Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian · ... Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka...

Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko PerekonomianLaporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko PerekonomianLaporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian

Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang dapat kita panjatkan, selain puji dan syukur kehadiratTuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya,Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat menyelesaikanLaporan Kinerja Tahun 2014.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasKementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2014.

Untuk mendukung pencapaian RENSTRA 2010-2014, telah ditetapkan sasasaran strategis :(1) Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter, (2) Meningkatnya peran Indonesia dalamrangka kerjasama ekonomi luar negeri dan (3) Terwujudnya implementasi program kerjautama. Selama tahun 2014 target sasaran strategis tersebut telah tercapai dengan baik.

Kami menyadari bahwa sudah banyak hal yang telah dikerjakan dalam meningkatkanperekonomian nasional, namun masih banyak pula yang harus kita kerjakan kedepan,khususnya pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan jalan, pembangunan dermagauntuk mendukung Tol Laut, akses transportasi kereta api dibeberapa Provinsi, pembangunanWaduk-waduk dibeberapa provinsi, termasuk pembangunan energi, peningkatan pendidikan,dan akses kesehatan bagi masyarakat.

Data didalam laporan ini juga kami pergunakan untuk menyusun pengelolaan anggaran tahun2015.Pengelolaan anggaran yang tepat diharapkan mampu mendorong pembangunandiberbagai sektor tepat pada sasarannya untuk kepentingan masyarakat.

Semoga buku laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pegawai di lingkungan KementerianKoordinator Bidang Perekonomiandan Stakeholdersdalam rangka membangunperekonomianIndonesia yang lebih baik.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalampenyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2015Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Sofyan A. Djalil


DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang …………………………………….… 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi …………………………… 2

C. Struktur Organisasi …………………………….… 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Renstra 2010-2014

1. Visi ………………………………….………..… 6

2. Misi ………………………………………….… 6

3. Tujuan ……………………………………………. 6

4. Sasaran Strategis …………………………………. 7

B. Rencana Kinerja Tahun 2014 ……………………….. 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi……………………….….. 9

1. Keselarasan Pengelolaan Fiskal dan Moneter ………. 11

2. Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama

Ekonomi Luar Negeri ………………………………… 22

3. Terwujudnya Implementasi Program Kerja Utama

a. Ketahanan Pangan ……………………………… 31

b. Ketahanan Energi ……….……………………… 41

c. Perbaikan Ikilim Investasi dan Iklim Usaha …..… 53

d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur ………… 66

B. Realisasi Anggaran …. ………………………….. 74

BAB IV PENUTUP ………………………………………………. 79

Lampiran:

1. Penetapan Kinerja 2014

2. Pengukuran Kinerja Tahun2014

3. Laporan Capaian IKU Tahun 2014


RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian merupakan wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah

diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2014, untuk melaksanakan

tugas dengan efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi pada hasil (outcome),

berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan

dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.

Didalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2014, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : SS.1.

Keselarasan pengelolaan fiscal dan moneter, SS.2.Meningkatnya peran Indonesia

dalam rangka kerjasama ekonomi luar negeri, dan SS.3.terwujudnya implementasi

program kerja utama.

Untuk mendukung terwujudnya implementasi program kerja utama telah

ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari : (1) Kualitas tindakan

terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter, (2) Peningkatan kerjasama

ekonomi luar negeri, dan (3) Komposit Indeks dari Indeks ketahanan pangan,

ketahanan energi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan iklim

investasi dan iklim usaha.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2014, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan BAIK,

sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab III laporan ini, melalui penghitungan

komposit indeks dari masing-masing program kerja utama yang menjadi Indikator

Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.


Menko Perekonomian beserta Eselon I memberikan arahan target-targetyang akan dicapai pada Tahun 2105.

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja tahun 2014, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian Penetapan Kinerja tahun 2014, telah menunjukkan hasil kinerja

(outcome) yang BAIK, sebagaimana tercermin dalam tabel sebagai berikut :

No. SasaranStrategis

IndikatorKinerja Utama

Target2014

Realisasi Kinerja Keterangan

1. Keselarasanpengelolaanfiskal danmoneter

Kualitastindakanantisipasiterhadappotensiketidakstabilanfiskal danmoneter

Baik Baik 100 % Koordinasi ekonomi di2014 dapat dianalisismenjadi 2 phase, dariJanuari s.d. September2014, dan Oktober s.dDesember 2014 dimanaPemerintahan sudahberubah. Pada phase Ikoordinasi diarahkanpada dukunganekonomui menyongsongPemerintahan barudengan capaian kondisiantara lain sebagaiberikut: inflasi 4.53 %,harga BBM Rp6.500/liter, nilai tukar




Target2014


rupiah Rp 11.889/US$surplus NP 6,5 miliardolar AS, cadangandevisa 111,2 miliardolar AS, Phase II,koordinasi fiskal danmoneter berhasildiarahkan untukmenjamin membesarnyaruang fiskal untukkegiatan dengan VisiPemerintah BaruJokowi-JK, bersamaandengan itu dioptimalkankoordinasi fiskal danmoneter untuk meredamdampak kenaikan harga,dengan program systemperlindungan sosialyang komprehensif.

2. MeningkatnyaperanIndonesiadalam rangkakerja samaekonomi luarnegeri

Peningkatankerjasamaekonomi luarnegeri

80 92 115% Kegiatan selama 2014telah berhasilmeningkatkanpersentase agreementbidang perdagangan,investasi danpembiayaaninternasional Pada saatyang sama, dalam skalapencapaian terencana,telah dikoordinasikanpersiapan danpeningkatan daya saingdalam menghadapiMasyarakat EkonomiAsean (MEA) 2015.Rekomendasi-rekomendasi dengankualitas baik telahdisampaikan kepadaPresiden sebagaireferensi actual untukmengambil kebijakanekonomi nasional. Haltersebut memberdampak (impact)terhadap kemudahandan percepatan urusanperekonomian bilateral,regional maupun




Target2014


internasional sertamenumbuhkan sinergiditahun berikutnyaantara K/L yangdirekomendasi MenkoPerekonomian dalammemanfaaatkan sebesar-besarnya hubunganekonomi yang berpihakpada kepentinganBangsa Indonesia.

3. Terwujudnyaimplementasiprogram kerjautama

KompositIndeks dariIndeksketahananpangan,ketahananenergi,percepatanpembangunaninfrastruktur,serta perbaikaniklim investasidan iklim usaha

4 4 100% Indeks daya saing global(Global CompetitivenessIndex/GCI) Indonesiakembali naikkeperingkat 34 dari 144negara, sebagaimanadilansir WorldEconomic Forum dalamGlobal CompetitivenessReport 2014-2015. DayaSaing Indonesia naikdari peringkat ke -38tahun lalu menjadiperingkat ke- 34 tahun2014 menurut “WorldEconomic Forum”kenaikan empat point iniadalah yang tertinggididunia.

Hasil penghitungan terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)

tahun 2014, merupakan hasil kinerja (outcome) Kementerian Koordinator sebagai

lembaga Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan bidang Perekonomian. Hal tersebut

sebagaimana tercermin dalam penghitungan komposit indeks terhadap Ketahanan

Pangan, Ketahanan Energi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan

Iklim Investasi (SS.3).

Sedangkan untuk capaian target IKU untuk Sasaran Strategis (SS.1) :

Keselarassan Pengelolaan Fiskal dan Moneter dan (SS.2): Meningkatnya peran

Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi luar negeri merupakan hal yang tidak

terpisahkan dari pencapian hasil kinerja (outcome ) secara keseluruhan.

1Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah

menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan dibidang perekonomian.Pada pelaksanaannya tugas tersebut diarahkan untuk

mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu peningkatan kesejahteraan

rakyat dengan mangacu pada melanjutkan tiga sasaran utama, yaitu: (a) meningkatkan

laju pertumbuhan ekonomi yangtinggi dan berkualitas (pro growth); (b) menciptakan

dan memperluas lapangan kerja (pro job); dan (c) meningkatkan kesejahteraan rakyat

melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat

miskin (pro poor).

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan perubahan dalam rangka

mendukung penguatan organisasi dan akuntabilitas kinerja menuju terwujudnya tata

kelola pemerintahan yang bersih (good governance).

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2014

merupakan salah satu pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian kepada masyarakat .

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tidak terlepas dari dukungan dan

kerjasama semua pihak dalam melaksanakan sinkronisasi dan sinkronisasi pelaksanaan

progam dan kegiatan terhadap kementerian yang dikoordinasi.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan organisasi, sekaligus untuk

meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas koordinasi di bidang perekonomian, telah

ditetapkan Peraturan Menteri Koordiansi Bidang Perekonomian Nomor: PER-

11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor

Bidang Perekonomian sebagai pengganti Peraturan Menteri Koordinasi Bidang

Perekonomian sebelumnya.


Hal tersebut dimaksudkan untuk memacu peningktan kinerja individu dan

organisasi dan memenuhi tuntutan stakeholders terkait kebijakan di bidang

perekonomian, serta meningkatkan kinerja organisasi yang lebih berorientasi pada

pencapaian hasil.

Disamping itu banyaknya kegiatan ad-hoc yang membutuhkan penangan lebih

spesifik dan beban kerja yang semakin meningkat.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perpres No.92 tahun 2011, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian mempunyai tugas membantu presiden dalam menyinkronkan dan

mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang

perekonomian. Dalam menjalankan tugas di atas, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

1. Sinkronisasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang

perekonomian,

2. Koordinasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang

perekonomian,

3. Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b,

4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara negara yang menjadi tanggung

jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian; dan

6. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian mengkoordinasikan:

1. Kementerian Keuangan

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

3. Kementerian Perindustrian

4. Kementerian Perdagangan


5. Kementerian Pertanian

6. Kementerian Kehutanan

7. Kementerian Perhubungan

8. Kementerian Kelautan dan Perikanan

9. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

10. Kementerian Pekerjaan Umum

11. Komunikasi dan Informasi

12. Kementerian Riset dan Teknologi

13. Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

14. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

15. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

Adapun susunan organisasi Eselon I Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian terdiri atas:

1. Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter

2. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati

3. Deputi Bidang Koordinasi Energi, dan Sumber Daya Mineral

4. Deputi Bidang Koordinasi Industri , Inovasi Teknologi dan Kawasan

Ekonomi

5. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan

6. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

7. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

8. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

9. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

10. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan

11. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

12. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah

13. Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim

14. Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional

15. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informasi

16. Inspektorat


C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor:

PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Koordiantor Bidang Perekonomian, struktur organisasi Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian adalah sebagaimana terlampir.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010-2014

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan di bidang perekonomian, untuk itu disusun visi dan misi yang akan dicapai

melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tampak dalam

strategy MapMenko Wide sebagai berikut :

Visi: Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunanekonomi yang efektif dan berkelanjutan

Misi: Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan,penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian

Tujuan: Memantapkan perekonomian domestik yang berkeadilan bagipeningkatan kesejahteraan rakyat

SS.1 Keselarasan fiskal danMoneter

SS.2. Meningkatnya peran Indonesia dalamrangka kerja sama ekonomi luar negeri

SS.3 Terwujudnya implementasiprogram kerja utama

Ketahanan Pangan

Ketahanan EnergiPerbaikan Iklim Investasi

dan Iklim Usaha

Percepatan PembangunanInfrastruktur

Perencanaan &Penyusunan

Pelaksanaan

Monitoring &Evaluasi Bi

dang

Koo

rdin

asi F

iskal

dan

Mon

eter

Bida

ng K

oord

inas

i Pan

gan

dan

Sum

ber D

aya

Haya

ti

Bida

ng K

oord

inas

i Ene

rgi d

anSu

mbe

r Day

a M

iner

al

Bida

ng K

oord

inas

i Indu

stri, I

nova

siTe

knol

ogi, d

an K

awas

an E

kono

mi

Bida

ng K

oord

inas

i Per

niag

aan

dan

Kewi

raus

ahaa

n

Bida

ng K

oord

inas

i Infra

struk

tur d

anPe

ngem

bang

an W

ilaya

h

Bida

ng K

oord

inas

i Ker

ja S

ama

Ekon

omi In

tern

asio

nal

SS.4 Meningkatkan efektivitastelaahan dan kajian untuk

mendukung perumusan kebijakan

SS.6 Melakukan sinkonisasi dankoordinasi pelaksanaan kebijakan

yang efektif

SS.5 Melakukan sinkronisasi dankoordinasi perencanaan dan

penyusunan kebijakan yang efektif

SS.7 Meningkatkanefektivitas monitoring dan

evaluasi pelaksanaankebijakan

SS.8 Menyampaikan laporanpelaksanaan kebijakan di bidang

perekonomian yang berkualitas, akuratdan tepat waktu

SS.10 Membangunorganisasi tepat guna

SS.9 Mengembangkankualitas SDM berbasis

kompetensi

SS.11 Mengembangkansistem informasi yang

terintegrasi

SS.12 Mewujudkan tatakelola pemerintahan

yang baik

SDM Organisasi Informasi Tata Kelola Prima

Mem

enuh

i Har

apan

Stak

ehol

der:

Stra

tegi

c Out

com

e

Stra

tegi

c Driv

er:

Sink

roni

sasi

dan

Koor

dina

siKe

bija

kan

Duku

ngan

Das

ar

Peta Strategi Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pada gambar tersebut, terlihat keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian dengan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP.

Keterkaitan tersebut menunjukan bahwa tujuan dan kegiatan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian telah diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi yang

signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Oleh karena itu, Visi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah :


1. Visi

“Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi

yang efektif dan berkelanjutan”.

Visi ini menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan

sinkronisasiterhadap kementerian terkait untuk melaksanakan program dan

kegiatan dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, sehingga

menjadikan perekonomian nasional yang tangguh dalam menghadapi era

globalisasi.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam

bentuk Misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian, adapun Misi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah :

“Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan

pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian”.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan di

bidang ekonomi, dan perkembangan perekonomian di dalam negeri maupun

internasional dalam kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif, serta

kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dan bertanggung jawab.

3. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5

(lima) tahun kedepan sesuai dengan peta strategi, yaitu :

“membaiknya Perekonomian Indonesia”.


4. SasaranStrategis

Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator Kinerja keberhasilan

pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, maka Sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

adalah sebagai berikut :


Indikator KinerjaUtama

Target2012

Target2013

Target2014

1. Keselarasanpengelolaan fiskaldan moneter

Kualitas tindakanantisipasi terhadappotensi ketidakstabilanfiskal dan moneter

Baik Baik Baik

2. Meningkatnyaperan Indonesiadalam rangkakerja samaekonomi luarnegeri

Peningkatan kerjasamaekonomi luar negeri

80 80 80

3. Terwujudnyaimplementasiprogram kerjautama

Komposit Indeks dariIndeks ketahanan pangan,ketahanan energi,percepatan pembangunaninfrastruktur, sertaperbaikan iklim investasidan iklim usaha

4 4 4

B. Rencana Kinerja Tahun 2014

Sebagai penjabaran dari Renstra 2010-2014, telah ditetapkan Rencana Kinerja

Tahun (RKT) 2014, dalam rangka pencapaian sasaran yang lebih spesifik dan terukur,

maka pada Tahun 2014 Kemenko Bidang Perekonomian telah ditetapkan Indikator

Kinerja Utama, sebagai berikut :


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target2014

1. Keselarasan pengelolaanfiskal dan moneter

Kualitas tindakan antisipasiterhadap potensi ketidakstabilanfiskal dan moneter

Baik

2. Meningkatnya peranIndonesia dalam rangka kerjasama ekonomi luar negeri

Peningkatan kerjasama ekonomiluar negeri

80

3. Terwujudnya implementasiprogram kerja utama

Komposit Indeks dari Indeksketahanan pangan, ketahananenergi, percepatan pembangunaninfrastruktur, serta perbaikaniklim investasi dan iklim usaha

4

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang

disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2010-2014 Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, memuat informasi tentang sasaran strategis dan

indikator kinerja, serta target yang ingin dicapai pada tahun 2014, sebagaimana yang

telah ditetapkan dalan dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2014. Hal tersebut berlaku s/d

19 Oktober 2014. Mulai 20 Oktober 2014 s/d 31 Desember 2014 Nawa Cita

merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan dengan fokus memberikan ruang

yang lebih lebar kepada APBN untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan

Visi&Misi Pemerintahan yang baru. Data-data dalam Laporan Kinerja Tahun 2014

juga telah digunakan dalam pertimbangan penyusunan RKAKL APBNP 2014/2015.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional

diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan

lainnya yang akan mendukung pencapaian RENSTRA 2010-2014, maka sasaran

strategis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : (1) Keselarasan pengelolaan

fiskal dan moneter, (2) Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama

ekonomi luar negeri dan (3) Terwujudnya implementasi program kerja utama.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang terdiri dari : (1) Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi

ketidakstabilan fiskal dan moneter, (2) Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri dan

(3) Komposit Indeks dari Indeks ketahanan pangan, ketahanan energi, perbaikan iklim

investasi dan iklim usaha, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dihiitung berdasarkan capaian realisasi target

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014,

sebagaiberikut :

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaUtama

Target2014

Realisasi2014

Kinerja

1. Keselarasanpengelolaan fiskaldan moneter

Kualitas tindakanantisipasi terhadappotensiketidakstabilan fiskaldan moneter

baik baik 100%

2. Meningkatnya peranIndonesia dalamrangka kerja samaekonomi luar negeri

Peningkatan kerjasamaekonomi luar negeri

80 92 115 %


No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaUtama

Target2014

Realisasi2014

Kinerja

3. Terwujudnyaimplementasiprogram kerja utama

Komposit Indeks dariIndeks ketahananpangan, ketahananenergi, percepatanpembangunaninfrastruktur, sertaperbaikan ikliminvestasi dan iklimusaha

4 4 baik

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja diatas, Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian telah berkomitmen untuk menjalankan apa yang telahditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai dasar pengukurancapaian kinerja tahun 2014, dan menunjukkan hasil yang BAIK.

Adapun penjelasan terhadap hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014yang dilakukan oleh Kementerian PAN- RB , melalui surat nomor: B/2889/M.PAN-RB/08/2014, tanggal 4 Agustus 2014adalah sebagai berikut :

a. Terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh KementerianPAN-RB tahun 2014 atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)tahun 2013, yang menyarankan agar kami memakai inflasi sebagai Indikator KinerjaUtama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan inidiinformasikan bahwa Bank Indonesia telah menjadikan tingkat inflasi sebagai IKU #2mereka. Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan dan Kemenko BidangPerekonomian pada tanggal 1 Juli 2004 telah menandatangani MoU dengan BI tentangMekanisme Penetapan, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia.

b. Bahwa sejauh ini belum ada mekanisme pemberian reward and punishmentatas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja, namun demikian telahdilakukan secara berkala (semesteran) evaluasi terhadap capaian Indikator KinerjaUtama (IKU) pada masing-masing unit kerja dan dilaporkan / ditayangkan dalam rapatpembahasan di tingkat pimpinan.

c. Laporan Kinerja belum seutuhnya menjawab Sasaran Kerja Pegawai (SKP)sampai ke tingkat individu, sebab Laporan Kinerja lebih menekankan padapertanggungjawaban Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditetapkan oleh pejabat eselonII keatas.

d. Bahwa pada tahun 2014, Biro Perencanaan telah melakukan evaluasiterhadap penyusunan Laporan Kinerja dengan para penanggung jawab pembuatLaporan Kinerja di unit kerja eselon I, agar Laporan Kinerja dapat lebih baik denganmengacu pada hasil evaluasi Akuntabilitas tahun yang lalu.


1. Keselarasan Pengelolaan Fiskal dan Moneter

Pemerintah dan Bank Indonesia secara rutin menggelar rapat koordinasi dalam

rangka merumuskan araha kebijakan sesuai dengan perkembangan ekonomi

terkini.Hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dalam merumuskan

kebijakan makroekonomi dan moneter terkait dengan pencapaian sasaran inflasi.Selain

itu koordinasi juga dilakukan dalam penyusunan bersama asumsi makro pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibahas bersama di DPR.

Rapat Koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia pada bulan Oktober 2014

membahas mengenai tantangan ekonomi dan koordinasi kebijakan. Bank Indonesia

menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia menghadapi beberapa tantangan di

masa transisi dan di tahun 2015 mendatang, antara lain i) berakhirnya tapering The

Fed, ii) kemungkinan penyesuaian harga BBM, iii) kemungkinan kenaikan suku bunga

The Fed pada Triwulan III-2015 seiring perbaikan ekonomi di Amerika Serikat.

Sedangkan dari sisi global, berbagai indikator menunjukkan bahwa ekonomi negera

maju terus membaik sementara ekonomi negara berkembang cenderung melambat.

Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif stabil dibandingkan peer

countries.Dalam rapat tersebut disepakati beberapa hal sebagai berikut: i) Koordinasi

kebijakan BI dan Pemerintah perlu terus diperkuat terutama melalui

sinkronisasikebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas makroekonomi

dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan, dan mendorong percepatan reformasi

struktural untuk memperkokoh fundamental dan memperbaiki struktur perekonomian.

ii) Pemerintah dan BI menyepakati sejumlah langkah dalam mengendalikan defisit

tansaksi berjalan dan stabilitas nilai tukar rupiah dengan lebih baik.

Dalam rangka menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pemerintah dan BI bulan

Oktober 2014, diadakan Focus Group Discussion(FGD) yang membahas reformasi

struktural dalam mengendalikan defisit transaksi berjalan. Dalam FGD ini dilakukan

sharing pandangan mengenai perekonomian Indonesia dan perkembangan defisit

transaksi berjalan serta arah fokus koordinasi yang dapat dilakukan ke depan. Pada

akhir FGD diperoleh beberapa kesepakatan, antara lain: i) Koordinasi antar sektor

moneter, fiskal dan riil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan berkelanjutan. Sektor


moneter pada tahun 2015 masih akan bergantung pada kepastian normalisasi Fed dan

trend harga minyak yang terus menurun. Kebijakan moneter diprakirakan masih tight-

bias. Sektor fiskal akan lebih akomodatif dan ekspansif pada tahun 2015, ii) BI dan

Pemerintah perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dalam rangka mewujudkan

pertumbuhan ekonomi yang stabil dan sustainable.

Sinkronisasi regulasi fiskal dan moneter

Dalam rangka sinkronisasi regulasi di bidang fiskal dan moneter, Deputi

Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter memberikan masukan terhadap naskah RPP

Pungutan oleh OJK. RPP tersebut telah melalui proses sosialisasi kepada asosiasi dan

pelaku pasar di sektor jasa keuangan. Beberapa catatan dalam sosialisasi tersebut

antara lain : adanya kekhawatiran besaran pungutan dan transparansi penggunaan

pungutan. Menanggapi permasalah tersebut pihak OJK memberikan penjelasan bahwa

prinsip pungutan tersebut tidak membebani atau mengganggu kelangsungan usaha

pelaku industri karena didasarkan pada kemampuan industri dan penerapan pungutan

akan memperhatikan sebatas kebutuhan pendanaan OJK. Berdasakan pertimbangan

tersebut dan tidak terdapat keberatan dari para pelaku jasa keuangan, maka diusulkan

naskah RPP tersebut untuk diproses lebih lanjut.

a) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Pokjanas TPID yang beranggotakan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia dibentuk berdasarkan

Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) Nomor : MoU-

01/M.EKON/03/2011, Nomor : 300-194 TAHUN 2011, danNomor :

13/GBI/DKM/NK tanggal 16 Maret 2011 tentang Koordinasi Pemantauan dan

Pengelolaan Inflasi Daerah. Nota Kesepahaman di tingkat Menteri dan Gubernur Bank

Indonesia tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian, Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina

Pembangunan Daerah – Kementerian Dalam Negeri tentang Kelompok Kerja

Koordinasi Nasional TPID pada tanggal 14 Juli 2011. Nota Kesepahaman maupun

Perjanjian Kerjasama tersebut di atas sekaligus merupakan payung hukum bagi

Pokjanas TPID maupun TPID.Baik Perjanjian Kerjasama maupun Nota Kesepahaman


masing-masing berakhir pada tanggal tanggal 16 Maret 2014 dan 31 Desember 2014.

Berdasarkan hal tersebut dilakukan perpanjangan MoU Pokjanas TPID pada tanggal 1

April 2014 dengan Nomor MoU-2/M.EKON/04/2014 ; Nomor 16/3/KEP.GBI/2014 ;

Nomor 500/1977/A/Sj. Pada saat bersama ditandatangani Perjanjian Kerja Sama

Pokjanas TPID dengan Nomor PKS-1/D.IM.EKON/04/2014 ; Nomor

16/1/DKEM/PKS ; Nomor 500/4289/V/Bangda.

Berdasarkan PKS tersebut disebutkan bahwa tugas dari Deputi BidangKoordinasi Fiskal dan Moneter Kemenko Perekonomian yaitu (1) menyinkronkan danmengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidngperekonomian terkait pengendalian inflasi daerah, (2) memfasilitasi pembahasanmasalah kebijakan di bidang perekonomian dengan Kementerian/Lembaga Pemerintahnon Kementerian terkait, dan (3) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, setamengoordinasikan kebijakan pemerintah yang diperlukan dalam rangka pengendalianinflasi daerah.

Pokjanas TPID telah melakukan berbagai program kerja guna menselaraskan

upaya TPID di setiap daerah dalam mendukung pencapaian sasaran inflasi

nasional.Pada tahun 2014 Pokjanas TPID bersama TPID telah menghasilkan berbagai

rekomendasi melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional TPID ke-5 dan Rakor

Pusat – Daerah di 3 Wilayah, yaitu Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, dan Kawasan

Timur Indonesia.Pokjanas TPID juga menjalankan program ketahanan pangan, melalui

pemetaan surplus defisit komoditas strategis daerah, kerjasama antar daerah, maupun

pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).Pada akhir tahun

2014 Pokjanas TPID juga telah membentuk PIHPS Nasional yang merupakan integrasi

dari PIHPS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dari hasil evaluasi Pokjanas TPID selama 4 (empat) tahun terakhir

disimpulkan bahwa upaya stabilisasi harga membutuhkan koordinasi lintas sektor,

lintas kementerian, dan melibatkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Tantangan yang dihadapi Pokjanas TPID ke depan akan semakin berat, baik karena

cakupan substansi maupun jumlah TPID yang dikoordinasikan terus berkembang

sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013.


Sebelum terbitnya Inmendagri No. 27 Tahun 2013, jumlah Tim Pengendalian

Inflasi Daerah (TPID) adalah 96 TPID, yaitu 33 TPID tingkat Propinsi, 53 TPID di 53

Kota dari 66 Kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi nasional oleh Badan Pusat

Statistik (BPS), dan 10 TPID di Kota/Kabupaten yang bukan merupakan sampel

perhitungan inflasi BPS. Pada akhir tahun 2014 jumlah TPID yang terbentuk telah

berkembang menjadi 334 TPID. Dengan terbitnya Inmendagri Nomor 27 tahun

2013span of control TPID diperkirakan akan lima kali lipat dan berpotensi mencapai

534 TPID sehingga membutuhkan penguatan mekanisme koordinasi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia (BI), dan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani kesepakatan bersama

(Mou) dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan laju

inflasi di daerah agar tetap stabil. Bank Indonesia (BI) dan pemerintah dalam hal ini

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri

sepakat untuk memperpanjang kesepahaman kerja dalam rangka pengendalian inflasi

di daerah seluruh Indonesia. Nota Kesepahaman tersebut merupakan bentuk koordiasi

ketiga lembaga tersebut dalam proses pengendalian inflasi melalui Kelompok Kerja

(Pokja) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung di Gedung Radius

Prawiro, Kantor BI, Jakarta (21/04/2014). Hadir dalam proses penandatanganan,

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Hatta Rajasa dan Gubernur BI, Agus Martowardoyo.


Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pengendalian inflasi nasional

merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat yang

merupakan sumber besar pertumbuhan ekonomi nasional."Proses pengendalian

merupakan kerja bersama kita sehingga dapat memberikan signal yang positif terhadap

ekonomi Indonesia.

Kesinambungan inflasi di berbagai daerah secara tidak langsung

mempengaruhi laju inflasi nasional maka dari itu peran TPID sangat dibutuhkan untuk

mengontrol laju inflasi daerah agar tidak melonjak tajam

Menko Perekonomian menjelaskan kerjasama ini akan sukses apabila Pemda

terlibat aktif dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta melaporkan berbagai hal

yang berkaitan dengan inflasi misalnya kondisi cuaca, kondisi panen dan distribusi

panen lalu apabila inflasi di daerah sudah terjaga maka pemerintah pusat akan mudah

dalam mengejar pertumbuhan ekonomi.

Di samping menjaga inflasi, ada 3 hal penting yang juga menjadi agenda wajib

pemerintah. Yaitu pertama, menjaga stabilisasi perekonomian dengan cara

menurunkan defisit transaksi berjalan. Kedua, menjaga pertumbuhan ekonomi dengan

menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta Ketiga, menjaga pertumbuhan

konsumsimasyarakat.

Dengan adanya kerjasama dengan TPID ini, pemerintah optimistis laju inflasi

akhir tahun bisa mencapai angka 5,5% sesuai dengan target dalam APBN 2014.


b) Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa optimistis

pertumbuhan ekonomi pada 2014 dapat mencapai angka enam persen atau lebih tinggi

dari prediksi Bank Dunia yang memperkirakan 5,3 persen.

Untuk mencapai 6 persen memang sesuatu yang sangat sulit, tapi ini masih

kuartal I masih ada peluang bagi Indonesia.“Saya kira masih ada peluang kita yang

cukup baik, yang penting dijaga pekerjaan rumah kita didalam, faktor komsumsi akan

tetap jadi domain oleh sebab itu menjaga dan mengendalikan inflasi menjadi sangat

penting agar daya beli masyarakat tidak tergerus.

Dengan adanya pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada tahun ini dapat

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi komsumsi belanja

untuk kampanye. “Kalau soal pemilu bagamanapun juga memberikan daya dorong

aktivitas belanja spendingnya tinggi sekali coba anda bayangkan setiap caleg

mengeluarkan dananya itu kan mendorong konsumsi, calegnya ribuan, benderanya

jutaan, atribut dimana-mana itu kan kegiatan ekonomi UKM tumbuh dimana-mana.

Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2014 dapat mencapai 5,8-

5,9 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi Bank Dunia sebesar

5,3 persen.


Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, proyeksi Bank Dunia tersebut tidak

dapat dijadikan patokan, mengigat perkiraan-perkiraan lembaga tersebut dapat saja

meleset. “Mereka juga sering salah kok, waktu tahun lalu juga begitu prediksinya. Jadi

saya kira angkanya akan berada dilevel 5,8-5,9 persen,” ujar di Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan optimis

target pertumbuhan ekonomi di 2014 dapat tercapai, meskipun diakui membutuhkan

kerja keras untuk mencapai pertumbuhan dilevel 6 persen.

“Pertumbuhan kita harus kita jaga, walaupun untuk mencapai 6 persen kita

cukup kerja kerja keras karena memang banyak tantangan-tantangan eksternal yang

kita hadapi,” tuturnya.

Bank Indonesia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi di 2014 akan lebih

baik, berada dikisaran 5,8-6,2 persen. Hal ini sejalan dengan perbaikan ekonomi global

ditengah berlanjutnya proses konsolidasi ekonomi domestic mengarah ke kondisi yang

lebih seimbang.

c) Perkiraan inflasi bulan Juni 2014

Kontribusi inflasi daerah terhadap inflasi nasional relatif besar. Berdasarkan

data 82 Kota IHK yang menjadi sample BPS, diketahui sebesar 80,77% inflasi

nasional (diluar Jakarta) berasal dari daerah. Mengingat besarnya kontribusi daerah

tersebut, maka upaya mengendalikan inflasi daerah dalam rangka menciptakan

stabilitas harga di tingkat nasional dapat terwujud jika tercipta kestabilan harga di

tingkat daerah. Selain untuk mencapai sasaran inflasi nasional, upaya pengendalian

inflasi daerah juga akan berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat

setempat, seperti terjaganya daya beli masyarakat dan terciptanya kondisi yang

kondusif bagi pelaku ekonomi. Berdasarkan hal-hal tersebut, Deputi Bidang

Koordinasi Fiskal dan Moneter menetapkan target bahwa terkendalinya tingkat inflasi

yang lebih rendah dari inflasi nasional sebagai salah satu indikator kinerja utama

(IKU).Sementara target daerah yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja 2014

adalah sebanyak 41 daerah (dari 82 Kota IHK).


Terprogramnya rapat koordinasi Pokjanas TPID baik dalam tingkat nasional

maupun dengan wilayah membuat Pokjanas TPID menjadi lebih tanggap terhadap

dinamika inflasi yang terjadi di daerah. Kekhawatiran akan tingginya tekanan inflasi

pada saat bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri dapat dikendalikan

dengan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi komoditas pangan strategis yang

memiliki tingkat permintaan sangat tinggi pada masa tersebut. Selain itu, tekanan

inflasi paska kenaikan BBM pada pertengahan November 2014 tidak terlalu tinggi

hingga akhir Desember 2014.Namun, kondisi tersebut tetap perlu diawasi mengingat

historis dampak kenaikan harga BBM biasanya terjadi dalam beberapa bulan

kedepan.Untuk itu Pokjanas TPID harus meningkatkan koordinasi dengan TPI guna

memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka pencegahan peningkatan inflasi

paska kenaikan harga BBM di daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, tekanan inflasi pada

Juni 2014 akan lebih baik. Ia memperkirakan inflasinya akan sebesar 0,4 persen untuk

bulan Juni secara bulanan (month to month).

Penyumbang bulan Juni ini salah satunya diakibatkan sudah masuknya bulan

ramadhan.“Ini relatif sudah masuk pada ramadhan dan mendekati idul fitri.Sementara

terkait gelar piala dunia 2014, Sedangkan untuk bulan Juli, sambung dia, pemerintah


akan mencoba menekan, mengontrol inflasi agar tidak mencapai 1 persen. Pasalnya

pada Juli ada hari raya idul fitri dan masuk sekolah yang akan mendorong inflasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung sambut baik

inflasi bulan Juni 2014 sebesar 0,43 persen. Ini sesuai dengan target pemerintah yang

memprediksi inflasi Juni sekitar 0,4 persen. "Dengan inflasi 0,43 persen ini kan

menunjukkan bahwa harga-harga di bulan Juni ini terkendali. Kenapa?karena mulai

2010 inflasi selalu di bulan Juni jauh lebih tinggi. Jadi ini adalah hal yang baik yang

positif," .

Saat ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah inflasi dibulan

Juli.Pasalnya dibulan Juli banyak aktivitas yang mendorong inflasi seperti puasa,

lebaran dan tahun ajaran baru."Ini adalah PR (Pekerjaan Rumah) yang tidak mudah

untuk kita bisa mengatasinya, saya berharap kalau bisa di bawah 1 persen," jelang

Lebaran harga pangan selalu mengalami kenaikan sebagai faktor musiman. Kondisi

tersebut akan menggerus daya beli masyarakat. Begitupun juga dengan tahun ajaran

barusekolah."Hari Raya Idul Fitri, selalu saja inflasi meningkat sangat luar biasa.

Kemudian, masuk sekolah, tahun ajaran baru ini mendorong inflasi yang luar biasa,"

d) Tercapainya target penyaluran Kredit Usaha Rakyat tahun 2014

Capaian output/kinerja yang melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2014

dapat dikategorikan sebagai capaian yang sangat baik mengingat realisasinya melebihi

100%. Besaran capaian penyaluran KUR tahun 2014 tidak dapat signifikan melebihi

target penyaluran mengingat adanya ketentuan dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2014

tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan KUR pasal 6 yang

menyebutkan bahwa target penyaluran tahunan KUR merupakan batas tertinggi dasar

perhitungan pembayaran IJP-KUR dan selisih lebih dari target tahunan KUR tidak

akan diberikan IJP-KUR. Oleh karenanya, pada November 2014 dikeluarkan Surat

Pengendalian Penyaluran KUR kepada Bank Pelaksana agar tidak melebihi target

penyaluran tahun 2014 sebesar Rp 37 triliun.Capaian ini merupakan hasil dari kerja

keras para pemangku kepentingan dibawah koordinasi dan arahan Kedeputian Fiskal

dan Moneter, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.


Sebagaimana diketahui bahwa IKU ini merupakan bagian dari Sasaran

Strategis (SS) Kedeputian Fiskal dan Moneter yaitu “Meningkatnya Efektivitas

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Dan Moneter”. Dalam SS ini nampak

bahwa Kedeputian Fiskal dan Moneter memainkan perannya dengan baik terlihat

bahwa dalam penetapan suku bunga KUR sebesar 13% (KUR Retail) dan 22% (KUR

Mikro) berkoordinasi dengan otoritas moneter (Bank Indonesia) dan tidak serta merta

juga menaikkan (menyesuaikan) suku bunga jika suku bunga BI rate dinaikkan. Hal ini

menunjukkan keberpihakan pemerintah atas kelangsungan usaha UMKMK.

Disamping itu terlihat juga bahwa dari sisi koordinasi fiskal (bersama dengan

Kementerian Keuangan) dari sisi Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Imbal Jasa

Penjaminan ke perusahaan penjaminan, juga memperhatikan kemampuan keuangan

negara.

Evaluasi program KUR terus dilakukan salah satunya melalui beberapa kajian

oleh pihak terkait KUR seperti LIPI, TNP2K, dan Kementerian Keuangan di bawah

koordinasi dan arahan Kedeputian Fiskal dan Moneter, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian.Dalam rangka evaluasi program KUR dilaksanakan pula

workshop pada Oktober 2014 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hasil evaluasi melalui kajian dan workshop tersebut menjadi salah satu dasar dalam

upaya perbaikan program KUR antara laindengan meningkatkan penyalurannya

kepada sektor prioritas seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan

industri pengolahan serta kepada usaha mikro dan kecil agar mempunyai multiplier

effectyang lebih besar kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.


e) Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Pasca-Kenaikan BBM

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan A. Djalil menggelar rapatkoordinasi langkah pengendalian inflasi pasca kenaikan bahan bakar minyak (BBM).Dalam rapat tersebut dibicarakan apa saja hal yang sudah dilakukan dan perludilakukan untuk pengendalian inflasi sehingga perubahan subsidi dari subsidikonsumtif kepada subsidi produktif ini tidak membawa dampak yang besar terhadapmasyarakat.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordonator Bidang Kemaritiman,Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta perwakilandari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan KementerianPertanian. Menko Perekonomian mengungkapkan dari pengalaman yang lalu, inflasiyang kemungkinan terjadi akibat kenaikan harga BBM itu paling besar terletak padatarif angkutan.

Oleh karena itu, Menteri Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubunganmenyatakan bahwa menaikan tarif angkutan antar kota sampai dengan 10 persen.Sedangkan untuk tarif angkutan kota (angkot) yang berada di bawah pemerintahdaerah dan kota telah dibuat tindakan untuk supaya tarif angkutan kota terkontrol.Tentu ada beberapa upaya atau usulan yang masih dalam perhitungan lebihlanjut.Misalnya seperti sistem insentif.


2. Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama Ekonomi LuarNegeri

Pada tahun 2014 telah dihasilkan beberapa kegiatan di bidang kerjasama

ekonomi luar negeri sebagai berikut:

1. Kegiatan kerja sama ekonomi internasional di wilayah Asia, dari 8

pertemuan / forum yang direncanakan dapat direalisasikan sebanyak 5 forum;

2. Kegiatan kerja sama ekonomi internasional di wilayah Amerika dan Pasifik,

dari 4 pertemuan / forum yang direncanakan dapat direalisasikan sebanyak 4

forum;

3. Kegiatan kerja sama ekonomi internasional di wilayah Eropa, Afrika dan

Timur Tengah, dari 7 pertemuan / forum yang direncanakan dapat

direalisasikan sebanyak 6 forum;

4. Kegiatan kerja sama ekonomi internasional di keasdepan Multilateral dan

pembiayaan, dari 4 pertemuan / forum yang direncanakan dapat

direalisasikan sebanyak 4 forum;

5. Kegiatan kerja sama ekonomi internasional di wilayah Regional dan Sub

Regional, dari 6 pertemuan / forum yang direncanakan dapat direalisasikan

sebanyak 6 forum;

Sedangkan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang telah

dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sebanyak 35 kali, dengan instansi yang

dikunjungi meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Koordinasi

Penanaman Modal Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kegiatan monev

yang dilakukan pada umumnya bertujuan untuk menggali potensi investasi dan

perdagangan yang ada di masing-masing provinsi maupun kabupaten.

Target rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditetapkan pada tahun

2014 sebesar 85%. Realisasi tahun 2014 sebesar 83% dari target 85% sehingga

mempunyai kinerja 97%. Tidak tercapainya target Monev ini disebabkan adanya


kebijakan penghematan anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah pada triwulan

ketiga tahun 2014.

Selanjutnya, untuk kegiatan sosialisasi telah dilakukan kepada stakeholder

terkait. Dengan mengikuti sosialisasi ini diharapkan para peserta dapat mengetahui dan

memahami berbagai kegiatan kerja sama ekonomi bilateral, multilateral dan regional.

Sosialisasi merupakan representasi dari berbagai kerjasama ekonomi Internasional

yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia dinilai telah

memberikan kontribusi secara langsung bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui

peningkatan investasi, peningkatan volume ekspor dan perdagangan serta

pengendalian terhadap stabilitas harga. Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan para

peserta dapat berperan aktif dalam mengkritisi maupun memberikan masukan bagi

peningkatan kualitas kinerja sekaligus memberikan masukan atas kebijakan kerja sama

ekonomi internasinal yang dialkukan oleh Pemerintah. Pemahaman peserta akan

sosialisasi tersebut diukur melalui lembar kuisioner yang diberikan kepada para

peserta. Pada tahun 2014, dari target 10 sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Deputi

Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional telah dilaksanakan sebanyak 9

sosialisasi, dengan rata-rata tingkat pemahaman peserta 85% atau sesuai dari target

yang ditetapkan atas persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-

hasil kerja sama ekonomi internasional.

Rencana Tindak Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka menghadapi

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Hingga Agustus 2014, penyelesaian cetak biru MEA Indonesia di tingkat

nasional telah mencapai 85,5%. Sementara “scorecard” rata-rata ASEAN dalam

pencapaian MEA adalah 82,1 persen. Indonesia sudah meratifikasi 115 perjanjian, dari

138 perjanjian ekonomi ASEAN yang meliputi bidang perdagangan barang dan jasa,

serta investasi.


Beberapa capaian kinerja di bidang kerjasama ekonomi internasional sebagaiberikut :

a) Kerjasama Ekonomi Indonesia-Amerika Serikat

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Inovasi dinilai dapat menjadi peluang bagi

Indonesia untuk meningkatkan ekonomi.Karenanya Pemerintah Indonesia

mengandeng Pemerintah Amerika Serikat untuk menjajaki dialog kerjasama untuk

meningkatkan implementasi HAKI di Indonesia.

Menurut Deputi Bidang Koordinator Kerjasama Ekonomi Kementerian BidangPerekonomian Rizal Affandi Lukman, kerjasama antara Indonesia dengan AmerikaSerikat dalam commercial dialogue ini bertujuan untuk meningkatkan perdaganganantar kedua Negara. Selain itu, sambung dia, Pemerintah Amerika Serikat jugamenjadi peluang bagi Indonesia untuk memacu pengembangan HAKI.

Indonesia memiliki ekonomi kreatif yang potensinya semakin besar terhadap

sumbangan didalam perekonomian ini.Jadi ini merupakan kerjasama yang sangat baik

untuk Indonesia memberikan sosialisasi, bertukar pikiran dalam memberikan

perlindungan HAKI terhadap produk yang diciptakan Indonesia.

Perlindungan terhadap HAKI perlu dilakukan agar saat kontribusi terhadap

kekayaan intelektual semakin besar maka pemerintah dapat memberikan perlindungan

maupun memberikan insentif yang mampu memacu pengembangan inovasi diberbagai

bidang.


Pemerintah Amerika Serikat tercatat menyumbang HAKI terhadap PDB

sebesar 40 persen dan 60 persen dari produk ekspor yang juga berbasis HAKI seperti

softwaredan film. Capain ini, sambung dia, tentunya didapatkan Amerika Serikat

dengan waktu yang tidak sedikit, karenanya pemerintah Indonesia akan terus

mendorong HAKI secara bertahap agar dapat memberikan kontribusi lebih besar

terhadap pertumbuhan ekonomi.

b) Kerjasama Indonesia-Rusia

Pemerintah Indonesia dan Rusia bersepakat meningkatkan volume

perdagangan hingga mencapai US$ 5 miliar atau sekitar Rp50 triliun di 2015. Menurut

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam lima tahun terakhir volume

perdagangan Indonesia dan Rusia terjadi peningkatan yang signifikan dimana rata-rata

meningkat 29,27 persen pertahun.

Pada 2012 total perdagangan Indonesia dan Rusia telah mencapai US$3,34

miliar atau sekitar Rp33,4 triliun dan di 2013 perdagangan Inonesia dan Rusia

mengalami penurunan sebesr 4 persen. Namun total perdagangan masih diatas US$ 3

miliar per tahun dan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan.“Kita bertekan pada 2015

akan meningkatkan volume perdagangan kita mencapai US$ 5 miliar (Rp 50 triliun).


Untuk mencapai target di 2015 maka kedua negara harus kerja keras secara

kolektif. Menko Perekonomian optimis Indonesia masih dapat mencapai target US$ 5

miliar di 2015 jika berkerja keras secara kolektif selama dua tahun mendatang.

c) Working Group Ekonomi Indonesia – Singapura

Selasa 11 Februari 2014 telah dilaksanakan Pertemuan Tingkat Menteri

Working Group Ekonomi Indonesia-Singapura di Grand Copthorne Waterfront Hotel,

Singapura. Pertemuan tersebut dari pihak Indonesia dipimpin oleh Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian dan dari pihak Singapura dipimpin oleh Menteri

Perdagangan dan Industri Singapura.

Dalam pertemuan dibahas perkembangan kerjasama bilateral di 6 Working Groups

yaitu Batam, Bintan, Karimun (BBK) and other SEZs;Investment; Air Connectivity;

Tourism; Manpower, dan Agribusiness, serta isu-isu kerjasama ekonomi bilateral

lainnya.

Secara statistik, Singapura merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi

Indonesia. Total nilai perdagangan RI – Singapura tahun 2012 mencapai US$ 43,2

miliar, sedangkan pada periode Januari-November 2013 mencapai US$ 38.0. Pada

tahun 2012 dan 2013 Singapura juga merupakan investor asing terbesar di Indonesia.


Dalam kerjasama pengembangan ekonomi BBK dan Kawasan Ekonomi

Khusus dengan Singapura telah diadakan Joint Investment Promotion untuk

mempromosikan BBK ke negara-negara Asia Timur, program Capacity Development

untuk meningkatkan pelayanan investasi di BBK, workshop-workshop dalam rangka

meningkatkan efisiensi dan daya saing industri serta Joint Expert Study on

Competitiveness of Batam-Bintan-Karimun (BBK) untuk melakukan benchmarking

terhadap kawasan sejenis di Asia dalam rangka meningkatkan daya saing kawasan

BBK.

Di bidang investasi, telah diadakan kerjasama information sharing dan joint

promotion ke perusahaan-perusahaan Singapura terkait proyek-proyek infrastruktur

MP3EI dan fasilitasi kemungkinan bermitra dengan perusahaan-perusahaan

Indonesia.Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan realisasi investasi baru di

kawasan Batam dengan nilai USD 126.771.792.Selain itu, kerjasama dalam bentuk

kolaborasi investasi asing dan korporasi dalam negeri juga meningkat seperti

masuknya produk-produk makanan dari Singapura ke retailer lokal.

Terkait dengan konektivitas penerbangan, Amandemen yang dilakukan atas

Indonesia-Singapura Air Service Agreement telah berhasil memberikan dampak positif

pada peningkatan lalu lintas udara diantara dua negara.Hingga bukan Desember 2013,

tercatat peningkatan sebesar 40% diantara kedua negara.

Untuk bidang pariwisata, Indonesia dengan Singapura melalui pertemuan ini

telah merealisasikan kerjasama di bidang wisata kapal persiar (cruise tourism) dengan

telah dilakukannya famtrip dan cruise workshop di Indonesia hasil kerjasama dua

negara. Selain itu pertemuan juga telah menyepakati untuk kerjasama promosi tempat-

tempat tujuan wisata di Indonesia yang merupakan sinergi dari dua working

groupyaitu WG on Tourism dan WG on Air connectivity dengan signifikannya

peningkatan lalu lintas kedua negara.

Sesuai dengan kesepakatan kedua negara pada pertemua tingkat Menteri

sebelumnya, di bidang ketenagakerjaan, telah diadakan kerjasama dalam bentuk

Tripartile Workshop on Manpower Management guna menemukan solusi atas masalah

outsourcing dan minimum wage yang seringkali menjadi kendala dalam hubungan


industrial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja (tripartit). Sedangkan dalam

pertemuan kali ini, RI dan Sigapore telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam

meningkatkan kompetensi caregiver dan perawat/ nurse dari Indonesia sehingga dapat

memenuhi standar untuk dapat bekerja di Singapura. Terkait hal ini, sebagai program

awal, pada tahun 2013 KBRI Singapura melalui Staf Teknis Tenaga Kerja bekerja

sama dengan salah satu NGO Singapura telah melaksanakan pelatihan singkat/sehari

untuk tenaga kesehatan perawat orang tua di rumah tangga sesuai dengan kualifikasi

Singapura dimana pesertanya adalah TKI sektor domestik yang bekerja di Singapura.

Di sektor agribisnis, RI dan Singapura telah melaksanakan serangkaian

kegiatan untuk meningkatkan ekspor produk-produk pertanian dari Indonesia ke

Singapura, diantaranya adalah program capacity building untuk petani dan produsen

pertanian di Indonesia.Business Matching antara produsen di Indonesia dengan

supplier dari Singapura serta kegiatan In-Store Marketing di Singapura.Untuk

kedepannya, RI dan Singapura juga telah setuju untuk meningkatkan kerjasamanya di

bidang ini ke level yang lebih tinggi dengan memanfaatkan perkembangan signifikan

di sektor perhubungan udara kedua negara.Kerjasam tersebut rencanya dilakukan

dengan dukungan maskapai penerbangan kedua negara dalam distribusi produk-produk

pertanian di Indonesia, khususnya dalam hal pemasarannya di Singapura.

Pada akhir pertemuan kedua pimpinan delegasi, Menko Perekonomian RI dan

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura menandatangani Joint Report to Leaders

yang merupakan laporan kepada kepala negara kedua belah pihak terkait

perkembangan kerjasama ekonomi kedua negara serta upaya-upaya untuk

meningkatkan kerjasama tersebut kedepannya dengan melalui program dan kegiatan

yang konkret yang dilaksanakan oleh kedua negara.


d) Senior Officials meeting ke-21 IMT-GT

Pelaksanaan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di

Banda Aceh diisi dengan Senior Officials (SO) Meeting ke 21. Pertemuan ini dipimpin

oleh Senior Official dari Indonesia yaitu Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi

Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi

Lukman.Hadir dalam pertemuan tersebut Senior Official dari Malaysia yaitu Nik

Azman Nik Abdul Majid dan Senior Official dari Thailand, Porametee Vimolsiri.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Rizal mengungkapkan tiga

negara yang tergabung dalam IMT-GT sepakat melakukan kerjasama di bidang

investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pertanian, dan pariwisata.Dari

73 proyek yang ditandatangani, ada 11 proyek infrastruktur yang telah disepakati.

Total nilai investasi dari proyek-proyek tersebut mencapai US$ 5,2 miliar.

Dari total investasi yang mencapai US$ 5,2 miliar, investasi terbesar berasal

dari Indonesia yaitu sebesar US$ 4,55 miliar untuk proyek pembangunan pelabuhan,

jalan tol trans sumatera, Lampung – Bakauheni, transportasi multimoda koridor

ekonomi Melaka-Dumai, dan pembangunan jalan dari Banda Aceh sampai Kuala

Simpang. Untuk total investasi Malaysia sebesar US$ 320 juta, dengan proyek

Melaka-Pekanbaru Power Interconnection dan ICQS Bukit Kayu Hitam. Sedangkan

total investasi Thailand mencapai US$ 353 juta, dengan proyek pembangunan


pelabuhan (Phuket dan Nakula), jalan antar kota Hat Yai-Sadao, dan pusat distribusi

kargo di Thungsong.

e) Pertemuan Menko Perekonomian dengan Duta Besar Rusia dan NDRC Tiongkok

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan A. Djalil menemui media

cetak dan elektronik di tengah-tengah kesibukannya. Menko Perekonomian

mengungkapkan bahwa beliau baru saja bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk

Indonesia dan National Development and Reform Commision (NDRC) Tiongkok.

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail

Yurievich Galuzin, Menko Perekonomian menerangkan bahwa Rusia menawarkan

pengembangan teknologi nuklir di Indonesia. Rusia adalah negara yang memiliki

teknologi paling canggih di dunia dan sudah kerja sama dengan banyak negara terkait

teknologi nuklir.

Menanggapi hal tersebut, Menko Perekonomian mengatakan teknologi nuklir

merupakan pilihan terakhir bagi Indonesia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo

(Jokowi) memang punya target membangun pembangkit listrik berkapasitas 35.000

MW, tetapi tidak ada yang bertenaga nuklir. Pemerintah menganggap batu bara, gas,

geotermal, mini hydro adalah yang paling cepat dan tidak kontroversial.


Usai pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Menko Perekonomian

didatangi oleh National Development and Reform Commision (NDRC) Tiongkok

yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Li Pumin.

Pertemuan tersebut merupakan lanjutan pembicaraan antara Presiden Joko

Widodo dan Xi Jinping saat pertemuan APEC di Beijing, bulan lalu. Pertemuan

tersebut berbicara mengenai rencana pembangunan maritim Indonesia, pembangunan

infrastruktur serta penyelesaian persoalan defisit perdagangan Indonesia dengan

Tiongkok.Pertemuan tersebut juga membicarakan mengenai upaya relokasi industri

dari Tiongkok ke Indonesia karena upah buruh di Tiongkok sudah semakin tinggi dan

dianggap tidak kompetitif lagi.

3. Terwujudnya Implementasi Program Kerja Utama

a. Ketahanan PanganPembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga 3 pilar

ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan melalui produksi dalam negeri,

stabilitas pasokan dan harga, peningkatan kualitas konsumsi melalui diversifikasi,

serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sasaran pembangunan ketahanan pangan

adalah untuk meningkatkan produksi pangan utama, khususnya: padi, jagung,

kedelai, gula, dan daging sapi.

Pangan/Pertanian memiliki posisi yang sangat strategis dalam

perekonomian nasional. Sektor Pertanian tumbuh 3,74 persen dan memberikan

share sebesar 15,21 persen dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB)

triwulan III tahun 2014. Share terbesar sektor pertanian terhadap PDB adalah

subsektor tanaman bahan makanan (7,16%), perikanan (3,32%) perkebunan

(1,80%), peternakan dan hasil-hasilnya (1,80%) serta kehutanan (0,58%). Upaya

dalam meningkatkan taraf hidup petani cukup positif hasilnya, terlihat dari Nilai

Tukar Petani (NTP) Desember 2014 (s.d Desember) mencapai sebesar 101,32%.

Disamping itu inflasi pangan tahun 2014 (Januari-Desember) dan tingkat inflasi

dari tahun ke tahun (Desember 2014 terhadap Desember 2013) masing-masing

sebesar 8,36%. Khusus inflasi volatile food tahun kalender 2014 dan tingkat


inflasi tahun ke tahun (Desember 2014 terhadap Desember 2013) masing-masing

sebesar 10,57%, masih lebih rendah dibandingkan tahun 2013 (12,49%).

Capaian produksi 5 (lima) komoditas pangan utama tahun 2014

menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, yakni produksi padi mencapai

(70,61 juta ton, turun dibandingkan tahun 2013, diatas target 2014), jagung (19,13

juta ton,naik dibandingkan tahun 2013, diatas target 2014), kedelai (0,92 juta ton,

naik dibandingkan tahun 2013, dibawah target 2014),gula (2,55 juta ton, sama

dengan tahun 2013, dibawah target 2014) dan daging sapi (0,37 juta ton, turun

dibandingkan tahun 2013, di bawah target 2014).

Pemerintah menyadari bahwa meskipun beberapa keberhasilan telah

dicapai sampai saat ini, namun masih ada kesenjangan (gap) antara kemampuan

produksi dalam negeri dengan tingkat kebutuhan pangan nasional. Kebutuhan

pangan nasional semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk

yang saat ini lebih dari 248,8 juta jiwa dan pertumbuhan kelas menengah yang

pesat(midle income trap). Kelas menengah dengan pendapatan dan daya beli yang

meningkat, membutuhkan makanan yang lebih bervariasi.Selain itu, kualitas

pangan yang diminta juga meningkat, sehingga, peningkatan produksi dan kualitas

pangan dalam negeri sangat penting untuk dilakukan.


Untuk mengisi gap tersebut mutlak diperlukan aksi nyata dalam

peningkatan produksi pangan utama. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah telah

menyusun sebuah rencana aksi peningkatan dan perluasan produksi

pangan nasional tahun 2014 dan tahun 2015 – 2019 yang selanjutnya

disebut Rencana Aksi Bukittinggi. Rencana aksi tersebut merupakan

program akselerasi untuk meningkatkan produksi beras, jagung, kedelai, gula,

daging sapi, cabe merah dan bawang merah. Program akselerasi tersebut

merupakan upaya terpadu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha

yang harus dilaksanakan bersama sesuai target dan sasaran yang ditetapkan.

1) Rapat Koordinasi Stabilitasi harga Pangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung, memimpin

Rapat Koordinasi tentang Stabilisasi harga Pangan, Kesiapan Menghadapi Bulan

Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri bersama jajaran terkait di Kementerian

Perdagangan. Dalam rapat koordinasi kali ini, Menko Perkonomian menyampaikan

dua pokok bahasan yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut. Dua pokok

bahasan yang dibahas mengenai, (i) stabilisasi harga pangan; (ii) kesiapan dalam

mengahadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Dalam rapat ini, dihadiri oleh

jajaran pemerintah dan stakeholder terkait yang berkaitan dengan isu-isu pada bulan

Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, diantaranya Menteri Perdagangan, Menteri

BUMN, Menteri Perhubungan, Menteri Bappenas, dan Menteri Koperasi dan UKM.


Terkait dengan masalah stabiliasasi harga pangan, Chairul Tanjung

menyatakan bahwa stok dan harga komoditas pangan hingga saat ini masih relatif

stabil.Meskipun secara garis besar rata-rata harga komoditas pangan cenderung stabil,

terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, diantaranya adalah harga

daging ayam, telur ayam, bawang merah dan bawang putih.Namun, Menko

Perekonomian menegaskan bahwa kenaikan harga empat komoditas tersebut masih

dalam range harga yang telah disepakati. Selain itu, Menko Perekonomian juga

menambahkan bahwa kenaikan komoditas bawang merah tidak akan berlangsung lama

berhubung salah satu kota pemasok bawang merah, Brebes, sudah dalam kondisi siap

panen. Pasokan bawang merah dari kota Brebes tersebut akan segera memasuki pasar

untuk meredam fluktuasi harga bawang merah yang sedang terjadi. Disamping

kenaikan harga empat komoditas di atas, terdapat juga beberapa komoditas yang justru

mengalami penurunan harga, diantaranya adalah harga daging sapi, cabai merah, cabai

keriting, dan cabai rawit. Kondisi ini juga ditegaskan oleh Menko Perekonomian

bahwa harga komoditas yang terlalu rendah dikhawatirkan akan merugikan sejumlah

petani dan ditakutkan petani-petani tersebut tidak akan menanamkan komoditas

tersebut kembali di tahun-tahun yang akan datang. Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian, Charirul Tanjung juga menghimbau agar jajaran pemerintah terkait,

khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, untuk terus

menangani kebijakan stabilisasi harga agar harga-harga komoditas menjelang bulan

Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tidak mengalami fluktuasi yang terlalu ekstrim.

Rapat Koordinasi tentang Stabilisasi Harga Pangan, Kesiapan Menghadapi

Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Menko Perekonomian, Chairul Tanjung

membahas mengenai persiapan menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Dalam segmen ke-dua ini, telah dibahas isu-isu terkait persiapan transportasi mudik

menjelang Lebaran. Dalam paparannya, Kementerian Perhubungan telah menyediakan

angkutan secara cuma-cuma kepada pemudik pengguna sepeda motor agar kelancaran

arus mudik bisa tetap terus dijaga. Pengguna jalan tol juga akan mengalami lonjakan

kendaraan sebanyak 1,5 kali lebih besar dari hari normal saat arus mudik terjadi.

Sebagai tambahan, Chairul Tanjung menginformasikan kepada masyarakat bahwa tiket

kereta api sejumlah 197.000/hari sudah habis terjual mulai tanggal 21 Juni 2014


kemarin. Namun, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan

sejumlah rangkaian kereta api yang bersal dari INKA. Untuk tiket penerbangan Garuda

Indonesia, pihak terkait menyediakan sebanyak 1,7 juta kursi penumpang dan hingga

saat ini masih tersedia sekitar 15 persen kursi kosong. Apabila diperlukan, pemerintah

akan meminta tambahan penerbangan untuk pesawat tipe 747 untuk menerbangkan

pemudik ke kota tujuan. Selain itu, dikatakan juga bagi pemudik yang menggunakan

transportasi laut, Pelayaran Nasional Indonesia telah menyediakan 24 kapal

penumpang untuk memberangkatkan sejumlah pemudik.Tiket yang tersedia untuk

kapal laut telah terjual sebanyak 30 persen dari keseluruhan tiket yang disediakan,

artinya masih terdapat banyak tiket yang tersedia bagi masyarakat yang ingin mudik

menggunakan transportasi laut. Selain isu mengenai transportasi, Menko

Perekonomian, juga menyampaikan bahwa Pertamina akan menambah pasokan tabung

gas LPG 3kg sebanyak 10 persen menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya. Pasokan

tabung gas LPG tersebut akan disediakan di area SPBU terdekat.

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pangan

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pangan yang dilaksanakan

selama tahun 2014 difokuskan pada stabilisasi pangan pokok, agroindustri pangan

yang bermutu dan bergizi seimbang yang berbasis sumber daya lokal, cadangan

pangan non beras yang mendorong pengembangan tanaman pangan non beras.

Kegiatan tersebut menghasilkan 15 rekomendasi yang terdiri dari 9 hasil koordinasi

perencanaan dan penyusunan kebijakan serta 6 hasil sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan di bidang pangan dalam rangka mendukung pencapaian ketahanan pangan,

melalui serangkaian rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi yang intensif dari

rekomendasi tersebut telah diimplementasikan 100% oleh Kementerian/Lembaga

terkait dan BUMN.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari komitmen dan

dukungan para pihak dalam upaya mewujudkan program ketahanan pangan nasional.

Kelima belas rekomendasi tersebut disajikan pada table di bawah ini:


Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi KebijakanBidang Pangan

No. Rekomendasi Tindaklanjut/Implementasi

1. Percepatan penyaluran Raskin padabulan Februari dan Maret Tahun 2014(masing-masing 2 kali penyaluran)terkait dengan situasi dan kondisiperekonomiandengan menarik periodepenyaluran pada Bulan November danDesember 2014.

Percepatan penyaluran Raskin telahdilaksanakan oleh Perum BULOG.denganrealisasi tahun 2014 sebesar2,77 juta ton (99,25% dari yangditargetkan).

2. Perlu dilakukan identifikasi danpengusulan anggaran oleh KementerianPertanian untuk BantuanPenanggulangan Padi Puso sesuai kriteriadan ketentuan yang berlakuakibatbencana banjir di beberapa daerah.

Kementerian Pertanian telahmenindaklanjuti dengan melakukanidentifikasi dan menyampaikanusulan anggaran.

3. Sebagai akibat dari bencana alam/banjirdi beberapa daerah, untuk kelancarandistribusi dan pasokan barang khususnyabahan pangan serta dampaknya, beberapahal yang perlu mendapat perhatian olehKementerian/Lembaga:a. Kemendag agar melakukan koordinasi

dengan Pemda dan dunia usaha gunamemantau perkembanganketersediaan pasokan dan hargapangan pokok.

b. Kemenhubagar memperhatikanpengawasan terhadap kelancarantransportasi dan jalur distribusikomoditas khususnya pangan baikdistribusi dalam pulau maupun antarpulau.

c. Kemendagri untuk memantau danmenyampaikan surat ke pemerintahdaerah dalam rangka penanggulanganbanjir yang berdampak padaperekonomian daerah.

d. KemenPU agarmelakukan perbaikan,perawatan dan pembangunan jalur

K/L telah menindaklanjuti sesuaitugas dan fungsi masing-masing.


distribusi pangan, khususnya wilayahpantura, yang berperan penting dalamdistribusi bahan pangan serta jalur-jalur lain yang menuju lokasi pasar.

e. Kementanuntuk melakukanpencegahan hama pada tanamanpertanian dan penanggulanganpenyakit hewan ternak pasca banjirserta penyediaan sarana produksipertanian.

f. Bank Indonesia supaya melakukananallisa terkait dampak banjirterhadap inflasi.

4. Kemensossegera membentuk Tim Teknisyang terdiri dari BULOG (sebagaiOperator), Kemenkeu (sebagai PA), danKemensos (sebagai KPA) untukmenetapkan Harga Pembelian BerasPemerintah (HPB) kepada BULOGTahun 2014.

Harga Pembelian Beras BULOGditetapkan sebesar Rp.8.047,9/kgserta margin fee ditetapkan sebesarRp.50 /kg.

5. Kemenkeu dan Kemensos segeramembahas kebutuhan dana safeguardinguntuk mendukungimplementasi/pelaksanaan tugas KPARaskin 2014.(sesuai usulan Kemensos).

Dana safeguarding telah ditetapkansebesar Rp.55.033.638.000,-.

6. Perlu dilakukan penyempurnaan kembaliterhadap perhitungan prognosaketersediaan pangan pokok agar lebihmendekati dengan kondisi yangsebenarnya, mengingat data tersebutmerupakan dasar pengambilan langkahatau kebijakan stabilisasi pasokan danharga pangan pokok.

Kementerian Pertanian (BKP) danKementerian Perdagangan telahmelakukan penyempurnaanprognosa/neraca ketersediaandimaksud.

7. BULOGsecepatnya meningkatkanpengadaan gabah/beras dalam negeri.

Percepatan pengadaan gabah/berasdalam negeri telah dilaksanakan olehPerum BULOG. Realisasi pengadaangabah/beras dalam negeri (PSO) ditahun 2014 sebesar 2,35 juta ton.


8. Kementerian Pertanian, KementerianPerdagangan, dan BPS perlu melakukanmonitoring stabilitas pasokan dan hargapangan secara rutin.

Kementerian Pertanian, KementerianPerdagangan, dan BPS melakukanmonitoring pasokan dan hargapangan baik secara mingguanmaupun bulanan.

9. Perlu melakukan koreksi dan reviewterhadap target/sasaran produksi Tahun2014 yang telah disepakati di RencanaAksi (Renaksi) Bukittinggi, sehinggatarget tersebut lebih realistis dapattercapai pada akhir masa bhakti KabinetIndonesia Bersatu (KIB) II, terutamadengan mempertimbangkan kondisicuaca di awal tahun, dukungankementerian/lembaga terkait yangdibutuhkan, peran serta BUMN danswasta dan tambahan anggaran yangdiperlukan.

K/L telah menindaklanjuti denganmelakukan penyesuaian kembalitarget/ sasaran produksi danoptimalisasi peran nyata K/L terkaitdan KADIN/Swasta.

10. Perlu melakukan operasi pasar (OP)beras untuk menjaga stabilitas hargaberas dan Operasi Pasar Khusus (OPK)di Bulan Desember untuk menjagastabilitas harga beras akibat kenaikanharga BBM.

a. Telah dilaksanakanOP beras olehPerum BULOG tahun 2014dengan jumlah 169,7 ribu ton.

b. BULOG telah melakukan OPKberas sebanyak 82,6 ribu ton padabulan Desember untuk menjagastabilitas harga beras akibatkenaikan harga BBM November2014.

11. Perlu dilakukan penyempurnaan regulasiuntuk pengaturan impor dan eksporpangan strategis oleh Kemendag, dalamrangka penyelesaian permasalahanhukum terhadap importasi beberapakomoditi pangan.

Telah diterbitkan Permendag No. 19Tahun 2014 tentang KetentuanEkspor Impor Beras.

12. Untuk mempertahankan stok akhir berassebesar 2 juta ton dan dalammengantisipasi musim paceklik padaawal tahun 2015 serta denganmempertimbangan capaian produksiberas ARAM I 2014 (bulan Juli), perlupengadaan beras dari luar negeri.

Kemendag telah menerbitkan izinimpor kepada Perum BULOG untukmelakukan pengadaan beras LuarNegeri sebesar 425 ribu ton, terdiridari 275 ribu ton beras medium dan150 ribu ton beras premium.


Pengadaan tersebut diutamakan untukkebutuhan stabilisasi harga, penyaluranraskin dan keadaan mendesak lainnya.

13. Perlu pengaturan Harga Jual Kedelai ditingkat pengrajin (HJP), Harga BeliKedelai di tingkat petani (HBP), dan tataniaga impor kedelai.

Telah diterbitkan Permendag No. 62Tahun 2014 tentang PenetapanHarga Pembelian Kedelai Petanidalam Rangka Pengamanan HargaKedelai di Tingkat Petani. Selama2014 telah ada 4 kali penetapandengan kisaran harga Rp. 7.500/kgs.d. Rp. 7.600/kg.Penyerapan kedelai lokal olehBULOG selama tahun 2014 (sampaiNovember) sebesar 378 ton, lebihrendah dibandingkan tahun 2013sebesar 496,6 ton.

14. Perlu dilakukan sosialisasi dan promositerhadap pengembangan budayakonsumsi berbasis pangan lokal untukpeningkatan gizi seimbang dalam rangkapencapaian skor pola pangan harapan(PPH) 93,30 dan mendorongperekonomian daerah.

a. Telah diterbitkan Surat EdaranMenPAN dan RB Nomor 10Tahun 2014 tentang PeningkatanEfektivitas dan Efisiensi KerjaAparatur Negara antara lainpenyediaan menu berbasis panganlokal di rapat-rapat di kantor.

b. Kementerian Pariwisata, PemdaYogyakarta, Solo, Banten danBandung telah memasukkanpangan lokal dalam bentuk wisatakuliner, menu hotel dan eventdaerah.

15. Usulan Kementan terkait kebutuhan danauntuk percepatan tanam dan perluasanareal tanam dalam rangka pencapaianswasembada padi, jagung dan kedelaidengan memanfaatkan Dana KontijensiTahun 2014.

Telah disetujui melalui rapattrilateral (Kemenko BidangPerekonomian, Kemenkeu, danKementan) dana sebesarRp.578,14Muntukoptimasi lahanseluas 170 ribu ha dengan alokasipupuk dan benih Rp.334,58 M danalsintan Rp.239,36 M. Waktupelaksanaan kegiatan tersebutdiselesaikan pada bulan Desember2014.


3) Harga Komoditas Pangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bersama Menteri Perdagangan,

Muhammad Luthfi melakukan sidak ke Pasar Klender, Jakarta Timur. Memasuki

minggu keempat bulan Ramadan ini, harga komoditas pangan secara umum relatif

stabil.Dari hasil pantauan diketahui bahwa harga telur ayam naik dari sebelumnya Rp

19.000/kg menjadi Rp 20.000/kg. Sedangkan harga tempe justru turun menjadi Rp

7.000. Adapun penurunan harga tempe dikarenakan turunnya minat konsumsi tempe

masyarakat yang beralih ke daging. Selain itu, penurunan harga tempe juga disebabkan

penurunan harga kedelai sebagai bahan baku utama pembuatan tempe.

Untuk komoditas daging, daging ayam terpantau stabil di harga Rp 30.000/kg

dari sebelumnya yang mencapai Rp 35.000/kg atau turun sekitar 14%.Sedangkan harga

daging sapi naik menjadi Rp 95.000/kg. Kenaikan ini dikarenakan adanya perubahan

minat masyarakat yang awalnya mengonsumsi tempe sehingga permintaan terhadap

daging sapi meningkat cukup tajam. Meski demikian, kenaikan harga daging sapi yang

berkisar antara Rp 5.000 – Rp 10.000 per kg tersebut masih dalam rentang yang

wajar.Oleh karena itu, Menko Perekonomian meminta agar masyarakat tidak terlalu

khawatir.

Komoditas bumbu dan rempah juga tidak banyak berubah.Diketahui bahwa

harga cabai rawit, cabai merah dan bawang secara berurutan masih di kisaran Rp


20.000/kg, Rp 14.000/kg dan Rp 24.000/kg.Sama halnya dengan harga racikan bumbu

yang tidak terlalu banyak mengalami perubahan, beras juga masih berkutat di rentang

harga Rp 8.000 – Rp 10.000/liter.

b. Ketahanan Energi

Realisasi penerimaan hulu migas sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai

Rp. 320,254 triliun atau 103% di atas target APBN-P 2014 sebesar Rp. 309,933 triliun.

Sementara lifting minyak mencapai 794.000 barel per hari atau 97% dari target APBN-

P 2014 sebesar 818.000 barel per hari.Lifting minyak mencapai 794.000 barel per hari

atau 97% dari target APBN-P 2014 sebesar 818.000 barel per hari. Sedangkan lifting

gas mencapai 1.218.000 barel setara minyak per hari, sedikit di bawah target 1.224.000

barel setara minyak per hari. Sehingga total lifting migas mencapai 2.012.000 barel

setara minyak per hari atau 99% dari target 2.042.000 barel per hari.

Target produksi minyak yang termuat dalam Inpres 2/2012 sebesar 1,01 Juta

Barrel/hari pada akhir tahun 2014 pun tidak tercapai. Tidak tercapainya lifting

minyak, disebabkan beberapa faktor yaitu beberapa KKKS belum dapat melakukan

kegiatan karena gangguan fasilitas produksi dan offtaker, antara lain kendala sumur

dan fasilitas produksi, unplanned shutdown dan kendala dari offtaker dalam proses

lifting.Selain itu, mundurnya jadwal proyek onstream, seperti Banyu Urip, Lapangan

Bukit Tua, Lapangan Kerendan, Lapangan Ridho, Lapangan Bayan dan Lapangan

Sampoerna.Penyebab lainnya adalah masalah operasional, seperti hasil pemboran yang

tidak sesuai target, kendala teknis operasi produksi, keterlambatan pengadaan fasilitas

dan peralatan produksi, kendala perijinan dan gangguan pencurian dan keamanan

serta illegal tapping.

Dalam rangka pencapaian target produksi minyak telah direkomendasikan:

Jangka Pendek :

Optimasi operasi produksi migas berupa minimalisasi unplaned shutdown

dengan Scheduled Maintenance Fasilitas Produksi Permukaan, Replacement old

infrastructure, Risk Based Management operation serta Meningkatkan kehandalan

peralatan produksi dengan preventive/ predictive maintenance untuk mengurangi

unplanned shutdown.


a) Optimalisasi operasi produksi migas berupa minimalisasi unplanned

shutdown dengan Scheduled Maintenance Fasilitas Produksi Permukaan,

Replacement old infrastructure, Risk Based Management operation serta

meningkatkan kehandalan peralatan produksi dengan

preventive/predictivemaintenance untuk mengurangi unplanned

shutdown

b) Meningkatkan kualitas maintenance pada sumur-sumur existing akibat

pemaksaan pemenuhan target lifting minyak bumi pada tahun-tahun

sebelumnya.

c) Menyelesaikan beberapa peraturan-peraturan dengan Kementerian

Hukum dan HAM untuk mengoptimalisasikan produksi migas, yaitu

Peraturan Menteri ESDM tentang Put on Production, EOR dan IOR dan

Perpanjangan Kontrak.

Jangka Panjang :

Peningkatan Eksplorasi sehingga Reserve Replacement Ratio mendekati 1;

Peningkatan Recovery Factor melalui Improvement Oil Recovery , danReservoir

management; serta melaksanakan percepatan pengembangan lapangan baru, dan

lapangan/struktur idle Pertamina EP.

a) Peningkatan Penyaluran BBM Bersubsidi

Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) sesuai dengan APBN Tahun

2014 sebesar 48,00 Juta KL, dan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT)

sesuai dengan APBN-P Tahun 2014 sebesar 46,00 Juta KL. Pada awal Pemerintahan

Kabinet Kerja Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan ditetapkannya harga jual

Jenis BBM tertentu dengan besaran Harga premium ditetapkan dari Rp. 6.500 menjadi

Rp. 8.500.Harga solar ditetapkan dari Rp. 5.500 menjadi Rp. 7.500. Meskipun kenaikan

harga BBM dapat menekan subsidi BBM tetapi tetap saja untuk tahun 2014 kuota BBM

Bersubsidi melampaui di atas kuota (Over kuota) sebesar 713.384 KL, data yang didapat

sampai 27 Desember 2014 PT. Pertamina sudah menyalurkan BBM PSO bebesar

46.068.384 KL dari kuota Pertamina sebesar 45.355.000. Meskipun mengalami

overkuota Pemerintah melalui badan usaha dalam hal ini Pertamina wajib menyalurkan

BBM sampai dengan akhir tahun 2014 sesuai dengan harga jual yang ditetapkan sesuai


dengan amanat pasal 8 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Tetapi pada bulan Desember 2014 terjadi penurunan harga minyak yang mengakibatkan

Pemerintah mengoreksi harga BBM, kebijakan ini dikeluarkan sebagai respon terhadap

fluktuatif minyak dunia dan bentuk mekanisme penetapan harga BBM oleh pemerintah

dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat Indonesia.

Penyaluran BBM Bersubsidi

BBM Jenis

Tertentu

Volume Berdasarkan

Kuota APBN 2014

(KL/Tahun)

Kuota APBN-P 2014

(KL/Tahun)

Premium 32.460.000 29.430.000

Minyak Tanah 900.000 900.000

Minyak Solar 14.640.000 15.670.000

Total 48.000.000 46.000.000

Penetapan harga BBM ini didasarkan pada prinsip konsistensi upaya

merealisasikan postur APBN yang lebih sehat dan produktif dengan mengarahkan

subsidi secara lebih tepat sasaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur,

mendorong persaingan sehat baik antardaerah maupun antarpelaku bisnis, memperkuat

Pertamina dan Pengusaha SPBU dengan memberi margin lebih agar dapat

meningkatkan mutu layanan dan meningkatkan daya saing, serta mendorong efisiensi

penyediaan BBM dengan tetap memberikan peluang Pertamina sebagai tuan rumah di

negeri sendiri untuk jangka panjang.

Oleh karenanya telah direkomendasikan beberapa hal, yaitu: Adanya formula

penetapan harga eceran BBM yang melibatkan komponen:(1) Harga Dasar, (2) Pajak

Pertambahan Nilai atau PPN, (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau

PBBKP, (4) Besaran Subsidi, 5) Margin Badan Usaha dan (6) Biaya Distribusi dan

Penyimpanan, maka Pemerintah memberlakukan harga jenis BBM Tertentu, yakni


Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp. 2.500,- per liter dan Minyak Solar (Gas Oil)

sebesar Rp. 7.250,- per liter di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia

per 1 Januari 2015 Pukul 00.00 WIB. Sedangkan untuk jenis BBM Khusus Penugasan,

yakni Bensin RON 88 sebesar Rp. 7.600,- per liter (untuk wilayah luar Jawa, Sumatera

dan Bali) dan jenis BBM Umum (non-subsidi) sebesar Rp 7.600,- (untuk wilayah

Jawa, Sumatera dan Bali). Untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan BBM bersubsidi

ini, Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap bulannya.

b) Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik

Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap I

dan II (Fast Track Program, FTP I dan II) merupakan salah satu upaya pemerintah

dalam mengatasi kekurangan pasokan tenaga listrik guna menopang kegiatan ekonomi

sehingga pertumbuhan ekonomi tetap dapat dipertahankan. Per Desember 2014, dari

34 proyek dengan total kapasitas 9.927 MW baru diselesaikan 14 proyek dengan total

kapasitas sebesar 6.727 MW atau baru 67,76% dari total proyek. Proyek yang telah

selesai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: (i) PLTU 3 Jatim Tanjung Awar-Awar

(1 X 350 MW) COD Januari: 350 MW; (ii) PLTU Nagan Raya ( 2 X 110 MW) COD

April & Agustus: 220 MW; (iii) PLTU Kepri Tj Balai Karimun (7 MW) COD Juli:

7 MW; (iv) PLTU Lampung Tarahan Baru (2X100 MW) COD Desember: 200 MW;

(v) PLTU Sumbar Teluk Sirih (2X112 MW) COD Juli: 224 MW; (vi) PLTU 3 Babel

Bangka Baru (30 MW) COD April: 30 MW; (vii) PLTU 2 NTB Lombok ( 25 MW)

COD Desember: 25 MW; (viii) PLTU 2 NTT Kupang (16,5 MW) COD Desember:

10 MW; (ix) PLTU Sultra Kendari (10 MW) COD Juli: 10 MW; dan (x) PLTU Sulsel

Barru ( 50 MW) COD Januari: 50 MW. Total keseluruhan kapasitas yang telah

diselesaikan sebesar1.126 MW (26,4% dari target sebesar 4.260 MW).

Dalam rangka percepatan pembangunan kelistrikan tersebut, maka untuk

Program 10.000 MW Tahap II (FTP II) akan ditindaklanjuti 74 proyek (total kapasitas

17.458 MW), dengan rincian sebanyak 16 proyek (5.799 MW) dilaksanakan oleh PT

PLN (Persero), dan sebanyak 58 proyek (12.059 MW) dilaksanakan oleh Independent

Power Producer (IPP). Sumber energi yang digunakan akan lebih banyak


menggunakan energi terbarukan, dengan rincian, panas bumi (49%), batubara (30%)

tenaga air (17%), PLTGB (3%), dan PLTG (1%), dan pembiayaannya tidak hanya oleh

PLN tetapi juga oleh sektor swasta (Independent Power Producer/IPP).

Beberapa capaian kinerja di bidang Energi dan Sumber daya mineral :

a) Pembangunan proyek PLTU Batang

Proyek pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, di Jawa

Tengah yang berkapasitas 2 x 1000 megawatt tetap dapat dibagun. Berbagai

pendekatan dapat menuntaskan itu. Proyek PLTU Batang ini adalah projek pemerintah

plus swasta dan ini satu-satunya projek yang dikembangkan dengan pola KPS yang

sangat besar investasinya dan baru pertama kali Indonesia mengembangkan 2x1000

megawatt dengan teknologi tinggi, jadi proyek ini tidak boleh gagal, karena PLTU

Batang ini memasok 30 persen kebutuhan listrik di Jawa kalau ini tidak terpasok pada

2017-2018 akan ada defisit di Jawa, ini belum ada alternative lain, karena ini harus

dipercepat dibagun.

Pembagunan proyek PLTU Batang di Jawa Tengah harus tetap berjalan demi

ketersediaan listrik di pulau Jawa. Jika pembagunan proyek ini gagal maka akan

berdampak pada citra investasi di Indonesia.

“PLTU Batang ini harus jalan kalau Batang tidak dibangun dipastikan 2017 Jawa

kekurangan listrik.Kalau ini gagal maka memberikan citra sangat buruk bagi wajah

investasi ditanah air kita, masa itu saja kita tidak bisa selesaikan.


Permasalahan pembangunan proyek ini karena masih ada tanah yang belum

berhasil dibebaskan sekitar 20 hektar, nantinya ditanah tersebut akan dibagun tapak

turbin dari pembagunan PLTU ini.

Proyek PLTU Batang adalah investasi pembangkit listrik pertama kali dalam

skala besar.Ia juga menilai proyek ini merupakan proyek terbesar didunia karena

menggunakan teknologi 2x1.000 megawatt seperti di Jepang dan Jerman.

Proyek pembangunan PLTU Batang yang berkekuatan 2X1.000 megawatt

diperkirakan membutuhkan total biaya Rp35 triliun dan semula akan dimulai proses

pembangunannya pada 6 Oktober 2013, namun akhirnya tertunda karena masalah

pembebasan lahan warga.

b) Proyek Gas Laut dalam (Indonesia Deepwater Development/IDD)

Pemerintah memastikan akan mempercepat proyek gas laut dalam (Indonesia

Deepwater Development/IDD) milik PT Chevron Indonesia dengan nilai 12 miliar

dolar AS yang selama ini proses proyeknya terhambat.

Menurut Menko Perekonomian “Projek ini adalah projek prioritas terkait

projek ini maka kementerian ESDM, SKK Migas, kementerian Keuangan, BPKP akan

diminta dilakukan percepatan semua proses yang dimungkinkan, agar proyek ini bias

berjalan secepat mungkin, karena makin cepat ini akan menguntungankan RI,”. jika


proyek IDD ini berjalan dengan baik maka Indonesia banyak mendapatkan

keuntungan. Mulai dari investasi yang akan masuk dan penghasilan dari gas.

“Proyek IDD ini penting untuk RI karena investasi akan masuk ke Indonesia,

yang akan masuk tidak kurang dari 12 miliar dolar.Kita sangat membutuhkan investasi

itu masuk ke Indonesia. Selain itu investasi ini maka pemerintah akan mendapat

keuntungan dari gas yang diperoleh, kita tahu bahwa dengan pertumbuhan ekonomi

yang luar biasa dengan industrilisasi kita yang bergerak kemana-mana maka kebutuhan

sebagai sumber pertumbuhan energy sangat penting apalagi ditengah berkurangnya

hasil minyak kita tentu gas menjadi alternative yang diperlukan bagi Indonesia.

Ia juga mengatakan kehadiran perwakilan Chevron hari ini tidak meminta

untuk diberikan kemudahan atau keringanan seperti tax holiday maupun keringanan

pajak. Tapi kehadiran perwakilan Chevron untuk meminta percepatan proyek ini.“Dia

tidak minta apa-apa, dalam artian tax holiday, keringanan pajak, tidak minta kita buat

peraturan baru, merubah aturan yang ada. Yang mereka minta tolong dipercepat, ini

sudah terlalu lama karena takut opportunitynya hilang,” ujarnya. Lebih lanjut ia

mengatakan jika proyek IDD ini berjalan dengan lancar maka dipastikan pada tahun

2016 sudah mulai dapat berproduksi.

Dalam pelaksanaan proyek ini, terdapat ada beberapa hal yang pelu mendapat

perhatian,antara lain: Permintaan Kenaikan Biaya Proyek, Perpanjangan WK Makassar

Strait, Persetujuan Biaya Pemanfaatan kilang LNG Bontang, Principle of Agreement,

Persetujuan dan Penandatanganan Sales Purchase Agrement.Beberapa yang sudah

mendapatkan persetujuan diantaranya adalah baiaya pemanfaatan kilang Bontang oleh

Kementerian Keuangan dengan biaya sebesar 0.22 USD/MMBTU pada 18 September

2014, sedangkan pemberian assume and discharge pada perpanjangan WK Makassar

Strait Kementerian Keuangan tidak menyetujui hal tersebut dan lebih menyarankan

agar memodifikasi perpanjangan kontrak atau bagi hasil.

c) RenegosiasiKontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya

PengusahaanPertambangan Batubara (PKP2B)


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan ada 1 Kontrak Karya

telah menandatangani amandemen kontrak, 77 perusahaan tambang (25 KK dan 52

PKP2B) telah sepakat dan menandatangani MoU amandemen kontrak.

Penandatanganan amandemen kontrak tersebut akan segera dilakukan bagi

perusahaan yang telah sepakat dan menandatangani MoU. Menurut Menko dari 107

perusahaan KK dan PKP2B, harus menyetujui enam poin renegosiasi kontrak dan

baru 1 yang telah menyelesaiakan penandatanganan amandemen kontrak, yaitu PT.

Vale Indonesia.

Dilaporkan ada sejumlah kemajuan dalam proses renegosiasi kontrak ini

karena 77 perusahaan KK dan PKP2B telah sepakat dan setuju seluruh poin

renegosiasi. Dan juga 9 perusahaan PKP2B telah sepakat terhadap draft amandemen

kontrak. Menko Perekonomian juga mengaku telah meminta Menteri ESDM untuk

melakukan percepatan dalam renegosiasi tersebut.“Yang sudah sepakat dan selesai

segera diikat dengan kontrak baru, pegangannya tetap pada UU tersebut”. Sementara

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan sisanya 20 perusahaan KK dan PKP2B yang

baru sepakat sebagian dari enam poin renegosiasi masih dalam proses.”Diputuskan

yang 25 KK ini segera kami tandatangani.Sisasnya selesai 5 kita teken, selesai 7 kita

teken”.


Seperti diketahui 107 perusahaan tambang yang harus menyetujui renegosiasi

terdiri dari 33 Kontrak Karya (KK) dan 74 Perjanjian Karya Perusahaan

Pertambangan Batubara (PKP2B).

Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan dalam pasal Kontrak Karya (KK) dan

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus disesuaikan

(renegosiasi). Pasal 169 UU No 4/2009 memuat :

a. KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini

tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.

b. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal KK dan PKP2B sebagaimana

dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak

Undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.

c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud

padahuruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Berdasarkan koordinasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Penyesuaian

Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ada

beberapa isu strategis yang akan disesuaikan dalam KK dan PKP2B. Isu strategis

tersebut yaitu: (i) Luas wilayah kerja; (ii) Kelanjutan operasi pertambangan; (iii)

Penerimaan negara; (iv)Kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian; (v)

Kewajiban untuk divestasi; (vi) Kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa

pertambangan dalam negeri

Kemajuan renegosiasi KK dan PKP2B yang telah dilakukan sampai dengan

akhir tahun 2014, menghasilkan kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan

pemegang KK dan PKP2B, sebagaimana tabel dibawah ini.

Progres Renegosiasi per Desember 2014

Status KK PKP2B Jumlah

Sepakat Sebagian MoU 7 12 19

Sepakat dan Tanda tangan MoU 25 61 86

Amandemen kontrak 1 - 1

Jumlah 33 73 106


c) Peresmian Prorek Banyu Urip Blok Cepu

Menko Perekonomian Chairul Tanjung yang juga menjabat Plt Menteri ESDM,

meresmikan sejumlah proyek minyak dan gas.Nilai semua proyek tersebut mencapai

US$ 7,388 miliar atau sekitar Rp 88 triliun.adapun proyek-proyek migas ini

diresmikan dari Bojonegoro, Cepu, Jawa Timur. Salah satunya Menko Perekonomian

akan meresmikan fasilitas Produksi Lapangan Banyu Urip Wilayah Kerja Blok Cepu,

Rabu , 8 Oktober 2014.

Dalam peresmian ini, CT didampingi oleh Wakil Menteri ESDM Susilo

Siswoutomo. Hadir juga dalam acara ini, Anggota Komisi VII DPR RI, Gubernur Jawa

Timur dan Jawa Tengah, Pejabat Eselon I KESDM, Plt. Kepala SKK Migas, Kepala

BPH Migas, Plt. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT PLN

(Persero), Para Pimpinan Mobil Cepu Ltd, dan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi.

Menandai peresmian proyek minyak dan gas bumi Banyu Urip, Blok Cepu

yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur kapasitas produksinya sudah meningkat

100.000 barel per hari dari semula sebesar 30.000 barel per hari yang akan terus naik

bertahap hingga mencapai puncak 165.000 barel per hari pada tahun 2015.

Sesuai rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD), investasi

di Proyek Banyu Urip mencapai lebih dari US$ 2,5 miliar, dengan rincian untuk


pembangunan fasilitas produksi sebesar US$ 2,2 miliar dan pengeboran sumur

sebanyak US$ 337 juta.

Pembangunan fasilitas dibagi ke dalam lima kontrak EPC (engineering,

procurement, and construction/rekayasa, pengadaan, dan kontruksi), yakni fasilitas

produksi utama (Central Production Facility/CPF), pipa darat (onshore) 72 km, pipa

laut (offshore) dan menara tambat (mooring tower), FLoating Storage Off-loading

(FSO), serta fasilitas infrastruktur.

d) Konferensi Pers tentang Kebijakan BBM Bersubsidi

Menteri Koordinator, Sofyan Djalil didampingi oleh Menteri Energi danSumber Daya Mineral, Sudirman Said, Menteri BUMN, Rini Soemarno, MenteriKoordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, dan Menteri Keuangan,Bambang Brodjonegoro menggelar konferensi pers tentang Kebijakan BBMBersubsidi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pukul 9.30WIB. Dalam konferensi pers tersebut, Sofyan Djalil menyatakan bahwa kebijakan inidikeluarkan sebagai respon terhadap fluktuatif minyak dunia dan bentuk mekanismepenetapan harga BBM oleh pemerintah dalam rangka melindungi kepentinganmasyarakat Indonesia.

Penetapan harga BBM ini didasarkan pada prinsip konsistensi upayamerealisasikan postur APBN yang lebih sehat dan produktif dengan mengarahkansubsidi secara lebih tepat sasaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur,mendorong persaingan sehat baik antardaerah maupun antarpelaku bisnis, memperkuatPertamina dan Pengusaha SPBU dengan memberi margin lebih agar dapatmeningkatkan mutu layanan dan meningkatkan daya saing, serta mendorong efisiensi


penyediaan BBM dengan tetap memberikan peluang Pertamina sebagai tuan rumah dinegeri sendiri untuk jangka panjang.

Adapun penetapan kebijakan ini didasarkan pada Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tekait Pasal 28 Undang-undang Migas dan PP No. 30 Tahun 2009 yangmenyebutkan bahwa “harga bahan bakr minyak dan gas bumi diatur dan/atauditetapkan oleh Pemerintah”. Dengan dasar itu, Pemerintah membagi bahan bakarminyak (BBM) ke dalam 3 kategori:

1. BBM Tertentu, yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumidan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dri Minyak Bumi yang telahdicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebgai Bahan Bakar Lain denganjenis, standard an mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dandiberikan subsidi;

2. BBM Khusus Penugasan, yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dariMInyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasak dan/atau dioleh dari Minyak Bumiyang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan BakarLain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi) tertentum, yang didistribusikan diwilayah penugsasan dan tidak diberikan subsidi;

3. BBM Umum, yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dair Minyak Bumidan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telahdicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain denganjenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu (di luar angka 1 dan 2 di atas) dan tidakdiberikan subsidi.

Dengan formula penetapan harga eceran BBM yang melibatkan komponen 1)Harga Dasar, 2) Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, 3) Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor atau PBBKP, 4) Besaran Subsidi, 5) Margin Badan Usaha dan 6) BiayaDistribusi dan Penyimpanan, maka Pemerintah memberlakukan harga jenis BBMTertentu, yakni Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,- per liter dan MinyakSolar (Gas Oil) sebesar Rp 7.250,- per liter di seluruh wilayah negara kesatuanRepublik Indonesia per 1 Januari 2015 Pukul 00.00 WIB. Sedangkan untuk jenis BBMKhusus Penugasan, yakni Bensin RON 88 sebesar Rp 7.600,- per liter (untuk wilayahluar Jawa, Sumatera dan Bali) dan jenis BBM Umum (non-subsidi) sebesar Rp 7.600,-(untuk wilayah Jawa, Sumatera dan Bali).

Untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan BBM bersubsidi ini, Pemerintah akanmelakukan evaluasi setiap bulannya. Sedangkan untuk merealisasikan kompetisi yang


sehat di antara pelaku usaha, pemerintah juga telah menetapkan harga eceran terendahdan tertinggi yang perhitungannya ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah PPNdan PBBKB dengan pembatasan margin badan usaha paling rendah 5% dan palingtinggi sebesar 10% dari harga dasar.

Di akhir pemaparannya, Menteri Koodinator Bidang Perkonomian, SofyanDjalil dan segenap menteri yang mendampingi menegaskan bahwa Pemerintahmenerima dengan baik dan mengapresiasi semua rekomendasi yang masuk, termasukusulan terkait pengalihan dari RON 88 ke RON 92.

c. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

1. Pengembangan Industri Manufaktur

Hilirisasi industri perlu terus didorong untuk meningkatkan daya saing

industri nasional serta mengurangi defisit neraca perdagangan dengan

meningkatkan ekspor dan membangun industri substitusi impor.

Perlu adanya tindaklanjut pengembangan Kawasan Industri Petrokimia di

Teluk Bintuni yang meliputi pemberian prioritas alokasi gas untuk industri

petrokimia, penugasan PIHC sebagai pengelola Kawasan Industri Teluk

Bintuni oleh Menteri BUMN, melakukan audit terhadap fungsi lahan

eksisting dan rencana pengembangan yang mengacu pada Rencana Tata

Ruang yang telah ditetapkan, inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung

di dalam dan di luar kawasan, dan penyusunan masterplan Kawasan Industri.

Selain itu, perlu dukungan dari K/L agar dapat memprioritaskan

pengembangan KI Teluk Bintuni yang telah menjadi salah satu dari 13

kawasan industri prioritas dalam RPJMN 2015-2019

Dalam revitalisai industri pupuk, permasalahan harga gas pabrik pupuk perlu

segera diselesaikan oleh KemenESDM dan jika masih terdapat permasalahan

agar segera dapat disampaikan ke Menko Perekonomian.

Pemerintah (K/L) perlu segera menindaklanjuti tailor-made policy yang telah

disusun dalam Rakor Pengembangan Industri Baja Nasional sesuai dengan

kewenangan masing-masing.


2. Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis Kebijakan pengembangan industri maritim dan industri dirgantara dalam

memproduksi transportasi umum akan terus dilanjutkan untuk mendukung

pemerataan pembangunan dalam mendukung keterhubungan antar wilayah

Indonesia yang berbentuk kepulauan.

Kebijakan pengembangan industri kreatif terutama digital creative dalam

menciptakan aplikasi-aplikasi yang bermutu dan dibutuhkan pasar dalam dan

luar negeri guna meningkatkan penguasaaan teknologi terapan oleh produsen

digital creative dalam negeri.

Rancangan Instruksi Presiden tentang Pengembangan Industri Kuliner

Indonesia masih dalam proses pembahasan dengan Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif untuk diajukan ke Sekretariat Kabinet. Penyesuaian

Nomenklatur Kementerian/Lembaga terutama Pembentukan Badan

Pengembangan Ekonomi Kreatif memnjadi faktor penghambat

diselesaikannya Rancangan Instruksi Presiden tersebut.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan

Ekonomi Kreatif Nasional bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif beserta Kementerian/Lembaga terkait, masih dalam pembahasan dan

diajukan untuk Rapat Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, namun

terkendala dengan penyesuaian Nomenklatur Kementerian/Lembaga terutama

Pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif memnjadi faktor

penghambat diselesaikannya Rancangan Peraturan Presiden tersebut.

Pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2011 tentang

Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang

Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu belum memuat komponen

industri strategis dalam rancangan revisi tersebut. Oleh karena itu perlu

diadakan rapat pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun

2011 dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian/Lembaga terkait


3. Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri

Roadmap pengembangan inkubator wirausaha belum dikoordinasikan sehingga

rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga

belum bisa dilaksanakan.

Pedoman pengembangan inkubator wirausaha yang belum terselesaikan.

Pengembangan inkubasi wirausaha ekonomi kreatif di JAFZA, Dubai yang masih

dikoordinasikan.

4. Pengembangan Kawasan Ekonomi

Program Pengembangan Kawasan Industri Terpadu sebagai salah satu basis

implementasi kerjasama ekonomi pemerintah RI - RRT.

Implementasi pengembangan kawasan ekonomi/industri berbasis komoditi lokal

unggulan non-mineral untuk meningkatkan nilai tambah produk dan produktivitas

masyarakat lokal.

Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan, KPBPB Karimun dan KPBPB Sabang.

Kebijakan Implementasi Kawasan Pegembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

sebagai benchmark pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang

Ekonomi guna mendukung terciptanya pusat-pusat ekonomi baru berbasis potensi

komoditi lokal setempat.

5. Ketenagakerjaan

Pelaksanaan program penyerapan tenaga kerja dalam pelaksanaan investasi (PMDN

dan PMA), yang menghasilkan komitmen Kementerian teknis terkait dalam

penyusunan kebijakan dengan memperhatikan UU Perindustrian Tahun 2014 dan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Program kerja sektor Ketenagakerjaan Tahun 2014 dengan Dinas Nakertrans

provinsi Jatim dan Jateng mengenai langkah capaian 1 juta netto tenaga kerja baru,

capaian skilled labor terkait peningkatan peran BLK dan UPT bersinergitas dengan

pusat-pusat pelatihan swasta, kesiapan tenaga kerja menghadapi pelaksanaan AEC

2015.

Sinkronisasi mengenai langkah penyelesaian permasalahan sektor Ketenagakerjaan

(Wag System, Outsourcing, Working Visa, Lock-out/Demonstration, Productivity


Criteria Component) yang sering dihadapi oleh perusahaan-perusahaan PMA

antara lain Jepang, Korea dan Cina.

6. Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW

a. Pengembangan dan Penerapan Sistem National Single Window (INSW)

terus dilakukan dengan melanjutkan pengembangan layanan fitur INSW yaitu

perbaikan layanan proses bisnis; seperti melengkapi HS Code dalam sistem

pentarifan, updating peraturan-peraturan Lartas dari Kementerian/Lembaga

terkait, simplikasi proses perizinan untuk eskpor dan impor serta pelaksanaan

quick respons terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di proses

implementasi.

b. Perluasan penerapan INSW telah melayani 5 (lima) pelabuhan utama

yaitu Belawan, Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan 3

(tiga) Bandara Utama yaitu Bandara Sukarno Hatta, Bandara Halim Perdana

Kusuma, Bandara Juanda, dan Cikarang Dry Port, dan perluasan terhadap 7

(tujuh) Pelabuhan/Bandara yaitu pelabuhan Bitung (Sulut), Tanjung Benoa

(Bali), Ngurah Rai, Makassar (Sulsel), Lampung, Dumai, dan Bandara Kuala

Namu (Sumut) sesuai dengan SKEP Kalahar No 22 tahun 2014 tanggal 22

Agustus 2014.

c. Pelaksanaan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait mandatory

perluasan INSW sebagai berikut :

Pelabuhan Bitung (IDBIT) tanggal 26 Agustus 2014,

Pelabuhan Sukarno-Hatta–Makassar (IDMAK), tanggal 9

September2014,

Pelabuhan Benoa – Bali (IDBOA) dan

Bandara Ngurah-Rai –Bali tanggal 23 September 2014,

Bandara Kuala Namu – Medan (IDKNO) tanggal 2 oktober 2014,

Pelabuhan Panjang-Lampung (IDPJG) tanggal 7 Oktober 2014 dan

Pelabuhan Dumai (IDDUM) tanggal 21 Oktober 2014.


Kegiatan tersebut berjalan dengan baik atas kerjasama Tim Persiapan INSW

dari berbagai K/L terkait. Dengan penerapan system INSW di pelabuhan

dan Bandara, diharapkan dapat memperlancar arus barang dan akan

meningkatkan daya saing perniagaan nasional.

d. Dengan Terbitnya Perpres No 76 tahun 2014 tntang Pengelola Portal INSW

tanggal 17 Juli 2014 maka terjadi masa transisi dari tim Persiapan INSW ke

Lembaga Pengelola Portal INSW.

e. Pengembangan Asean Single Window (ASW) untuk fase lanjutan, dimana

INSW menjadi salah satu rujukan bagi penerapan NSW di negara-negara lain

Anggota ASEAN dan Pengembangan integrasi NSW untuk negara-negara

Non-ASEAN

Sidang-sidang yang berkaitan dengan Integrasi kedalam Sistem ASW adalah

sebagai berikut:

1) Pertemuan ke-12 ASEAN Single Window Steering Committee (ASWSC)

Pertemuan ke-12 ASEAN Single Window Steering Committee

(ASWSC) tanggal 18-20 Maret 2014 di Bali bertujuan untuk mendiskusikan

sekaligus mengambil kesepakatan atas isu-isu yang sebelumnya telah dibahas

dalam level Legal Working Group for ASW (LWG-ASW) dan Technical

Working Group for ASW (TWG-ASW). Pada pertemuan ke 12 dihadiri juga

oleh Ms Maria Caridad P. Manarang selaku Chair person of the ASEAN Single

Window Steering Committee, Ms Marianne Wong Mee Wan selaku Chair

person of the Technical Working Group of the ASEAN Single Window.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan Kemenko

Perekonomian Pertemuan ke-12 ASWSC di Bali ini juga akan membahas

chairmanship TWG-ASW, LWG-ASW, ASWSC, yang akan periode

kepemimpinanya akan berakhir tahun ini. Negara Anggota ASEAN, termasuk

Indonesia, diharapkan mengusulkan calonnya.

“Target implementasi ASEAN Single Window sudah sangat dekat

yaitu pada tahun 2015 yang akan datang. Saya berharap ASWSC dapat


mendorong TWG-ASW dan LWG-ASW untuk segera menyelesaikan persiapan-

persiapan baik dari segi teknis maupun legal.”

2) Pertemuan ke-28 Technical Working Group for ASEAN Single Window (TWG-ASW)

Pertemuan ke-28 Technical Working Group for ASEAN Single Window

(TWG-ASW) dilaksanakan pada tanggal 12 – 15 Agustus 2014 di Hotel Royal

Amabarrukmo, Yogyakarta. Pertemuan dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Kewirausahaan selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Persiapan

Nasional Single Window (NSW). Pertemuan dipimpin oleh Ms. Marianne Wong

Mee Wan, Senior Assistant Director, Royal Malaysian Customs Department dan

dihadiri oleh seluruh anggota Delegasi dari Negara Anggota ASEAN serta dari

ASEAN Secretariat.


Pertemuan ke-28 TWG-ASW membahas beberapa isu yang merupakan tindak

lanjut atas keputusan Pertemuan ke-12 ASEAN Single Window Steering Committee

(12th ASW-SC) pada bulan Maret 2014; PertemuanTechnical danLegal Working

Group sebelumnya, serta pertemuan ke-15 the Sub-Committee on the ATIGA Rules of

Origin (SC-AROO)/the 15th Meeting of the Coordinating Committee on the

Implementation of the ATIGA (CCA) pada Juni 2014.

Secara rinci, beberapa isu yang akan dibahas dalam pertemuan, meliputi:

implementasiwork plan on the ATIGA OCP amendment for the e-CO Form D; the

ASW Pilot Project/ASW Pilot Project Component 2 (full-fledged) beserta aktivitas-

aktivitas pendukungnya; kesiapan untuk mengimplementasikan pertukaran ASEAN

Customs Declaration Document (ACDD); ASW Web Portal; pelaksanaan Joint Session

dengan SC-AROO; serta tindak lanjut TWG-ASW meliputi: pengambilan kesepakatan

atas Term of Referrence (TOR) tentang Information Processing Model (IPM), SOP

untuk VPT-IT, ASW Business process Analysis, Asesmen terhadap ASEAN

Secretariat sebagi host Regional Services server ada diskusi mengenai rencana

penggunaan mekanisme/teknologi Public Key Infrastructure (PKI);Sedangkan isu dari

LWG-ASW meliputi: diskusi atas pasal 24 Draft Protocol on the Legal Framework to

Implement the ASEAN Single Window (PLF) tentang Force Manjeurdan diskusi

mengenai hasil study Legal Gap Analysis dan perkembangan NSW masing-masing


negara serta penetapan Chair TWG-ASW yang baru untuk menggantikan Ms.

Marianne yang memasuki masa retirement.

7. Pengembang Sistem Logistik Nasional

Dalam upaya pembenahan sistem logistik nasional yang belum efisien, telah

dikembangkan model pengukuran kinerja Sistem Logistik Nasional dan biaya Logistik

Nasional yang digunakan pemerintah melalui BAPPENAS, sebagai upaya

penyelesaian kelancaran arus barang di Tanjung Priok melalui penurunan dwelling

time dan Yard Occupation Ratio (YOR) pelabuhan sehingga dapat menghemat biaya,

dan waktu serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga

meningkatkan daya saing perniagaan nasional.

Selanjutnya Tim Pembenahan Sistem Logistik Nasional mrekomendasikan :

Pendirian Akademi Komunitas Logistik di Kota Bitung dan Kabupaten Batu

Bara;

Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam transaksi Jasa Kepelabuhan;

Rencana Aksi Pembangunan Pelabuhan Hub Laut Internasional Kuala Tanjung

dan Bitung dalam kerangka pelaksanaan Perpres 26/2012;

Penerbitan Inpres penanganan dwelling time di pelabuhan.

Disamping itu telah dilaksanakannya sosialisasi/workshop sebagai berikut:

Workshop Penyusunan RSKKNI Bidang Integrated Planning Bidang Logistik;

Workshop Penyusunan RSKKNI Bidang Pergudangan;

Workshop Sistem Verifikasi RSKKNI.

8. Pengembangan Kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan telah membentuk 500 (limaratus) orang Wirausaha

Pemula dari kalangan mahasiswa, pondok pesantren, pramuka, pemuda, dan pendidik

yang berdampak kepada penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan

dan daya beli masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Hal ini meningkatkan

pengembangan kewirausahaan di tanah air.


9. Pengembangan Iklin Usaha

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan bahwa

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan diresmikan pada tanggal 26 Januari 2015

oleh Presiden Joko Widodo. Peresmian PTSP ini merupakan salah satu wujud

komitmen pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan

investasi di Indonesia.

Presiden akan resmikan PTSP pusat ini tanggal 26 Januari, saat ini adalah

persiapan akhir. Kita akan lihat masalah-masalah yang masih dihadapi BKPM. Sejauh

ini ok, meskipun masih ada masalah-masalah kecil”, ujar Sofyan setelah melakukan

rapat koordinasi terkait PTSP di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian .

Dari hasil Rakor tersebut, Kepala BKPM, Franky Sibarani menegaskan bahwa

ada 3 hal yang menjadi pekerjaan utama, yaitu mempercepat izin dari segi waktu,

mempercepat izin dari segi administrasi dan mensinergikan sistem online untuk jangka

panjang. Namun, pemerintah belum bisa menentukan jangka waktu yang pasti terkait

proses perizinan. Hal ini dikarenakan setiap sektor yang memerlukan perizinan

memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, seperti proses perizinan perdagangan dan

jasa yang lebih cepat dibandingkan dengan industri pengolahan.


Terkait dengan PTSP di daerah, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan

Presiden untuk menyatukan atau mengintegrasikan BKPM daerah dengan PTSP

daerah agar menjadi lebih efektif. Saat ini sudah ada 400 kantor yang telah disatukan

dan dimonitoring langsung oleh BKPM pusat. Bahkan untuk tahun 2015, pemerintah

akan konsentrasi secara bertahap pada 24 provinsi dan 120 kabupaten/kota.

Saat ini sudah banyak provinsi yang terintegrasi seperti provinsi-provinsi di

pulau Jawa.Namun, pemerintah menekankan bahwa tidak hanya cukup menjadi satu,

tetapi efektif atau tidak menjadi fokus utama pemerintah.

10. Beberapa kegiatan dalam mendukung peningkatan iklim investasi dan iklim usaha

a. Rapat Koordinasi menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa memimpin Rapat

Koordinasi Perkembangan Persiapan Indonesia Dalam Pelaksanaan Masyarakat

Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) di kantor Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (12/3).

Rapat turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri

Perdagangan M Lutfie, Menteri Koperasi dan UKM Syariefudin Hasan dan Gubernur

Bank Indonesia Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, serta perwakilan dari

pemerintah daerah, dunia usaha dan akademisi.


MEA merupakan komitmen bersama untuk menjadikan ASEAN sebagai: 1)

pasar tunggal dan basis produksi; 2) kawasan berdaya saing tinggi; 3) kawasan

dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan 4) integrasi kedalam perekonomian

dunia. Para Pemimpin Negara ASEAN menyepakati melakukan percepatan

implementasi MEA daritahun 2020 menjadi tahun 2015.

Indonesia harus bisa memanfaatkan ekonomi integrasi dari masyarakat

ekonomi asean (MEA) sebagai satu peluang besar dalam dunia usaha.Peluang

tersebut perlu dideteksi sementara tantangan yang dihadapi Indonesia dalam MEA

nanti juga harus diatasi supaya Indonesia dapat meraup keuntungan yang banyak dari

ekonomi yang terintegrasi tersebut.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan

daya saing perekonomian Indonesia menjelang pelaksanaan MEA 2015.Salah satu

langkah penting adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari

pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kalangan dunia usaha agar

mendapatkan manfaat terbesar dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Untuk itu, pemerintah akan membentuk komite nasional khusus yang

dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka

dua hal yaitu: Pertama, persiapan menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi

ASEAN pada 2015. Kedua, memanfaatkan peluang dari terciptanya MEA sebagai

bagian dari integrasi ekonomi. Komite Nasional ini juga akan melakukan sosialisasi

dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan

kesadaran serta pengetahuan tentang MEA dan memperkuat rasa kepemilikan serta

inklusivitas.

Perkembangan persiapan implementasi MEA dalam scorecard menunjukkan

bahwa Indonesia sudah memenuhi 84,4 % dari 416 butir penilaian pada scorecard

MEA. Prosentase tersebut di atas rata-rata negara-negara ASEAN yang saat ini

mencapai 79,7 %.


b. Peresmian 10 Pabrik Sawit di Kalimantan Timur

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung menyambangi

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi

Kalimantan Timur (Kaltim). Kawasan tersebut merupakan industri perkebunan kelapa

sawit yang lokasinya dekat pinggir pantai Maloy. Dari Kota Balikpapan, lokasi KEK

Maloy ditempuh sekitar 12 jam dengan perjalanan darat. Tidak tanggung-tanggung, di

sana Menko Perekonomian meresmikan 10 pabrik kelapa sawit serta melakukan

groundbreaking Pelabuhan Perindustrian Sawit (PT. Indonesia Plantation Synergy) dan

Pabrik Refinery (PT. Indonesia Plantation Synergy).

Adapun 10 pabrik yang Selasa tadi diresmikan, yakni Pabrik Inti Sawit (PT.

Indonesia Plantation Synergy), Pabrik Pengolahan Limbah Sawit (PT. Indonesia

Plantation Synergy), Pabrik Kelapa Sawit (PT. Cahaya Anugerah Plantation), Pabrik

Kelapa Sawit (PT. Khaleda Agro Prima Malindo), Pabrik Kelapa Sawit (PT. Sasana

Yudha Bakti), Pabrik Kelapa Sawit (PT. Telen), Pembangkit Listrik Tenaga Biogas

(PT. Prima Mitrajaya Mandiri), Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa Sawit Cakra dan

Perdana Biogas (PT. Rea Kaltim Plantation) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa

Sawit (PT. Daya Lestari dengan PT. PLB Kab Berau).

Menko Perekonomian mengatakan, pemerintah mendorong adanya industri

hilir kelapa sawit.Pasalnya jika hanya menanam sawit saja, kurang memiliki nilai

tambah."Karenanya pemerintah mendorong adanya industri hilir kelapa


sawit.Dijadikan CPO sampai minyak goreng.Jadi ada nilai tambah.Ampas sawit pun

bisa jadi listrik.Kalau ada nilai tambah kontribusi makin tinggi. Dan rakyat di kaltim,

dan kalimantan pada umumnya akan sejahtera,", Peresmian pabrik tersebut

merupakan unsur percepatan perluasan ekonomi di Kalimantan Timur khususnya

untuk sektor perkebunan. "Apa yang kita lakukan saat ini tidak terlepas dari tujuan

pembangunan nasional.Yang utama untuk mensejahterakan rakyat".

c. Rapat Koordinasi Gabungan Menko Perekonomian dan MenkoKemaritiman

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, beserta Menteri Koordinator

Kemaritiman, Indroyono Soesilo mengadakan rapat koordinasi bersama di Kantor

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hadir dalam rakor tersebut menteri-menteri yang berada di bawah koordinasi

Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman diantaranya Menteri Keuangan,

Menteri BUMN, Menteri Koperasi, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan,

Menteri Pertanian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PU dan Perumahan Rakyat,

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri

Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pariwisata, Menteri ESDM,

Kepala BKPM, Kepala BPS, serta pejabat Eselon I dari berbagai Kementerian.


Dalam rakor tersebut setiap kementerian melaporkan kegiatan yang telah

dilakukan dalam dua hari semenjak dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo.Menko

Perekonomian mengatakan dalam dua hari kerja tersebut banyak yang sudah dilakukan

oleh para kementerian.Menurutnya, para kementerian menginginkan kepastian dalam

masalah teknis dan dalam masalah anggaran.

Sementara itu, Menko Kemaritiman berupaya menyederhanakan perizinan

karena berhubungan dengan menarik investasi serta menyelesaikan program atau

sasaran dari kementerian yang ada di bawah Menko Kemaritiman.Misalnya target

kunjungan wisatawan pada 2019 sebesar 10 juta wisatawan dan pada tahun 2020

sebesar 20 juta wisatawan.

d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Selama tahun 2014, berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan rumusan

rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan

Pengembangan Wilayah menjadi indikator kinerja Kemenko Bidang Perekonomian

yang telah menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mendukung ketercapaian

outcome dari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Berbagai hasilkegiatan koordinasi, sinkronisasi dan rekomendasi kebijakan

yang telah dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah sudah memberikan berbagai indikasioutcome, antara lain:

1. Menguatnya Sistem Konektivitas dan Logistik di Luar Pulau Jawa.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jaringan jalan/jalan tol, kereta api,

bandara dan pelabuhan telah memberikan dampak terhadap meningkatnya sistem

konektivitas dan logistik di luar wilayah Pulau Jawa. Pemerintah telah melaksanakan

kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, antara lain:

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Pembangunan Bandara International Kualanamu, Sumatera Utara Pembangunan Jalur Rel Ganda (Double Track) Medan – Bandara

Kualanamu Pembangunan Pelabuhan International Kuala Tanjung Pembangunan Pelabuhan Tanjung Apiapi, Sumatera Selatan


Pengembangan Pelabuhan Tanjung Sauh Batam Pengembangan Jalur KA Batubara di Sumatera Selatan Pembangunan Terminal Terintegrasi di Sumatera Selatan Pengembangan Jembatan Laut Penyebarangan Merak – Bakauheuni Pembangunan Jalan Trans Kalimantan Pembangunan Pelabuhan Pontianak Pembangunan Pelabuhan International Maloy, Kaltim Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Pengembangan Bandara International Sepinggan Pembangunan 3 Bandara di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur Pembangunan Pelabuhan Makassar New Port Pembangunan Jalan By Pass Palu-Parigi Pengembangan Pelabuhan Hub International Bitung Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung Pembangunan Jalan KA Makassar – Parepare Pengembangan Bandara International Lombok (BIL) Pengembangan Coastal Shipping lintas Jawa-Bali-Nusa Tenggara Pembangunan Bendungan Raknamo, Provinsi NTT Pembangunan Pelabuhan Cruise Tanah Ampo Bali Pembangunan Jalan Strategis Nasional Trans Papua (Jalan P4B) dan

Trans Maluku Pengembangan Pelabuhan Sorong di Seget Pengembangan beberapa pelabuhan di Papua dan Kep Maluku Pengembangan beberapa Bandara di Papua dan Kep Maluku

Percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa tersebut di atas telah

mampu memperkokoh sistem konektivitas dan logistik di luar Pualu Jawa. Secara

keseluruhan, pembangunan infrastruktur tersebut di atas sedikit banyak telah mampu

memberikan hasil yang baik dalam perekonomian wilayah, khususnya peningkatan

sektor ekonomi basis di luar Pulau Jawa.

2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Nasional.

Pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, antara

lain; pembangunan Bendungan Jatigede di Provinsi Jabar,Bendungan Raknamo di

Provinsi NTT, sebagai sumber pengairan lahan-lahan pertanian pangan dan mampu

meningkatkan produksi pertanian.


3. MeningkatnyaRasio Elektrifikasi di Luar Pulau Jawa

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, antara

lain: pembangunan beberapa pembangkit listrik (PLTU, PLTA), dan pembangunan

jaringan Transmisi Jawa-Sumatera 500 Kv/HVDCterutama di luar Pulau Jawa akan

memberikan dampak meningkatnya rasio elektrifikasi di luar Pulau Jawa.

4. Terselesaikannya Kebijakan dan Regulasi Bidang Penataan Ruang (Perpres RTR

Pulau/Kepulauan, Perpres KSN, Perda RTRW Provinsi, Perda RTRW

Kabupaten/Kota) telah memberikan payung hukum dalam proses percepatan

pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai prasyarat penting pembangunan di

sektor hulu, maka diselesaikannya regulasi bidang penataan ruang tersebut telah

mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah termasuk infrastruktur prioritas dan

kawasan strategis ekonomi seperti pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan,

pembangunan bandar udara, pembangunan waduk/bendungan, pembangunan

infrastruktur perumahan, dan sebagainya. Selain itu, penyelesaian berbagai konflik

penataan ruang juga telah memberikan jalan keluar bagi beberapa rencana

pembangunan yang sempat terhambat seperti pembangunan runway-III Bandara

Internasional Soekarno Hatta, rencana pembangunan pabrik di Mojokerto, dan

sebagainya.

5. Berkurangnya Disparitas Pembangunan Antar Wilayah.

Dengan penetapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (seperti: KEK, kawasan

industri dan KAPET) di luar Pulau Jawa memberikan dampak percepatan pembangunan

wilayah Timur Indonesia. Adapun outcome yang diharapkan dari pembangunan pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi tersebut diatas dapat mengurangi disparitas pembangunan

antar wilayah, antara Jawa dengan Pulau Jawa serta antara wilayah barat Indonesia dengan

wilayah timur Indonesia.


Beberapa capaian kinerja pembangunan infrastruktur :

a) Realisasi Proyek MP3EI Triwulan I/2014

Realisasi proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Indonesia

(MP3EI) dari 27 Mei 2011 hingga triwulan I-2014 sebesar Rp838,9 Triliun. Realisasi

proyek Infrastruktur hingga saat ini sebesar Rp397,7 triliun dengan 204 proyek dan

realisasi proyek sektor riil sebesar Rp 441,2 triliun dengan 174 proyek.

Untuk realisasi groundbreaking artinya project itu sedang berjalan, sudah

groundbreaking, dibangun dan sebagian sudah selesai, sebagian on progress. Untuk

progres sektor infrastruktur dari APBN sebesar Rp131,8 triliun, BUMN sebesar

Rp153,2 triliun, swasta sebesar Rp53,89 triliun dan campuran antara BUMN dan

swasta sebesar Rp89,17 triliun.

Dari Rp397,7 triliun proyeknya tersebar ke Sumatera dengan 40 proyek sebesar

Rp55,63 triliun, Jawa dengan 32 proyek sebesar Rp217,7 triliun, Kalimantan dengan

47 proyek sebesar Rp57,19 triliun, Sulawesi dengan proyek 24 proyek sebesar

Rp22,496 triliun, Bali-NT dengan 28 proyek sebesar Rp17,548 triliun, dan Papua-

Maluku dengan 33 proyek sebesar Rp27,15 triliun.

Ada porsi yang menyusut biasanya porsinya Jawa 70-an persen sekarang

sedikit saja di atas 50 an persen selebihnya sudah terdorong ke luar Jawa artinya

dipastikan pada masa ke depan dengan selesainya double -double track jalan tol maka


investasi infrastruktur dipastikan akan terdorong di luar Jawa dan porsinya akan

sangat besar disitu.

Sementara untuk sektor riil, ia merinci dari APBN sebesar Rp563 miliar,

BUMN sebesar Rp67,621 triliun, swasta sebesar Rp294,018 triliun dan Campuran

sebesar Rp 78,979 triliun. Sebarannya adalah ke Sumatera dengan 24 proyek sebesar

Rp77,526 triliun, Jawa dengan 67 proyek sebesar Rp78,634 triliun, Kalimantan

dengan 47 proyek sebesar Rp120,135 triliun, Sulawesi dengan 26 proyek sebesar

Rp47,377 triliun, Bali-Nusa Tengara dengan 5 proyek sebesar Rp36,300 triliun dan

Papua-Maluku dengan 5 proyek Rp81,209 triliun.

b) Tol Trans Sumatra

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan proyek pembagunan

Jalan Tol Trans-Sumatra tetap akan ditugaskan kepada BUMN. Menurut Menko

Perekonomian, proyek Jalan Tol Trans Sumatera ini sudah melalui proses tender dua

kali, namun proses tersebut selalu gagal. Karenanya, pemerintah menentukan untuk

memberikanpenugasan kepada BUMN.

Penugasan kepada BUMN ini menggunakan dana APBN. Walaupun diakuinya

penugasan menggunakan dana APBN selama ini tidak pernah terjadi, namun untuk

berjalannya proyek ini dengan baik maka hal ini dilakukan.

Menko Perekonomian sudah meminta Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto

untuk menunjuk satu perusahaan BUMN terkait dengan pembangunan proyek Tol


Trans Sumatera ini. Menurutnya, pembangunan Tol Trans Sumatera itu telah

ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan

Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda dengan menugaskan Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana proyek.

BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan Tol Trans Sumatera itu

adalah PT Hutama Karya (Persero), karena peraturan presiden menyatakan proyek itu

harus diberikan kepada BUMN yang 100 persen dikuasai negara.

Dari total 23 ruas yang direncanakan, ada empat ruas yang saat ini diprioritaskan

dalam proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Adapun empat ruas tahap

pertama tersebut yang harus segera dilaksanakan pengerjaannya meliputi Medan-

Binjai, Pekanbaru-Dumai, Indralaya-Palembang dan Bakaheuni-Terbanggi.

c) Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung, menyampaikan

sambutan pada acara “Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI” dihadapan Presiden

dan Wakil Presiden, serta jajaran menteri, instansi, kepala daerah, Polri dan TNI, di

Jakarta Hall Convention Centre, Jakarta. Dalam paparannya, Menko Perekonomian

menyampaikan filosofi didirikannya MP3EI serta laporan tiga tahun perjalanan

pelaksanaan MP3EI sejak diluncurkan pada tahun 2011 lalu.


MP3EI lahir dari sebuah gagasan besar untuk mendorong pemerataan

pembanguan di seluruh wilayah Tanah Air dalam rangka menciptakan kesejahteraan

bagi seluruh rakyat Indonesia.Di samping itu, MP3EI diharapkan dapat mendorong

transformasi ekonomi Indonesia lebih cepat untuk menigkatkan daya saing dalam

menghadapi persaingan regional dan global yang semakin ketat. Menko Perekonomian

menyampaikan bahwa berawal dari semangat ”Indonesia Bisa” menjadi tonggak

lahirnya MP3EI pada tahun 2011 yang merupakan sarana untuk mendorong percepatan

dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Selain itu, Indonesia juga

merupakan negara yang dikaruniai dengan hampir semua prasyarat untuk menjadi

kekuatan besar dan produktif, serta akses yang strategis terhadap jaringan mobilitas

global.Indonesia juga mempunyai aset dan akses yang mendukung terwujudnya bangsa

sebagai kekuatan yang diperhitungkan dunia. Pada kesempatan itu, Chairul Tanjung

juga menyampaikan ambisi bangsa Indonesia untuk meningkatkan pembangunan

ekonomi secara signifikan, yaitu dengan cara menyusun strategi, kebijakan, dan

rencana yang baik dan jelas, disertai dengan kepemimpinan yang kuat dan efektif.

Pendekatan yang bersifat terobosan dan bukan ”Business As Usual” merupakan

semangat dasar. Oleh karena itu, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di

seluruh wilayah Indonesia, setiap provinsi, setiap kabupaten/ kota tanpa terkecuali

menjadi salah satu target utama pendirian MP3EI.

Dalam sambutannya, Menko Perekonomian, Chariul Tanjung juga

menyampaikan harapannya agar Indonesia mampu menjadi negara maju dan

mendudukkan posisi ke dalam sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia, dengan

pendapatan per kapita mencapai lebih dari US$ 15.000 dan PDB mencapai lebih dari

US$ 4,5 triliun pada tahun 2025. Menko Perekonomian juga berharap agar Indonesia

pada akhirnya mampu menembus tujuh besar perekonomian dunia pada usia

kemerdekaannya yang ke-100, yaitu pada tahun 2045 nanti.

Pada kesempatan itu, telah disampaikan juga laporan tiga tahun perjalanan

pelaksanaan MP3EI, sejak diluncurkan pada tahun 2011. Berdasarkan hasil validasi

KP3EI, total investasi proyek yang telah groundbreaking sejak tahun 2011 hingga

Agustus 2014 adalah sebesar Rp 863,5 triliun yang terdiri dari 383 proyek yaitu, 174


proyek di antaranya adalah proyek investasi sektor riil yang menjadi tonggak

pertumbuhan ekonomi baru dengan total nilai investasi sebesar Rp 441,2 triliun dan

209 proyek infrastruktur dengan total nilai investasi sebesar Rp 422,3 triliun. Proyek-

proyek yang telah groundbreaking tersebar di enam Koridor Ekonomi dengan rincian

sebagai berikut: (i) Rp 134 triliun (65 proyek) di Kordior Sumatera; (ii) Rp 309,7

triliun (102 proyek) di Koridor Jawa; (iii) Rp 177,3 triliun (94 proyek) di Koridor

Kalimantan; (iv) Rp 69,9 triliun (50 proyek) di Koridor Sulawesi; (v) Rp 53,8 triliun

(33 proyek) di Koridor Bali-Nusa Tenggara; dan (vi) Rp 108,7 triliun (38 proyek) di

Koridor Papua-Kep. Maluku.

REKAPITULASI JUMLAH PROYEK MP3EI YANG AKAN DIRESMIKAN,GROUNDBREAKING DAN DILAPORKAN

NoKoridorEkonomi

JumlahProyek

Peresmian SektorGround-breaking

Sektor Dilaporkan Sektor

1 Sumatera 11 - 1 Kereta Api 10

Pelabuhan,Pengolahan

Kelapa Sawit,Energi, Kawasan

Industri

2 Jawa 19 3Kereta Api,

Bandara,Pelabuhan

- 16

Kereta Api,Energi, Pelabuhan,

Jalan Tol,Bandara, Semen

Smelter

3 Kalimantan 11 5

Bandara, Energi,Migas,

PengolahanBauksit

2 SDM-IPTEK 4 Bauksit

4 Sulawesi 13 6Energi, Bandara,

Pelabuhan- 7

Kawasan Industri,Jalan, Energi,

Migas, Kereta Api

5Bali – NusaTenggara

9 1 Pelabuhan 4 Pariwisata 4Pariwisata,

Sumber Daya Air

6Papua-Kep

Maluku10 6

Bandara,Pelabuhan,Perikanan

- 4Kawasan Industri,

ICT, Jalan

Total 73 21 7 45

Nilai InvestasiRp. 447,78

TrilyunRp. 48,57Trilyun

Rp. 13,11Trilyun

Rp. 386,10Trilyun


d) Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan A. Djalil mengunjungiIndonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) yangmerupakan rangkaian acara dari Indonesia Infrastructure Week 2014 di JakartaConvention Centre. Dalam kesempatan tersebut Menko Perekonomian memberikankata sambutan serta menyempatkan diri mengunjungi stand dari berbagai perusahaanyang ada.

Pameran yang digelar pada tanggal 5 - 7 November 2014 tersebut, dibuka olehWakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla, serta dihadiri oleh KetuaKADIN Indonesia, Suryo Bambang Sulisto dan Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago.

Menko Perekonomian mengakui di tengah ketidakpastian kondisiperekonomian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik meskipuntidak sebaik tahun sebelumnya, yaitu masih di atas 5 persen.Menurutnya, Indonesiamasih memiliki potensi ekonomi yang besar.

Potensi yang sangat besar tersebut bisa dicapai bila dilakukan langkah-langkahyang tepat.Seperti membangun infrastruktur, yang pada dasarnya bertujuanmeningkatkan kesetaraan hidup masyarakat dan mendongkrak minat investasi asing.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran

pada satuan kerja dan untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai


dengan rencana kegiatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah

menyusun laporan monitoring pelaksanaan Anggaran secara periodik Triwulanan yang

disampaikan kepada Bappenas, disamping itu juga telah dilakukan evaluasi

pelaksanaan anggaran pada setiap Semesteran baik oleh BPKP maupun Dirjen

Perbendaharan. Berdasarkan laporan dimaksud, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai

berikut:

1. Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai

dengan Triwulan IV TA 2014 adalah sebesar Rp 204.597.176.895atau

mencapai 70.35% dari alokasi pagu anggaran sebesar Rp 293.100.133.000,00.

2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan,

diantaranya:

Rata-rata rentang waktu antara tanggal pelaksanaan kegiatan dengan

tanggal Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat

Komitmen adalah sekitar 29 hari kalender. Hal ini menunjukkan bahwa

penyiapan dokumen pertanggungjawaban belanja pada Kegiatan masih

berjalan lambat.

Ketepatan rencana penarikan kas yang disusun dengan realisasi

mengalami deviasi yang sangat besar. Jika dilihat tren ketepatan

rencana penarikan kas, dimana pada tahun 2013 dan 2014 menunjukan

pola yang serupa, maka diperkirakan akan terjadi deviasi yang sangat

besar di akhir TA 2014. Berdasarkan prognosis yang dilakukan,

diproyeksikan capaian realisasi pada bulan Desember 2014 akan

mencapai kurang lebih 70%.

Terdapat potensi penumpukan dokumen pada bulan Desember 2014

perlu diantisipasi dengan mendispersi penyelesaian dokumen

tagihan/SPP atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada bulan

Januari s.d. September 2014 untuk ditagihkan segera pada bulan

Oktober dan November 2014.

3. Dalam rangka optimalisasi penyelesaian dokumen pembayaran dan untuk

menghindari penumpukan dokumen pembayaran di akhir tahun 2014, sesuai

dengan hasil pembahasan pada Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan


Anggaran s.d. Triwulan III TA 2014, disampaikan rekomendasi sebagai

berikut:

Melaksanakan kegiatan/keluaran sesuai dengan jadwal yang telah

disusun dalam rencana kegiatan dan melakukan pembayaran sesuai

dengan jadwal dalam rencana penarikan dana

Mempercepat proses pengadaan barang/jasa yang masih akan

dilaksanakan

Mempercepat pelaksanaan kegiatan/keluaran yang tidak terikat waktu

dan memastikan ketercapaian target realisasi secara proporsional untuk

menghindari penumpukan pembayaran/pencairan dana di akhir tahun

Mempercepat proses penyelesaian tagihan dan permintaan pencairan

dana atas kegiatan dan/atau pengadaan barang/jasa yang telah selesai

dilaksanakan tetapi belum dipertanggungjawabkan;

Melaksanakan kegiatan/keluaran secara efektif dan efisien untuk

memastikan ketercapaian output;

Segera berkoordinasi dengan unit terkait apabila terdapat kendala dalam

penyelesaian tagihan dan/atau pengadaan barang/jasa

Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan/keluaran agar tetap

memperhatikan kualitas belanja yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-

prinsip pengelolaan keuangan negara. Salah satunya dengan memperhatikan surat

Menteri Keuangan Nomor S-667/MK.02/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang

Pengendalian dan Penghematan Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering dalam

APBN-P Tahun 2014.

Terkait kebijakan pemotongan anggaran pada APBN-P tahun 2014, terdapat

perbedaan pagu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada saat Penetapan

Kinerja (PK) 2014 pada bulan Januari 2014 di tetapkan sebesar Rp 306.750.478.000, -

namun pagu pada bulan Desember 2014 menjadi Rp 293.100.133.000,-dimana laporan

ini disusun.


PERKEMBANGAN PAGU DIPA KEMENTERIANKOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

TAHUN ANGGARAN 2010-2014

TAHUN PAGU(Rp)

REALISASI(Rp)

(%)

2010 116.998.715.000 97.327.758.425 83.48

2011 254.220.268.000 179.149.022.860 70.47

2012 212.011.128.000 175.778.426.225 82.91

2013 288.739.637.000 206.242.691.822 71.43

2014 293.100.133.000 204.577.176.895 70.35

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAMPER 31 DESEMBER 2014

PROGRAM PAGU(Rp)

REALISASI(Rp)

(%)

Program KoordinasiKebijakan BidangPerekonomian

173.223.155.000 113.562.092.255 65.56

Program DukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya

107.972.678.000 80.328.481.648 75.06

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

1.204.300.000 1.166.414.000 96.85

Program KoordinasiKebijakan BidangPerekonomian (KEK)

10.700.000.000 9.520.188.992 88.97


REALISASI ANGGARAN BERDASARKANUNIT KERJA ESELON I

Per, 31 Desember 2014

UNIT KERJA PAGU(Rp)

REALISASI(Rp)

(%)

SEKRETARIAT 109.176.978.000 81.494.895.648 75.30

DEPUTI I 10.500.000.000 8.905.958.328 84.82

DEPUTI II 10.600.000.000 9.168.524.565 86.50

DEPUTI III 23.124.315.000 18.401.286.798 79.58

DEPUTI IV 6.900.000.000 6.215.494.223 90.08

DEPUTI V 19.500.000.000 16.755.175.082 85.92

DEPUTI VI 86.998.840.000 41.511.523.991 47.72

DEPUTI VII 15.600.000.000 12.604.129.268 80.80

KEK 10.700.000.000 9.520.188.992 88.97

Jumlah 293.100.133.000 204.597.176.895 70.35


BAB IV

PENUTUP

Koordinasi ekonomi di 2014 dapat dianalisis menjadi 2 phase, dari Januari s.d.

September 2014, dan Oktober s.d Desember 2014 dimana Pemerintahan sudah

berubah. Pada phase I koordinasi diarahkan pada dukungan ekonomui menyongsong

Pemerintahan baru dengan capaian kondisi antara lain sebagai berikut: inflasi 4.53 %,

harga BBM Rp 6.500/liter, nilai tukar rupiah Rp 11.889/US$ surplus NP 6,5 miliar

dolar AS, cadangan devisa 111,2 miliar dolar AS, Phase II, koordinasi fiskal dan

moneter berhasil diarahkan untuk menjamin membesarnya ruang fiskal untuk kegiatan

dengan Visi Pemerintah Baru Jokowi-JK, bersamaan dengan itu dioptimalkan

koordinasi fiskal dan moneter untuk meredam dampak kenaikan harga, dengan

program system perlindungan sosial yang komprehensif.

Kegiatan selama 2014 telah berhasil meningkatkan persentase agreement

bidang perdagangan, investasi dan pembiayaan internasional Pada saat yang sama,

dalam skala pencapaian terencana, telah dikoordinasikan persiapan dan peningkatan

daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Rekomendasi-rekomendasi dengan kualitas baik telah disampaikan kepada Presiden

sebagai referensi actual untuk mengambil kebijakan ekonomi nasional. Hal tersebut

member dampak (impact) terhadap kemudahan dan percepatan urusan perekonomian

bilateral, regional maupun internasional serta menumbuhkan sinergi ditahun

berikutnya antara K/L yang direkomendasi Menko Perekonomian dalam

memanfaaatkan sebesar-besarnya hubungan ekonomi yang berpihak pada kepentingan

Bangsa Indonesia.

Indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia

kembali naik keperingkat 34 dari 144 negara, sebagaimana dilansir World Economic

Forum dalam Global Competitiveness Report 2014-2015. Daya Saing Indonesia naik

dari peringkat ke -38 tahun lalu menjadi peringkat ke- 34 tahun 2014 menurut “World

Economic Forum” kenaikan ini adalah yang tertinggi didunia.

PENGUKURAN KINERJA

Kementerian : Koordinator Bidang PerekonomianTahun : 2014

SasaranStrategis

Indikator KinerjaUtama

Target2014

Realisasi2014

Kinerja2014

Program Anggaran

Pagu Realisasi %Keselarasanpengelolaanfiskal danmoneter

Kualitas tindakanantisipasiterhadap potensiketidakstabilanfiskal dan moneter

Baik Baik 100%

KoordinasikebijakanbidangPerekonomian

204.597.176.895 206.242.591.822 70.35

MeningkatnyaperanIndonesiadalam rangkakerjasamaekonomi luarnegeri

Peningkatankerjasamaekonomi luarnegeri

80 92 115%

Terwujudnyaimplementasiprogram kerjautama

Komposit Indeksdari: IndeksKetahananPangan,Indeks KetahananEnergi, Indekspercepatanpembangunaninfrastruktur danIndeks perbaikaniklim investasi daniklim usaha

4 4 100%

PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon I : Sekretariat Kemenko PerekonomianTahun Anggaran : 2014

SasaranStrategis

Indikator Kinerja Target2014

Realisasi2014

Kinerja2014

Program AnggaranPagu (Rp) Realisasi %

MeningkatnyaBudayaOrganisasiBerbasis Kinerjadan Kompetensiserta Tata KelolaOrganisasi yangbaik

Persentasekepatuhan terhadapketentuan di bidangperencanaanpenganggaran,keuangan,perlengkapan dankepegawaian

90% 90% 100% 1. Dukunganmanajemendanpelaksanaantugas teknislainnya

2. peningkatansarana danprasaranaAparatur

109.176.978.000 81.494.895.648 75.30

Indeks iklimorganisasi yang baik

3 3 100%

Persentasepenggunaan aplikasidi bidangkesekretariatan

80% 80% 100%

Kualifikasi LaporanKeuangan “WajarTanpa Pengecualian”

WTP WTP 100%

Persentase SumberDaya Manusia yangmemenuhi StandarKompetansi

75% 75% 100%

Meningkatnyaproduktivitaspegawai

Persentase kualitassarana dan prasarana

100 100% 100%

PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan MoneterTahun : 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2014

Realisasi2014

Kinerja2014

Program Anggaran

Pagu (Rp) Realisasi %

MeningkatnyaefektIvitaskoordinasi dansinkronisasikebijakan fiscal danmoneter

Tersusunnyarekomendasikebijakan fiskal danmoneter

5 5 100%

KoordinasikebijakanbidangPerekonomian

10.500.000.000 8.905.958.328 84.82

Terkendalinya inflasiIHK yang lebihrendah dari rata-ratainflasi nasional

50% 56.1% 112%

Tercapainya targetpenyaluran KreditUsaha Rakyat (KUR)tahun 2014

37triliun

37triliun

100%

PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya HayatiTahun : 2014

SasaranStrategis

Indikator Kinerja Target2014

Realisasi

2014

Kinerja

2014

Program Anggaran


MeningkatnyaPengembangandan PengelolaanBidang Pangan danSumber DayaHayati

Tingkat (Indeks)efektivitas koordinasiperencanaan danpenyusunankebijakan dibidangPangan dan SumberDaya Hayati.

4 5 Sangatbaik

KoordinasikebijakanbidangPerekonomi

an

10.600.000.000 9.168.529.565 86.50

Persentase (%)rekomendasikoordinasi yangdapatdiimplementasikandibidang Pangan danSumber Daya Hayati

100% 100% 100%

Tingkat (Indeks)pelaksanaansinkronisasikebijakan bidangPangan dan SumberDaya Hayati

4 5 Sangatbaik

PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan KehutananTahun : 2014


Realisasi2014

Kinerja2014

Program AnggaranPagu (Rp) Realisasi %

Meningkatnya koordinasikebijakan di bidangenergy dan sumber dayamineral

Persentasepenyelesaian masalahdan/atau rekomendasikebijakan hasilkoordinasi dansinkronisasi terkaitbahan bakar nabati,energy alternative danDesa Mandiri Energi

75% 75% 100%


an

23.124.315.000 18.401.286.798 79.58

Persentaserekomendasikebijakan hasilkoordinasi dansinkronisasi di bidangenergi dan sumberdaya mineral yangterimplementasi

75% 75% 100%

Persentasepenyelesaian masalahdibidang energi,sumberdaya mineralyang ditindaklanjuti

75 % 75% 100%

Persentase partisipasistakeholder terhadapkebijakan ExtractiveIndustriesTranparancy Initiative(EITI)

90% 90% 100%

PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan EkonomiTahun : 2014


Realisasi

2014

Kinerja

2014

Program Anggaran


Meningkatnyapengembangan danpengelolaan Industri,Inovasi Teknologi, danKawasan Ekonomisecara optimal melaluisinkronisasi dankoordinasi kebijakanindustry, InovasiTeknologi,PengambanganKawasan Ekonomi danKetenagakerjaan

Indeks efektifitaskoordinasiperencanaan danpenyusunan kebijakanbidang Industri,Inovasi Teknologi,dan Kawasan Ekonomi

4 4 baik


an

6.900.000.000 6.215.494.223 90.08

Persentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangIndustri, InovasiTeknologi, danKawasan Ekonomiyang ditindaklanjuti

85% 86.67% 102%

Indeks efektifitaspelaksanaansinkronisasi kebijakanbidang Industri,Inovasi Teknologi,dan Kawasan Ekonomiyang ditindaklanjuti

4 4 baik

PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan KewirausahaanTahun : 2014


Realisasi

2014

Kinerja

2014

Program Anggaran


Meningkatnyapengembangan danpengelolaan di bidangperniagaan dankewirausahaan secaraoptimal

Indeks efektifitaskoordinasiperencanaan danpenyusunan kebijakanbidang perniagaandan kewirausahaan.

85% 85% 100%


an

19.500.000.000 16.755.175.082 85.92

Persentaserekomendasi hasilkoordinasi yangdapatdimplementasikan dibidang perniagaandan kewirausahaan

85% 85% 100%

Indeks efektifitaspelaksanaansinkronisasi kebijakandi bidang perniagaandan kewirausahaanyangdimplementasikan

85% 85% 100%

PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan WilayahTahun : 2014


Realisasi2014

Kinerja2014

Program Anggaran

Pagu (Rp) Realisasi %Meningkatnyapencapaianpembangunaninfrastruktur sertaberkurangnyadisparitaspembangunan antarwilayah

Tingkat (Indeks)efektifitas koordinasikebijakan dalam rangkapercepatan pembangunaninfrastruktur danpengembangan wilayah

4 5 125%


an

86.998.840.000 41.511.523.991 47.72

Persentase (%)rekomendasi kebijakanpercepatan pembangunaninfrastruktur danpengembangan wilayahyang dapatdimplementasikan

80 % 90% 113%

Tingkat (Indeks)efektifitas pelaksanaansinkronisasi kebijakandalam rangka percepatanpembangunaninfrastruktur danpengembangan wilayah

4 5 100%

PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi InternasionalTahun : 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2014

Realisasi

2014

Kinerja

2014

Program Anggaran


Meningkatnya peranIndonesia dalamrangka kerjasamaekonomiinternasional

Persentaserekomendasikesepakatankerjasama ekonomiyang terimplementasi

85% 92% 108%


an

15.600.000.000 12.604.129.268 8 80.80

Kualitas koordinasiperencasnaankerjasama ekonomiinternasional

baik Sangatbaik

100%

Persentaserekomendasi hasilmonitoring danevaluasi kerjasamaekonomi internasionalyang ditindaklanjuti

85% 83% 98%

Persentasepemahaman pesertaatas materi sosialisasihasil-hasil kerjasamaekonomi internasional

85% 85% 100%

Persentasepencapaian keluarandalam Inpres/rencanatindak peningkatan

60% 75% 125%

daya saing nasionaldalam rangkamenghadapiMasyarakat EkonomiASEAN (MEA) 2015

Jumlah rekomendasikebijakan ekonomisebagai bahanreferensi pengambilanKeputusan Presiden(KEN)

6 6 100%

(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c) (f)

Koordinasi Pengelolaan Fiskal dan Moneter :a. Rakor Tk. Menteri dan Gubernur BI

b. Rapat Berkala dua Bulanan (Feb, Apr, Jun, As, Okt, Des) Tk. Es.I

Pokok Bahasan dalam Rakor a.l: Perkembangan ekonomi dunia dandampaknya terhadap Perekonomian Indonesia, Perkembangan danPengendalian Inflasi, Perkembangan Neraca Pembayaran.

Telah diadakan Rakornas V, TPID dan Rapat Regional TPID, keluaranyang dihasilkan Revisi MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pokjanasterkait pelaksanaan TPID.

Meningkatnya peranIndonesia dalamrangka kerja samaekonomi luar negeri

Peningkatan kerja sama ekonomi Luar Negeri (DVII) 80 92 115% Peningkatan kerjasama terlihat dari jumlah kesepakatan yang dapatdirealisasikan selama tahun 2014 (Direncanakan 31, terealisasi 29)

Terwujudnyaimplementasi programkerja utama

Komposit indeks dari : Indeks Ketahanan Pangan, Indeks KetahananEnergi, Indeks Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, IndeksPercepatan Pembangunan Infrastruktur .

4 4 Baik Kertas Kerja Terlampir

Kinerja Keterangan

Keselarasanpengelolaan Fiskaldan Moneter

Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi ketidakstabilan fiskaldan moneter (DI)

Unit : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

SS Indikator Kinerja Realisasi s/dDes 2014

Target2014

Baik Baik 100%

Kelompok ProgramKerja Utama

KelompokIndikator

BobotKelompok

Indikator (%)Indikator

BobotKinerja (%)

Capaians.d. Des

2014

KinerjaIndikator *)

IndeksKelompok

Indikator **)

IndeksKelompokProgram

Kerja Utama***)

Beras 16% < 25% 5,56% 100%Gula/Tebu 12% < 25% 1,17% 100%Daging Sapi 12% < 25% 7,54% 100%

Beras 10,00 43,05 juta ton 44,30 103% Produk GKG (ARAM) I 2014 sebesar 70,61juta ton (setara beras 44,30 juta ton)

Gula 10,00 3,10 juta ton 2,56 83% Sumber : Dewan gula Indonesia

Daging Sapi 10,00 0,53 juta ton 0,581 110% Sumber : Ditjen PKH

Beras 10,00 1,5 juta ton 1,79 119% stok BULOG s.d. 30 Juni 2014

Gula 10,00 1,1 juta ton 1,13 103% Diolah dari berbagai sumber

Daging Sapi 10,00 47,99 ribu ton 57,91 121% Sumber : Ditjen PKH

Jumlah WilayahPadam ListrikBergilir

12,5Beban Puncak>=10 MW

12,5 3Maks.Wilayah

1 100% 12,5

Terjadi krisis di wilayah Sumatera BagianUtara karena 1 unit PLTGU Belawan (300MW) tidak beroperasi, terkait penyitaanbarang bukti dugaan tipikor oleh KejaksaanAgung

Kertas Kerja Capaian Target IKU Kelompok Program Kerja Utama Kemenko Bidang Perekonomian

40

30

30

Sasaran Strategis Keterangan

Tahun 2014

Rata-rata kenaikan harga bulanan y-o-y selama Januari-Desember 2014

Volume Stok Akhir

Terwujudnyaimplementasiprogram kerja

utama

IKU

Indikator Kinerja

Ketahanan Pangan

KompositIndeks Program

Kerja Utama

Ketersediaan danKeterjangkauan

Energi DalamNegeri


Kerja Utama


utama

Evaluasi Kinerja

Target 2014

98,96

40

30

30

100,00

81,5%

Stabilitas Harga(Kenaikan danPenurunan Harga)

PertumbuhanProduksi

Jumlah WilayahPadam ListrikBergilir

12,5Beban Puncak>=10 MW

12,5 3Maks.Wilayah

1 100% 12,5

Terjadi krisis di wilayah Sumatera BagianUtara karena 1 unit PLTGU Belawan (300MW) tidak beroperasi, terkait penyitaanbarang bukti dugaan tipikor oleh KejaksaanAgung

Rasio Elektrifikasi 25RasioElektrifikasi

25 83,9% 103% 25

Mandatori BBN 12,5

Pangsa BBNdalampemenuhanBBM Nas

12,5 10% 100% 12,5Pemanfaatan Biodiesel 2014 sebesar 1,53juta KL, sedangkan konsumsi solar PSOnasional tahun 2014 sebesar 26,5 Juta KL

Rasio PemenuhanBatubara DN

25RasioPemenuhanBatubara DN

25 100% 100% 25

50 44% 88% 44

Jumlah proyek infrastruktur yangdiimplementasi (sudah groundbreaking)di luar koridor Jawa sebanyak 173proyek dengan nilai investasi Rp181,3trilyun. Sedangkan di Koridor JawaJumlah proyek yang sudahGroundbreaking adalah 35 proyekdengan nilai investasi sebesar 231Triliyun

50 0 0% 0


utama

PeningkatanAksebilitas dan

Konektivitas

Persentase Komitmen Proyek Infrastruktur MP3EIyang diimplementasikan di luar Jawa

Kesepakatan antar K/L, Pemda, BUMN, dan BUMDterkait Jumlah Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional

PengendalianKuota BBMBersubsidi


Kerja Utama

Ketersediaan danKeterjangkauan

Energi DalamNegeri

10%

100%

50%

3


Kerja Utama

23,9625 46 96%98,96

48 Juta KL

81,5%


utama

Over kuota sebesar 713,384 KL dari APBN-Psebesar 46 juta KL

44,00

25Total Premium,Minyak Tanah,Solar

50 0 0% 0

PeningkatanAksebilitas dan

Konektivitas

Kesepakatan antar K/L, Pemda, BUMN, dan BUMDterkait Jumlah Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional

3


Kerja Utama


utama

44,00

PengembanganInvestasi Desa

10JumlahPengembanganInvestasi Desa

10 6 Desa 6 100% 10

PengembanganPEPIDA

10JumlahPengembanganPEPIDA

10 8 P/Kab/Kot 7 88% 10

KoordinasiPengembanganData danInformasi BidangPerniagaan

10

Jumlahpengembangan datadan sistem informasibidang perniagaan(database/informasi/peraturan)

10 10 10 100% 10

PenyiapanLembagaPengelola PortalINSW

10Jumlah terbitnyaPerpres LembagaPengelola PortalINSW

10 1 1 100% 10

Jumlah AkademiKomunitas Logistik

10 2 2 100% 10

Jumlah ProgramDiploma Barudibidang Logistik

5 1 1 100% 5

Jumlah CalonPengajar/Dosen/Instruktur Logistik

5 20 0 0% 0

Belum ditetapkannya instruktur yang akanbertugas di AKLenyebabkan belum bisadilaksanakannya program training untukinstruktur AKL

Jumlah PeraturanRoyalty Fee untukpara Inventor

10 1 1 100% 10KoordinasiKebijakan dibidangPersaingan Usahadan PerlindunganKonsumen

20


utama

95,00Perbaikan Iklim

Investasi dan IklimUsaha


Kerja Utama

PengembanganSDM danKelembagaanLogistik

20

Jumlah PeraturanRoyalty Fee untukpara Inventor

10 1 1 100% 10

Jumlah pemanfaatanbanyaknya patenyang sudah menjadidomain publik

10 1 1 100% 10

Jumlah wirausahapemula

10 500 600 120% 10

Jumlah Perprestentang WirausahaPemula

5 1 1 100% 5

Jumlah MoU pelakuusaha dan perbankanuntuk pemanfaatanproduk tikar mendong

5 1 1 100% 5

n NI

***) Indeks Kelompok Program Kerja Utama adalah hasil penjumlahan indeks kelompok indikator

*) Kinerja Indikator diperoleh dari capaian indikator dibagi target indikator**) Indeks Kelompok Indikator adalah hasil penjumlahan kinerja indikator setelah dikali dengan Bobot Kinerja dengan nilai maksimal sebesar bobot

KoordinasiKebijakan dibidangPersaingan Usahadan PerlindunganKonsumen

20


utama

KoordinasiPengembanganKewirausahaan,Koperasi dan UKM

20

95,00Perbaikan Iklim

Investasi dan IklimUsaha


Kerja Utama

Nilai komposit indeks Implementasi Program Kerja Utama, adalah :

Kriteria Skala Indeks :

SkalaKeterangan : 1

2345

100,0 98,96 44,0 95,0 (+)

Sangat Kurang

KI = 84 (Skala 4, Kriteria: Baik)

60 < KI ≤ 70

90 < KI ≤ 100

70 < KI ≤ 80

Komposit Indeks Implementasi Program Kerja Utama Tahun 2013 adalah :

4338,0

4KI =

KI =

n = Jumlah Variabel IndeksKurangCukup

80 < KI ≤ 90 BaikSangat Baik

NI = Nilai Indeks

KI = Komposit Indeks Program Kerja Utama

Nilai KriteriaKI ≤ 60

Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian · ... Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka...

Documents

Transcript of Laporan Kinerja Tahun 2014 Kemenko Perekonomian · ... Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka...