LAPORAN KINERJA 2017organisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/LKJ TAHUN 17 BAG ADM...
Transcript of LAPORAN KINERJA 2017organisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/LKJ TAHUN 17 BAG ADM...
Kata Pengantar
Alhamdulillahi Robbil Alamin. Segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan penguasa alam
akhrnya paripurna pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat tahun 2017 sehingga Laporan Kinerja tahun 2017 bisa kami
susun.
Melalui perencanaan strategis yang baru di pertengahan tahun 2017 yaitu dengan
telah disahkannya peraturan daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya 2016 – 2021 dan telah
diturunkan menjadi rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, beberapa
capaian indicator kinerja rata-rata telah diraih dengan hasil yang cukup baik.
Dukungan dari semua pihak baik dari Instansi perangkat daerah lainnya dan
khususnya pegawai di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sangat berperan
dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian upaya
untuk terus meningkatkan kinerja harus terus dilaksanakan melalui inovasi dan
peningkatan reformasi birokrasi karena tuntutan masyarakat yang terus semakin
tinggi.
Akhirnya Laporan Kinerja 2017 kami harapkan menjadi refleksi bagi kami untuk
lebih berkinerja dimasa-masa yang akan datang.
Surabaya, 30 Desember 2017
Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat,
Drs. Imam Siswandi,M.M. Pembina Tingkat I
NIP 196610251986031005
i
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Daftar Isi
Kata Pengantar ................................................................................................................... i
Daftar Isi ...............................................................................................................................ii
Daftar Tabel ........................................................................................................................ iii
Daftar Bagan ..................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1
A. LATAR BELAKANG .......................................................................................... 1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI ................................. 1
C. SUMBER DAYA MANUSIA ............................................................................. 4
D. ISU-ISU STRATEGIS ....................................................................................... 5
E. SISTEMATIKA PENULISAN ........................................................................... 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................. 8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 11
A. CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADM KESEJAHTERAAN RAKYAT......11
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ..................................... 12
C. REALISASI ANGGARAN ............................................................................... 20
BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 24
ii
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan ......................................... 4
Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan ...................................... 5
Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..................... 5
Tabel 2.1 Rincian Misi Kota ke-8 ................................................................................... 8
Tabel 2.2 Tujuan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat ................................ 9
Tabel 2.3 Sasaran Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat ............................. 9
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis ............................................... 9
Tabel 2.5 Program Pendukung Sasaran Strategis .................................................. 10
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama .............................................................. 11
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan ........................................... 20
Tabel 3.3 Capaian Kinerja dan Anggaran ................................................................. 22
iii
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Daftar Bagan
Bagan 1.1 Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat ....... 3
iv
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam
menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan
kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun
sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja.
Sebagai salah satu unsur staf pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang
berada dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan, Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui
Asisten Pemerintahan. Salah satu sarana untuk mengukur pelaksanaan
tanggung jawab tersebut, dapat dilihat melalui capaian kinerja yang terdapat
pada Laporan Kinerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas
dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dengan rincian, sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan pengoordinasian PD sesuai urusan pemerintahan yang
menjadi bidang tugasnya;
2. Menyiapkan bahan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota;
3. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan
Keluarga Berencana (KB), pengembangan advokasi dan komunikasi,
informasi dan Edukasi (KIE), penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
4. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR), pencegahan Human Immunodeficiency Virus/Acquired
Immuno Deficiency Syndromes (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS)
dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)
skala kota;
1
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
5. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah skala kota bidang
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
6. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan daerah skala kota di
bidang pemberdayaan dan pengembangan kehidupan sosial budaya
masyarakat;
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang
kepalangmerahan dan penanggulangan bencana;
8. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
9. Menyiapkan bahan penyusunan pelaporan Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat;
10. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional pendidikan di kota
sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
11. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang
ketenagakerjaan;
12. Menyiapkan bahan pelaksanaan assesment pemberdayaan generasi muda;
13. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah skala kota di bidang
penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
14. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah skala kota di bidang
pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna;
15. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender (PUG) di kota;
16. Menyiapkan bahan pelaksanaan survey tindak lanjut hasil outreach;
17. Menyiapkan bahan perencanaan program Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat;
18. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan dan pengembangan
ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;
19. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan dan pengembangan
program penanggulangan kemiskinan skala kota;
20. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan bidang sosial skala kota
mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional;
21. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring tindak lanjut outreach;
22. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
2
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
23. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyaluran masyarakat pencari
kerja;
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan pengoordinasian PD sesuai urusan pemerintahan yang menjadi
bidang tugasnya;
2. Pelaksanaan assesment pemberdayaan generasi muda;
3. Pelaksanaan penunjang kegiatan tim dan lembaga/instansi terkait bidang
kesejahteraan rakyat;
4. Pelaksanaan survey, monitoring dan evaluasi kegiatankegiatan terkait bidang
kesejahteraan rakyat;
5. Pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Program Layanan Masyarakat
(SIMPROLAMAS);
6. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil outreach;
7. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan
perencanaan;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.;
Dari program pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah yang ada, maka
kegiatan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang mendukung adalah :
1. Evaluasi Bidang Kesehatan;
2. Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan
Sosial;
3. Monitoring dan Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial;
4. Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat dibagi menjadi 3 sub bagian dengan struktur
organisasi, sebagai berikut :
1. Sub Bagian Ketahanan Masyarakat;
2. Sub Bagian Pengembangan Potensi Masyarakat;
3. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
3
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Selanjutnya untuk masing-masing sub bagian mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Sub Bagian ketahanan Masyarakat
a. Menyiapkan bahan pengoordinasian PD sesuai urusan
pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota;
c. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan
Keluarga Berencana (KB), pengembangan advokasi dan komunikasi,
informasi dan Edukasi (KIE), penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
d. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan Human Immunodeficiency
Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndromes (HIV/AIDS), Infeksi Menular
Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif
lainnya (NAPZA) skala kota;
e. menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah skala kota bidang
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
f. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan daerah skala kota di
bidang pemberdayaan dan pengembangan kehidupan sosial budaya
masyarakat;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang
kepalangmerahan dan penanggulangan bencana;
h. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil outreach;
j. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat;
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Pengembangan Potensi Masyarakat
a. menyiapkan bahan pengoordinasian PD sesuai urusan pemerintahan yang
menjadi bidang tugasnya;
4
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
b. menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional pendidikan di kota
sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang
ketenagakerjaan;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan assesment pemberdayaan generasi
muda;
e. menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah skala kota di bidang
penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
f. menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah skala kota di bidang
pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna;
g. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender (PUG) di kota;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan survey tindak lanjut hasil outreach;
i. menyiapkan bahan perencanaan program Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
a. menyiapkan bahan pengoordinasian PD sesuai urusan pemerintahan yang
menjadi bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan dan pengembangan
ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;
c. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan dan pengembangan
program penanggulangan kemiskinan skala kota;
d. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan bidang sosial skala
kota mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring tindak lanjut outreach;
f. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyaluran masyarakat
pencari kerja;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEPALA BAGIAN
Drs. Imam Siswandi,M.M. Pembina Tingkat I
NIP 196610251986031005
KASUBBAG KETAHANAN MASYARAKAT
Indira Wahyuni,S.H. Penata Tk. I
NIP 197201051997032006
KASUBBAG PENGEMBANGAN POTENSI
MASYARAKAT Elok Nurwahyunani Inkarniyah,S.Si.
Penata Tk. I NIP 197001181999012001
KASUBBAG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Dedy Prastowo,S.E. Penata Tk. I
NIP 197206011999031005
II.1.2. Struktur Organisasi PD Struktur organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :
6
1. Drs. Purwadi
Penata Tk. I
NIP 196108121989032006
2. Rahadian Satria Nanda,S.STP
Penata TK. I
NIP 198004261998101001
3. Srie Handajani
Penata Muda Tk. I
NIP 197006101994032008
4. Mujiagung Pancanugraha,SE
Penata Muda
NIP 197802072014121002
1. Achmad Mujayadi, S.Sos.
Penata Tk. I
NIP 196405271997031004
2. Dyah Yuni Pancawati
Penata Muda Tk. I
NIP 196306251987032006
3. Iwan Susanto
Pengatur
NIP 197702062006041010
4. Endro Kuncoro
Pengatur Muda Tk. I
NIP 197509122010011002
1. David Ariani Baim,S.H.
Penata Tk. I
NIP 196505231985031004
2. Moch. Zainal Arifin
Penata
NIP 196309151986031014
3. E. Win Marba’atien, SE
Penata
NIP 196808261992032009
4. Joko Wahyudi
Pengatur Tk. I
NIP 196902222001121003
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Gambar 2.1 Bagan Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Kota Sesuai Perda Nomor 12 tahun 2009
Tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya
II.2. Sumber Daya PD
a. Jumlah Pegawai
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak
28 (dua puluh delapan) orang terdiri dari:
a) Pejabat Struktural : 4 Orang
b) Staf / PNS : 12 Orang
c) Tenaga Outsourcing : 11 Orang
C. SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
terdiri atas 16 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 Tenaga Outsourcing
dengan rincian, sebagai berikut :
Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan
No. Jabatan Jumlah (orang)
1 Struktural eselon III 1
2 Struktural eselon IV 3
3 Staf (PNS) 12
4 Staf (Outsourcing) 11
Jumlah 27
b. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
Adapun susunan pegawai pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kota Surabaya pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Tingkat Pendidikan
a. S.2 : 2 Orang
b. S.1 : 16 Orang
c. D.3 : 0 Orang
d. SLTA : 8 Orang
e. SMP : 1 Orang
2. Jenis Kepegawaian
Pegawai menurut jenis kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 16
Orang dan Pegawai Harian Lepas/Kontrak sebanyak 11 orang.
7
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Jenis Kelamin
Jumlah Pegawai Laki - Laki : 17 Orang
Perempuan : 10 Orang
1. Golongan Umur
Pegawai pada kelompok umur :
a. Diatas 50 tahun : 6 Orang
b. 41 s/d 50 tahun : 7 Orang
c. 21 s/d 40 tahun : 14 Orang
2. Pangkat / Golongan
Pegawai dengan Pangkat / Golongan :
a. Golongan IV/b : 1 Orang
b. Golongan IV/a : -
c. Golongan III/d : 6 Orang
d. Golongan III/c : 3 Orang
e. Golongan III/b : 2 Orang
f. Golongan III/a : 1 Orang
g. Golongan II/d : 1 Orang
h. Golongan II/c : 1 Orang
i. Golongan II/b : 1 Orang
Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan
No. Jabatan Jumlah (orang)
1 Golongan IV 1
2 Golongan III 12
3 Golongan II 3
4 Kontrak 11
Jumlah 27
Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Jabatan Jumlah (orang)
1 Golongan IV 1
2 Golongan III 12
3 Golongan II 3
4 Kontrak 11
Jumlah 27
8
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan
No. Jabatan Jumlah (orang)
1 Golongan IV 1
2 Golongan III 12
3 Golongan II 3
4 Kontrak 11
Jumlah 27
Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah (orang)
PNS Non PNS
1 S2 2
2 S1 9 7
3 SMA 5 3
4 SMP 1
Jumlah 16 11
D. ISU-ISU STRATEGIS
Untuk menentukan isu-isu strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Tahun 2017 - 2021, telah dilakukan beberapa tahapan antara lain :
a. Melakukan forum diskusi (Focussed Group Discussion/FGD) untuk
menentukan permasalahan atau alternatif permasalahan yang dihadapi
yang merupakan faktor internal (kekuatan dan kelemahan SKPD) dan
eksternal (peluang dan ancaman/tantangan SKPD);
b. Menentukan skor dari kriteria atau alternatif permasalahan yang telah
ditentukan;
c. Melakukan penilaian alternatif permasalahan; dan
d. Menghitung rata-rata skor atau bobot setiap permasalahan sehingga akan
didapat bobot atau nilai yang paling tinggi itu yang dijadikan sebagi isu
strategis.
9
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Berdasarkan hasil tahapan yang telah dilakukan tersebut, isu-isu strategis
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
a. Perlu pengembangan sistem IT untuk pengelolaan data dan dokumen dalam
mendukung kinerja aparatur pemerintah;
b. Membuat inovasi-inovasi baru dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, sesuai dengan harapan masyarakat dan juga dalam
rangka mengikuti penilaian yang dilakukan baik oleh pemerintah provinsi
maupun pemerintah pusat;
c. Dalam rangka merumuskan kebijakan reformasi birokrasi di daerah,
diperlukan dukungan baik dari internal dan eksternal organisasi.
E. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Tahun 2017 terdiri atas 4 bab, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya Laporan Kinerja
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017, profil Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi struktur Organisasi, tugas,
dan fungsinya, SDM serta isu-isu strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan Rencana Strategis
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017 - 2021 dan Perjanjian
Kinerja Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017
sebagai dasar Laporan Kinerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Tahun 2017.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari
target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017 dan penjelasan atas
capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga
menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja
10
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
tersebut dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatan
tersebut. Realisasi realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.
BAB IV PENUTUP
Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat serta harapan dan upaya yang akan
dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.
11
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2016-2021, memiliki 1 visi yang
didukung dengan 10 misi. Dari 10 misi tersebut, Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat menindaklanjuti misi ke-8, yaitu “Memantapkan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan rincian, sebagai berikut :
Tabel 2.1 Rincian Misi Kota ke-8
Visi Kota
Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global
Berbasis Ekologi
Misi Kota ke-8
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Tujuan Kota Indikator Tujuan
Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Indeks Tata
Kelola
Pemerintahan
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Persentase Standar r Operasi Prosedur (SOP) yang diimplementasikan dengan baik
Mengacu pada visi dan misi kota, visi Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat, sebagai berikut :
Visi tersebut diterjemahkan dalam misi, sebagai berikut :
12
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
MENUJU OPD SEBAGAI PUSAT DATA DAN INFORMASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERDAYA SAING
MENGHIMPUN DATA DAN INFORMASI DENGAN MELAKUKAN MONITORING SERTA EVALUASI UNTUK MERUMUSKAN BAHAN KEBIJAKAN DI BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Untuk mencapai visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai rencana strategis dengan
rincian, sebagai berikut :
Tabel 2.2 Tujuan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Tujuan Indikator Tujuan Target di Tahun
2018 2019 2020 2021
Meningkatkan Tata
Kelola Administrasi
Pemerintahan
yang Baik
Persentase tingkat
capaian keberhasilan
pelaksanaan program
100%
100%
100%
100%
Persentase tingkat
kepuasan pelayanan
kedinasan
100%
100%
100%
100%
Persentase indeks
kepuasan SKPD
terhadap pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
100%
100%
100%
100%
Tabel 2.3 Sasaran Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Sasaran Indikator Sasaran Target di Tahun
2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
kualitas
rumusan
kebijakan
bidang
kesejahteraan
rakyat
Persentase
kesesuaian kajian/
rekomendasi
dengan pelaksana
kegiatan
100%
100%
100%
100%
Melaksanakan
kegiatan
sesuai
perencanaan
untuk
mendukung
keberhasilan
program
Persentasi
kesesuaian
pelaksanaan
kegiatan terhadap
parameter
perencanaan
operational plan
100%
100%
100%
100%
Mengelola
sarpras dan
adm
perkantoran
perangkat
daerah
Kinerja
pengelolaan
sarana, prasarana
adm perkantoran
perangkat daerah
100%
100%
100%
100%
13
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut, dirumuskan sasaran
strategis dalam perjanjian kinerja 2017 Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat dengan rincian, sebagai berikut :
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1 Meningkatkan tata
kelola administrasi pemerintahan yang
baik
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
90,84%
Indeks kepuasan SKPD terhadap
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
62%
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan 76%
2 Meningkatnya kualitas
rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
Persentase kesesuaian kajian/rekomendasi dengan pelaksanaan kegiatan
100%
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan
100%
100%
100%
3 Mengelola sarana dan
prasarana serta
administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
100%
Sasaran strategis tersebut didukung oleh 4 program dengan rincian,
sebagai berikut :
Tabel 2.5 Program Pendukung Sasaran Strategis
No Sasaran
Strategis Program Kegiatan
1 Meningkatkan
tata kelola
administrasi pemerintahan
yang baik
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kualitas Monitoring dan Evaluasi
Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Evaluasi Bidang Kesehatan
Evaluasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat
Evaluasi Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat
Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana & Prasarana Kedinasan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
14
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
No Sasaran
Strategis Program Kegiatan
2 Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
3 Mengelola
sarana dan
prasarana
serta
administrasi perkantoran
perangkat daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Perkantoran
15
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADM KESEJAHTERAAN RAKYAT
Keberhasilan kinerja pemerintah dapat dilihat dari capaian atas target kinerja
yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kinerja Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat dapat diukur dengan melihat realisasi dari target
indikator kinerja utama yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun
2017. Realisasi dan capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel, sebagaimana
berikut :
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Target Realisasi Capaian
1 Meningkatkan tata
kelola administrasi pemerintahan yang baik
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
90,84%
90,84%
100%
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
62%
62%
100%
Tingkat kepuasan playanan kedinasan
76%
88%
121%
2 Meningkatnya
kualitas rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
Persentase kesesuaian kajian/ rekomendasi dgn pelaksanaan kegiatan
100%
100.00%
100.00%
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan
100%
100.00%
100.00%
100%
3 Mengelola sarana
dan prasarana serta
administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
100%
100.00%
100.00%
16
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Sesuai dengan visi dan misi Rencana Strategis Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat tahun 2017-2021, telah ditetapkan 3 sasaran
strategis dalam perjanjian kinerja 2017 yang akan dicapai dengan 6 indikator
kinerja. Adapun program, kendala/hambatan, upaya dan dukungan yang
dilaksanakan pada masing-masing indikator kinerja utama per sasaran
strategis diuraikan, sebagai berikut :
Sasaran strategis 1 „Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang
baik‟ memiliki 3 indikator kinerja utama, yaitu Tingkat capaian keberhasilan
pelaksanaan program, Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran, serta Tingkat kepuasan
pelayanan kedinasan dengan rincian, sebagai berikut :
Indikator kinerja „Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program‟
merupakan indikator tujuan dari Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
untuk mengukur peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Indikator kinerja „Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program‟ didukung
oleh :
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh kegiatan
monitoring dan evaluasi yang berkualitas. Sedangkan, Program
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah didukung
kegiatan, sebagai berikut :
1. Evaluasi Bidang Kesehatan;
17
1. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
MENINGKATKAN TATA KELOLA ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN YANG BAIK SASARAN STRATEGIS 1
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
3. Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat;
4. Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial;
Target Nilai Indikator Kinerja „Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan
program‟ adalah 90,84 % dan terealisasi sebesar 100%.
Beberapa permasalahan pada Indikator Kinerja „tingkat capaian
keberhasilan pelaksanaan program‟, yaitu :
1. Semakin banyaknya permasalahan kota di bidang Kesejahteraan
Rakyat
2. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik
3. Tidak semua masyarakat merespon secara positif proses penggalian
data untuk laporan kajian/monitoring.
4. Masih adanya tugas OPD teknis yang belum terakomodir dengan baik
yang sifatnya perlu koordinasi eksternal yang dibebankan kepada
Bagian Adm Kesejahteraan Rakyat .
Upaya tindak lanjut atas hambatan/permasalahan dimasa yang akan datang
antara lain:
1. Adanya kebijakan yang berpihak untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
baik dari Pemerintah Kota maupun propinsi
2. Adanya CSR bidang Kesejahteraan Rakyat
3. Data yang dimiliki OPD terkait dengan bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Adanya referensi kajian/jurnal yang berkualitas dari perguruan tinggi di
bidang Kesejahteraan Rakyat
18
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Indikator kinerja „Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana perkantoran‟ merupakan indikator kinerja yang
menjadi indikator kinerja penunjang yang dilaksanakan oleh semua
perangkat daerah untuk mengukur kinerja internal organisasi khususnya
terhadap pelayanan atas kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran.
Indikator kinerja „Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana perkantoran‟ didukung oleh Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung oleh
kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
Target Nilai Indikator Kinerja „Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran‟ adalah 62 % dan terealisasi
sebesar 62 % sehingga capaian kinerjanya adalah 100 %.
Realisasi dari pemenuhan target ini diperoleh dari survey melalui aplikasi
kuesioner yang diisi oleh seluruh pegawai negeri sipil di Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang menjadi sasaran pelayanan
dibidang kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran.
Pada indikator indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana perkantoran tidak ada permasalahan karena semua
kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan yaitu pemeliharaan sarana
dan prasarana perkantoran di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
19
2. Indeks Kepuasan SKPD Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Indikator kinerja „Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan‟ merupakan
indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja penunjang yang
dilaksanakan oleh semua perangkat daerah untuk mengukur kinerja internal
organisasi khususnya terhadap pelayanan atas kebutuhan kedinasan seperti
pelayanan kepegawaian, pemenuhan alat tulis kantor dan sebagainya.
Indikator kinerja „Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan‟ didukung oleh
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh kegiatan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran.
Target Nilai Indikator Kinerja „Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan‟ adalah
76% dan terealisasi sebesar 88% sehingga capaian kinerjanya adalah 121%.
Hasil realisasi ini diperoleh dari survey yang dilaksanakan dengan
menggunakan aplikasi kuesioner yang diisi oleh seluruh pegawai di Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
Pada indikator tingkat kepuasan pelayanan kedinasan tidak ada
permasalahan karena pelayanan kedinasan terkait kebutuhan alat tulis kantor,
pelayanan surat menyurat dan kepegawaian di Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat telah dilaksanakan dengan baik.
Sasaran strategis 2 „Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan di bidang
kesejahteraan rakyat ‟ memiliki 2 indikator kinerja utama, yaitu Persentase
kesesuaian kajian/rekomendasi dengan pelaksanaan kegiatan, serta Persentase
kesesuaian pelaksana kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operation
plan dengan inciannya, sebagai berikut :
20
MENINGKATNYA KUALITAS RUMUSAN
KEBIJAKAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SASARAN STRATEGIS 2
3. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Indikator kinerja „Persentase kesesuaian kajian/rekomendasi dengan
pelaksanaan kegiatan‟ untuk mengukur kesesuaian kajian/rekomendasi di
bidang kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar
kebijakan/keputusan yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota
Surabaya dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Indikator kinerja „Persentase kesesuaian kajian/rekomendasi dengan
pelaksanaan kegiatan‟ didukung oleh Program Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Daerah.
Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah didukung
kegiatan, sebagai berikut :
1. Evaluasi Bidang Kesehatan;
2. Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
3. Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat;
4. Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial;.
Target Nilai Indikator Kinerja „Persentase kesesuaian
kajian/rekomendasi dengan pelaksanaan kegiatan‟ adalah 100% dan
terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
Realisasi dari indikator ini diperoleh dari mengacu pada jumlah dokumen
yang telah disusun. Dari target 7 dokumen diperoleh capaian realisasi
sebanyak 7 dokumen hasil evaluasi di bidang kesejahteraan rakyat.
Strategi yang ditetapkan untuk mencapai realisasi tersebut diatas adalah :
1. Mengevaluasi kebijakan yang berjalan.
2. Berkerjasama dengan pihak yang berkompeten untuk menghasilkan
rekomendasi kebijakan yang berkualitas (akseptable dan aplikatif).
3. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi di bidang
kesejahteraan rakyat.
21
1. Persentase kesesuaian kajian / rekomendasi dengan
pelaksanaan kegiatan
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Adapun kebijakan – kebijakan yang diambil yaitu :
1. Meningkatkan kualitas rumusan bahan kebijakan yang berkualitas di
bidang kesejahteraan.
2. Mengembangkan jejaring dengan akademisi dan lembaga survey
3. Menyusun program monitoring terpadu
4. Pemutakhiran database di bidang kesejahteraan rakyat
Indikator kinerja „Persentase kesesuaian pelaksana kegiatan terhadap
parameter perencanaan pada operation plan‟ memastikan adanya ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan
sektoral.
Indikator kinerja „Persentase kesesuaian pelaksana kegiatan terhadap
parameter perencanaan pada operation plan‟ didukung oleh Program
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh kegiatan
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Target nilai Indikator Kinerja „Persentase kesesuaian pelaksana kegiatan
terhadap parameter perencanaan pada operation plan‟ adalah 100% dan
terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
Realisasi dari indikator ini diperoleh dari mengacu pada jumlah dokumen yang
telah disusun. Dari target 9 dokumen diperoleh capaian realisasi sebanyak 9
dokumen penyusunan dan hasil evaluasi perencanaan strategis.
Sasaran strategis 3 „Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi
perkantoran perangkat daerah‟ memiliki 1 indikator kinerja utama, yaitu Kinerja
Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat
Daerah. Rinciannya, sebagai berikut :
22
MENGELOLA SARANA DAN PRASARANA
SERTA ADMINISTRASI PERKANTORAN
PERANGKAT DAERAH SASARAN STRATEGIS 3
2. Persentase kesesuaian pelaksana kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada operation plan
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Indikator kinerja „Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah‟ merupakan indikator kinerja untuk
mengukur kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan Administrasi
Perkantoran di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
Indikator kinerja „Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah‟ didukung oleh :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh kegiatan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran. Sedangkan, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung oleh kegiatan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
Target Nilai Indikator Kinerja „Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan
Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah‟ adalah 100% dan terealisasi
sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
Indikator Kinerja ini diukur terhadap pemenuhan pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran serta kebutuhan barang jasa yang harus dipenuhi
dalam pelayanan administrasi perkantoran.
Pada indikator „Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah‟ tidak ada permasalahan karena semua
kegiatan baik dalam pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran serta
kebutuhan barang jasa yang direncanakan telah dilaksanakan di Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
23
1. Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran
Perangkat Daerah
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
C. REALISASI ANGGARAN
Dari 3 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja utama yang disampaikan sebelumnya, total aloka si anggaran adalah Rp2.320.959.783,00
sedangkan realisasi penyerapan anggaran adalah Rp2.529.178.271,00 atau 88.42% dari total alokasi anggaran. Alokasi dan realisasi
anggaran per program dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
PROGRAM KEGIATAN
No Program Anggaran Realisasi Capaian Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian
1 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
135,129,940
125,062,340
92.55%
Kualitas Monitoring dan
Evaluasi
135,129,940
125,062,340
92.55%
2 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
1,533,446,910 Evaluasi Bidang Kesehatan
490,706,360
451,437,137
92.00%
Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Masyarakat
311,584,771
287,571,929
92.29%
Evaluasi Program
Bidang Pengembangan
Potensi Sumber Daya Masyarakat
424,123,319
384,553,594
90.67%
Sistem Informasi
Monitoring Pengendalian
Kebijakan Bidang Ksejahteraan Sosial
307,032,460
279,621,639
91.07%
24
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAM KEGIATAN
No Program Anggaran Realisasi Capaian Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian
3 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
464,583,070
429,565,099
92.46%
Penyediaan Barang
Dan Jasa Perkantoran
464,583,070
429,565,099
92.46%
4 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
187,799,863
151.209,577
80.52%
Pengadaan Dan
Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana
Perkantoran
187,799,863
151.209,577
80.52%
TOTAL PROGRAM 2,320,959,783 2,109,021,093 90.87% TOTAL KEGIATAN 2,320,959,783 2,109,021,093 90.87%
25
LAPORAN KINERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan anggaran, sebagai berikut :
Tabel 3.3 Capaian Kinerja dan Anggaran
26
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Kinerja
Program Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
1 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang
baik
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
90,84% 50% 55.04% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
135,129,940
125,062,340
92.55%
Program
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah
1,533,446,910
1,403,184,079
91.51%
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran
62%
70.71%
114.05%
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
187,799,863
151.209,577
80.52%
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan
76% 76% 100% Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
464,583,070
429,565,099
92.46%
2 Meningkatnya
kualitas rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
Persentase kesesuaian
kajian/ rekomendasi dgn
pelaksanaan kegiatan
100%
100.00%
100.00%
Program
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
1,533,446,910
1,403,184,079
91.51%
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan
100%
100.00%
100.00%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
135,129,940
125,062,340
92.55%
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Kinerja
Program Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
3 Mengelola sarana dan
prasarana serta
administrasi
perkantoran
perangkat daerah
Kinerja Pengelolaan
Sarana, Prasarana, dan
Administrasi Perkantoran
Perangkat Daerah
100% 91.90% 91.90% Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
464,583,070
429,565,099
92.46%
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
187,799,863
151.209,577
80.52%
27
LAPORAN KINERJA 2016
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN
RAKYAT
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III Akuntabilitas Kinerja Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat tahun 2017 disimpulkan bahwa capaian
indikator kinerja daerah dan akuntabilitas keuangan, sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja
Dari 6 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, rata-rata nilai capaian masing-
masing indikator adalah 110,03%. Nilai tertinggi terdapat pada indikator
„Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran‟ sebesar 133,02%.
Akuntabilitas Keuangan
Dari anggaran yang terdapat pada 4 program, rata-rata penyerapan anggaran
di masing-masing program adalah 70.55%. Penyerapan tertinggi terdapat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 92.41%. Sedangkan,
penyerapan terendah terdapat pada Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur sebesar 49,77%.
Untuk mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, diharapkan :
- Adanya dukungan baik dari perangkat daerah, masyarakat, maupun para
pemangku kepentingan.
- Perlunya antisipasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi
pencapaian indikator kinerja.
- Perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian SDM
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dalam menjalankan seluruh
tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk
mewujudkan reformasi birokrasi lebih nyata perubahannya.
28
LAPORAN KINERJA 2017
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT