LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU … · Utara untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai Pedoman...

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 1

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA JL. JEND. SUDIRMAN NO.1 NO. TELP (0737) 521018 Website www.bengkuluutarakab.go.id ARGA MAKMUR

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 i

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Utara untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab

manajemen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah

disajikan secara aktual, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan

kinerja ini.

Arga Makmur, 2016

Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara

ABD. SALAM, SH, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19670808 199310 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

INSPEKTORAT

Jl. Prof. M. Yamin, SH Tlp. (0737) - 521174

ARGA MAKMUR 38611

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 ii

FORMULIR CEK LIST DIREVIU

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

No Pernyataan Check list I. Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja

3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung

informasi pada badan laporan

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

√

√

√

√

II. Mekanisme

Penyusunan

1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi

untuk itu

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung

dengan data yang memadai

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan

informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan

data/informasi di setiap unit kerja.

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah

diyakini keandalannya.

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit

kerja terkait.

7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di

bawahnya.

√

√

√

√

√

III. Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan

tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana

strategis.

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat

penjelasan yang memadai.

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan

tujuan/sasaran dalam indikator kinerja.

5. Tujuan/sasaran dalam telah sesuai dengan

tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama.

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat

penjelasan yang memadai.

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun

lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.

9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai.

10. IKU dan IK telah SMART

√

√

√

√

√

√

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 iii

EXECUTIVE SUMMERY

Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan 152

program dan 457 kegiatan untuk mencapai 26 sasaran strategis. Secara umum, capaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 menunjukkan tingkat capaian kinerja rata-rata

139,97% dengan serapan dana mencapai 93,2%.

Ini berarti hampir seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Utara untuk Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan dengan baik oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang ada. Kendati demikian disadari masih adanya kegiatan yang berorientasi proses

semata, belum pada output dan outcome yang real dan terukur. Hal ini disebabkan karena

kapasitas sumber daya aparatur dan sarana penunjangnya yang masih perlu ditingkatkan.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan kegiatan-

kegiatan dalam rangka pencapaian 26 (dua puluh enam) sasaran strategis.

1. Dalam upaya melaksanakan Misi Pertama Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Berbasis

Potensi Dan Sumber Daya Daerah Serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, telah

dilaksanakan 30 program dengan 106 kegiatan, mencapai 180,08% dari target kinerja dan

96,62% dari target anggaran.

2. Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua Membangun Dan Mengembangkan Infrastuktur

Daerah Terpadu, telah dilaksanakan 35 program dengan 88 kegiatan, mencapai 128,99% dari

target kinerja dan 89,47% target anggaran.

3. Upaya Misi Ketiga Meningkatkan Daya Saing Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah,

telah dilaksanakan 6 program dengan 13 kegiatan, mencapai 122,18% target kinerja dan

90,14% target anggaran.

4. Misi Keempat Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Akses Ketersediaan

Pendidikan Dan Kesehatan Yang Bermutu, dilaksanakan dengan 24 program dan 76

kegiatan, mencapai 108,43% target kinerja dan 94,08% target anggaran.

5. Misi Kelima Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Dan Bersih, dilaksanakan dengan 30 program dan 69 kegiatan, mencapai 180,98% target

kinerja dan 94,48% target anggaran.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 iv

6. Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur sebagai misi keenam diupayakan dengan

pelaksanaan 10 program dengan 59 kegiatan, capai 162,91% target kinerja dan 92,80%

target anggaran.

7. Misi Memberikan Ruang Seluas-Luasnya Bagi Perempuan Dalam Pembangunan (misi

ketujuh) dengan dilaksanakan 4 program dan 7 kegiatan, mencapai 42,44% target kinerja dan

97,10% target anggaran.

8. Sedangkan Misi Mendorong Berkembangnya Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan

Memiliki Karakter Kooperatif, Kolaboratif, Produktif Dan Kompetitif, dengan 13 program dan

39 kegiatan, dengan mencapai 193,75% target kinerja dan 90,91% target anggaran.

Dalam hal laporan keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Bengkulu Utara telah berhasil

memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun

Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, sedangkan untuk tahun 2015

masih menunggu audit dari BPK.

Dalam hal evaluasi SAKIP di tingkat SKPD dalam Kabupaten Bengkulu Utara telah

dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara bersama – sama dengan Inspektorat

Kabupaten Bengkulu Utara dengan nilai rata – rata cukup baik. Sedangkan untuk penilaian SAKIP

tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu sebagai perpanjangantangan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Meskipun masih bernilai C, akan tetapi nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Bengkulu Utara

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus berupaya meningkatkan kinerja

pemerintahannya untuk menjadikan kegiatan pembangunan dan pemerintahan menjadi lebih

terarah dan terukur. Selain itu juga melakukan perbaikan – perbaikan dalam Sistem Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah menuju pada sistem pemerintahan yang akuntabel.

Dengan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

telah melaksanakan upaya dalam mencapai visi Kabupaten Bengkulu Utara “Terwujudnya

Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju, dan Bermartabat”

BUPATI BENGKULU UTARA

Dr. Ir. H.M. IMRON ROSYADI, MM, MSi.Si

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 v

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahNya sehingga

penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 sebagai bahan

pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 - 2016 yang diaplikasikan dalam

suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 yang kemudian menjadi dasar bagi

pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam

mengemban tugas pembangunan serta dalam memberikan pelayanan publik.

Kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam penyusunan laporan kinerja diharapkan

akan mendapat koreksi dan saran dari berbagai pihak guna membantu kami dalam

penyempurnaan pada tahun – tahun berikutnya.

Harapan kami laporan kinerja ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan bagi seluruh

jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan

perencanaan, pelaksanaan program kegiatan serta kebijakan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu

Utara di masa mendatang.

Semoga Allah SWT meridhoi kita semua dan senantiasa memberikan petunjuk-Nya. Amin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Dr. Ir. H.M. IMRON ROSYADI, MM, MSi.Si

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 vi

DAFTAR ISI Hal

REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 OLEH INSPEKTORAT DAERAH

ii

EXECUTIVE SUMMERY iv

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. GAMBARAN ORGANISASI 1

C. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI 8

D. SISTEMATIKA PENULISAN 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA 19

A. PERENCANAAN STRATEGIS 19

B. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2015 22

C. PENJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN 29

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 29

B. REALISASI ANGGARAN 66

BAB IV PENUTUP 101

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 vii

DAFTAR TABEL

Halaman 1.1 Data Jumlah Desa / Kelurahan dalam Kecamatan di Kab. BU

5

1.2. Data Aparatur Sipil Negara Kab. BU Pada Dinas / Instansi Tahun 2015

5

1.3 Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan pada Dinas/Instansi Kab.BU Tahun 2015

7

1.4. Data Aparatur Sipil Negara Kab.BU Menurut Golongan Tahun 2015

8

2.1 Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kab. BU 2011-2016 dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kab. BU Tahun 2015

23

2.2 Rincian Perkembangan Pendapatan Daerah Kab. BU Tahun 2012-2014

24

2.3 Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. BU Tahun 2015 - 2016

26

2.4. Rincian Perkembangan Belanja Daerah Kab. BU Tahun 2012 - 2014

27

2.5. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 - 2016

28

2.6. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 - 2016

28

3.1. Pencapaian Target Kinerja Misi Memajukan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi dan Sumber Daya Daerah serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

29

3.2. Peningkatan PAD dan Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah Kab.BU

30

3.3. Perbandingan Populasi Gabah dan Beras Kab. BU Tahun 2012 s.d Tahun 2015

30

3.4. Perbandingan Populasi Ternak dan Konsumsi Daging Tahun 2013 s.d. 2015

31

3.5. Data Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kab. BU

31

3.6. Capaian Kinerja Bidang Perikanan dan Kelautan Kab.BU

32

3.7. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Tahun 2012 – 2014

34

3.8. Perkembangan Penduduk Miskin dan Rumah Tangga Miskin Kab.BU Tahun 2012 s.d Tahun 2015

35

3.9. Pencapaian Target Kinerja Misi Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Daerah Terpadu

36

3.10. Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam Pembentukan PDRB dan Pertumbuhan PDRB dalam Berbagai Sektor

37

3.11. Perkembangan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB)

37

3.12. Jalan, Jembatan dan Irigasi Dengan Kondisi Baik di Kab. BU

38

3.13. Cakupan Pengawasan terhadap Amdal dan Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2012 – 2015

39

3.14. Pencapaian Target Kinerja Misi Meningkatkan Daya Saing dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

41

3.15. Perkembangan Jumlah Industri pada Sektor Pertanian Tahun 2012 s.d 2015

41

3.16. Perkembangan Investasi di Kab. BU Tahun 2012 s.d Tahun 2015

42

3.17. Realisasi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Kab.BU Tahun 2007 – 2015

43

3.18. Pencapaian Target Kinerja Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Akses Ketersediaan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu

43

3.19. Jumlah Sekolah dan Siswa SMK dalam Kab. BU

44

3.20. Data Peserta UAN/UAS dalam Kab. BU

44

3.21. Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. BUTahun 2012 s.d 2015

45

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 viii

3.22. Jumlah Perpustakaan yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten

47

3.23. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kab.BU Tahun 2013 s.d Tahun 2015

47

3.24. Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Daerah dari Tahun 2013 s.d Tahun 2015

48

3.25. Koleksi Bahan Pustaka Buku Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab.BU Tahun 2013 – 2015

48

3.26. Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk di Kab. BU

49

3.27. Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2015

49

3.28. Perbandingan Capaian SPM Tahun 2015 dengan Tahun 2014

50

3.29. Sarana Kesehatan di Kab. BU

51

3.30. Evaluasi dan Analisis Kinerja Berdasarkan Indikator SPM di BLUD RSUD Arga Makmur Tahun 2015

52

3.31. Indikator Penilaian Pelayanan Rawat Inap RS di BLUD RSUD Arga Makmur Tahun 2015

55

3.32. Indikator Penilaian Pelayanan Rumah Sakit di BLUD RSUD Arga Makmur

56

3.33.

Jumlah Kematian dan ≤ 48 jam dan ≥ 48 jam di RSUD Arga Makmur Tahun 2015

56

3.34. Pencapaian Target Kinerja Misi Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

57

3.35. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

57

3.36. Perkembangan Belanja APBD yang dialokasikan ke APBDes

58

3.37. Angka Pertumbuhan Penduduk dan Penerapan SIAK dan NIK

58

3.38. Pelaksanaan Tindak Lanjut Tahun 2015

59

3.39. Pencapaian Target Kinerja Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur

60

3.40. Data Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklatpim Pemkab BU Tahun 2015

61

3.41. Persentase Guru Bersertifikasi di Kab. BU

61

3.42. Pencapaian Target Kinerja Misi Memberikan Ruang Seluas – luasnya bagi Perempuan dalam Pembangunan

62

3.43. Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur dan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kab. BU

62

3.44. Pencapaian Target Kinerja Misi Mendorong Berkembangnya Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Memiliki Karakter Kooperatif, Kolaboratif, Produktif dan Kompetitif

63

3.45. Sarana Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara

64

3.46. Intensitas Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 - 2015

64

3.47. Perkembangan Bidang Pariwisata Kab.BU Tahun 2012 – 2014

65

3.48. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab.BU T.A. 2015

66

3.49. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

66

3.50. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

67

3.51. Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

67

3.52. Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015

68

3.53. Realisasi Anggaran Belanja Langsung SKPD Tahun Anggaran 2015

69

3.54. Target dan Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015

70


BAB I PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 merupakan bentuk akuntabilitas

dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran, merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. GAMBARAN ORGANISASI

1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupaten Bengkulu Utara adalah salah satu dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, dengan

Ibukota Arga Makmur, terdiri dari 19 kecamatan, 215 desa dan 5 kelurahan, dengan luas wilayah daratan

4.324,60 Km2. Dari luas wilayah tersebut, wilayah Kabupaten Bengkulu Utara berbatasan langsung dengan

Samudera Indonesia maka secara keseluruhan bagian daratan yang berbatasan dengan lautan sepanjang

lebih kurang 239,1 Km terdiri dari bagian daratan yang berada di Pulau Sumatera sepanjang 115,9 Km dan

wilayah yang berada di Pulau Enggano dengan panjang pantai lebih kurang 123,2 Km, sehingga sesuai

dengan kewenangannya maka Kabupaten Bengkulu Utara memiliki wilayah laut seluas 2.088 Km2. Adapun

batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Muko–Muko;

2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Kabupaten Lebong, dan Rejang Lebong;

4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Posisi astronomis Kabupaten Bengkulu Utara terletak posisi geografis Kabupaten Bengkulu Utara

terletak antara 101° 32’-102° 8’ BT dan 2°15’-4° LS.

Kota Arga Makmur sebagai Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara, dari Kota Bengkulu (Ibukota Provinsi

Bengkulu) dapat ditempuh melalui beberapa alternatif jalan dengan jarak sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN


a. Melalui Lubuk Durian dengan jarak 76 Km.

b. Melalui Lais dengan jarak 72 Km.

c. Melalui Tanjung Agung Palik-Dusun Kali dengan jarak 60 Km.

d. Melalui Tanjung Agung Palik-Dusun Curup-Kemumu dengan jarak 63 Km.

e. Melalui Kota Agung-Dusun Curup-Dusun Kali dengan jarak 74 Km.

Selain wilayah daratan atau wilayah yang berada di Pulau Sumatera, Kabupaten Bengkulu Utara juga

memiliki wilayah kepulauan yaitu Pulau Enggano dan Pulau Mega.

Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara pada umumnya memiliki topografi yang sangat variatif, mulai dari

dataran sampai berbukit-bukit.

Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara berada di Pulau Sumatera dengan patahan semangko

merupakan wilayah rawan bencana alam gempa bumi. Dan apabila gempa bumi terjadi dengan pusat

gempa (epicentrum) di lautan, wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki panjang pantai (termasuk

pantai Enggano) sekitar 239,1 Km dan ketinggian rata-rata kurang dari 30 meter dari permukaan laut

merupakan daerah rawan tsunami.

Selain memiliki potensi untuk budidaya pertanian dalam arti luas, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki

potensi di bidang pertambangan dan galian antara lain batu bara, emas serta bahan galian C yang tersebar

di seluruh Kabupaten Bengkulu Utara.

Kabupaten Bengkulu Utara pada awalnya dibentuk berdasarkan Undang – undang Darurat Nomor 4

Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Tingkat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan (Lembaran 2009). Pada waktu itu ibukotanya ditetapkan di Kotamadya Bengkulu dan

terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 24 (dua puluh empat) marga, 296 (Dua ratus sembilan puluh enam)

desa. Kemudian berdasarkan PP No.23 Tahun 1976, Kabupaten Bengkulu Utara dibentuk menjadi 340 desa

definitif dan 7 Kelurahan dalam 9 kecamatan.

Selanjutnya pada PP Nomor 46 Tahun 1986 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Bengkulu, bahwa

sebagai wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di kecamatan Talang Empat dan Pondok Kelapa termasuk ke

dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yg dulunya 969.120 hektar, sekarang menjadi 958.524 hektar.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Arga Makmur

menjadikan Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 10 kecamatan. Dan pada PP Nomor 61 Tahun 1991

menetapkan perwakilan Padang Jaya dan Putri Hijau menjadi kecamatan induk, sehingga jumlah

kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara menjadi 12 kecamatan, 10 kecamatan perwakilan, 340 desa dan 7

kelurahan.

Berdasarkan PP Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Teras Terunjam di wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, maka

jumlah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara menjadi 13 kecamatan. Selanjutnya berdasarkan PP

Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pendefiitifan Kecamatan Pembantu dalam Kabupaten Bengkulu Utara dan

Perda Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara maka

pada tahun 2001 Kabupaten Bengkulu Utara telah terdiri dari 22 kecamatan yang meliputi 7 kelurahan, 388

desa definitf dan 3 desa persiapan. Terakhir Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi 2 kabupaten


yaitu Kabupaten Muko-Muko berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2003, dan Kabupaten Bengkulu Tengah

dengan UU Nomor 24 Tahun 2008.

2. Gambaran Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang telah beberapa kali

mengalami perubahan yaitu dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Saat ini organisasi perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

5. Dinas Kesehatan

6. Dinas Sosial

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10. Dinas Pekerjaan Umum

11. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

13. Dinas Pertanian dan Peternakan

14. Dinas Kelautan dan Perikanan

15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

16. Dinas Pertambangan dan Energi

17. Dinas Pendapatan Daerah

18. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

20. Badan Lingkungan Hidup

21. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

22. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

23. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

24. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

25. Inspektorat Daerah

26. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

27. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


28. Rumah Sakit Umum Daerah

29. Satuan Polisi Pamong Praja

30. Badan Narkoba Kabupaten

31. Badan Penangulangan Bencana Daerah

32. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

33. Kantor Camat

34. Kantor Lurah

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan badan baru yang

terbentuk pada tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara,

namun operasionalnya baru berjalan efektif pada awal tahun 2015 bersamaan dengan pelantikan para

pejabat strukturalnya.

Dalam tahun 2015 ini telah dilaksanakan proses pemekaran kecamatan. Ada 2 kecamatan yang baru

dibentuk yaitu :

1. Kecamatan Pinang Raya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7

Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015.

2. Kecamatan Marga Sakti Sebelat dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor

8 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015.

Saat ini sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 19 (tujuh belas) kecamatan,

dengan 215 desa dan 5 kelurahan. Adapun ke-19 kecamatan dimaksud adalah :

1. Kecamatan Arga Makmur, terdiri dari 14 desa dan 2 kelurahan.

2. Kecamatan Arma Jaya, terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan.

3. Kecamatan Padang Jaya, terdiri dari 12 desa.

4. Kecamatan Giri Mulya, terdiri dari 6 desa.

5. Kecamatan Kerkap, terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan.

6. Kecamatan Hulu Palik, terdiri dari 15 desa.

7. Kecamatan Putri Hijau, terdiri dari 9 desa.

8. Kecamatan Ketahun, terdiri dari 11 desa dan 6 desa persiapan.

9. Kecamatan Air Besi, terdiri dari 15 desa.

10. Kecamatan Lais, terdiri dari 12 desa dan 1 kelurahan.

11. Kecamatan Napal Putih, terdiri dari 10 desa.

12. Kecamatan Air Napal, terdiri dari 12 desa.

13. Kecamatan Enggano, terdiri dari 6 desa.

14. Kecamatan Air Padang, terdiri dari 10 desa.

15. Kecamatan Batik Nau, terdiri dari 15 desa.

16. Kecamatan Ulok Kupai, terdiri dari 10 desa.

17. Kecamatan Tanjung Agung Palik, terdiri dari 10 desa.

18. Kecamatan Marga Sakti Sebelat, terdiri dari 10 desa, dan

19. Kecamatan Pinang Raya, terdiri dari 10 desa.


Sedangkan 220 desa dan kelurahan yang dimiliki oleh kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 1.1 Data Jumlah Desa / Kelurahan dalam Kecamatan

Di Kabupaten Bengkulu Utara No Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Kelurahan Keterangan

1. Arga Makmur 14 2 16

2. Batik Nau 15 0 15

3. Giri Mulya 6 0 6

4. Kerkap 17 1 18

5. Hulu Palik 15 0 15

6. Ketahun 11 0 11

7. Putri Hijau 9 0 9

8. Lais 12 1 13

9. Air Padang 10 0 10

10. Enggano 6 0 6

11. Air Napal 12 0 12

12. Air Besi 15 0 15

13. Padang Jaya 12 0 12

14. Napal Putih 10 0 10

15. Arma Jaya 11 1 12

16. Tanjung Agung Palik 10 0 10

17. Ulok Kupai 10 0 10

18. Marga Sakti Sebelat 10 0 10

19. Pinang Raya 10 0 10

Jumlah 215 Desa 5 Kelurahan 220 Desa/Kel

Sumber : Bagian Adm.Pemerintahan Setdakab BU, 2015

3. Komposisi Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintah Kabupaten

Bengkulu Utara sampai dengan Desember 2015 berjumlah sebanyak 6.072 orang, terdiri dari 3.166 orang

ASN pria dan 2.906 orang ASN wanita.

Sebaran ASN pada dinas/instansi termasuk kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 1.2. Data Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bengkulu Utara

Pada Dinas / Instansi Tahun 2015 No. SKPD Jumlah

1. Sekretariat Daerah 119

2. Sekretariat DPRD 45

3. Sekretariat KPUD 14

4. Inspektorat Daerah 33

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 62

6. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 36

7. Dinas Kesehatan 93

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 42

9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 48

10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 35

11. Dinas Pekerjaan Umum 194

12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 36

13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 55

14. Dinas Pertanian dan Peternakan 77

15. Dinas Kelautan dan Perikanan 57

16. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 91


No. SKPD Jumlah

17. Dinas Pertambangan dan Energi 37

18. Dinas Pendapatan Daerah 39

19. Dinas Sosial 29

20. Satpol PP 40

21. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 56

22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 67

23. Badan Lingkungan Hidup 44

24. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluh 116

25. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 104

26. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah 52

27. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 36

28. Badan Narkotika Kabupaten 28

29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 36

30. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP)

32

31. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 19

32. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 23

33. Kantor Camat Enggano 20

34. Kantor Camat Air Napal 35

35. Kantor Camat Air Besi 28

36. Kantor Camat Kerkap 16

37. Kantor Camat Arga Makmur 32

38. Kantor Camat Padang Jaya 23

39. Kantor Camat Giri Mulya 18

40. Kantor Camat Lais 27

41. Kantor Camat Batik Nau 28

42. Kantor Camat Ketahun 21

43. Kantor Camat Putri Hijau 18

44. Kantor Camat Napal Putih 20

45. Kantor Camat Air Padang 22

46. Kantor Camat Hulu Palik 32

47. Kantor Camat Tanjung Agung Palik 23

48. Kantor Camat Arma Jaya 28

49. Kantor Camat Ulok Kupai 21

50. Kantor Camat Pinang Raya 11

51. Kantor Camat Marga Sakti Sebelat 12

52. Kantor Lurah Gunung Alam 9

53. Kantor Lurah Purwodadi 14

54. Kantor Lurah Kemumu 14

55. Kantor Lurah Lubuk Durian 11

56. Kantor Lurah Pasar Lais 10

57. Rumah Sakit Umum Arga Makmur 198

Puskesmas 651

Guru, TU dan Penjaga Sekolah 2.935

Jumlah 6.072 orang

Sumber : BKPPD Kab. BU, 2015

Sebagian besar pegawai Kabupaten Bengkulu Utara adalah pegawai bergolongan III yaitu berjumlah

3.456 orang. Sedangkan pegawai golongan IV sebanyak 1.323 orang, golongan II sebanyak 1.219 orang,

dan golongan 1 berjumlah 74 orang.

Dinas Kesehatan terdiri dari pegawai kantor dinas kesehatan berjumlah 93 orang dan 651 orang

bertugas di puskesmas – puskesmas. Sedangkan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari

pegawai di Kantor Dinas berjumlah 2.997 orang dan 2.935 orang merupakan pegawai yang tersebar di

sekolah - sekolah terdiri dari guru, Tata Usaha dan Penjaga Sekolah.

Secara lengkap data aparatur sipil negara berdasarkan golongan pada SKPD yang ada di Kabupaten

Bengkulu Utara seperti terlihat pada tabel berikut :


Tabel 1.3. Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan

Kabupaten Bengkulu Utara Pada Dinas / Instansi Tahun 2015

No. SKPD Golongan

Jumlah I II III IV

1. Sekretariat Daerah 2 14 90 13 119

2. Sekretariat DPRD 1 6 33 5 45

3. Sekretariat KPUD 1 2 10 1 14

4. Inspektorat Daerah 0 4 21 8 33

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 24 471 1.416 1.086 2.997

6. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 0 4 25 7 36

7. Dinas Kesehatan 3 298 426 17 744

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 2 34 6 42

9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 2 6 35 5 48

10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0 5 26 4 35

11. Dinas Pekerjaan Umum 7 71 113 3 194

12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0 2 26 8 36

13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0 9 40 6 55

14. Dinas Pertanian dan Peternakan 0 5 65 7 77

15. Dinas Kelautan dan Perikanan 0 1 45 11 57

16. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 0 9 72 10 91

17. Dinas Pertambangan dan Energi 0 1 30 6 37

18. Dinas Pendapatan Daerah 0 6 28 5 39

19. Dinas Sosial 0 2 24 3 29

20. Satpol PP 1 7 28 4 40

21. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0 5 49 2 56

22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 2 59 6 67

23. Badan Lingkungan Hidup 0 5 25 14 44

24. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluh 1 9 88 18 116

25. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1 9 74 20 104

26. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah 0 6 43 3 52

27. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes 0 6 24 6 36

28. Badan Narkotika Kabupaten 0 3 21 4 28

29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 9 24 2 36

30. BPMPPTSP 0 5 26 1 32

31. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0 1 17 1 19

32. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 0 7 14 2 23

33. Kantor Camat Enggano 1 9 9 1 20

34. Kantor Camat Air Napal 2 8 24 1 35

35. Kantor Camat Air Besi 2 16 10 0 28

36. Kantor Camat Kerkap 0 2 14 0 16

37. Kantor Camat Arga Makmur 5 11 14 2 32

38. Kantor Camat Padang Jaya 0 6 16 1 23

39. Kantor Camat Giri Mulya 1 6 9 2 18

40. Kantor Camat Lais 1 12 12 2 27

41. Kantor Camat Batik Nau 1 12 14 1 28

42. Kantor Camat Ketahun 0 9 11 1 21

43. Kantor Camat Putri Hijau 2 6 9 1 18

44. Kantor Camat Napal Putih 3 7 8 2 20

45. Kantor Camat Air Padang 1 11 10 0 22

46. Kantor Camat Hulu Palik 0 15 17 0 32

47. Kantor Camat Tanjung Agung Palik 5 8 10 0 23

48. Kantor Camat Arma Jaya 2 12 13 1 28

49. Kantor Camat Ulok Kupai 1 9 9 2 21

50. Kantor Camat Pinang Raya 0 6 4 1 11

51. Kantor Camat Marga Sakti Sebelat 0 1 11 0 12

52. Kantor Lurah Gunung Alam 0 1 8 0 9

53. Kantor Lurah Purwodadi 0 2 12 0 14

54. Kantor Lurah Kemumu 1 4 9 0 14

55. Kantor Lurah Lubuk Durian 0 4 7 0 11

56. Kantor Lurah Pasar Lais 0 2 8 0 10

57. Rumah Sakit Umum Arga Makmur 2 48 137 11 198

Jumlah 74 1.219 3.456 1.323 6.072 orang



Secara detail pergolongan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bengkulu

Utara sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4. Data Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bengkulu Utara

Menurut Golongan Tahun 2015

No. Golongan Jumlah

Jumlah a b c d

1. Golongan I 12 8 32 22 74

2. Golongan II 181 470 320 248 1.219

3. Golongan III 984 910 729 833 3.456

4. Golongan IV 1235 61 25 2 1.323

Jumlah 6.072


C. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Dalam hubungannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, beberapa permasalahan

daerah dalam Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :

Permasalahan yang ada di bidang pendidikan antara lain:

1. belum optimalnya pelaksanaan program paud, dikdas, dikmen, tenaga pendidik dan kependidikan,

pendidikan non formal, dan manajemen pelayanan pendidikan yang disebabkan oleh :

a. keterbatasan anggaran

b. terbatasnya jumlah SDM/pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tertentu yang dapat

membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran.

c. kurangnya pemerataan tenaga pengajar di tingkat sekolah dasar dan menengah, khususnya

guru SMK produktip dan sekolah di daerah terpencil.

d. kurangnya sarana dan prasarana penunjang di tingkat sekolah dasar dan menengah khususnya

di daerah terpencil, seperti listrik, ruang belajar, ruang praktek, ruang laboratoriun, ruang

perpustakaan, sarana olahraga dan media pembelajaran.

e. keterlambatan petunjuk teknis operasional dari pemerintah pusat sehingga menghambat

pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang direncanakan.

2. tingkat pendidikan penduduk relatif rendah dan belum merata;

3. masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta belum optimalnya penyebaran tenaga guru;

4. masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup besar antar kelompok masyarakat;

5. fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan yang

lebih tinggi belum tersedia secara merata;

6. kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi

peserta didik;

7. masih belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;

8. kualitas tenaga pendidik yang relatif rendah.


Permasalahan yang ada di bidang kesehatan antara lain:

1. proporsi penempatan tenaga kesehatan belum maksimal sesuai dengan luas wilayah.

2. belum maksimal pelayanan kesehatan dipuskesmas dan jaringannya oleh karena perubahan

struktur dan komposisi petugas di puskesmas.

3. masih rendahnya penampilan sarana kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

4. belum maksimalnya anggaran sektor kesehatan sesuai dengan amanat undang – undang

kesehatan dan WHO

5. akses masyarakat untuk mencapai fasilitas kesehatan belum optimal;

6. masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya;

7. masih rendahnya kinerja sumber daya manusia di bidang kesehatan;

8. masih rendahnya akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;

9. kondisi kesehatan lingkungan masih rendah;

10. perilaku hidup sehat masyarakat yang masih rendah;

11. jumlah tenaga kesehatan masih kurang dan tidak merata;

12. pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada belum optimal;

13. peran lintas sektor dalam bidang kesehatan belum optimal;

Permasalahan yang ada di bidang pekerjaan umum antara lain:

1. tingginya laju tingkat kerusakan jalan baik jalan nasional, propinsi maupun kabupaten sehubungan

tidak sebandingya antara laju pertambahan volume kerusakan dengan laju volume perbaikan. hal ini

disebabkan terbatasnya kemampuan anggaran, serta kondisi geografis, cuaca serta perilaku

pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan yang terkait dengan batasan tonase jalan.

2. masih terbatasnya jumlah personil yang memiliki keahlian teknis

3. terbatasnya kemampuan mobilisasi dan demobilisasi alat-alat berat kontraktor

4. kondisi geografis kabupaten bengkulu utara yang masih banyak perbukitan terjal sehingga biaya

pengangkutan material ke lokasi pekerjaan pada umumnya tinggi

5. masih banyaknya jalan baik jalan negara, provinsi maupun kabupaten yang rusak;

6. masih banyaknya irigasi teknis dan jembatan yang rusak;

7. kondisi alat-alat berat yang sudah tidak memungkinkan untuk beroperasi;

8. banyaknya jalan desa dan lingkungan yang rusak;

9. masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas jalan, jembatan, dan irigasi;

10. masih minimnya dana untuk pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur (jalan, jembatan, dan

irigasi);

11. masih rendahnya peran masyarakat dalam mendukung program kebersihan dan pertamanan;

12. masih banyaknya masyarakat yang belum terlayani dalam hal air bersih;

13. masih banyaknya jaringan perpipaan air bersih yang sudah tua dan memerlukan pemeliharaan;

14. banyaknya gorong-gorong yang sudah rusak.


Permasalahan yang ada di bidang perumahan antara lain:

1. masih adanya permukiman masyarakat yang kurang layak;

2. masih terbatasnya jumlah investor yang menginvestasikan dananya ke bidang perumahan;24

3. belum adanya Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman Daerah

(RP4D) Kabupaten Bengkulu Utara.

Permasalahan yang ada di bidang penataan ruang antara lain:

1. masih kurangnya koordinasi dalam penataan ruang daerah.

2. sosialisasi perlu dilakukan lebih efektif disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai.

3. personil bidang yang menangani penataan ruang daerah masih kurang.

4. kurang ditaatinya ketentuan penggunaan ruang wilayah dalam pelaksanaan pembangunan oleh

seluruh komponen daerah, yaitu masyarakat, pihak swata maupun pemerintah sendiri.

Permasalahan yang ada di bidang perhubungan antara lain:

1. banyaknya angkutan barang yang membawa barangnya tidak sesuai dengan klas jalan;

2. masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan kabupaten;

3. masih kurangnya papan penunjuk arah.

Permasalahan yang ada di bidang informasi dan komunikasi antara lain:

1. kurangnya koordinasi antar unit pengolah data di SKPD dengan pusat data dalam hal ini bidang

data dan informatika Bappeda kabupaten bengkulu utara yang berakibat kurang sinkronnya data

antar berbagai dokumen.

2. belum terbangunnya aplikasi program strategis dan integrasi.

3. belum optimalnya lembaga peyiaran publik lokal radio Kharisma Ratu Samban sebagai alat

informasi dan komunikasi.

Permasalahan yang ada di bidang lingkungan hidup antara lain:

1. kekurangan sarana dan prasarana baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua.

2. terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang lingkungan seperti D III Analisa Kimia, S1 MIPA

Kimia, S1 Biologi,

3. Perlu adanya servis dan kalibrasinya alat-alat laboratorium lingkungan hidup karena ada beberapa

alat yang rusak, strategi yang dilakukan adalah dengan mengajukan anggaran untuk servis dan

kalibrasi alat-alat laboratorium;

4. belum adanya Pos Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) strategi yang

dilakukan adalah dengan mengajukan anggaran kepada Pemerintah Daerah untuk Pembentukan

P3SLH;

5. kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang dapat melakukan pemantauan lingkungan secara

berkala, untuk mengukur kualitas lingkungan;

6. masih terbatasnya alat laboratorium untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan;


7. belum adanya sanksi yang tegas terhadap perusahaan/ pelaku usaha yang merusak lingkungan;

8. masih banyaknya perambahan hutan pada kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan

hutan lindung.

Permasalahan yang ada di bidang kependudukan dan catatan sipil antara lain:

1. kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk, sehingga dalam

pengisian biodata penduduk masih banyak yang tidak sesuai dengan data legal yang dimiliki.

2. upgrade Program SIAK untuk kecamatan dan kabupaten memerlukan waktu, sosialisasi dan

pelatihan bagi tenaga pengelola SIAK.

3. terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur pengelola SIAK

4. masih ada masyarakat yang enggan mengurus KTP / KK sebelum benar-benar membutuhkan,

terutama penduduk yang tempat tinggalnya jauh dari tempat pelayanan kependudukan

5. belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat bahwa

adanya peningkatan permohonan akta kelahiran, penyelesaiannya belum dapat diselesaikan

dengan tepat waktu karena terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada.

6. kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Akta – akta Catatan Sipil khususnya akta

kelahiran, hal ini dapat dilihat pada saat mereka mengurus akta kelahiran masih banyak yang

terlambat pelaporannya, sehingga hal ini dikhawatirkan adanya manipulasi data.

7. belum optimalnya kinerja aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan tertib administrasi

kependudukan.

8. kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan.

9. validasi data belum optimal.

10. masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;

11. masih tingginya tingkat kelahiran penduduk;

12. penyebaran penduduk yang tidak merata pada masing-masing wilayah;

13. kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak

reproduksi dan kesehatan reproduksi;

14. rendahnya partisipasi pria dalam keluarga berencana;

15. masih kurangnya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan masih lemahnya institusi

daerah dalam menunjang pelaksanaan program keluarga berencana;

16. belum serasinya kebijakan kependudukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;

17. belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan,

pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan;

18. kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi belum

memadai;

19. belum tersedianya bank data sebagai basis data kependudukan;

20. meningkatnya jumlah pengangguran terbuka;

21. berkurangnya lapangan kerja formal di perkotaan dan pedesaan;

22. banyaknya pekerja yang bekerja di lapangan kerja yang kurang produktif.


Permasalahan yang ada di bidang pemberdayaan perempuan antara lain:

1. lemahnya jaringan pemberdayaan perempuan dan kelembagaannya.

2. belum adanya persepsi yang sama tentang pengarusutamaan gender.

3. masih lemahnya perlindungan perempuan dan anak, terkait dengan kurangnya sosialisasi serta

dukungan dan kepedulian masyarakat.

4. kurangnya informasi implementasi kebijakan serta lemahnya data pelaksanaan pembangunan yang

berperspektif gender.

Permasalahan yang ada di bidang penanaman modal antara lain:

1. prosedur perizinan investasi relatif panjang dan membutuhkan biaya tinggi;

2. regulasi investasi yang belum maksimal dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif;

3. masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur penunjang investasi;

4. kurang optimalnya jaminan kepastian hukum terhadap iklim usaha investor.

Permasalahan yang ada di bidang kebudayaan antara lain:

1. masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan, pengembangan dan

pemanfaatan kebudayaan;

2. belum adanya konsep, kebijakan dan strategi kebudayaan nasional yang dapat dijadikan rujukan

dalam memajukan kebudayaan daerah;

3. masih lemahnya ketahanan budaya daerah dalam menghadapi budaya asing (luar) dan media masa

juga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya pembentukan watak dan jati diri

bangsa;

4. belum adanya pedoman perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kebudayaan;

5. masih lemahnya tenaga pengelola kebudayaan yang profesional;

6. hasil-hasil penelitian kebudayaan belum dimanfaatkan secara optimal;

7. data dan informasi kebudayaan belum dikelola secara profesional.

Permasalahan yang ada di bidang kepemudaan dan olah raga antara lain:

1. prestasi olahraga dalam berbagai cabang dan event olahraga baik pada tingkat provinsi maupun

nasional masih belum memuaskan;

2. pembinaan dan pembibitan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga belum didukung ilmu

pengetahuan dan teknologi olahraga;

3. jumlah dan mutu sumber daya manusia pelaku olahraga belum mamadai;

4. belum terintegrasinya pembinaan dan pembibitan olahraga masyarakat untuk olahraga prestasi;

5. masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat untuk menunjang olahraga prestasi;

6. pembudayaan dan pemasyarakatan olahraga sebagai bagian dari upaya pembentukan dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia, belum menumbuhkan kepedulian masyarakat;

7. kesegaran jasmani belum dilaksanakan secara terpadu, terarah dan terpola, sehingga hasilnya

kurang memuaskan baik bagi peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat sejak dini,

maupun dalam kaitannya dengan upaya peningkatan produktivitas kerja masyarakat;


8. organisasi atau lembaga keolahragaan yang ada, kualitas dan kinerjanya masih sangat

memprihatinkan, karena pada umumnya belum dikelola secara profesional dan sungguh - sungguh;

9. kesejahteraan dan jaminan penghargaan bagi atlet, pelatih dan pembina olahraga yang berprestasi,

menjadi salah satu masalah yang menyebabkan bidang olahraga kurang diminati untuk dijadikan

sebagai profesi yang menjamin masa depan;

10. belum adanya sistem pendanaan yang sistematis dan berkesinambungan.

Permasalahan pokok bidang pertanian diantaranya:

1. sulitnya petani untuk mendapatkan sarana produksi;

2. harga sarana produksi yang cukup tinggi;

3. tingginya tingkat fluktuatif harga – harga produksi petani;

4. produk pertanian tidak mampu bersaing dengan daerah lain;

5. tingginya angka alih fungsi lahan dari sawah ke perkebunan;

6. masih rendah ketersediaan sarana akses infrastruktur jalan usaha tani;

7. terbatasnya modal petani untuk berusaha tani;

8. terbatasnya akses masyarakat tani untuk mendapatkan akses permodalan;

9. kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi;

10. lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani yang berakibat pada panjangnya tata niaga dan

belum adilnya sistem pemasaran;

11. lahan pengusahaan petani relatif sempit sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi

kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi;

12. masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk pertanian

sehingga produktifitas dan nilai tambah produk pertanian rendah;

13. tingginya ketergantungan pada beras dan rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga;

14. lemahnya koordinasi antar stakeholder dan birokrasi untuk pembangunan bidang pertanian;

15. masih rendahnya sumber daya manusia yang bekerja pada sektor pertanian;

16. harga jual hasil pertanian masih rendah;

17. ingginya biaya pemasaran;

18. minimnya sarana dan upaya penelitian bidang pertanian.

Permasalahan sektor perkebunan ini diantaranya:

1. banyaknya perkebunan rakyat yang sudah tua dan rusak, yang perlu diremajakan;

2. rendahnya produktifitas perkebunan rakyat:

a. petani masih terbatas menggunakan bibit unggul;

b. sulitnya petani untuk mendapatkan bibit unggul serta tingginya harga bibit unggul;

c. kurangnya kesadaran petani dalam pemeliharaan kebun;

d. kurangnya informasi dan kemampuan penciptaan peluang pasar.

3. masih rendahnya penggunaan sarana teknologi baik untuk budidaya, maupun pengolahan hasil

produksi perkebunan;


4. lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani yang berakibat pada panjangnya tataniaga dan

belum adilnya sistem pemasaran;

5. masih rendahnya sumber daya manusia perkebunan;

6. masih terdapat perkebunan besar swasta yang bermasalah;

7. rendahnya kesadaran pemilik kebun-kebun kecil (maksimal 25 ha) untuk mengurus izin usaha

perkebunan;

8. terbatasnya akses petani ke sumber daya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha;

9. lahan pengusahaan petani relatif sempit sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi

kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi;

10. masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk perkebunan

sehingga produktifitas dan nilai tambah produk perkebunan rendah;

11. akses pasar rendah, disebabkan oleh belum dimanfaatkannya informasi pasar secara optimal, masih

tingginya peranan tengkulak dalam pemasaran, tidak adanya pasar lelang dan minimnya

infrastruktur pendukung pemasaran;

12. sistem pemasaran kurang efisien;

13. kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi.

Permasalahan pokok bidang kehutanan diantaranya:

1. tingginya laju deforestasi akibat perambahan hutan, illegal logging, dan kebakaran hutan;

2. masih rendahnya kegiatan rehabilitasi dan perlindungan hutan;

3. kurangnya tenaga personil pembinaan dan pengamanan hutan (polisi hutan, PPNS, penyuluh

kehutanan dan petugas lapangan lainnya);

4. kurangnya sarana dan prasarana pengamanan hutan;

5. masih banyaka ketidakjelasan tata batas kawasan hutan;

6. belum optimalnya sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan;

7. tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengawasan dan pengolahan hutan masih rendah;

8. rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan

petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan;

9. tingginya ancaman terhadap kerusakan keanekaragaman hayati;

10. lemahnya penegakan hukum bidang kehutanan.

Permasalahan pokok bidang energi dan sumber daya mineral diantaranya:

1. masih banyaknya masyarakat yang belum memperoleh fasilitas listrik;

2. masih terbatasnya jaringan listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN);

3. belum optimalnya pelayanan listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN);

4. masih kurangnya pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan;

5. kurangnya ketaatan perusahan untuk melaksanakan reklamasi;

6. masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan karena usaha

pertambangan;


7. minimnya ketersediaan data potensi pertambangan yang akurat dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW);

8. lemahnya penegakan peraturan bidang energi dan sumber daya mineral;

9. eksploitasi bahan galian yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan, masih adanya pemilik

izin usaha pertambangan yang belum menempatkan dana reklamasi.

Permasalahan pokok bidang pariwisata diantaranya:

1. belum terdatanya objek-objek pariwisata yang potensial secara rinci;

2. belum terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah serta industri pariwisata untuk

menangani pariwisata daerah secara terpadu;

3. belum terolahnya objek-objek dan kawasan potensial pariwisata;

4. perencanaan pariwisata yang masih parsial;

5. belum adanya pengembangan sistem informasi kepariwisataan;

6. belum tercapainya keterpaduan berbagai sektor untuk secara bersama mengembangkan pariwisata;

7. belum tersosialisasinya rencana pengembangan pariwisata ke berbagai sektor, instansi dan

lembaga terkait lainnya.

Permasalahan pokok bidang kelautan dan perikanan diantaranya:

1. masih rendahnya ilmu pengetahuan dan teknologi pembudidaya ikan;

2. belum optimalnya sarana pembenihan, baik balai benih ikan (bbi) maupun upr sehingga belum

didapatkannya benih yang bermutu, dengan jumlah yang cukup dan berkelanjutan;

3. dana operasional Balai Benih Ikan (BBI) masih sangat kecil;

4. kurangnya biaya dan sarana petugas penyuluh;

5. mahalnya harga pakan ikan;

6. lemahnya sistem pemasaran ikan budidaya;

7. kebijakan pengelolaan pulau kecil terluar (pulau enggano dan pulau mega) masih belum optimal;

8. konflik pemanfaatan ruang wilayah laut;

9. degradasi garis pantai dan terumbu karang;

10. kurang pengawasan perizinan kapal;

11. lemahnya permodalan nelayan;

12. masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap;

13. rendahnya mutu hasil perikanan tangkap;

14. kurangnya sarana prasarana yang menunjang pemasaran ikan segar;

15. rendahnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pengolahan hasil perikanan;

16. kurangnya tenaga profesional pengolahan hasil perikanan;

17. lemahnya manajemen informasi pemasaran ikan;

18. lemahnya pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, karena keterbatasan dana;

19. sarana pengawasan/kapal patroli yang ada tidak dapat beroperasi karena mengalami rusak berat;


20. illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing (luar daerah) maupun nelayan lokal. pelanggaran

nelayan lokal dalam hal penggunaan alat tangkap terlarang, bahan terlarang, dan pelanggaran jalur

penangkapan;

21. masih terbatasnya jumlah personil yang terlatih.

Permasalahan yang ada di bidang koperasi dan usaha kecil menengah antara lain:

1. rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pelaku usaha kecil, menengah

dan besar:

a. rendahnya kualitas sumber daya manusia umkm khususnya dalam bidang manajemen,

organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran;

b. rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.

2. terbatasnya variasi usaha maupun produk yang dihasilkan sehingga produk yang dihasilkan bersifat

umum/ tidak unik;

3. industri belum tumbuh berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki sehingga sulit bersaing

dengan produk sejenis dari daerah lain;

4. terbatasnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama terhadap permodalan,

teknologi, informasi dan pasar;

5. masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi UMKM;

6. kurang kondusifnya iklim usaha, diantaranya adalah:

(a). Ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya

transaksi, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi,

(b). Praktek bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat,

(c). Lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM dan belum

optimalnya peran dunia perbankan dalam pembinaan UMKM.

Permasalahan yang ada pada sektor peternakan:

1. lemahnya manajemen usaha peternakan, terutama ternak besar;

2. terbatasnya petugas Inseminasi Buatan (IB), serta sarana dan prasarana;

3. belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan;

4. pola usaha tani tradisional dengan melepas ternak ke alam terbuka tanpa pengawasan

menimbulkan tingginya serangan penyakit dan gangguan keamanan ternak itu sendiri;

5. rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berkecimpung di sub sektor peternakan baik di

bidang manajemen usaha peternakan maupun teknis peternakan;

6. kurangnya pengawasan terhadap kualitas pakan ternak.

Permasalahan yang ada di bidang investasi:

1. peruntukan lahan untuk kegiatan usaha yang ditentukan pemerintah masih banyak yang terlantar

dan tidak dipergunakan secara produktif oleh investor;

2. terbatasnya ketersediaan infrastruktur penunjang investasi;

3. kurang optimalnya jaminan kepastian hukum terhadap iklim usaha bagi investor.


Permasalahan yang ada di bidang aparatur:

1. kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan

efektif;

2. penerapan manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas dan

kinerja aparatur;

3. masih banyaknya celah terjadinya penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang

dalam birokrasi;

Permasalahan yang ada di bidang hukum:

1. masih rendahnya kesadaran masyarakat akan penegakan hukum;

2. terjadinya pelanggaran hukum masih banyak karena dasar ketidaktahuan masyarakat terhadap

hukum.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penulisan Laporan Kinerja Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Executive Summery

Kata Pengantar

Berisikan pengantar dari Bupati Bengkulu Utara

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memuat latar belakang penyusunan Laporan Kinerja

B. Gambaran Organisasi

Memuat tentang gambaran Kabupaten Bengkulu Utara meliputi gambaran umum, gambaran

Pemerintahan kabupaten Bengkulu Utara dan komposisi pegawai pada Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Utara.

C. Permasalahan Utama Organisasi

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Menyajikan perencanaan kinerja yang digariskan di dalam RPJMD mulai dari Visi dan Misi,

Tujuan, Sasaran dan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan.


B. Rencana Kinerja Tahunan

Menyebutkan Rencana Kinerja Tahun 2015 berdasarkan prioritas dan sasarannya dengan

melihat permasalahan yang dihadapi, dan menetapkan anggarannya.

C. Perjanjian Kinerja

Menyebutkan Perjanjian Kinerja oleh Bupati Bengkulu Utara untuk dapat melaksanakan

program kegiatan dan mencapai target kinerja dengan indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja setiap misi dan sasaran beserta target indikator kinerjanya

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, sebagaimana diperjanjikan dalam

Dokumen Penetapan Kinerja Daerah yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian diuraikan

analisis/penjelasannya, beserta data pendukungnya. Juga menjelaskan fruktuasi yang terjadi

pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya.

B. Realisasi Anggaran

Menggambarkan alokasi anggaran serta realisasi seluruh anggaran daerah tahun 2015 untuk

melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai sasaran strategis.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk meningkatkan

kinerjanya.


BAB II PERENCANAAN KINERJA


A. PERENCANAAN STRATEGIS

RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi Bupati

dan Wakil Bupati Bengkulu Utara terpilih pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)

tanggal 15 Desember 2010 dan telah dilantik pada Jumat tanggal 4 Februari 2011 yang lalu.

1. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana organisasi harus dibawa, agar dapat eksis,

antisipatif dan inovatif serta merupakan suatu gambaran yang menantang tentang suatu keadaan masa

depan yang diinginkan dan ingin dicapai.

Visi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara 5 ( lima ) tahun 2011 - 2016 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju, dan Bermartabat”

Visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 tersebut di atas sebagai gambaran

harapan yang ingin dicapai pada periode pembangunan Tahun 2011–2016. Mengandung makna bahwa

masyarakat Bengkulu Utara dalam lima tahun ke depan harus menjadi maju dan sejahtera. Variabel mandiri

ditandai dengan indikator kemapanan ekonomi yang ditunjukkan dengan parameter ekonomi makro dan

struktur perekonomian yang kokoh. Variabel maju ditandai dengan indikator terus meningkatnya Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Variabel bermartabat ditandai dengan meningkatnya prestasi daerah di

tingkat regional dan nasional, kesetaraan gender, kerukunan antar umat beragama dan tersedianya sarana

dan prasarana serta kegiatan yang mendukung kualitas kerohanian masyarakat.

Visi tersebut memiliki tiga makna utama yang dapat diuraikan sebagaimana berikut ini :

Mandiri, yaitu kemampuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara

menjadi sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan

sendiri. Untuk membangun kemandirian harus dibangun melalui kemajuan ekonomi, kemampuan untuk

berdaya saing yang menjadi kunci untuk mencapai kemajuan dan kemandirian. Kemandirian berkaitan

langsung dengan daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi makro. Salah satu makna

kemandirian adalah adanya kemapanan ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan paramater

ekonomi makro yang berkesinambungan, struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

komperatif dan kompetitif dan didukung oleh daya saing ekonomi akan diperoleh dari peningkatan dan

pertumbuhan pendapatan daerah dengan mengembangkan leading sector dan produk serta komoditas

unggulan daerah.

Kemandirian juga dapat terlihat melalui ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan

mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan pembangunan

yang bersumber dari dalam daerah makin kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar daerah

menjadi kecil; kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Masyarakat yang maju merupakan wujud dari kondisi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu

Utara yang terbebas dari ketergantungan dan ketertinggalan, sehingga dapat tercipta masyarakat yang

berwawasan luas. Masyarakat yang maju juga merupakan tekad dan wujud dari keinginan dari segenap

stakeholder untuk selalu bergerak dan tumbuh dan berkembang sehingga dapat mensejajarkan diri dengan

masyarakat daerah lain yang telah lebih dahulu berkembang. Kemajuan dan kemandirian suatu daerah tidak

hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas. Kemajuan

dan kemandirian juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan (pranata-

pranata), dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Masyarakat bermartabat yang mengandung arti bahwa masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara

mempunyai harkat dan harga diri yang tinggi dengan dasar meyakini akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai

agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, dalam wujud keimanan dan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sisi lainnya, martabat yang tinggi tersebut hanya akan

tertanam disegenap dada masyarakat Bengkulu Utara dan tercermin dalam setiap rumah tangga apabila

setiap rumah tangga ada dalam kondisi kehidupan yang berkecukupan (terpenuhinya kebutuhan dasar

rohani dan jasmaninya).

Dari visi tersebut lebih lanjut diturunkan delapan misi yang akan memayungi arah Kebijakan, Rencana

dan Program (KRP) pembangunan daerah.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan

organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Penjabaran misi dilakukan agar tujuan organisasi dapat

dilaksanakan sesuai dengan target. Pernyataan misi dimaksudkan agar di seluruh sistem dalam organisasi,

pihak-pihak yang berkepentingan dan seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui dan mengerti sehingga

dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Misi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mewujudkan

visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011–2016 terwujudnya Kabupaten Bengkulu Utara yang mandiri,

maju dan bermartabat yang dalam hal ini mencakup aspek kewilayahan, kepemerintahan dan

kependudukan, maka ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut :

1. Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi dan sumber daya daerah serta

pemberdayaan ekonomi kerakyatan;

2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah terpadu;

3. Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah;

4. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui akses ketersediaan pendidikan dan kesehatan

yang bermutu;

5. Mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;

7. Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam pembangunan;


8. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan memiliki karakter kooperatif,

kolaboratif, produktif dan kompetitif.

2. Sasaran Strategis

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Utara selama tahun 2011 -

2016, merupakan rumusan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat komprehensif yang berkaitan

dengan bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi yang ditetapkan merupakan langkah – langkah yang

disusun berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Secara lebih

operasional, rumusan strategi dalam dokumen ini berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan ingin dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun

2016, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih oleh pemerintah

daerah agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama

5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan adalah komponen yang dapat merasionalkan strategi yang telah

dipilih sehingga strategi tersebut memiliki fokus dan sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaannya.

Secara kuantitatif dapat dijabarkan bahwa misi daerah Kabupaten Bengkulu Utara selama 5 (lima)

tahun ke depan adalah sebanyak delapan poin. Dari delapan poin misi tersebut dijabarkan dalam 20 ( dua

puluh ) poin tujuan, 26 ( dua puluh enam ) sasaran, 33 ( tiga puluh tiga ) strategi dan 124 ( seratus dua

puluh empat ) arah kebijakan. Adapun sasaran strategisnya adalah :

Misi 1 Memajukan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi Dan Sumber Daya Daerah Serta

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

1. Peningkatan dan optimalisasi investasi daerah bagi kesejahteraan masyarakat;

2. Optimalisasi kebijakan revitalisasipertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;

3. Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat;

4. Optimalisasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah;

5. Penguatan usaha rumah tangga dan peluang pasar UMKM dan koperasi.

Misi 2 Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah secara terpadu.

1. Pembangunan dan pengembangan data dan informasi spasial;

2. Penyelenggaraan dan optimalisasi penataan ruang;

3. Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan;

4. Pembangunan dan pengembangan pedesaan;

5. Peningkatan pembangunan sarana transportasi, perumahan dan pemukiman;

6. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, energi dan kelistrikan serta lingkungan hidup;

7. Meningkatkan pengelolaan kawasan rawan bencana.

Misi 3 Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah.

1. Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis sumber daya lokal;

2. Pengembangan industri hulu produk unggulan daerah;


3. Pembangunan industri hilir terhadap produk unggulan daerah;

4. Pengembangan promosi produk unggulan daerah.

Misi 4 Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui akses dan ketersediaan pendidikan

dan kesehatan yang bermutu.

1. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan;

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Misi 5 Mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial;

3. Pembangunan daerah tertinggal;

4. Peningkatan pelayanan kependudukan;

5. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan;

6. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN;

7. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;

8. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan daerah.

Misi 6 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

1. Penciptaan sistem pemerintahan dan sumber daya aparatur yang profesional;

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Misi 7 Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam pembangunan.

1. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

2. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Misi 8 Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan memiliki karakter

kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif.

1. Peningkatan partisipasi pemuda, budaya dan prestasi olahraga;

2. Peningkatan kualitas kehidupan beragama;

3. Penguatan jati diri masyarakat serta pelestarian budaya.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2015

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015, merupakan

penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016,

sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2015 memuat langkah-langkah untuk mendukung

perwujudan visi Kabupaten Bengkulu Utara yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang

Mandiri, Maju, dan Bermartabat” yang menjadi visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016. Selain

sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, RKPD Tahun 2015 juga disusun


dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir kondisi daerah pada tahun 2014 serta permasalahan

dan tantangan prioritas yang diestimasi akan terjadi pada tahun 2015 yang hasilnya diformulasikan menjadi

tema pembangunan tahun 2015. Selanjutnya tema ini mendasari rencana aksi RKPD 2015 sebagai

pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara

Tahun 2011-2016.

1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berikut gambaran secara umum persandingan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten

Bengkulu Utara 2011-2016 dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun

2015 seperti yang terlihat pada tabel 2.1. sebagai berikut.

Tabel 2.1.

Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kab. Bengkulu Utara 2011-2016 dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RPJMD KABUPATEN BENGKULU UTARA

TAHUN 2011-2016

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KAB. BENGKULU UTARA

TAHUN 2015

1. Pendidikan dan Kesehatan (Prioritas 2 dan 3 RPJMN, Prioritas 2 RPJMD Provinsi Bengkulu )

1. Pendidikan dan Kesehatan (Prioritas 1 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)

2. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan (Prioritas 4 RPJMN, Prioritas 3 RPJMD Provinsi Bengkulu)

2. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan (Prioritas 2 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)

3. Pembangunan Infrastruktur Terpadu - (Prioritas 6 RPJMN, Prioritas 5 Dalam RPJMD Provinsi Bengkulu)

3. Pembangunan Infrastruktur Terpadu (Prioritas 3 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)

4. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan (Prioritas 5 RPJMN, Prioritas 4 RPJMD Provinsi Bengkulu)

4. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan (Prioritas 4 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)

5. Lingkungan Hidup dan Bencana Alam (Prioritas 9 RPJMN, Prioritas 6 RPJMD Provinsi Bengkulu)

5. Lingkungan Hidup dan Bencana Alam (Prioritas 5 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)

6. Investasi Daerah (Prioritas 7 RPJMN, Prioritas 1 RPJMD Provinsi Bengkulu )

6. Investasi Daerah (Prioritas 6 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)

7. Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Prioritas 1 RPJMN, Prioritas 1 RPJMD Provinsi Bengkulu)

7. Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Prioritas 7 RPJMD dalam Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)

Sumber : RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

Dari hasil pada tabel 2.1. dimaksud maka dapat dilihat bahwa seluruh prioritas pembangunan dalam

rancangan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD

Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015.

2. Perencanaan Anggaran Tahun 2015

Rencana anggaran tahun 2015 disusun berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, proyeksi belanja

dan pembiayaan daerah serta arah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

untuk mencapai target kinerja yang telah disusun sebelumnya dengan melihat kondisi daerah yang ada.


Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada Tahun 2011 pendapatan daerah mengalami pertumbuhan

positif sebesar 12,35% dari total pendapatan pada Tahun 2011. Sedangkan total pendapatan pada Tahun

2012, kembali diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 14,65%. Pada Tahun 2013, Pendapatan Daerah

mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 17,49% dari tahun 2012, atau mencapai

Rp. 690.609.355.839,27,- (enam ratus Sembilan puluh miliar enam ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh

lima koma dua tujuh rupiah).

Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah pada Tahun 2011 berada pada asumsi kenaikan

sebesar 18% dari Tahun 2010, sedangkan pada Tahun 2012 pendapatan asli daerah mengalami

pertumbuhan sebesar 4,97%, hal itu dikarenakan faktor pertimbangan realisasi pada Tahun 2011 lalu yang

tidak mencapai target maksimal. Pada Tahun 2014 pendapatan asli daerah diasumsikan mengalami

kenaikan 13,67%.

Dana Perimbangan. Pendapatan daerah dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak pada Tahun 2011

mengalami pertumbuhan sebesar 33,33% dari Tahun 2010, sedangkan pada Tahun 2012 penadapatan dari

dana perimbangan, dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami sedikit penurunan dari Tahun 2011

dengan pertumbuhan 22,49%. Untuk Tahun 2014 dana bagi hasil pajak/bukan pajak diasumsikan

mengalami pertumbuhan dari dari sebelumnya. Pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) 14,39% pada

Tahun 2011, 19,62% pada Tahun 2012. Pada Tahun 2013, DAU mengalami penurunan yang cukup

signifikan dengan pertumbuhan sebesar 7,83% dari Tahun 2012. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada

Tahun 2014 diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 23.13% dari Tahun 2013.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya perkembangan perolehan pendapatan dari

sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun 2011 mengalami pertumbuhan negatif sebesar

11,09% dikarenakan realisasinya pada Tahun 2010 tidak sesuai dengan asumsi yang diprediksi dalam

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Pada Tahun 2012, perolehan

pendapatan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah berada pada pertumbuhan 10,25%.

Sedangkan pada Tahun 2014 Lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan mengalami kenaikan

sebesar 134,88% dari tahun sebelumnya.

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dapat dilihat

pada Tabel 2.2. sebagai berikut.


Tabel 2.2. Rincian Perkembangan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 - 2014 No Uraian Tahun 2012 (N-3) Tahun 2013 (N-2) Tahun 2014 (N-1)

PENDAPATAN DAERAH 583.422.055.101,22 690.609.355.839,27 789.782.488.644,51

1 Pendapatan Asli Daerah 25.888.700.000,00 33.347.700.000,00 37.907.000.000,00

1. Pajak Daerah 3.045.500.000,00 6.060.700.000,00 10.445.000.000

2. Retribusi Daerah 3.193.200.000,00 2.010.000.000,00 2.005.000.000

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 19.500.000.000,00 25.127.000.000,00 25.457.000.000

2. Dana Perimbangan 515.017.495.461,22 557.401.023.461,22 646.046.612.000

1. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan

Pajak

24.498.043.461,22 27.498.043.461,22 30.000.000.000

2. Dana Alokasi Umum 448.065.642.000,00 483.140.000.000,00 558.467.872.000,00

3. Dana Alokasi Khusus 42.453.810.000,00 46.762.980.000,00 57.578.740.000,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 42.515.859.640,00 99.860.632.378,05 105.828.876.644

1. Pendapatan Hibah - - 0,00

2. Dana Darurat - - 0,00

3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya Penyesuaian

dan Otonomi Khusus

10.000.000.000,00 14.600.000.000,00 14.600.000.000,00

4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Daerah lainnya

32.515.859.640,00 85.260.632.378,05 91.228.876.644

5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya

- - 0,00

Jumlah Pendapatan 583.422.055.101,22 690.609.355.839,27 789.782.488.644,51

Sumber : DPKAD dan Bappeda, 2015

Dari tabel 2.2. di atas, dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan di Kabupaten Bengkulu Utara masih

sangat didominasi oleh pendapatan dari sektor dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun 2014, asumsi pendapatan masih sangat memperhatikan trend dua

tahun terakhir dikarenakan tingkat ketergantungan Kabupaten Bengkulu Utara terhadap dana perimbangan

yang sangat besar.

Sebagai acuan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan ke depan dari Tahun 2015 sampai

dengan Tahun 2016 (N+1) perlu dilakukan asumsi pendapatan daerah, dimana pendapatan Tahun 2013

sebagai pedoman proyeksi. Estimasi dilakukan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang bersifat

reguler, antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,

khusus untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya pada jenis pendapatan dana bagi hasil pajak dari

provinsi. Dalam melakukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan melihat potensi masing-masing kelmpok

pendapatan yang didasarkan pada trend pertumbuhan pendapatan dua tahun terakhir yaitu dari Tahun 2013

sampai dengan Tahun 2014.

Pendapatan asli daerah diproyeksi tidak mengalami pertumbuhan pada Tahun 2015. Sedangkan untuk

dana perimbangan pada Tahun 2015, jenis pendapatan dana bagi hasil juga diproyeksi mengalami juga

tidak mengalami pertumbuhan, Dana Alokasi Umum (DAU) dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 16% dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan proyeksi tidak mengalami pertumbuhan positif.

Proyeksi jenis pendapatan Dana Alokasi Khusus dengan tidak adanya pertumbuhan dengan

pertimbangan bahwa pendapatan dana alokasi khusus penggunaan sudah ditentukan dari pemerintah pusat

yang diatur oleh masing-masing kementerian teknis terkait, sehingga pertumbuhan berapapun besarnya

yang diasumsikan pada RKPD Tahun 2015, tidak bisa digunakan untuk keperluan lain, selain sebagaimana

yang telah ditentukan secara spesifik oleh petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus.

Proyeksi untuk kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah hanya dilakukan

terhadap jenis pendapatan yang bersifat reguler, antara lain Dana Bagi Hasil Dari Provinsi. Untuk Dana Bagi


Hasil dari Provinsi pertumbuhannya diproyeksi tidak akan mengalami kenaikan pada Tahun 2015 mengacu

pada data realisasi Tahun 2013.

Dari proyeksi per kelompok pendapatan tersebut, maka diperoleh total proyeksi pendapatan daerah

dari Tahun 2015 sampai 2016 (N+1) sebagaimana pada Tabel 2.3. Besaran kenaikan pendapatan daerah

kemungkinan dapat melebihi proyeksi, maka dapat digunakan untuk membiayai program-program pada

prioritas berikutnya yang terintegrasi dalam RKPD Tahun 2015. Sebab apabila dilihat pertumbuhannya

terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang reguler sebagaimana tersebut di atas, pada kondisi

Tahun 2012 pendapatan mengalami kenaikan sebesar 12,35% (dari Tahun 2011). Peningkatan pendapatan

terjadi dari tahun 2012 ke tahun 2013 yaitu meningkat sebesar 14,65% dan tahun 2013 ke tahun 2014 juga

terjadi peningkatan pendapatan daerah sebesar 18,37%. Digunakannya pendapatan daerah tahun 2014

sebagai pedoman penentuan proyeksi mengingat pada tahun dimaksud Kabupaten Bengkulu Utara berada

pada posisi yang sudah relatif stabil terhadap pengaruh terjadinya pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara

tahun 2008 dan pengaruh perolehan dana yang bersifat non regular seperti dana DPPID-KT tahun 2011

untuk mempercepat pembangunan di wilayah khusus transmigrasi.

Secara rinci, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2015 sampai dengan

tahun 2016 (N+1) sebagaimana pada tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3. Proyeksi Pendapatan Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2016

Tahun PAD

(Rupiah)

Dana Perimbangan Lain - lain

Pendapatan Daerah Yang Sah (Rupiah)

Total Proyeksi Pendapatan

Daerah DBH (Rupiah) DAU (Rupiah) DAK (Rupiah)

2015 37.907.000.000 30.000.000.000 647.822.731.520 57.578.740.000 105.828.876.645 879.137.348.165

2016 36.214.204.000 36.558.368.000 599.927.421.000 51.088.800.000 33.149.355.000 756.938.148.000

JUMLAH 74.121.204.000 66.558.368.000 1.247.750.152.520 108.667.540.000 138.978.231.645 1.636.075.496.165

PROPORSI 4,53% 4,07% 76,26% 6,64% 8,49% 100%

Sumber : RKPD Kab.BU Tahun 2015

Proporsi proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2015 diasumsikan mengalami pertumbuhan

mencapai 8,54%. Asumsi perolehan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana

alokasi khusus dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan berdasarkan data realisasi

pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan data asumsi pendapatan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 dengan pola rasionalisasi

pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2014.

Proporsi pendapatan pada Tahun 2015 diproyeksi mengalami pertumbuhan sebesar 8,50%.

Pertumbuhan dimaksud didasarkan pada asumsi pendapatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu

Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 dengan tahapan klarifikasi dan rasionalisasi kembali khusus pada asumsi

pendapatan sektor dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang diproyeksi menggunakan data

realisasi pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2013, untuk menghindari ketidakakuratan data analisis

dalam proses proyeksi pendapatan.


Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya

dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah

daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja

penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pemenuhan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem

jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam

pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah terdiri dari kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sedangkan

berdasarkan urusan, maka terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan masing-masing untuk urusan

wajib meliputi 26 urusan wajib dan urusan pilihan meliputi 8 urusan pilihan.

Total belanja daerah Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebesar

Rp. 2.063.813.899.585,00s dengan besaran per tahun dan pertumbuhannya sebagaimana tabel 2.4 sebagai

berikut.

Tabel 2.4. Rincian Perkembangan Belanja Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012-2014 No Uraian Tahun 2012

(N-3) Tahun 2013

(N-2) Tahun 2014

(N-1) BELANJA DAERAH 610.762.524.176,12 756.610.343.308,48 830.270.273.206,73

1 Belanja Tidak Langsung 399.436.678.436,12 455.358.163.901,48 503.336.749.386,73

1. Belanja Pegawai 359.030.176.600,00 429.859.363.957,36 473.170.143.186,73

2. Belanja Bunga - - -

3. Belanja Subsidi 459.812.000,00 484.218.000,00 200.000.000,00

4. Belanja Hibah 19.995.254.750,00 6.146.218.000,00 7.771.129.200,00

5. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi

- - 1.565.000.000,00

6. Belanja Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan

- - 2.375.305.000,00

7. Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal - - 3.330.824.200,00

8. Belanja Hibah kepada Instansi Non Pemerintah

- - 500.000.000,00

9. Belanja Bantuan Sosial 5.187.000.000,00 3.909.000.000,00 3.975.000.000,00

10. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan desa

701.370.000,00 706.514.608,00 1.144.750.000,00

11. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa

12.063.065.086,12 12.091.855.336,12 14.575.727.000,00

12. Bantuan Kepada Partai Politik - - 740.000.000,00

13. Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 2.160.994.000,00 2.500.000.000,00

2. Belanja Langsung 211.325.845.740,00 301.252.179.407,00 326.933.523.820,00

1. Belanja Pegawai 28.264.491.500,00 35.685.151.400,00 32.551.551.500,00

2. Belanja Barang dan Jasa 80.570.137.428,00 129.433.566.672,00 148.622.694.860,00

3. Belanja Modal 102.491.216.812,00 136.133.461.335,00 145.759.277.460,00

Jumlah Belanja 610.762.524.176,12 756.610.343.308,48 830.270.273.206,73 Sumber : APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012-2014 (Data Diolah).

Tahun 2012 peningkatan belanja daerah mencapai 8,82% sedangkan pada tahun 2013 belanja daerah

mengalami kenaikan sebesar 13,93%. Untuk tahun 2014 belanja daerah naik sebesar 9,37%.

Trend Belanja daerah setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Dengan

mempertimbangkan kondisi dan proyeksi pendapatan daerah jangka menengah ke depan, maka untuk

memproyeksikan kemampuan pendanaan belanja daerah untuk jangka pendek (tahunan) ke depan yaitu

periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah dengan melakukan estimasi berdasarkan


pertumbuhan pendapatan dan penerapan pola anggaran defisit sebagaimana telah dilakukan dalam periode

jangka menengah sebelumnya. Sehingga proyeksi belanja tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 (N+1)

adalah proyeksi target pendapatan tahun berkenaan ditambah dengan estimasi defisit. Dengan

pertimbangan bahwa kerangka pendanaan jangka menengah ke depan menggunakan pola anggaran

defisit, dan defisit tersebut ditutup dari pembiayaan netto yang merupakan selisih lebih antara penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Sementara itu dalam perencanaan penggunaan belanja langsung perlu mempertimbangkan

pengalokasian pendanaan yang bersifat wajib reguler yaitu kegiatan dana alokasi khusus beserta

pendamping dan penunjang yang dalam periode jangka pendek (tahunan) sebelumnya, sehingga proyeksi

belanja tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 (N+1) sebagaimana dalam Tabel 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2.5. Proyeksi Belanja Daerah


Tahun Belanja Daerah

(Rp) Belanja Tidak

Langsung (Rp) Belanja Langsung

(Rp) 2015 896.137.341.880 576.218.806.080 319.918.535.800

2016 (N+1) 788.397.076.000 454.416.283.000 333.980.793.000

JUMLAH TAHUN 2015-2016

1.684.534.417.880 1.030.635.089.080 653.899.328.800

Sumber : RKPD Kab. Bengkulu Utara Tahun 2015

Proyeksi belanja tidak langsung pada Tahun 2015 diasumsikan mencapai proporsi 68,06% dan belanja

langsung mencapai proporsi 31,94%. Pada Tahun 2016 asumsi belanja tidak langsung berada pada

proporsi 60,04% dan belanja langsung berada pada posisi 39,96%.

Pembiayaan Daerah

Proyeksi pendanaan tahunan ke depan adalah dengan pola defisit. Dalam rangka menutup defisit

tersebut bersumber dari pembiayaan netto, yaitu penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran

pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal ke Bank Bengkulu atau

pengeluaran pembiayaan lainnya seperti piutang daerah yang diproyeksikan mengalami kenaikan 10%

setiap tahunnya. Rincian proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 (N+1)

sebagaimana pada tabel 2.6 sebagai berikut.

Tabel 2.6. Proyeksi Pembiayaan Daerah


Sumber : RKPD Kab.Bengkulu Utara Tahun 2015

Total proyeksi pembiayaan daerah dari penerimaan pembiayaan tahun 2015 dan Tahun 2016 (N+1)

sebesar Rp. 51.069.431.715- sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp. 2.610.510.00,00.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Tahun Penerimaan

Pembiayaan (Rp) Pengeluaran

Pembiayaan (Rp) Pembiayaan Netto

(Rp)

2015 17.999.993.715 1.000.000.000 18.999.993.715

2016 (N+1) 33.069.438.000 1.610.510.000 34.679.948.000

JUMLAH TAHUN 2015-2016 51.069.431.715 2.610.510.000 53.679.941.715


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian ini berdasarkan data yang berhasil dihimpun akan disajikan capaian kinerja , evaluasi dan

analisis akuntabilitas kinerja Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 termasuk di dalamnya

keberhasilan dan kegagalan, hambatan maupun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten

Bengkulu Utara serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Secara rinci, pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 untuk setiap Misi

yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

MISI 1

Memajukan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi dan Sumber Daya Daerah serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Tabel 3.1 Pencapaian Target Kinerja Misi Memajukan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi

dan Sumber Daya Daerah serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

No Indikator Target Realisasi Pencapaian Target (%)

1. Sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah 1. Peningkatan laju pertumbuhan

ekonomi 5,66 % - 5,69 % 5,75% 101

2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan

Rp. 875.662,27 – Rp. 893.175,51

Rp. 4.095.117.200,00

458,5

2. Sasaran meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

1. Peningkatan nilai PDRB perkapita Rp. 7.690.202,54 – Rp. 8.028.571,46

18.340.000,00 228

2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku

Rp. 1.822.949,57 – Rp. 1.859.408,56

5.166.750,00 277,87

3. Sasaran optimalisasi alokasi anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rp. 31.070.367.001 – Rp. 36. 214.204.000

Rp.48.678.394.091,- 134,42

2. Kontribusi PAD dalam pendapatan daerah

4,22 % - 4.90 % 5,00 % 102

3. Proporsi belanja langsung dalam APBD

42,4 % - 57,6 % 39,2% 92,45

4. Penururan persentase penduduk miskin

21,54 % - 21,34 % 9,91% 46,44

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DAN KEUANGAN


Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusi PAD dalam pendapatan daerah dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Peningkatan PAD dan Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara No. Indikator Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1. PAD Rp. 17.020.436.499,- Rp. 40.216.521.993,- Rp. 41.532.478.338,- Rp. 48.678.394.091,-

2. Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah

2,89 % 5,82 % 5,26 % 5,00 %

Sumber Dinas Pendapatan Daerah Kab. BU, 2015

Luas panen padi tahun 2014 adalah 25.224 hektar sawah meningkat dibanding tahun 2013 dengan

luas panen padi 24.972 hektar sawah. Demikian juga dengan total produksi gabah kering dan produksi

beras bersih yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013 sebesar

107.469,54 ton menjadi 108.098 ton di tahun 2014. Namun di tahun 2015 panen padi mengalami penurunan

menjadi 17.188 Ha. Demikian juga dengan produksi gabah kering sebesar 77.352,44 ton dengan total

produksi beras bersih menjadi 43.451,69 ton, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Perbandingan Produksi Gabah dan Beras Kabupaten Bengkulu Utara

Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 No. Indikator Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1. Luas panen padi 24.972 Ha 25.224 Ha 17.188 Ha

2. Total produksi Gabah Kering Panen (GKP)

107.469,54 ton 108.098 ton 77.352,44 Ton

3. Total produksi beras bersih. 52.660 ton 60.861,4 ton 43.451,69 Ton Sumber Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. BU, 2015

Jika jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2014 sebanyak 274.031 jiwa dan kebutuhan

beras perkapita sebanyak 113,72 kg, dengan demikian kebutuhan beras per tahun mencapai 31.162.805,32

ton. Pertumbuhan penduduk dalam 10 tahun terakhir mencapai 3,24 % sehingga pertumbuhan penduduk

tersebut harus diimbangi dengan peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi tanaman

pangan khususnya beras, bila tidak dilakukan dikhawatirkan akan terjadi kerawanan pangan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha peningkatan produksi dan produktivitas tanaman

pangan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah : (a.) konstruksi jaringan irigasi di tingkat usaha tani banyak

mengalami kerusakan, (b). Terjadinya alih fungsi lahan dari komoditas tanaman pangan menjadi komoditas

perkebunan, pertambangan dan pemukiman, (c). Kondisi jalan usaha tani yang belum memadai sehingga

mengurangi mobilitas alsintan, (d). Belum optimalnya penerapan teknologi tanaman pangan seperti

penggunaan benih unggul, pupuk dan obat-obatan, (e). Masih kurangnya peralatan dan mesin pertanian, (f).

Masih rendahnya permodalan petani.

Ketersediaan komoditi ternak sangat penting guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan

gizi baik berbentuk protein, lemak dan karbohidrat. Populasi ternak dan komsumsi daging di Kabupaten

Bengkulu Utara mengalami fruktuasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana ditampilkan

pada tabel berikut.


Tabel 3.4. Perbandingan Populasi ternak dan konsumsi Daging

Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015

No. Indikator Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1. Populasi ternak ruminansia (sapi, kerbau, dan kambing)

63.786 ekor, 49.669 ekor 49.609 ekor

2. jenis unggas terutama ayam (buras, petelor, pedaging),

910.260 ekor 777.052 ekor 662.284 ekor

3. Konsumsi daging 573,35 ton.

1.564,56 ton 437,10 ton

Sumber : Dipertanak Kab. BU, 2015

Kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan populasi ternak dan produksi daging di Kabupaten

Bengkulu Utara adalah : (a). Masih tingginya angka ternak keluar daerah, (b). Belum adanya kelembagaan

pembibitan ternak, (c). Masih lemahnya permodalan dan kemampuan SDM peternak yang masih bertumpu

pada cara-cara pemeliharaan tradisional, (d). Belum memadainya sarana-prasarana pos IB yang ada dan

petugas insiminator.

Ketersediaan ketahanan pangan tahun 2014 surplus dengan realisasi 124.288,98 ton dengan total

produksi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi. Sedangkan produktivitas padi atau

bahan pangan utama lokal lainnya mencapai 4,28 ton/hektar untuk tahun 2014 mencukupi. Sedangkan

kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2014 hanya sedikit di bawah target yaitu 40% dari 40,08

yang ditargetkan. Kontribusi pertanian (padi dan palawija) tahun 2014 mencapai 16,43% di bawah target

18,35% disebabkan terjadi peningkatan lapangan usaha di sektor pertanian lainnya.

Kontribusi sektor perkebunan tahun 2014 meski tidak mengalami peningkatan namun tetap mencapai target

yaitu 7,91 %. Sedangkan kontribusi sektor pertanian sendiri dari tanaman bahan makanan, peternakan dan

hasil – hasilnya mencapai 22,91%.

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bengkulu Utara sebagai lembaga

ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan (pertanian, perikanan dan kehutanan) tertinggi di tingkat

kabupaten memiliki 17 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Tabel 3.5. Data Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kab. Bengkulu Utara

No Kecamatan / BPP Jumlah Gapoktan

1. Arga Makmur 19

2. Kerkap 29

3. Padang Jaya 14

4. Air Besi 11

5. Lais 33

6. Air Napal 18

7. Giri Mulya 6

8. Ketahun 20

9. Napal Putih 6

10. Batik Nau 5

11. Putri Hijau 10

12. Enggano 5

Jumlah 176

Sumber data : BKP3 Kab.BU


Di bidang kelautan dan perikanan, capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya,

seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Bidang Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Bengkulu Utara

NO INDIKATOR TARGET REALISASI % KETERANGAN

1. Produksi Perikanan Tangkap 6.151,32 ton 5.969,42 ton 104,06 Over Target

2. Produksi Perikanan Budidaya 8.450 ton 11.462,90 ton 135,66 Over Target

3. Konsumsi ikan 34,47 kg/kapita/tahun

30,70 kg/kapita/tahun

89,06 -

4. Cakupan bina kelompok nelayan 60 KUB 75 KUB 125 Over Target

5. Produksi perikanan kelompok nelayan

5.971,41 ton 6.151,32 ton 103,01 Over Target

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2015

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2015 guna mewujudkan capaian kinerja bidang

kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Iklim Laut, melalui kegiatan pengelolaan

Kawasan Konservasi Pesisir (KKP) dengan hasil dokumen rencana pengelolaan KKP dan Penetapan

KKP Pulau Enggano. Serta melaksanakan sosialisasi mitigasi bencana di wilayah pesisir meliputi

Kecamatan Air Napal, Lais, Batik Nau, Ketahun, Putri Hijau dan Enggano.

2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, melalui kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di

Kawasan Budidaya Air Tawar, yaitu dengan menebarkan 180.000 benih ikan nila dan ikan mas di

perairan umum di Kecamatan Air Besi, Arma Jaya, Hulu Palik, Air Padang, Air Napal dan Putri Hijau.

Kegiatan pembinaan Pokdakan dan UPR Kawasan Minapolitan, yaitu melakukan pembinaan terhadap

10 (sepuluh) pokdakan penerima PUMM-PB di kawasan Minapolitan.

Kegiatan Temu Usaha Pelaku Perikanan Budidaya, yaitu dengan diadakanya pertemuan 80 (delapan

puluh) pelaku usaha perikanan Kabupaten Bengkulu Utara guna mencari peluang pemasaran hasil

produksi dan permodalan.

3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, melalui kegiatan pengadaan sarana prasarana perikanan

tangkap dan perikanan budidaya berupaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan

budidaya, meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan air tawar, serta memberikan

penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya. Adapun kegiatannya berupa :

rehabilitasi lanjutan pagar pembatas BBI Lubuk Durian Kecamatan Kerkap;

rehabilitasi lanjutan pagar pembatas BBI Pagar Mas Kecamatan Arga Makmur;

pembangunan saluran kolam pokdakan telaga biru kecamatan Padang Jaya;

pembangunan saluran kolam pokdakan tunggal jaya kecamatan Padang Jaya;

pembangunan saluran kolam pokdakan Pangudi Luhur kecamatan Padang Jaya;


pembangunan dam dan saluran kolam pokdakan air buat 4 kecamatan Padang Jaya;

pembangunan saluran kolam pokdakan Mina Putra kecamatan Padang Jaya;

pembangunan saluran kolam pokdakan Pagar Mas kecamatan Padang Jaya;

pembangunan dam dan saluran kolam pokdakan Nila Mas kecamatan Padang Jaya;

pembangunan saluran kolam pokdakan Karya Abadi kecamatan Padang Jaya;

pembangunan saluran kolam pokdakan Mina Tirta kecamatan Padang Jaya;

pembangunan tempat pemasaran benih ikan kawasan minapolitan;

Pengadaan Fish Finder Kapal Nelayan di atas 3 GT:

Pengadaan sepeda motor dan kelengkapan petugas penyuluh perikanan daerah terpencil;

Pembangunan jalan produksi pokdakan Mina Sejahtera Kecamatan Padang Jaya;

Pembangunan jalan produksi pokdakan Mekar Mulia Kecamatan Padang Jaya;

Pembangunan jalan produksi pokdakan Mina Makmur Kecamatan Padang Jaya;

Pembangunan jalan produksi pokdakan Mina Utama Kecamatan Padang Jaya;

Pembangunan jalan produksi pokdakan Mina Pratama Kecamatan Padang Jaya;

Pembangunan jalan produksi pokdakan Bangkit Bersama Kecamatan Padang Jaya;

Pembangunan jalan produksi pokdakan Nimas Daya Tani Kecamatan Padang Jaya;

Pembangunan kantor administrasi PPI Air Napal Kecamatan Air Napal;

Pembangunan lanjutan breakwater PPI Air Napal Kecamatan Air Napal;

Pengadaan calon induk ikan BBI Lubuk Durian dan BBI Pagar Mas

4) Melalui kegiatan Pengembangan KUB Nelayan, disalurkan dana Pengembangan Usaha Mina Pedesaan

(PUMP) ke 10 Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kecamatan Batik Nau dan Putri Hijau.

5) Seleksi calon penerima sertifikat tanah nelayan melalui Program Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT)

Nelayan yang merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan

Badan Pertanahan Nasional (BPN),Dari seleksi terpilih 100 persil bidang tanah dari Kecamatan Putri

Hijau dan Air Napal untuk dibuatkan sertifikat tanah.

6) Kegiatan penunjang promosi produk – produk hasil perikanan, yaitu dengan terlaksananya pameran

potensi dan hasil pembangunan kelautan dan perikanan pada HUT Arga Makmur ke-38.

7) Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidaya ikan, melalui :

Penyediaan lahan demfarm untuk 8 (delapan) pokdakan

Pengadaan alat – alat perikanan untuk 8 (delapan) pokdakan


Pengadaan benih ikan nila sebanyak 80.000 ekor untuk 8 (delapan) pokdakan

Pengadaan pakan ikan (pellet) sebanyak 29.120 kg untuk 8 (delapan) pokdakan

8) Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) berupa bantuan sosial kepada 2 (dua)

kelompok budidaya ikan di Kecamatan Padang Jaya, 4 (empat) kelompok usaha bersama (KUB)

nelayan di Kecamatan Putri Hijau dan Batik Nau.

Untuk sektor kehutanan, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dari tahun 2012 sampai dengan

tahun 2014 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.7. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Tahun 2012 - 2014 No.

Indikator Target Realisasi Keterangan

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)

2,33 2,33 2,33 1,71 1,71 1,62 Pencapaian target 69,53%

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. BU

Rendahnya kontribusi bidang kehutanan terhadap PDRB dikarenakan :

1. Berkurangnya hasil hutan dari hutan alam;

2. Retribusi pajak Potensi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dari luar kawasan (hutan

hak) tidak dapat dipungut lagi sesuai dengan Peraturan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2012.

Macam pajak dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

meliputi :

1. Pajak hotel

2. Pajak restoran

3. Pajak hiburan

4. Pajak reklame

5. Pajak penerangan jalan

6. Pajak mineral bukan logam dan batuan

7. Pajak air tanah

8. Pajak sarang burung wallet

9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah;

2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;


5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkulu Utara Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Bengkulu

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air

Minum Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara;

8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pariwisata Bengkulu Utara.

Dalam pencapaian sasaran penguatan usaha rumah tangga dan peluang pasar UMKM dan koperasi,

koperasi yang tercatat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Utara sampai

dengan tahun 2015 adalah 193 buah koperasi dengan 140 buah di antaranya adalah koperasi aktif. Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan pembinaan pada Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah dengan omzet di bawah 2 milyar rupiah.

Perkembangan jumlah penduduk miskin dan rumah tangga miskin Kabupaten Bengkulu Utara dari

tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Perkembangan Penduduk Miskin dan Rumah Tangga Miskin

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2015 No. Indikator Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1. Jumlah penduduk miskin 113.765 orang 113.265 orang 112.965 orang 101.775 orang

2. Jumlah Rumah Tangga Miskin 33.865 RTM 32.659 RTM 34.525 RTM 29.658 RTM

Sumber Dinas Sosial Kab. BU, 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Utara

mengalami penurunan, yaitu dibanding tahun 2012, maka tahun 2013 penurunan penduduk miskin berkisar

0,44%, tahun 2014 menurun 0,27% dan tahun 2015 penurunannya mencapai 9,91%.


MISI 2

Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Daerah Terpadu

Tabel 3.9. Pencapaian Target Kinerja Misi Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Daerah

Terpadu


4. Sasaran terwujudnya data dan informasi spasial 1. Tersedianya data dan informasi penggunaan

ruang 1 dokumen 1 dokumen 100

5. Sasaran terlaksananya penyusunan, pengendalian dan pengawasan rencana tata ruang

1. Tersedianya perda RTRW 1 dokumen 1 dokumen 100

2. Tersedianya rencana detail tata ruang kabupaten

1 dokumen - -

3. Tersedianya rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten

1 dokumen 1 dokumen 100

4. Tersedianya PPNS bidang tata ruang 2 orang 2 orang 100

6. Sasaran meningkatnya fungsi wilayah perkotaan 1. Persentase pelanggaran penggunaan ruang 20 – 15 % - 100

7. Sasaran meningkatnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan pedesaan

1. Persentase belanja APBD yang dialokasikan ke APBDes

2,96% - 3,16% 11,58% 366,45

2. Jumlah bantuan keuangan Kabupaten ke Desa

2,84% - 2,44% 11,46% 403,5

8. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi, perumahan dan pemukiman

1. Jumlah jalan lingkungan dalam kondisi baik 165 km – 220 km

95.231 km 47,62

9. Sasaran Meningkatnya kontribusi SDA, energy, kelistrikan dan lingkungan hidup terhadap taraf kesejahteraan masyarakat

1. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDBR

38,9% - 39,80% 42,06% 105,68

2. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB

12,3% - 13,00% 11,79% 90,69

3. Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih dalam pembentukan PDRB

0,28% - 0,34% 0,05% 17,86

10. Sasaran menurunnya resiko akibat bencana alam

1. Ketersediaan lembaga penanggulangan bencana

1 SKPD 1 SKPD 100

2. Tingkat pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana

70% - 75% 65% 87

3. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana peringatan dini bencana

70% - 75% 65% 87

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2014 mencapai

5.166.750 juta rupiah (Atas Dasar Harga Berlaku). Jumlah ini merupakan total nilai tambah bruto yang

dihasilkan oleh seluruh sektor usaha di Kabupaten Bengkulu Utara selama tahun 2014. Sedangkan bila

menggunakan harga konstan tahun 2000, PDRB Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2014 mencapai

4.095.117.200.000,- rupiah.


Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, secara sektoral, nilai tambah terbesar terjadi pada

sektor pertanian diikuti oleh sektor lainya. Berikut ini adalah perkembangan kontribusi sektor – sektor dalam

pembentukan PDRB, serta pertumbuhan PDRB dalam berbagai sektor :

Tabel 3.10. Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam Pembentukan PDRB

Dan Pertumbuhan PDRB dalam Berbagai Sektor

No.

Indikator

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

1. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB

42,28 % 42,33 % 42,06 %

2. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB

11,49 % 11,35 % 11,79 %


0,23 % 0,23 % 0,05 %

4. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian 6,79 % 4,87 % 4,06 %

5. Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian

7,06 % 3,64 % 9,09 %

6. Pertumbuhan PDRB sektor jasa - jasa 4,5 % 4,78 % 7,75%

Sumber : Bappeda Kab.BU, 2015

Untuk melihat perkembangan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Utara

atas dasar harga konstan 2000 dan atas dasar harga berlaku dan nilai PDRB perkapita dari tahun 2012

sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11. Perkembangan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB)

No.

Indikator


1. Nilai PDRB atas dasar harga konstan

Rp. 3.677.271.300.000,- Rp.3.872.559.800.000,- Rp.4.095.117.200.000,-

2. Nilai PDRB per kapita Rp. 15.700.000,00 Rp. 16.700.000,- Rp. 18.340.000,-

3. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku

Rp. 4.125.099,1 Rp. 4.607.417,3 Rp. 5.166.750,00

Sumber : Bappeda Kab.BU, 2015

Secara umum dapat disimpulkan bahwa baik dihitung berdasarkan harga berlaku maupun harga

konstan, pendapatan regional perkapita Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015, mengalami peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi regional Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2013 secara umum mengalami

perlambatan yaitu sebesar 5,58 % dari tahun sebelumnya yang dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga

konstan 2000.Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2013 ini dikarenakan terjadinya

perlambatan pertumbuhan dari beberapa sektor PDRB.

Sektor pertanian mengalami perlambatan dengan pertumbuhan 5,34 %, dikarenakan adanya

perlambatan pertumbuhan beberapa subsektor, seperti sub sektor tanaman pangan dan peternakan.

Hal yang menggembirakan adalah prosentase penduduk di atas garis kemiskinan sudah mencapai

85,50% dan melewati target pemerintah kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 yaitu sebesar 77,46 sampai

dengan 77,66%.


Kondisi Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan tahun 2015 jalan sepanjang 460 km dengan

dalam kondisi jalan baik, sedangkan jalan lingkungan dengan kondisi baik adalah 95,231 km. Jumlah

jembatan kabupaten dalam kondisi baik sebanyak 123 unit dan luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

sejumlah 68,54%. Setiap tahunnya kondisi jalan, jembatan dan irigasi terus diperbaiki sehingga kondisi baik

terus meningkat seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12. Jalan, Jembatan dan Irigasi Dengan Kondisi Baik

di Kabupaten Bengkulu Utara

No. Indikator Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014 Tahun 2015

1. Jumlah jalan lingkungan dalam kondisi baik

81.249 km 82.319 km 84.408 km 95.231 km

2. Jumlah jalan kabupaten dalam kondisi baik

324 km 329 km 335 km 460 km

3. Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik

69 unit 80 unit 94 unit 123 unit

4. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

66,32% 67,21% 68,03% 68,54%

Sumber Dinas PU Kab. BU, 2015.

Sedangkan jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 68,54%, karena tahun 2015 intensitas hujan

yang tidak terlalu tinggi sehingga kerusakan jaringan irigasi dapat diminimalisir. Capaian kinerja tahun 2014

untuk irigasi dalam Kabupaten Bengkulu Utara dalam kondisi baik adalah 68,03 % tidak jauh berbeda

dengan kondisi tahun ini.

Tahun Anggaran 2015 melalui Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan pembangunan jalan

lingkungan meliputi :

1. Jalan Pasar Minggu Dusun Suak Makmur

2. Jalan Lingkungan SDN 04 Tanjung Anom

3. Jalan Lingkungan SD Sengkuang Tanjung Agung

4. Jalan Tegal Sari RT 08 Desa Karang Suci

5. Jalan Halaman Perumahan Dokter

6. Jalan Masuk MAN Arga Makmur

7. Jalan Lingkungan RT V Desa Karang Anyar II

8. Jalan Lingkungan BL 12 Desa Marga Sakti

9. Jalan Lingkungan Desa Aur Gading

10. Jalan Lingkungan Perum KODIM 0423 Gunung Alam

11. Jalan Belimbing Perumnas

12. Jalan Lingkungan RT 03 Padat Karya

13. Jalan Lingkungan Blok II Karang Anyar

14. Gang Baljuri RT 03 Gunung Alam

15. Jalan Lingkungan Desa Gunung Selan

16. Jalan Lingkungan RW 07 Desa Wono Harjo

17. Jalan Lingkungan Desa Kemumu

18. Rehab Jalan Charitas – TPA


19. Jalan Lingkungan Perumnas BTN Desa Karang Anyar II

20. Jalan Lingkungan POLRI Desa Lubuk Sahung.

Pemeliharaan jalan lingkungan dalam Kota Arga Makmur meliputi : Gang Manggis Desa Karang Anyar

II, Jalan Gang Lamtoro Gang RT 04 Desa Karang Suci, Jalan Lingkungan Eks P3DT Desa Lubuk Sahung,

Jalan Perumnas Taba Tembilang, Jalan Lingkungan Desa Datar Ruyung – Lubuk Sahung, Rehab Jalan

Komplek Kandepag.Untuk pemeliharaan jalan dalam Kota Arga Makmur meliputi Jalan Hazairin Gang

Satari/Gang Famili Karang Suci, Pasar Purwodadi, Karang Suci, Jalan Simpang Dharma Wanita Ketahun,

Jalan Sudirman Bundaran, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Bundaran Pasar Purwodadi dan Jalan SKB Rumah

Tumbuh.

Sedangkan program rehab/pemeliharaan jembatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 meliputi :

1. Jembatan Air Palik Tanjung Putus Kecamatan Kerkap

2. Jembatan Air Telantang II Desa Pagar Banyu Kecamatan Arma Jaya

3. Jembatan Air Palik Kota Lekat Kecamatan Kerkap

4. Jembatan Air Jelutung Tanjung Anom Kecamatan Anom Giri Mulya

5. Jembatan Air Manganyau Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya

6. Jembatan Air Kotok Simpang Gudang Kecamatan Padang Jaya

7. Jembatan Air Sebayur Talang Dall KM.5 Kecamatan Giri Mulya

8. Jembatan Air Serangai Ds. Sebayur Kecamatan Ketahun

9. Jembatan Air Serangai I Desa Suka Merindu Kecamatan Putri Hijau

10. Jembatan Air Serangai II Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau

11. Jembatan Air Sabai Desa Cipta Mulya Kecamatan Putri Hijau

12. Jembatan Air Palik Aur Gading Kecamatan Kerkap

13. Jembatan Air Ketahun Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih

14. Jembatan Air Napal Desa Tanjung Ginting Kecamatan Air Besi

15. Jembatan Air Napal Desa Talang Pungguk Kecamatan Air Besi

16. Jembatan Air Nokan Lubuk Sahung I Kecamatan Arga Makmur

17. Jembatan Air Ketenong Padang Bendar Simpang Ginting – Simpang Gatot Kecamatan Hulu Palik.

18. Jembatan Gantung Desa Batik Nau Bintunan Kecamatan Ketahun

19. Jembatan Gantung Lubuk Titik Air Palik Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap.

Cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL (UKL dan UPL) dan penegakan hukum lingkungan dari

tahun 2012 sampai dengan 2015 dapat terlihat dari tabel berikut :

Tabel 3.13. Cakupan Pengawasan terhadap Amdal dan Penegakan Hukum Lingkungan

Tahun 2012 - 2015 No. Indikator Realisasi Keterangan

2012 2013 2014 2015

1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanan AMDAL (UKL dan UPL)

11 12 17 17 Meningkat

2. Penegakan hukum lingkungan 3 kasus 3 kasus 4 kasus 3kasus

Sumber Badan Lingkungan Hidup Kab. BU, 2015


Dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara diperoleh data tahun 2014 tercatat ada 18

buah dokumen AMDAL yang dikeluarkan, 71 buah rekomendasi UKL-UPL, 10 buah izin pembuangan air

limbah terolah, 6 izin penyimpanan sementara limbah berbahaya dan beracun dan 1 dokumen data

lingkungan (PLN).

Sedangkan dalam hal penegakan hukum lingkungan tahun 2014 terdapat 4 kasus dugaan pencemaran

lingkungan akibat dari kegiatan atau usaha yang ada di wilayah kabupaten Bengkulu Utara.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah memberikan sanksi administrasi terhadap kegiatan

atau usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang berlaku

berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 76, melakukan pengumpulan data dari laporan

pelaksanaan RKL/RPL yang dikirimkan oleh pihak perusahaan setiap triwulannya, serta perlunya

penambahan dana kegiatan pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup, melakukan pengumpulan data

dan informasi baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat yang terkena dampak, serta memberikan

sanksi administrasi terkait hasil inspeksi terhadap dugaan pencemaran lingkungan hidup jika benar – benar

terjadi pelanggaran.


MISI 3

Meningkatkan Daya Saing dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Tabel 3.14. Pencapaian Target Kinerja Misi Meningkatkan Daya Saing dan Pengembangan Produk

Unggulan Daerah


11. Sasaran daya saing produk unggulan daerah

1. Meningkatnya volume pemasaran produk unggulan daerah

2 kali pertahun 3 kali pertahun 150

12. Sasaran Terbangunnya industri hulu dan hilir terhadap produk – produku unggulan daerah terutama pertanian, perkebunan dan kelautana perikanan

1. Jumlah industri pada sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan)

496 unit – 565 unit 782 unit 138,4

13. Sasaran terciptanya peluang pasar produk unggulan daerah

1. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian

6,40% - 6,50% 4,06% 63,4


6,40% - 6,50% 9,09% 139,85

3. Pertumbuhan PDRB sektor jasa – jasa

6,40% - 6,50 % 7,75% 119,23

Volume pemasaran produk unggulan daerah Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan 3 kali setiap

tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Namun jumlah industri pada sektor pertanian (tanaman

pangan, perkebunan, perikanan) mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.15. Perkembangan Jumlah Industri pada Sektor Pertanian


No. Tahun Jumlah investasi Keterangan

1. 2012 498 unit Meningkat




Sumber : Dinas Perindag Kab. BU, 2015

Untuk mengoptimalkan investasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melakukan kegiatan

mengenalkan potensi dan peluang investasi melalui kegiatan Kabupaten Expo di Jakarta, dan operasional

UPTD Pengembangan dan Promosi di Jakarta, serta dengan penyediaan jaringan internet kapasitas 5 Mbps

dan website www.investasi-bengkuluutara.go.id serta menyediakan infrastruktur jaringan computer / hotspot

yang mendukung layanan informasi. Selain itu juga dilakukan kegiatan pelayanan perizinan dan

pengendalian terhadap calon investor dan investor, updating website pendukung investasi, serta

penyerdehanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal dengan

operasionalisasi PTSP. Pelayanan perizinan dilakukan dengan memberikan izin prinsip kepada investor.

http://www.investasi-bengkuluutara.go.id/


Banyaknya investasi menurut sektor di kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

Sumber : BPMPPTSP, 2015

Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal tahun 2015 jumlah realisasi investasi tahun 2015

berjumlah Rp. 3.234.266.293.467,- terdiri dari realisasi investasi PMA Rp. 1.484.192.918.479,- dan realisasi

investasi PMDN sebesar Rp. 1.750.073.374.988,- Sedangkan investasi tahun sebelumnya berjumlah Rp.

3.126.315.849.148,- terdiri dari Investasi PMDN sebesar Rp. 1.750.073.374.988,- dan Investasi PMA sebesar Rp Rp.

1.376.242.474.160,-. Hal ini berarti investasi tahun ini adanya peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan bila dibanding tahun – tahun sebelumnya, terjadi fruktuasi yaitu adanya penurunan pada

tahun 2013 dibandingkan tahun 2012, selanjutnya terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun

2015. Perbandingan realisasi investasi selama empat tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.16. Perkembangan Investasi di Kabupaten Bengkulu Utara


No. Tahun Jumlah investasi Keterangan

1. 2012 Rp.1.615.650.450.342,- -

2. 2013 Rp. 1.322.914.706.160,- Menurun

3. 2014 Rp. 3.126.315.849.148,- Meningkat

4. 2015 Rp. 3.234.266.293.467,- Meningkat

Sumber : BPMPPTSP,2015

Realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2007 sampai dengan 2015 dapat dilihat

dari tabel berikut :

BANYAKNYA INVESTASI MENURUT SEKTOR DI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015

Industri Pengolahan dan lainnya 10%

PLTMH 10%

Pertanian 19 %

Pertambangan 32%

Perdagangan, hotel dan restoran 29%


Tabel 3.17. Realisasi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2007 - 2015

No. Tahun Realisasi Investasi (Rp)

Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja (orang)

1. 2007 476.030.848.553,- 4.873

2. 2008 951.200.376.030,- 6.914

3. 2009 808.822.136.993,- 4.405

4. 2010 645.220.952.693,- 8.225

5. 2011 1.524.090.311.049,- 7.454

6. 2012 1.615.650.450.342,- 4.452

7. 2013 1.692.911.565.201,- 7.863

8. 2014 3.126.315.849.148,- 2.601

9. 2015 3.234.266.293.467,- 1.648

µ 1.563.834.309.275,- 5.382

Sumber : BPMPPTSP, 2015

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah, Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Utara juga melaksanakan kegiatan pelaksanaan Pekan Raya Arga Makmur yang

dilaksanakan saat HUT Arga Makmur pada bulan Oktober, dan pameran / promosi Kerajinan IKM di Arga

Makmur dan di Bengkulu.

Sedangkan untuk promosi produk – produk hasil perikanan, Pemerintah kabupaten Bengkulu utara

juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pekan Daerah Kelompok Tani dan Nelayan (PEDA KTNA) yang

tahun 2015 diadakan di Kabupaten Kepahyang.

MISI 4

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Akses Ketersediaan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu

Tabel 3.18. Pencapaian Target Kinerja Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui

Akses Ketersediaan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu


14. Sasaran terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan

1. Jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK)

8 unit – 9 unit 11 unit 122

2. Jumlah siswa SMK 2.470 – 2.500 siswa/i

3.512 siswa/i 140,48

15. Sasaran terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat 1. Angka Usia Harapan Hidup 70,34 tahun –

70,50 tahun 70,2 99,80

2. Persentase balita gizi buruk 0,005 % 0,07 % 71,43


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selain jabatan struktural juga terdapat jabatan fungsional terdiri dari

Pengawas Sekolah, penilik Sekolah, Guru SD, Guru SMP, Guru SMA, Guru SMK dan Guru TK. Sedangkan

pada jabatan struktural selain jabatan pada struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri juga

terdapat 1 (satu) Kepala UPT pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 6 (enam) Kepala UPT Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

1. UPTD wilayah Kecamatan Arga Makmur, Air Besi dan Enggano

2. UPTD wilayah Kecamatan Padang Jaya dan Giri Mulya

3. UPTD wilayah Kecamatan Kerkap, Hulu Palik dan Air Napal

4. UPTD wilayah Kecamatan Lais, Batik Nau, Air Padang dan Batik Nau

5. UPTD wilayah Kecamatan Ketahun dan Napal Putih

6. UPTD wilayah Kecamatan Putri Hijau

Jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) dan jumlah siswanya berkembang setiap tahunnya, seperti

tabel berikut :

Tabel 3.19. Jumlah Sekolah dan Siswa SMK

Dalam Kabupaten Bengkulu Utara

No. Indikator Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1. Jumlah SMK 10 unit 10 unit 11 unit 11 unit

2. Jumlah siswa SMK 3.299 orang 3.230 orang 3.489 orang 3.512 orang

Sumber : Dinas Dikbud Kab. BU, 2015

Tahun 2015 akan dilaksanakan Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah baik SD/MI, SLTP/MTs

dan SMU/SMK dengan peserta yang meningkat dari tahun – tahun yang lalu.

Tabel 3.20. Data Peserta UAN/UAS

Dalam Kabupaten Bengkulu Utara

No. Peserta UAN / UAS Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1. SD /MI 4.847 orang 5.320 orang 5.193 orang 5.365 orang 7.234 orang

2. SLTP / MTs 3.783 orang 3.885 orang 4.151 orang 4.362 orang 3.995 orang

3. SMA / MA 1.684 orang 1.688 orang 1.805 orang 1.814 orang 1.867 orang

4. SMK 609 orang 865 orang 988 orang 980 orang 997 orang

Sumber : Dinas Dikbud Kab. BU (data diolah)

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah selain memiliki kantor induk sebagai Perpustakaan dan Arsip

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Arga Makmur, juga memiliki 4

(empat) Perpustakaan Kecamatan dan 63 (enam puluh tiga) Perpustakaan Desa.

Perkembangan perpustakaan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun ke tahun

mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dari tabel berikut :


Tabel 3.21. Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

No. Perpustakaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1. Perpustakaan Kabupaten Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah



2. Perpustakaan Kecamatan

1. Kecamatan Giri Mulya 2. Kecamatan Lais 3. Kecamatan Kerkap



1. Kecamatan Giri Mulya

2. Kecamatan Lais

3. Kecamatan Kerkap 4. Kecamatan Enggano

3. Perpustakaan Desa 1. Dusun Curup 2. Kota Bani 3. Batik Nau 4. Pasar Kerkap 5. Pasar Ketahun 6. Lais 7. Giri Mulya 8. Padang Jaya 9. Taba Padang Kol 10. Pematang Tiga 11. Rama Agung 12. Dusun Raja 13. Giri Mulya 14. Pasar Tebat 15. Taba Padang Rejang 16. Kota Agung 17. Ulak Tanding 18. Air Lakok 19. Pagar Ruyung 20. Durian Amparan 21. Talang Ulu 22. Tanjung Aur 23. Gunung Agung 24. Aur Gading 25. Sido Urip 26. Air Tenang 27. Karang Pulau

1. Dusun Curup 2. Kota Bani 3. Batik Nau 4. Pasar Kerkap 5. Pasar Ketahun 6. Lais 7. Giri Mulya 8. Padang Jaya 9. Taba Padang Kol 10. Pematang Tiga 11. Rama Agung 12. Dusun Raja 13. Giri Mulya 14. Pasar Tebat 15. Taba Padang Rejang 16. Kota Agung 17. Ulak Tanding 18. Air Lakok 19. Pagar Ruyung 20. Durian Amparan 21. Talang Ulu 22. Tanjung Aur 23. Gunung Agung 24. Aur Gading 25. Sido Urip 26. Air Tenang 27. Karang Pulau 28. Karya Bakti 29. Tanjung Dalam 30. Selubuk 31. Tanjung Agung 32. Tanjung Anom 33. Tanah Hitam 34. Sumber Agung 35. Rena Jaya 36. Kemumu 37. Tanah Tinggi 38. Batu Roto 39. Banyumas Baru




No. Perpustakaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

40. Sawang Lebar 41. Lubuk Gedang 42. Muara Santan 43. Talang Curup

40. Sawang Lebar 41. Lubuk Gedang 42. Muara Santan 43. Talang Curup 44. Bumi Harjo 45. Sumber Mulya 46. Fajar Baru 47. Bukit Harapan 48. Karya Pelita 49. Suka Makmur 50. Air Muring 51. Salam Harjo 52. Tebing Kaning 53. Batu :Layang 54. Batu Raja Rejang 55. Padang Bendar 56. Sumber Rejo 57. Batu Raja Kol 58. Kembang Manis 59. Jago Bayo 60. Sido Mukti 61. Sido Luhur 62. Marga Sakti 63. Tanjung Harapan

40. Sawang Lebar 41. Lubuk Gedang 42. Muara Santan 43. Talang Curup 44. Bumi Harjo 45. Sumber Mulya 46. Fajar Baru 47. Bukit Harapan 48. Karya Pelita 49. Suka Makmur 50. Air Muring 51. Salam Harjo 52. Tebing Kaning 53. Batu :Layang 54. Batu Raja Rejang 55. Padang Bendar 56. Sumber Rejo 57. Batu Raja Kol 58. Kembang Manis 59. Jago Bayo 60. Sido Mukti 61. Sido Luhur 62. Marga Sakti 63. Tanjung Harapan

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab.BU, 2015


Perkembangan jumlah perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dari

tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dengan grafik di bawah ini :

Tabel 3.22. Jumlah Perpustakaan yang Dimiliki

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 sampai Tahun 2015


Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2015 berjumlah 11.481 orang, mengalami fluktuasi dari

tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Naik turunnya jumlah kunjungan orang untuk membaca di

perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara


No

Bulan Jumlah Pengunjung (orang)


1. Januari 979 413 734

2. Pebruari 1.015 547 784

3. Maret 821 1.004 843

4. April 1.586 1.100 1.295

5. Mei 945 1.278 1.270

6. Juni 1.026 1.329 1.036

7. Juli 985 496 487

8. Agustus 661 1.286 695

9. September 512 1.311 962

10. Oktober 614 1.320 1.039

11. November 984 1.275 1.061

12. Desember 1.103 1.100 1.275

Jumlah 11.231 12.459 11.481


Kunjungan orang untuk membaca di Perpustakaan selama tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat

dilihat pada tabel berikut :

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 2013 2014 2015


Tabel 3.24. Jumlah Kunjungan ke

Perpustakaan Daerah dari Tahun 2013 sampai Tahun 2015

Sumber data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2013-2015

Adapun koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten berjumlah 15.060 judul

dengan 47.260 eksemplar, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.25. Koleksi Bahan Pustaka Buku

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 – 2015

Klass Disiplin Ilmu Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Judul Exp Judul Exp Judul Exp 000 Karya Umum 412 1.574 656 3.049 688 3.177

100 Filsafat 361 1.154 359 1.146 359 1.146

200 Agama 574 4.784 1.691 5.317 1.715 5.413

300 Ilmu-Ilmu Sosial 467 5.289 1.974 6.268 2.115 6.832

400 Bahasa 412 3.363 1.310 3.966 1.310 3.966

500 Ilmu Murni 563 4.186 1.120 5.241 1.120 5.241

600 Ilmu Terapan 700 5.177 2.322 5.602 2.340 5.674

700 Seni Hiburan Dan Olahraga 208 930 316 1.313 316 1.313

800 Kesusastraan 681 7.859 2.633 8.575 2.671 8.727

900 Geografi Dan Sejarah Umum 446 2.258 784 2.222 784 2.222

Referensi 352 3.124 1.367 3.184 1.642 3.549

JUMLAH 6.520 42.365 14.532 45.883 15.060 47.260

Sumber data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2013-2015 (data diolah)

Perkembangan angka Usia Harapan Hidup dan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Bengkulu

Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800


Tabel 3.26. Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk

Di Kabupaten Bengkulu Utara No. Indikator Sasaran Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1. Usia Harapan Hidup 70 tahun 70,2 tahun 70,2 tahun 70,2 tahun

2. Balita Gizi Buruk 0,05 % 0,08 % 0,07 % 0,07 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. BU, 2015

Pencapaian sasaran bidang kesehatan untuk Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 berdasarkan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan secara nasional diperoleh rata –rata pencapaian

sebesar 80,81 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.27. Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2015

NO JENIS

PELAYANAN NO

INDIKATOR KINERJA Target Realisasi % Realisasi

(%) (%) (%)

I. Pelayanan Kesehatan Dasar

1. Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 95 92 96,84

2 Cakupan Komplikasi Kebidanan

yang Ditangani 80 82 102,50

3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

90 92 102,22

4 Cakupan Pelayanan Nifas 90 88 97,78

5 Cakupan Neonatus dengan

komplikasi yang ditangani 90 52 57,78

6 Cakupan Kunjungan Bayi 90 99,87 110,97

7 Cakupan Desa/kelurahan UCI 100 92,88 92,88

8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 90 75,5 83,89

9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

100 60,43 60,43

10 Cakupan Balita gizi buruk

mendapat perawatan 100 100 100

11 Cakupan penjaringan kesehatan

siswa SD dan setingkat 100 18,6 18,60

12 Cakupan Peserta KB Aktif 80 81 101,25

13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita Penyakit

a. Acut Flacid Paralysis (AFP) rate 100.000 pdkk <15 thn

≥2/100.000 penddk < 15 Thn

0,000/100.000 penddk

< 15 Thn

0

b. Penemuan Penderita

Pneumonia Balita 100 7,4 7,40

c. Penemuan pasien baru TB

BTA Positif 100 83,74 83,74

d. Penderita DBD yang

ditangani 100 100 100

e. Penemuan Penderita Diare 100 71,6 71,60

14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

100 100 100

II. Pelayanan Kesehatan rujukan

15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

100 100 100

16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

100 100 100


NO JENIS

PELAYANAN NO

INDIKATOR KINERJA Target Realisasi % Realisasi

(%) (%) (%)

III. Penyelidikan Epidemiologi & Penanggulangan KLB

17 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100 100 100

IV. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

18 Cakupan Desa Siaga Aktif 80 72 90,00

Rata-rata Pencapaian 80,81

Sumber data : Dinas Kesehatan, 2015

Dari pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 dibandingkan dengan pencapaian

SPM Tahun 2014 sebagai pembanding realisasi tahun ini dengan tahun lalu guna melihat Trend Pencapaian

Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 terhadap tahun 2014, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28. Perbandingan Capaian SPM Tahun 2015 dengan Tahun 2014

NO JENIS

PELAYANAN NO INDIKATOR KINERJA

Realisasi


I.

Pelayanan Kesehatan Dasar

1

Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 101,05 96,84

2 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

101,25 102,50

3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

101,11 102,22

4 Cakupan Pelayanan Nifas 102,83 97,78

5 Cakupan Neonatus dengan

komplikasi yang ditangani 50,03 57,78

6 Cakupan Kunjungan Bayi 100,00 110,97

7 Cakupan Desa/kelurahan UCI 79,55 92,88

8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 93,33 83,89

9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

100,00 60,43

10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat

perawatan 100,00 100,00

11 Cakupan penjaringan kesehatan

siswa SD dan setingkat 98,00 18,60

12 Cakupan Peserta KB Aktif 100,00 101,25

13 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

a. Acut Flacid Paralysis (AFP) rate

100.000 pdkk <15 thn 100,00 -

b. Penemuan Penderita Pneumonia

Balita 2,99 7,40

c. Penemuan pasien baru TB BTA

Positif 57,90 83,74

d. Penderita DBD yang ditangani 100,00 100,00

e. Penemuan Penderita Diare 65,09 71,60

14 Cakupan Pelayanan Kesehatan

Dasar Pasien Masyarakat Miskin 42,00 100,00

II. Pelayanan Kesehatan rujukan

15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

61,00 100,00

16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat

Level 1 yang Harus Diberikan Sarana 100,00 100,00


NO JENIS

PELAYANAN NO INDIKATOR KINERJA

Realisasi


Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

III. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB

17 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100,00 100,00

IV. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

18 Cakupan Desa Siaga Aktif 81,25 90,00

Rata – rata Pencapaian 83,52 80,81

Sumber data : Dinas Kesehatan, 2015

Pada umumnya rata – rata realisasi pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan tahun 2015

mengalami kenaikan atau perbaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 yang lalu. Namun dikarenakan

ada satu indikator yang mengalami penurunan signifikan yaitu indikator penjaringan kesehatan siswa SD

dan setingkat yang pada tahun 2014 mencapai 98,00 tetapi tahun 2015 mengalami penurunan menjadi

18,60. Hal ini yang mengakibatkan rata – rata pencapaian indikator kinerja pencapaian SPM bidang

kesehatan dari 83,52% di tahun 2014 menurun menjadi 80,81% di tahun 2015.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara adalah Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selanjutnya disebut BLUD RSUD Arga Makmur Kabupaten

Bengkulu Utara. Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Bengkulu Utara tanggal 25 Mei 2009 Nomor 184

Tahun 2009 tentang Penetapan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang Menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) Penuh.

Deskripsi ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Bengkulu Utara saat ini adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.29. Sarana Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Utara

No. Sarana Kesehatan Jumlah Keterangan

1. RSUD Type C 1 unit Berstatus BLUD

2. RS Umum Swasta Type D 1 unit RS “Charitas”

3. RS Lapangan 1 unit RS Enggano

4. Puskesmas Perawatan 8 unit

5. Puskesmas Non Perawatan 14 unit

6. Puskesmas Pembantu 103 unit

7. Puskesmas Keliling / Boat 34 unit

8. Posyandu 387 unit

9. Poskesdes 62 unit

10. Pos Obat 0 unit Sumber : Dinas Kesehatan Kab. BU, 2015

Evaluasi dan Analisis Kinerja berdasarkan indikator SPM yang dilaksanakan di BLUD RSUD Arga

Makmur tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.30. Evaluasi dan Analisis Kinerja Berdasarkan Indikator SPM Di BLUD RSUD Arga Makmur Tahun 2015

No

Jenis Pelayanan SPM yang ditetapkan Pencapaian Nilai

Indikator Nilai

1 Pelayanan Gawat Darurat 1. Kemampuan menangani Live Saving Anak & Dewasa 100 % 100 % 2. Jam buka pelayanan IGD 24 jam 24 jam 3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikasi (masih Berlaku) 100 % 100% 4. Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana 1 Tim 1 Tim 5. Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD dg waktu 5’ 100 % 95 % 6. Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 84 % 7. Kematian pasien ≤ 24 jam 2 %(lanj. Di IRNA) 1 % 8. Tidak ada pasien yang harus bayar uang di muka 100 % 100 % 2 Pelayanan Rawat Jalan 1. Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis 100 % Dr.Spesialis 100 % Dr.Spesialis 2. Ketersediaan pelayanan rawat jalan 100% dr. SpesialisAnak 100 %

Internist 100% Kebidanan 100% Bedah dan Anastesi 100% Klinik umum 100% Klinik gigi 100% Klinik kulit & kelamin 100% Klinik syaraf 100% Klinik Rehabilitasi Medik 100%

100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%

3. Jam buka pelayanan 08.00 WIB s.d 13.00 setiap hari kerja, kecuali Jumat 08.00 WIB s.d 11.00 WIB

09.00 WIB s.d 12.30 setiap hari kerja, kecuali

Jumat 08.30 WIB s.d 11.00 WIB

4. Waktu tunggu di Rawat Jalan ± 60’ 10’ s.d 15’ 5. Kepuasan pelanggan ≥ 90% 80% 6. Pasien rawat inap TBC yang ditangani dengan strategi DOTS 100% 100% 7. a. Penegakan Diagnosis TB melalui Mikroskop TB ≥ 60% 100 % a. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS ≤ 60% 100 %

3 Pelayanan Rawat Inap 1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap Dr. Spesialis Dokter Umum Perawat Min. D3

Ada Ada Ada

2. Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap 100% 100% 3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap Rawat Anak Ada Rawat Internist Ada Rawat Maternal & Neo Ada Rawat Bedah Ada Rawat ICU/ICCU/NICU Ada Rawat Jamkesmas Ada Rawat VIP Ada Rapat VVIP Ada 4. Jam visite Dr. Spesialis jam 08.00 s.d 14.00 WIB/hari

kerja jam 08.00 s.d 14.00

WIB/hari kerja 5. Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5% 0% 6. Kejadian infeksi nasokomial ≤ 1,5% 0 % 7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh 100% 100% 8. Kematian pasien > 48 jam ≤ 0,24% 0,008 ‰ 9. Kejadian pulang paksa ≤ 5% 0,06z %


No


Indikator Nilai

10. Kepuasan pelanggan ≥ 90% 85 %

4 Instalasi bedah sentral 1. Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari ≤ 2 hari 2. Tidak adanya kejadian kematian di meja operasi ≤ 1% 0% 3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 100% 100% 4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang 100% 100% 5. Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi 100% 100% 6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh OS 100% 100% 7. Komplikasi anastesi ≤ 6% 0%

5 Maternal dan Neonatal 1. Kejadian kematian ibu karena persalinan Pendarahan ≤ 1% 0% Preeklampsia ≤ 30% 0% Sepsis 0,2 % 0% 2. Pemberi pelayanan persalinan normal Dokter Obgyn Dokter Obgyn Dokter umum terlatih Dokter umum terlatih Bidan Bidan 3. Pemberi pelayanan persalinan dg penyulit Tim Ponek yang terlatih Tim Ponek yang terlatih 4. Pemberi pelayanan persalinan dg tindakan operasi Dokter Obgyn dr Obgyn Dokter Anak Dokter Anak Dokter Anastesi dr Anastesi 5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gram 100% 100 % 6. Pertolongan persalinan melalui Sectio Caesarea ≤ 20% dr persalin 0,12% 7. Keluarga Berencana a. Presentase KB (vasektomi dan tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga

kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr umum terlatih b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap

bidan terlatih Presentase kontap yang mendapatkan konseling KB Mantap Bidan Terlatih

100 % 100 %

100 %

100 %

8. Kepuasan pelanggan ≥ 80% 80%

6 Intensif (ICU/ICCU/NICU) 1. Rata-rata pasien kembali ke ruangan rawat < 72 jam 30 % 0%

2. Pemberian Layanan Unit Intensiv Dokter anastesi, spesialis sesuai kasus dan perawat dengan sertifikat Perawat Mahir ICU

100%

100 % perawat D3 / setara D.4 dengan sertifikat Perawat Mahir ICU

3,4%

7 Radiologi 1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorak foto ≤3 jam 15 menit 2. Pelaksanaan ekspertisi Dokter Spesialis Rad Dokter Spesialis Rad 3. Kejadian kegagalan pelayanan rontagen Kerusakan photo ≤ 2% Kerusakan photo 0,002% 4. Kepuasan pelanggan ≥ 80% 90%

8 Laboratorium Patologi Klinik

1. Waktu tunggu hasil laboratorium ≤ 140 menit (kimia darah dan darah rutin)

60 menit

2. Pelaksanaan ekspertisi Dokter spesialis patologi klinik Tidak Ada

3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Laboratorium 100% 100%

4. Kepuasan pelanggan ≥ 80% 95 %

9 Rehabilitasi Medik 1. Kejadian DO pasien terhadap pelayanan rehab medik yang direncanakan ≤ 50% 0%

2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan Rehabilitasi Medik 100% 100%

3. Kepuasan pelanggan ≥ 80% 95%

10 Farmasi 1. a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit 15 menit


No


Indikator Nilai

b. Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit 25 menit 2. Tidak adanya kesalahan pemberian obat 100% 100% 3. Kepuasan pelanggan ≥75% 99,7 % 4. Penulisan resep sesuai formularium 100% 100%

11 Gizi 1. Ketepatan waktu pemberian makan pasien ≥ 90% 90% 2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien ≤ 20% 5 % 3. Tidak adanya kejadian salah pemberian diet 100% 100%

12 Transfusi Darah 1. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi 100% terlayani 100% 2. Kejadian reaksi transfusi ≥ 0,01% 0%

13 Pelayanan BPJS 1. Pelayanan terhadap pasien BPJS yang datang ke RS di@unit 100 % terlayani 100 %

14 Rekam Medis 1. Kelengkapan pengisian RM 1 x 24 jam setelah selesai pelayanan 100% 98% 2. Kelengkapan informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas 100% 95% 3. Waktu penyediaan Dok RM Rawat Jalan ≤ 10 menit 5 menit 4. Waktu penyediaan Dok RM Rawat Inap ≤ 15 menit 5 menit

15 Pengolahan Limbah 1. Baku mutu limbah cair BOD < 30mg/l Inlet 44,6 Outlet 10,3

COD < 80mg/l Inlet 673 Outlet 108

TSS < 30mg/l Inlet 10 Outlet 5

PH 6 – 9 Inlet 5,81 Outlet 6,97

2. Pengolahan limbah padat infeksius sesuai aturan 100% 100 %

16 Administrasi & Manajemen

1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi 100% 100% 2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 100% 100% 3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 100% 100% 4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala 100% 100% 5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun ≥ 60% 90 % 6. Cost Recovery ≥ 40% 60% 7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 100% 70% 8. Ketepatan waktu pemb. Inform tentang tagihan pasien IRNA ≥ 2 jam 30 menit 9. Ketepatan waktu pemb. Imbalan (insentif) sesuai kesepakatan 100% 70%

17 Ambulance / Mobil Jenazah

1. Waktu pelayanan ambulance/mobil jenazah 24 jam 24 jam

2. Kecepatan pemberian pelayanan ambulance / mobil jenazah RS ≤ 30 menit 30 menit 3. Waktu tanggap pelayanan ambulance / mobil jenazah untuk masyarakat ≤ 1 jam 60 menit

18 Pemulazaran Jenazah 1. Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah ≤ 2 jam 30 menit

19 Pelayanan Pem.Sarana 1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat ≤ 80% 80% 2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat 100% 100% 3. Peralatan Lab,elektromedik, alkes lain dan alat ukur yang digunakan dalam

pelayanan, terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan kalibrasi 100% 100%

20 Pelayanan Laundry 1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang 100% 100% 2. Ketepatan waktu untuk penyediaan linen utk Ruang Inap 100% 100%

21 Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)

1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %

0%

2. Tersedia alat pelindung diri (APD) di setiap instansi / departemen 60% 80 %

3. Kegiatan Surveilans Infeksi Nasokomial (HAI/Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)

75% 90 %

Sumber data : RSUD Arga Makmur,2015


Dalam hal pelayanan kesehatan terutama rawat inap di RSUD Arga Makmur belum maksimal dan masih perlu ditingkatkan terus kualitas pelayanannya. Indikator penilaian pelayanan rawat inap di RSUD Arga Makmur Tahun 2015 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.31. Indikator Penilaian Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit

di BLUD RSUD Arga Makmur tahun 2015 No Indikator Singkatan Pengertian Nilai Ideal Rumus Pencapaian Skala

Ordinal

1. Bed Occupancy BOR % pemakaian tempat dlm satuan waktu tertentu

60-85% Jumlah hari perawatan RS ────────────────────── x 100% Jumlah TT x jml hari dlm satuan waktu

47,43% kurang

2. Length Of Stay LOS Rata-rata lama rawat seorang pasien

3-6 hr Jumlah lama rawat pasien ───────────────────── Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

3 hari Sedang

3. Bed Turn Over BTO Frekuensi pemakaian tempat tidur, berapa kali dlm satuan tertentu

40-50 kali Jumlah pasien keluar (hidup+mati) ───────────────────────── Jumlah tempat tidur

61 kali kurang

4. Turn Over Interval TOI Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dr saat terisi ke saat terisi berikutnya

1-3 hari (Jml TT x jml hari)- hr rawat RS ───────────────────────── Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

4 hari kurang

5. Net Death Rate NDR Angka kematian > 48 jam setelah dirawat / 1000 penderita keluar

<25/1000 Jumlah pasien mati > 48 jam dirawat ─────────────────────── x 0/00 Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

8/1000 Baik

6. Gross Death Rate GDR Angka kematian umum/1000 penderita keluar

<45/1000 Jumlah pasien mati seluruhnya ─────────────────────── x 0/00 Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

23/1000 Baik

Catatan Jumlah Tempat Tidur RSUD sebanyak 125 buah Sumber data : RSUD Arga Makmur,2015

Laporan Kinerja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 56

Walaupun data di atas menampilkan bahwa pencapaian indikator pelayanan kesehatan di ruang

rawat inap RSUD Arga Makmur belumlah maksimal, tetapi pencapaian indikator tersebut mengalami

kenaikan yang cukup baik bila dibandingkan dengan pencapaian indikator pada tahun - tahun

sebelumnya. Sebagai perbandingan ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.32. Indikator Penilaian Pelayanan Rumah Sakit

di BLUD RSUD Arga Makmur

No Indikator

Pelayanan Nilai Ideal

Pencapaian Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 1. Bed Occupancy 60-85% 26,8 % 31,3% 40,0% 40% 47,43%

2. Length Of Stay 3-6 hr 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari

3. Bed Turn Over 40-50 kali 38 kali 42 kali 38 kali 58 kali 61 kali

4. Turn Over Interval

1-3 hari 9 hari 6 hari 4 hari 4 hari 4 hari

5. Net Death Rate <25/1000 16/1000 7/1000 8/1000 9/1000 8/1000

6. Gross Death Rate

<45/1000 27/1000 22/1000 22/1000 27/1000 23/1000

Sumber data : RSUD Arga Makmur,2011 - 2015

Jumlah angka kematian yang terjadi pada tahun 2015 tercatat 97 jumlah kematian ≤ 48 jam dan 54

jumlah kematian ≥ 48 jam (Sumber data SIRS Tahun 2015). Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel.3.33. Jumlah Kematian ≤ 48 jam dan ≥48 jam

di RSUD Arga Makmur Tahun 2015 No. Bulan ≤ 48 jam dan ≥48 jam

1. Januari 6 4

2. Pebruari 7 8

3. Maret 6 5

4. April 5 4

5. Mei 10 1

6. Juni 14 4

7. Juli 8 3

8. Agustus 7 3

9. September 9 4

10. Oktober 9 6

11. November 8 6

12. Desember 8 6

Jumlah 97 54 Sumber : RSUD Arga Makmur, 2015

Bila dilihat dari indikator jumlah kematian menurut lama pasien di rumah sakit, maka dapat

dikelompokkan sebagai berikut :

a. Nilai NDR (Net Death Rate) maka didapatkan NDR di RSUD Arga Makmur tahun 2015 adalah

8/1000 pasien keluar hidup. Bila dilihat dari angka batas maksimal yaitu 25/1000 seluruh pasien

rawat inap, maka nilai ini masih dapat ditoleransi.

b. Nilai GDR (Gross Death Rate) maka didapatkan GDR di RSUD Arga Makmur tahun 2015 adalah

23/1000 pasien keluar hidup. Bila dilihat dari angka batas maksimal yaitu 45/1000 seluruh pasien

rawat inap, maka nilai ini masih dapat ditoleransi.


Dari data kematian di atas, angka kejadian kematian ibu (kematian maternal) khusus kasus

kebidanan pada tahun 2015 tidak ada kasus kematian ibu (kematian maternal).

MISI 5

Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tabel 3.34.

Pencapaian Target Kinerja Misi Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih


16. Sasaran meningkatnya derajat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat

25,23 % - 36, 94 % 78,65% 212,9

17. Sasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal

1. Jumlah desa tertinggal 59 – 54 desa 0

18. Sasaran terkoordinasinya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas data kependudukan

1. Angka pertumbuhan penduduk 2,31 % - 2,29 % 0,34% 673

2. Penerapan SIAK dan NIK 95 % - 100 % 100% 100

19. Sasaran berkurangnya pengangguran terbuka

1. Jumlah pengangguran terbuka 44.916 jiwa – 44.416 jiwa

3.752 jiwa 117,70

20. Sasaran menurunnya kasus KKN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 1. Jumlah kasus KKN yang ditangani

kepolisian, kejaksaan atau pengadilan

3 – 2 kasus 2 kasus 100

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 tercatat dengan nilai 74,40 atau dengan

kategori B (Baik).Sedangkan IKM dari RSUD Arga Makmur bernilai 89,97 , dan Indeks Kepuasan

Masyarakat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 71,58, seperti yang terlihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.35. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No. Sumber Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 1. BPMPPTSP - - - 74,40

2. RSUD Arga Makmur 80,44 82,38 89,93 89,97

3. Dinas Dukcapil 69,96 61,62 71,67 71,58

4.

Rata-rata IKM 75,2 72 80,8 78,65

Sumber : SKPD terkait (data diolah), 2015

Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata – rata dari tahun 2012 sampai dengan tahun

2015 mengalami fluktuasi, disebabkan pada tahun 2013 dan 2015 IKM Dinas Dukcapil mengalami

penurunan. Sedangkan IKM dari RSUD Arga Makmur terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun

2015. IKM dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP)


Kabupaten Bengkulu Utara baru tercatat pada tahun 2015 seiring dengan baru terbentuknya kelembagaan

BPMPPTSP secara resmi.

Data terakhir tercatat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa pada tahun 2012

Kabupaten Bengkulu Utara masih memiliki 80 desa yang merupakan desa tertinggal. Tercapainya realisasi

desa tertinggal karena adanya program PNPM dan Dana Desa serta program dinas terkait lainnya yang

masuk ke desa, sehingga sejak tahun 2013 Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada lagi desa – desa

tertinggal.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah mengalokasikan dana desa sebesar 11,58 % dari dana

APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015. Berikut perkembangan belanja APBD yang

dialokasikan ke APBDes sejak tahun 2012.

Tabel 3.36. Perkembangan Belanja APBD yang Dialokasikan ke APBDes

No. Indikator Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 1. Dana APBD yang

dialokasikan ke APBDes 1,8 % 1,69 % 1,89 % 11,58 %

2. Jumlah bantuan keuangan kabupaten ke desa

1,7 % 1,59 % 1,75 % 11,46 %

Jumlah

Sumber : Bappeda Kab. BU, 2015

Angka pertumbuhan penduduk dan penerapan SIAK dan NIK mengalami perkembangan positif dari

tahun 2012 seperti tabel berikut :

Tabel 3.37. Angka Pertumbuhan Penduduk Dan Penerapan SIAK dan NIK

No. Indikator Tahun 2012

Tahun 2013


1. Angka Pertumbuhan Penduduk 5,46 6,49 0,98 0,34

2. Penerapan SIAK dan NIK 100 100 100 100

Jumlah

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. BU, 2015

Kabupaten Bengkulu Utara mulai tahun 2009 telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK (Nomor

Induk kependudukan), dan mulai tahun 2012 dilakukan perekaman KTP elektronik dan penerbitan e-KTP.

Sampai dengan tahun 2014 tercatat jumlah orang yang wajib KTP sebanyak 190.828 orang, dan jumlah

penduduk yang memiliki KTP elektronik adalah 128.444 orang.

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 berjumlah 43 % didapat

dari persentase jumlah penduduk angkatan kerja sejumlah 110.147 dibagi jumlah penduduk usia kerja (15-

64 tahun) 255.045 orang.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas di Kabupaten Bengkulu Utara masih perlu

ditingkatkan baik dari segi kualitas SDM maupun jumlah atau kuantitasnya, karena idealnya sesuai target

per 1000 penduduk terdapat 1,6 orang satpol PP dan 16 orang linmas. Ini berarti dengan jumlah penduduk

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 berjumlah 274.174 orang dibutuhkan 439 orang satpol PP dan


4.660 orang linmas. Sedangkan pada realisasinya di lapangan saat ini terdapat 122 orang satpol PP dan

3.563 orang linmas.

Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai program dan kegiatan strategis berupa pelaksanaan pemeriksaan

regular pada SKPD, Kantor Camat, Kantor Desa/Kelurahan dan sekolah, sebanyak 581 Obrik. Sesuai

dengan PKPT tahun 2015 dilakukan pembinaan dan pengawasan sebanya 181 Orbik atau 31,15% dengan

target pertanggungjawaban Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 181 LHP dan realisasinya dengan 364

temuan, direalisasikan dengan 310 temuan atau 85,16% pada tahun yang sama.

Selanjutnya untuk pelaksanaan penyelesaian hasil pemeriksaan Irjen, BPK, Inspektorat Provinsi dan

Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2015 dengan hasil temuan sebanyak 944 temuan dan

telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 749 temuan atau 79,34% dan yang masih dalam proses sebanyak

191 temuan atau 20,66 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.38. Pelaksanan Tindak Lanjut Tahun 2015

No. Sumber LHP Jumlah Temuan

Jumlah Yang Telah Diselesaikan

Jumlah Temuan dalam Proses

Jumlah Temuan Tidak Dapat Ditindaklanjuti

1. Irjen 47 10 37 -

2. BPK 447 343 102 2

3. Inspektorat Provinsi 86 86 - -

4. Inspektorat Kabupaten

364 310 52 -

Jumlah 944 749 191 2

Sumber : Inspektorat Kab. BU, 2015

Berdasarkan hasil penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang

diketahui adanya kerugian daerah sebanyak 37 kasus. Dari jumlah kerugian daerah tersebut, sebanyak 12

kasus telah ditindaklanjuti, sebanyak 10 kasus telah diangsur dan sebanyak 15 kasus belum ditindaklanjuti.

Posisi penyelesaian kerugian daerah per 31 Desember 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kerugian daerah yang telah memperoleh penetapan pembebanan sebanyak 1 kasus.

2. Kerugian daerah yang sedang dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 1 kasus.

3. Kerugian daerah yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebanyak 22 kasus.

4. Kerugian daerah yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan Informasi lainnya

sebanyak 13 kasus.

Sesuai dengan PKPT Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2015 melaksanakan

pembinaan dan pengawasan terhadap 181 obrik telah dilaksanakan 100%, namun dilihat jumlah obrik yang

menjadi beban dan kewajiban serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam pengawasan masih terdapat

400 Obrik atau 68,8 % yang belum dilakukan pemeriksaan regular atau rutin, terutama pada obrik

desa/kelurahan dan sekolah-sekolah.


MISI 6

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Tabel 3.39.

Pencapaian Target Kinerja Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur


21. Sasaran peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah

1. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural sesuai jenjangnya

32% - 33% 39,34% 119,21

2. Persentase guru yang bersertifikasi 29% - 30% 62% 206,6

Sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara adalah :

1. Terwujudnya penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih

profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi

masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima.

2. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karir berdasarkan

prestasi.

3. Terwujudnya peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan

bertanggung jawab.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah telah melaksanakan kegiatan

sebagai berikut :

1. Mengikutkan 149 orang CPNS untuk mengikuti Diklat Prajabatan,

2. Mengikutkan 20 orang PNS untuk mengikuti Diklat kepemimpinan.

3. Melaksanakan penempatan 493 orang PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

4. Melaksanakan proses administrasi kenaikan pangkat terhadap 1.500 orang PNS.

5. Melaksanakan implementasi SAPK berbasis web dengan 2.500 entry.

6. Menyelenggarakan Kartu PNS Elektronik (KPE) untuk 500 orang PNS.

7. Menyelenggarakan administrasi pembinaan karir PNS bagi 352 orang PNS.

8. Menerbitkan surat kenaikan gaji berkala dan Taspen untuk 1.150 orang PNS.

9. Melaksanakan pemberian penghargaan kepada 55 orang PNS.

10. Menyiapkan validasi data kepegawaian untuk 4.000 orang PNS untuk tertib administrasi kepegawaian.

11. Melaksanakan proses administrasi peninjauan masa kerja 221 orang PNS.

12. Melaksanakan proses fasilitasi pembuatan Karpeg/Karis/Karsu terhadap 500 orang PNS.

13. Melaksanakan proses penyelesaian SK MPP, pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian bagi 87

orang PNS Kabupaten Bengkulu Utara.

14. Melaksanakan penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya Satya untuk 83 orang.


15. Menyusun data kekayaan 24 orang penyelenggara negaradi lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bengkulu Utara.

16. Menyelenggarakan pelaksanaan Sumpah/Janji PNS untuk 684 orang CPNS/PNS.

17. Membuat dan menyampaikan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin / izin perceraian untuk 18

orang.

18. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) dan

Kode Etik PNS kepada 220 orang PNS.

Adapun jumlah pejabat struktural yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara yang telah mengikuti diklat

kepemimpinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40. Data Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

No. Eselon Diklat Kepemimpinan Jumlah

Belum Sudah

1. Eselon II 21 16 37

2. Eselon III 107 93 200

3. Eselon IV 469 185 654


Dari data di atas, maka persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural sesuai

jenjangnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase pejabat struktural eselon II yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah

Jumlah pejabat eselon 2 yang sudah diklatpim x 100% = 16/37 x 100% = 43,24% Jumlah pejabat eselon 2

b. Persentase pejabat struktural eselon III yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah


c. Persentase pejabat struktural eselon IV yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah


d. Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah 43,24 % + 46,5% + 28,29% = 118,03 = 39,34 % 3 3

Persentase guru yang bersertifikasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.41. Persentase Guru Bersertifikasi Di Kabupaten Bengkulu Utara

No. Indikator Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1. Persentase guru bersertifikasi

46 69 73 62

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. BU, 2015


MISI 7

Memberikan Ruang Seluas-luasnya bagi Perempuan dalam Pembangunan

Tabel 3.42.

Pencapaian Target Kinerja Misi Memberikan Ruang Seluas – luasnya bagi Perempuan dalam Pembangunan


22. Sasaran peningkatan perlindungan perempuan dan anak

1. Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur

4 % - 2 % 8,6 % 46,51

23. Sasaran peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan 1. Persentase partisipasi perempuan

di lembaga pemerintahan 45 % - 46 % 17,26 % 38,36

Data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara

menyebutkan jumlah tenaga kerja di bawah umur dan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dari

tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.43. Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umum dan

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara

No. Indikator Realisasi

2012 2013 2014 2015

1. Jumlah tenaga kerja di bawah umur 10,44 9,60 9,35 8,60

2. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

14,55 15,40 16,26 17,26

Sumber Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab.BU, 2015

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bengkulu Utara cukup rendah yaitu

sekitar 30 % karena dari 92.338 orang perempuan usia angkatan kerja, hanya 27.701 orang perempuan

yang berpartisipasi di bidang kerja. Hal ini disebabkan karena perempuan di Kabupaten Bengkulu Utara

banyak yang tidak bekerja secara formal di lembaga pemerintah ataupun swasta dan hanya menjadi ibu

rumah tangga, dan kalaupun mereka bekerja hanya secara sewaktu – waktu.

Dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara ini telah melaksanakan program pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan peningkatan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi 10

orang KTK (Korban Tindak Kekerasan) dengan menyiapkan desain pembangunan RPTC (Rumah

Persinggahan Trauma Centre).

Untuk kegiatan ibu – ibu dari PKK di 17 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2015

mengikuti Lomba Masak Menu Serba Ikan bertempat di Kota Arga Makmur, dengan hasil Kecamatan

Napal Putih sebagai juara 1. Kecamatan Ketahun dan Kecamatan Giri Mulya menduduki urutan ke-2 dan

ke-3.


MISI 8

Mendorong Berkembangnya Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Memiliki Karakter Kooperatif, Kolaboratif, Produktif dan Kompetitif

Tabel 3.44.

Pencapaian Target Kinerja Misi Mendorong Berkembangnya Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Memiliki Karakter Kooperatif, Kolaboratif, Produktif dan Kompetitif


24. Sasaran terbedayakannya organisasi kepemudaan daerah

1. Jumlah organisasi kepemudaan 9-10 organisasi 15 150

25. Sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama

1. Jumlah konflik antar umat beragama

0 kali 0 kali 100

26. Sasaran peningkatan kesadaran, kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai – nilai budaya daerah

1. Jumlah sanggar seni / kelompok kesenian

2 – 4 kelompok 17 kelompok 425

2. Jumlah pagelaran seni pertahun 3 – 4 kali 4 kali 100

Organisasi / Kelompok Pemuda yang ada di Kota Arga Makmur sendiri tercatat 15 jenis organisasi

yaitu :

1. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)

2. Forum Pemuda Peduli BU

3. AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia)

4. FKPPI (Forum Komunikasi Putra/Putri Purnawirawan Indonesia)

5. PP (Pemuda Pancasila)

6. IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah)

7. PDK Kosgoro BU (Pimpinan Daerah Kosgoro)

8. Gerakan Pemuda Ansor (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia)

9. OPPH (Organisasi Pemuda-Pemudi Hindu Aditya Bhuana)

10. Forum Aliansi Pemuda (APM)

11. Karang Taruna

12. PPI (Purna Paskibraka Indonesia) Bengkulu Utara

13. PPMI (Pemuda Prakarya Muda Indonesia)

14. RISMA (Remaja Islam Masjid)

15. PPM (Pemuda Panca Marga)

Untuk mendukung kegiatan pemuda dalam berolah raga, sarananya masih sangat perlu ditingkatkan

karena dari tahun 2012 tidak mengalami perkembangan peningkatan yang berarti seperti yang ditampilkan

pada tabel berikut.


Tabel 3.45. Sarana Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bengkulu Utara


2012 2013 2014 2015

1. Jumlah klub olahraga (unit) 68 70 70 70

2. Jumlah gedung olahraga 1 1 1 1

3. Jumlah organisasi pemuda 23 23 23 23

4. Jumlah organisasi olahraga 14 14 14 14

5. Jumlah kegiatan kepemudaan (kali) 4 4 4 4

6. Jumlah kegiatan olahraga 4 4 4 4

7. Jumlah lapangan olahraga 5 5 5 5

Sumber Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab.BU, 2015

Toleransi dan kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Bengkulu Utara sangat baik, dibuktikan

dengan selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Bengkulu Utara tidak pernah terjadi

konflik antar umat beragama.

Hanya terjadi beberapa kali demonstrasi dalam upaya penyampaian pendapat oleh warga Kabupaten

Bengkulu Utara kepada pemerintah. Dari Kantor Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Utara tercatat terjadi 18

kali demonstrasi di tahun 2012, 16 kali di tahun 2013 dan tahun 2014 serta 12 kali di tahun 2015. Akan

tetapi demonstrasi yang dilaksanakan berjalan damai tanpa ada konflik.

Situasi kegiatan keagamaan di Bengkulu Utara tetap tertib, ada 6 aliran yang ada di Bengkulu Utara

dalam dalam pengawasan terdiri dari : Khowarij, Tharengat Nagsabandiyah, Ahmadyah, AKI (Amanat

Keagungan Ilahi), Syiah/Ikatan Jamaah Ahlul dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Kegiatan pembinaan organisasi masyarakat dilakukan setiap tahun dengan mengikutsertakan

Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat. Sedangkan pembinaan politik daerah

dilakukan dengan mengikutsertakan 18 partai politik yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Intensitas

kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.46. Intensitas Pembinaan yang dilakukan Pemerintah


No. Sasaran Pembinaan Realisasi

2012 2013 2014 2015

1. LSM, Ormas dan OKP (kali) 1 1 1 2

2. Pembinaan politik daerah 0 0 1 7

3. Pakem 1 1 1 7

4. Monev 18 18 18 12

Sumber : Kantor Kesbangpol Kab.BU, 2015


Perkembangan bidang pariwisata juga belum menggembirakan perkembangannya karena masih

belum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.47. Perkembangan Bidang Pariwisata



2012 2013 2014

1. Kunjungan wisata (orang) 9.311 9.311 4.006

2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

0,04 0,04 0,04

3. Jumlah restoran 10 12 15

4. Jumlah penginapan/hotel 18 18 20

Sumber Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. BU, 2014

Permasalahan bidang kesenian di daerah adalah kurangnya minat dan kurangnya alat kesenian di

daerah – daerah sehingga cuma ada 17 buah grup kesenian yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

Selain itu tidak adanya gedung kesenian milik pemerintah sehingga dalam kegiatannya menyewa gedung

atau tempat untuk menyelenggarakan festival seni dan budaya. Tempat yang dijadikan penyelenggaraan

festival seni dan budaya ada 2 yaitu Balai Pertemuan Ratu Samban dan Gedung Olah Raga Sahri Romli.

Setiap tahun dilaksanakan Festival Budaya dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Arga Makmur dan

Festival Multi Etnis Festival Seni Siswa.

Ada 2 (dua) situs dan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu : Tugu Van

Amstel dan Rumah Bersejarah Napal Putih.


B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 dan

realisasinya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.48. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih (Kurang)

1. PENDAPATAN 996.474.735.428,00 991.782.810.357,21 (4.691.925.070,79)

2. BELANJA 1.079.168.066.339,00 960.238.872.248,18 (118.929.194.090,82)

SURPLUS / (DEFISIT) 82.693.330.911,00 31.543.938.109,03 114.237.269.020,03

3. PEMBIAYAAN 82.323.468.311,00 (1.000.000.000,00) 83.323.468.311,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan

369.862.600,00 30.543.938.109,03 30.913.800.709,03

Sumber : LRA, DPKAD Kab. BU, 2015

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.

996.474.735.428,00 namun terealisasi Rp.991.782.810.357,21 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.49. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

No Pendapatan Daerah Anggaran(Rp) Realisasi (Rp) Lebih (Kurang)

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 62.604.429.279,00 33.654.503.735,20 (28.949.925.543,80)

1.1. Hasil Pajak Daerah 10.445.000.000,00 7.498.813.423,00 (2.946.186.577,00)

1.2. Hasil Retribusi Daerah 3.850.000.000,00 2.591.315.003,00 (1.258.684.997,00)

1.3. Lain-lain PAD yang sah 48.309.429.279,00 23.564.375.309,20 (24.745.053.969,80)

2. PENDAPATAN TRANSFER 933.870.306.149,00 958.128.306.622,01 24.258.000.473,01

2.1. Transfer Pemerintah Pusat –

Dana Perimbangan

741.997.773.100,00 778.164.938.031,00 36.167.164.931,00

2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 11.200.000.000,00 19.209.568.995,00 8.009.568.995,00

2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

(SDM)

51.926.704.100,00 80.082.700.036,00 28.155.995.936,00

2.1.3. Dana Alokasi Umum 584.660.029.000,00 584.660.029.000,00 0,00

2.1.4. Dana Alokasi Khusus 94.211.040.000,00 94.212.640.000,00 1.600.000,00

2.2. Transfer Pemerintah Pusat -

Lainnya

155.372.533.049,00 155.372.533.000,00 (49,00)

2.2.1. Dana Penyesuaian 155.372.533.049,00 155.372.533.000,00 (49,00)

2.3. Transfer Pemerintah Provinsi 36.500.000.000,00 24.590.835.591,01 (11.909.164.408,99)

2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 36.500.000.000,00 24.590.835.591,01 (11.909.164.408,99)

JUMLAH PENDAPATAN 996.474.735.428,00 991.782.810.357,21 (4.691.925.070,79)

Sumber : LRA, DPKAD Kab.BU, 2015

Belanja Daerah

Realisasi pendapatan ditujukan untuk membiayai belanja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.50. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

No Belanja Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih (Kurang)(Rp)

1. BELANJA OPERASI 925.209.332.669,00 814.918.016.001,67 (110.291.316.667,33)

1.1. Belanja Pegawai 525.730.398.311,00 461.801.673.216,00 (63.928.725.095,00)

1.2. Belanja Barang 242.046.413.458,00 198.213.813.815,00 (43.832.599.643,00)

1.3. Belanja Subsidi 645.200.000,00 645.200.000,00 0,00

1.4. Belanja Hibah 32.505.328.600,00 30.735.328.600,00 (1.770.000.000,00)

1.5. Belanja Bantuan Sosial 560.000.000,00 110.000.000,00 (450.000.000,00)

1.6. Belanja Bantuan Keuangan 123.721.992.300,00 123.412.000.370,67 (309.991.929,33)

2. BELANJA MODAL 152.701.452.670,00 144.091.356.246,51 (8.610.096.423,49)

2.1. Belanja Peralatan dan Mesin 30.904.220.320,00 26.096.299.916,00 (4.807.920.404,00)

2.2. Belanja Bangunan dan Gedung 42.380.383.350,00 41.234.441.100,00 (1.145.942.250,00)

2.3. Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan 75.974.765.000,00 73.532.072.230,51 (2.442.692.769,49)

2.4. Belanja Aset Tetap Lainnya 3.442.084.000,00 3.228.543.000,00 (213.541.000,00)

3. BELANJA TAK TERDUGA 27.781.000,00 0,00 (27.781.000,00)

3.1. Belanja Tak terduga 27.781.000,00 0,00 (27.781.000,00)

4. TRANSFER 1.229.500.000,00 1.229.500.000,00 0,00

4.1. Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa

1.229.500.000,00 1.229.500.000,00 0,00

4.1.1. - Bagi Hasil Pajak 1.229.500.000,00 1.229.500.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 1.079.168.066.339,00 960.238.872.248,18 (118.929.194.090,82)


Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Tahun Anggaran 2015 dapat menutupi defisit anggaran yang dihasilkan dari belanja daerah yang

bersumber dari pendapatan daerah, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.51. Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

No Pembiayaan Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih (Kurang) (Rp)

1. PENERIMAAN DAERAH 83.323.468.311,00 0,00 (83.323.468.311,00)

1.1.

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)

83.323.468.311,00 0,00 (83.323.468.311,00)

2. PENGELUARAN DAERAH 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

2.1.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 82.323.468.311,00 (1.000.000.000,00) (83.323.468.311,00)


Anggaran per SKPD

Anggaran yang ditetapkan sebelum perubahan untuk 32 Dinas/Instansi, 17 kecamatan dan 5

kelurahan berupa anggaran untuk belanja langsung untuk tahun 2015 seperti pada tabel berikut ini :


Tabel 3.52. Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015

No.

SKPD Jumlah (Rp)

1 2 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 42.665.203.500,00

2. Dinas Kesehatan 21.354.839.600,00

3. Rumah Sakit Umum Daerah 34.233.470.100,00

4. Dinas Pekerjaan Umum 89.500.529.600,00

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.747.000.000,00

6. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi 2.592.855.100,00

7. Badan Lingkungan Hidup 4.500.000.000,00

8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.037.450.000,00

9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 3.737.512.600,00

10. Dinas Sosial 1.998.772.600,00

11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7.411.996.800,00

12. Badan Narkotika Kabupaten 885.230.000,00

13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.562.916.000,00

14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.071.762.000,00

15. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

1.201.300.000,00

16. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 3.483.386.500,00

17. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.534.150.000,00

18. Satuan Polisi Pamong Praja 5.602.725.800,00

19. Sekretariat Daerah 32.260.350.800,00

20. Sekretariat DPRD 26.500.010.200,00

21. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 14.865.426.400,00

22. Dinas Pendapatan Daerah 3.560.181.000,00

23. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 4.522.659.728,00

24. Inspektorat Daerah 2.798.606.000,00

25. Kantor Camat Air Besi 927.035.000,00

26. Kantor Camat Air Napal 904.865.000,00

27. Kantor Camat Arga Makmur 879.035.000,00

28. Kantor Camat Batik Nau 1.016.670.000,00

29. Kantor Camat Enggano 1.070.249.000,00

30. Kantor Camat Giri Mulya 815.249.000,00

31. Kantor Camat Kerkap 1.003.981.000,00

32. Kantor Camat Ketahun 1.005.071.500,00

33. Kantor Camat Lais 860.184.000,00

34. Kantor Camat Napal Putih 1.013.110.000,00

35. Kantor Camat Padang Jaya 813.000.000,00

36. Kantor Camat Putri Hijau 1.138.163.000,00

37. Kantor Camat Hulu Palik 1.054.075.000,00

38. Kantor Camat Air Padang 1.022.476.000,00

39. Kantor Camat Arma Jaya 1.080.699.000,00

40. Kantor Camat Tanjung Agung Palik 1.015.920.000,00

41. Kantor Camat Ulok Kupai 1.141.612.000,00

42. Kantor Lurah Pasar Lais 179.017.000,00

43. Kantor Lurah Lubuk Durian 109.770.000,00

44. Kantor Lurah Purwodadi 166.740.000,00

45. Kantor Lurah Gunung Alam 107.759.000,00

46. Kantor Lurah Kemumu 158.915.000,00

47. Badan Ketahahan Pangan dan Penyuluh Pertanian 5.792.435.000,00

48. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 2.820.300.200,00

49. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 765.698.000,00

50. Dinas Pertanian dan Peternakan 11.234.715.200,00

51. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 6.579.229.900,00

52. Dinas Pertambangan dan Energi 7.016.062.100,00

53. Dinas Kelautan dan Perikanan 8.541.734.000,00

54. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.029.797.100,00

Total Belanja Langsung 383.891.901.328,00

Sumber : DPKAD Kab. BU, 2015


Adapun Realisasi keuangan Belanja Langsung yang dilaksanakan oleh SKPD yang ada dalam

lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan (APBD ditambah

APBD-P) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.53. Realisasi Anggaran Belanja Langsung SKPD

Tahun Anggaran 2015 No.

SKPD Anggaran (Rp) Realisasi(Rp) Saldo Anggaran %

1 2 3 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 41,764,420,200.00 39,463,434,378.00 (2,300,985,822.00) 94,49

2. Dinas Kesehatan 32,073,679,900.00 22,339,331,865.00 (9,734,348,035.00) 69,65

3. Rumah Sakit Umum Daerah 36,504,277,700.00 8,136,566,560.00 (28,367,711,140.00) 22,28

4. Dinas Pekerjaan Umum 91,367,796,600.00 88,304,644,790.00 (3,063,151,810.00) 96,65

5. Bappeda 4,765,225,000.00 3,089,203,869.00 (1,676,021,131.00) 64.83

6. Dinas Perhubungan, dan Infokom 2,592,855,100.00 2,201,208,594.00 (391,646,506.00) 84,89

7. Badan Lingkungan Hidup 4,623,578,000.00 4,577,698,482.00 (45,879,518.00) 99,01

8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2,054,450,000.00 1,520,630,272.00 (533,819,728.00) 74,02

9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 4,137,512,600.00 4,090,148,325.00 (47,364,275.00) 98,85

10. Dinas Sosial 2,407,422,600.00 2,242,568,188.00 (164,854,412.00) 93,15

11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8,153,024,800.00 6,614,960,498.00 (1,538,064,302.00) 81,13

12. Badan Narkotika Kabupaten 885,230,000.00 882,534,750.00 (2,695,250.00) 99,70

13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3,263,986,500.00 2,608,747,929.00 (655,238,571.00) 79,92

14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2,071,762,000.00 1,792,784,024.00 (278,977,976.00) 86,53

15. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 3,483,386,500.00 3,128,367,283.00 (355,019,217.00) 89,91

16. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3,234,150,000.00 3,084,143,325.00 (150,006,675.00) 95,36

17. Satuan Polisi Pamong Praja 5,868,368,700.00 4,441,386,571.00 (1,426,982,129.00) 75,68

18. Sekretariat Daerah 35,455,554,500.00 28,236,580,901.00 (7,218,973,599.00) 79,64

19. Sekretariat DPRD 29,639,900,200.00 27,901,470,530.00 (1,738,429,670.00) 94,14

20. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 15,914,592,600.00 12,988,488,462.00 (2,926,104,138.00) 81,61

21. Dinas Pendapatan Daerah 3,560,181,000.00 3,353,155,900.00 (207,025,100.00) 94,18

22. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 4,522,659,728.00 3,762,039,933.00 (760,619,795.00) 83,18

23. BPMPPTSP 1,583,762,200.00 1,372,110,930.00 (211,651,270.00) 86,64

24. Inspektorat Daerah 3,033,269,400.00 3,009,064,720.00 (24,204,680.00) 99,20

25. Kantor Camat Air Besi 927,035,000.00 907,642,312.00 (19,392,688.00) 97,91

26. Kantor Camat Air Napal 904,865,000.00 678,092,500.00 (226,772,500.00) 74,94

27. Kantor Camat Arga Makmur 879,035,000.00 718,249,469.00 (160,785,531.00) 81,71

28. Kantor Camat Batik Nau 1,016,670,000.00 1,015,735,673.00 (934,327.00) 99,91

29. Kantor Camat Enggano 1,070,249,000.00 800,545,464.00 (269,703,536.00) 74,8

30. Kantor Camat Giri Mulya 815,249,000.00 646,414,142.00 (168,834,858.00) 79,29

31. Kantor Camat Kerkap 1,003,981,000.00 849,437,000.00 (154,544,000.00) 84,61

32. Kantor Camat Ketahun 1,005,071,500.00 804,074,800.00 (200,996,700.00) 80,00

33. Kantor Camat Lais 860,184,000.00 611,268,633.00 (248,915,367.00) 71,06

34. Kantor Camat Napal Putih 1,013,110,000.00 876,117,900.00 (136,992,100.00) 86,49

35. Kantor Camat Padang Jaya 813,000,000.00 489,502,157.00 (323,497,843.00) 60,21

36. Kantor Camat Putri Hijau 1,138,163,000.00 847,099,600.00 (291,063,400.00) 74,45

37. Kantor Camat Hulu Palik 1,054,075,000.00 452,699,540.00 (601,375,460.00) 42,95

38. Kantor Camat Air Padang 1,022,476,000.00 1,020,102,500.00 (2,373,500.00) 99,77

39. Kantor Camat Arma Jaya 1,080,699,000.00 972,306,676.00 (108,392,324.00) 89,97

40. Kantor Camat Tanjung Agung Palik 1,015,920,000.00 889,026,700.00 (126,893,300.00) 87,51

41. Kantor Camat Ulok Kupai 1,141,612,000.00 1,141,153,000.00 (459,000.00) 99,96

42. Kantor Lurah Pasar Lais 179,017,000.00 154,215,500.00 (24,801,500.00) 86,15

43. Kantor Lurah Lubuk Durian 109,770,000.00 99,367,281.00 (10,402,719.00) 90,52

44. Kantor Lurah Purwodadi 177,240,000.00 175,692,084.00 (1,547,916.00) 99,13

45. Kantor Lurah Gunung Alam 107,759,000.00 106,664,050.00 (1,094,950.00) 98,98

46. Kantor Lurah Kemumu 158,915,000.00 157,154,161.00 (1,760,839.00) 98,89

47. Badan Ketahahan Pangan & Penyuluh Pertanian 5,792,435,000.00 5,614,988,670.00 (177,446,330.00) 96,94

48. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes 3,320,300,200.00 3,036,333,620.00 (283,966,580.00) 91,45

49. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 765,698,000.00 738,105,956.00 (27,592,044.00) 96,40

50. Dinas Pertanian dan Peternakan 23,619,615,200.00 23,416,181,929.00 (203,433,271.00) 99,14

51. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 6,579,229,900.00 6,359,534,330.00 (219,695,570.00) 96,66

52. Dinas Pertambangan dan Energi 7,016,062,100.00 6,066,455,574.51 (949,606,525.49) 86,46

53. Dinas Kelautan dan Perikanan 9,305,057,800.00 9,113,771,314.00 (191,286,486.00) 97,98

54. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6,649,797,600.00 6,552,040,766.00 (97,756,834.00) 98,53

Total Belanja Langsung 423.133.474,528

Sumber : DPKAD Kab. BU, 2015


Target dan Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Pembiayaan daerah Kabupaten Bengkulu Utara antara lain digunakan untuk membiayai kegiatan –

kegiatan strategis yang ada di SKPD dalam Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun program dan kegiatan

strategis yang dilaksanakan oleh SKPD eselon II dan eselon III mandiri adalah sebagai berikut :

Tabel 3.54. Target dan Realisasi Keuangan

Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015

Misi 1

No Program Kegiatan % Pen

capaian Hasil Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp)

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1. Penanganan Daerah Rawan Pangan

68.000.000,00 68.000.000,00 100

2. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

55.000.000,00 50.754.775,00 92,28

3. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

65.000.000,00 62.561.900,00 96,25

4. Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Gizi

165.000.000,00 158.198.000,00 95,88

5. Pengembangan Kelembagaan Pangan

85.000.000,00 83.132.800,00 97,80

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

6. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

101.000.000,00 97.696.000,00 96,73

7. Pekan daerah (PEDA) kontak petani nelayan andalan

250.000.000,00 249.707.000,00 99,88

8. Rembug KTNA 114.500.000,00 114.499.700,00 100

9. Lomba kelompok tani 50.000.000,00 49.631.650,00 99,26

10. Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani

100.000.000,00 99.884.500,00 99,88

3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

11. Pembinaan Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat

275.500.000,00 273.285.950,00 99,20

12. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan

76.500.000,00 76.337.600,00 99,79

4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

13. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

50.000.000,00 42.825.000,00 85,65

14. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

100.000.000,00 99.893.000,00 99,89

15. Pelatihan dan bimbingan teknologi okulasi

155.000.000,00 155.000.000,00 100


Misi 1



16. Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman

75.000.000,00 74.971.000,00 99,96

17. Pengembangan Pertanian Organik

50.000.000,00 50.000.000,00 100

5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

18. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

100.000.000,00 93.360.000,00 93,36

19. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

206.000.000,00 205.475.000,00 99,75

20. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

3.450.000.000,00 3.331.271.700,00 96,56

21. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

322.500.000,00 322.055.250,00 99,86

22. Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan

50.000.000,00 49.400.000,00 98,80

23. Pengembangan Bibit Unggul/Holtikultura

134.300.000,00 130.650.000,00 97,28

24. Penyedian Sarana, Prasarana dan Infrastruktur pertanian (Pendampingan Dana TP) Tanaman Pangan

1.200.000.000,00 1.197.232.000,00 99,77

25. Peningkatan mutu intensifikasi pada tanaman

45.000.000,00 42.194.500,00 93,77

26. Pembangunan sarana prasarana dan produksi perkebunan

994.000.000,00 979.161.660,00 98,51

27. Koordinasi penyelenggaraan program revitalisasi perkebunan

65.650.000,00 65.611.200,00 99,94

28. penyediaan infrastruktur peningkatan produksi dan produktivitas pertanian

5.893.315.200,00 5.835.702.600,00 99,02

29. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (sharing APBN)

150.000.000,00 150.000.000,00 100

30. Pengamatan dan pengendalian OPT hartikultura

169.000.000,00 164.041.900,00 97,07

31. Peningkatan prasarana, saranah dan oprasional UPTD hortikultura

164.000.000,00 140.862.400,00 85,89

32. Fasilitasi pembiayaan pertanian (pendamping pengembangan usaha agribisnis pedesaan)

90.000.000,00 87.600.000,00 97,33

33. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

12.384.900.000,00 12.337.457.000,00 99,62

34. Pengadaan Bibit Bersubsidi Tanaman Perkebunan dengan Memberdayakan UPK

365.505.000,00 363.837.000,00 99,54


Misi 1



35. Pemantauan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan

100.000.000,00 100.000.000,00 100

6. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan

36. Penyusunan Program BP4K, BP, WKPP

75.000.000,00 75.000.000,00 100

37. Pertemuan Penyuluh 175.000.000,00 171.158.150,00 97,80

38. Operasional Balai Penyuluh Kecamatan

100.000.000,00 95.307.500,00 95,31

7. Peningkatan Pertanian dan Peternakan

39. Pengadaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan

252.410.000,00 243.149.000,00 96,33

8. Program

peningkatan produksi hasil peternakan

40. Pelayanan kesehatan hewan 200.000.000,00 199.805.000,00 99,9

41. Peningkatan Pengawasan Obat/Vaksin ternak

125.000.000,00 125.000.000,00 100

42. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

60.000.000,00 59.600.000,00 99,33

43. Operasional Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan Argamakmur

50.000.000,00 49.999.000,00 100

44. Operasional Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan kerkap

38.000.000,00 38.000.000,00 100

9. Program peningkatan produksi hasil peternakan

45. Pengembangan agribisnis peternakan

100.000.000,00 100.000.000,00 100

46. Pengembangan pembibitan peternakan perdesaan

175.000.000,00 175.000.000,00 100

10. Program Peningkatan prasaaranah Hasil produksi Peternakan

47. Penyuluhan Distribusi Pemasaran atas Hasil Produksi Peternak Masyarakat

100.000.000,00 92.470.000,00 92,47

48. Operasional rumah potong hewan (RPH) Argamakmur

70.000.000,00 70.000.000,00 100

49. Operasional rumah potong hewan (RPH) Ketahun

50.000.000,00 50.000.000,00 100

11. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

50. Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan

290.575.000,00 290.575.000,00 100

51. Orientasi dan pemeliharaan batas hutan dan pengadaan alat survey lapangan

118.500.000,00 114.210.000,00 96,38

52. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pengusahaan Hutan

70.000.000,00 67.365.800,00 96,24

53. Pengendalian Kawasan Hutan

100.000.000,00 98.525.750,00 98,53

12. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

54. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

145.000.000,00 140.876.900,00 97,16


Misi 1



55. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1.838.502.900,00 1.714.330.600,00 93,25

13. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

56. Peningkatan kinerja polisi kehutanan

85.000.000,00 85.000.000,00 100

57. Pengamanan kawasan hutan dan pemberantasan illegal logging

190.000.000,00 190.000.000,00 100

58. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Kehutanan

80.000.000,00 51980000 64,98

14. Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan

59. Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

75.000.000,00 75.000.000,00 100

15. Program perencanaan dan pengembangan hutan

60. Pengelolaan Kawasan Hutan Wisata

60.000.000,00 58.950.000,00 98,25

61. Optimasi KPH 100.000.000,00 100.000.000,00 100

16. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

62. Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir

150.000.000,00 149.693.870,00 99,80

63. Sosialisasi Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir

104.118.500,00 103.998.400,00 99,88

17. Program pengembangan budidaya perikanan

64. Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar

763.323.800,00 760.632.750,00 99,65

65. Pembinaan Kelompok Pembudidayaan Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat Kawasan Minapolitan

50.000.000,00 50.000.000,00 100

66. Temu Usaha Pelaku Perikanan Budidaya

50.000.000,00 50.000.000,00 100

18. Program pengembangan perikanan tangkap

67. DAK Perikanan (Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya)

5.728.391.500,00 5.637.512.500,00 98,41

68. Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan

100.000.000,00 77.997.000,00 78

69. Pelatihan dan Pembinaan Nelayan

150.000.000,00 141.550.100,00 94,37

19. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

70. Penunjang Promosi Prodak-prodak Hasil Perikanan

150.000.000,00 149.868.900,00 99,91

71. Diversifikasi Pengelolahan Ikan

100.000.000,00 100.000.000,00 100

72. Temu Koordinasi Penyuluh Perikanan

75.000.000,00 74.983.900,00 99,98


Misi 1



20. Penyusunan Perencanaan Program, Publikasi Perikanan & Kelautan di Media Masa dan Pelaporan

73. Perencanaan Teknis kelautan dan perikanan

500.000.000,00 484.820.200,00 96,96

74. Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Pulau Enggano

150.000.000,00 145.615.900,00 97,08

21. Program

perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

75. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

87.570.000,00 87.485.350,00 99,90

22. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

76. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

43.000.000,00 42.548.000,00 98,95

77. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

70.578.000,00 65.450.050,00 92,73

78. Pelayanan ketersediaan kebutuhan masyarakat

123.480.000,00 122.379.450,00 99,11

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

79. Operasional Pelayanan UPTD Pasar Purwodadi

77.000.000,00 75.917.300,00 98,59

80. Operasional Pelayanan UPTD Pasar Ketahun

31.600.000,00 24.551.300,00 77,69

23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

81. Pembangunan Pasar 2.322.849.000,00 2.286.611.077,00 98,44

82. Penataan Pasar 1.711.688.100,00 1.701.823.500,00 99,42

24. Program pengembangan industri kecil dan menengah

83. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri

39.982.000,00 38.482.000,00 96,25

84. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Agro

63.000.000,00 63.000.000,00 100

25. Program

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

85. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi

80.000.000,00 74.497.000,00 93,12

86. Penyuluhan pajak dan Retribusi Daerah

30.000.000,00 29.700.000,00 99,00

87. Perhitungan Pajak Dan retribusi Daerah

100.176.700,00 100.176.700,00 100

88. Perhitungan Pajak,retribusi daerah, penertipan dan penyampaian SKP/SKR

150.000.000,00 149.912.000,00 99,94

89. Pembinaan dan Upaya Peningkatan Penerimaan PBB

130.000.000,00 127.400.000,00 98,00


Misi 1



90. Optimalisasi Penerimaan pajak dan retribusi Daerah

225.000.000,00 223.976.400,00 99,55

91. Penyampaian SPPT PBB 290.400.000,00 290.400.000,00 100

92. Pengolahan sistem angsuran dan retribusi daerah

175.000.000,00 174.436.500,00 99,68

93. Pendataan dan pemutahiran objek pajak PBB

220.000.000,00 204.929.600,00 93,15

94. Pengolahan prosedur administrasi keberatan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi

90.000.000,00 88.511.000,00 98,35

95. Pemutahiran dan pengolahan data pajak daerah

89.600.000,- 85.127.000,00 95,01

96. Pengelolahan BPHTB 100.000.000,00 98.781.400,00 98,78

26. Program

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

97. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

80.000.000,00 47.693.000,00 59,62

27. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

98. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah

105.000.000,00 74.326.500,00 70,79

99. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah

250.000.000,00 250.000.000,00 100

28. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

100. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

110.000.000,00 104.050.000,00 94,59

101. Identifikasi Kelembagaan UPKD BRDP

60.000.000,00 52.778.000,00 87,96

102. Revitalisasi Kelembagaan dan Penilaian Koperasi Berprestasi

65.000.000,00 63.750.000,00 98,08

29. Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi

103. Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi

110.000.000,00 110.000.000,00 100

30. Pemberdayaan Fasilitasi Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

104. Pembinaan simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

60.000.000,00 56.285.000,00 93,81

105. Penilaian Koperasi dan LKM Penerima Dana Bergulir

48.000.000,00 44.500.000,00 92,71

106. Penyaluran Dana Bergulir Kepada Koperasi dan LKM

85.000.000,00 84.600.000,00 99,53


Misi 2


capaian Hasil Uraian Target Realisasi

1. Program pengembangan data/informasi

1. Penyusunan profile daerah 160.000.000,00 144.899.000,00 90,56

2. Penyusunan Basis Data Kabupaten Bengkulu Utara

220.000.000,00 168.050.000,00 76,39

3. Publikasi Data Statistik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

200.000.000,00 166.413.900,00 83,21

2. Program perencanaan pembangunan daerah

4. Penyusunan rancangan RKPD

290.000.000,00 276.987.500,00 95,51

5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksana rencana pembangunan daerah (RAKORDAL)

200.000.000,00

180.890.150,00 90,45

6. Penyusunan Pedoman Umum Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

171.000.000,00 126.113.000,00 73,75

7. Kajian Permasalahan-permasalahan Krusial yang ada di kabupaten Bengkulu Utara

210.000.000,00

160.733.642,00 76,54

8. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

250.000.000,00 165.698.700,00 66,28

3. Program perencanaan pembangunan ekonomi

9. Penyusunan Rencana, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi

135.000.000,00 91,428,700,00 67,72

4. Program pembangunan sosial budaya

10. Penyusunan Rencana, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya

100.000.000,00 92.654.050,00 92,65

11. Penyusunan Rencana, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang SDM

185.000.000,00 139.821.600,00 75,58

12. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

140.000.000,00 124.695.500,00 89,07

5. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

13. Penyusunan Rencana monitoring dan evaluasi pembangunan bidang sda

190.000.000,00 134.751.749,00 70,92

14. Penyusunan Rencana Monitoring dan evaluasi bidang perhubungan dan lingkungan hidup

244.500.000,00 174.302.700,00 71,29

15. Penyusunan Rencana Pengendalian bidang tata ruang dan prasarana fisik

418.225.000,00 283.866.700,00 67,87

6. Program Penataan Daerah Otonom Baru

16. Monitoring Penataan Wilayah, Pengembangan Wilayah dan Penyelenggaraan Pemerintahan

128.680.000,00 127.930.000,00 99,42


Misi 2



17. Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan

221.500.000,00 221.305.000,00 99,91

18. Pembinaan Kewilayahan 160.000.000,00 139.975.550,00 87,48

7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

19. Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis TTG

95.000.000,00 88.254.400,00 92,90

20. Gelar ttg nasional 140.000.000,00 139.920.900,00 99,94

8. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

21. Bimtek Pengelolaan Pasar Desa bagi Aparatur Desa

45.000.000,00 38.800.000,00 86,22

22. Fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes)

85.000.000,00 71.842.200,00 84,52

9. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

23. Perlombaan Desa dan Kelurahan

250.000.000,00 229.428.410,00 91,77

24. Gotong Royong 195.000.000,00 175.213.950,00 89,85

25. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

300.000.000,00 282.935.000,00 94,31

26. Fasilitasi Masyarakat Adat dan Sosial

85.000.000,00 79.093.400,00 93,05

10. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

27. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

459.000.000,00 440.866.310,00 96,05

28. Pemberian Uang Purna Bhakti Kades

85.000.000,00 84.500.000,00 99,41

29. Pengendalian Dana Bagi Hasil Untuk Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara

50.000.000,00 49.911.100,00 99,82

30. Pengendalian Dana Hibah Kantor/Pemerintahan Desa

44.000.000,00 43.946.000,00 99,88

31. Pengendalian Alokasi Dana Desa (ADD)

304.000.000,00 271.762.000,00 89,40

32. Monitoring dan Evaluasi Percepatan Dana Desa

500.000.000,00 375.338.600,00 75,07

11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

33. Pemilihan dan Pelantikan Kades dan BPD

215.937.500,00 212.600.000,00 98,45

12. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

34. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

200.000.000,00 200.000.000,00 100


Misi 2



13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

35. Rehabilitas Fasilitas Umum 1.976.300.000,00 1.567.645.000,00 79,32

14. Program pembangunan jalan dan Jembatan

36. Pembangunan jembatan 2.045.000.000,00 2.026.565.000,00 99,10

37. Transportasi Perdesaan (DAK)

4.824.500.000,00 4.549.552.908,00 94,30

38. Pembangunan Jembatan Perdesaan

319.038.000,00 317.716.000,00 99,59

15. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

39. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.257.000.000,00 1.236.567.000,00 98,37

40. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1.494.000.000,00 1.466.426.000,00 98,15

16. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

41. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

500.000.000,00 494.616.500,00 98,92

42. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (RPJI)

567.156.000,00 565.415.100,00 99,69

43. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa

592.555.000,00 588.892.400,00 99,38

44. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah I

3.843.742.500,00 3.796.187.563,00 98,76

45. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

739.605.000,00 722.460.629,00 97,68

17. Program pembangunan infrastruktur pedesaan

46. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

4.671.118.500,00 4.597.127.800,00 98,42

47. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

2.257.250.000,00 2.241.183.000,00 99,29

18. Program Peningkatan Jalan & Jembatan

48. Peningkatan Jalan 15.591.375.000,00 14.569.534.563,00 93,45

49. Peningkatan Jembatan 1.639.715.000,00 1.629.571.000,00 99,38

50. Peningkatan Jalan Hotmix (DAK)

12.118.999.000,00 11.938.528.544,00 98,51

19. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

51. Operasional TPA Rama Agung Arga Makmur

203.207.500,00 201.958.250,00 99,39

52. Operasional Kendaraan Angkutan Sampah dan Mesin rumput

679.103.000,00 663.681.200,00 97,73

20. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

53. Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

659.141.900,00 658.208.879,00 99,86

21. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

54. Penunjang Program Adipura 959.760.800,00

898.064.500,00 93,57


Misi 2



22. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

55. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

450.000.000,00 400.663.200,00 89,04

23. Pogram peningkatan pelayanan Angkutan

56. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan Angkutan

75.525.000,00 70.361.800,00 93,16

57. Pengawasan dan pengendalian pelabuhan Khusus ASDP

51.000.000,00 51.000.000,00 100,00

58. Pengawasan lalu lintas angkutan laut

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

24. Program pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas

59. Pengadaan sarana lalulintas jalan

517.397.400,00 514.591.000,00 99,46

25. Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi

60. Pengendalian dan Pengawasan Kapasitas Angkutan

92.000.000,00 77.786.400,00 84,55

26. Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan

61. Pengawasan Usaha Bidang Pertambangan Umum

300.000.000,00 256.321.600,00 85,44

62. Pemutahiran data Geologi dan Pengawasan Eksplorasi

480.000.000,00 466.394.800,00 97,17

63. Pembinaan Usaha Pertambangan Rakyat

162.698.000,00 126.432.672,00 77,71

64. Pendataan Pemakaian Air Permukaan Dan Air Bawah Tanah

70.000.000,00 58.666.500,00 83,81

27. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

65. Pembangunan Lampu Jalan 200.000.000,00 194.138.500,00 97,07

66. Pemeliharaan Lampu Jalan 200.000.000,00 185.193.600,00 92,60

67. Pembangunan Sarana/Prasarana Energi Pedesaan (DAK)

248.761.100,00 239.951.900,00 96,46

28. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Migas Penertiban Usaha Migas

68. Penertiban Usaha Migas 90.000.000,00 38.932.656,00 43,26

29 Program pengembangan wilayah transmigrasi

69. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

100.000.000,00 98.872.100,00 98,87

70. Pembinaan Ketransmigrasian

521.101.500,00 504.658.700,00 96,84

71. Pengembangan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigrasi

150.000.000,00 132.369.160,00 88,25


Misi 2



72. Penyediaan Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara

601.070.500,00 372.480.400,00 61,97

73. Penempatan Trasmigran 100.000.000,00 55.706.200,00 55,71

30. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

74. Pemantauan Kualitas Lingkungan

150.000.000,00 148.813.000,00 99,21

75. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

245.000.000,00 244.796.500,00 99,92

76. Operasional Laboratorium Lingkungan

167.520.000,00 149.247.500,00 89,09

77. Pemantauan Kualitas Air Sungai

200.000.000,00 199.752.100,00 99,88

31. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

78. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

572.141.500,00 570.372.100,00 99,69

32. Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

79. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup

2.008.094.400,00

1.998.165.400,00

99,51

33. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

80. Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat

86.025.000,00 80.650.000,00 93,75

34. Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam

81. Manajemen Peralatan dan Logistik

125.000.000,00 116.975.00,00 93,58

82. Operasional Pusdalop PB Bengkulu Utara

464.502.500,00 98.499.000,00 21,21

83. Peningkatan Kapasitas TRCD Penanganan Bencana dan Bahaya Kebakaran Kabupaten

714.000.000,00 567.530.100,00 79,49

84. Pemantauan Daerah Rawan Bencana dan Rakorda PB

1.250.944.000,00 1.226.419.900,00 98,04

85. Penyebaranluasan Informasi Kebencanaan

115.000.000,00 114.500.000,00 99,57

86. Peningkatan Pengoperasian Speedbord dan Perahu Karet untuk Penanganan Bencana

121.600.000,00 96.723.000,00 79,54

35. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

87. Inventarisasi dan identifikasi kerusakan akibat bencana

149.000.000,00 117.161.000,00 78,63

88. Pengadaan bahan stimulan penanggulangan bencana

250.000.000,00 231.282.000,00 92,51


Misi 3


capaian Hasil

Uraian Target Realisasi

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Kabupaten Exspo 338.363.650,00 260.174.000,00 76,89

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

2. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

27.000.000,00 27.000.000,00 100

3. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

114.000.000,00 105.928.200,00 92,92

4. sosialisasi kebijakan dan peraturan penanaman modal dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif

49.900.000,00 47.927.150,00 96,05

5. Pelayanan Perizinan dan Pengedalian Penanaman Modal

160.000.000,00 148.125.000,00 92,58

6. Pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

125.471.150,00 103.712.850,00 82,66


7. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah

200.000.000,00 154.800.000,00 77,40

4. Program peningkatan dan pengembangan ekspor

8. Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

275.844.000,00 275.840.000,00 100

9. UPTD Pengembangan Dan Promosi

70.000.000,00 55.992.413,00 79,99

10. Pelaksanaan Pekan Raya

306.000.000,00 305.218.000,00 99,74


11. Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan BUMD

200.000.000,00 154.800.000,00 77,40

12. Evaluasi Pelaksanaan Penyertaan Modal

140.000.000,00 136.814.820,00 97,72

6. Program Pengembangan Keuangan Daerah

13. Koordinasi dan Monitoring Pinjaman dan Investasi Daerah

150.000.000,00 147.758.000,00 98,51


Misi 4

No Program

Kegiatan % Pen

capaian Hasil


1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

1. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

530.000.000,00 449.069.850,00 84,73

2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

530.000.000,00 523.751.700,00 98,82

3. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

100.000.000,- 93.419.500,00 93,42

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

4. Pelatihan Penyuluhan Kurikulum

250.000.000,00 242.926.400,00 97,17

5. Penyediaan

Beasiswa Transisi 200.000.000,00 195.150.000,00 97,58

6. Peningkatan Sarana

dan Prasarana Bidang Pendidikan

15.106.886.400,00 14.475.306.350,00 95,82

7. Penyelengaraan

Paket A dan B Setara SD dan SMP

100.000.000,00 57.902.200,00 57,90

3. Program Pendidikan Menengah

8. Pelatihan Penyusunan kurikulum

75.000.000,00 75.000.000,00 100

9. Penyediaan beasiswa

bagi keluarga tidak mampu

100.000.000,00 100.000.000,00 100

10. Penyelenggaraan

paket C setara SMU 65.000.000,00 65.000.000,00 100

11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Untuk SMA/SMK

8.939.885.200,00 8.678.755.161,00 97,08

4. Program Pendidikan Non Formal

12. Pemberian bantuan operasional pendidikan Non Formal

150.000.000,00 149.890.400,00 99,93

13. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

80.000.000,00 79.780.000,00 99,73

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

14. Pelaksanaan Sertifikasi pendidik

75.000.000,00 75.000.000,00 100,00

15. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

65.000.000,00 65.000.000,00 100,00

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

16. Pembinaan Siswa OSN SD/MI, SLTP dan SLTA

100.000.000,00 94.940.200,00 94,94

17. Penyelenggaraan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

1.500.000.000,00 1.439.843.326,00 95,99


18. Operasional Pelaksanaan UAN-UAS dan Try Out SD, SMP dan SLTA

400.000.000,00 399.853.300,00 99,96

19. Operasional Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

60.000.000,00 51.906.350,00 86,51

20. Pembinaan Manajemen Pendidikan

250.000.000,00 249.273.300,00 99,71

21. Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan

250.000.000,00 233.204.148,00 93,28

22. Oloimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SD

329.216.700,00 164.078.300,00 49,84

23. Penyusunan Data Bidang Pendidikan

235.400.000,00 225.517.500,00 95,80

24. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Tingkat SMP, SMA dan SMK

150.000.000,00 137.000.000,00 91,33

25. Operasional Pelaksanaan UAN - UAS dan Try Out SMP dan SMK

250.000.000,00 250.000.000,00 100,00

26. Pembinaan Siswa OSN SLTP dan SLTA

100.000.000,00 100.000.000,00 100.,00

27. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

121.915.000,00 121.888.887,00 99,98

28. Pembinaan Siswa SMA dan SMK

60.000.000,00 60.000.000,00 100,00

7. Program Pembinaan Pendidikan Tinggi

29. Dukungan Fasilitas Perkuliahan Mahasiswa Pada FKIP UNIB, UNRAS dan Perguruan Tinggi Ternama

220.000.000,00 220.000.000,00 100,00

30. Penyediaan Jasa Guru Bantu Daerah

6.966.000.000,00 6.373.298.250,00 91,49

8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

31. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

53.643.500,00 52.979.750,00 98,76

32. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

26.672.000,00 26.667.700,00 99,98

33. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan

74.653.500,00 73.623.400,00 98,62


34. Pengadaan,pengelolahan buku perpustakaan & bahan-bahan perpustakaan

83.931.000,00 83.897.000,00 99,96

9. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

35. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

79.700.000,00 79.640.500,00 99,93

10. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

36. Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.859.222.000,00 1,852,119,740.00 99,62

11. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

37. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

3.171.100.900,00 3.156.197.800,00 99,53

38. Perbaikan gizi

masyarakat 142.800.000,00 134,866,250.00 94,44

39. Peningkatam Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana

28.200.000,00 25.837.000,00 91,62

40. Penyediaan biaya

operasional dan Pemeliharaan

400.000.000,00 391.550.100,00 97,89

41. Pembinaan

Kesehatan Tadisional 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00

42. Penigkatan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

35.000.000,00 32.639.050,00 93,25

43. Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan/P3K dan Bakti Sosial

170.000.000,00 170.000.000,00 100,00

44. Monev & pelaporan Kinerja Tenaga Kesehatan, Puskesmas & Putu Bersih Berprestasi

54.000.000,00 52.475.000,00 97,18

45. Pengadaan Alat-alat

Sarana Medis dan Non Medis

1.649.034.000,00 1.635.892.399,00 99,20

46. Jaminan Kesehatan

Masyarakat Daerah 12.378.683.800,00 3.608.708.787,00 29,15

47. Sinergi Program Tugas Perbantuan Pembangunan RS Pratama

59.974.780,00 49.063.900,00 81,81

48. Penyediaan Biaya Operasional Rujukan Rumah Sakit Enggano

300.000.000,00 299.887.500,00 99,96

49. Peningkatan Kualitas

Layanan Kesehatan 7.000.000.000,00 6.957.375.660,00 99,39

12. Program Pengawasan Obat dan Makanan

50. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

114.507.600,00

114.107.600,00 99,65


13. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

51. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

77.832.000,00

77.832.000,00 100,00

52. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

37.600.000,00 37.280.000,00 99,15

53. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

37.600.000,00 37.370.000,00 99,39

54. Pendidikan Kesehatan Berbasis Masyarakat

30.550.000,00 30.550.000,00 100,00

55. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

37.600.000,00 37.585.000,00 99,96

14. Program Jaminan Sosial

56. Penilaian Sekolah Sehat

370.500.000,00 366.416.500,00 98,9

15. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

57. Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Kualitas Air

565.929.940,00 563.799.380,00 99,62

58. Penyediaan pengelolaan air bersih / limbah

101.700.000,00 101.688.500,00 99,99

59. Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah

51.075.320,00 49.275.320,00 96,48

16. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

60. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

94.000.000,00 93.953.400,00 99,95

61. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

82.711.000,00 81.701.900,00 98,78

62. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

150.000.000,00

149.993.500,00 100

63. Peningkatan imuniasasi

70.500.000,00 70.500.000,00 100

64. Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

37.600.000,00 37.047.400,00 98,53

17. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

65. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

109.500.000,00

109.500.000,00 100

18. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

66. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

141.000.000,00

141.000.000,00 100

19. Program peningkatan keselamatan ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi

67. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

143.000.000,00 140.571.900,00

98,30

20. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

68. Peningkatan kesehatan masyarakat

450.000.000,00 338.914.400,00 75,31


69. Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan/P3K & Bakti Sosial

61.050.000,00

61.047.400,00 100

21. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

70. Penyusunan standar pelayanan kesehatan

457.800.000,00 422.757.050,00 92,35

22. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

71. Pelayanan sunatan masal

125.000.000,00 122.150.000,00 97,72

23. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

72. Pembangunan rumah sakit

2.102.642.100,00 2.096.344.600,00 99,70

73. Rehabilitasi bangunan rumah sakit

122.520.000,00 121.324.400,00 99,02

74. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

170.000.000,00 169.995.750,00 100,00

75. Pemasangan billing System RS

150.000.000,00 147.750.500,00 98,50

24. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

76. Pemeliharaan peralatan medis dan medis

136.000.000,00

132.691.820,00

97,57


Misi 5


capaian Hasil


1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah

675.000.000,00 664.567.900,00 98,45

2. Peningkatan Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah

2.000.000.000,00 1.996.812.000,00 99,84

2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3. Penilaian Unit Pelayanan Publik Pemkab Bengkulu Utara

75.000.000,00 74.365.200,00 99,15

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Tim Pengendalian Inflasi Daerah

150.000.000,00 150.000.000,00 100

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

5. Pengendalian dan Sosialisasi Beras Raskin

220.000.000,00 220.000.000,00 100

6. Monitoring Distribusi BBM Bersubsidi

150.000.000,00 150.000.000,00 100

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

7. Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial

1.350.000.000,00 1.347.298.100,00 99,80


8. Fasilitasi Pemberian Penghargaan untuk Menunjang Aktivitas Sosial

126.900.000,00 123.055.000,00 96,97

7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

9. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

571.000.000,00 436.970.702,00 76,53

8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

10. Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

70.000.000,00 68.512.150,00 97,87

11. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

240.800.000,00 240.293.100,00 99,79


Misi 5


capaian Hasil


12. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

69.250.000,00 69.244.600,00 99,99

13. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

200.000.000,00 192.395.776,00 96,20


14. Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

300.000.000,00 300.000.000,00 100

15. Pelestarian, Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

60.000.000,00 60.000.000,00 100

10. Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam

16. Pembinaan Karang Taruna dan Korban Bencana

50.000.000,00 50.000.000,00 100

11. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

17. Penyuluhan terapi da rehabilitasi terhadap eks pengguna narkoba dan hiv/aids

100.000.000,00 99.990.000,00 99,99

18. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

100.000.000,00 100.000.000,00 100


19. Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial

1.350.000.000,00 1.345.647.100,00 99,68

13. Program Penanggulangan Masalah Narkotika dan HIV/AIDS

20. Sosialisasi Penaggulangan Masalah Narkoba dan HIV / AIDS Di Sekolah

120.000.000,00 120.000.000,00 100

21. Penyebarluasan data dan informasi tentang masalah narkoba dan hiv/aids

96.000.000,00 96.000.000,00 100

14. Program Keluarga Berencana

22. Pembinaan Kader Institusi Masyarakat (Keluarga Berencana)

150.000.000,00 150.000.000,00 100


Misi 5


capaian Hasil


23. Pembinaan Keluarga Berencana

200.000.000,00 199.975.400,00 99,99

15. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

24. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

89.540.000,00 87.020.000,00 97,19

25. Pendataan dan Pemberian Piagam KB Lestari

100.000.000,00 100.000.000,00 100

26. Pengolahan data dan informasi program KB/KR

75.000.000,00 75.000.000,00 100

16. Program Penataan Administrasi Kependudukan

27. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

50.000.000,00 43.188.000,00 86,38

28. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Akta capil)

125.000.000,00 95.813.700,00 76,65

29. Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan KTP/KK

100.000.000,00 96.907.300,00 96,91

30. Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Kependudukan

125.000.000,00 108.660.500,00 86,93

31. pelayanan keliling pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

106.000.000,00 67.153.800,00 63,35

32. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil

115.000.000,00 87.245.000,00 75,87

33. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendaftaran Penduduk

200.000.000,00 168.251.400,00 84,13

34. Pemeliharaan dan Pengembangan SIAK/e-KTP

240.000.000,00 142.418.600,00 59,34

17. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

35. Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

159.267.000,00 155.537.600,00 97,66

36. Pemeliharaan rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK

92.200.000,00 90.187.422,00 97,82

37. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

110.725.000,00 110.711.100,00 99,99

18. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

38. Penyusunan informasi Bursa Tenaga Kerja

50.000.000,00 47.000.000,00 94,00


Misi 5


capaian Hasil


39. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

150.000.000,00 145.504.500,00 97,00

19. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

40. Peningkatan Pengawasan Perlindungan, Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

75.000.000,00 72.295.200,00 96,40

41. Monitoring Pelaksana Prasarana Hubungan Industrial, Penilaian Tenaga Kerja Berprestasi Kab. BU

75.000.000,00 74.669.400,00 99,56

42. Pengawasan Pelaksanaan Alat Keselamatan Kerja

50.000.000,00 49.687.600,00 99,38

20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

43. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

806.000.000,00 806.000.000,00 100

44. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

77.081.000,00 77.081.000,00 100

45. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

220.000.000,00 219.153.400,00 99,62

46. Sosialisasi Whistle Blowing System Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

30.000.000,00 29.999.500,00 100

21. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

47. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

100.000.000,00 100.000.000,00 100

22. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

48. Sistem Pengendlian Intern Pemerintah (SPIP)

65.000.000,00 65.000.000,00 100

49. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR)

120.000.000,00 120.000.000,00 100

23. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

50. Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara

234.663.400,00 234.663.400,00 100


Misi 5


capaian Hasil


24. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Kerja Sama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

51. Peningkatan Kerja Sama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

101.530.000,00 101.053.500,00 99,53

52. Penertiban Perda Kabupaten

104.831.000,00 101.554.500,00 96,87

53. Pelatihan Teknis dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

97.200.000,00 96.854.000,00 99,64

54. Pengendalian Keamanan Lingkungan

238.494.500,00 228.595.700,00 95,85

25. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

55. Pembinaan Satlinmas Kabupaten

672.300.500,00 671.360.200,00 99,86

26. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

56. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah

611.102.000,00 595.382.000,00 97,43

57. Kunker/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

200.000.000,00 199.242.532,00 99,62

58. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

100.000.000,00 95.799.453,00 95,80

59. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah

675.000.000,00 664.567.900,00 98,45

60. Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

200.000.000,00 50.443.200,00 25,22

61. Peningkatan Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah

2.000.000.000,00 1.996.812.000,00 99,84

27. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

62. Koordinasi dan Pembinaan Permasalahan Hukum PNS Aparatur di Lingkungan Pemkab BU

300.000.000,00 286.541.987,00 95,51

28. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

63. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

250.000.000,00 249.997.850,00 100

64. Publikasi Peraturan Perundang-undangan

150.000.000,00 150.000.000,00 100


Misi 5


capaian Hasil


65. Penyuluhan Hukum Terpadu

95.000.000,00 68.331.200,00 71,93

29. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

66. Sosialisasi penataan,penguasaan,pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah

79.900.000,00

78.868.000,00

98,71

67. Persertifikatan Aset Daerah

300.000.000,00 221.548.050,00 73,85

68. Monotoring dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Lokasi

70.500.000,00 70.238.500,00 99,63

30. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

69. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

100.000.000,00 99.000.000,00 99


Misi 6



1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

824.238.100,00 814.318.700,00 98,80

2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

597.994.900,00 560.452.900,00 93,72

2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

3. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

162.554.828,00 143.229.900,00 88,11

4. Penempatan PNS 130.000.000,00 127.489.200,00 98,07

5. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

125.000.000,00 114.977.400,00 91,98

6. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

157.649.800,00 151.778.650,00 96,28

7. Pelaksaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya.

60.000.000,00 46.547.650,00 77,58

8. Pelaksanaan Sumpah Janji PNS

43.439.500,00 34.088.000,00 78,47

9. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pemantapan SIMPEG

70.000.000,00 67.145.600,00 95,92

10. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNSD Kab.BU

51.800.000,00 46.329.000,00 89,44

11. Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

30.000.000,00 28.194.700,00 93,98

12. Penyelenggaraan Pemberkasan, Penyerahan dan Penetapan Tenaga Honorer serta Sekdes menjadi PNS

60.000.000,00 54.613.100,00 91,02

13. Fasilitas Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu

80.000.000,00 65.503.000,00 81,88

14. Proses Administrasi MPP, Pensiun, dan Kenaikan Pangkat Pengabdian

50.000.000,00 49.992.000,00 99,98

15. Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala dan Taspen

15.000.000,00 13.545.000,00 90,30

16. Penertiban Administrasi Izin Belajar Bagi PNS

53.680.000,0 27.312.70,00 50,88

17. Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kab. Bengkulu Utara

50.000.000,00 48.731.750,00 97,46


18. Proses Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Penyusunan Formasi CPNSD Kab. Bengkulu Utara

92.500.000,00 69.885.350,00 75,55

19. Penerapan Kartu Pegawai Sipil Elektronik (KPE)

30.000.000,00 29.976.500,00 99,92

20. Aplikasi Website Kabupaten Bengkulu Utara

105.304.800,00 100.154.772,00 95,11

21. Pengelolaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara

50.000.000,00 45.854.050,00 91,71

3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

22. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

250.000.000,00 207.072.000,00 82,83

23. Penataan Kelembagaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

152.500.000,00 136.749.049,00 89,67

24. Penyusunan Buku Tata Naskah Dinas

40.000.000,00 39.957.450,00 99,89

25. Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kab. BU

85.000.000,00 84.373.450,00 99,26

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

26. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Bupati

97.882.500,00 97.882.500,00 100

27. Optimalisasi Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

274.144.000,00 83.359.900,00 30,41

28. Penyusunan LKPJ Bupati

90.000.000,00 90.000.000,00 100

29. Fasilitasi Koordinasi, Monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemda

400.000.000,00 388.372.256,00 97,09

30. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

65.000.000,00 64.992.800,00 99,99

31. Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring Penyelenggaraan Urusan Korpri

150.000.000,00 111.954.950,00 74,64

5.

Program peningkatan disiplin aparatur

32. Pengelolaan Data Kepegawaian

75.000.000,00 49.411.400,00 65,88

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

33. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

50.000.000,00 37.017.900,00 74,04


34. Peningkatan dan Pengembangan SDM

100.000.000,00 93.420.000,00 93,42

7. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

35. Penyusunan LAKIP 155.000.000,00 154.932.900,00 99,69

36. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Prasaranah kabupaten

150.000.000,00 149.500.200,00 99,72

37. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD

183.000.000,00 182.466.900,00 99,71

8. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

38. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

120.000.000,00 104.798.746,00 87,33

39. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

275.000.000,00 258.160.000,00 93,38

40. Inventarisasi Aset Daerah

179.986.500,00 179.986.500,00 100

41. Penyusunan Laporan Keuangan Non APBD

270.000.000,00 233.294.150,00 86,41

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD

85.000.000,00 84.550.000,00 99,47

42. Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran TEPPA

350.000.000,00 328.483.000,00 93,85

43. Monitoring dan Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Dana Non APBD

135.000.000,00 125.513.650,00 92,97

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah

44. Evaluasi dan Akurasi Data Penerimaan Kas Daerah

100.000.000,00 99.400.000,00 99,40

45. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

150.000.000,00 150.000.000,00 100

46. Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Pajak Daerah

110.000.000,00 110.000.000,00 100

47. Koordinasi dan Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Hibah Daerah

107.891.000,00 102.020.000,00 94,56

48. Pengelolaan, Pemeliharaan, Penyimpanan dan Fasilitasi Perubahan Status Aset

873.085.000,00 714.965.000,00 81,89

49. Penginventarisasi dan Penghapusan Aset Kab. BU

610.899.500,00 610.899.500,00 100

50. Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Aktual

200.000.000,00 195.375.000,00 97,69


51. Sosialisasi SIMDA 255.000.000,00 254.200.000,00 99,69

52. Penyusunan Kebijakan Aset

435.463.000,00 434.265.050,00 99,72

53. Penyediaan dan Validasi Laporan PFK PNSD Kab.BU

150.000.000,00 150.000.000,00 100

54. Validasi Data Belanja Langsung

150.000.000,00 150.000.000,00 100

55. Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset

333.870.600,00 333.710.600,00 99,95

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

56. Monitoring dan Pembinaan SKPD dalam Rangka Pelaporan Penyerapan Dana Perimbangan Kab.BU

250.000.000,00 242.093.167,00 96,84

57. Fasilitasi TAPD dalam rangka Penyusunan KUA-PPAS

401.625.000,00 279.978.600,00 69,71

58. Koordinasi dan Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

332.592.200,00 332.482.093,00 99,97

59. Monitoring dan Pembinaan SKPD se-Kab. BU dalam Rangka Penerapan Sisdur dan Kebijakan Akuntasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

135.000.000,00 135.000.000,00 100


Misi 7



1. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan

1. Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

70.000.000,00 67.883.300,00 96,98

2. Persiapan Kabupaten layak anak

305.612.000,00 288.562.000,00 94,42

2. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

3. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

217.500.000,00 214.665.200,00 98,70

4. Sosialisasi Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Rangka Membangun Keluarga Sejahtera

142.000.000,00 139.908.600,00 98,53

3. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

5. Penyusunan profil anak 65.000.000,00 65.000.000,00 100

6. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

50.000.000,00 49.160.000,00 98,32

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

7. Pembinaan Organisasi Perempuan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

200.000.000,00 185.479.250,00 92,74

Misi 8


capaian Hasil


1. Program peningkatan peran serta kepemudaan

1. Pembinaan organisasi kepemudaan

275.000.000,00 74.707.000,00 27,17

2. Pelatihan Dan Pelaksanaan Paskibra

350.000.000,00 339.377.000,00 96,96

3. Pembinaan Pemuda Sebagai Paskibra

50.000.000,00 47.961.316,00 95,92

4. Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor dan Jambore Pemuda Indonesia

60.000.000,00 55.883.600,00 93,14

5. Fasilitasi Pasca Paskibraka Kabupaten

215.000.000,00 213.356.000,00 99,24

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

6. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah

107.000.000,00 88.250.000,00 82,48

7. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

533.547.000,00 491.545.125,00 92,13


Misi 8


capaian Hasil


8. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

147.757.500,00 141.779.500,00 95,95

9. Penyelenggaraan kompetisi olahraga

400.000.000,00 400.000.000,00 100

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

10. Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga

148.500.000,00 148.500.000,00 100

4. Program Peningkatan Pelaksanaan Kehidupan Beragama

11. Fasilitas Peningkatan Pelaksanaan Peribadatan Umat Beragama

260.000.000,00 259.145.200,00 99,67

12. Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Perayaan Keagamaan

250.000.000,00 248.160.000,00 99,26

13. Bantuan untuk Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

150.000.000,00 112.769.750,00 75,18

5. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama

14. MTQ Kabupaten Bengkulu Utara

250.000.000,00 245.430.000,00 98,17

15. IsbatNikah (Peresmian Pernikahan) Massal

340.000.000,00 197.059.320,00 57,96


16. Program Penyelenggaraan Hari Besar Islam (PHBI)

120.000.000,00 115.296.500,00 96,08

17. Fasilitasi Pemberian Penghargaan untuk Menunjang Aktivitas Sosial

126.900.000,00 123.055.000,00 96,97

18. Fasilitasi Pelestarian Keragaman Sosial Budaya

109.300.000,00 40.711.600,00 37,25

19. Peningkatan Kegiatan Sosial dan Keagamaan

400.000.000,00 363.812.000,00 90,95

20. Bantuan Biaya MTQ Provinsi Tingkat Bengkulu

250.000.000,00 250.000.000,00 100

7. Program Pengembangan Nilai Budaya

21. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

100.000.000,00 99.965.150,00 99,97

8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

22. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Musiumdan Peninggalan Bawah Air

134.500.000,00 133.955.000,00 99,59

9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

23. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

150.000.000,00 147.304.500,00 98,20


Misi 8


capaian Hasil


24. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

200.000.000,00 199.451.900,00 99,73

25. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

100.000.000,00 98.266.900,00 98,27

26. Festival Budaya HUT Kota Arga Makmur

500.000.000,00 476.621.033,00 95,32

27. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesona Budaya

100.000.000,00 75.743.700,00 75,74

10. Program pengembangan pemasaran pariwisata

28. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata

90.000.000,00 79.231.500,00 88,04

29. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

100.000.000,00 96.527.800,00 96,53

30. Promosi dan Pembuatan Baliho Petunjuk Objek Wisata Dalam Daerah

50.000.000,00 49.982.000,00 99,96

31. Pengembangan Promosi Pariwisata melalui pusat informasi berbasis website

40.000.000,00 40.000.000,00 100

11. Program pengembangan destinasi pariwisata

32. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

60.000.000,00 59.250.000,00 98,75

12. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

33. Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

250.000.000,00 250.000.000,00 100

34. Fasilitasi Peningkatan Wawasan Bela Negara

700.000.000,00 591.543.200,00 84,51

35. Forum Pembauran Masyarakat/Pendidikan Wawasan Kebangsaan

100.000.000,00 77.068.700,00 77,07

36. Tim Penanganan Gangguan Dalam Negeri

100.000.000,00 99.884.000,00 99,88

13. Program Pendidikan Politik Masyarakat

37. Pembinaan Ormas Dan LSM

182.150.000,00 181.978.900,00 99,91

38. Koordinasi Dan Konsulidasi Komunitas Itelijen Daerah (KOMINDA)

288.000.000,00 287.200.000,00 99,72

39. Konsolidasi Dan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

533.000.000,00 532.498.350,00 99,91

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran,DPKAD Kab.BU,2015 Laporan Fisik & Keuangan Bagian Adm.Pembangunan Setdakab BU,2015


Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Utara melalui Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan

evaluasi atas kinerja dan keuangan daerah.

Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara bersama – sama dengan Inspektorat Provinsi Bengkulu

melakukan evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Laporan Kinerja) seluruh SKPD yang

ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan untuk evaluasi atas SAKIP Kabupaten Bengkulu Utara

dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara Republik Indonesia.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Berdasarkan hasil

evaluasi pada dinas, badan, kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memperoleh rata

– rata sebesar 50,47 atau dengan predikat Cukup Baik.

Dalam hal evaluasi SAKIP di tingkat SKPD dalam Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaksanakan

oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara bersama – sama dengan Inspektorat Kabupaten Bengkulu

Utara dengan nilai rata – rata cukup baik. Sedangkan untuk penilaian SAKIP tingkat Kabupaten

dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu sebagai perpanjangantangan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Meskipun masih bernilai C,

akan tetapi nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Bengkulu Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah berhasil

memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2012,

Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, sedangkan untuk tahun 2015 masih menunggu audit

dari BPK.

Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

telah dilaksanakan secara akuntabel, wajar, sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang –

undangan yang berlaku. Juga memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan didasarkan pada pola kinerja

yang berdampak hasil (Outcome).

Dalam rangkaian evaluasi kinerja dan keuangan daerah, secara berkala minimal permid-semester (3

bulan sekali) dilaksanakan rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) dengan melibatkan seluruh SKPD

dan elemen terkait, untuk mengamati sejauh mana pelaksanaan pembangunan telah berjalan sesuai

dengan target yang ditetapkan, sebagai monitoring perkembangan pelaksanaan kinerja dan keuangan

yang telah dijalankan, mengamati segenap permasalahan yang ada dan mencari alternatif pemecahan

masalahnya. Dalam rakor ini pula dapat diamati perkembangan serapan dana anggaran daerah.


BAB IV

PENUTUP


Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 merupakan laporan kinerja

tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011 - 2016 di bawah kepemimpinan

Bapak Bupati Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, MM, M.Si dan Bapak Wakil Bupati Drs. Mian yang telah dilantik

sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara periode Tahun 2011 – 2016 pada 4 Pebruari 2011 oleh

Plt. Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pada pelaksanaannya tidaklah mudah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang akuntabel,

semua komponen dan unsur berperan dalam membentuk pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas.

Perlunya komitmen bersama dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai dan

melaksanakan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara. Berbagai kelemahan dan

kekurangan harus terus dibenahi dan diperbaiki, sehingga ke depan akan semakin lebih baik.

Beberapa kegiatan telah dilakukan dalam upaya memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan

Sistem Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selama ini. Namun untuk

menuju pada tingkat paripurna tentu bukanlah hal yang mudah. Masih memerlukan waktu dan tahapan.

Seyogyanya Pemerintah Pusat juga dapat mengapresiasi setiap peningkatan dan pembenahan yang

dilakukan oleh suatu Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun.

Dukungan asistensi dan pilot project sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam membuat

suatu laporan yang baik dan berkualitas, di samping advice pemecahan masalah yang ditemukan. Selain

itu perlunya peningkatan kualitas aparatur yang berlibat dan berkenaan dengan pengolahan dan

penyusunan data laporan melalui bimbingan teknis, diseminasi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya.

Ke depan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan terus berupaya meningkatkan kualitas sistem

akuntabilitas dan kinerja Pemerintah melalui penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang lebih

terarah, terukur dan tersusun dalam rancangan yang paripurna dan komprehensif. Pembenahan juga akan

dilakukan pada sistem pelaporan kinerja dengan cara memperbaiki sistem manajemen penyusunan data

yang valid dan akuntabel, sistem monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan dan pemecahan

masalah dan kendala yang ada dengan melibatkan seluruh unsur SKPD, serta meningkatkan kualitas

aparatur melalui program pelatihan, diklat, bimtek dan sejenisnya. Dan upaya ini akan terus dilaksanakan

secara konsisten dan bersinergi dengan potensi untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

yang akuntabel dan berkualitas.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

LAMPIRAN


PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, MM, M.Si

Jabatan : Bupati Bengkulu Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Arga makmur, 2015


Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, MM, M.Si


FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015

Provinsi / Kabupaten : Bengkulu / Bengkulu Utara Tahun Anggaran : 2015

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Misi 1 Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi dan Sumber Daya Daerah serta Pemberdayaan

Ekonomi Kerakyatan

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah

1. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi

5,66 % - 5,69 %

2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan

Rp. 875.662,27 – Rp. 893.175,51

2. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

1. Peningkatan nilai PDRB perkapita Rp. 7.690.202,54 – Rp. 8.028.571,46

2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku

Rp. 1.822.949,57 – Rp. 1.859.408,56

3. Optimalisasi alokasi

anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

1. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 31.070.367.001 – Rp. 36. 214.204.000

2. Kontribusi PAD dalam pendapatan daerah 4,22 % - 4.90 %

3. Proporsi belanja langsung dalam APBD 42,4 % - 57,6 %

4. Penurunan persentase penduduk miskin 21,54 % - 21,34 %

Misi 2 Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Daerah Terpadu

4. Terwujudnya data dan informasi spasial

1. Tersedianya data dan informasi penggunaan ruang

1 dokumen

5. Terlaksananya penyusunan,

pengendalian danpengawasan rencana tata ruang

1. Tersedianya perda RTRW 1 dokumen

2. Tersedianya rencana detail tata ruang kabupaten

1 dokumen

3. Tersedianya rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten

1 dokumen

4. Tersedianya PPNS bidang tata ruang 2 orang

6. Meningkatnya fungsi wilayah perkotaan

1. Persentase pelanggaran penggunaan ruang 20% - 15%

[

7. Meningkatnya fasilitasi

pemerintah daerah dalam pengembangan pedesaaan

1. Persentase belanja APBD yang dialokasikan ke APBDes

2,96% - 3,16%

2. Jumlah bantuan keuangan Kabupaten ke Desa

2,84% - 2,44%

8. Meningkatnya kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana transportasi, perumahan dan pemukiman

1. Jumlah jalan lingkungan dalam kondisi baik 165 km – 220 km

9. Meningkatnya kontribusi 1. Kontribusi sektor pertanian dalam 38,9% - 39,80%


SDA, energy, kelistrikan dan lingkungan hidup terhadap taraf kesejahteraan masyarakat

pembentukan PDBR 2. Kontribusi sektor pertambangan dan

penggalian dalam pembentukan PDRB 12,3% - 13,00%


0,28% - 0,34%

10. Menurunnya resiko akibat

bencana alam 1. Ketersediaan lembaga penanggulangan

bencana 1 SKPD

2. Tingkat pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana

70% - 75%

3. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana peringatan dini bencana

70% - 75%

Misi 3 Meningkatkan Daya Saing dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

11. Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah

1. Meningkatnya volume pemasaran produk unggulan daerah

2 kali pertahun

12. Terbangunnya industri hulu

dan hilir terhadap produk – produku unggulan daerah terutama pertanian, perkebunan dan kelautana perikanan

1. Jumlah industry pada sektor pertanian (Tanaman pangan, perkebunan, perikanan)

496 unit – 565 Unit

13. Terciptanya peluang pasar produk unggulan daerah

1. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian 6,40% - 6,50%


6,40% - 6,50%

3. Pertumbuhan PDRB sektor jasa – jasa 6,40% - 6,50 %

Misi 4

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Akses Ketersediaan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu

14. Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan

1. Jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) 8 unit – 9 unit

2. Jumlah siswa SMK 2.470 – 2.500 siswa/i

15. Terjadinya peningkatan

status kesehatan dan gizi masyarakat

1. Angka Usia Harapan hidup 70,34 tahun – 70,50 tahun

2. Persentase balita gizi buruk 0,05 %

Misi 5 Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

16. Meningkatnya derajat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat 25,23% - 36,94%

17. Berkurangnya jumlah desa

tertinggal 1. Jumlah desa tertinggal 59 – 54 desa

18. Terkoordinasinya

pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas data kependudukan

1. Angka pertumbuhan penduduk 2,31% - 2,29%

2. Penerapan SIAK dan NIK 95% - 100%


Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2015............... Rp.383.891.901.328,00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Satu

Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah,-)

Arga makmur, 2015

BUPATI BENGKULU UTARA,

Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, MM, M.Si

19. Berkurangnya

pengangguran terbuka 1. Jumlah pengangguran terbuka 44.916 jiwa – 44.416

jiwa

20. Menurunnya kasus KKN

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

1. Jumlah kasus KKN yang ditangani kepolisian, kejaksaan atau pengadilan

3 – 2 kasus

Misi 6 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur

21. Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah

1. Persentase pejabat structural yang telah mengikuti diklat structural sesuai jenjangnya

32% - 33%

2. Persentase guru yang bersertifikasi 29% - 30%

Misi 7 Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam Pembangunan

22. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak

1. Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur

4% – 2%

23. Peningkatan kesetaraan

gender dalam pembangunan 1. Persentase partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah 45% - 46%

Misi 8 Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan memiliki karakter

kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif 24. Terberdayakannya

organisasai kepemudaan daerah

1. Jumlah organisasi kepemudaan 9 – 10 organisasi

25. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

1. Jumlah konflik antar umat beragama 0 kali

26. Peningkatan kesadaran,

kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai – nilai budaya daerah

1. Jumlah sanggar seni / kelompok kesenian 2 – 4 kelompok

2. Jumlah pagelaran seni pertahun 3 kali – 4 kali

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU … · Utara untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai Pedoman...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU … · Utara untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai Pedoman...