah hubungan kerjasama dengan MUI yang

dilakukan I pihak saja dengan menunjuk 1 badan/pihak pemotongan daging

untuk perusahaan swasta yang bisa mengeluarkan sertifikasi halal. Namun,

pihak yang yang ditunjuk ini bisa berubah=berubah atau berganti-ganti sesuai

dengan penunjukkan MUI dalam waktu yang tidak teratur, bisa berganti dalam 1

minggu, bulan, dst. Hal ini menyulitkan pihak AFIC, karena jika yang ditunjuk

adalah badan swasta/ perorangan maka dananya tidak akan masuk ke lembaga

yang dapat digunakan untuk masyarakat.

4. Kegiatan Ketiga, Pertemuan dengan Malik Fahd Islamic School councils di

Sidney.

Pertemuan dilakukan dilaksanakan hari Rabu, tanggal 27 April 2011.Pertemuan ini

didahului dengan peninjauan sekolah MFIS. MFIS adalah salah sekolah terbaik dan

terbesar di Australia dibawah paying AFIC. Dalam pertemuan ini diperoleh penjelasan

dan informasi bagaimana sekolah itu didirikan sehingga menjadi sekolah yang

terbaik dan sekolah ini terbuka untuk umum artinya yang menjadi siswanya tidak

semuanya Muslim. Tidak ada perbedaan agama, ras, dan tingkat kehidupan sosial.

Anak-anak miskin atau tidak beruntung mempunyai hak yang sama untuk

mendapatkan pendidikan di sekolah itu. Anggaran MFIS diperoleh dari pemerintah

70% dan 30 % dari umat.

5. Kegiatan Keempat, Pertemuan dan silaturahim dengan KJRI dan mahasiswa

Indonesia di Sidney.

Pertemuan dan silaturahim dengan Bapak Konsul Bapak Gery.R.M.Yusuf, MA di

KJRI termasuk berdialog langsung dengan Persatuan Pelajar Indonesia Australia

(PPIA). Delegasi mengadakan pertemuan dengan Konsul Jenderal saat makan

malam bersama masyarakat Indonesia di Sidney dikediaman Konjen.Pada

kesempatan pertemuan tersebut Ketua Komisi VIII DPR RI menyampaikan maksud

dan tujuan ke Sidney.

16

6. Kegiatan Kelima, Pertemuan dengan Mr. Hugh Borrowman, First Assistant

Secretary, South East Asia Division, DFAT di Canberra.

Pertemuan adalah pertemuan ucapan selamat datang dari Kementerian Luar Negeri

Australia Divisi Asia Timur Selatan atas kunjungan Tim Panja RUU tentang

Penanganan Fakir Miskin. Harapan bahwa dengan Kunjungan Kerja ini memberikan

dampak semakin baiknya hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia.

7. Kegiatan Keenam, Pertemuan dan Diskusi dengan Kementerian keluarga,

perumahan, pelayananan Komunitas dan Urusan Adat (Ministry of Familias,

Housing, Community Service and Indigenous Affairs (FaHCSIA), di Canberra.

a. Sistem jaminan sosial di Australia dimulai pada tahun 1908. Jaminan sosial di

Australia saat ini meliputi sistem pembayaran dan tunjangan yang sangat kompleks.

Pada tahun 2008, dana untuk jaminan sosial berjumlah enam persen dari GDP

Australia.

b. Ada lebih empat institusi di Australia yang menangani jaminan sosial bagi

masyarakat Australia, yaitu : FaHCSIA, the Department of Human Services yang

membawahi Centrelink dan Medicare, Department of Health and Ageing (DoHA),

dan Department of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR).

c. FaHCSIA merupakan salah satu lembaga Pemerintah Australia yang menangani

masalah jaminan sosial bagi penduduk Australia. Jumlah penduduk Australia

adalah 22.391.073 orang, dimana 2.7% (sekitar 517.200) orang di antaranya adalah

penduduk asli.

d. FaHCSIA mempunyai 3000 orang staff yang tersebar di seluruh pelosok Australia,

sehingga memudahkan FaHCSIA dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

e. Tujuan FaHCSIA adalah untuk meningkatkan kehidupan penduduk Australia

dengan menciptakan kesempatan di bidang ekonomi dan partisipasi sosial bagi

individu, keluarga, dan masyarakat.

f. Peranan FaHCSIA adalah untuk memberikan masukkan kepada Pemerintah

Australia dalam bidang kebijakan sosial. FaHCSIA juga mengelola 1/5 (seperlima)

anggaran Pemerintah Australia (72.9 miliar dollar) untuk tahun 2010-2011.

g. Ada empat kunci utama bagi FaHCSIA dalam memberikan pelayanan, yaitu (i)

membayar langsung kepada individu; (ii) bekerjasama dengan Negara Bagian dan

Territory (Australia Capital Territory/Canberra dan Western Territory); (iii)

17

pembayaran bagi Community Services (biasanya berupa hibah); dan (iv)

pengembangan masalah kebijakan, kepemimpinan, dan koordinasi.

h. Mitra FaHCSIA dalam menjalankan tugasnya adalah institusi Pemerintah Australia

lainnya, Pemerintah Negara Bagian dan Territory, Pemerintah Lokal, Pemerintah

negara lain, pengusaha, organisasi masyarakat yang bersifat non-profit, penyedia

pelayanan sosial, lembaga penelitian, dan individu, keluarga serta masyarakat.

i. Keputusan utama dari rekomendasi FaHCSIA diambil oleh Council of Australian

Government (COAG), yang merupakan lembaga inter-governmental pembuat

keputusan bagi kebijakan nasional Australia. COAG terdiri dari Perdana Menteri,

Premier, dan Chief Minister dari semua Negara Bagian dan Territory. Adapun peran

COAG adalah untuk mengambil inisiatif, mengembangkan, dan mengawasi

pelaksanaan reformasi kebijakan, yang signifikan secara nasional dan

membutuhkan kerjasama dari seluruh unsur Pemerintah Australia.

j. Benefit dan bantuan yang diberikan oleh FaHCSIA meliputi : (i) pembayaran dan

tunjangan bagi perawat penyandang cacat; (ii) bagi komunitas – pembayaran

pemulihan akibat bencana melalui Australian Government Recovery Payment; (iii)

untuk keluarga, meliputi Family Tax Benefit, Child Care Benefit, Baby Bonus, dan

kartu perawatan kesehatan.(iv) Dalam bidang perumahan : bantuan biaya sewa

rumah; (v) untuk penyandang cacat : dana pensiun bagi penyandang cacat,

tunjangan sakit, dan tunjangan untuk mobilitas bagi penyandang cacat; dan (vi)

untuk kaum manula (senior citizens), berupa tunjangan pensiun serta kartu

kesehatan.

k. Outcomes FaHCSIA ditujukan bagi 7 unsur, yaitu keluarga dan anak-anak,

perumahan, peningkatan kapabilitas bagi masyarakat dan masyarakat lemah,

warga negara senior (berusia di atas 65 tahun), penyandang cacat dan

pengasuhnya, wanita, dan yang terakhir adalah warga asli (indigenous).

l. Dalam bidang keluarga dan anak-anak, hal-hal yang telah dilakukan oleh FaHCSIA

adalah memberikan bantuan finansial bagi keluarga dengan penghasilan menengah

ke bawah untuk menciptakan keluarga dan anak-anak yang baik, memberikan

bantuan pembayaran parental leave scheme (cuti bagi orang tua wanita selama 18

minggu agar dapat memberikan perhatian bagi anak dengan tetap mendapatkan

gaji minimal dari pemerintah, akan berlaku mulai 1 Januari 2011), membentuk

kerangka nasional untuk melindungi anak-anak Australia dari tindak kekerasan

maupun terabaikan, melakukan reformasi pembayaran kesejahteraan, membuat

program dukungan keluarga, dan melakukan penelitian untuk meningkatkan taraf

hidup keluarga dan anak-anak.

m. Dalam bidang perumahan, tugas FaHCSIA adalah untuk mengurangi masyarakat

Australia yang tidak memiliki rumah dan membuat rumah menjadi lebih nyaman

18

untuk ditempati, termasuk di dalamnya memberikan bantuan rumah dan

memberikan bantuan sewa rumah.

n. Untuk orang-orang yang tidak mampu dan kurang beruntung secara ekonomi,

FaHCSIA mempunyai program untuk meningkatkan kapasitas mereka.

o. Bagi senior citizens, prioritas utama FaHCSIA adalah untuk membantu mereka

dalam menghadapi masa transisi dari keadaan bekerja menjadi tidak bekerja dan

untuk menjamin bahwa mereka mendapatkan dukungan yang memadai. FaHCSIA

memberikan bantuan berupa pensiun, konsesi kesehatan, bantuan pelayanan di

bidang informasi dan teknologi, berupa tunjangan untuk broadband internet, dan

melakukan reformasi pembayaran pensiun yang menjamin dan bersifat sustainable.

p. Bagi penyandang cacat dan para perawat penyandang cacat, FaHCSIA

memberikan pensiun, tunjangan dan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti gaji

mereka.

q. Bagi kaum wanita, FaHCSIA memiliki program untuk meningkatkan persamaan

gender melalui bidang ekonomi, keamanan dan status. Hal-hal yang dilakukan

antara lain dengan mengembangkan kebijakan persamaan gender, membuat

rencana nasional untuk mengurangi kekerasan terhadap wanita, melibatkan wanita

dalam kepemimpinan, dan memberikan kesempatan yang sama di tempat kerja

bagi wanita.

r. Untuk penduduk asli (indigenous people), FaHCSIA bertugas memperkecil jurang

pemisah antara penduduk asli dan bukan penduduk asli. Tingkat pengangguran

bagi penduduk asli Australia menurun dari 23% pada tahun 2002 menjadi 17%

pada tahun 2008, tetapi masih lebih tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat

pengangguran masyarakat Australia non-indigenous yang berjumlah 5% pada

tahun 2008.

s. Dari total anggaran FaHCSIA sebesar 72.9 miliar dollar tahun 2010-2011, maka 62

miliar dollar di antaranya digunakan untuk biaya pembayaran pensiun.

8. Kegiatan Ketujuh, Pertemuan dan dialog dengan Dubes RI dan masyarakat

Indonesia (PPIA) di Canberra .

Pertemuan dengan Duta Besar, Bapak Primo Alui Joelianto dilaksanakan malam

kamis, tanggal 29 April 2011 di Kediaman Bapak Duta Besar RI. Dalam pertemuan

dan dialog ini Bapak Duta Besar menjelaskan hubungan bilateral Indonesia dan

Australia saat ini dalam kondisi yang sangat baik dan konfrehensif. Ini dibuktikan

dengan banyaknya bantuan yang diberikan Pemerintah Australia untuk Indonesia baik

19

dalam bidang pendidikan( memberikan beasiswa, membangun sekolah dll). Termasuk

juga bantuan yang berkaitan dengan capacity building . Harapannya dalam kondisi

seperti diharapkan agar dapat memanfaatkan berbagai hal termasuk juga di dalam

kunjungan TIM.

9. Kegiatan Kedelapan, Pertemuan dan Dialog dengan Mr Stephen Kelly, National

Manager for Aged and Internasional Program, Departemen Pelayanan Manusia

(Departemen of Human Service ). Pertemuan ini dilakukan pada hari Jumat

tanggal 29 April 2011 di Ruangan Balai Kartnim KBRI di Canberra

Pertemuan diawali dengan perkenalan anggota Tim Kunjungan selanjutnya dengan

menjelaskan tujuan Kunjungan dengan memberikan paparan yang mengatakan

bahwa walaupun fakir miskin mendapat jaminan hukum dalam UUD 1945, namun

belum ada payung hukum secara Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah

(PP) yang membeirkan jaminan secara sosial kepada mereka yang miskin, janda, dan

orang cacat. Pertemuan dan diskusi dengan Departemnt of Human Service ( DHS)

pemerintah Australia diharapkan mendapat berbagai informasi dalam menangani

kemiskinan, menggali data-data untuk mendapatkan indikator yang jelas dalam

penanganan yang jelas terhadap kemiskinan, mengetahui sejauh mana pemerintah

Australia melakukan intervensi dalam menangani kemiskinan, termasuk mengetahui

anggaran untuk fakir miskin seperti APBN di pemerintah Australia untuk pendidikan

dan bagaimana pemerintah Australia mengelola bantuan sosial seperti yang dilakukan

Centerlink. Selanjutnya Mr Stephen Kelly memberikan penjelasan mengenai

struktur DHS, ada 6 organisasi yang berada dibawah DHS, termasuk Centerlink

yang mengatur bagaimana mereka yang berpendapatan rendah dan tidak beruntung,

dengan berbagai macam derivasinya, dibantu oleh pemerintah Australia.

Ada beberapa hal penting yang dijelaskan oleh Mr Stephen Kelly berdasarkan

point-point paparannya antara lain:

a. Centerlink dimulai sejak tahun 1997 yang ditujukan untuk memberikan pembayaran

jaminan sosial. Dengan adanya centerlink ini maka semua pelayanan sosial

dapat dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah Australia.

b. Sebelum tahun 1997 jaminan sosial, bantuan tenaga kerja, dan lainnya dilakukan

terpisah. Seringkali hal ini menjadi tidak efektif dan menimbulkan kebingungan

20

diantara pelanggan Centerlink. Akuntabilitas Centerlink melalui mekanisme yang

melibatkan CEO Centerlink, pertimbangan apakah sesuai dengan harapan

pemerintah, dan pernyataan outcome statement Centerlink.

c. Ada 119 produk yang diberikan oleh Centerlink dan tersebar serta melibatkan 36

departemen pemerintah. Setiap departemen memiliki kebijakan untuk memberikan

informasi termasuk memperoleh informasi baik dalam cakupan nasional maupun

internasional kepada Centerlink.

d. Koordinasi antar departemen adalah isu krusial bagi Centerlink, karena seringkali

menimbulkan kebingungan, seperti kepentingan dan harapan business yang

berbeda, kebingungan pelanggan untuk harapan yang berbeda. Centerlink

melakukan meeting secara reguler dan laporan kepada departemen, berdasarkan

input dari proposal yang masuk dalam rangka membuat kebijakan yang baru serta

memberikan masukan kepada pemerintah.

e. Pelayanan yang diberikan Centerlink diantaranya : network approach to service

delivery, service delivery innovations, multilingual services, service delivery role in

fulfilling election commitments. Mereka berusaha untuk memberikan pelayan online

yang maksimal, membeirkan pelayanan didaerah terpencil, ada juga visiting

services yang mendatangi pelanggan.

f. Ada 1,3 juta orang Australia yang membutuhkan penerjemah, karena mereka

memiliki latar belakang linguistic dan budaya yang berbeda. Ada servicing unit yang

juga diberikan secara mobile untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang

tinggal di daerah terpencil dengan mengunjungi 275 kota, melewati 52,000 km,

mengeluarkan > 2500 klaim bantuan, mengatur 4500 perjanjian dan membantu

korban bencana alam. Ada juga pelayanan hubu based untuk memberikan

pelayanan yang konsisten kepada masyarakat yang tertinggal, sehingga mereka

tinggal menuju ke tempat-tempat ini untuk mendapatkan pelayanan. Enam hub

yang disediakan Centerlink berlokasi di Northern Territory. Income management

diberikan secara relevan untuk setiap pengunjung di Northern Territory. Meski

pelayanan utama ditujukan kepada masyarakat non-indigenous yang

membutuhkan. Tantangan yang dihadapai oleh Centerlink diantaranya; demografi

dimana sedikitnya penduduk usia produktif kerja, dan lebih satu tantangan,

perubahan teknologi, perekrutan para staff, memberikan kesempatan alternative,

dalam hal infrastruktur, reformasi pelayanan, dan pembentukan lokasi centerlink

dan medicare yang dapat terintegrasi di satu lokasi.

g. Pembayaran jaminan social Centerlink paling banyak diberikan kepada pensiunan,

65 (M) dan 64,5 (F). hal ini dimulai sejak usia 60 dan dilanjutkan sampai usia 65,

dan diberikan kepada mereka yang tidakmampu, dengan mempertimbangkan

21

pendapatan mereka. Government pension, superannuation dari perusahaan,

individual investment dalam bentuk saham, dsb. Tingkat pendapatan diterima dari

pemerintah. Disability support pension dibeirkan kepada mereka yang memiliki

keterbatasan fisik, intelektual, dan psikologis, secara permanent. Ada 2.1 juta

pension, dan 80 ribu orang cacat yang menerima bantuan semacam ini.

h. Pembayaran diberikan dengan membagi rata kepada mereka yang membutuhkan

perawat, antara penerima pensiun dan sang perawat. Jaminan perawat diberikan

untuk mereka yang mengalami keterbatasan mental dan membutuhkan bantuan

kesehatan dan berlokasi dirumah.

i. Pembayaran juga diberikan kepada mereka yang tidak mendapat kerja, namun

sedang mencari kerja, ada juga youth allowance, yaitu bantuan yang dibeirkan

kepada pelajar di usia 16-24 tahun, dan mereka yang tidak bekerja. Untuk

memberikan beberapa yang diterima, faktor yang diperhatikana adalah berapa

penghasilan orang tuanya, dan pengaturan hidupnya. Mereka yang tinggal secara

terpisah dari orang tuanya memperoleh lebih dibandingkan mereka yang tinggal

bersama orang tuanya. Adapun pembayaran ayang diberikan kepada keluarga,

termasuk imunisasi, chlid care, family tax benefits, dan kepada mereka yang baru

saja melahirkan.

j. Pelayanan yang diberikan oleh Centerlink meliputi multilingual services, indigenous,

call center, emergency, social worker, financial information services, job capacity

assessment, health professional advisory. Kartu konsesi diberikan untuk meliputi

pensiunan, health care, dan commonwealth senior dan juga single parent, kartu

buat student, mereka yang berpendapatan rendah, kartu kesehatan buat mereka

yang sudah pension secara pribadi. Semuanya diharapkan bermanfaat dalam

mendapat kemudahan pelayanan dalam pendidikan, kesehatan, perumahan, dan

transport. Konsesi ini tidak memberikan pelayanan yang sama dan ditawarkan

secara berbeda oleh masing-masing state.

k. Medicare benefit diberikan oleh medicare, meliputi pelayanan kesehatan yang

murah, memberikan appointment dokter, pemotongan biaya perawatan di rumah

sakit.

Selanjutnya Mr Stephen Kelly juga memberikan penjelasan sebagai jawaban dari

pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Tim yakni:

22

a. Cara memperoleh data valid angka kemiskinan, Di Australia, setiap orang memiliki Tax

Payment Number (NPWP kalau di Indonesia) TPN ini bisa digunakan untuk

mengetahui berapa banyak gaji, siapa bekerja dimana, dan sebagainya. Dari data

berbagai departemen. Dalam memberikan payment dianut sistem level service of

income ( pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat pendapatan) Ada

elektronik record yang diperoleh Centerlink berdasarkan transaksi yang dilakukan

para Warga Negara Australia (WNA) dan Permanent Resident (PR), namun masih

ada kewajiban dari pelanggan di antara WNA dan PR itu kepada Centerlink untuk

memberikan laporan secara utuh.

b. Untuk pensiunan dan mereka yang miskin, Centerlink yang menentukan apa bentuk

bantuan dan berapa banyak yang bisa diberikan kepada mereka, artinya bahwa

semua warga Australia yang sudah pensiun akan menerima dana pensiun ( hanya

1 jenis), namun jika dalam perkembangan waktu terjadi kecatatan tertentu maka

tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan disability support pensiun.

Mengenai sistem pembayaran pensiun, sistem di Australia bukanlah insurance

based system, sehingga semua warga senior Australia yang lolos dari means test

berhak mendapatkan tunjangan pensiun tanpa memperhatikan pekerjaan mereka

sebelumnya. Usia pensiun bagi kaum pria Australia adalah 65 tahun, sedangkan

bagi wanita adalah 64 tahun.

c. Means test dilakukan bagi para senior citizens untuk mengetahui tingkat

penghasilan mereka setelah pensiun. Hasil dari tes tersebut akan menjadi acuan

dalam pemberian dana pensiun, yaitu disesuaikan dengan tingkat kemakmuran

mereka. Dengan demikian, maka senior citizen yang tidak mampu akan

mendapatkan lebih banyak dari yang lebih mampu. Adapun yang masih mempunyai

penghasilan tinggi dan mempunyai kekayaan yang berlebih, maka tidak akan

mendapatkan pensiun.

d. Terdapat 3 (tiga) pilar pembayaran pensiun di Australia, yaitu : (i) age pension,

pembayaran oleh publik (pembayar pajak) yang dipungut oleh pemerintah bagi

mereka yang tidak punya penghasilan atau pun berpenghasilan rendah, dan berupa

tambahan pembayaran bagi mereka yang mempunyai penghasilan ataupun

tabungan tetapi masih di bawah standar hidup di Australia; (ii) superannuation,

yang merupakan kewajiban dari pengusaha untuk memberikan asuransi bagi para

karyawan mereka sebesar 9 persen dari gaji karyawan, yang akan diberikan secara

lumpsum pada saat mereka pensiun, dan (iii) superannuation sukarela, tabungan

pribadi maupun investasi pribadi.

1. Pilar pertama (age pension), sudah berlaku sejak tahun 1909, dimana

pembayaran pensiun dilakukan terhadap para senior citizens melalui means

test, dimana penilaian pendapatan dinilai berdasarkan kajian pendapatan, dan

penilaian atas asset dilakukan berdasarkan kajian asset, dan diberikan kepada

23

mereka yang berhak tanpa memperhatikan pekerjaan dan penghasilan mereka

sebelumnya.

2. Untuk penerima age pension satu orang, maka maksimal mereka dapat

menerima 16.749,20 dollar setahun ditambah suplemen sebesar 1.479.40

dollar setahun, sehingga total penghasilan pensiun mereka adalah 18.228,60

dollar pertahun.

3. Untuk pasangan suami istri penerima age pension, masing-masing orang

secara maksimal berhak mendapatkan 12.625,60 dollar pertahun dan suplemen

sebesar 1.115,40 dollar setahun sehingga masing-masing mereka berhak

mendapatkan 13.741,00 dollar per-tahun, atau total mereka berdua

mendapatkan penghasilan sebesar 27.482.00 dollar per-tahun. Jumlah ini

masih jauh di bawah penghasilan pria Australia per-tahun 60.460,40 dollar per-

tahun.

e. Jumlah orang-orang berusia 65 tahun ke atas di Australia diperkirakan akan

meningkat dari 13.3 persen di tahun 2010 menjadi 23 persen di tahun 2050, dan

tiga pilar sumber pendanaan pensiun tersebut sudah memenuhi kebutuhan para

senior citizens Australia di masa mendatang.

f. Untuk suku Aborigines, tidak ada pensiunan secara khusus hanya untuk Aborigines.

Pensiunan diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan ras. Berubunga banyak susuk

Aborigines yang tidak berbahasa Inggris, penanganannya diberikan dalam form

sederhana, atau diberikan secara verbal.

g. Dana anggaran centerlink diterima dari dana pemerintah. dimana APBN Australia

sebanyak 30% memang ditujukan untuk jaminan social.

h. Untuk yang mendapat santunan karena tidak bekerja, Centerlink mengadakan jobs

services Australia, yang diekskusi oleh lembaga swasta bekerjasama dengan

pemerintah dalam hal ini Centerlink, dan mereka memberikan masukan penuh

kepada pelanggan dalam mencari kerja.

i. Centerlink adalah bagian pemerintah, para petugasnya adalah pegawai negeri

pemerintah Australia. Layanan yang diberikan oleh Centerlink sifatnya berdasarkan

kebutuhan. Peran penting Centerlink terlihat pada saat memberian input kepada

departemen pemerintah yang mengeksekusi kebijakan, mengingat masing-masing

departemen pemerintah memiliki kebijakan yang berbeda. Untuk emegency

response, respon yang diberikan oleh pemerintah dilakukan DFAT dalam kasus

Bom Bali, karena itu merupakan isu luar negeri. Sementara itu bencana dalam

negeri ditangani secara langsung ole state goverment. Dalam eksekusi pelayanan,

tidak ada pelayanan yang berbeda antara laki-laki dan wanita, namun yang

dibebankan adalah PR dan non PR. Mayoritas pembayaran diberikan kepada PR

24

dan Australian Citizen. Kerjasama G2G juga memungkinkan, seperti dalam kasus

penduduk Australia dan Ne Zealand yang dapat mengunjungi satu sama lain tanpa

paspor dan warga negara New Zealand yang tinggal di Australia uga mendapat

bantuan Centerlink, sekiranya membutuhkan. Dalam kaitannya dengan bencana

banjir di QLD beberapa waktu lalu, pemerintah memberikan pembayaran kepada

mereka yang mengalami penderitaan, tapi bantuan ini hanya diberikan WNA dan

PR.

j. Peran dunia usaha dalam memberikan bantuan dalam mengatasi kemiskinan, maka

Pemerintah memberikan prosentase yang berada dan insentif kepada perusahaan

yang memperkejakan orang cacat, selain itu kewajiban-kewajian tertentu lainnya

yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan swasta. Selain itu,

perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan superannuation sebagai bentuk

kepedulian perusahaan terhadap mereka yang bekerja.

k. Mekanisme pembayaran dalam bencana alam, apakah hanya diberikan kepada

para korban, atau juga untuk mengganti infrastruktur. Ternyata di Australia

Pemerintah pusat memberikan pembayaran kepada mereka yang membutuhkan,

berupa uang tunai, mereka hanya perlu memberikan bukti bahwa mereka memang

terkena bencana, berapa banyak kerugian yang diterima, dan uang dapat diberikan

secara langsung. Bentuk pendataan dilakukan secara elektronik. Sementara bagi

mereka yang bukan pelanggan Centerlink, rekaman dapat dilakukan secara

maksimal. Bentuk bantuan yang diberikan tidak ahanya uang, tapi juga berupa

makanan, paket, dan menggunakan IT untuk mendpaat informasi dari pelanggan.

l. Mereka yang menerima bantuan Centerlink adalah mereka yang berpenghasilan

kurang dari 62 dollar/minggu. Semakin besar penghasilan yang diterima, maka

semakin kecil jaminan sosial yang diberikan pemerintah lewat Centerlink.

m. Ada beberapa perusahaan yang mempekerjakan orang-orang cacat, maka jaminan

bagi orang cacat yang bekerja tersebut adalah adanya kewajiban perusahaan yang

wajib dibayarkan oleh perusahaan serta insentif.

10. Kegiatan Kesembilan, Pertemuan dan Diskusi dengan Mr . Peter Van Vilet,

Assistant Secretary, Multicultural Affairs, Departement of Immigration and

Citizenship (DIAC). Pertemuan ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 April di

Ruangan Balai Kartini Canberra.

25

Pertemuan diawali dengan penjelasan dari Ketua Komisi VIII DPR RI yang

mengatakan bahwa Indonesia adalah masyarakat yang beragam, baik dari segi

budaya, bahasa, etnis, dan agama. Keragaman budaya ini, yang seharusnya menjadi

kekayaan, justru kadang-kadang dapat menjadi sumber konflik. Contohnya seperti

kasus yang marak baru-baru ini, yaitu tentang kasus Ahmadiyah. Kondisinya ininya

tentunya memerlukan bagaimana model penanganan konflik yang berbasis kepda

latar belakang masyarakat yang beragam. Justru pertemuan ini diharapkan selain

kunjungan khusus terkait dengan Penanganan Fakir Miskin juga bisa bertukar

pandangan bagaimana. Australia menangani masyarakatnya yang beragam.

Selanjutnya Mr . Peter Van Vliet menjelaskan bahwa Australia adalah masyarakat

multikultur yang berbeda dengan Indonesia artinya multikulturdi Australia karena

imigran, sementara Indonesia adalah multikultur karena keturunan. Meski demikian,

tentu ada banyak kesamaan di antara keduanya. Secara umum, pemerintah Australia

memberikan kebijakan bahwa keberagaman budaya di Australia merupakan satu hal

yang dijunjung tinggi dan mesti dihormati. Statistik menunjukkan bahwa 1 dari 4 orang

Australia adalah lahir di luar Australia atau memiliki orang tua yang lahir diluar negeri.

Pemerintah Australia memiliki kebijakan yang menyeluruh yang tidak membedakan

latar belakang kesukuan atau agama, meskipun Australia terdiri dari berbagai macam

imigran yang berasal dari agama dan etnis yang berbeda. Jika dulu pola imigrasi

Australia lebih banyak diisi oleh imigran dari Eropa, namun dalam dua masa

belakangan ini pola imigrasi itu berubah dan banyak imigran dari Asia. Kemudian

penjelasannya mengharapkan tim agar penjelasan dan informasi dapat diketahui dari

booklet yang bagikan atau website dari DIAC dan mengharapkan lebih banyak diisi

dengan pertanyaan atau tanyajawab.

Kemudian ada beberapa penjelsan yang didapatkan dari beberapa pertanyaan yang

diajukan oleh anggota Tim antara lain:

a. Fungsi pelayanan teknis Departement of Immigration and Citizenship (DIAC)

tidak memerlukan undang-undang, tapi memerlukan sebuah keputusan yang

diberikan oleh kabinet. Sesudah itu tidak ada keputusan secara langsung yang

dibuat oleh pemerintah melainkan diberikan oleh DIAC sendiri. Untuk pelayanan

yang adil dan bebas diskriminasi, contohnya adalah kebijakan utama DIAC dimana

semua refugee dan imigran diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti

program bahasa Inggris sebanyak 500 jam, untuk memudahkan mereka dalam

mengakses pelayanan pemerintah yang diberikan dalam bahasa Inggris. Pelayanan

26

ini diberikan tanpa melihat latar belakang etnis. Mereka menyadari bahwa di antara

imigran, terutama para pengungsi, kebanyakan adalah orang-orang yang tidak

dapat berbahasa Inggris. Aksesnya diberikan tidak secara diskriminatif kepada

mereka yang tidak bisa berbahasa Inggris. Itu sebabnya Australia berhasil dalam

menyatukan para imigrasi dalam 20 tahun terakhir.

b. Di Australia sendiri, ada kelompok yang tidak menyetujui multikulturalisme.

Terdapat lebih dari 50 % penduduk Australia yang mendukung multiculturalism,

15% tidak setuju, dan kurang dari 35% abstain. Ada beberapa group agama di

Australia, termasuk sayap kanan dan ekstremis agama. Keduanya sudah ditangani

Polisi, dan agen inteligen, yang mengawasai mereka secara terus-menerus.

Tindakan diambil sekiranya mereka sudah melakukan kekerasan. Budget yang

disediakan pemerintah Australia di antaranya 500 juta dollar/tahun untuk AMEP,

settlement, dan membantu pengungsi menjadi warga negara. Sebagai tambahan,

state goverment juga menganggarkan 50-100 juta untuk festival multicultural.

c. Ada prinsip orang Australia bahwa untuk bersatu, caranya adalah harus

mendukung demokrasi, toleransi hukum dan kesamaan antara laki-laki dan

perempuan, dan inilah yang menjadi core dari Australia. Ketika juga mendukung

bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. Ini adalah policy umum sebagaimana

menjadi seorang Australia adari multicultural society.

d. Australia memiliki keanekaragaman agama, namun tidak sebanyak agama di

Indonesia, 3% Budha, 2% Muslim, 2% Hindu, 1% Yahudi, 35% tidak beragama atau

tidak menyatakan agama mereka. Sisanya adalah mayoritas terjadi dimasa lalu.

Sebagai negara sekuler, di Australia ada pemisahan antara gereja dan negara, dan

ini diatur dalam undang-undang. Meski demikian Australia mendukung penuh

kebebasan beragama di bawah payung hukum yang berlaku. Ketika ada

penyebaran kebencian atau kejahatan antara agama, maka institusi pemerintah

dapat dipastikan terlibat. Mengenai keterlibatan perempuan, Australia tidak punya

data mengenai jumlah perempuan diparlemen, tapi secara kasar dapat dikatakan

kurang lebih 20% adalah wanita, dan Perdana Menteri dan Gov. General Australia

keduanya adalah wanita

e. Dalam kurikulum, ada subject bernama kewarganegaraan, yang berisi isu hukum,

demokrasi, dll. National kurikulum isu multikultralisme dalam kurikulum. Hal ini

menjadi penting, terutama terkait dengan pelajar internasional, karena sebelumnya

banyak orang yang menjadikan bisa pelajar untuk menjadi sebuah tugas rumah,

sekarang hal ini akan diubah untuk menghimbau orang untuk menjadi pelajar.

Australia ingin memberikan kesempatan yang baik bagi orang asing.

27

f. Harmony Day diadakan setiap tahun pada tanggal 21 Maret / tahun, sesuai dengan

semangat yang dipancangkan UN tentang harmony dunia. Harmony Day

diselenggarakan dalam bentuk selebrasi di sekolah-sekolah dan universitas,

dimana anak-anak menggunakan kostum daerah masing. Hal ini penting untuk

mengusung tema bahwa semua orang merupakan bagian dari masyarakat

seluruhnya.

g. Imigran miskin di Australia jumlahnya ada 180 ribu orang, dimana 120 ribu orang

memiliki potensi kerja. Tantangannya adalah 60 ribu orang yang mencakup

pengungsi, family reunion, terutama orang-orang Afrika yang tidak punya latar

belakang bahasa Inggris dan tidak punya pendidikan. Mereka tidak dibayari

rumahnya oleh pemerintah Australia, tapi dibantu mencari rumah. Ada keuntungan

yang sama yang diterima. Pemerintah Australia sudah membantu mereka, namun

pada kenyataannya mereka banyak yang tidak giat bekerja. Karenanya pemerintah

Australia mengharapkan perbaikan terjadi di generasi kedua.

h. Kasus women trafficking di Autralia banyak terjadi, Pemerintah Australia memiliki

undang-undang sangat tegas buat penegak hukum buat diskriminasi terhadap

wanita. Mereka yang melanggar dihukum.

i. Untuk menghindarkan kecemburuan sosial antara aborigin dan pendatang yang

sukses maka Australia mempunyai kebijakan untuk menangani orang-orang

indigenous. Secara umum rata-rata harapan hidup dan pendapatan mereka

memang berbeda lebih rendah. Tentu menjadi masalah ketika imigran datang dan

memiliki skill yang baik sehingga mereka menjadi lebih sukses. Untuk mengatasi

hal ini, pemerintah Australia memiliki policy closing the gap, yaitu untuk

meningkatkan living standard orang-orang indigenous agar sesuai dengan oz pada

umumnya. Hubungan orang-orang indigenous sangat kompleks secara historis,

karena hal ini sudah berlangsung sejak kedatangan imigran yang datang ke

Australia sejak 1778.

11. Kegiatan Kesepuluh, Pertemuan dengan Badan Kerjasama Pembangunan

Internasional Australia (AusAID).

Pertemuan dilakukan tanggal 29 April 2011 di Kantor AusAID di Kantor

AusAid. Tim Kunjungan diterima oleh Mr Brod beserta jajaran AusAid yang

selama ini mengurusi program-program AusAID di Indonesia. Tujuan Program

Ausaid di Indonesia adalah untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia , dengan

berbagai program yang dijalankan, misalnya dibidang edukasi/ pendidikan,

28

kessehatan dll. Salah satu cara yang dilakukan adalah memeberikan bantuan

kepada PNPM, dan baru-baru ini mengeluarkan bantuan 30 juta dollar adalah

indonesia. Dana PNPM yang ada 80 % berasal dari pemerintah, 20 % dari AusAid.

Indonesia telah membantu lebih 2000 sekolah di Indonesia, dan 500 diantaranya

adalah madrasah. Australia dan Indonesia telah menjadi mitra pembangunan selama

bertahun-tahun, dan memiliki hubungan kuat yang telah dijalin semenjak tahun 1950-

an. Melalui AusAID, program bantuan luar negeri Pemerintah Australia di Indonesia

akan mengalokasikan estimasi dana Bantuan Pembangunan Resmi sejumlah A$452

juta (Rp 3.7 triliun) untuk tahun 2009-10. Bantuan ini memperluas dukungan

Australia di sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur,

manajemen bencana, dan air bersih dan sanitasi. Bantuan ini sesuai dengan

komitmen Australia untuk memberikan bantuan pembangunan kepada Indonesia

sejumlah A$2,5 milyar untuk lima tahun mendatang sampai tahun 2012-13.

Indonesia adalah penerima dana bantuan pembangunan Australia terbesar. Australia

memiliki komitmen kemitraan yang kontinyu dengan Pemerintah Indonesia untuk

melanjutkan usaha pembangunan kembali sejak peristiwa tsunami Samudera Hindia

tahun 2004, dan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan jangka

panjang.

Australia akan terus mengutamakan penguatan ekonomi dan manajemen keuangan,

membangun lembaga demokratis, mempromosikan stabilitas dan keamanan, dan

meningkatkan kualitas pelayanan jasa di Indonesia, khususnya di propinsi-propinsi

termiskin di wilayah bagian Timur. Melalui anggaran bantuan pembangunannya,

Australia akan menyediakan A$3,8 milyar untuk total bantuan pembangunan resmi

periode 2009-10, yang mengutamakan bantuan bagi negara-negara mitra, termasuk

Indonesia, menghadapi dampak resesi global.

Di dalam pertemuan ini juga dijelaskan beberapa hal sebagai jawaban yang diberikan

AusAid atas pertanyaan anggota Tim antara lain:

a. Ada beberapa lembaga yang mendapatkan funding dari AusAid yakni:

Kementerian( contohnya dalam pendidikan Mediknas), Kontraktor, NGO, dll

b. AusAid memiliki sistem Auditing atau control yang ketat yakni melalui badan audit

Australia seperti BPK di Indonesia. Melakukan review/ framework monitor pada

29

awal dan final term untuk menilai efektifitas program yang dilakukan . Terdapat

Kemitraan Auditing anatara Australia-Indonesia sebagai control audit

c. Koordinasi AusAid di Indonesia dilakukan dengan BAPENAS sehingga lebih

terarah dalam pengembangan program

d. AusAid tidak mempunyai peran di dalam menangani kemiskinan di Australia

karena sudah ditanganai oleh Departemen seperti FaCHSIA, Departemn of Human

Service, dll

e. Sumber dana AusAid hampir seluruhnya berasal dari Pemerintah ( Pajak) yang

dialokasikan untuk AusAid . Namun tidak menutup kemungkinan untuk

bekerjasama dengan sektor swasta dalam pendanaan AusAid walaupun

nominalnya sangat kecil.

f. Menurut AusAid kerjasama dengan Pemerintah Indonesia maksudnya kerjasama

antar Departemen/Kementerian di Indonesia sudah cukup bagus, walaupun ada

kesulitan dan kerumitan. Kondisi ini cukup dimaklumi karena ternyata di Australia

sendiri juga terjadi hal yang sama.

g. Permasalahan kesetaraan Gender menjadi prioritas utama dalam setiap program-

program AusAid sehingga di dalamnya harus melibatkan peran perempuan

h. Pada semua program AusAid memilki prinsip zero tolerance untuk korupsi. Jika di

lapangan ditemukan ada korupsi maka akan diinvestigasi atau dilaporkan ke

kepolisian

i. Masukan AusAid terkait dengan Penanganan Kemiskinan untuk Indonesia, adalah

untuk memperhatikan masalah pertumbuhan ekonomi dan juga memperhatikan

agar jangan sampai Perda atau Pemerintah Daerah menghambat UKM yang

merupakan mesin atau motor pengerak sector ekonomi riil dalam penanganan

kemiskinan

12. Kegiatan kesebelas, Pertemuan dan Diskusi dengan Oxfam (NGO penanganan

Kemiskinan) di Melbourne.

Pertemuan ini dilakukan di kantor Oxfam pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011

di Melboune yang diterima langsung Mr Adrew, Executive Oxfam beserta

jajarannya,

Tujuan Oxfam Australia adalah gerakan global orang yang berdedikasi bekerja

keras untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan.Oxfam bermitra dengan

Australia untuk kampanye pada isu-isu yang penting - lebih dari 85.000 Australia

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://www.oxfam.org.au/explore&usg=ALkJrhiLG7pg30QCLrHkefQi-B_Asw-Zng

30

mengambil tindakan dengan kami pada tahun 2007/2008. Memberdayakan

masyarakat di negara-negara berkembang untuk mewujudkan hak-hak mereka dan

meningkatkan kehidupan mereka

Melibatkan dengan organisasi dan pemerintah untuk mengubah kebijakan yang

menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan

Oxfam difokuskan pada empat tujuan :

1) Keadilan Ekonomi

Mendukung orang untuk membuat kehidupan yang layak, menjalani hidup yang

bermartabat bebas dari kemiskinan dan kelaparan.

2) Pelayanan dasar ( kesehatan, pendidikan, sanitasi, perumahan, dll)

Membantu orang untuk mengakses air bersih, kesehatan, pendidikan

dan sanitasi.

3) Hak dalam krisis( situasi bencana)

Mendukung orang untuk hidup aman dari perang, kekerasan dan bencana alam.

4) Keadilan Gender

Mendukung perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak yang sama, dan hidup

bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Oxfam Australia merupakan salah satu anggota dari OXFAM internasional. Oxfam

adalah NGO yang tersebar di lebih 100 negara di dunia. Sumber dana Oxdam

adalah 65% donasi yang diperoleh dari masyarakat Australia, 25% bekerjasama dari

AusAid dan 10% dari lainnya.Program Oxfam tersebar di negara-negara seperti Afrika

Selatan, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Indigenous ( Masyakat Asli Australia).

Salah satu program usaha oxfam adalah memiliki jaringan toko yang berjumlah lebih

kurang 20 toko australia yang menjual produk-produk di tempat negara-negarayang

terdapat oxfam dengan sistem ”fair trade‖.

Tujuan oxfam adalah dunia tanpa kemiskinan‖karena kemiskinan bukan merupakan

satu hal yang terjadi secara alamiah,namunmerupakan suatu hal yang di sebabkan

oleh keputusan manusia (male mind dominant decision). Program yang dilakukan

oxfam memiliki prinsip ‖rights based approach‖ atau pendekatan yang berlandaskan

hak-hak manusia.karena merupakan milik semua orang dan merupakan tugas utama

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://www.oxfam.org.au/about-us/assessing-our-performance/what-we-plan-to-achieve&usg=ALkJrhhKzD_9Zx1JFaoAcfEVCuJ2A3MhkQ

31

pemerinta untuk memastikan bahwa tiap orang atau warga negara mendapatkan hak-

haknya.(sipil,polotik,ekonomi,sosial,budaya).

Hal-hal yang dilakukan meliputi

1.investasi dalam program pengembangan jangka panjang.

2.respon dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan atau bencana.

3.aduokasi kebijakan-kebujakan pemerintah untuk mencapai tujuan—tujuan.

Contoh dalam tanggap bencana.hal yang pertama yang di tangani adalah yang

bersifat emergency atau darurat.namun,hal yang di lakukan setelah itu adalah upaya-

upaya recovery (perbaikan) dan pembangunan selanjutnya sehingga nantinya

masyarakat bisa melakukan upaya pencegahan dan penanganan bencana secara

mandiri. Untuk melakukan hal-hal tersebut oxfam harus mendapatkan informasi

langsung dari masyarakat oleh karena itu oxfam bermitra dengan 1.organisasi

masyarakat lokal, 2.pemerintah daerah, 3.LSM lokal. Tujuan kerja sama ini juga untuk

memastikan bahwa program terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. Program

yg dilakukan oleh oxfam pada negara-negara yang di bantu melalui pendekatan yang

berbeda-beda,di fokuskan sesuai dengan kebutuhan di area tersebut ( local content)

misalnya Di Afrika Selatan fokus pada penanggulangan HIV/AIDS, di Salomon, fokus

pada kesetaraan Gender, sementara di Indigenous ( Suku Aborigin) fokus pada

masalah kesehatan, karena angka harapan hidup masyarakat Aborigin 14 tahun lebih

rendah dibandingkan masyarakat Australia lainnya.

Pada masalah Humanitarians/Disaster Response berkaitan dengan climate change

dan empowerment. Selama tahun 2010 Oxfam sudah melakukan

Humanitarians/Disaster Response sebanyak 28 kasus, mulai dari yang berskala

besar sampai yang kecil seperti outbreak. Kejadian luar biasa kolera di Papua Nugini.

Saat ini advokasi atau kampanye yang dilakukan Oxfam adalah tentang keadilan

pangan ( Food Justice). Di dunia ini lebih 1 Milyar orang mengalami kekurangan

pangan padahal makanan sebenarnya tersedia hanya saja pendistribusiannya yang

tidak merata.

Selanjutnya penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan dari Anggota Tim antara

lain:

a. Di Australia terdapat peraturan yaitu yang menyatakan apabila masyarakat

Australia / Perusahaan memberikan donasi untuk kemanusiaan, maka bukti

32

donasinya bisa digunakan sebagai klaim untuk potongan pajak terhadap negara

sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang yang dibayarkan ke negara.

b. Dana yang didapatkan dari sektor swasta atau perusahaan kadang-kadang seperti

menjadi buah simalakama dan untuk kasus seperti ini menjadi perhatian khusus

bagi OXFAM karena disamping memberikan donasi kemanusian perusahaan ini

juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan . Oleh karena itu Oxfam

juga tetap mengusahakan advokasi atau pendekatan kepada perusahaan tersebut

untuk meningkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat keberadaan

perusahaannnya.

c. Tolak Ukur yang dijadikan Oxfam untuk mengukur keberhasilan program adalah

dengan melakukan penilaian dengan adanya perubahan-perubahan positif yang

terjadi di masyarakat. Misalnya perubahan ketrampilan, pendapatan, kesehatan,

dll. Hal lain juga adalah melihat adanya keterlibatan perempuan. Karena yang

paling merasakan dampak dari permasalahan kemiskinan adalah perempuan dan

anka. Selanjutnya juga perempuan adlah sebagai agen perubah.

d. Setiap program yang dilakukan Oxfam memiliki objektifitas atau tujuan-tujuan

yang jelas dan tertentu. Kemudian dilakukan kemitraan dengan organisasi

/pemerintah lokal. Selama pelaksanaan program dilakukan monitoring, begitu juga

pada sat pelaksanaan maupun evaluasi setelah selesai pelaksanaan.

e. Setiap tahun , paling tidak ada 20 % program yang berjalan akan dievaluasi

melalui kunjungan staf ke lokasi secara langsung, mengundang pakar maupu

peer evaluasi program

Untuk melakukan peningkatan taraf hidup suku Aborigin maka Oxfam melakukan

Community Development/ Pemberdayaan Masyarakat untuk bertujuan untuk

mengembangkan ide-ide bagi kaum wanita Aborigin karena sebahagian besar

wanitalah yang menjadi tulangpunggung keluarga

Mediasi antara Pemerintah dan kaum Aborigin, untuk memastikan pemerintah

mendukung kebijakan-kebijakan yang juga menguntungkan suku Aborigin.

Memperhatikan issu kesehatan terutama kaum Aborigin yang berusia lebih 25 tahun

Berusaha membuat kaum Aborigin mandiri dalam memenuhi hak-haknya

Masukan Oxfam terkait dengan RUU Penanganan Fakir Miskin

33

Yang perlu diperhatikan adalah kualitas penanganan Kemiskinan, karena justru 75%

fakir miskin di dunia ini berada pada negara yang berpendapatan pada middle

Income. Oelh karena itu pertumbuhan pembangunan ekonomi harus disertai

dengan pemerataan. Karena bisa jadi kemiskinan terjadi karena pertumbuhan dan

pemerataan pembangunan ini berjalan tdak seimbang. Jika pemerataan

pembangunan tidak terjadi, maka kesenjangan sosial antara sikaya dan simiskin

akan semakin besar, Mak beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam pemerataan

pembangunan untuk mengurangi kemiskinan adalah;

Program yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam penanganan kemiskinan

Fokus pada orang-orang yang terpinggirkan ( perempuan dan anak)

Memberikan peluang dan ruang bagi para kaum miskin untuk berpartisispasi

sehingga mengambil peran dalam membuat kebijakan dan memastikan pemerintah

menjalankan program pengentasan kemiskinan

Peran Oxfam terhadap pemerintah terkait penanganan kemiskinan adalah

Memastikan pemerintah melakukan proses akuntabilitas

Masyarakat bisa aktif terlibat dalam proses pembangunan

Memastikan pemerintah benar-benar menjalankan pembangunan

13. Kegiatan Keduabelas, Pertemuan dengan KJRI, Tokoh Masyarakat, Pelajar dan

Mahasiswa Indonesia di Melborne.

Pertemuan ini dilakukan pada Sabtu malam tanggal 30 April bersama Bapak Hadi

Sapto Pambrastoro di KJRI. Pertemuan ini dilakukan bersama PPIA , yang diawali

penjelasan ketua Tim, yakni ketua Komisi VIII DPR RI yang menyampaikan tujuan dari

kunjungan sekaligus ruanglingkup tugas Komisi VIII dan juga menyampaikan banyak

hal yang sudah didapatkan dari berbagai pertemuan selama di Australia dan

kemudian dilanjutkan dengan dialog. Namun suasana dialog bukan lagi kepada

masalah substansi RUU tetapi lebih kepada hal-hal yang tidak substansi yakni masuk

kepada hal-hal yang teknis dan sangat terkesan didasari emosi dan diskusi yang tidak

objektif karena sikap yang tidak kooperatif dan saling menghargai. Pertemuan ini

34

menjadi sebuah catatan penting betapa membangun komunikasi yang konstruktif

diatas komunikasi yang beretika tampaknya masih sangat jauh dari harapan. Kaum

intelektual yang seharusnya mengedepankan sikap rasional dan memandang sesuatu

dengan perspektif yang lebih luas dan bijaksana juga masih jauh dari realitas yang

terjadi, agaknya kita perlu merenungkan diri, ketika Pendidikan hari masih gagal

membangun etika bermoral dalam cara berkomunikasi yang santun dan substantif

B. Data dan Fakta Hasil Kunjungan

1. Australia walaupun termasuk Negara welfare State namun, di Australia kemiskinan

juga terjadi meski dalam situasi dan kondisi yang jauh berbeda dibandingkan negara

kita. Kemiskinan di Australia diidentikkan dengan Absolute poverty yang diduga banyak

dialami penduduk asli Australia (Aborigin) dan Relative Poverty yang dialami sebagian

besar warga Australia. Lebih lanjut, kemiskinan disebabkan oleh pengangguran,

orangtua tunggal (single parent), kecacatan, warga pribumi (aborigin), imigran dan

pengungsi kemanusiaan. Pada tahun 2007, jumlah orang miskin di Australia meningkat

dari 7.6 % menjadi 9.9 % atau satu dari sepuluh orang Australia adalah orang miskin.

Angka tersebut menjadikan Australia berada di peringkat 14 (di bawah Inggris Raya,

AS, Irlandia dan Italia) dari 18 peringkat angka kemiskinan di negara-negara

maju. Diperkirakan dua juta penduduk Australia, dari total 23 juta penduduk, adalah

orang miskin. Jumlah penduduk Australia adalah 22.391.073 orang, dimana 2.7%

(sekitar 517.200) orang di antaranya adalah penduduk asli.Di Australia definisi

orang miskin dapat ditentukan dari garis kemiskinan (Poverty Line) apakah seseorang

atau suatu keluarga memiliki pendapatan yang berada di bawah garis median

(pertengahan) atau mean (rata-rata) tersebut. Poverty Line didapat berdasarkan angka

index pendapatan bersih satu keluarga per kapita. Index tersebut dihitung dari perkiraan

pendapatan bersih satu rumah tangga dibandingkan dengan total populasi. Bedasarkan

riset Universitas Melbourne, kategori orang miskin menurut Poverty Line pada tahun

2008 terbagi menjadi :

1). Mereka yang berada dalam angkatan kerja :

a. Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$

372,07/minggu(Rp 2.790.525). Terdiri dari dua orang dewasa (salah satunya

bekerja) dan dua anak

b. Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$255,92/minggu (Rp

1.919.400)

2). Mereka yang tidak berada dalam angkatan kerja (pensiunan atau manula)

35

a. Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$ 300,07/minggu (Rp

2.250.525) Terdiri dari dua orang dewasa (mendapatkan tunjangan dari

pemerintah) dan dua anak

b. Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$ 184/minggu (Rp1.380.000)

Pada umumnya, kelompok yang berada di bawah Poverty Line adalah kelas pekerja

(working class) atau para pensiunan yang memiliki penghasilan yang terbatas untuk

membiayai ongkos hidup yang mahal; terutama untuk membeli rumah dan perawatan

dokter gigi. Selain itu distribusi kekayaan tidak merata. Tercatat 10% rumah tangga

menguasai lebih dari 45% distribusi kekayaan di Australia sementara 50% lainnya

hanya mendapatkan 7% . Sebagai tambahan, perubahan sistem kerja pada berbagai

industri di Australia ditengarai sebagai penyebab kemiskinan. Dimana sistem kerja

casual dan part-time atau outsourced menggantikan full-time sehingga mengurangi

banyak kesempatan kerja dan meningkatkan biaya operasional yang dibebankan

kepada masyarakat (terutama masyarakat miskin, atau Mereka yang menerima

bantuan Centerlink adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari 62 dollar/minggu.

2. Kemiskinan tidak dapat dihapuskan hanya dengan perlindungan sosial. Karenanya,

perlindungan sosial harus terintegrasi dengan strategi penanggulangan kemiskinan

lainnya. Meskipun secara konseptual pendekatan kesejahteraan negara tidak

difokuskan untuk menangani kemiskinan. Sejatinya ia tetap memiliki pengaruh terhadap

pengurangan kemiskinan. Hanya saja, jika proyek-proyek program kesejahteraan

negara lebih bermatra holistik, preventif, melembaga dan berkelanjutan. Karena,

menurut pendekatan yang dilakukan di Australia, cara yang terbaik untuk membantu

orang miskin tidaklah dengan mentargetkan program-programnya hanya pada orang

miskin saja. Dengan begitu, program dapat menjamin bahwa terdapat kerangka umum

pengelolaan dan pendistribusian sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan

kesempatan-kesempatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan orang dan dapat

dijangkau oleh setiap orang. Dengan kata lain, dalam mengatasi kemiskinan, sistem

negara Australia tidak hanya berupaya memberi bantuan pada orang miskin.

Melainkan memberikan perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari

kemiskinan.

3. Council of Australian Government (COAG), yang merupakan lembaga inter-

governmental pembuat keputusan bagi kebijakan nasional Australia. COAG terdiri dari

Perdana Menteri, Premier, dan Chief Minister dari semua Negara Bagian dan Territory.

Adapun peran COAG adalah untuk mengambil inisiatif, mengembangkan, dan

36

mengawasi pelaksanaan reformasi kebijakan, yang signifikan secara nasional dan

membutuhkan kerjasama dari seluruh unsur Pemerintah Australia.

4. Dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pengorganisasian perlindungan sosial kepada

warganegara ada banyak model yang membuat Australia berhasil meningkatkan taraf

kesejahteraan masyarakat antara lain:

a. Penanganan kemiskinan atau kebijakan sosial di Negara Australia ada di 36

Namun Centerlink adalah Badan pemerintah yang memberikan pembayaran


dapat dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah Australia. Ada 119 produk

yang diberikan oleh Centerlink dan tersebar serta melibatkan 36 departemen

pemerintah. Setiap departemen memiliki kebijakan untuk memberikan informasi

termasuk memperoleh informasi baik dalam cakupan nasional maupun internasional

kepada Centerlink. Dengan menerapkan satu pintu yang memberikan informasi

dan pelayanan ke semua Departemen. Departemen/ Kelembagaan itu antara lain:

Pusat Hukum Masyarakat Australia

Dewan Australia Pelayanan Sosial (ACOSS)

Dewan nasional puncak sektor kesejahteraan masyarakat

Australia Institut Kesehatan dan Kesejahteraan

Baik sumber statistik kesehatan dan kesejahteraan dan informasi (-Jenderal

Departemen Agung)

Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs

(FaHCSIA) Departemen Keluarga, Perumahan, Pelayanan Komunitas dan

Urusan Adat (FaHCSIA)

Department of Health and Ageing Departemen Kesehatan dan Penuaan

Department of Veterans' Affairs Departemen Urusan Veteran

Gilbert & Tobin Centre of Public Law, Homelesness Legal Rights Project

Gilbert & Tobin Pusat Hukum Publik, Hukum Hak Homelesness Proyek

National Association of Community Legal Centres (NACLC) Asosiasi Nasional

Pusat Hukum Masyarakat (NACLC)

NWRN adalah jaringan layanan yang menyediakan informasi bebas dan

independen, saran dan representasi untuk individu tentang hukum jaminan

sosial dan administrasi melalui Centrelink.

National Women's Justice Coalition Perempuan Nasional Koalisi Keadilan

Pusat Advokasi Kepentingan Umum

Sebuah pusat hukum dan kebijakan yang ikut campur dalam masalah-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.naclc.org.au/directory/&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhj5030la6-eAYzZwATx0-wJwTQKdg

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.acoss.org.au/&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjH4TeXSvzeTxboUXzXOnh4czdEyA

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.aihw.gov.au/&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhBYbNMIW8rNFKYRlzev8R-9lFaKg

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.fahcsia.gov.au/Pages/default.aspx&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhx9Zuv5YW7-2loo7XQqkL01VmORA



http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.health.gov.au/&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiNIA9lfz7T785hLNe7AxxmqCFahg

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.health.gov.au/&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiNIA9lfz7T785hLNe7AxxmqCFahg

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.dva.gov.au/Pages/home.aspx&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjzGZNhmUBqPD4TwF480hkgwjtkWg

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.dva.gov.au/Pages/home.aspx&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjzGZNhmUBqPD4TwF480hkgwjtkWg

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.gtcentre.unsw.edu.au/projects_partners/projects/hlr/index.asp&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhic1uwK0m3A0wHxZRrduE8FmVosWQ

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.gtcentre.unsw.edu.au/projects_partners/projects/hlr/index.asp&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhic1uwK0m3A0wHxZRrduE8FmVosWQ

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.naclc.org.au/&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhQl4B_QrWmli6KW8Jgd_KzPrOI2Q



http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://nwjc.org.au/&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhU-YkzEoCTfkB4ccuitV0crmtuGQ

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://nwjc.org.au/&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhU-YkzEoCTfkB4ccuitV0crmtuGQ

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.piac.asn.au/&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjpUm3AJIDoiy4B9ef64GrGtwC6bA

37

masalah kepentingan publik untuk mendorong masyarakat yang adil dan

demokratis dan untuk memberdayakan warga negara, konsumen dan

masyarakat

Public Interest Law Clearing House (PILCH) (Victoria) Kepentingan Umum

Hukum Clearing House (PILCH) (Victoria)

Koordinat jasa hukum pro bono bagi yang membutuhkan. Includes text of

Street Rights: Newsletter of the Homeless Persons' Legal Clinic Termasuk

teks Street Hak: Newsletter dari Orang Tunawisma 'Hukum Klinik

b. Koordinasi antar departemen adalah isu krusial bagi Centerlink, karena seringkali

menimbulkan kebingungan, seperti kepentingan dan harapan business yang

berbeda, kebingungan pelanggan untuk harapan yang berbeda. Centerlink

melakukan meeting secara reguler dan laporan kepada departemen, berdasarkan

input dari proposal yang masuk dalam rangka membuat kebijakan yang baru serta

memberikan masukan kepada pemerintah.

c. Pelayanan yang diberikan Centerlink diantaranya : network approach to service

delivery, service delivery innovations, multilingual services, service delivery role in

fulfilling election commitments. Mereka berusaha untuk memberikan pelayan online

yang maksimal, membeirkan pelayanan didaerah terpencil, ada juga visiting services

yang mendatangi pelanggan.

d. Adanya kemitraan antara Departemen yang berhubungan dengan Kebijakan sosial

dalam menjalankan tugasnya dengan institusi Pemerintah Australia lainnya,

Pemerintah Negara Bagian dan Territory, Pemerintah Lokal, Pemerintah negara lain,

pengusaha, organisasi masyarakat yang bersifat non-profit, penyedia pelayanan

sosial, lembaga penelitian, dan individu, keluarga serta masyarakat.

e. Sasaran dari Kebijakan sosial ditujukan bagi 7 unsur, yaitu keluarga dan anak-anak,

perumahan, peningkatan kapabilitas bagi masyarakat dan masyarakat lemah, warga

negara senior (berusia di atas 65 tahun), penyandang cacat dan pengasuhnya,

wanita, dan yang terakhir adalah warga asli (indigenous).

bidang keluarga dan anak-anak, adalah memberikan bantuan finansial bagi

keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah untuk menciptakan

keluarga dan anak-anak yang baik, memberikan bantuan pembayaran

parental leave scheme (cuti bagi orang tua wanita selama 18 minggu agar

dapat memberikan perhatian bagi anak dengan tetap mendapatkan gaji

minimal dari pemerintah, akan berlaku mulai 1 Januari 2011), membentuk

kerangka nasional untuk melindungi anak-anak Australia dari tindak

kekerasan maupun terabaikan, melakukan reformasi pembayaran

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://pilch.org.au/&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiaBikZ69l-3FV0-5_MUJzHzD1sRQ



38

kesejahteraan, membuat program dukungan keluarga, dan melakukan

penelitian untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan anak-anak.

Dalam bidang perumahan, adalah untuk mengurangi masyarakat Australia

yang tidak memiliki rumah dan membuat rumah menjadi lebih nyaman untuk

ditempati, termasuk di dalamnya memberikan bantuan rumah dan

memberikan bantuan sewa rumah.

orang-orang yang tidak mampu dan kurang beruntung secara ekonomi,

melalui program untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Bagi senior citizens, adalah untuk membantu mereka dalam menghadapi

masa transisi dari keadaan bekerja menjadi tidak bekerja dan untuk menjamin

bahwa mereka mendapatkan dukungan yang memadai. FaHCSIA

memberikan bantuan berupa pensiun, konsesi kesehatan, bantuan pelayanan

di bidang informasi dan teknologi, berupa tunjangan untuk broadband internet,

dan melakukan reformasi pembayaran pensiun yang menjamin dan bersifat

sustainable.

Bagi penyandang cacat dan para perawat penyandang cacat, memberikan

pensiun, tunjangan dan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti gaji

mereka.

Bagi kaum wanita, memiliki program untuk meningkatkan persamaan gender

melalui bidang ekonomi, keamanan dan status. Hal-hal yang dilakukan antara

lain dengan mengembangkan kebijakan persamaan gender, membuat

rencana nasional untuk mengurangi kekerasan terhadap wanita, melibatkan

wanita dalam kepemimpinan, dan memberikan kesempatan yang sama di

tempat kerja bagi wanita.

Untuk penduduk asli (indigenous people), memperkecil jurang pemisah

antara penduduk asli dan bukan penduduk asli. Tingkat pengangguran bagi

penduduk asli Australia menurun dari 23% pada tahun 2002 menjadi 17%

pada tahun 2008, tetapi masih lebih tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan

tingkat pengangguran masyarakat Australia non-indigenous yang berjumlah

5% pada tahun 2008.

f. Subsidi Negara langsung diberikan kepada pemerlu pelayanan sehingga tepat sasaran,

tepat waktu dan tempah jumlah.

g. Tantangan yang dihadapai oleh Centerlink diantaranya; demografi dimana sedikitnya

penduduk usia produktif kerja, dan lebih satu tantangan, perubahan teknologi,

perekrutan para staff, memberikan kesempatan alternative, dalam hal infrastruktur,

39

reformasi pelayanan, dan pembentukan lokasi centerlink dan medicare yang dapat

terintegrasi di satu lokasi.

h. Pelayanan yang diberikan oleh Centerlink meliputi multilingual services, indigenous,

call center, emergency, social worker, financial information services, job capacity

assessment, health professional advisory. Kartu konsesi diberikan untuk meliputi

pensiunan, health care, dan commonwealth senior dan juga single parent, kartu buat

student, mereka yang berpendapatan rendah, kartu kesehatan buat mereka yang

sudah pension secara pribadi. Semuanya diharapkan bermanfaat dalam mendapat

kemudahan pelayanan dalam pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transport.

Konsesi ini tidak memberikan pelayanan yang sama dan ditawarkan secara berbeda

oleh masing-masing state.

i. Medicare benefit diberikan oleh medicare, meliputi pelayanan kesehatan yang

murah, memberikan appointment dokter, pemotongan biaya perawatan di rumah

sakit.

j. Di Australia, setiap orang memiliki Tax Payment Number (NPWP kalau di

Indonesia) TPN ini bisa digunakan untuk mengetahui berapa banyak gaji, siapa

bekerja dimana, dan sebagainya. Dari data berbagai departemen. Dalam

memberikan payment dianut sistem level service of income ( pelayanan yang

diberikan berdasarkan tingkat pendapatan) Ada elektronik record yang diperoleh

Centerlink berdasarkan transaksi yang dilakukan para Warga Negara Australia

(WNA) dan Permanent Resident (PR), namun masih ada kewajiban dari pelanggan

di antara WNA dan PR itu kepada Centerlink untuk memberikan laporan secara utuh.

k. Means test dilakukan bagi para senior citizens untuk mengetahui tingkat penghasilan

mereka setelah pensiun. Hasil dari tes tersebut akan menjadi acuan dalam

pemberian dana pensiun, yaitu disesuaikan dengan tingkat kemakmuran mereka.

Dengan demikian, maka senior citizen yang tidak mampu akan mendapatkan lebih

banyak dari yang lebih mampu. Adapun yang masih mempunyai penghasilan tinggi

dan mempunyai kekayaan yang berlebih, maka tidak akan mendapatkan pensiun.

l. Terdapat 3 (tiga) pilar pembayaran pensiun di Australia, yaitu : (i) age pension,

pembayaran oleh publik (pembayar pajak) yang dipungut oleh pemerintah bagi

mereka yang tidak punya penghasilan atau pun berpenghasilan rendah, dan berupa

tambahan pembayaran bagi mereka yang mempunyai penghasilan ataupun

tabungan tetapi masih di bawah standar hidup di Australia; (ii) superannuation, yang

merupakan kewajiban dari pengusaha untuk memberikan asuransi bagi para

karyawan mereka sebesar 9 persen dari gaji karyawan, yang akan diberikan secara

lumpsum pada saat mereka pensiun, dan (iii) superannuation sukarela, tabungan

pribadi maupun investasi pribadi.

40

m. Untuk suku Aborigines, tidak ada pensiunan secara khusus hanya untuk Aborigines.

Pensiunan diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan ras. Berubunga banyak susuk

Aborigines yang tidak berbahasa Inggris, penanganannya diberikan dalam form

sederhana, atau diberikan secara verbal.

n. Dana anggaran centerlink diterima dari dana pemerintah. dimana APBN Australia

sebanyak 30% memang ditujukan untuk jaminan social.

o. Peran dunia usaha dalam memberikan bantuan dalam mengatasi kemiskinan, maka

Pemerintah memberikan prosentase yang berada dan insentif kepada perusahaan

yang memperkejakan orang cacat, selain itu kewajiban-kewajian tertentu lainnya

yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan swasta. Selain itu,

perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan superannuation sebagai bentuk

kepedulian perusahaan terhadap mereka yang bekerja.

p. Untuk menghindarkan kecemburuan sosial antara aborigin dan pendatang yang

sukses maka Australia mempunyai kebijakan untuk menangani orang-orang

indigenous. Secara umum rata-rata harapan hidup dan pendapatan mereka memang

berbeda lebih rendah. Tentu menjadi masalah ketika imigran datang dan memiliki

skill yang baik sehingga mereka menjadi lebih sukses. Untuk mengatasi hal ini,

pemerintah Australia memiliki policy closing the gap, yaitu untuk meningkatkan living

standard orang-orang indigenous agar sesuai dengan orang pada umumnya.

Hubungan orang-orang indigenous sangat kompleks secara historis, karena hal ini

sudah berlangsung sejak kedatangan imigran yang datang ke Australia sejak 1778.

BAB III

RENCANA TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI

Setelah melaksanakan kunjungan kerja di Australia, ada beberapa point penting yang

dapat dijadikan bahan masukan, diadopsi sebagian atau seluruhnya ke dalam RUU

tentang Penanganan Fakir Miskin antara lain:

41

1. Prinsip dasar: Masyarakat miskin (kurang beruntung atau berpendapat rendah ) di

Australia benar-benar merasakan kehadiran dan peran Negara bagi dirinya

dalam memberikan perlindungan maupun jaminan kehidupan yang layak.

2. Penanganan Fakir Miskin (orang yang kurang beruntung atau berpendapat

rendah) di Australia adalah memberikan perlindungan sosial dengan

menggunakan skema Jaminan sosial yakni dengan pembayaran dan tunjangan

3. Perlindungan sosial dengan skema jaminan sosial bisa menjadi salah satu

bentuk penanganan kemiskinan. Perlindungan sosial tidak dapat

mengentaskan kemiskinan, karenanya perlindungan sosial harus terintegrasi dengan

bentuk penanggulangan kemiskinan lainnya. Karena, menurut pendekatan yang

dilakukan di Australia, cara yang terbaik untuk membantu orang miskin tidaklah

dengan mentargetkan program-programnya hanya pada orang miskin saja. Dengan

begitu, program dapat menjamin bahwa terdapat kerangka umum pengelolaan dan

pendistribusian sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan

yang memadai untuk memenuhi kebutuhan orang dan dapat dijangkau oleh setiap

orang. Dengan kata lain, dalam mengatasi kemiskinan, sistem negara Australia

tidak hanya berupaya memberi bantuan pada orang miskin. Melainkan memberikan

perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari kemiskinan(

penambahan angka orang miskin)

4. Pendataan dan Penetapan Fakir Miskin (orang yang kurang beruntung atau

berpendapat rendah) adalah dengan menggunakan

a. Kategori orang miskin menurut Poverty Line pada tahun 2008 terbagi menjadi

:1). Mereka yang berada dalam angkatan kerja :

i. Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$

372,07/minggu(Rp 2.790.525). Terdiri dari dua orang dewasa (salah

satunya bekerja) dan dua anak.

ii. Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$255,92/minggu (Rp

1.919.400)

2). Mereka yang tidak berada dalam angkatan kerja (pensiunan atau

manula)

42

i. Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$ 300,07/minggu (Rp



ii. Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$ 184/minggu

(Rp1.380.000)

b. Tax Payment Number (NPWP kalau di Indonesia) TPN ini bisa digunakan

untuk mengetahui berapa banyak gaji, siapa bekerja dimana, dan sebagainya.

Dari data berbagai departemen. Dalam memberikan payment dianut sistem

level service of income ( pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat

pendapatan) Ada elektronik record yang diperoleh Centerlink berdasarkan

transaksi yang dilakukan para Warga Negara Australia (WNA) dan Permanent

Resident (PR), namun masih ada kewajiban dari pelanggan di antara WNA dan

PR itu kepada Centerlink untuk memberikan laporan secara utuh.

c. Untuk pensiunan dan mereka yang miskin, Centerlink yang menentukan apa

bentuk bantuan dan berapa banyak yang bisa diberikan kepada mereka, artinya

bahwa semua warga Australia yang sudah pensiun akan menerima dana

pensiun ( hanya 1 jenis), namun jika dalam perkembangan waktu terjadi

kecatatan tertentu maka tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan

disability support pensiun.

d. Mengenai sistem pembayaran pensiun, sistem di Australia bukanlah insurance

based system, sehingga semua warga senior Australia yang lolos dari means

test berhak mendapatkan tunjangan pensiun tanpa memperhatikan pekerjaan

mereka sebelumnya. Usia pensiun bagi kaum pria Australia adalah 65 tahun,

sedangkan bagi wanita adalah 64 tahun.

e. Means test dilakukan bagi para senior citizens untuk mengetahui tingkat

penghasilan mereka setelah pensiun. Hasil dari tes tersebut akan menjadi

acuan dalam pemberian dana pensiun, yaitu disesuaikan dengan tingkat

kemakmuran mereka. Dengan demikian, maka senior citizen yang tidak mampu

akan mendapatkan lebih banyak dari yang lebih mampu. Adapun yang masih

mempunyai penghasilan tinggi dan mempunyai kekayaan yang berlebih, maka

tidak

f. Mereka yang menerima bantuan Centerlink adalah mereka yang

berpenghasilan kurang dari 62 dollar/minggu. Semakin besar penghasilan yang

diterima, maka semakin kecil jaminan sosial yang diberikan pemerintah lewat

Centerlink

43

5. Sumber pendanaan untuk penanganan kemiskinan ( orang-orang tidak

beruntung dan pendapatan rendah) adalah 30 % dari APBN Australia.

6. Peran dan sinergi Pemerintah federal (pusat) dengan pemerintah lokal sangat

kuat dalam penanganan kemiskinan, hampir semua sistem, mekanisme, pola

penganggaran dan program-program dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah

Pusat (Baca dalam Konstitusi dan sistem pemerintahan Australia).

7. Sistem jaminan sosial di Australia menggunakan subsidi silang, dimana

masyarakat yang mampu membayar lebih dalam bentuk pajak yang dibayarkan

kepada pemerintah, sehingga dapat membiayai masyarakat yang kurang beruntung

ataupun yang masih berada di bawah mereka.

8. Penanganan kemiskinan di Negara Australia ada di 36 kementerian/lembaga




9. Ada beberapa regulasi terkait penanganan masyarakat miskin di Australia ( Ada

lebih 10 UU terkait yang bisa jadi rujukan), antara lain

a. Undang-Undang Jaminan Sosial 1991 (SSA) yang menggantikan Undang-

Undang Jaminan Sosial 1947.adalah suatu tindakan yang disahkan oleh

Parlemen Australia pada tahun 1991 untuk menyediakan pembayaran, kepada

orang-orang yang memenuhi syarat di Australia, pensiun tertentu, manfaat dan

tunjangan, dan untuk tujuan terkait lainnya.

b. Undang-Undang Bantuan Siswa 1973

c. Undang-Undang Aged Care Act 1997 Aged Care Act 1997

d. Undang-Undang Perawatan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia 1991

e. Undang- Undang Pemeliharaan Anak (Child Care Act 1972)

f. Undang-Undang Layanan Cacat Act 1986

g. Undang-Undang Asuransi Kesehatan 1973

h. Undang-Undang Administrasi Pelayanan Pendengaran Undang-Undang

1997

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_Australia&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhj2WBferUsz6TNtcPnxXPCTwWsQww

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/1991&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhZW-yPHndvJfOxIiPhYqyktgL9xg

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200401791%3FOpenDocument&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiUjRwkcasOrHmLKCJUQVIUcq59eQ


http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200401620%3FOpenDocument&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhh9XZHib7KxLVMhyyYslPngTT-A0g

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200403946%3FOpenDocument&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhghEgk2XZw03MgmSAjzFAmKrP-FBg

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200401482%3FOpenDocument&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhih7mPGSe8NRWPEnsVdtNmnEtgR2Q

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200401412%3FOpenDocument&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhg7a7tb0Kb9XbrnkmpUycbu3r5mYw


http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200403836%3FOpenDocument&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhg0lQCam5VyXVC1Vg-QBnhTjRN2RA


44

i. Home and Community Care Act 1985 Rumah dan Undang-Undang

Perawatan Masyarakat 1985

j. Housing Assistance Act 1996 Bantuan Perumahan Act 1996

k. National Health Act 1953 Undang-Undang Kesehatan Nasional 1953

l. Undang-Undang Tunjangan Keluarga (Family Assistance)

1. Tunjangan Pajak Keluarga Bagian A - untuk orang tua atau wali untuk

membantu dengan biaya membesarkan anak-anak.

2. Tunjangan Pajak Keluarga Bagian B - untuk keluarga penghasilan tunggal

atau orang tua tunggal.

3. Tunjangan Imunisasi Bersalin - untuk anak-anak diimunisasi lengkap atau

mereka dibebaskan dari imunisasi

4. Child Care Benefit - bagi keluarga untuk membantu dengan biaya penitipan

anak.

10. Adanya kemudahan akses yang diberikan Negara kepada masyarakat untuk

mendapat pelayanan sosial yang meliputi (i) pembayaran dan tunjangan bagi

perawat penyandang cacat; (ii) bagi komunitas – pembayaran pemulihan akibat

bencana melalui Australian Government Recovery Payment; (iii) untuk keluarga,

meliputi Family Tax Benefit, Child Care Benefit, Baby Bonus, dan kartu perawatan

kesehatan.(iv) Dalam bidang perumahan : bantuan biaya sewa rumah; (v) untuk

penyandang cacat : dana pensiun bagi penyandang cacat, tunjangan sakit, dan

tunjangan untuk mobilitas bagi penyandang cacat; dan (vi) untuk kaum manula

(senior citizens), berupa tunjangan pensiun serta kartu kesehatan;(vii) untuk kaum

perempuan: memiliki program untuk meningkatkan persamaan gender melalui

bidang ekonomi, keamanan dan status; (viii) untuk para pemuda yang telah lulus

sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan memberikan tunjangan dari Pemerintah

yang disebut dengan New Start Allowance. namun mereka diharuskan untuk segera

mencari pekerjaan dan Pemerintah Australia mengawasi mereka agar benar-benar

mendapatkan pekerjaan sehingga New Start Allowance mereka dapat dihentikan;

(ix)untuk penduduk asli (indigenous people) dengan memperkecil jurang pemisah

antara penduduk asli dan bukan penduduk asli.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200403352%3FOpenDocument&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhzxQw8SOfZRmzPW4CMGM1S7vT6mA



http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200403805%3FOpenDocument&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgME06HcmATM5Tms1IrnhypAvbu5g


http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200401580%3FOpenDocument&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiML6WPQewQGhejYS3l_THu6r8q0Q


45

11. Sistem Pengawasan yang ketat oleh Negara/Pemerintah dalam pelaksanaan

program-program pengentasan kemiskinan (model pengawasan).

12. Penerapan pelayanan dan jaminan sosial `secara ketat bagi masyarakat miskin

seperti kesehatan dan pendidikan, perumahan, transport.dll.

13. Adanya peran dunia usaha dalam memberikan bantuan dalam mengatasi

kemiskinan, maka Pemerintah memberikan prosentase yang berada dan insentif

kepada perusahaan yang memperkerjakan orang cacat, selain itu kewajiban-

kewajian tertentu lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-

perusahaan swasta. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan

superannuation (pengusaha memberikan asuransi bagi para karyawan mereka

sebesar 9 persen dari gaji karyawan) sebagai bentuk kepedulian perusahaan

terhadap mereka yang bekerja.

14. Program Penanganan Kemiskinan itu haruslah berkelanjutan dan

berkesinambungan

15. Penanganan Kemiskinan sebaiknya memiliki fokus pada orang-orang yang

terpinggirkan yakni perempuan dan anak.

16. Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) adalah satu

bentuk penanganan yang dilakukan kepada suku aborigin (penduduk asli) atau

kalau di Indonesia disebut suku Daerah adat terpencil yang difokuskan sesuai

dengan kebutuhan/ kondisi di area tersebut ( local content), maka untuk suku

aborigin, fokusnya adalah perempuan untuk mengembangkan ide-ide bagi kaum

wanita Aborigin karena sebahagian besar wanitalah yang menjadi tulangpunggung

keluarga.

17. Adanya perhatian khusus yang diberikan Pemerintah Australia sebagai bentuk

perlindungan Sosial bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan unit

pelayanan yang bersifat bergerak (servicing unit) atau pemberian pelayanan

bantuan yang dilakukan secara mobile.

46

Selain point-point penting yang berkaitan langsung dengan substansi RUU,

maka ada beberapa point penting juga yang bermanfaat dari hasil Kunjungan

Kerja ini:

1. Pertemuan ini juga menjadi bagian penting dan strategis dalam membangun

hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Australia, khususnya dengan

Departemen yang terkait dengan Kebijakan sosial dan juga Lembaga Donor Dana

baik yang merupakan bagian dari Pemerintah maupun NGO internasional di

Australia yang selama telah berkontribusi dalam penanganan Kemiskinan di

Indonesia.

2. Pertemuan dengan Australian Federation Of Islamic Councils (AFIC) di Sidney

memberikan diskripsi betapa besarnya peranan Ormas atau NGO keagamaan

dalam perlindungan kepada komunitas Muslim di tengah mayoritas dan upaya yang

dilakukan untuk peningkatan partisipasi Ummat Islam dalam bidang pendidikan,

kesehatan, kerukunan beragama, ekonomi dan peranan sosial di Australia,

Permasalahan lain yang juga terungkap dalam pertemuan ini berhubungan langsung

dengan Indonesia yakni masalah Jaminan Produk halal (ini menjadi masukan

penting bagi Komisi VIII karena saat ini dalam pembahasan RUU Jaminan Produk

Halal).

3. Kunjungan Ke Malik Fahd Islamic School ( MFIS) mendapatkan bandingan

bagaimana peran Pemerintah memberikan perhatian dari aspek anggaran, regulasi

dan program untuk peningkatan mutu sekolah Swasta atau lembaga yang didirikan

dan dikelola masyarakat atau lembaga Pendidikan Islam. Sekaligus menjadi bahan

masukan bagi Kementerian Agama Di Indonesia dalam membuat ―Blue Print” atau

“Grand Design” Lembaga Pendidikan Agama (Khususnya Islam) agar menjadi

Lembaga Pendididan bermutu dan Unggul,

4. Pertemuan dengan Departement of Immigration and Citizenship (DIAC)

mendapatkan masukan bagaimana mengelola multikultural dari sisi agama, ras,

budaya dan tingkat sosial yang berbeda yaitu dengan memberikan pelayanan yang

adil dan bebas diskriminasi. Kebijakan ini didukung oleh regulasi dan anggaran yang

memadai. Implementasi pengelolaan mulktikultural di Australia ini juga menjadi

47

penting bagi Komisi VIII DPR RI dalam kaitan dengan RUU Kerukunan Ummat

Beragama ( KUB)

BAB IV.

PENUTUP

48

Demikian Laporan Kunjungan Kerja ini hendaknya menjadi masukan bagi Panja RUU

Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI dalam pembahasan RUU ini

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

KETUA

H.ABDUL KADIR KARDING SPi MSi

LAMPIRAN 1

HASIL EVALUASI TIM PANJA RUU TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

49

DALAM KUNJUNGAN KERJA KE AUSTRALIA

26 APRIL - 2 MEI 2011

Setelah melaksanakan semua agenda kegiatan selama kunjungan kerja maka dapat dicatat

sebagai kesimpulan antara lain:

1, Kunjungan Kerja Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI

jelas memiliki Dasar Hukum yakni :

a. Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki

fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, artinya kunjungan ke Luar

Negeri adalah meruapakan bagian tugas konstitusional, atau fungsi kedewanan,

b. Diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 143

ayat (3),(4), dan (5) Tahun 2009. Yang intinya Kunjungan Kerja ke Luar Negeri dapat

dilakukan dengan pertimbangan urgensi yang jelas, aspek kemanfaatan, dan

keterkaitan dengan UU yang sedang dibahas.

2. Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI perlu

menjelaskan bahwa alokasi anggaran biaya Kunjungan Kerja ke Luar Negeri dilakukan

sesuai aturan dan mendapat persetujuan Kementerian Keuangan dan sudah

menerapkan prinsip akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas

3. Kunker ke luar negeri fokus kepada aspek kebijakan,pengorganisasian/manajemen,dan

pelakasanaan/implementasi.di satu sisi ada yang bisa di kaji melalui studi literature,rapat

dengar pendapat umum dengan unsure masyarakat/LSM/pakar/dll,rapat dengar

pendapat dengan instansi pemerintah yang terkait,kunjungan kerja ke beberapa daerah

dan termasuk kunjungan kerja ke luar negeri.artinya ada materi yang memang harus di

perlukan untuk melihat secara langsung dan pelaksanaan di lapangan.

4. Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI menyampaikan

bahwa Kunjungan Kerja Ke Luar Negeri sudah dilakukan melalui Perencanaan dan

memiliki manfaat langsung untuk menjalankan tugas, penguatan kelembagaan serta

peningkatan hubungan baik dengan Negara yang dikunjungi

5. Tim Panja RUU Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI

menyampaikan bahwa dengan kunjungan kerja Anggota dapat bertukar pikiran dan

pengalaman secara langsung dengan pihak pengambil/penentu kebijakan pemerintah

Negara

6. Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI menyampaikan

bahwa aspirasi/masukan.beberapa masukan dari elemen masyarakat dapat di kirim ke

50

[email protected] atau dapat juga melalui email masing-masing anggota dan

tenaga ahli.

7. Tim Panja RUU Tantang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI perlu

menjelaskan bahwa masalah Bahasa yang digunakan dalam komunikasi dengan

lembaga Negara lain sudah di atur dalam PP 16 tahun 2010 tentang penggunaan

bahasa Indonesia bagi presiden dan wakil presiden serta bejabat` negeri lainnya. oleh

karena itu posisi penterjemah/interpreter menjadi releven.demikian menjadi periksa.

8. Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR Ri telah

melakukan semua agenda kegiatan Kunjungan Kerja sesuai dengan yang

direncanakan secara maksimal antara lain :

a. Pertemuan dan kunjungan lapangan ke Malik Fahd Islamic School (MFIS) di Sidney.

b. Pertemuan dan dialog dengan Australian Federation Of

Islamic Councils (AFIC) di Sidney.

c. Pertemuan dan silaturahim dengan KJRI dan mahiswa

Indonesia di Sidney.

d. Pertemuan dengan Mr. Hugh Borrowman, First Assistant

Secretary, Spatouth East Asia Division, Departement Of Foreign Affairs And Trade

(DFAT) di Canberra.

e. Pertemuan dan Diskusi dengan Mr.Arati Waldergrave, Acting Branch Manager Social

House, Departemen Keluarga, Perumahan, Pelayanan Masyarakat Dan Urusan Ada

(State Department Of Familias, Housing, Community Service And Indigenous

Affairs- Affairs-) di Canberra.

f. Pertemuan dan dialog dengan Dubes RI, masyarakat

Indonesia di Canberra .

g. Pertemuan dan Dialog dengan Mr Stephen Kelly,

National Manager for Aged and Internasional Program, Departemen Pelayanan

Masyarakat (Departemen of Human Service ).di Canberra

h. Pertemuan dan Diskusi dengan Mr . Peter Van Vilet,

Assistant Secretary, Multicultural Affairs, Departement of Immigration and Citizenship

(DIAC).di Canberra

i. Pertemuan dengan Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Australia

(AusAID). Di Canberra

mailto:[email protected]

51

j. Pertemuan dan Diskusi dengan Oxfam (NGO penanganan Kemiskinan) di

Melbourne.

k. Pertemuan dengan KJRI, Tokoh Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di

Melborne.

9. Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin perlu menyampaikan Hasil yang

di dapatkan dari Kunjungan antara lain:

a. Secara Umum.

1) Pertemuan ini juga menjadi bagian penting dan strategis dalam membangun

hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Australia, khususnya dengan

Departemen yang terkait dengan Kebijakan sosial dan juga Lembaga Donor Dana baik

yang merupakan bagian dari Pemerintah maupun NGO internasional di Australia yang

selama tellah berkontribusi dalam penanganan Kemiskinan di Indonesia.

2) Pertemuan dengan Australian Federation Of Islamic Councils (AFIC) di Sidney

memberikan diskripsi betapa besarnya peranan Ormas atau NGO keagamaan dalam

perlindungan kepada komunitas Muslim di tengah mayoritas dan upaya yang dilakukan

untuk peningkatan partisipasi Ummat Islam dalam bidang pendidikan, kesehatan,

kerukunan beragama, ekonomi dan peranan sosial di Australia, Permasalahan lain

yang juga terungkap dalam pertemuan ini berhubungan langsung Indonesia yakni

masalah Jaminan Produk halal (ini menjadi masukan penting bagi Komisi VIII karena

saat ini dalam pembahasan RUU Jaminan Produk Halal).

3) Kunjungan Ke Malik Fahd Islamic School ( MFIS)

mendapatkan bandingan bagaimana peran Pemerintah memberikan perhatian dari

aspek anggaran, regulasi dan program untuk peningkatan mutu sekolah Swasta atau

lembaga yang didirikan dan dikelola masyarakat atau lembaga Pendidikan Islam.

Sekaligus menjadi bahan masukan bagi Kementerian Agama Di Indonesia dalam

membuat ―Blue Print” atau “Grand Design” Lembaga Pendidikan Agama (Khususnya

Islam) agar menjadi Lembaga Pendididan bermutu dan Unggul,

4) Pertemuan dengan Departement of Immigration and

Citizenship (DIAC) mendapatkan masukan bagaimana mengelola multikultural dari sisi

agama, ras, budaya dan tingkat sosial yang berbeda yaitu dengan memberikan

52

pelayanan yang adil dan bebas diskriminasi. Kebijakan ini didukung oleh regulasi dan

anggaran yang memadai. Implementasi pengelolaan mulktikultural di Australia ini juga

menjadi penting bagi Komisi VIII DPR RI dalam kaitan dengan RUU Kerukunan Ummat

Beragama ( KUB)

b. Secara Khusus

Beberapa point penting sebagai masukan, yang dapat diadopsi secara keseluruhan,

sebahagian atau tidak sama sekali ke dalam RUU Tentang Penangan Fakir Miskin adalah

sebagai berikut:

1. Prinsip dasar: Masyarakat miskin (kurang beruntung atau berpendapat rendah ) di

Australia benar-benar merasakan kehadiran dan peran Negara bagi dirinya

dalam memberikan perlindungan maupun jaminan kehidupan yang layak.

2. Penanganan Fakir Miskin (orang yang kurang beruntung atau berpendapat

rendah) di Australia melalui perlindungan sosial yang menggunakan skema

Jaminan sosial yakni dengan pembayaran dan tunjangan

3. Perlindungan sosial dengan skema jaminan sosial bisa menjadi salah satu

bentuk penanganan kemiskinan. Perlindungan sosial tidak dapat

mengentaskan kemiskinan, karenanya perlindungan sosial harus terintegrasi dengan

bentuk penanggulangan kemiskinan lainnya. Karena, menurut pendekatan yang

dilakukan di Australia, cara yang terbaik untuk membantu orang miskin tidaklah

dengan mentargetkan program-programnya hanya pada orang miskin saja. Dengan

begitu, program dapat menjamin bahwa terdapat kerangka umum pengelolaan dan

pendistribusian sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan

yang memadai untuk memenuhi kebutuhan orang dan dapat dijangkau oleh setiap

orang. Dengan kata lain, dalam mengatasi kemiskinan, sistem negara Australia

tidak hanya berupaya memberi bantuan pada orang miskin. Melainkan memberikan

perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari kemiskinan(

penambahan angka orang miskin)

53

4. Pendataan dan Penetapan Fakir Miskin (orang yang kurang beruntung atau

berpendapat rendah) adalah dengan menggunakan

a. Kategori orang miskin menurut Poverty Line pada tahun 2008 terbagi menjadi

:1). Mereka yang berada dalam angkatan kerja :

iii. Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$

372,07/minggu(Rp 2.790.525). Terdiri dari dua orang dewasa (salah

satunya bekerja) dan dua anak.

iv. Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$255,92/minggu (Rp

1.919.400)

2). Mereka yang tidak berada dalam angkatan kerja (pensiunan atau

manula)

iii. Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$ 300,07/minggu (Rp



iv. Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$ 184/minggu

(Rp1.380.000)

b. Tax Payment Number (NPWP kalau di Indonesia) TPN ini bisa digunakan

untuk mengetahui berapa banyak gaji, siapa bekerja dimana, dan sebagainya.

Dari data berbagai departemen. Dalam memberikan payment dianut sistem

level service of income ( pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat

pendapatan) Ada elektronik record yang diperoleh Centerlink berdasarkan

transaksi yang dilakukan para Warga Negara Australia (WNA) dan

Permanent Resident (PR), namun masih ada kewajiban dari pelanggan di

antara WNA dan PR itu kepada Centerlink untuk memberikan laporan secara

utuh.

c. Untuk pensiunan dan mereka yang miskin, Centerlink yang menentukan apa

bentuk bantuan dan berapa banyak yang bisa diberikan kepada mereka,

artinya bahwa semua warga Australia yang sudah pensiun akan menerima

dana pensiun ( hanya 1 jenis), namun jika dalam perkembangan waktu terjadi

kecatatan tertentu maka tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan

disability support pensiun.

d. Mengenai sistem pembayaran pensiun, sistem di Australia bukanlah

insurance based system, sehingga semua warga senior Australia yang lolos

dari means test berhak mendapatkan tunjangan pensiun tanpa

54

memperhatikan pekerjaan mereka sebelumnya. Usia pensiun bagi kaum pria

Australia adalah 65 tahun, sedangkan bagi wanita adalah 64 tahun.

e. Means test dilakukan bagi para senior citizens untuk mengetahui tingkat

penghasilan mereka setelah pensiun. Hasil dari tes tersebut akan menjadi

acuan dalam pemberian dana pensiun, yaitu disesuaikan dengan tingkat

kemakmuran mereka. Dengan demikian, maka senior citizen yang tidak

mampu akan mendapatkan lebih banyak dari yang lebih mampu. Adapun

yang masih mempunyai penghasilan tinggi dan mempunyai kekayaan yang

berlebih, maka tidak

f. Mereka yang menerima bantuan Centerlink adalah mereka yang

berpenghasilan kurang dari 62 dollar/minggu. Semakin besar penghasilan

yang diterima, maka semakin kecil jaminan sosial yang diberikan pemerintah

lewat Centerlink

5. Sumber pendanaan untuk penanganan kemiskinan ( orang-orang tidak

beruntung dan pendapatan rendah) adalah 30 % dari APBN Australia.

6. Peran dan sinergi Pemerintah federal (pusat) dengan pemerintah lokal sangat

kuat dalam penanganan kemiskinan, hampir semua sistem, mekanisme, pola

penganggaran dan program-program dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah

Pusat (Baca dalam Konstitusi dan sistem pemerintahan Australia).

7. Sistem jaminan sosial di Australia menggunakan subsidi silang, dimana

masyarakat yang mampu membayar lebih dalam bentuk pajak yang dibayarkan

kepada pemerintah, sehingga dapat membiayai masyarakat yang kurang beruntung

ataupun yang masih berada di bawah mereka.

8. Penanganan kemiskinan di Negara Australia ada di 36 kementerian/lembaga




9. Ada beberapa regulasi terkait penanganan masyarakat miskin ( UU terkait yang bisa

jadi rujukan), antara lain

a. Undang-Undang Jaminan Sosial 1991 (SSA) yang menggantikan Undang-

Undang Jaminan Sosial 1947.adalah suatu tindakan yang disahkan oleh

55

Parlemen Australia pada tahun 1991 untuk menyediakan pembayaran,

kepada orang-orang yang memenuhi syarat di Australia, pensiun tertentu,

manfaat dan tunjangan, dan untuk tujuan terkait lainnya.

b. Undang-Undang Bantuan Siswa 1973

c. Undang-Undang Aged Care Act 1997 Aged Care Act 1997

d. Undang-Undang Perawatan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia 1991

e. Undang- Undang Pemeliharaan Anak (Child Care Act 1972)

f. Undang-Undang Layanan Cacat Act 1986

g. Undang-Undang Asuransi Kesehatan 1973

h. Undang-Undang Administrasi Pelayanan Pendengaran Undang-Undang

1997

a. Home and Community Care Act 1985 Rumah dan Undang-Undang

Perawatan Masyarakat 1985

b. Housing Assistance Act 1996 Bantuan Perumahan Act 1996

c. National Health Act 1953 Undang-Undang Kesehatan Nasional 1953

d. Undang-Undang Tunjangan Keluarga (Family Assistance)

Tunjangan Pajak Keluarga Bagian A - untuk orang tua atau wali untuk

membantu dengan biaya membesarkan anak-anak.

Tunjangan Pajak Keluarga Bagian B - untuk keluarga penghasilan

tunggal atau orang tua tunggal.

Tunjangan Imunisasi Bersalin - untuk anak-anak diimunisasi lengkap

atau mereka dibebaskan dari imunisasi

Child Care Benefit - bagi keluarga untuk membantu dengan biaya

penitipan anak.

10. Adanya kemudahan akses yang diberikan Negara kepada masyarakat untuk

mendapat pelayanan sosial yang meliputi (i) pembayaran dan tunjangan bagi

perawat penyandang cacat; (ii) bagi komunitas – pembayaran pemulihan akibat

bencana melalui Australian Government Recovery Payment; (iii) untuk keluarga,

meliputi Family Tax Benefit, Child Care Benefit, Baby Bonus, dan kartu perawatan

kesehatan.(iv) Dalam bidang perumahan : bantuan biaya sewa rumah; (v) untuk

penyandang cacat : dana pensiun bagi penyandang cacat, tunjangan sakit, dan

tunjangan untuk mobilitas bagi penyandang cacat; dan (vi) untuk kaum manula

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_Australia&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhj2WBferUsz6TNtcPnxXPCTwWsQww

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/1991&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhZW-yPHndvJfOxIiPhYqyktgL9xg

















56

(senior citizens), berupa tunjangan pensiun serta kartu kesehatan;(vii) untuk kaum

perempuan: memiliki program untuk meningkatkan persamaan gender melalui

bidang ekonomi, keamanan dan status; (viii) untuk para pemuda yang telah lulus

sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan memberikan tunjangan dari Pemerintah

yang disebut dengan New Start Allowance. namun mereka diharuskan untuk segera

mencari pekerjaan dan Pemerintah Australia mengawasi mereka agar benar-benar

mendapatkan pekerjaan sehingga New Start Allowance mereka dapat dihentikan;

(ix)untuk penduduk asli (indigenous people) dengan memperkecil jurang pemisah

antara penduduk asli dan bukan penduduk asli.

11. Sisten Pengawasan yang ketat oleh Negara/Pemerintah dalam pelaksanaan

program-program pengentasan kemiskinan (model pengawasan).

12. Penerapan pelayanan dan jaminan sosial `secara ketat bagi masyarakat miskin

seperti kesehatan dan pendidikan, perumahan, transport.dll.

13. Adanya peran dunia usaha dalam memberikan bantuan dalam mengatasi

kemiskinan, maka Pemerintah memberikan prosentase yang berada dan insentif

kepada perusahaan yang memperkejakan orang cacat, selain itu kewajiban-kewajian

tertentu lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan

swasta. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan superannuation

sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap mereka yang bekerja.

14. Program Penanganan Kemiskinan itu haruslah berkelanjutan dan

berkesinambungan

15. Penanganan Kemiskinan sebaiknya memiliki fokus pada orang-orang yang

terpinggirkan yakni perempuan dan anak.

16. Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) adalah satu

bentuk penanganan yang dilakukan kepada suku aborigin (penduduk asli) atau

kalau di Indonesia disebut suku Daerah adat terpencil yang difokuskan sesuai

dengan kebutuhan/ kondisi di area tersebut ( local content), maka untuk suku

aborigin, fokusnya adalah perempuan untuk mengembangkan ide-ide bagi kaum

57

wanita Aborigin karena sebahagian besar wanitalah yang menjadi tulangpunggung

keluarga.

17. Adanya perhatian khusus yang diberikan Pemerintah Australia sebagai bentuk

perlindungan Sosial bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan unit

pelayanan yang bersifat bergerak (servicing unit) atau pemberian pelayanan

bantuan yang dilakukan secara mobile.

LAMPIRAN 2

58

“Undang-Undang Kesejahteraan Yang Ada Di Australia”

1. Aged Care Act 1997 Aged Care Act 1997

2. Undang-Undang Perawatan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia 1991

3. Undang- Undang Pemeliharaan Anak (Child Care Act 1972)

4. Undang-Undang Layanan Cacat Act 1986

5. Undang-Undang Asuransi Kesehatan 1973

6. Undang-Undang Administrasi Pelayanan Pendengaran Undang-Undang 1997

7. Home and Community Care Act 1985 Rumah dan Undang-Undang Perawatan

Masyarakat 1985

8. Housing Assistance Act 1996 Bantuan Perumahan Act 1996

9. National Health Act 1953 Undang-Undang Kesehatan Nasional 1953

10. New Tax System (Family Assistance) Act 1999 Sistem Perpajakan Baru (Bantuan

Keluarga) Act 1999

11. Nursing Homes Assistance Act 1974 Perawatan Rumah Bantuan Undang-Undang

1974

12. Social Security Act 1991 Undang-Undang Jaminan Sosial 1991

Includes the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous

Affairs guide to the Act, as well as the Social Security (Administration) Act 1999 and

the Social Security (International Agreements) Act 1999 Termasuk Departemen

Keluarga, Perumahan, Pelayanan Komunitas dan Adat panduan Negeri untuk UU,

serta Jaminan Sosial (Administration) Act 1999 dan Jaminan Sosial (Perjanjian

Internasional) Undang-Undang 1999

13. Veterans Entitlements Act 1986 Veteran hak Act 1986

















http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200402584%3FOpenDocument&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjgKb0GMEOnqFM2c6Iiwk0P5LnzSQ



http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200401680%3FOpenDocument&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhg-5Kth6MHyUueyBEFXmeoAqrOZ6g



http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.facsia.gov.au/guides_acts/homeint.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgfASXIukKgozrIruJf3dFKYBUv8Q

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.facsia.gov.au/guides_acts/homeint.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgfASXIukKgozrIruJf3dFKYBUv8Q

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200401305%3FOpenDocument&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhh-wqH-84xfH2vCbyllJCiSEc4zxQ

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200401305%3FOpenDocument&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhh-wqH-84xfH2vCbyllJCiSEc4zxQ

LAPORAN KUNJUNGAN PANITIA KERJA RUU · PDF fileKUNJUNGAN PANITIA KERJA ... Model program...

Documents

Transcript of LAPORAN KUNJUNGAN PANITIA KERJA RUU · PDF fileKUNJUNGAN PANITIA KERJA ... Model program...