LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PANJA KOMISI VIII … · KERANGKA ACUAN PANITIA KERJA KOMISI VIII...
Transcript of LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PANJA KOMISI VIII … · KERANGKA ACUAN PANITIA KERJA KOMISI VIII...
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN
KE PROVINSI PAPUA
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2018-2019 27 SEPTEMBER 2018
SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI JAKARTA 2018
2
DAFTAR ISI
BAB I : KERANGKA ACUAN ... 3 BAB II : LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN ... 7 BAB III : PENUTUP ... 14
3
BAB I KERANGKA ACUAN
PANITIA KERJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN
A. Latar Belakang
Data kemiskinan yang akurat sangat penting sebagai acuan bagi Pemerintah
untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin
dengan menjadikan masyarakat miskin sebagai penerima manfaat program
pembangunan. Namun, data kemiskinan di Indonesia belum akurat, masih ditemukan
inclusion error atau exclusion error. Inclusion error adalah kesalahan pendataan
dengan memasukkan orang yang tidak memenuhi kriteria miskin ke dalam data
kemiskinan. Sebaliknya, exclusion error adalah kesalahan dengan tidak
memasukkan orang yang memenuhi kriteria miskin ke dalam data kemiskinan.
Untuk menghindari inclusion error atau exclusion error di data kemiskinan,
Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan
amanat agar Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI melakukan verifikasi dan
validasi data kemiskinan secara berkala terhadap data kemiskinan yang dikumpulkan
(collected) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data kemiskinan yang telah diverifikasi
dan divalidasi menjadi Basis Data Terpadu (BST) dan menjadi acuan semua
kementerian dan lembaga dalam merencanakan dan melaksanakan program
pembangunan sosial.
Faktanya, proses verifikasi dan validasi data kemiskinan yang dilakukan oleh
Kementerian Sosial RI belum berjalan maksimal. Indikatornya, masih ditemukan
inclusion error atau exclusion error di data kemiskinan. Berdasarkan ketentuan Pasal
8 dan Pasal 9 Undang-undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir
Miskin, verifikasi dan validasi data kemiskinan dilakukan oleh Kementerian Sosial RI
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan menuntut partisipasi aktif masyarakat.
Verifikasi dan validasi data kemiskinan dilakukan oleh sumber daya manusia di
kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, hasilnya dilaporkan secara berjenjang ke
Bupati/Wali Kota, ke Gubernur dan terakhir ke Menteri Sosial RI. Partisipasi aktif
masyarakat misalnya dalam bentuk melaporkan masyarakat miskin yang belum
masuk data kemiskinan kepada lurah/kepala desa. Demikian juga sebaliknya
melaporkan masyarakat yang masuk data kemiskinan, namun sebenarnya tidak
memenuhi kriteria miskin. Oleh karena itu, agar proses verifikasi dan validasi data
kemiskinan mencapai hasil maksimal, maka Kementerian Sosial RI selain
berkoordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait juga harus menyediakan
sistem yang mutakhir dan mekanisme yang mudah dilaksanakan.
B. Dasar Hukum
1. Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, disebutkan bhawa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi,
fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
4
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang
No. 42 Tahun 2014 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 2 Tahun
2018 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Daerah.
3. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 01/DPR
RI/ 2014.
4. Hasil Rapat Internal Komisi VIII DPR RI.
C. Maksud dan Tujuan
C.1. Maksud
Komisi VIII DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) mengenai verifikasi dan
validasi data kemiskinan dengan maksud untuk memastikan proses verifikasi dan
data kemiskinan menghasilkan data yang akurat.
C.2. Tujuan
1. Mengidentifikasi permasalahan proses verifikasi dan validasi data kemiskinan,
baik yang terkait dengan kebijakan maupun teknis pelaksanaan.
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki proses verifikasi dan
validasi data kemiskinan sehingga menghasilkan data yang akurat.
D. Target Capaian
1. Teridentifikasinya masalah-masalah proses verifikasi dan validasi data
kemiskinan, baik yang terkait dengan kebijakan maupun teknis pelaksanaan.
2. Terumuskannya rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki proses verifikasi dan
validasi data kemiskinan sehingga menghasilkan data yang akurat.
E. Hasil
Tersedianya dokumen rekomendasi kebijakan (recommended policy paper) yang
harus dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI untuk memperbaiki proses verifikasi
dan validasi data kemiskinan.
F. Metode
Panja Komisi VIII DPR RI mengenai verifikasi dan validasi data kemiskinan
akan melaksanakan kerjanya dengan menggunakan metode:
1. Rapat dengar pendapat (RDP). RDP akan dilaksanakan dengan mengundangan
kementerian/lembaga yang terkait dengan verifikasi dan validasi data kemiskinan.
Tujuannya adalah untuk mengetahui kebijakan dan teknis pelaksanan verifikasi
dan validasi data kemiskinan.
2. Rapat dengar pendapat umum (RDPU). RDPU akan dilaksanakan dengan
mengundang ahli atau organisasi yang dikelola masyarakat mengenai pendataan
5
kemiskinan. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan mengenai perbaikan
kebijakan dan teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan.
3. Kunjungan kerja, yaitu dengan melakukan kunjungan ke daerah. Tujuannya
adalah untuk menghimpun masukan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat
mengenai proses verifikasi dan validasi data kemiskinan.
G. Anggota Panja Kunker ke Papua
NO NO
ANGG
NAMA ANGGOTA
KET
1. A-293/F-PG
Dr. H. TB. Ace Hasan
Syadzily, M.Si.
Waket Komisi
VIII/Ketua Tim
2. A-154/F-PDIP Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si. Anggota
3. A-322/F-PG Pdt. Elion Numberi,STH,MTH
Anggota
4. A-261/F-PG Dra. Hj. Wenny Haryanto, S.H.
Anggota
5. A-462/F-PAN
Hj. Desy Ratnasari, M.Si.,
M.PSi.
Anggota
6. A-526/F-PPP
H. Achmad Mustaqim, SP.,
MM.
Anggota
7. - Hernadi, SIP., M.Si. Sekretariat
8. - Mardiyana Sekretariat
9. - Yusup Kamaludin Sekretariat
10. - Adi Wicaksono SE.ME.AK.CA
TA Komisi
11. - Devi Iriandi Pemberitaan
6
H. Jadwal
NO. HARI/TANGGAL ACARA
1. Kamis, 27 September 2018
00.20 WIB
01.20 WIB
11.30 WIT
11.30 – 13.00 WIT
13.30 – 16.00 WIT
16.30 WIT
19.00 WIT
Anggota Tim berkumpul di Bandara
Soekarno Hatta, Terminal III
Ultimate, Gate 5
Take Off dari Bandara Soekarno
Hatta menuju Jayapura (GA-654)
Tiba di Bandara Sentani, Jayapura
Ishoma
Pertemuan dengan Gubernur Papua,
Walikota Jayapura, Ka. Dinas Sosial
beserta jajarannya.
Menuju ke hotel/istirahat
Makan Malam
2. Jumat, 28 September 2018
06.00 WIT
07.20 WIT
10.50 WIB
Tim menuju Bandara Sentani,
Jayapura
Take Off menuju Bandara Soekarno
Hatta, Jakarta
Pesawat (GA-657)
Tiba di Bandara Soekarno Hatta,
Jakarta.
7
BAB II
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN
A. Kewenangan Kementerian Sosial Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, kewenangan Kementerian Sosial RI dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan, sebagai berikut:
Penetapan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai dasar untuk penanganan fakir miskin serta menjadi dasar dalam pendataan (Pasal 8 ayat 1, dan 3);
Melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan (Pasal 8 ayat 4);
Proses verifikasi dan validasi dilakukan secara berkala sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun sekali (pasal 8 ayat 5);
Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh potensi dan sumber kesejahteraan social tingkat kecamatan, desa atau kelurahan (Pasal 8 ayat 7);
Hasil verifikasi dan validasi dimaksud dilaporkan secara berjenjang kepada Bupati/Walikota, dilanjutkan ke Gubernur untuk disampaikan kepada Menteri (Pasal 8 ayat 8 dan 9);
Lurah atau Kepala Desa menyampaikan laporan pendaftaran atau perubahan data secara berjenjang kepada camat, Bupati/Walikota, Gubernur dan diteruskan kepada Menteri (Pasal 9 ayat 3 dan 4);
Dalam hal diperlukan, Bupati/Walikota melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan data (Pasal 9 ayat 9);
Menteri bertangungjawab terhadap data terpadu yang dapat dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait untuk penanganan fakir miskin dan diakses oleh masyarakat (Pasal 10 ayat 2 dan 3);
Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan validasi ditetapkan oleh Menteri sebagai dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan/ pemberdayaan (Pasal 10 ayat 1 dan 2).
B. Tujuan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
Terindentifikasinya berbagai perubahan data yang terjadi pada keluarga
pemegang kartu perlindungan sosial;
Terhimpunnya usulan baru hasil Musdes atau Muskel yang memenuhi kriteria
miskin dan tidak mampu;
Terbangunnya partisipasi warga dan Pemerintah lokal dalam verifikasi dan validasi
data kemiskinan melalui Musyawarah desa dan Musyawarah kelurahan;
Terwujudnya ketepatan dalam penetapan sasaran Program Perlindungan Sosial.
8
C. Metode Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
D. Alur Proses
E. Permasalahan Verivali Data Kemiskinan
• Tidak memiliki jaringan kelembagaan secara organik di seluruh Kab/Kota secara
nasional dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan.
• Belum terbangunnya komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam
verivali data.
• Belum memiliki SDM verivali yang kompeten baik secara kualitas maupun
kuantitas (Petugas enumerator harus melibatkan PSKS meliputi TKSK, PSM,
anggota Karang Taruna serta Pendamping PKH, Sakti Peksos dan sebagainya),
sesuai UU 13 Tahun 2011 Pasal 8.
• Belum terbangun jaringan koneksi daerah dan pusat secara nasional serta belum
memilik petugas entri di setiap Kab/Kota.
9
• Anggaran untuk verivali belum teralokasikan secara rutin baik di pusat maupun
daerah.
• Belum efektifnya Musyawarah Desa/Kelurahan serta Koordinasi dengan ketua
SLS (satuan Lingkungan Setempat) terkecil.
• Belum adanya pengendalian mutu (quality control) yang dilaksanakan setiap
tahapan proses verivali
F. Mekanisme Pemutakhiran Data Kemiskinan Secara Mandiri
Alur Proses Mekanisme Pemutakhiran Mandiri
10
5 3 1 4 2 Identifikasi Awal
Skrining Awal
Rumah Tangga yang dinyatakan tidak lolos dari skrining awal setidaknya memiliki 3 dari 5 informasi sbb :
• RT dengan bahan bangunan utama atap rumah terluas adalah beton/genteng
• RT memiliki mobil
• RT memiliki AC
• RT memiliki tabung gas lebih dari 5,5 kg
• Pendidikan tertinggi anggota RT yang sudah tidak bersekolah sarjana
11
Pencocokan dg data Terpadu
Parameter yg digunakan :
• NIK Kepala RT
• Kode Provinsi domisili kepala RT
• Kode Kab./Kota domisili kepala RT
• Kode Kecamatan domisili kepala RT
• Kode Kelurahan/Desa domisili kepala RT
Penyusunan daftar sasaran
verifikasi Output dari tahap 2 adalah Daftar Sasaran Verifikasi RT, yg meliputi 2 kategori yaitu :
• Daftar RT yg sudah ada di Data Terpadu dan
terdapat perubahan data sosek
• Daftar RT yg belum terdaftar
12
Pemutakhiran Daftar Sasaran Penerima Program
Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang telah dimutakhirkan melalui mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah sebagai dasar untuk memberikan program bantuan dan/atau pemberdayaan sosial
4 2 1 3 5
G. Penggunaan Basis Data Terpadu Kemiskinan
4
KKS&KIS
KIP PKH
BDT Untuk Program Penanganan
Kemiskinan
Kriteria Kepesertaan Program Penanganan Kemiskinan
DitetapkanolehK/LatauPemerintahDaerahpenyelenggaraProgram
Kriteria diterapkan kepada BDT
Da arnamadanalamatindividu/keluarga/rumahtanggasasaranmasing-masingprogram
RASTRA
Program Perlindungan Sosial lainnya, termasuk petani dan nelayan. dengan
Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga
Pember-dayaanSosialEkonomi
Programperbaikan
RTLH
PENGGUNAAN BASIS DATA TERPADU UNTUK SEMUA PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN
13
REKOMENDASI
1. Pemerintah harus menganggarkan perencanaan, sistem teknologi informasi, sumber
daya manusia, perangkat keras penunjang sistem IT, dan layanan satu atap bagi
database data kemiskinan di seluruh kabupaten/kota. Pemerintah daerah tidak
mengalokasikan anggaran bagi verifikasi dan validasi data kemiskinan dan adanya
kemampuan yang berbeda di masing-masing pemerintah daerah.
2. Pemerintah harus membuat aturan teknis terhadap layanan data kemiskinan
yang sangat dinamis pergerakannya sehingga mampu dilakukan oleh
Pemerintah daerah dan mendapat pengawasan dari Pemerintah Pusat.
3. Sistem konektivitas layanan data kemiskinan dengan ektp sehingga layanan data
kependudukan dapat menerminkan jumlah penduduk yang sebenarnya.
4. Verifikasi dan validasi yang dilakukan Kementerian Sosial tidak dapat menjadi
tolok ukur dikarenakan hanya dilakukan di beberapa provinsi tidak seluruh
provinsi serta kabupaten/kota.
5. Adanya perubahan data kemiskinan yang masuk namun tidak dapat masuk
menjadi penerima program PKH atau program kemiskinan lainnya dikarenakan
keterbatasan alokasi anggaran.
14
BAB III
PENUTUP
Demikianlah laporan ini kami susun sebagai masukan dalam pembahasan
Panja Komisi VIII DPR RI mengenai verifikasi dan validasi data kemiskinan ini
diharapkan dapat menjadi masukan bagi Panja dalam merumuskan rekomendasi
perbaikan kebijakan, sistem, dan teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi data
kemiskinan.