laporan kinerja tahun 2016
Transcript of laporan kinerja tahun 2016
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2017
BPPP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 i
KATA PENGANTAR
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan yang ditetapkan pada 5 Februari 2016,
maka terdapat perubahan nomenklatur pada unit kerja di lingkungan Kementerian
Perdagangan. Salah satu perubahan tersebut terdapat pada BPPP yang semula Badan
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) menjadi Badan Pengkajian
dan Pengembangan Perdagangan (BPPP). Walaupun terjadi perubahan, peran BPPP
terhadap penyusunan kebijakan perdagangan nasional masih tetap konsisten, yaitu
menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat langsung dimanfaatkan oleh para
stakeholders.
Laporan Kinerja ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
baru, yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB RI
Nomor 53 Tahun 2014, serta Kepmendag Nomor 794/2015 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan
Kementerian Perdagangan. Laporan Kinerja menjadi semakin diperlukan dengan adanya
Arahan Presiden Republik Indonesia terkait Upaya Percepatan penyerapan Anggaran dan
disusul dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L.
Dalam penyusunan Laporan Kinerja BPPP tidak terlepas dari kekurangan dan kendala yang
dihadapi dan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dilakukan koordinasi antar
pelaksana kegiatan dengan melibatkan narasumber yang memiliki pengalaman dalam
pembuatan dan penilaian laporan kinerja.
Demikian, semoga laporan ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.
Jakarta, Maret 2017
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan,
Kasan
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016, adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja BPPP selama satu tahun anggaran yang disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan kinerja pada dasarnya merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran capaian indikator kinerja dan evaluasi serta penjabaran
secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tersebut.
Pengukuran pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja (IK) dalam Laporan Kinerja
BPPP Tahun 2016 mengacu kepada dokumen-dokumen SAKIP, meliputi: Rencana Strategis
2015-2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2016, serta Form Pengukuran Pencapaian Kinerja,
dimana telah ditetapkan secara keseluruhan terdapat 3 Indikator Kinerja dari 2 Sasaran
Strategis BPPP.
Sampai dengan akhir 2016, presentase rata-rata capaian 3 indikator kinerja sebesar 161,72%
atau melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Meskipun terdapat
1 (satu) indikator yang tidak mencapai target, yaitu indikator kinerja “Persentase jenis
data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan yang dikelola”, dimana capaiannya
hanya sebesar 35,71%. Berbagai macam tantangan muncul selama tahun 2016 mewarnai
perjalanan BPPP dalam mencapai target indikator kinerjanya.
Sedangkan dari sisi anggaran, realisasi anggaran BPPP selama tahun 2016 mencapai 92,00%.
Berdasarkan PMK Nomor 249/PMK.02/2011, hasil evaluasi kinerja atas pelaksanaan
Rencana Kerja dan Anggaran, maka secara keseluruhan program pengkajian dan
pengembangan kebijakan perdagangan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari capaian aspek
impementasi dan aspek manfaat sebesar 94,87%, sehingga realisasi anggaran program
pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan sudah tercapai dengan capaian
realisasi output RKAKL sebesar 92,00%. Konsistensi penyerapan dan implementasi anggaran
dalam setiap bulannya sangat baik, di mana konsistensi rencana penarikan dan realisasi
sebesar 100,00%.
Berdasarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa BPPP dapat memenuhi target capaian kinerja yang baik dengan tetap memperhatikan mutu dari capaian kinerja meskipun berbagai tantangan dihadapi BPPP. Hal ini menunjukkan bahwa BPPP tetap menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, serta terus belajar dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di tahun-tahun sebelumnya.
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Peran Strategis BPPP
C. Isu Strategis BPPP
1
1
5
7
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Renstra BPPP Tahun 2015-2019
B. Rencana Kerja dan RKA BPPP Tahun 2016
C. Perjanjian Kinerja BPPP Tahun 2016
14
14
22
25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja BPPP
B. Kinerja Anggaran
29
29
43
BAB IV PENUTUP 51
LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi BPPP
2. Perjanjian Kinerja
3. Formulir Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Lembar Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK)
5. Hasil Kajian dan Analisa BPPP Tahun 2016
6. Rekomendasi Hasil Kajian dan Analisis BPPP Tahun 2016
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Keterkaitan Misi dan Sasaran Kementerian Perdagangan Tahun 2015 - 2019 17
Gambar 2 Keterkaitan antara Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan, Misi, Tujuan dan Sasaran BPPP Tahun 2015 – 2019
18
Gambar 3 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator BPPP Tahun 2015 – 2019 18
Gambar 4 Diseminasi Hasil-Hasil Kajian BPPP Tahun 2016 35
Gambar 5 Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja BPPP Tahun 2016 42
Gambar 6 Penyerapan Anggaran Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
46
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 v
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran BPPP Periode 2015-2019 19
Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan BPPP Tahun 2016 23
Tabel 3 Rencana Kerja Anggaran BPPP Tahun 2016 25
Tabel 4 Capaian Kinerja BPPP Tahun 2016 29
Tabel 5 Jenis data/informasi yang dikelola Tahun 2014, 2015, dan 2016 41
Tabel 6 Realisasi Anggaran BPPP Tahun 2016 Menurut Unit Organisasi Eselon II 45
Tabel 7 Tingkat Konsistensi Program Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan
Perdagangan
47
Tabel 8 Realisasi Anggaran BPPP Tahun 2016 Menurut Sasaran 48
Tabel 9 Hasil Pengukuran Nilai Total Evaluasi 49
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 1
A. Latar Belakang
Setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja secara berkala serta melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya
Pertanggungjawaban sumber daya publik (public resources)
merupakan kunci dari proses pengelolaan negara serta merupakan
elemen yang penting bagi demokrasi yang sehat. Pihak legislatif,
eksekutif dan masyarakat sangat ingin mengetahui apakah
pelayanan pemerintah kepada masyarakat telah dilaksanakan
secara transparan, efisien, efektif, ekonomis serta telah sesuai
dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku.
Pada tahun 2014 pemerintah telah menerbitkan beberapa
peraturan baru yaitu Peraturan Presiden RI No.29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Dengan berlakunya
peraturan tersebut, terdapat beberapa penyesuaian yang
dilakukan pemerintah dalam rangka menciptakan pengelolaan
negara yang lebih baik.
Dalam Perpres No.29 Tahun 2014 dijelaskan bahwa SAKIP
merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung-
jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian
kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan
kinerja, serta review dan evaluasi kinerja. Penjelasan lebih detail
BAB I PENDAHULUAN
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 2
Laporan kinerja sebagai bagian dari evaluasi kegiatan
mengenai format dan sistematika pelaksanaan SAKIP tertuang
dalam Permenpan No.53 Tahun 2014.
Dengan adanya peraturan baru, Kementerian Perdagangan sebagai
bagian dari pemerintah telah memberikan Pedoman Penyusunan
Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Perdagangan melalui Keputusan Menteri
Perdagangan (Kepmendag) Republik Indonesia No.794/M-
DAG/KEP/08/2015 tanggal 18 Agustus 2015. Peraturan ini
mengamanatkan kepada setiap unit kerja Eselon I untuk melakukan
kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja dengan
menyampaikan Laporan Triwulanan (akhir triwulan I, II, dan III) dan
menyusun Laporan Kinerja pada akhir tahun anggaran bagi seluruh
Unit baik Eselon I maupun Eselon II di Lingkungan Kementerian
Perdagangan.
Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengkajian dan Pengembangan
Perdagangan telah mengakomodasi capaian indikator kinerja
dalam RKP 2016, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.
Kebijakan tersebut pada hakekatnya untuk mendorong terciptanya
akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai salah satu prasyarat
terciptanya pemerintah yang akuntabel dan terpercaya (good
governance). Seluruh instrumen yang terdapat dalam SAKIP
diharapkan dapat menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki
proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan
kebijakan, perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan,
pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi
dan tindaklanjut, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah
yang dihadapi secara berkelanjutan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme
pemberian reward and punishment, namun lebih merupakan suatu
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 3
metode untuk mengetahui tahapan kemajuan (progress) yang telah
dicapai dibandingkan dengan target dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang diterangkan dalam
Laporan Kinerja. Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai
dibagi menjadi (a) Laporan Kinerja Intern berupa Laporan Kinerja
Triwulan dan (b) Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja
Tahunan dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis
kekurangan dan kelebihan capaian kinerja organisasi selama
1 (satu) tahun Anggaran, kemudian dijadikan sebagai dasar
penyusunan target pencapaian kinerja tahun yang akan datang.
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan yang ditetapkan pada 5 Februari 2016, maka terdapat
perubahan nomenklatur pada unit kerja di lingkungan Kementerian
Perdagangan. Salah satu perubahan tersebut terdapat pada BPPP
yang semula Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Perdagangan (BP2KP) menjadi Badan Pengkajian dan
Pengembangan Perdagangan (BPPP). Perubahan ini bertujuan agar
BPPP dapat lebih fokus untuk menghasilkan outcome berupa
rekomendasi kebijakan.
BPPP sebagai salah satu unsur penunjang pelaksanaan tugas
Kementerian Perdagangan yang bertanggungjawab langsung pada
Menteri Perdagangan telah menetapkan program dan kegiatannya
tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPPP. Dalam rangka
pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja dan program yang telah
diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, maka sesuai dengan
ketetapan dalam Nomor 794/M-DAG/KEP/08/2015, BPPP telah
menyusun Laporan Kinerja Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri
PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014, serta Surat Keputusan
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 4
Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di Lingkungan Kementerian
Perdagangan.
Walaupun terjadi perubahan, peran BPPP terhadap penyusunan
kebijakan perdagangan nasional masih tetap konsisten, yaitu
menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat langsung
dimanfaatkan oleh para stakeholders. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, fungsi yang dilakukan oleh BPPP yaitu penyusunan
kebijakan teknis, rencana, dan program pengkajian dan
pengembangan di bidang perdagangan; pelaksanaan pengkajian
dan pengembangan di bidang perdagangan; pemantauan, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di
bidang perdagangan; pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian
dan Pengembangan Perdagangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Menteri Perdagangan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, susunan
organisasi BPPP terdiri dari:
1. Sekretariat BPPP (Set. BPPP);
2. Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri ( Puska Dagri);
3. Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri ( Puska Daglu);
4. Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional (Puska
KPI).
Jika pada tahun-tahun sebelumnya, BPPP dibantu oleh 5 (lima) Unit
Eselon II, sejak tahun 2016 Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI)
pindah menjadi bagian dari Unit Eselon II Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan.
Namun demikian, untuk pengelolaan anggaran PDSI masih menjadi
satu bagian Satuan Kerja (Satker) BPPP sampai dengan akhir tahun
2016. Sehingga dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih
menyertakan kinerja PDSI.
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 5
B. Peran Strategis BPPP
BPPP sebagai satu-satunya unit elitbangan internal (internal think tank)
Sebagai satu-satunya unit kelitbangan internal (internal think
tank), dukungan BPPP terhadap Kementerian Perdagangan
diwujudkan lewat berbagai rekomendasi kebijakan yang disusun
melalui kajian maupun policy discussion baik di subsektor
perdagangan dalam negeri, luar negeri, dan kerja sama
perdagangan internasional. Disamping dukungan kajian, dalam
rangka meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil pengkajian BPPP
juga mengadakan berbagai kegiatan public outreach diantaranya
yaitu diseminasi hasil-hasil pengkajian kebijakan perdagangan dan
penerbitan publikasi ilmiah dan populer BPPP. Diseminasi hasil-
hasil pengkajian kebijakan perdagangan. Kegiatan ini diikuti oleh
para pemangku kebijakan, pelaku usaha serta akademisi dan
masyarakat umum lainnya.
BPPP mempunyai peran yang strategis dalam memberikan bahan
masukan melalui pengkajian kebijakan kepada pimpinan dalam
menyikapi isu-isu perdagangan yang berkembang di masyarakat
maupun sebagai rekomendasi kebijakan untuk pengembangan
kegiatan perdagangan secara nasional, disamping juga
menyediakan layanan berbasis teknologi informasi.
Sehingga, walaupun terdapat perubahan nomenklatur pada 2016,
namun tidak merubah peran strategis BPPP dalam menghasilkan
rekomendasi kebijakan. Sampai dengan akhir tahun 2016, BPPP
masih bertanggungjawab terhadap penyediaan dan pengelolaan
fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung
layanan jaringan data dan informasi yang dibutuhkan oleh
stakeholders termasuk masyarakat umum melalui Pusat Data dan
Sistem Informasi.
Peran strategis BPPP dapat terlaksana dengan baik bila
pelaksanaan kajian dan analisisnya berjalan efektif dan efisien.
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 6
Peranan strategis dimaksud dengan jelas tergambar pada program
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. Program
ini dilaksanakan untuk mengkaji dan mengembangkan kebijakan
perdagangan yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPP
Di tingkat Eselon II kegiatan Dukungan Manajemen Badan
Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan dilakukan oleh
Sekretariat BPPP. Sekretariat BPPP memiliki kegiatan yang
bersifat koordinatif dan kegiatan penunjang lainnya yang
dilakukan guna mendukung kegiatan masing-masing Unit
Eselon II. Setiap tahun anggaran berjalan, kegiatan Sekretariat
BPPP secara umum tidak mengalami perubahan yang
signifikan, namun setiap tahunnya diupayakan terus
mengalami perkembangan dan peningkatan mutu kegiatan.
2. Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri
BPPP melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan
kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, termasuk
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengkajian dan
pengembangan perdagangan dalam negeri.
3. Pengkajian Perdagangan Luar Negeri
BPPP melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan
kebijakan di bidang perdagangan luar negeri, termasuk
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengkajian dan
pengembangan perdagangan luar negeri.
4. Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional
BPPP melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan
kebijakan di bidang kerjasama perdagangan internasional,
termasuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengkajian
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 7
dan pengembangan kerja sama perdagangan internasional.
Selain melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan
kebijakan perdagangan, BPPP juga masih bertanggungjawab
terhadap pengelolaan anggaran pengembangan basis data,
pelayanan data serta pelayanan pengembangan teknologi
informasi.
Bagan struktur organisasi BPPP dapat dilihat pada Lampiran 1.
C. Isu Strategis BPPP
Peluang, Permasalahan, dan Tantangan
Dinamika sektor perdagangan sangat dipengaruhi oleh berbagai
lingkungan strategis yang dapat menciptakan peluang dan
permasalahan. Potensi dan lingkungan stratejik yang
mempengaruhi kinerja untuk pencapaian sasaran dan tujuan
BPPP.
Adapun beberapa potensi BPPP meliputi :
a. Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas
Kualitas sumber daya manusia Badan Pengkajian dan
Pengembangan Perdagangan setiap tahunnya semakin baik. Hal
ini dapat dilihat dari bertambahnya pegawai BPPP yang meraih
gelar S2 dan S3 serta komposisi pejabat fungsional, khususnya
peneliti. Untuk menunjang peningkatan kualitas SDM BPPP
tersebut, selain mengikuti pendidikan formal, BPPP juga
mengadakan berbagai pendidikan dan pelatihan, seminar,
workshop, pemagangan dan joint research baik di dalam
maupun luar negeri. Berikut disajikan komposisi SDM BPPP
berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis jabatan.
Jumlah SDM BPPP per 31 Desember 2016 berjumlah 118
pegawai, dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:
• S3 sebanyak 4 orang,
• S2 sebanyak 57 orang,
• S1 sebanyak 34 orang,
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 8
• D3 sebanyak 7 orang,
• SLTA sebanyak 12 orang,
• SLTP sebanyak 2 orang, dan
• SD sebanyak 2 orang
Sedangkan untuk jumlah pejabat fungsional di lingkungan BPPP
sampai akhir 2016 berjumlah 33 orang, dengan komposisi
sebagai berikut :
• Peneliti sebanyak 26 orang,
• Statistisi sebanyak 3 orang,
• Pranata Komputer sebanyak 1 orang,
• Perencana sebanyak 1 orang, dan
• Analis Kepegawaian sebanyak 2 orang.
Untuk meningkatkan kompetensi SDM yang ada, secara rutin
diadakan berbagai pelatihan dan workshop untuk memperluas
wawasan dan menambah keahlian pegawai di BPPP. Beberapa
pelatihan tersebut misalnya diklat peningkatan kemampuan
bahasa berupa kursus TOELF/IELTS. Workshop/seminar
peningkatan pengetahuan seperti Workshop Knowledge Sharing
dan Workshop Lecture Series secara berkala diadakan dengan
mengundang narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya
untuk berbagi ilmu dan pandangan terhadap isu-isu
perdagangan dan terkait perdagangan yang sedang hangat.
Total rata-rata peserta setiap tahunnya untuk kegiatan diklat
tersebut sebanyak lebih dari 500 orang, baik dari kalangan BPPP
maupun Kementerian Perdagangan pada umumnya
b. Sumber Informasi yang Memadai
Informasi merupakan salah satu hal yang penting bagi kegiatan
kajian dan perumusan kebijakan perdagangan. Sumber
informasi yang dimiliki Badan Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Perdagangan telah dikembangkan dengan
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 9
tersedianya antara lain, database di bidang perdagangan dan
sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi. Selain itu,
dalam upaya mendukung kelancaran pelayanan data/informasi
yang cepat dan akurat, BPPP secara rutin berlangganan
datadengan Badan Pusat Statistik (BPS) di bidang informasi
sektor perdagangan. Selain BPS sumber data dan informasi
perdagangan juga di dapatkan dari CEIC, Reuters, Reuters
Knowledge dan WITS.
c. Pemanfaatan Hasil Kajian
Perhatian yang tinggi dari Pimpinan Kementerian Perdagangan
terhadap pemanfaatan hasil kajian menjadi faktor utama bagi
berkembangnya kegiatan kajian di BPPP. Perhatian pimpinan ini
harus diiimbangi dengan peningkatan mutu dan kualitas hasil
kajian sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Di samping
pemanfaatan hasil kajian dalam perumusan kebijakan oleh unit-
unit di lingkungan Kementerian Perdagangan, hasil kajian BPPP
diharapkan dapat dimanfaatkan lebih luas misalnya oleh para
pelaku usaha, akademisi, serta instansi pemerintah lainnya
sehingga akan memacu kinerja BPPP dalam menghasilkan kajian
yang berkualitas.
d. Meningkatnya Perhatian Pemerintah terhadap Penelitian
Pemerintah saat ini terus mendorong agar para peneliti yang
ada di berbagai institusi, baik pemerintah, perguruan tinggi,
maupun litbang swasta untuk membantu pemerintah
merumuskan kebijakan publik melalui penelitian yang
dilakukannya. Peneliti diharapkan dapat menyumbangkan
konsep, pemikiran, penemuan, teori dan pendekatan baru yang
dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mencapai sasaran
yang ditetapkan dalam rencana pembangunan serta
melaksanakan agenda prioritas yang tertuang dalam Nawa Cita.
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 10
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah melalui
Kementerian Ristek dan Dikti dan Kementerian Keuangan
mengeluarkan pedoman penyusunan kegiatan penelitian,
khususnya bagi kementerian/lembaga pemerintah, misalnya
PMK 106/2016 tentang Standar Biaya Masukan Khusus.
e. Berkembangnya Lembaga Pengkajian di Indonesia
Peningkatan kebutuhan akan studi/kajian serta produk-produk
akademis lainnya yang handal dan terpercaya (credible) telah
mendorong tumbuhnya institusi/lembaga penelitian/pengkajian
untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut. Kondisi
tersebut mendorong munculnya berbagai institusi pengkajian
yang berkualitas dan diharapkan dapat menciptakan sinergi
kegiatan serta terbukanya kerjasama kajian yang bertujuan
untuk meningkatkan mutu hasil kajian. Selain itu, saat ini telah
banyak berkembang lembaga litbang swasta dan perguruan
tinggi yang telah diakui kredibilitasnya oleh masyarakat,
misalnya CSIS, LM-UI, Lembaga Penelitian UGM dan sebagainya.
Selain berbagai potensi yang dimiliki, BPPP juga menghadapi
berbagai permasalahan dan tantangan baik secara permasalahan
eksternal dibidang perdagangan maupun masalah internal BPPP
dalam melakukan pengkajian dan selanjutnya dapat memberikan
rekomendasi kebijakan pemecahannya. Permasalahan ini tentunya
akan mempengaruhi capaian kinerja BPPP. Adapun permasalahan
internal yang dihadapi BPPP adalah:
a. Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Peneliti
Salah satu kunci sukses untuk memenuhi meningkatnya
permintaan akan kajian dan rekomendasi kebijakan yang
berkualitas BPPP adalah memiliki sumber daya manusia
khususnya peneliti yang jumlahnya proporsional, profesional
dan kompeten di bidangnya. Walaupun setiap tahunnya
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 11
diusahakan terdapat penambahan jumlah peneliti, namun
pertumbuhannya tidak secepat naiknya permintaan akan kajian
kebijakan maupun isu-isu perdagangan yang memerlukan kajian
dalam penyusunan kebijakannya. Kondisi ini terjadi karena
terbatasnya alokasi formasi peneliti yang dialokasikan kepada
BPPP setiap tahunnya. Terbatasnya jumlah peneliti ini terlihat
dari rasio pejabat fungsional peneliti yang ada saat ini. Dari total
118 pegawai BPPP pada bulan Desember 2016, yaitu hanya
sebanyak 27 orang yang menjadi Peneliti, dengan rincian
Peneliti Pertama berjumlah 13 orang, Peneliti Muda berjumlah
12 orang, dan Peneliti Madya 2 orang. Jumlah peneliti tersebut
dirasakan masih sangat kurang dibanding beban tugas yang
diemban BPPP mengingat tupoksi baru yang semakin strategis.
Selain terbatasnya jumlah peneliti, kemampuan peneliti dalam
menghasilkan kajian dan output lainnya, seperti karya tulis
ilmiah yang siap diterbitkan pada jurnal-jurnal ilmiah juga
dirasakan masih kurang. Hal ini disebabkan karena hampir
seluruh peneliti BPPP merupakan peneliti muda yang masih
memerlukan banyak bimbingan dan peningkatan kemampuan.
Rata-rata peneliti baru menjabat sebagai fungsional peneliti
selama kurang lebih 1 hingga 2 tahun saja. Dengan demikian
sebenarnya masih terbuka luas kesempatan pembinaan yang
lebih intensif bagi mereka.
Isu tingkat pendidikan para peneliti juga berpengaruh terhadap
kemampuan mereka dalam menghasilkan karya ilmiah yang
berkualitas. Walaupun rata-rata peneliti telah meraih gelar S2,
namun kualitasnya masih dapat ditingkatkan dengan menaikkan
tingkat pendidikan peneliti menjadi S3 dan mengadakan
kegiatan pembangunan kapasitas lainnya yang diperlukan bagi
mereka. Kondisi ini perlu direspon oleh manajemen BPPP
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 12
mengingat berdasarkan pengamatan, lembaga-lembaga litbang
dalam dan luar negeri kini tengah berlomba untuk memperbaiki
tingkat kompetensi mereka, dimana salah satunya melalui
perbaikan tingkat pendidikan para peneliti. Bahkan ditemukan
ada lembaga litbang yang hanya menerima lulusan S3 sebagai
peneliti mereka.
b. Rendahnya Minat Pegawai Menjadi Peneliti
Rendahnya jumlah peneliti terutama disebabkan karena
kurangnya minat pegawai BPPP untuk menjadi peneliti pengkaji
di sektor perdagangan. Hal ini perlu disikapi secara serius dan
perlu dicarikan jalan pemecahannya. Sistem kompensasi bagi
peneliti yang telah diatur oleh pemerintah pusat dirasakan
masih kurang menarik, sehingga belum dapat memberikan
motivasi atau rangsangan positif bagi para calon peneliti. Sistem
penghargaan serta fasilitas-fasilitas seperti sarana publikasi atas
karya-karya ilmiah yang telah diberikan oleh BPPP juga ternyata
belum berjalan maksimal sehingga belum dapat menjadi
motivasi yang efektif untuk menjadi peneliti.
c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengkajian
Ruang kerja peneliti pada BPPP yang representative perlu
didukung oleh tersedianya sarana kerja pegawai yang berupa
antara lain alat pengolah data yang fungsional. Secara ideal
setiap pejabat peneliti seharusnya mempunyai fasilitas alat
pengolah data (personal computer) masing-masing sehingga
tidak tergantung pada pejabat peneliti lainnya. Selain itu,
dukungan pengadaan sumber informasi dan referensi baik
berupa software maupun hardware pengolah data, literatur
baik berupa buku, jurnal, dan majalah ilmiah dapat dikatakan
tidak ada, sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil
kajian secara akademis.
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 13
d. Kualitas hasil yang belum optimal secara akademis
Permasalahan ini masih sama seperti tahun 2015 yang dihadapi
oleh BPPP, dimana minimnya pemanfaatan hasil kajian salah
satunya disebabkan oleh belum tercapainya kualitas maksimal
dari kajian yang dilaksanakan oleh BPPP akibat adanya
kelemahan dari segi akademis. Walaupun telah dilakukan
berbagai tahap perencanaan, monitoring hingga evaluasi
kegiatan kajian, namun tahapan tersebut masih belum dapat
optimal meningkatkan kualitas hasil kajian. Hal ini disebabkan
belum matangnya budaya penelitian yang kritis, tidak mudah
puas terhadap hasil, dan bertanggungjawab pada para peneliti
BPPP serta tidak adanya semacam dewan penasehat atau
pengawas yang dapat memantau kualitas kajian yang
dihasilkan, baik dari proses maupun hasil sebagaimana dimiliki
oleh lembaga litbang yang telah dikenal reputasinya. Selama ini,
review hasil kajian sementara dan akhir hanya dilakukan secara
internal sehingga tidak memberikan dorongan yang cukup
untuk menghasilkan kajian yang lebih berkualitas. Akibatnya,
masih sering ditemui keengganan tim peneliti untuk
mengadopsi masukan-masukan yang diberikan oleh
stakeholders/reviewer yang sebenarnya berguna bagi perbaikan
hasil kajian mereka.
Pada lembaga litbang yang telah well-established, permasalahan
ini dapat diatasi apabila terdapat dewan pengawas/penasehat
maupun keterlibatan stakeholders yang melakukan peer review
terhadap hasil kajian BPPP.
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 14
A. Renstra BPPP Tahun 2015-2019
Dinamika lingkungan strategis sektor perekonomian secara umum
dan sektor perdagangan khususnya sedikit banyak telah
memunculkan berbagai persoalan yang luas dan komplikatif. Untuk
merespon berbagai kondisi dan persoalan tersebut dibutuhkan
kebijakan yang artikulatif, responsif, antisipatif, dengan dampak
implementasi yang terukur. Dengan demikian kebijakan yang
dikeluarkan nantinya dapat efektif memberikan solusi terhadap
permasalahan yang dihadapi.
Untuk menghasilkan kebijakan semacam itu dibutuhkan peran
analisis/kajian yang komprehensif. BPPP sebagai internal think tank
di lingkungan Kementerian Perdagangan diamanatkan untuk
melakukan kajian/analisis atas isu-isu kebijakan yang dihadapi oleh
Kementerian Perdagangan secara keseluruhan. Lebih jauh,
diharapkan melalui rekomendasi kebijakan yang dihasilkannya,
BPPP mampu memberikan peran yang berarti dalam menentukan
arah kebijakan Kementerian Perdagangan jauh ke depan, baik bagi
isu-isu terkini (current issue) maupun untuk isu-isu perdagangan
jangka panjang dan strategis.
Agar BPPP dapat lebih optimal mendukung proses penyusunan
kebijakan di Kementerian Perdagangan, maka untuk mengarahkan
kebijakan dan strateginya BPPP menyusun Rencana Strategis BPPP
2015-2019. Renstra tersebut disusun dengan mempertimbangkan
isu-isu kebijakan dan perkembangan sektor perdagangan yang
akan dihadapi oleh Kementerian Perdagangan 5 tahun mendatang.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 15
Visi dan misi pembangunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo
dijabarkan dalam 9 agenda prioritas “Nawa Cita” yang berisi cita-
cita pembangunan Indonesia di segala bidang. Nawa Cita disusun
berdasarkan ideologi “Trisakti”, yang pertama kali dicetuskan oleh
Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dalam
menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan bangsa dan
negara. Konsep Trisakti sendiri terdiri dari 3 pilar: 1) Kedaulatan
dalam politik, 2) Berdikari dalam ekonomi, dan 3) Kepribadian
dalam kebudayaan. Berdasarkan konsep asli Trisakti, pemerintah
baru kemudian menjabarkan lebih rinci ketiga pilar tersebut ke
dalam 31 agenda strategis, dengan rincian 12 agenda strategis
untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik,
16 agenda strategis untuk menuju Indonesia yang berdikari dalam
bidang ekonomi, dan 3 agenda strategis untuk Indonesia yang
berkepribadian dalam kebudayaan.
Dari 9 agenda prioritas Nawacita, 3 pilar Trisakti dan 31 agenda
strategis kemudian Kementerian Perdagangan mengidentifikasikan
tujuan-tujuan/sasaran strategis pembangunan yang sekiranya
terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perdagangan.
Hasil identifikasi ini kemudian menjadi dasar bagi penetapan
operasional kegiatan di Kementerian Perdagangan selama 5 tahun
ke depan, termasuk di BPPP.
BPPP sebagai salah satu unit pendukung Kementerian Perdagangan
yang melakukan pengkajian kebijakan di bidang perdagangan
memiliki pandangan jauh ke depan untuk mendukung
pembangunan sektor perdagangan sesuai dengan amanat dari
Nawa Cita.
Pandangan ini kemudian dinyatakan dalam Rencana Strategis BPPP
yang merupakan bagian integral dari Rencana Strategis
Kementerian Perdagangan 2015-2019. Oleh karena itu visi BPPP
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 16
juga merupakan bagian integral dari visi pembangunan
perdagangan 2015-2019 yang dirumuskan untuk menggali dan
menyampaikan persepsi yang sama mengenai pembangunan
perdagangan. Persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk
komitmen jajaran BPPP untuk merealisasikan visi dan misi
pembangunan nasional di bidang perdagangan.
Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat
kabinet pertama, maka ditetapkan hanya ada visi dan misi Presiden
dan seluruh Kementerian/Lembaga diminta untuk menjabarkan
operasionalisasi visi dan misi presiden tersebut dalam kegiatan
masing-masing organisasi. Oleh karena itu dalam rangka
menentukan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah
dan panjang dan dengan mempertimbangkan perkembangan,
masalah dan berbagai upaya pembangunan perdagangan ke depan
maka visi BPPP 2015-2019 adalah: “Terwujudnya Indonesia yang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong”.
Dengan visi ini BPPP berkomitmen mendukung visi Kementerian
Perdagangan dalam mewujudkan visi pemerintahan baru melalui
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi unit pengkaji
(think tank) yang dapat dipercaya (credible) dan secara aktif serta
responsif terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan
perdagangan.
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka harus
ditentukan cara-cara yang harus ditempuh oleh setiap unit eselon
II yang ada di lingkungan BPPP yang tertuang sebagai misi. Misi
tersebut merupakan sesuatu yang harus diemban dan
dilaksanakan oleh unit kerja terkait untuk mendukung pencapaian
visi. Dengan pernyataan misi ini, diharapkan seluruh pegawai BPPP
dapat memahami peran unit kerja secara lebih baik, dan dapat
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 17
berpartisipasi dalam mendorong keberhasilannya dengan
melaksanakan perannya masing-masing dengan baik. Oleh karena
itu, untuk mewujudkan visi tersebut maka misi BPPP adalah:
“Menghasilkan rekomendasi kebijakan perdagangan yang berdaya
guna berdasarkan hasil kajian”.
Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BPPP, maka tujuan yang
ingin dicapai pada periode 2015-2019 adalah: ”Penyediaan
rekomendasi kebijakan perdagangan yang artikulatif, tepat waktu,
dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan”.
Sasaran strategis yang ingin dicapai BPPP pada periode tahun
2015-2019 adalah :
1. Sasaran strategis untuk Kementerian Perdagangan:
“Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian”
2. Sasaran strategis tingkat Eselon I:
”Tersedianya rekomendasi kebijakan sebagai bahan
perumusan kebijakan”.
Adapun diagram keterkaitan misi – tujuan – sasaran strategis -
indikator BPPP dengan Kementerian Perdagangan dapat dilihat
pada beberapa diagram berikut: (Gambar 1, 2, dan 3).
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 18
Gambar 1. Keterkaitan Misi dan Sasaran Kementerian Perdagangan Tahun 2015 - 2019 Sumber: Dokumen Review Renstra BPPP (2016)
Gambar 2. Keterkaitan antara Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan, Misi, Tujuan dan Sasaran BPPP Tahun 2015 – 2019
Sumber: Dokumen Review Renstra BPPP (2016)
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 19
Dari gambar 1 dan 2, BPPP mendukung Kementerian Perdagangan
melalui peran BPPP terhadap seluruh pencapaian Sasaran Strategis
Kementerian Perdagangan. Dari situ, BPPP kemudian menetapkan
misi, tujuan, dan sasaran strategis sebagaimana telah dijelaskan
diatas hingga indikator sasaran yang akan dicapai oleh BPPP pada
tahun 2015-2019, yang terangkum pada diagram berikut:
Gambar 3. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator BPPP Tahun 2015 - 2019 Sumber: Dokumen Review Renstra BPPP (2016)
Adapun target capaian indikator kinerja sasaran BPPP pada tahun
2015-2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 1. Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran BPPP Periode 2015-2019
Indikator Kinerja Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
(1) Persentase rekomendasi yang digunakan untuk perumusan kebijakan di sektor perdagangan
20
25
30
35
40
(2) Persentase rekomendasi /masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I
10
15
20
25
30
(3) Persentase jenis data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan yang dikelola
5
10
15
20
25
Indikator kinerja sasaran strategis BPPP di atas selanjutnya akan
dijabarkan menjadi sasaran dan indikator kinerja kegiatan pada
tingkat eselon II yang akan diuraikan lebih detail pada bagian
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 20
selanjutnya review ini. Sebagai catatan, dalam perumusan sasaran
dan indikator kinerja kegiatan BPPP (khususnya Indikator kinerja I
dan II), sesuai PMK 106/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA
2017, disusun berdasarkan metode ADIK (Arsitektur Data dan
Informasi Kinerja).
Dari sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) tersebut kemudian
diturunkan ke dalam sasaran dan indikator kinerja kegiatan (IKK)
yang ada pada eselon II di lingkungan BPPP. Adapun indikator
kinerja kegiatan yang digunakan pada sasaran ini berasal dari
seluruh unit eselon II di lingkungan BPPP. Mengingat hasil IKU
bersifat outcome (hasil lanjut/dampak dari output), maka terdapat
beberapa catatan dalam menerjemahkan IKU ke dalam IKK,
khususnya terkait penghitungan targetnya, yaitu sebagai berikut:
a. Jumlah target IKU pertama yaitu persentase rekomendasi
kebijakan bukan merupakan akumulasi jumlah target output
pada level IKK yaitu Layanan pengkajian dan laporan forum
diskusi. Penentuan target IKU didasarkan pada fakta bahwa
selama ini tidak semua hasil kajian yang akan sepenuhnya
digunakan dalam penyusunan kebijakan. Oleh karena itu,
jumlah rekomendasi kebijakan dihitung berdasarkan
rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh BPPP kepada
unit terkait maupun digunakan oleh stakeholders, khususnya
internal Kementerian Perdagangan.
b. Satuan target IKU kedua berbeda dengan satuan target IKK
pendukungnya pada level eselon II. Perbedaan ini terjadi
karena target pada IKK merupakan keluaran (output) dari
kegiatan tahunan yang dikerjakan oleh unit eselon II.
Sedangkan untuk target IKU ditetapkan dari tindak lanjut
terhadap output pada level IKK sehingga menghasilkan dampak
(outcome).
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 21
Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian
Perdagangan, maka kebijakan BPPP diarahkan untuk :
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas kajian kebijakan di sektor
perdagangan kearah rekomendasi kebijakan yang bersifat
demand-driven dan evidence-based;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM BPPP, khususnya
peneliti dan pengelola TIK;
3. Peningkatan jejaring kerja dengan pemerintah daerah
(Disperindag, Balitbangda, TPID BI) dan lembaga kelitbangan
lainnya di dalam dan luar negeri dalam rangka pengkajian
kebijakan perdagangan;
4. Peningkatan kapasitas BPPP dalam mendukung pelaksanaan
Sistem Informasi Perdagangan;
5. Diseminasi hasil kajian dan diskusi kebijakan dengan triple
helix dalam rangka penyebarluasan hasil kajian dan konsultasi
publik, baik di pusat dan daerah.
Langkah-langkah/strategi yang ditempuh oleh BPPP, antara lain:
1. Melibatkan pakar/narasumber/tenaga ahli yang kompeten
dan berpengalaman sesuai bidangnya serta stakeholders
terkait lainnya dalam kegiatan pengkajian kebijakan
perdagangan dan penyusunan rekomendasi kebijakan,
2. Mengirim dan mengikutsertakan staf BPPP untuk mengikuti
diklat teknis dan fungsional, pemagangan pada lembaga riset
di dalam dan luar negeri, seminar, workshop, dan forum
ilmiah lainnya,
3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk
kegiatan pengkajian dan pengelolaan sistem informasi
perdagangan.
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 22
Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan mempunyai 1
(satu) program, yaitu “Program Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Perdagangan”. Arah pelaksanaan program tersebut
adalah:
1. Pengkajian perdagangan dalam negeri melalui pengkajian
dengan fokus kajian bidang sarana dan lembaga
perdagangan, Bidang logistik, investasi dan fasilitasi usaha,
standardisasi dan perlindungan konsumen;
2. Pengkajian perdagangan luar negeri melalui pengkajian
dengan fokus kajian bidang ekspor impor, pengamanan dan
fasilitasi perdagangan;
3. Pengkajian dan pengembangan kebijakan kerjasama
perdagangan internasional melalui pengkajian dengan fokus
kajian bidang kerjasama multilateral, regional dan bilateral;
4. Pengembangan sistem informasi perdagangan melalui
peningkatan pengelolaan perencanaan, koordinasi,
pembinaan dan pengembangan dalam basis data dan
pelayanan data, pelayanan dan pengembangan teknologi
informasi;
5. Peningkatan tatakelola administrasi yang baik, melalui
peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis
lainnya dengan fokus peningkatan urusan rencana,
pemantauan program dan kerjasama, urusan administrasi
keuangan, kepegawaian dan umum, urusan evaluasi,
pelaporan dan dokumentasi dalam rangka meningkatkan
kualitas kajian dan pengembangan kebijakan perdagangan.
B. Rencana Kerja dan RKA BPPP Tahun 2016
Rencana Kinerja Tahunan BPPP
Agar dapat menjalankan peran tersebut dengan optimal, maka
BPPP perlu menyelaraskan kembali tugas pokok dan fungsi setiap
unit di lingkungan BPPP serta penyesuaian target kinerja dan
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 23
rumusan indikator kinerja yang telah disusun sesuai dengan
nomenklatur baru pada Rencana Strategis (Renstra) BPPP 2015-
2019. Diharapkan sinkronisasi dan penyesuaian yang dituangkan
dalam Review Rencana Strategis BPPP 2015- 2019 Tahun 2016 ini
dapat semakin meningkatkan kualitas proses dan hasil pengkajian
dan pengembangan yang dihasilkan oleh BPPP
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam Laporan
Kinerja BPPP Tahun 2016, maka untuk menghasilkan indikator
kinerja yang sesuai dengan perencanaan serta dapat terukur
dengan baik, BPPP di tahun 2016 mengadakan pembahasan untuk
telaah ulang terhadap indikator kinerja yang telah digunakan
sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
selanjutnya.
RKT merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang
telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan melalui
berbagai kegiatan tahunan yang disesuaikan dengan tugas fungsi
BPPP serta anggaran yang akan diterima. RKT juga dijadikan dasar
penetapan Perjanjian Kinerja BPPP. Oleh karena itu, penyusunan
RKT menjadi salah satu langkah perencanaan yang sangat penting
untuk mewujudkan capaian kinerja yang terarah dan terukur serta
implementatif. Adapun rincian RKT BPPP Tahun 2016 adalah:
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan BPPP Tahun 2016
Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya Kualitas
Kebijakan dan Regulasi
Berbasis Kajian
Persentase rekomendasi yang digunakan untuk perumusan kebijakan di sektor perdagangan
% 25
Persentase rekomendasi /masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I % 15
Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan
Persentase jenis data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan yang dikelola % 10
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 24
Rencana Kerja Rencana Kerja (Renja) BPPP adalah dokumen rencana kerja sebagai
penjabaran dari tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis BPPP, dan dilaksanakan
selama satu tahun anggaran. Dalam rangka pencapaian visi, misi,
tujuan, dan sasaran strategis, maka telah disusun 1 (satu) program,
yaitu : “Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Perdagangan” yang meliputi kegiatan: (1) Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPP; (2) Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan
Perlindungan Konsumen; (3) Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Pengamanan
Perdagangan; (4) Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Kerjasama Perdagangan Internasional; (5) Pengembangan Sistem
Informasi Perdagangan.
Program merupakan penjabaran kebijakan sesuai visi dan misi
BPPP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi masing-
masing Unit Eselon II BPPP. Program dijabarkan ke dalam beberapa
kegiatan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Unit
Eselon III di lingkungan BPPP.
Selanjutnya, disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berisi
besaran alokasi belanja anggaran yang diperlukan dalam rangka
pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) dengan indikator
kinerja yang terukur terhadap program dan kegiatan yang
ditetapkan. Pada awal tahun 2016 BPPP mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp 64.370.000.000, namun terjadi revisi APBN-P
menjadi sebesar Rp 57.391.470.000,- serta pagu selfblocking yang
tidak bisa dimanfaatkan sebesar Rp 3.834.869.000,- yang
dituangkan dalam 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 25
Tabel 3. Rencana Kerja Anggaran BPPP Tahun 2016
NO PROGRAM KEGIATAN
PAGU PAGU REVISI
(PERJANJIAN KINERJA)
Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan Perdagangan
64.370.000.000 57.391.470.000
1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPP
32.180.000.000 29.243.332.000
2
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen
4.460.000.000 2.960.000.000
3
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Pengamanan Perdagangan
3.960.000.000 2.459.820.000
4 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional
3.960.000.000 2.860.000.000
5 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan
19.810.000.000 19.868.318.000
C. Perjanjian Kinerja BPPP Tahun 2016
Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja
tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah
atau unit organisasi yang menerima amanah atau tanggungjawab.
Perjanjian kinerja suatu instansi pemerintah atau unit kerja akan
menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu
instansi pemerintah atau unit kerja dalam suatu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Dalam perjanjian kinerja terdapat dasar penilaian keberhasilan/
kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan tolok ukur
kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur yang diturunkan
menjadi indikator kinerja. Dengan membandingkan target kinerja
dengan realisasi kerja maka dapat dinilai seberapa besar
pencapaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang sudah
diturunkan dari sasaran strategis organisasi.
Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif menggambarkan
pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 26
berupa output maupun outcome. Indikator kinerja keluaran
(output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau
non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan
dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator hasil
(outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan
ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat. Indikator kinerja yang
ditetapkan harus dapat diukur dan terkait langsung (relevan)
dengan sasaran.
Tahun 2016, BPPP melakukan perubahan penetapan indikator
capaian sasaran (output/outcome)-nya yang digunakan pada tahun
2010-2015. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan dengan jelas
kinerja BPPP yang sesungguhnya melalui output dan outcome yang
dihasilkan.
Pada tahun 2016, sebenarnya BPPP hanya memiliki 1 (satu) sasaran
program yang fokus kepada penyusunan kajian dalam rangka
penyusunan kebijakan, namun karena Pusat Data dan Sistem
Informasi Kementerian Perdagangan masih satu dalam Satuan
Kerja dan Perjanjian Kinerja tidak berubah, maka BPPP memiliki 2
(dua) sasaran program yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.
Sasaran tersebut terdiri dari (1) Meningkatnya Kualitas Kebijakan
dan Regulasi Berbasis Kajian; dan (2) Meningkatnya pemanfaatan
data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan.
Kedua sasaran ini diturunkan menjadi 3 (tiga) Indikator Kinerja (IK)
yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPP yaitu (1)
Persentase rekomendasi yang digunakan untuk perumusan
kebijakan di sektor perdagangan, (2) Persentase rekomendasi
/masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I, dan (3)
Persentase jenis data/informasi perdagangan dan terkait
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 27
perdagangan yang dikelola (Lampiran 2).
Hal ini, berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang
memiliki 5 (lima) sasaran program yang dijabarkan pada 7 (tujuh)
indikator kinerja, namun demikian sebenarnya output/outcome
yang dihasilkan tidak berubah hanya lebih menyederhanakan saja.
Indikator kinerja ini juga mendukung indikator kinerja program
Kementerian Perdagangan. Cara penghitungan indikator kinerja
dan sumber data yang digunakan tercantum pada Lampiran 3.
Sasaran 1
Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Berbasis Kajian
Dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu pengkajian dan
pengembangan perdagangan, BPPP terus berupaya meningkatkan
kualitas kajian/analisis serta regulasi kebijakan perdagangan
berbasis kajian.
Hasil kajian yang berkualitas akan bermanfaat bagi stakeholder.
Sehingga untuk mengetahui kajian/analisis serta regulasi kebijakan
perdagangan berbasis kajian yang dilakukan BPPP bermanfaat
adalah dengan melihat persentase rekomendasi yang digunakan
untuk perumusan kebijakan di sektor perdagangan dan persentase
rekomendasi /masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I.
Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan BPPP mempunyai peranan penting dalam pemberian data dan
informasi khususnya data-data perdagangan yang diperlukan oleh
pemangku kepentingan baik di lingkungan Kementerian
Perdagangan maupun di luar Kementerian Perdagangan. Sasaran
kedua ini yang mengelola adalah Pusat Data dan Sistem Informasi
dimana bertanggungjawab pada penyampaian data dan informasi
yang tepat guna pada pihak yang berkepentingan.
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 28
Ukuran keberhasilan terlaksananya pelayanan data dan informasi
perdagangan tersebut adalah dengan melihat persentase jenis
data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan yang
dikelola. BPPP melalui Pusat Data dan Sistem Informasi
menargetkan terjadi peningkatan jenis jumlah data/informasi yang
dikelola dari tahun ke tahunnya.
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 29
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban BPPP untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah
ditetapkan.
A. Capaian Kinerja BPPP
Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja BPPP seperti yang tertuang dalam
formulir pengukuran pencapaian kinerja (Lampiran 4), secara umum kinerja BPPP
menunjukkan hasil yang baik dimana rata-rata capaian kinerja pada sasaran BPPP tahun
2016 mencapai 161,72% (Tabel 4) dan melebihi harapan yang ditargetkan pada awal
tahun. Hal ini menunjukkan bahwa BPPP telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
dengan baik.
Tabel 4. Capaian Kinerja BPPP Tahun 2016
Indikator Kinerja Target
/Satuan Realisasi Capaian (%)
SASARAN I Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Berbasis Kajian
Persentase rekomendasi yang digunakan untuk perumusan kebijakan di sektor perdagangan
25 % 100,00 % 400,00
Persentase rekomendasi /masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I
15 % 26,32 % 175,44
SASARAN II Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan
persentase jenis data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan yang dikelola
10 % 3,57 % 35,71
Total rata-rata sasaran 161,72
Secara umum, rata-rata pencapaian kinerja BPPP sejak 2010
sampai dengan 2016 selalu di atas 100%. Artinya, bahwa BPPP
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan
rekomendasi kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan serta
menyediakan data dan informasi yang tepat guna. Pencapaian ini
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 30
juga menunjukkan bahwa BPPP selalu berkomitmen terhadap
kinerja yang hendak dicapainya.
Selain melihat capaian kinerja BPPP secara umum, perlu juga
mengetahui bagaimana capaian kinerja BPPP dari tiap-tiap sasaran
dan indikator kinerja. Oleh karena itu di bawah ini, akan
disampaikan capaian-capaian BPPP selama tahun 2016.
Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Berbasis Kajian
IK- 1. Persentase rekomendasi yang digunakan untuk
Di tengah dinamika sektor perdagangan yang semakin kompleks,
Kementerian Perdagangan sebagai regulator dituntut untuk dapat
mengeluarkan kebijakan yang solutif, antisipatif, artikulatif dan
responsif. Agar suatu kebijakan dapat memenuhi persyaratan
tersebut maka diperlukan adanya kajian atau analisis.
Untuk mendukung penyusunan kebijakan perdagangan yang
berkualitas, Sasaran Program I BPPP yang akan dicapai selama
tahun 2015 – 2019 adalah “Meningkatnya kualitas kebijakan dan
regulasi berbasis kajian”. Kebijakan/regulasi yang dikeluarkan
pemerintah perlu dilandasi dengan pengkajian terlebih dahulu.
Kajian dalam proses penyusunan kebijakan publik diharapkan
mampu menampilkan alternatif solusi, dampak penerapan,
interaksi berbagai faktor dan efektivitas suatu kebijakan.
Dalam rangka mencapai sasaran strategis 1 didukung oleh dua
indikator kinerja yaitu “ Persentase rekomendasi yang digunakan
untuk perumusan kebijakan di sektor perdagangan” dan
“Persentase rekomendasi/ masukan kebijakan yang disampaikan
ke K/L/D/I”. Rata-rata capaian sasaran sampai dengan akhir tahun
2016 adalah sebesar 287,72% dengan penjelasan sebagai berikut:
Indikator kinerja 1, pada intinya sama dengan indikator kinerja ke-
3 tahun 2015 yaitu persentase hasil kajian yang digunakan dalam
rangka penyusunan kebijakan.
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 31
perumusan kebijakan di sektor perdagangan
Berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, kajian dan analisis
BPPP terbagi dalam kajian/analisis jangka panjang dan jangka
pendek baik yang bersifat responsif atau antisipatif. Hasil kajian
BPPP diharapkan dapat menjadi dasar dalam rangka penyusunan
kebijakan perdagangan atau terkait perdagangan, baik oleh
pimpinan/pemangku kepentingan di lingkungan internal maupun
eksternal Kementerian Perdagangan.
Kegiatan pendukung untuk mencapai target indikator kinerja ini
adalah:
1. Kajian/analisis di bidang perdagangan dalam negeri,
perdagangan luar negeri, dan kerjasama perdagangan
internasional;
2. Forum diskusi terbatas isu-isu kebijakan perdagangan dalam
negeri, perdagangan luar negeri, dan kerjasama perdagangan
internasional.
BPPP menargetkan Persentase rekomendasi yang digunakan
untuk perumusan kebijakan di sektor perdagangan pada tahun
2016 adalah sebesar 25% dari total jumlah kajian/analisis yang
dilakukan BPPP pada tahun berjalan (2016). Target pelaksanaan
kajian BPPP selama tahun 2016 adalah 57 kajian/analisis (output
RKAKL), dimana 22 kajian/analisis bidang perdagangan luar negeri,
21 kajian/analisis bidang perdagangan dalam negeri, dan
14 kajian/analisis bidang Kerjasama perdagangan internasional.
Sampai dengan akhir tahun 2016, BPPP telah berhasil melakukan
analisis/kajian sebanyak 88 hasil kajian/analisis BPPP, dimana 76
hasilnya dijadikan sebagai rekomendasi kepada para pembuat
kebijakan baik di lingkungan internal maupun eksternal
Kementerian Perdagangan untuk dijadikan dasar/pertimbangan
dalam penyusunan kebijakan (Lampiran 5).
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 32
Rekomendasi hasil kajian/analisis yang disampaikan terdiri dari
29 rekomendasi di bidang perdagangan dalam negeri,
33 rekomendasi di bidang perdagangan luar negeri dan
14 rekomendasi di bidang kerjasama perdagangan internasional.
Beberapa penyebab besarnya jumlah rekomendasi yang
disampaikan daripada kajian/analisis yang dihasilkan adalah (1)
beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam APBN Tahun 2016,
tetapi dilakukan BPPP dalam memberikan rekomendasi kepada
Pimpinan, (2) satu kajian/analisis bisa menyampaikan 2 (dua)
rekomendasi sekaligus.
Dengan capaian sebanyak 76 rekomendasi yang telah disampaikan
oleh BPPP kepada stakeholders dari target hasil kajian sebanyak
57 laporan, maka persentase hasil kajian yang digunakan dalam
rangka penyusunan kebijakan sampai dengan akhir tahun 2016
sebesar 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja IK-1
sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar 400% dari total
target tahun 2016. Adapun rincian dari hasil rekomendasi tersebut
dapat dilihat pada Lampiran 6.
Selain memberikan rekomendasi kepada stakeholder berdasarkan
hasil pengkajian dan analisis, BPPP juga menjadi unit yang
menyiapkan bahan press release Menteri Perdagangan terkait
perkembangan kinerja perdagangan luar negeri pada setiap bulan
sejak tahun 2010 hingga saat ini. Selain itu, BPPP juga melakukan
kegiatan yang bersifat rutin dan ad hoc, antara lain:
1. Menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk
presentasi dan keynote speaker Mendag;
2. Menyiapkan laporan perkembangan harga bahan pangan
pokok mingguan yang dikirim ke Kementerian Perekonomian
sebagai bahan rapat koordinasi terbatas (Rakortas) dan
laporan perkembangan harga bahan pokok bulanan yang
disampaikan kepada Mendag dan Eselon I terkait;
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 33
IK- 2 : Persentase rekomendasi/masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I
3. Menyiapkan laporan tinjauan pasar bulanan bahan pangan
pokok;
4. Merespon berbagai isu yang ada yang tidak dapat diprediksi
pada awal perencanaan kegiatan, dikarenakan terkait
kebutuhan pimpinan.
Sektor perdagangan tidak dapat dilepaskan dari sektor-sektor
lainnya seperti pertanian, pertambangan, perhubungan, dan lain
sebagainya. Sistem pemerintahan dengan salah satu otonomi
daerah sebagai salah satu fitur utamanya turut menambah
kompleksitas interaksi antar kebijakan, khususnya antara Pusat
dan Daerah. Untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan
pada masing-masing sektor maupun tingkat pemerintahan, maka
kebijakan yang ada maupun yang akan dikeluarkan harus dapat
berinteraksi dengan harmonis. Oleh karena itu, pada tahun 2016
BPPP menargetkan persentase rekomendasi/masukan kebijakan
yang disampaikan ke K/L/D/I melalui publikasi, diseminasi dan
laporan hasil kajian sebesar 15% dari total kajian yang telah
dilaksanakan oleh BPPP pada tahun berjalan.
Kegiatan pendukung untuk mencapai target indikator kinerja ini
adalah:
1. Diseminasi Hasil-hasil Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Perdagangan;
2. Penyusunan Publikasi Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan di Bidang Perdagangan.
Diseminasi yang dilakukan terhadap hasil-hasil kajian dan analisis
BPPP selalu mengundang Kementerian/Lembaga, Dinas Perindag
Daerah, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha, dan Praktisi
perdagangan. Sedangkan target pembaca Publikasi yang terbitkan
oleh BPPP khususnya Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan adalah
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 34
Kementerian/Lembaga, kalangan akademisi (dosen & mahasiswa),
peneliti, dan lembaga penelitian.
Sampai dengan akhir Tahun 2016, BPPP telah menyelenggarakan
tiga kali diseminasi hasil-hasil pengkajian dan pengembangan
kebijakan perdagangan serta 9 (sembilan) hasil kajian yang
disampaikan yaitu:
1. Diseminasi I dilaksanakan di Hotel Mercure, Surabaya, Jawa
Timur pada tanggal 17 Februari 2016 dengan hasil kajian yang
disampaikan berjudul: (a) Implementasi PP71 Tahun 2015
tentang Penetapan dan penyimpanan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting; (b) Integrasi SRG dengan Pasar
Lelang Forward Komoditi; dan (c) Strategi Pengembangan Jasa
Pergudangan di Indonesia;
2. Diseminasi II dilaksanakan di Trans Luxury Hotel, Bandung,
Jawa Barat pada tanggal 1 April 2016 dengan hasil kajian yang
disampaikan berjudul: (a) Peningkatan Perdagangan Indonesia
dengan Selatan-Selatan; (b) Daya Saing Produk Indonesia dan
ASEAN di Pasar Global; dan (c) Peran Perwakilan Perdagangan
di Luar Negeri;
3. Diseminasi III dilaksanakan di Rocky Plaza Hotel, Padang,
Sumatera Barat, pada tanggal 3 Mei 2016 dengan hasil kajian
yang disampaikan berjudul: (a) Potensi Pelaksanaan Kebijakan
Sensitive Product untuk Mendirikan Kemandirian Pangan; (b)
Pemanfaatan Liberalisasi pasar RRT dan Pasar Korea dalam
rangka Peningkatan Ekspor; dan (c) Liberalisasi Sektor jasa
Pariwisata dan Dampaknya Terhadap Perekonomian
Indonesia;
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 35
Gambar 4. Diseminasi Hasil-Hasil Kajian BPPP Tahun 2016
Selain melalui diseminasi, hasil kajian juga disampaikan melalui
publikasi, baik publikasi yang diterbitkan oleh BPPP ataupun yang
diterbitkankan oleh instansi lainnya. Sampai dengan akhir
tahun 2016, hasil kajian BPPP yang dipublikasikan melalui Buletin
Ilmiah Litbang Perdagangan sebanyak 6 (enam) hasil kajian, yaitu:
4. Hubungan Antara Consumption Abroad (Moda 2) dengan
Commercial Presence (Moda 3) di Sektor Jasa Pariwisata
Indonesia (BILP Vol. 10, No.1 Tahun 2016);
5. Penentuan Negara Prioritas Pengembangan ATDAG dan ITPC
Melalui Metode Analitycal Hierarchy Process (BILP Vol. 10,
No.1 Tahun 2016);
6. Proyeksi Ekspor dan Impor Indonesia: Suatu Pendekatan
Vector Autoregressive (BILP Vol. 10, No.1 Tahun 2016)
7. Perkiraan Dampak Asean dan Hong Kong Free Trade Area
(AHKFTA) Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia (BILP Vol.
10, No.2 Tahun 2016)
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 36
Sasaran 2. Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait
perdagangan
IK- 1. Persentase jenis data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan yang dikelola
Untuk mencapai sasaran ini, indikator kinerja yang ditetapkan untuk
mengukur sasaran ini adalah persentase jenis data/informasi
perdagangan dan terkait perdagangan yang dikelola.
Sampai dengan akhir tahun 2016, pencapaian sasaran ini sebesar
35,71% (Tabel 5). IK-1 memiliki cakupan yang luas yaitu
menyangkut pelayanan terhadap unit-unit di lingkungan
Kementerian Perdagangan dan pelayanan kepada masyarakat luas
mengenai kebutuhan data dan informasi perdagangan maupun
terkait perdagangan. Pelayanan data dan informasi meliputi
berbagai jenis layanan termasuk data dan informasi dari hasil
analisis statistik yang diberikan dalam bentuk softcopy maupun
hardcopy antara lain berupa buku statistik perdagangan.
8. Dampak Keberadaan Perwakilan Perdagangan Luar Negeri
Terhadap Kinerja Ekspor Non Migas Indonesia (BILP Vol. 10,
No.2 Tahun 2016)
9. Posisi dan Faktor yang Memengaruhi Kinerja Jasa
Pergudangan Di Indonesia (BILP Vol. 10, No.2 Tahun 2016)
Target hasil kajian yang didiseminasikan/dipublikasi sampai
dengan akhir tahun adalah sebanyak 15% dari total kajian tahun
2016. Dari tiga diseminasi hasil kajian yang telah dilaksanakan
oleh BPPP, ada sembilan kajian yang telah disampaikan ke K/L/D/I.
Selain itu, ada enam kajian yang telah dipublikasikan, sehingga
total kajian yang sudah disampaikan ke K/L/D/I sebanyak 15 hasil
kajian. Dari total 57 kajian/analisis yang dilakukan pada tahun
2016, hasil kajian yang telah disampaikan kepada K/L/D/I adalah
sebesar 26,32%. Dengan demikian, capaian IK-2 sampai dengan
akhir tahun 2016 terhadap target tahun 2016 adalah sebesar
175,44%.
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 37
Kegiatan pendukung yang dilakukan Pusat Data dan Informasi untuk
mencapai target kinerja indikator ini adalah:
(1) Pengelolaan data ekspor impor dengan target 4 jenis
data/informasi, Kegiatan ini bertujuan menyediakan data dan
informasi perdagangan serta data/informasi lainnya yang terkait
dalam bentuk database yang siap dioperasikan atau
diolah/dianalisa serta disajikan bagi para pengguna data dan
informasi. Target yang ditetapkan untuk kegiatan ini adalah 4
jenis data/informasi yaitu data ekspor impor realisasi, data
ekspor impor sementara, data PDB, data harga konsumen (HK)
data ini diperoleh dari BPS dan kemudian data diolah sesuai
dengan kebutuhan, target ini tercapai sesuai dengan yang telah
ditetapkan.
(2) Data internal Kemendag, tujuan kegiatan ini yaitu untuk
melakukan inventarisasi data yang dihasilkan dan dikelola oleh
unit-unit di Kementerian Perdagangan, saat ini data pada
Kementerian Perdagangan dihasilkan dan dikelola oleh beberapa
unit di Kementerian Perdagangan sehingga pengelolaan data
tidak terpusat pada unit Pusat Data dan Sistem Informasi. Oleh
sebab itu, dalam rangka mendukung program Satu Data yang
telah dicanangkan oleh pemerintah, maka Pusat Data dan
Sistem Informasi telah melakukan inventarisasi data internal
yang tersedia di Kementerian Perdagangan untuk mengetahui
seluruh data yang tersedia dan dibutuhkan oleh semua unit di
Kementerian Perdagangan. Proses inventarisasi data internal
Kementerian Perdagangan yang telah dilakukan oleh Pusat Data
dan Sistem Informasi pada tahun 2016 adalah melakukan Rapat
Koordinasi Inventarisasi Data dan Informasi, Permintaan
Kelengkapan Elemen Ketersediaan dan Kebutuhan Data serta
Proses Integrasi Data. Proses Integrasi Data dilakukan sejak
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 38
bulan September sampai dengan Desember 2016. Untuk tahap
awal, terdapat delapan sistem data internal yang akan
diintegrasikan yaitu: INATRADE, API Online, e-SKA, INSW, SIPT,
SIPO, Bappebti, dan SISWAS PK. Tujuan dari pelaksanaan
integrasi data tersebut agar pengguna data di Kementerian
Perdagangan dapat memperoleh data dengan lebih mudah,
cepat dan akurat.
(3) Pengolahan Data Laporan Atdag dengan target 1 jenis
data/informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyajikan data
dan informasi yang disampaikan oleh para Atase
Perdagangan/Kepala ITPC tentang berbagai hal yang terkait
dengan isu perdagangan, perkembangan perdagangan,
perkembangan ekonomi negara-negara akreditasi, yang
diharapkan dapat berguna bagi dunia usaha dalam
mengembangkan bisnisnya di negara-negara akreditasi tersebut.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan
dukungan data eksportir serta buyer Negara akreditasi, agar
dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, target ini tercapai
sesuai dengan yang telah ditetapkan.
(4) Rekonsiliasi Data Impor dan Tarif Bea Masuk Indonesia ke WTO
dengan target 1 jenis data/informasi, kegiatan yang dilakukan
adalah mengolah data impor dan tarif untuk untuk disampaikan
ke Economic Research and Statistic Division – WTO di Jenewa.
Data yang disampaikan adalah data Impor tahun 2015 (nilai,
volume, dan negara asal pada line level tarif nasional) serta data
tarif tahun 2015. Data yang telah disampaikan oleh Indonesia
selanjutnya akan dipublikasikan oleh WTO melalui website TAO
(https://tao.wto.org) agar dapat diakses secara global.
(5) Kerjasama pengelolaan data dengan daerah dengan target 1
jenis data/informasi kegiatan yang dilakukan adalah penyediaan
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 39
dan updating Data Ekspor Impor per Propinsi dengan detail
komoditas berdasarkan HS 10 dijit, HS 6 dijit, dan HS 4 dijit, serta
negara tujuan ekspor dan negara asal impor, pelabuhan
bongkar/muat beserta komoditas HS 2 dijit, serta Neraca
Perdagangan Propinsi. Ekspor berdasarkan Sektor yaitu Sektor
Industri, Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan dengan
periode data lima tahun terakhir dan kumulatif bulan berjalan.
Selain itu juga data impor berdasarkan barang ekonomi
(BEC/Board Economic Comodity). Data tersebut tersimpan dalam
dokumen softcopy berupa database dengan format mdb dalam
bentuk Microsoft Office Access Database. Di dalamnya juga
terdapat form aplikasi sebagai user interface untuk mengambil
data sesuai yang dibutuhkan. Aplikasi Ekspor Impor Daerah yang
dibuat ini tiap bulannya akan diupdate oleh daerah/propinsi
dengan sumber data yang berasal dari Pusat Data dan Sistem
Informasi. Untuk meng-update periode data, maka data terbaru
akan dikirim melalui email ke Dinas Perdagangan di daerah
setiap awal bulan atau ketika data terbaru sudah dikirim oleh
BPS ke Pusat Data dan Sistem Informasi. Pada tahun 2016
kegiatan Kerjasama Pengelolaan Data dengan Daerah dilakukan
dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa
Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi
Sumatera Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Propinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
& UMKM Kalimantan Timur.
(6) Pengelolaan Pelayanan Data Dan Informasi Perdagangan,
Kegiatan ini bertujuan memberikan pelayanan data dan
informasi perdagangan serta informasi lainnya (helpdesk) yang
terkait kepada pengguna data baik di lingkungan maupun di luar
Kementerian Perdagangan melalui internet (website) dan
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 40
intranet yang dapat diakses sendiri oleh pengguna data melalui
aplikasi SISTER serta customize data dan informasi sesuai
kebutuhan pemohon.
(7) Penyediaan Data Digital dengan target 9 jenis data/informasi.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas
penyediaan dan pelayanan data dan informasi perdagangan dan
informasi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Penyediaan data digital ini yaitu CEIC Database (Global CEIC
Database), Data Reuters (Reuters Xtra-3000 dan Reuters
Knowledge), Data JSTOR (Business Collection), Data GTIS, Data
Metal Buletin , Data Asian Metal, Global Trade Analysis Project
(GTAP) Database, WITS - COMTRADE, Data Refensi (CD-Rom IFS
dan DOTs)
Tahun 2015, jumlah data/informasi yang dikelola oleh Pusdatin
sebanyak 64 data/informasi yang terdiri dari: (a) Jenis
data/informasi sebanyak 28 jenis; dan (b) Jumlah Terbitan Data dan
Informasi sebanyak 36 terbitan.
Tahun 2016, BPPP menargetkan terjadi peningkatan jumlah
data/informasi sebesar 10% dari 28 jenis data/informasi yang telah
dikelola sebelumnya pada tahun 2015. Realisasi pada tahun 2016
terjadi peningkatan 1 jenis data yang dikelola yaitu pengelolaan
data internal Kemendag.
Selain itu ada perubahan nama indikator pengelolaan jenis data
yang di tahun-tahun sebelumnya bernama Kerjasama Pengumpulan
Data dengan BPS, maka di 2016 berubah menjadi Pengelolaan data
ekspor impor, akan tetapi esensi dari jenis data yang dikelola sama
dan tidak mengalami perubahan. Adapun rincian data/informasi
yang dikelola BPPP pada tahun 2014, 2015, dan 2016 adalah
sebagai berikut:
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 41
Tabel 5. Jenis data/informasi yang dikelola Tahun 2014, 2015, dan 2016
No Keterangan Realisasi
2014 Realisasi
2015 Realisasi
2016
1. Pengelolaan data ekspor impor
4 4 4
2. Pengelolaan data internal Kemendag
1
3. Pengolahan Data Laporan Atdag
1 1 1
4. Rekonsiliasi Data Impor dan Tarif Bea Masuk Indonesia ke WTO
1 1 1
5. Kerjasama Pengelolaan Data dengan Daerah
1 1 1
6. Pengelolaan Pelayanan Data dan Informasi Perdagangan
12 12 12
7. Penyediaan Data Digital 7 9 9
TOTAL 26 28 29
Sampai dengan akhir tahun 2016, BPPP telah menghasilkan 29 jenis
data dan informasi. Capaian ini kurang dari target semula yang
diharapkan terjadi kenaikan 10% dari 28 jenis data dan informasi.
Hal ini terjadi karena, Pusat Data dan Sistem Informasi saat ini baru
melakukan tahap inventarisasi data internal yang tersedia di
Kementerian Perdagangan untuk mengetahui seluruh data yang
tersedia dan dibutuhkan oleh semua unit di Kementerian
Perdagangan. Untuk tahap awal, terdapat delapan sistem data
internal yang akan diintegrasikan yaitu: INATRADE, API Online, e-
SKA, INSW, SIPT, SIPO, Bappebti, dan SISWAS PK. Sehingga jenis
data yang sudah dikelola antara lain:
1. Data Ekspor, Impor, PDB, dan IHK kerja sama dengan BPS
(4 data);
2. Data internal Kemendag (1 laporan proses Integrasi Data yang
dimiliki Kementerian Perdagangan)
3. Laporan Pelayanan data dan Informasi Perdagangan (12 data
laporan bulanan);
4. CEIC DATABASE (Global CEIC Database) (1 data);
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 42
5. DATA REUTERS (Reuters Xtra-3000 dan Reuters Knowledge)
(1 data);
6. DATA JSTOR (Business Collection) (1 data);
7. DATA GTIS (Terdiri dari 13 Negara) (1 data);
8. DATA METAL BULETIN (Paket Standard) (1 data);
9. DATA ASIAN METAL (Paket Standard) (1 data);
10. DATA REFERENSI (Buku/CD-ROM) (1 data);
11. DATA GTAP (1 data);
12. DATA WITS (1 data);
13. Rekonsialisasi Data Impor dan Tariff Bea Masuk Indonesia ke
WTO (1 data);
14. Pengalahan Data Laporan Atdag (1 laporan);
15. Pengeloan Data dengan Daerah (1 laporan).
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Persentase rekomendasiyang digunakan untuk
perumusan kebijakan disektor perdagangan
Persentase rekomendasi/masukan kebijakanyang disampaikan ke
K/L/D/I
Persentase jenisdata/informasi
perdagangan dan terkaitperdagangan yang
dikelola
%
2015
2016
Gambar 5. Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja BPPP Tahun 2016
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 43
Jika dilihat dari realisasi capaian per indikator BPPP tahun 2016,
seluruhnya mengalami penurunan dibandingkan realisasi capaian
kinerja per indikator tahun 2015 seperti yang terlihat di Gambar 5.
Hal ini disebabkan, beberapa kegiatan batal dilaksanakan karena
terjadi Revisi DIPA dan APBN-P dan adanya penghematan jilid II
yang bersifat Self-blocking.
B. Kinerja Anggaran
Anggaran BPPP tahun 2016 sebesar Rp. 57.391.470.000,-
Penilaian Kinerja Keuangan
Pada tahun 2016 BPPP mendapat alokasi anggaran sebesar sebesar
Rp. 64.370.000.000,- yang dituangkan dalam 1 (satu) program
kemudian setelah direvisi melalui APBNP menjadi
Rp. 57.391.470.000,- yang dialokasikan ke masing-masing unit
Eselon II, masing-masing: (1) Sekretariat BPPP sebesar
Rp 29.243.332.000,-; (2) Puska Dagri Rp 2.960.000.000,-; (3) Puska
Daglu Rp 2.459.820.000,-; (4) Puska KPI Rp 2.860.000.000,-; dan
(5) Pusat Data dan Informasi Perdagangan Rp 19.868.318.000,-.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
BPPP; (2) Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen; (3) Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan
Pengamanan Perdagangan; (4) Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional; dan
(5) Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan.
Pengukuran untuk evaluasi pelaksanaan RKA-KL dilakukan terhadap
aspek implementasi dan aspek manfaat. Aspek implementasi
dilakukan dalam rangka memberikan informasi mengenai
pelaksanaan kegiatan dan capaian keluaran Indikator, adapun
yang diukur dalam Aspek implementasi adalah :
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 44
1. Aspek Penyerapan anggaran;
2. Aspek Konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
3. Aspek Pencapaian keluaran;
4. Aspek Efisiensi.
Aspek manfaat dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi
mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau
pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai penerima manfaat
atas keluaran yang telah dicapai.
Penilaian Kinerja (tingkat keberhasilan program), dilakukan dengan
menghitung Nilai Kinerja (NK) atas aspek implementasi dan aspek
manfaat dikalikan dengan bobot kinerja masing-masing aspek.
Hasil penilaian kinerja, dikelompokan kedalam kategori sebagai
berikut:
1) 90% > NK ≤ 100% dikategorikan Sangat Baik
2) 80% > NK ≤ 90% dikategorikan Baik
3) 60% > NK ≤ 80% dikategorikan Cukup atau Normal
4) 50% > NK ≤ 60% dikategorikan Kurang
5) NK ≤ 50% dikategorikan Sangat Kurang
Berdasarkan pengumpulan data dan mekanisme pengumpulan
data yang dilakukan, maka di peroleh data pengukuran dan
penilaian untuk unit Eselon II kegiatan tahun 2016 di lingkungan
BPPP sebagai berikut:
1. Penyerapan Anggaran
Hasil pengukuran terkait dengan penyerapan anggaran tingkat
Unit Eselon I BPPP Pada tahun 2016 dengan anggaran
Rp 57.391.470.000,- realisasi anggaran sampai dengan akhir
tahun 2016 adalah sebesar Rp 52.800.248.546,- atau 92,00%
(Tabel 7). Realisasi per unit Eselon II di lingkungan BPPP adalah
sebagai berikut:
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 45
Tabel 6. Realisasi Anggaran BPPP Tahun 2016 Menurut Unit Organisasi Eselon II
No Unit Organisasi Pagu
Realisasi Anggaran s.d 31 Desember 2016 (dalam Rupiah)
Nilai %
1 Sekretariat BPPP 29.243.332.000 28.137.674.727 96,20
2 Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri
2.960.000.000 2.932.651.283 99,07
3 Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
2.459.820.000 2.326.685.141 94,58
4 Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional
2.860.000.000 2.567.847.217 89,78
5 Pusat Data dan Informasi Perdagangan
19.868.318.000 16.835.390.178 84,74
Total 57.391.470.000 52.800.248.546 92,00
Berdasarkan persentase realisasi anggaran BPPP menurut unit
Eselon II seperti yang terlihat pada Tabel 7, penyerapan anggaran
tahun 2016 yang tertinggi adalah Pusat Kebijakan Perdagangan
Dalam Negeri sebesar 99,07% dan yang terkecil adalah Pusat Data
dan Informasi Perdagangan yaitu sebesar 84,74%. Namun, sebagai
catatan penting besar kecilnya persentase penyerapan anggaran
tergantung dari besaran angka mutlak dari anggaran unit organisasi
unit Eselon II.
Penyerapan anggaran BPPP yang tidak sampai 100% ini tidak
berbanding lurus dengan pelaksanaan kinerja yang secara
menyeluruh telah dilaksanakan dengan baik, dimana anggaran
yang dikembalikan ke negara sekitar 8% atau sebesar Rp
4.591.221.454,-. Artinya BPPP mampu mengoptimalisasikan
pekerjaaan dengan baik meskipun beberapa kali terjadi perubahan
anggaran dalam beberapa kali dan self blocking selama
tahun 2016.
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 46
2. Penyerapan Anggaran Program Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Perdagangan
Efektivitas program mencapai sasaran tidak terlepas dari serapan
anggaran yang digunakan sebagai sumber daya keuangan. Begitu
juga pengaruh keberhasilan pelaksanaan program pada tahun-
tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, BPPP memiliki 1 (satu)
program yaitu: Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Perdagangan, dan program ini masih sama selama periode
2010-2016 meskipun terjadi perubahan penetapan indikator
capaian sasarannya. Pada Gambar 6, disajikan realisasi anggaran
menurut program selama tahun 2016.
Gambar 6. Penyerapan Anggaran Program Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan Perdagangan
Tingkat konsistensi ketepatan waktu penyerapan anggaran dengan
rencana yang telah di buat setiap bulan oleh BPPP terlihat pada
Tabel 7. Dimana rata-rata konsistensi penyerapan anggaran
program pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan
terhadap perencanaan sebesar 100,00%;
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 47
Tabel 7. Tingkat Konsistensi Program Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
Pada Gambar 7 terlihat bahwa pagu anggaran BPPP tahun 2016
mengalami penurunan sebesar 40,58% dari pagu anggaran BPPP
tahun 2015 sebesar Rp 64.183.701.000,-. Namun, jika dilihat dari
persentase capaiannya, capaian tahun 2016 meningkat jika
dibandingkan dengan tahun 2015.
Gambar 7. Perbandingan Pagu Anggaran BPPP dan Persentase Capaian Periode 2011-2016
BULAN RENCANA REALISASI % KONSISTENSI
JAN 1,448,686,000.00 643,203,833.00 1.12 44.40
FEB 3,387,462,000.00 3,484,127,555.00 6.07 102.85
MAR 6,002,598,000.00 7,810,158,253.00 13.61 130.11
APR 9,628,749,000.00 14,925,580,946.00 26.01 155.01
MAY 13,296,705,000.00 21,031,351,023.00 36.65 158.17
JUN 18,027,056,000.00 25,847,332,919.00 45.04 143.38
JUL 24,019,472,000.00 32,064,875,496.00 55.87 133.50
AUG 29,804,269,000.00 35,896,472,136.00 62.55 120.44
SEP 36,532,898,000.00 40,038,146,007.00 69.76 109.59
OCT 42,144,889,000.00 44,276,985,170.00 77.15 105.06
NOV 48,916,290,000.00 47,256,074,007.00 82.34 96.61
DEC 57,391,470,000.00
52,700,540,087.00 91.83 91.83
KONSISTENSI 115.91
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 48
Tahun 2016 BPPP mengalokasikan anggarannya untuk dua sasaran
yang diemban, dimana masing-masing sasaran memiliki alokasi
anggaran yang berbeda. Penyerapan anggaran per capaian sasaran
menunjukkan total realisasi anggaran BPPP untuk mendukung
sasaran adalah sebesar 86,33% atau senilai
Rp 19.041.027.169,- dari pagu yang tersedia sebesar
Rp 22.056.934.000,- seperti yang terlihat pada Tabel 8 dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel 8. Realisasi Anggaran BPPP Tahun 2016 Menurut Sasaran
Sasaran Indikator Kinerja Target Tahun
2016
Realisasi s.d 31 Desember 2016
Nilai % Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Berbasis Kajian
IK-1:
Persentase rekomendasi yang digunakan untuk perumusan kebijakan di sektor perdagangan
6.749.729.000 6.368.366.520 94,34
IK-2:
Persentase rekomendasi /masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I
2.184.905.000 2.086.606.762 95,50
Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan
IK-3:
Persentase jenis data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan yang dikelola
13.122.300.000 10.586.053.887 80,67
Total 22.056.934.000 19.041.027.169 86,33
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 49
Evaluasi Kinerja
atas pelaksanaan
Anggaran 2015
Evaluasi Aspek
Implementasi dan
Aspek Manfaat
Berdasarkan PMK Nomor 249/PMK.02/2011, pengukuran dan
evaluasi atas pelaksanaan RKA-K/L mengukur aspek implementasi
dengan indikator dan bobot. Berdasarkan data hasil pengukuran
nilai total evaluasi sesuai dalam Tabel 9, maka didapatkan hasil
penilaian kinerja yang dikelompokan kedalam kategori sebagai
berikut:
1) Penyerapan Anggaran dengan bobot 8,91
2) Konsistensi dengan dengan bobot 18,20
3) Pencapaian Keluaran dengan bobot 41,12
4) Nilai Efesiensi dengan bobot 17,88
Meskipun Aspek Manfaat (Capaian Hasil) pada masa transisi belum
termasuk dalam aspek pengukuran evaluasi pelaksanaan RKA-KL
tahun 2016, namun BPPP mencoba menampilkan capaian hasil
2016. Adapun hasil capaian yangg telah di ukur pada program
pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan total
penilaian antara aspek impelemtasi dan aspek manfaat sebesar
94.87 % dengan katagori Sangat Baik.
Tabel 9. Hasil Pengukuran Nilai Total Evaluasi
NAMA PROGRAM REALISASI KONSISTENSI KELUARAN EFESIENSI NILAI EFESIENSI
Program Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
92,00 100,00 94,53 5,00 62,50
Sumber: Evaluasi Atas Pelaksanaan RKA 2016 Kementerian Pedagangan
Permasalahan Secara Umum Pelaksanaan RKA-KL
a. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal kegiatan yang
mempengaruhi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban
aggaran;
b. Optimalisasi anggaran dari beberapa kegiatan yang telah
dilaksanakan;
c. Adanya self blocking anggaran sehingga memerlukan waktu
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 50
untuk proses Revisi DIPA;
d. SDM yang kurang khususnya yang berkaitan dengan
perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
e. Revisi anggaran beberapa kegiatan, baik revisi DIPA maupun
revisi POK yang mengakibatkan tertunda pelaksanaan kegiatan.
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 51
Target capaian Kinerja BPPP Tercapai Optimal
Secara umum, pencapaian target Perjanjian Kinerja BPPP
Tahun 2016 telah memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun
terjadi beberapa kendala dalam penyerapan selama tahun 2016,
namun BPPP tetap dapat mencapai target kinerjanya, bahkan rata-
rata capaian kinerjanya sebesar 161,72%.
Dari keseluruhan 3 (tiga) indikator kinerja BPPP pada 2 (dua)
Sasaran yang diukur selama 2016, ada 1 (satu) indikator yang
dibawah 100%. Hal ini karena, Pusat Data dan Sistem Informasi
saat ini baru melakukan tahap inventarisasi data internal yang
tersedia di Kementerian Perdagangan untuk mengetahui seluruh
data yang tersedia dan dibutuhkan oleh semua unit di Kementerian
Perdagangan untuk diintegrasikan. Untuk tahap awal, terdapat
delapan sistem data internal yang akan diintegrasikan yaitu:
INATRADE, API Online, e-SKA, INSW, SIPT, SIPO, Bappebti, dan
SISWAS PK.
Sementara itu dari sisi pelaksanaan anggaran, dari total anggaran
BPPP tahun 2016 setelah direvisi sebesar Rp 57.391.470.000,- telah
terealisasi sebesar Rp 52.800.248.546,- atau 92,00%. Belum
sesuainya target penyerapan anggaran ini disebabkan oleh:
pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal kegiatan yang
mempengaruhi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban aggaran,
optimalisasi anggaran dari beberapa kegiatan yang telah
dilaksanakan, adanya self blocking anggaran sehingga memerlukan
waktu untuk proses revisi DIPA, SDM yang kurang khususnya yang
berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, revisi
anggaran beberapa kegiatan, baik revisi DIPA maupun revisi POK
yang mengakibatkan tertunda pelaksanaan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 52
Kinerja Anggaran BP2KP 2016
Rekomendasi
Secara keseluruhan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran program pengkajian dan pengembangan
kebijakan perdagangan sangat baik, hal ini ditunjukkan dari capaian
aspek impementasi dan aspek manfaat mencapai 94,87%.
Realisasi anggaran program pengkajian dan pengembangan
kebijakan perdagangan sudah tercapai dengan capaian realisasi
output RKAKL sebesar 91,83%.
Konsistensi penyerapan dan implementasi anggaran dalam setiap
bulannya sangat baik, di mana konsistensi rencana penarikan dan
realisasi hampir mendekati 100%.
Capaian keluaran program pengkajian dan pengembangan
kebijakan perdagangan sangat baik melihat bahwa hampir setiap
output targetnya dapat tercapai.
Meneliti kembali DIPA yang sudah di terima, memeriksa dengan
kesesuaian dengan rencana kerja;
Kerja sama antar unit Eselon II di lingkungan internal BPPP dan
antar instansi pemerintah lainnya adalah salah satu kunci
keberhasilan dalam menyelenggarakan kinerja yang optimal.
Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi nilai-nilai BPPP untuk terus
mempertahankan dan meningkatkan kapasitasnya sehingga
dapat diperhitungkan dalam menunjang keberhasilan
Kementerian Perdagangan;
Diharapkan petunjuk pelaksanaan terkait revisi anggaran dan
pergeseran akun dapat disampaikan saat penyusunan anggaran
dilaksanakan, sehingga meminimalisir revisi dipa yang dapat
menyebabkan tidak sesuainya rencana dengan realisasi;
Penetapan petugas pengelola anggaran ditetapkan di awal tahun
anggaran;
Mendorong unit Eselon II di lingkungan BPPP agar lebih
mendalami dalam menyusunan perencanaan dan kegiatan yang
akan dimasukkan ke dalam dokumen RKA-KL.
Laporan Kinerja BPPP Tahun 2016 53
Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai instrumen evaluasi
kinerja dan harapannya dapat dipergunakan dengan baik untuk
perbaikan kinerja pada periode-periode mendatang.