Laporan Kinerja Tahun 2017disperkimta.tangerangselatankota.go.id/upload/layanan/... · luasan...

Laporan Kinerja

Tahun 2017

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kota Tangerang Selatan

Laporan Kinerja Tahun 2017

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan

Jalan Jl. Tekno Widya Boulevard No.A1 & A2 Kec. Setu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Daftar Isi Cover i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii Daftar Gambar iv Kata Pengantar vii Ringkasan Eksekutif viii

Pendahuluan

A. Latar Belakang B. Tugas, Fungsi dan Struktur

Organisasi, C. Sumber Daya manusia D. Landasan Hukum E. Isu-isu Strategis F. Sistematika Laporan

I-1

I-2 I-11 I-11 I-12 I-12

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis B. Indikator Kinerja Utama C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

II-1 II-6 II-7

Akuntabilitas Kinerja

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

B. Akuntabilitas Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan

III-1 III-2

III-72

Penutup

Penutup IV-1

Lampiran

Daftar Tabel

2.1 Indikator Kinerja Utama periode 2016-2021 II-7 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 II-8 3.1 Skala Penilaian SAKIP III-2 3.2 Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2017 III-3 3.3 Kawasan Kumuh di Kota Tangerang Selatan tahun

2016-2017 III-31

3.4 Rumah Layak Huni Kota tangerang Selatan III-34 3.5 Permukiman Layak Huni Tahun 2017 III-36 3.6 Bedah Rumah di Kota Tangerang Selatan Th.

2015-2017 III-41

3.7 Kondisi PJU Kota Tangerang Selatan tahun 2017 III-46 3.8 Pembangunan PJU tahun 2017 III-48 3.9 Pemakaian daya listrik Penerangan Jalan Umum

Tahun 2017 III-51

3.10 Realisasi Anggaran menurut Program III-69 3.11 Anggaran dan Realisasi keuangan menurut jenis

belanja III-69

4.1 Simpulan Capaian Sasaran Strategis Dinas PU Tahun 2017

IV-1

Daftar Gambar

1.1 Struktur Organisasi I-10 1.2 Komposisi Pegawai Dinas Perkimta tahun 2017 I-11 1.3 Sistematika Laporan I-13 2.1 Renstra Dinas Perkimta 2016-2021 II-2 3.1 Rumus Capaian III-2 3.2 Kinerja Cakupan Laporan Keuangan di SKPD

sesuai Ketentuan III-5

3.3 Perbandingan Kinerja Cakupan Laporan Keuangan di SKPD sesuai Ketentuan

III-5

3.4 Kinerja Cakupan Pengembangan Sumber Daya Aparatur di SKPD

III-7

3.5 Perbandingan Kinerja Cakupan Pengembangan Sumber Daya Aparatur di SKPD

III-7

3.6 Sosialisasi Hukum Waris III-8 3.7 Pembekalan Perencanaan dan Penganggaran III-9 3.8 Target, Realisasi dan Capaian Cakupan pelayanan

administrasi dan sarpras perkantoran III-11

3.9 Perbandingan Kinerja Cakupan pelayanan administrasi dan sarpras perkantoran

III-11

3.10 Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi

III-12

3.11 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan

III-14

3.12 Perbandingan Kinerja Cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan

III-14

3.13 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Predikat

SAKIP

III-15

3.14 Perbandingan Kinerja Predikat SAKIP III-16 3.15 Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya

kualitas dan kuantitas hunian perumahan III-18

3.16 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak

III-19

3.17 Perbandingan Kinerja Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak

III-20

3.18 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun

III-21

3.19 Perbandingan Kinerja Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun

III-21

3.20 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyerahan PSU perumahan oleh pengembang

III-22

3.21 Perbandingan Kinerja Persentase penyerahan PSU perumahan oleh pengembang

III-23

3.22 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan PSU perumahan yang sesuai ketentuan

III-24

3.23 Perbandingan Kinerja Persentase penyediaan PSU perumahan yang sesuai ketentuan

III-24

3.24 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan PSU rusun yang sesuai ketentuan

III-25

3.25 Perbandingan Kinerja Persentase penyediaan PSU rusun yang sesuai ketentuan

III-26

3.26 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan hunian berimbang

III-27

3.27 Perbandingan Kinerja Persentase penyediaan hunian berimbang

III-27

3.28 Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

III-29

3.29 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

III-30

3.30 Perbandingan Kinerja Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

III-31

3.31 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)

III-32

3.32 Perbandingan Kinerja Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)

III-33

3.33 Perbaikan saluran di Pondok Kacang Timur III-33 3.34 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rumah

layak huni III-35

3.35 Perbandingan Kinerja Rumah layak huni III-36 3.36 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Permukiman

layak huni III-36

3.37 Perbandingan Kinerja Permukiman layak huni III-37 3.38 Pembangunan Balai warga di Wilayah Kec.

Serpong III-38

3.39 Pembangunan Gapura di Serua, Ciputat III-39 3.40 Pembangunan Gapura Jl Gotong Royong, Kel.

Parigi Lama, Kec. Pondok Aren III-39

3.41 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase permukiman yang tertata

III-40

3.42 Perbandingan Kinerja Persentase permukiman yang tertata

III-40

3.43 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rumah tidak layak huni menjadi layak huni

III-41

3.44 Perbandingan Kinerja Rumah tidak layak huni menjadi layak huni

III-42

3.45 Bedah Rumah di Kecamatan Serpong III-42 3.46 Bedah rumah di Kecamatan Pamulang III-43 3.47 Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya

Kualitas Infrastruktur Penerangan Jalan Umum III-44

3.48 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio PJU per 100 meter jalan Kota

III-45

3.49 Perbandingan Kinerja Rasio PJU per 100 meter jalan Kota

III-46

3.50 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi baik)

III-47

3.51 Perbandingan Kinerja Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi baik)

III-47

3.52 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Penambahan jumlah PJU terbangun

III-48

3.53 Perbandingan Kinerja Penambahan jumlah PJU terbangun

III-49

3.54 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU

III-50

3.55 Perbandingan Kinerja Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU

III-51

3.56 Perbaikan PJU III-51 3.57 Ringkasan Kinerja sasaran strategis Meningkatnya

kualitas penyediaan tanah bagi pembangunan sarana prasarana

III-53

3.58 Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga Kecamatan Pamulang

III-54

3.59 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran

III-55

3.60 Perbandingan Kinerja Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran

III-56

3.61 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar

III-57

3.62 Perbandingan Kinerja Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar

III-65

3.63 Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pemakaman

III-59

3.64 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio luas areal pemakaman per 1000 penduduk

III-60

3.65 Perbandingan Kinerja Rasio luas areal pemakaman per 1000 penduduk

III-60

3.66 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Luas areal pemakaman

III-61

3.67 Perbandingan Kinerja Luas areal pemakaman III-62 3.68 Penataan TPU Jurangmangu Timur III-63 3.69 Penataan dan Penyeragaman Blok Makam III-63 3.70 Penanganan Jenazah Terlantar III-64 3.71 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase

luas makam yang Tertata III-65

3.72 Perbandingan Kinerja Persentase luas makam yang tertata

III-65

3.73 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pengembangan dan Pembangunan TPU

III-66

3.74 Perbandingan Kinerja Pengembangan dan Pembangunan TPU

III-67

KATA PENGANTAR

Assalumualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan

karunia-Nya Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Tangerang Selatan tahun 2017 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini adalah merupakan media pertanggungjawaban Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan kepada

Walikota Tangerang Selatan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan

urusan wajib yang diselenggarakan.Laporan ini berisi informasi tentang uraian

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja tahun 2017 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama

dalam periode Renstra 2016-2021. Renstra periode 2016-2021 tersebut berjalan

efektif mulai tahun 2017, karena tahun 2016 merupakan masa peralihan dari

pemerintahan hasil Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2016

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, maka diharapkan dapat

memberikan informasi capaian kinerja Dinas dalam tahun 2017 dan melalui laporan

ini pula para pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara

transparan.

Demikian, kiranya Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat baik

sebagai informasi maupun bahan evaluasi capaian kinerja SKPD yang dapat menjadi

umpan balik perbaikan serta peningkatan kinerja di waktu yang akan datang.

Tangerang Selatan, 26 Februari 2018

Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan


(H. UUS KUSNADI SE, MS.i)

NIP. 19610903199102 1 001

Ringkasan Eksekutif

Laporan kinerja tahun 2017 ini merupakan sarana bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholders (Walikota, DPRD dan

Masyarakat) dan menjadi sarana evaluasi pencapaian kinerja dinas dalam rangka perbaikan kinerja berkesinambungan.

Pada tahun 2017, Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai beserta indikator dan target kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja sebanyak 9 sasaran strategis.

Dari penilaian sendiri (self

assesment) atas 9 sasaran strategis

yang diperjanjikan, sasaran strategis

dalam tahun 2017 tercapai rata-rata

102,66% dengan kategori “Sangat

Memuaskan”.

Hal tersebut merupakan hasil

dari berbagai kegiatan yang telah

dilaksanakan, antara lain yaitu:

Perbaikan rumah tidak layak huni

(bedah rumah), Perbaikan rumah

korban bencana, Penataan lingkungan

kumuh, Fasilitasi Penyusunan

Dokumen Perencanaan Perumahan

Tapak dan rusun, Fasilitasi

Penyediaan Hunian Berimbang,

Fasilitasi Serah Terima PSU

Perumahan, Fasilitasi Pengambilalihan

PSU Perumahan Pengawasan dan

Pengendalian Penyediaan PSU

Perumahan Tapak dan rusun,

Pembangunan dan pemeliharaan PJU

di 7 kecamatan, Penyambungan PJU

yang baru, Pembayaran rekening PJU

tahun 2017, Pembangunan sarana dan

prasarana pemakaman, Penataan

TPU, Pemeliharaan dan perawatan

TPU, dan pengadaan tanah untuk

pembangunan infrastruktur dasar,

gedung perkantoran, dan non gedung

perkantoran

Bab I

Pendahuluan

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, dan Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, kemudian

dijabarkan kedalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah dan

ditindaklanjuti dengan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, selanjutnya

dituangkan ke dalam petunjuk teknis

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja.

Sistem AKIP merupakan instrumen

yang digunakan oleh instansi pemerintah

dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggung-jawabkan keberhasilan

dan kegagalan melaksanakan misi

organisasi. Sistem AKIP terdiri dari

komponen-komponen yang merupakan

satu kesatuan yaitu perencanaan strategis,

pengukuran dan evaluasi kinerja serta

pelaporan

kinerja. Oleh karena itu setiap instansi

pemerintah wajib mengkomunikasikan

pencapaian tujuan dan sasaran yang

dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama

sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas

kinerja merupakan sarana bagi

Pemerintah untuk menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada

seluruh stakeholders (Presiden, DPRD

dan Masyarakat). Kedua, laporan

akuntabilitas kinerja merupakan sarana

evaluasi atas pencapaian kinerja

Pemerintah sebagai upaya untuk

memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja

tersebut merupakan cerminan dari

maksud dan tujuan penyusunan dan

penyampaian Laporan Kinerja oleh

setiap Instansi Pemerintah.



yang merupakan salah satu unsur SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

Selatan, dengan tugasnya sebagai

pembantu Walikota dalam

menyelenggarakan pelayanan di bidang

perumahan dan kawasan permukiman

serta bidang pertanahan, perlu menyusun

Laporan Kinerja.

Akhirnya untuk memenuhi asas

akuntabilitas dan transparansi kepada

stakeholders dan kepentingan

manajemen pemerintah Kota Tangerang

Selatan bagi evaluasi kinerja, maka

disusunlah Laporan Kinerja Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Tangerang Selatan

Tahun 2017 sebagai laporan

pertanggungjawaban penyelengga-raan

pemerintahan.

B. Tugas, Fungsi dan

Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan merupakan

unsur pelaksana Urusan Pemerintahan

Daerah bidang perumahan dan kawasan

permukiman serta bidang pertanahan.


dan Pertanahan mempunyai tugas

membantu walikota melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai-

mana dimaksud, Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

menyelenggarakan kewenangan:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah

umum tidak layak huni dan korban

bencana kota.

b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi

masyarakat yang terkena relokasi

program Pemerintah Daerah.

c. Penerbitan rekomendasi teknis

penyelenggaraan perumahan.

d. Penerbitan rekomendasi teknis

pengesahan akta pemisahan rumah

susun sertifikat kepemilikan bangunan

gedung (SKBG).

e. Penerbitan rekomendasi teknis

pembangunan dan pengembangan

kawasan permukiman.

f. Penataan dan peningkatan kualitas

kawasan permukiman kumuh dengan

luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

g. Pencegahan Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan kumuh

pada Daerah.

h. Penyelenggaraan PSU perumahan.

i. Penerbitan rekomendasi sertifikasi dan

registrasi bagi orang atau badan hukum

yang melaksanakan perancangan dan

perencanaan rumah serta perencanaan

prasarana, sarana dan utilitas umum

PSU tingkat kemampuan kecil.

j. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah

garapan dalam Daerah.

k. Penyelesaian masalah ganti kerugian

dan santunan tanah untuk

pembangunan oleh Pemerintah Daerah.

l. Pemberian rekomendasi penetapan

subyek dan obyek redistribusi tanah,

serta ganti kerugian tanah kelebihan

maksimum dan tanah absentee dalam

Daerah.

m. Fasilitasi penetapan tanah ulayat yang

lokasinya dalam Daerah.

n. Perencanaan penggunaan tanah yang

hamparannya dalam Daerah.

Sebagai satuan kerja perangkat

daerah di Kota Tangerang Selatan, Dinas


Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala

dinas dengan dibantu oleh satuan kerja

dibawahnya sebagaimana tersebut di atas,

dengan rincian tugas dan fungsi sebagai

berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas

melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman, Penerangan Jalan

Umum serta Pengadaan Tanah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut

di atas, kepala dinas mempunyai fungsi:

a) Perumusan, penetapan, pelaksanaan

kebijakan strategis dan teknis bidang

Perumahan, Permukiman, Penerangan

Jalan Umum dan pemakaman serta

Pengadaan Tanah.

Perumusan, penetapan,

pelaksanaan program dan anggaran

bidang Perumahan,

b) Permukiman, Penerangan Jalan Umum

dan pemakamaan serta Pengadaan

Tanah.

c) Pembinaan, pengawasan,

pengendalian, pemantauan

pelaksanaan urusan Perumahan,

Permukiman, Penerangan Jalan Umum

dan pemakamaan serta Pengadaan

Tanah.

d) Pembinaan, pengawasan,


pelaksanaan tugas di lingkup dinas;

e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas

bidang Perumahan, Permukiman,

Penerangan Jalan Umum dan

pemakamaan serta Pengadaan Tanah.;

f) Pelaksanaan pelayanan penerbitan

rekomedasi penyelenggaran

perumahan.

g) Pelaksanaan pelayanan penerbitan

rekomendasi pengesahan akta

pemisahan rumah susun.

h) Pelaksanaan pelayanan penerbitan

rekomendasi pembangunan

penerangan jalan umum perumahan.

i) Pelaksanaan penyediaan Penerangan

Jalan Umum.

j) Pelaksanaan pelayanan penerbitan

rekomendasi penyediaan lahan sarana

pemakaman bagi penyelenggara

perumahan.

k) Pelaksanaan pelayanan penyediaan

dan pengelolaan rumah susun

sederhana sewa.

l) Pelaksanaan pelayanan pengelolaan

sarana pemakaman umum dan khusus.

m) Pelaksanaan Penataan Kawasan

Permukiman Perkotaan dan Kawasan

Kumuh Perkotaan.

n) Pelaksanaan penyusunan perencanaan

dan pengendalian pengadaan tanah

untuk kepentingan umum

o) Pelaksanaan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum.

p) Pelaksanaan Pengoordinasian

pengadaan tanah untuk kepentingan

umum atas anggaran selain anggaran

belanja daerah

q) Pelaksanaan penyerahan hasil


umum.

r) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

tugas dan fungsi lingkup Dinas;

s) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan

Walikota, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas membawahi

Subbagian Umum dan Kepegawaian,

Subbagian Keuangan, dan Subbagian

Perencanaan. Sekretaris Dinas

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam memberikan pelayanan administrasi

dan teknis yang meliputi perencanaan,

keuangan serta umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Sekretariat

mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian bahan penyusunan

perumusan, pelaksanaan kebijakan

strategis dan teknis norma, standar,

prosedur dan kriteria dilingkup

sekretariat dan dinas;

b. Pengoordinasian penyusunan,

perumusan dokumen perencanaan

program dan anggaran dilingkup dinas;

c. Pelaksanaan penyusunan, perumusan

dan analisa dokumen perencanaan

program dan anggaran dilingkup

sekretariat;

d. Pengoordinasian pelak-sanaan

penelitian/ asistensi/ pembahasan

program, kegiatan dan anggaran

dengan unit kerja internal/ kementerian/

lembaga/ instansi terkait ;

e. Pengoordinasian penyusunan,

perumusan dokumen pelaporan kinerja

, program dan kegiatan serta

pertanggung jawaban pemerintah

lingkup sekretariat dan dinas;

f. Pengoordinasian, penyusunan,

perumusan dokumen hasil monitoring

dan evaluasi bulanan, triwulan,

semester dan tahunan;

g. Pengoordinasian, penyusunan,

perumusan dokumen pelaporan

monitoring dan evaluasi bulanan,

triwulan, semester dan tahunan;

h. Pengoordinasian, penyusunan,


capaian program standar pelayanan

minimal urusan perumahan dan

kawasan Permukiman serta urusan

pekerjaan umum yang dilaksanakan

oleh dinas;

i. Pengoordinasian , penyusunan ,


penatausahaan keuangan bulanan,

triwulanan, semester dan tahunan

dinas;

j. Pengoordinasian , penyusunan ,

perumusan dokumen catatan atas

laporan keuangan dinas;

k. Pengoordinasian kesejahteraan

pegawai, hukuman disiplin pegawai,

permasalahan yang dihadapi pegawai

yang berdampak pada kinerja pegawai

dengan unit kerja/lembaga/instansi

terkait;

l. Pengoordinasian penyusunan dan

analisa kebutuhan pegawai/

pengadaan barang / pemeliharaan aset

dinas/perjalanan dinas/

penyelenggaraan rapat dinas;

m. Pengoordinasian penyusunan analisa

jabatan,analisa beban kerja, evaluasi

jabatan dan standar komptensi jabatan

dilingkup dinas;

Pengoordinasian hasil evaluasi survey

kepuasan masyarakat.

n. terhadap pelayanan pada lingkup dinas;

o. Pelaksanaan sekretariat PPID

pembantu pada dinas;

p. Pengoordinasian penyediaan data

informasidan dokumentasi terkait PPID

;

q. Pengoordinasian pelaksanaan

pembinaan, pengawasan,


pelaksanaan tugas staf dilingkup dinas;

r. Pelaksanaan penyusunan pelaporan

dan evaluasi pelaksanaan tugas

dilingkup tugas subbagian perencanaan

, keuangan serta umum dan

kepegawaian;

s. Pengoordinasian dan penyampaian

hasil pelaporan dan evaluasi

pelaksanaan tugas dilingkup dinas

kepada kepala dinas;

t. Pelaksanaan tugas lain dari atasan

sesuai tugas pokok dan fungsi.

3. Bidang Perumahan

Kepala Bidang Perumahan

membawahi Seksi Perumahan Tapak,

Seksi Rumah Susun, dan Seksi

Perencanaan dan Pendataan. Bidang

Perumahan mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam

memberikan pelayanan bidang

perumahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Bidang Perumahan

menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian perumusan,

pelaksanaan kebijakan strategis dan

teknis di lingkup bidang perumahan;

b. Pengoordinasian Pelaksanaan program

dan anggaran di lingkup bidang bidang

perumahan;

c. Perumusan dan pelaksanaan program

dan anggaran di lingkup bidang

perumahan;

d. Pengoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian,

pemantauan pelaksanaan urusan

perumahan tapak, rumah susun serta

pendataan dan perencanaan ;

e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di

lingkup seksi perumahan tapak, rumah

susun serta pendataan dan

perencanaan ;

f. Pengoordinasian pelaksanaan

pelayanan penerbitan rekomendasi

dokumen perencanaan perumahan

tapak dan rumah susun.

g. Pengoordinasian pelaksanaan


dokumen pengesahan pemisahan akta

rumah susun.

Pengoordinasian pelaksanaan


sertifikasi perencana dan perancang

rumah dan prasarana, sarana dan utilitas

perumahan skala kecil.

h. Pengoordinasian pelaksanaan

penyerahan prasarana, sarana dan

utilitas perumahan dan kawasan

permukiman

i. Pengoordinasian pelaksanaan

penguasaan sepihak prasarana, sarana

dan utilitas perumahan dan kawasan

permukiman

j. Pengoordinasian pelaksanaan

penyediaan data dan informasi pada

lingkup Dinas.

k. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan

tugas dan fungsi dilingkup bidang

perumahan; dan

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan

atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4. Bidang Permukiman

Kepala Bidang Permukiman

membawahi Seksi Perencanaan

Penataan Kawasan Permukiman, Seksi

Penataan Kawasan Permukiman, dan

Seksi Pengawasan Pengendalian

Kawasan Permukiman. Bidang

Permukiman mempunyaitugas membantu

Kepala Dinas dalam memberikan

pelayanan bidang permukiman.


dimaksud, Bidang Permukiman

menyelenggarakan fungsi :



teknis di lingkup bidang Permukiman;



Permukiman;



Permukiman;




perencanaan, penataan kawasan

permukiman, pengawasan dan

pengendalian permukiman;


lingkup seksi perencanaan, penataan

kawasan permukiman, pengawasan

dan pengendalian permukiman;

f. Pengoordinasianan pelaksanaan tugas

dilingkup perencanaan penataan

kawasan permukiman, penataan

kawasan permukiman dan pengawasan

dan pengendalian penataan

permukiman;

g. Pengoordinasianan pelaksanaan

penyusunan profil kumuh perkotaan.

h. Pengoordinasianan pelaksanaan

penyusunan perencanaan kebutuhan

penyediaan prasarana, sarana dan

utilitas kawasan permukiman.

Pengoordinasianan pelaksanaan

penataan kawasan permukiman perkotaan

dan kumuh perkotaan.

i. Pengoordinasianan pelaksanaan

pembangunan sarana penunjang

permukiman.

j. Pengoordinasianan pengawasan

pekerjaan penataan kawasan

permukiman kumuh.

k. Pengoordinasianan pengendalian dan

pencegahan tumbuhnya kawasan

kumuh.

l. Pengoordinasianan pelaksanaan

kerjasama penyediaan PSU

permukiman.

m. Pengoordinasianan operasional

program kerja kelompok kerja

perumahan dan kawasan permukiman.

n. Pengoordinasianan peningkatan

kapasitas kelompok masyarakat.

o. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan


permukiman;

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan


fungsinya.

5. Bidang Penerangan Jalan Umum

dan Pemakaman

Kepala Bidang Penerangan Jalan

Umum dan Pemakaman membawahi

Seksi Pembangunan Penerangan Jalan

Umum, Seksi Pemeliharaan Penerangan

Jalan Umum, dan Seksi Pemakaman.

Bidang Penerangan Jalan Umum dan

Pemakaman mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan

pembangunan, pemeliharaan


pemakaman.


dimaksud, Bidang Penerangan Jalan

Umumdan Pemakaman

menyelenggarakanfungsi :



teknis di lingkup bidang Penerangan

Jalan Umum dan Pemakaman;




Pemakaman;




Pemakaman;




Pembangunan, Pemeliharaan


pemakaman;


lingkup seksi Pembangunan,

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

dan pemakaman;

f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas

dilingkup pembangunan dan

pemeliharaan Penerangan Jalan

Umum.

g. Pengoordinasian pelaksanaan

pelayanan pembangunan

peneranganan jalan umum.

h. Pengoordinasian pelaksanaan


penyediaan tanah makam bagi

penyelenggara perumahan.

i. Pengoordinasian pelaksanaan


penyediaan penerangan jalan umum

bagi perumahan.

j. Pengoordinasian pelaksanaan

pelayanan pemeliharaan peneranganan

jalan umum;

k. Pengoordinasian pembangunan dan

perluasan Tempat Pemakaman Umum

(TPU);

l. Pengoordinasian pelaksanaan

pengelolaan retribusi penerbitan izin

penggunaan petak makam (IPPM) di

Taman Pemakaman Umum (TPU).

m. Pengoordinasian pelaksanaan

koordinasi dengan instansi/lembaga

lainnya terkait pengelolaan dan

pembinaan pengelola di pemakaman

serta pengawasan, penertiban dan

pengendalian pemakaman, rumah duka

dan krematorium

n. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan



Pemakaman;

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan


fungsinya

6. Bidang Pengadaan Tanah

Bidang Pengadaan Tanah

membawahi Seksi Perencanaan

Pengendalian Pengadaan Tanah, Seksi

Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar,

dan Seksi Pengadaan Tanah Non

Infrastruktur Dasar. Bidang Pengadaan

Tanahmempunyaitugas membantu

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan

perencanaan, pengendalian dan

pelaksanaan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum.

Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang

Pengadaan Tanah menyelenggara-kan

fungsi :



teknis di lingkup bidang Pengadaan

Tanah;



Pengadaan Tanah;



Pengadaan Tanah;




perencanaan dan pengendalian,

pengadaan tanah infrastruktur dasar

dan non infrastruktur dasar;


lingkup seksi perencanaan dan

pengendalian, pengadaan tanah

infrastruktur dasar dan non infrastruktur

dasar;

f. Pengoordinasianan penyusunan

perencanaan dan pengendalian


umum;

g. Pengoordinasianan pelaksanaan


umum

h. Pengoordinasianan penyerahan hasil


umum

i. Pengoordinasianan penyiapan

pelaksanaan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum atas anggaran

selain anggaran belanja daerah.

j. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan


pengadaan tanah;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan


fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perumahan,


adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi

C. Sumber Daya Manusia Jumlah personil pada Dinas Perumahan,


Kota Tangerang Selatan berjumlah 170

orang, terdiri dari pegawai negeri sipil

sebanyak 39

orang (22,94%), dan pegawai dengan

status tenaga kerja sukarela sebanyak

131 orang (77,06%). Dilihat dari jenjang

pendidikan yang ditamatkan, gender, dan

unit kerja, komposisi SDM Dinas


Pertanahan Kota Tangerang Selatan

adalah sebagaimana pada gambar 1.2.

Gambar 1.2.

Komposisi Pegawai Dinas Perkimta tahun 2017

D. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusun-an

LAKIP Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota

Tangerang Selatan Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan

1. Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi,

Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara;


tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;


tentang Pembentukan Kota Tangerang

Selatan di Provinsi Banten;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Laporan Keuangan dan

Laporan Kinerja Instansi;

6. Peraturan Menteri Pendayaguna-an

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

E. Isu Strategis

Beberapa isu-isu strategis yang terkait

dengan tugas dan fungsi Dinas


Pertanahan Kota Tanggerang Selatan

dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya backlog kepemilikan rumah di

Kota Tangerang.

2. Kurangnya penerapan hunian

berimbang.

3. Masih banyak PSU perumahan yang

belum diserahterimakan kepada

Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

4. Target nasional untuk mengurangi

kawasan lingkungan kumuh perkotaan

menjadi 0% tanpa kawasan kumuh

pada tahun 2019.

5. Jumlah penerangan jalan umum masih

kurang optimal, dan pemeliharaan PJU

masih harus ditingkatkan.

6. Terbatasnya lahan untuk pembangunan

prasarana dan sarana perumahan,

kawasan permukiman dan pemakaman.

7. Masih terbatasnya areal pemakaman,

sementara penduduk Kota Tangerang

Selatan cenderung mengalami

peningkatan yang tinggi.

F. Sistematika Laporan Laporan Kinerja ini disajikan dengan

sistematika sebagaimana pada gambar

1.3.

Gambar 1.3.

Sistematika Laporan

Bab II

PerencanaanKinerja

Bab II

Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan

kebutuhan organisasi dalam rangka

mengarahkan sumber daya yang dimiliki

secara efektif dan efisien guna mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran strategis

organisasi.

G. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) yang

berlaku adalah Renstra Dinas Perumahan,


periode 2016-2021. Renstra tersebut

berjalan efektif mulai tahun 2017, karena

tahun 2016 merupakan masa peralihan

dari pemerintahan hasil Pemilihan kepala

daerah serentak tahun 2016.

1. Visi

Visi Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan mengikuti

visi Kota Tangerang Selatan, yaitu:

TERWUJUDNYA TANGSEL

KOTA CERDAS,

BERKUALITAS DAN BERDAYA

SAING BERBASIS TEKNOLOGI

DAN INOVASI

Gambar 2.1. Renstra Dinas Perkimta 2016-2021

Penjelasan atas Visi tersebut sebagai

berikut:

a. Kota Cerdas

Mengandung makna bahwa prinsip

yang dikedepankan dan menjadi fondasi

dalam setiap aspek kehidupan masyarakat

yang ada di wilayah adalah prinsip cerdas,

yang mencerminkan konsep sistematis,

efisiensi, efektifitas, profesionalisme,

partisipasi dan akuntabilitas. Prinsip ini

kemudian akan diturun-kan dalam tataran

praktis untuk membangun smart people,

smart economy, smart mobility, smart

environ-ment, smart living dan smart

governance. Upaya dalam mewujud-kan

visi cerdas ini sejauh mungkin akan

memaksimalkan man-faat aspek teknologi

dan inovasi.

b. Kota Berkualitas

Memiliki arti bahwa yang ingin

diwujudkan oleh semua stakeholder yang

ada di wilayah adalah sebuah standar

kualitas tertinggi dalam setiap aspek.

Sumberdaya manusia yang kompeten,

kondisi infrastruktur yang me-menuhi

standar yang ditetapkan, lingkungan yang

ditata dengan mengedepankan prinsip

berkesi-nambungan dan mendukung

produktifitas warga, penyelenggaraan

pemerintahan yang menerapkan kaidah-

kaidah good governance, dan kehidupan

sosial masyarakat yang madani dan

mencerah-kan, adalah batasan kualitas

yang ingin dicapai. Dalam men-capai

standar tersebut konsep pembangunan

berbasis kewilayahan, inovasi

dankolaborasi dari setiap elemen yang ada

menjadi pilihan.

c. Kota Berdaya Saing

Membawa pesan bahwa yang ingin

dituju adalah sebuah kota yang memiliki

berbagai keunggulan baik kom-paratif

maupun kompetitif sehingga menjadi

sebuah kawasan yang nyaman sebagai

tem-pat hunian dan menarik untuk

berinvestasi. Kota yang berdaya saing ini

diterjemahkan melalui penyediaan

transportasi publik yang baik, kondusifitas

wilayah yang terjaga, daerah yang ramah

inovasi, dunia usaha khususnya industri

kreatif dan UMKM yang berkembang, serta

mekanisme pelayanan perijinan yang

mencerminakan prinsip excellent service

delivery. Inovasi adalah pintu utama untuk

mewujudkan kota yang memiliki nilai lebih

dan berdaya saing.

d. Berbasis Teknologi dan Inovasi

Untuk mewujudkan Kota Cerdas,

berkualitas dan berdaya saing diupayakan

dengan memanfaatkan teknologi sebagai

basis pendukung dan mendorong tumbuh

kembangnya

inovasi mulai dari pembuatan

kebijakan, pengembangan sistem,

perumusan strategi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dan

pelaksanaan pembangunan.

2. Misi

Misi Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan mengikuti

misi Kota Tangerang Selatan, sebagai

berikut:

1) Mengembangkan Sumber Daya

Manusia yang Handal dan Berdaya

Saing

2) Meningkatkan Infrastruktur Kota yang

Fungsional

3) Menciptakan Kota Layak Huni yang

berwawasan Lingkungan

4) Mengembangkan Ekonomi

Kerakyatan berbasis Inovasi dan

Produk Unggulan

5) Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik Berbasis

Teknologi Informasi

Misi tersebut di atas dijelaskan

sebagai berikut:

1) Mengembangkan sumber daya

manusia yang handal dan berdaya

saing

Meningkatkan pembangunan

manusia seutuhnya agar daya saingnya

meningkat, serta mampu mendukung

pencapaian tujuan SDGs menuju kota

yang maju dan sejahtera. Prioritas

pembangunan diharapkan pada

tercapainya peningkatan kualitas sumber

daya manusia yang semakin unggul dan

berkarakter, ditopang dengan kualitas

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan

yang makin baik serta penghayatan dan

pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan

agama. Meningkatkan jangkauan layanan

pendidikan dan kesehatan yang

berkualitas khususnya bagi masyarakat

miskin dengan harapan mampu menahan

dan menekan tingkat kemiskinan dan

pengangguran. Meningkatkan kondisi

sosial dan budaya masyarakat yang

bermoral, beretika, berbudaya, beretos

kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas

berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan

agama dalam rangka penca-paian

masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

2) Meningkatkan infrastruktur kota

yang fungsional

Meningkatkan kondisi infrastruk-tur kota

yang memadai dan berkelanjutan

sehingga dapat me-nunjang seluruh

aktifitas masyarakat Kota Tangerang

Selatan dengan aman dan nyaman.

3) Menciptakan kota layak huni yang

berwawasan lingkungan

Sarana dan prasarana wilayah

mantap, transportasi memadai

pemanfaatan ruang terkendali, ramah

lingkungan dan menjadi sebuah kota yang

tertata dan berkelanjutan.

4) Mengembangkan ekonomi

kerakyatan berbasis inovasi dan

produk unggulan

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi

yang akseleratif dan kokoh berbasis pada

ekonomi kerakyatan yang berwawasan

lingkungan (green economy) dan berke-

adilan. Pengemba-ngan potensi sektor

unggulan daerah yang berdaya saing

dengan memperhatikan kearifan lokal

dalam rangka meningkatkan daya saing

dan kemandirian daerah, dengan prioritas

pembangunan diharapkan pada sektor

basis daerah akan menjadi pondasi

perekonomian daerah, makin besarnya

peranan usaha mikro, menengah dan

koperasi dalam perekonomian daerah

yang berbasis pada partisipasi aktif

segenap pemangku kepentingan. Pada sisi

yang lain pertumbuhan pen-duduk

terkendali dan pemenuhan kebutuh-an

dasar serta timbulnya masalah-masalah

sosial dapat terantisipasi dengan baik,

sehingga rasa nyaman dan aman dapat

tercipta yang pada akhirnya berdampak

pada pertumbuhan ekonomi.

5) Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik berbasis

teknologi informasi.

Mewujudkan pemerintahan yang

baik, meningkatkan kapasitas daerah, dan

jaringan kerjasama dalam rangka

optimalisasi kinerja pelayanan publik dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat

dalam suasana politik yang demokratis

berdasarkan pada semangat penegakan

supremasi hukum dan HAM, daerah yang

kondusif, aman, tertib dan tentram. Dengan

prioritas pembangunan yang tepat

diharapkan terjadi perbaikan yang

signifikan dalam kinerja penyeleng-garaan

pemerintahan, ditunjukkan dengan

mening-katnya kemampuan keuangan

daerah, dan meningkatnya kualitas

aparatur daerah. Tata kelola pemerintahan

lebih professional, modern, maju dan

akuntabel, sehingga layanan terbaik

kepada masyarakat mampu diberikan.

3. Tujuan dan Sasaran

Strategis

Tujuan dan sasaran strategis Dinas


Pertanahan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

1) Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas

Kinerja dan Keuangan Dinas;

2) Meningkatkan kualitas perumahan

dan pemukiman beserta infrastruktur

pendukungnya secara memadai

b. Sasaran strategis

1) Perbaikan kualitas akuntabilitas

pengelolaan keuangan;

2) Meningkatnya kapasitas SDM;

3) Perbaikan layanan administrasi dan

sarpras perkantoran;

4) Meningkatnya kualitas perencanaan

dan evaluasi;

5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas

hunian perumahan;

6) Meningkatnya kualitas kawasan

permukiman;

7) Meningkatnya kualitas infrastruktur

penerangan jalan umum;

8) Meningkatnya kualitas penyediaan

tanah bagi pembangunan sarana

prasarana

9) Meningkatnya kualitas pemakaman

4. Program

Program yang direncanakan Dinas


Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada

periode Tahun 2016 – 2021 sebanyak 10

program, sebagai berikut:

1) Program pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

2) Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

3) Program pelayanan administrasi

perkantoran

4) Program perencanaan pembangunan

daerah

5) Program pengembangan infrastruktur

permukiman

6) Program penataan lingkungan terpadu

7) Program Lingkungan Perumahan

Sehat

8) Program pengembangan penyediaan

dan pengelolaan PJU

9) Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

10) Program penyediaan dan pengelolaan

areal pemakaman

H. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Tangerang Selatan periode 2016-2021 sebagai

berikut:

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama periode 2016-2021

No Uraian

1. Cakupan laporan keuangan

di SKPD sesuai ketentuan

2. Cakupan pengembangan

sumber daya aparatur di

SKPD

3. Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran

4. Cakupan Perencanaan

pembangunan di setiap

SKPD sesuai ketentuan

5. Predikat SAKIP

6. Persentase terlayaninya

masyarakat dalam

pengurusan rekomendasi

teknis pembangunan dan

pengembangan rumah tapak

7. Persentase terlayaninya

masyarakat dalam

pengurusan rekomendasi


pengembangan rumah susun

8. Persentase penyerahan PSU

perumahan oleh

pengembang

9. Persentase penyediaan PSU

perumahan yang sesuai

ketentuan


Rusun yang sesuai

ketentuan

11 Persentase penyediaan

hunian berimbang

12 Persentase berkurangnya

luasan permukiman kumuh di

kawasan perkotaan

13 Pengurangan luasan

permukiman kumuh

perkotaan (Ha)

14 Rumah layak huni

15 Permukiman layak huni

No Uraian

16 Persentase permukiman

yang tertata

17 Rumah tidak layak huni

menjadi layak huni

18 Rasio PJU per 100 meter

jalan Kota

19 Persentase PJU jalan Kota

yang berfungsi (kondisi baik)

20 Penambahan jumlah PJU

terbangun

21 Terpeliharanya dan

terbayarnya rekening PJU

22 Jumlah luas pengadaan

tanah untuk kepentingan

Umum dalam rangka

pembangunan infrastruktur

dasar dan Non Gedung

Perkantoran

23 Jumlah luas pengadaan

tanah untuk kepentingan

Umum dalam rangka

pembangunan Gedung

Perkantoran / fasilitas

pelayanan pemerintah bagi

masyarakat dan Non

infrastruktur dasar

24 Rasio luas areal pemakaman

per 1000 penduduk

25 Luas areal pemakaman

26 Persentase luas makam

yang tertata

27 Pengembangan dan

Pembangunan TPU

I. Perjanjian Kinerja Tahun

2017 Perjanjian kinerja tahun 2017 Dinas


Pertanahan adalah sebagai berikut: Tabel

2.2.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Perbaikan kualitas

akuntabilitas pengelolaan

keuangan

Cakupan laporan keuangan di SKPD

sesuai ketentuan

100%

2 Meningkatnya kapasitas SDM Cakupan pengembangan sumber

daya aparatur di SKPD

100%

3 Perbaikan layanan

administrasi dan sarpras

perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

100%

4 Meningkatnya kualitas

perencanaan dan evaluasi

Cakupan Perencanaan

pembangunan di setiap SKPD

sesuai ketentuan

100%

Predikat SAKIP CC

5 Meningkatnya kualitas dan

kuantitas hunian perumahan

Persentase terlayaninya masyarakat

dalam pengurusan rekomendasi



100%





100%

Persentase penyerahan PSU

perumahan oleh pengembang

60%

Persentase penyediaan PSU

perumahan yang sesuai ketentuan

70%

Persentase penyediaan PSU Rusun

yang sesuai ketentuan

70%

Persentase penyediaan hunian

berimbang

50%


kawasan permukiman

Persentase berkurangnya luasan

permukiman kumuh di kawasan

perkotaan

40%

Pengurangan luasan permukiman

kumuh perkotaan (Ha)

670,8 ha

Rumah layak huni 95%

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Permukiman layak huni 95%

Persentase permukiman yang tertata 95%

Rumah tidak layak huni menjadi

layak huni

200 unit


infrastruktur penerangan

jalan umum

Rasio PJU per 100 meter jalan Kota 1,5 titik

Persentase PJU jalan Kota yang

berfungsi (kondisi baik)

80%

Penambahan jumlah PJU terbangun 2250 titik

Terpeliharanya dan terbayarnya

rekening PJU

100%


penyediaan tanah bagi

pembangunan sarana

prasarana

Jumlah luas pengadaan tanah untuk

kepentingan Umum dalam rangka

pembangunan infrastruktur dasar

dan Non Gedung Perkantoran

5 lokasi/

bidang



pembangunan Gedung Perkantoran

/ fasilitas pelayanan pemerintah bagi

masyarakat dan Non infrastruktur

dasar

5 lokasi/

bidang


pemakaman

Rasio luas areal pemakaman per

1000 penduduk

65 m2

Luas areal pemakaman 100.000

m2

Persentase luas makam yang tertata 50%

Pengembangan dan Pembangunan

TPU

7 TPU 1

TPK

Uraian lebih lanjut Perjanjian Kinerja tahun 2017 Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada lampiran I.

Bab III

AKuntabilitas Kinerja

Bab III

AKuntabilitas Kinerja

J. Kerangka Pengukuran

Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja tahun

2017 Dinas Perumahan, Kawasan


Tangerang Selatan didasarkan pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai

dengan ketentuan tersebut, pengukuran

kinerja tahun 2017 dilakukan dengan

membandingkan realisasi dengan target

kinerja yang

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2017.

Laporan kinerja tahun 2017

merupakan laporan kinerja tahun pertama

dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas


Pertanahan periode 2016-2021. Walapun

periode renstra dimulai tahun 2016, namun

Renstra tersebut berjalan efektif mulai

tahun 2017, karena tahun 2016 merupakan

masa peralihan dari pemerintahan hasil

Pemilihan kepala daerah serentak tahun

2016.

Rumus yang digunakan untuk

menghitung persentase pencapaian target

indikator kinerja adalah sebagai berikut

Gambar 3.1. Rumus Capaian

Setelah dilakukan pengukuran kinerjanya,

dengan mengacu pada ketentuan

Peraturan Menteri Negara PAN dan RB

nomor 12 Tahun 2015 tanggal 22 Juni

2015, untuk menggambarkan

keberhasilan/ kegagalan pencapaian

target kinerja, ditetapkan suatu skala

pengukuran ordinal pencapaian kinerja

dalam tujuh kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Penilaian SAKIP

No Kategori Nilai Predikat Notifikasi Warna

1 AA > 90 Sangat Memuaskan

2 A > 80 – 90 Memuaskan

3 BB > 70 – 80 Sangat Baik

4 B > 60 – 70 Baik

5 CC > 50 – 60 Cukup

6 C > 30 – 50 Kurang

7 D 0 – 30 Sangat Kurang

K. Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil analisis kinerja, secara umum



telah dapat melaksanakan tugas utama

yang

menjadi tanggung jawabnya. Perjanjian

Kinerja tahun 2017 mencakup pencapaian

9 sasaran strategis yang diukur

menggunakan 27 indikator kinerja, dengan

ringkasan ditunjukkan pada tabel 3.2

sebagai berikut.

Tabel 3.2

Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2017

No Tujuan Sasaran Strategis Capaian (%)

1 Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas

1.1 Perbaikan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan

100%

1.2 Meningkatnya kapasitas SDM

100%

1.3 Perbaikan layanan administrasi dan sarpras perkantoran

100%

1.4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi

100%

2 Meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai

2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas hunian perumahan

93,33%

2.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

125,83%

2.3 Meningkatnya kualitas infrastruktur penerangan jalan umum

123,25%

2.4 Meningkatnya kualitas penyediaan tanah bagi pembangunan sarana prasarana

80%

2.5 Meningkatnya kualitas pemakaman

101,50%

Total Rata-rata 102,66%

Keterangan: = sangat memuaskan, = memuaskan, = sangat baik,

= baik, = cukup, = kurang, = sangat kurang

Rincian pengukuran kinerja tahun 2017

dapat dilihat pada lampiran II.

Dari hasil penilaian sendiri (self

assesment) atas 9 sasaran strategis yang

diperjanjikan dan mengacu pada skala

ordinal di atas, maka 9 sasaran

strategis dalam tahun 2017 tercapai rata-

rata 102,66% dengan kategori “Sangat

Memuaskan”. Rincian analisis masing-

masing sasaran strategis tersebut, dapat

diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1

Meningkatkan kualitas

Akuntabilitas Kinerja dan

Keuangan

Tujuan “Meningkatkan kualitas

akuntabilitas kinerja dan keuangan”

menggambarkan keinginan Dinas untuk

mengembangkan secara berkelanjutan

kualitas pelayanan dukungan sehingga

dapat menunjang kelancaran pelaksanaan

kegiatan teknis. Tujuan tersebut di

jabarkan dalam 4 sasaran strategis,

dengan ringkasan kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1.1.

Perbaikan kualitas akuntabilitas

pengelolaan keuangan

Pencapaian sasaran strategis Perbaikan

kualitas akuntabilitas pengelolaan

keuangan ditunjukkan oleh 1 indikator

kinerja, yaitu “cakupan laporan keuangan

di SKPD sesuai

ketentuan”. Indikator tersebut diukur

dengan membandingkan jumlah laporan

penatausahaan keuangan yang disusun

sesuai dengan ketentuan/ standar

dibandingkan dengan laporan

penatausahaan keuangan yang disusun

pada tahun 2017. Laporan sesuai dengan

ketentuan artinya bahwa laporan

penatausahaan disusun dan disampaikan

sesuai batas waktu yang ditentukan dalam

Permendagri atau ketentuan internal

Pemerintah Kota Tangerang

Selatan.Target kinerja indikator ini pada

tahun 2017 adalah 100%, atau seluruhnya

sesuai ketentuan.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2017,

dari 4 jenis laporan penatausahaan

keuangan yang disusun dinas, seluruhnya

telah disampaikan sesuai dengan

ketentuan. Dengan demikian realisasi

cakupan laporan keuangan di SKPD

sesuai ketentuan adalah 100%, dan

mencapai 100% dari target tahun 2017.

Gambar 3.2. Kinerja Cakupan Laporan Keuangan di SKPD sesuai Ketentuan

Gambar 3.3. Perbandingan Kinerja Cakupan Laporan Keuangan di SKPD sesuai Ketentuan

Pencapaian sasaran tersebut

dilakukan melalui Program

Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah, yang didukung kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset, dengan capaian kinerja

masukan sebesar 100% atau realisasi

anggaran sebesar Rp75.000.000,00.

Capaian kinerja keluaran rata-rata sebesar

100%, yaitu Penyusunan Laporan

Bendahara Penerimaan 4 triwulan,

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 12

bulan, Penyusunan Laporan Bendahara

Pengeluaran 4 triwulan, dan Rekonsiliasi

Aset dan Akuntansi.

Kinerja sasaran strategis telah mencapai

100%, sama dengan capaian realisasi

keuangan 100% sehingga penggunaan

dana untuk mencapai sasaran strategis ini

telah efisien.


Meningkatnya kapasitas SDM

Pencapaian sasaran strategis

Meningkatnya kapasitas SDM ditunjukkan

oleh 1 indikator kinerja yaitu “Cakupan

pengembangan sumber daya aparatur di

SKPD”. Indikator tersebut diukur dengan

membandingkan jumlah pegawai yang

mendapat pelatihan minimal sekali pada

tahun bersangkutan dibanding jumlah

keseluruhan pegawai. Pelatihan yang

dimaksud meliputi diklat, workshop,

pembekalan, dan lain-lain yang

substansinya adalah menambah

pengetahuan, dan keterampilan/ keahlian

pegawai untuk melaksanakan tugas di

Dinas Perkimta. Pelatihan dimaksud

meliputi yang dilaksanakan sendiri oleh

Dinas Perkimta, atau yang dilaksanakan

oleh instansi lain yang diikuti oleh pegawai

Dinas Perkimta. Target kinerja indikator ini

pada tahun 2017 adalah 100%, atau

seluruh pegawai Dinas Perkimta mendapat

pelatihan minimal sekali dalam tahun 2017.


dari 39 pegawai PNS Dinas Perkimta,

seluruhnya telah mendapatkan pelatihan

baik berupa diklat, workshop,

pembekalan, pembinaan, dan sosialisasi.

Dengan demikian realisasi cakupan

pengembangan sumber daya aparatur di

SKPD adalah 100%, dan mencapai 100%

dari target tahun 2017.

Gambar 3.4.

Kinerja Cakupan Pengembangan Sumber Daya Aparatur di SKPD

Gambar 3.5.

Perbandingan Kinerja Cakupan Pengembangan Sumber Daya Aparatur di SKPD

Gambar 3.6. Sosialisasi Hukum Waris

Gambar 3.7. Pembekalan Perencanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran tersebut dilakukan

melalui Program Pengembangan Sistem

Manajemen Sumber Daya Aparatur, yang

didukung oleh kegiatan:

1) Kegiatan Pembinaan, Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan dan

Aparatur, dengan capaian kinerja

masukan sebesar 73,91% atau

realisasi anggaran sebesar

Rp233.550.000,00. Capaian kinerja

keluaran sebesar 100% yaitu

Sosialisasi Peningkatan Pembinaan

Mental Pegawai, Kesehatan

Keselamatan Kerja Aparatur.

2) Kegiatan Pembinaan Teknis Bidang

Pertanahan, dengan capaian kinerja




keluaran sebesar 100% yaitu

Sosialisasi Hukum Waris dan

Perikatan para Pihak Atas

Penguasaan Tanah.

Total realisasi keuangan untuk mencapai

sasaran strategis “Meningkatnya kapasitas

SDM” sebesar Rp360.615.000,00

mencapai 80,98% dari anggaran sebesar

Rp445.300.000,00. Kinerja sasaran

strategis telah mencapai 100%, lebih tinggi

dari capaian realisasi keuangan yang

mencapai 80,98% sehingga penggunaan

dana untuk mencapai sasaran strategis ini

telah efisien.


Perbaikan layanan administrasi dan

sarpras perkantoran

Pencapaian sasaran strategis Perbaikan

layanan administrasi dan sarpras

perkantoran ditunjukkan oleh 1 indikator

kinerja yaitu “Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran”.

Indikator tersebut diukur dengan

membandingkan jumlah pelayanan

administrasi dan sarpras perkantoran

yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu

dibagi jumlah pelayanan administrasi dan

sarpras perkantoran tahun bersangkutan.

Layanan administrasi dan sarpras

perkantoran yang dimaksud meliputi

pembayaran belanja pegawai tidak tetap,

ATK, listrik, telpon, surat kabar, faks,

cleaning service, perangko/meterai,

Makanan dan Minuman Harian Pegawai,

Perjalanan Dinas Dalam dan luar Daerah,

Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan

peralatan dan mesin, dan pengadaan alat-

alat angkutan Roda 4/ roda 2, dan lain-

lain. Sesuai kebutuhan dan tepat waktu

yang dimaksud adalah ketepatan waktu

pemberian layanan, yang dibuktikan

dengan tanda terima pembayaran

belanja pegawai tidak tetap, pembayaran

listrik, telp, pembayaran perjalanan dinas,

penyelesaian pemeliharaan gedung, berita

acara penyerahan kendaraan roda 4/ roda

2, dan lai-lain sesuai batas waktu yang

ditentukan. Target kinerja indikator ini pada

tahun 2017 adalah 100%.


dari 11 jenis pelayanan administrasi dan

sarpras perkantoran, seluruhnya telah

diberikan sesuai kebutuhan secara tepat

waktu. Dengan demikian realisasi

pelayanan administrasi dan sarpras

perkantoran adalah 100%, dan mencapai

100% dari target tahun 2017.

Gambar 3.8.

Target, Realisasi dan Capaian Cakupan pelayanan administrasi dan sarpras perkantoran

Tahun 2017

Gambar 3.9.

Perbandingan Kinerja Cakupan pelayanan administrasi dan sarpras perkantoran


melalui Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang didukung oleh Kegiatan

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan

Jasa Perkantoran dengan capaian kinerja

masukan sebesar 84,05% atau realisasi

anggaran sebesar Rp8.769.313.370,00.

Capaian kinerja keluaran rata-rata sebesar

100% antara lain pembayaran honorarium

pelaksana kegiatan dan pegawai tidak

tetap, layanan bahan bakar minyak, gas

dan pelumas, pengadaan peralatan

perkantoran, layanan telpon, listrik,

internet, surat kabar dan majalah 12 bulan,

Service, suku cadang dan pajak

kendaraan, layanan perjalanan dinas

dalam dan luar daerah, dan layanan

cleaning service dan laundry.

Kinerja sasaran strategis telah mencapai

100%, lebih tinggi dari capaian realisasi

keuangan yang mencapai 95,96%

sehingga penggunaan dana untuk

mencapai sasaran strategis ini telah

efisien.


Meningkatnya kualitas perencanaan

dan evaluasi


Meningkatnya kualitas perencanaan dan

evaluasi ditunjukkan oleh 2 indikator

kinerja yaitu: 1) Cakupan perencanaan

pembangunan di setiap SKPD sesuai

ketentuan, dan 2) Predikat SAKIP.

Ringkasan kinerja sasaran strategis ini

sebagaimana pada gambar 3.8.

Gambar 3.10 Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas perencanaan dan

evaluasi

Uraian kinerja 2 indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

IK 1.4.1

Cakupan perencanaan pembangunan

di setiap SKPD sesuai ketentuan

Cakupan perencanaan pembangunan di

setiap SKPD sesuai ketentuan diukur

dengan membandingkan jumlah dokumen

perencanaan dan evaluasi yang selesai

disusun sesuai ketentuan/ standar, dibagi

jumlah dokumen perencanaan dan

evaluasi yang harus disusun tahun

bersangkutan. Dokumen perencanaan

yang dimaksud meliputi Renstra, Renja,

RKA/DPA, IKU, Perjanjian Kinerja, laporan

kinerja (LKj) Dinas Perkimta. Sesuai

dengan ketentuan/ standar artinya bahwa

dokumen perencanaan disusun dan

disampaikan sesuai batas waktu yang

ditentukan dalam Permendagri,

PermenPAN & RB, dan atau ketentuan

internal Pemerintah Kota Tangerang

Selatan, yang dibuktikan dengan surat

pengiriman dokumen perencanaan sesuai

batas waktu yang ditentukan. Target

kinerja indikator ini pada tahun 2017

adalah 100%.


dari 13 jenis dokumen perencanaan dan

evaluasi yang disusun, seluruhnya telah

sesuai dengan ketentuan/ standar dan

disampaikan secara tepat waktu. Dengan

demikian realisasi cakupan perencanaan

pembangunan sesuai ketentuan adalah

100%, dan mencapai 100% dari target

tahun 2017.

Gambar 3.11. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Cakupan perencanaan pembangunan

di setiap SKPD sesuai ketentuan

Gambar 3.12.

Perbandingan Kinerja Cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai

ketentuan

IK 1.4.2

Predikat SAKIP

Predikat SAKIP diukur dari hasil evaluasi

SAKIP oleh Inspektorat. Predikat SAKIP

yang dimaksud adalah predikat sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(SAKIP) Dinas Perkimta berdasarkan hasil

evaluasi SAKIP yang dilakukan Inspektorat

setiap tahun. Predikat SAKIP dibuktikan

dengan laporan hasil evaluasi SAKIP

Dinas Perkimta oleh inspektorat. Target

kinerja indikator ini pada tahun 2017

adalah "CC" (skor SAKIP 50 s.d. 60).

Indikator ini belum dapat diterapkan (not

applicable/ n.a.) pada tahun 2017. Dinas


Pertanahan merupakan Dinas yang baru

dibentuk pada akhir tahun 2016, dan

merupakan penggabungan beberapa

bidang dari beberapa dinas. Belum ada

evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota

Tangerang selatan, sehingga belum dapat

diketahui predikat SAKIP Dinas


Pertanahan.

Gambar 3.13.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Predikat SAKIP Tahun 2017

Gambar 3.14.

Perbandingan Kinerja Predikat SAKIP


“Meningkatnya kualitas perencanaan dan

evaluasi” dilakukan melalui Program

Perencanaan Pembangunan Daerah yang

didukung oleh kegiatan Perencanaan,

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Kinerja Program dan kegiatan dengan

capaian kinerja masukan sebesar 95,62%

atau realisasi anggaran sebesar


keluaran rata-rata sebesar 100% antara

lain yaitu Penyusunan Rencana Kinerja

(RENJA) Tahun 2018, Penyusunan

RKA/DPA Tahun 2018, Penyusunan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018,

Penyusunan Perjanjian Kinerja Utama

(PERKIN) Tahun 2017, dan Penyusunan

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016.

Kinerja sasaran strategis rata-rata telah

mencapai 100%, lebih tinggi dari capaian

realisasi keuangan yang mencapai 95,62%


mencapai sasaran strategis ini telah

efisien.

Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai

Tujuan “Meningkatkan kualitas perumahan

dan pemukiman beserta infrastruktur

pendukungnya secara memadai”

menggambarkan keinginan Dinas untuk

mengembangkan kualitas hunian dan

permukiman beserta infrastruktur

pendukungnya. Tujuan tersebut di

jabarkan dalam 5 sasaran strategis,

dengan uraian kinerja sebagai berikut:


Meningkatnya kualitas dan kuantitas

hunian perumahan


Meningkatnya kualitas dan kuantitas

hunian perumahan ditunjukkan oleh 6

indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase terlayaninya masyarakat




2. Persentase terlayaninya masyarakat




3. Persentase penyerahan PSU




5. Persentase penyediaan PSU Rusun

yang sesuai ketentuan

6. Persentase penyediaan hunian

berimbang



Gambar 3.15

Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan kuantitas hunian perumahan


IK 2.1.1 Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak


dalam pengurusan rekomendasi teknis

pembangunan dan pengembangan rumah

tapak diukur dengan membandingkan

Jumlah permohonan pembangunan dan

pengembangan rumah tapak yang

diterbitkan rekomendasi teknisnya pada

tahun bersangkutan dibandingkan dengan

Jumlah permohonan pembangunan dan

pengembangan rumah tapak tahun yang

sama. Target kinerja indikator ini pada



dari 25 permohonan pembangunan dan

pengembangan rumah tapak, sebanyak

15 permohonan pembangunan dan

pengembangan rumah tapak telah

diterbitkan rekomendasi teknisnya.

Dengan demikian realisasi Persentase

terlayaninya masyarakat dalam

pengurusan rekomendasi teknis

pembangunan dan pengembangan rumah

tapak adalah 60%, dan mencapai 60%


Gambar 3.16.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase terlayaninya masyarakat dalam

pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak

Gambar 3.17.

Perbandingan Kinerja Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi

teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak

IK 2.1.2

Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun


dalam pengurusan rekomendasi teknis


rumah susun diukur dengan

membandingkan Jumlah permohonan


rumah susun yang diterbitkan

rekomendasi teknisnya pada tahun

bersangkutan dibandingkan dengan

Jumlah permohonan pembangunan

dan pengembangan rumah susun tahun

yang sama. Target kinerja indikator ini

pada tahun 2017 adalah 100%.

Dari hasil pengukuran kinerja

tahun 2017, seluruh permohonan


rumah susun tahun 2017, telah

diterbitkan rekomendasi teknisnya.


terlayaninya masyarakat dalam

pengurusan rekomendasi teknis


rumah susun adalah 100%, dan


Gambar 3.18.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase terlayaninya masyarakat dalam

pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun

Gambar 3.19.

Perbandingan Kinerja Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan

rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun

IK 2.1.3



Persentase penyerahan PSU perumahan

oleh pengembang diukur dengan

membandingkan Jumlah PSU perumahan

yang telah diserahkan oleh pengembang

kepada Pemerintah Kota Tangsel dibagi

jumlah perumahan di Kota Tangsel.

Target kinerja indikator ini pada tahun

2017 adalah 60%.


dari seluruh perumahan di Kota

tangerang selatan, penyerahan PSU

perumahan oleh pengembang sebesar

60%. Dengan demikian realisasi

Persentase penyerahan PSU perumahan

oleh pengembang adalah 60%, dan


Gambar 3.20.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyerahan PSU perumahan oleh

pengembang

Gambar 3.21.

Perbandingan Kinerja Persentase penyerahan PSU perumahan oleh pengembang

IK 2.1.4





diukur dengan membandingkan

Jumlah PSU perumahan yang sesuai

ketentuan dibagi jumlah perumahan di

Kota Tangsel. Target kinerja indikator

ini pada tahun 2017 adalah 70%.

Dari hasil pengukuran kinerja

tahun 2017, dari seluruh perumahan di

Kota Tangerang Selatan, sebesar 70%

perumahan telah menyediakan PSU

perumahan sesuai ketentuan. Dengan

demikian realisasi Persentase

penyediaan PSU perumahan yang

sesuai ketentuan adalah 70%, dan

mencapai 100% dari target tahun

2017.

Gambar 3.22.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan PSU perumahan yang

sesuai ketentuan

Gambar 3.23.

Perbandingan Kinerja Persentase penyediaan PSU perumahan yang sesuai ketentuan

IK 2.1.5

Persentase penyediaan PSU rusun yang

sesuai ketentuan

Persentase penyediaan PSU rusun yang

sesuai ketentuan diukur dengan

membandingkan Jumlah PSU rusun yang

sesuai ketentuan dibagi jumlah rusun di

Kota Tangsel. Target kinerja indikator ini

pada tahun 2017 adalah 70%.


dari seluruh rusun di Kota Tangerang

Selatan, sebesar 70% rusun telah

menyediakan PSU rusun sesuai ketentuan.


penyediaan PSU rusun yang sesuai

ketentuan adalah 70%, dan mencapai

100% dari target tahun 2017.

Gambar 3.24.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan PSU rusun yang sesuai

ketentuan

Gambar 3.25.

Perbandingan Kinerja Persentase penyediaan PSU rusun yang sesuai ketentuan

IK 2.1.6


berimbang

Persentase penyediaan hunian berimbang

diukur dengan membandingkan Jumlah

perumahan dengan hunian berimbang

dibagi jumlah perumahan di Kota Tangsel.

Target kinerja indikator ini pada tahun 2017

adalah 50%.


dari keseluruhan perumahan di Kota

Tangerang Selatan, sebesar 50%

perumahan telah menyediakan hunian

berimbang. Dengan demikian realisasi


adalah 50%, dan mencapai 100% dari

target tahun 2017.

Gambar 3.26.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan hunian berimbang

Gambar 3.27.

Perbandingan Kinerja Persentase penyediaan hunian berimbang


melalui Program Pengembangan

Infrastruktur Permukiman. Program

tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan,

antara lain sebagai berikut:

1) Kegiatan Koordinasi Pembangunan

Perumahan Tapak Dengan

Lembaga/Badan Usaha dengan capaian

kinerja masukan sebesar 41,31% atau



keluaran rata-rata sebesar 100% yaitu

Fasilitasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perumahan Tapak,

Fasilitasi Penyediaan Hunian

Berimbang, Fasilitasi Serah Terima PSU


PSU Perumahan, dan Pengawasan dan


Perumahan Tapak.


Perumahan Susun dengan

Lembaga/Badan dengan capaian

kinerja masukan sebesar 60,51%


Rp1.590.367.200,00. Capaian

kinerja keluaran rata-rata sebesar

100% yaitu Fasilitasi penyusunan

dokumen perencanaan rumah

susun, Pengawasan dan

pengendalian penyediaan psu

rumah susun, Penyusunan

dokumen perencanaan rumah

susun sederhana sewa, Fasilitasi dan

pendampingan pembangunan rumah susun

sederhana sewa.


sasaran strategis “Meningkatnya kualitas

dan kuantitas hunian perumahan” sebesar

Rp2.928.064.700,00 mencapai 66,14% dari


Kinerja sasaran strategis rata-rata telah

mencapai 93,33%, lebih tinggi dari capaian

realisasi keuangan yang mencapai 66,14%


mencapai sasaran strategis ini telah efisien.


Meningkatnya kualitas kawasan

permukiman



permukiman ditunjukkan oleh 6 indikator

kinerja, yaitu

1. Persentase berkurangnya luasan


perkotaan

2. Pengurangan luasan permukiman


3. Rumah layak huni

4. Permukiman layak huni

5. Persentase permukiman yang tertata

6. Rumah tidak layak huni menjadi layak

huni



Gambar 3.26.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan hunian berimbang

Gambar 3.27.

Perbandingan Kinerja Persentase penyediaan hunian berimbang



Infrastruktur Permukiman. Program

tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan,

antara lain sebagai berikut:


Perumahan Tapak Dengan

Lembaga/Badan Usaha dengan capaian





Fasilitasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perumahan Tapak,

Fasilitasi Penyediaan Hunian

Berimbang, Fasilitasi Serah Terima PSU


PSU Perumahan, dan Pengawasan dan


Perumahan Tapak.


Perumahan Susun dengan

Lembaga/Badan dengan capaian kinerja

masukan sebesar 60,51% atau realisasi


Capaian kinerja keluaran rata-rata

sebesar 100% yaitu Fasilitasi

penyusunan dokumen perencanaan

rumah susun, Pengawasan dan

pengendalian penyediaan psu rumah

susun, Penyusunan dokumen

perencanaan rumah

susun sederhana sewa, Fasilitasi dan

pendampingan pembangunan rumah susun

sederhana sewa.



dan kuantitas hunian perumahan” sebesar

Rp2.928.064.700,00 mencapai

66,14% dari anggaran sebesar

Rp4.427.350.000,00. Kinerja sasaran

strategis rata-rata telah mencapai 93,33%,

lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan

yang mencapai 66,14% sehingga

penggunaan dana untuk mencapai sasaran

strategis ini telah efisien.



permukiman



permukiman ditunjukkan oleh 6 indikator

kinerja, yaitu

1. Persentase berkurangnya luasan


perkotaan.

2. Pengurangan luasan permukiman


3. Rumah layak huni

4. Permukiman layak huni

5. Persentase permukiman yang tertata

6. Rumah tidak layak huni menjadi layak

huni



Gambar 3.28

Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

Uraian kinerja 6 indikator tersebut adalah

sebagai berikut:

IK 2.2.1



perkotaan


permukiman kumuh di kawasan perkotaan

diukur dengan membandingkan Jumlah

pemukiman kumuh yang tertangani dibagi

total pemukiman kumuh yang ditetapkan/

kondisi tahun 2015 seluas 1677 ha (kondisi

awal RPJMD 2016-2021).


adalah 40%.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun

2017, dari upaya-upaya penataan

permukiman kumuh yang dilakukan,

kawasan permukiman kumuh berkurang

menjadi seluas 494,83 ha. Sampai dengan

tahun 2017, luas kawasan permukiman

kumuh berkurang seluas 1.182,17 ha.


berkurangnya luasan permukiman kumuh di

kawasan perkotaan adalah 70,49%

(1.182,17 ha/ 1677 ha), dan mencapai

176,23% dari target tahun 2017.

Gambar 3.29.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase berkurangnya luasan permukiman

kumuh di kawasan perkotaan Tahun 2017

Gambar 3.30.

Perbandingan Kinerja Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan

perkotaan

IK 2.2.2

Pengurangan luasan permukiman kumuh

perkotaan (Ha)


perkotaan (Ha) diukur dengan

menjumlahkan pengurangan luasan

permukiman kumuh perkotaan (Ha) dari

tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.


adalah 670,8 ha.

Pada tahun 2015, luas kawasan

permukiman kumuh adalah 1677 ha. Dari

hasil pengumpulan data, sampai dengan

tahun 2017, luas kawasan permukiman

kumuh telah berkurang menjadi 494,83 ha,

atau telah terjadi pengurangan luas

kawasan permukiman kumuh sebanyak

1.182,17 ha. Dengan demikian realisasi


perkotaan (Ha) adalah 1.182,17 ha, dan


Tabel 3.3 Kawasan Kumuh di Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2017

Gambar 3.31. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan

(Ha)

No Kecamatan

Luas

Kawasan

Permukiman

kumuh Th

2016

Luas

Kawasan

Permukiman

kumuh Th

2017

1 Ciputat 104,24 16,34

2 Ciputat Timur 117,08 113,94

3 Serpong 205,9 172,14

4 Serpong Utara 81,98 38,39

5 Pondok Aren 81,74 33,4

6 Pamulang 155,13 58,42

7 Setu 105,2 62,2

JUMLAH 851,27 494,83

Gambar 3.32. Perbandingan Kinerja Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)

Gambar 3.33. Perbaikan saluran di Pondok Kacang Timur

IK 2.2.3

Rumah layak huni

Rumah layak huni diukur dengan

membandingkan Jumlah rumah layak huni

dibagi jumlah seluruh rumah di Kota

Tangsel. Target kinerja indikator ini pada



dari 327.215 rumah di Kota tangerang

selatan, sebanyak 309.573 rumah telah

memnuhi kriteria layak huni. Dengan

demikian realisasi Rumah layak huni

adalah 95%, dan mencapai 100% dari

target tahun 2017.

Tabel 3.4 Rumah Layak Huni Kota tangerang Selatan tahun 2017

No Kecamatan Jumlah Rumah Jumlah Rumah Layak Huni

1 Ciputat 49.870 100%

2 Ciputat Timur 40.486 92%

3 Serpong 36.281 100%

4 Serpong Utara 37.014 96%

5 Pondok Aren 67.611 88%

6 Pamulang 77.713 96%

7 Setu 18.240 92%

JUMLAH 327.215 95%

Gambar 3.34. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rumah layak huni Tahun 2017

Gambar 3.35.

Perbandingan Kinerja Rumah layak huni

IK 2.2.4

Permukiman layak huni Permukiman layak huni diukur dengan

membandingkan Luas permukiman layak

huni dibagi luas wilayah permukiman di

Kota Tangerang Selatan. Target kinerja

indikator ini pada tahun 2017 adalah 95%.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2017,

dari 10.278,10 ha luas kawasan

permukiman di Kota Tangerang Selatan,

seluas 9.783,27 ha permukiman

dikategorikan layak huni. Dengan demikian

realisasi Permukiman layak huni adalah

95%, dan mencapai 100% dari target tahun

2017.

Tabel 3.5. Permukiman Layak Huni tahun 2017

Gambar 3.36. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Permukiman layak huni

No Kecamatan

Jumlah Total

Kawasan

Permukiman di

Kota Tangsel

Jumlah Kawasan

Permukiman

Layak Huni

%

1 Ciputat 1286,60 1270,26 99

2 Ciputat Timur 1080,10 966,16 89

3 Serpong 1682,80 1510,66 90

4 Serpong Utara 1223,60 1185,21 97

5 Pondok Aren 2091,60 2058,20 98

6 Pamulang 1877,40 1818,98 97

7 Setu 1036,00 973,80 94

JUMLAH 10278,10 9783,27 95

Gambar 3.37.

Perbandingan Kinerja Permukiman layak huni

Gambar 3.38. Pembangunan Balai warga di Wilayah Kec. Serpong

Gambar 3.39.

Pembangunan Gapura di Serua, Ciputat

Gambar 3.40. Pembangunan Gapura Jl Gotong Royong, Kel. Parigi Lama, Kec. Pondok Aren

IK 2.2.5

Persentase permukiman yang tertata

Persentase permukiman yang tertata diukur

dengan membandingkan Luas area

permukiman tertata dibagi luas area

permukiman keseluruhan di Kota Tangsel.


adalah 95%.


2017, dari 10.278,10 ha luas kawasan

permukiman di Kota Tangerang Selatan,

sebesar 95% dikategorikan telah tertata.


permukiman yang tertata adalah 95%, dan


Gambar 3.41. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase permukiman yang tertata

Gambar 3.42.

Perbandingan Kinerja Persentase permukiman yang tertata

IK 2.2.6

Rumah tidak layak huni menjadi layak huni


diukur dengan menjumlahkan rumah tidak

layak huni yang ditingkatkan kualitasnya/

direhab oleh Pemerintah Kota Tangsel pada

tahun bersangkutan. Target kinerja

indikator ini pada tahun 2017 adalah 200

rumah, dan target kumulatif sampai dengan

tahun 2021 adalah sebanyak 575 rumah.


2017, pada tahun 2017, Pemerintah Kota

Tangerang Selatan telah melakukan bedah

rumah sebanyak 206 rumah. Dengan

demikian realisasi Rumah tidak layak huni

menjadi layak huni tahun 2017 adalah 206

rumah, dan mencapai 103% dari target

tahun 2017.

Tabel 3.6. Bedah Rumah di Kota Tangerang Selatan Th. 2015-2017

Gambar 3.43. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rumah tidak layak huni menjadi layak huni

No Kecamatan

Realisasi bedah

rumah th 2015

(rumah)

Realisasi

bedah

rumah th

2016

Target

bedah

rumah th

2017

Realisasi

bedah rumah

th 2017

1 Ciputat 33

NIHIL

26 26

2 Ciputat Timur 32 36 33

3 Serpong 39 18 18

4 Serpong Utara 30 44 42

5 Pondok Aren 39 34 30

6 Pamulang 29 24 23

7 Setu 37 37 34

JUMLAH 239 219 206

Gambar 3.44.

Perbandingan Kinerja Rumah tidak layak huni menjadi layak huni

Gambar 3.45. Bedah Rumah di Kecamatan Serpong

Gambar 3.46. Bedah rumah di Kecamatan Pamulang


melalui Program Penataan Lingkungan

Terpadu.

Program tersebut didukung oleh kegiatan-

kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1) Kegiatan Perbaikan rumah umum tidak

layak huni dengan capaian kinerja



Rp12.817.309.000,00. Capaian kinerja


perbaikan rutlh sebanyak 206 rumah.

2) Kegiatan Pembangunan Sarana

Penunjang Pemukiman dengan

capaian kinerja masukan sebesar

73,09% atau realisasi anggaran

sebesar Rp4.838.437.196,00. Capaian

kinerja keluaran rata-rata sebesar

100% yaitu pembangunan sarana

penunjang di 7 kecamatan.

3) Kegiatan Penataan Lingkungan

Pemukiman Perkotaan dengan capaian



Rp4.395.081.000,00.

Capaian kinerja keluaran rata-rata

sebesar 100% yaitu penataan

lingkungan (kumuh) perkotaan pada 7

kecamatan.



kawasan permukiman” sebesar

Rp23.184.693.196,00 mencapai







strategis ini telah efisien.


Meningkatnya kualitas infrastruktur

penerangan jalan umum


Meningkatnya kualitas infrastruktur

penerangan jalan umum ditunjukkan oleh 4

indikator kinerja, yaitu

1. Rasio PJU per 100 meter jalan Kota

2. Persentase PJU jalan Kota yang

berfungsi (kondisi baik)

3. Penambahan jumlah PJU terbangun

4. Terpeliharanya dan terbayarnya

rekening PJU



Gambar 3.47 Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penerangan Jalan

Umum

Uraian kinerja 4 indikator kinerja tersebut

adalah sebagai berikut:

IK 2.3.1

Rasio PJU per 100 meter jalan Kota

Rasio PJU per 100 meter jalan Kota diukur

dengan membandingkan jumlah PJU

dengan panjang jalan Kota Tangerang

Selatan. Target indikator ini pada tahun

2017 adalah 1,5 titik.

Dari hasil pengukuran kinerja, Rasio PJU

per 100 meter jalan Kota Tangerang

Selatan tahun 2017 adalah 1,68 titik, dan


Gambar 3.48.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio PJU per 100 meter jalan Kota

Gambar 3.49. Perbandingan Kinerja Rasio PJU per 100 meter jalan Kota

IK 2.3.2.

Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi baik)

Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi

(kondisi baik) diukur dengan

membandingkan jumlah PJU dalam kondisi

berfungsi baik dengan jumlah keseluruhan

PJU yang ada. Target indikator ini pada


Dari hasil pengukuran kinerja, Persentase

PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi

baik) adalah 100%, dan mencapai 125%


Tabel 3.7. Kondisi PJU Kota Tangerang Selatan tahun 2017

No Kecamatan Jumlah PJU Kondisi

B RR RB

1 Ciputat 1351 1351

2 Ciputat Timur 520 520

3 Serpong 767 767

4 Serpong Utara 822 822

5 Pondok Aren 833 833

6 Pamulang 2028 2028

7 Setu 498 498

JUMLAH 6819 6819 - -

Gambar 3.50.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi

(kondisi baik)

Gambar 3.51.

Perbandingan Kinerja Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi baik)

IK 2.3.3.

Penambahan jumlah PJU terbangun

Penambahan jumlah PJU terbangun diukur

dengan menjumlahkan PJU yang dibangun

tahun bersangkutan.

Target indikator ini pada tahun 2017 adalah

5%.

Dari hasil pengukuran kinerja, Penambahan

jumlah PJU terbangun adalah 3509 titik,

dan mencapai 156% dari target tahun 2017.

Tabel 3.8 Pembangunan PJU tahun 2017

No Kecamatan Jumlah PJU 2016 Pembangunan/

PJU th 2017

Jumlah PJU th

2017

1 Ciputat 659 692 1351

2 Ciputat Timur 433 87 520

3 Serpong 512 255 767

4 Serpong Utara 221 601 822

5 Pondok Aren 293 540 833

6 Pamulang 726 1302 2028

7 Setu 466 32 498

JUMLAH 3310 3509 6819

Gambar 3.52.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Penambahan jumlah PJU terbangun

Gambar 3.53.

Perbandingan Kinerja Penambahan jumlah PJU terbangun

IK 2.3.4.

Terpeliharanya dan terbayarnya rekening

PJU


PJU diukur dengan membandingkan

realisasi pembayaran rekening listrik

penerangan jalan umum yang tepat waktu

dengan tagihan pembayarannya. Target

indikator ini pada tahun 2017 adalah 100%.

Dari hasil pengukuran kinerja,


PJU adalah 100%, dan mencapai 100%


Tabel 3.9.

Pemakaian daya listrik Penerangan Jalan Umum Tahun 2017

No Bulan Pemakaian

Daya (KWh)

Realisasi

Pembayaran

Rekening PJU

(Rp)

1 Januari 157.678.600 2.327.729.710

2 Februari 169.972.300 2.481.694.164

3 Maret 158.846.600 2.344.532.463

4 April 163.745.300 2.394.861.004

5 Mei 167.902.400 2.467.315.843

6 Juni 172.256.600 2.528.545.269

7 Juli 172.603.400 2.548.527.371

8 Agustus 172.215.200 2.535.837.112

9 September 171.173.700 2.521.400.673

10 Oktober 174.706.100 2.597.337.035

11 November 176.675.300 2.625.817.875

12 Desember 175.636.400 2.616.498.205

JUMLAH 2.033.411.900 29.990.096.724

Gambar 3.54.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU

Tahun 2017

Gambar 3.55.

Perbandingan Kinerja Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU

Gambar 3.56. Perbaikan PJU



Penyediaan Dan Pengelolaan PJU.

Program tersebut didukung oleh kegiatan-

kegiatan, antara lain:

1) Kegiatan Pembangunan Penerangan

Jalan Umum (PJU) dengan capaian

masukan 98,59% atau realisasi

anggaran sebesar

Rp17.331.744.500,00. Capaian output

rata-rata sebesar 100% yaitu

pembangunan PJU pada 7 kecamatan.

2) Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan

Penerangan Jalan Umum (PJU)

dengan capaian masukan 98,84% atau




Pemeliharaan Penerangan Jalan

Umum (PJU) pada 7 kecamatan.

3) Kegiatan Penyambungan dan

Pembayaran Rekening Penerangan

Jalan Umum (PJU) dengan capaian


anggaran sebesar



penyambungan PJU yang baru dan

pembayaran rekening PJU tahun 2017.



infrastruktur penerangan jalan umum”

sebesar.

Rp 57.219.671.380,00 mencapai 94,33%

dari anggaran sebesar






strategis ini telah


Meningkatnya kualitas penyediaan


prasarana


Meningkatnya kualitas penyediaan tanah

bagi pembangunan sarana prasarana

ditunjukkan oleh 2 indikator kinerja, yaitu

1. Jumlah luas pengadaan tanah untuk


pembangunan infrastruktur dasar dan

Non Gedung Perkantoran.

2. Jumlah luas pengadaan tanah untuk


pembangunan Gedung Perkantoran /

fasilitas pelayanan pemerintah bagi

masyarakat dan Non infrastruktur dasar



Gambar 3.57

Ringkasan Kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyediaan tanah bagi

pembangunan sarana prasarana

IK 2.4.1



pembangunan infrastruktur dasar dan Non

Gedung Perkantoran



pembangunan infrastruktur dasar dan Non

Gedung Perkantoran diukur dengan

menjumlahkan pengadaan tanah yang

dilakukan tahun 2017. Target indikator ini

pada tahun 2017 adalah 5 lokasi/bidang.

Dari hasil pengukuran kinerja, Jumlah luas


Umum dalam rangka pembangunan

infrastruktur dasar dan Non Gedung

Perkantoran adalah 4 lokasi/bidang, dan


Gambar 3.58 Pengadaan tanah olah raga Kecamatan pamulang

Gambar 3.59.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan

Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan Non

Gedung Perkantoran

Gambar 3.60.

Perbandingan Kinerja Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka

pembangunan infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran

IK 2.4.2.











diukur dengan menjumlahkan pengadaan

tanah yang dilakukan tahun 2017. Target


lokasi/bidang.

Dari hasil pengukuran kinerja, Jumlah luas

pengadaan tanah untuk kepentingan Umum

dalam rangka pembangunan Gedung

Perkantoran / fasilitas pelayanan

pemerintah bagi masyarakat dan Non

infrastruktur dasar sebanyak 4

lokasi/bidang, dan mencapai 80% dari

target tahun 2017.

Gambar 3.61.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan

Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah

bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar

Gambar 3.62.

Perbandingan Kinerja Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka

pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan

Non infrastruktur dasar

Pencapaian sasaran Meningkatnya

kualitas penyediaan tanah bagi

pembangunan sarana prasarana

dilakukan melalui Program penataan

penguasaan, pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah.

Program tersebut didukung oleh

kegiatan-kegiatan antara lain sebagai

berikut:

1) Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Umum dalam rangka

pembangunan infrastruktur dasar

dengan capaian masukan 67,97%


Rp62.831.916.614,00. Capaian

output rata-rata sebesar 80% yaitu

pengadaan tanah untuk

kepentingan umum dalam rangka

pembangunan infrastruktur dasar,

dan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum dalam rangka

pembangunan non gedung

perkantoran.

2) Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Umum dalam rangka

pembangunan gedung perkantoran

dan Non infrastruktur Dasar dengan

capaian masukan 65,84% atau


Rp60.085.163.061,00. Capaian



pembangunan gedung perkantoran

dan/ fasilitas pendidikan,


pembangunan fasilitas pemerintah

bagi masyarakat dan non

infrastruktur dasar, dan pengadaan

tanah untuk dalam rangka

pembangunan/penataan/perluasan

pasar ciputat.

Total realisasi keuangan untuk

mencapai sasaran strategis

“Meningkatnya kualitas penyediaan


prasarana” sebesar

Rp124.189.219.675,00 mencapai


Rp186.101.298.055,00. Kinerja

sasaran strategis rata-rata telah

mencapai 80%, lebih tinggi dari

capaian realisasi keuangan yang

mencapai 66,73% sehingga

penggunaan dana untuk mencapai

sasaran strategis ini telah efisien.


Meningkatnya kualitas pemakaman


Meningkatnya kualitas pemakaman

ditunjukkan oleh 4 indikator kinerja,

yaitu

1. Rasio luas areal pemakaman per

1000 penduduk.

2. Luas areal pemakaman

3. Persentase luas makam yang

tertata

4. Pengembangan dan

Pembangunan TPU



Gambar 3.63

Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pemakaman


IK 2.5.1

Rasio luas areal pemakaman per

1000 penduduk

Rasio luas areal pemakaman per 1000

penduduk diukur dengan

membandingkan jumlah luas area

pemakaman dengan jumlah penduduk

Kota Tangerang Selatan. Target


m2.

Dari hasil pengukuran kinerja, Rasio

luas areal pemakaman per 1000

penduduk tahun 2017 adalah 65 m2,

dan mencapai 100% dari target tahun

2017.

Gambar 3.64.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio luas areal pemakaman per 1000

penduduk

Gambar 3.65.

Perbandingan Kinerja Rasio luas areal pemakaman per 1000 penduduk

IK 2.5.2.

Luas areal pemakaman

Luas areal pemakaman diukur dengan

menjumlahkan seluruh luas areal

pemakaman umum di Kota Tangsel

(m2). Target indikator ini pada tahun

2017 adalah 100.000 m2.

Dari hasil pengukuran kinerja, Luas

areal pemakaman adalah 65 m2, dan

mencapai 100% dari target tahun

2017.

Gambar 3.66.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Luas areal pemakaman Tahun 2017

Gambar 3.67.

Perbandingan Kinerja Luas areal pemakaman

IK 2.5.3.

Persentase luas makam yang tertata

Persentase luas makam yang tertata diukur dengan membandingkan jumlah luas makam

yang tertata dibagi dengan luas seluruh makam. Target indikator ini pada tahun 2017

adalah 50%.

Dari hasil pengukuran kinerja, Persentase luas makam yang tertata adalah 51,63%, dan


Gambar 3.68. Penataan TPU Jurangmangu Timur

Gambar 3.69. Penataan dan Penyeragaman Blok Makam

Gambar 3.70. Penanganan Jenazah Terlantar

Gambar 3.71.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase luas makam yang tertata

Gambar 3.72.

Perbandingan Kinerja Persentase luas makam yang tertata

IK 2.3.4.

Pengembangan dan Pembangunan TPU

Pengembangan dan Pembangunan TPU diukur dengan menjumlahkan tempat

pemakaman umum (TPU) dan tempat pemakaman khusus (TPK) sampai dengan tahun

bersangkutan. Target indikator ini pada tahun 2017 adalah 7 TPU dan 1 TPK.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2017, Pengembangan dan Pembangunan TPU

adalah 7 TPU dan 1 TPK, dan mencapai 100% dari target tahun 2017.

Gambar 3.73.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pengembangan dan Pembangunan TPU

Gambar 3.74.

Perbandingan Kinerja Pengembangan dan Pembangunan TPU


melalui Penyediaan dan Pengelolaan

Areal Pemakaman. Program tersebut

didukung oleh kegiatan-kegiatan, antara

lain:

1) Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pemakaman dengan



Rp1.160.069.865,00. Capaian


Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pemakaman pada 7

TPU/ 1 TPK.

2) Kegiatan Penataan Taman

Pemakaman Umum (TPU) dengan




rata-rata sebesar 100% yaitu Penataan

TPU, dan sosialisasi SOP dan Perwal

pemakaman.

3) Kegiatan Penyediaan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemakaman dengan capaian


anggaran sebesar



operasional penunjang pelayanan

pemakaman, pemeliharaan dan

perawatan

TPU, dan pembinaan pengelola

TPU dan TPBU.



pemakaman” sebesar

Rp4.122.195.881,00 mencapai 91,77%

dari anggaran sebesar


strategis rata-rata telah mencapai

101,50%, lebih tinggi dari capaian

realisasi keuangan yang mencapai

91,77% sehingga penggunaan dana

untuk mencapai sasaran strategis ini

telah efisien.

c. Akuntabilitas

Keuangan

Dalam mendukung pencapaian kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan


Tangerang selatan tahun 2017,

anggaran dan realisasi keuangan per

program sebagaimana pada tabel 3.10.

Tabel 3.10.

Realisasi Anggaran menurut Program

No Program Anggaran Realisasi Capaian

(%)

1 Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah

75.000.000 75.000.000 100,00

2 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

445.300.000 360.615.000 80,98

3 Program pelayanan administrasi perkantoran 10.433.667.000 8.769.313.370 84,05

4 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

706.295.000 675.388.000 95,62

5 Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman

4.427.350.000 2.928.064.700 66,14

6 Penataan Lingkungan Terpadu

28.466.879.000 23.184.693.196 81,44

7 Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan PJU

60.657.400.000 57.219.671.380 94,33

8

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

186.101.298.055 124.189.219.675 66,73

9 Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman

4.491.856.000 4.122.195.881 91,77

JUMLAH 295.805.045.055 221.524.161.202 74,89

Menurut jenis belanja, anggaran dan realisasi keuangan Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Anggaran dan Realisasi keuangan menurut jenis belanja

No BTL/BL

Nilai Rupiah

Anggaran Realisasi %

1 Belanja Pegawai 5.658.799.200 4.731.788.200 83,62

2 Belanja Barang 73.843.833.320 64.510.915.212 87,36

3 Belanja Modal 216.302.412.535 152.281.457.790 70,40

JUMLAH 295.805.045.055 221.524.161.202 74,89

Anggaran dan realisasi keuangan tersebut belum termasuk belanja tidak langsung dengan

anggaran sebesar Rp4.968.987.364,00 dan realisasi sebesar Rp4.700.585.263,00.

Bab IV

Penutup

Bab IV

Penutup

Laporan kinerja tahun 2017 Dinas

Perumahan, Kawasan Pemukiman dan

Pertanahan Kota Tangerang Selatan ini

disusun dengan tujuan untuk memberikan

informasi kinerja yang telah dicapai dan

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan

untuk meningkatkan kinerja.

Pada tahun 2017 sesuai dengan

dokumen perjanjian kinerja, Dinas

Perumahan, Kawasan Pemukiman dan

Pertanahan (Perkimta) Kota Tangerang

Selatan telah menetapkan sasaran strategis

beserta indikator kinerja dan target yang akan

dicapai dalam tahun 2017. Sasaran strategis

yang ditetapkan dalam dokumen

penetapan/perjanjian kinerja sebanyak 9

sasaran strategis.

Dari penilaian sendiri (self assesment) atas 9

sasaran strategis yang diperjanjikan secara

umum tercapai dengan kategori “Sangat

Memuaskan”, sebagaimana pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Simpulan Capaian Sasaran Strategis

Dinas Perkimtan Tahun 2017

Kegiatan-kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Perkimta untuk

mencapai kinerja tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

1. Perbaikan rumah tidak layak huni

(bedah rumah).

2. Perbaikan rumah korban bencana.

3. Pembangunan sarana penunjang pada

7 kecamatan.

4. Pembangunan balai warga dan gapura.

5. Penataan lingkungan kumuh.

6. Fasilitasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perumahan Tapak

7. Fasilitasi Penyediaan Hunian

Berimbang

8. Fasilitasi Serah Terima PSU

Perumahan

9. Fasilitasi Pengambilalihan PSU

Perumahan

10. Pengawasan dan Pengendalian

Penyediaan PSU Perumahan Tapak

11. Fasilitasi penyusunan dokumen

perencanaan rumah susun

12. Pengawasan dan pengendalian

penyediaan psu rumah susun

13. Pembangunan PJU

14. Pemeliharaan PJU di 7 kecamatan

15. Penyambungan PJU yang baru

No SasaranStrategis Capaian (%)

1.1 Perbaikan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan 100%

1.2 Meningkatnya kapasitas SDM 100%

1.3 Perbaikan layanan administrasi dan sarpras perkantoran 100%

1.4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi 100%

2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas hunian perumahan 93,33%

2.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman 125,83%

2.3 Meningkatnya kualitas infrastruktur penerangan jalan umum 123,25%


80%

2.5 Meningkatnya kualitas pemakaman 101,50%

Rata-rata 102,66%

16. Pembayaran rekening PJU tahun 2017

17. Pembangunan sarana dan prasarana

pemakaman

18. Penataan TPU

19. Pemeliharaan dan perawatan TPU

20. Pengadaan tanah untuk kepentingan

umum dalam rangka pembangunan

infrastruktur dasar

21. Pengadaan tanah untuk kepentingan

umum dalam rangka pembangunan

non gedung perkantoran.

22. Pengadaan tanah untuk pembangunan

gedung perkantoran dan/ fasilitas

pendidikan

23. Pengadaan tanah untuk pembangunan

fasilitas pemerintah bagi masyarakat

dan non infrastruktur dasar

24. Kegiatan dukungan manajemen yang

meliputi perencanaan dan evaluasi,

kepegawaian, keuangan dan umum.

Demikian laporan kinerja ini, semoga

dapat memberikan informasi bagi Walikota

Tangerang Selatan dan bahan evaluasi

bagi Dinas Perkimta guna merumuskan

strategi yang tepat dalam mendukung

pencapaian kinerja Dinas Perkimta.

Lampiran I/ 1 - 2

PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT SKPD KOTA TANGERANG SELATAN

SKPD : DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1

Perbaikan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan

Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan

100% Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 75.000.000

2 Meningkatnya kapasitas SDM

Cakupan pengembangan

sumber daya aparatur di SKPD

100% Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Pembinaan, Peningkatan Kapasilitas Kelembagaan dan Aparatur

316.000.000

Pembinaan Teknis Bidang Pertanahan 129.300.000

3 Perbaikan layanan administrasi dan sarpras perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100% Program pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang Dan Jasa Perkantoran 10.433.667.000

4

Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi

Cakupan Perencanaan

pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan

100% Program perencanaan pembangunan daerah

Predikat SAKIP CC Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

706.295.000

5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas hunian perumahan

Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak

100% Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman


100% Koordinasi Pembangunan Perumahan Tapak Dengan Lembaga/Badan Usaha 726.000.000

Persentase penyerahan PSU perumahan oleh pengembang

60% Koordinasi Pembangunan Perumahan Susun dengan Lembaga/Badan

2.628.250.000

Persentase penyediaan PSU perumahan yang sesuai ketentuan

70% Pembangunan dan Pengembangan Database dan Informasi Digital

448.300.000

Persentase penyediaan PSU Rusun yang sesuai ketentuan

70% Koordinasi dan Fasilitasi Sertifikasi dan Peringatan Hari Besar Nasional

624.800.000


50 %

6 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

40% Penataan Lingkungan Terpadu

Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)

670,8 ha Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

517.175.000

Rumah layak huni 95% Perencanaan Lingkungan

Pemukiman Berbasis Kewilayahan

725.407.000

Permukiman layak huni 95% Perbaikan rumah umum tidak layak huni 15.677.790.000

Persentase permukiman yang tertata

95% Pembangunan Sarana Penunjang Pemukiman 6.619.500.000


200 unit Penataan Lingkungan Pemukiman Perkotaan 4.927.007.000

7 Meningkatnya kualitas infrastruktur penerangan jalan umum


1,5 titik Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan PJU

Lampiran I/ 2 - 2

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN


80% Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) 17.580.000.000


2250 titik Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 6.367.400.000

Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU

100% Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) 1.410.000.000

Penyambungan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan

Umum (PJU) 35.300.000.000

8 Meningkatnya kualitas penyediaan tanah bagi pembangunan sarana prasarana

Jumlah luas pengadaan tanah

untuk kepentingan Umum

dalam rangka pembangunan

infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran

5 lokasi/ bidang

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar

5 lokasi/ bidang

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar 92.437.298.055

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangka

pembangunan gedung perkantoran dan Non infrastruktur

Dasar

91.264.000.000

Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar

400.000.000

Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Gedung

Perkantoran

400.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah 1.200.000.000

Penyusunan Dokumen Teknis Rencana Pengadaan Tanah 300.000.000

Inventarisasi Kebutuhan Tanah Pemerintah Daerah 50.000.000

Pengendalian Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Tanah 50.000.000

9 Meningkatnya kualitas pemakaman

Rasio luas areal pemakaman per 1000 penduduk

65 m2 Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman

Luas areal pemakaman 100.000 m2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 1.186.438.000


50% Penataan Taman Pemakaman Umum (TPU) 1.247.532.000


7 TPU 1 TPK

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2.057.886.000

JUMLAH 295.805.045.055

Tangerang Selatan, 23 Januari 2017 Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KOTA TANGERANG SELATAN

( H. UUS KUSNADI SE, MS.i ) NIP.

19610903199102

PENGUKURAN KINERJA


SKPD : DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TAHUN ANGGARAN 2017

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN




100% 100% 100 %


Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD

100% 100% 100 %



100% 100% 100 %


Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan

100% 100% 100 %

Predikat SAKIP CC n.a. n.a.

Rata-rata 100 %




100% 60% 60 %


100% 100% 100 %


60% 60% 100 %


70% 70% 100 %


70% 70% 100 %



50% 50% 100 %

Rata-rata 93 ,33%



40% 70,49% 176 %

Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan ( Ha )

670,8 ha 1.182,17 ha 176 %

Rumah layak huni 95% 95% 100 % Permukiman layak huni 95% 95% 100 % Persentase permukiman yang tertata

95% 95% 100 %


200 unit 206 unit 103 %

Rata-rata 125,83 %



1,5 titik 1,68 titik 112 %


80% 100% 125 %


2250 titik 3509 titik 156 %


100% 100% 100 %

Rata-rata 123,25 %






5 lokasi/ bidang 4 lokasi/bidang 80 %

Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas

5 lokasi/ bidang 4 lokasi/bidang 80 %

Rata-rata 80 %



65 m2 65 m2 100 %

Luas areal pemakaman 100.000 m2 103.337 m2 103 %



50% 51,63% 103 %


7 TPU 1 TPK 7 TPU 1 TPK 100 %

Rata-rata 101,50 %

Rata-rata 102,66 %

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA



TAHUN ANGGARAN 2017

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI 2016 REALISASI 2017 KETERANGAN




n.a 100 %



n.a 100 %



n.a 100 %



n.a 100 %

Predikat SAKIP Data skor SAKIP belum diperoleh th 2016

n.a.

Rata-rata 2 Meningkatkan kualitas

perumahan dan pemukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai



n.a 60 %


n.a 100 %


n.a 60 %


n.a 70 %



n.a 70 %


n.a 50 %

Rata-rata 2.2 Meningkatnya kualitas

kawasan permukiman Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

n.a 70 ,49%


n.a 1.182,17 ha

Rumah layak huni 95% 95 % Permukiman layak huni 95% 95 % Persentase permukiman yang tertata

n.a 95 %


nihil 206 unit

Rata-rata 2.3 Meningkatnya kualitas

infrastruktur penerangan jalan umum


n.a 1 ,68 titik


n.a 100 %


n.a 3509 titik


100% 100 %

Rata-rata






n.a 4 lokasi/bidang


n.a 4 lokasi/bidang

Rata-rata




n.a 65 m 2

Luas areal pemakaman n.a 103.337 m2 Persentase luas makam yang tertata

n.a 51 ,63%


n.a 7 TPU 1 TPK

Rata-rata

Rata-rata

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA



TAHUN ANGGARAN 2017

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN 2016 CAPAIAN 2017 KETERANGAN




n.a. 100 %



n.a. 100 %



n.a. 100 %



n.a. 100 %

Predikat SAKIP n.a. n.a.

Rata-rata 100 % 2 Meningkatkan kualitas

perumahan dan pemukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai



n.a. 60 %


n.a. 100 %


n.a. 100 %


n.a. 100 %


n.a. 100 %



n.a. 100 %

Rata-rata 93 ,33% 2.2 Meningkatnya kualitas

kawasan permukiman Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

n.a. 176 %


n.a. 176 %

Rumah layak huni 100% 100 % Permukiman layak huni 100% 100 % Persentase permukiman yang tertata

n.a. 100 %


nihil 103 %

Rata-rata 125,83 % 2.3 Meningkatnya kualitas

infrastruktur penerangan jalan umum


n.a. 112 %


n.a. 125 %


n.a. 156 %


n.a. 100 %

Rata-rata 123,25 % 2.4 Meningkatnya kualitas

penyediaan tanah bagi pembangunan sarana prasarana





n.a. 80 %


n.a. 80 %

Rata-rata 80 % 2.5 Meningkatnya kualitas

pemakaman Rasio luas areal pemakaman per 1000 penduduk

n.a. 100 %

Luas areal pemakaman n.a. 103 %



n.a. 103 %


n.a. 100 %

Rata-rata 101,50 %

Rata-rata 102,66 %

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA



TAHUN ANGGARAN 2017

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET AKHIR

RENSTRA REALISASI 2017 CAPAIAN




100% 100% 100 %



100% 100% 100 %



100% 100% 100 %



100% 100% 100 %

Predikat SAKIP A n.a. n.a

Rata-rata 100,00 %




100% 60% 60 %


100% 100% 100 %


80% 60% 75 %


90% 70% 77 ,78%


90% 70% 77 ,78%




70% 50% 71 ,43%

Rata-rata 77 ,00%



100% 70,49% 70 ,49%


1677 ha 1.182,17 ha 70 ,49%

Rumah layak huni 100% 95% 95 % Permukiman layak huni 100% 95% 95 % Persentase permukiman yang tertata

100% 95 %


575 unit 206 unit 35.85 %

Rata-rata 82 ,75%



4 titik 1,68 titik 42 %


80% 100% 125 %


11250 titik 3509 titik 31 ,19%


100% 100% 100 %

Rata-rata 74 ,55%






25 lokasi/bidang 4 lokasi/bidang 16 %


25 lokasi/bidang 4 lokasi/bidang 16 %

Rata-rata 16 ,00%



70 m2 65 m2 92 ,86%

Luas areal pemakaman 113.000 m2 103.337 m2 91 ,45%




80% 51,63% 64 ,54%


10 TPU 1 TPK 7 TPU 1 TPK 72 ,73%

Rata-rata 80 ,40%

Rata-rata 81 ,19%

ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN


TAHUN ANGGARAN 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

1

Perbaikan kualitas

akuntabilitas pengelolaan

keuangan


Program pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

75.000.000 75.000.000 100,00

2 Meningkatnya kapasitas SDM


Program pembinaan dan pengembangan

aparatur

Pembinaan, Peningkatan Kapasilitas Kelembagaan dan

Aparatur 316.000.000 233.550.000 73,91

Pembinaan Teknis Bidang Pertanahan

129.300.000 127.065.000 98,27

3 Perbaikan layanan

administrasi dan sarpras

perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran Program pelayanan administrasi

perkantoran

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang Dan Jasa Perkantoran

10.433.667.000 8.769.313.370 84,05

4

Meningkatnya kualitas

perencanaan dan evaluasi Cakupan Perencanaan

pembangunan di setiap SKPD

sesuai ketentuan

Program perencanaan pembangunan

daerah

Predikat SAKIP Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

706.295.000 675.388.000 95,62

5 Meningkatnya kualitas dan

kuantitas hunian perumahan Persentase terlayaninya

masyarakat dalam pengurusan

rekomendasi teknis

Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman

pembangunan dan


Persentase terlayaninya

masyarakat dalam pengurusan

rekomendasi teknis

pembangunan dan


Koordinasi Pembangunan Perumahan Tapak Dengan Lembaga/Badan Usaha 726.000.000 299.887.500 41,31



perumahan oleh pengembang Koordinasi Pembangunan Perumahan Susun dengan Lembaga/Badan

2.628.250.000 1.590.367.200 60,51


perumahan yang sesuai

ketentuan

Pembangunan dan Pengembangan Database dan

Informasi Digital 448.300.000 418.715.000 93,40


Koordinasi dan Fasilitasi Sertifikasi dan Peringatan Hari

Besar Nasional

624.800.000 619.095.000 99,09


berimbang 6 Meningkatnya kualitas

kawasan permukiman Persentase berkurangnya luasan


perkotaan

Penataan Lingkungan Terpadu

Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (

Ha )

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar

Pemukiman Berbasis Masyarakat 517.175.000 448.486.400 86,72

Rumah layak huni Perencanaan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kewilayahan

725.407.000 685.379.600 94,48

Permukiman layak huni Perbaikan rumah umum tidak layak

huni 15.677.790.000 12.817.309.000 81,75

Persentase permukiman yang

tertata Pembangunan Sarana Penunjang

Pemukiman 6.619.500.000 4.838.437.196 73,09

Rumah tidak layak huni menjadi

layak huni Penataan Lingkungan Pemukiman Perkotaan

4.927.007.000 4.395.081.000 89,20


infrastruktur penerangan

jalan umum

Rasio PJU per 100 meter jalan

Kota Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan PJU

Persentase PJU jalan Kota yang

berfungsi (kondisi baik) Pembangunan Penerangan Jalan

Umum (PJU) 17.580.000.000 17.331.744.500 98,59

Penambahan jumlah PJU

terbangun Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

6.367.400.000 6.293.664.700 98,84

Terpeliharanya dan terbayarnya

rekening PJU Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU)

1.410.000.000 1.316.545.258 93,37

Penyambungan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum

(PJU) 35.300.000.000 32.277.716.922 91,44



penyediaan tanah bagi

pembangunan sarana

prasarana


untuk kepentingan Umum dalam

rangka pembangunan

infrastruktur dasar dan Non

Gedung Perkantoran

Program penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah


untuk kepentingan Umum dalam

rangka pembangunan Gedung

Perkantoran / fasilitas pelayanan

pemerintah bagi masyarakat dan

Non infrastruktur dasar


pembangunan infrastruktur dasar 92.437.298.055 62.831.916.614 67,97


pembangunan gedung perkantoran dan Non infrastruktur

Dasar

91.264.000.000 60.085.163.061 65,84

Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar

400.000.000 204.200.000 51,05

Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Gedung

Perkantoran

400.000.000 179.210.000 44,80

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

1.200.000.000 558.330.000 46,53

Penyusunan Dokumen Teknis Rencana Pengadaan Tanah

300.000.000 230.400.000 76,80

Inventarisasi Kebutuhan Tanah Pemerintah Daerah

50.000.000 50.000.000 100,00

Pengendalian Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Tanah

50.000.000 50.000.000 100,00


pemakaman Rasio luas areal pemakaman per

1000 penduduk Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman

Luas areal pemakaman Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

1.186.438.000 1.160.069.865 97,78

Persentase luas makam yang

tertata Penataan Taman Pemakaman

Umum (TPU) 1.247.532.000 1.173.366.918 94,06


Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 2.057.886.000 1.788.759.098 86,92


JUMLAH 295.805.045.055 221.524.161.202 74,89

Anggaran dan realisasi keuangan per program Tahun 2017

No Program Anggaran Realisasi Capaian (%)

1 Program pengembangan

pengelolaan keuangan daerah 75.000.000 75.000.000 100,00

2 Program pembinaan dan

pengembangan aparatur 445.300.000 360.615.000 80 , 98

3 Program pelayanan administrasi

perkantoran 10.433.667.000 8.769.313.370 84 , 05

4 Perencanaan,

Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja Program

dan Kegiatan

706.295.000 675.388.000 95 , 62

5 Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman

4.427.350.000 2.928.064.700 66 , 14

6 Penataan Lingkungan Terpadu

28.466.879.000 23.184.693.196 81 , 44

7 Pengembangan

Penyediaan Dan Pengelolaan PJU

60.657.400.000 57.219.671.380 94 , 33

8 Program penataan

penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan

tanah

186.101.298.055 124.189.219.675 66 , 73

9 Penyediaan dan

Pengelolaan Areal Pemakaman JUMLAH

4.491.856.000 4.122.195.881 91 , 77

295.805.045.055 221.524.161.202 74 , 89

Catatan: Anggaran dan realisasi keuangan tersebut belum termasuk belanja tidak langsung

dengan anggaran sebesar Rp4.968.987.364,00 dan realisasi sebesar Rp4.700.585.263,00.

Laporan Kinerja Tahun 2017disperkimta.tangerangselatankota.go.id/upload/layanan/... · luasan...

Documents

Transcript of Laporan Kinerja Tahun 2017disperkimta.tangerangselatankota.go.id/upload/layanan/... · luasan...